28/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 28/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : M. Yasin Djamaludin Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Kota Wisata Cluster Nebraska SJ 1 No. 08, RT 004/RW 024, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 5 Maret 2023, memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., dan Putra Rezeki Simatupang, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat, yang tergabung dalam SIHALOHO & CO. LAW FIRM yang berkedudukan hukum di Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kavling 33 Jakarta Selatan 12770, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 2 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PUU/PAN.MK/ AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 Maret 2023 dengan Nomor 28/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 11 April 2023 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 3 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya …. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). 3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang 4 Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997,” ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam 5 peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang- undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11); 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan a-quo adalah permohonan uji materiil Pasal 82 Ayat (1) Huruf D frasa “maka permintaan tersebut gugur” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara” II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”), menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak 6 Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. 7 d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. b. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 6. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai Advokat pada Organisasi Perhimpinan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat yang disumpah pada Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah. 7. Bahwa Pemohon sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. 8. Bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang dilindungi dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang- undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum. 9. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam 8 memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 10. Bahwa bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan Kliennya pada saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan. 11. Bahwa Pemohon sebagai perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum. 12. Bahwa Pemohon telah melakukan profesinya dengan banyak memberikan bantuan hukum secara cuma cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu melalui Pusat Bantuan Hukum PERADI. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini bertujuan agar masyarakat tidak mampu mendapatkan akses keadilan (access to justice) dalam permasalahan hukum yang dialaminya. 13. Bahwa memperoleh bantuan Hukum adalah merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum, jaminan jaminan persamaan persamaan di depan hukum dan jaminan jaminan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, mendapatkan Bantuan Hukum bagi setiap individu warga negara adalah perwujudan dari akses terhadap keadilan (access to justice) yang merupakan implementasi dari jaminan persamaan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. 14. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan 9 kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. “Dalam praktik seringkali keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini merupakan dasar bagi Pemohon yang menyadari betul adanya kedudukan Advokat yang masih belum sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain”. 15. Bahwa profesi Advokat ditinjau dari filsafat ilmu merupakan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan karakteristik keilmuan yang dapat dikaji secara ontologis, epistemologis dan aksiologis, karena yang dikaji oleh Advokat adalah mengenai Aturan Hukum dan masyarakat yang membutuhkan Jasa Advokat. 16. Bahwa dari segi Sosiologi tentang kedudukan Pemohon, seringkali didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, bahkan perlu diingat bahwa dalam ranah Hukum Indonesia terdapat Empat Pilar yang menjadi penyangga utama yang sama fungsinya yaitu untuk menjaga penegakan hukum di Indonesia. Diantara keempat pilar tersebut tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya, jika salah satu patah maka dipastikan hukum tak akan bisa berdiri tegak. Empat pilar tersebut adalah terdiri dari unsur Penyidik (Kepolisian dan KPK), Penuntut (Kejaksaan), Hakim (Pengadilan) dan Advokat (Penasihat Hukum). Mereka inilah yang disebut Catur Wangsa. Kebanyakan dari semua permasalahan hukum akan bermuara di Pengadilan, maka Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. 17. Bahwa pada Pasal I ayat (l) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan definisi tentang advokat adalah orang yang berprofesi 10 memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Banyak terminologi yang berkaitan dengan istilah Advokat, ada yang menyebutnya sebagai Pengacara, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum bahkan Pokrol (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 1 tahun 1965 tentang Pokrol). Istilah bahasa Inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum tersebut adalah Lawyer. Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pengacara atau Advokat, bisa juga disebut sebagai Ajuster atau Pembela, Penasihat hukum. Dari sekian banyak istilah tersebut yang paling sering dipergunakan adalah Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum. 18. Bahwa secara historis, profesi Advokat sendiri termasuk salah satu profesi yang terbilang sudah tua di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 1945, masyarakat telah lebih dahulu mengenal istilah profesi advokat, dan semakin lama terus berkembang kemudian pada tahun 1947 diperkenalkan peraturan yang mengurusi masalah profesi advokat, peraturan itu dikenal dengan nama Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie Indonesia. 19. Bahwa di Indonesia istilah pembela pada awalnya disebut Penasihat Hukum. Istilah ini mengacu pada beberapa undang-undang yang berlaku seperti KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Peradilan Umum. Lambat laun sebutan Penasihat Umum mulai bergeser menjadi sebutan Advokat dan menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakiii, mendampingi, membela dan melakukan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 20. Bahwa jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang berasal dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada Undang-Undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal yang berasal 11 dari luar penegak hukum itu sendiri misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri. 21. Bahwa di Indonesia juga terdapat berbagai instansi penegak hukum diantaranya yaitu Kepolisian, KPK dan Kejaksaan yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan Eksekutif atau Pemerintah, Hakim/Pengadilan yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan Yudikatif atau Peradilan dan Advokat yang merupakan cerminan salah satu Penegak Hukum yang berbeda dengan Aparat Penegak Hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. “Istilah tersebut lazim disebut dengan istilah hukum yaitu equality before the law yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”. 22. Bahwa disamping itu pula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. 23. Bahwa dengan adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan oleh kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) kusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang 12 Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah merugikan PEMOHON yang berprofesi sebagai Advokat dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak dari klien Pemohon (Tersangka/Terdakwa) dalm proses Prapenuntutan; 24. Bahwa terlebih, yang dialami oleh Pemohon selaku kuasa dari tersangka yang disidik oleh jaksa, telah menjadi korban dari kesewenangan-wenangan jaksa selaku penyidik dengan fakta sebagai berikut : - Bahwa tanggal 21 februari 2023, Jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Tersangka; - Bahwa tanggal 23 Februari 2023, Jaksa selaku penyidik belum melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Tersangka, tetapi justru berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan dan langsung melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; - Dalam proses penyidikan juga, Tersangka telah meminta untuk dilakukan pemeriksan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi terang dan hal tersebut diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Prapentutan abai dengan permintaan tersebut; 25. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Pemohon sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan aparatur penegak hukum lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing dalam penegakan supremasi hukum dirugikan hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan uji materil Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) Khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 26. Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam 13 Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 dan berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 27. Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 60 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 28. Bahwa Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, menyatakan Tentang Pedoman, menyatakan: Pasal 78 1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali; 2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 29. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 30 Ayat 1 Huruf d UU Kejaksaan 16/2004 pernah diajukan Uji Materiil yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon ,sebagai berikut: A. PERMOHONAN UJI MATERIIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-V/2007 14 - Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 meminta: “Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;” - Alasan PEMOHON dalam Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 menyatakan bahwa Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 pada pokoknya menyatakan: “Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 a quo telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional para Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakukan dan jaminan perlindungan kepastian hukum” - Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan “ Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima( niet ontvankelijk verklaard; B. PERMOHONAN UJI MATERIIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-X/2012 - Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 meminta: “Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/19; Pasal 44 ayat (4) DAN Ayat (5), Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/Atau Kejaksaan” dan “atau Kejaksaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” “Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/19; Pasal 44 ayat (4) DAN Ayat (5), Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) 15 dan Ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/Atau Kejaksaan” dan “atau Kejaksaan” tidak mempunyai keuatan hukum mengikat” - Alasan PEMOHON dalam Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 30 Ayat 1 huruf d bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pokoknya menyatakan: “Penyidikan oleh Kejaksaan melanggar Perinsip Negara Hukum Berupa Asas Legalitas, Pembatasan Kekuasaan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil” - Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan “ Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Nomor 16/PUU-X/2012 yang telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi untuk seluruhnya adalah mempermasalahkan Kewenangan penyidikan dan penuntutan Kejaksaan yang tersebar didalam beberapa Undang-Undang, yang diantaranya Pasal 30 Ayat (1) huruf d 16/2004, Pasal 39 UU 31/99; Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002; C. PERBEDAAN ANTARA PERMOHONAN NOMOR 28/PUU-V/2007, PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-X/2012 DENGAN PERMOHONAN A QUO Bahwa selanjutnya perbedaan antara Permohonan Nomor 28/PUU- V/2007 dan Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 dengan permohonan aquo adalah: - Bahwa Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 belum sampai pada pemeriksaan Pokok dikarenakan Pemohon dalam dan Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 tidak memiliki legal standing; - Bahwa Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 mempermasalahkan kewenangan penyidikan kejaksaan pada tindak pidana tertentu 16 dalam hal ini tindak pidana korupsi dikarenakan tidak adanya pengawasan, dan terjadi potensi abuse of power dikarenakan kejaksaan memiliki wewenang ganda dalam hal ini penyidikan dan penuntutan; - Akan tetapi dalam permohonan a quo, mempermasalahkan pentingnya dua instansi berbeda dalam Proses Prapenuntutan sebagai check and balances proses penyidikan yang terabaikan dengan adanya kewenangan jaksa selaku penyidik dalam tindak pidana tertentu in casu tindak pidana korupsi; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- X/2012 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah berbeda, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan sebelumnya (Permohonan Nomor 28/PUU- V/2007 dan Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012). Bahwa selain tidak bersifat nebis in idem, dalam Permohonan a quo baik Pemohonnya, alasan, subtansi maupun pokok permohonan (petitum) berbeda, dengan demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inkonstitusional dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 30. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum” 17 31. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang.” 32. Bahwa Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi menyatakan: “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan (sic), dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer” 33. Bahwa Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Pasal 44 Ayat (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau kejaksaan Pasal 44 Ayat (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada komisi pemberantasan korupsi” 34. Bahwa Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: Pasal 50 ayat (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedang perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Pasal 50 ayat (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan komisi pemberantasan korupsi. Pasal 50 ayat (3) 18 Dalam hal komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Pasal 50 ayat (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. 35. Bahwa kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, yang mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: “Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas dari tidak terpenuhinya syarat kerugian hak konstitusional Pemohon II, untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum, demi tegaknya sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), Mahkamah berpendapat: Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk Undang- Undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan.” 36. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah sesuai dengan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan, sehingga seharusnya pemerintah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, akan tetapi faktanya hingga saat ini pemerintah sebagai pembentuk undang-undang abai dengan tumpang tindih kewenangan jaksa sebagai penyidik sebagaimana mana Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 37. Bahwa pembiaran kewenangan jaksa sebagai penyidik telah mengakibatkan terlanggarnya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, mengingat kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menghilangkan check and balance proses penyidikan; 38. Bahwa dikarenakan dalam Permohonan ini Pemohon beranggapan bahwa 19 pentingnya dalam proses pra-ajudikasi dilakukan oleh dua instansi berbeda, oleh karna itu Pemohon akan menguraikan perbedaan proses pra-ajudikasi dilakukan oleh dua instansi berbeda dalam hal ini kepolisian selaku Penyidik dan Jaksa selaku Prapenuntutan dengan Jaksa sebagai Penyidik dan Jaksa sebagai Prapenuntutan, sebagai berikut: a. Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan Prapenuntutan yang dilakukan oleh Jaksa terdapat check and balances Penyidik Kepolisian Prapenuntutan Jaksa 39. Bahwa penyidik kepolisian dalam proses penyidikan mempunyai tugas selain membuktikan dugaan unsur dalam tindak pidana juga melengkapi berkas perkara sebagaimana permintaan/petunjuk Jaksa dalam proses prapenuntutan; 40. Bahwa, selain itu juga dalam proses prapenuntutan, jaksa sebagai pra penuntutan mempunyai tugas, meliputi: - Mamantau perkembangan penyidikan; - Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan penyidik; - Mempelajari dan memberikan pertimbangan untuk perpanjangan penahanan yang diminta oleh penyidiki; - Memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara; - Memberikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara; - Meneliti tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik; - Menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik; - Melakukan pemeriksaan tambahan; 41. Bahwa pengaturan pembagian tugas penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Prapenuntutan maupun penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menciptakan kepastian hukum terkait dengan pembagian kewenangan, sehingga tercipta check and balance dalam proses penyidikan/Prapenuntutan; 20 42. Bahwa dalam hukum acara pidana dalam tahapan Pra Ajudikasi atau pra penuntutan jaksa melakukan the screening prosecutor atau memeriksa hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian berupa BAP, apabila menurut Jaksa/penuntut umum dirasa penyidikan yang dilakukan kurang lengkap maka Kejaksaan meminta kepolisian untuk menyempurnakan penyidikannya; 43. Bahwa masukan jaksa untuk dilengkapi oleh penyidik dalam proses pemeriksaan berkas perkara antara penyidik kepolisian dengan Jaksa sebagai Prapenuntutan adalah fungsi kontrol dalam proses penyidikan, sehingga penyidikan yang dihasilkan akan mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan; 44. Bahwa dalam proses penyidikan, tersangka mengajukan pemeriksaan saksi/ahli yang berkaitan dengan perkara agar perkara menjadi terang, akan tetapi penyidik sering mengabaikan permintaan tersangka tersebut, tetapi dengan adanya Jaksa sebagai Prapenuntutan, permintaan tersebut dapat diajukan kepada Jaksa Prapenuntutan sehingga terjadi kontrol dalam proses penyidikan sehingga penyidik kepolisian tidak sewenang-wenang dalam melakukan proses penyidikan; 45. Bahwa selain itu juga, sering terjadi petunjuk Jaksa Prapuntutan yang diabaikan oleh Penyidik Kepolisian dalam proses penyidikan, sehingga berkas perkara tidak dapat dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan, maka Jaksa Parpenuntutan dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), hal tersebut merupakan cerminan check and balances penyidikan; 46. Bahwa check and balance penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Prapenuntutan maupun penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menjaga overlapping antar kewenangan, sehingga pemegang kewenangan tidak dapat sewenang-wenang; b. Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dan Prapenuntutan yang dilakukan oleh Jaksa dalam tindak pidana korupsi tidak terdapat check and balances sehingga menimbulkan kesewenangan- wenangan dalam penyidikan. Penyidik Prapenuntutan Jaksa Jaksa 21 47. Bahwa dengan diberikannya kewenangan Penyidikan dalam tindak pidan tertentu menyebabkan Kejaksaan RI menjadi Superpower mengingat bahwa Kejaksaan memiliki kewengan lebih selain melakuan Penuntutan jaksa juga bisa sekaligus melakukan Penyidikan; 48. Bahwa pemberian wewenang Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) kusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membuat Jaksa dapat sewenangan-wenang dalam melakukan proses penyidikan, karena Prapenuntutan/control penyidikan atas penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dilakukan oleh Jaksa juga, sehingga tidak ada control penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dari lembaga lain; 49. Bahwa karena tidak ada fungsi kontrol tersebut, Jaksa sering mengabaikan permintaan hak-hak tersangka, seperti permintaan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan saksi/ahli dari tersangka dengan tujuan membuat terang suatu perkara; 50. Bahwa apabila permintaan tersebut diabaikan oleh jaksa sebagai penyidik, dan diajukan oleh jaksa prapenuntutan yang notabene satu instansi dengan penyidik, tentunya hal tersebut akan diabikan juga oleh Jaksa Prapenuntutan, karena tidak ada lembagi lain yang mengontrol dan memastikan proses penyidikan berjalan dengan baik serta mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan, dimana hal tersebut telah dialami sndiri oleh Pemohon selaku Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap Tersangka/Terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi; 51. Bahwa selanjutnya, original intent atau hal-hal yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 22 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang termaktub dalam Penjelasan bagian umum ditiap undang-undang, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI; - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. - Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi; - Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; - Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang 23 pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan- badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut. 52. Bahwa hal-hal yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang termaktub dalam Penjelasan bagian umum di tiap undang-undang adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa serta agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi, akan tetapi dengan adanya pemberian Kewenangan Penyidikan pada kejaksaan dikaitkan dengan proses pra-ajudikasi (penyidakan dan prapenuntutan) yang hanya dilakukan oleh kejaksaan sebagaimana uraian-uraian alasan Permohonan a quo, justru menyebabkan ketidak pastian hukum, ketidak adilan dan pelanggaran terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa; 53. Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) yang memiliki arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, di tuntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 54. Bahwa berdasarkan data mengenai jumlah terdakwa tindak pidana korupsi yang di putus bebas berdasarkan data dari situs Mahkamah Agung, yang Pemohon peroleh dari situs https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/ jumlah-terdakwa-bebas-di-tingkat-pengadilan-negeri-dan-pengadilan- tinggi-1501660735, adalah sejumlah 614 yang diantaranya merupakan hasil dari Penyidikan kejaksaan RI dalam kasus tindak pidana korupsi. Adapun putusan bebas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 24 - Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4858 K/PID.SUS/2022 tanggal 28 Desember 2021 terhadap kasus korupsi izin usaha pertambangan operasi produksi bauksit di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri atas nama Harry A Molanda; - Kasus Eks Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Terdakwa Korupsi Jiwa Seraya Atas nama Fakhri Hilmi; - Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2719 K/PID.SUS/2016 tanggal 20 Maret 2017 terhadap kasus tindak pidana korupsi atas nama Rico Sia; 55. Bahwa berdasarkan asas praduga tak bersalah maka setiap orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka kemudian menjadi terdakwa oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, tidak dapat diartikan bahwa orang tersebut (tersangka/terdakwa) pasti melakukan tindak pidana korupsi atau pasti bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang tersebut (tersangka/terdakwa) benar bersalah, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak para tersangka/terdakwa dalam proses pra-ajudikasi dan ajudikasi dan hal tersebut dapat terwujud dengan adanya dua lembaga yang berbeda dalam proses pra-ajudikasi atau prapenuntutan sebagai bentuk check and balances dalam proses penanganan tindak pidana korupsi; 56. Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan pemerintah di DPR dalam Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, Sejarah Pembentukan Undang-Undang RI NO 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, hal 71 dan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang Pemohon kutip pada buku yang berjudul Lay Judges Dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia Karangan Luhut M.P Pangaribuan, pada halaman 129, menyatkan: “adanya dua instansi tersebut yaitu kepolisian dan Kejaksaan yang sama- sama mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam peraktek menimbulkan kesimpang-siuran karena tidak ada pembidangan yang jelas dan tegas antara fungsi penyidik dan jaksa/penuntut umum. karena itu didalam rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana ini diadakanlah suatu pembidangan yang jelas antara fungsi penyidik dan jaksa/penuntut umum. Dalam rancangan undang-undang ini ditentukan bahwa penyidikan sepenuhnya dilaksanakan polisi. Selain itu ditentukan pula sebagai penyidik ialah pegawai negeri sipil tertentu … 25 dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan polisi… bilamana jaksa berpendapat bahwasanya belum cukup unsur-unsur atau kurang lengkap hasil penyidikan yang diajukan oleh pihak polisi, maka jaksa membuat catatan yang kemudian diserahkan kembali kepada polisi untuk dilengkapi… perbuatan jaksa atau penuntut umum dalam hal ini dinamakan penyelidikan lanjutan. Untuk jelasnya maka penyidikan lanjutan “deiure” ada pada Jaksa (agung) tetapi “defakto” ada pada polisi dan wajib dilaksanakan oleh polisi sesuai dengan catatan jaksa/penuntut umum.” 57. Bahwa karena tidak ada tindakan dari Pembentuk Undang-Undang renvoi terkait dengan tumpang tindih kewenangan, sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor 28/PUU-V/2007, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusi in casu jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945; IV. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 26 Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3201020710680016 atas nama M. Yasin Djamaludin; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota PERADI Nomor Induk Anggota: 95.10368 atas nama Muhammad Yasin Djamaluddin, S.H., M.H., dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Muhamad Yasin Djamaluddin, S.H. Tanggal 19 Desember 1995 di Pengadilan Tinggi Irian Jaya; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tertanggal 27 Februari 2023; 7. Bukti P-7 : Fotokopi print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara Nomor perkara: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap atas nama Johannes Rettob, S. Sos., M.M. https://sipp.pn- jayapura.go.id, diunduh pada tanggal 04 Maret 2023, dan Sistem informasi Penelusuran Perkara Nomor perkara: 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap atas nama Silvi Herawaty https://sipp.pn-jayapura.go.id, diunduh pada tanggal 04 Maret 2023; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor: B-375/R.1.5/Fd.1/02/2023 Perihal: Pelaksanaan Penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti tertanggal 23 Februari 2023 dari Kejaksaan Tinggi Papua; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 28/PUU-V/2007, tanggal 27 Maret 2008; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 16/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012; 27 11. Bukti P- 11 : Fotokopi print out berita “Kejati Papua: Berkas Perkara PJ Bupati Mimika Masih Diteliti JPU”, https://www.nokenlive.com/2023/02/22/kejati-papua-berkas- perkara-pj-bupati-mimika-masih-diteliti-jpu/amp/, diunduh pada tanggal 04 Maret 2023. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama DR. Jamin Ginting, S.H., M.Kn., yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2023 dan 2 (dua) orang saksi bernama Johannes Rettob dan Iwan K. Niode yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli Dr. Jamin Ginting, S.H., M.Kn. I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pokok Permohonan dalam Uji Materiil adalah ketentuan dalam: a. Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang.” b. Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang menyatakan: “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer” c. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: ayat (4): “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau kejaksaan “ Ayat (5): “Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau 28 kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada komisi pemberantasan korupsi” d. Bahwa Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: ayat (1) “Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedang perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.” ayat (2) “Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan komisi pemberantasan korupsi.” ayat (3) “Dalam hal komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.” ayat (4) “Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.” Yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” II. PENDAPAT AHLI Adapun urutan pendapat Ahli yang akan dikemukakan dalam dalam siding yang mulia ini, disusun sedemikian rupa dengan dengan urutan: 1. PENDAHULUAN a. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepa Majelis Hakim MK yang mulia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dengan permohonan uji materiil ini. 29 b. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechstaats) yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dimana sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum, negara harus menempatkan hukum sebagai tingkatan paling tinggi, sehingga semua pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus menghormati dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) semua orang beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. c. Bahwa selaras dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, pasal ini mengakui, menjamin dan melindindungi warga negara tanpa membeda-bedakan berdasarkan ras, suku, agama warna kulit, agama dan kaya atau miskin sebaga semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum. d. Bahwa dengan demikian hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum juga berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk secara bebas memberikan pendapat tanpa tekanan dan berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum. 2. SEJARAH KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN a. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, adanya perubahan perundang-undangan di Negeri Belanda yang dengan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Pada masa itu di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi peraturan hukum acara pidana, seperti reglement op de rechterlijke organisatie (RO. Stb 1847- 23 jo Stb 1848-57) yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman, Inladsch reglement (IR Stb 1848 Nomor 16) yang mengatur tentang hukum acara pidana dan perdata di persidangan bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing, reglement op destrafvordering (Stb. 1849 nomor 63) yang mengatur ketentuan hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan, landgerechtsreglement (Stb 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323) mengatur acara di depan pengadilan dan mengadili perkara-perkara sumir untuk semua golongan penduduk. Disamping itu diterapkan pula ordonansi-ordonansi untuk daearah luar Jawa dan Madura yang diatur secara terpisah. b. Ketentuan “Inlandsch Reglement” diperbaharui menjadi “Het Herzien Inlandsch Reglement” (HIR), yang mendapat persetujuan Volksraad pada 30 tahun 1941. HIR ini memuat reorganisasi atas penuntutan dan pembaharuan peraturan undang-undang mengenai pemeriksaan pendahuluan. Dengan hadirnya HIR ini, muncullah Lembaga Penuntut Umum (Openbare Ministrie) yang tidak lagi di bawah pamongpraja, tetapi langsung berada di bawah Officer van Justitie dan Procucuer General. c. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, melalui penerapan Undang- Undang Darurat Nomor 1 Drt tahun 1951 ditegaskan, untuk hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masih berpedoman pada HIR dengan perubahan dan tambahan. d. Pada Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 yang mengatur susunan serta kekuasaan Mahkamah Agung dan susunan Kejaksaan Agung serta kekuasaan Jaksa Agung, dimana disebutkan dalam Pasal 3, Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung adalah fungsi pengawasan dalam sistem peradilan pidana: “Pasal 3. Pengawasan yang serupa dengan yang tersebut dalam pasal 2 ayat 3 dan 4, oleh Jaksa Agung dilakukan terhadap para Jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran.” Terhadap penjelasan pasal tersebut dalam penjelasannya disebutkan: “Oleh karenanya perlu diadakan dasar hukum (wettelijke grondslag) untuk sebagian kekuasaan Jaksa Agung, yang perlu segera ditegaskan. Juga selayaknya diadakan aturan pengawasan atas para Jaksa dan Polisi-pengusut perkara (rechtspositie)” Sehingga Terminologi Penyelidik dan Penyidik hanya ada pada Polisi yang disebutkan sebagai: polisi-pengusut perkara (rechtspositie)” tidak ditemukan adanya Jaksa-pengusut perkara. e. Tahun 1861, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kembali tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur bahwa Jaksa Sebagai Penyelidik maupun penyidik, ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) bahwa Kejaksaan Rebuplik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai 31 Penuntut Umum. Bahwa tidak ada satupun dalam UU ini yang menyebutkan bahwa Kejaksaan memiliki fungsi penyelidikan dan Penyidikan. f. Tahun 1981, melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), segala peraturan yang sebelumnya berlaku dinyatakan dicabut, juga disebutkan dalam Pasal 13, bahwa “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim.” UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menganut system penuntut umum tunggal (single prosecution system), sedangkan fungsi penyelelidikan adalah Kepolisian dan fungsi Penyidikan ada di Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP) g. Tahun 1991, diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 1 ayat ke-1, menyebutkan “ Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan Pasal 2 ayat (1), menyebutkan: Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Bahwa tidak ada satupun dalam UU ini yang menyebutkan bahwa Kejaksaan memiliki fungsi penyelidikan dan Penyidikan. h. Tahun 2004, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 30 ayat (1) huruf D: Pasal 30 ayat (1) huruf D: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan, dan d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang,” Bahwa dengan adanya Pasal 30 ayat (1) D ini, maka kewenangan yang 32 diberikan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya menjadi dasar kewenangan dalam Penyidikan, yaitu dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) Dan ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) Dan ayat (3) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” Dan Pasal 50 ayat (4) Khusus Frasa dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sehingga kewenangan Penyidikan sudah diberikan dalam tindak pidana korupsi baru diatur kemudian dalam UU Kejaksanaan No. 16 Tahun 2004, sehingga payung hukum pembentukan kewenangan Jaksa dalam penyedikan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat (4) Dan Ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” Dan Pasal 50 Ayat (4) Khusus Frasa dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum ada dalam ketentuan UU Kejaksan pada Tahun 1991 dengan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 3. ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM KUHAP a. Asas ini menyebutkan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. b. Sebagaimana ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah membagi fungsi masing-masing dalam Bab IV PENYIDIK DAN PENTUNTUT UMUM, dimana tugas masing-masing dalam menjalankan telah diatur bahwa Penyelidik adalah Setiap Pajabat Polisi Republik Indonesia (Pasal 4) dan Penyidik adalah Pajabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang oleh Undang- Undang (Pasal 16) (Jaksa tidak termasuka dalam PPNS karena diatur tersendiri), sedangkan Penuntut Umum melakukan tugas Penuntutan dan Melaksanakan Penetapan Hakim (Pasal 13) dan dijelaskan uraian tugas Jaksa dalam Pasal 14 KUHAP. c. Koordinasi dan fungsi pengawasan diberikan kepada Jaksa sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai 33 Pasal 109 KUHAP jo Putusan MK No. 130/PUU-XI111/2013, sebagai bentuk peran pengawasan sebagaimana diamat dalam Pasal 14 huruf b, hal ini merupakan salah satu bentuk peran serta Jaksa untuk memberikan petunjuk dalam pra penuntutan dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Dengan peran ini, maka seharusnya peran penyelidikan dan penyidikan setelah adaya KUHAP ini tidak lagi diberikan kepada Jaksa, karena akan membuat bias fungsi check and Balances dalam pengawasan, dimana, penyelidik dan penyidik adalah Jaksa dan Penuntut Umum juga Jaksa, ego sectoral dan emosional institusi untuk saling melindungi akan mengaburkan fungsi pengawasan. d. Oleh karena itu berdasrka Amanah Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum demi tegaknya sistem peradilan pidana tertentu. Yang berpendapat: 1) Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan, serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. 2) Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka Jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan. e. Bahwa berdasarkan Penelitian Dr. Yudi Kristiana, SH, M.Hum dalam bukunya : Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pldana Korupsi, terbitan masyarakat Transparansi Indonesia, halaman 116-121, terkait dengan banyaknya jumlah penghentian penyelidikan oleh Jaksa Penyelidik dalam TIndak Pidana Korupsi di Kejati Jateng, yang dikutip sebagai berikut : “Penghentian Penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) oleh Jaksa lebih banyak terjadi di tingkat penyelidikan dibandingkan tahap Penyidikan. Dalam kurun waktu September 1999 s.d. April 2005 jumlah 494 «1 sisa tahun sebelumnya 37, sehingga jumlah keseluruhan 531. Jumlah 34 Penyelidikan yang dihentikan 362, Jumlah Penyeledikan yang ditingkatkan ke Penyidikan 169,...dst” Hal ini menunjukkan fungsi penyelidikan dan Penyidikan dalam TPK di Kejaksaan sangat besar dilakukannya pemberhentian Penyelidikan tanpa alasan yang jelas, penghentian penyidikan tersebut karena kebijaksaan Pimpinan, lalu Pertanyaan kepada siapa SPDP peyidikan diberikan ? apakah akan professional? f. Bahwa dengan demikian asas diferensiasi fungsional dalam KUHP, banyak Lembaga yang menciptakan kewenangan sendiri yang berdapak pada biasnya fungsi masing-masing Lembaga dan terjadi tumpah tindih kewenangan yang berdampak pada egoism sectoral dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing g. Berikut bentuk tumpah tindihnya fungsi penegak hukum tersebut dalam tindak pidana korupsi Peran Polisi, KPK dan Jaksa dalam proses Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi Lembaga Pra Ajudikasi Ajudikasi Pasca Ajudikasi Penyelidik dan Penyidik Kepolisian • Penyidikan Terhadap seluruh tindak pidana (termasuk tindak pidan korupsi) • Penyidik terhadap seluruh tindak pidana • Menahan tersangka • Memohon pencekalan terhadap tersangka • Memohon pemblokiran, pembekuan asset terdakwa dan asset lain yang kaitannya dengan tindak pidana • Penyitaan aset Saksi sehubungan dengan penyidikan dan penyelidikan (jika diperlukan) Mengembalikan asset yang ditahan kepada negara sesuai dengan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap KPK • Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi • Menahan tersangka • Memohon pencekalan terhadap tersangka • Memohon pemblokiran, pembekuan asset terdakwa dan asset lain Melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi • Mengembalikan asset yang ditahan kepada Negara sesuai dengan putusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap • Melakukan 35 yang ada kaitannya dengan tindak pidana • Penyitaan asset • Menahan dan menyimpan aset perampasan aset Kejaksaan Melakukan penyelidikan dan penyidikan khusus untuk tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana khusus lainnya • Menahan tersangka • Memohon pencekalan terhadap tersangka • Memohon pemblokiran pembekuan asset terdakwa dan asset lain yang ada kaitannya dengan tindk pidana • Penyitaan asset • Menahan dan menyimpan aset • Melakukan penuntutan terhadap seluruh tindak pidana • Mewakili Negara melakukan gugatan perdata terhadap asset yang diduga dari tindak pidana Melaksanakan putusan dengan • Perampasan asset tindak pidana • Melakukan eksekusi hukum penjara • Mengembalikan kepada negara asset yang ditahan sesuai dengan putusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap h. Bahwa dalam diferensiasi fungsional yang seharusnya dipatuhi adalah menempatkan fungsi masing-masing penegak hukum sesuai dengan peran dan kedudukan yang telah diamanatkan dalam KUHAP dan dapat dilihat dalam gambar berikut yaitu struktur saat ini dan struktur kelembagaan yang benar dan seharusnya : Dari 2 diagram ini, sehingga Hakim MK dapat mempertimbangkan untuk : 1. Membatalkan kewenangan KPK sebagai penuntut umum (prosecutor), 36 karena akan memberikan perlakuan ganda (double treatmen!) bagi suatu jenis tindak pidana yang sama sehingga rasa keadilan dalam masyarakat tidak dapat tercapai karena adanya diskriminasi dalam hal penuntutan, sebaiknya kewenangan penuntutan diberikan hanya kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang mewakili kepentingan masyarakat dalam melakukan penuntutan bukan hanya dalam kasus pidana umum tetapi juga dalam semua tindak pidana. 2. Menghapus kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebaiknya kedudukan tersebut diberikan kepada lembaga penyelidik dan penyidik (investigator body) hal ini untuk menghindarkan kekuasaan yang absolute dari Kejaksaan Republik Indonesia karena kewenangan yang diberikan pada satu institusi mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntuan pada suatu lembaga yang sama sehingga fungsi control terhadap obyektifitas dari penegak hukum tersebut akan hilang karena luasnya kewenangan yang diberikan, sebaiknya kedudukan penyelidik dan penyidik diserahkan kepada para investigator body. 4. PENDAPAT AKHIR Peran Kejaksaan sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi adalah kesalahan yang seharusnya sudah wajib diperbaiki karena akan tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK dan Kepolisian sepantasnya penyidikan untuk perkara tindak pidana korupsi sepenuhnya kewenangan dari KPK dan atau Kepolisian dan oleh karena sejak awal pemberlakuan HIR sampai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 5 Tahun 1991 tidak pernah dikenal Jaksa sebagai Polisi-pengusut perkara (rechtspositie)” atau mempunyai fungsi penyelidikan dan penyidikan, tetapi Lembaga Kejaksaan adalah penuntut umum tunggal (single prosecution) di mana fungsi lembagaan adalah dalam penuntutan. Sehingga sampailah kami pada pendapat akhir kami, bahwa perlu diberikan norma baru dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat (4) Dan Ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan”, 37 Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” Dan Pasal 50 Ayat (4) Khusus Frasa dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menyatakan bahwa Frasa dalam Pasal-Pasal tersebut dinyatakan dicabut atau dihapus sehingga memiliki frasa baru, guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Saksi Johannes Rettob - Saksi menjelaskan bahwa pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Mimika sebanyak 1 kali dan dokumen yang diminta belum diserahkan. - Bahwa menurut saksi, kasusnya ditingkatkan menjadi penyidikan oleh Kejati Papua hanya dalam waktu 1 bulan saja tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut. - Bahwa menurut saksi, ketika dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka tersebut, penyidik bertanya “apakah akan mengajukan saksi yang meringankan?” dan saksi kemudian menunggu untuk pemeriksaan tahap 2. Saksi belum sempat mengalami pemeriksaan tahap 2 namun kasusnya ditingkatkan menjadi tahap penyidikan. - Bahwa terhadap hal tersebut, saksi bersama kuasa hukumnya mengajukan keberatan pra peradilan karena hak asasi saksi pada saat menjadi tersangka tidak dilaksanakan oleh jaksa, namun kasus saksi tersebut justru telah didaftarkan oleh jaksa penyidik kepada jaksa penuntut umum. - Bahwa proses persidangan kasus saksi kemudian tetap berjalan bersama dengan pra peradilannya hingga pada akhirnya gugatan pra peradilan saksi digugurkan dan perkara pokoknya pun oleh Majelis Hakim ditolak. Selanjutnya jaksa penuntut umum mendaftarkan berkas perkara yang lain dan proses persidangan saat ini masih berjalan. - Bahwa pada saat proses persidangan perkara lain a.n saksi masih berjalan, Kejati Papua kemudian membuat surat kepada Mendagri serta Gubernur Papua Tengah yang pada pokoknya meminta memberhentikan saksi sebagai Plt. Bupati Mimika. Dan saat ini saksi telah diberhentikan dari jabatannya untuk sementara. - Bahwa pada saat saksi ditetapkan sebagai tersangka, saksi menjalani pemeriksaan dan saksi bersama kuasa hukum kemudian mengumpulkan saksi- saksi. Jaksa yang memeriksa saat itu bertanya apakah akan menghadirkan 38 saksi dan saksi beserta kuasa hukumnya menyatakan “akan mengajukan”, setelah itu saksi kemudian menunggu panggilan untuk proses pemeriksaan selanjutnya. Namun, pada saat menunggu tersebut, saksi justri mendapatkan surat terkait dengan pelimpahan berkas tahap II. - Saksi merasa dirugikan karena persiapan yang telah dilakukan menjadi sia-sia olehkarena itu saksi beserta kuasa hukum tidak hadir saat penyerahan berkas tahap II dari Jaksa Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut termuat dalam Berita Acara. Menurut saksi terhadap kasus yang melibatkannya terkesat terburu-buru dan terdapat usaha politisasi terhadap kasusnya. Saksi merasa dikriminalisasi dan dizolimi karena begitu cepat prosesnya, terlebih lagi proses tersebut diikuti dengan adanya surat kepada Menteri Dalam Negeri terkait dengan pemberhentian saksi sebagai Plt. Bupati Mimika diikuti dengan unjuk rasa yang menuntut hal yang sama. Unjuk rasa tersebut kemudian berhenti ketika saksi diberhentikan sebagai Plt. Bupat Mimika, sehingga menurut saksi target sebenarnya adalah pemberhentian dirinya dan hal tersebut sangatlah merugikan hak-hak konstitusionalnya. - Bahwa terkait dengan pengajuan saksi dalam proses pemeriksaan dipersidangan, saat ini saksi baru akan mengajukan untuk diperiksa. Saksi Iwan K. Niode - Saksi merupakan salah satu penasihat hukum dari Johannes Rettob dalam perkara tindak pidana korupsi yang persidangannya masih berlansung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. - Saksi membenarkan pernyataan Johannes Rettob yang akan menghadirkan saksi yang dapat membantu meringankan ataupun memperjelas posisi kasus a quo kepada Jaksa Penyidik, namun tidak ada pemeriksaan saksi yang dimaksud hingga perkara tersebut dilimpahkan kepada pengadilan negeri. Sehingga kuasa hukum pun mengajukan surat kepada Kejaksaan terkait dengan tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut. - Saksi menyatakan bahwa ketika proses pra peradilan berlangsung secara tiba- tiba berkas perkara Johannes Rettob dilimpahkan kepada pengadilan negeri, dan hal tersebut menurut saksi merupakan hal yang tidak lazim serta bentuk kesewenang-wenangan dari penuntut umum karena dalam pemeriksaan Johannes Rettob tidak diberikan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankannya. 39 - Saksi menyatakan bahwa Jaksa Penyelidik atau Jaksa Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang dimaksud adalah Jaksa yang sama. - Bahwa menurut pengalaman saksi selama menjadi kuasa hukum, pengajuan saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka ketika perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh kepolisian biasanya langsung dihadirkan dan kemudian dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan. - Bahwa menurut pengalaman saksi, jika memang kepolisian merasa proses penyidikannya cukup, baru akan dilimpahkan kepada kejaksaksaan dan jika kejaksaan merasa bukti-bukti itupun masih kurang maka akan dikembalikan kepada kepolisian. Dan jika berkas tersebut sudah diperbaiki dan dilengkapi maka dilimpahkan kembali kepada kejaksaan dan dinyatakan hasil penyidikan sudah lengkap (P21) yang disertai dengan penyerahan tersangka juga barang buktinya. Sehingga dari proses tersebut terdapat check and balances antara kepolisian dengan kejaksaan. - Bahwa menurut saksi, berdasarkan pengalaman saksi, kepolisian dalam hal ini memiliki kompetensi (baik kapasitas maupun sumberdaya manusia) untuk melakukan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. - Nahwa menurut saksi, terkait dengan kasus yang ditanganinya (Kasus Johannes Rettob), saksi telah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut permintaan untuk menghadirkan saksi tersebut telah dicatatkan dalam BAP. Menghadirkan saksi tersebut penting bagi tersangka terlebih lagi saksi telah berusaha untuk mengumpulkan saksi-saksi yang meringan tersebut. Jika menghadirkan saksi dilakukan dalam persidangan, hal tersebut merugikan tersangka karena saksi yang telah ada tersebut akan sulit lagi dicari untuk dihadirkan dalam sidang pemeriksaan. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Mei 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR 40 RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum justru teraktualisasikan dalam Pasal a quo yang mengatur mengenai kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam hal proses penyidikan atas kasus-kasus pidana khususnya tindak pidana korupsi. Pemohon adalah bukan pihak yang terkait langsung dengan UU a quo karena Pemohon bukanlah Penyidik Jaksa, Penyidik Kepolisian, ataupun Penyidik KPK. Oleh karena itu secara yuridis, tidaklah berdasar jika Pemohon berkedudukan sebagai Pihak dalam perkara permohonan a quo, yang jelas-jelas tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai Pihak dalam perkara permohonan pengujian UU a quo. 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat mendalilkan mengalami kerugian akibat adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan kepada Jaksa sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (1) 41 huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, dan Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) dan Pasal 50 UU KPK, dikarenakan tindakan kesewenang- wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak klien Pemohon pada proses prapenuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi. Kerugian yang didalilkan Pemohon tersebut menunjukan tidak adanya pertautan antara Pemohon dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan batu uji yang digunakan dan Pasal yang dimohonkan pengujiannya, sehingga jelas tidak ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal- Pasal a quo. Dengan demikian dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo tidak menghalangi Pemohon dalam menjalankan profesinya juga tidak mengurangi ataupun melanggar hak dan/atau kewenangan konstituional Pemohon. 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon maka tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo. Selain itu, kerugian yang didalilkan Pemohon hanya merupakan dugaan/asumsi Pemohon belaka tanpa ada keterkaitannya dengan diri Pemohon. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan 42 konstituonal yang didalilkan oleh Pemohon dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi Pemohon. Sehingga tidak relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur 43 dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian Pasal- Pasal a quo UU Tipikor, UU KPK, dan UU Kejaksaan terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. 2. Bahwa dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. 3. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi 44 tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Upaya-upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan penguatan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi: a. dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; b. tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; c. berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); d. berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan. 5. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan- perubahan tersebut diatas. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 45 wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. 6. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang- undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Tipikor, dan UU KPK. C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menganut sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau integrated criminal justice system. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana, ditandai dengan adanya diferensiasi fungsional, diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada suatu perkara yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum. Selain itu, diferensiasi fungsi demikian dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi secara horizontal di antara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Diferensiasi fungsi dalam hal ini juga mengandung pengertian pembagian peran antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Diferensiasi yang demikian bersifat internal, 46 yaitu pembedaan wewenang di antara aparat penegak hukum dalam ranah eksekutif. 2. Bahwa dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan wewenang komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun, karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu, sehingga diperlukan koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Undang-Undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaaan. Bahwa pemberian kewenangan mengenai diferensiasi fungsi (kewenangan) bagi masing-masing penegak hukum tersebut merupakan ranah politik hukum pembentuk undang- undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahwa selain KUHAP terdapat undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, antara lain: a. UU Kejaksaan; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; c. UU KPK; d. UU Tipikor. 4. Bahwa secara historis, Kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya Het Herziene Inlandsch Reglemen (HIR), kewenangan tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut: 47 a. Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, kewenangan yang demikian menjadikan Jaksa sebagai koordinator bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan. b. Pada Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia mengatur secara tegas tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyidikan. Selanjutnya pada tahun 1971, disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara tegas dinyatakan bahwa Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengoordinir tugas kepolisian represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi. c. Pada Tahun 1981, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan tugas kejaksaan yakni tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan, sedangkan kewenangan melakukan penyidikan menjadi hak Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Namun, Pasal 7 ayat (2) KUHAP membuka peluang bagi adanya Lembaga lain diluar Kepolisian dan PPNS jika diatur dalam ketentuan khusus dalam Perundang-undangan. 5. Sampai dengan saat ini, terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan, antara lain: a. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Pasal 26 jo Pasal 39 UU Tipikor; c. Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (10), dan Pasal 21 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; d. Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) dan Pasal 50 ayat (1) UU KPK; e. Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan; f. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 6. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan 48 demikian, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu pula. Pasal itu bukan merupakan aturan yang bersifat umum (regel), tetapi merupakan suatu pengecualian (exceptie). Pengecualian semacam itu sudah lazim dalam pembuatan undang-undang jika diperlukan untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus. 7. Bahwa sebagai perbandingan pengaturan mengenai kewenangan Jaksa dalam penyidikan di negara lain seperti Belanda, Perancis, dan Jerman tugas jaksa memang melakukan penyidikan dan sebagai penyidik dan dalam hukum acaranya mereka, mereka menentukan bahwa Jaksa melakukan penyidik terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHP- nya (Berdasarkan Keterangan Ahli Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam Perkara Nomor 28/PUU-V/2007) 8. Bahwa khusus terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya yang terus meningkat serta jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis tersebut dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara khusus. Salah satu metode penegakan hukum secara khusus adalah dengan pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu institusi penegak hukum, tujuannya agar dapat diwujudkan "checks and balances", karena apabila salah satu penyidik mengabaikan kewenangannya dan tidak menindaklanjuti suatu perkara tindak pidana korupsi, maka dapat dilakukan oleh penyidik lain, sehingga hukum dapat ditegakkan secara optimal. 9. Bahwa selain itu, terdapat beberapa alasan yang mendasari kewenangan Jaksa sebagai penyidik: a. Diharapkan dengan diberikannya kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan dalam tindak pidana korupsi, akan menghapus mata rantai pra penuntutan yang telah menyebabkan terjadinya ‘bolak-balik perkara’ antara penuntut umum dengan penyidik. Dengan adanya kewenangan Jaksa melakukan 49 penyidikan maka dapat menghindari permasalahan tersebut, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi efisien dan efektif. b. Bahwa dengan adanya kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan dibeberapa tindak pidana tersebut, maka secara praktis akan mempercepat Jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien. Penguasaan kasus dan pemahaman pembuktian oleh Jaksa sejak awal akan memudahkan Jaksa menyusun surat dakwaan serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama persidangan. 10. Bahwa pada praktik dunia internasional, terdapat Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/ CONF.144/28/Rev.l at 189 (1990), dimana disebutkan bahwa: “Prosecutors shall performa an active role in criminal proceedings, including institutions of prosecution and, where autorized by law or consistent with local practice, in the investigations, Supervision of the execution of Court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest”. Pada intinya berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik internasional sah apabila Jaksa melakukan penyidikan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagai pembela kepentingan umum, karena Jaksa merupakan leading sector dalam penindakan tindak pidana. Bahwa peranan Jaksa memiliki tugas pengusutan, dimana tugas pengusutan itu termasuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan didalamnya. Dengan demikian, peran Jaksa untuk menyidik kasus-kasus tertentu ini sudah melekat dan sudah menjadi praktik dalam dunia internasional. 11. Pemohon mendalilkan bahwa dengan diberikannya kewenangan Penyidikan dalam tindak pidana tertentu menyebabkan Kejaksaan RI menjadi superpower mengingat bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan lebih selain melakukan penuntutan, Jaksa juga bisa sekaligus melakukan 50 penyidikan (vide Perbaikan Permohonan Pemohon hal. 22). Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana (Asas Dominus Litis). b. Bahwa meskipun Jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan atas nama negara dan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, namun tentunya tidak lepas dari segi pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan dari Jaksa tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Presiden Bahwa Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang jabatannya dipersamakan dengan anggota kabinet dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sehingga Jaksa Agung bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan demikian, maka tugas dan wewenang yang dijalankan Kejaksaan akan dikontrol penuh oleh Presiden (vide UU Kejaksaan). 2) Majelis Kode Perilaku Sebagaimana diatur melalui Peraturan Kejaksaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa jaksa harus mematuhi prinsip-prinsip integritas, kemandirian, ketidakberpihakan dan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, dalam hal apabila terdapat tindakan serta bukti yang menunjukan jaksa melakukan tindakan sewenang- wenang dalam melaksanakan tugasnya, pihak yang dirugikan atau masyarakat umum dapat mengajukan pengaduan atau pelaporan ke lembaga pengawasan yaitu Majelis Kode Perilaku yang bertugas sebagai wadah yang dibentuk di lingkungan Kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. 3) Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 51 Dalam hal apabila terdapat tindakan serta bukti yang menunjukan jaksa melakukan pelanggaran hukum atau bersifat sewenang- wenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, pihak yang dirugikan atau masyarakat umum dapat mengajukan pengaduan atau pelaporan pada Komisi Kejaksaan yang memiliki tugas sebagai berikut (vide Website Komisi Kejaksaan yang diakses dari https://komisi-kejaksaan.go.id/tugas-dan-wewenang/): a. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya. b. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. d. Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti. 4) DPR RI Bahwa DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah dalam kerangka representasi rakyat. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya atas kinerja pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan, kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti, khususnya kepada Komisi III DPR RI yang memiliki ruang lingkup dalam bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan dengan mitra kerja yang salah satunya adalah Kejaksaan Agung. 12. Bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan telah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan batu uji yang sama yakni Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 28/PUU- V/2007 dan Nomor 16/PUU-X/2012. Dalam perkara tersebut Mahkamah konstitusi telah memutus dan menyatakan “ditolak” dan “tidak dapat diterima”, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak perlu menerima, 52 memeriksa, dan menguji kembali Pasal a quo dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya karena permohonan a quo nebis in idem. D. RISALAH PEMBAHASAN UU TIPIKOR, UU KPK, DAN UU KEJAKSAAN Bahwa Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI mencantumkan risalah pembahasan UU Tipikor, UU KPK, dan UU Kejaksaan yang terkait dengan ketentuan Pasal UU a quo terdapat pada: 1. Rapat Panitia Kerja RUU Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Dengan Pemerintah (7 Februari 2004) Jaksa Agung Muda – Pemerintah “…kalau kita melihat di dalam pertumbuhan umum tentang peran Jaksa sesuai dengan konferensi PBB tentang prevention of ………, khususnya tentang deadline on the road of law speaker. Di sana ditegaskan bahwa perannya law speaker di dalam kegiatan tugas- tugasnya itu sudah melekat, karena sebenarnya tugas pengusutan itu adalah termasuk mulai kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian sebenarnya peran Jaksa untuk menyidik kasus- kasus tertentu yang sudah secara internasional yang mungkin kasus- kasus pelanggaran negara-negara tertentu.” 2. Rapat Panitia Kerja Ruu Tentang Perubahan Atas Uu No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Dengan Pemerintah (6 Februari 2004) Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, S.H. – F.PG “...secara tegas prinsip-prinsip dari sebuah negara yang menganut paham supremasi hukum itu lembaga pemegang kekuasaan penyidikan itu harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik dari eksekutif maupun dari legislatif. Itu konsep yang saya pahami seperti itu. Oleh karena itu rumusan kata-kata ini bisa dipahami/bisa dimengerti sebetulnya adalah yang diharapkan. Nah, Kejaksaan di dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya terutama dalam rangka tugas-tugas penegakan hukum kan ini yang sebetulnya dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun.” 53 E. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), Pasal 39 UU Tipikor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) UU, dan Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) UU KPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, DPR juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2023 dan didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Prolog Cita hukum Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk 54 selanjutnya disingkat UUD 1945). Salah satu norma paling mendasar di dalam cita hukum itu ialah cita tentang keadilan. Artinya, hukum yang diciptakan harus hukum yang adil bagi semua pihak. Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigket). Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama, sementara kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum menekankan “supremasi hukum” dan “persamaan di muka hukum” sebagai sesuatu yang fundamental. Dicey merumuskan unsur-unsur Rule of Law, yakni: supremasi aturan-aturan hukum (the absolute supremacy or predominance of regular law), kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administrated by ordinary law courts) dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (a formula expressing the fact that with us the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally form parts of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals as defined and enforced by the countries Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Konsep negara hukum juga selalu dikaitkan dengan penegakan hukum dan termasuk politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Rahardjo menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan perkara uji materiil terhadap Pasal 39 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), maka yang menjadi pokok persoalan adalah perihal kewenangan Kejaksaan dalam bidang penyidikan tindak pidana tertentu (in casu tindak pidana korupsi). Perkara demikian sangat terkait dengan aksiologi hukum yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 55 1945 (UUD 1945). Dalam kaitan itu, Dworkin mengatakan bahwa maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (rules) saja, tapi juga prinsip-prinsip (principles). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah. B. Analisis 1. Kedudukan Hukum Pemohon Permohonan uji materiil terhadap terhadap Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5), dan Pasal 50 UU KPK dan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, sebagaimana dimohonkan, menurut terlebih dahulu disampaikan hasil kajian menyangkut kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Hasil analisis menunjukkan, sebagai berikut: 1. Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Uji materiil yang diajukan Pemohon sama sekali tidak ada hubungan dan urgensitasnya dengan norma undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam permohonan. Objek permohonan tidak ada keterhubungan dan kausalitasnya dengan konstitusionalitas norma. Dalil Pemohon menunjuk pada implementasi norma terkait dengan pengalamannya dalam membela klien. Demikian itu tidak termasuk dalam cakupan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 ditujukan kepada pihak yang secara langsung mengalami akibat konstitusionalitas norma pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan kata lain, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak dalam perkara a quo. 2. Pemohon tidak mengalami kerugian terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerugian akibat adanya kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, dan Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) dan Pasal 50 UU KPK, dikarenakan tindakan kesewenang- 56 wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak klien Pemohon pada proses prapenuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi hanyalah sebatas asumsi. Terlebih lagi demikian itu adalah ranah proses bekerjanya hukum pidana (in casu tindak pidana korupsi) dan bukan termasuk cakupan pengujian konstitusionalitas norma terhadap UUD 1945. Seharusnya jika ditemukan adanya dugaan penyimpangan terhadap proses hukum dan oleh karenanya terjadi pengabaian hak, maka salurannya adalah melakukan Praperadilan. Adanya kerugian harus menunjukkan adanya sebab-akibat (kausalitas) antara Pemohon dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan batu uji yang digunakan dan Pasal yang dimohonkan pengujiannya. Kausalitas sebagaimana dimaksudkan tidak ditemui dalam perkara a quo. Sejumlah pasal-pasal yang dimintakan pengujian sama sekali tidak mengurangi, ataupun melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Dalil kerugian yang disampaikan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, objek permohonan dipandang tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya tentu bertentangan dengan keadilan itu sendiri. Keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. 3. Pemohon tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pada prinsipnya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi menunjuk pada kondisi adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Hak dan/atau kewenangan konstitusional terhubung dengan kerugian terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional. Sepanjang tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional serta kerugian yang terjadi, maka mustahil ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial. Dalam perkara a quo, Pemohon tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial sebagaimana yang dipersyaratkan. Terlebih lagi kerugian yang didalilkan hanya merupakan asumsi belaka dan oleh karenanya tidak menjadi dasar dalam permohonan uji materiil. 57 4. Objek Permohonan tidak mengandung adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kausalitas demikian signifikan dan menentukan suatu sebab yang menimbulkan akibat tertentu. Pada hakikatnya ajaran kausalitas diperuntukkan untuk mencari suatu perbuatan yang terjadi dan perbuatan tersebut menjadi sebab timbulnya suatu akibat. Kualitas menunjuk pada keadaan dimana Pemohon telah memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan pengujian norma undang-undang. Dalam perkara a quo, diketahui bahwa Pemohon tidak mengalami suatu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstituonal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. 5. Objek perkara yang dimohonkan tidak mengandung suatu kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan tidak terpenuhinya alasan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dan tidak adanya kausalitas antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan norma dalam Pasal-Pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan memberikan implikasi apapun bagi Pemohon. Sehingga tidak relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon. 2. Kedudukan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi dimaksudkan guna mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, maka dalam penyidikan dan penuntutan didalamnya terdapat hubungan fungsional, sehingga satu sama lainnya saling tergantung. Sejalan dengan hal ini Kusnardi dan Ibrahim mengatakan bahwa sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun 58 hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Dengan demikian hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya. Marmosudjono, mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu, unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (administration of criminal justice system) pelaksanaan peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Integrated criminal justice system adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan." Penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan yang walaupun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Pada keduanya terdapat keterpautan. Titik taut hubungan antara penyidikan dan penuntutan tampak eksistensinya dalam tahap Prapenuntutan. Kedudukan Jaksa dalam sistem peradilan pidana bersifat sangat menentukan. Dikatakan demikian, oleh karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Hukum tentunya membutuhkan adanya sistem. Hukum tanpa adanya sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen- elemen dalam hukum harus saling bekerjasama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Dalam pengintegrasian sistem hukum terdapat tiga faktor penting yakni, yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Ketiga faktor tersebut harus ada dan berlaku tetap, dan masing-masingnya saling memberikan kontribusi. Penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan merupakan bagian dari pengintegrasian sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hubungan fungsional antar keduanya sangat terkait erat dengan keberadaan sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa dimaksudkan guna terselenggaranya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang cepat dan pasti (quick and certain enforcement), dengan pendekatan sinergi dan kolaborasi. Lebih lanjut disampaikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tentunya tidak sederajat dengan pelaku tindak pidana lainnya, oleh karena itu undang-undang memberikan kekhususan kewenangan pada Kejaksaan dan KPK dalam 59 pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penanganan tindak pidana korupsi tidak sederajat dengan tindak pidana umum lainnya. Dalam kaitan ini Atmosudirjo mengatakan jikalau orang-orang yang tidak sederajat (unequal) diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat (equally) akan timbul ketidakadilan. Oleh karena itu, kekhususan dalam UU Kejaksaan yang mengatur tentang kewenangan penyidikan dimaksudkan sebagai bentuk “pengecualian” guna mewujudkan keadilan. Kewangan Jaksa dalam fungsi penyidikan tindak pidana korupsi yang merupakan suatu “pengecualian” dalam hukum sejalan adagium “tidak ada hukum tanpa pengecualian” (no law without escape clause). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Oleh karena Jaksa sebagai pihak yang berperan dalam proses pembuktian di Pengadilan, maka menjadi relevan jika terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa memiliki peran sebagai Penyidik dan Penuntut Umum. Perlihal pengecualian bagi Jaksa melakukan penyidikan ditegaskan dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP. Menurut Seno Adji bahwa pengecualian yang dimaksud adalah bahwa Jaksa masih sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP masih diperkenankan berlangsung terus hingga tiba saatnya diubah atau dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai Hukum Acara Pidana. Mahkamah Konsitusi dalam putusan Nomor 28/PUU-V/2007, menyebutkan tentang perihal “pengecualian” terkait dengan kewenangan Jaksa dalam bidang penyidikan, sebagai berikut: “Sementara itu, dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan wewenang komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun, karena alasan- alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu, sebagai pengecualian sehingga ada kemungkinan terjadinya pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut”. 60 “Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu pula. Pasal itu bukan merupakan aturan yang bersifat umum (regel), tetapi merupakan suatu pengecualian (exceptie). Pengecualian semacam itu sudah lazim dalam pembuatan undang-undang jika diperlukan untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus.” Menjadi jelas bahwa perihal “pengecualian” diperlukan dalam suatu undang- undang dalam rangka menjalankan suatu ketentuan yang bersifat khusus yakni pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberadaan Jaksa dalam perannya sebagai penyidik didasarkan pada pertimbangan antisipatif dan prediktif. Disini antisipatif sebagai suatu sistem tentunya beradaptasi untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dihasilkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dan termasuk upaya perbaikannya guna mempersiapkan model ideal di masa depan. Dalam upaya prediktif dimaksudkan agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada apa yang terjadi, namun lebih dari itu berfokus pada apa yang akan terjadi dan bagaimana mengerahkan sumber daya secara efektif guna mencapai hasil yang ideal. Dalam kaitan itu perihal pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan yang terintegrasi, sistemik, dan komprehensif. Dengan demikian, peran Jaksa dalam melakukan fungsi penyidikan dan sekaligus penuntutan dimaksudkan agar terwujud hasil yang maksimal. Tidak dimaksudkan disini sebagai upaya superioritas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dengan itu menegasikan fungsi penyidikan yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Pendekatan kontemporer yang berlaku lebih menekankan pada aspek sinergi dan kolaborasi. Sejalan dengan pertimbangan antisipatif dan prediktif, maka apabila benar- benar diyakini bahwa fungsi penyidikan oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi telah maksimal, maka barulah dilakukan pemisahan fungsi penyidikan dan penuntutan. Jaksa tidak lagi melakukan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam kaitan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang- undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan.” “Sebelum penyerasian itu terwujud, semua aparat penegak hukum seyogianya melakukan koordinasi jika ditengarai akan terjadi tumpang tindih dalam kasus- 61 kasus pelaksanaan wewenang penyidikan di antara sesama aparat penegak hukum.” Mengacu pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka peranan penyidikan oleh Kejaksaan pada saat ini tetap diperlukan. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan pendapat/fatwa Nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005, dimana pada pokoknya fatwa tersebut menegaskan pendirian Mahkamah Agung bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sesudah berlakunya UU Tipikor. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan aksiologi hukum konstitusi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan “kepastian hukum yang adil”. Konstitusi mengikuti aksiologi hukum aliran hukum alam/kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran postivisme hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil, maka harus mengandung kepastian dan keadilan. Pada keadilan prosedural, diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan. Tolok ukurnya adalah ketaatan pada hukum acara. Pada keadilan hukum, diekspresikan keadilan menurut undang-undang dan keadilan ini berkenaan dengan penjatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Tolok ukur keadilan hukum adalah asas legalitas. Kelsen mengatakan, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Mengacu pada pendapat Kelsen, maka keberadaan Jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan menurut Sisworo merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Begitu juga dalam kaitannya dengan peranan Jaksa dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi tidak bertentangan 62 dengan kebenaran dan keadilan. Keberadaannya sesuai dengan penerapan tata hukum positif yang menjadi pilihan pembentuk undang-undang. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya. Menurut Aristoteles, keadilan menunjuk pada perimbangan (proporsi). Aristoteles menyampaikan keadilan konvensional, yakni keadilan yang didasarkan pada kebutuhan yang tidak bersifat tetap (natural). Perbedaan keadilan konvensional dengan keadilan natural adalah menunjuk pada cakupannya. Sesuai dengan namanya, keadilan natural bersifat statis. Diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional ditetapkan oleh suatu komunitas tertentu. Keberlakuannya bersifat dinamis, selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan. Nasution mengatakan bahwa pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Menurutnya, dalam versi modern teori keadilan Aristoteles yang berdasar pada prinsip persamaan dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan aturan “pengecualian”, maka hal itu sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan sebangun dengan kaidah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Sejalan dengan hal ini, terdapat kaidah fiqh yang berbunyi “maa laa yudroku kulluhu laa yutroku kulluhu”. Artinya jika tidak dapat seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi untuk masa sekarang tidak dapat dinegasikan. Terlepas dari adanya kekurangan, namun 63 terdapat pula kemanfaatan. Oleh karena itu, walaupun tidak semuanya, namun tidak pula ditinggalkan seluruhnya. C. Konklusi Permohonan uji materiil terhadap Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5), dan Pasal 50 UU KPK dan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak memenuhi persyaratan. Pemohon telah salah pihak (error in persona) dan salah objek (error in objecto). Dapat dikatakan kedudukan hukum atau kualitas Pemohon tidak memenuhi syarat (legal standing). Keberadaan Kejaksaan merupakan sebagai badan resmi dengan kewenangan yang diturunkan dari UUD 1945. Dengan demikian, kewenangan Jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan aksiologi hukum yang dianut oleh UUD 1945. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2023, dan tambahan keterangan, yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon pada pokoknya menguji ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur: “ Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: …; Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; … .” 2. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur: “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.” 3. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur: 64 (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur: (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. 5. Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur: Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. 6. Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. II. DALIL-DALIL PERMOHONAN 1. Bahwa dengan adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan oleh kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa atau Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Khusus frasa atau 65 Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah merugikan PEMOHON yang berprofesi sebagai Advokat dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak dari klien PEMOHON (Tersangka/Terdakwa) dalam proses Prapenuntutan; 2. Bahwa terlebih, yang dialami oleh PEMOHON selaku kuasa dari tersangka yang disidik oleh jaksa, telah menjadi korban dari kesewenangan-wenangan jaksa selaku penyidik dengan fakta sebagai berikut: a. Bahwa tanggal 21 februari 2023, Jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Tersangka; b. Bahwa tanggal 23 Februari 2023, Jaksa selaku penyidik belum melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Tersangka, tetapi justru berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan dan langsung melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; c. Dalam proses penyidikan juga, Tersangka telah meminta untuk dilakukan pemeriksan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi terang dan hal tersebut diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Prapentutan abai dengan permintaan tersebut; 3. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Pemohon sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan aparatur penegak hukum lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing dalam penegakan supremasi hukum dirugikan hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan uji materil Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa atau Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa 'atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) Khusus frasa 'dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 66 4. Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 dan berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan a quo. III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat, yaitu: a. Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 67 3. Pemerintah telah mempelajari Permohonan perkara Nomor 28/PUU- XXI/2023 dalam pengujian ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Kedudukan hukum (legal standing) pemohon: M. Yasin Djamaludin, pekerjaan Pengacara, beralamat di Kota Wisata Cluster Nebraska SJ 1 No.08, RT.004/RW.024, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. 5. Kerugian Pemohon: a. Bahwa dengan adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan oleh kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa atau Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa dan/atau Kejaksaan' Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah merugikan Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak dari klien Pemohon (Tersangka/Terdakwa) dalam proses Prapenuntutan; b. Pemohon selaku kuasa dari tersangka yang disidik oleh jaksa, telah menjadi korban dari kesewenangan-wenangan jaksa selaku penyidik dengan fakta sebagai berikut: 1) Bahwa tanggal 21 februari 2023, Jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Tersangka; 2) Bahwa tanggal 23 Februari 2023, Jaksa selaku penyidik belum melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Tersangka, tetapi justru berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan dan langsung melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; 68 3) Dalam proses penyidikan juga, Tersangka telah meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi terang dan hal tersebut diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Prapentutan abai dengan permintaan tersebut; 6. Berdasarkan Kedudukann hukum dan dalil-dalil kerugian Pemohon tersebut pemerintah memberikan keterangannya terhadap legal standing Pemohon sebagai berikut: a. Bahwa atas uraian kedudukan hukum (legal standing) yang disampaikan oleh Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara pemberlakuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’ dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups, yang kemudian menurut anggapan Pemohon telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. b. Tidak terdapat hubungan langsung antara ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dan hal-hal yang menjadi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon. c. Pemohon dengan sendirinya menyatakan bahwa dinamika dalam proses penyidikan tersebut dianggap telah mengabaikan hak-hak dari klien Pemohon, dan bukan kerugian Pemohon sebagai Advokat, berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas telah sangat jelas bahwa anggapan kerugian yang diklaim oleh Pemohon merupakan anggapan kerugian yang dialami oleh klien Pemohon, sedangkan permohonan diajukan oleh Pemohon yang berkedudukan sebagai Advokat/Pengacara atau bukan diajukan oleh klien Pemohon. d. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, tidak terpenuhinya kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud (vide Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. 69 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang) sehingga prinsip point d interet point d action (apabila ada kerugian hak maka memiliki dasar mengajukan permohonan) tidak terpenuhi, maka maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). IV. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIUJI 1. Penjelasan Umum Terhadap Materi yang di Mohonkan Penyidikan merupakan salah satu tahapan dalam proses peradilan pidana yang merupakan tahapan awal dalam penegakan hukum terhadap berbagai peristiwa tindak pidana yang terjadi. Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan yang dimaksud oleh penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidikan diatur dengan norma yang dinamis sesuai dengan system hukum acara pidana dengan memberikan kewenangan penyidikan secara alternatif dengan kata “atau” tidak hanya polisi namun juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Sedangkan kata “tertentu” penyidik juga dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Tujuan pengaturan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP disamping dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang dinamis sesuai perkembangan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum juga dalam 70 rangka memberikan kepastian hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum yang diharapkan untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangan Kepolisian adalah aparat yang mempunyai tugas utama untuk melakukan penyidikan, namun dalam hal perkara khusus berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidikan juga dapat dilakukan oleh Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik oleh undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan “Tugas dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara khusus, kewenangan jaksa sebagai penyidik juga banyak diatur dalam peraturan lain seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010. Berdasarkan perkembangan hukum, Jaksa yang diberi kewenangan sebagai penyidik, telah ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak melarang adanya fungsi ganda dan memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti lembaga Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan melalui peraturan setingkat undang-undang, sehingga kewenangan penyidikan lembaga Kejaksaan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut selain memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan norma ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP secara konstitusional tetap membenarkan dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, fungsi jaksa sebagai penyidik. Kewenangan jaksa sebagai penyidik berdasarkan implementasi juga diperkuat melalui profesi Jaksa dalam konteks internasional diatur 71 mengenai kendali penuh atas suatu perkara sejak tingkat penyidikan yang diatur pada Guideline on The Role of Prosecutors yang diadopsi dari The Eight United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Havana, Cuba 1990, pada bagian Role in Criminal Proceedings, bahwa Jaksa memiliki peran yang aktif termasuk jika diizinkan oleh undang-undang dalam melakukan penyidikan tindak pidana. “Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest.” Berdasarkan kaedah hukum pidana kewenangan Jaksa sebagai penyidik yang telah diatur dalam berbagai undang-undang merupakan pengaturan ketentuan hukum acara khusus lex specialist derogate legi generalis sebagai upaya untuk menciptakan sistem hukum pidana yang dinamis, yang dapat sebagai fungsi kontrol dalam penyidikan. Kerjasama penyidikan dengan penyidik kepolisian atau berbagai penyidik lain juga dalam rangka untuk menutupi kekosongan hukum pada keadaan tertentu. Berdasarkan pandangan umum tersebut kewenangan penyidikan lembaga Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, pengaturan kewenangan penyidikan lembaga Kejaksaan merupakan pengaturan yang bersifat khusus, yang sumber kewenangannya harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang- undang. 2. Keterangan Pemerintah Terhadap Pasal-Pasal yang di Mohonkan Pemohon a. Penjelasan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf d yang dimaksud Tugas dan Kewenangan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 72 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b. Penjelasan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bahwa norma ketentuan Pasal 39 berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”. Jika terjadi kesulitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi dapat dibentuk tim gabungan yang secara norma Jaksa Agung menjadi koordinator dalam penanganan dan mengendalikan penyidikan. Sedangkan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, berdasarkan Pasal 40 maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan. c. Penjelasan ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) merupakan ketentuan alternatif sebagaimana ketentuan ayat (3) “dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan”. Berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Jika kepolisian atau kejaksaan menerima limpahan penyidikan dalam pelaksanaanya kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. d. Penjelasan ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 73 Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan ketentuan yang bersifat koordinasi kewenangan antar Lembaga Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan Kejaksaan yang memuat kewajiban-kewajiban untuk saling koordinasi, dengan memberi tahu tentang hal penyidikan yang dilakukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun jika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. 3. Keterangan Pemerintah Terhadap Dalil-Dalil yang dimohonkan Pemohon a. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d yang memberikan Kejaksaan tugas dan wewenang melakukan penyidikan telah telah memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil hal tersebut telah dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 yang dalam paragraf [3.13.6] antara lain mempertimbangkan, “Dengan demikian kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari Undang- Undang,”. Kata “sesuai” dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Undang-Undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang- undang”. b. Bahwa kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tidak dilakukan semena-mena yang dapat melanggar hak asasi manusia khusus 74 terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1), dan ayat (2): (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. c. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dalam implementasinya tidak terjadi tumpang tindih fungsi penyidikan berdasarkan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juga telah selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. d. Bahwa kewenangan Kejaksaan sebagi penyidik telah memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap kasus tindak pidana korupsi dalam kepastian hukumnya kewenangan kejaksaan sebagai penyidik 75 telah diatur berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan peran kejaksaan sebagai penyidik merupakan penutup telah terjadinya kekosongan hukum serta membantu efektivitas pemberantasan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga perlu menyusun jaringan kerja networking yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counter partner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. e. Bahwa penyidikan yang dilakukan kejaksaan terhadap tindak pidana tertentu terutama tindak pidana korupsi masih tetap dapat dikontrol sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2): Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. f. Terhadap dalil yang sifatnya kasus konkret merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang tidak dapat digunakan sebagai dalil konstitusional. g. Berdasarkan tanggapan atas dalil-dalil pemohon pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil terhadap pasal-pasal yang diuji tidak beralasan hukum dan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 76 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa Presiden juga menyerahkan tambahan keterangan, yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut: Sebelum menyampaikan keterangan tambahan terhadap pertanyaan pertanyaan yang disampaikan Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., perkenankanlah Pemerintah untuk menyampaikan tambahan keterangan kerugian konsitusional Pemohon yang sebelumnya sudah dibacakan. Pemerintah berpandangan bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon tidak bersifat langsung, dengan uraian sebagai berikut: a. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi hak dan/atau kerugian kewenangan konstitusional (vide Pasal 51 ayat (1) UU MK), terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memberikan batasan pengertian berkaitan dengan hak dan/atau kerugian konstitusional yakni sifat kerugian konstitusional harus bersifat langsung dialami yang dimaknai kerugian tersebut harus secara langsung berkaitan dengan diri Pemohon (be himself among the 77 injured, directly injuy), hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 024/PUU- IV/2006, halaman 12 alinea 2, Pertimbangan Hukum angka [3.11.2] putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, dikutip sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-VI/2006, halaman 12 alinea 2: “Menimbang bahwa Pemohon adalah pensiunan Anggota Polri, maka menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah pensiunan Anggota Polri secara hukum memiliki kualifikasi yang sama dengan Anggota Polri yang masih aktif sehingga dapat bertindak seolah-olah sebagai Anggota Polri yang masíh aktif? Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang juga telah merupakan norma yang berlaku secara universal, pensiunan tentara atau polisi tidaklah sama statusnya dengan tentara atau polisi aktif. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, Pemohon tidaklah dapat bertindak seakan-akan Anggota Polri aktif. Sebagai pensiunan (mantan) Anggota Polri, Pemohon juga tidak dapat mengatasnamakan Anggota Polri yang masih aktif, karena kata ”nya” dalam frasa ”hak dan/atau kewenangan konstitusional “nya” sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK mempersyaratkan bahwa kerugian itu haruslah kerugian yang dialami (diderita) – nya sendiri, bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain” Pertimbangan Hukum angka [3.11.2] putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007: “[3.11.2] Di samping itu, yang didalilkan sebagai kerugian oleh Pemohon I adalah yang timbul sebagai akibat dari kedudukan Pemohon I selaku isteri dari Pemohon II yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan langsung antara ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dan hal-hal yang oleh Pemohon I dianggap sebagai kerugian. Tanggung jawab pidana bersifat individual. Oleh karena itu, jikalaupun dianggap terdapat kerugian hak konstitusional dalam kasus a quo sebagai akibat diberlakukannya Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, maka kerugian demikian melekat pada Pemohon II yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Tanggung jawab pidana tersebut tidak dapat diperluas menjadi tanggung jawab Pemohon I, kecuali jika Pemohon I secara individual turut serta melakukan atau membantu melakukan perbuatan pidana yang disangkakan terhadap Pemohon II. Dengan demikian, selain tidak ada hak konstitusional Pemohon I yang dirugikan, juga tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian perorangan dimaksud dengan berlakunya undang- undang yang akan diuji. Atas pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut” b. Kedudukan Pemohon dalam permohonan uji materiil a quo adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pengacara/Advokat, dengan demikian 78 Pemohon yang mempunyai profesi sebagai advokat tidak mengalami kerugian konstitusional secara langsung terhadap pemberlakuan materi, ayat dan Pasal yang dimohonkan pengujian, hal ini sebagaimana juga diakui oleh Pemohon dalam permohonannya angka 23, yang menyatakan, sebagai berikut: “Bahwa dengan adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan oleh kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa atau Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa 'atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa 'dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah merugikan PEMOHON yang berprofesi sebagai Advokat dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak dari klien PEMOHON (Tersangka /Terdakwa) dalam proses Prapenuntutan;” c. Kedudukan Pemohon sebagai pengacara adalah membela kepentingan klien Pemohon sebagai tersangka/terdakwa/terpidana, namun permohonan a quo, klien Pemohon tidaklah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil, melainkan Pemohon yang berprofesi sebagai pengacara memberikan kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Anton Febrianto, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., dan Putra Rezeki Simatupang, S.H., yang kesemuanya berprofesi sebagai pengacara juga. Selanjutnya Pemerintah menyampaikan keterangan tambahan terhadap pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., pokoknya sebagai berikut: a. Tentang Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP terhadap kewenangan penyidikan Kejaksaan Republik Indonesia. 1. Sejarah hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya pada saat pemberlakuan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sampai dengan perubahan-perubahannya menyebutkan Kejaksaan memegang peranan untuk menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa Pengadilan, sehingga sesuai dengan peranan tersebut menempatkan Jaksa sebagai dominus litis dalam pengendalian perkara pidana dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara pidana tersebut dapat 79 diajukan ke tahap penuntutan atau tidak. Salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penuntutan adalah Penyidikan. 2. Pengecualian kewenangan Penyidikan Kejaksaaan terhadap tindak pidana tertentu secara universal diatur secara tegas dalam Pasal 53 ayat (1) United Nations Rome Statute of the International Criminal Court 1998 (Statuta Roma) yang menyatakan bahwa penyidik perkara pelanggaran HAM Berat adalah Jaksa. 3. Ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP beserta penjelasan, mengatur sebagai berikut: Pasal 284 ayat (2) KUHAP: “(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang- undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang- undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP: “a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan. b. Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain : 1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955); 2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971); dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.” 4. Rumusan sebagaimana termuat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP beserta Penjelasannya, merupakan ketentuan peralihan yang bersifat eksepsionalitas berkaitan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh Kejaksaan RI, hal ini sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. yang termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 28/PUU-V/2007, yang menyebutkan sebagai berikut: “Bahwa sifat eksepsionalitas artinya dalam dua tahun kepolisian itu sebagai penyidik untuk tindak pidana umum, tapi untuk tindak pidana 80 tertentu karena sifat eksepsionalitasnya ditegaskan di sini dalam Pasal 284, tetapi kalau terjadi perubahan atau pencabutan. Itu pendekatan asas lex certa harus diartikan secara tegas, pasal ini bersifat eksepsional. Jadi kewenangan itu tetap berlaku untuk tiga tindakan tadi di penjelasannya sudah disebutkan, undang-undang tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Subversi sudah dicabut jadi tindak pidana korupsi belum dicabut, jadi kewenangan itu sebagai sifat eksepsional ini tetap berlaku. Ketentuan mengenai jangka waktu dua tahun untuk tindak pidana tertentu yang disebut disini masih tetap mengikat pada kejaksaan, kalau ini diartikan sebagai lex certa, tapi kalau sudah dianggap sudah tidak berlaku mempunyai asas juga lex posterior derogate legi priori, inilah yang berlaku, Undang- Undang Kejaksaan memang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, berdasarkan pendekatan dari sejarah, jadi historis sosiologis pendekatan yuridis, pendekatan filosofis memang kejaksaan masih memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak-tindak pidana tertentu.” 5. Sifat eksepsionalitas ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP terhadap kewenangan Penyidikan Kejaksaan terhadap tindak pidana tertentu juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“PP KUHAP”) beserta penjelasan, dikutip sebagai berikut: Pasal 17 PP KUHAP: “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan: “Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, zona tambahan, Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat 81 penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.” 6. Memperhatikan ruang lingkup dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 PP KUHAP berikut penjelasannya, pendapat ahli Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. yang termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 28/PUU-V/200 serta mengingat Undang-Undang tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku asas lex posteriori derogate legi priori dan asas lex specialis derogate legi generali, maka tidak terdapat disharmonisasi antara kewenangan Penyidikan dengan pemberlakuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. b. Diferensiasi fungsional pada lembaga penegakan hukum Bahwa Prof. Indriyanto Seno Adji dalam perkara uji materiil Nomor: 28/PUU-V/2007, telah memberikan keterangan sebagai berikut: “Dalam konstitusi RIS Jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat tinggi, dan di Inggris serta Scotlandia tadinya jaksa tidak menyidik, dan sekarang diberi wewenang menyidik dan supervisi penyidikan;” “Pendapat yang memisahkan dan mengkotak-kotakkan antara tugas dan fungsi penegak hukum, polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan seterusnya lebih dekat dengan separation of powers. Perkembangan sistem Anglo Saxon adalah seperti pendapat Prof. James Q. Wilson yang mengatakan, bahwa yang dinamakan separation of powers harus diartikan sebagai separation of institution of sharing power, yang lebih mendekati distribution of power, yang diartikan sebagai kerja sama antara penegak hukum. Alasan filsofisnya ada perkembangan yang sudah berubah antara pemaknaan separation of power menjadi distribution of power atau yang dinamakan juga sharing of power. Apa yang dinamakan alasan filosofis bukan selesai terhadap persoalan integrated criminal justice system, tetapi juga fungsi kontrol terhadap apa yang dinamakan pengawasan melalui joint investigation. Konsep distribution of power juga ditekankan oleh United Nations Asian Far East Institute (UNAFEI) sejak tahun 1980 yang tidak menghendaki teori domino yang mengkotak-kotakkan, yang justru menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum;” 82 “Dalam hubungan dengan pendapat Harold Baker tentang eksistensi model kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dari alasan filosofis, juridis juga sosiologis historis, ada kaitan dengan model due process of law dengan crimes control model (CCM), di mana CCM itu lebih mengacu pada separation of power, tapi kita sejak KUHAP sudah mengikuti apa yang dinamakan model due process of law yang lebih mendekatkan diri kepada konsep distribution of power, di mana ada kerja sama joint investigation untuk tindak pidana tertentu;” Keterangan Prof. Indriyanto Seno Adji yang disampaikan sebagaimana termuat dalam putusan permohonan uji materiil nomor 28/PUU-V/2007 tersebut di atas, memberikan suatu gambaran bahwa pola due process of law yang dikembangkan dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki preferensi terhadap konsep distribution of power dan bukan separation of power, yang terintegrasi dalam joint investigastion untuk tidak pidana tertentu. Joint investigation tersebut dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga di antaranya Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut dibuktikan dengan politik hukum pembentuk undang-undang untuk tetap mempertahankan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi pada ketiga lembaga tersebut. Implementasi dari politik hukum tersebut, teraktual dapat diidentifikasi melalui perubahan 2 (dua) Undang-undang yang meliputi: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada bagian penjelasan menerangkan bahwa perubahan yang dilakukan dalam undang-undang a quo, diharapkan dapat: 1. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 83 2. Menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan 4. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa pembentuk undang-undang menginginkan adanya satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersama- sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam suatu jaringan kerja (networking), memperlakukan institusi lain seperti kepolisian dan/atau kejaksaan sebagai counterpartner, mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian konsep integrated criminal justice system yang dikembangkan oleh pembentuk undang-undang dalam penanganan perkara, in casu penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah mengenai konsep distribution of power bukan separation of power yang dilembagakan melalui joint investigation sebagaimana keterangan Prof. Indriyanto Seno Adji sebagai Ahli dalam perkara uji materiil Nomor: 28/PUU-V/2007. Konsep joint investigation tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam ketentuan di antaranya pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10A dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 84 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebutuhan kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dengan konsep distribution of power melalui joint investigation tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dan risiko bangsa Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang a quo: “Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara- cara yang luar biasa.” Selanjutnya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tetap memberikan kewenangan kepada lembaga Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (vide Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Berdasarkan perubahan terhadap 2 (dua) undang-undang tersebut di atas, secara eksplisit, pembentuk undang-undang mengatur lembaga Kejaksaan tetap diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dan dalam pelaksanaan kewenangan dengan 2 (dua) lembaga lain dilakukan dengan satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan dalam hal ini Kejaksaan RI, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama-sama melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam suatu jaringan kerja (networking) dan counterpartner, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya 85 bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui konsep distribution of power. c. Penghormatan (to Respect) dan Perlindungan (to Protect) terhadap Fudamental Rights dalam KUHAP Bahwa salah satu paradigma yang dikembangkan di dalam KUHAP adalah mengenai fundamental rights, yang ditandai dengan menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek dan bukan obyek dalam penanganan penyelesaian perkara pidana atau dalam kajian literatur hukum diidentifikasi sebagai pendekatan due process of law. Pendekatan tersebut, kemudian dielaborasi ke dalam Bab VI (Tersangka dan Terdakwa). Pemerintah dan negara tentunya memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect) dan melindungi (to fulfiil) hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut dalam tataran normatif, yang kemudian dilakukan pemenuhan (to fulfill) dalam tataran implementatif. Dalam rangka penghormatan (to respect) dan perlindungan (to protect) terhadap hak-hak tersangka, melalui Bab X (Wewenang Pengadilan untuk Mengadili), khusus pada bagian kesatu ‘Praperadilan’ telah dilembagakan suatu wewenang bagi pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, yang bahkan dilakukan perluasan melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. In casu mengenai, anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh klien Pemohon, sebagaimana yang telah disampaikan pada Keterangan Presiden, dapat diajukan ke pengadilan negeri melalui sarana praperadilan, yang dalam pembentukannya diadaptasi dari perkembangan Harbeas Corpus. Sehingga tidak semua anggapan tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum dianggap sebagai akibat dari suatu pertentangan norma yang diatur dalam undang-undang terhadap UUD 1945. Demikian keterangan tambahan Presiden disampaikan dalam permohonan uji materiil Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 86 Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan satu kesatuan dalam keterangan Presiden yang telah dibacakan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2023 dan didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Kebijakan hukum pidana atau disebut juga sebagai politik hukum pidana mengandung pengertian tentang bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang harus menjadi satu pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan melalui sarana penal2 oprasionalnya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu Tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (Kebijakan administratif). Kebijakan penegakan hukum melalui sarana penal ini didalam pelaksanaannya memerlukan sinergi dari ketiga tahap tersebut diatas. Sebab apabila salah satu dari tahapan di atas tidak bekerja sebagaimana mestinya akan menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum pidana. Dari tiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis, sebab apabila terjadi kelemahan dalam kebijakan legislatif, maka upaya penanggulangan kejahatan pada tahap selanjutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi akan menjadi tidak 87 lancar. Karena tahap aplikasi dan tahap eksekusi bisa terlaksana atas dasar keberadaan tahap formulasi. Tahap penyidikan sering dikatakan sebagai “jantungnya” penegakan hukum, sebab terbukti atau tidaknya suatu kebenaran materiil dari suatu tindak pidana sangat tergantung pada hasil akhir suatu proses penyidikan . Dari hasil penyidikan, jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan kemudian tuntutan berdasarkan hasil penyidikan pula hakim dapat menyimpulkan dan juga meyakini bahwa seseorang memang terbukti bersalah atau sebaliknya. Penyidikan mempunyai pengertian sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP. Rangkaian proses panjang pelaksanaan penegakan hukum dari awal penyelidikan hingga eksekusi semua bermuara pada satu tujuan yaitu menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil. Sehingga pada setiap tahapan proses yang dijalankan harus dapat dilaksanakan dengan efisien, cermat serta tidak bertentangan dengan asas- asas yang dianut oleh KUHAP sendiri. Asas hukum menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S.Attamimi bukan sebuah aturan hukum (rechtsregel). Asas hukum sifatnya umum sehingga asas hukum tidak terlalu banyak bisa berbicara. Asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Penyidikan merupakan bagian terpenting dalam proses penegakan hukum, karena berdasarkan hasil penyidikan yang baik akan menghasilkan surat dakwaan yang tepat sehingga proses persidangan akan berjalan dengan benar serta menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil. Asas-asas dalam proses penyidikan diperlukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan. Dengan mengingat bahwa proses penyidikan akan bersentuhan dengan pembatasan hak- hak asasi manusia (tersangka) maka kedudukan dari asas-asas penyidikan tidak boleh dikesampingkan, salah satu asas yang penting untuk diterapkan adalah Asas Cepat dan Biaya Ringan. Asas ini memberikan pedoman dan garis batas bagi para penegak hukum didalam melaksanakan tugasnya pada setiap tahap pemeriksaan. Penjabaran dari asas ini tercermin dalam ketentuan adanya batas waktu 88 penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan hingga berkekuatan hukum tetap. Selain itu ditentukan juga secara tegas batas waktu penahanan tersangka maupun terdakwa. Asas ini mencerminkan adanya perlindungan hak asasi manusia sekalipun orang tersebut dalam kedudukan sebagai tersangka/terdakwa. Sehingga walaupun dalam kondisi dibatasi kemerdekaannya karena ditangkap kemudian ditahan, orang tersebut tetap memperoleh kepastian bahwa tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilaluinya memiliki batas waktu yang terukur dan dijamin undang-undang. Kedudukan Jaksa sebagai penyidik didalam penanganan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur didalam ketentuan perundangan juga menjadi salah satu gambaran bagaimana asas cepat diterapkan, dilakukannya penyidikan tidak menjadi satu instansi memberikan waktu yang lebih cepat dan wilayah yang lebih luas dalam menangani kasus-kasus khususunya kasus tindak pidana korupsi untuk bias ditengani lebih cepat. Asas lain yang penting untuk diperhatian adalah Asas dominislitis. Asas ini menjadi formulasi kewenangan jaksa pada tahap penyidikan dan penuntutan sebagai suatu upaya pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Asas ini tidak boleh hanya dikaitkan hanya dengan kewenangan jaksa dalam hal melakukan penuntutan semata, namun juga kewenangan jaksa didalam tindak pidana tertentu seperti dalam tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan beberapa tindak pidana lain harus pula bertindak didalam penyidikan. Tahap penyidikan terus berkembang dengan cepat mengikuti cepat berkembangnya berbagai macam tindak pidana. Perkembangan penyidikan harus mampu diikuti oleh managemen penangan penyidikan yang tidak biasa dijalankan, dengan tahap maju dan mundur serta bergerak ditempat. Diera modern saat ini perkembangan tahapan penyidikan semakin ditata dalam manajemen yang efektif namun semakin meningkatkan sisi kemodernannya. Terhadap perkara tindak pidana korupsi adanya penyidik kepolisian dan kejaksaan yang bekerjasama dalam menanangani pada tahap penyidikan, memberikan gambaran bagaimana politik hukum Pemerintah memandang tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana yang harus ditangani lebih serius dan tidak bisa apabila hanya ditangani oleh satu saja lembaga penyidik, kerjasama 89 dalam penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan akan dapat menerapkan asas peradilan cepat dan biaya ringan dengan lebih konkrit. Kedudukan Kejaksaan didalam pembangunan nasional untuk mencapai stabilitas masyarakat cukup penting, sebab kejaksaan memiliki fungsi di bidang ketertiban dan ketenteraman umum; pencegahan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, kejaksaan juga menjalankan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara. Didalam ketentuan The Eight United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Havana, Cuba 1990 telah ditentukan bahwa Jaksa selain melakukan penuntutan juga dapat melakukan penyidikan terhadap kejahatan jika diijinkan oleh undang-undang. Disisi lain di negara Korea Selatan melalui Criminal Procedure Act, dalam KUHAP Perancis dan KUHAP Negara Belanda kewenangan lembaga kejaksaan dalam bidang penyidikan merupakan hal yang sudah dijalankan. Oleh sebab itu politik hukum di Indonesia sebagaimana tergambarkan pada rumusan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI bukan merupakan hal yang salah atau keliru. Pasal ini menyebutkan bahwa “(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; “ Penjelasan: “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Didalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga disebutkan: “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer” 90 Penjelasan Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan” adalah kewenagan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan”. Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus Frasa “atau Kejaksaan” Dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa “Dan/Atau Kejaksaan” UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah meyakini bahwa didalam melakukan penyidikan dibidang- bidang tertentu seperti tindak pidana korupsi kehadiran pihak kejaksaan didalam ranah penyidikan menjadi bagian yang sangat penting, hal ini pun terlihat didalam data yang dikeluarkan oleh ICW bahwa pada tahun 2022 Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani perkara korupsi dengan capaian 405 kasus dengan tersangka berjumlah 909 orang, sedangkan Polri dengan jumlah 138 Kasus dengan tersangka 307. Sedangkan KPK dengan 36 kasus dengan tersangka berjumlah 150 orang. Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan telah diatur didalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan: “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan.” Ketentuan ini menjadi politik hukum yang dipilih pemerintah didalam pelaksanaan penyidikan yang bersifat khusus seperti penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Di dalam pedoman Peran Jaksa Penuntut umum hasil kongres PBB Kedelapan Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggaran yang di laksanakan di Kuba tahun 1990 diperoleh pernyataan yang disebutkan bahwa jaksa akan berperan aktif dalam proses pidana, termasuk lembaga penuntutan dan, jika diijinkan oleh undang-undang atau sesuai dengan kebiasaan setempat, dalam penyidikan kejahatan, pengawasan atas legalitas penyidikan 91 tersebut, pengawasan pelaksanaan keputusan pengadilan dan pelaksanaan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum. Negara yang tergabung dalam PBB juga mengakui serta sepakat agar seluruh jaksa dalam proses pidana dapat melakukan sutu penyidikan kejahatan apabila hal tersebut telah diatur dalam suatu undang-undang. Oleh sebab itu ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai anggota PBB untuk melaksanakan pencegahan terhadap Kejahatan Korupsi salah satunya yang telah dilaksanakan dan disepakati di Havana Kuba pada bulan September tahun 1990. Tindak pidana korupsi sebagai salah satu extra ordinary crimes harus disadari bersama baik oleh masyarakat maupun negara merupakan tindak pidana yang tidak seharusnya hanya dilakukan dengan biasa-biasa saja. Semua pihak harus menyadari bahwa akibat yang timbul dari tindak pidana korupsi akan dirasakan tidak hanya pada satu generasi namun akan dirasakan oleh generasi anak cucu oleh sebab itu penanganan yang sangat serius harus menjadi kunci dan semangat bersama. Adanya hal-hal khusus sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus Frasa “atau Kejaksaan” Dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa “Dan/Atau Kejaksaan” UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, seharusnya tidak lagi menjadi permasalahan yang lebih dari satu kali dilakukan pengujian dan dijadikan titik sasaran untuk dipertanyakan berkali-kali. Kita semua seharusnya bersama-sama menyadari bagaimana pentingnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang harus dilaksanakan dengan lebih teliti serta tidak hanya dilaksanakan oleh satu lembaga saja. Sebagai penutup ijinkan kami menyempaikan bahwa fungsi ganda Kejaksaan RI melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, hal ini telah dikemukakan didalam Pertimbangan Majelis Hakim MK No 16/PUU-X/2012 pada angka [3.13] yang menyatakan Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut UUD” dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap rancangan 92 Undang-undang dibahas Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”, berdasarkan kedua pasal pemerintahan (eksekutif) juga berfungsi sebagai pembentuk undang-undang (legislative) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian UUD 1945 tidak melarang fungsi ganda tersebut. Perlu kiranya dipahami bersama bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dimasa mendatang semakin jelas, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 RU- KUHAP adalah sebagai berikut: “Penyidik adalah: a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia b. Pejabat Pegawai Negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang- undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan; dan c. Pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang- undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 RU-KUHAP tersebut semakin memperjelas terhadap kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI bersama-sama baik dengan penyidik kepolisian maupun dengan KPK didalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Oleh sebab itu tidak adalagi hal yang harus dipermasalahkan kembali terhadap kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 6 Juni 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2023 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2023, serta menyampaikan tambahan keterangan dan diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Pada tahun 2022, Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap 1689 perkara korupsi, jauh lebih banyak dari KPK dan kepolisian yang melakukan penyidikan masing-masing sebanyak 120 dan 138 perkara. Total nilai kerugian dari seluruh perkara yang disidik oleh Kejaksaan tersebut mencapai 26,4 Triliun rupiah, jauh lebih besar dari nilai kerugian perkara yang ditangani oleh KPK dan Polri yang berjumlah kurang lebih 3.5 Triliun rupiah. Merujuk pada fakta-fakta tersebut, maka 93 beralasan untuk menyimpulkan bahwa Kejaksaan memainkan peran vital dalam upaya pemberantasan korupsi. Tanpa adanya peran serta Kejaksaan dalam menyidik tindak pidana korupsi, dapat dibayangkan berapa banyak kerugian keuangan negara yang gagal diselamatkan dan berapa banyak pula potensi dugaan tindak pidana korupsi yang tidak dilakukan penindakan atau bahkan tidak terdeteksi oleh KPK atau Polri. Kemudian, perlu pula kami sampaikan bahwa permohonan Pemohon apabila dikabulkan tidak hanya akan berdampak negatif pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan juga akan menjadi ancaman dalam upaya pemberantasan tindak pidana perusakan hutan dan penegakan hukum atas tindak pidana pelanggaran HAM berat. Dalam tindak pidana perusakan hutan, penghapusan kewenangan Kejaksaan untuk menyidik berdasarkan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan akan menghalangi peran Kejaksaan untuk menuntaskan penyidikan perkara perusakan hutan yang tidak mampu diselesaikan oleh penyidik PPNS atau Polri. Lebih parah lagi, dalam penegakan hukum atas tindak pidana pelanggaran HAM berat, penghapusan kewenangan Jaksa untuk menyidik akan berakibat pada terjadinya kekosongan hukum, karena berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang juga sejalan dengan Statuta Roma, hanya Kejaksaan yang diberikan amanat untuk menyidik tindak pidana pelanggaran HAM berat. Saat ini, perlu menjadi pemahaman bersama bahwa pengkotak-kotakkan fungsi penyidikan dan penuntutan merupakan gagasan yang sudah tidak lagi relevan dan terbukti berdampak buruk bagi upaya penegakan hukum. Merujuk pada data penanganan perkara di Kepolisian, Kejaksaan dan hasil penelitian MaPPI FHUI, dalam rentang waktu 2012-2014, pemisahan tegas fungsi penyidikan dan penuntutan telah mengakibatkan 255.618 perkara tidak dilaporkan penyidikannya oleh penyidik kepolisian kepada penuntut umum. Kemudian, terdapat kurang lebih 44.273 perkara yang tidak dikembalikan lagi oleh penyidik kepada penuntut umum setelah diberikan perintah untuk melengkapi berkas perkara dan tidak jelas kelanjutan penanganan perkaranya. Ratusan ribu perkara yang tergantung dan tidak jelas penanganannya tersebut merupakan akibat dari pengkotak-kotakkan fungsi penyidikan dan penuntutan. 94 Temuan mengenai ratusan ribu perkara yang tidak jelas penanganannya tersebut juga telah menjadi pokok pembahasan dalam putusan Nomor 130/PUU- XIII/2015, dimana Mahkamah akhirnya memutuskan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari penyidik ke Penuntut Umum merupakan hal yang wajib dan memberikan jangka waktu paling lambat 7 hari untuk memenuhi kewajiban tersebut, sebagai perwujudan keterpaduan penyidikan dan penuntutan. Putusan Mahkamah yang mengikis pengkotak-kotakkan fungsi penyidikan dan penuntutan tersebut juga terbukti telah membawa proses penegakan hukum ke arah yang lebih baik. Tidak hanya itu, upaya untuk mengikis sekat antara penyidikan dan penuntutan juga telah diperkuat melalui Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, yang menegaskan bahwa penyidikan adalah bagian dari penuntutan. Terakhir, sebelum Pihak Terkait memaparkan lebih lanjut keterangannya, perkenankan pihak terkait untuk mengutip pandangan dari Prof. Jimly Ashiddiqie, yang menjelaskan bahwa kewenangan Jaksa untuk menyidik adalah hal yang konstitusional, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dan sekaligus sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengendali perkara pidana. Oleh karena itu, dalam perkara a quo, besar harapan kami agar Mahkamah tetap melanjutkan nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Adapun hal tersebut adalah semata-mata untuk menjamin pemajuan kualitas penegakan hukum di Indonesia. A. Uraian Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo 1. Bahwa Pihak Terkait I adalah organisasi profesi Jaksa berbentuk badan hukum Perkumpulan, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tentang Pendirian Perkumpulan Persatuan Jaksa Indonesia Nomor 24 tanggal 8 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Lisa Liskandhi Paramita Benito, S.H. dan disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00857.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Jaksa Indonesia tanggal 17 Desember 2014, terdaftar sebagai wajib pajak dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai subyek hukum untuk membayar pajak. 95 2. Bahwa Pihak Terkait I dalam mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait telah diwakili oleh wakilnya yang sah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pelindung Persatuan Jaksa Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Anggaran Dasar Persatuan Jaksa Indonesia, sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi Jaksa, Persatuan Jaksa Indonesia berperan untuk memperjuangkan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dengan berlandaskan pada keilmuan dan kemasyarakatan. Kemudian, dalam Pasal 6 huruf d Anggaran Dasar juga disebutkan bahwa Persatuan Jaksa Indonesia bertujuan untuk membela, memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dalam menjalankan tugas. 4. Bahwa Pihak Terkait I merupakan Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung yang memiliki kepedulian terhadap Permohonan a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Dalam Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 1) Bahwa Persatuan Jaksa Indonesia beranggotakan Jaksa-Jaksa, yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pihak Terkait I berkepentingan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara a quo karena apabila kewenangan tersebut dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dimintakan oleh Pemohon, maka anggota Pihak Terkait I tidak lagi dapat menjalankan kewenangan penyidikan atas dugaan tindak pidana tertentu, diantaranya tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat dan kehutanan. 2) Kemudian, apabila anggota Pihak Terkait I tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana tersebut, maka penyidikan-penyidikan tindak pidana yang saat ini sedang dilaksanakan juga berisiko untuk dibatalkan, yang tentunya akan merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. 3) Tidak hanya itu, khusus untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat, dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan kepentingan penegakan hukum dan memukul mundur upaya pemajuan hak asasi 96 manusia di Indonesia karena apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan menimbulkan kekosongan hukum, karena hanya Jaksa Agung yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran HAM berat. b. Dalam Pengujian Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa “atau Kejaksaan” Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 1) Pasal-Pasal tersebut pada pokoknya mengatur kewenangan kejaksaan untuk menyidik dugaan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, kewenangan menyidik tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh Jaksa, dalam hal ini termasuk anggota Pihak Terkait I. Pihak Terkait I berkepentingan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara a quo karena apabila kewenangan tersebut dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dimintakan oleh Pemohon, maka anggota Pihak Terkait I tidak lagi dapat menjalankan kewenangan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi. 2) Kemudian, apabila anggota Pihak Terkait I tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana korupsi, maka penyidikan-penyidikan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilaksanakan juga berisiko untuk dibatalkan, yang tentunya akan merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. c. Dalam Pengujian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1) Bahwa Pasal tersebut mengatur bahwa Jaksa Agung mengkordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. 2) Bahwa Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi anggota Pihak Terkait I. Artinya, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Jaksa Agung tidak lagi dapat menjalankan kewenangan tersebut dan tentunya akan berdampak pada pelaksanaan kewenangan anggota Pihak Terkait I dalam menjalankan penyidikan dugaan tindak pidana 97 korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer. 5. Bahwa Pihak Terkait II dan III masing-masing berprofesi sebagai Jaksa, yang saat ini masing-masing mengemban amanah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. 6. Bahwa sebagai seorang Jaksa, Pihak Terkait II dan III merupakan pihak yang kewenangannya secara langsung terpengaruh oleh Pokok-Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut: a. Dalam Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 1) Bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut dilakukan oleh Jaksa, dalam hal ini termasuk Pihak Terkait II dan III. Pihak Terkait II dan III berkepentingan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara a quo karena apabila kewenangan tersebut dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dimintakan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait II dan III tidak lagi dapat menjalankan kewenangan penyidikan atas dugaan tindak pidana tertentu, diantaranya tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat dan kehutanan di kemudian hari. 2) Kemudian, apabila Pihak Terkait II dan III tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana tersebut, maka penyidikan-penyidikan tindak pidana yang saat ini sedang dilaksanakan juga berisiko untuk dibatalkan, yang tentunya akan merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. 3) Tidak hanya itu, khusus untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat, dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan kepentingan penegakan hukum dan memukul mundur upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia karena apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan menimbulkan kekosongan hukum, karena hanya Jaksa Agung yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran HAM berat. b. Dalam Pengujian Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa “atau Kejaksaan” Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa 98 “dan/atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 1) Pasal-Pasal tersebut pada pokoknya mengatur kewenangan kejaksaan untuk menyidik dugaan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, kewenangan menyidik tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh Jaksa, dalam hal ini termasuk Pihak Terkait II dan III. Pihak Terkait II dan III berkepentingan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara a quo karena apabila kewenangan tersebut dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dimintakan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait II dan III tidak lagi dapat menjalankan kewenangan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi. 2) Kemudian, apabila Pihak Terkait II dan III tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana korupsi, maka penyidikan-penyidikan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilaksanakan juga berisiko untuk dibatalkan, yang tentunya akan merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. c. Dalam Pengujian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1) Bahwa Pasal tersebut mengatur bahwa Jaksa Agung mengkordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. 2) Bahwa Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi Pihak Terkait I dan II. Artinya, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Jaksa Agung tidak lagi dapat menjalankan kewenangan tersebut dan tentunya akan berdampak pada pelaksanaan kewenangan Pihak Terkait I dan II dalam menjalankan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer. 7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyimpulkan bahwa Pihak Terkait II dan Pihak Terkait III merupakan pihak yang berkepentingan 99 langsung dalam perkara a quo dan oleh karenanya dapat diterima sebagai Pihak Terkait. B. Keterangan Pihak Terkait 8. Setelah mempelajari Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon, pada dasarnya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan perkara a quo. b. Permohonan yang diajukan tidak ne bis in idem. c. Kewenangan Jaksa untuk menyidik mengakibatkan terlanggarnya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan karena menghilangkan check and balance dalam proses penyidikan. d. Pentingnya proses pra adjudikasi dibawah dua instansi berbeda e. Penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan membuka potensi kesewenang-wenangan karena tidak ada kontrol dari lembaga lain Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, kami sebagai Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: I. PERMOHONAN PEMOHON NE BIS IN IDEM 9. Bahwa terkait dengan penjelasan Pemohon mengenai permohonannya tidak Ne Bis In Idem, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 mengatur bahwa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Kecuali, jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. b. Bahwa setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh Pemohon ternyata sudah pernah diajukan pengujian dalam 3 (tiga) perkara berbeda, yaitu masing-masing dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, Putusan Nomor 16/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 2/PUU-X/2012 dan tidak terdapat perbedaan materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. 100 c. Untuk memudahkan melihat kesamaan materi muatan permohonan a quo dengan putusan-putusan Mahkamah tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Pasal yang diuji Materi Muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar Pengujian dalam Perkara a quo Materi Muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar Pengujian dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 28D ayat (1) UUD 1945 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal yang diuji Materi Muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar Pengujian dalam Perkara a quo Materi Muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar Pengujian dalam Putusan Nomor 16/PUU-X/2012 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 28D ayat (1) UUD 1945 1 ayat (3) UUD 1945 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 50 ayat (4) 28D ayat (1) UUD 1945 1 ayat (3) UUD 1945 28D ayat (1) UUD 1945 d. Bahwa dari uraian tabel diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan a quo, baik dibandingkan dengan Putusan Nomor 28/PUU- V/2007 atau Putusan Nomor 16/PUU-X/2012. e. Kemudian, terkait dalil Pemohon yang mengatakan bahwa poin yang membedakan antara permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya adalah bahwa dalam permohonan sebelumnya, poin yang menjadi pokok permasalahan adalah kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan yang dinilai tidak memiliki pengawasan dan akibatnya menimbulkan potensi abuse of power. Sedangkan dalam perkara a quo, yang dipermasalahkan adalah pentingnya dua instansi berbeda dalam proses Prapenuntutan sebagai bentuk check and balance. Kemudian, Pemohon juga mendalilkan bahwa permohonannya tidak ne bis in idem karena terdapat perbedaan petitum dengan permohonan- permohonan yang sudah pernah diajukan. 101 f. Terkait argumen-argumen tersebut, Pihak Terkait sampaikan tanggapan sebagai berikut: 1) Indikator dari ada atau tidaknya perbedaan materi muatan yang dijadikan dasar pengujian undang-undang adalah Pasal mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji dalam suatu permohonan. Sedangkan dalam perkara a quo, seperti yang telah disebutkan dalam poin sebelumnya, materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian adalah sama dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, yaitu Pasal 28D ayat (1). 2) Selanjutnya, mengenai dalil perbedaan Petitum, perlu dirujuk pula Putusan Mahkamah Nomor 2/PUU-X/2012, yang menguji pasal-pasal yang sama dan batu uji yang sama pula seperti dalam perkara Nomor 16/PUU-X/2012. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan tersebut ne bis in idem sekalipun Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan petitum. Kutipan Pertimbangan Putusan Nomor 2/PUU-X/2012 3) Selain itu, Pemohon juga pada dasarnya mempermasalahkan hal yang sama dengan permasalahan yang diangkat dalam putusan Nomor 16/PUU-X/2012, yaitu mengenai kewenangan jaksa untuk menyidik, pengawasan atas kewenangan tersebut dan wewenang Kejaksaan untuk menyidik dan menuntut. Adapun persamaan itu dapat dilihat dalam Poin 50 Permohonan Pemohon sebagai berikut: 102 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang dapat menjadi alasan untuk menguji kembali pasal-pasal yang diajukan pengujian dalam perkara a quo. Dengan demikian, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan a quo dengan alasan permohonan tersebut ne bis in idem. II. KEWENANGAN KEJAKSAAN UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN ADALAH KONSTITUSIONAL DAN PRAKTIK UMUM YANG TELAH DIAKUI SECARA UNIVERSAL Konstitusionalitas kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan telah diakui dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi 11. Dalam permohonannya, khususnya dalam poin 35 dan 36, Pemohon mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 Poin 3.19. dan kemudian menjadikan pendapat Mahkamah tersebut sebagai dasar untuk mendalilkan inkonstitusionalitas kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. 12. Terkait dalil-dalil tersebut, Pihak Terkait berpandangan bahwa Pemohon telah memaknai pertimbangan Mahkamah secara tidak tepat. Pendapat Mahkamah dalam putusan tersebut justru menegaskan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan adalah konstitusional. Argumentasi Mahkamah mengenai konstitusionalitas kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dapat dilihat dalam Poin pertimbangan 3.14, dimana Mahkamah secara eksplisit menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tidak serta merta bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan praktik umum yang diakui universal. 103 13. Selain dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, konstitusionalitas kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan juga telah diakui dan dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 Isu tumpang tindih kewenangan yang dikemukakan pemohon tidaklah tepat 14. Selanjutnya, isu berupa potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dikemukakan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan Putusan Nomor 28/PUU- V/2007, khususnya Poin 3.19 juga telah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 81/PUU-X/2012, terkait pengujian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah pada pokoknya menekankan bahwa tidak ada isu tumpang tindih kewenangan penyidikan meskipun tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh beberapa instansi karena pada dasarnya 104 masing-masing instansi tetap dapat menjalankan kewenangannya dan telah ada mekanisme kordinasi antar instansi tersebut. Jaksa sebagai Penyidik merupakan praktik lazim di berbagai negara 15. Bahwa selain dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan juga memiliki landasan teoritis yang kuat dan merupakan praktik lazim di berbagai negara. 16. Dalam bidang ilmu administrasi peradilan pidana, Penuntut Umum sebagai komponen dari sistem peradilan pidana idealnya dipandang sebagai Dominus Litis (procurer die de procesvoering vastselat), yaitu pengendali proses perkara dari awal tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan eksekusi suatu putusan. Prinsip tersebut juga telah dipertegas melalui Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya yang mengatur bahwa penyidikan adalah bagian dari penuntutan. 17. Peran Penuntut Umum sebagai pengendali perkara, bukan hanya sebatas pihak yang melakukan penuntutan, telah diakui secara universal. Merujuk pada Poin 11 Guidelines on the Role of Prosecutors, yang diadopsi oleh Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, jelas disebutkan bahwa Penuntut Umum harus menjalankan peran aktif dalam proses peradilan pidana, termasuk didalamnya dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana. 105 Yang diterjemahkan secara bebas: “Jaksa harus menjalankan peran aktif dalam proses peradilan pidana, termasuk instansi (yang berwenang) melakukan penuntutan (Kejaksaan), sepanjang diatur oleh hukum (undang-undang) atau sejalan dengan praktik lokal, dalam melakukan penyidikan tindak pidana, mensupervisi legalitas penyidikan, mensupervisi pelaksanaan putusan pengadilan dan pelaksanaan fungsi-fungsi lain sebagai perwakilan dari kepentingan publik. (catatan: terjemahan dalam tanda kurung dari penulis) 18. Begitupun halnya dari segi historis, saat hukum acara pidana masih berlandaskan pada HIR, Kejaksaan telah menjalankan peran sebagai kordinator penyidikan dan berwenang melakukan penyidikan sendiri. Lebih jauh lagi, merujuk pada Pasal 180 Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie atau RO 1847, jelas disebutkan bahwa Jaksa Agung adalah chief of judicial police. Lebih khusus lagi, dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Jaksa Agung juga diposisikan sebagai pemimpin tugas kepolisian dalam penyidikan. 19. Selanjutnya, sebagai perbandingan, kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan secara mandiri juga dapat ditemukan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Secara umum, kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan di Eropa dapat dilihat dalam Consultative Council of European Prosecutors, Chapter II B. Begitupun dengan di Amerika Serikat, dalam Justice Manual 9-2.000, dapat dipahami bahwa untuk kejahatan federal, kewenangan untuk memulai penyidikan tindak pidana berada di tangan United States Attorney (setara dengan Jaksa di Indonesia) selaku chief federal law enforcement officer. Sedangkan di Asia, Jepang adalah salah satu negara yang memberikan kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan (UNAFEI Material Produced During the 71st International Seminar and the 72nd International Training Course). 20. Dari poin-poin tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan bukan hanya aturan yang sifatnya open legal 106 policy, melainkan suatu kewenangan yang dilandaskan pada konstitusi dan penerapan dari suatu prinsip mendasar dalam ilmu administrasi peradilan pidana, yang telah dikenal di Indonesia dan juga diterapkan di berbagai negara, khususnya di negara-negara maju. III. TREN GLOBAL KEWENANGAN MULTI-AGENCY DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SEJALAN DENGAN POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA DAN PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 21. Terkait kewenangan untuk melakukan penyidikan, terdapat pandangan- pandangan yang merujuk Pasal 284 KUHAP untuk mendalilkan bahwa semestinya hanya penyidik dari Kepolisian dan PPNS lah yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan menegasikan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh instansi-instansi lain. 22. Pandangan yang menegasikan kewenangan menyidik instansi lain diluar penyidik Polri dan PPNS dengan didasarkan pada Pasal 284 KUHAP tersebut tidaklah tepat karena Pasal 284 KUHAP sama sekali tidak menutup kemungkinan dipertahankannya kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh instansi lain. Bahkan, setelah berlakunya KUHAP, ternyata pembuat undang- undang membuat aturan-aturan khusus yang tidak hanya mempertahankan kewenangan penyidikan yang telah dimiliki oleh instansi selain Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya KUHAP, dalam hal ini Kejaksaan, melainkan juga membentuk lembaga-lembaga baru yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentan Narkotika dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK . 23. Dari naskah pembentukan undang-undang Narkotika dan Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, dapat dilihat pula bahwa alasan filosofis dari diberikannya kewenangan penyidikan untuk badan-badan tersebut adalah semata-mata karena keinginan untuk semakin meningkatkan kualitas penegakan hukum. Dibentuknya Badan Narkotika Nasional berangkat dari keinginan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peradaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 107 Begitupun dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dibentuk atas dasar keinginan untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 24. Tidak hanya itu, kebutuhan akan adanya multi-agency dalam penyidikan juga tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa penyidik Polri juga ternyata memiliki keterbatasan dalam merespon dan menindak dugaan tindak pidana yang terjadi. Dalam diskusi pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang misalnya, pihak Kepolisian secara eksplisit mengakui bahwa pihaknya tidak mampu merespon seluruh informasi yang diberikan oleh PPATK dan berharap agar laporan PPATK tersebut dapat langsung didistribusikan kepada penyidik tindak pidana asal, untuk membantu beban kerja Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. 25. Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang sama sekali tidak berkehendak untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada satu instansi saja. Sebaliknya, pembuat undang-undang justru menginginkan agar kewenangan penyidikan dimiliki oleh berbagai instansi untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pasal 284 KUHAP sudah sepatutnya tidak dipahami sebagai penegasian kewenangan menyidik yang saat ini dimiliki oleh instansi lain atau yang akan diberikan kepada instansi lain dikemudian hari. 26. Kehendak pembuat undang-undang yang menginginkan adanya multi- agency dalam penyidikan suatu tindak pidana tentu bukanlah hal yang baru. Praktik multi-agency dalam penyidikan tindak pidana merupakan bagian dari tren global dalam upaya untuk memberantas kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan yang bersifat extra-ordinary. Merujuk pada United Nations Convention Against Corruption dan Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption on Article 6 misalnya, dapat dilihat bahwa upaya pemberantasan korupsi dengan pendekatan multi-agency menjadi suatu langkah yang disarankan. Begitupun halnya dalam rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendekatan multi-agency dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang juga lebih diutamakan berdasarkan rekomendasi FATF poin 30. 27. Praktik multi-agency juga dapat dilihat dari praktik-praktik di negara maju. Di Amerika Serikat misalnya, dalam penegakan hukum federal, terdapat 108 berbagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan kewenangannya masing-masing, seperti Drug Enforcement Agency untuk tindak pidana narkotika, Securities and Exchange Comission untuk tindak pidana di bidang jasa keuangan dan bahkan United States Postal Service, untuk tindak pidana mail-fraud dan pencucian uang, yang seluruhnya dibawah kendali Department of Justice, yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Begitupun halnya di Belanda. Kewenangan penyidikan juga dimiliki oleh berbagai instansi seperti Ministry of Housing, Public Prosecution Service dan The Royal Netherlands Marechaussee. 28. Tren multy-agency juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya dihadapan Mahkamah dan Mahkamah telah menguatkan pula peran multi-agency dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang perlu diperhatikan diantaranya Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang mengakui konstitusionalitas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. dan Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang kepada seluruh penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana asal, yang jumlahnya mencapai puluhan instansi. 109 29. Dari poin-poin tersebut diatas, dapat dilihat bahwa kewenangan menyidik yang dimiliki oleh multi-agency tidak hanya sekedar kehendak pembentuk undang-undang, melainkan juga memiliki landasan konstitusional, teoritis dan praktis yang jelas. Sehingga, praktik multi-agency dalam menjalankan kewenangan penyidikan, termasuk kewenangan Jaksa untuk menyidik, beralasan untuk dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. IV. PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN TETAP TUNDUK PADA MEKANISME CHECK AND BALANCE YANG DIATUR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 30. Selanjutnya, dari Permohonan Pemohon, dapat dilihat bahwa Pemohon memiliki kekhawatiran bahwa kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan akan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan karena ketiadaan mekanisme check and balance. terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Pemohon tidak perlu khawatir terkait ketiadaan mekanisme check and balance karena pada saat Jaksa menjalankan kewenangan penyidikan, kewenangan tersebut juga pada umumnya berada dalam kerangka check and balance yang sama dengan pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh instansi berwenang lainnya. 31. Dalam menjalankan kewenangan penyidikan, Kejaksaan tetap terikat pada ketentuan-ketentuan terkait prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP. Perlu dipahami bahwa dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan misalnya, dalam tahap penyidikan, Jaksa yang ditugaskan melakukan penyidikan berbeda dengan Jaksa yang ditugaskan untuk 110 melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Sehingga, mekanisme check and balance dalam bentuk prapenuntutan tetap dilaksanakan antara jaksa yang bertugas sebagai penyidik dan jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum. 32. Proses prapenuntutan itu pun juga menghasilkan output yang sama seperti prapenuntutan yang dilakukan dengan penyidik dari instansi lain, yaitu perintah untuk melengkapi berkas perkara dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, menerima berkas perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan apabila hasil penyidikan sudah mencukupi, atau penghentian penyidikan dalam hal penyidikan tindak dapat dilengkapi oleh penyidik. 33. Kemudian, check and balance dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan juga diterapkan terkait kewenangan melakukan upaya paksa. Untuk kewenangan melakukan penahanan berdasarkan Pasal 29 KUHAP, Jaksa yang bertindak selaku penyidik tetap harus meminta perpanjangan penahanan dari ketua pengadilan. Kemudian, untuk tindakan penggeledahan dan atau penyitaan, Jaksa yang bertindak sebagai penyidik juga masih harus meminta izin dan atau persetujuan dari pengadilan. 34. Selanjutnya, terkait kekhawatiran Pemohon mengenai potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak tersangka, juga dapat dijawab dengan mekanisme check and balance dalam bentuk mekanisme praperadilan. Jaksa yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi juga merupakan subyek hukum yang dapat diuji akuntabilitasnya di muka pengadilan dalam hal terdapat dugaan kesewenang-wenangan dalam menjalankan kewenangan penyidikan. 35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kekhawatiran Pemohon mengenai potensi kesewenang-wenangan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Hal ini dikarenakan pada dasarnya Jaksa yang bertindak sebagai penyidik juga secara umum terikat pada aturan dan mekanisme check and balance yang sama dengan penyidik dari instansi lain yang menjalankan kewenangan penyidikan. C. PENUTUP 36. Pihak Terkait telah menjabarkan bahwa kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan adalah konstitusional, penyidikan oleh Jaksa adalah hal yang memiliki landasan teoritis dan merupakan praktik yang lazim di 111 berbagai negara, serta Jaksa yang menjalankan tugas penyidikan tetap terikat pada aturan dan mekanisme check and balance yang umumnya sama dengan penyidik dari instansi lain yang menjalankan tugas penyidikan tindak pidana. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki landasan hukum yang kuat. 37. Sebaliknya, kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sekaligus kewenangan untuk melakukan penuntutan justru merupakan perwujudan dari prinsip Dominus Litis. Kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana, in casu tindak pidana korupsi, tidak perlu dipandang sebagai suatu ancaman. Keberadaan penyidik dan penuntut umum dalam satu atap justru menjadi peluang bagi proses penegakan hukum karena mekanisme kordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi lebih efektif dan efisien. 38. Idealnya, Jaksa memang tidak dapat dialienasi dari proses penyidikan. Hal ini tentu semata-mata dikarenakan Kejaksaan lah yang pada akhirnya akan mewakili kepentingan publik dalam menuntut pertanggung jawaban pelaku tindak pidana di muka pengadilan. Tidak hanya itu, kedepannya ruang Jaksa untuk mengendalikan dan memimpin proses penyidikan juga justru harus dimaksimalkan sebagai wujud untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses penegakan hukum, untuk mengoptimalkan mekanisme check and balance terhadap penyidik serta menjamin pemenuhan hak-hak tersangka, terdakwa dan korban tindak pidana. 39. Sebagai penutup, kami mengutip pernyataan dari Amanat Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 pada tanggal 14 Desember 2020 yang menyampaikan bahwa: “Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional. Kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah. Kiprah Kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata internasional.” Demikian Keterangan Pihak Terkait ini sampaikan. Mohon kiranya Mahkamah untuk mempertimbangkan keterangan kami selaku Pihak Terkait dan menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon. 112 Bahwa Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) juga menyerahkan tambahan keterangan, yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa setelah memperhatikan pandangan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi pada persidangan yang lalu, kami memahami bahwa pada pokoknya Yang Mulia Hakim Konstitusi meminta agar Pihak Terkait memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan isu disharmoni, sehubungan dengan keberlakuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, isu diferensiasi fungsional dan relevansi pendekatan multi-agency investigative bodies dalam sistem ketatanegaraan. Untuk itu, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: A. Original Intent Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1. Untuk memahami isi dari Pasal 284 KUHAP, khususnya Pasal 284 ayat (2), perlu ditelusuri alasan dan maksud pembuat undang-undang. Untuk itu, guna membantu Mahkamah dalam mempertimbangkan perkara a quo, Pihak Terkait telah melakukan penelusuran terhadap risalah pembentukan KUHAP, yang Pihak Terkait peroleh dari arsip Dewan Perwakilan Rakyat. Dari risalah pembentukan KUHAP tersebut, dapat ditemukan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Pemerintah dan Fraksi-Fraksi DPR terkait Pasal 284 KUHAP. 2. Risalah menunjukkan bahwa pembahasan KUHAP diawali dengan upaya untuk mencari titik-titik kesepakatan tentang prinsip dan azas-azas yang akan diletakkan sebagai landasan dan pedoman dalam membahas dan merumuskan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Titik-titik kesepakatan tersebut kemudian dikenal sebagai “13 Kesepakatan”, yang disepakati pada tanggal 10 Desember 1979. 3. Salah satu poin dari 13 Kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan keinginan pembentuk undang-undang untuk menjadikan KUHAP sebagai undang-undang yang bersifat nasional, yang merupakan bentuk unifikasi dan 113 kodifikasi dalam bidang hukum acara yang bersifat umum. Sekalipun demikian, pembuat undang-undang secara eksplisit menyatakan bahwa disamping KUHAP, yang bersifat umum tersebut, dibuka pula ruang untuk hal-hal yang bersifat khusus, yang tunduk pada hukum acara khusus berdasarkan undang-undang lain. 4. Lebih lanjut lagi, secara eksplisit disebutkan bahwa masih diberlakukannya “ketentuan khusus acara pidana” secara sementara dalam Ketentuan Peralihan, tidak mengurangi nilai dan upaya unifikasi dan kodifikasi hukum pidana, karena didalam hukum selalu ada asas “lex specialis derogat lex generale”. 5. Dalam proses pembahasan KUHAP, terkait ketentuan khusus acara pidana, memang awalnya terdapat dua pendapat yang bertentangan, yaitu pendapat yang menginginkan agar aturan khusus yang sudah ada untuk tetap dipertahankan dan pendapat lain yang menginginkan agar tidak ada lagi hukum acara diluar undang-undang. Akan tetapi, setelah melalui serangkaian proses, pada akhirnya pembuat undang-undang memilih untuk menggunakan pendapat pertama, yang memilih untuk mempertahankan aturan khusus yang ada, dan menuangkannya dalam rumusan Pasal 284 ayat (2) seperti yang terdapat dalam KUHAP saat ini: 114 6. Dari uraian-uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa rumusan Pasal 284 ayat (2) tersebut ternyata sama sekali tidak ditujukan untuk menutup pintu kewenangan penyidikan yang diatur berdasarkan aturan khusus diluar KUHAP. 7. Selanjutnya, terkait kata “sementara” yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (2), timbul pertanyaan berupa sampai kapan aturan khusus tersebut berlaku. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dilihat poin-poin pembahasan dalam risalah pembahasan KUHAP sebagai berikut: 115 8. Dari kutipan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa: a. Pembuat undang-undang menjelaskan bahwa kalimat kedua dalam Pasal 284 ayat (2) merupakan aturan pengecualian terkait keberlakuan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yang terdapat dalam undang- undang tertentu. b. Pembuat undang-undang menjelaskan bahwa aturan khusus tersebut tidak dibatasi masa berlakunya dan tetap berlaku sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. c. Pembuat undang-undang menjelaskan bahwa kapan akan diadakan perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi juga tidak ditentukan lebih lanjut karena hal tersebut diserahkan kepada pembuat undang- undang yang akan datang untuk menilai apakah situasi dan kondisi sudah memungkinkan untuk mengubah atau menyatakan tidak berlakunya lagi ketentuan-ketentuan khusus tersebut. 9. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kata sementara yang terdapat dalam kalimat Pasal 284 ayat (2) KUHAP tidak dibatasi oleh waktu. Sebaliknya, Pasal 284 ayat (2) KUHAP justru menyerahkan pada pembuat undang-undang dikemudian hari untuk menentukan apakah akan mengubah atau menghapus atuaran-aturan khusus tersebut. 10. Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa original intent dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut: a. Pasal 284 ayat (2) tidak ditujukan untuk menghapuskan kewenangan yang telah dimiliki oleh lembaga lain selain Polri dan Penyidik PNS. b. Kata “sementara” dalam Pasal 284 ayat (2) tidak dibatasi waktu, melainkan sampai adanya perubahan atau pernyataan tidak berlaku lagi terhadap aturan khusus tersebut. c. Pasal 284 ayat (2) menyerahkan kepada pembuat undang-undang yang akan datang, untuk menentukan apakah akan mengubah atau menghapus aturan khusus tersebut. 11. Bahwa pemahaman mengenai original intent dari Pasal 284 ayat (2) tersebut diatas dapat dilihat dengan jelas melalui Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dalam peraturan pelaksana yang dibentuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah disahkannya KUHAP tersebut, jelas diatur bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana 116 dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dilaksanakan oleh Penyidik Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Digunakannya istilah “Penyidik Jaksa” dan “pejabat penyidik berwenang lainnya” untuk mendefinisikan “penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana” membuktikan bahwa Pasal 284 ayat (2) memang tidak pernah ditujukan untuk menghapuskan kewenangan yang telah dimiliki oleh lembaga lain dan bahkan membuka peluang diberikannya kewenangan penyidikan pada lembaga-lembaga lain dikemudian hari. 12. Bahwa dari sudut pandang praktik peradilan, kewenangan penyidik khusus, dalam hal ini kewenangan Kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi, secara eksplisit telah diakui oleh Mahkamah Agung dalam berbagai perkara, diantaranya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/Pid/2003, Putusan Nomor 1205 K/Pid/2003 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pid/2003. Dalam Putusan-Putusan tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, dengan merujuk pada aturan diluar KUHAP, yaitu Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung juga pernah menerbitkan Fatwa Nomor KMA1102/III/2000, yang pada intinya mengakui kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. 13. Begitupun halnya dengan Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan pemerintah dan Mahkamah Agung, pemahaman mengenai Pasal 284 ayat (2) tersebut diatas juga sudah pernah dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya, salah satunya dalam Putusan Nomor 109/PUU- XIII/2015, terkait pengujian konstitusionalitas kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik independen. Dalam putusan tersebut, Mahkamah membantah dalil Pemohon yang menginginkan agar frasa penyidik dalam UU KPK harus merujuk pada pengertian penyidik dalam KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut: a. “Anggapan Pemohon bahwa penyidik hanya polisi dan PPNS adalah tidak tepat. Jaksa, selain merupakan penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan..)” 117 b. “Original intent pembentuk UU KPK memaksudkan kedudukan UU KPK sebagai lex specialis terhadap KUHAP. dengan demikian, sesuai dengan yang dikehendaki pembentuk Undang-Undang, Pasal 45 ayat (1) UU KPK tidaklah dimaknai merujuk pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, melainkan ketentuan yang mengatur sendiri penyidik yang ada di KPK” B. Konsekuensi Penghapusan Kewenangan Kejaksaan atau Instansi Lainnya untuk Melakukan Penyidikan 14. Pihak Terkait mengamati bahwa terdapat pihak-pihak yang berpandangan bahwa institusi Polri sepatutnya menjadi satu-satunya institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Seperti yang telah Pihak Terkait sampaikan pada keterangan Pihak Terkait yang lalu dan dari uraian diatas, pandangan tersebut tentu tidak dapat dibenarkan. 15. Selain dari tidak memiliki landasan konstitusional, gagasan untuk menjadikan penyidik Polri dan penyidik PNS sebagai instansi yang dapat melakukan penyidikan juga akan menimbulkan konsekuensi negatif dan membahayakan kepentingan penegakan hukum dan masyarakat luas, karena penyidik Polri dan penyidik PNS tentu memiliki keterbatasan dan oleh karenanya membutuhkan dukungan dari instansi-instansi lain. 16. Keterbatasan kemampuan tersebut secara garis besar dapat dilihat dari keterangan Kepolisian dalam pembahasan undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara eksplisit mengakui bahwa pihaknya tidak mampu merespon seluruh informasi yang diberikan oleh PPATK dan berharap agar laporan PPATK tersebut dapat langsung didistribusikan kepada penyidik tindak pidana asal, untuk membantu beban kerja Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. 17. Ketidakmampuan Polri untuk menindak seluruh dugaan tindak pidana pidana pencucian uang tersebut merupakan gambaran dari permasalahan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum, yaitu keterbatasan dalam merespon dugaan tindak pidana. Apabila penyidik Polri sudah menyatakan tidak sanggup merespon seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan, tentu dapat dibayangkan dampak buruk yang dapat terjadi apabila kewenangan penyidikan yang telah diberikan kepada instansi lain dihapuskan. 118 18. Apabila kewenangan Kejaksaan untuk menyidik dihapuskan, maka situasi tersebut dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pelaku atau pelaku potensial untuk dapat lolos dari jeratan hukum, dengan mengajukan permohonan uji materi atas kewenangan menyidik instansi-instansi selain Polri dan penyidik PNS, dengan alasan persamaan dimuka hukum atau kepastian hukum, seperti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Beberapa ancaman nyata yang akan dihadapi apabila situasi tersebut terjadi diantaranya sebagai berikut: a. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi Dihapuskannya kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan juga akan mengancam eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai institusi yang diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penghapusan kewenangan KPK untuk menyidik tentu akan menimbulkan tanda tanya terkait komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi. apabila KPK tidak lagi berwenang melakukan penyidikan, tidak hanya penindakan tindak pidana korupsi yang akan berjalan mundur, tetapi juga akan mencoreng wajah Indonesia di lingkungan internasional karena dibentuknya KPK sebenarnya merupakan upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengimplementasikan UNCAC secara maksimal. b. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran HAM berat Penegakan Hukum atas tindak pidana pelanggaran HAM berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 18 dan Pasal 21 masing-masing diatur bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM dan Jaksa Agung. Apabila kewenangan instansi lain selain Polri dan PPNS untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dihapuskan, maka akan terjadi kekosongan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran HAM berat. c. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan dan pelayaran 119 Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Perikanan mengatur kewenangan Penyidik TNI AL untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Pelayaran, kewenangan TNI AL untuk melakukan penyidikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif dilaksanakan oleh TNI AL diatur dalam Pasal 340. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kewenangan TNI AL untuk melakukan penyidikan juga terancam untuk diuji dan dihapuskan. Apabila kewenangan penyidik perwira TNI AL dihapuskan, maka bukan hanya upaya penegakan hukum yang terancam, akan tetapi juga upaya pertahanan kedaulatan Indonesia. Ancaman kedaulatan tersebut merupakan ancaman nyata apabila kegiatan pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak dapat dilakukan penindakan oleh penyidik perwira TNI AL. Lebih parah lagi, untuk tindak pidana pelayaran, apabila TNI AL tidak lagi memiliki kewenangan penyidikan, maka tidak ada instansi yang berwenang menindak tindak pidana pelayaran yang dilakukan di ZEE Indonesia. d. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana koneksitas Pasal 89 KUHAP mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam ruang lingkup peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, penyidikannya dilaksanakan oleh tim penyidik yang melibatkan Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer tinggi. Apabila kewenangan Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer tinggi tersebut dihapuskan, maka penyidikan atas dugaan tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh anggota yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam ruang lingkup peradilan umum dan lingkungan peradilan militer tidak dapat dilakukan karena penyidik Polri tidak memiliki yurisdiksi terhadap orang yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer. e. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang keuangan 120 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengatur bahwa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanyalah Otoritas Jasa Keuangan. Apabila Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan penyidikan, maka akan terjadi kekosongan hukum dalam penindakan tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan karena tidak ada lagi lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan di bidang sektor jasa keuangan. f. Hambatan penegakan hukum tindak pidana narkotika Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kewenangan Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyidikan. Apabila BNN tidak lagi berwenang melakukan penyidikan, maka optimalisasi upaya pemberantasan tindak pidana narkotika tentu akan berkurang. 19. Selanjutnya, selain dari hambatan-hambatan tersebut diatas, perlu pula diperhatikan bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan, maka terdapat risiko rusaknya reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Risiko reputasi tersebut adalah konsekuensi yang tak terhindarkan apabila kewenangan Kejaksaan atau instansi lain untuk melakukan penyidikan dihapuskan karena kewenangan-kewenangan tersebut pada dasarnya merupakan mandat dan rekomendasi dari Kovenan Internasional dan standar universal, diantaranya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan FATF Recommendations. 20. Penghapusan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, kejahatan terorganisir dan kejahatan pencucian uang akan dipandang sebagai langkah mundur dalam upaya pemenuhan kovenan dan standar tersebut, yang akan berujung pada rusaknya reputasi Indonesia di lingkungan internasional. Khususnya dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, risiko reputasi akan semakin mencolok apabila kewenangan penyidikan Kejaksaan dihapuskan, mengingat Kejaksaan merupakan perwakilan Indonesia dalam International Association of Anti-Corrruption Authorities, organisasi independen dan non- politik yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UNCAC. 121 C. Relevansi Kewenangan Menyidik yang dilakukan oleh Multi-Agency dalam Perkembangan Ketatanegaraan 21. Setelah memaparkan pemahaman Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pihak Terkait selanjutnya akan menjelaskan relevansi dan urgensi praktik multi-agency dalam penyidikan tindak pidana. 22. Seperti yang telah Pihak Terkait jelaskan dalam Keterangan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya dengan tegas mendukung praktik multi-agency dalam penyidikan tindak pidana. Dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021, yang memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian kepada seluruh penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana asal, Mahkamah mempertimbangkan bahwa salah satu alasan dibukanya pintu bagi penyidik asal untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah atas dasar efisiensi dan perwujudan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 23. Selain demi efisiensi penanganan perkara, tersedianya lebih dari satu instansi yang berwenang untuk menyidik suatu tindak pidana juga dapat dipahami sebagai terbuka luasnya peluang untuk mendeteksi dan menindak dugaan tindak pidana. Tidak hanya itu, apabila dicermati dengan seksama, tersedianya multi-agency yang berwenang untuk menindak suatu tindak pidana ternyata justru akan membuka ruang check and balance dalam penggunaan kewenangan penyidikan dan merupakan kebijakan yang berpihak pada pencari keadilan. 24. Sebagai contoh, dalam Pasal 9 Peraturan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019, diatur kewenangan penyelidik Polri untuk menghentikan penyelidikan dalam hal penyelidik berpandangan bahwa suatu laporan ternyata bukan merupakan tindak pidana. Apabila laporan dugaan tindak pidana tersebut dihentikan di tahap penyelidikan, maka praktis tidak terdapat upaya hukum bagi pihak pelapor untuk dapat menguji keputusan penyelidik tersebut karena hak pelapor untuk menguji keputusan penghentian penanganan suatu perkara dapat dilakukan hanya apabila perkara tersebut sudah di tahap penyidikan atau penuntutan. 25. Kesimpulan penyelidik yang menyatakan bahwa suatu laporan bukanlah suatu tindak pidana di tahap penyelidikan tersebut bisa saja suatu keputusan 122 yang tidak tepat. Apabila tidak tersedia saluran lain yang dapat menerima laporan si pelapor dan melakukan penilaian kembali terhadap laporan tersebut, maka bukan hanya kepentingan pelapor yang dirugikan, tetapi juga kepentingan penegakan hukum dan masyarakat luas. Sebaliknya, situasi tersebut dapat diantisipasi apabila terdapat instansi lain yang juga berwenang melakukan penyidikan karena pelapor dapat tetap memperjuangkan hak dan kepentingannya dengan mengadukan laporan ke instansi berwenang yang lain. 26. Selanjutnya, terkait isu diferensiasi fungsional, perlu dipahami pula bahwa diferensiasi fungsional yang semula dilihat sebagai sekat yang tegas antara penyidik dan penuntut umum, seiring berjalannya waktu ternyata mulai memudar. Terbaru, upaya untuk mengikis diferensiasi fungsional dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa fungsi penyidikan adalah bagian dari fungsi penuntutan. 27. Sebelum ditegaskannya fungsi penyidikan bagian dari fungsi penuntutan dalam Pasal 132 KUHP tersebut, upaya untuk mengikis diferensiasi fungsional juga dapat dilihat dari serangkaian upaya sebagai berikut: a. Peningkatan kepatuhan penyidik untuk melaporkan penyidikan kepada penuntut umum melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Dalam rentang tahun 2012-2014, ditemukan fakta bahwa kurang lebih terdapat 255.618 perkara dari total 643.063 perkara yang disidik oleh penyidik Polri ternyata tidak diberitahukan kepada Penuntut Umum. Dengan kata lain, terdapat 39.7% dari penyidikan yang dilakukan oleh Polri tidak diberitahukan kepada penuntut umum. Tingginya angka penyidikan yang tidak dilaporkan tersebut menunjukkan bahwa diferesiansi fungsional yang diterapkan secara kaku justru akan merugikan kepentingan penegakan hukum. Pasca Mahkamah Konstitusi memperbaiki pengaturan terkait kewajiban penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum melalui putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, angka kepatuhan penyidik dalam memberitahukan penyidikan semakin meningkat. Merujuk pada keterangan Polri terkait jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dan 123 laporan Kejaksaan terkait jumlah SPDP yang diterima, angka penyidikan yang tidak diberitahukan kepada Kejaksaan jauh berkurang sampai di angka kisaran 18,8 persen, dari yang sebelumnya 39,7%. Peningkatan kepatuhan penyidik dalam memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum tersebut menunjukkan bahwa diferensiasi fungsional yang diterapkan secara kaku justru mengganggu upaya penegakan hukum. Sebaliknya, saat sekat pemisah antara penyidik dan penuntut umum diminimalisir, maka akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum. b. Dibukanya ruang kordinasi langsung antara penyidik PNS dan Penuntut Umum Seiring berjalannya waktu, bukan hanya pemisahan kaku antara penyidik Polri dan Penuntut Umum yang semakin memudar, tetapi juga pemisahan antara penyidik PNS dan Penuntut Umum. Awalnya, penyidik PNS berkomunikasi dan berkordinasi dengan penuntut umum melalui penyidik Polri. Saat ini, penyidik PNS di bidang perikanan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, kepabeanan dan perdagangan telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk langsung berkordinasi dengan penuntut umum tanpa harus melalui penyidik Polri. Dibukanya ruang bagi penyidik PNS untuk berkordinasi langsung kepada penuntut umum tentu akan mempersingkat alur penanganan perkara dan meningkatkan efisiensi penanganan perkara. c. Dibukanya ruang bagi penuntut umum untuk melanjutkan penyidikan tindak pidana perusakan hutan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 30 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, diatur juga kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan tambahan atas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dasar pemikiran dari diberikannya kewenangan pemeriksaan tambahan tersebut adalah untuk membuka ruang bagi penuntut umum untuk menyelesaikan sendiri penyidikan yang tidak kunjung dapat diselesaikan oleh penyidik. 124 Peran penuntut umum tersebut kemudian dikembangkan melalui Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang memberikan kewenangan bagi penuntut umum untuk melanjutkan penyidikan yang tidak dapat dilengkapi oleh penyidik. Dua kewenangan diatas menunjukkan bahwa diferensiasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum pada dasarnya semakin memudar. D. Penutup 28. Dari uraian-uraian tersebut diatas, dapat dipahami poin-poin sebagai berikut: a. Pasal 284 ayat (2) KUHAP tidak menutup ruang diberikannya kewenangan penyidikan kepada instansi lain selain Polri ataupun penyidik PNS. b. Dihapuskannya kewenangan penyidikan Kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik berupa hambatan dalam proses penegakan hukum dan risiko reputasi Indonesia di lingkungan internasional. c. praktik multi-agency dalam melaksanakan kewenangan penyidikan ternyata adalah hal yang relevan dan sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi penegakan hukum yang ada saat ini. Praktik multi-agency tersebut juga ternyata membawa dampak positif bagi penegakan hukum, dalam bentuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pencari keadilan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dalam proses penegakan hukum. 29. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas dan mengingat telah berulang- kalinya diajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal- Pasal dalam permohonan a quo, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga berkenan untuk mengadopsi penjelasan terkait Pasal 284 ayat (2) KUHAP tersebut dalam pertimbangan putusan kelak. Mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes, kejelasan mengenai original intent dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagaimana dijelaskan diatas tentunya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi pedoman untuk mengadili perkara-perkara lain serupa di kemudian hari. 125 [2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5c sebagai berikut: 1. Bukti PT-1a : Fotokopi Identitas Pihak Terkait I; 2. Bukti PT-1b : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Selaku Pelindung Persatuan Jaksa Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia Periode 2022 - 2024; 3. Bukti PT-1c : Fotokopi AD/ART Persatuan Jaksa Indonesia; 4. Bukti PT-2a : Fotokopi Identitas Pihak Terkait II; 5. Bukti PT-2b : Fotokopi Kartu Anggota Pihak Terkait II; 6. Bukti PT-3a : Fotokopi Identitas Pihak Terkait III; 7. Bukti PT-3B : Fotokopi Kartu Anggota Pihak Terkait III; 8. Bukti PT-4 : Fotokopi Guidelines on the Role of Prosecutors, Adopted by The Eight United Nation Congress On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990; 9. Bukti PT-5a : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 28/PUU-V/2007, tanggal 27 Maret 2008; 10. Bukti PT-5b : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 16/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012; 11. Bukti PT- 5c : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU- X/2012, tanggal 3 Januari 2013. [2.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait PJI juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Fachrizal Afandi, Ph.D., dan Henning Glaser yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2023 dan didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 September 2023, serta 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., yang memberikan keterangannya secara tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2023, yang masing-masing keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Fachrizal Afandi, Ph.D. Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan kerah putih (white collar crimes) yang memberikan dampak luas dan merugikan negara serta masyarakat. Sebagai tindak pidana khusus, penanganan yang efektif dan efisien secara khusus terhadap tindak 126 pidana korupsi menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes dengan proses pembuktian yang lebih rumit tentu membutuhkan proses penegakan hukum yang khusus dan juga luar biasa (extra ordinary enforcement). Seiring bergulirnya reformasi pada tahun 1998, semangat anti korupsi ditandai dengan pemberlakuan `Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TAP MPR No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang ditindaklanjuti dengan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Merespon hal ini, pemerintahan pasca reformasi berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan membuat desain sistem peradilan pidana khusus dengan hukum acara pidana khusus yang dapat secara efektif dan efisien melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi. Pertama dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga membentuk Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi melalui Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 yang didesain untuk melaksanakan Amanah konsitusional dalam rangka penegakan hukum pidana korupsi yang efektif dan efisien. Semangat ini pula yang nampak saat pemerintah memberikan kewenangan serupa kepada Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hasilnya dapat dilihat bahwa proses penyidikan dan penuntuan pidana korupsi jauh lebih efektif di tangan KPK dan Kejaksaan di banding dengan penanganan serupa secara terpisah sesuai prinsip diferensiasi fungsional sebagaimana di atur dalam KUHAP yang diundangkan pada masa Orde Baru tahun 1981. Sebagaimana dilaporkan Indonesia Corruption Watch pada tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia atau meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Dari jumlah tersebut, KPK menyidik 36 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 150 orang dan kerugian negara sebesar Rp 2.212.202.327.333 (Rp 2,212 Triliun). Sementara itu, Kepolisian menangani sebanyak 138 kasus korupsi dengan tersangka sebanyak 337 orang. 127 Potensi kerugian negara yang berhasil disidik oleh Korps Bhayangkara tersebut adalah sebesar Rp 1.327.532.895.638 (Rp 1,327 Triliun). Sedangkan kasus yang disidik oleh Kejaksaan sebanyak 405 kasus dengan 909 orang ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp 39.207.812.602.078 (Rp 39,2 Triliun). Lebih detail, data yang disampaikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan di seluruh Indonesia menggambarkan seberapa besar volume perkara yang mereka tangani. Pada tahun 2022, terdapat 1.689 perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kejaksaan. Salah satu indikator penting dari keberhasilan penanganan perkara korupsi adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia tercatat berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.769.609.281.880,33. Angka ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki peran yang signifikan dalam mengambil tindakan untuk memulihkan dana yang telah dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Pemulihan kerugian keuangan negara ini tidak hanya memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa koruptor tidak dapat menikmati hasil dari kejahatan mereka Keberhasilan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga ditunjukkan oleh aset-aset yang berhasil disita. Dalam satu tahun, aset yang telah disita mencakup jumlah yang mencengangkan. Aset tersebut meliputi jumlah uang yang mencapai Rp 21.141.185.272.031,90, US$ 11.400.813,57, dan SG$ 646,04. Selain itu, terdapat juga 64 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Riau, Jakarta, dan Jawa Barat, 22 unit apartemen di Singapura, 1 properti di Australia, serta 24 kapal dan beberapa mobil mewah. Data empiris di atas memperlihatkan bagaimana Kejaksaan dengan kewenangan penyidikannya menjadi tulang punggung pemberantasan Korupsi di Indonesia saat ini. Ini menunjukkan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan adalah hal yang sangat penting bagi negara dalam memerangi korupsi. Dari data yang disajikan di atas, dapat dilihat betapa besar dampak yang dapat diberikan dari kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Secara konseptual penyidikan jaksa dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan prinsip dominus litis atau yang dikenal dan dipraktikkan baik di negara yang menganut Civil Law Inquisitorial seperti Belanda dan Jerman maupun Common Law Adversarial seperti yang ada di Amerika Serikat. Terkait dengan Dominus litis jaksa 128 dalam hukum acara pidana, Prof Jan Crijns, Guru besar Hukum Pidana Universitas Leiden Belanda menyebutkan: Het gegeven dat de officier van justitie in de literatuur veelal wordt omschreven als dominus litis vertaalt zich dan ook direct door naar de strafrechtelijke rechtsbetrekking. Ook in het kader van de strafrechtelijke rechtsbetrekking kan de officier van justitie zonder meer worden omschreven als de dominante partij, reden waarom de strafrechtelijke rechtsbetrekking eerder is gekarakteriseerd als een asymmetrische rechtsbetrekking. hetgeen betekent dat het uitgebreide pakket aan bevoegdheden waarop het Openbaar Ministerie een beroep kan doen, gepaard gaat met daarmee corresponderende verplichtingen Het strafprocesrecht als stelsel van veroorlovende bevoegdheden en de positionering van het Openbaar Ministerie daarbinnen als dominus litis, toegerust met zowel het vervolgingsmonopolie en het opportuniteitsbeginsel als het gezag over de opsporing. Voorts past een dergelijke benadering goed bij de omschrijving van de strafrechtelijke rechtsbetrekking als een asymmetrische rechts- betrekking, waarbinnen het Openbaar Ministerie als het bovenliggende rechts- subject moet worden beschouwd. Tot slot lijkt een benadering waarin strafrechtelijke rechtsbetrekkingen pas ontstaan na een daartoe strekkend wilsbesluit zijdens het Openbaar Ministerie, het meest passend bij het ultimum remedium karakter van het strafrecht Dalam beberapa kutipan di atas, Prof Jan Crijns pada intinya menyatakan bahwa gambaran jaksa sebagai dominus litis berkaitan erat dengan relasi antar aktor Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, jaksa penuntut umum secara sederhana dapat dikatakan sebagai pihak yang dominan, lebih cenderung dicirikan sebagai hubungan hukum yang asimetris dengan kewenangan Kejaksaan yang sesuai hukum dan kewajiban untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Sebagai konsekuensi dari prinsip dominus litis ini, hukum acara pidana melengkapi jaksa dengan monopoli penuntutan dan prinsip oportunitas serta kewenangan penyidikan. Kedudukan jaksa sebagai dominus litis ini mencerminkan karakter hukum pidana sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir dalam menyelesaian masalah-masalah sosial. Pernyataan Prof Jan Crijns tersebut sejalan dengan praktik Dominus litis jaksa di Sistem Peradilan Pidana di Belanda dan di negara Eropa Kontinental lainnya, dimana jaksa juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 127 dan 141 Wetboek van Strafvordering (Sv, KUHAP Belanda), aparat negara yang bertanggung jawab dalam proses 129 penyidikan pidana adalah polisi, Kejaksaan, dan Hakim Komisaris. Namun demikian Pasal 141 Wetboek van Strafvordering (Sv, KUHAP Belanda) juga memberikan peluang dibentuknya penyidik khusus selain jaksa penuntut umum dan polisi yang termasuk juga anggota Polisi Militer Kerajaan Belanda yang ditunjuk sebagai penyidik oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan. Pasal 142 Sv bahkan menyebut penyidik khusus dapat dibentuk oleh Menteri Kehakiman atau Dewan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti tindak pidana lingkungan atau kejahatan fiskal. Mekanisme pengawasan terhadap penyidikan utamanya terhadap upaya paksa dilakukan oleh Hakim Komisaris. Peran hakim Komisaris adalah mengeluarkan surat perintah atas upaya paksa bertanggung jawab atas kontrol yudisial atas penyidikan pidana dan khususnya atas penggunaan metode penyidikan yang paling instrusif, yaitu penyadapan elektronik (Pasal 126l, 126m dan 126t Sv) dan panggilan pengadilan dari orang tertentu yang disimpan atau masih untuk diproses informasi pribadi (selain identifikasi) (Pasal 126, 126ne, 126nf, 126ud, 126ue, 126ug SV). Hakim Komisaris juga memiliki kewenangan untuk melakuka otorisasi penggeledahan rumah dan kantor orang yang memiliki hak istimewa seperti pengacara dan untuk penyitaan benda bergerak atau tidak bergerak (Pasal 97, 110 Sv). Berbeda dengan Indonesia, Kepolisian Belanda memiliki dua fungsi utama yaitu memelihara ketertiban umum dan memberikan bantuan di bawah pengawasan walikota dan kedua adalah tugas penegakan hukum pidana di bawah pengawasan jaksa penuntut umum. Pasal 148 Sv mengatur bahwa penuntut umum bertanggung jawab melakukan pengusutan tindak pidana, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri sama dengan wilayah kerja Kejaksaan. Jaksa dalam melaksanakan pengawasan ini secara imparsial, sebagai bagian dari posisi jaksa sebagai Magistraat sebagai bagian dari 'kehakiman' dan, karenanya harus mempertimbangkan semua kepentingan yang terlibat. Selama penyidikan tindak pidana, penyidik polisi dalam prakteknya melakukan kegiatan penyidikan di bawah pengawasan Kejaksaan, yang didalamnya termasuk kewajiban untuk bertindak atas perintah Jaksa. Instruksi tersebut juga dapat diberikan secara lebih umum dengan dikeluarkannya pedoman untuk mengarahkan polisi dalam melaksanakan tugasnya, misalnya dengan menggambarkan situasi di 130 mana polisi dapat menawarkan transaksi (afdoening buiten proses) untuk menghindari penuntutan pidana dalam hal tindak pidana ringan. Menurut Pasal 149 Sv jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pidana. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian Belanda diatur bahwa polisi menjalankan tugas penegakan hukumnya di bawah pengawasan penuntut umum. Dalam Pasal 141 Penuntut Umum disebut sebagai penyidik pidana garis depan, meskipun dalam praktek hanya polisi yang bertindak sebagai penyidik. Pemberian tanggung jawab penyidikan pidana kepada penuntut umum didasarkan pada kewenangan diskresioner jaksa yang berwenang untuk memutuskan apakah akan menuntut atau tidak [opportuniteitsbeginsel]. Pengawasan Jaksa terhadap penyidikan tindak pidana memiliki konsekuensi yang signifikan untuk pengembangan lebih lanjut dari proses peradilan pidana, karena jaksa penuntut umum yang memutuskan pada saat alat bukti dalam BAP diungkapkan kepada penasehat hukum (Pasal 30 Sv) dan pada penyusunan dakwaan yang akan menjadi dasar pemeriksaan di persidangan. Contoh lain kewenangan penyidikan oleh jaksa dapat dilihat di Jerman. Ketentuan yang mengatur penyidikan tindak pidana terdapat dalam Strafprozessordnung [StPO/KUHAP Jerman]) khususnya di Ermittlungsgeneralclausel (Aturan Umum tentang Penyidikan) yang menjadi dasar bagi jaksa untuk melakukan penyidikan. Mirip dengan konsep penyidikan di banyak negara, proses penyidikan tindak pidana di Jerman bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana yang dapat dituntut di persidangan dan juga sekaligus mengumpulkan bukti untuk digunakan selama persidangan (Pasal 160 (1) dan (3) StPO). Oleh karenanya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh § 160 (1) dan (3) StPO, Jaksa berhak meminta keterangan dari semua pejabat dan melakukan penyidikan dalam bentuk apapun baik sendiri maupun melalui kepolisian, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kewenangannya. Ini menunjukkan posisi kejaksaan atas penyidikan pidana sangat jelas. Apalagi polisi berkewajiban untuk segera memberikan berkas perkara kepada jaksa dari setiap penyelidikan yang dimulai (Pasal 163 (2) StPO). Jaksa Jerman dianggap memiliki kewenangan penyidikan dan pengawasan yang begitu luas sehingga jaksa penuntut umum disebut sebagai Herr des Ermittlungsverfahren atau 131 dalam Bahasa latin disebut Dominus Litis yang berarti pemegang kendali atas pelaksanaan penyidikan pidana. Pasal 161 (1) StPO menyatakan bahwa secara hukum polisi berkewajiban untuk memenuhi permintaan dan perintah jaksa. Setiap kali polisi melaksanakan perintah penuntutan, mereka berhak untuk meminta informasi dari semua otoritas sebagai perwakilan jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, kewenangan penyidikan polisi Jerman berasal dari kekuasaan kejaksaan. Karena itu polisi digambarkan sebagai “kepanjangan tangan penuntutan” (verlangerter Arm der Staatsanwaltschaft). Pasal § 161 (1) StPO menyebut bahwa jaksa dapat bertindak sendiri serta membantu polisi dalam melakukan penyidikan pidana. Namun dalam praktiknya, jaksa biasanya tidak terlibat dalam proses tersebut, sampai dia menerima laporan akhir, kemudian dia memutuskan bagaimana penyelidikan harus diakhiri. Sangat Jarang, jaksa meminta polisi untuk melakukan tindakan penyidikan tertentu, kecuali dalam kasus pidana yang lebih serius. Selanjutnya, kita dapat juga mengambil contoh praktik penyidikan Jaksa di Amerika sebagai negara yang menganut sistem Adversarial Common Law. Secara konsep, jaksa penuntut umum dalam hukum acara pidana di sistem Anglo-Amerika, menjalankan dua fungsi utama: yakni “penyidikan”, yang difokuskan pada pengumpulan bukti dan peran “penuntutan”, yang ditujukan untuk menyajikan bukti di persidangan. Dalam sistem adversarial, Jaksa adalah pejabat yang memiliki kewenangan menyatakan argumen di hadapan hakim apakah tersangka dapat dibebaskan dengan jaminan. Pada saat perkara pidana diperiksa dalam sistem peradlan pidana dan telah dimasukkan dalam Berita Acara Penyidikan maka jaksa telah mengambil kendali atas perjara itu. Oleh karenanya jika aparat Penegak hukum meyakini bahwa perkara pidana tersebut layak untuk dituntut di persidang, jaksa memutuskan bukti apa yang harus dikumpulkan sejak awal penyidikan. Akibatnya, partisipasi aktif jaksa penuntut dalam penyidikan kejahatan terjadi dalam proses pemeriksaan pidana dikarenakan penyidikan merupakan bagian dari proses penuntutan di persidangan. Dalam banyak kasus saat jaksa menerima berkas penyidikan yang tidak lengkap dan tidak memadai namun dianggap cukup oleh pihak kepolisian. Hal ini menjadikan kualitas BAP polisi sebagai faktor utama yang mempengaruhi penuntutan. 132 Akibatnya, dalam proses penuntutan jaksa di Amerika biasanya melakukan salah satu dari dua opsi yaitu pertama: membatalkan dakwaan karena kurangnya bukti, seperti yang biasa dilakukan oleh jaksa penuntut di banyak negara dalam menjalankan kewenangan diskresi mereka yang luas. Dan kedua, melanjutkan kasus dengan melaksanakan penyidikan lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan kasus tersebut dengan tanpa keraguan (beyond reasonable doubt). Dalam situasi umum ketika jaksa telah menerima laporan polisi dan memutuskan untuk melakukan penuntutan dipersidangan, maka jaksa melakukan penyidikan tambahan sendiri dengan bantuan penyidik (inspektur) yang disewa di kantor kejaksaan, atau dengan menggunakan bantuan penyidik polisi. Dalam Standar Penuntutan Nasional NDAA (National District Attorneys Association) yang mengatur hubungan penuntutan dengan penegakan hukum, Jaksa diharapkan untuk mendorong aparat penegak hukum lainnya agar patuh terhadap hukum, membantu pelatihan, dan mendorong penyidik untuk secara aktif melakukan komunikasi mengenai perkembangan penyidikan. Dalam penyidikan perkara pidana yang kompleks, dalam setiap fase investigasi para jaksa mengembangkan rencana penyidikan, antara lain mengenai teknik penyidikan yang tepat dan mengantisipasi masalah hukum yang mungkin timbul selama penyidikan. Menurut ABA Standards for Criminal Justice: Prosecutorial investigations, jaksa harus menghormati peran penyidikan polisi dan aparat penegak hukum lainnya, dengan bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan kebijakan penyidikan dan memberikan nasihat hukum terkait keputusan penyidikan mereka. (26- 1.3 (a) SPI) Dari studi perbandingan penyidikan Jaksa di Belanda, Jerman dan Amerika Serikat sebelumnya dapat kita ketahui bahwa proses penyidikan oleh Jaksa sudah sejak lama dipraktikkan untuk menangani perkara pidana. Jika kita melihat pada sejarah sistem peradilan pidana kita di Indonesia, penyidikan atau yang dulu disebut sebagai pengusutan perkara pidana juga telah dipraktikkan bahkan sejak Indonesia Merdeka. Kewenangan penyidikan Jaksa dapat kita temukan dalam pengaturan Inlandsch Reglement (IR) tahun 1849 yang kemudian diperbarui pada tahun 1941 dengan Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, kewenangan penyidikan atau yang pada waktu itu disebut pengusutan tetap dipertahankan. 133 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang berlaku surut sejak 17 Agustus 1945 secara tegas menyebut bahwa Jaksa Agung melakukan pengawasan terhadap para Jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan tentang pengawasan Jaksa Agung terhadap pengusutan kejahatan dan pelanggaran oleh Polisi dan Jaksa ini juga masih dapat kita baca dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Ketentuan tentang penyidikan oleh Jaksa beserta kewenangan Jaksa dalam mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan Lembaga lain tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan. Pada tanggal 31 Desember 1981 pada saat pemerintah Orde baru mengesahkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kewenangan penyidikan Jaksa dalam tindak pidana khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tetap diakui hingga ada perubahan politik hukum untuk melakukan perubahan atau menyatakan ketidak berlakuan hukum acara pidana khusus tersebut. Pasal 284 (2) KUHAP menyatakan: Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi Jika kita menelusuri risalah pembahasan KUHAP dari arsip yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dapat kita ketahui bahwa bahwa kalimat kedua dalam Pasal 284 ayat (2) merupakan aturan pengecualian terkait keberlakuan ketentuan- ketentuan khusus acara pidana yang terdapat dalam undang-undang tertentu. Ini berarti bahwa aturan terkait hukum acara pidana khusus tersebut tidak dibatasi masa berlakunya dan tetap berlaku sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pembuat Undang-undang. Dalam bagian lain dapat kita baca bahwa waktu perubahan dan atau waktu dinyatakan tidak berlaku lagi juga tidak ditentukan lebih lanjut karena hal tersebut diserahkan kepada pembuat undang- undang yang akan datang untuk menilai apakah situasi dan kondisi sudah 134 memungkinkan untuk mengubah atau menyatakan tidak berlakunya lagi ketentuan- ketentuan khusus tersebut. Pemahaman tersebut diatas dapat juga dibaca selaras dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dilaksanakan oleh Penyidik Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Digunakannya istilah “Penyidik Jaksa” dan “pejabat penyidik berwenang lainnya” untuk mendefinisikan “penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana” membuktikan bahwa Pasal 284 ayat (2) memang tidak pernah ditujukan untuk menghapuskan kewenangan yang telah dimiliki oleh lembaga lain dan bahkan membuka peluang diberikannya kewenangan penyidikan pada lembaga-lembaga lain dikemudian hari. Mahkamah Konstitusi dalam salah satu putusannya bernomor 109/PUU-XIII/2015, terkait pengujian konstitusionalitas kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik independent juga memiliki pemahaman yang sama akan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dalam putusan tersebut, Mahkamah membantah dalil Pemohon yang menginginkan agar frasa penyidik dalam UU KPK harus merujuk pada pengertian penyidik dalam KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut: a. “Anggapan Pemohon bahwa penyidik hanya polisi dan PPNS adalah tidak tepat. Jaksa, selain merupakan penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan..)” Pemahaman atas ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP di atas kemudian juga mengilhami pemerintah pasca reformasi tahun 1998 membentuk lembaga-lembaga baru di luar KUHAP yang juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Ini dapat dibaca misalnya dalam Pasal 18 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan tindak pidana HAM berat. Selain itu, lembaga selain Polri dan PPNS yang dapat melakukan penyidikan juga bertambah beberapa contoh misalnya pasal 6 UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada KPK. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Perikanan dan pasal 340 Undang-undang Pelayaran 135 mengatur kewenangan Penyidik TNI AL untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. serta pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan kewenangan Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyidikan Yang paling baru pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya penyidik dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Jika kita baca pasal 30 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan tambahan atas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dasar pemikiran dari diberikannya kewenangan pemeriksaan tambahan tersebut adalah untuk membuka ruang bagi penuntut umum untuk menyelesaikan sendiri penyidikan yang tidak kunjung dapat diselesaikan oleh penyidik. Peran ini kemudian dikembangkan melalui Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang memberikan kewenangan bagi penuntut umum untuk melanjutkan penyidikan yang tidak dapat dilengkapi oleh penyidik. Pergeseran makna penyidikan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penuntutan juga dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam penjelasan pasal 132 KUHP disebutkan secara lugas bahwa : yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan” Ini berarti bahwa tahap penuntutan, tidak hanya TERBATAS pada kegiatan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan di muka pengadilan, akan tetapi mencakup juga rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti yang akan diperiksa dalam persidangan peradilan pidana. Kewenangan penyidikan jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi ini telah berulangkali diuji ke Mahkamah Konstitusi dan tercatat berulangkali pula telah ditolak. Dalam putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007 tertanggal 27 Maret 2008 Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon terkait Konsitusionalitas penyidikan Jaksa tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari Undang-Undang,”. Hal ini memungkinkan alat 136 penegak hukum lainnya seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Permohonan para Pemohon supaya kewenangan penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, oleh Mahkamah Konstitusi tidak beralasan menurut hukum. Dalam putusan lainnya nomor 16/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan alasan objek permohonan para Pemohon adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yang tersebar dalam beberapa Undang-Undang; Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif), juga berfungsi sebagai pembentuk Undang-Undang (legislatif) bersama- sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan demikian UUD 1945 tidak melarang fungsi ganda tersebut; Selain dua putusan di atas, dalam Putusan Nomor 2/PUU-X/2012. Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah, esensi permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas kewenangan jaksa sebagai penyidik adalah sama dengan permohonan Pemohon yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012. Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, ahli berpendapat bahwa kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Konstitusi. Lebih khusus pengaturan Pasal 30 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I., Pasal 39 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus Frasa “atau Kejaksaan” Dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa “Dan/Atau Kejaksaan” UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Konstitusional. 2. Henning Glaser Introduction: The following tentative assessment is made against the background of the following understanding of the case: The petitioners request the Constitutional Court to declare the prosecutor's investigative authority unconstitutional, particularly in 137 corruption cases, citing potential infringement on the constitutionally guaranteed right to a fair trial. Indonesian law currently allows the prosecution to exercise investigative powers in select areas such as, inter alia, corruption, money laundering, and human rights violations based on specific legal mandates, which the petitioners contest. They argue: - The prosecutor's investigative powers could breach checks and balances by concentrating excessive authority in the prosecution. - Granting investigative powers to prosecutors contradicts a fundamental principle of institutional separation between investigative and prosecutorial roles. - Such powers could introduce risks of abuse at the investigation phase due to the lack of external oversight. Legal assessment questions 1. Is the prosecution's investigative power a common practice internationally? 2. How does general (criminal) theory view the prosecution's investigative powers, and might they help rather than hinder crime combat? Preliminary short assessment The nature and role of the prosecution have historically evolved From a comparative legal perspective, the design of prosecutorial functions and powers varies by country, often influenced by whether the jurisdiction leans more toward an inquisitorial or adversarial criminal justice system. Typically, adversarial systems (used especially but not exclusively in common-law countries) restrict the prosecutor's investigative role and have traditionally not even foreseen it. Today, however, even many adversarial jurisdictions provide some form of investigative powers for the prosecution, some like Switzerland even considerably. Only in a few adversarial jurisdictions there are no investigative functions of the prosecution at all. Conversely, in inquisitorial systems, these powers are customary and can be considerable. Additionally, many (but not all) jurisdictions following the inquisitorial system also provide investigative judges. While the relevance of investigative judges is rather declining in comparative terms, the specific design of the prosecutor's role and its exact scope of powers in the investigative process varies 138 significantly across countries. The same applies for the relationship between the police and the prosecutor's office. Given that some sort of investigative prosecutorial powers are the rule rather than the exception, the most significant differences across jurisdictions occur with regard to two related questions. The first question pertains to the scope of prosecutorial investigative powers, the second to the concrete relationship between the police and the prosecutor's office in investigations. Concerning both questions, the comparative spectrum is broad. Prosecutorial investigative functions can be genuinely derived from an explicit role of the prosecution as the “master of the investigations” such as in Germany or on basis of a more differentiated modus. Insofar, relations between prosecution and police might be designed on more collaborative, complementing, advising or supervising terms respectively. Where the prosecutor’s role is functionally more limited, the it might apply to complex or severe crime cases or to special areas such as it is the case in Indonesia, South Korea or England and Wales. In this context, it should be highlighted that the Indonesian framework for prosecutorial investigative powers is relatively modest, in comparative terms and clearly removed from the notion of creating anything like a 'super-body'. In conclusion, even in systems where investigative powers are not inherently vested in the prosecution, comparative analysis provides no apparent rationale against allowing the prosecution some form of investigative function and authority. In evaluating the appropriateness of a specific prosecutorial role in the investigative process, several factors come to the fore, encompassing legal-theoretical, criminological, and constitutional perspectives. Firstly, in a democratic constitutional state, the functional separation of powers it is up to the legislature to determine the extent of investigative powers vested in the prosecutor's office. Simply choosing one model over another, as discussed earlier, would not typically be seen as infringing upon the constitutionally protected right to a fair trial, as outlined in Article 28 D (1) of the Indonesian Constitution of 1945. To establish unconstitutionality due to a violation of fair trial principles, the mere choice for a specific model of the design of the prosecutor's role in investigations 139 would therefore have to coincide with further, specific factors to potentially justify a violation of constitutional principles such as fair trial. From a practical constitutional standpoint, the author is unaware of any case where a constitutional court has deemed the investigative powers of the prosecution to be in breach of the fair trial principle or any other fundamental rights. Furthermore, even in more recent political reform debates on the prosecutorial role in investigations, there have been scant arguments opposing prosecutorial investigative powers on the grounds of protecting individual rights or ensuring a fair trial with notable exception of South Korea. In South Korea, the role of the once very powerful prosecutor's office had become a political issue in an increasingly divided society when a reform took place in 2020. After fierce controversy over the legislative procedure, amendments to the Criminal Procedure Act limited the prosecution’s ability to directly initiate investigations in just six major areas (corruption, economic crimes, crimes of public officials, election crimes, defense industry crimes, and catastrophes). At the same time, the amendments abolished the prosecutors’ authority to direct police investigations and granted the police the primary power to end investigations. Three observations emerge from the discourse in Korea. Firstly, the focus was not on the constitutionality of the legal status but rather on the political aspirations driving the reforms. Secondly, unique historical and political circumstances inherent to Korea heavily influenced the debate. Lastly, the prosecution maintained its investigative powers in specialized areas instead of being removed from investigations completely. Given this overall context, it becomes challenging to persuasively contend that a specific legal framework around prosecutorial investigative duties as such inherently infringes upon the rights to fair trial. From a mere legal policy standpoint, one might finally also examine whether eliminating investigative prosecutorial functions and powers could be more advantageous or detrimental in the fight against crime. Regarding the coexistence of several distinct investigative bodies for specific criminal domains (including the prosecution), its merit isn't inherently positive or negative. Instead, its effectiveness hinges on a multiplicity of other factors, all of which merit consideration in the realm of legal policy. 140 This caveat notwithstanding, there are compelling arguments in legal policy terms in favor of maintaining investigative prosecutorial functions and powers though. One potential advantage is the synergy of combining investigative and prosecutorial activities under the same authority, which can minimize errors in information transfer and in determining whether to press charges. Having the public prosecutor involved in investigations from the outset can ensure that legal errors are minimized, and cases are handled efficiently. Furthermore, in the context of corruption cases, having multiple investigative bodies can be beneficial. It can alleviate pressure on individual investigators in high-profile situations, as they are not the sole authority spearheading the inquiry. While these considerations focus more on the policy desirability rather than the strict legality and constitutionality of prosecutorial investigative powers, they offer valuable supplementary insight. 3. Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. A. Pendahuluan Pada perkara Pengujian Undang-Undang dengan Perkara Nomor 28/ PUU- XXI/2023 terdapat persoalan yang pada intinya para pemohon mempersoalkan kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kita mengetahui bahwa kewenangan penyidikan dari kejaksaan sudah berlangsung sejak masa sebelum dan selama berlakunya KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Selama waktu tersebut, kejaksaan secara yuridis berwenang melakukan beberapa tindak pidana dan hal itu efektif berjalan hingga saat ini. Namun demikian, atas nama konsep diferensiasi fungsional yang dianut KUHAP maka kewenangan penyidikan oleh kejaksaan itu dipandang menyimpang dan seolah kewenangan kejaksaan akan dibatasi hanya pada penuntutan saja. Ada yang menafsirkan secara semantik saja yakni nama jaksa (dalam bahasa Inggris, prosecutor) jadi seolah tugas dan kewenangan jaksa hanya to prosecute (menuntut) saja, dan seolah tugas penyidikan hanya dimiliki dua jenis lembaga yang oleh KUHAP disebut sebagai penyidik yakni polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu juga didukung penafsiran atas Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian dianggap bahwa kewenangan jaksa menyidik hanya sementara dan saat ini harus dihapuskan. Demikian juga kewenangan lembaga lainnya yang oleh berbagai UU diberi kewenangan menyidik (seperti KPK, Penyidik TNI AL, 141 Penyidik pegawai tertentu dalam OJK dsb) seolah harus dihapuskan. Padahal kita mengetahui bahwa beban tugas penyidikan atas seluruh tindak pidana (umum dan khusus) di Indonesia sungguh luar biasa banyaknya dan juga kompleksnya sehingga sangat berbahaya jika kewenangan berbagai lembaga tadi akan dihapuskan. Khusus mengenai kewenangan kejaksaan menyidik terdapat legal issue sebagaimana di bawah ini. B. Isu Hukum Isu hukum yang perlu dibahas berkaitan dengan perkara a quo adalah sebagai berikut: 1. Apakah dalam sistem hukum Indonesia, hanya Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan menyidik tindak pidana? 2. Apakah Indonesia, merupakan satu-satunya negara dimana Kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana? 3. Adakah negara yang penyidikan tindak pidana khususnya dapat dilakukan oleh Kejaksaan? 4. Apa reasoning/ ratio legis keberadaan kewenangan menyidik kejaksaan atas tindak pidana tertentu? 5. Apakah Pasal 284 ayat (2) KUHAP dimaksudkan untuk menutup ruang diberikannya kewenangan penyidikan kepada instansi lain di luar Polri dan PPNS? 6. Apakah terdapat kelemahan mekanisme prapenuntutan saat ini? 7. Apakah sisi positif penyidikan dan penuntutan yang berada dalam satu atap atau di bawah kendali penuntut umum? C. Apakah dalam sistem hukum Indonesia, hanya Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan menyidik tindak pidana? Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat beberapa lembaga penegak hukum di dalamnya yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun itu adalah yang berkaitan dengan tindak pidana pada umumnya. Hal itu berbeda jika bertemu dengan tindak pidana yang khusus karena lembaga-lembaga yang ada di dalamnya akan berbeda lagi. Kita bisa melihat hal itu dalam hal: 142 a. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus (seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia); b. Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana (misalnya Undang-Undang tentang Perbankan, Undang- Undang tentang Pasar Modal, Undang-Undang tentang Perpajakan, Undang- Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Narkotika); c. Tindak pidana yang terjadi di lautan (misalnya tindak pidana perikanan, tindak pidana terkait Landas Kontinen); d. Tindak pidana yang terdapat dalam peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, qanun Aceh. Pada beberapa macam tindak pidana di luar KUHP tersebut, terdapat beberapa lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan juga proses yang berbeda dari ketentuan untuk tindak pidana umum, misalnya: NO TINDAK PIDANA KETERANGAN 1 Tindak pidana khusus yang diatur dalam UU Pidana Khusus (seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia) • Terdapat hukum acara khusus yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP (misalnya dalam hal penyidikan, alat bukti, pembuktian, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dll). • Terdapat lembaga penegak hukum yang masuk dalam sistem peradilan pidana khususnya, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberi wewenang penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi; PPATK pada tindak pidana pencucian yang diberi wewenang melakukan analisis transaksi keuangan dan memberikan hasil pemeriksaannya pada kepolisian, kejaksaan dan KPK; KOMNASHAM yang dapat melakukan penyelidikan tindak pidana HAM Berat (UU No 26 tahun 2000). 2 Tindak pidana yang diatur dalam UU Administrasi yang memuat ketentuan pidana (misalnya tindak pidana dalam UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU • Terdapat lembaga penegakan hukum yang berwenang melakukan penyidikan yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada tindak pidana di 143 Imigrasi, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Narkotika, UU Pemilu) bidang pasar modal, PPNS Imigrasi, PPNS Kehutanan. • Dalam tindak pidana Pemilu di UU Pemilu, ada lembaga bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang menerima laporan dan mendapatkan temuan tindak pidana pemilu dan meneruskannya pada penyidik polisi ( UU No 7 Tahun 2017) • Ada penyidik di OJK (yang terdiri atas penyidik polisi, PPNS, dan penyidik internal OJK) yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan (UU No. 21 Tahun 2011 dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan/ UU P2SK) • Ada BNN untuk tindak pidana di bidang narkotika (Pasal 75 dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2009) 3 Tindak pidana yang terjadi di lautan (misalnya tindak pidana perikanan, tindak pidana terkait Landas Kontinen) • Terdapat penyidik TNI Angkatan Laut dan PPNS dari Kementrian Perikanan dan Kelautan yang berwenang melakukan penyidikan di laut. 4 Tindak pidana yang terdapat dalam peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, qanun Aceh. • Terdapat PPNS Pemda yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana dalam Perda. Dari uraian tersebut khusus terkait dengan penyidikan, terdapat sejumlah lembaga yang berwenang menyidik, yakni: 1. Polisi (berdasarkan KUHAP dan UU Kepolisian), 2. Kejaksaan (berdasarkan KUHAP Pasal 284 dan UU Kejaksaan, UU Pengadilan HAM), 3. PPNS (Berdasarkan KUHAP dan beberapa UU seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Imigrasi, UU Perpajakan, UU Kehutanan, dll 4. BNN (berdasarkan UU Narkotika) 5. Penyidik OJK (PPNS, Polisi, dan Penyidik Internal) 6. Petugas TNI AL (UU Kelautan/ UU Perikanan) 7. PPNS Pemda (KUHAP, UU Pemerintahan Daerah). Jadi, sudah merupakan politik hukum di Indonesia, dan telah berlangsung dalam waktu panjang, yang berwenang melakukan penyidikan bukan hanya kepolisian saja, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa politik hukum di Indonesia, sebagaimana dipaparkan di atas, ternyata yang diberi 144 wewenang untuk melakukan penyidikan selain polisi adalah: jaksa, PPNS, pejabat TNI AL, BNN, dan pegawai tertentu OJK. D. Apakah Indonesia, merupakan satu-satunya negara dimana Kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana? Indonesia bukan satu-satunya negara dimana kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana (di samping kewenangan melakukan penuntutan). Di negara-negara dengan sistem inquisitorial, jaksa memiliki kewenangan luas dan aktif berpartisipasi dalam mengumpulkan alat-alat bukti dan melakukan case building. Negara-negara ini umumnya adalah negara-negara dari keluarga hukum civil law/ continental law. Beberapa contoh dari negara dimana kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan adalah: a. Perancis: kejaksaan yang dikenal sebagai “Procureur de la Republique” bertanggungjawab melakukan penyidikan tindak pidana, mengawasi polisi dan membuat keputusan apakah akan menuntut suatu kasus ataukah tidak; b. Jerman: kejaksaan yang dikenal sebagai “Staatsanwalt” bertanggungjawab melakukan penyidikan tindak pidana, mengumpulkan alat-alat bukti, dan memutuskan apakah akan menuntut ataukah tidak. Mereka bekerjasama erat dengan kepolisian selama proses penyidikan; c. Jepang: kejaksaan yang dikenal sebagai “Kenji” memiliki kewenangan penyidikan dan bekerjasama dengan kepolisian untuk mengumpulkan alat-alat bukti, menginterogasi tersangka, dan menentukan apakah akan menuntut perkara ataukah tidak. Berbagai negara Common Law memiliki Hybrid System (sistem campuran) dimana polisi dan jaksa terlibat dalam proses penyidikan. Merupakan suatu hal yang umum dimana negara-negara memiliki collaborative approach antara polisi dan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Contoh dari negara-negara dengan sistem campuran itu adalah: a. Amerika Serikat: di negara ini, baik law enforcement agencies seperti FBI maupun kantor-kantor polisi daerah maupun kantor kejaksaan dari setiap tingkatan (federal, negara bagian, kota, dst) bekerja sama dalam penyidikan tindak pidana dan penuntutan tindak pidana; b. Inggris: di negara ini, polisi melakukan penyidikan tindak pidana sementara kejaksaan (Crown Prosecution Service/CPS) bekerja sama bersama mereka 145 dengan memberikan petunjuk hukum, mencari alat-alat bukti, dan membuat keputusan untuk menuntut; c. Australia: di negara ini, ada kolaborasi yang khas antara polisi pada tingkatan federal, negara bagian dan wilayah, serta kejaksaan (Director of Public Prosecution/ DPP), yang menangani penuntutan tindak pidana. Dengan demikian jelaslah bahwa jika di Indonesia, kejaksaan diberi kewenangan oleh beberapa undang-undang melakukan penyidikan, hal itu bukanlah satu- satunya negara dimana jaksa nya berwenang menyidik. Di berbagai negara lainpun jaksa berwenang melakukan penyidikan. E. Adakah negara yang penyidikan tindak pidana khususnya dapat dilakukan oleh Kejaksaan? Pada butir D di atas, sudah ahli jelaskan bahwa kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana merupakan hal yang sudah biasa juga terjadi di negara lainnya, bukan hanya Indonesia saja. Di Indonesia jaksa berwenang melakukan penyidikan beberapa tindak pidana tertentu/ khusus saja yang sangat sedikit, yakni tindak pidana ekonomi (berdasarkan UU TPE), tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian dimana tindak pidana asalnya adalah korupsi, serta tindak pidana hak asasi manusia berat (dalam UU Pengadilan HAM). Di luar itu tidak ada lagi. Sementara polisi dapat menyidik hampir semua tindak pidana. Di luar jaksa, ternyata juga ada penyidik lainnya, seperti sudah dijelaskan di atas, seperti penyidik TNI AL, PPNS, penyidik dari pegawai tertentu OJK, dll. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kewenangan jaksa dalam menyidik tindak pidana khusus/ tertentu seperti korupsi itu hanya ada di Indonesia ataukah juga terdapat di negara lainnya? Ternyata bukan hanya di Indonesia saja dimana kejaksaan diberi kewenangan penyidikan tindak pidana khusus/ tertentu seperti korupsi dll. Di banyak negara, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus seperti korupsi. Beberapa contoh dari negara- negara dimana kejaksaan berwenang menyidik dan menuntut tindak pidana khusus, adalah: a. Amerika Serikat: di negara ini kejaksaan dari berbagai tingkatan, seperti kejaksaan federal, kejaksaan negara bagian, dan kejaksaan distrik, memiliki 146 kewenangan untuk menyidik dan menuntut kasus-kasus korups, termasuk suap- menyuap, fraud, dan penggelapan. b. Brazilia: di negara ini kantor kejaksaan (Ministerio Publico) memiliki kewenangan menyidik dan menuntut kasus-kasus korupsi, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan para politisi, pejabat umum, dan entitas privat. Kejaksaan yang terlibat dalam memerangi korupsi merupakan bagian dari lembaga khusus seperti kantor penuntut umum federal (Ministerio Publico Federal) dan kantor kejaksaan negara bagian (Ministerio Publico Estadual). c. Swedia; di negara ini, kekuasaan kejaksaan/ penuntut umum (Aklagarmyindigheten) bertanggungjawab untuk penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk korups. Yang menangani korupsi dan white collar crimes lainnya adalah jaksa khusus dari the Economic Crimes Bureau (Ekobrottsmyndigheten). Dari uraian tersebut jelaslah bahwa, kewenangan kejaksaan dalam menyidik tindak pidana khusus, seperti korupsi dan tindak pidana kerah putih lainnya, bukan hanya ada di Indonesia, namun juga dilakukan di negara-negara lainnya. Jadi hal ini bukan suatu hal yang aneh bahwa kewenangan kejaksaan bukan hanya menuntut kasus pidana ke pengadilan, tapi juga melakukan penyidikan atas tindak pidana khusus/ tertentu. F. Reasoning/ Ratio Legis Kewenangan Jaksa Melakukan Penyidikan Ratio Legis adalah istilah Latin yang berarti tujuan/ maksud atau prinsip yang berada dibalik atau yang mendasari suatu undang-undang atau aturan undang-undang tertentu. Pemahaman terhadap ratio legis ini sangat membantu dalam hal menafsirkan dan menerapkan aturan undang-undang dengan benar. Ratio legis ini melibatkan analisa atas maksud (intent) dan tujuan (objective) dari undang-undang agar dapat menentukan penerapan yang tepat (proper). Lalu, apa tujuan/ maksud atau prinsip yang berada dibalik atau yang mendasari suatu aturan undang-undang yang memberikan kewenangan menyidik tindak pidana tertentu? Sekurangnya ada 5 (lima) alasan dibalik politik hukum mengapa kejaksaan diberikan kewenangan penyidikan, yakni: a. Alasan Check and Balances Pemberian kewenangan penyidikan kepada kejaksaan untuk tindak pidana khusus membantu menjaga sistem check and balances, karena kejaksaan bertindak secara independent dari pihak legislative dan lembaga yudisial. 147 Kejaksaan sebagai bagian dari cabang executive diberi kewenangan dalam menegakkan hukum dan menjamin keadilan (ensuring justice); b. Alasan Expertise and Resources Kejaksaan seringkali memiliki pengetahuan dan pelatihan khusus dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, semua jaksa adalah sarjana hukum, dan dididik lagi memperdalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Hal ini membuat mereka mampu dan cocok untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kompleks/ rumit seperti korupsi. Mereka memiliki pengalaman yang mendalam dalam mengumpulkan alat-alat bukti, menginterview saksi-saksi, dan melakukan building cases. Lebih jauh lagi, kejaksaan dapat mengakses sumber daya, seperti ahli-ahli di berbagai bidang. c. Alasan Public Confidence and Impartiality Masyarakat memiliki keyakinan pada kemampuan kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana khusus. Ada harapan dari masyarakat bahwa kejaksaan bertindak imparsial (tidak berpihak) dan bertindak dengan fairness dalam mencari keadilan. Dengan Kejaksaan yang bertindak independent dan bebas dari tekanan eksternal, hal ini membuat mereka dapat meninjau secara obyektif dan menentukan apakah melanjutkan perkara atau tidak.Hal ini akan membantu kepercayaan masyarakat dalam sistem peradilan pidana. d. Alasan Mempercepat Proses (Streamlining the Process) Dengan diberikannya kewenangan penyidikan kepada kejaksaan (pada tindak pidana-tindak pidana khusus/ tertentu) maka hal ini membantu terjadinya proses penanganan perkara pidana khusus yang lebih efisien, focus dan cepat. Kejaksaan dapat berinisiatif memulai penyidikan atau juga memulai penyidikan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian memutuskan apakah akan melakukan penuntutan ataukah tidak. Proses yang cepat ini akan mengurangi berlarut-larutnya perkara. e. Alasan Pengetahuan yang Khusus dan Fokus Jaksa yang mengkhususkan pada penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus/ tertentu, seperti korupsi, dan membangun pemahaman yang lebih dalam (in-depth understanding) dan juga keahlian (expertise) dalam bidang (area) ini. Mereka menjadi lebih familiar dengan kerangka hukumnya, standar-standar internasional, dan pengalaman terbaik (best practices) yang dapat 148 meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam penyidikan tindak pidana khusus tersebut. G. Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Kewenangan Jaksa Menyidik Hukum acara pidana di Indonesia sumber utamanya adalah KUHAP yang mengatur semua tahapan proses peradilan pidana yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, dan pelaksanaan pidana. Khusus untuk penyidikan, pengertiannya diatur di Pasal 1 angka 1 yang menyatakan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Penyidik adalah : a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” Di sini hanya disebut sebagai penyidik itu dua jenis pejabat yakni: pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sementara itu, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang- undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Penjelasan Pasal 284 ayat (2) menyatakan: Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang- undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain : 1. Undang- undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955); 2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971); dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.” Dalam kedua UU tersebut, jaksa juga berwenang melakukan penyidikan. Dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua macam perkara pidana yang wewenang penyidikannya berbeda, yaitu perkara yang terdapat aturan khusus acara pidananya yang diatur dalam undang-undang tertentu. 149 Terhadap perkara seperti ini untuk sementara waktu tidak diberlakukan ketentuan dalam KUHAP. Adapun macam kedua adalah perkara-perkara pidana pada umumnya yang harus mengikuti ketentuan dalam KUHAP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang tidak diatur dalam undang-undang tertentu yang ketentuan acara pidananya berbeda (seperti perkara korupsi, subversi, ekonomi, dan sebagainya) maka semua ketentuan KUHAP berlaku, termasuk dalam wewenang penyidikan. Ketentuan khusus acara pidana telah dijelaskan pada penjelasan resmi Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagaimana telah dikemukakan di atas. Hal ini diperjelas lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Pasal 17 PP ini mengatur: "Penyidik menurut Ketentuan Khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan". Berdasarkan rumusan Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 tersebut, penyidik terdiri dari (1) penyidik; (2) jaksa; (3) pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari uraian di atas jelaslah bahwa jaksa memiliki wewenang melakukan penyidikan pada perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus. Sementara juga tidak diragukan bahwa pada perkara-perkara pidana umum, polisi berwenang melakukan penyidikan sementara jaksa tidak. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana telah mengalami perubahan yang mendasar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sesuai dengan sistem KUHAP, proses penyelesaian perkara pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan, sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga ke penyelesaian di tingkat lembaga pemasyarakatan. Di dalam KUHAP telah ditegaskan secara prinsipil pembagian fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum. KUHAP sendiri menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sementara tugas jaksa juga ditegaskan sebagai penuntut umum. Ini merupakan perbedaan tegas dalam soal wewenang penyidikan antara masa sebelum berlakunya KUHAP dan masa sesudah berlakunya KUHAP. 150 Pada masa sebelum berlakunya KUHAP, jaksa dapat melakukan penyidikan tambahan, jaksa juga mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Namun, untuk mengatakan bahwa jaksa tidak memiliki peran dalam penyidikan perkara pidana umum juga kurang tepat sebab melalui lembaga pemberitahuan dimulainya penyidikan, perpanjangan penahanan, dan pra-penuntutan sebenarnya jaksa mempunyai peran dalam penyidikan. Efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penuntutan yang harus ia lakukan. Untuk itu jaksa juga harus memiliki perhatian dalam soal penyidikan yang dilakukan polisi. Masalahnya, apakah perannya itu dapat berjalan melalui lembaga pra-penuntutan ataukah tidak? Hal ini akan sangat tergantung pada koordinasi yang ada antara polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut. KUHAP 1981 Indonesia tersebut belum pernah dilakukan perubahan sejak tahun 1981 hingga saat ini, sementara sudah banyak sekali perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Dalam hukum pidana materiil misalnya, bukan hanya menyandarkan pada KUHP saja, melainkan sudah lahir lebih dari 10 UU Pidana Khusus yang di dalamnya juga mengatur sebagian segi-segi formil (acara pidana). Dengan demikian, untuk hukum pidana materiil sumbernya bukan hanya KUHP melainkan juga UU Pidana Khusus dan UU Non Pidana (UU Administratif) yang memuat ketentuan pidana . Hal itu juga selaras terjadi dalam konteks hukum acara pidana. Sumbernya bukan hanya KUHAP saja melainkan berbagai ketentuan hukum acara pidana pada berbagai UU Pidana Khusus. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum acara pidana ataupun kelembagaan yang tidak diatur di KUHAP artinya menyimpang atau keliru, melainkan melengkapi ada yang tidak ada dalam KUHAP itu. Sebagai contoh ketentuan tentang alat-alat bukti dalam KUHAP kemudian dilengkapi adanya alat bukti informasi elektronik dalam UU ITE. Ini bukan berarti penyimpangan, namun melengkapi. Jangka waktu penahanan dalam UU di luar KUHAP, yang berbeda dengan penahanan dalam KUHAP bukan berarti penyimpangan, melainkan melengkapi. Sebagai ketentuan yang bersifat khusus, maka berbagai segi hukum acara pidana di luar KUHAP tidak bisa dipandang sebagai suatu penyimpangan norma ataupun harus dihapuskan dan disesuaikan dengan KUHAP. 151 Demikian halnya dengan adanya penyidik di luar polisi dan PPNS, yang diatur di luar KUHAP bukan berarti penyimpangan dan harus dihapuskan karena berbeda dengan KUHAP. Hal ini harus dipandang sebagai ketentuan yang khusus, sehingga sesuai dengan prinsip lex specialis derogat legi generali adanya penyidik di luar polri dan PPNS itu tetap berlaku dan bukannya dihapuskan. Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP itu mungkin relevan pada masa KUHAP lahir (tahun 1981), namun setelah berjalannya waktu selama bertahun-tahun, maka politik hukum dalam hukum acara pidana khusus/ tertentu juga sudah berubah, sehingga lahirnya penyidik-penyidik di luar polisi dan PPNS merupakan bagian dari perkembangan hukum acara pidana, bagian dari perkembangan politik hukum di Indonesia, dan bukannya mesti kembali pada situasi tahun 1981 itu. Apalagi selain perkembangan dalam hukum acara pidana yang ada dalam berbagai UU Pidana Khusus, seperti UU Tipikor dll, saat ini juga sudah ada KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023) sehingga justru KUHAP tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dan mesti mengalami perubahan atau justru ada KUHAP yang baru. Sehingga membahas keberadaan Pasal 284 ayat (2) KUHAP untuk konteks saat ini dan masa mendatang sudah tidak relevan lagi. Lagipula ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP ini seharusnya tidak digunakan sebagai batu uji untuk ketentuan lain yang diatur dalam UU di luar KUHAP yang merupakan ketentuan sejajar. Beberapa tahun setelah KUHAP 1981, terdapat banyak perkembangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dimana diperjelas mengenai kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. H. Kelemahan Mekanisme Prapenuntutan Dalam bidang penyidikan, dengan berlakunya KUHAP maka kewenangan kejaksaan dalam fase pemeriksaan pendahuluan yang meliputi penyidikan, penyidikan lanjutan dan pengawasan koordinasi terhadap penyidik lain telah dialihkan kepada kepolisian. Fungsi penyidikan oleh |aksa sekarang dilanjutkan oleh kepolisian dengan segala kewenangan yang bergandengan dengan tugas 152 penyidikan tersebut, seperti upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Bergantinya ketentuan pokok hukum acara dari HIR ke KUHAP, membuat hilang kewenangan jaksa untuk mengawasi dan mengkoordinasi jalannya penyidikan (yang sangat penting untuk proses selanjutnya itu), KUHAP memberi semacam jalan keluar yang disebut pra-penuntutan. Melalui lembaga ini jaksa yang melihat adanya kekurangan pada hasil penyidikan polisi dapat mengembalikan berkas penyidikan polisi disertai saran-saran untuk melengkapi berkas-berkas tadi. Dengan demikian, prapenuntutan seolah merupakan jalan tengah agar ada pembagian kewenangan yang tegas antara polisi sebagai penyidik dan jaksa selaku penuntut umum serta ketentuan dalam sistem peradilan pidana, yaitu antara bidang penyidikan dan penuntutan. Sayangnya, prapenuntutan ini tidak sepenuhnya efektif. Tidak efektifnya mekanisme prapenuntutan disebabkan dari desain hubungan kordinasi yang terpisah antara penyidik dan penuntut umum, penuntut umum kehilangan kendali untuk mengawasi dan mengarahkan jalannya penyidikan, sehingga kebutuhan penuntut umum terkait kecukupan bukti suatu perkara yang akan dituntutnya seringkali tidak terpenuhi. Begitupula penyidik, kewenangan yang dijalankan tanpa ada arahan aktif dari penuntut umum seringkali berujung pada berlarut-larutnya proses penyidikan karena adanya ketimpangan pemahaman terkait suatu perkara antara penyidik dan penuntut umum. Terkait mekanisme prapenuntutan ini, penelitian membuktikan bahwa begitu banyak perkara yang penyidikannya tidak diberitahukan kepada penuntut umum, berkas perkara yang bolak-balik dari polisi-jaksa, jaksa-polisi, dan seterusnya, dan banyaknya berkas yang dikembalikan oleh jaksa kepada polisi untuk dilengkapi, ternyata tidak pernah kembali lagi kepada jaksa. Kondisi-kondisi demikian tentu sangat merugikan masyarakat, sebab banyak perkara tindak pidana yang terjadi tidak terselesaikan, padahal, salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi. Dalam sistem peradilan pidana, hubungan antara polisi dan jaksa menempati tempat yang khusus yang perlu dibicarakan secara mendalam. Sebagaimana telah disinggung di awal, dalam proses peradilan pidana, tahap pra-ajudikasi menempati tempat yang sangat penting. Dalam tahap itu terdapat penyidikan tindak pidana dan penuntutan. Keberhasilan pada tahap penyidikan akan sangat menentukan tahap 153 berikutnya, yaitu penuntutan. Sebaliknya kegagalan pada tahap penyidikan akan berpengaruh pada tahap penuntutan. Polisi yang menempati tempat terdepan dalam menangani tindak pidana memang memegang peran sangat penting karena ia merupakan pintu masuk seseorang ke dalam aliran sistem peradilan pidana. Sebaliknya peran jaksa pun juga sangat penting oleh karena apa yang telah dihasilkan oleh polisi selaku penyidik diteruskan atau tidak ke pengadilan sangat tergantung pada penegak hukum yang satu ini. Dalam upaya menanggulangi kejahatan di setiap negara keterpaduan antara para penegak hukum merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan ketiadaan keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara polisi dan jaksa dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting artinya dalam penyelesaian perkara pidana terutama pada tahap pra-ajudikasi. Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membawa pada akhir perkara yaitu dibuktikannya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku rindak pidana. Tentu saja penuntutan tadi tidak akan berhasil baik jika "bahan dasarnya” yaitu berkas-berkas pemeriksaan yang berasal dan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi jauh dari sempurna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegagalan atau ketidaksempurnaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat merupakan awal gagalnya proses penuntutan. Tidak hanya itu, tidak adanya keterpaduan antara polisi dan jaksa juga menyebabkan penuntut umum kurang menguasai berkas penuntutan sebab selama penyidikan polisi seolah bekerja sendiri sedang jaksa tinggal menunggu. Meskipun sudah ada Pra-Penuntutan yang diharapkan dapat menutup celah kelemahan dalam kekurang terpaduan ini, pada kenyataanya baik di pihak kepolisian maupun di pihak kejaksaan masih saling menyalahkan jika timbul persoalan. Pihak kepolisian akan dengan mudah menyatakan bahwa ia telah melaksanakan tugas sebaik-baiknya, namun berkasnya tetap dikembalikan oleh kejaksaan. Sementara pihak kejaksaan juga mengeluhkan mengapa banyak berkas pemeriksaan dari polisi yang dikembalikan jaksa (melalui proses Pra-penuntutan) tidak dikembalikan oleh polisi. Pihak polisi sering merasa bahwa petunjuk-petunjuk kejaksaan sulit dipenuhi. Sementara menurut pihak kejaksaan, petunjuk tadi sebenarnya sudah sangat jelas. Demikianlah gambaran sulitnya mewujudkan keterpaduan antara polisi dan jaksa dalam sistem peradilan pidana. 154 Kalau kewenangan polisi dan jaksa dalam bidang penyidikan dan penuntutan, sesuai dengan KUHAP, sudah jelas masih menjadi persoalan, apakah dengan KUHAP hubungan polisi dan jaksa semakin terpadu, ataukah justru semakin menimbulkan pertentangan serta ketidakterpaduan karena masing-masing bekerja di “dunia”nya sendiri. Bisa juga dipertanyakan apakah di bawah sistem HIR/RIB yang habis dihujat karena kelemahannya itu hubungan polisi dan jaksa tidak terpadu ataukah justru lebih terpadu dibanding saat ini. I. Penyidikan dan Penuntutan di Bawah Kendali Jaksa Kejaksaan mempunyai tugas secara yuridis mendakwa seseorang ke depan pengadilan dan membuktikan secara yuridis yang didasarkan pada fakta yang dikumpulkan oleh pegawai penyidik. Demikian erat hubungan antara fakta dan yuridis di dalam membuktikan kesalahan seorang terdakwa, tidak dapat dihindari harus adanya hubungan yang tidak sekedar hubungan kerja antara penyidik dan penuntut, akan tetapi diharapkan adanya hubungan yang saling mengisi antara keduanya (Loebby Loqman, 1990: 41). Dalam beberapa UU Pidana khusus dan UU Administratif bermuatan ketentuan pidana itu selain diatur ketentuan hukum pidana materiil (substantif criminal law) juga diatur beberapa ketentuan hukum acara pidana (law on criminal procedure) yang menyimpang/ menambahkan ketentuan hukum acara yang umum dalam KUHAP. Hal ini juga membawa pengaruh pada tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi (KPK), penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada beberapa lembaga. Sebagai contoh dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia terdapat penyelidik yakni Komnas HAM dan penyidiknya bukan polisi melainkan kejaksaan. Begitu pula dalam UU lainnya, jaksa juga diberi kewenangan penyidikan seperti atas tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya adalah korupsi. Ini logis sebab kejaksaan juga bisa menyidik tindak pidana korupsi. Salah satu faktor penting berhasil tidaknya tugas penuntutan dari jaksa penuntut umum adalah penguasaannya atas kasus yang ditangani. Hal ini secara teoretis hanya dapat dicapai jika sang jaksa telah ikut serta dalam proses pemeriksaan pendahuluan (penyidikan). Apabila ia tidak diikut-sertakan dalam proses penyidikan akan mampukah ia melakukan penuntutan yang efektif? Bukankah dengan 155 kurangnya peranan penyidikan membuat kejaksaan sempit dalam spektrum penanggulangan tindak pidana secara preventif dan represif. Dengan kondisi demikian, menurut Ismail Saleh, jaksa penuntut umum ditempatkan dalam posisi lemah atau tidak meyakinkan dalam sidang pengadilan (Rudy Satriyo, 1991: 17-34). Upaya untuk mengikis kekurangan-kekurangan tersebut pada dasarnya telah dicoba dilakukan, akan tetapi sifatnya masih sektoral dan parsial, baik berupa perumusan aturan internal kepolisian dan kejaksaan, ataupun melalui forum makehjapol, sehingga tidak benar-benar menjawab persoalan-persoalan yang terdapat dalam lembaga pra-penuntutan. Berbeda dengan sistem yang dianut KUHAP di atas, di berbagai negara kebijakan kriminal untuk bidang penyidikan dan penuntutan berada di tangan Kejaksaan Agung (di Belanda misalnya berada pada Openbaar Ministerie atau yang biasa disingkat OM). Kejaksaanlah yang pada akhirnya harus menentukan perkara- perkara mana yang akan dibawa ke pengadilan untuk mendapat penilaian tentang kebenaran tindakan hukumnya dalam tahap pra-ajudikasi. Selain hal di atas, UU Nomor 16 Tahun 2004 juga memberikan suatu pengaturan baru akan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara tertentu yang sebelumnya telah dihilangkan dengan adanya pengaturan yang ada di KUHAP. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan sekedar untuk tindak pidana tertentu (korupsi, pelanggaran HAM berat dan pencucian uang yang predicate crime-nya adalah korupsi). Pengaturan ini secara tidak langsung merubah konsepsi KUHAP yang bersifat kompartemenisasi antar masing-masing instasi penegak hukum. KUHAP membagi secara jelas kewenangan penyidikan yang berada di tangan Kepolisian, sedangkan penuntutan berada pada Kejaksaan. Prinsip kompatemenisasi telah berdampak pada pelaksaan penegakan hukum, yaitu terjadinya tumpang tindih kewenangan, bahkan terkesan koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. J. Kesimpulan 1. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan menyidik tindak pidana, melainkan ada juga lembaga-lembaga lainnya yang berwenang menyidik 156 berdasarkan UU khusus di luar KUHAP, termasuk juga UU Kelembagaan seperti UU Kejaksaan, UU KPK, UU Terorisme, UU OJK dan UU P2SP, dll. 2. Indonesia bukan merupakan satu-satunya negara dimana Kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana, melainkan terdapat berbagai negara lainnya seperti Perancis, Jerman, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dll. 3. Ada berbagai negara, selain Indonesia, dimana penyidikan tindak pidana khususnya dapat dilakukan oleh Kejaksaan, seperti Amerika Serikat, Brazilia, dan Swedia. 4. Ada sejumlah reasoning/ ratio legis keberadaan kewenangan menyidik kejaksaan atas tindak pidana tertentu antara lain: alasan Check and Balances, alasan Expertise and Resources yang dimiliki kejaksaan, alasan Public Confidence and Impartiality kepada kejaksaan yang tinggi, alasan Mempercepat Proses (Streamlining the Process), dan alasan Pengetahuan yang Khusus dan Fokus penyidik kejaksaan pada beberapa tindak pidana khusus saja. 5. Pasal 284 ayat (2) KUHAP serta seluruh perkembangan dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak dimaksudkan untuk menutup ruang diberikannya kewenangan penyidikan kepada instansi lain di luar Polri dan PPNS, ketentuan hukum acara pidana yang khusus termasuk keberadaan penyidik yang khusus di luar polisi dan PPNS yang ada dalam UU Khusus di luar KUHP melengkapi KUHAP dan bukan merupakan penyimpangan yang harus dihapuskan. 6. Terdapat kelemahan mekanisme prapenuntutan saat ini, prapenuntutan merupakan jalan tengah dan mekanisme yang memungkinkan koordinasi dan Kerjasama yang baik antara polisi sebagai penyidik dan jaksa yang akan menuntut ke pengadilan. Namun dalam praktiknya hal ini sulit sepenuhnya diwujudkan. 7. Terdapat sisi positif penyidikan dan penuntutan yang berada dalam satu atap atau di bawah kendali penuntut umum, dimana kesinambungan antara penyidikan dan penuntutan menjadi lebih jelas, keberhasilan penuntutan tidak lepas dari keberhasilan penyidikan, sehingga dalam hal jaksa dapat menyidik tindak pidana yang kompleks seperti korupsi, maka efisiensi penyidikan dan kesimbangunannya dengan penuntutan dapat lebih besar hasilnya. [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2023 dan menyampaikan keterangan 157 dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena: 1. Menurut Para Pemohon pemberlakuan ketentuan Pasal 30 ayat (1) hurud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengakibatkan tumpang tindih kewenangan Jaksa sebagai penyidik sehingga mengakibatkan terlanggarnya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, mengingat kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi telah menghilangkan check and balance proses penyidikan; 2. Menurut Pemohon pemberian wewenang Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebabkan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi super power dan cenderung sewenang-sewenang dalam proses penyidikan karena Prapenuntutan/ kontrol penyidikan atas penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dilakukan oleh Jaksa juga, sehingga tidak ada kontrol penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dari lembaga lain sehingga sering menyebabkan terabaikannya hak- 158 hak tersangka seperti permintaan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan saksi/ahli dari tersangka dengan tujuan membuat terang suatu perkara 3. Menurut Pemohon apabila permintaan tersebut diabaikan oleh Jaksa sebagai penyidik, dan diajukan oleh Jaksa prapenuntutan yang notabene satu instansi dengan penyidik, tentunya hal tersebut akan diabaikan juga oleh Jaksa Prapenuntutan, karena tidak ada lembaga lain yang mengontrol dan memastikan proses penyidikan berjalan dengan baik serta mencermintkan keadilan bagi pencari keadilan, dimana hal tersebut telah dialami sendiri oleh Pemohon selaku Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap Tersangka/Terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi; 4. Menurut Pemohon berdasarkan data yang diperoleh dari situs http://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-terdakwa-bebas-di-tingkat- pengadilan-negeri-dan-pengadilan-tinggi-1501660735 terdapat sejumlah 614 yang diantaranya merupakan hasil dari Penyidikan RI dalam kasus tindak pidana korupsi. 5. Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atas Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Indonesia memilik pandangan lain, mohon putusan yang seadil- adilnya, (ex a aequo et bono). 159 Sehubungan dengan alasan dan petitum pemohon tersebut, terlebih dahulu perlu menyampaikan sanggahan terhadap permohonan uji materiil a quo, sebagai berikut: 1. Permohonan a quo adalah Nebis in Idem Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, permohonan uji materiil pemberlakuan Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara hukum telah diperiksa, diuji dan diputus oleh Majelis Hakim Konstitusi pada tahun 2017 dan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut a. Tujuan penerapan asas nebis in idem adalah untuk memberikan perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang pernah diberikan putusan oleh Majelis Hakim serta menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran putusan Majelis Hakim terdahulu. b. Mahkamah Konstitusi RI sebagai Lembaga Negara yang mempunyai peranan sebagai benteng akhir menjaga konstitusi yang memiliki kewenangan memutus pada tingkat pertama dan terakhir juga telah memberlakukan/menerapkan asas nebis in idem terhadap setiap permohonan uji materiil diajukan, hal ini sebagaimana tercermin dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), yang mengatur sebagai berikut: Pasal 60 UU MK: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” 160 c. Selanjutnya, terdapat pengecualian penerapan asas nebis in idem dalam permohonan uji materiil, hal ini sebagaimana tercermin dalam Pasal 78 ayat (2) Pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), yang mengatur sebagai berikut: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” d. Apabila melakukan pendekatan gramatikal dan pendekatan sistematis terhadap pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 60 MK dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) PMK 2/2021, maka unsur-unsur yang dapat menjadi parameter terpenuhinya asas nebis in idem dalam suatu permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut: 1) Persamaan pengujian materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang 2) Menggunakan dasar pengujian Pasal UUD 1945 yang sama; 3) Menggunakan alasan permohonan yang sama. e. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuni unsur-unsur nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 60 MK dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) PMK 2/2021, dengan uraian perbandingan apple to apple Pasal per Pasal dan Dasar Pengujian serta alasan permohonan dengan sistematika tabelisasi, sebagai berikut: No. Register Perkara Pengujian Pasal dan Batu Uji Alasan Permohonan Amar Putusan 1. 28/PUU- V/2007 Pasal yang dimohonkan: • Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan. Batu uji: • Pasal 28 D UUD 1945 kewenangan penyidikan dan sekaligus penuntutan dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak memberikan kepastian hukum sehingga dapat dipastikan mekanisme check and balances Permohonan tidak diterima 161 dalam proses hukum tersebut telah terabaikan dengan kata lain “wewenang rangkap/ganda” yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (uncontrol) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertical sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya “kesewenang- wenangan” (arbitrary) dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (rechsonzekerheid). 2. 16/PUU- X/2012 Pasal yang dimohonkan: • Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan; • Pasal 39 UU Tipikor; • Pasal 44 ayat (4) UU KPK khusus frasa “atau kejaksaan”; • Pasal 44 ayat (5) UU KPK khusus frasa “atau kejaksaan”. • Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU KPK khusus frasa “atau kejaksaan”. • Pasal 50 ayat (4) UU KPK, khusus frasa "dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan”; Batu uji: • Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; dan • Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 • Kejaksaan yang memiliki ”Wewenang Rangkap/Ganda” yaitu ”Wewenang Penyidikan sekaligus Penuntutan” dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang diuji dalam perkara a quo, maka dapat dipastikan bahwa mekanisme check and balances dalam proses hukum tersebut telah “terabaikan”, atau dengan kata lain, ”wewenang rangkap/ganda” yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (uncontrol) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya “kesewenang- wenangan (arbitrary) Permohonan ditolak 162 dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (rechsonzekerheid)” (vide halaman 34 angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 16/PUU-X/2012) • penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, terjadi beberapa permasalahan yang dilematis: ✓ Penuntut umum memberikan perpanjangan atas penahanan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan; ✓ Penyidik Kejaksaan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum kepada kejaksaan yang sama; ✓ Penuntut umum yang sama, mempelajari hasil penyidikan dari penyidik Kejaksaan; ✓ Penuntut umum yang sama memberi petunjuk kepada penyidik pada kejaksaan yang sama untuk melengkapi hasil penyidikannya. Keadaan ini mengakibatkan hilangnya prinsip koordinasi horisontal antara sesama penegak hukum sebagai sub sistem 163 dalam sistem peradilan pidana dan tidak adanya mekanisme. (vide halaman 31 paragraph pertama Putusan 16/PUU- X/2012) • Ketentuan dalam Pasal 39 UU Tipikor tumpeng tindih dengan Pasal 42 UU 30/2002 sehingga bertentangan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 PERMOHONAN A QUO 3. 28/PUU- XXI/2022 Pasal yang dimohonkan: • Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan; • Pasal 39 UU Tipikor; • Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU KPK khusus frasa “atau kejaksaan”; • Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU KPK khusus frasa “atau kejaksaan”. • Pasal 50 ayat (4) UU KPK, khusus frasa "dan/atau kejaksaan” dan; Batu uji: Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 • Ketentuan dalam Pasla 30 ayat (1) huruf f UU Kejaksaan telah mengakibatkan tumpang tindih kewenangan Jaksa sebagai penyidik sehingga mengakibatkan terlanggarnya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, mengingat kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi telah menghilangkan check and balance proses penyidikan; • Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Dalam Proses Pemeriksaan 164 Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebabkan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi super power dan cenderung sewenang- sewenang dalam proses penyidikan karena Prapenuntutan/ kontrol penyidikan atas penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dilakukan oleh Jaksa juga, sehingga tidak ada kontrol penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dari lembaga lain sehingga sering menyebabkan terabaikannya hak- hak tersangka seperti permintaan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan saksi/ahli dari tersangka dengan 165 tujuan membuat terang suatu perkara f. Memperhatikan perbandingan Pasal per Pasal antara Permohonan uji materiil sebagaimana termuat dalam tabel pada huruf g diatas, maka permohonan a quo merupakan nebis in idem karena mengandung persamaan, sebagai berikut: 1) Persamaan Permohonan Uji Materiil dengan Permohonan Uji Materiil Register Nomor 28/PUU-V/2007 yang telah diputus pada tanggal 27 Maret 2008: (a) Persamaan pengujian materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yaitu pengujian pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan; (b) Persamaan dasar pengujian menggunakan Pasal 28 D UUD 1945; (c) Persamaan alasan yakni yang sama-sama mendalilkan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tidak memberikan kepastian hukum sehingga terabaikan mekanisme check and balances proses hukum. 2) Persamaan Permohonan Uji Materiil dengan Permohonan Uji Materiil Register Nomor 16/PUU-X/2012 yang telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2012. (a) Persamaan pengujian materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yaitu pengujian terhadap Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (b) Persamaan dasar pengujian menggunakan Pasal 28 D UUD 1945; (c) Persamaan alasan permohonan uji materiil yakni terdapat tumpeng tindih dan mendalilkan kewenangan penyidikan kejaksaan tidak memberikan kepastian hukum sehingga terabaikan mekanisme check and balances. 166 g. Berdasarkan seluruh uraian yang sudah disampaikan oleh pihak terkait maka demi kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 MK dan Pasal 78 ayat (1) PMK 2/2021 dan rasa keadilan para pihak serta menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga keluhuran putusan Majelis Hakim Register Perkara Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 dan putusan Majelis Hakim dalam Register Permohonan Nomor 16/PUU- X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang bersifat final dan mengikat, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima. 2. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Jaksa Agung Republik Indonesia menyampaikan sanggahan, sebagai berikut: 2.1. Pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi Pemohon yang sah pengujian undang- undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu ia benar-benar memiliki legal standing atau kedudukan hukum, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. 2.2. Sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK, secara jelas dan tegas mensyaratkan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 167 Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara; 2.3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2.4. Memperhatikan angka II romawi halaman 5 angka 23 dan 24 pada pokoknya menyampaikan kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan sebagaimana termuat dalan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” UU KPK telah merugikan Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan Jaksa, adapun kesewenang- 168 wenangan jaksa selaku penyidik dirasakan oleh Pemohon dengan fakta yang diuraikan sebagai berikut: a. Bahwa tanggal 21 Februari 2023, Jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap, dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Tersangka; b. Bahwa tanggal 23 Februari 2023, Jaksa selaku penyidik belum melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Tersangka, tetapi justru berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan dan langsung melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; c. Dalam proses penyidikan juga, Tersangka telah meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi terang dan hal tersebut diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Prapenuntutan abai dengan permintaan tersebut. 2.5. Uraian kerugian yang diuraikan oleh Pemohon adalah kerugian yang dialami oleh klien Pemohon bukan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sendiri yang menjalankan sebagai profesi pengacara sehingga tidak terpenuhi unsur Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 2.6. Selanjutnya, berkaitan asumsi Pemohon penyidik di Kejaksaan dengan adanya fakta-fakta yang diuraikan oleh pemohon sebagaimana termuat angka 2.4. huruf a, b dan c seluruhnya bersifat hipotesis-probabilistik yang sangat abstrak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya sebab tidak didukung data dan informasi yang akurat, sehingga tidak relevan fakta-fakta yang diuraikan tersebut menjadi parameter/tolok-ukur adanya kepentingan konstitusional yang dirugikan oleh Pemohon; 2.7. Dalam hal menurut pemohon terdapat kekeliruan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur formil dan/atau materiil hukum yang berlaku sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan oleh Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan berbagai upaya hukum melalui tata cara hukum yang ada, semisalnya membuat laporan kepada 169 atasan penyidik secara hierarki ataupun mekanisme praperadilan bukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pihak terkait berpendapat kerugian yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo bukan merupakan kerugian konstitusional melainkan implementasi penerapan norma hukum yang tidak dapat dikualifikasi sebagai kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan permohonan uji materiil a quo tidak dapat diterima. II. Penjelasan Jaksa Agung Atas Permohonan Uji Materiil A quo. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”), adapun fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia antara lain kegiatan penyidikan yang bersumber dari ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”); Kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan RI sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, juga merupakan selaras dengan article 11. Guideline on the role of Prosecutors atau pedoman Peran Jaksa Penuntut Umum hasil kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedelapan Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar yang dilaksanakan di Kuba tanggal 27 Agustus s.d 7 September 1990, dikutip sebagai berikut: “11. Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of 170 the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest” Terjemahan: “11. Jaksa akan berperan aktif dalam proses pidana, termasuk lembaga penuntutan dan, jika diizinkan oleh undang-undang atau sesuai dengan kebiasaan setempat, dalam penyidikan kejahatan, pengawasan atas legalitas penyidikan tersebut, pengawasan pelaksanaan keputusan pengadilan dan pelaksanaan fungsi lain sebagai wakil dari kepentingan umum.” Dengan demikian negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengakui dan sepakat agar seluruh jaksa dalam proses pidana dapat melakukan suatu penyidikan kejahatan apabila hal tersebut telah diatur dalam suatu Undang-Undang. Ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan bentuk komitmen Negara Indonesia sebagai anggota PBB dalam dalam rangka Pencegahan Kejahatan antara lain Tindak Pidana Korupsi yang telah dilaksanakan dan disepakati di Havana, Kuba pada September 1990; Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), kejahatan lintas negara (transnasional) yang sudah menjadi musuh dunia termasuk Negara Indonesia sehingga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan pengaturan-pengaturan yang bersifat khusus pula; Kewenangan Kejaksaan RI untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan pengecualian yang lazim dalam pembuatan Undang-Undang dalam hal menanganani hal-hal bersifat khusus salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), kejahatan transnasional yang menjadi musuh dunia. Kewenangan khusus yang diberikan kepada lembaga-lembaga tertentu dalam rangka menanganani hal-hal yang bersifat khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, antara lain diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi; 171 d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan Uji Materiil ketentuan Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dikabulkannya atau ditolaknnya permohonan a quo selain akan mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia namun juga akan berpengaruh terhadap politik hukum Negara Indonesia sebagai anggota PBB yang berkomitmen untuk mencegah kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar Kejahatan tindak pidana korupsi yang telah disepakati di Havana, Cuba pada bulan September 1990; Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, maka Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai pihak terkait dalam perkara a quo, perlu memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Pembentuk Undang-Undang. Kewenangan Kejaksaaan selain melakukan penuntutan juga melakukan penyidikan dan koordinasi dalam rangka penanganan tindak pidana tertentu antara lain terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (1) Huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” UU KPK bersumber dari Undang- Undang, yang perincian fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih 172 lanjut dengan Undang-Undang, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 angka [3.13.6], dikutip sebagai berikut: “[3.13.6] Perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan Undang-Undang.” Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) merupakan suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk kebijakan hukum (undang-undang). Sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) atau norma yang berada di wilayah konstitusional/bersesuaian dengan konstitusi, yang membebaskan pembentuk undang-undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu undang-undang tertentu. Open legal policy oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden + DPD) itu dapat dilakukan jika melaksanakan amanah pembentukan undang-undang organik dan anorganik. Untuk undang-undang organik, open legal policy dapat dilakukan jika ketentuan dalam UUD 1945 mengandung makna pilihan hukum atau kebijakan atau adanya kewenangan untuk menafsirkan frasa dalam setiap ayat dan pasal dalam UUD 1945, sehingga frasa tadi akan konstitusional jika dimaknai sesuai dengan pengertian konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Untuk pembentukan undang-undang anorganik, pembentuk undang-undang jauh memiliki keleluasaan dalam menentukan norma-norma yang sesuai dengan perkembangan jaman dan bahkan kepentingan pembentuk undang-undang; Open legal policy dilakukan oleh pembentuk undang-undang disebabkan karena: a. UUD 1945 memberikan pilihan tafsir atas pasal maupun frase yang terkandung dalam UUD 1945; b. Pembentuk undang-undang dapat menggunakan ketentuan open legal policy dengan pertimbangan menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan yang berkembang. Pembentuk undang-undang diberikan keleluasaan dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang sepanjang: 173 a. Tidak bertentangan secara nyata dengan UUD 1945, misalnya tidak merumuskan norma menetapkan anggaran pendidikan kurang dari 20% (dua puluh persen) APBN dan APBD, karena jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. b. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (detournement de pouvoir), misalnya pembentuk undang-undang menyusun perubahan/ amandemen UUD 1945 yang merupakan kewenangan MPR. c. Tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan (willekeur). d. Tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. 2. Terpenuhinya Pengendalian (Control) Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan Kejaksaan RI Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Secara yuridis, tindak pidana korupsi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga, nilai- nilai demokrasi, merusak etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang merupakan musuh bersama seluruh dunia sehingga, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa” tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (extra ordinary) serta melibatkan seluruh pihak termasuk masyarakat, Kejaksaan, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyidikan terhadap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi itu sendiri membutuhkan pengendalian, bukah hanya pengendalian dari internal lembaga itu sendiri melainkan pengendalian dari eksternal lembaga yang diberikan kewenangan Ketentuan dalam Pasal 26 UU Tipikor mengatur pada pokoknya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap suatu tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana 174 yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU Tipikor, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 26 UU Tipikor, sehingga dengan menggunakan pendekatan normatif tersebut, penyidikan tindak pidana korupsi tetap memperhatikan ketentuan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP; KUHAP mengenal lembaga praperadilan yang dapat menjadi instrumen hukum untuk para penegak hukum untuk melakukan kontrol atau check and balances penilaian terhadap sah atau tidak penghentian penyidikan dan penuntutan yang dapat dimintakan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a jo. 80 KUHAP; Dengan adanya lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a jo. Pasal 80 KUHAP, diharapkan Kejaksaan maupun Kepolisian atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat melakukan fungsi saling kontrol terhadap suatu penghentian penyidikan maupun penuntutan; Selain mekanisme pengendalian sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut, Jaksa Agung RI dibantu Jaksa Agung Muda yang merupakan unsur pembantu sesuai dengan kewenangannya telah menyusun dan menerbitkan peraturan dalam rangka pengendalian proses penyelidikan, penyidikan, eksekusi putusan pengadilan, sampai dengan eksaminasi penanganan perkara tindak pidana khusus yang berlaku pada setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, sebagai berikut: a. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi; b. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B- 845/F/Fjp/05/2018, tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas; c. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS – 002/A/JA/02/2019 tentang pola penanganan perkara tindak khusus yang berkualitas; Seluruh regulasi berupa Surat Edaran dan Instruksi Jaksa Agung merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan Jaksa Agung RI dibantu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan Jaksa dalam penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi dalam penanganan 175 perkara tindak pidana khusus salah satunya penanganan perkara tindak pidana korupsi. 3. Fungsi Ganda Kejaksaan RI melakukan Penyidikan Tindak Pidana Tertentu dan Penuntutan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi penyidikan dan pembuktian perbuatan pidana merupakan satu kesatuan proses yang merupakan rangkaian dalam hukum acara pidana dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang adanya suatu tindak pidana serta menemukan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana sekaligus mencari dan menemukan saksi dan/atau ahli, sehingga pelaku yang disangkakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan pengadilan. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), kejahatan transnasional dan merupakan musuh dunia yang membutuhkan penanganan secara khusus, dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi khususnya penyimpangan keuangan negara yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, dan politik hukum efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka kewenangan Kejaksaan RI melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat kekhususan adalah diperbolehkan sepanjang tercantum dan diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan hukumnya pada angka [3.13] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012, menyebutkan sebagai berikut: “[3.13] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif), juga berfungsi sebagai pembentuk Undang-Undang (legislatif) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian UUD 1945 tidak melarang fungsi ganda tersebut” Berpedoman pada ratio decidendi angka [3.13] putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 dan mengingat ruang lingkup lembaga kejaksaan termasuk dalam kekuasaan eksekutif serta kewenangan 176 penyidikan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” UU KPK merupakan kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) pembentuk Undang-Undang, maka secara hukum kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang serta penuntutan tidak bertentangan dengan UUD 1945; Apabila menggunakan perbandingan hukum pada negara-negara berkembang dan negara maju, kewenangan penyidikan dan penuntutan dilakukan 1 (satu) oleh Badan yang sama, merupakan sesuatu yang lazim dilakukan di berbagai negara, sebagai contoh di Negara Filiphina terdapat lembaga yang berwenang dalam melakukan penyidikan dan penuntutan yaitu Ombudsman Filipina atau disebut juga dengan Tanodbayan ng Pilipinas, selain negara Filipina terdapat juga beberapa negara lain seperti negara Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jepang, Meksiko dan Brazil yang seluruhnya memberikan kewenangan penyidikan di samping penuntutan kepada Kejaksaan, hal ini sebagaimana disebutkan ahli dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008, angka [3.14], dikutip sebagai berikut: “[3.14] Menimbang, berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan hanya penyidikan tidak serta merta bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, sebagaimana diterangkan oleh ahli, di beberapa negara seperti Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Swedia, Jepang, Meksiko, dan Brazil pemberian wewenang penyidikan di samping penuntutan kepada Kejaksaan sudah lazim dilakukan” 4. Tidak Terjadi Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan RI. Dalam penanganan dan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana Korupsi perlu partisipasi seluruh pihak termasuk Pemerintah dalam hal ini Presiden, kekhawatiran Pemohon terdapat potensi tumpang tindih kewenangan Penyidikan telah dilakukan kajian oleh Pemerintah dalam rangka memitigasi risiko tersebut serta percepatan pemberantasan tindak 177 pidana korupsi, Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Keppres No.11/2005”). Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Tim Tastipikor”) terdiri dari: a. Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertindak sebagai Penasehat; b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bertindak sebagai Ketua merangkap anggota; c. Direktur III/Pidana Korupsi dan WCC, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertindak sebagai Wakil Ketua merangkap anggota; Dalam melaksanakan tugasnya tim tastipikor ini melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan tm tastipikor melaporkan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain menerbitkan keputusan tersebut diatas, Jaksa Agung Republik Indonesia bersama-sama dengan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor: KEP-347/A/J.A/12/2005 tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Kesepakatan Bersama KPK dan Kejaksaan”), adapun salah satu ruang lingkup kerjasama adalah koordinasi dan supervisi sebagaimana termuat dalam Pasal 4 angka (2) butir 6 dan butir 7 Kesepakatan Bersama KPK dan Kejaksaan. 178 Dalam rangka koordinasi dan supervisi, antara Kejaksaan dan KPK telah menandatangani kesepakatan sebagai berikut: 1. Koordinasi: a. Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama perlu diadakan rapat koordinasi antara Pimpinan KPK dan Jaksa Agung maupun dengan Kepala Kejaksaan Tinggi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; b. Penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai kesepakatan; c. KPK dapat melimpahkan proses/hasi! penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Jaksa Agung sesudah dilakukan gelar perkara; d. Pelimpahan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan; 2. Supervisi: a. KPK dapat meminta laporan kemajuan penanganan perkara dan/atau menyelenggarakan gelar perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani atau telah dihentikan penyidikan atau penuntutannya atau perkara lain yang diserahkan oleh KPK untuk dilakukan penyidikan/penuntutan; b. Dalam hal gelar perkara tindak pidana korupsi yang diminta oleh KPK diselenggarakan di Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi, KPK dapat juga meminta keikutsertaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau unsur Kejaksaan Agung lainnya untuk hadir daiam gelar perkara itu; c. KPK dapat mengambilalih penyidikan dan penuntutan perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b seteiah dilakukan gelar perkara bersama; d. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi dllaksanakan melalui Kejaksaan Agung dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan, 179 hal ini sebagaimana disepakati dalam Pasal 11 Bab V Koordinasi dan Supervisi Kesepakatan Bersama KPK dan Kejaksaan. Mencermati kesepakatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 Bab V Koordinasi dan Supervisi Kesepakatan Bersama KPK dan Kejaksaan, terdapat mekanisme pengendalian (check and balances) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Selain dokumen-dokumen tersebut diatas, Kejaksaan RI juga telah menandatangani kesepakatan bersama berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi dengan beberapa instansi terkait, sebagai berikut: 1. Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : KEP- 109/A/JA/09/2007, No. Pol. : B / 2718 /IX/2007, Nomor : KEP- 1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter tertanggal 28 September 2007; 2. Penandatangan Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor: KEP- 087/A/JA/03/2017, Nomor: B/27/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017. Memperhatikan seluruh dokumen-dokumen berupa Keputusan Presiden, Nota Kesepahaman dan Keputusan Bersama antara Kejaksaan RI dengan Kepolisian RI serta Komisi Pemberantasan Korupsi, maka persentase kemungkinan terjadinya tumpang tindih Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kepolisian RI hampir tidak mungkin terjadi. 5. Kewenangan Kejaksaan RI melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang telah memberikan kemanfaatan dan efektivitas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan melalui surat Nota Dinas 180 Nomor: R-329/F.2/Fd/05/2023 diperoleh data jumlah penanganan perkara tindak pidana khusus, jumlah total kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara tindak pidana korupsi serta jumlah total kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan atau dipulihkan oleh Kejaksaan periode tahun 2017 s.d 2022, sebagai berikut: 1. Jumlah penanganan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi) perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan (Jampidsus dan bidang Pidsus seluruh Indonesia) periode tahun 2017 s.d 2022: Tahun Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Eksekusi Perkara 2017 1.331 1.364 1.918 1.672 2018 1.050 1.060 1.803 1.762 2019 1.195 838 1.596 1.418 2020 1.395 1.032 1.275 1.026 2021 1.318 1.856 1.633 975 2022 1.847 1.689 2023 1.669 2. Jumlah total kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan: Tahun Kerugian Keuangan Negara 2017 : Rp8.166.216.220.258,37 2018 : Rp13.709.721.089.539,20 2019 : Rp6.334.735.260.290,38 2020 : Rp8.092.428.016.927,78 2021 : Rp23.456.286.792.898,60 2022 : Rp144.634.957.088.886 3. Jumlah total Kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan/atau dipulihkan oleh Kejaksaan periode tahun 2017 s.d 2022: Tahun Kerugian Keuangan Negara yang berhasil diselamatkan/dipulihkan 2017 : Rp1.817.474.338.233,78 2018 : Rp4.294.111.758.296,51 2019 : Rp2.446.272.481.582,37 2020 : • Rp19.257.919.299.613; • USD 76.737; • SGD 71.532,30 • 80 EUR • 305 GBP 2021 : • Rp21.267.994.771.809,20 • USD 763.080; • SGD 32.900 2022 : • Rp21.141.185.272.031,90 181 • USD 11.400.813,57 • SGD 646,04 Apabila memperhatikan data penanganan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi) dan jumlah total kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan/atau dipulihkan oleh Kejaksaan RI menunjukkan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi yang bersumber dari UU Kejaksaan, UU Tipikor dan UU KPK, telah memberikan kemanfaatan kepada Negara serta menunjukkan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana koruspi; Selanjutnya berdasarkan penelitian dan pemetaan sebagaimana termuat dalam laporan Hasil Pemantauan Tren Pendidikan Kasus Korupsi sampai dengan tahun 2022 menunjukkan Kejaksaan berhasil mengungguli Kepolisian dan KPK hal ini ditampilkan dengan grafik sebagai berikut: Menurut ICW, mengutip dari laporan Hasil Pemantauan Tren Pendidikan Kasus Korupsi sampai dengan tahun 2022, menyebutkan sebagai berikut: “Secara umum, berdasarkan grafik di atas, Kejaksaan berhasil mengungguli Kepolisian dan KPK dalam penanganan kasus korupsi. Korps Adhyaksa tersebut selama tahun 2022 telah menangani sebanyak 405 kasus dengan 909 orang ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp 39.207.812.602.078 (Rp 39,2 Triliun) Sementara itu, Kepolisian sepanjang tahun 2022, telah menangani sebanyak 138 kasus korupsi dengan tersangka sebanyak 337 orang. Potensi kerugian negara yang berhasili disidik oleh Korps Bhayangkara tersebut adalah sebesar Rp 1.327.532.895.638 (Rp 1,327 Triliun). Sedangkan kasus yang disidik oleh KPK hanya sebanyak 36 kasus korupsi. Jumlah tersangka yang disidik oleh lembaga antirasuah 182 tersebut sebanyak 150 orang dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 2.212.202.327.333 (Rp 2,212 Triliun)” Lebih lanjut menurut ICW, mengutip dari laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus koruspi sampai dengan tahun 2022, menyebutkan sebagai berikut: “Kinerja kejaksaan setidaknya dalam dua tahun terakhir memang menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus yang ditangani merupakan kasus-kasus dengan nilai kerugian yang sangat fantastis, mulai dari kasus Jiwasraya, PT Asabri, hingga korupsi minyak goreng. Hal ini juga terlihat dalam tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan di lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan dari semua sisi, baik jumlah kasus, tersangka, maupun potensi nilai kerugian negaranya. Lebih rinci, tren penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Memperhatikan dan mencermati seluruh data dan fakta yang diuraikan diatas, secara hukum kewenangan Kejaksaan RI melakukan penyidikan tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi yang salah satunya bersumber dari ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa 183 ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” UU KPK telah memberikan kemanfaatan dan efektivitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), kejahatan transnasional dan juga musuh seluruh dunia yang dapat menimbulkan gangguan pembangunan nasional di Negara Indonesia. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pihak Terkait memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 3. Menerima keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 184 Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). [2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Nota Dinas Nomor R-329/F.2/Fd/05/2023 Perihal Permohonan Data Bidang Pidana Khusus Guna Bahan Materiil Menghadapi Permohonan Uji Materiil Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Ke Mahkamah Konstitusi; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022; [2.13] Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti, Pihak Terkait Kejaksaan Agung juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 14 September 2023 dan didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain bukanlah merupakan sebuah negara yang sejahtera. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. 185 Korupsi di Indonesia merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan kekuasaan. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau bangsa ingin maju, maka korupsi harus diberantas sampai tuntas. Jika tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, karena Indonesia negara berdasarkan atas hukum yang mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Namun, bukan hukumnya itu yang demokratis tapi adalah negara hukum yang melandasi nilai-nilai demokrasi. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 membawa konsekuensi untuk dilakukannya pemisahan dan pembatasan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan negara, misalnya antara kekuasaan lembaga pemerintahan yang dipegang oleh Presiden, serta kekuasaan kehakiman. Secara khusus, mengenai kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, diatur pada Bab IX, yang terdiri dari 5 (lima) pasal. Salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah Kejaksaan Republik Indonesia, yang kedudukan dan kewenangannya diatur dalam Undang-undang, yang dasar hukumnya dapat diidentifikasi melalui Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) serta melalui Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pengaturan fungsi lembaga Kejaksaan sebagai badan atau lembaga negara yang menjalankan fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 38 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 186 Kehakiman, khususnya di bidang pidana, diatur melalui ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang di antaranya adalah melakukan penuntutan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Dari aspek historis, kewenangan bagi lembaga Kejaksaan untuk melakukan penyidikan telah diatur sejak pemberlakuan Herziene Inlandsch Reglement (HIR), sehingga kewenangan tersebut bukanlah kewenangan baru bagi Kejaksaan, termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana umum seperti beberapa delik yang di dalam KUHP diantaranya Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435, yang kemudian dirumuskan sebagai delik tindak pidana korupsi di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa sebelum dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), HIR menempatkan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, sekaligus menjadi koordinator penyidikan melalui Jaksa sebagai koordinator penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR. Dalam perkembangannya, setelah diundangkannya KUHAP, terdapat beberapa undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan bagi Kejaksaan terhadap tindak pidana tertentu, misalnya Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang tentang Peradilan Militer, Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta khusus mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi diatur melalui Undang-undang Kejaksaan dalam setiap perubahannya, Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada setiap perubahannya, termasuk fatwa MA No. KMA/102/III/2005 atas Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- Undang Kejaksaan yang menyatakan Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. 187 Khusus mengenai Pasal 284 ayat (2) KUHAP, perlu dipahami bahwa norma tersebut ditempatkan dalam Bab Ketentuan Peralihan, yang secara substansial mengakui keberlakuan hukum acara pidana di luar KUHAP dan sama sekali tidak melakukan pembatasan kewenangan penyidikan bagi lembaga Kejaksaan. Bahkan ketentuan a quo menegaskan kewenangan penyidikan yang diatur pada ketentuan khusus acara pidana pada undang-undang tertentu, secara khusus terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi tetap berlaku sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi, yang di sisi lain secara faktual walaupun telah terjadi beberapa kali perubahan pada Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Kejaksaan, tetap saja kewenangan penyidikan tersebut dilekatkan bagi Kejaksaan. Dari sejarah pembentukan dan perkembangannya sebagai suatu kajian historis, ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP memiliki relevansi dengan semangat kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, yang ternyata semangat kodifikasi tersebut mengalami penyesuaian atas perkembangan dan kebutuhan hukum Indonesia, di mana 22 bulan setelah diundangkannya KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengatur hukum acara pidana khusus, yang salah satu pengaturannya adalah dengan memberikan kewenangan penyidikan di bidang Zona Ekonomi Eksklusif kepada Tentara Nasional Indonesia yang berarti konsep dan distribusi kewenangan penyidikan mengalami perkembangan yang ditandai dengan adanya pemberian kewenangan penyidikan di luar penyidik Polri dan PPNS. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan hukum yang terjadi, prinsip diferensiasi fungsional yang dibangun di dalam KUHAP telah mengalami pergeseran, yang dalam perkembangannya tidak lagi diaplikasikan secara kompartemensi atau pengkotak-kotakan melainkan dikonstuksikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara satu fungsi dengan fungsi lainnya yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice sytem). Perspektif yang menginginkan adanya pemisahan kewenangan dan fungsi koordinasi yang terpisah antara kewenangan penyidikan dan penuntutan adalah suatu kekeliruan, oleh karena penyidikan merupakan bagian dari proses 188 penuntutan sebagaimana yang dipraktikan secara umum di dunia internasional, terlebih konsep integrated criminal justice system tersebut semakin ditegaskan dengan pelembagaan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi: 1. dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 2. tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; 3. berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4. berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody). Pokok permasalahan yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan uji materiil, bukanlah suatu permasalahan yang bersifat konstitusional, yang sarana penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui fungsi pengawasan internal dan eksternal bagi lembaga Kejaksaan maupun melalui lembaga praperadilan. Pada mulanya, ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun sebagai bentuk implementasi teori responsif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan- ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. 189 Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang- wenang Penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa Penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni: 1. penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, 2. permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai nebis in idem karena belum menyangkut pokok perkara, 3. penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah seharusnya penyelesaian terhadap latar belakang permasalahan diajukannya permohonan uji materiil ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan ataupun melalui mekanisme pengawasan internal (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan) ataupun pengawasan eksternal (Komisi Kejaksaan, Presiden, DPR RI, mass media ataupun civil society). 190 Komitmen dunia internasional mengenai pentingnya penguatan peran Jaksa dalam fungsi penegakan hukum antara lain terwujud dalam United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa) sebagaimana diadopsi dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8, di Havana tahun 1990. Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa tersebut menyatakan bahwa Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum. Selanjutnya, kedudukan sistem peradilan pidana, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sepatutnya dapat mempedomani ketentuan pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), di mana konvensi a quo mengembangkan praktik pencegahan dan perlawan terhadap tindak pidana korupsi dengan pendekatan prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana preamble alinea 8 United Nations Againts Corruption yang menegaskan “determined to prevent, detect and deter in a more effective manner” dan dalam General Provision Pasal 1 butir a “to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively and efficienly”. Bahkan UNCAC membuka ruang bagi negara-negara peserta untuk dapat melakukan joint investigation dengan melakukan kerjasama antar badan-badan berwenang di dalam negeri negara peserta ataupun antar badan-antar negara. Sehingga kewenangan penyidikan bagi Kejaksaan tidaklah bertentangan dengan konstitusi yang sama sekali tidak menganut prinsip pembatasan kekuasaan secara murni dan tegas (separation of power) melainkan mendistribuskannya secara proporsional pada lembaga atau badan-badan negara, di sisi lain kewenangan penyidikan Kejaksaan juga tidaklah sama sekali bertentangan dengan praktik-praktik umum di dunia internasional, yang jika ditinjau dari perbandingan negara lain, kewenangan Jaksa melakukan 191 penyidikan tindak pidana korupsi juga dilakukan di Amerika, di mana Kejaksaan berwenang baik melakukan penyidikan maupun penuntutan dan FBI berada di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, ataupun di Jepang, Jerman, dan negara-negara lainnya. Bahkan, menurut KUHAP Rumania dan RRC penyidikan delik korupsi khusus wewenang Jaksa. Urgensi dan kebutuhan hukum dari kewenangan penyidikan bagi lembaga Kejaksaan pada tindak pidana korupsi juga dapat diidentifikasi melalui tipologi atau tingkat keseriusan dari tindak pidana a quo, di mana melalui Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi telah digolongkan dalam hukum positif Indonesia sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Dalam perspektif, kriminologi suatu kejahatan dapat tergolong sebagai kejahatan luar biasa apabila: 1. Kejahatan itu dampak viktimisasinya sangat luas dan multidimensi. 2. Kejahatan itu bersifat transnasional, terorganisasi, dan didukung teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika. 3. Merupakan predicate crimes pidana pencucian uang. 4. Memerlukan pengaturan hukum acara pidana yang khusus. 5. Memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan luas. 6. Kejahatan itu dilandasi oleh konvensi internasional yang merupakan treaty based crimes. 7. Kejahatan tersebut merupakan super mala per se (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation) baik nasional maupun internasional. Dari 7 (tujuh) kualifikasi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) tersebut di atas, maka dalam perspektif krimonologi, tindak pidana korupsi dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga terdapat urgensi bagi Kejaksaan untuk memiliki kewenangan penyidikan. Di sisi lain pelekatan kewenangan penyidikan bagi Kejaksaan juga dapat diidentifikasi melalui tindak pidana pelanggaran HAM berat sebagai most serious crime yang 192 dalam Statuta Roma menempatkan Jaksa Agung sebagai penyidik tindak pidana a quo. Berdasarkan hal tersebut tidak terdapat permasalahan kmonstitusional dari kewenangan penyidikan bagi lembaga Kejaksaan, diharapkan pelembagaan kewenangan tersebut dapat terus dikuatkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, Ahli berpendapat bahwa Pasal 30 Ayat (1) Undang- Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat (4) Dan Ayat (5) Khusus Frasa ’Atau Kejaksaan’, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) Khusus Frasa ’Atau Kejaksaan’ Dan Pasal 50 Ayat (4) Khusus Frasa ’Dan/Atau Kejaksaan’ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pilihan negara hukum secara tegas telah dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menegaskan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka segala aktifitas masyarakat, termasuk di dalamnya penyelenggaraan kekuasaan negara, baik yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif harus berlandaskan atas hukum. Tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara kekuasaan negara tersebut apakah telah sesuai dan atau telah berdasarkan hukum mekanisme yang ditempuh diantaranya melalui pengujian pada lembaga peradilan (judicial control/judicial review). Memperhatikan hal tersebut, maka permohonan pengujian secara materiil atas Pasal 30 ayat (1) huruf D UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan’, Pasal 50 ayat (1) , Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan’ dan 193 Pasal 50 ayat (4) Khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan ikhtiar normatif yang dilakukan oleh pemohon sebagai implementasi dianutnya konsep negara hukum. Dalam pandangan masyarakat awam, yang termasuk sebagai penegak hukum paling tidak meliputi, hakim yang bernaung di institusi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kemudian polisi yang bernaung dalam lembaga yang dinamakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan jaksa yang bernaung di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, namun demikian dari ketiga penegak hukum tersebut hanya lembaga yang menaungi para jaksa yang tidak disebut dan tidak menjadi materi muatan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil amandemen. Eksistensi lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bahkan diatur lebih komprehensif di dalam UUD 1945 hasil amandemen, karena jika dalam UUD 1945 sebelum diamandemen, kekuasaan kehakiman hanya ada 4 (empat) poin yang diatur dalam 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24 dan 25 yang dijabarkan dalam penjelasan kedua pasal tersebut. Sementara berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman jauh lebih komprehensif yakni terdiri dari Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C yang terdiri dari 19 (sembilan belas) ayat. 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang 4. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- 194 undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- undang. 5. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum 6. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 7. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. 8. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. 9. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim 10. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 11. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 12. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang 13. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 14. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 15. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 195 16. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. 17. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 18. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang- undang. 19. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Khusus nomenklatur kepolisian paling tidak disebut sebanyak 4 (empat) kali dalam UUD 1945 hasil amandemen, bahkan secara tegas eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen yang menentukan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ternyata tidak demikian halnya dengan lembaga/institusi Kejaksaan, dalam UUD 1945 baik sebelum maupun setelah diamandemen, jangankan mengenai eksistensinya, kata atau nomenklatur Kejaksaanpun sama sekali tidak dapat diketemukan dalam UUD, memang berdasarkan teori konstitusi, materi muatan konstitusi adalah mengatur susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan hanya memuat pokok-pokoknya saja, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh J.G Steenbeek, bahwa materi muatan konstitusi meliputi : 1. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan warga negaranya. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Memperhatikan hal tersebut di atas, apakah dengan demikian lembaga Kejaksaan dipandang bukan merupakan lembaga negara fundamental ?. Terlepas dari persoalan tersebut, secara de jure maupun de facto Kejaksaan merupakan intitusi yang penting dan selalu hadir dalam sejarah ketatanegaraan 196 RI, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement) bersama- sama dengan Hakim dan Kepolisian Negara RI. Sekalipun institusi Kejaksaan tidak pernah disebut dan menjadi materi muatan UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen, namun bukan berarti institusi kejaksaan bukan merupakan lembaga yang penting, hal tersebut dikarenakan sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia, bahkan di dunia, eksistensi lembaga atau institusi Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam usaha menegakan hukum dan keadilan, dengan demikian sekalipun institusi kejaksaan sama sekali tidak dijadikan materi muatan UUD 1945 hasil amandemen, bukan berarti Kejaksaan menjadi lembaga atau institusi yang “hanya berkedudukan sebagai pelengkap”. Lembaga Kejaksaan tetap merupakan lembaga yang eksistensinya sangat penting, hal tersebut karena pertama, Kejaksaan adalah lembaga yang ada di setiap sistem ketatanegaraan di negara manapun di seluruh dunia dan kedua, eksistensi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan RI selalu ada sekalipun “hanya” diatur dalam produk hukum di bawah UUD, sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, orde baru dan orde reformasi. Terkait dengan lembaga Kejaksaan Yusril Izha Mahendra menegaskan bahwa Kejaksaan adalah badan negara (staatorgan) yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Jadi Kejaksaan pada dasarnya meneruskan apa yang telah diatur di dalam Indiche Staatregeling, yakni semacam Undang Undang Dasar negeri Jajahan Hindia Belanda, yang menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Sementara secara administratif, baik Kejaksaan maupun Pengadilan berada di bawah Kementerian Kehakiman. Itulah sebabnya dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoneis (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, Prof. Soepomo melaporkan bahwa ruang lingkup tugas Kementerian Kehakiman yang akan dibentuk ialah menangani hal-hal administrasi pengadilan, kejaksaan, penjara, nikah dan rujuk serta penanganan masalah wakaf dan zakat. Sedangkan landasan hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas wewenangnya sepenuhnya didasarkan pada perundang-undangan Belanda, Het Herziene Indonesich Reglemen (HIR) yang diperluas dengan Regering Reglemen Stb. 1922 No. 522. HIR kemudian diubah menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB). 197 Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut (dominus litis) secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang (UU) Pemerintah Zaman Pendudukan Tentara Jepang No. 1 Tahun 1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3 Tahun 1942, No. 2 Tahun 1944 dan No. 49 Tahun 1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran, menuntut perkara, menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal dan mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Istilah “kejaksaan” merupakan kata yang berasal dari kata adhyaksa yang khas Indonesia terutama hakim, sedangkan jaksa adalah penuntut umum dan tugas- tugas lain seperti tercantum dalam UU Pokok Kejaksaan dan lain-lain perundang-undangan. (Viswandro , 2015). Adhyaksa juga dimaksudkan sebagai superintendent atau superintendence (pengawasan), adhyaksa sebagai hakim, sedangkan dharma adhyaksa sebagai opperrechter-nya (hakim agung). Ada juga adhyaksa sebagai Rechter van Instructie Bijde Landraad yang kalau dihubungkan dengan jabatan dalam dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan hakim komisaris.( Geireke dan Roorda ) Sementara kata “jaksa” dalam perspektif peraturan perundang-undangan, misalnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Institusi Kejaksaan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen tetap dapat diklasifikasikan sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum tata negara (constitutional law) Indonesia, terlebih jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen yang menegaskan bahwa: Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Dengan demikian lembaga negara yang pembentukannya didasarkan atas amanat Pasal 24 ayat 198 (3) UUD 1945 hasil amandemen seperti Kejaksaan Republik Indonesia tetap memiliki constitutional importance. Oleh karena itu tidaklah tepat menyatakan bahwa Kepolisian Negara lebih penting daripada Kejaksaan Agung hanya karena ketentuan mengenai Kepolisian Negara RI tercantum dalam UUD 1945, sedangkan ketentuan mengenai Kejaksaan RI sama sekali tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945. (Jimly Asshiddiqie, 2005). Salah satu UU yang merupakan pelaksanaan amanah ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen adalah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 67), di mana kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 2 adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, hal ini berarti bahwa Kejaksaan RI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan RI hakekatnya merupakan lembaga negara penunjang kekuasaan kehakiman yang memiliki kemerdakaan atau independensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa lembaga Kejaksaan keberadaannya tidak diamanatkan langsung oleh UUD 1945, namun praktik yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia dan pengalaman historis yuridis ketatanegaraan RI menunjukan bahwa lembaga Kejaksaan memiliki tugas pokok dan fungsi yang selalu berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya di bidang penuntutan dan penyidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku baik pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum diamandemen (awal kemerdekaan, orde lama dan orde baru) maupun setelah UUD 1945 diamandemen (orde reformasi) menunjukan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan, antara lain sebagai berikut : 1. UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Pasal 12 UU No. 19 Tahun 1948 menentukan bahwa : Kejaksaan berwajib melaksanakan yang dikehendaki oleh Undang-undang, menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran 199 dan mengusahakan menjalankannya putusan-putusan badan-badan kehakiman yang mengandung hukuman pidana. Kemudian kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan juga dapat diketemukan dalam Pasal 17 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, namun terminologi yang dipakai adalah pengusutan, selain menambah pejabat lainnya mengadakan pengusutan tindak pidana ekonomi. 2. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 254). Kejaksaan sebagai penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan dan penyidikan. Hal tersebut sebagaimana dianamatkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa : Kejaksaaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dan Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa : Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas: mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain- lain peraturan Negara. 3. UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang kemudian dicabut dengan UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Beradasarkan ketentuan Pasal 5 ditentukan bahwa : Penyidikan dan penuntutan kegiatan subversi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan pimpinan dan petunjuk-petunjuk Jaksa Agung/Oditur Jenderal, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini. 4. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, juga memberikan kewenangan kepada Kejaksaan di samping berwenang melakukan penyidikan juga berwenang melakukan penuntutan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasak 26 yang menentukan bahwa : Jaksa Agung selaku penegak Hukum dan Penuntut Umum tertinggi memimpin/mengkoordineer tugas kepolisian represif/justisiel dalam 200 penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal yang sama juga diamanatkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Hal yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa : a. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. b. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Sementara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan juga dapat dilihat dari UU yang mengatur tentang lembaga Kejaksaan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam beberapa UU yang pernah dan sedang berlaku yakni UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (d) UU No. 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa : Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2021 ayat (1) huruf g secara jelas dinyatakan bahwa : Jaksa Agung mempunyai tugas 201 dan wewenang : mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa institusi Kejaksaan di samping memiliki kewenangan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim, juga diberikan wewenang lain atas kuasa undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan sebenarnya merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas yang menentukan bahwa: Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Kewenangan untuk melakukan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan sebenarnya merupakan kebijakan hukum (legal policy) atau politik hukum yang diambil oleh pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa : Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa : Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang serta Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa : Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan demikian kewenangan Kejaksaan RI untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang dilakukan berdasarkan undang-undang tertentu sebenarnya merupakan kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) dari pembentuk UU yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta politik hukum. Bahkan dalam perspektif implementasi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang dilaksankan salah satunya oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan penyidikan sekalipun “hanya” diberikan atas kuasa undang-undang telah dikualifikasikan sebagai kewenangan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, hal tersebut dapat diketemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007 yang telah dibacakan pada Kamis, 27 Maret 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-X/2012 yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 Oktober 2012 yang pada 202 pokoknya memutuskan bahwa kewenangan penyidikan yang dilakukan/dimiliki oleh Jaksa terhadap tindak pidana tertentu merupakan kewenangan jaksa yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) juga diambil ketika pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena yang diamanatkan langsung oleh Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen “hanya” sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Demikian juga halnya dengan Hakim sebagai pengadil yang berada di lingkungan peradilan baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus, bukan merupakan kewenangan yang langsung diberikan oleh UUD 1945, melainkan diamanatkan dalam UU organik, yakni UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan Kepolisian Negara RI untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan Regulated Mandatory, yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa : Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka diundangkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di mana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g yang menentukan bahwa : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya. Sebelum UU No. 2 Tahun 2002, juga kewenangan Kepolisian Negara RI yang diamanatkan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik 203 Indonesia. Namun demikian KUHAP secara jelas juga memberikan atau mengakomodir eksistensi penyidik yang dilakukan oleh lembaga lain di luar pejabat Polisi, hal tersebut sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menggariskan bahwa : Dalam waktu dua tahun setelah undang- undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang- undang tertentu, sampai ada 
perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Dengan demikian sebenarnya KUHAP sama sekali tidak memuat pembatasan terhadap pelembagaan kewenangan penyidikan yang di luar KUHAP, khususnya untuk kelembagaan penyidikan yang diatur dalam undang-undang tertentu. Politik hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP justru ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah diubah 2 (dua) kali yang tetap mempertahankan kewenangan penyidikan bagi lembaga selain Pejabat Polisi, yakni kepada institusi Kejaksaan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 yang menentukan bahwa : Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2)KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangan esksistensi pelembagaan kewenangan penyidikan di luar KUHAP sudah dapat teridentifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 1983 (yang berarti 22 bulan setelah diundangkannya KUHAP), ternyata juga memberikan kedudukan hukum bagi Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menjadi aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang menentukan bahwa: Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
 204 Politik hukum yang sama juga juga dapat dijumpai dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, didapatkan fakta politik hukum yang melembagakan kewenangan penyidikan di luar penyidik Polri, PPNS ataupun Jaksa Penyidik. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa : Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan Pasal 1 angka 6 UU No. 4 Tahun 2023 yang menentukan bahwa : Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Demikian halnya juga ketika pemegang kekuasaan pembentukan UU memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada selain Pejabat Kepolisian Negara RI, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yakni pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan PPNS misalnya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 43A UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menentukan bahwa : Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebuah institusi/lembaga negara itu akan diberikan kewenangan tertentu sangat tergantung pada dinamika atau garis politik hukum yang ada pada waktu penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga negara/institusi tersebut, juga sangat dipengaruhi dengan pertimbangan- pertimbangan dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang merupakan nilai- nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. 205 Bagir Manan menggolongkan bahwa politik hukum (legal policy) itu ada 2 (dua) yang meliputi pertama, politik hukum permanen, yakni sebuah garis kebijakan yang berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum, dan yang kedua, politik hukum temporer yakni kebijakan hukum yang ditetapkan dari waktu ke waktu. Kebijakan hukum permanen dalam perspektif hukum tatanegara RI yakni sebuah kebijakan pembentukan dan penegakan hukum yang akan selalu berdasarkan dan memperkokoh Pancasila dan UUD 1945. Dengan perkataan lain bahwa Pancasila dan hal-hal yang merupakan materi muatan UUD 1945 akan selalu menjadi pegangan setiap aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan penegakan hukum. Salah satu kebijakan hukum permanen yang dapat dilihat dalam UUD 1945 hasil amandemen yakni ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan politik hukum permanen sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas, maka terhadap putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat setiap anggota masyarakat, termasuk di dalamnya para penyelenggara negara, oleh karena itu tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan sebagaimana terjadi dalam peradilan lainnya, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Terkait dengan Pengujian Secara Materiil Pasal 30 ayat (1) huruf D UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan’, Pasal 50 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan’ dan Pasal 50 ayat (4) Khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang berlangsung ini, Mahkamah Konstitusi pada tahun 206 2007 dan 2012 telah mengeluarkan Putusan MK No. 28/PUU-V/2007 dan Putusan MK No. 16/PUU-X/2012 yang dalam pertimbangan putusannya menyebutkan bahwa : Dengan demikian kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari Undang-Undang,”. Kata “sesuai” dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Undang-Undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon supaya kewenangan penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak beralasan menurut hukum. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf D UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan’ , Pasal 50 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan’ dan Pasal 50 ayat (4) Khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kebijakan hukum yang diambil oleh pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan politik hukum yang permanen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan berasarkan politik hukum permanen sebagaimana juga terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka setiap anak bangsa termasuk di dalamnya penyelenggara negara harus melaksanakannya. Memperhatikan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pengujian secara materiil ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf D UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak memiliki dasar argumentasi dalam perspektif politik hukum permanen yang selalu menjadi dasar dan landasan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum, yakni Pancasila dan UUD 1945. Di samping hal tersebut di atas dalam praktik peradilan juga terdapat asas nebis in idem, yakni asas yang menentukan bahwa tidak 207 boleh suatu perkara yang sama yang sudah diputus dan diperiksa, kemudian diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan. Asas ne bis in idem berasal dari bahasa latin yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dalam kamus Hukum, ne bis in idem artinya suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputus oleh pengadilan. Asas nebis in idem pada umumnya terjadi dalam praktik peradilan pidana, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 76 KUHP, namun demikian kriteria asas nebis in idem dapat diterapkan salah satunya adalah adanya keputusan pengadilan yang telah telah mempunyai kekuatan yang hukumnya tetap, dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dikuatkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dan perlu diketahui bahwa landasan filosofi yang melatarbelakangi penerapan atau dianutnya asas ne bis in idem di Indonesia tidak lain adalah untuk menjamin kepastian hukum serta menumbuhkan percayaan masyarakat dan menghidari ketidak percayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, khususnya kekuasaan kehakiman yang dikualifikasikan sebagai kekuasaan yang merdeka bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Kemudian dalam praktik ketatanegaraan di dunia international, Kejaksaan juga dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pelanggaran HAM berat. Bahkan fungsi penyidikan dalam perkara pelanggaran HAM Berat juga diakui secara universal dan diatur secara tegas dalam Pasal 53 ayat (1) United Nations Rome Statute of the International Criminal Court 1998 (Statuta Roma) yang menyatakan bahwa penyidik perkara pelanggaran HAM Berat adalah Jaksa, sehingga apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh lembaga negara lain, maka Pengadilan berhak untuk menolak kasus tersebut. Demikian juga peran Kejaksaan sebagai leading sector mengacu pada Guidelines on the Role of Prosecutors, Eight UN Conggres on the Prevention of 208 Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, ditegaskan bahwa : Para Jaksa hendaknya melaksanakan peran aktif dalam perkara pidana, termasuk mengadakan penuntutan serta dalam hal diberi wewenang oleh undang-undang atau sesuai dengan praktik setempat, melakukan penyidikan kejahatan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan dan dalam melaksanakan fungsi- fungsi lain sebagai pembela kepentingan umum. Praktik yang terjadi di beberapa negara bahwa Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Regulated Mandatory, antara lain di Jerman, Belanda dan Perancis. Dalam Pasal 161 KUHAP Jerman ditentukan bahwa: Kejaksaan berhak meminta keterangan dari semua instansi dan melakukan penyidikan dalam bentuk apapun, baik sendiri maupun melalui instansi kepolisian dan petugas kepolisian, asalkan tidak ada ketentuan perundang- undangan lain yang secara khusus mengatur kewenangannya. (the public prosecution office is entitled to request information from all the authorities and to make investigations of any kind, either itself or through the police authorities and police officers, provided there are no other statutory provisions specifically regulating their powers). Sementara di Belanda kewenangan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 141 KUHAP, kewenangan untuk menyidik tindak pidana dibebankan kepada para jaksa, pegawai polisi, menteri kehakiman. Perancis juga menerapkan kewenangan penyidikan kepada Jaksa. Perwira dan agen polisi yudisial ditempatkan di bawah supervisi jaksa tinggi. Jaksa Tinggi dapat memberi instruksi kepada Perwira dan Agen Polisi untuk mengumpulkan setiap informasi yang dipandang berguna untuk peradilan pidana yang baik, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Code de Procedure Penale. Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Kejaksaan RI merupakan organ negara yang atas kuasa peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan tunggal atas penuntutan (dominus litis) dalam tindak pidana, tetapi juga diberikan kewenangan lain untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Kedua, bahwa kewenangan melakukan penyidikan atas sebuah tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi bukan 209 merupakan monopoli satu penegak hukum saja. Terlebih jika dilihat kondisi negara yang tingkat korupsinya lumayan tinggi, maka upaya penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan cara-cara yang luar biasa, yang penting antara penegak hukum yang atas kuasa undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tetap berlomba-lomba untuk bersama-sama menanggulangi dan mencegah terjadinya korupsi di negara kita dengan tetap melakukan koordinasi yang baik, sehingga kekhawatiran terjadinya tumpang tindih (overlapping) dalam pelaksanaan penyidikan dapat dieleminir. Ketiga, pemberian kewenangan penyidikan kepada lembaga Kejaksaan juga banyak dianut oleh beberapa negara di dunia. [2.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Pemberantasan korupsi merupakan proses panjang dan berkelanjutan serta menjadi salah satu usaha mencapai cita-cita konstitusional Negara Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, yang memang sangat menghambat upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran Corruption Perception Index (CPI) yang menjadi salah satu indikator global pengukuran tingkat korupsi suatu Negara, tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34/100. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih relatif tinggi, sehingga masih sangat membutuhkan peran serta segenap komponen bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut. Sehubungan dengan kebijakan politik dalam penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi, Konstitusi negara yakni UUD 1945 secara eksplisit tidak mengamanatkan desain tertentu dalam pemberantasan korupsi kedalam 210 pemisahan kewenangan kelembagaan (segregation of duty). Konstitusi negara justru memberikan kebebasan bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang- Undang untuk menentukan sendiri (open legal policy) desain pemberantasan korups berdasarkan perkembangan politik hukumnya. Perkembangan struktur ketatanegaraan dan politik hukum terkini menunjukkan bahwa Negara melalui Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang menghendaki pelibatan seluruh lembaga penegak hukum secara bersama berdasarkan kewenangan pada masing-masing undang-undang untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi terpadu secara simultan dan efektif. Mengingat upaya pemberantasan korupsi memiliki kaitan erat dengan tegaknya konstitusi suatu negara, sebagaimana ungkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. KH. Anwar Usman, S.H., M.H., M.Hum., M.Kn yang menyatakan "antara konstitusi dan pemberantasan korupsi sangat erat kaitannya. Konstitusi tegak jika korupsi bisa diberantas", maka pemberantasan korupsi yang simultan diperlukan dalam pencapaian cita-cita konstitusional Negara. Pelibatan seluruh komponen bangsa khususnya lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi isu strategis dan harus menjadi komitmen bersama yang memerlukan sinergitas dan akselerasi dalam pencapaiannya. Hal tersebut sejalan dengan visi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan gotong royong serta spirit pemberantasan korupsi di forum global sebagaimana diusung oleh Indonesia pada forum Anti-Corruption Working Group (ACWG) dalam perang global melawan korupsi melalui upaya peningkatan standar transparansi, akuntabilitas, dan kontribusi pemberantasan korupsi. Pada tataran terkini, pelibatan lembaga penegak hukum di Indonesia seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi mendapatkan apresiasi pada forum ACWG G-20 sebagai bentuk komitmen Negara untuk percepatan mekanisme pemulihan asset hasil tindak pidana korupsi. Pada masa kini, dimana tindak pidana korupsi masih merajalela dan menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara, hal yang perlu diwaspadai bersama adalah upaya mendegradasi kewenangan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Persoalan ini penting dikedepankan, mengingat masih menyisakan pertanyaan bersama apakah dengan mendegradasi kewenangan salah satu lembaga penegak hukum dalam penyidikan perkara 211 korupsi yang selama ini telah diberikan undang-undang, dapat menjamin penegakan hukum yang lebih baik ataukah hanya akan mengakibatkan penurunan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Persoalan berkenaan dengan pilihan kebijakan politik hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi ini perlu sangat hati-hati disikapi oleh segenap komponen bangsa. Pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah, DPR maupun Mahkamah Konstitusi harus benar-benar memperhatikan aspirasi, dinamika serta kebutuhan yang berkembang di masyarakat, karena hal demikian ini tidak hanya berkaitan dangan persoalan hukum semata, namun lebih jauh menyangkut sendi-sendi kehidupan bangsa lainnya. KPK berpandangan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus tetap dijaga, bersama-sama dengan institusi KPK dan Kepolisian. Sinergitas kelembagaan dalam penanganan tindak pidana korupsi diantara ketiga lembaga tersebut perlu terus ditingkatkan guna mengatasi tantangan kedepan dalam pemberantasan korupsi. Pada prinsipnya KPK berpandangan semakin banyak yang pihak yang berperan serta dalam penyidikan tindak pidana korupsi, akan semakin membantu percepatan agenda pemberantasan korupsi. Terlebih pelaksanaan kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian tidak membuat adanya diskriminasi maupun ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Persoalan yang terkait dengan pengujian kewenangan penyidikan dalam perkara a quo bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, namun lebih kepada permasalahan terkait pelaksanaan dari norma semata. Mengingat terhadap persoalan hukum demikian, Undang-Undang telah memberikan mekanisme check and balance melalui mekanisme di internal lembaga penegak hukum berupa berupa laporan kepada atasan dari penyidik yang memeriksa perkara, dan mekanisme dalam hukum acara pidana melalui praperadilan, eksepsi, pengujian pada pokok perkara, maupun melalui koordinasi dan supervisi oleh KPK sehingga memperkecil adanya potensi pelanggaran hukum acara pidana. II. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Uji Materil atas ketentuan: - Pasal 30 ayat (1) .huruf d UU Kejaksaan, yang berbunyi sebagai berikut: 212 “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: … d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” - Pasal 39 UU Pemberantasan Tipikor, yang berbunyi sebagai berikut: “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer” - Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ”atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ”atau Kejaksaan”, serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ”dan/atau Kejaksaan” UU KPK, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 ayat (4) ”Dalam hal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Koriupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan” Pasal 44 ayat (5) ”Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi” Pasal 50 ayat (1) “Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan” Pasal 50 ayat (2) “Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi” 213 Pasal 50 ayat (3) “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” Pasal 50 ayat (4) “Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan”. Sebagaimana didalilkan Pemohon bertentangan dengan, Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa “atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 214 Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). III. KETERANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM PERSIDANGAN PERKARA A QUO Bahwa setelah mendengar dan menyimak dengan seksama permohonan Pemohon, keterangan DPR dan Presiden, keterangan Kejaksaan Republik Indonesia dan keterangan Persatuan Jaksa Indonesia selaku Pihak Terkait, kami selaku Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut: 3.1. DALAM EKSEPSI 3.1.1. Legal standing Pemohon 1) Pemohon dalam dalil permohonannya mendalilkan bahwa dirinya sebagai orang perseorangan yang berkedudukan sebagai seorang Advocat menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Undang-Undang atau Perppu, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahmakah Konstitusi RI jo. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "UU MK") jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalarn Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan MK 2/2021). 2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal "kerugian konstitusional" terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. 215 b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 3) Bila mencermati uraian Pemohon yang telah mendalilkan adanya kerugian yang dialaminya dalam permohonan pengujian a quo terkait dugaan kesewenang-wenangan penyidik diantaranya dalam bentuk tidak dilakukannya pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan saksi dan ahli a de charge, pernyataan berkas lengkap (P-21), penyerahan tersangka dan barang bukti dan pelimpahan perkara ke pengadilan, maka hal demikian tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai kerugian konstitusional Pemohon atas berlakunya norma dalam undang- undang sebagaimana dikehendaki point c Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007 tersebut, sebagaimana harus memenuhi syarat: - spesifik (khusus) dan aktual; atau - bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi, melainkan hanya semata-mata ekses dari pelaksanaan norma dalam undang-undang semata karena merupakan peristiwa umum dan dapat terjadi dalam praktek penegakan hukum, sehingga tidak dapat dikatakan spesifik dan aktual. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPK berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI secara bijaksana menyatakan permohonan 216 Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 3.1.2. Nebis in Idem Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalil permohonan uji materiil perkara a quo secara hukum telah diperiksa, diuji dan diputus oleh Majelis Hakim Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 dan Putusan Nomor 16/PUU-X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sehingga nebis in idem karena mengandung persamaan baik persamaan pengujian materi muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian dalam Undang- Undang dan terabaikannya mekanisme check and balances. Oleh karena itu, demi kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 dan berkaca pada Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 maupun Putusan Nomor 16/PUU-X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang bersifat final dan mengikat bahwa eksistensi Kejaksaan sebagai Penyidik tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka permohonan a quo sepatutnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 3.2. DALAM POKOK PERMOHONAN 1) Konstitusi negara yakni UUD 1945 secara eksplisit tidak mengamanatkan desain tertentu dalam pemberantasan korupsi ke dalam pemisahan kewenangan kelembagaan (segregation of duty). Konstitusi negara justru memberikan kebebasan bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sendiri (open legal policy) desain pemberantasan korupsi berdasarkan perkembangan politik hukumnya. Perkembangan struktur ketatanegaraan dan politik hukum terkini menunjukkan bahwa Negara melalui Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang menghendaki pelibatan seluruh Lembaga Penegak Hukum secara bersama berdasarkan kewenangan pada masing-masing undang-undang untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi terpadu secara simultan dan efektif. 2) Pelibatan seluruh komponen bangsa khususnya lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi isu strategis dan harus menjadi komitmen bersama yang memerlukan sinergitas dan akselerasi dalam pencapaiannya. KPK, Kejaksaan dan Kepolisian 217 didudukkan oleh Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK. 3) Pengakuan Negara atas eksistensi Lembaga Kejaksaan dalam mendukung penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 50 ayat (4) UU KPK, juga dinyatakan kembali di beberapa Pasal UU KPK antara lain pada Pasal 45 ayat (1) yang menentukan: Pasal 45 ayat (1) “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”, memperlihatkan pula politik hukum Negara pada perkembangannya mengkonsepsikan Kejaksaan memiliki sumber-sumber penyidik yang dapat membantu KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi. 4) Selanjutnya terkait Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menentukan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”, bukanlah merupakan penerapan suatu asas deferensiasi fungsional yang harus diterapkan secara kaku dengan memisahkan kewenangan kelembagaan (segregation of duty). Pelaksanaan pasal tersebut masih digantungkan pada kebijakan/politik hukum pemerintah dengan mencantumkan frasa “sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. 218 5) Perjalanan bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi telah begitu panjang. Kebijakan-kebijakan strategis telah diambil oleh Pemerintah dan pembentuk undang-undang Sejak awal kemerdekaan dengan berlakunya Herzein Inlandsch Reglement (HIR), penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR. Berdasarkan hal tersebut kiranya tidak relevan jika kemudian posisi Jaksa disejajarkan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. 6) Sejak diundangkannya KUHAP, dinamika politik hukum dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi terus berjalan, sampai akhirnya 22 (dua puluh dua) tahun kemudian (tahun 2002) lahirlah KPK sebagai institusi baru yang diberikan wewenang khusus dalam pemberantasan korupsi. Latar belakang lahirnya KPK jelas tertulis dalam konsideran maupun penjelasan umum UU KPK. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan bersama-sama antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. 7) Dengan lahirnya KPK tersebut, maka lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi bertambah, total menjadi 3 (tiga) lembaga yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sebagaimana kita ketahui bersama, posisi Indonesia dalam pemberantasan korupsi pada tahun 2022 berdasarkan CPI masih menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34/100. Adanya realita yang demikian, menggambarkan Indonesia masih memerlukan eksistensi 3 (tiga) lembaga tersebut. 8) Perkembangan Politik Hukum yang terkini, Pasal 620 KUHP Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menentukan bahwa kewenangan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi tetap dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan 219 kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing, yakni KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. 9) Berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori, guna mencegah adanya dua peraturan atau lebih yang secara hierarki sederajat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka peraturan yang baru dapat menyampingkan peraturan yang lama. Olehkarena itu KUHAP yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki hierarki yang sederajat dengan UU KPK dan UU Kejaksaan, sehingga bukan merupakan undang-undang payung yang dapat digunakan untuk memerintahkan penyesuaian UU KPK dan UU Kejaksaan terhadap KUHAP. UU KPK dan UU Kejaksaan yang dibentuk kemudian telah cukup untuk menggambarkan kebijakan terkini dan pergeseran politik hukum pemerintah. Bahwa terkait dengan politik hukum, Prof. Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia mengemukakan politik hukum/legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan demikian politik hukum yang dibangun oleh Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang sampai dengan saat ini adalah menetapkan beberapa Undang-Undang yang mengatribusikan kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada 3 (tiga) lembaga yakni KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencapai tujuan Negara. Bahwa pelibatan 3 (tiga) lembaga dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut diharapkan Indonesia lebih cepat terbebas dari korupsi sehingga tujuan Negara dalam UUD 1945 dapat tercapai. 10) Keberadaan Penyidik dan Penuntut Umum dalam satu atap kelembagaan tidaklah menganggu mekanisme check and balance maupun profesionalisme pelaksanaan due process of law penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam satu lembaga. Best practice konsepsi penaganan perkara pidana terintegrasi (integrated criminal justice system) dapat dilihat di KPK, dimana Penyidik dan Penuntut Umum berada dalam satu institusi kelembagaan. Hal tersebut merupakan upaya penguatan Negara kepada KPK dalam 220 melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dengan berpedoman pada asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan huruf f UU KPK. Banyak perkara- perkara yang dapat diselesaikan dengan efektif oleh KPK dengan sinergitas penyidikan dan penuntutan satu atap tersebut. Sinergitas penanganan perkara dari penyelidikan sampai dengan penuntutan pada KPK merupakan bukti berjalannya integrated criminal justice system sebagai usaha pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 11) Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminasi dan ketidakadilan dalam perumusan normanya. Adapun dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan perkara a quo bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, namun pelaksanaan dari norma tersebut. Mengingat terhadap persoalan hukum demikian, Undang-Undang telah memberikan mekanisme check and balance melalui mekanisme di internal lembaga penegak hukum berupa berupa laporan kepada atasan dari penyidik yang memeriksa perkara, dan mekanisme dalam hukum acara pidana melalui praperadilan, eksepsi, pengujian pada pokok perkara, maupun melalui koordinasi dan supervisi oleh KPK sehingga memperkecil adanya potensi pelanggaran hukum acara pidana. 12) Dengan demikian kami berpendapat bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) UU KPK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nebis in idem; 221 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 4. Menerima keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi secara keseluruhan; 5. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). Bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberikan keterangan tertulis tambahan yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. POKOK KETERANGAN TAMBAHAN 1) Keterangan tambahan ini terkait dengan implementasi atas rumusan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: Pasal 50: (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan 222 yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Yang dalam perkara a quo terhadap ketentuan pasal di atas, frasa “atau kejaksaan” serta frasa “dan/atau Kejaksaan”, sedang dimintakan pengujian oleh Pemohon. 2) Pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi KPK untuk mengkoordinasikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Tugas-tugas tersebut sesuai juga dengan organisasi dan tata laksana KPK, dimana tugas dimaksud dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi yang membawahi 5 (lima) Direktorat dengan jangkauan tugas seluruh wilayah Indonesia. 3) Pelaksanaan tugas supervisi oleh KPK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perpres Supervisi KPK). Supervisi oleh KPK dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk: a. Pengawasan, berupa kegiatan untuk mengawasi proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Kepolisian dengan cara meminta kronologis penanganan perkara, meminta laporan perkembangan penanganan perkara baik secara periodik maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan/atau melakukan gelar perkara bersama. b. Penelitian, berupa kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data atau informasi, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dan Kepolisian. c. Penelaahan, berupa kegiatan untuk menelaah hasil pengawasan dan/atau penelitian untuk menentukan saran dan rekomendasi serta pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan dalam rangka percepatan penuntasan penanganan perkara tindak pidana korupsi. 4) Untuk mendukung tercipta sinergi dalam pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi antara ketiga Lembaga yakni KPK, Kejaksaan dan Kepolisian telah tercipta kesepahaman yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman 223 antara 3 (tiga) Lembaga Penegak Hukum tersebut, sebagaimana terakhir diperbaharui tanggal 20 Mei 2021 melalui Nota Kesepahaman Nomor: 107 Tahun 2021 6 Tahun 2021 NK/ 17/ V/ 2021 5) Implemantasi dari Nota Kesepahaman tersebut diantaranya mengatur mengenai: a. sinergi penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk dalam kegiatan hal pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan/atau supervisi; b. dalam pelaksanaan koordinasi dan/atau supervisi atas kegiatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan dukungan data pelaksanaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan secara elektronik (SPDP Online). 6) Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut secara umum berjalan lancar, walaupun dalam pelaksanaannya terkadang mengalami kendala teknis semata, misalnya berupa kepatuhan penginputan data SPDP Online yang belum merata. 7) Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK sebagai pengemban tugas koordinasi dan supervisi kepada Kejaksaan dan Kepolisian terus mencoba melakukan inovasi dan terobosan dalam sinergi pemberantasan korupsi. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir, KPK telah melaksanakan dengan baik tugas koordinasi dan supervisi sebagai berikut: Tabel DATA PERKARA YANG DILAKSANAKAN KOORDINASIKAN DAN SUPERVISI OLEH KPK TAHUN PERKARA DI KEJAKSAAN PERKARA DI KEPOLISIAN JUMLAH PERKARA Koordinasi Supervisi Koordinasi Supervisi 2021 - 32 - 36 68 2022 - 2 - 28 30 s/d Juni 2023 7 - 4 - 11 TOTAL 41 Perkara 68 Perkara 109 Perkara 224 8) Dampak dari adanya koordinasi dan supervisi oleh KPK yakni terciptanya percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan terciptanya sinergitas antar instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik yang dilaksanakan oleh KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. 9) Hal-hal tersebut merupakan langkah maju dalam sinergitas antar lembaga penegak hukum, melalui mekanisme pengawasan kelembagaan dalam bentuk koordinasi dan supervisi penanganan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian dalam UU KPK, sehingga memperkecil adanya potensi pelanggaran hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. 10) Oleh karenanya diakhir keterangan tambahan ini, KPK berharap melalui ikhtiar koordinasi dan supervisi yang diamanatkan kepada KPK dapat menciptakan ketaatan terhadap rule of law dari setiap proses/tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dipandang penting, sebagaimana ungkapan JOHN RAWL: “…where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well”, sehingga keadilan secara subtantif dapat terwujud ketika terdapat ketaatan setiap proses/tahap penegakan hukum pidana, penghormatan terhadap pengharapan yang adil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 11) Dengan ikhtiar yang demikian, KPK berharap eksistensi kelembagaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tetap dapat dipertahankan, karena yang terjadi dilapangan sebenarnya bukan akibat persoalan konstitusionalitas norma, namun semata-mata hanya terkait dengan teknis pelaksanaan norma di lapangan saja. 12) Demikian kami berpendapat bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) UU KPK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [2.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan keterangan tertulis yang diterima 225 Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2023 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2023 serta keterangan tambahan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. DALAM POKOK PERMOHONAN Merujuk pada permohonan Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ”atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ”atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ”dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menganggap adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan oleh Kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa “atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa “atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) kusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah merugikan PEMOHON yang berprofesi sebagai Advokat dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak dari klien Pemohon (Tersangka/Terdakwa) dalam proses Prapenuntutan; 2. Bahwa pengalaman Pemohon selaku kuasa dari tersangka yang disidik oleh Jaksa, telah menjadi korban dari kesewenangan-wenangan Jaksa selaku penyidik dengan fakta sebagai berikut: a. Bahwa tanggal 21 Februari 2023, Jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Tersangka; 226 b. Bahwa tanggal 23 Februari 2023, Jaksa selaku penyidik belum melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Tersangka, tetapi justru berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan dan langsung melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; c. Dalam proses penyidikan juga, Tersangka telah meminta untuk dilakukan pemeriksan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi terang dan hal tersebut diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Prapenuntutan abai dengan permintaan tersebut; 3. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan aparatur penegak hukum lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing dalam penegakan supremasi hukum dirugikan hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan uji materil Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa “atau Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa “atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) Khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 dan berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan a quo. Singkatnya menurut Pemohon ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ”atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ”atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa 227 ”dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan karenanya pula dianggap bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Polri menyampaikan penjelasan secara umum bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak bisa menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional Pemohon baik kerugian spesifik maupun potensial, dengan pasal dalam KUHAP yang dimintakan untuk diuji. Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional karena dalam suatu pengujian undang-undang, sesuai dengan Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005 telah dengan tegas memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional, yaitu: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa hak konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional atas Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ”atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ”atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ”dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 228 Atas dasar tidak adanya kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, tidak adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, dan kerugian yang timbul hanya berkenaan dengan dugaan kesalahan dalam implementasi norma, maka Polri memohon kepada Yang Mulia Ketua beserta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap beberapa pasal yang telah disebutkan di atas. Namun demikian Polri menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua beserta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak atas berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ”atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ”atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ”dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. C. MENGENAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf c UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021”), menentukan yang dimaksud 229 pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. c. Terkait dengan apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusional mengenai pertentangan pasal a quo terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam uraian angka I.1. dan I.2 di atas, melainkan lebih kepada pelaksanaan dari kewenangan penyidikan, yang merupakan penerapan norma secara in concreto atau setidaknya terkait dengan upaya-upaya korektif terhadap kinerja sistem peradilan pidana dalam melaksanakan masing-masing kewenangannya. d. Mengingat hal tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 huruf (a) UU MK, permohonan a quo bukan merupakan objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga tepat jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). D. KETERANGAN POLRI TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI 1. Materi muatan Ayat, Pasal, dan/atau Bagian dalam Undang-undang telah diuji sehingga Permohonan A Quo Nebis Bin Idem a. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK telah mengatur: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.” b. Selanjutnya norma tersebut di atas, dielaborasi melalui Pasal 78 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perpu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang 230 dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. c. Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon secara prinsip memang telah menguraikan perbandingan uji materiil pada Putusan MK Nomor: 28/PUU-V/2007 dan Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012, namun sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon pada halaman 15, pada Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012, termuat petitum yang dimohonkan yakni: “Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa “atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” “Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;” d. Petitum tersebut memuat ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang dimohonkan pengujiannya, yang pada faktanya sama dengan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan uji materiil ini, dengan perbandingan materi muatan yang diajukan oleh Pemohon, yakni: “Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa “atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” e. Berdasarkan perbandingan tersebut, telah jelas bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dimohonkan sama atau telah diuji dengan Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 78 ayat (1) Peraturan 231 MK Nomor 2 Tahun 2021, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. f. Bahwa Pasal 78 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, mengadakan pengecualian terhadap Pasal 78 ayat (1), yakni “dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. Terhadap pengecualian tersebut, baik terkait dasar pengujian atapun alasan permohonan, permohonan yang diajukan Pemohon dan Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012 memiliki kesamaan. g. Kesamaan tersebut dibuktikan dengan dasar pengujian yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana ketentuan a quo digunakan baik dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon maupun dalam Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012. Demikian juga mengenai alasan permohonan baik dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon maupun dalam Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012 juga menggunakan alasan yang sama yakni mengenai kepastian hukum serta check and balances atau pengawasan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. h. Dalam Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012, pada halaman 29 mengenai alasan pengujian, dinyatakan: “Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, Khususnya penjelasan untuk frasa “dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” bertentangan dengan prinsip negara hukum yakni asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni kepastian hukum karena mengutip 2 (dua) Undang-Undang sebagai dasar hukumnya, padahal kedua Undang-Undang tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan.” Selanjutnya pada halaman 31 dan halaman 32 mengenai alasan pengujian, dinyatakan: “Jika dihubungkan dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, terjadi beberapa permasalahan yang dilematis: a. Penuntut umum memberikan perpanjangan atas penahanan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan; b. Penyidik Kejaksaan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum kepada kejaksaan yang sama; 232 c. Penuntut umum yang sama, mempelajari hasil penyidikan dari penyidik Kejaksaan; d. Penuntut umum yang sama memberi petunjuk kepada penyidik pada kejaksaan yang sama untuk melengkapi hasil penyidikannya. Keadaan ini mengakibatkan hilangnya prinsip koordinasi horisontal antara sesama penegak hukum sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan tidak adanya mekanisme check and balances antara penyidik dengan penuntut umum. Dalam beberapa kasus, misal mantan Jaksa Urip Tri Gunawan pernah menjadi penyidik sekaligus penuntut umum dalam kasus yang sama”. i. Kesamaan alasan permohonan Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012 dengan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diidentifikasi pada halaman 16 mengenai alasan pengujian, yang dinyatakan: “Bahwa pembiaran kewenangan jaksa sebagai penyidik telah mengakibatkan terlanggarnya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka /terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, mengingat kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menghilangkan check and balance proses penyidikan;” j. Sehingga, Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012 dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon memiliki materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, serta memiliki dasar pengujian atau alasan permohonan yang sama, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 78 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. k. Berdasarkan hal tersebut di atas, Polri berpendapat permohonan Pemohon telah diuji dan tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. PENJELASAN TERHADAP MATERI DAN PASAL YANG DIMOHONKAN Bahwa Polri menilai Pemohon mendalilkan dalam Permohonan perkara a quo, menyatakan telah mengalami kerugian dan hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar akibat adanya kewenangan penyidikan dan sekaligus penuntutan pada penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) sebagaimana kewenangan yang diberikan 233 berdasarkan pada ketiga Undang-Undang yang dimaksud di atas pada perkara a quo. Bahwa kewenangan penyidikan dan sekaligus penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan sebagai kewenangan ganda, khususnya pada penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, bukanlah masalah baru dalam dunia penegakan hukum. Terhadap kewenangan ganda tersebut, Mahkamah Konstitusi RI (Mahkamah) setidaknya telah dua kali memutus dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- X/2012. Bahwa terhadap kewenangan ganda tersebut Mahkamah juga sesungguhnya telah memahami dan memberikan pertimbangan akan adanya potensi ketidakpastian hukum yang dapat melanggar hak konstitusional Warga Negara (dapat berdampak kepada kerugian hak konstitusional) dengan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum, demi tegaknya sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), berpendapat: a. Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; b. Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang- undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka Jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan; c. Sebelum penyerasian itu terwujud, semua aparat penegak hukum seyogianya melakukan koordinasi jika ditengarai akan terjadi tumpang tindih dalam kasus-kasus pelaksanaan wewenang penyidikan di antara sesama aparat penegak hukum. Hal ini mengandung konsekuensi untuk melakukan koordinasi ataupun pengawasan secara horizontal, agar kepastian hukum demi kepentingan HAM tidak dilanggar atau terabaikan. 234 Sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 yang telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 26 Maret 2008, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dan kemudian diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 27 Maret 2008, Mahkamah telah dengan tegas, mewanti-wanti para pembuat undang-undang akan perlunya harmonisasi hukum demi terjaminnya kepastian hukum, bahwa dalam pertimbangan putusannya untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum, demi tegaknya sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Bahwa terhadap pendapat Mahkamah di atas, dapat dipahami adanya perintah kepada pembuat undang-undang demi kepastian hukum untuk mencegah kerugian hak konstitusional (agar segera) memastikan apakah politik hukum mengehendaki kewenangan penyidikan dimaksud terpisah dari Kejaksaan (dihilangkan), atau justru hilang dari Polri. Penyerasian berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait seharusnya sudah menghasilkan Undang-undang yang memberikan kepastian hukum seperti contohnya apa yang dimaksud oleh Pemohon. Karena dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara a quo, telah mencerminkan koordinasi aparat penegak hukum yang diminta Mahkamah selama penyerasian dimaksud belum dapat menyelesaikan permasalahan kepastian hukum dan mencegah kerugian hak konstitusional. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, maka sudah seyogianya perlu pembatasan kekuasaan, pemisahan kewenangan dalam rangka check and balances. Bahkan menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, salah satu prinsip negara hukum adalah pembatasan kekuasaan. Kekuasaan harus juga dipandang sebagai kekuasaan yang dimiliki lembaga dan aparat penegak hukum agar terjadi check and balances dan menghindari kekuasaan yang mutlak (absolute) 235 dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa dampak kekuasaan yang absolute pasti mendatangkan korup (korupsi), seperti disampaikan oleh Lord John Dalberg-Acton dalam petikan suratnya kepada Bishop Mandell Creighton (5 April 1887): “…Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority, still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority. There is no worse heresy than that the office sanctifies the holder of it…” Jika didalami makna petikan surat tersebut menyatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan mutlak akan menjadikan korup secara mutlak. Lebih lanjut Lord Acton juga menyatakan bahwa orang-orang hebat (hebat di sini dimaksud sebagai yang memiliki kuasa atau penguasa) hampir selalu orang jahat, bahkan ketika mereka mempengaruhi dan bukan memegang kekuasaan, apalagi ketika mereka ditambahkan kecenderungan atau kepastian korupsi oleh otoritas (kewenangan). Tidak ada bid’ah (hal yang “diada-adakan”) yang lebih buruk daripada pembenaran bahwa jabatan (kekuasaan) meng-kuduskan (mensucikan) pemegangnya (penguasanya). Hal ini pun sebetulnya sejalan dengan yang pernah disampaikan Aristoteles yaitu “Lebih tepat jika hukum harus memerintah daripada warga negara mana pun: berdasarkan prinsip yang sama, jika menguntungkan untuk menempatkan kekuasaan tertinggi pada beberapa orang tertentu, mereka harus ditunjuk hanya sebagai penjaga, dan pelayan hukum”. Bahwa dalam doktrin pemisahan kekuasaan, Montesquieu menjelaskan 3 (tiga) fungsi negara yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) cabang kekuasaan, yakni fungsi membuat Undang-Undang (rule making function) oleh Kekuasaan Legislatif; fungsi melaksanakan Undang-Undang (rule application function) oleh kekuasaan Eksekutif; dan fungsi mengadili atas pelanggaran Undang- Undang (rule adjudication function) oleh kekuasaan judicial. (Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 152). Konstruksi UUD NRI 1945 di desain dengan mengaktualisasikan doktrin pemisahan kekuasaan “trias politica”, dengan mendudukkan 3 (tiga) kekuasaan negara. Kekuasaan Eksekutif diatur dalam Bab III UUD 1945, 236 kekuasaan Legislatif diatur dalam bab VII dan bab VIIA UUD 1945 serta kekuasaan Yudisial dalam Bab IX UUD 1945. Bahwa dalam konteks doktrin “trias politica” maupun doktrin Catur Praja, sama-sama memiliki fungsi yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Namun doktrin Catur Praja memisahkan fungsi tersebut dari kekuasaan bestuur, berbeda halnya dengan doktrin “trias politica” yang memandang fungsi rule application function oleh Eksekutif juga terkandung makna dalam menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara (fungsi Politie). Oleh sebab itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada ranah Eksekutif, yang berkedudukan dibawah Presiden. Bahwa menurut Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tersebut lembaga utama penegakan hukum adalah Polri yang dapat dimaknai memiliki kewenangan absolut dalam fungsi penyidikan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan atributif (perintah langsung dari UUD 1945), yaitu Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai kewenangan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka, pengumpulan alat bukti, atau dokumen oleh Penyidik. Ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Bahwa Kepolisian diberikan peranan oleh KUHAP dalam penyidikan dan penyelidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukkan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua jenis tindak pidana, diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan “Dalam 237 melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : ... melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam rumusan ketentuan tersebut. Bahwa hukum acara pidana menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Sehubungan dengan ini, KUHAP telah mengatur kewenangan masing-masing aparat penegak hukum diatas, yakni sebagai berikut:. 1. Penyelidik dan Penyidik Penyelidik adalah setiap pejabat polisi, dan kewenangan penyelidik adalah sebagai berikut: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. mencari keterangan dan barang bukti; c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik berwenang untuk: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 238 e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Merujuk Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP dapat dipahami bahwa lembaga yang menaungi dua pejabat diatas ialah Polisi. 2. Penuntut Umum Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun wewenang penuntut umum adalah: a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. membuat surat dakwaan; e. melimpahkan perkara ke pengadilan; f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g. melakukan penuntutan; h. menutup perkara demi kepentingan hukum; i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; j. melaksanakan penetapan hakim. 239 3. Pengadilan Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Bahwa dalam mekanisme penegakan Hukum Pidana, KUHAP secara tegas telah menentukan tentang adanya suatu sistem yang disebut "Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri/PPNS, penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan di depan persidangan oleh Hakim. Hal ini mengandung makna: 1) Adanya pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas. Setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu dalam prinsip difrensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum, sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi penegak hukum yang lain maupun datang dari tersangka, terdakwa, keluarga maupun penasihat hukum tersangka atau terdakwa. 2) Lebih tegas ditentukan dalam huruf c konsiderans Menimbang KUHAP yang intinya menjelaskan secara tegas: − menciptakan asas keseimbangan antara kekuasaan dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia; − tujuan keselarasan tersebut tidak terdapat kelebihan kekuasaan yang menumpuk di tangan aparat penegak hukum. 3) Dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan, agar penegak hukum tidak mudah terjangkiti kecenderungan kecongkakan kekuasaan. 4) Penjernihan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsi khususnya antara Penyidik Polri dengan Penuntut Umum. Bahwa Pembagian fungsi penyidikan dan penuntutan tersebut, merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem HIR sebelumnya, yang selanjutnya melalui pemilahan kedua fungsi tersebut mengandung maksud sebagai berikut: 240 (1) mengurangi peluang terjadinya penumpukan kewenangan pada salah satu unsur penegak hukum; (2) untuk mewujudkan sistem pengawasan silang antar unsur penegak hukum; (3) untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh salah satu unsur penegak hukum; dan (4) agar masing-masing unsur penegak hukum lebih profesional di bidangnya masing-masing. Akan tetapi walaupun terdapat pembagian fungsi penyidikan dan penuntutan, penerapannya tidak dilakukan secara konsisten oleh Pembentuk Undang-undang sehingga sampai saat ini peninjauan kembali terhadap ketentuan khusus acara pidana untuk tindak pidana tertentu tidak dilaksanakan. Bahkan arah pembangunan hukum acara yang menuju kepada unifikasi untuk penerapan prinsip diferensiasi fungsional menjadi semakin kabur, dengan terdapatnya perundang- undangan seperti halnya Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa “atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana mengenai kewenangan untuk melakukan penyidikan bagi Kejaksaan, ditinjau dari kajian teori hukum menunjukkan inkonsistensi dengan KUHAP (tidak sesuai dengan prinsip deferensi fungsional) dan tidak menjamin kepastian hukum perlindungan sebagaimana yang dirumuskan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, sehingga hal tersebutlah yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya POLRI selaku alat negara penegak hukum berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara, bersama- sama dengan penegak hukum lainnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai bagian sistem peradilan pidana dan 241 sesuai dengan kewenangannya dalam penyidikan tindak pidana korupsi Polri, Kejaksaan dan KPK telah bersinergi sebagai bentuk optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal Penyelidikan, Penyidikan dan penindakan. Bahwa Polri sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan pada kedua Putusan Mahkamah terkait sebelumnya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012) masih konsisten sejalan dengan dalil-dalil pada kedua Putusan Mahkamah tersebut yang intinya jika Kejaksaan yang memiliki ”wewenang rangkap/ganda” yaitu ”wewenang penyidikan sekaligus penuntutan” dalam proses hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Pemohon a quo, maka dapat dipastikan bahwa mekanisme check and balances dalam proses hukum tersebut telah “terabaikan”, atau dengan kata lain, ”wewenang rangkap/ganda” yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (uncontrol) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya “kesewenang-wenangan (arbitrary) dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (rechsonzekerheid)” mengandung cacat (defect) konstitusional. Bahwa dalil di atas sejalan dengan pemikiran Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution (dalam buku Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Kata Hasta Pusaka, 2007, hal 1) yaitu: “Sistem normatif negara, kata C.F. Strong (juga E.C.S.Wade), dituangkan kedalam konstitusi. Tujuannya, menurut Carl J. Frederich, selain mengatur hubungan kekuasaan diantara cabang-cabang pemerintahan, adalah agar Negara yang merupakan suatu kumpulan kegiatan pemerintahan bertindak adil di dalam melaksanakan fungsinya...dst. Doktrin Trias Politica dikembangkan, sehingga terwujudlah konsep-konsep politik seperti check and balances, control, accountability (pertanggungjawaban). Maksudnya tidak lain, agar hak- hak warga negara dan penduduk bukan warga negara serta hak asasi manusia pada umumnya dinegara yang bersangkutan terlindungi” Bahwa lebih lanjut Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution dalam buku yang sama (pada hal. 77) menegaskan tentang kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan a quo telah membingungkan, meresahkan, menciptakan ketidakstabilan hukum dan telah melanggar prinsip-prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law), serta dapat menimbulkan 242 konflik ataupun egosentris antar badan penegak hukum, oleh karena itu sekali lagi kami kutip tulisan Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution: “Dengan demikian nampak bahwa betapa tumpang tindihnya masalah penyidikan di Indonesia sebagai akibat dari tumpang tindih bahkan saling bertentangannya produk perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing instansi, sehingga setiap instansi masing- masing merasa memiliki kewenangan. Inilah antara lain yang sempat memicu konflik terbuka antara Kejaksaan Agung semasa Jaksa Agung Singgih dengan Kepolisian di bawah Kapolri Jenderal Dibyo Widodo, beberapa tahun silam, ketika polisi menangkap sejumlah jaksa yang melakukan penyidikan”. Bahwa hal serupa juga telah disampaikan oleh O.C. Kaligis, S.H.,M.H. (dalam bukunya Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi) yaitu: Pada halaman 107: “Hal ini kemudian menjadi alasan bagi kejaksaan untuk terus mempertahankan waktu 2 (dua) tahun masa peralihan, khususnya untuk perkara-perkara “sulit” seperti misalnya perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Awaloedin Djamin mengatakan bahwa Ali Said selaku Jaksa Agung pada waktu itu, juga telah sepakat untuk menyerahkan seluruh tindakan penyidikan kepada Polisi setelah masa transisi 2 (dua) tahun tersebut. Hal ini dibenarkan oleh A.A. Baramuli yang ikut mempersiapkan lahirnya KUHAP” Pada halaman 129: “Dari contoh-contoh di atas sangat jelas bahwa kuasa Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi (satu atap), tidak dikendalikan atau dikontrol oleh siapapun dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sekalipun KUHAP sudah berlaku sejak 31 Desember 1981, tetapi Kejaksaan berdasarkan Pasal 284 Ayat (2) tetap mempertahankan wewenang penyidikannya untuk perkara korupsi bertahun-tahun setelah itu…” Pada halaman 131: KUHAP, sama sekali tidak mengatur mengenai kontrol/pengawasan terhadap tindakan atau pelaksanaan wewenang Penuntut Umum. Bahkan KUHAP dengan Pasal 284 Ayat (2) nya telah turut melanggengkan situasi “sementara” tersebut, sehingga pada perkara- perkara tindak pidana korupsi, yang terjadi adalah kekuasaan Jaksa yang bertambah besar tanpa dibarengi oleh pengawasan apapun. Padahal untuk mencegah all power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely dan untuk memastikan adanya hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, seharusnya pemberantasan atau setidak-tidaknya pengendalian Tindak Pidana Korupsi haruslah diawali dari lembaga penegak hukum atau lembaga 243 yang terkait dengan Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) yang tidak mempunyai potensi atau kemampuan untuk menjadi korup. Bahwa selanjutnya argumentasi dan dalil-dalil di atas juga selaras dengan pemikiran Mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (dalam beberapa edisi), yaitu: “…Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" (clarification) dan "modifikasi" (modification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi…” (2012:47) “…Adanya pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas. Setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu dalam prinsip difrensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum, sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi penegak hukum yang lain maupun datang dari tersangka, terdakwa, keluarga maupun penasihat hukum tersangka atau terdakwa...’ (1988: 9) “…Dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan, agar penegak hukum tidak mudah terjangkiti kecenderungan kecongkakan kekuasaan. Penjernihan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsional khususnya antara Penyidik Polri dengan Penuntut Umum. Dalam HIR, Penyidik Polri dan Kejaksaan saling serta/sama-sama mempunyai wewenang melakukan penyidikan, sehingga sering saling rebutan dan tumpang tindih dalam 244 pemeriksaan/penyidikan terhadap kasus yang sama dan subjek yang sama…” (1998: 10) Hal ini sejalan dengan pertimbangan dalam pembentukan KUHAP sebagaimana ditegaskan pada huruf c Menimbang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang intinya menjelaskan secara tegas bahwa “…pembentukan hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan. UUD NRI 1945…” Sehingga, akan terciptanya asas keseimbangan antara kekuasaan dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta tujuan keselarasan tersebut ditujukan agar tidak terdapat kelebihan kekuasaan yang menumpuk di tangan aparat penegak hukum, yang dapat memastikan adanya hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari segi efektivitas pengawasan, melekatnya dua kewenangan yang berbeda (penyidikan dan penuntutan) dalam satu institusi jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan akan terjadi abuse of power (penyalahgunaan wewenang), yang berakibat hak-hak konstitusional dari para pencari keadilan (justisiable) dalam negara hukum akan dirugikan/terabaikan. Bahwa kemudian juga Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra berpendapat yaitu dalam sistem hukum ada filosofi yang tak boleh dilanggar. Filososfi yang tidak boleh dilanggar tersebut yakni, orang (lembaga) yang berwenang menangkap, tidak boleh menahan; orang (lembaga) yang memeriksa tak boleh menuntut; dan orang (lembaga) yang menuntut tak boleh memutuskan. Semua itu harus dilakukan oleh lembaga yang berbeda (Hukumonline, 26 September 2011, “Yusril Minta Kewenangan Kejaksaan Dipangkas”), karena melekatnya dua kewenangan yang berbeda (penyidikan dan penuntutan) dalam satu institusi jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan akan terjadi abuse of power (penyalahgunaan wewenang), yang berakibat hak- hak konstitusional dari para pencari keadilan (justisiable) dalam negara 245 hukum akan dirugikan/terabaikan. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, POLRI selaku alat negara penegak hukum berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap seluruh tindak pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam KUHAP, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime yang berpotensi merugikan keuangan negara, bersama-sama dengan penegak hukum lainnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai bagian sistem peradilan pidana. Akan tetapi terdapat beberapa kewenangan dalam UU Tindak pidana korupsi yang tidak diberikan kepada Penyidik Polri seharusnya previlege itu juga diberikan kepada Polri dalam rangka memperkuat penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi, seperti halnya kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, kemudian kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan penyidikan serta proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Pejabat negara dalam lingkungan legislatif diharapkan tidak diperlukan ijin dari Presiden tetapi hanya bersifat pemberitahuan. Bahwa dalam rangka mendukung komitmen penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Polri, Kejaksaan dan KPK telah bersinergi dengan baik sebagai wujud optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam ruang lingkup intelijen, Penyelidikan, Penyidikan dan penindakan. Hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama antara ketiga lembaga tersebut dalam rangka terwujudnya Indonesia yang bebas korupsi. Sehingga dengan adanya sinergitas antara Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan korupsi tersebut, kekhawatiran Pemohon tidak adanya pengendalian (control) atau check and balances berkaitan dengan pemberian kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu kepada Kejaksaan menjadi tidak terbukti. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak berdasarkan atas hukum, di mana UUD 1945 memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan melalui pengaturan 246 setingkat undang-undang, sehingga kewenangan penyidikan lembaga Kejaksaan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Di sisi lain, Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012 dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon memiliki materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perpu yang telah diuji, serta memiliki dasar pengujian atau alasan permohonan yang sama, dengan demikian demi kepastian hukum dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta berpedoman pada ketentuan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. V. KESIMPULAN Dari uraian dan tanggapan terhadap dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional atas Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ”atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ”atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ”dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar tidak adanya kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, tidak adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, dan kerugian yang timbul hanya berkenaan dengan dugaan kesalahan dalam implementasi norma, maka Polri menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap beberapa pasal yang telah disebutkan di atas. Terkait dengan apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusional mengenai pertentangan pasal a quo terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam uraian angka I.1. dan I.2 di atas, melainkan lebih kepada pelaksanaan dari kewenangan penyidikan, 247 yang merupakan penerapan norma secara in concreto atau setidaknya terkait dengan upaya-upaya korektif terhadap kinerja sistem peradilan pidana dalam melaksanakan masing-masing kewenangannya. Bahwa Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" (clarification) dan "modifikasi" (modification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Bahwa KUHAP sama sekali tidak mengatur mengenai kontrol/pengawasan terhadap tindakan atau pelaksanaan wewenang Penuntut Umum. Bahkan KUHAP dengan Pasal 284 Ayat (2) nya telah turut melanggengkan situasi “sementara” tersebut, sehingga pada perkara-perkara tindak pidana korupsi, yang terjadi adalah kekuasaan Jaksa yang bertambah besar tanpa dibarengi oleh pengawasan apapun. Padahal untuk mencegah all power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely dan untuk memastikan adanya hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, seharusnya pemberantasan atau setidak-tidaknya pengendalian Tindak Pidana Korupsi haruslah diawali dari lembaga penegak hukum atau lembaga yang terkait dengan Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) yang tidak mempunyai potensi atau kemampuan untuk menjadi korup. Bahwa adanya pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas. Setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu dalam prinsip difrensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum, sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi penegak hukum yang lain maupun datang dari tersangka, terdakwa, keluarga maupun penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat 248 undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan, agar penegak hukum tidak mudah terjangkiti kecenderungan kecongkakan kekuasaan. VI. PETITUM Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Polri memohon kepada Yang Mulia Ketua beserta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’ dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, dapat memberi putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk sebagian atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (Nebis in Idem); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa “atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 249 Bahwa Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia juga memberikan keterangan tertulis tambahan yang diserahkan ke Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Bahwa Tugas pokok dan fungsi Polri diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : ”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konsekuensi kedudukan Polri sebagai “alat negara”, sebagai lembaga utama penegakan hukum adalah Polri yang dapat dimaknai memiliki kewenangan absolut dalam fungsi penyidikan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan atributif (perintah langsung dari UUD 1945). Tugas pokok dan fungsi Polri itulah yang melahirkan kewenangan Polri yang disusun dalam Undang-Undang organik yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa menurut Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tersebut lembaga utama penegakan hukum adalah Polri yang dapat dimaknai memiliki kewenangan absolut dalam fungsi penyidikan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan atributif (perintah langsung dari UUD 1945), yang mana dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai kewenangan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka, pengumpulan alat bukti, atau dokumen oleh Penyidik. 250 Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Bahwa Kepolisian diberikan peranan oleh KUHAP dalam penyidikan dan penyelidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua jenis tindak pidana, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : ... melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam rumusan ketentuan tersebut. II. KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT MENJAWAB PERTANYAAN ATAU PERMINTAAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI. A. POKOK-POKOK MATERI PERTANYAAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Pada intinya, materi pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi yang diperintahkan untuk dijelaskan oleh pihak terkait meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM SUHARTOYO a. Terdapat beberapa hal yang harus dijelaskan kembali berkaitan dengan diferensiasi fungsional dan pendapat dari Prof Yusril. b. Beberapa poin yang juga sebenarnya kewenangan Kejaksaan yang core business-nya adalah sebagai penuntut, tapi juga sebagai penyidik memberikan ruang kewenangan yang sangat luas dan bahkan mengatakan tanpa diimbangi dengan pengawasan apakah terdapat kesulitan penyampaian keterangan terkait dengan adanya pengambilan porsi kewenangan penyidikan di Polri oleh Kejaksaan. c. Mahkamah mau melihat apakah sebenarnya ada kesulitan- kesulitan soal mengambil porsi kewenangan yang di Pihak Kepolisian sebenarnya ada persoalan dengan kewenangan 251 penyidikan yang sekalipun itu hanya tindak pidana tertentu dan khususnya korupsi yang diambil oleh Kejaksaan. d. Sudah adanya nota kesepahaman, sehingga itu yang menjawab dalil Pemohon bahwa sebenarnya kekhawatiran Pemohon itu tidak perlu terjadi dan untuk diberikan nota kesepahaman tiga lembaga itu. 2. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM SALDI ISRA a. Adanya poin yang mengatakan kalau Polisi melaksanakan tugas penyidikan itu diawasi. Nah, sementara lembaga lain, mungkin maksudnya di sini Kejaksaan, tidak ada pengawasan. Kira-kira apa bentuk-bentuk pengawasan yang bisa dilakukan terhadap lembaga lain yang melaksanakan fungsi penyidikan. b. Didasarkan pada pengalaman Kepolisian selama ini. Apalagi kan sudah ada MoU antar ketiga lembaga, ya, antar lembaga yang melaksanakan fungsi penyidikan itu. Kalau harus ada pengawasan, itu apa sih bentuk-bentuk pengawasannya? Dan mengapa bentuk-bentuk seperti itu yang disarankan? sehingga Mahkamah bisa memiliki pandangan yang komprehensif terhadap fungsi penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk tindak pidana tertentu itu. Kalau bisa disebutkan satu per-satu misalnya, tindak pidana korupsi apa, yang lain-lain kan disebutkan tindak pidana tertentu itu. c. Jangan sungkan-sungkan menyampaikan fakta. Karena kami akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ada itu. Jadi, ini menjadi penting, bukan hanya menyangkut putusan ini, tapi juga karena kan juga akan segera dibahas KUHAP, ya, pengganti KUHAP yang hari ini. Jadi, siapa tahu nanti apa yang kita perbincangkan yang nanti dipertimbangkan Mahkamah, bisa menjadi poin yang digunakan oleh pembentuk undang-undang ketika memperbaiki KUHAP. 252 B. KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1. Menjawab pertanyaan YANG MULIA, HAKIM SUHARTOYO, kami jelaskan sebagai berikut: Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung beberapa asas didalamnya, Salah satunya adalah asas diferensiasi fungsional. Asas ini berarti penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakan suatu asas penjernihan (clarification) dan modifikasi (modification) fungsi dan wewenang antara aparat penegak hukum. Asas diferensiasi fungsional mulanya bertujuan untuk dipergunakan sebagai sarana koordinasi horizontal dan saling checking antara penegak hukum, terutama antara polisi selaku penyidik dengan jaksa selaku penuntut umum. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP, maka jelas terlihat penjernihan dan pembagian secara tegas antara fungsi dan wewenang polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan. Bahwa asas diferensiasi fungsional yang dianut oleh KUHAP artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa merasa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Sehubungan dengan ini, KUHAP telah mengatur kewenangan masing-masing aparat penegak hukum diatas, yakni sebagai berikut: 2. Penyelidik dan Penyidik Penyelidik adalah setiap pejabat polisi, dan kewenangan penyelidik adalah sebagai berikut: e. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 253 f. mencari keterangan dan barang bukti; g. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik berwenang untuk: k. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; l. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; m. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; n. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; o. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; p. mengambil sidik jari dan memotret seorang; q. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; r. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; s. mengadakan penghentian penyidikan; t. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Merujuk Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP dapat dipahami bahwa lembaga yang menaungi dua pejabat diatas ialah Polisi. 3. Penuntut Umum Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun wewenang penuntut umum adalah: 254 k. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; l. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; m. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; n. membuat surat dakwaan; o. melimpahkan perkara ke pengadilan; p. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; q. melakukan penuntutan; r. menutup perkara demi kepentingan hukum; s. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; t. melaksanakan penetapan hakim. 4. Pengadilan Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Bahwa prinsip atau asas diferensiasi fungsional secara instansional, telah dikemukakan manfaat spesialisasi fungsi penegakan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dengan pihak kejaksaan. Sama sekali bukan dimaksudkan untuk 255 mengecilkan arti salah satu di antara instansi tersebut, tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah: a. "penjernihan fungsi" yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan. Dengan penjernihan spesialisasi fungsi tadi, terhindar pelaksanaan penyidikan dengan cara-cara pemeriksaan yang bolak-balik. Pengalaman dan kenyataan selama HIR, bisa terjadi saling jumpa penyidikan pada suatu kasus antara Polri dengan kejaksaan. Akibatnya, sering menimbulkan penyidikan yang overlapping dan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Dan akibat yang paling jauh, sangat merugikan dan membingungkan pihak yang diperiksa. Seolah- olah tersangka tak ubahnya seperti bola, habis ditendang Polri, jatuh lagi ke tangan penyidikan atau penyidikan lanjutan dari pihak Kejaksaan. b. selanjutnya, penjernihan dan penegasan spesialisasi fungsi dan wewenang ini lebih “menjamin terwujudnya kepastian hukum" dalam bidang pelaksanaan penyidikan setiap tersangka atau orang yang diperiksa baik dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, sudah pasti menurut hukum bahwa tersangka yang bersangkutan hanya berhadapan dengan instansi kepolisian. Apabila pemeriksaan penyidikan telah selesai dari instansi kepolisian, tersangka tidak akan mengalami pemeriksaan penyidikan yang sama oleh pihak kejaksaan. Pada pihak kejaksaan tersangka dengan sendirinya, memasuki proses "penuntutan," sehingga sejak semula tersangka sudah mengetahui dengan pasti bahwa menurut hukum, dia tidak lagi akan mengalami pemeriksaan penyidikan yang bolak-balik. c. spesialisasi fungsional diharapkan dapat memenuhi prinsip peradilan atau "penegakan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan". Bukankah selama ini, dengan adanya dua instansi (Polri dan jaksa) yang masing-masing berwenang melakukan penyidikan atau penyidikan lanjutan, menempatkan pemeriksaan penyidikan dalam dua kali pemeriksaan? Setelah 256 instansi kepolisian melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum, jaksa yang diserahi untuk menangani pemeriksaan berkas, kembali lagi melakukan pemeriksaan penyidikan dari taraf pemeriksaan permulaan. Sistem dan proses yang seperti ini jelas merupakan hambatan dalam kelancaran penyelesaian suatu kasus. d. demikian juga halnya diferensiasi fungsional tadi, sekaligus menjemihkan dan mempertegas batas-batas tanggung jawab antara instansi Polri dan Kejaksaan. Polri bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan penyidikan, dan jaksa bertanggung jawab dalam tahap penuntutan dan pelaksanaan putusan. Kejernihan batas-batas tanggung jawab setiap instansi ini, dengan sendirinya memantapkan fungsi pengawasan oleh pihak atasan masing-masing secara built in control. Dengan demikian adanya prinsip diferensiasi fungsional tersebut telah terdapat gambaran tegas tentang kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, dikarenakan KUHAP telah menempatkan Jaksa dalam kedudukan sebagai instansi "penuntut" yang berwenang melakukan penuntutan atas setiap perkara serta melaksanakan fungsi dan wewenang penuntutan yang lepas dari fungsi penyidikan. Bahwa berkaitan dengan pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam sistem hukum ada filosofi yang tak boleh dilanggar, yakni orang (lembaga) yang berwenang menangkap, tidak boleh menahan; orang (lembaga) yang memeriksa tak boleh menuntut; dan orang (lembaga) yang menuntut tak boleh memutuskan. Semua itu harus dilakukan oleh lembaga yang berbeda (Hukumonline, 26 September 2011, “Yusril Minta Kewenangan Kejaksaan Dipangkas”), karena melekatnya dua kewenangan yang berbeda (penyidikan dan penuntutan) dalam satu institusi jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan akan terjadi abuse of power (penyalahgunaan wewenang), yang berakibat hak-hak konstitusional dari para pencari keadilan (justisiable) dalam negara hukum akan dirugikan/terabaikan. 257 Bahwa dari pendapat tersebut secara tegas telah menggambarkan tentang prinsip diferensiasi fungsional atau tentang pembagian fungsi penyidikan dan penuntutan, yang mengandung maksud sebagai berikut: a mengurangi peluang terjadinya penumpukan kewenangan pada salah satu unsur penegak hukum; b untuk mewujudkan sistem pengawasan silang antar unsur penegak hukum; c untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh salah satu unsur penegak hukum; dan d agar masing-masing unsur penegak hukum lebih profesional di bidangnya masing-masing. Sehingga dengan adanya dua kewenangan melekat yang berbeda (penyidikan dan penuntutan) dalam satu institusi jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan akan terjadi abuse of power (penyalahgunaan wewenang). Bahwa merujuk perspektif sejarah hukum dalam KUHAP tentang munculnya pasal yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyidik 2 tindak pidana memang merupakan fakta sejarah (lampau) yang seharusnya sudah berlalu. Semula, memang kewenangan ganda tersebut hanya dipertahankan dalam waktu 2 (dua) tahun atau sampai ada pergantian UU khusus seperti UU tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Ekonomi. Namun pergantian UU khusus tersebut tidak pernah terealisasi untuk menegaskan pemisahan kewenangan penyidikan pada Polisi dan kewenangan penuntutan pada Kejaksaan sampai saat ini. Inkonsistensi Politik Hukum dari pembuat undang-undang berdampak memunculkan disparitas berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik, seperti pada Undang-undang yang menjadi materi permohonan. Pemohon pada perkara a quo. Oleh karena itu jelas kewenangan Kejaksaan yang ganda tersebut secara kelembagaan 258 dan tidak ada yang mengendalikannya atau mengkontrolnya, tidak sejalan sebagaimana cita-cita atau tujuan pembentukan KUHAP. Ketentuan Peralihan berlakunya KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP menentukan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi"; Dalam Penjelasannya KUHAP juga telah membatasi sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan Ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu. ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada antara lain Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955), Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971); dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat- singkatnya”. Bahwa pengecualian atas prinsip diferensiasi fungsional terhadap ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP seharusnya tidaklah bersifat permanen dan hanya sementara akan tetapi faktanya KUHAP sudah berlaku lebih dari 20 (dua puluh) tahun, ketentuan Pasal 284 ayat (2), belum diubah sehingga menciptakan dua kewenangan melekat dalam Lembaga Kejaksaan. Bahwa lebih lanjut dalam menjabarkan pendapat Prof Yusril Izha Mahendra dapat dijelaskan tentang penerapan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana yang terpadu, mengandung maksud untuk mengurangi peluang terjadinya penumpukan kewenangan pada salah satu unsur penegak hukum; untuk mewujudkan sistem pengawasan silang antar unsur penegak hukum; untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang 259 oleh salah satu unsur penegak hukum; dan agar masing-masing unsur penegak hukum lebih profesional di bidangnya masing- masing. Namun dalam kenyataannya semangat unifikasi Hukum Acara Pidana tersebut tidak diterapkan secara konsisten sehingga sampai saat ini peninjauan kembali terhadap ketentuan khusus acara pidana untuk tindak pidana tertentu tidak dilaksanakan. Bahkan saat ini arah pembangunan hukum acara yang menuju kepada unifikasi untuk penerapan prinsip diferensiasi fungsional menjadi semakin kabur, dengan bermunculannya ketentuan perundang-undangan seperti Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 44 ayat (4) dan pasal… dan ayat (5), khususnya frasa atau kejaksaan, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), khususnya frasa atau kejaksaan; dan Pasal 50 ayat (4), khususnya frasa dan/atau kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan jika ditelaah lebih jauh lagi fakta keberadaan peran ganda yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam praktiknya selama ini bukan saja sering menimbulkan benturan antara Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan, serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan dan menimbulkan "persaingan" kurang sehat antara Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan, sehingga dapat menghambat efektivitas penerapan hukum serta mengurangi kepastian hukum. Selanjutnya mengutip pemikiran Andrea H Poeloengan (mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional 2016- 2020) dalam penjelasan tentang Praktik dan Kritik penerapan Restorative Justice di Indonesia (2020;2021;2022) bahwa dalam konteks keadilan restoratif maka penggerusan prinsip diferensiasi fungsional dan penguatan kewenangan ganda Kejaksaan dalam hal penyidikan selain penuntutan akan berpotensi menjadikan tidak optimalnya perlindungan hak dan pemulihan “korban” langsung 260 (negara) dan tidak langsung (warga negara pada umumnya) pada victimless crime, karena orientasi penegakan hukum seperti itu lebih terfokus kepada tersangka/terdakwa dan terlalu lebih mengedepankan pembuktian kesalahan daripada penyelesaian permasalahan itu sendiri. Bahwa hal yang serupa juga dijelaskan oleh Dr. Saartje Sarah Alfons, SH, MH seorang pakar hukum dari Universitas Pattimura (dalam Hukum Versus Kekuasaan Di Negara Demokrasi Pancasila, https://fh.unpatti.ac.id/hukum-versus-kekuasaan-di-negara- demokrasi-pancasila/), yaitu prinsip diferensiasi fungsional sebagaimana yang dipahami dalam hukum acara pidana bukan serta-merta dimaknai sebagai sebuah konsep tentang pemisahan kekuasaan (separation of power) yang memberikan sekat atau mensegregasi atau mengkotak-kotakkan, mengatomisasi sistem menjadi terpisah. Upaya menyamankan frekuensi dalam melihat prinsip diferesiasi fungsional sebagai bagian dalam mendistribusikan kewenangan agar supaya tidak terjadi dualisme (saling tumpang tindih) kewenangan atau rangkap kewenangan, meminimalisir adanya tindakan abuse of power atau praktik-praktik inkonstitusional dan atas dasar tersebut maka prinsip diferensiasi fungsional seyogianya dimaknai selain terkait pembagian kewenangan juga dipahami sebagai fungsi pengawasan antar lembaga penegak hukum agar supaya menciptakan ekosistem law enforcement yang proporsional dan efektif. Dan atas semua hal yang telah dikemukakan di atas kita semua selalu berharap dan berupaya untuk mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum sesuai dengan asas-asas yang dikenal dalam hukum acara pidana yang menjadi pondasi dalam menyelenggarakan praktik peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penegakan atau penindakan, tetapi juga perlindugan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dimaknai dalam due process of law. 261 Bahwa menurut Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksno, SH., MH dalam Laporan kegiatan Tim Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Pidana pada tahun 2010 (https://www.bphn.go.id/data/documents/renkum_na2010.pdf) yang menjelaskan “…Sesuai dengan konsep diferensiasi fungsional, KUHAP mengandung konsep bahwa Polisi adalah sebagai Penyidik Tunggal. Akan tetapi dalam perkembangannya dengan lahirnya beberapa undang-undang yang datang kemudian seperti: Undang-undang Kejaksaan, Kepabeanan, Zona Ekonomi Eksklusif; agaknya telah menaifkan konsep penyidik tunggal tersebut. KUHAP ke depan harus mampu menentukan apa yang dimaksud dengan Polisi sebagai penyidik tunggal atau memang konsep penyidik tunggal tidak akan digunakan lagi (hal. 62). … Penuntut umum tidak mempunyai semacam para legal dalam system peradilan karena sebenarnya yang menjadi para legal adalah para penyidik. Kalau memang menghendaki system diferensi fungsional maka harus jelas tugas- tugas yang memang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (hal 72)...” Bahwa menurut keterangan Dr. Zulkarnein Koto (dalam KAJIAN/TANGGAPAN ATAS Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B/297/E/EJP/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 Hal: Mekanisme Penerimaan SPDP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015) sesungguhnya Kejaksaan telah pula berulang kali melakukan kekeliruan berfikir (fallacy) dengan menyebutkan bahwa “penerapan asas Dominus Litis berlaku secara universal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kongres Pencegahan Kejahatan PBB VIII di Havana tahun 1990”, karena hal tersebut telah mengabaikan berbagai ketentuan hukum dalam KUHAP sebagaimana disebutkan di atas, dan praktik penegakan hukum pidana pasca HIR (berdasarkan KUHAP) yang telah berlangsung selama ini dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Kemudian, sehubungan dengan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur apakah Indonesia menganut paham Monisme atau Dualisme menyangkut relasi hukum nasional 262 dan hukum internasional, dalam praktik politik hukum yang berlangsung selama ini, Indonesia adalah negara yang menganut paham Dualisme bukan paham monisme, dimana hukum nasional dan hukum internasional adalah 2 (dua) rezim atau sistem hukum yang terpisah yakni suatu intrumen internasional seperti hasil Kongres Pencegahan Kejahatan PBB di Havana tidaklah otomoatis berlaku sebagai dari hukum nasional suatu negara, dan untuk menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara masih ditempuh lagi langkah pemberlakuannya sebagai bagian dari hukum nasional melalui proses transformasi lewat ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, meskipun Indonesia adalah sebagai negara peserta (state partijs) dalam pertemuan atau kongres internasinal tersebut. Selanjutnya, dalam sumber-sumber hukum internasional, kedudukan atau status hukum dari Pasal 11 Guidelines of the role prosecutors serta diadopsi oleh Kongres Pencegahan Kejahatan PBB VIII di Havana tahun 1990 yang dijadikan dasar oleh Kejaksaan dalam menerapkan asas Dominus Litis di Indonesia dan menerbitkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, merupakan sumber hukum internasional yang soft law yang bersifat lemah dan tidak mengikat negara peserta Kongres, bukan sumber hukum internasional yang bersifat hard law seperti konvensi internasional. Maka, dapat ditegaskan pendekatan yang dianut KUHAP sebagai pendekatan integratif telah dilaksanakan oleh keempat unsur SPP sejak tahun 1981, meski terdapat kelemahan- kelemahan pada koordinasi tugas dan wewenang, hanya bersifat formal-prosedural, bukan substantif-materiil, sehingga kebijakan penegakan hukum pidana yang dikembangkan seharusnya merujuk pada asas-asas umum hukum acara pidana, asas tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pembenahan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk menegaskan dan konsisten terhadap Prinsip diferensiasi fungsional. Bahwa keterangan ahli tentang pemisahan kewenangan penyidikan oleh Polri dan penututan oleh Jaksa juga telah pernah 263 disampaikan dalam sidang teregistrasi Nomor 123/PUU-XIII/2015 dan 130/PUU-XIII/2015. Ahli dari Universitas Diponegoro, Prof Pujiono menyatakan dengan tegas kewenangan penyidikan hanya diberikan kepada Polisi. “Penyidikan dilakukan Polisi dan penuntutan dilakukan jaksa”. Usulan memberikan kewenangan pada jaksa untuk melakukan penyidikan agar dapat mengatasi terjadinya bolak-balik berkas perkara, kata dia, bukanlah solusi tepat. Sebab, hal itu bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional. Masing masing institusi, jelasnya, sudah memiliki kewenangannya masing masing. “Jika ini diterapkan, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan,”. Pujiono berpendapat terkatung-katungnya suatu kasus di polisi dan jaksa bukan persoalan atau kecacatan kenormaan dari sudut kebijakan formulasi. Akan tetapi, merupakan persoalan implementatif, khususnya persoalan koordinasi. “Terkait tidak adanya batasan waktu dan beberapa kali bolak-baliknya berkas dan merugikan tersangka, bisa dilakukan perubahan norma dalam perundang- undangan, yang mana merupakan kewenangan lembaga legislatif.” (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13119). 2. Menjawab pertanyaan YANG MULIA, HAKIM SALDI ISRA, kami jelaskan sebagai berikut : Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP telah menentukan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang. Bahwa KUHAP secara tegas tidak mengatur kedudukan Kejaksaan sebagai Penyidik, karena sesuai ketentuan di atas telah diatur tentang Penyidik itu sendiri, sehingga kejaksaan tidak dapat dikatagorikan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pengawasan terhadap proses penyidikan, dalam hal pengawasan terhadap PPNS, Polri melalui Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dapat melakukan pengawasan proses penyidikan 264 terhadap PPNS, akan tetapi tidak demikian dengan penyidikan tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena kedudukan kejaksaan atau lembaga lain yang melakukan fungsi penyidikan yang bukan PPNS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) KUHAP berbunyi : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Inilah sebagai sarana kontrol yang diberikan penyidik Polri terhadap PPNS. Fakta dilapangan terhadap penyidikan sebagaimana ketentuan dalam peraturan diatas kepada penyidik dari Kejaksaan tidak pernah diberlakukan. Bahwa secara umum fungsi pengawasan itu menjadi penting dalam pelaksanaan proses penyidikan karena sebagai sarana check and balances. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. “Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as posible to chossen plans, orders objective, or policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Bahwa dalam prinsip diferensiasi, sekaligus menjernihkan dan mempertegas batas-batas tanggung jawab antara instansi Polri dan Kejaksaan. Polri bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan penyidikan, dan jaksa bertanggung jawab dalam tahap penuntutan dan pelaksanaan putusan. Kejernihan batas-batas tanggung jawab setiap instansi ini, dengan sendirinya memantapkan fungsi pengawasan oleh pihak atasan masing-masing secara built in control. 265 Bahwa pengawasan dalam penyidikan dan penuntutan secara internal telah terdapat pada masing-masing Lembaga tersebut di samping adanya Komisi seperti Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja penyidikan dan penuntutan. Bahwa pada dasarnya KUHAP sudah berada pada jalur yang tepat, tatkala pembuat undang-undang memisahkan kekuasaan penyidikan dan penuntutan kepada dua instansi yang sederajat, yaitu Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum yang berkonsentrasi membuat dakwaan dan membuktikan dakwaannya di Pengadilan. Tentunya pemisahan tersebut menyiratkan suatu fungsi pengawasan antar instansi yang harus berjalan demi mencapai tujuan keadilan materiil yang sebenar-benarnya. Kontrol hakim terhadap jaksa selaku penuntut umum harus diperluas dengan kewenangan memeriksa dakwaan yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, salah satu prinsip negara hukum adalah pembatasan kekuasaan. Kekuasaan harus juga dipandang sebagai kekuasaan yang dimiliki lembaga dan aparat penegak hukum agar terjadi check and balances dan menghindari kekuasaan yang mutlak (absolute) dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kewenangan ganda jaksa dalam menyidik dan menuntut tentu tidak akan memenuhi prinsip check and balances, karena penyidik jaksa dan penuntut jaksa berada dalam satu “rumah pengayoman yang sama” yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini yang akan menghambat prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, karena sesama “penghuni rumah” hanya akan menjaga “keutuhan rumahnya” dan “menyelesaikan permasalahan di dalam rumahnya”, yang berakibat potensi hambatan “akses publik”. Berbeda dengan Polisi (Polri), penyidik Polri yang hanya dapat menyidik-tidak dapat menuntut (tidak terlibat dalam proses penuntutan), bahkan hasil penyidikan Polri masih harus “dinilai”, “diperiksa”, ‘dikoreksi”, “diteliti” 266 oleh Jaksa, sebelum dinyatakan oleh Jaksa lengkap dan siap untuk masuk pada tahap penuntutan. Bahwa kekuasaan pada hakikatnya adalah sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan atau kesejahteraan. Apalagi dalam era modernisasi, peran dan kekuasaan negara mendesak untuk makin tampil sebagai pengontrol dan regulator masyarakat dalam menjaga batas dan mengendalikan konflik secara rasional (Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press, hal. 52). Dalam ranah empiris, sebaliknya kekuasaan justru menimbulkan ketidakadilan atau kesengsaraan dimana-mana. Hal ini terjadi ketika hukum harus tunduk kepada kekuasaan atau ketika hukum dianggap sebagai bagian dari kekuasaan, dan sebaliknya. Akibatnya, hukum tidak dapat diharapkan lagi sebagai kekuatan pengontrol, justru menjadi mesin kekuasaan untuk menindas kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan kekuasaan. Keputusan-keputusan hukum yang menyangkut kekuasaan sering memberikan pembenaran terhadap perilaku kekuasaan (Ahmad Gunaryo, 2001, “Birokrasi dan Pertanggungjawaban Hukum di Indonesia”, dalam Ahmad Gunaryo (ed), Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia, Semarang: Walisongo Reasearch Institute, hal. 15). Kekuasaan yang berlebihan ini, adalah kekuasaan yang absolute, yang pasti mendatangkan korup (korupsi), seperti disampaikan oleh Lord John Dalberg-Acton dalam petikan suratnya kepada Bishop Mandell Creighton (5 April 1887): “…Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority, still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority. There is no worse heresy than that the office sanctifies the holder of it…” Jika didalami makna petikan surat tersebut menyatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan mutlak akan menjadikan korup secara mutlak. Lebih lanjut Lord Acton juga menyatakan bahwa orang-orang hebat (hebat di sini dimaksud sebagai yang memiliki kuasa atau penguasa) hampir selalu orang jahat, bahkan ketika mereka mempengaruhi dan bukan memegang kekuasaan, apalagi ketika mereka ditambahkan kecenderungan atau 267 kepastian korupsi oleh otoritas (kewenangan). Tidak ada bid’ah (hal yang “diada-adakan”) yang lebih buruk daripada pembenaran bahwa jabatan (kekuasaan) meng-kuduskan (mensucikan) pemegangnya (penguasanya). Hal ini pun sebetulnya sejalan dengan yang pernah disampaikan Aristoteles yaitu “Lebih tepat jika hukum harus memerintah daripada warga negara mana pun: berdasarkan prinsip yang sama, jika menguntungkan untuk menempatkan kekuasaan tertinggi pada beberapa orang tertentu, mereka harus ditunjuk hanya sebagai penjaga, dan pelayan hukum”. Sehingga, seharusnya, masing-masing penegak hukum, menjaga dan melayani pemisahan yang tegas dalam menyidik, menuntut dan mengadili, yang selama ini merupakan ruh dan amanah dari KUHAP. Bahwa perlu diingat bersama, jika merujuk kepada Putusan Mahkamah terkait sebelumnya (PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012), maka jika Kejaksaan yang memiliki ”wewenang rangkap/ganda” yaitu ”wewenang penyidikan sekaligus penuntutan” dalam proses hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Pemohon a quo dalam perkara ini, sudah dapat dipastikan bahwa mekanisme check and balances dalam proses hukum tersebut telah “terabaikan”, atau dengan kata lain, ”wewenang rangkap/ganda” yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (uncontrol) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya “kesewenang-wenangan (arbitrary) dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (rechsonzekerheid)” mengandung cacat (defect) konstitusional. Bahwa salah satu unsur pengawasan adalah keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, unsur pengawasan yang saat ini telah berjalan antara penyidik tindak pidana korupsi adalah sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama Tahun 2021 antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (terlampir). 268 Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman dimaksud telah secara tegas menyebutkan “Para Pihak bersinergi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ....”, sehingga dalam ruang lingkup tersebut tergambar adanya sinergitas dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan penanganan Tindak Pidana Korupsi, bantuan pengamanan, pemanfaatan sarana/prasarana, permintaan dan/atau pemberian data dan/atau informasi, peningkatan kapasitas dan/atau pemanfaatan sumber daya manusia serta pengembangan kapasitas kelembagaan serta pemanfaatan kerjasama lainnya yang disepakati, untuk saat ini bentuk pengawasan yang ada dalam rangka check and balances terhadap Kejaksaan sebagai Penyidik tindak pidana korupsi hanyalah dalam bentuk sinergi penanganan Tindak Pidana Korupsi melalui MoU dimaksud, walaupun dalam pembahasan fungsi, Nota Kesepahaman Bersama Tahun 2021 sesungguhnya bukan merupakan sumber hukum yang mengikat bagi publik (hanya mereka yang mengikatkan diri pada Nota dimaksud a quo). Yang seharusnyapun tidak boleh bertentangan dengan KUHAP, sehingga dalam rancangan KUHAP ke depan pengaturan tentang kontrol/pengawasan terhadap tindakan atau pelaksanaan wewenang Penuntut Umum sesuai dengan pembagian kewenangannya dalam sistem peradilan pidana. III. KESIMPULAN Bahwa pemisahan kewenangan antara penyidikan oleh Polisi dan penuntutan oleh Jaksa diperlukan untuk memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) karena: 1. Perlunya Checks and Balances . Dengan pemisahan kewenangan ini, setiap lembaga dapat bertindak sebagai pengecek dan pengimbang terhadap lembaga lain. Misalnya, jika Polisi melakukan penyidikan dan menyimpulkan bahwa ada cukup bukti untuk menuntut, maka Jaksa dapat meninjau bukti tersebut dan memutuskan apakah cukup atau tidak untuk melanjutkan penuntutan. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan. 2. Profesionalisme dalam Spesialisasi Tugas, bahwa Polisi dan Jaksa memiliki pembentukan, kompetensi, keahlian dan pelatihan khusus dalam tugas dan 269 tanggung jawab mereka masing-masing. Polisi dilatih untuk melakukan penyidikan, mencari bukti, dan mengidentifikasi tersangka. Sementara Jaksa memiliki spesialisasi dalam hukum dan prosedur pengadilan, dan dilatih untuk mengevaluasi bukti, membentuk dakwaan, dan melanjutkan kasus ke pengadilan. 3. Bahwa untuk Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan, sebab jika penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh lembaga yang sama, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, lembaga tersebut dapat secara selektif memutuskan kasus mana yang akan disidik dan dituntut berdasarkan alasan politik, ekonomi, atau lainnya, dan bukan berdasarkan bukti atau kepentingan hukum. 4. Adanya Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dengan pemisahan kewenangan ini, proses hukum menjadi lebih jelas dan transparan. Masyarakat dapat memahami bagaimana proses berlangsung dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap langkah dalam proses tersebut. Ini menghasilkan kepastian hukum, yang merupakan elemen penting dalam negara hukum. Sehingga, pemisahan kewenangan antara penyidikan oleh Polisi dan penuntutan oleh Jaksa sesungguhnya membantu memastikan keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan kepastian hukum. Bahwa Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" (clarification) dan "modifikasi" (modification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Bahwa walaupun pada saat ini sarana Checks and Balances dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan secara tersirat telah terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman Bersama Tahun 2021 antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedepannya dalam rancangan KUHAP terdapat pengaturan yang tegas tentang kontrol/pengawasan terhadap tindakan atau pelaksanaan wewenang Penuntut Umum sesuai dengan pembagian kewenangannya dalam 270 sistem peradilan pidana hal ini untuk mencegah all power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely dan untuk memastikan adanya hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. [2.16] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN A. TERBUKTI BAHWA PEMOHON MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO Bahwa dari persidangan yang telah berlangsung, terbukti bahwa PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo, dengan fakta-fakta sebagai berikut: 1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) PEMOHON yang diberitanda bukti P-1; 2. Bahwa PEMOHON adalah seorang yang berprofesi sebagai Advokat, hal tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diberi tanda bukti P-2 dan P- 3; 3. Bahwa PEMOHON sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan yang dilindungi dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum. 271 4. Bahwa PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 5. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 16/PUU-X/2012, pada poin 3.7 dan poin 3.8 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan alasan bertentangan dengan asas negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan tersebut tumpang tindih tentang institusi yang berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang diadili pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Di samping itu frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma- norma yang dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan dikabulkan ada kemungkinan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dikaitkan dengan Perkara a quo maka terbukti bahwa PEMOHON sebagai seorang advokat memiliki kedudukan hukum yang memiliki hak konstitusional yang dirugikan dalam kaitannya terhadap Pasal 28D ayat 1 UUD 1945; 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka keterangan- keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah, DPR, Persatuan Jaksa Seluruh Indonesia, Jaksa Agung, KPK, dan Kepolisian 272 sebagai pihak terkait yang menyatakan bahwa PEMOHON yidak memiliki kedudukan Hukum (legal standing) telah terbantahkan; 8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan PEMOHON kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo. B. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH, DPR, PERSATUAN JAKSA, JAKSA AGUNG, KPK, DAN KEPOLISIAN YANG MENYATAKAN BAHWA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DIMOHONKAN PENGUJIAN KEMBALI 1. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstitusionalnya yang menjadi alasan permohonan berbeda dengan permohonan yang pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa terhadap Permohonan a quo, sebagaimana telah PEMOHON uraikan dalam permohonannya dalam poin alasan- alasan permohonan bahwa permohonan a quo berbeda dengan Permohonan sebelumnnya dalam hal ini Permohonan Nomor 273 28/PUU-V/2007 dan Permohonan Nomor Nomor 16/PUU-X/2012 dengan alasan sebagai berikut: - Bahwa Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 belum sampai pada pemeriksaan Pokok dikarenakan PEMOHON dalam dan Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 tidak memiliki legal standing; - Bahwa Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 mempermasalahkan kewenangan penyidikan kejaksaan pada tindak pidana tertentu dalam hal ini tindak pidana korupsi dikarenakan tidak adanya pengawasan, dan terjadi potensi abuse of power dikarenakan kejaksaan memiliki wewenang ganda dalam hal ini penyidikan dan penuntutan; - Akan tetapi dalam permohonan a quo, mempermasalahkan pentingnya dua instansi berbeda dalam Proses Prapenuntutan sebagai check and balances proses penyidikan yang terabaikan dengan adanya kewenangan jaksa selaku penyidik dalam tindak pidana tertentu in casu tindak pidana korupsi; 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PEMOHON adalah berbeda, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan sebelumnya (Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 dan Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012). Bahwa selain tidak bersifat nebis in idem, dalam Permohonan a quo baik Permohonnya, alasan, subtansi maupun pokok permohonan (petitum) berbeda, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan permohonan pemohonan telah masuk kedalam tahap sidang Pleno yang berarti Mahkamah Konstitusi telah berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah layak dan dapat diuji di Mahkamah Konstitusi; 274 C. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH, KPK, AHLI PERSATUAN JAKSA DAN AHLI JAKSA AGUNG MENGENAI PASAL 284 KUHP MEMBERIKAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN BAGI KEJAKSAAN 1. Bahwa adapaun keterangan-keterangan Pemerintah dan KPK didalam persidangan pada intinya adalah sebagai berikut: - Pemerintah Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan wewenang penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan tetap berlaku dan memiliki kewenangan ... kekuatan yang mengikat, in casu mengenai kewenangan penyidikan yang didasarkan atas Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dasar kewenangan penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan tidak hanya diatur pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP, tetapi dalam PP Nomor 27 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir melalui PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP. Diadakan satu bab khusus mengenai penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam Pasal 17. Norma Pasal 17 PP tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dimana penyidikan dapat juga dilakukan melalui ketentuan yang khusus acara pidana. Kewenangan penyidikan yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah tidak lain harus ditentukan kewenangan penyidikan yang bersifat khusus harus ditentukan dalam peraturan yang setingkat undang- undang, in casu mengenai kewenangan penyidikan Lembaga Kejaksaan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah suatu pengaturan kewenangan yang semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Dengan demikian, pengaturan kewenangan penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan, in casu dalam perkara tindak pidana korupsi adalah pengaturan yang diakui dan diatur berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan setingkat undang- undang yang mengadakan ketentuan khusus hukum acara pidana, serta PP tentang Pelaksanaan KUHP... KUHAP. - KPK Keempat, selanjutnya terkait Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menentuk yang menyatakan bahwa dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan 275 khusus acara pidana, sebagaimana dimaksud pada undang- undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Bukanlah merupakan penerapan suatu asas defisiensi fungsional yang harus diterapkan secara kaku dengan memisahkan kewenangan kelembagaan segregation of duty. Pelaksanaan pasal tersebut masih digantungkan pada kebijakan politik, mencermati perubahan-perubahan kondisi masyarakat pada zamannya. Dan ini terbukti dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kemudian melahirkan model baru, yaitu adanya kelembagaan khusus yang mengawinkan antara kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat sipil dalam Undang-Undang KPK. Oleh karena itu, KUHAP, yakni Undang-Undang 8 Tahun ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang- Undang Hukum Acara Pidana memiliki hierarki derajat yang sama dengan Undang- Undang KPK dan Undang-Undang Kejaksaan. Sehingga ini tidak berarti kemudian digunakan secara berbenturan, tetapi saling melengkapi bahwa politik hukum pada saat pembentukan Undang-Undang KUHAP membutuhkan seperti itu, tetapi kesementaran itu yang diatur di Pasal 284 faktanya sampai saat ini kesementaraannya masih diperlukan - Ahli Pemerintah Prof. Hibnu Nugroho Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan juga telah diatur dalam Pasal 17 sebagai pengembangannya. Di dalam PP 27/1983 yang menyebutkan, “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan penyidik yang berwenang dalam peraturan perundang- undangan.” Ketentuan ini menurut saya menjadi politik hukum yang dipilih oleh Pemerintah dalam pelaksanaan penyidikan yang bersifat khusus, seperti penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. - Ahli DPR, Dr. Abdul Chair Ramadhan Kita ketahui pula, pengecualian bagi jaksa melakukan penyidikan ditegaskan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Bahkan, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 ratio decidendi-nya mengatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang- 276 undang tertentu pula. Pasal itu bukan merupakan aturan yang bersifat umum, riil, tetapi merupakan suatu pengecualian, eksepsi. Pengecualian semacam ini sudah lazim dalam pembuat undang-undang jika diperlukan untuk menangani hal- hal yang bersifat khusus. Menjadi jelas bahwa pengecualian diperlukan dalam suatu undang-undang dalam rangka menjalankan suatu ketentuan yang bersifat khusus pula. Ahli khawatir apabila fungsi ini dipisahkan, akan terjadi ketidakadilan, akan terjadi ketidakpastian yang berujung kepada kelemahannya utilitas dan pemberantasan korupsi dan termasuk pengembalian kerugian keuangan negara; - Ahli Persatuan Jaksa, Dr. Fachrizal Afandi Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan, “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang- undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Jika kita menelusuri risalah pembahasan KUHAP dari arsip yang dimiliki oleh DPR, dapat kita ketahui bahwa kalimat kedua dalam Pasal 284 ayat (2) merupakan aturan pengecualian terkait keberlakuan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana yang terdapat dalam undang-undang tertentu. Ini berarti bahwa aturan terkait hukum acara pidana khusus tersebut tidak dibatasi masa berlakunya dan tetap berlaku sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pembuat undang-undang. Dalam bagian lain, dapat kita baca bahwa waktu perubahan dan/atau waktu dinyatakan tidak berlaku lagi juga tidak ditentukan lebih lanjut karena hal tersebut diserahkan kepada pembuat undang-undang yang akan datang untuk menilai apakah situasi dan kondisi sudah memungkinkan untuk mengubah atau menyatakan tidak berlakunya lagi ketentuan- ketentuan khusus tersebut. Pemahaman tersebut di atas dapat juga dibaca, selaras dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Digunakan istilah penyidik jaksa dan pejabat penyidik berwenang lainnya untuk mendefinisikan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana membuktikan bahwa Pasal 284 ayat (2) memang tidak pernah ditujukan untuk menghapus kewenangan yang telah 277 dimiliki oleh lembaga lain dan bahkan membuka peluang diberikannya kewenangan penyidikan pada lembaga-lembaga lain di kemudian hari. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemahaman atas ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP di atas kemudian juga mengilhami pemerintah Pascareformasi Tahun 1998 membentuk lembaga-lembaga baru di luar KUHAP yang juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. - Ahli Jaksa Agung Prof. Muhammad Fauzan Namun demikian, KUHAP secara jelas juga memberikan atau mengakomodir eksistensi penyidik yang dilakukan oleh lembaga lain di luar pejabat polisi. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menggariskan bahwa dalam waktu 2 tahun setelah undang- undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana, sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, sebenarnya menurut pendapat Ahli, KUHAP sama sekali tidak memuat pembatasan terhadap kelembagaan kewenangan penyidikan yang di luar KUHAP, khususnya untuk kelembagaan penyidikan yang diatur dalam undang-undang tertentu. Politik hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP justru ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, yang telah diubah dua kali, yang tetap mempertahankan kewenangan penyidikan bagi lembaga selain pejabat polisi, yakni kepada institusi Kejaksaan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan. Prof. Suparji Khusus mengenai Pasal 284 ... 284 ayat (2) KUHAP, perlu dipahami bahwa norma tersebut ditempatkan dalam Bab Ketentuan Peralihan yang secara substansial mengakui keberadaan hukum acara pidana di luar KUHAP dan sama sekali tidak melakukan pembatasan kewenangan penyidikan 278 bagi Lembaga Kejaksaan, tetap saja kewenangan penyidikan tersebut dilekatkan pada Kejaksaan. bahkan ketentuan a quo menegaskan kewenangan penyidikan yang dilak ... yang diatur pada Ketentuan Hukum Acara Pidana pada undang-undang tertentu secara khusus terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi tetap berlaku sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang di sisi lain, secara faktual walaupun telah terjadi beberapa kali perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan, Dari sejarah pembentukan dan perkembangannya sebagai satu bentuk kajian historis, ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP memiliki relevansi dengan semangat kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, yang ternyata semangat kodifikasi tersebut mengalami penyesuaian, dan perkembangan, dan kebutuhan hukum Indonesia. Dimana 22 bulan setelah diundangannya KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengatur hukum acara pidana khusus, yang salah satu pengaturannya adalah dengan memberikan kewenangan penyidikan di bidang zona ekonomi eksklusif kepada Tentara Negara Indonesia yang berarti konsep dan distribusi kewenangan penyidikan mengalami perkembangan yang ditandai dengan adanya pemberian kewenangan penyidikan di luar penyidik Polri dan PPNS. 2. Bahwa asas diferensiasi fungsional didalam KUHAP telah memberikan tugas yang berbeda antara aparat penegak hukum satu dengan lainnya, dalam hal ini Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut yang memiliki tugas penting dalam proses penyidikan dalam hal ini control chek and balance; 3. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan ahli Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., dan Keterangan Pihak Kepolisian yang pada intinya didalam persidangan menyatakan sebagai berikut: - Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., Perlu kita ketahui bahwasannya di Indonesia kita menganut dalam konteks criminal justice system apa yang disebut sebagai asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP. Apa yang dimaksud dengan asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP ini? Asas ini menyebutkan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsi sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah membagi fungsi masing- 279 masing. Dalam Bab IV penyidik dan penuntut umum, dimana tugas masing-masing dalam menjalankan telah diatur bahwa penyidik, penyelidik adalah setiap pejabat republik ... Polisi Republik Indonesia (Pasal 4) dan penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia dan pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang (Pasal 16). Jaksa tidak termasuk dalam PPNS karena telah diatur tersendiri. Sedangkan penuntut umum diatur dalam Pasal 13, melakukan tugas penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan juga dijelaskan terkait uraian jaksa dalam Pasal 14 KUHAP. - Kepolisian RI Bahwa hukum acara pidana menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar dengan yang lainnya dan yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing, tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Sehubungan dengan ini, KUHAP telah mengatur kewenangan masing- masing aparat penegak hukum di atas, yaitu sebagai berikut. Penyelidik dan penyidik. 4. Bahwa adapun ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut: (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Bahwa apabila dilihat dari gramatikal dalam pasal 284 (2) KUHAP sebagaimana tersebut diatas, telah jelas bahwa setelah 2 tahun berlakunya KUHAP maka semua perkara pidana diberlakukan ketentuan ini; 6. Bahwa adapun kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diberikan untuk Kejaksaan dalam waktu 2 tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 284 (2) KUHAP merupakan waktu teransisi, dimana pada saat pembentukan KUHAP pada tahun 1981 banyak anggota kepolisian yang dianggap kurang mampu mengingat bahwa anggota kepolisian pada asaat itu banyak yang hanya lulusan SMP, sehingga apabila dikaitkan dengan keadaan 280 saat ini maka Kepolisian tidak dapat dianggap tidak mampu dikarenakan penyidik dari anggota Kepolisian pada saat ini telah sangatlah mempuni karena telah mengemban Pendidikan tinggi; 7. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataan ahli Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., yang menyatakan pada intinya didalam persidangan sebagai berikut: Esensi dasar KUHAP sudah jelas tadi sudah disebutkan juga bahwa penyidik adalah penyidik dan penyelidik yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam KUHAP tersebut. Kalaupun tadi ditanyakan terkait dengan adanya pasal pelaksana dari KUHAP tersebut, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap penyidikan diberikan kepada penyidik, jaksa, dan juga lembaga lain dalam tindak pidana tertentu itu semata-mata menurut saya sebagai suatu bentuk, ya, sebagai suatu bentuk yang sifatnya tidak permanen. Kenapa saya bilang tidak permanen? Karena pada dasarnya kepolisian sebelum KUHAP sendiri masih membutuhkan beberapa pengetahuan dan keahlian di bidang tindak pidana tertentu yang tidak dikuasai oleh kepolisian dalam melakukan penyidikan. Kenapa? Karena dulu sejarahnya polisi ini dia tamatnya aja tamat dari SMP, contohnya, gitu, ya, yang notabene tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penyidikan khusus tentang tindak pidana tertentu, sehingga banyak yang diperbantukan. Maka dengan ketentuan undang- undang yang baru ini, yang KUHAP yang ditetapkan ini, maka perlu adanya jaksa untuk membantu. Nah, lain halnya dengan keadaan sekarang, ya, ini saya bicara tentang secara global, sekarang pada umumnya polisi sudah pintar- pintar, Ketua. Ada yang S3 ya, bahkan beberapa kapolsek, kapolres itu ada yang sudah doktor. Penyidik- penyidik syaratnya S1-nya, sudah ahli semua. 8. Bahwa ketentuan dalam KUHAP telah memberikan kewenangan yang sangat menentukan bagi Kejaksaan mengingat Kejaksaan memiliki control terhadap penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dari sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), yang artinya bahwa Kejaksaan memiliki peran krusial atas penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, mengingat bahwa Kejaksaan dapat ikut aktif dalam proses penyidikan dengan memberikan masukan-masukan kepada kepolisian, bukan malah menginginkan kewenangan Penyidikan dan Penyelidikan yang 281 seutuhnya tanpa adanya control, chek and balance dari Lembaga penegak hukum lain, yang justru menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pencari keadilan dalam hal ini tersangka dan terdakwa terutama dalam tindak pidana korupsi; 9. Bahwa permohonan PEMOHON bukanlah bertujuan untuk melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi, justru malah ingin menguatkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena apabila penyidikan dan penyelidikan seutuhnya di kembalikan kepada Kepolisian maka Kejaksaan dapat melakukan control penuh terhadap Kepolisian dalam proses penyidikan sebagai chek and balance sehingga tidak akan ada penyidik yang dapat melakukan permainan kotor dalam proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi; 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 284 (2) KUHAP sudah tidak relevan lagi digunakan oleh Kejaksaan sebagai dasar hukum dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengembalikan kewenangan Penyidikan dan Penyelidikan seutuhnya kepada Kepolisian, agar didalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi terdapat kontrol chek and balance, profesionalitas dan subyektifitas penegakan hukum dari para penegak hukum; D. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN DPR, PERSATUAN JAKSA, JAKSA AGUNG DAN KPK MENGENAI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA TERDAPAT CONTROL, CHECK AND BALANCE 1. Bahwa adapun keterangan DPR, Persatuan Jaksa, Jaksa Agung dan KPK dalam persidangan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: - DPR Bahwa kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan senteral dalam penegakan hukum. Karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti sebagaimana menurut hukum acara pidana, ini asas dominus litis. Bahwa meskipun jaksa 282 memberikan kewenangan un ... diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan atas nama negara dan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tersebut, namun tentunya tidak terlepas dari segi pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dari jaksa tersebut antara lain sebagai berikut. 1. a. Presiden. 2. Majelis Kode Perilaku ... eh, dua, Majelis Kode Perilaku. 3. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Website Komisi Kejahatan Republik Indonesia dapat diakses oleh Komisi Kejaksaan. 4. DPR RI. - Persatuan Jaksa Penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan juga tetap tunduk pada mekanisme check and balances yang diatur dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya dari Permohonan Pemohon dapat dilihat bahwa Pemohon memiliki kekhawatiran bahwa kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan akan menimbulkan potensi kesewenang- wenangan karena ketiadaan mekanisme check and balances. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Pemohon tidak perlu khawatir terkait keadaan ... ketiadaan mekanisme check and balances. Karena pada saat jaksa menjalankan kewenangan penyidikan, kewenangan tersebut juga pada umumnya berada dalam kerangka check and balances yang sama dengan pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh instansi berwenang lainnya. Karena dalam menjalankan kewenangan penyidikan, Kejaksaan tetap terikat pada aturan dan check and balances yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penutup. Pihak Terkait telah menjabarkan bahwa kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan adalah konstitusional. Penyidikan oleh jaksa adalah hal yang memiliki landasan teoretis dan merupakan praktik yang lazim di berbagai negara. Serta, jaksa yang menjalankan tugas penyidikan juga tetap terikat pada aturan dan mekanisme check and balances yang umumnya sama dengan penyidik dari instansi lain yang menjalankan tugas penyidikan tindak pidana. Dari penjelasan tersebut, maka beralasan untuk mendalilkan bahwa alasan- alasan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Sebaliknya, kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sekaligus kewenangan untuk melakukan penuntutan justru merupakan perwujudan dari prinsip dominus litis. Kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana, in casu tindak pidana korupsi tidak perlu dipandang sebagai suatu ancaman. Keberadaan penyidik dan penuntut 283 umum dalam suatu atap justru menjadi peluang bagi proses penegakan hukum, karena mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum akan menjadi lebih efektif dan efisien. Idealnya, jaksa memang tidak dapat dialienasi dari proses penyidikan. Hal ini tentu semata-mata dikarenakan Kejaksaanlah yang pada akhirnya akan mewakili kepentingan publik dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di muka pengadilan. - Jaksa Agung Ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Tipikor mengatur pada pokoknya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap suatu tindak pendidikan korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Tipikor. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 26 Undang-Undang Tipikor. Sehingga, dalam menggunakan pendekatan normatif tersebut, penyidikan tindak pidana korupsi tetap memperhatikan ketentuan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. KUHAP mengenal lembaga praperadilan yang dapat menjadikan instrumen hukum untuk para penegak hukum, melakukan kontrol atau check and balances terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan yang dapat dimintakan oleh kepolisian maupun kejaksaan atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan hal sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a juncto Pasal 80 KUHAP. Dengan adanya lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a juncto Pasal 80 KUHAP diharapkan Kejaksaan maupun kepolisian atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat melakukan fungsi saling kontrol terhadap sesuatu penghentian penyidikan maupun penuntutan. Selain mekanisme pengendalian sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut, Jaksa Agung RI dibantu Jaksa Agung Muda yang merupakan unsur pembantu sesuai dengan kewenangannya telah menyusun dan menerbitkan peraturan dalam rangka pengendalian proses penyelidikan, penyidikan, eksekusi, putusan pengadilan, sampai dengan eksaminasi penanganan perkara tindak pidana khusus yang berlaku pada setiap kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia sebagai berikut. 1. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE 001 dan seterusnya tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. 2. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B845 dan seterusnya perihal petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas. 284 3. Intruksi Jaksa Agung RI Nomor IS 002 dan seterusnya tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas. Seluruh regulasi berupa surat edaran dan intruksi Jaksa Agung merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan Jaksa Agung RI dibantu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan jaksa dalam penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, eksekusi, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, salah satunya penanganan tindak pidana korupsi - KPK Keberadaan penyidik dan penuntut umum dalam satu atap kelembagaan tidak mengganggu mekanisme check and balance, maupun profesionalisme pelaksanaan due process of law dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam satu lembaga. Best practice konsep penanganan perkara tindak pidana korupsi secara terintegrasi, yaitu integrated criminal system dapat dilihat dalam praktik di KPK, di mana penyidik mulai daftarkan dari penyelidikan, penyidik dan penuntutan itu berada dalam satu institusi dan satu atap yang sama, yaitu KPK. Hal tersebut merupakan upaya penguatan negara kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dengan berpedoman pada asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tidak meninggalkan asas-asas diskriminasi. 2. Bahwa terhadap keterangan-Keterangan DPR, Persatuan Jaksa, Jaksa Agung dan KPK belum dapat menjawab persoalan yang di persoalkan oleh PEMOHON mengenai chek and balance dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam proses tindak pidana korupsi terutama dalam proses prapenuntutan mengingat bahwa didalam KUHAP proses penyidikan dan proses prapenuntutan dilakukan oleh 2 lembaga penegak hukum sehingga control chek and balance dapat terwujud dan hak-hak tersaka dan terdakwa dapat ter-akomodir; 3. Bahwa akan tetapi penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak mencerminkan adanya chek and balance mengingat bahwa Penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan dilakukan oleh 1 lembaga penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan; 285 4. Bahwa control chek and balance dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan oleh kejaksaan sejak surat pemberiahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dikeluarkan, kemudian yang menjadi pertanyaan Pemohon, ahli pemohon, majelis hakim suhartoyo dan kepolisian didalam persidangan, kepada Lembaga penegak hukum mana SPDP atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan? 5. Bahwa lebih lanjut didalam persidangan terungkap bahwa penyidikan, prapenuntutan, dan penuntun yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa yang sama dimana hal tersebut membuktikan tidak adanya fungsi control dan obyektifitas dari penegakan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan; 6. Bahwa hal tersebut diatas diperkuat oleh pernyataan saksi Pemohon Iwan K Niode, dimana saksi pemohon merupakan advokat yang beberapa kali menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, dan keterangan dari Saksi Pemohon dalam hal ini Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., adapun pernyataan saksi pemohon dan ahli didalam persidangan adalah sebagai berikut: - Ahli Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H. Yang Mulia, pengalaman sendiri juga, ya. Bahwasannya dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik yang dilakukan oleh kejaksaan juga namanya masuk dalam penuntut. Waktu saya tanyakan, kok bisa penyidik SK-nya penyidik dan juga di penuntutan namanya sebagai penuntut? Dua orang yang sama ... satu orang yang sama dalam dua tempat yang berbeda, sebagai penyidik dan penuntut umum. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak check and balances akhirnya terjadi? Dan itu saya kira bukan saya saja yang mengalami seperti itu, dimana dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu bahwasanya penyidik itu berada di dua kaki, satu sebagai penyidik, satu sebagai juga penuntut umum. Nah, ini pertanyaannya adalah check and balances ada di mana kalau sampai terjadi seperti itu, dan sudah terjadi seperti itu. 286 - Saksi Iwan K Niode Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan tersebut dari Kuasa Pemohon, maka saya jelaskan bahwa jaksa penyelidik atau penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah sama. Ketika ... waktu kita ... waktu kami dalam persidangan beberapa waktu yang lalu, dalam pemeriksaan terdakwa pada saat itu, dan terdakwa menyatakan, terdakwa Silvi menyatakan bahwa sudah memberikan keterangan kepada penyidik, dan penyidik menyatakan, ya, kami penyidik dan kami juga ... kami penyidik pada waktu itu. Dan yang menyatakan itu adalah jaksa penuntut umum yang hadir pada persidangan. 7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas maka terbukti bahwa penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi telah luput dari control chek and balance dari Lembaga penegak hukum lain mengingat luasnya kewenganan kejaksaan dalam hal ini penyelidikan, penyidikan, prapenututan dan penuntutan sehingga menyebabkan fungsi control, profesionalitas dan obyektifitas dalam penegakan hukum telah hilang; E. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH, DPR, PERSATUAN JAKSA, AHLI PERSATUAN JAKSA DR. FACHRIZAL AFANDI DAN AHLI JAKSA AGUNG PROF. SUPARJI MENGENAI KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN TELAH DIKENAL DAN BERLAKU DI NEGARA-NEGARA LAIN 1. Bahwa adapun keterangan Pemerintah, DPR, dan Persatuan Jaksa pada intinya didalam persidangan menyatakn sebagai berikut: - Pemerintah Politik luar negeri, sebagaimana termuat dalam Artikel 11 Guidelines on The Role of The Prosecutor yang diadopsi di 8th UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders di Havana, Cuba 1990. Pada bagian role in criminal proceedings, telah menentukan jaksa selain melakukan penuntutan juga dapat melakukan penyidikan terhadap kejahatan jika diizinkan oleh undang-undang. Hal itu selaras dengan rumusan yang termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberikan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan tertentu berdasarkan undang-undang. 287 Kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam bidang penyidikan, dalam konteks perbandingan hukum, juga telah diidentifikasi, di antaranya melalui Criminal Procedure Act dari Korea Selatan, Criminal Procedure Act dari Jerman, dan Perancis, serta Belanda, yang mengatur kewenangan penyidikan oleh jaksa. Sehingga, kewenangan penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan juga dikenal dan berlaku dalam sistem hukum di berbagai negara. Dalam ... pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- V/2007, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa di Belanda, Perancis, Jerman, tugas jaksa memang melakukan penyidikan. Dan sebagai penyidik ... mohon maaf, dan dalam hukum acaranya mereka, mereka menentukan bahwa jaksa melakukan penyidikan terhadap ketentuan- ketentuan tertentu dalam KUH ... KUHP- nya. Prof. Seno Adji mengungkapkan bahwa di Amerika Serikat, Department of Justice dengan Federal Bureau Investigation (FBI) yang berada di bawah criminal division, mempunyai wewenang penyidikan sekitar 185 jenis perkara pelanggaran federal, di antaranya proteksi keamanan negara, subversi, sabotase, ekstorsi, maupun korupsi. Di sisi lain, di negara Nepal, di bawah Public Prosecution Act 1960, Nepal juga menempatkan kejaksaan selaku koordinator penyidikan, termasuk terhadap kasus yang masuk dalam kategori serious offense, termasuk korupsi. - DPR Bahwa sebagai pembandingan, pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan di negara lain seperti Belanda, Perancis, dan Jerman, tugas jaksa memang merupakan penyidikan dan sebagai penyidik, dan dalam hukum acara yang terbuka, acara mereka. Mereka menentukan agar jaksa melakukan penyidikan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHAP-nya mereka. Bahwa pada praktik dunia internasional, terdapat Guidance of the Law of Protector Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 of August to 7 September 1990, dimana disebutkan sebab ... bahwa yang artinya, pada intinya berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik internasional, sah apabila jaksa melakukan penyidikan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan dalam hal 288 menegakkan fungsi-fungsi lain sebagai pembela kepentingan umum karena jaksa merupakan leading sector dalam menindaklanjuti tindak pidana. Bahwa peranan jaksa memiliki tugas pengusutan, dimana tugas pengusutan itu termasuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan di dalamnya. Dengan demikian, peran jaksa untuk menyidik kasus-kasus tertentu itu sudah melekat dan sudah menjadi praktik dalam dunia hukum internasional. - Persatuan Jaksa Kemudian peran penuntut umum sebagai pengendali perkara dan oleh karenanya dapat menjalankan fungsi penyidikan juga telah diakui secara universal dengan merujuk pada poin 11, Guidelines on The Role of The Prosecutors yang menyebutkan bahwa penuntut umum harus menjalankan peran aktif dalam proses peradilan pidana, termasuk di dalamnya dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana Selanjutnya sebagai perbandingan, kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan secara mandiri juga dapat ditemukan di negara- negara Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Secara umum, kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan di Eropa dapat dilihat dalam Consultative Council of European Prosecutors, Chapter II B. Begitu pun dengan di Amerika Serikat yang dapat dilihat dalam Justice Manual Nomor 9/2.000. Dapat dilihat bahwa untuk kejahatan federal, kewenangan untuk memulai penyidik tindak pidana berada di tangan United States Attorney atau setara dengan jaksa di Indonesia. Selaku Chief Federal Law Enforcement Officers. Sedangkan di Asia, Jepang adalah salah satu negara yang memberikan kewenangan bagi jaksa untuk melakukan penyidikan. Praktik multiagensi juga dapat dilihat dari praktik-praktik di negara maju. Di Amerika Serikat misalnya, dalam penegakan hukum federal terdapat berbagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai kewenangannya, seperti Drug Enforcement Agency untuk tindak pidana narkotika, Securities and Exchange Commission untuk tindak pidana di bidang jasa keuangan, dan bahkan United States Postal Service untuk tindak pidana mail fraud dan pencucian uang yang seluruhnya di bawah kendali Department of Justice yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Begitupun halnya di Belanda, kewenangan penyidikan juga dimiliki oleh berbagai instansi, seperti Ministry of Housing, Public Prosecution ... Public Prosecution Service, dan The Royal Netherlands Marshals. 289 - Dr. Fachrizal Afandi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, contoh lain kewenangan penyidikan oleh jaksa juga dapat dilihat di Jerman. Ketentuan yang mengatur penyidikan tindak pidana terdapat dalam Strafprozessordnung (StPO atau KUHAP Jerman), khususnya di aturan umum tentang penyidikan yang menjadi dasar bagi jaksa untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan tindak pidana di Jerman bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana yang dapat dituntut di persidangan dan juga sekaligus mengumpulkan bukti yang digunakan selama persidangan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kita dapat juga mengambil contoh dari penyidikan jaksa di Amerika sebagai negara yang menganut sistem adversarial common law. Secara konsep, jaksa penuntut umum dalam hukum acara pidana di sistem Anglo- Amerika menjalankan dua fungsi utama, yakni penyidikan yang difokuskan pada pengumpulan bukti, dan peran penuntutan yang ditujukan untuk menyajikan bukti di persidangan. Dalam sistem adversarial, jaksa adalah pejabat yang memiliki kewenangan menyatakan argumentasi di hadapan hakim apakah tersangka dapat dibebaskan dengan jaminan. Pada saat perkara pidana diperiksa dalam sistem peradilan pidana dan telah dimasukkan dalam berita acara penyidikan, maka jaksa telah mengambil kendali atas perkara itu. Oleh karenanya, jika aparat penegak hukum meyakini bahwa perkara pidana tersebut layak dituntut di persidangan, jaksa memutuskan bukti apa yang harus dikumpulkan sejak awal penyidikan. Akibatnya, partisipasi aktif jaksa penuntut umum dalam penyidikan kejahatan terjadi dalam proses pemeriksaan pidana dikarenakan penyidikan merupakan bagian dari proses penuntutan di persidangan. Dalam standar penuntutan nasional (Nasional District Attorneys Association) yang mengatur hubungan penuntutan dengan penegakan hukum, jaksa diharapkan untuk mendorong aparat penegak hukum lainnya agar patuh terhadap hukum, membantu pelatihan, dan mendorong penyidik untuk secara aktif melakukan komunikasi mengenai perkembangan penyidikan. Dalam penyidikan perkara pidana yang kompleks, dalam setiap fase investigasi, para jaksa mengembangkan rencana penyidikan, antara lain mengenai teknik penyidikan yang tepat dan mengantisipasi masalah hukum yang mungkin timbul selama penyidikan. - Prof. Suparji Perspektif yang menginginkan adanya pemisahan kewenangan dan fungsi koordinasi yang terpisah antara kewenangan penyidikan dan penuntutan adalah suatu kekeliruan oleh karena penyidikan merupakan bagian dari proses penuntutan, sebagaimana dipraktikkan secara umum 290 di dunia internasional termasuk konsep Integrated Criminal Justice System. Semakin ditegaskan dalam penegakan kewenangan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi. Komitmen dunia internasional mengenai pentingnya penguatan peranan jaksa dalam fungsi penegakan hukum antara lain terwujud dalam Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa, sebagaimana diadopsi dalam Konggres Pencegahan Kejahatan Kegelapan di Havana Tahun 1990. Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa tersebut menyatakan bahwa jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum. Selanjutnya, kedudukan sistem peradilan pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sepatutnya dapat mempedomani pada United Nations Convention Against Corruption yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003, dimana konvensi a quo mengembangkan praktik dan pencegahan perlawanan terhadap tindak korupsi dengan pendekatan prinsip efisiensi dan efektivitas. Bahkan ketentuan tersebut membuka ruang bagi negara- negara peserta untuk melakukan joint investigation dengan melakukan kerjasama antarbadan-badan berwenang di dalam negeri peserta ataupun antarbadan antarnegara. Sehingga kewenangan penyidikan, baik Kejaksaan tidaklah bertentangan dengan konstitusi yang sama sekali tidak menganut pemisahan kekuasaan secara murni dan tegas, melainkan mendistribusikannya secara proporsional pada lembaga atau badan-badan negara. Di sisi lain, kewenangan penyidikan Kejaksaan juga tidaklah sama sekali bertentangan dengan praktik-praktik umum di dunia internasional yang jika ditinjau dari perbandingan negara lain, kewenangan Kejaksaan atau jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dilakukan di Amerika, dimana kejaksaan berwenang melakukan penyidikan maupun penuntutan. Dan FBI berada di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Ataupun di Jepang, Jerman, dan negara-negara lain. Bahkan menurut KUHAP Romania dan RRC, penyidikan delik korupsi khusus menjadi wewenang 291 jaksa. Urgensi dan kebutuhan dari kewenangan penyidikan bagi Lembaga Kejaksaan pada tindak pidana korupsi juga dapat diidentifikasi melalui tipologi atau tingkat keseriusan dari tindak pidana a quo, dimana melalui Penjelasan Undang- Undang 19/2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Kosrupsi, tindak pidana korupsi dikategorikan dalam hukum positif sebagai kejahatan luar biasa. 2. Bahwa perlu untuk PEMOHON tekankan Kembali bahwa permohonan PEMOHON mempermasalahkan tidak adanya control, chek and balance atas penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, mengingat bahwa kewenangan penyidikan, penyelidikan, prapenuntutan, dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan dan jaksa yang sama sehingga telah membuktikan tidak adanya control, chek and balance dari Lembaga lain, dan membuktikan tidak adanya obyektifitas penegak hukum dalam proses tindak pidana korupsi telah hilang; 3. Bahwa adanya kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan di beberapa begara telah PEMOHON ketahui, akan tetapi timbul pertanyaan apakah di negara-negara yang memberikan kewenangan penyidikan dan penyelidikan kepada kejaksaan tidak mendapatkan Kontrol, chek and balance seperti yang terjadi di Indonesia? 4. Bahwa sepengatahuan PEMOHON negara-negara yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan menempatkan kejaksaan di bawah Departemen lembaga Kehakiman, yang berarti terhadap penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan masih mendapatkan control, cehk and balance dari Lembaga penegak hukum lainnya sehingga proses penyelidikan, penyidikan, Prapenuntutan, dan penuntutan sepenuhnya dikontrol dan diawasi oleh Lembaga Kehakiman; 5. Bahwa pendapat Ahli Jaksa Agung Prof. Suparji yang menyatakan bahwa perspektif keinginan pemisahan kewenangan penyidikan dan penuntutan adalah sebuah kekeliruan merupakan pendapat yang menurut PEMOHON tidaklah beralasan hukum dan sangatlah keliru, mengingat bahwa didalam persidangan telah 292 terungkap bahwa akibat tidak adanya pemisahan kewenangan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan justru telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan menghilangkan obyektifitas penegakan hukum mengingat bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan dilakukan oleh jaksa yang sama dimana hal tersebut membuktikan tidak adanya fungsi control dari Lembaga penegak hukum lain dan tidak adanya obyektifias penegakan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi; 6. Bahwa hal tersebut diatas diperkuat oleh pernyataan saksi Pemohon Iwan K Niode, dimana saksi pemohon merupakan advokat yang beberapa kali menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, dan keterangan dari Ahli Pemohon dalam hal ini Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., adapun pernyataan saksi pemohon dan ahli didalam persidangan adalah sebagai berikut: - Ahli Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H. Yang Mulia, pengalaman sendiri juga, ya. Bahwasannya dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik yang dilakukan oleh kejaksaan juga namanya masuk dalam penuntut. Waktu saya tanyakan, kok bisa penyidik SK-nya penyidik dan juga di penuntutan namanya sebagai penuntut? Dua orang yang sama ... satu orang yang sama dalam dua tempat yang berbeda, sebagai penyidik dan penuntut umum. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak check and balances akhirnya terjadi? Dan itu saya kira bukan saya saja yang mengalami seperti itu, dimana dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu bahwasanya penyidik itu berada di dua kaki, satu sebagai penyidik, satu sebagai juga penuntut umum. Nah, ini pertanyaannya adalah check and balances ada di mana kalau sampai terjadi seperti itu, dan sudah terjadi seperti itu. - Saksi Iwan K Niode Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan tersebut dari Kuasa Pemohon, maka saya jelaskan bahwa jaksa penyelidik atau penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah sama. Ketika ... waktu kita ... waktu kami dalam persidangan beberapa waktu yang lalu, dalam pemeriksaan terdakwa pada saat itu, dan terdakwa menyatakan, terdakwa Silvi menyatakan bahwa sudah memberikan keterangan 293 kepada penyidik, dan penyidik menyatakan, ya, kami penyidik dan kami juga ... kami penyidik pada waktu itu. Dan yang menyatakan itu adalah jaksa penuntut umum yang hadir pada persidangan. 7. Bahwa menurut hemat PEMOHON, apabila Pemerintah, DPR, Persatuan Jaksa dan Ahli Jaksa Agung memberikan contoh bahwa Kejaksaan di beberapa negara diberikan kewenangan penyidikan, prapenuntutan dan penuntuta maka sudah seharusnya Pemerintah dan DPR dapat meniru system pengawasan, control, chek and balace dari Lembaga penegak hukum lain terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan seperti di negara-negara lain pula; F. TANGGAPAN TERHADAP AHLI DPR DR. H. ABDUL CHAUIR RAMADHAN YANG MENYATAKAN BAHWA PERMASALAHAN PEMOHON PERUPAKAN IMPLEMENTASI NORMA DAN BUKAN INKONSTITUSIONAL NORMA 1. Bahwa adapun pernyataan Dr. H. Abdul Chauir Ramadhan padaintinya menyatakan didalam persidangan sebagai berikut: Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dapat Ahli simpulkan, sebelum Ahli memberikan pendapat tentang kedudukan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, dengan tidak mengurangi rasa hormat Ahli kepada Pemohon, hasil analisis Ahli mengatakan bahwa permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pihak Pemohon tidak memenuhi persyaratan, terlebih lagi dalil yang disampaikan bukan masalah konstitusionalitas norma, tapi masalah implementasi norma. Ketika bicara implementasi, maka bukan pada tempatnya disampaikan di Mahkamah Konstitusi, ada saluran tersendiri, yaitu tepatnya pengujian tentang proses penegakan hukum melalui sarana praperadilan. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa dalil yang dibangun oleh Pemohon, menurut Ahli, itu hanya sebatas asumsi, dugaan terkait dengan kewenangan yang dilakukan oleh kejaksaan. Dan oleh karena itu, tepatnya dilakukan proses peradilan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan-tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum a quo. 2. Bahwa didalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam tindak pidana korupsi telah luput dari control chek and balance, menghilangkan profesionalitas dan subyektifitas penegakah 294 hukum sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat terutama hak-hak dalam pembelaan tersangka dan terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang tidak dapat terakomodir bukanlah implementasi dari suatu norma melainkan inkonstitusional norma akibat adanya kewenangan absolute yang diberikan kepada kejaksaan dalam hal ini penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan sehingga kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dapat bertindak sewenang-wenang tanpa adanya control chek and balance dari lembaga penegak hukum lain; 3. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan saksi pemohon didalam persidangan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: Saksi Johannes Rettobe waktu saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7, diperiksa oleh Kejati Papua ... tersangka. Nah, di dalam proses penyidikan, penyidik bertanya kepada saya, “Apakah Saudara mau menghadirkan saksi yang meringankan?” Nah, di dalam Berita Acara, kami tulis yang meringankan di dalam proses penyidikan. Namun pada tanggal 27 Februari 2023, kami sementara masih menunggu untuk dipanggil, untuk melaksanakan ... menunggu saksi- saksi kami dipanggil, ternyata tanggal 27 Februari saya sudah kembali lagi menerima surat untuk menghadiri penyerahan berita ... penyerahan berkas tahap II. Kami mengajukan keberatan karena kami belum diperiksa, belum diperiksa saksi-saksi kami yang kami minta. Namun, tiba-tiba ... itu tanggal 27 Februari ... namun tiba-tiba tanggal 1 Februari, berkas saya sudah didaftarkan di pengadilan. Nah, saya merasa bahwa hak asasi saya sebagai tersangka itu tidak dilaksanakan oleh penyidik dengan baik. Jadi berkas itu sudah diserahkan dari jaksa penuntut ... penyidik kejaksaan, langsung diserahkan pada penyidik .... kepada jaksa penuntut umum. Jadi tanggal 1 sudah langsung dimasukkan. Sementara kami lagi dalam proses melaksanakan pra peradilan. Nah, pada saat itu, kami mengajukan keberatan, bahkan kami menyurati Kuasa Hukum kami, menyurati jaksa agung, dan juga jamwas untuk melaporkan hal ini, artinya mengeluhkan, mengeluhkan perlindungan hukum pada kondisi ini karena 295 betul-betul ... kami merasa betul-betul tidak dilaksanakan suatu prosedur yang baik oleh Kejati Papua, ini kasus ini terjadi di Kejati Papua. Saksi Iwan K Niode Dan memang di dalam berkas tersebut, kami menemukan bahwa ada permintaan dari Saudara Johannes Rettob untuk kemudian dalam proses pemeriksaan ini, menghadirkan ... dapat menghadirkan ... pertanyaan jaksa untuk menghadirkan, dan Saudara Johannes Rettob menjawab, “Ya, dia akan menghadirkan saksi a de charge maupun saksi/ahli yang dapat membantu meringankan ataupun memperjelas posisi kasus.” Yang kemudian pada saat itu yang dialami oleh Saudara Johannes Rettob. Nah, tetapi kemudian, tetapi kenyataannya kemudian sampai pada saat proses perkara ini dilimpahkan di pengadilan negeri, ahli maupun saksi yang meringankan itu tidak kunjung diperiksa. Nah, pada waktu itu memang kami sedang mengajukan ... kami waktu itu akan mengajukan surat kepada Kejaksaan Tinggi waktu itu soal tindak lanjut dari pemeriksaan ini. Cuman waktu itu kan kami lagi menghadapi ... sedang mengajukan juga gugatan praperadilan atas perkara ini, dan rencananya setelah gugatan praperadilan ini diputus, maka apapun hasilnya, kami tetap akan menyurati karena itu adalah permintaan dari tersangka. 4. Bahwa selain tidak adanya control chek and balance atas Lembaga penegak hukum lain inkonstitusinal norma atas adanya kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Kejaksaan adalah tidak adanya Profesionalitas dan subyektifitas dalam penegakan hukum mengingat bahwa didalam persidangan terungkap bahwa penyidikan, prapenuntutan dan penuntut dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dilakukan oleh jaksa yang sama, hal tersebut diperkuat dengan keterangan ahli pemohon dana saksi pemohon didalam persidangan, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: - Ahli Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H. Yang Mulia, pengalaman sendiri juga, ya. Bahwasannya dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik yang dilakukan oleh kejaksaan juga namanya masuk dalam penuntut. Waktu saya tanyakan, kok bisa penyidik SK-nya penyidik dan juga di penuntutan namanya sebagai penuntut? Dua orang yang sama ... satu orang yang sama dalam dua tempat yang berbeda, sebagai penyidik dan penuntut umum. 296 Nah, pertanyaannya adalah di mana letak check and balances akhirnya terjadi? Dan itu saya kira bukan saya saja yang mengalami seperti itu, dimana dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu bahwasanya penyidik itu berada di dua kaki, satu sebagai penyidik, satu sebagai juga penuntut umum. Nah, ini pertanyaannya adalah check and balances ada di mana kalau sampai terjadi seperti itu, dan sudah terjadi seperti itu. - Saksi Iwan K Niode Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan tersebut dari Kuasa Pemohon, maka saya jelaskan bahwa jaksa penyelidik atau penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah sama. Ketika ... waktu kita ... waktu kami dalam persidangan beberapa waktu yang lalu, dalam pemeriksaan terdakwa pada saat itu, dan terdakwa menyatakan, terdakwa Silvi menyatakan bahwa sudah memberikan keterangan kepada penyidik, dan penyidik menyatakan, ya, kami penyidik dan kami juga ... kami penyidik pada waktu itu. Dan yang menyatakan itu adalah jaksa penuntut umum yang hadir pada persidangan. 5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian PEMOHON tersebut diatas maka dapatlah dikatakan bahwa permohonan a quo merupakan inkonstitusional norma atas kewenangan penyidikan yang diberikan oleh kejaksaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat (4) Dan Ayat (5) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan” Dan Pasal 50 Ayat (4) Khusus Frasa ‘Dan/Atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; II. ANALISA HUKUM A. TERBUKTI BAHWA PASAL 30 AYAT (1) HURUF D UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI, PASAL 39 UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PASAL 44 AYAT (4) DAN AYAT (5) KHUSUS FRASA ‘ATAU KEJAKSAAN”, PASAL 50 AYAT (1), AYAT (2) DAN AYAT (3) KHUSUS FRASA ‘ATAU 297 KEJAKSAAN” DAN PASAL 50 AYAT (4) KHUSUS FRASA ‘DAN/ATAU KEJAKSAAN’ UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INKONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KARENA PENYELIDIK DAN PENYIDIK YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI, TIDAK MENDAPATKAN PENGAWASAN DARI LEMBAGA LAIN SEHINGGA LUASNYA KEWENGANAN KEJAKSAAN DALAM HAL INI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN, PRAPENUTUTAN DAN PENUNTUTAN SEHINGGA MENYEBABKAN FUNGSI CONTROL DAN OBYEKTIFITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM TELAH HILANG YANG MENYEBABKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM DAN HAK-HAK DARI TERSANGKA DAN TERDAKWA TIDAK TER-AKOMODIR 1. Bahwa di Indonesia prosedural yang mengatur mengenai tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, yang berarti sagala prosedur dalam penegakan hukum tindak pidana harus tunduk pada ketentuan tersebut; 2. Bahwa asas diferensiasi fungsional didalam KUHAP telah memberikan tugas yang berbeda antara aparat penegak hukum satu dengan lainnya, dalam hal ini Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut dan memiliki tugas yang penting dalam proses penyidikan dalam hal ini control chek and balance atas segala proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian; 3. Bahwa pentingnya pemisahan kewenangan Penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan adalah agar suatu lembaga penegak hukum tidak dapat bertindak sewenang wenang, apabila mengutip pernyataan guru besar Universitas Cambridge Lord Acton yang menyatakan bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” yang artinya 298 kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolute; 4. Bahwa didalam persidangan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah, DPR, Persatuan Jaksa, Jaksa Agung, Kepolisian, dan KPK belum dapat menjawab persoalan yang dipersoalkan oleh PEMOHON mengenai chek and balance dalam proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi terutama dalam proses prapenuntutan mengingat bahwa didalam KUHAP proses penyidikan dan proses prapenuntutan dilakukan oleh 2 lembaga penegak hukum sehingga control chek and balance dapat terwujud dan hak-hak tersaka dan terdakwa dapat ter-akomodir 5. Bahwa control chek and balance dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan oleh kejaksaan sejak surat pemberiahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dikeluarkan, kemudian yang menjadi pertanyaan Pemohon, ahli pemohon, majelis hakim suhartoyo dan kepolisian didalam persidangan, kepada Lembaga penegak hukum mana SPDP atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan? 6. Bahwa lebih lanjut didalam persidangan terungkap bahwa penyidikan, prapenuntutan, dan penuntun yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam 1 perkara dilakukan oleh jaksa yang sama dimana hal tersebut membuktikan tidak adanya fungsi control dan obyektifias dari penegakan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan; 7. Bahwa hal tersebut diatas diperkuat oleh pernyataan saksi Pemohon Iwan K Niode, dimana saksi pemohon merupakan advokat yang beberapa kali menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, dan keterangan dari Ahli Pemohon dalam hal ini Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., adapun pernyataan saksi pemohon dan ahli didalam persidangan adalah sebagai berikut: 299 - Ahli Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H. Yang Mulia, pengalaman sendiri juga, ya. Bahwasannya dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik yang dilakukan oleh kejaksaan juga namanya masuk dalam penuntut. Waktu saya tanyakan, kok bisa penyidik SK-nya penyidik dan juga di penuntutan namanya sebagai penuntut? Dua orang yang sama ... satu orang yang sama dalam dua tempat yang berbeda, sebagai penyidik dan penuntut umum. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak check and balances akhirnya terjadi? Dan itu saya kira bukan saya saja yang mengalami seperti itu, dimana dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu bahwasanya penyidik itu berada di dua kaki, satu sebagai penyidik, satu sebagai juga penuntut umum. Nah, ini pertanyaannya adalah check and balances ada di mana kalau sampai terjadi seperti itu, dan sudah terjadi seperti itu. - Saksi Iwan K Niode Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan tersebut dari Kuasa Pemohon, maka saya jelaskan bahwa jaksa penyelidik atau penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah sama. Ketika ... waktu kita ... waktu kami dalam persidangan beberapa waktu yang lalu, dalam pemeriksaan terdakwa pada saat itu, dan terdakwa menyatakan, terdakwa Silvi menyatakan bahwa sudah memberikan keterangan kepada penyidik, dan penyidik menyatakan, ya, kami penyidik dan kami juga ... kami penyidik pada waktu itu. Dan yang menyatakan itu adalah jaksa penuntut umum yang hadir pada persidangan. 8. Bahwa uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa selain tidak adanya control chek and balance atas Lembaga penegak hukum lain, inkonstitusinal norma atas adanya kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Kejaksaan adalah tidak adanya Profesionalitas dan subyektifitas dalam penegakan hukum mengingat bahwa didalam persidangan terungkap bahwa penyidikan, prapenuntutan dan penuntut dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dilakukan oleh jaksa yang sama; 9. Bahwa berdasarkan asas praduga tak bersalah maka setiap orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka kemudian menjadi terdakwa oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, tidak dapat diartikan bahwa orang tersebut (tersangka/terdakwa) pasti melakukan tindak pidana korupsi atau pasti bersalah sampai 300 adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang tersebut (tersangka/terdakwa) benar bersalah, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak para tersangka/terdakwa dalam proses pra-ajudikasi dan ajudikasi dan hal tersebut dapat terwujud dengan adanya dua lembaga yang berbeda dalam proses pra-ajudikasi atau prapenuntutan sebagai bentuk check and balances dalam proses penanganan tindak pidana korupsi; 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian PEMOHON tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembagai pengawal konstitusi yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusi in casu jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) kusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945; III. PERMOHONAN Bahwa berdasarkan uraian-uraian kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut: 6. Mengabulkan permohonan Pemohon; 7. Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Bertentangan 301 dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono). [2.17] Menimbang bahwa Presiden menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah berkesimpulan sebagai berikut: a. Bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi (“UU MK”), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Pemerintah berkesimpulan bahwa Pemohon telah keliru menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara pemberlakuan norma-norma yang diujikan terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. b. Bahwa kekeliruan Pemohon tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Sebagaimana uraian yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 23., yang menyatakan: 302 “Bahwa dengan adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan oleh kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa atau Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa 'atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa 'dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah merugikan PEMOHON yang berprofesi sebagai Advokat dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak dari klien PEMOHON (Tersangka /Terdakwa) dalam proses Prapenuntutan;” 2) Pemohon dengan sendirinya menyatakan bahwa dinamika dalam proses penyidikan tersebut dianggap telah mengabaikan hak-hak dari klien Pemohon, dan bukan kerugian Pemohon sebagai Advokat, kerugian sebagaimana dimaksud dipertegas Pemohon pada angka 24., yang menyatakan: 24. Bahwa terlebih, yang dialami oleh PEMOHON selaku kuasa dari tersangka yang disidik oleh jaksa, telah menjadi korban dari kesewenangan-wenangan jaksa selaku penyidik dengan fakta sebagai berikut: d. Bahwa tanggal 21 februari 2023, Jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Tersangka; e. Bahwa tanggal 23 Februari 2023, Jaksa selaku penyidik belum melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Tersangka, tetapi justru berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan dan langsung melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; f. Dalam proses penyidikan juga, Tersangka telah meminta untuk dilakukan pemeriksan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi terang dan hal tersebut diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Prapentutan abai dengan permintaan tersebut; 3) Berdasarkan kutipan dalil Pemohon tersebut di atas telah sangat jelas bahwa anggapan kerugian yang diklaim oleh Pemohon merupakan anggapan kerugian yang dialami oleh klien Pemohon, sedangkan permohonan diajukan oleh Pemohon yang berkedudukan sebagai Advokat/Pengacara atau bukan diajukan oleh klien Pemohon. 4) Dengan mempertimbangkan uraian tersebut di atas, tidak hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas berlakunya 303 norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian karena tidak terpenuhinya prinsip point d interet point d action (apabila ada kerugian hak maka memiliki dasar mengajukan permohonan) serta oleh karena Pemohon sama sekali telah keliru dalam menguraikan hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional (vide Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang), maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk memohonkan pengujian materiil terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, in casu mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi a. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf c UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021”), menentukan yang dimaksud pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. c. Terkait dengan apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusional mengenai pertentangan pasal a quo terhadap UUD 1945, melainkan lebih kepada pelaksanaan dari kewenangan penyidikan, yang merupakan penerapan norma secara in concreto atau 304 setidaknya terkait dengan upaya-upaya korektif terhadap kinerja sistem peradilan pidana dalam melaksanakan masing-masing kewenangannya. d. Di sisi lain sejalan dengan keterangan ahli Prof. Suparji, yang disampaikan di bawah sumpah telah dijelaskan sebagai berikut: “Pokok permasalahan yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan uji materiil, bukanlah suatu permasalahan yang bersifat konstitusional, yang sarana penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui fungsi pengawasan internal dan eksternal bagi lembaga Kejaksaan maupun melalui lembaga praperadilan.” e. Mengingat hal tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 huruf (a) UU MK, permohonan a quo bukan merupakan objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga tepat jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 3. Tentang Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji l. Materi Muatan Ayat, Pasal, dan/atau Bagian dalam Undang-undang Telah Diuji Sehingga Permohonan A Quo Nebis in Idem i. Bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang dimohonkan sama atau telah diuji dengan Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 78 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. ii. Bahwa Pasal 78 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, mengadakan pengecualian terhadap Pasal 78 ayat (1), yakni “dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. Terhadap pengecualian tersebut, baik terkait dasar pengujian atapun alasan permohonan, permohonan yang diajukan Pemohon dan Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012 memiliki kesamaan. iii. Kesamaan tersebut dibuktikan dengan dasar pengujian yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana ketentuan a quo digunakan baik dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon maupun dalam Putusan MK 305 Nomor: 16/PUU-X/2012. Demikian juga mengenai alasan permohonan baik dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon maupun dalam Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012 juga menggunakan alasan yang sama yakni mengenai kepastian hukum serta check and balances atau pengawasan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. iv. Dalam Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012, pada halaman 29 mengenai alasan pengujian, dinyatakan: “Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, Khususnya penjelasan untuk frasa “dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” bertentangan dengan prinsip negara hukum yakni asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni kepastian hukum karena mengutip 2 (dua) Undang-Undang sebagai dasar hukumnya, padahal kedua Undang-Undang tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan.” Selanjutnya pada halaman 31 dan halaman 32 mengenai alasan pengujian, dinyatakan: “Jika dihubungkan dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, terjadi beberapa permasalahan yang dilematis: e. Penuntut umum memberikan perpanjangan atas penahanan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan; f. Penyidik Kejaksaan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum kepada kejaksaan yang sama; g. Penuntut umum yang sama, mempelajari hasil penyidikan dari penyidik Kejaksaan; h. Penuntut umum yang sama memberi petunjuk kepada penyidik pada kejaksaan yang sama untuk melengkapi hasil penyidikannya. Keadaan ini mengakibatkan hilangnya prinsip koordinasi horisontal antara sesama penegak hukum sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan tidak adanya mekanisme check and balances antara penyidik dengan penuntut umum. Dalam beberapa kasus, misal mantan Jaksa Urip Tri Gunawan pernah menjadi penyidik sekaligus penuntut umum dalam kasus yang sama.” v. Kesamaan alasan permohonan Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012 dengan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diidentifikasi pada halaman 16 mengenai alasan pengujian, yang dinyatakan: “Bahwa pembiaran kewenangan jaksa sebagai penyidik telah mengakibatkan terlanggarnya ketidakpastian hukum dan keadilan 306 bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka /terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, mengingat kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menghilangkan check and balance proses penyidikan;” vi. Sehingga, Putusan MK Nomor: 16/PUU-X/2012 dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon memiliki materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, serta memiliki dasar pengujian atau alasan permohonan yang sama, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 78 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. vii. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan permohonan Pemohon telah diuji dan tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). m. Tentang Pokok Permohonan i. Ratio Legis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Kejaksaan Bahwa kewenangan penyidikan bagi lembaga Kejaksaan bukanlah suatu kewenangan yang baru. Kewenangan penyidikan tersebut telah diatur sejak diberlakukannya Herziene Inlandsch Reglement (HIR), di mana berdasarkan ketentuan Pasal 38 jo. Pasal 39 jo. Pasal 46 ayat (1) HIR tidak hanya menempatkan lembaga Kejaksaan untuk dapat melakukan penyidikan, melainkan juga sebagai koordinator penyidikan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Prof. Suparji dalam keterangannya yang disampaikan di bawah sumpah: “Dari aspek historis, kewenangan bagi lembaga Kejaksaan untuk melakukan penyidikan telah diatur sejak pemberlakuan Herziene Inlandsch Reglement (HIR), sehingga kewenangan tersebut bukanlah kewenangan baru bagi Kejaksaan, termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana umum seperti beberapa delik yang di dalam KUHP diantaranya Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435, yang kemudian dirumuskan sebagai delik tindak pidana korupsi 307 di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” “Bahwa sebelum dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), HIR menempatkan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, sekaligus menjadi koordinator penyidikan melalui Jaksa sebagai koordinator penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR.” Serta keterangan yang disampaikan Ahli Prof. Muhammad Fauzan, S.H, M.H: “Praktik yang terjadi dan pengalaman historis yuridis ketatanegaraan RI menunjukan bahwa lembaga Kejaksaan memiliki tugas pokok dan fungsi yang selalu berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya di bidang penuntutan dan penyidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku baik pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum diamandemen (awal kemerdekaan, orde lama dan orde baru) maupun setelah UUD 1945 diamandemen (orde reformasi) menunjukan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan, antara lain sebagai berikut : 1. UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Pasal 12 UU No. 19 Tahun 1948 menentukan bahwa : Kejaksaan berwajib melaksanakan yang dikehendaki oleh Undang-undang, menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran dan mengusahakan menjalankannya putusan-putusan badan- badan kehakiman yang mengandung hukuman pidana. Kemudian kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan juga dapat diketemukan dalam Pasal 17 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, namun terminologi yang dipakai adalah pengusutan, selain menambah pejabat lainnya mengadakan pengusutan tindak pidana ekonomi. 2. UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 254). Kejaksaan sebagai penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan dan penyidikan. Hal tersebut sebagaimana dianamatkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa : Kejaksaaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dan Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa: Dalam melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas: mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat- 308 alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara. 3. UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang kemudian dicabut dengan UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Beradasarkan ketentuan Pasal 5 ditentukan bahwa: Penyidikan dan penuntutan kegiatan subversi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan pimpinan dan petunjuk-petunjuk Jaksa Agung/Oditur Jenderal, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini. 4. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, juga memberikan kewenangan kepada Kejaksaan di samping berwenang melakukan penyidikan juga berwenang melakukan penuntutan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasak 26 yang menentukan bahwa : Jaksa Agung selaku penegak Hukum dan Penuntut Umum tertinggi memimpin/mengkoordineer tugas kepolisian represif/justisiel dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal yang sama juga diamanatkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001” Serta keterangan ahli Dr. Fachrizal Afandi, Ph.D yang memberikan keterangan sebagai berikut: “Pasal 3 Undang-undang nomor 7 tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang berlaku surut sejak 17 Agustus 1945 secara tegas menyebut bahwa Jaksa Agung melakukan pengawasan terhadap para para Jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan tentang pengawasan Jaksa Agung terhadap pengusutan kejahatan dan pelanggaran oleh Polisi dan Jaksa ini juga masih dapat kita baca dalam pasal 56 Undang- undang nomor 19 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Ketentuan tentang penyidikan oleh Jaksa beserta kewenangan Jaksa dalam mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan Lembaga lain tetap dipertahankan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan.” Selanjutnya, pelembagaan kewenangan penyidikan, mengalami pembaharuan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang memiliki tujuan untuk dilakukannya suatu kodifikasi 309 dan unifikasi hukum acara pidana di Indonesia, di mana tujuan tersebut dapat diidentifikasi melalui penjelasan umum KUHAP. Pada ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHAP, memang telah ditentukan terdapat 2 (dua) penyidik yakni penyidik Polri dan penyidik negeri sipil tertentu (PPNS). Namun, melalui ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dilakukan suatu pengecualian yakni tetap diakui dan diberlakukannya pelaksanaan kewenangan penyidikan yang diatur dalam undang- undang tertentu, sebagaimana yang diatur sebagai berikut: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Berdasarkan penjelasan norma a quo, undang-undang tertentu tersebut adalah meliputi Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955) dan Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971). Namun, berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum Indonesia, pemberlakuan kewenangan penyidikan di luar KUHAP terus mengalami perkembangan, bahkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“PP tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”), diadakan suatu bab khusus mengenai Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu, yang diatur pada Pasal 17, dengan pengaturan sebagai berikut: “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.” 310 Sehingga, Pasal 284 ayat (2) KUHAP merupakan suatu pengaturan yang bersifat pengecualian, yang keberlakuan dan tindak lanjutnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan hukum, hal tersebut sejalan dengan risalah pembahasan KUHAP sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli Fachrizal Afandi, Ph.D, yang menyampaikan keterangan: “Jika kita menelusuri risalah pembahasan KUHAP dari arsip yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dapat kita ketahui bahwa bahwa kalimat kedua dalam Pasal 284 ayat (2) merupakan aturan pengecualian terkait keberlakuan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yang terdapat dalam undang-undang tertentu. Ini berarti bahwa aturan terkait hukum acara pidana khusus tersebut tidak dibatasi masa berlakunya dan tetap berlaku sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pembuat Undang-undang. Dalam bagian lain dapat kita baca bahwa waktu perubahan dan atau waktu dinyatakan tidak berlaku lagi juga tidak ditentukan lebih lanjut karena hal tersebut diserahkan kepada pembuat undang-undang yang akan datang untuk menilai apakah situasi dan kondisi sudah memungkinkan untuk mengubah atau menyatakan tidak berlakunya lagi ketentuan-ketentuan khusus tersebut.” Bahwa melalui Penjelasan Umum KUHAP, aturan pengecualian sebagaimana dimaksud di atas dipertegas dengan pengaturan sebagai berikut: “Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.” Penjelasan Umum KUHAP tersebut ditegaskan melalui Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur: “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.” Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, frasa “kekuasaan yang sah” tersebut didefinisikan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan 311 penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan.” Kewenangan penyidikan yang dimaksudkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah tidak lain harus ditentukan oleh peraturan setingkat undang-undang. In casu mengenai kewenangan penyidikan lembaga Kejaksaan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah suatu pengaturan kewenangan yang kesemuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Pemerintah menyadari bahwa hukum memiliki suatu karakteristik khusus yang dalam literatur hukum dikenal dengan “het recht hinkt achter de feiten aan” (the law lags behind the facts), bahwa hukum tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman. Kondisi faktual menunjukan bahwa pelembagaan kewenangan penyidikan tersebut harus juga dilengkapi dengan pengaturan di luar KUHAP, sehingga tujuan kodifikasi hukum acara pidana tersebut mengalami perkembangan, yang telah ditandai sejak diberlakukannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Tentara Nasional Indonesia, atau pelembagaan kewenangan selain penyidik Polri dan PPNS yakni penyidik BNN dan penyidik OJK. Di sisi lain, pemerintah melalui berbagai peratuan perundang- undangan juga tetap berpandangan bahwa Kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu selain tindak pidana korupsi melalui: g. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak- Pidana Ekonomi; 312 h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman No. Kep. 10/M/XII/1983 dan No.M.57.PR.09.03 Tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas; i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dipahami bahwa kewenangan penyidikan bagi Kejaksaan bukanlah suatu kewenangan baru melainkan telah berlaku sejak pemberlakuan HIR, dan di sisi lain telah terjadi perkembangan dan kebutuhan hukum acara pidana yang berkembang dengan sangat dinamis. Secara khusus mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi bagi lembaga Kejaksaan, harus menjadi pemahaman bersama bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan upaya penanggulangan yang juga luar biasa, sebagaimana yang disampaikan Prof. Suparji melalui keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan: “Dalam perspektif, kriminologi suatu kejahatan dapat tergolong sebagai kejahatan luar biasa apabila: 8. Kejahatan itu dampak viktimisasinya sangat luas dan multidimensi. 9. Kejahatan itu bersifat transnasional, terorganisasi, dan didukung teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika. 10. Merupakan predicate crimes pidana pencucian uang. 11. Memerlukan pengaturan hukum acara pidana yang khusus. 12. Memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan luas. 13. Kejahatan itu dilandasi oleh konvensi internasional yang merupakan treaty based crimes. 14. Kejahatan tersebut merupakan super mala per se (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation) baik nasional maupun internasional.” 313 Kekhususan pendekatan penanggulangan kejahatan luar biasa tersebut juga sejalan dengan tindak pidana pelanggaran HAM berat sebagai most serious crime yang dalam Statuta Roma menempatkan Jaksa Agung sebagai penyidik tindak pidana a quo. Selanjutnya untuk dapat meninjau ratio legis pelembagaan kewenangan penyidikan bagi lembaga Kejaksaan juga dapat dikutip keterangan Ahli Prof. Topo Santoso yang disampaikan secara tertulis yakni: 1. Alasan Check and Balances Pemberian kewenangan penyidikan kepada kejaksaan untuk tindak pidana khusus membantu menjaga sistem check and balances, karena kejaksaan bertindak secara independent dari pihak legislative dan lembaga yudisial. Kejaksaan sebagai bagian dari cabang executive diberi kewenangan dalam menegakkan hukum dan menjamin keadilan (ensuring justice); 2. Alasan Expertise and Resources Kejaksaan seringkali memiliki pengetahuan dan pelatihan khusus dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, semua jaksa adalah sarjana hukum, dan dididik lagi memperdalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Hal ini membuat mereka mampu dan cocok untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kompleks/ rumit seperti korupsi. Mereka memiliki pengalaman yang mendalam dalam mengumpulkan alat-alat bukti, menginterview saksi-saksi, dan melakukan building cases. Lebih jauh lagi, kejaksaan dapat mengakses sumber daya, seperti ahli-ahli di berbagai bidang. 3. Alasan Public Confidence and Impartiality Masyarakat memiliki keyakinan pada kemampuan kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana khusus. Ada harapan dari masyarakat bahwa kejaksaan bertindak imparsial (tidak berpihak) dan bertindak dengan fairness dalam mencari keadilan. Dengan Kejaksaan yang bertindak independent dan bebas dari tekanan eksternal, hal ini membuat mereka dapat meninjau secara obyektif dan menentukan apakah melanjutkan perkara atau tidak.Hal ini akan membantu kepercayaan masyarakat dalam sistem peradilan pidana. 4. Alasan Mempercepat Proses (Streamlining the Process) Dengan diberikannya kewenangan penyidikan kepada kejaksaan (pada tindak pidana-tindak pidana khusus/ tertentu) maka hal ini membantu terjadinya proses penanganan perkara pidana khusus yang lebih efisien, focus dan cepat. Kejaksaan dapat berinisiatif memulai penyidikan atau juga memulai penyidikan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian memutuskan apakah akan melakukan penuntutan ataukah tidak. Proses yang cepat ini akan mengurangi berlarut-larutnya perkara. 314 e. Alasan Pengetahuan yang Khusus dan Fokus Jaksa yang mengkhususkan pada penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus/ tertentu, seperti korupsi, dan membangun pemahaman yang lebih dalam (in-depth understanding) dan juga keahlian (expertise) dalam bidang (area) ini. Mereka menjadi lebih familiar dengan kerangka hukumnya, standar-standar internasional, dan pengalaman terbaik (best practices) yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam penyidikan tindak pidana khusus tersebut. Khusus mengenai alasan efisiensi dan efektifitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, hal tersebut juga merupakan amanah dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia yang menghendaki adanya efektiftas dan efisiensi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ahli Prof. Suparji dalam keterangannya yang disampaikan di bawah sumpah: “Selanjutnya, kedudukan sistem peradilan pidana, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sepatutnya dapat mempedomani ketentuan pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), di mana konvensi a quo mengembangkan praktik pencegahan dan perlawan terhadap tindak pidana korupsi dengan pendekatan prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana preamble alinea 8 United Nations Againts Corruption yang menegaskan “determined to prevent, detect and deter in a more effective manner” dan dalam General Provision Pasal 1 butir a “to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively and efficienly”. Sejalan dengan keterangan Ahli Prof. Suparji, Ahli Fachrizal Afandi, Ph.D dalam keterangannya disampaikan: “Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan kerah putih (white collar crimes) yang memberikan dampak luas dan merugikan negara serta masyarakat. Sebagai tindak pidana khusus, penanganan yang efektif dan efisien secara khusus terhadap tindak pidana korupsi menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes dengan proses pembuktian yang lebih rumit tentu membutuhkan proses penegakan hukum yang khusus dan juga luar biasa (extra ordinary enforcement).” Di sisi lain, perlu Pemerintah sampaikan dalam Kesimpulan ini, bahwa perlawanan terhadap korupsi harus terus menjadi agenda dalam 315 penegakan hukum, di mana korupsi telah mengakibatkan dampak negatif yang sangat besar dalam pembangunan, moralitas bangsa, kepercayaan dunia internasional, kesejahteraan, serta akuntabilitas dari pengggunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), di mana upaya perlawanan tersebut harus terus dilakukan dengan berkesinambungan, yang berdasarkan indeks persepsi korupsi tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara. Pemerintah terus mendukung pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk Kejaksaan, yang dalam konteks tersebut Pemerintah berpandangan bahwa kewenangan penyidikan tersebut harus tetap dilekatkan bagi lembaga Kejaksaan, di mana urgensi tersebut menguat dengan mempertimbangkan bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan pengaturan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya 3 (tiga) lembaga negara yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, khususnya bagi Polri dan Kejaksaan yang memiliki satuan kerja di hampir seluruh wilayah Indonesia, diharapkan dapat terus melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut di seluruh wilayah Indonesia. ii. Penyidikan Merupakan Satu Kesatuan dengan Penuntutan Bahwa pelaksanaan dari prinsip diferensiasi fungsional telah mengalami pergeseran menjadi sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), yang dalam perkembangannya dapat diidentifikasi pelembagaan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dipertegas melalui Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi: 5. dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" 316 yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 6. tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; 7. berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 8. berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody). Hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Prof Suparji, yang dalam keterangannya disampaikan: “Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan hukum yang terjadi, prinsip diferensiasi fungsional yang dibangun di dalam KUHAP telah mengalami pergeseran, yang dalam perkembangannya tidak lagi diaplikasikan secara kompartemensi atau pengkotak-kotakan melainkan dikonstuksikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara satu fungsi dengan fungsi lainnya yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice sytem).” Melalui sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) diharapkan dapat memperkuat lembaga prapenuntutan, yang pada akhirnya diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan secara efektif dengan dapat dibuktikannya suatu dugaan tindak pidana di muka pengadilan serta dapat tercapainya tujuan dari hukum pidana. Pelembagaan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) tersebut ditegaskan Pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dalam penjelasan Pasal 132 Undang-undang a quo diatur: “yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan”. Integrasi kewenangan penyidikan dan penuntutan tersebut juga telah diatur sejak tahun 2013 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang memberikan kewenangan bagi penuntut umum untuk melanjutkan penyidikan yang tidak dapat 317 dilengkapi oleh penyidik. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Fachrizal Afandi, Ph.D, yang menyampaikan: “Pergeseran makna penyidikan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penuntutan juga dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Dalam penjelasan pasal 132 KUHP disebutkan secara lugas bahwa :yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan” Ini berarti bahwa tahap penuntutan, tidak hanya TERBATAS pada kegiatan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan di muka pengadilan, akan tetapi mencakup juga rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti yang akan diperiksa dalam persidangan peradilan pidana.” Urgensi keterpaduan sistem peradilan pidana tersebut dibutuhkan untuk melengkapi dan menyempurnakan proses prapenuntutan, sebagaimana yang disampaikan Prof. Topo Santoso dalam keterangannya yang disampaikan secara tertulis: “Dalam upaya menanggulangi kejahatan di setiap negara keterpaduan antara para penegak hukum merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan ketiadaan keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara polisi dan jaksa dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting artinya dalam penyelesaian perkara pidana terutama pada tahap pra-ajudikasi. Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membawa pada akhir perkara yaitu dibuktikannya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku rindak pidana. Tentu saja penuntutan tadi tidak akan berhasil baik jika "bahan dasarnya” yaitu berkas-berkas pemeriksaan yang berasal dan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi jauh dari sempurna. iii. Penyidikan Tindak Pidana oleh Kejaksaan Adalah Praktik Umum yang Dilakukan di Dunia Internasional Politik hukum di dunia internasional sebagaimana termuat dalam artikel 11. Guideline on The Role of Prosecutors yang diadopsi dari The Eight United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Havana, Cuba 1990, pada bagian Role in Criminal Proceedings, telah menentukan Jaksa selain melakukan penuntutan, juga dapat melakukan penyidikan terhadap kejahatan jika diizinkan oleh Undang-Undang. 318 Kewenangan lembaga Kejaksaan dalam bidang penyidikan, dalam konteks perbandingan hukum, juga dapat diidentifikasi di antaranya melalui Criminal Procedure Act Korea Selatan, KUHAP Jerman dan KUHAP Perancis serta KUHAP Belanda yang mengatur kewenangan penyidikan oleh Jaksa, sehingga kewenangan penyidikan oleh lembaga Kejaksaan juga dikenal dan berlaku pada sistem hukum di berbagai negara. Dalam Pemeriksaan Persidangan, Ahli-ahli juga menyampaikan bahwa kewenangan penyidikan oleh lembaga Kejaksaan adalah praktik umum yang dilakukan di berbagai negara dan konvensi internasional, di antaranya melalui keterangan-keterangan Ahli berikut: Prof. Topo Santoso: “Indonesia bukan satu-satunya negara dimana kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana (di samping kewenangan melakukan penuntutan). Di negara-negara dengan sistem inquisitorial, jaksa memiliki kewenangan luas dan aktif berpartisipasi dalam mengumpulkan alat-alat bukti dan melakukan case building. Negara-negara ini umumnya adalah negara-negara dari keluarga hukum civil law/ continental law . Beberapa contoh dari negara dimana kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan adalah: a. Perancis: kejaksaan yang dikenal sebagai “Procureur de la Republique” bertanggungjawab melakukan penyidikan tindak pidana, mengawasi polisi dan membuat keputusan apakah akan menuntut suatu kasus ataukah tidak; b. Jerman: kejaksaan yang dikenal sebagai “Staatsanwalt” bertanggungjawab melakukan penyidikan tindak pidana , mengumpulkan alat-alat bukti, dan memutuskan apakah akan menuntut ataukah tidak. Mereka bekerjasama erat dengan kepolisian selama proses penyidikan; c. Jepang: kejaksaan yang dikenal sebagai “Kenji” memiliki kewenangan penyidikan dan bekerjasama dengan kepolisian untuk mengumpulkan alat-alat bukti, menginterogasi tersangka, dan menentukan apakah akan menuntut perkara ataukah tidak.” Fachrizal Afandi, Ph.D: “Secara konseptual penyidikan jaksa dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan prinsip dominus litis atau yang dikenal dan dipraktikkan baik di negara yang menganut Civil Law Inquisitorial seperti Belanda dan Jerman maupun Common Law Adversarial seperti yang ada di Amerika Serikat.” 319 Prof. Suparji: “Komitmen dunia internasional mengenai pentingnya penguatan peran Jaksa dalam fungsi penegakan hukum antara lain terwujud dalam United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa) sebagaimana diadopsi dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8, di Havana tahun 1990.” “Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa tersebut menyatakan bahwa Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.” Henning Glaser: “The nature and role of the prosecution have historically evolved. From a comparative legal perspective, the design of prosecutorial functions and powers varies by country, often influenced by whether the jurisdiction leans more toward an inquisitorial or adversarial criminal justice system. Typically, adversarial systems (used especially but not exclusively in common-law countries) restrict the prosecutor's investigative role and have traditionally not even foreseen it. Today, however, even many adversarial jurisdictions provide some form of investigative powers for the prosecution, some like Switzerland even considerably. Only in a few adversarial jurisdictions there are no investigative functions of the prosecution at all.” iv. Kewenangan Penyidikan Kejaksaan Tidak Bertentangan dengan Konstitusi Bahwa selain hal-hal yang telah disampaikan di atas, konstitusionalitas dari kewenangan lembaga Kejaksaan untuk melakukan penyidikan juga telah dipertegas melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya: Putusan Nomor: 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: 3.13 Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar” dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan 320 pemerintahan (eksekutif), juga berfungsi sebagai pembentuk Undang-Undang (legislatif) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian UUD 1945 tidak melarang fungsi ganda tersebut; 3.14 Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah perlu mengutip beberapa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 yang dalam paragraf [3.13.6] antara lain mempertimbangkan, “Dengan demikian kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari Undang-Undang,”. Kata “sesuai” dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Undang- Undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang- undang”. Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon supaya kewenangan penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak beralasan menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008, dikutip sebagai berikut: “[3.16.1] Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tentang hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum, sebenarnya Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak selalu menjadi penyebab satu-satunya dari kerugian konstitusional atas jaminan kepastian hukum. Karena, seperti telah diutarakan di atas, pasal a quo hanya merupakan pintu masuk bagi pembuat undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu; [3.16.2] Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang tertentu pula. Pasal itu bukan merupakan aturan yang bersifat umum (regel), tetapi merupakan suatu pengecualian (exceptie). Pengecualian semacam itu sudah lazim dalam pembuatan undang-undang jika diperlukan untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus.” 321 Selanjutnya dalam perspektif tata negara, Ahli Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M. Hum, telah memberikan keterangan: “Kejaksaan RI merupakan organ negara yang atas kuasa peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan tunggal atas penuntutan (dominus litis) dalam tindak pidana, tetapi juga diberikan kewenangan lain untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Kedua, bahwa kewenangan melakukan penyidikan atas sebuah tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi bukan merupakan monopoli satu penegak hukum saja. Terlebih jika dilihat kondisi negara yang tingkat korupsinya lumayan tinggi, maka upaya penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan cara-cara yang luar biasa, yang penting antara penegak hukum yang atas kuasa undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tetap berlomba-lomba untuk bersama-sama menanggulangi dan mencegah terjadinya korupsi di negara kita dengan tetap melakukan koordinasi yang baik, sehingga kekhawatiran terjadinya tumpang tindih (overlapping) dalam pelaksanaan penyidikan dapat dieleminir. Ketiga, pemberian kewenangan penyidikan kepada lembaga Kejaksaan juga banyak dianut oleh beberapa negara di dunia.” 4. Kesimpulan Pemerintah Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah selaku Pemberi Keterangan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: a. Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusional mengenai pertentangan pasal a quo terhadap UUD 1945, melainkan lebih kepada pelaksanaan dari kewenangan penyidikan, yang merupakan penerapan norma secara in concreto atau setidaknya terkait dengan upaya-upaya korektif terhadap kinerja sistem peradilan pidana dalam melaksanakan masing-masing kewenangannya, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 huruf (a) UU MK, permohonan a quo bukan merupakan objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga tepat jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). b. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon memiliki materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah 322 diuji, serta memiliki dasar pengujian atau alasan permohonan yang sama, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 78 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). c. Adapun yang menjadi ratio legis kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi bagi lembaga Kejaksaan adalah sebagai berikut: 1) Bahwa kewenangan penyidikan bagi lembaga Kejaksaan bukanlah suatu kewenangan yang baru. Kewenangan penyidikan tersebut telah diatur sejak diberlakukannya Herziene Inlandsch Reglement (HIR). 2) Bahwa berdasarkan risalah pembahasan KUHAP, Pasal 284 ayat (2) KUHAP merupakan suatu pengaturan yang bersifat pengecualian, yang keberlakuan dan tindak lanjutnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan hukum, di mana berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum yang terjadi dengan sangat dinamis kewenangan penyidikan juga dapat dilakukan oleh Tentara Nasional Republik Indonesia untuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Tentara Nasional Indonesia, atau pelembagaan kewenangan selain penyidik Polri dan PPNS yakni penyidik BNN dan penyidik OJK. 3) Bahwa sama halnya dengan tindak pidana pelanggaran HAM berat sebagai most serious crime, tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime membutuhkan upaya penanggulangan yang berbeda dengan tindak pidana umum, yang salah satunya membutuhkan efisiensi dan efektifitas dalam penanganan perkaranya, di mana hal tersebut sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. 4) Pemerintah terus mendukung pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polri, Komisi Pemberantasan 323 Korupsi (KPK) termasuk Kejaksaan, yang dalam konteks tersebut Pemerintah berpandangan bahwa kewenangan penyidikan tersebut harus tetap dilekatkan bagi lembaga Kejaksaan, di mana urgensi tersebut menguat dengan mempertimbangkan bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan pengaturan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya 3 (tiga) lembaga negara yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, khususnya bagi Polri dan Kejaksaan yang memiliki satuan kerja di hampir seluruh wilayah Indonesia, diharapkan dapat terus melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut di seluruh wilayah Indonesia. d. Bahwa telah terjadi perkembangan dalam pelembagaan kewenangan antara sub-sistem peradilan pidana, menjadi sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), yang dalam pengaturannya telah dilakukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan secara khusus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dalam penjelasan Pasal 132 Undang- undang a quo diatur “yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan”. e. Bahwa kewenangan penyidikan oleh lembaga Kejaksaan adalah praktik umum yang dilakukan di berbagai negara dan konvensi internasional. f. Bahwa Pemerintah memiliki kesamaan pandangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana dalam keterangannya, dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu bahwa kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. 324 5. Petitum Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa “atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (Nebis in Idem); 3. Menolak permohonan pengujian Pasal Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa “atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 325 [2.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan uji materiil karena tidak terpenuhinya unsur “Kerugian” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional”, hal ini diperkuat dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut: f. Dalam persidangan a quo, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Johannes Rettob, S.Sos, MM dan Iwan Sinode. Saksi atas nama Johannes Rettob, S.Sos, MM adalah Plt. Bupati Mimika yang pernah dipanggil dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua, berkaitan dengan pengadaan pesawat dan helikopter senilai kurang lebih Rp69.000.000.000,- (enam puluh sembilan miliar rupiah) yang sekarang sedang dalam proses persidangan di Jayapura sedangkan Iwan Sinode merupakan kuasa hukum dari Johannes Rettob, S.Sos, MM. g. Dalam persidangan a quo, ke-2 (dua) orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan RI khususnya pada Kejaksaan Tinggi Papua, telah merugikan hak-hak Johannes Rettob, S.Sos, MM sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua sebab saksi yang diajukan oleh saksi Johannes Rettob, S.Sos, MM tidak pernah dilakukan pemanggilan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi 326 Papua, hal ini juga disampaikan oleh Iwan Sinode selaku Kuasa Hukum Johannes Rettob. h. Ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti berupa surat/tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat opti atau yang serupa dengan itu. i. Bahwa dalam pemeriksaan permohonan uji materiil a quo, keterangan- keterangan ke-2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan a quo sama sekali tidak menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon a quo yang berprofesi sebagai pengacara, bahkan Pemohon a quo bukan bertindak sebagai kuasa hukum saksi Johannes Rettob, S.Sos, MM. j. Keterangan saksi Johannes Rettob, S.Sos, MM dan saksi Iwan Sinode menjelaskan mengenai peristiwa hukum yang dialami ketika mengikuti proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Papua, peristiwa hukum yang dialami dan dijelaskan oleh para saksi di depan persidangan tidak menjelaskan atau tidak ada relevansi maupun tidak memperkuat dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon a quo, bahkan berdasarkan penjelasan yang mulia Majelis Hakim Suhartoyo Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwasanya keterangan yang disampaikan oleh saksi Johannes Rettob, S.Sos, MM dan saksi Iwan Sinode bukan merupakan suatu kerugian konstitusional melainkan permasalahan implementasi suatu norma khususnya kewenangan penyidikan Kejaksaan. k. Apabila memperhatikan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang didalam persidangan, Kejaksaan selaku pihak terkait berkesimpulan Pemohon a quo tidak dapat/ tidak mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional yang telah terjadi maupun yang berpotensi akan terjadi pada Pemohon a quo dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 327 30 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) khusus frasa ‘Atau Kejaksaan” dan Pasal 50 Ayat (4) khusus frasa ‘Dan/Atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi, maka secara yuridis Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon a quo. Perisitiwa hukum yang dijelaskan dalam keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yang didengarkan dalam persidangan a quo tidak dapat dikategorikan kerugian konstitusional Pemohon melainkan merupakan implementasi terhadap suatu norma hukum yang berlaku, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan permohonan uji materiil a quo tidak dapat diterima. 2. Permohonan Uji Materiil A quo adalah Nebis in Idem Permohonan uji materiil a quo adalah nebis in idem, berdasarkan fakta- fakta persidangan yang disampaikan dalam keterangan ahli yang juga telah diketahui oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: 1. Keterangan ahli Dr. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan: “Bahkan, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 ratio decidendi-nya mengatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu pula. Pasal itu bukan merupakan aturan yang bersifat umum, riil, tetapi merupakan suatu pengecualian, eksepsi. Pengecualian semacam ini sudah lazim dalam pembuat undang-undang jika diperlukan untuk menangani halhal yang bersifat khusus. Menjadi jelas bahwa pengecualian diperlukan dalam suatu undang-undang dalam rangka menjalankan suatu ketentuan yang bersifat khusus pula” 2. Keterangan ahli Dr. Fachrizal Afandi, P.Hd dibawah sumpah, pada pokoknya menyatakan: “Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kewenangan penyidikan jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi ini telah 328 berulang kali diuji ke Mahkamah Konstitusi dan tercatat berulang kali pula telah ditolak. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUUV/2007 tertanggal 27 Maret 2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Para Pemohon terkait Konstitutionalitas Penyidikan Jaksa tidak dapat diterima. Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari Undang- Undang Dasar Tahun 1945, tapi dari undang-undang. Hal ini memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Permohonan Para Pemohon supaya kewenangan penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi tidak dinyatakan beralasan menurut hukum. Dalam putusan lainnya, Nomor 16/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan alasan objek Permohonan Para Pemohon adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan yang tersebar dalam beberapa undang-undang” 3. Keterangan ahli Prof. Muhammad Fauzan, S.H, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan: “Hal tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUUX/2012” 4. Keterangan ahli Prof. Hibnu Nugroho, S.H, M.H, dibawah sumpa pada pokoknya, menyatakan: “Bahwa fungsi ganda Kejaksaan RI melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, hal ini telah dikemukakan didalam Pertimbangan Majelis Hakim MK No 16/PUU-X/2012 pada angka [3.13] yang menyatakan Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut UUD” dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap rancangan Undang-undang dibahas Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”, berdasarkan kedua pasal pemerintahan (eksekutif) juga berfungsi sebagai pembentuk undang-undang (legislative) bersama- sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian UUD 1945 tidak melarang fungsi ganda tersebut” 5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagaimana tersebut pada angka 1 s.d 4 diatas, menyebutkan bahwasanya kewenangan penyidikan Kejaksaan sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Register Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XX/2012; 329 6. Kejaksaan RI sebagai pihak terkait dalam permohonan a quo, telah mampu membuktikan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuni unsur-unsur nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 60 MK dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) PMK 2/2021, dengan uraian perbandingan apple to apple Pasal per Pasal dan Dasar Pengujian serta alasan permohonan dengan sistematika tabelisasi yang diperkuat dengan keterangan 4 (empat) orang ahli, sebagai berikut: No. Register Perkara Pengujian Pasal dan Batu Uji Alasan Permohonan Amar Putusan 1. 28/PUU- V/2007 Pasal yang dimohonkan: • Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan. Batu uji: • Pasal 28 D UUD 1945 kewenangan penyidikan dan sekaligus penuntutan dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak memberikan kepastian hukum sehingga dapat dipastikan mekanisme check and balances dalam proses hukum tersebut telah terabaikan dengan kata lain “wewenang rangkap/ganda” yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (uncontrol) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertical sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya “kesewenang- wenangan” (arbitrary) dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (rechsonzekerheid). Permohonan tidak diterima 2. 16/PUU- X/2012 Pasal yang dimohonkan: • Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan; • Pasal 39 UU Tipikor; • Pasal 44 ayat (4) UU KPK khusus frasa “atau kejaksaan”; • Pasal 44 ayat (5) UU KPK khusus frasa “atau kejaksaan”. • Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU KPK khusus frasa “atau kejaksaan”. • Pasal 50 ayat (4) UU KPK, khusus frasa • Kejaksaan yang memiliki ”Wewenang Rangkap/Ganda” yaitu ”Wewenang Penyidikan sekaligus Penuntutan” dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang diuji dalam perkara a quo, maka dapat dipastikan bahwa mekanisme check and balances Permohonan ditolak 330 "dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan”; Batu uji: • Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; dan • Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dalam proses hukum tersebut telah “terabaikan”, atau dengan kata lain, ”wewenang rangkap/ganda” yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (uncontrol) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya “kesewenang- wenangan (arbitrary) dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (rechsonzekerheid)” (vide halaman 34 angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 16/PUU-X/2012) • penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, terjadi beberapa permasalahan yang dilematis: ✓ Penuntut umum memberikan perpanjangan atas penahanan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan; ✓ Penyidik Kejaksaan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum kepada kejaksaan yang sama; ✓ Penuntut umum yang sama, mempelajari hasil penyidikan dari penyidik Kejaksaan; ✓ Penuntut umum yang sama memberi petunjuk kepada penyidik pada kejaksaan yang 331 sama untuk melengkapi hasil penyidikannya. Keadaan ini mengakibatkan hilangnya prinsip koordinasi horisontal antara sesama penegak hukum sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan tidak adanya mekanisme. (vide halaman 31 paragraph pertama Putusan 16/PUU- X/2012) • Ketentuan dalam Pasal 39 UU Tipikor tumpeng tindih dengan Pasal 42 UU 30/2002 sehingga bertentangan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 PERMOHONAN A QUO 3. 28/PUU- XXI/2022 Pasal yang dimohonkan: • Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan; • Pasal 39 UU Tipikor; • Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU KPK khusus frasa “atau kejaksaan”; • Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU KPK khusus frasa “atau kejaksaan”. • Pasal 50 ayat (4) UU KPK, khusus frasa "dan/atau kejaksaan” dan; Batu uji: Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 • Ketentuan dalam Pasla 30 ayat (1) huruf f UU Kejaksaan telah mengakibatkan tumpang tindih kewenangan Jaksa sebagai penyidik sehingga mengakibatkan terlanggarnya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, mengingat kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi telah menghilangkan check and balance proses penyidikan; • Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang- Undang Nomor 16 Dalam Proses Pemeriksaan 332 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebabkan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi super power dan cenderung sewenang- sewenang dalam proses penyidikan karena Prapenuntutan/ kontrol penyidikan atas penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dilakukan oleh Jaksa juga, sehingga tidak ada kontrol penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dari lembaga lain sehingga sering menyebabkan terabaikannya hak- hak tersangka seperti permintaan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan saksi/ahli dari tersangka dengan tujuan membuat terang suatu perkara 333 7. Memperhatikan perbandingan Pasal per Pasal antara Permohonan uji materiil sebagaimana termuat dalam tabel pada huruf g diatas, maka permohonan a quo merupakan nebis in idem karena mengandung persamaan, sebagai berikut: 3) Persamaan Permohonan Uji Materiil dengan Permohonan Uji Materiil Register Nomor 28/PUU-V/2007 yang telah diputus pada tanggal 27 Maret 2008: (d) Persamaan pengujian materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yaitu pengujian pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan; (e) Persamaan dasar pengujian menggunakan Pasal 28 D UUD 1945; (f) Persamaan alasan yakni yang sama-sama mendalilkan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tidak memberikan kepastian hukum sehingga terabaikan mekanisme check and balances proses hukum. 4) Persamaan Permohonan Uji Materiil dengan Permohonan Uji Materiil Register Nomor 16/PUU-X/2012 yang telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2012. (d) Persamaan pengujian materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yaitu pengujian terhadap Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (e) Persamaan dasar pengujian menggunakan Pasal 28 D UUD 1945; (f) Persamaan alasan permohonan uji materiil yakni terdapat tumpeng tindih dan mendalilkan kewenangan penyidikan kejaksaan tidak memberikan kepastian hukum sehingga terabaikan mekanisme check and balances. Berdasarkan fakta-fakta dalam proses pemeriksaan di persidangan maka demi kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 MK dan Pasal 78 ayat (1) PMK 2/2021 dan rasa keadilan para pihak serta menjunjung tinggi 334 kehormatan dan menjaga keluhuran putusan Majelis Hakim Register Perkara Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 dan putusan Majelis Hakim dalam Register Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang bersifat final dan mengikat, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima, 3. Tentang Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji. a. Menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) khusus frasa ‘Atau Kejaksaan” dan Pasal 50 Ayat (4) khusus frasa ‘Dan/Atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebabkan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi super power dan cenderung sewenang- sewenang dalam proses penyidikan karena Prapenuntutan/ kontrol penyidikan atas penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dilakukan oleh Jaksa juga, sehingga tidak ada kontrol penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dari lembaga lain sehingga sering menyebabkan terabaikannya hak-hak tersangka seperti permintaan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan saksi/ahli dari tersangka dengan tujuan membuat terang suatu perkara bertentangan dengan prinsip negara hukum yang memberikan hak pengakuan, jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta kebebasan atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b. Pemahaman Pemohon tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sebab kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”) tidak bertentangan 335 dengan Pasal 28D UUD 1945, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: (1) Bahwa dalam sejarah Negara Indonesia baik diawal kemerdekaan, orde lama dan orde baru maupun setelah UUD 1945 diamandemen (orde reformasi) membuktikan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan, hal ini sebagaimana keterangan Ahli Prof. Muhammad Fauzan, S.H, M.H. di dalam persidangan, dikutip sebagai berikut: “Praktik yang terjadi dan pengalaman historis yuridis ketatanegaraan RI menunjukan bahwa lembaga Kejaksaan memiliki tugas pokok dan fungsi yang selalu berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya di bidang penuntutan dan penyidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku baik pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum diamandemen (awal kemerdekaan, orde lama dan orde baru) maupun setelah UUD 1945 diamandemen (orde reformasi) menunjukan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan, antara lain sebagai berikut : 5. UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan- Badan Kehakiman. Pasal 12 UU No. 19 Tahun 1948 menentukan bahwa : Kejaksaan berwajib melaksanakan yang dikehendaki oleh Undang-undang, menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran dan mengusahakan menjalankannya putusan-putusan badan-badan kehakiman yang mengandung hukuman pidana. Kemudian kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan juga dapat diketemukan dalam Pasal 17 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, namun terminologi yang dipakai adalah pengusutan, selain menambah pejabat lainnya mengadakan pengusutan tindak pidana ekonomi. 6. UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 254). Kejaksaan sebagai penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan dan penyidikan. Hal tersebut sebagaimana dianamatkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa: Kejaksaaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dan Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa: Dalam melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas: mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat 336 penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara. 7. UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang kemudian dicabut dengan UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Beradasarkan ketentuan Pasal 5 ditentukan bahwa: Penyidikan dan penuntutan kegiatan subversi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan pimpinan dan petunjuk-petunjuk Jaksa Agung/Oditur Jenderal, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini. 8. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, juga memberikan kewenangan kepada Kejaksaan di samping berwenang melakukan penyidikan juga berwenang melakukan penuntutan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasak 26 yang menentukan bahwa : Jaksa Agung selaku penegak Hukum dan Penuntut Umum tertinggi memimpin/mengkoordineer tugas kepolisian represif/justisiel dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal yang sama juga diamanatkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001” (2) Kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu termasuk diantaranya tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan kebijakan hukum terbuka yang diambil oleh pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ahli Prof. Muhammad Fauzan, S.H, M.H dibawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan, sebagai berikut: “Kewenangan untuk melakukan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan sebenarnya merupakan kebijakan hukum (legal policy) atau politik hukum yang diambil oleh pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden. Bahkan dalam perspektif implementasi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang dilaksankan salah satunya oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan penyidikan sekalipun “hanya” diberikan atas kuasa undang-undang telah dikualifikasikan sebagai 337 kewenangan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, hal tersebut dapat diketemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007 yang telah dibacakan pada Kamis, 27 Maret 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-X/2012 yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya memutuskan bahwa kewenangan penyidikan yang dilakukan/dimiliki oleh Jaksa terhadap tindak pidana tertentu merupakan kewenangan jaksa yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.” (3) Kebijakan hukum terbuka (Open Lagal Policy) yang dtentukan oleh Pemerintah (Presiden dan DPR) untuk memberikan kewenangan penuntutan dan penyidikan terhadap tindak tertentu termasuk diantaranya tindak pidana korupsi kepada lembaga Kejaksaan RI, disebabkan tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) dan membutuhkan suatu sistem yang terintegrasi dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana tersebut, hal ini sebagaimana keterangan ahli Abdul Chair Ramadhan dibawah sumpah dalam persidangan, menyebutkan sebagai berikut: “Sebagaimana kita ketahui bahwa kewenangan kejaksaan dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi dimaksudkan guna mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi dan sekaligus upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Dalam sistem peradilan pidana terbaru, Integrated Criminal Justice System, penyidikan dan penuntutan adalah satu kesatuan yang terintegrasi, dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat mata uang yang sama. Sebagai suatu sistem, maka dalam penyidikan dan penuntutan, di dalamnya pasti ada hubungan fungsional dan itu satu sama lainnya saling tergantung. Hukum tentu membutuhkan suatu sistem. Tidak mungkin hukum itu bekerja tanpa adanya suatu sistem. Demikian pula dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (4) Selain itu berdasarkan fakta-fakta persidangan berikutnya, terungkap bahwasanya kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu termasuk diantaranya tindak pidana korupsi tidak bertentangan UUD RI 1945 dan justru merupakan amanat ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Salah satu UU yang merupakan pelaksanaan amanah ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 338 Kejaksaan, hal ini diperkuat dengan keterangan ahli Prof. Muhammaf Fauzan, S.H, M.H di bawah sumpah, yang pada pokoknya menjelaskan: “Salah satu UU yang merupakan pelaksanaan amanah ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen adalah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 67), di mana kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 2 adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, hal ini berarti bahwa Kejaksaan RI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan RI hakekatnya merupakan lembaga negara penunjang kekuasaan kehakiman yang memiliki kemerdakaan atau independensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya” (5) Kewenangan melakukan penuntutan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan juga lazim dilakukan di berbagai negara eropa dan negara Amerika Serikat, hal ini juga ditegaskan oleh Ahli Dr.Fachrizal Afandi, Ph.D, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: “Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari studi perbandingan jaksa di Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat sebelumnya, kita dapat ketahui bahwa proses penyidikan oleh jaksa sudah sejak lama dipraktikkan untuk menangani perkara pidana” (6) Berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh Ahli dalam persidangan, terbukti bahwa kewenangan Kejaksaan RI melakukan penyidikan tindak pidana tertentu termasuk diantaranya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan telah memperhatikan aspek sejarah (history), fiosofis, sosiologis maupun yuridis pembentukan suatu peraturan perundang- undangan serta berpedoman pada UUD RI 1945. c. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 339 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”) tidak bertentangan dengan UUD 1945, berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut: (1) Ketentuan dalam Pasal 39 UU Tipikor, mengatur dikutip sebagai berikut: “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer” (2) Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4), (5) jo. Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU KPK, mengatur sebagai berikut: Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU KPK: “(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut direruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan, sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi” Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dam (4) UU KPK: “(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib mcmberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan, (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan 340 (3) Dalam pemeriksaan permohonan uji materiil a quo, persaja telah mengajukan ahli Dr. Fachrizal Afandi, Ph.D dibawah sumpah menerangkan pada berkaitan dengan sejarah peran Jaksa dalam mengkoordinasi penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan lembaga lain, sebagai berikut: “Pasal 3 Undang-undang nomor 7 tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang berlaku surut sejak 17 Agustus 1945 secara tegas menyebut bahwa Jaksa Agung melakukan pengawasan terhadap para para Jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan tentang pengawasan Jaksa Agung terhadap pengusutan kejahatan dan pelanggaran oleh Polisi dan Jaksa ini juga masih dapat kita baca dalam pasal 56 Undang-undang nomor 19 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Ketentuan tentang penyidikan oleh Jaksa beserta kewenangan Jaksa dalam mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan Lembaga lain tetap dipertahankan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan. (4) Selanjutnya tanggal Pada tanggal 31 Desember 1981 pemerintah orde baru mengesahkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kewenangan penyidikan Jaksa dalam tindak pidana khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Undang- undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tetap diakui hingga ada perubahan politik hukum untuk melakukan perubahan atau menyatakan ketidak berlakuan hukum acara pidana khusus tersebut. (5) Dengan demikian prinsip koordinasi sebagaimana diatur dalam Pengaturan sebagaimana termuat dalam Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” jo. Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU KPK bukan dimaksudkan Kejaksaan RI sebagai super power atau menegasikan bahkan melemahkan lembaga lainnya, melainkan sinergitas dan kolaborasi, saling terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi, hal ini sebagaimana dikuatkan dalam keterangan ahli Abdul Chair Ramadhan di bawah di depan persidangan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: 341 “ini bukan dimaksudkan sebagai superioritas, menegasikan, melemahkan lembaga yang lainnya, dalam hal ini kepolisian. Justru pendekatan holistik, sistematik, komprehensif, dengan juga sinergitas, dan kolaborasi, saling terkait dan terhubung. (6) Tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) merupakan tindak pidana yang tidak seharusnya hanya dilakukan dengan biasa-biasa saja. Sehingga prinsip koordinasi antara Kejaksaan RI, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU KPK bersumber dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, merupakan pengaturan khusus dalam rangka koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih teliti yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu lembaga saja, hal ini sebagaimana keterangan ahli Prof. Hibnu Nugroho, SH, MH di bawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: “Tindak pidana korupsi sebagai salah satu extra ordinary crimes harus disadari bersama baik oleh masyarakat maupun negara merupakan tindak pidana yang tidak seharusnya hanya dilakukan dengan biasa-biasa saja. Semua pihak harus menyadari bahwa akibat yang timbul dari tindak pidana korupsi akan dirasakan tidak hanya pada satu generasi namun akan dirasakan oleh generasi anak cucu oleh sebab itu penanganan yang sangat serius harus menjadi kunci dan semangat bersama. Adanya hal-hal khusus sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus Frasa “atau Kejaksaan” Dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa “Dan/Atau Kejaksaan” UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, seharusnya tidak lagi menjadi permasalahan yang lebih dari satu kali dilakukan pengujian dan dijadikan titik sasaran untuk dipertanyakan berkali-kali. Kita semua seharusnya bersama-sama menyadari bagaimana pentingnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang harus dilaksanakan dengan lebih teliti serta tidak hanya dilaksanakan oleh satu lembaga saja” (7) Prinsip koordinasi antara penyidikan tindak korupsi antara Kepolisian dan Kejaksaan juga lazim digunakan di beberapa negara eropa, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Henning Rainer Glaser dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: “Prosecutorial investigative functions can be genuinely derived from an explicit role of the prosecution as the “master of the 342 investigations” such as in Germany or on basis of a more differentiated modus of cooperation or superficial. Insofar, relations between prosecution and police might be designed on more collaborative, complementing, or advising or even supervising terms respectively.” Terjemahan dari penerjemah tersumpah Indra Blanquita Danudiningra, menterjemahkan sebagai berikut: “Fungsi penyidikan penuntutan dapat benar-benar diambil dari peran khusus penuntutan sebagai pemimpin proses penyidikan, sebagaimana berlaku di Jerman atau berdasarkan modus yang dibedakan. Sejauh ini hubungan antara penuntutan dan kepolisian dapat disusun sesuai ketentuan-ketentuan bagi masing-masing pihak yang sifatnya lebih kolaboratif, saling melengkapi, memberi saran, dan melakukan pengawasan.” (8) Memperhatikan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan ahli-ahli tersebut diatas, maka secara yuridis prinsip koordinasi yang dilakukan antara Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU KPK merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang ditentukan oleh Pemerintah (Presiden dan DPR RI) yang bersumber dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. 4. Kewenangan Penyidikan Kejaksaan RI Telah Memberikan Kemanfaatan. a. Berdasarkan keterangan ahli Prof. Hibnu Nugroho, SH, MH dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut: “Pemerintah meyakini bahwa didalam melakukan penyidikan dibidang-bidang tertentu seperti tindak pidana korupsi kehadiran pihak kejaksaan didalam ranah penyidikan menjadi bagian yang sangat penting, hal ini pun terlihat didalam data yang dikeluarkan oleh ICW bahwa pada tahun 2022 Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani perkara korupsi dengan capaian 405 kasus dengan tersangka berjumlah 909 orang, sedangkan Polri dengan jumlah 138 Kasus dengan tersangka 307. Sedangkan KPK dengan 36 kasus dengan tersangka berjumlah 150 orang.” b. Selanjutnya untuk memperkuat keterangan ahli Prof. Hibnu Nugroho, SH, MH datas, , Kejaksaan RI sebagai pihak terkait telah mengajukan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana termuat bukti surat yang disertai dengan penjelasan sebagai berikut: 343 No. Kode Bukti Alat Bukti Penjelasan 1. 2 3 4 1. PT-1 Surat Nota Dinas Direktur Penyidikan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor R- 329/F.2/Fd/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Permohonan Data Bidang Pidana Khusus guna Bahan Materiil Menghadapi Permohonan Uji Materiil Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi . Membuktikan bahwa jumlah data penanganan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi) dan jumlah total kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan/atau dipulihkan oleh Kejaksaan RI menunjukkan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi yang bersumber dari UU Kejaksaan, UU Tipikor dan UU KPK telah memberikan kemanfaatan kepada Negara serta menunjukkan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. PT-2 Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 “Korupsi Lintas Trias Politika” pada Indonesia Corruption Watch, yang ditulis oleh Diky Anandya, Lalola Ester Membuktikan bahwa: 1. Berdasarkan penelitian dan pemetaan sebagaimana termuat dalam laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi di tahun 2022 pada halaman 36, menyebutkan: “secara umum, berdasarkan, berdasarkan grafik di atas, Kejaksaan berhasil mengungguli Kepolisian dan KPK dalam penanganan kasus korupsi. Korps Adhyaksa tersebut selama tahun 2022 telah menanganani sebanyak 405 kasus dengan 909 orang ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp.39.207.812.602.078 (Rp. 39,2 Triliun). Sementara itu, Kepolisian sepanjang tahun 2022, telah menanganani sebanyak 138 kasus korupsi dengan tersangkat sebanyak 337 orang. Potensi kerugian negara yang berhasil di sidik oleh Korps Bhayangkara tersebut adalah sebesar Rp. 1.327.532.895.638,- (Rp. 1,327 Triliun). Sedangkan kasus yang disidik oleh KPK hanya sebanyak 36 kasus korupsi. Jumlah tersangka yang disidik oleh lembaga antirasuah tersebut sebanyak 150 orang dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar R2.212.202.327.333 (Rp 2,212 Triliun); 2. Apabila memperhatikan grafik hasil pemantauan kasus korupsi berdasarkan penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, menunjukkan, kewenangan penyidikan lembaga Kejaksaan terhadap tindak pidana tertentu 344 No. Kode Bukti Alat Bukti Penjelasan 1. 2 3 4 antara lain tindak pidana korupsi memberikan kemanfaatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. c. Memperhatikan bukti PT-1 dan bukti PT-2 yang diajukan oleh Kejaksaan RI dan keterangan ahli Prof. Hibnu Nugroho, SH, MH yang diajukan oleh Pemerintah di dalam pemeriksaan permohonan uji materiil a quo membuktikan bahwa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kejaksaan RI telah memberikan kemanfaatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi serta usaha pengembalian kerugian keuangan negara. 5. Kesimpulan Pihak Terkait. Berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memberikan kesimpulan sebagai berikut: a. Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tidak membuktikan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon pasca diberlakukannya Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” jo. Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU KPK. Perisitiwa hukum yang dialami / dijelaskan dalam keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yang didengarkan dalam persidangan a quo tidak dapat dikategorikan kerugian konstitusional Pemohon melainkan merupakan implementasi terhadap suatu norma hukum yang berlaku, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan a quo tidak dapa diterima; b. Permohonan uji materiil a quo adalah nebis in idem, sebab apabila memperhatikan Pasal per Pasal antara Permohonan Uji Materiil a quo dengan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi Register Nomor 28/PUU-V/2007 yang diputus pada tanggal 27 Maret 2008 dan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi Register Nomor 16/PUU-X/2012 yang diputus pada tanggal 18 Oktober 2012 mempunyai persamaan antara lain: 345 1) Persamaan pengujian materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yaitu pengujian terhadap Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus Frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2) Persamaan dasar pengujian menggunakan Pasal 28 D UUD 1945; 3) Persamaan alasan permohonan uji materiil yakni terdapat tumpeng tindih dan mendalilkan kewenangan penyidikan kejaksaan tidak memberikan kepastian hukum sehingga terabaikan mekanisme check and balances, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili, memeriksa dan memutus menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima. c. Kewenangan penyidikan oleh lembaga Kejaksaan RI terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR RI yang bersumber dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang telah memperhatikan aspek sejarah (history), filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana keterangan ahli Dr. Fachirzal Afandi, P.Hd, ahli Prof. Muhammad Fauzan, S.H, M.H, Dr. Abdul Chair. Ramadhan; d. Prinsip koordinasi antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU KPK tidak bertentangan dengan UUD RI, sebab telah lazim dilakukan di negara Jerman, hal ini sebagaimana keterangan ahli Henning Rainer Glaser. Prinsip koordinasi tersebut bukan dimaksudkan Kejaksaan RI sebagai super power atau menegasikan bahkan melemahkan lembaga lainnya, melainkan sinergitas dan kolaborasi saling terkait dalam rangka penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 346 yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu lembaga saja, hal ini diperkuat dengan keterangan ahli Prof. Hibnu Nugroho, S.H, M.H dan Dr. Abdul Chair Ramadhan di dalam persidangan. Prinsip koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU KPK merupakan pengaturan khusus dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi serta usaha pengembalian keuangan negara yang juga telah diuji dan dinyatakan tidak bertentangan UUD RI 1945 sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 yang diputus pada tanggal 18 Oktober 2012. 6. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pihak Terkait memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) khusus frasa ‘Atau Kejaksaan” dan Pasal 50 Ayat (4) khusus frasa ‘Dan/Atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 5. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 6. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 7. Menerima keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia secara keseluruhan; 8. Menyatakan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) Khusus Frasa ‘Atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) khusus frasa ‘Atau Kejaksaan” dan 347 Pasal 50 Ayat (4) khusus frasa ‘Dan/Atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). [2.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan kesimpulan kepada Mahskamah pada tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: V. KESIMPULAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM PERSIDANGAN PERKARA A QUO Bahwa setelah mendengar dan menyimak dengan seksama keterangan DPR RI yang diwakili oleh Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H, keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Republik Indonesia, keterangan Saksi dari Pemohon yakni Johannes Rettob dan Iwan K. Niode serta pendapat Ahli pihak terkait dari Persatuan Jaksa Indonesia yakni Henning Rainer Glaser dan Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D maupun pendapat Ahli pihak terkait dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yakni Dr. H. Muhammad Fauzan,SH, M.Hum dan Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd, maka kami sebagai Pihak Terkait menyatakan tetap pada keterangan sebagaimana telah kami sampaikan secara tertulis dan lisan dalam persidangan tanggal 14 Juni 2023 serta keterangan tambahan yang telah kami sampaikan melalui kepaniteraaan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Juli 2023, pada pokoknya sebagai berikut: I.1. DALAM EKSEPSI 1. Pemohon tidak memiliki Legal Standing Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa dirinya sebagai orang perseorangan yang berkedudukan sebagai seorang Advocat menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Undang-Undang atau Perppu, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a Undang- 348 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahmakah Konstitusi RI jo. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "UU MK") jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalarn Perkara Pengujian Undang- Undang. Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi Pemohon maka dalil Pemohon tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai kerugian konstitusional Pemohon atas norma dalam undang-undang, karena semata-mata merupakan peristiwa umum dari pelaksanaan norma dalam undang-undang mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal "kerugian konstitusional" terkait dengan berlakunya suatu norma undang- undang yakni merupakan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPK berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Permohonan Pemohon Nebis in Idem Bahwa permohonan uji materiil perkara a quo yang pada pokoknya mempersoalkan kewenangan penyidikan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia secara hukum telah diperiksa, diuji dan diputus oleh Majelis Hakim Konstitusi melalui beberapa putusan sebelumnya yakni Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 dan Putusan Nomor 16/PUU-X/2012 tanggal 18 Oktober 2012. Olehkarenanya nebis in idem karena mengandung persamaan baik persamaan pengujian materi muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian 349 dalam Undang-Undang maupun dalil terabaikannya mekanisme check and balances. Oleh karena itu, demi kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan berkaca pada Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 maupun Putusan Nomor 16/PUU-X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang bersifat final dan mengikat bahwa eksistensi Kejaksaan sebagai Penyidik tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka permohonan a quo sepatutnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. I.2. DALAM POKOK PERKARA 1. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara secara eksplisit tidak mengamanatkan desain tertentu dalam pemberantasan korupsi ke dalam pemisahan kewenangan kelembagaan (segregation of duty). Dengan demikian maka konstitusi negara memberikan kebebasan bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sendiri (open legal policy) desain pemberantasan korupsi berdasarkan perkembangan politik hukum di Indonesia. Perkembangan politik hukum terkini di Indonesia menunjukkan bahwa Negara melalui Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang menghendaki pelibatan seluruh Lembaga Penegak Hukum secara bersama berdasarkan kewenangan pada masing-masing undang- undang untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi terpadu secara simultan dan efektif. Bahwa pelibatan seluruh komponen bangsa khususnya lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi isu strategis dan harus menjadi komitmen bersama yang memerlukan sinergitas dan akselerasi dalam pencapaiannya. KPK, Kejaksaan dan Kepolisian didudukkan oleh Pemerintah dan Pembentuk Undang- Undang sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang 350 bersama-sama melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK. Pengakuan Negara atas eksistensi Lembaga Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi selain disebut dalam UU Kejaksaan juga disebut dalam UU KPK dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 50 ayat (4) UU, serta dinyatakan kembali di beberapa pasal UU KPK antara lain pada Pasal 45 ayat (1) yang menentukan: Pasal 45 ayat (1) “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”, juga memperlihatkan pula politik hukum Negara pada perkembangannya mengkonsepsikan Kejaksaan memiliki sumber- sumber penyidik yang dapat membantu KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Bahwa perjalanan bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi telah begitu panjang, dimulai saat diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 atau PRT/PM/06/1957 yang menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dan tidak berhenti disini UU No 24 Prp Tahun 1960 tentang Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi undang-undang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1961 dan UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dicabut dan diubah terakhir dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Oleh karenanya Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menentukan: 351 “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”, tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai penerapan suatu asas deferensiasi fungsional yang harus diterapkan secara kaku dengan memisahkan kewenangan kelembagaan (segregation of duty). Hal ini terihat dari pelaksanaan pasal tersebut masih digantungkan pada kebijakan/politik hukum pemerintah dengan mencantumkan frasa “sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Frasa “sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi” tersebut mengimplisitkan merupakan hak bagi pemerintah untuk menentukan politik hukumnya. Perkembangan politik hukum terkini, terdapat Pasal 620 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menentukan bahwa kewenangan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi tetap dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing, yakni KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Bahwa olehkarena itu sampai dengan saat ini politik hukum Pemerintah tetap menghendaki pelibatan seluruh Lembaga Penegak Hukum secara bersama berdasarkan kewenangan pada masing- masing undang-undang untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi terpadu secara simultan dan efektif antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan bersama-sama antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional karena berdasarkan CPI posisi Indonesia dalam pemberantasan korupsi pada tahun 2022 masih menempatkan Indonesia pada peringkat 110 352 dari 180 negara dengan skor 34/100. Dengan realita yang demikian, menggambarkan Indonesia masih memerlukan eksistensi 3 (tiga) lembaga tersebut. Berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori, guna mencegah adanya dua peraturan atau lebih yang secara hierarki sederajat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka peraturan yang baru dapat menyampingkan peraturan yang lama. Olehkarena itu KUHAP yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki hierarki yang sederajat dengan UU KPK dan UU Kejaksaan, sehingga bukan merupakan undang-undang payung yang dapat digunakan untuk memerintahkan penyesuaian UU KPK dan UU Kejaksaan terhadap KUHAP. UU KPK dan UU Kejaksaan yang dibentuk kemudian telah cukup untuk menggambarkan kebijakan terkini dan pergeseran politik hukum pemerintah. Bahwa terkait dengan politik hukum, Prof. Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia mengemukakan politik hukum/legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan demikian politik hukum yang dibangun oleh Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang sampai dengan saat ini adalah menetapkan beberapa Undang-Undang yang mengatribusikan kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada 3 (tiga) lembaga yakni KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencapai tujuan Negara. Bahwa pelibatan 3 (tiga) lembaga dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut diharapkan Indonesia lebih cepat terbebas dari korupsi sehingga tujuan Negara dalam UUD 1945 dapat tercapai. Bahwa keberadaan Penyidik dan Penuntut Umum dalam satu atap kelembagaan tidaklah menganggu mekanisme check and balance maupun profesionalisme pelaksanaan due process of law penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam satu lembaga. Best practice konsepsi penaganan perkara pidana terintegrasi (integrated criminal justice system) dapat dilihat di KPK, dimana Penyidik dan 353 Penuntut Umum berada dalam satu institusi kelembagaan. Hal tersebut merupakan upaya penguatan Negara kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dengan berpedoman pada asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan huruf f UU KPK. Banyak perkara-perkara yang dapat diselesaikan dengan efektif oleh KPK dengan sinergitas penyidikan dan penuntutan satu atap tersebut. Sinergitas penanganan perkara dari penyelidikan sampai dengan penuntutan pada KPK merupakan bukti berjalannya integrated criminal justice system sebagai usaha pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Koordinasi dan Supervisi KPK terhadap Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara korupsi merupakan salah satu mekanisme check and balance serta pengawasan yang disediakan oleh Negara Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminasi dan ketidakadilan dalam perumusan normanya. Adapun dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan perkara a quo bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, namun pelaksanaan dari norma tersebut. Mengingat terhadap persoalan hukum demikian, Undang-Undang telah memberikan mekanisme check and balance melalui mekanisme di internal lembaga penegak hukum berupa berupa laporan kepada atasan dari penyidik yang memeriksa perkara, dan mekanisme dalam hukum acara pidana melalui praperadilan, eksepsi, pengujian pada pokok perkara, maupun secara eksternal melalui koordinasi dan supervisi oleh KPK sebagaimana diamanatkan Pasal 50 UU KPK dengan tujuan memperkecil adanya potensi pelanggaran hukum acara pidana. Bahwa Pasal 50 UU KPK merupakan dasar hukum bagi KPK untuk mengkoordinasikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian dengan mekanisme teknis yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 354 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perpres Supervisi KPK). Supervisi oleh KPK tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk: d. Pengawasan, berupa kegiatan untuk mengawasi proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Kepolisian dengan cara meminta kronologis penanganan perkara, meminta laporan perkembangan penanganan perkara baik secara periodik maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan/atau melakukan gelar perkara bersama. e. Penelitian, berupa kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data atau informasi, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dan Kepolisian. f. Penelaahan, berupa kegiatan untuk menelaah hasil pengawasan dan/atau penelitian untuk menentukan saran dan rekomendasi serta pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan dalam rangka percepatan penuntasan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Bahwa melalui tugas koordinasi dan supervisi yang diamanatkan kepada KPK dapat menciptakan ketaatan bagi aparat penegak hukum terhadap rule of law dari setiap proses/tahap penegakan hukum pidana sehingga keadilan secara subtantif dapat terwujud ketika terdapat ketaatan setiap proses/tahap penegakan hukum pidana, penghormatan terhadap pengharapan yang adil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Olehkarenanya mekanisme tersebut juga merupakan salah satu mekanisme check and balance serta pengawasan yang disediakan oleh Negara dalam penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, KPK selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut: 355 6. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 7. Menyatakan Pemohonan Pemohon Nebis in idem; 8. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 9. Menerima keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi secara keseluruhan; 10. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). [2.20] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Bahwa Tugas pokok dan fungsi Polri diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi : ”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tersebut merupakan perubahan kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Konsekuensi kedudukan Polri sebagai “alat negara”, sebagai lembaga utama penegakan 356 hukum adalah Polri yang dapat dimaknai memiliki kewenangan absolut dalam fungsi penyidikan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan atributif (perintah langsung dari UUD 1945). Tugas pokok dan fungsi Polri itulah yang melahirkan kewenangan Polri yang disusun dalam Undang-Undang organik yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : ... melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam rumusan ketentuan tersebut. 2. FUNGSI PENYIDIKAN Penyidikan merupakan salah satu rangkaian dalam proses peradilan pidana, suatu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka, pengumpulan alat bukti, atau dokumen oleh Penyidik. Dalam Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengaturan dalam KUHAP tersebut sejalan dengan Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : ... melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam rumusan ketentuan tersebut. 357 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP telah menentukan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik tidak diatur dalam KUHAP dan tidak dapat dikatagorikan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dalam UUD 1945 pada BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 24 disebutkan pada ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Selanjutnya pada ayat (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pada ayat (3) diatur “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Keberadaan Kejaksaan Agung merupakan tindaklanjut dari amanat UUD 1945 pasal 24 ayat (3) tersebut sebagaimana dalam diktum mengingat pada Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur keberadaan Kejaksaan Agung sebagai salah satu badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman guna penyelenggaran peradilan dalam penegakan hukum yang dimaknai sebagai penuntut dalam proses sidang peradilan pidana yang berada dalam kekuasaan kehakiman. Makna tersebut secara eksplisit tercantum dalam diktum menimbang c Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun”. 3. DIFERENSIASI FUNGSIONAL Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung beberapa asas didalamnya, salah satunya adalah asas 358 diferensiasi fungsional. Asas ini berarti penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakan suatu asas penjernihan (clarification) dan modifikasi (modification) fungsi dan wewenang antara aparat penegak hukum. Asas diferensiasi fungsional mulanya bertujuan untuk dipergunakan sebagai sarana koordinasi horizontal dan saling checking antara penegak hukum. Bahwa asas diferensiasi fungsional yang dianut oleh KUHAP artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa merasa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan. Bahwa dalam mekanisme penegakan Hukum Pidana, KUHAP secara tegas telah menentukan tentang adanya suatu sistem yang disebut "Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri/PPNS, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pemeriksaan di depan persidangan oleh Hakim. Hal ini mengandung makna: b. Adanya pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas. Setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu dalam prinsip difrensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum, sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi penegak hukum yang lain maupun datang dari tersangka, terdakwa, keluarga maupun penasihat hukum tersangka atau terdakwa. c. Lebih tegas ditentukan dalam huruf c konsiderans Menimbang KUHAP yang intinya menjelaskan secara tegas: − menciptakan asas keseimbangan antara kekuasaan dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia; − tujuan keselarasan tersebut tidak terdapat kelebihan kekuasaan yang menumpuk di tangan aparat penegak hukum. 359 d. Dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan, agar penegak hukum tidak mudah terjangkiti kecenderungan kecongkakan kekuasaan. e. Penjernihan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsi khususnya antara Penyidik Polri dengan Penuntut Umum. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (dalam beberapa edisi), yaitu: “…Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" (clarification) dan "modifikasi" (modification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi…” (2012:47) “…Adanya pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas. Setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu dalam prinsip difrensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum, sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi penegak hukum yang lain maupun datang dari tersangka, terdakwa, keluarga maupun penasihat hukum tersangka atau terdakwa...’ (1988: 9) “…Dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan, agar penegak hukum tidak mudah terjangkiti kecenderungan kecongkakan kekuasaan. Penjernihan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsional khususnya antara Penyidik Polri dengan Penuntut Umum. Dalam HIR, Penyidik Polri dan Kejaksaan saling serta/sama-sama mempunyai wewenang melakukan penyidikan, sehingga sering saling rebutan dan tumpang tindih dalam pemeriksaan/penyidikan terhadap kasus yang sama 360 dan subjek yang sama…” (1998: 10) Bahwa pemisahan kewenangan antara penyidikan oleh Polisi dan penuntutan oleh Jaksa diperlukan untuk memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) karena: a. Perlunya Checks and Balances. Dengan pemisahan kewenangan ini, setiap lembaga dapat bertindak sebagai pengecek dan pengimbang terhadap lembaga lain. Misalnya, jika Polisi melakukan penyidikan dan menyimpulkan bahwa ada cukup bukti untuk menuntut, maka Jaksa dapat meninjau bukti tersebut dan memutuskan apakah cukup atau tidak untuk melanjutkan penuntutan. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan. b. Profesionalisme dalam Spesialisasi Tugas, bahwa Polisi dan Jaksa memiliki pembentukan, kompetensi, keahlian dan pelatihan khusus dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Polisi dilatih untuk melakukan penyidikan, mencari bukti, dan mengidentifikasi tersangka. Sementara Jaksa memiliki spesialisasi dalam hukum dan prosedur pengadilan, dan dilatih untuk mengevaluasi bukti, membentuk dakwaan, dan melanjutkan kasus ke pengadilan. c. Bahwa untuk Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan, sebab jika penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh lembaga yang sama, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, lembaga tersebut dapat secara selektif memutuskan kasus mana yang akan disidik dan dituntut berdasarkan alasan politik, ekonomi, atau lainnya, dan bukan berdasarkan bukti atau kepentingan hukum. d. Adanya Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dengan pemisahan kewenangan ini, proses hukum menjadi lebih jelas dan transparan. Masyarakat dapat memahami bagaimana proses berlangsung dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap langkah dalam proses tersebut. Ini menghasilkan kepastian hukum, yang merupakan elemen penting dalam negara hukum. Sehingga, pemisahan kewenangan antara penyidikan oleh Polisi dan penuntutan oleh Jaksa sesungguhnya membantu memastikan keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan kepastian hukum. 361 Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, walaupun pada saat ini sarana koordinasi dalam penanganan oleh penyidik Polri, penyidik Kejaksaan Agung dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi secara tersirat telah terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman Bersama Tahun 2021 antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nota Kesepahaman ini bukanlah peraturan-perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat keluar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga kedepannya dalam rancangan Undang-undang tentang KUHAP perlu pengaturan yang lebih jelas dan tegas tentang kontrol/pengawasan terhadap tindakan atau pelaksanaan wewenang Penuntut Umum sesuai dengan pembagian kewenangannya dalam sistem peradilan pidana hal ini untuk mencegah all power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely dan untuk memastikan adanya hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. PENUTUP Bahwa dalam pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa “atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023, PEMOHON dalam permohonannya mempersoalkan konstitusionalitas pengaturan tentang Penyidik Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, dengan mencermati pokok-pokok kesimpulan PIHAK TERKAIT di atas, saksi-saksi yang diajukan oleh PEMOHON dan Ahli-ahli yang diajukan oleh Para Pihak, kami memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan 362 yang telah terungkap dalam pemeriksaan Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini. [2.21] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 363 Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 364 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3). Pemohon saat ini berprofesi sebagai Advokat pada organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (vide bukti P- 4); 2. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai advokat memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum 365 berupa nasihat dan atau konsultasi hukum, serta mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak dan kepentingan-kepentingan, serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan; 3. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan “(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. …; b. …; c. …; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. ...” Pasal 39 UU Tipikor “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.” Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) UU KPK “(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pasal 50 UU KPK “(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 366 (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.” 4. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dalam menjalankan profesinya seharusnya dapat dilakukan secara bebas, mendapatkan perlindungan negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai penegak hukum; 5. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Kejaksaan sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) frasa “atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) frasa “atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK, dikarenakan norma Pasal-Pasal a quo menimbulkan kesewenang-wenangan Jaksa dalam menangani perkara yang sedang ditangani oleh Pemohon dan juga telah mengabaikan hak-hak klien Pemohon dalam proses prapenuntutan; 6. Bahwa Pemohon pada saat memberikan bantuan hukum sebagai kuasa hukum dari salah satu tersangka yang perkaranya ditangani oleh Kejaksaan mengalami tindakan sewenang-wenang oleh Jaksa selaku penyidik; 7. Bahwa menurut Pemohon jika Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan a quo tidak akan terjadi lagi; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dianggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK yang dimohonkan pengujian. Anggapan 367 kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan aktual, setidak- tidaknya potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, khususnya Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan telah dilakukan pengujian dan telah diputus sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan telah memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pencari keadilan. Seharusnya, pembentuk undang-undang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, namun hingga saat ini masih abai sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan jaksa sebagai penyidik; 2. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak ditindaklanjutinya putusan Mahkamah dimaksud perihal kewenangan jaksa sebagai penyidik telah mengakibatkan 368 terlanggarnya ketidakpastian (sic!) hukum dan keadilan bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi; 3. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menghilangkan checks and balances dalam proses penyidikan sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan; 4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya, sebagai berikut: (1) Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; (2) Menyatakan Pasal 39 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; (3) Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Jamin Ginting, S.H., M.Kn., yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Juli 2023, 2 (dua) orang saksi bernama Johannes Rettob dan Iwan K. Niode yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2023, dan menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 17 Mei 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2023. Selain itu, DPR juga mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 21 Agustus 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; 369 [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2023 dan menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2023. Selain itu, Presiden juga mengajukan satu orang Ahli bernama Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum., yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 21 Agustus 2023, dan menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2023 serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-5c. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Fachrizal Afandi, Ph.D., dan Henning Glaser yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 31 Agustus 2023 dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 September 2023, serta 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., yang memberikan keterangannya secara tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2023. [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2023 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2023, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-2. Selain itu, Pihak Terkait Kejaksaan juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 14 September 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 September 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2023 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 14 Juni 370 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia telah menyerahkan keterangan tertulis dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 26 Juni 2023 serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2023. Selain itu, Pihak Terkait Kepolisian juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012. 371 Bahwa dalam permohonan Perkara Nomor 28/PUU-V/2007, Pemohon mengajukan pengujian terhadap ketentuan norma Pasal 30 UU Kejaksaan dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan alasan keberadaan pasal a quo telah memberikan “kewenangan yang berlebihan” dan “kewenangan tanpa kontrol” kepada Kejaksaan sehingga menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum. Sedangkan dalam permohonan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012, Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, dan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU KPK dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan bertentangan dengan asas negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan tersebut tumpang tindih antara institusi yang berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dengan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang diadili pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Bahwa sementara itu dalam permohonan a quo, Pemohon melakukan pengujian ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan alasan pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada Jaksa/Kejaksaan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan, selain itu kewenangan Jaksa/Kejaksaan sebagai penyidik juga telah menghilangkan fungsi checks and balances dalam proses penyidikan hingga menimbulkan kesewenang-wenangan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat adanya perbedaan antara alasan-alasan permohonan dalam Perkara Nomor 28/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012 dengan perkara a quo. Dengan demikian, terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali; [3.16] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 372 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut; [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan RI, Keterangan Pihak Terkait Kepolisian RI, Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, Keterangan Ahli Pemohon, Keterangan Ahli DPR, Keterangan Ahli Presiden, Keterangan Ahli Pihak Terkait PJI, Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan RI, Keterangan Saksi Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait PJI dan Kejaksaan RI, serta kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; [3.18] Menimbang bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yaitu ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon berpendapat norma a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dan kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menghilangkan checks and balances dalam proses penyidikan sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.18.1] Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon merupakan norma yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum formil (hukum acara pidana), di mana hal ini tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK yang secara faktual diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana khusus dan/atau 373 tertentu. Oleh karena itu, apakah pemberian kewenangan penyidikan kepada lembaga penegak hukum dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, telah menghilangkan fungsi checks and balances dalam proses penyidikan sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan, maka terhadap hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pendirian Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, Sub-paragraf [3.13.1] sampai dengan Sub- paragraf [3.13.6], hlm. 96 sampai dengan hlm. 98, yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut: [3.13.1] Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma undang-undang yang berkenaan dengan hukum acara pidana. Oleh karena itu, terdapat kaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selaku ketentuan induk dari seluruh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, yang termuat dalam HIR, dalam KUHAP telah dianut sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau integrated criminal justice systems atau integrated criminal juctice process. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana, ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang di antara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu Polisi sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut, dan Hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili; [3.13.2] Diferensiasi wewenang itu dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada suatu perkara yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum. Selain itu, diferensiasi fungsi demikian dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi secara horizontal di antara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan horizontal tersebut bertujuan pula agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang (tersangka); [3.13.3] Diferensiasi fungsi dalam hal ini juga mengandung pengertian pembagian peran (sharing of power) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Diferensiasi yang demikian bersifat internal, yaitu pembedaan wewenang di antara aparat penegak hukum dalam ranah eksekutif; [3.13.4] Sementara itu, dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan wewenang komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. 374 Namun, karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu, sebagai pengecualian sehingga ada kemungkinan terjadinya pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut; [3.13.5] Dalam UUD 1945 kewenangan Polri diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Dari ketentuan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Polisi merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal. Dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa; “Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia 98 Masyarakat Hukum MHI) di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal- hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang- undang”. Pengaturan lebih lanjut bagi Polri tertuang dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dalam Pasal 14 undang-undang a quo dinyatakan, “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:.. g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”; dan Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan, ”Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”; [3.13.6] Dengan demikian, kewenangan Polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari undang-undang. Kata “sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu, Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Undang- undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaaan. Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”; [3.13.7] Perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahkan, sebelum adanya perubahan UUD 1945, diferensiasi fungsi dimaksud pada pokoknya telah diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun demikian, terdapat pula undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga- lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; 375 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa undang-undang lainnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jika dikaitkan dengan sistem penyelesaian tindak pidana secara terpadu atau integrated criminal justice system yang dianut oleh KUHAP tidak dapat dipisahkan dengan adanya prinsip diferensiasi fungsional. Berkenaan dengan hal ini, prinsip tersebut memberikan penegasan berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang di antara jajaran aparat penegak hukum secara institusional. Dengan adanya pembedaan tersebut, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sehingga menciptakan mekanisme saling mengawasi antara aparat penegak hukum, serta tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, berdasarkan pendirian Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tersebut, pemberian kewenangan melakukan penyidikan kepada lembaga penegak hukum lain, selain lembaga Kepolisian adalah dimungkinkan. Sepanjang pemberian kewenangan tersebut diatur secara jelas dan tegas, termasuk di dalamnya dilakukan secara terkoordinasi antar aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan. Lebih lanjut, berkaitan dengan pemberian kewenangan penyidikan kepada penegak hukum lain selain Kepolisian, secara eksplisit tidak diamanatkan oleh UUD 1945. Artinya, berkenaan dengan kewenangan penyidikan tidak dibatasi atau ditentukan hanya menjadi kewenangan tunggal Kepolisian. Oleh karena itu, sepanjang badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, termasuk dalam hal ini Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang berkaitan dengan pelaku kekuasaan kehakiman dapat diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana khusus dan/atau tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang [vide Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan]. [3.18.2] Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah juga berpendirian bahwa pemberian kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang dilakukan berdasarkan undang-undang merupakan kebijakan hukum pembentuk 376 undang-undang sebagaimana ketika pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum lain selain Kepolisian. Dalam kaitan ini, pembentuk undang-undang memiliki kebebasan dan keleluasaan yang terukur dalam menentukan norma-norma yang sesuai dengan kebutuhan, tentunya dikaitkan dengan perkembangan modus kriminal akibat kemajuan teknologi informasi dan lain-lain yang sangat memengaruhi kebutuhan akan perkembangan penyidikan yang harus mampu mengakselerasikan dalam proses penanganan perkara yang tidak mungkin hanya dapat ditangani oleh lembaga penegak hukum Kepolisian. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan dalam tindak pidana khusus dan/atau tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan sebuah respon dari beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [vide Penjelasan Umum UU 16/2004]. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, Paragraf [3.15], hlm. 99, yang pada pokoknya menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, pembentuk undang-undang hanya memberikan peluang terhadap kejaksaan berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu, hal tersebut dimaksudkan karena tindak pidana dari masa ke masa semakin berkembang dan beragam macam/modusnya. Fakta hukum tersebut, sesungguhnya dalam perspektif yang lebih luas juga dimaksudkan untuk mengantisipasi semakin berkembang dan beragamnya macam/modus tindak pidana khusus dan/atau tertentu tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan penyidikan oleh Kepolisian sekalipun kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan hanya untuk tindak 377 pidana tertentu saja, bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon adalah kekhawatiran yang tidak beralasan. Sebab, sepanjang kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan tersebut dilakukan dengan koordinasi yang baik dan diatur oleh ketentuan yang jelas dan tegas sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas serta didasarkan pada pertimbangan kebutuhan akan lembaga penegak hukum lain selain Kepolisian akibat semakin berkembangnya macam/modus jenis tindak pidana khusus dan/atau tertentu, maka kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan adalah hal yang dapat dibenarkan. [3.18.3] Bahwa berkenaan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, dalam praktik di dunia Internasional, juga dilakukan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu, misalnya dalam pelanggaran hak asasi manusia berat yang diatur dalam United Nations Rome Statute of the International Criminal Court 1998 (statuta Roma), article 53 paragraph 1, menyatakan: “The Prosecutor shall, having evaluated the information made available to him or her, initiate an investigation unless he or she determines that there is no reasonable basis to proceed under this Statute. In deciding whether to initiate an investigation, the Prosecutor shall consider whether: (a) The information available to the Prosecutor provides a reasonable basis to believe that a crime within the jurisdiction of the Court has been or is being committed; (b) The case is or would be admissible under article 17; and (c) Taking into account the gravity of the crime and the interests of victims, there are nonetheless substantial reasons to believe that an investigation would not serve the interests of justice. If the Prosecutor determines that there is no reasonable basis to proceed and his or her determination is based solely on subparagraph (c) above, he or she shall inform the Pre-Trial Chamber”, Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa penyidik perkara pelanggaran hak asasi manusia berat adalah Jaksa sehingga apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh lembaga lain maka pengadilan berhak untuk menolak kasus tersebut. Selain itu, di beberapa negara dalam undang-undang hukum acaranya juga memberi wewenang kepada Jaksa sebagai penyidik, misalnya: 1. Korea Selatan melalui Criminal Procedure Act, Article 195: A public prosecutor shall, where there is a suspicion that an offense has been committed, investigate the offender, the facts of the offense, and the evidence; 2. Belanda melalui Code of Criminal Procedure, Article 10: (1) The public prosecutor, authorized to conduct any investigation, can make a certain investigative act also within the jurisdiction of a court 378 other than that in which he is placed to perform or have performed. In that case he brings his counterpart informed of this in a timely manner. (2) In case of urgent necessity, the public prosecutor can take a certain investigative action transfer to the public prosecutor assigned to the court within which area jurisdiction the investigative act must take place. (3) The public prosecutor, authorized to attend any investigation by a judicial officer authority, may as such also be within the jurisdiction of a court other than those where he is posted, if this investigation takes place there. 3. Jerman melalui German Code of Criminal Procedure Section 161 Sub Judul Public prosecution office’s general investigatory powers (1): For the purpose indicated in section 160 (1) to (3), the public prosecution office is entitled to request information from all the authorities and to make investigations of any kind, either itself or through the police authorities and police officers, provided there are no other statutory provisions specifically regulating their powers. The police authorities and police officers are obliged to comply with the request or order of the public prosecution office and are entitled, in such cases, to request information from all the authorities. Dengan demikian, setelah mencermati praktik-praktik pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaaan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu sebagaimana diuraikan dan dicontohkan di atas, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan merupakan praktik yang lazim, khususnya jika menyangkut tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang sifatnya merupakan extra ordinary crime yang secara universal membutuhkan lebih dari satu lembaga penegak hukum untuk menanganinya, khususnya dalam hal kewenangan penyidikan. [3.18.4] Bahwa alasan fundamental dibentuknya UU Tipikor adalah semakin berkembangnya salah satu tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang merupakan extra ordinary crime yaitu tindak pidana korupsi yang berdampak pada akibat timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Salah satu hal yang diatur dalam UU Tipikor adalah adanya tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung untuk tindak pidana yang sulit pembuktiannya [vide Pasal 27 juncto Pasal 39 UU Tipikor]. Selain itu, UU Tipikor juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang kemudian dibentuk dengan UU KPK yang memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi [vide Pasal 6 UU KPK]. 379 Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan norma Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK, menurut Mahkamah hal tersebut sesungguhnya merupakan pasal-pasal atau norma yang mengatur hal-hal berkaitan dengan kewajiban untuk dilakukannya kolaborasi diantara lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memandang tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yang mempunyai dimensi persoalan yang krusial dan tidak mungkin hanya dapat ditangani oleh satu lembaga penegak hukum sebagai penyidik. Artinya, penyidikan dalam tindak pidana korupsi selain dilakukan lembaga penegak hukum Kepolisian diperlukan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan KPK, sepanjang ketiga lembaga penegak hukum dimaksud saling berkoordinasi agar terdapat kesatuan sikap dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, ketiga lembaga tersebut kemudian membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-049 /A/J.A/03/2012; Nomor: B/23/III/2012; Nomor: Spj- 39/01/03/2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbaharui terakhir dengan Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: 107 Tahun 2021; Nomor: 6 Tahun 2021; Nomor: NK/17/V/2021 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana salah satu bentuk kerja sama adalah (a) sinergi penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk dalam kegiatan hal pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan/atau supervisi; (b) dalam pelaksanaan koordinasi dan/atau supervisi atas kegiatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan dukungan data pelaksanaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan secara elektronik (SPDP Online). Bahwa dengan pengaturan terkait dengan fungsi serta koordinasi antara ketiga lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi, dan tanpa bermaksud 380 menilai legalitas nota kesepakatan/kesepahaman dimaksud, tentunya menjadikan penanganan tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya kesepakatan dalam koordinasi dan juga supervisi menjadikan aspek pengawasan tidak hilang dalam penanganan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. [3.18.5] Bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah peristiwa yang terjadi pada klien Pemohon tidak dapat serta merta menjadikan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak memberi kepastian hukum, karena sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.18.2] di atas, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan hanya merupakan pintu masuk bagi pembuat undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu saja. Sementara itu, untuk tindak pidana umum kewenangan penyidikan tetap berada pada Kepolisian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan masih tetap diperlukan untuk menangani tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang secara faktual jenis maupun modusnya semakin beragam. Di samping itu, secara riil adanya pemberian kewenangan penyidikan kepada kejaksaan hal tersebut semakin mempercepat penyelesaian penanganan tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana khusus dan/atau tertentu, serta memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat. [3.19] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- V/2007, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah tetap dengan pendiriannya bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana khusus dan/atau tertentu merupakan kewenangan yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK, yang secara yuridis kekuatan keberlakuannya memilliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, maka dengan 381 sendirinya juga memiliki landasan konstitusional. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan pasal-pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.20] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan kekhawatiran Pemohon yang mendalilkan ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK yang memberikan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan telah menghilangkan checks and balances dalam proses penanganan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan pada pertimbangan hukum Putusan Makamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 sebagaimana dikutip dalam Sub-paragraf [3.18.1], integrated criminal justice system yang dibentuk oleh KUHAP ditandai dengan adanya prinsip diferensiasi fungsional di antara lembaga penegak hukum yang salah satu tujuannya adalah menciptakan mekanisme saling mengawasi (checks and balances). Hal demikian, meskipun secara universal berlaku dalam penanganan tindak pidana umum, namun pembentuk undang- undang memilih untuk memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari jenis tindak pidana khusus dan/atau tertentu kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Hal tersebut dilakukan karena menurut pembentuk undang-undang penanganan tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga/badan saja, oleh karena itu dalam hal ini prinsip diferensiasi fungsional yang dianut oleh KUHAP secara faktual dan realita kebutuhan serta kemanfaatan belumlah dapat dilaksanakan secara utuh. Bahwa belum dapat diberlakukannya prinsip diferensiasi fungsional secara utuh tersebut bukanlah berarti menjadikan prinsip checks and balances tidak dapat diterapkan, karena ketentuan norma Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 50 ayat (4) UU KPK jika dibaca secara cermat merupakan norma yang mewajibkan adanya koordinasi 382 antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan pemberian kewenangan kepada Kejaksaan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu selain memberi jaminan kepastian hukum yang adil juga memberi perlindungan hak asasi sekalipun terhadap tersangka. Dalam kaitan ini, apabila ternyata dari hasil penyidikan tersangka tidak terdapat bukti dan fakta melakukan tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang disangkakan, maka Kejaksaan langsung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Demikian pula sebaliknya, apabila ternyata terdapat alat bukti yang cukup maka Kejaksaan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Artinya, adanya potensi yang dapat menghilangkan fungsi checks and balances sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon menjadi tidak relevan sebagai dalil yang dapat dibenarkan. Terlebih, jika kekhawatiran Pemohon terhadap tidak berfungsinya prinsip deferensiasi fungsional dapat menghilangkan fungsi checks and balances dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan, hal tersebut justru kekhawatiran yang berlebihan dan tidak beralasan, mengingat jika benar seandainya hal tersebut berdampak pada terlanggarnya hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana juga yang dialami oleh Pemohon, maka telah tersedia mekanisme kontrol yang dapat dipergunakan sebagai upaya hukum, misalnya melalui permohonan praperadilan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK telah memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, serta tidak berpotensi menghilangkan fungsi checks and balances sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 383 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 17.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny 384 Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Ridwan Mansyur ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah