28/PUU-XX/2022

PUTUSAN Nomor 28/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Umar Husni Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Kertasuta Nomor 10, RT/RW 001/001, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/MATULATUWA& MAKTA/SKK/I/2022, bertanggal 22 Januari 2022 memberi kuasa kepada Rusdianto Matulatuwa, S.H.,M.H., Wahyu Budi Wibowo, S.H., M.H., Ferdinand Robot, S.H., Poernomo Dwinanto Santoso, S.H., dan Akhmad Nurul Khakam, S.H, kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA, beralamat di Gedung Graha Pratama, Lantai 20, Jalan M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung; SALINAN 2 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Kejaksaan Agung; Membaca dan mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Kejaksaan Agung; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 4 Februari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 28/PUU-XX/2022 pada 2 Maret 2022, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 30 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya mahkamah menguji norma Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau “KUHAP” terhadap norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), salah satu telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 3 bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan yang terahir dirubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa berdasarkan beberapa uraian dasar hukum di atas, maka Pemohon dapat menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian norma Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) (untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHAP”) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”). B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; 4 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 4. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia”, hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon. 5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 5 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini karena: a. Sebagai warga negara Indonesia Pemohon memiliki hak konstitutional atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; b. Hak konstitutional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya norma hukum Pasal 143 ayat (3) dalam KUHAP yang diuji melalui permohonan ini; c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena 143 ayat (3) KUHAP telah diberlakukan dalam proses pidana terhadap Pemohon dimana Pemohon adalah Terdakwa yang pernah didakwa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto di Pengadilan Negeri Purwokerto: a. Dakwaan pertama tertanggal 12 Februari 2020; b. Dakwaan kedua tertanggal 31 Agustus 2020; dan c. Dakwaan ketiga tertanggal 25 Oktober 2021 Yang dimana terhadap ketiga dakwaan tersebut telah terdapat 6 (enam) putusan, 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Dan 3 (tiga) putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. a. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020; b. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020; 6 c. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020; d. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021; e. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022; f. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 59/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022. Bahwa telah ada 3 (tiga) surat dakwaan yang dikenakan kepada Pemohon yang telah dinyatakan batal demi hukum melalui 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, namun tidak menutup kemungkinan akan ada lagi perbaikan untuk dakwaan jilid keempat, perbaikan untuk dakwaan Jilid kelima dan seterusnya tanpa adanya limitatif ataupun pembatasan terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, namun hal yang lebih penting dan lebih menarik adalah apakah proses surat dakwaan batal demi hukum ini harus dilakukan perbaikan oleh jaksa penuntut umum ataukah seharusnya diberikan suatu penafsiran bahwa dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus kembali ke proses penyidikan. Karena berkaca pada proses perkara pidana pada diri Pemohon yang telah ada 3 (tiga) surat dakwaan, telah menunjukan jaksa penuntut umum mengalami kebuntuan dalam melakukan perbaikan, yang mana kebuntuan ini harus di urai atau baru dapat diselesaikan jika proses penyidikan dimulai ulang untuk menata dan menyusun suatu berkas perkara yang komprehensif agar nantinya dakwaan tidak dinyatakan batal demi hukum kembali. Bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum terhadap Pasal 143 ayat (3), menyebabkan perkara yang dialami Pemohon terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian hukum, yang dimana harus adanya dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, maka diperlukan suatu terobosan untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) perihal arti surat dakwaan batal demi hukum secara konkrit. 7 Bahwa selain belum adanya tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan batal demi hukum, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan yang bersifat tidak terbatas dalam mengajukan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum. d. Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitutional Pemohon dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini, karena pemberlakuan Pasal 143 ayat (3) yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitutional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional Atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan; e. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas Pasal 143 ayat (3) dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini dapat diterapkan dengan penafsiran bahwa dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus kembali ke proses penyidikan dengan pembatasan berapa kali perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dapat dilakukan lagi terhadap Pemohon sehingga hak konstitutional Pemohon tidak akan dirugikan lagi karena norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP akan ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bertentangan secara bersyarat kecuali diberikan penafsiran dan pemaknaan tertentu sehingga nantinya konstitusional Pemohon menjadi pasti, termasuk tidak ada lagi kerugian konstitusional warga negara yang lain yang turut merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 143 ayat (3) dalam KUHAP, tidak akan terjadi dan terulang lagi di masa-masa yang akan datang oleh semua warga Negara Indonesia. 7. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo. Adapun kerugian-kerugian konstitutional yang dimaksudkan di atas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan pengujian permohonan ini. 8 C. ARGUMENTASI PERMOHONAN 1. Hak-hak warga negara dilindungi oleh hukum dan semua warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan satu proses hukum dan prosedur hukum yang sudah baku. Terkait dengan penegakan hukum pidana, maka dilakukan dengan hukum acara pidana, sebagai prosedur menegakkan dan menjalankan hukum pidana itu. Hal ini sangat tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981, antara lain: “...agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum...” 2. Bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama negara. Agar supaya proses penegakkan hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam melaksanakannya. Posedur hukum ini adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang. Jadi pada dasarnya hukum acara itu mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur, prosedur tidak pula dapat dilakukan tanpa ada proses. Sehingga jika ada proses hukum dan proses hukum itu dapat dan berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang, maka proses hukum yang dapat mengurangi hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi prosedur yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum. Sebab prosedur itu adalah ukuran untuk menilai apakah proses dalam menegakkan keadilan digunakan atau tidak digunakan. 3. Bahwa dalam praktik untuk menegakkan hukum pidana dan untuk melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga negara maka digunakan hukum acara pidana sebagai tolak ukurnya. Dengan demikian, maka pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan motode yang baku untuk menegakkan 9 hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “due process of law” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diperoses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam due process of law menguji dua hal, yaitu (1) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process. (Rhonda Wasserman, 2004 dalam Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publiishing Group, halaman 1) Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur penegak hukum karena diduga melakupan perbuatan pidana. Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka dan terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan, pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini termasuk perlindungan dari tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk di akal dan menjurus pada unfair prejudice atau penyitaan terhadap barang dengan cara melanggar hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (unlawful legal evidence). 4. Bahwa ketika seorang individu ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dengan negara. Jika individu itu adalah warga negara dari negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan negaranya sendiri. Hal ini adalah konsekuensi nilai-nilai the bureaucratic model dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi harus dipahami bahwa negara hanya boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana hanyalah berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. (M. King, 1981 dalam A Framework of Criminal Justice, London, Croom Helm, Halaman 45). Negara melalui aparatur-aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada 10 siapa saja yang disangka bersalah. Namun pada sisi lain, aparatur negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sendiri. Tidak ada pilihan lain ketika negara berhadapan dengan dilema ini, kecuali negara memegang teguh prinsip keadilan. (Lawrence M. Friedman: 2005, Roads to Democracy, Syracuse J. Int'l L. & Com. [Vol. 33:51], hal 51- 52). Bahkan oleh Gustav Radbruch, dikatakan jika hukum positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka Undang-Undang seperti ini adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*, Oxford Junctournal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006), pp. 1–11, hal 7). 5. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law”. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)”. 6. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip mengenai penegakan dan perlindungan HAM yang telah dinyatakan oleh Mahkamah sebagai penafsir tunggal Konstitusi (The Sole Interpreter Of The Constitution) melalui Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP yang tidak sesuai dengan prinsip due process of law dan tidak 11 memberikan kepastian hukum yang adil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, karena hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM yang merupakan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 maka jika terdapat ketentuan dalam KUHAP yang bertentangan dengan prinsip due process of law dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil maka dengan sendirinya ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis yang mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa dasar pengujian Permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mengenai Pengujian Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana 8. Bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan: “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”. 9. Bahwa meskipun sepintas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multi tafsir dan pengertian yang multitafsir melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang bersifat multi tafsir tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip due process of law sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 10. Bahwa pengujian ini didasari pada perkara-perkara nyata yang terjadi pada diri Pemohon yang didakwa sampai 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2020 yang dimana terhadap surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum oleh 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang: 12 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020. 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020. 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020. 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021. 5) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022. 6) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 59/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022. Serta kasus-kasus nyata lainnya yang Pemohon temukan yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan kasus Pemohon: a. Perkara terhadap Terdakwa Ali Rofi yang didakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum serta 3 (tiga) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto: 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 31/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020. 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 176/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020. 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 155/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020. 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 481/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021. 5) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 188/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022. 6) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 58/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022 b. Perkara atas Terdakwa Ratna Budhiwaty yang didakwa sebanyak dua kali, yang telah ada 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan dakwaan batal demi hukum: 13 1) Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum: Sumidi, S.H. dan Terdakwa: Ratna Budhiwaty, yang amarnya menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS 10/JKT.BRT/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 batal demi hukum. 2) Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum:1. Sumidi, S.H., 2. Dwi Agus Setyoningrum, S.H., M.H., 3. Nur Lidia Sari, S.H., 4. Ary Iqbal Setio Nasution, S.H. dan Terdakwa: Ratna Budhiwaty, dengan amar putusan Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDS- 10/JKT.BRT/12/2019 tertanggal 20 Februari 2020 Batal Demi Hukum. Terdakwa RATNA BUDHIWATY telah didakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang dimana dua surat dakwaan tersebut telah dinyatakan batal demi hukum, sampai sejauh ini sepengetahuan Pemohon belum ada perbaikan surat dakwaan ketiga oleh Jaksa penuntut Umum. Sehingga perkara atas Ratna Budhiwaty tidak mendapat kepastian hukum. c. Putusan PN Surabaya Nomor 2946/PID.SUS/2015/PN SBY Tanggal 6 Januari 2016 — Jaksa Penuntut: Kusbiantoro, S.H. dan Terdakwa: Ach. Budi Siswanto, S.H., yang amarnya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-701/Euh.2/10/2015 tanggal 23 Nopember 2015 atas diri Terdakwa Ach. Budi Siswanto,S.H.. Batal Demi Hukum. Terhadap perkara Terdakwa: Ach. Budi Siswanto yang Pemohon ketahui tidak ada upaya perbaikan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga perkara atas Terdakwa: Ach. Budi Siswanto menjadi menggantung dan jauh dari kepastian hukum. d. Putusan PN Kisaran Nomor 914/Pid.B/2018/PN Kis Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum: David, S.H. dan Terdakwa: Herman Als Herman Butong, dengan amar yang Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK: PDM-72/BB/Ep.2/09/2018 tanggal 3 September 2018 batal demi hukum. Terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum sejak Putusan tanggal 27 September 2018, Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan. Sehingga perkara atas Terdakwa 14 Herman Als Herman Butong menjadi menggantung dan tidak ada kepastian hukum. e. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal Tanggal 15 Februari 2021 — dengan Penuntut Umum: Irna Indira Ratih, S.H. dan Terdakwa: Adin Ausa. Amar Putusan Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-72/PL/Eku.2/ 11 /2020, tanggal 23 Nopember 2020, batal demi hukum. Sejak diputusnya perkara tanggal 15 Februari 2021 sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, yang menyebabkan perkara atas Terdakwa Adin Ausa menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum lebih dari 1 (satu) tahun lamanya. f. Putusan PN Palembang Nomor 1340/Pid.Sus/2021/PN Plg Tanggal 11 Nopember 2021 — Penuntut Umum: Selly Agustina, S.H. dan Terdakwa: Aryadi Bin Arifin, dengan amar putusan Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg Perkara PDM-189/Eku.2/09/2021, tertanggal 30 September 2021Batal demi hukum. Sejak diputusnya perkara tanggal 11 Nopember 2021 sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, yang menyebabkan perkara atas Terdakwa Aryadi Bin Arifin menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum. g. Putusan PN Majene Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mjn Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum: Nursurya, S.H., M.H. dan Terdakwa: Rusdi, S.P., dengan amar putusan yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-02/ Mjene/Euh/05/2019, tanggal 3 Mei 2019 batal demi hukum. Yang dimana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 279/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 27 Mei 2019. Sejak diputusnya perkara perlawanan oleh Pengadilan Tinggi Makasar tanggal 27 Mei 2019, sepengetahuan Pemohon sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, yang menyebabkan perkara atas Terdakwa RUSDI SP menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum lebih dari 2 (dua) tahun lamanya. 15 h. Putusan PN Jakarta Timur Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum: Budiyaningsih, S.H. dan Terdakwa: Eko Widodo, dengan amar putusan yang menyatakan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM- 92/JKT.TM/09/2019 batal demi hukum. Sejak diputusnya perkara tanggal 22 Oktober 2019 sampai saat ini, sepengetahuan Pemohon Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, yang menyebabkan perkara atas Terdakwa Eko Widodo menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum lebih dari 1 (satu) tahun lamanya. 11. Bahwa, kenyataan-kenyataan yang diuraikan diatas, menurut hemat Pemohon, seluruhnya merupakan akibat negatif dari tidak jelasnya pengertian dan tafsir norma atau konsep “batal demi hukum” yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang saat ini dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Elastisitas norma itulah yang digunakan secara sewenang-wenang oleh negara, yang seluruh aspeknya telah merugikan pemohon. Aspek terkecil yang merugikan pemohon dari tindakan sewenang-wenang Negara adalah pemohon didakwa berkali-kali untuk hal yang sama, berdasarkan fakta yang satu dan lain saling menyangkal, baik fakta itu tidak ada sebelumnya atau fakta ditemukan belakangan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum. 12. Sejauh ini, dan atau setidak-tidaknya dalam kasus a quo, ilmu hukum acara pidana, apalagi hukum pidana formil belum mendefinisikan dan memberi penafsiran terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Selengkapnya norma Pasal 143 ayat (3) mengatur “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”. Apa yang dimaksud dengan batal demi hukum? Apa akibatnya terhadap status Terdakwa? Apakah dakwaan batal demi hukum berakibat Terdakwa (Pemohon) kembali menjadi warga negara bebas, tanpa lebel Terdakwa? Bila terdakwa berstatus sebagai tanpa status hukum pidana, logiskah jaksa Penuntut Umum hanya memperbaiki dakwaan untuk diajukan kembali, sampai Tiga Jilid Dakwaan terhadap terdakwa (Pemohon) untuk disidangkan kembali? 16 Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum 13. Bahwa terhadap Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP “Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.” Keputusan disini maksudnya adalah Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. 14. Bahwa Pasal 156 ayat (3) merupakan bentuk upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum, setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 143 ayat (3). Secara kewenangan Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk mengajukan surat dakwaan, kemudian memberikan tanggapan atas eksepsi Terdakwa, dan mengajukan perlawanan atas putusan sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan upaya yang dimiliki Terdakwa hanya berupa eksepsi, dimana untuk melindungi terdakwa dari surat dakwaan, diberikan suatu hak kepada terdakwa maupun penasehat hukum untuk mengajukan upaya hukum yang disebut dengan Eksepsi yaitu: Tangkisan/ keberatan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara surat dakwaan tetapi keberatan (eksepsi) terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan (M.Yahya Harahap, 2000: 123). 15. Bahwa dalam tataran praktek selama ini, dalam hal suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum memiliki pilihan apakah akan langsung melakukan perbaikan ataukah akan mengajukan perlawanan pada Pengadilan Tinggi sebagaimana Pasal 156 ayat (3) KUHAP, dalam hal perlawanan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi terhadap Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ditolak oleh Pengadilan Tinggi, maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan perbaikan kembali terhadap surat dakwaan dan kembali mengajukan surat dakwaan baru atau surat dakwaan untuk yang kedua kalinya ke Pengadilan. Permasalahan kembali muncul karena perbaikan surat dakwaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah pasti berapa lama, sebagaimana yang dialami Pemohon, 17 antara dakwaan pertama (tanggal 12 Februari 2020) dan dakwaan kedua (tanggal 31 Agustus 2020) berjarak 6 (enam) bulan lamanya, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga (tanggal 25 Oktober 2021) berjarak 14 (empat belas) bulan lamanya, sehingga kepastian hukum atas diri Pemohon menjadi terkatung-katung. 16. Bahwa pilihan yang diambil Jaksa Penuntut Umum untuk langsung melakukan perbaikan setelah putusan sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum atau akan mengajukan upaya perlawanan ke Pengadilan Tinggi atas putusan sela, pada prinsipnya akan berimplikasi pada kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan penafsiran terhadap frasa “batal demi hukum” pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan berkekuatan hukum tetap ini dapat terjadi pada saat putusan sela yang menyatakan batal demi hukum tidak dilakukan perlawanan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setelah Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Konsep Batal Demi Hukum 17. Apabila mengacu kepada doktrin hukum, maka “konsep batal demi hukum” adalah secara hukum tindakan hukum itu harus dianggap tidak pernah ada (never existed) sejak semula. Masalahnya adalah sekalipun begitu, konsep tersebut tidak bekerja secara serta-merta atau otomatis. Hemat Pemohon konsep tersebut harus diberi bentuk, secara semua pihak, Jaksa penuntut umum dan terdakwa memiliki penilaian yang sama atau obyektif tentang status dakwaan dan status terdakwa serta akibat lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada pengembalian berkas perkara ke penyidik untuk disidik ulang kembali. “Dakwaan” yang batal demi hukum, oleh karena itu logis dikonstruksi secara hukum sebagai hal yang sedari awal harus diberi kualifikasi tidak pernah ada (never existed), setidak-tidaknya tidak memiliki dasar logis dan obyektif untuk dijadikan preferensi pada tahapan pra-ajudikasi. Logis, karena konsep tersebut memiliki pertalian dalam sifat dengan ajaran sifat melawan hukum materil. Dalam ajaran ini kosnep ‘batal demi hukum’ (nietigheid van 18 rechtswege) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu. Bahwa, oleh karena, Dakwaan telah dianggap tidak ada (never existed), sehingga menjadi hal yang wajar jika Majelis Hakim memuat amar putusan yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Pemohon dari Rumah Tahanan, oleh karena Konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum harus dianggap secara tidak lagi memiliki kewenangan menahan terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Hal yang perlu dipahami adalah proses terbentuknya “Surat Dakwaan” itu sendiri. Untuk mengukur sejauh mana pemberlakuan sifat “batal demi hukum” itu sendiri, hemat pemohon norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus dipertalikan secara sistematis dengan Pasal 14 KUHAP, yang mengatur serangkaian wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu: a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d) Membuat surat dakwaan; e) Melimpahkan perkara ke pengadilan; f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g) Melakukan penuntutan; h) Menutup perkara demi kepentingan hukum; 19 i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Jaksa Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini; Apabila ditelaah dan dicermati dengan baik, maka mulai dari Pasal 14a hingga Pasal 14c merupakan suatu deskripsi dari interkoneksitas antara proses penyidikan dengan proses penuntutan dalam tahapan pra-ajudikasi; Bahwa, Pasal 14d merupakan titik perpisahan antara wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam ranah penyidikan dengan ranah penuntutan. Sehingga, ketika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri justru mempermasalahkan tahapan-tahapan dalam proses sebelum masuk ke penyidikan, pada hakekatnya, Majelis Hakim hendak mempermasalahkan Pasal 14b dalam kaitannya dengan wewenang Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik; Bahwa, demikian pula norma yang terkandung dalam Pasal 139 KUHAP yang menegaskan “Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.” Dimana, Pasal 139 KUHAP seringkali disebut sebagai distilasi dari asas oportunitas, namun pada sisi lain, secara jelas terdeskripsikan adanya kewenangan absolut bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menolak atau mengkritisi berkas perkara hasil penyidikan tersebut. Sehingga, secara ontologis, pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt tertanggal 10 Maret 2020 melakukan kritik terhadap kinerja Dirjen Pajak khususnya PPNS Pajak yang secara arbiter dalam membaca secara gramatikal ketentuan pidana yang ada dalam perundang-undangan perpajakan, yang gagal diidentifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga pada saat suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka proses selanjutnya adalah pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk dilakukannya perbaikan terhadap berkas perkara, setelah dilakukannya perbaikan terhadap berkas perkara, barulah dakwaan yang kedua atau yang baru diajukan berdasarkan berkas perkara yang baru. Karena itulah diperlukan penafsiran atas Pasal 143 ayat (3) KUHAP. 20 18. Bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP mendapatkan sanksinya dalam ayat (3) berupa batal demi hukum, oleh sebab itu terdakwa bisa terlepas dari dakwaan. Namun demikian para ahli berpendapat bahwa kondisi batal demi hukum akibat tidak lengkapnya surat dakwaan ini bukanlah suatu yang benar- benar melahirkan kebebasan murni bagi terdakwa, sebab kondisi batal demi hukum ini lahir akibat ketidak lengkapan surat dakwaan, sementara kebebasan murni diperoleh apabila lahir dari putusan pengadilan yang telah melalui persidangan lengkap,dan sudah memeriksa alat bukti dalam agenda persidangan tindak pidana yang didakwakan ternyata salah. Sementara eksepsi belumlah memeriksa hingga tahap tersebut. Kondisi seperti ini sekilas tidak memberikan permasalahan, namun demikian ternyata didalam praktik muncul permasalahan yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi sebagaimana KUHAP dalam implementasinya. KUHAP dilahirkan dengan membawa misi memberikan perlindungan kepada masyarakat tak terkecuali kepada tersangka dan terdakwa. Dibatalkannya surat dakwaan sebagaimana Ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP akan membuat Jaksa memiliki tugas untuk memperbaiki surat dakwaan sesuai dengan hasil putusan eksepsi mengenai surat dakwaan yang dibatalkan tersebut. Ketentuan Pasal perihal batal demi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP belum ada penafsirannya, sehingga Jaksa penuntut umum akan secara terus menerus melakukan perbaikan dakwaan agar dapat diterima oleh Majelis hakim. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan bagi terdakwa. Batal demi hukum menurut M Yahya Harahap (Harahap. Yahya. 2010. Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Hal. 385), berakibat putusan yang dijatuhkan: 1) Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula; 2) Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum; 21 3) Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan. Jadi putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak pemah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi. Perbaikan surat dakwaan yang batal demi hukum yang telah dilakukan lebih dari dua kali dan bisa dilakukan berkali kali haruslah diberikan kejelasan dan peraturan yang dapat memberikan batas jelas dan tegas sehingga hak asasi dan kepastian hukum dari terdakwa tetap dapat dilindungi. Didalam KUHAP ditentukan terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum jaksa berwenang untuk mengajukannya satu kali lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Namun demikian didalam praktik Jaksa penuntut umum mengajukan hingga beberapa kali dan tetap dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim. Dalam kondisi yang demikian posisi terdakwa dalam keadaan yang tidak berkepastian dalam berkeadilan sebagai penerapan asas aqusatoir yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat dalam proses peradilan pidana yang baik. Di dalam The criminal justice System pemeriksaan pendahuluan menjadi pintu gerbang didalam proses peradilan. Tahap penyidikan sering dikatakan sebagai “jantungnya” penegakan hukum, sebab terbukti tidaknya suatu kebenaran materiil dari suatu tindak pidana sangat tergantung pada hasil akhir suatu proses penyisikan. Sehingga penyidik dan penuntut umum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. (Hibnu Nugroho, 2012. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Media Prima Aksara. hlm.10) Oleh sebab itu asas deferensiasi fungsional berperan aktif pada tahap ini. Peran pemeriksaan pendahuluan sangat penting untuk menentukan bagaimana suatu kasus akan berjalan hingga sampai pembuktian di persidangan. 22 Asas diferensiasi fungsional yang menyatakan bahwa setiap bagian sistem peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Namun demikian, arti terpisah di sini bukan berarti tidak memiliki keterkaitan atau hubungan diantaranya. Karena pada faktanya semua sub-sistem tersebut terkoneksi dan terintegrasi sebagai suatu sistem yaitu sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system). Pada kondisi Jaksa penuntut umum mengajukan surat dakwaan lebih dari satu kali bahkan hingga tiga kali dan tetap dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim maka menjadi suatu kelaziman apabila muncul pertanyaan bagaimana penyidik dan penuntut umum didalam melaksanakan asas diferensiasi fungsional ini?. Ketidak tepatan dalam membuat surat dakwaan yang dinyatakan dalam eksepsi oleh majelis hakim menunjukkan ketidakcermatan tidak lagi hanya pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, namun berkait erat dengan bagaimana fungsi Prapenuntutan tidak berjalan dengan baik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang mencukupi agar surat dakwaan bisa memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP. Menentukan dengan tegas batas beberapa kali surat dakwaan dapat diperbaiki setelah dinyatakan batal demi hukum menjadi hal yang sangat diperlukan sehingga KUHAP dapat tetap memberikan perlindungan utama bagi kedudukan tersangka dan terdakwa didalam menjalani proses peradilan pidana. Disamping itu kondisi surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum lebih dari dua kali seharusnya juga menjadi perhatian Jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara (asas Dominis Litis) untuk meminta penyidik guna mengulang kambali proses penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya dengan lebih memberikan perhatian sebagaimana diatur dalam putusan batal demi hukum yang diberikan oleh majelis hakim, dengan demikian apabila penyidik dan jaksa penuntut umum masih bisa melakukan revisi maka revisi tersebut harus mampu memberikan kepastian bagi kedudukan terdakwa dan apabila sebaliknya maka terdakwa harus dinyatakan bebas. 23 Penafsiran Batal Demi Hukum Demi Kepastian Hukum 19. Bahwa setiap orang memiliki jaminan kepastian hukum, begitupun Pemohon berhak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 20. Bahwa menurut Peter Mahmud, pengertian kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni: “Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan”. 21. Bahwa hukum yang pasti haruslah hukum yang adil, kepastian hukum secara filosofis adalah kepastian hukum yang harus mengandung keadilan bukan hanya kepastian Undang-Undang. Seringkali orang menyalah artikan kepastian hukum dengan kepastian Undang-Undang, selama prosedur peraturan perundang-undangan sudah dijalankan maka sudah dianggap menjalankan kepastian hukum. Padahal tidak demikian, adanya kepastian hukum yang dalam menjalankannya harus didahului dengan keadilan. Kepastian hukum harus didahului oleh kebenaran (verum) dan Undang- Undang diadakan sebagai suatu peraturan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Menjalankan undang-undang tanpa mendahuluinya dengan maksud untuk menegakkan keadilan ataupun menegakkan kebenaran hanya membatasi diri untuk melaksanakan kepastian keadilan, bukan kepastian hukum itu sendiri. 22. Bahwa tanpa adanya penafsiran terhadap frasa “batal demi hukum” Pasal 143 ayat (3), maka akan mengakibatkan warga negara yang statusnya sebagai terdakwa namun tidak kunjung mendapat surat dakwaan yang memiliki rumusan cermat, jelas dan lengkap sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, akan tetapi perkaranya menggantung tanpa adanya tindak lanjut dari Jaksa Penuntut Umum, maka norma a quo telah membelenggu 24 kepastian hukum, serta keadilan yang dijamin oleh Konstitusi kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. 23. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini akan semakin mendorong Profesionalisme aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan serta melakukan pengecekan berkas perkara yang diterima dari penyidik apakah sudah benar dan lengkap atau belum, karena tanpa adanya berkas perkara yang lengkap dan benar niscaya tidak akan ada dakwaan yang disusun dapat memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2). 24. Bahwa berdasarkan argumentasi yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa memang nyata-nyata terdapat pertentangan norma antara norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi selayaknya menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau menyatakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dengan merumuskan syarat tertentu yang sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon; 2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru”; 25 3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara; Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Umar Husni; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tanggal 10 Maret 2020 atas Nama Terdakwa Umar Husni; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Pwt tanggal 10 Maret 2020 atas nama Terdakwa Ali Rofi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Nomor 177/Pid/2020/PT.Smg tanggal 15 April 2020 atas nama Terdakwa Umar Husni; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 176/Pid/2020/PT. Smg tanggal 15 April 2020 atas nama Terdakwa Ali Rofi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Umar Husni; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Ali Rofi; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PT.Smg tanggal 5 Januari 2021 atas nama Terdakwa Umar Husni; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2020/PT.Smg tanggal 5 Januari 2021 atas nama Terdakwa Ali Rofi; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tanggal 6 Januari 2022 atas nama Terdakwa Umar Husni; 26 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tanggal 6 Januari 2022 atas nama Terdakwa Ali Rofi; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 12 Februari 2020 atas nama Terdakwa Umar Husni; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor PDS-02/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 12 Februari 2020 atas nama Terdakwa Ali Rofi; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Terdakwa Umar Husni; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor PDS-02/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Terdakwa Ali Rofi; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Terdakwa Umar Husni; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor PDS-02/Pkrto/Ft.2/01/2020 Tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Terdakwa Ali Rofi. Selain itu, Pemohon dalam persidangan tanggal 4 Juli 2022 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. dan Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah tanggal 30 Juni 2022, serta dalam persidangan tanggal 21 Juli 2022 mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. dan 1 (satu) orang saksi yakni Ali Rofi yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah tanggal 19 Juli 2022, pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Pemohon 1. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. Terminologi “batal demi hukum” ditemukan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk dua isu. Pertama, Pasal 143 ayat (3), dakwaan yang tidak memenuhi syarat ayat (2) berakibat dakwaan batal demi hukum. Kedua, pasal 197 ayat (1), yaitu putusan yang tidak mencantumkan perintah terdakwa ditahan, juga berakibat batal demi hukum. Apa akibat hukum yang menyertai atau timbul dari “dakwaan batal demi hukum” tersebut? Apakah Jaksa masih dapat mendakwa terdakwa untuk kedua dan ketiga kali? Beralasankah kebatalannya meliputi seluruh atau sebagian fakta 27 atau peristiwa pidana yang dinyatakan dalam dakwaan tersebut? Haruskah dianggap, demi hukum, fakta yang dinyatakan dalam surat dakwaan tersebut dianggap tidak ada? Terdakwa yang sama, dengan perbuatan yang dalam semua aspeknya sama secara materil dengan dakwaan sebelumnya, didakwa berkali-kali, logiskah kenyataan ini dikonstruksi sebagai masalah penerapan norma, penegakan hukum? Logiskah kenyataan ini dilihat sebagai akibat ketidakjelasan, kekaburan dan ketidak-pastian norma? Logiskah norma “batal demi hukum” dikonstruksi semata-mata sebagai sanksi pengadilan yang bersifat sementara? Sifat “sementara” sanksi tersebut mengandung konsekuensi perkara tersebut tidak memiliki kepastian untuk diakhiri. Beralasan logiskah itu diletakan ke dalam kerangka kepastian hukum yang menjadi hak asasi setiap orang? Tidak logiskah hal menggoda, bahkan memaksa peradilan ini untuk menemukan pemecahan yang berkepastian. Untuk tujuan itu, tidak logiskah “batal demi hukum” diberi sifat normatif sebagai sanksi yang berifat “permanen dan mutlak”? Logis membayangkan JPU mengambil dari sumber lain selain berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dan berkas lainnya yang terintergrasi dengannya, sebagai rujukan pembuatan dakwaan. Tidak logis membayangkan berita acara pemeriksaan terdakwa dan saksi, yang telah dibuatkan resumenya, berisi atau mengandung ragam perbuatan, yang satu dan lainnya saling menyangkal. Disebabkan berita acara pemeriksaan terdakwa dan saksi yang telah dibundel dan diserahkan ke Kejaksaan, dijadikan rujukan materil pembuatan dakwaan, maka tidak logis membayangkan hal-hal materil dalam berita acara dan berkas lainnya menjadi sebab terjadinya ”ketidak-cermatan, ketidak-jelasan, ketidak-lengkapan uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.” Hemat Ahli, semua hal materil dalam berita acara pemeriksaan terdakwa, saksi dan lainnya, secara obyektif harus dianggap telah dinyatakan secara cermat, jelas, dan lengkap. Konsekuensinya uraian mengenai perbuatan terdakwa harus cermat, jelas dan lengkap. Masalahnya, mengapa semua kualitas “fakta yang telah cermat, jelas dan lengkap” yang disajikan penyidik dalam berita acara pemeriksasan, yang dijadikan rujukan oleh JPU, tidak menghasilkan dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap? 28 Ilmu hukum tidak menyediakan instrument untuk menemukan aspek- aspek subyektif JPU membuat dakwaan. Tidak ada alasan menyajikan hal-hal subyektif JPU sebagai sebab dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap. Hal-hal materil dalam dakwaan yang batal demi hukum itu, hemat Ahli, demi hukum “harus diberi sifat sebagai fakta yang tidak memiliki kualitas hukum. Fakta yang tidak memiliki kualitas hukum, hemat Ahli beralasan untuk dikonstruksi sebagai fakta yang tidak bersih hukumnya. Mendakwa seseorang memiliki utang pajak sebesar sekian rupiah, tetapi besaran utang pajak tersebut tidak diverifikasi terlebih dahulu, atau telah dilakukan verifikasi tetapi tidak tuntas, mengakibatkan angka (besaran hutang pajak) tersebut, beralasan dianggap diperoleh dengan cara yang tidak sah. Hemat Ahli, fakta ini tidak memiliki kualitas hukum untuk dijadikan materi dakwaan. Angka pajak terutang yang sedang diperselisihkan oleh wajib pajak dengan Fikus misalnya, dan sedang dalam pemeriksaan fiskus, tetapi wajib pajak telah disidik secara pidana, hemat Ahli, juga tidak memiliki kualitas sebagai yang bersih. Tidak logis menjadikan fakta tersebut sebagai materi dakwaan.” Tidak bersihnya fakta tersebut merupakan konsekuensi dari tiga hal hukum. Pertama, secara hukum wajib pajak memiliki hak mengoreksi jumlah pajak terutang atau kurang bayar. Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mengatur “Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan tindakan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak kurang bayar.” Kedua, fakta yang diperoleh dalam penyidikan, beralasan hukum untuk dikualifikasi sebagai fakta yang tidak bersih, diperoleh secara ilegal. Ilegalitasnya terletak pada tidak adanya Ketetapan Pajak dari Dirjen pajak atas pajak terutang wajib pajak. Ketetapan ini “mutlak dan berisi pernyataan besaran pajak terutang wajib pajak.” 29 Ketiga, kepastian tentang besaran pajak terutang, yang ditetapkan dalam Ketetapan Dirjen, beralasan hukum untuk dijadikan penghitungan kerugian negara, yang mengakibatkan seseorang disidik melakukan tindak pidana pajak. Memperoleh kepastian besaran pajak terutang, secara logis harus diterima sebagai purposive intent dari pengaturan mengenai “pemeriksaan” dan penyidikan tindak pidana pajak. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berisi pengaturan “Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 39 dan 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang, misalnya menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan….” Soalnya logiskah tindak pidana pajak didakwakan hanya kepada, misalnya seorang Direktur Perusahaan? Logiskah menyatakan, misalnya Direktur Perusahaan membuat sendiri faktur pajak? Tidak adakah orang lain, pegawai misalnya, yang disuruh atau membantu membuat faktur itu? Tidak logis. Dakwaaan harus cermat, jelas dan lengkap menguraikan dan atau menyajikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tidak pidana. Semua hal materil, hemat Ahli, dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, harus disajikan secara cermat, jelas dan lengkap. Cermat, jelas dan lengkap, hemat Ahli bernilai hukum, jasksa penuntut umum dilatrang menggunakan siasat, menjauhkannya dari bad motive, irrelefan consideration and judgment, dan sejenisnya, dalam membuat dakwaan. Menyajikan selurh aspek materil dalam satu tindak pidana, hemat Ahli, merupakan keharusan esensial rule of law. Cermat, jelas dan lengkap, hemat Ahli, merupakan cara rule of law memberi bentuk kongkrit atas konsep kepastian hukum kepada terdakwa. Cermat, jelas dan lengkapnya uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, untuk alasan sejarah dan harkat manusia, merupakan cara pantas mengejar dan melembagakan tiga hal. Pertama, memberi “kepastian, tidak hanya hukum” tetapi juga “sosial politik” kepada setiap orang, terutama terdakwa. 30 Kepastian hukum merupakan cara rule of law memungkinkan setiap orang, termasuk terdakwa berada dalam dalam tatanan yang fully civilized. Cermat, jelas dan lengkap merupakan satu-satunya cara rule of law memberi jaminan kepada terdakwa membela diri menghadapi tuduhan dari negara. Sejarah evolusi dan perkembangan rule of law, menunjukan dengan sangat meyakinkan bahwa tatanan yang fully civilized hanya dapat terbentuk, dan terkonsolidasi melalui hukum. Hukumlah yang menjadi sarana utama konsolidasi gagasan itu. Hukum jenis ini, dalam semua aspeknya “norma dan penegakannya” menempatakan keselarasan dengan akal sehat (rasionablenes) dan pantas (properness) sebagai esensinya. Kedua, sejarah rule of law menyodorkan kepastian hukum itu sebagai satu-satunya cara mencegah penguasa membelokan kekuasaannya. Rule of law memaksa penguasa untuk tak menggunakan pertimbangan-pertimbangan arbitrer dalam menerapkan hukum. Rule of law, dalam konteks itu, memberi sifat terhadap pertimbangan arbitrer itu, dalam semua dimensinya, sebagai mallum in se. Mendakwa seseorang wajib pajak melakukan tindak pidana pajak, tanpa uraian mengenai, misalnya: wajib pajak tersebut membuat sendiri Surat Pemberitahuan, menulis sendiri pajak terutang, menulis sendiri faktur pajak, hemat Ahli berakibat dakwaan itu tidak cermat, jelas dan tidak lengkap. Mendakwa terdakwa dengan dakwaan seperti itu, hemat Ahli mengakibatkan dakwaan itu bersifat mallum in probitia, sekaligus mallum in se. Hukum Pajak memberi kemungkinan wajib pajak dapat menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan (lihat pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Konsekuensinya, dakwaan Jaksa harus menyajikan keadaan yang menggambarkan secara cermat, jelas, dan lengkap dasar penetapan tersangka tunggal atau beberapa orang sesuai perbuatan dan kualifikasi hukumnya. Ahli ingin mengajak majelis membayangkan satu hal. Mungkinkah besaran hutang pajak yang mengakibatkan wajib pajak disidik dapat berubah, bertambah atau berkurang pada tingkat penyidikan? Bila terjadi (berkurang atau 31 bertambah), soal hukumnya adalah apa status hutang pajak yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak setelah memeriksa wajib pajak? Ahli berpendapat besaran hutang pajak pada tingkat penyidikan harus sama dengan hutang pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak melalui Ketetapannya. Sekarang Ahli kembali ke hal “batal demi hukum.” Tidak ditemukan satu pun ketentuan yang mengatu, Ketua Pengadilan berwenang mengembalikan surat dakwaan dengan alasan dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap. Tidak ada. Konsekuensinya, pengadilan harus menggelar sidang memeriksa perkara itu. Pemeriksaan ini menjadi satu-satunya cara pengadilan, entah terbantu oleh terdakwa atau penasihat hukum melalui eksepsinya, menemukan “ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan materil dakwaan.” Tidak dengan cara lain, apapun itu. Nalarnya, batal demi hukum surat dakwaan, harus dinyatakan oleh majelis hakim. Kebatalan surat dakwaan, dengan demikian, memerlukan tindakan positif, yang bersifat judicial, dinyatakan dalam putusan hakim. Masalahnya apakah setelah putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, Jaksa Penuntut Umum masih dapat mendakwa lagi, untuk kedua atau ketiga kalinya? Itulah masalah konstitusional sesungguhnya dan terbesar dalam perkara ini. Itulah ketidakjelasan dan kekaburan norma “batal demi hukum.” Masalahnya, logiskah menyatakan hal batal demi hukum tertuju atau terbatas hanya pada dakwaan sebagai satu akta? Tidak akan disebut dakwaan, bila tidak memuat atau menguraikan cara terdakwa melakukan tindak pidana, unusr-unsur delik yang didakwakan, apakah perbuatan itu dilaklukan sendiri oleh terdakwa atau bersama-sama, membantu atau menganjurkan, sekali atau berlanjut. Itu sebabnya, hemat Ahli, beral;asan logis menyatakan konsekuensi materil “batal demi hukum” meliputi dan menyerap semua hal materil yang tercantum dalam dakwaan itu. Disebabkan KUHAP menggunakan terminologi “batal demi hukum” hemat Ahli doktrin expressio unius est exclussio alterius (hal yang telah disebut secara tegas dalam hukum, bermakna menyangkal hal sebalikya yang tidak disebut) dalam ilmu interpretasi, dapat digunakan dalam menemukan hukum pada kasus ini. Kebatalan (nullitas) dakwaan, sebagai konsekuensinya, disebabkan hanya 32 dan semata-mata oleh hukum, bukan lainnya. Doktrin Expressio unius est exclussio alterius dimengerti sebagai Dari genus mana text “batal” harus dirujuk sebagai induknya, mungkin dapat selidiki, tentu dalam kerangka interpretasi, melalui pendekatan ejusdem generis dan noscitur a sociis. Ejusdem generis mengharuskan penafsir menjadikan norma “batal” saja sebagai fokus pencarian makna asalnya. Dalam konteks itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mengartikan kata “batal”= tidak berlaku; tidak sah, tidak jadi dilangsungkan; ditunda, tidak berhasil, gagal. Bagaimana dengan terminologi “demi hukum” yang tidak ditemukan pengertiannya dalam kamus, termasuk kamus hukum. Dalam menghadapi isu ini, Ahli menyodorkan pendekatan noscitur a sociis dalam ilmu interpretasi untuk memecahkannya. Penalaran pendekatan ini menghasilkan konstruksi “kebatalan dakwaan” sepenuhnya disebabkan dakwaan itu tidak memenuhi kualitas dan kualifikasi sebagai dakwaan, sehingga tidak sah digunakan menuduh seseorang. Ilmu hukum menyamakan terminiologi “batal demi hukum” dengan nietigheid dalam bahasa Belanda. Terminologi nietigheid ini juga disamakan dengan null and void dalam bahasa Inggris. Ilmu hukum juga menyajikan dua konsep nietigheid. Pertama, Absolut nietigheid (batal mutlak) sesuatu yang sedari awal diangap tidak pernah ada, dan kabatalannya tidak dimintakan, karena terjadi dengan sendirinya (void in abditio). Kedua relative nitiegheid, batal relative. Kebatalannya harus dimintakan oleh salah satu pihak. Dalam kebatalan relatif, perbuatan hukum dianggap ada, tetapi terdapat hal yang menjadi sebab dapat diminta pembatalan. Singkatnya, kebatalan, nulitas, harus dimintakan. Null and void Act, dalam Legal and Administrative Writing: Etymologycal Dictionary, The Latin Etymology, Philosophy and Explaned Origin of 800 English Legal and Administrative Term, Edisi Terakhir, 2016. Kamus ini dikarang oleh Profesor Gaetano Palucio, diartikan act or rule declare without legal effect (aturan yang tidak memiliki akibat hukum). Null berasal dari bahasa Latin “nullus” menurut Profesor Palucio memiliki makna not any, nobody, nothing. Void berasal dari bahasa Latin “avius” oleh Profesor Palucio diartikan “without road (tidak ada jalan), impassable road (jalan yang tak dapat digunakan atau dilalui) / “idio” = so. 33 In fact an act declared null and void is without road in figurative sense that it will be not brought anywere. Sesudah menjelaskan Null and Void, Profesor Lucio beralih menjelaskan Nullify a document. Perihal Nullify a document, dinyatakan “to make an act or any legal deed (perbuatan) void or legally ineffective, therefore without legal concequences.” Dilihat dari sudut kemunculannya, konsep ini “null and void” ditemukan dalam praktik hukum Romawi. Menurut Ronald J. Scalise, Jr, dengan artikel “Rethingking the Doctrin of Nullity” dalam Lousiona Law Review. Vol. 74, diterbitkan tahun 2014, bukan pekerjaan mudah. Dalam Roman Law, tulis Scalise, sesuai kata-katanya “acts in violation of law or public police were null.” Kesalahan atas orang, dan kesalahan menggambarkan substansi suatu perbuatan, tulis Ronal, mengakibatkan “the contract null.” Pada kategori kedua, dalam hukum kontrak, Ronald mengutip pandangan Potier. Dalam esensinya Potier menyodorkan dua sebab yaitu “violence and fraud” – kekerasan dan penipuan – sebagai hal hukum yang tidak mengakibatkan kontrak tersebut “null” tetapi, dalam kata-katanya “defective.” Sama dalam substansi dengan penjelasan Profesor Lucio, Lantera Nadew, dalam artikelnya “Void Agrement and Voidable Contract; The Need to Elucidate Ambiguities of Their Effect” menguraikan “the term “void and voidable” have common law origin and are use to show the degree of deffec (kesempurnaan) contract.” Dijelaskan lebih jauh “A void contract is an act that the law hold to be no contract at all—a nullity from the very beginning.” Uraian-uraian tersebut membawa Nadew menyodorkan penegasan kongklusif “they can assume as if the contract was never formed.” This form contract, therefore, cannot hold the term contract in real sense; categorizing such an empty act under contract is generally regarded as contradiction in term. Tidak itu saja, Nadew menyatakan “As a result, some others prefer to use the term “void agreement” in liu of void contract.” Akhirnya Nadew membuat kongklusi “if agreement is truly void, it is not a contract.” Null and void, sejauh telah diuraikan tadi, jelas. Konsep itu ditemukan baik dalam hukum pidana maupun perdata. Konsep ini, dalam kenyataannya, juga dikenal dan ditemukan dalam hukum administrasi. Dalam hukum administrasi negara, konsep ini, “null and void” misalnya diuraikan oleh J.H Grey, dalam 34 artikel berjudul “Discretion In Administrtaive Law” dimuat dalam Osgoode Hal Law Review Vol. 17 Nomor 1. Dijelaskan oleh Grey dalam hal satu badan administrasi diberi wewenang dikresioner menetapkan tarif tetap (fix rate) kereta api, malah membuat tarif tetap untuk kuota import, menurut Grey tindakan ini berkualifikasi “null and void.” Bagi Grey, sebab null and void tindakan tersebut berdasarkan prinsip “ultra vires.” Pandangan khas konstitusionalis, disajikan Grey dalam menjelaskan pembatasan diskresi. Grey menyatakan, dalam esensinya “pembatasan diskresi melalui UU, dimaksudkan untuk mencegah efeknya terhadap hak-hak setiap orang.” Secara praktis, tulis Grey, null and void itu merupakan cara mencegah aparatur administrasi menyalahgunakan kekuasaannya. Uraian-uraian yang telah Ahli sampaikan tadi, meyakinkan Ahli untuk mengajak Majelis ini, menemukan level terpercaya konsekuensi substansial “batal demi hukum” itu. Kepastian hukum, yang dalam studi rule of law dipertalikan esensinya dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap orang, menurut Ahli mengharuskan Mahkamah tidak menyatakan seseorang yang didakwa berulang-uilang, setelah dakwaan batal demi hukum, sebagai masalah praktek penegakan hukum. Sungguh Ahli tidak memiliki kemampuan untuk menerima pandangan yang menyatakan bahwa “norma batal demi hukum” dalam pasal 143 ayat (3) UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP telah jelas dalam semua aspeknya. Menakutkan, bahkan terasa berjarak terlampau jauh dari reasionalbelnes dan properness, bila “batal demi hukum” diterima sebagai norma yang strictly. Ketidakpastian, begitulah sejarah rule of law, dan konstitusionalisme memanggungkan temuannya, tidak pernah lain selain sebagai induk tirani, sekaligus penghancuran terencana atas harkat dan martabat manusia. Untuk alasan yang telah jelas disepanjang sejarah konstitusionalisme, yang Mahkamah dalam jenis lain berkontribusi didalamnya, mempertaruhkan semua yang bisa dan dimiliki, termasuk tersingkir dari jabatan. Itulah yang ditampilkan oleh Sir Edward Coke, hanya utntuk memberi “kepastian hukum” kepada setiap orang. Mempermainkan orang, yang merupakan konsekuensi praktis ketidakpastian hukum” Ahli duga, akan terlihat menyeramkan dan tidak akan dipilih menjadi tipikal Mahkamah ini. Menyingkirkan ketidakpastian itu, 35 menggantikannya dengan kepastian hukum, dalam kasus ini, hemat Ahli mutlak dilakukan. Menyatakan norma “batal demi hukum” tak memiliki arti pasti, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai norma, Ahli duga, mudah diambil dan dinyatakan oleh Mahkamah ini. Norma ini mengakomodasi motivasi subyektif penguasa, Jaksa termasuk JPU. Norma ini menyediakan ruang yang memungkinkan, kapan saja, subyektifitas Jaksa bekerja memasukan irrelefan consideration, irrelefan fact, dan sejenisnya mendakwa seseorang. Ilmu tidak menyediakan penalaran untuk menerimanya sebagai norma hukum. Pilihan konstitusional paling esensial dan rasional, yang pantas diambil Mahkamah dalam kasus ini, hemat Ahli, memberi makna dan bentuk konsekuensi kongkrit dan praktis norma ini. Makna konstitusional praktis dari norma batal demi hukum, hemat Ahli; Pertama, “seluruh perbuatan terdakwa dianggap tidak pernah ada. Kedua, terdakwa tidak dapat didakwa dan diajukan untuk kedua dan ketiga kalinya ke sidang pengadilan. 2. Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. Ahli akan menyampaikan pandangan terhadap diskursus konstitusionalitas dari Dakwaan Batal Demi Hukum melalui pendekatan Multidisipliner (Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial) berdasarkan Konsep Trikotomi Relasi guna menguraikan praxis hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. A. Membaca Ulang Hukum Acara Pidana di Indonesia: Suatu Pembacaan Dekonstruktif Adalah hal yang sangat mengagetkan dan sangat mengkuatirkan bagi setiap orang yang berpikir secara radikal dan mendalam, ketika membaca dan bahkan mendengarkan langsung ungkapan dari Prof. Muladi dalam sebuah acara seminar hukum, dimana Beliau yang memberikan kesimpulan “Kecenderungan universal untuk mengatur pertangungjawaban pidana korporasi secara umum dan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana di samping manusia alamiah, sekalipun polanya berbeda-beda, merupakan refleksi kebijakan “untuk meningkatkan peran instrumental hukum pidana” untuk menanggulangi berbagai tindak pidana yang semakin melibatkan Korporasi, baik yang diatur di luar maupun di dalam KUHP.” Ungkapan tersebut menggunakan kata ‘instrumental’ dalam pola kerja hukum 36 pidana, merupakan hal yang seharusnya dapat dipikirkan secara mendalam. Kata ‘instrumental’ tersebut, menunjukkan adanya suatu pola tindakan yang terukur dan sistematis serta aplikatif. Instrumental sebagai suatu tindakan, pula menunjukkan adanya suatu logika monolog yang dikedepankan. Maka, Hukum Pidana akan berhubungan dengan para pihak melalui media bahasa dan komunikasi, pula dengan logika monolog. Oleh karena itu, setiap orang yang ‘ditarik’ dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tidak lain hanyalah sekedar menjadi objek dari si Pemeriksa. Sehingga, tak heran, ketika diskursus Hukum Pidana—khususnya Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam KUHAP, pun hanya dimakna secara prosedural semata dan bersifat legalistik formal. Pandangan Ahli tersebut, telah menjadi mitos modernitas dalam berbagai putusan praperadilan dalam memaknai KUHAP, salah satunya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 01/Pid.Pra/2016/PN.BU, dan berbagai buku ajar Hukum Acara Pidana, serta berbagai dialektika antara Ahli dengan Hakim-hakim dalam proses persidangan perkara pidana. Walaupun, hingga hari ini, setiap buku ajar Hukum Acara Pidana, selalu memuat jargoon bahwa KUHAP sebagai ‘karya agung’, dengan segala kebaruannya yang mencoba lepas dari sejarah pengaruh (wirkungsgeschichte) HIR dengan mengakomodir Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (vide Konsideran Menimbang huruf a KUHAP), serta dinormatifkannya wewenang Praperadilan. Namun demikian, baik secara hegemoni—persuasif akademis/pengajaran, maupun secara dominasi—penggunaan trinity of power (Kekuasaan-Kewenangan-Diskresi), terjadi oposisi biner (binary opposition) dalam memberikan makna terhadap KUHAP, yaitu terjadi proses menindasan terhadap Konsideran Menimbang KUHAP dengan mengarusutamakan batang tubuh KUHAP. Pada akhirnya, grand narrative tersebut di atas telah menjadi suatu mitos modernitas yang diandaikan begitu saja kebenarannya tanpa kritik, hingga kemuncullan Mahkamah Konstitusi. Konsep Penghormatan terhadap HAM—sebagai oposisi biner inferior, oleh Mahkamah Konstitusi, telah beberapa berupaya melakukan kontaminasi biner terhadap KUHAP dalam 37 dialektika penegakan hukum pidana, misalnya antara lain dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 03/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Kemudian mari cermati konsep-konsep hukum tentang Hukum Acara Pidana, misalnya yang dikemukakan oleh R. Soesilo, bahwa Hukum Acara Pidana adalah merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur mengenai: 1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan; 2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang- orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu; 3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka; 4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan 5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Bahkan, keberagaman pemaknaan tersebut kembali direduksi oleh R. Soesilo sendiri dengan menjelaskan Hukum Acara Pidana adalah “hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilakukan”. Pemaknaan Hukum Acara Pidana secara absolutisme dan totalitarianisme diberikan oleh Simon yang menjelaskan bahwa “Hukum 38 acara pidana disebut juga hukum pidana formal, untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.” Sedangkan, menurut J. Dc Bosch Kemper yang menjelaskan makna “Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana Undang-undang pidana itu dilanggar.” Simon dan J. Dc Bosch Kemper, dalam pandangannya hanya menyebutkan “Negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya”, padahal jika dipandang Negara beserta orgaan-orgaannya adalah sebagai Subyek Hukum, maka Negara dan alat-alatnya tersebut adalah penyandang hak dan kewajiban. Oleh karena itu, ketika berbicara masalah kewenangan, maka pada hakikatnya adalah berbicara masalah hak dan kewajiban. Sedangkan ketika berbicara mengenai kewenangan, maka berlakulah asas “geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Reduksi makna terhadap KUHAP, sebenarnya hendak dipulihkan oleh Konsideran Menimbang huruf c KUHAP yang menegaskan “bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.” Sehingga, melalui Konsideran Menimbang huruf c KUHAP tersebut mengandung aspek teleologis, yaitu: 1. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya; dan 39 2. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing Jika, mengacu aspek teleologis tersebut, maka pemaknaan yang muncul justru mengarah kepada mempertahankan doktrin klasik dalam Hukum Pidana yaitu wewenang adalah identik dengan HAK. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari trend melakukan pemurnian Hukum Pidana menjadi pengetahuan yang mandiri terlepas dari anasir-anasir bidang hukum lainnya yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, sehingga memunculkan fenomena keliru epistemologis. Kekeliruan epistemologis tersebut, diperparah dengan ketiadaan konsep hukum untuk menafsirkan konsep “SIKAP” dalam Konsideran Menimbang huruf c KUHAP tersebut. Pemaknaan terhadap konsep “SIKAP” tersebut, telah diasumsikan secara linier terhadap penggunaan wewenang— yang dipandang sebagai HAK, melalui penormaan dalam KUHAP dan Undang-undang yang terkait. Pandangan umum terhadap konsep tersebut, selain mempertahankan linieritas, pun merupakan bentuk keterlemparan (gowerfen-sein) atas sistem logika tertutup (closed logical system) yang tunduk terhadap Rasio Tindakan Instrumental dalam proses penegakan hukum. Akibat ketidakmampuan melakukan penafsiran terhadap aspek teleologis tersebut, terjadi cacat buatan dan cacat bawaan dalam penormaannya yang berdampak kepada proses penegakan hukum, antara lain melekatkan sifat pasif seorang Lawyer dalam proses pendampingan Kliennya saat diperiksa oleh Penyidik, ketiadaan batasan pelaksanaan wewenang dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, dan masih banyak lagi. Mengacu kepada fenomena hukum tersebut di atas, maka tidaklah salah ketika banyak pihak yang bergantung kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan kontaminasi biner dengan merestorasi pemaknaan terhadap Konsideran Menimbang sebagai ‘ruh’ dalam membaca batang tubuh KUHAP. B. Pemaknaan Dakwaan Batal Demi Hukum 40 KUHAP, terhadap wewenang Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan, memberikan dua syarat yang bersifat imperatif untuk dipedomani, yaitu syarat formil dan syarat materil. Dimana, syarat formil terhadap Surat Dakwaan dituangkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang menegaskan “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.” Sedangkan, syarat materil terhadap Surat Dakwaan dituangkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menegaskan “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Namun, wewenang dari Penuntut Umum tersebut tidaklah bersifat absolut. Oleh karena, KUHAP memberikan hak hukum bagi Terdakwa untuk melakukan perlawanan melalui konsep keberatan atau Eksepsi—melalui Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dengan tiga objek yaitu (1) Pengadilan tidak berwenang mengadili; (2) Dakwaan tidak dapat diterima; dan (3) Dakwaan harus dibatalkan, yang menjadi objek dari Putusan Sela. Demikian pula terhadap Penuntut Umum, pun diberikan Hak Hukum untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan Hakim yang menerima keberatan (eksepsi) dari Terdakwa melalui instrumen Perlawanan—diatur dalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP. Dakwaaan tidak dapat diterima—secara doktrin, menurut Lilik Mulyadi, Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP sebagai syarat formil karena ketentuan ini diperlukan untuk meneliti kebenaran terdakwa yang diadili sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan penuntut umum. Diterimanya alasan eksepsi berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP memunculkan Putusan Sela yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Sedangkan, Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP diklasifikasikan sebagai syarat materiil, oleh karena, ketentuan ini merupakan bagian yang paling penting di dalam surat dakwaan. Sebab, jika surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka surat 41 dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum—diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, artinya dakwaan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dilanjutkan. Hal yang menarik adalah konsep ‘batal demi hukum’ ternyata muncul dalam KUHAP pada dua bagian yang berbeda, yaitu (1) pada bagian sebagai akibat dari adanya eksepsi atas keterlanggaran Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP; dan (2) pada bagian dari keterlanggaran Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Sekarang, kita lihat bagaimana pemegang kekuasaan—baik secara hegemoni maupun dominasi, memproduksi suatu pengetahuan, baik doktrin maupun dalam bentuk keputusan, sebagai permainan kebenaran (truth- games). Dimana, penafsiran yang muncul adalah (1) menyamakan akibat “dakwaan tidak dapat diterima” dengan akibat “batal demi hukum” melalui penggunakan kata konjungsi “ATAU”. Sehingga, berakibat munculnya pandangan bahwa antara “dakwaan tidak dapat diterima” dengan “dakwaan batal demi hukum” adalah sama; dan (2) munculnya doktrin bahwa pemeriksaan terhadap Pasal 143 ayat (2) KUHAP belum memasukkin pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak dapat disamakan dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Artinya, jika pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dilekatkan argumentasi melalui asas ne bis in idem, sedangkan tidak pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP; serta (3) Bahkan, diskursus mengenai wewenang Penuntut Umum tersebut, memperoleh romantikanya melalui penggunaan dalil-dalil anakronisme dalam sejarah kemandirian hukum di Indonesia yang hendak lepas dari semangat totalitarianisme kolonial. Kesadaran diri para penegak hukum atas elagibilitas suatu konvensi sebagai sejarah pengaruh (wirkungsgeschichte) melalui permainan kebenaran (truth-games) berbasis trinity of power—melalui pemaknaan yang linier dengan HAK, merupakan modalitas (capital) dalam arena (field) penegakan hukum yang telah terinternalisasi menjadi habitus guna memainkan ketaksaan (ambiguitas) teks hukum, yang menurut Timothy Endicott sebagai bentuk kreativitas dalam penafsiran hukum. Permainan kebenaran (truth-games) dalam bentuk keputusan tersebut, melalui kemampuan melakukan penafsiran hukum guna menjaga mitos modernitas di atas, memunculkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tentang Petunjuk Tehnis 42 Pembuatan Surat Dakwaan dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PERJA- 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dimana kedua teks otoritatif tersebut memberikan petunjuk agar Penuntut Umum memperbaik Surat Dakwaan sebagai akibat putusan sela, baik karena Dakwaan Tidak Dapat Diterima atau Dakwaan Batal Demi Hukum, berdasarkan dalil argumentasi yang sama persis doktrin hukum yang ada. C. Permainan Kebenaran (Truth-Game) Dalam Memaknai Konsep Dakwaan Batal Demi Hukum Berdasarkan Konsep Trikotomi Relasi Konsep Trikotomi Relasi ini, Ahli konstruksikan melalui beberapa teori yang tergabung dalam Mahzab Teori Kritis antara lain Teori Relasi Kuasa- Pengetahuan dari Michel Foucault, Teori Kepentingan-Pengetahuan dan Teori Tindakan Komunikasi Instrumental dari Jurgen Habermas, Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci, dan Teori Praxis Sosial dari Pierre Bourdieu melalui model penafsiran Semiotika dari Roland Barthes dan Analisis Wacana Kritis (AWK), yang telah disebarluaskan melalui berbagai publikasi ilmiah baik Nasional maupun Internasional, dan telah dibukukan dalam dua jilid. Penggunaan pendekatan multidisipliner ini tidaklah meninggalkan pendekatan Ilmu Hukum itu sendiri. Asumsi dasar untuk membaca dinamika penegakan hukum disandarkan kepada pandangan dari Soerjunctono Soekanto yang menunjukan penggunaan penafsiran untuk membaca teks hukum melalui kewenangan bebas (diskresi) sehingga berwujud sebagai sikap tindak para penegak hukum dalam mendistilasi nilai-nilai yang tersembunyi di balik teks hukum tersebut. Namun demikian, kemampuan melakukan kreativitas tersebut dibalut dengan kekuasaan untuk dapat dipaksakan dengan kekerasan oleh pejabat pemerintahan sebagai pemegang otoritas publik. Pemegang otoritas memiliki kesadaran akan kepemilikan trinity of power (Kekuasaan-Kewenangan-Diskresi) sebagai capital (modalitas) untuk memproduksi pengetahuan. Sehingga, kekuasaan tersebut bersifat operasional-produktif untuk menghasilkan bidang-bidang kajian bersamaan dengan ritus-ritus kebenarannya atau dikenal dengan “regime of truth”. Oleh karena itulah, menurut Foucault, pemegang otoritas—dalam hal ini adalah 43 Kejaksaan, memiliki kepentingan untuk melakukan kontrol dan pengendalian atas posisi dominannya. Sebagaimana halnya ungkapan dari Antonio Gramsci, dalam pandangan Foucault, penjagaan status quo tersebut pun melalui dua cara yaitu dominasi yaitu melalui dominasi simbolik—hal ini pula diungkapkan oleh Pierre-Felix Bourdieu melalui Teori Praxis Sosial, yang tidak terlihat, dan hegemoni yaitu dengan memanfaatkan sarana pengajaran. Dengan demikian, pengetahuan-pengetahuan yang terlempar dalam jerat kekuasaan tersebut, menjadi suatu model permainan dalam konstruksi rezim kebenaran yang sah berdasarkan hukum—sebagai salah satu sarana mendominasi. Pemaknaan terhadap konsep “Dakwaan Batal Demi Hukum”, mengalami reduksi makna yang terbalik dari konsep aselinya. Namun, proses pereduksian makna tersebut memperoleh legitimasi dan justifikasi melalui suatu strategi kebahasaan oleh pemilik otoritas. Dalam hal kaitannya dengan Indonesia yang menundukkan diri terhadap civil law system, maka dialektika pereduksian tersebut tidaklah mungkin bertitik tolak dari tindak tutur komunikasi. Oleh karena, akan selalu berwujud dalam bentuk komunikasi tertulis, yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tentang Petunjuk Tehnis Pembuatan Surat Dakwaan dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yang bersembunyi di balik Asas Defferensiasi Fungsional. Akibatnya, Kejaksaan mengalami kekeliruan epistemologis dengan menetapkan dampak dari putusan sela yang dalam amarnya menyatakan “Dakwaan Batal Demi Hukum” adalah sama dengan “Dakwaan Tidak Dapat Diterima” yaitu dapat diperbaiki oleh Penuntut Umum dan dilimpahkan kembali kepada Pengadilan Negeri. Penyebab menuculnya Kekeliruan Epistemologis sebagai Truth-Games tersebut dikarenakan adanya probelem etis—melalui penafsiran, terhadap konsep-konsep yang ada, yang pada akhirnya menjadi suatu model kesesatan berpikir. Tentunya, menjadi menarik ketika membahas fenomena truth-games yang mengandung keliru epistemologis dari pola penalaran subyek pemilik otoritas, dengan mengacu kepada pandangan dari Jürgen Habermas, yang menegaskan bahwa antara pengetahuan dan kepentingan adalah satu. Oleh 44 karena itu, Habermas menegaskan jika pengetahuan hendak digunakan untuk mengarahkan kepada suatu tindakan, maka pengetahuan tersebut harus dilepaskan dari kepentingan manusia (human interest) sehingga pengetahuan akan mengambil sikap teoretis. Dengan demikian, kepentingan manusia tersebut—pada dasarnya, merupakan aspek yang men-drive munculnya suatu pengetahuan, yang dalam hal ini melalui sarana kekuasaan—secara dominasi dan hegemoni, dan startegi bahasa sebagai model dominasi simbolik bagi kelompok oposisi biner inferior (masyarakat). Bahasa itu sendiri—baik tertulis maupun lisan, merupakan sarana utama bagi eksistensi setiap pengetahuan, termasuk teks hukum. Sehingga, peringatan dari Bagir Manan terhadap sifat cacat buatan dan cacat bawaan dari suatu norma hukum tertulis tersebut—dengan mengacu kepada pendekatan Trikotomi Relasi, justru merupakan strategi untuk menyampaikan pesan dan tanda kepada sasaran norma (norm addressat). Namun demikian, bahasa tidak semata-mata hanya dipergunakan untuk menyampaikan pesan, oleh karena, tercapainya suatu kepentingan pun disalurkan melalui startegi bahasa—khususnya bahasa kekuasaan. Menurut Ludwig Wittgenstein, setiap kata dalam bahasa bisa memiliki keragaman (poliformitas) makna sesuai dengan keragaman konteks yang mendasari penggunaan kata tersebut. Sehingga, pada akhirnya, akan memunculkan “tata permainan bahasa” (language game). Oleh karena, bahasa itu sendiri memiliki kelemahan yaitu ketaksaan (ambiguity), bergantung konteks, penuh emosi, dan menyesatkan. Oleh karena itu, tidaklah heran ketika dapat dipergunakan dalam melakukan dominasi (kekerasan) simbolik yang—dalam konteks civil law system, selalu bersembunyi dibalik hukum tertulis. Hal ini pula yang menyebabkan sumber daya dari Kejaksaan tidak memiliki kemampuan oral (komunikasi lisan), sehingga menjadi sangat legalistik-positivistik dalam pola argumentasi hukum. D. Permasalahan Penafsiran ataukah Permasalahan Penerapan/ Implementasi? Pada titik ini, penampakan terhadap truth-games sebagai keliru epistemologis, telah memunculkan suatu dialektika mengenai apakah hal ini 45 merupakan permasalahan penerapan ataukah permasalahan penafsiran terhadap konsep “Batal Demi Hukum”? Ada hal yang menarik jika mencermati dan membandingkan pola argumentasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013 tertanggal 20 Februari 2014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 09 November 2016. Dimana, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013 tertanggal 20 Februari 2014— yang menguji Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, menegaskan sebagai berikut: “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan persoalan implementasi norma dalam praktik peradilan.” Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XIII/2015 tanggal 09 November 2016—pengujian kedua terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menegaskan sebagai berikut: “Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Bahwa …………………………. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata- nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981.” Perbedaan yang sangat mendasar dari kedua putusan tersebut di atas, munculnya suatu kesadaran diri dalam Mahkamah Konstitusi adalah implementasi norma hukum dalam praktik hukum dikendalikan oleh penafsiran dari pemegang kepentingan dan kekuasaan. Sehingga, antara 46 penafsiran dan implementasi merupakan dwitunggal dalam praxis hukum. Dimana pada uraian sebelumnya, telah diuraikan akibat dari keliru epistemologi terhadap suatu konsep, yang memunculkan kesesatan berpikir dan pengaruhnya terhadap implementasi dari sesat pikir tersebut. Pada kajian linguistik-strukturalis dari Ferdinand de Saussure, telah memperkenalan konsep langue dan konsep parole dalam bahasa. Adapun pemaknaan dari langue adalah bahasa sejauh merupakan milik bersama dari suatu golongan bahasa tertentu. Adapun yang dimaksudkan dengan istilah ‘parole’ adalah manisfestasi atau penggunaan bahasa secara individual atau tindakan individual, bukan semata-mata sebentuk kreasi-otonom. Dengan kata lain, secara keseluruhan yang diujarkan orang, termasuk konstruk individu yang muncul dari pilihan penutur atau pengucapan yang diperlukan untuk menghasilkan konstruksi berdasarkan pilihan bebas. Penutur seolah- olah memilih unsur tertentu dari kamus umum. Parole dapat dipandang sebagai kombinasi tindakan individual terseleksi dan terakulturasi sehingga subjek (penutur) sanggup menggunakan kode bahasan untuk mengungkapkan pikirannya. Hal yang menarik, jika ditarik kepada kajian Semiotika Roland Barthes, adalah ternyata antara langue dan parole merupakan hubungan dialektis. Setiap penutur—dalam hal ini adalah Kejaksaan, akan secara konotatif memunculkan makna lain dari langue—dalam hal ini adalah konsep ‘Batal demi Hukum’, bergantung kepada kepentingannya. Sehingga, ketika langue diimplementasikan menjadi parole, sangat dimungkinkan memunculkan ketidakpastian. Sebagaimana pula dijelaskan oleh Paul Ricoeur, langue adalah tanda atau aturan yang didasarkan pada mana setiap pembicaraan menghasilan parole sebagai suatu pesan khusus. Dengan kata lain, parole merupakan penyimpangan dari langue dan memiliki makna konotatif. Oleh karena itu, penentuan makna konotatif tersebut sangat tergantung dengan si pengguna bahasa—dalam hal ini adalah Kejaksaan. Kejelian dalam melakukan strategi bahasa tersebut—dialektika langue- parole, justru dimungkin dipungkiri berasal dari teks hukum—Pasal 143 ayat (3) KUHAP sebagai tanda resmi, yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut yang tidak berbasis kepada kepentingan institusi Kejaksaan—karena 47 adanya kewajiban melalui Sistem Target mengacu kepada Anggaran Berbasis Kinerja. Dengan demikian, pemaknaan terhadap konsep “Batal demi Hukum” tidak dapat diserahkan kepada institusi yang berkepentingan. Oleh karena, trinity of power yang melekat pada dirinya akan dikendalikan oleh Sejarah Pengaruh dan kepentingannya untuk bertindak sebagai oposisi biner superior, yang akan berakibat kepada munculnya ketidakpastian dan ketidakadilan. E. Simpulan Dan Saran Pemaknaan yang muncul atas konsep “Batal Demi Hukum”—sebagai akibat dari adanya Putusan Sela, sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, oleh Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk Dominasi Simbolik yang melanggar prinsip kepastian dan keadilan. Pelanggaran tersebut disebabkan karena adanya model penafsiran yang muncul dari permainan-kebenaran (truth-games) dengan berbasis kepada kepentingan institusi semata. Sehingga, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan penafsiran sebagai bentuk pembatasan terhadap kuantitas pengajuan kembali dari suatu Surat Dakwaan yang telah dinyatakan Batal demi Hukum. Namun demikian, demi menjaga keadilan bagi pihak Pelapor— sebagai pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana, maka berbasis kepada pengetahuan bahwa suatu Surat Dakwaan merupakan hasil distilasi dari hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan, hendaknya Penuntut Umum berhak memperbaiki kembali, HANYA JIKA, berkas perkara dikembalikan terlebih dahulu kepada Penyidik yang memeriksa dalam ranah Penyidikan. Adapun berkaitan mengenai berapa kali Surat Dakwaan tersebut dapat diajukan kembali, maka Ahli berpandangan sebaiknya dibatasi hanya cukup 1 (satu) kali. Pembatasan ini menjadi penting untuk menjadi pemicu terbangunnya kualitas Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani perkara menjadi profesional, dan sekaligus menghindari adanya proses pelaporan pidana yang disandarkan kepada kepentingan yang sesat. 48 3. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. Bahwa sesudah merdeka, dengan asas konkordansi bangsa Indonesia mewarisi hukum peninggalan Penjajah termasuk di dalamnya adalah hukum acara pidana. Penegakan hukum pidana sesudah kemerdekaan hingga akhir tahun 1981 dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana peninggalan Belanda, yaitu Herzien Inlandsch Reglemen (HIR) yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) yang sebenarnya juga mengatur hukum acara perdata. Aparat penegak hukum pidana selain menerapkan hukum acara pidana peninggalan Belanda ternyata ternyata juga mewarisi kultur hukum aparat penegak hukum pidana pada jaman Belanda seperti dilakukannya kekerasan, ancaman kekerasan pemaksaan pengakuan, penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran hak hak asasi manusia lainnya. Sejarah pembentukan KUHAP (UU No.8 tahun 1981) tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempunyai hukum nasional yang lebih mencerminkan hukum yang berpihak pada kepentingan kemanusiaan, hal ini setidak-tidaknya termanifestasikan dalam bagian Penjelasan Umum KUHAP sendiri yang menyatakan bahwa: “Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum”, dalam kontek itulah sebenarnya KUHAP hadir untuk menggantikan HIR/RIB yang dinilai oleh pembentuk Undang Undang sebagai belum atau tidak melindungi hak asasi manusia khususnya untuk kepentingan tersangka/terdakwa/terpidana. Dengan demikian spirit utama munculnya KUHAP adalah untuk memperbaiki hukum acara pidana yang lebih melindungi hak asasi tersangka/ terdakwa/ terpidana (Tanpa mengurangi arti penting perlindungan korban kejahatan yang juga telah diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP mengenai “Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana” sebagai pengaturan yang bersifat keseimbangan perlindungan kepentingan hukum baik bagi pelaku (tersangka/terdakwa/terpidana) dengan pihak korban kejahatan). 49 Aparat penegak hukum pidana dibekali dengan serangkaian kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan penegakan hukum pidana yang potensial dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan hak hak asasi tersangka ataupun terdakwa sebagai akibat dipergunakannya kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum pidana mulai dari yang paling ringan seperti kewenangan untuk menghentikan dan menanyakan identitas seseorang atau memanggil seseorang untuk keperluan pemeriksaan, hingga kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti menangkap, menahan, menggeledah, ataupun menyita. “Power tends to corrupt, and absolute power corrupsts absolutely”, demikian menurut Lord Acton, yang dengan demikian bisa dikatakan bahwa tiap kekuasaan (power) cenderung dapat disalahgunakan dan semakin besar kekuasaan yang dimiliki (absolut) maka makin besar pula kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Kerena itulah salah satu fungsi penting keberadaan hukum acara pidana sebenarnya adalah mengatur pembatasan kewenangan penegak hukum pidana melalui ketentuan persyaratan dan prosedur dalam mempergunakan kewenanganannya. Pelanggaran terhadap hukum acara pidana oleh penegak hukum dapat berdimensi sebagai pelanggaran ketentuan hukum administratif, keperdataan, dan bahkan pidana serta etika profesi. Dilihat dari segi filsafat peradilan pidana di Indonesia baik yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) maupun beberapa peraturan perundang- undangan lain yang mengatur dan berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam bidang penyelenggaraan peradilan pidana (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum) yang menganut prinsip “due process of law”, dan juga kalau diperhatikan dengan mempergunakan pandangan Herbert L. Packer dalam bukunya “the Limits of The Criminal Sanction” terbitan Stanford, hukum acara pidana (KUHAP) cenderung mengikuti model “due process model” yang sebenarnya cenderung dinamakan sebagai negatif model yang selalu mempertanyakan dasar legalitas setiap 50 tindakan yang diambil penegak hukum di semua tingkatan pemeriksaan. Aparat penegak hukum pidana yang bertindak mewakili negara dan masyarakat berada dalam posisi yang sangat kuat karena diberikan legalitas berbagai macam kewenangan berhadapan dengan warga negara yang berstatus pelaku baik dalam tingkatan masih sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana sekalipun yang posisinya sangat lemah sehingga memerlukan perlindungan hukum dengan diberikan serangkaian hak bagi pelaku sedang di pihak negara (aparat penegak hukum pidana) yang kuat karena diberikan berbagai macam kewenangan dibatasi dengan berbagai macam aturan hukum prosedural yang mengatur tentang bagaimana kewenangan yang dimiliki tersebut dipergunakan. Itulah sebenarnya salah satu ini dari negatif model yang diperkenalkan Herbert L. Packer dalam model due process tersebut. Berkaitan dengan pola hubungan antara Penyidik dengan Penuntut Umum dan Pengadilan di tingkat pra ajudikasi (pemeriksaan Pendahuluan) diberikan wewenang oleh KUHAP kepada Penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sepanjang bukti permulaan telah cukup tanpa dapat dikontrol oleh lembaga manapun (termasuk pra peradilan) mengenai keabsahan terpenuhi atau tidaknya bukti permulaan yang cukup tersebut (Baru mulai tahun 2015 dengan dikeluarkannya Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 maka ada kejelasan tafsir konstitusionalitas Pasal 1 angka 14 KUHAP mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, yaitu setidaknya telah diperoleh dua jenis alat bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, dan materi mengenai penentuan keabsahan bukti permulaan yang cukup tersebut menjadi wewenang praperadilan untuk menetapkan sah tidaknya penetapan tersangka dengan melihat terpenuhi/tidaknya bukti permulaan yang cukup) sehingga ada juga yang kemudian berpendapat bahwa dengan melihat pola hubungan seperti itu menunjukkan bahwa KUHAP itu masuk dalam crime controll model (Lihat pendapat ahli Dr. Luhut Pangaribuan SH. dalam Putusan MK RI No. 130/PUU- XIII/2015), namun demikian menurut ahli secara umum, secara normatif KUHAP lebih berciri due process model. Model pembagian kewenangan Penyidik dengan Penuntut Umum dan juga yang berkaitan dengan Hakim Pemeriksa Perkara Pidana dalam KUHAP berbeda dengan masa berlakunya HIR. KUHAP mengintrodusir konsep model 51 deferensiasi fungsional dalam melakukan pembagian tugas dan wewenang organ organ penegak hukum yang terlibat atau dilibatkan dalam sistem peradilan pidana. Apabila dahulu sebelum berlakunya KUHAP posisi Jaksa dalam sistem peradilan pidana sebagai dominus litis yang mempunyai kewenangan mutlak dalam menangani perkara pidana, Jaksa memimpin penanganan perkara sejak di tingkat penyidikan hingga selesainya penuntutan dalam tahap persidangan yang dengan demikian Jaksa tidak hanya berperan di dalam proses penuntutan saja, karena peranan jaksa penuntut itu sejak di tingkat penyidikan, dan dalam hal itu posisi Polisi (Reserse) dalam penyidikan adalah sebagai hulp magistrate (Jaksa Pembantu). Meskipun dalam pemeriksaan perkara pidana dalam tahap pra ajudikasi (pemeriksaan pendahuluan, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan) posisi Jaksa sebagai dominis litis yang memimpin proses penyidikan hingga selesainya penuntutan di pengadilan, namun demikian dalam proses penuntutan (Proses penuntutan menurut KUHAP adalah proses dilimpahkannya perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (lihat Pasal 143 ayat (1) KUHAP) , sebelum berlakunya KUHAP Hakim pemeriksa perkara mempunyai peranan untuk memeriksa dan mengkoreksi surat dakwaan Penuntut Umum, sedang penuntut umum wajib untuk memperbaiki saran perbaikan dakwaan sebelum proses persidangan dilaksanakan, yang dengan demikian menjadi tidak begitu penting acara pengajuan keberatan (eksepsi) yang nantinya dapat diajukan Terdakwa di awal persidangan sesudah pembacaan dakwaan, mengingat sebelumnya sudah ada proses perbaikan surat dakwaan sebelum sidang dimulai. Perumus KUHAP ternyata kemudian menerapkan suatu konsep atau prinsip yang dikenal sebagai konsep differensiasi fungsional yaitu dilakukannya pembagian fungsi dan kewenangan antar organ penegak hukum pidana yaitu Penyidik melakukan penyidikan (Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik (Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan Penyidik lainnya yang ditentukan dalam Undang Undang) untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu menjadikan terang tindak pidana yang sedang disidik dan guna untuk menentukan siapa pelakunya (tersangka)), Penuntut Umum 52 melaksanakan tugas Penuntutan, sedang Hakim Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pembagian seperti ini menimbulkan kesan seperti sistem peti kemas (container system) seolah-olah tidak ada kesatuan atau keterpaduan antar organ penegak hukum sebagaimana layaknya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system), karena hanya dalam beberapa hal diantara organ penegak hukum pidana itu saling “menyapa”, seperti di tingkat penyidikan ada kewajiban penyidik untuk memberitahu Penuntut Umum ketika memulai penyidikan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan ada juga prapenuntutan dimana Penuntut Umum ketika menerima limpahan berkas penyidikan dari Penyidik dapat mengembalikan berkas tersebut disertai dengan petunjuk untuk memperbaikinya. Dengan demikian dalam konsep KUHAP, selama penyidikan berjalan relative dapat dikatakan tidak ada jalinan komunikasi-inter relasi yang memadai antara Penyidik dengan Penuntut Umum kecuali melalui mekanisme SPDP dan prapenuntutan, sehingga tidak mengherankan konsep differensiasi fungsional ala KUHAP ini dapat menimbulkan masalah teknis yuridis pada tahap pra ajudikasi yang dijalankan penegak hukum pidana, yang salah satunya berupa tidak sempurnanya surat dakwaan yang bisa jadi sebagai akibat dari tidak tepatnya Penyidik melakukan Penyidikan, padahal dalam tahap Penuntutan surat dakwaan itu mempunyai fungsi sentral dari perkara pidana dalam sidang pengadilan mengingat surat dakwaan (Surat Dakwaan tidak diberikan pengertiannya oleh KUHAP, menurut ahli dapat diartikan sebagai suatu akta yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang berisi uraian mengenai perbuatan materiil yang senyatanya dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil Penyidikan disertai uraian mengenai pelanggaran hukum pidana yang dilakukan Terdakwa menurut cara dan sahnya surat dakwaan yang diatur dan ditentukan hukum acara pidana yang berlaku) mempunyai fungsi sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, selain itu juga sebagai pembatas ruang lingkup keluasan pemeriksaan perkara pidana, dasar dari pembelaan Terdakwa, hingga pembuktian dan putusan pengadilan pun juga sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan yang ada. 53 Prinsip utama due process of law sebenarnya merupakan suatu jaminan konstitusional dengan standar yang reasonable ness untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan aparatur negara penegak hukum pidana tidak mengurangi ataupun menghilangkan secara illegal hak dasar manusia terutama yang menyangkut mengenai hak atas kehidupan (nyawa), kebebasan, dan harta bendanya. Konstitusi negara (UUD 1945) telah mengatur hak hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga “Negara Indonesia adalah negara hukum”) dan Pasal 28D ayat (1) (Pasal 28D (1) Amandemen kedua “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut diberikan kepada semua warga negara Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia agar hak asasinya tidak dilanggar oleh penyelenggara negara terutama dalam proses hukum. Asas kepastian hukum yang menjadi salah satu syarat yang ada dalam tiap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan Pasal 6 huruf I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengandung pengertian bahwa ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur sesuatu itu dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan akibat kemungkinan terjadinya multi tafsir dan tidak menimbulkan konflik dengan norma hukum yang lain yang akhirnya dapat menimbulkan terjadinya reduksi ataupun distorsi terhadap norma hukum yang ada. Bahwa jaminan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) dan 28D ayat (1) terancam tidak dapat dinikmati oleh warga negara berhubung adanya beberapa ketentuan norma hukum dalam Undang Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) khususnya yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bahwa “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”, sedang isi ketentuan norma hukum yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) hurup b tersebut adalah mengatur dan menentukan syarat sahnya perumusan surat dakwaan secara materiil yaitu: 54 “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” (Sedang yang disebut sebagai syrat formil sahnya surat dkawaan menurut ilmu hukum acara pidana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a, yaitu: “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;“) Pemohon pada pokok permohonannya telah menyampaikan kepada Mahkamah bahwa berlakunya ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi dirinya khususnya dengan tidak adanya pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan akibat hukum dari surat dakwaan yang “batal demi hukum” tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat putusan (baik putusan sela yang dijatuhkan Hakim tingkat Pertama di Pengadilan Negeri, dan atau berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perlawanan terhadap putusan sela tersebut) terhadap surat dakwaan yang dinyatakan “batal demi hukum” perkaranya masih dapat diajukan oleh Penuntut Umum, bahkan menurut Pemohon bisa lebih dari satu kali, bahkan berulang kali tanpa ada kejelasan kapan berhentinya apabila surat dakwaan dinyatakan “batal demi hukum”. Dapat diajukannya perkara pidana yang surat dakwaannya sudah mendapatkan putusan “batal demi hukum” secara faktual dalam praktek hukum telah ditunjukkan oleh Pemohon dengan gamblang dan jelas, bahkan dalam satu perkara dengan terdakwa yang sama telah terjadi putusan sebanyak 6 (enam) putusan yang terdiri dari 3 (tiga) putusan sela dari Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, dan kesemuanya (Ketiganya) dilakukan upaya hukum perlawanan oleh Penuntut Umum dan ketiga putusan Pengadilan Tinggi untuk upaya hukum Perlawanan tersebut semuanya (ketiganya) menguatkan putusan sela yang dengan demikian status surat dakwaannya masih “batal demi hukum” dan berkas perkara tentunya juga sudah 55 kembali kepada Penuntut Umum. Salah satu masalah yang dapat dipertanyakan berkaitan dengan hal itu adalah: “Betulkah berlanjutnya perkara itu sepenuhnya berada ditangan Penuntut Umum dan untuk melanjutkan penuntutan tersebut cukup dengan alasan bahwa terhadap putusan sela tentang surat dakwaan yang batal demi hukum akibat adanya eksepsi Terdakwa masih dapat diajukan kembali penuntutannya kapanpun dan berapa kalipun ke pengadilan karena belum ada pemeriksaan materi pokok perkara sehingga tidak akan terkena asas ne bis in ide (Pasal 76 ayat (1) KUHP: “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dituntut untuk kedua kalinya karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”), dan sepanjang belum terkena daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 78 KUHP?” menurut ahli keadaan ini telah ternyata menunjukkan bahwa telah terjadi ketidak adilan bagi terdakwa sebagai akibat ketidakjelasan pengaturan norma hukum mengenai frasa “batal demi hukum” yang merugikan hak konstitusional Pemohon yang sebenarnya sudah dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, menurut ahli masalah ini (masalah frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP) bukan semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab praktek hukum yang dilakukan Penuntut Umum yang dapat mengajukan berkali- kali bahkan sampai 3 kali penuntutan atas suatu perkara yang sama dengan surat dakwaan yang diperbaiki setelah sebelumnya pernah dinyatakan batal demi hukum bisa terjadi akibat KUHAP tidak memberikan kejelasan pemaknaan atas frasa “batal demi hukum” atas dakwaan berdasarkan putusan sela”. Bahwa KUHAP sendiri sebenarnya juga telah mengatur secara jelas mengenai norma kebolehan perbaikan surat dakwaan sesudah dilakukannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum namun proses persidangan belum dimulai sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 144 KUHAP: (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat- lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. 56 Meskipun tidak diberi penjelasan, sebagaimana bisa dibaca dalam bagian Penjelasan Pasal 144 bahwa “sudah jelas”, hal itu menurut ahli tidaklah menjadi persoalan yang dapat melanggar dan atau merugikan hak konstitusional para pihak dalam perkara pidana mengingat Pasal 144 mengatur kebolehan mengubah surat dakwaan dengan dua kemungkinan alasan yaitu untuk memperbaiki/ menyempurnakan surat dakwaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, demikian juga dari segi waktu dan jumlah perbaikan telah sangat jelas ditentukan dengan tegas bahwa perbaikan hanya bisa dilakukan selambat- lambatnya tujuh hari sebelum sidang, serta hanya boleh dilakukan sebanyak- banyaknya satu kali perbaikan. Bahwa pada bagian lain dalam KUHAP, tepatnya dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur 12 (dua belas) syarat sahnya isi suatu putusan Hakim yang dimuat dalam huruf a hingga l, dengan jelas dalam ayat (2) ditentukan akibat hukumnya jika ketentuan tersebut dilanggar yaitu: (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Berdasarkan Putusan MKRI No.68/PUU-XI/2013 yang menganulir akibat hukum pelanggaran ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan. Mengingat norma pengaturan tersebut bersifat imperatif yang berakibat batal demi hukum namun menurut Mahkamah tidak semua syarat yang harus dimuat sama atau setingkat kedudukannya maka syarat pada huruf k tersebut meski tetap perlu dimuat namun menurut Mahkamah tidaklah menjadi batal demi hukum, mengingat jika batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (legally null and void, nietegheid van rechtswege) (mkri.id//berita Kamis 22 November 2012). Bahwa dengan demikian pelanggaran terhadap syarat isi muatan putusan pemidanaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP terdapat pemaknaan atau pemahaman yang jelas bahwa jika putusan hakim yang berisi muatan pemidanaan tersebut “batal hukum” berarti putusan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, dan pemaknaan kelanjutannya juga tidak ada multi tafsir yang merugikan hak konstitusi seseorang untuk memperoleh perlakuan yang adil dan berkepastian 57 hukum sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengingat terhadap perkara tersebut penuntutannya tidak boleh lagi untuk diajukan untuk kedua kalinya karena akan terkena ketentuan ne bis in idem karena putusan dilakukan sesudah selesainya pemeriksaan materi pokok perkara, namun hal itu tidak berlaku terhadap putusan sela atas eksepsi yang sama-sama memutuskan batal demi hukum sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan tentang syarat sahnya surat dakwaan secara materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b juncto. Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan argumentasi bahwa materi pokok perkaranya belum diperiksa. Berdasarkan uraian argumentasi yang telah ahli sampaikan di atas menurut ahli bahwa frasa “batal demi hukum” yang terdapat dalam norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan sangat beralasan pula apabila Mahkamah menyatakan secara hukum dalam putusannya bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidak-tidaknya menyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat dengan menentukan persyaratan yang wajib dipenuhi agar frasa “batal demi hukum” tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 seperti dengan memberikan pembatasan waktu selambat-lambatnya bagi Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan, dan jumlah maksimal pengajuan kembali proses penuntutan terhadap terdakwa yang bersngkutan, agar Pemohon atau Tertdakwa bisa memperoleh perlakuan hukum yang adil dan berkepastian hukum. Saksi Pemohon Ali Rofi Peristiwa pidana pajak yang menimpa Pemohon dan Saksi pribadi telah dimulai sejak Jum'at, 10 April 2015, setelah adanya surat perintah pemeriksaan bukti permulaan No. PRIN.BP-00004/WPJ.32/2015. Setelah itu terbit surat perintah penyidikan nomor Print-01.DIK/WPJ.32/2017 tertanggal 7 Februari 2017 dan nomor Print-00001.01.DIK/WPJ.32/2017 tertanggal 23 Agustus 2017. Hal ini berarti butuh waktu 2 tahun lebih dalam mengumpulkan bukti-bukti di zaman digital saat ini. 58 Setelah itu dimulai proses penyelidikan pada Selasa, 29 Januari 2020, pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Purwokerto ke Pengadilan Negeri Purwokerto pada 12 Februari 2020, yang itu berarti membutuhkan waktu hampir 3 tahun dari proses penyidikan. Dengan demikian, untuk memproses penyidikan dan penyelidikan hingga kemudian terbit surat dakwaan I dari Jaksa Penuntut Umum itu membutuhkan waktu 4 tahun 8 Bulan alias hampir 5 tahun. Bila dihitung dengan pembanding antara surat perintah penyidikan kasus ini, tertanggal 7 Februari 2017 dengan keputusan terakhir Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 21 Februari 2022, maka usia kasus ini telah berjalan kurang lebih 5 tahun. Atau bila dibandingkan dengan proses awal pertama kasus ini diperkarakan, maka proses penanganan perkara pajak ini telah berumur 6,8 tahun. Sangat lama, bertele- tele yang itu mencerminkan ketidakprofesionalan, penuh ketidakpastian dan jauh dari rasa keadilan hukum. Saksi sendiri mulai disidik berdasarkan surat No. PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019, tertanggal 23 Juli 2019, hampir 3 tahun setelah proses yang sama dialami Pak Umar Husni. Lalu silih berganti Saksi dan Pemohon menghadiri setiap surat panggilan pemeriksaan, melakukan proses pra peradilan hingga dua kali, dalam mana akhirnya perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto pada Rabu, 12 Februari 2020. Tentu kasus ini telah merepotkan banyak pihak, bukan hanya sekedar Saksi sebagai saksi fakta dan terlebih Pak Umar Husni, namun juga pihak-pihak lain di sekitar Saksi yang banyak direpotkan dan disusahkan dengan kasus ini. Menguras energi dan emosi semua pihak. Padahal misalnya merujuk pada standar peraturan yang berlaku terkait SOP penanganan perkara tindak pidana khusus dari Kejaksaan, maupun misalnya terkait tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus ini telah berjalan jauh melampaui target waktu penyelesaian yang distandarkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang tidak profesional dan sangat jauh dari hal yang memuaskan. Pertanyaan Saksi, “Apakah dengan ini mencerminkan bahwa penyidik dan kejaksaan telah bekerja profesional?” 59 Yang membuat Saksi heran adalah fakta adanya isi dakwaan yang berubah-ubah di dalam setiap dakwaan. Hal itu terjadi pada saat pra peradilan maupun dalam proses persidangan. Dan menjadi semakin aneh ketika isi dakwaan berubah-ubah di saat tidak ada sama sekali proses pemeriksaan ulang. Bahkan perkara tersebut telah dinyatakan batal demi hukum oleh 6 (enam) Majelis Hakim yang berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum yang sama, namun Jaksa Penuntut Umum justru membangun kesan adanya inkonsistensi dari Majelis Hakim, padahal justru Jaksa Penuntut Umum yang berubah-ubah dalam menyusun dakwaan. Ini sekaligus menjadi cermin ketidakprofesionalan, ketidakpastian dan ketidakadilan. Saksi menjadi bertanya, “Dari mana kesimpulan-kesimpulan tersebut diperoleh, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan ulangan atau pemeriksaan baru atau pemeriksaan tambahan terhadap diri Saksi?” Contoh kongkrit, dalam dakwaan I, Saksi berstatus sebagai “pengendali/penanggungjawab kegiatan operasional perusahaan.” Masih dalam surat yang sama juga ditulis sebagai “selaku Kuasa Direktur PT KJS”. Dalam dakwaan II ada perubahan informasi status Saksi menjadi “salah satu pengurus PT KJS sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meskipun namanya tidak tercantum sebagai pengurus dalam akta perubahan perusahaan PT KJS,” dan sekaligus juga “selaku Kuasa Direktur PT KJS” Sedangkan di dalam dakwaan III status Saksi berubah lagi menjadi “kegiatan operasional perusahaan dilaksanakan dan dikendalikan oleh AR walaupun tidak termuat dalam Akta Notaris Nuning Indraeni Nomor 23 tanggal 10 Juni 2011,” dan status Saksi sebagai “selaku Kuasa Direktur PT KJS” telah dihilangkan. Sekali lagi, dalam mendapatkan data-data tersebut, tidak ada sama sekali pemeriksaan ulang atau pemeriksaan baru. Semakin mengherankan bagi Saksi, ketika perhitungan-perhitungan kerugian negara pun berubah-ubah nominalnya. Sebagai misal, dalam dakwaan I disebutkan bahwa kerugian negara pada pendapatan negara pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 5.180.144.500,00 dalam dakwaan II dan III menjadi sebesar Rp 2.511.889.200,00 dan terdapat banyak perbedaan-perbedaan lainnya. 60 Pertanyaan Saksi, “Bagaimana mungkin proses hukum yang mestinya menjunjung tinggi obyektifitas data dan informasi serta profesionalisme menjadi begitu tidak cermat bahkan terkesan gegabah???” Pada saat Putusan Sela tanggal 10 Maret 2020, Penasehat Hukum memberikan pemahaman kepada Saksi dan Pemohon bahwa ini hanyalah Putusan Sela dan Jaksa masih memiliki upaya perlawanan, dan status hukum Saksi dan Pemohon masih menunggu sampai adanya Putusan Pengadilan Tinggi atas perlawanan Jaksa tersebut. Setelah Saksi dan Pemohon mendapatkan Putusan Tinggi Semarang yang menolak perlawanan Jaksa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, maka Saksi dan Pemohon semua mengucap syukur. Saksi dan Pemohon berpikir setelah dakwaan itu dibatalkan demi hukum, tidak akan ada apa-apa lagi alias Saksi dan Pemohon berstatus sebagai orang yang bebas. Tetapi ternyata faktanya tidak demikian. Singkat cerita, Saksi dan Pemohon kembali disidangkan sebagai terdakwa untuk kedua kalinya bahkan ketiga kalinya. Saksi menjadi bertanya-tanya, “Lalu status hukum Saksi kemarin itu bagaimana?” Atas putusan dua pengadilan tersebut, “Apa status hukum Saksi itu sebenarnya?” “Mengapa dengan begitu mudah langsung didakwa, langsung disidang?” “Apakah Saksi ini orang bebas, apakah Saksi terdakwa?” Pertanyaan-pertanyaan tersebut betul-betul menghantui pikiran dan batin Saksi. Saksi menjadi takut bahkan hanya untuk memenuhi hak-hak asasi Saksi sebagai warga negara maupun sebagai seorang muslim. Semisal beribadah haji dan/atau umrah atau pergi ke luar negeri. Muncul dalam benak, dan ini benar-benar membuat pikiran dan perasaan Saksi berkecamuk, jangan-jangan ketika sedang melakukan hal tersebut, tetiba Saksi distatuskan kembali menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang pemeriksaan. Lalu karena Saksi tidak berada di tempat, menjadi hal yang menyulitkan Saksi di depan hukum. Padahal Saksi tidak berusaha melarikan diri dan lain-lain. Bahkan yang lebih membuat Saksi prihatin, Saksi mengalami persoalan pidana dan keperdataan sekaligus. Dan yang lebih menyedihkan, bukan hanya persoalan keperdataan pribadi Saksi, namun juga keperdataan orang lain yang pernah bersinggungan dengan Saksi pun menjadi bermasalah. Contoh fakta, mantan istri Saksi yang asetnya ikut diblokir oleh penyidik, dan sampai sekarang hal ini tidak jelas status hartanya, sebab tidak ada kepastian status. Yang lebih mengherankan, 61 ada aset atas nama ibu Saksi yang juga ikut diblokir, padahal perolehan aset tersebut didapatkan sebelum kasus ini ada. Dan sangat menggelikan, ada fasilitas umum yang juga ikut diblokir dikarenakan fasum tersebut masih bersertifikat hak guna bangunan atas nama PT Karya Jaya Satria. Yang sejatinya itu merupakan kewajiban PT Karya Jaya Satria selaku pengembang untuk mengadakan fasum dan fasos bagi masyarakat. Sehingga cukup membuat masyarakat menjadi bertanya- tanya penuh keheranan, bagaimana bisa fasilitas umum dijadikan barang sitaan?” Ketidakpastian status hukum dan ketidakadilan di mata hukum ini, telah mengombang-ambingkan status Saksi dan Pemohon di hadapan hukum. Saksi dan Pemohon mengalami kerugian material yang tidak sedikit, perkembangan usaha yang menjadi terhambat, aset-aset yang diblokir melebihi klaim yang dilakukan oleh pihak perpajakan, bahkan aset-aset yang tidak ada hubungannya dengan Saksi sebagai pemangku kepentingan di perusahaan pun ikut disita dan/atau diblokir. Pertanyaan Saksi, “Apakah tindakan penyitaan dan pemblokiran yang memang disahkan oleh Undang-Undang guna kepentingan acara pidana itu boleh dilakukan dengan semena-mena dan boleh melanggar hak asasi manusia?” Kerugian non material yang Saksi dan Pemohon alami pun sangat memprihatinkan. Saksi dan Pemohon tidak bisa menjalankan ibadah yang menjadi kewajiban Saksi dan Pemohon dan hak asasi Saksi dan Pemohon yang dilindungi oleh Undang- Undang Dasar, seperti ibadah haji yang sedang dijalani oleh mayoritas kaum muslimin saat ini. Reputasi baik yang telah Saksi bangun di dunia bisnis dan keuangan menjadi tercoreng. Terlebih lagi ketika media massa pun ikut andil memberitakan kasus Saksi dan Pemohon yang belum pasti kebenaran hukumnya. Narasi negatif yang telah terlanjur tersebar, ditambah lalu Saksi dan Pemohon pun dimasukkan ke penjara telah merugikan Saksi dan Pemohon secara moril. Nama baik Saksi dan Pemohon tercemar di kalangan masyarakat umum, konsumen, dunia perbankan, dan dunia bisnis. Menurut hemat Saksi, proses hukum yang tidak profesional, bisa mengakibatkan seseorang yang bersalah menjadi bebas, atau sebaliknya seseorang yang tidak terbukti bersalah menjadi ditahan. Adanya ruang pilihan kepada Jaksa Penuntut Umum yang bersifat tanpa adanya batasan dan norma itu telah membuat Saksi dan Pemohon merasa diperlakukan jauh dari rasa keadilan sekaligus merugikan hak konstitusional Saksi dan Pemohon untuk memperoleh adanya kepastian hukum yang adil. Tidak adanya batasan 62 tersebut sangat membingungkan dan akan membuat frustasi, apabila ujung- ujungnya selalu dapat diperbaiki tanpa batasan, maka perlawanan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pun menjadi tidak ada maknanya. Demikian pula hak eksepsi Saksi menjadi tidak berarti dan malah merepotkan sekaligus membuat ketidakpastian. Saat ini Saksi dan Pemohon mengalami dan merasakan hak-hak Saksi dan Pemohon yang dijamin Undang Undang Dasar ternyata dikurangi, dibatasi, menjadi tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, Saksi dan Pemohon hanya memiliki satu instrumen untuk memperjuangkan hak, sedangkan Jaksa Penuntut Umum memiliki 3 (tiga) instrumen untuk mempertahankan surat dakwaannya. Akibat buruknya, status hukum Saksi dan Pemohon menjadi timbul tenggelam, hak- hak konstitusional Saksi dan Pemohon menjadi terganggu, terbatasi bahkan seakan-akan hak-hak konstitusional Saksi dan Pemohon di mata hukum menjadi tidak jelas bahkan hilang, sehingga upaya mencari keadilan baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menjadi terkatung-katung dan tidak menemukan solusi hukum, sebab baik pihak Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memiliki subyektifitas dalam memahami frase “batal demi hukum”. Saksi melihat Pak Umar Husni sangat konsisten dalam menjalani proses hukum yang beliau alami, sangat menjunjung tinggi hukum. Beliau mengikuti dengan penuh kesabaran, walaupun sebenarnya sangat menderita dengan perkara ini, dengan tetap menempuh seluruh proses hukum, mulai dari mengajukan pra-peradilan I yang itu dikabulkan. Lalu ternyata muncul surat perintah penyidikan. Kembali berupaya mengajukan pra-peradilan II dan itu ternyata ditolak hingga akhirnya sampai pada sidang pengadilan setelah Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Purwokerto, dan tidak pernah sekalipun beliau dan Saksi absen dalam seluruh proses sampai hari ini. Pada titik ini sebenarnya Saksi sudah merasa apatis, kehilangan kepercayaan dan harapan. Namun setelah memahami apa yang disampaikan oleh penasehat hukum, dengan semangat ingin mentaati hukum, dengan keyakinan bahwa Saksi memiliki hak mengajukan eksepsi, dan agar jangan sampai ada kesan bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling benar sendiri, akhirnya Saksi menyetujui dan selanjutnya Saksi mengajukan eksepsi pada persidangan kedua dan ketiga. 63 Bahwa pada dakwaan kedua, Saksi berdebat kuat dengan penasehat hukum dan Pak Umar Husni, ketika mengusulkan agar mengajukan hak eksepsi kembali. Saksi merasa khawatir proses hukum ini akan berlarut-larut dan tidak ada kepastian. Cukup alot Saksi berdebat baik dengan penasehat hukum maupun Pak Umar Husni. Setelah muncul dakwaan III, Saksi dan Pemohon juga berbeda pandangan lagi. Saksi berpendapat agar Saksi dan Pemohon membuat terobosan hukum. Pak Umar Husni meneruskan eksepsi, Saksi langsung berhadapan dengan pokok perkara tanpa mengajukan eksepsi. Namun setelah melihat Pak Umar Husni sangat konsisten dalam mematuhi prosedur hukum yang beliau alami, dimana beliau sangat menjunjung tinggi hukum dengan mengikuti proses demi proses tanpa pernah absen sekalipun dalam semua proses hukum yang beliau jalani. Saksi dan Pemohon akhirnya mengajukan eksepsi kembali. Atas ketidakprofesionalan Penyidik dan Kejaksaan, Pak Umar Husni juga telah melaporkan beberapa hal. Pada saat Saksi dan Pemohon dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi dan Pemohon dikonfirmasi beberapa berkas, dari berkas tersebut Saksi dan Pemohon melihat adanya dokumen yang dipalsukan. Atas hal itu Pak Umar sudah melaporkan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen kepada Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Tengah tertanggal 16 Desember 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) terakhir tanggal 24 Januari 2020, dimana Penyidik Polda kesulitan menarik berkas yang diduga palsu dengan alasan berkas tersebut menjadi alat bukti pada persidangan Pak Umar Husni. Saksi dan Pemohon juga telah bersurat kepada Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) tertanggal 8 Maret 2021, namun tidak ada tanggapan hingga saat ini. Saksi merasakan, proses penyelidikan dan penyidikan hukum ini terkesan dipaksakan prosesnya sejak dialihkan ke tingkat kejaksaan dan Saksi sempat dipenjara selama 43 hari. Dan semakin nyata ketika dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Rasa ketidakadilan ini semakin membuat Saksi semakin khawatir, ketika mendapatkan informasi perkara lain yang mirip dengan kasus yang sedang Saksi alami. Dalam kasus yang mirip tersebut, Saksi mendapatkan fakta bahwa kasus hukumnya ternyata berhenti satu putaran saja dan tidak berlanjut ke putaran-putaran selanjutnya sebagaimana yang Saksi alami. Pertanyaan Saksi adalah, “Apakah orang lain yang berhenti satu putaran itu telah menerima keadilan 64 hukum?,” “Dan apa yang menyebabkan Saksi belum mendapatkannya?” Sekali lagi, menjadi hal yang mengkhawatirkan bilamana ruang hukum ini digunakan oknum untuk menekan wajib pajak karena ada sengketa pajak, antara kepentingan wajib pajak dan kepentingan negara untuk mendapatkan penerimaan negara. Terlebih melakukan upaya kriminalisasi terhadap wajib pajak. Menurut hemat Saksi, hal ini terjadi karena Jaksa Penuntut Umum telah semena- mena dalam menafsirkan kata batal demi hukum. Dengan jalan by pass mendakwa langsung tanpa adanya pemeriksaan awal. Titik poin dari semua yang Saksi sampaikan kepada Majelis yang terhormat ini adalah, “Apa status hukum Saksi ini setelah pengadilan menyatakan dakwaan terhadap Saksi batal demi hukum”, “Apa makna ekspesi bagi Saksi tersebut terkait dengan keadilan hukum? Selain itu Saksi juga bertanya, “Benarkah eksepsi itu adalah sebuah hak? “Apakah ini masih pantas disebut hak?” Sebab apa daya, ketika hak itu Saksi ambil justru Saksi malah mendapatkan kesulitan-kesulitan lain, ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Dan Saksi tidak memahami untuk apa ada Putusan Sela, Perlawanan Jaksa, dan Putusan Pengadilan Tinggi kalau tidak dimaknai apa-apa. Ketidakpastian status hukum dan ketidakadilan di mata hukum yang Saksi dan Pemohon alami, dibandingkan dengan contoh-contoh perkara yang lain: 1. https://m.hariantimes.com/read-25-2018-08-09-kejari-rohil-menangkan-verzet- putusan-pn-rohil.html 2. https://presmedia.id/berita-1107/perlawanan-jaksa-kandas-perkara-agustinus- dan-yusrizal-tidak-dapat-disidangkan.html 3. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6326/pt-jakarta-tolak- perlawanan-jpu-tamat-sudah-kasus-suap-hakim-agung/ 4. https://m.hariantimes.com/read-25-2018-08-09-kejari-rohil-menangkan-verzet- putusan-pn-rohil.html Menurut hemat Saksi terjadi karena Jaksa semaunya dalam menafsirkan makna batal demi hukum, menempuh jalan by pass dengan mendakwa langsung tanpa adanya pemeriksaan ulang dan Jaksa memiliki kewenangan yang tidak terbatas. Menjadi pertanyaan besar bagi Saksi, “Apa yang dimaksud dengan batal demi hukum itu?” 65 Sebagai manusia yang kritis dan ingin memahami sesuatu, maka Saksi dan Pemohon pun penasaran dan mencari-cari pengertiannya di beberapa sumber. Saksi yang pernah belajar Bahasa Arab cukup panjang, dan Pak Umar Husni yang berlatar belakang akademiknya adalah S2 Tafsir Alqur’an memahami betul kata batal berasal dari serapan Bahasa Arab (بطل) yang memiliki arti tidak berlaku, terputus, dan rusak. Berdasarkan arti kata tersebut para ahli Bahasa Arab memaknai kata batal sebagai rusak dan terputus hukummya, jual beli batal adalah jual beli yang rusak, dalil yang batal adalah dalil yang terputus hukumnya. Batal adalah lawan kata dari kebenaran (al-haq). Perbuatan disebut batal karena mengikuti hawa nafsu dan kebodohan. Amal yang batal adalah amalan yang kosong. Imam al-Qurthubi menjelaskan, "kata batil menurut orang arab adalah menyelisihi kebenaran (al-haq) yang maknanya adalah hilang/rusak. Adapun al-Qur'an (2:188) mengisyaratkan makna lain dari batil yaitu dalih yang digunakan untuk mendapatkan urusan/perkara yang melanggar hukum. Para ahli hukum Islam pun memaknai kata batal tidak lepas dari makna-makna di atas. Dari pandangan para fuqaha dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang batal adalah perbuatan yang tidak berpengaruh, perbuatan yang tidak membuahkan hasil. Maka semua yang tidak berpengaruh dan tidak membuahkan hasil sebagaimana yang dipersyaratkan darinya disebut batil, apakah itu keyakinan, ibadah maupun muamalah atau keputusan hukum (hukum qadhai). Jadi, nilai suatu perbuatan adalah akibat dan akibat hukumnya jika hilang maka perbuatan tersebut dianggap sia-sia. Bilamana dikaitkan dengan sebuah keputusan hukum di pengadilan, para fuqaha memaknai batal suatu putusan hukum bilamana pada putusan pengadilan tersebut terdapat cacat atau cacat pada komponennya atau dalam prinsip dan prosedur litigasi (proses pengadilan) yang menyebabkan pengabaian pembuat hukum terhadapnya dan kurangnya efek yang dimaksudkan padanya. Sehingga menjadi salah satu penyebab ketidakabsahan, yang membuatnya tidak dapat menghasilkan akibat hukum yang dimaksudkan. Atau dengan ungkapan lain, uraian yang dilampirkan pada perbuatan hukum yang cacat karena melanggar ketentuan Undang-Undang yang mengatur pembentukannya, sehingga tidak layak untuk menghasilkan akibat hukum yang dimaksudkan. 66 Ketidakabsahan keputusan hukum sebab tidak memenuhi rukun dan syaratnya itu dalam sudut pandang Imam Syatibi menjadi penyebab batal di dunia (rusak perbuatan) maupun di akhirat (tidak berpahala). Kaidah ushul fiqihnya, bila sesuatu itu batal, maka batal pula apa yang ada di dalamnya. Sebagai contoh dapat ditemukan dalam keseharian hidup, seperti shalat misalnya. Bilamana sebuah syarat amal itu batal, maka yang dipersyaratkan pun ikut batal. Bilamana wudhu itu batal sebab hal-hal yang membatalkannya, maka shalatnya pun menjadi batal alias tidak sah. Maka, seluruh rangkaian perbuatan (ibadah) wudhu dan shalat itupun menjadi batal semuanya. Dan untuk melakukannya kembali, harus diulangi dari awal kembali. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, haji, dan lain-lain. Dalam referensi kamus KBBI, Kata batal adalah kata sifat (adjectiva) yang berarti tidak berlaku, tidak sah, tidak jadi dilangsungkan, ditunda, urung, tidak berhasil, gagal. Memiliki kata turunan membatalkan (kata kerja) yang berarti menyatakan batal (tidak sah), mengurungkan. Adapun pembatalan (kata benda) artinya proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal. Adapun kata demi menurut KBBI adalah partikel (kata tugas) yang berarti untuk kepentingan, lepas, per, tatkala, pada ketika, segera setelah, atas nama (untuk bersumpah), sebagai, seperti (untuk membandingkan). Sedangkan kata hukum pun merupakan kata serapan dari Bahasa Arab (حكم) yang berarti kekuasaan kehakiman (qadha’). Adapun asal dari pemerintahan (hukumah) adalah respon manusia terhadap ketidakadilan. Dinamai hakim karena dia bertugas mencegah orang dhalim untuk berbuat kedhaliman. Dapat pula berarti hikmah yang berarti memutuskan dengan adil, ilmu dan pemahaman terhadap agama. Dari beragam pengertian itu, seorang hakim bertugas mencegah penindas (orang dhalim) dari penindasannya (kedhalimannya) dan hikmah (kebijaksanaan) mencegah orang dari ekstrimitas dan kemarahan, mencegah ketidakadilan, mengembalikan barang-barang ke tempat yang seharusnya, dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Adapun menurut KBBI, hukum adalah nomina yang berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan 67 sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis. Sehingga dalam bentuk gramatikal, ketika sebuah dakwaan itu batal demi hukum, maka yang dimaksud adalah dakwaan beserta seluruh rangkaian sebab akibatnya menjadi tidak berlaku, tidak sah atas nama keputusan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan sebagai putusan (vonis) hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan dengan landasan semangat untuk mencegah ketidakadilan, mengembalikan barang-barang ke tempat yang seharusnya dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Batal demi hukum menurut kamus hukum adalah kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi. Istilah ini aslinya berasal dari bahasa latin “void ab initio” atau versi Bahasa Inggrisnya “null and void”. Dari beberapa referensi, ternyata istilah ini tidak hanya digunakan dalam domain hukum saja, namun juga bisa dalam masalah bisnis, keuangan, perkawinan, perjanjian, dan lain-lain. Menurut Black’s Law Dictioanary 1885 (edisi ke-11, 2019), suatu putusan yang void ab initio tidak mempunyai akibat hukum dan diperlakukan seolah-olah tidak pernah ada. Sebuah keputusan yang tidak sah harus dibedakan dari keputusan yang salah, karena yang terakhir hanya dapat diserang secara langsung. Sebuah keputusan yang tidak sah adalah keputusan yang, sejak awal, adalah batal total dan tanpa efek hukum; void ab initio adalah adjektif (kata sifat) yang berarti tidak pernah memiliki keabsahan hukum; batal dari awal; void ab initio berarti tidak memiliki kekuatan hukum dari awal. Contohnya, “Perjanjian tersebut dinyatakan void ab initio karena ia belum cukup umur pada saat menandatanganinya.” Dapat disimpulkan, para ahli hukum modern pun memaknai akibat batal karena hukum atau batal demi hukum (nietigheid van rechtswege) dengan suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu. Pertanyaan Saksi, “Siapa pihak yang berwenang menafsirkan dan memaknai kasus dakwaan terhadap Saudara Umar Husni dan Saksi yang telah diputuskan oleh PN dan PT batal demi hukum? Dimana lagi keadilan itu akan Saksi dapatkan?” 68 Maka, permohonan yang dimohonkan Pak Umar Husni tersebut menjadi relevan, sebab dengan proses kembali ke titik nol, maka kasusnya tidak akan seperti yang Saksi alami kemarin, namun penyidik dan jaksa akan lebih profesional, obyektif dan berhati-hati sehingga prosesnya menjadi ideal. Menurut logika awam Saksi, oleh karena dakwaan telah dianggap tidak sah, tidak ada, maka Jaksa Penuntut Umum harus dianggap tidak lagi memiliki kewenangan menahan terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Bilamana hendak melakukan dakwaan yang merupakan perbaikan dari dakwaan sebelumnya batal demi hukum, maka hemat Saksi, Jaksa Penuntut Umum dalam proses revisi itu artinya melakukan proses dari awal kembali guna menemukan sejumlah fakta baru dan bukti baru, dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian, untuk digunakan dalam dakwaan baru. Tentunya proses tersebut harus ada pembatasan, berapa kali proses penyidikan dan dakwaan dapat diajukan, karena tanpa adanya pembatasan tidak akan mencerminkan kepastian dan keadilan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Pidana pajak adalah pidana yang bisa diselesaikan dengan membayar denda sesuai dengan pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diubah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Apabila wajib pajak tidak mau menggunakan pilihan itu maka proses pidana akan sampai pada level putusan persidangan. Jalan yang Saksi dan Pemohon tempuh merupakan pilihan atas keyakinan yang Saksi dan Pemohon miliki. Bagaimana pun dalam hal ini, Saksi dan Pemohon tidak sedang menantang hukum dan prosesnya. Saksi dan Pemohon tidak sedang memperdebatkan adanya perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dilakukan, karena Saksi dan Pemohon memahami betul dimana ruang perdebatan itu. Saksi dan Pemohon tidak meminta dilepaskan dari hukum, namun Saksi dan Pemohon minta agar proses ini dimulai dari awal. Yang Saksi dan Pemohon minta hanyalah penafsiran yang jelas atas batal demi hukum. Saksi dan Pemohon memohon agar proses hukum dijalankan dengan profesional sehingga pada akhirnya nanti akan melahirkan kepastian dan keadilan terutama Saksi dan Pemohon sebagai warga negara yang dijamin hak-haknya oleh Undang- Undang. 69 Walaupun Pak Umar Husni mengalami penderitaan tetapi beliau sangat konsen dan menjunjung tinggi hukum, melalui Mahkamah Konstitusi yang mulia ini beliau hanya meminta penafsiran norma dan kepastian status hukum beliau, dan beliau memahami betul terkait perbuatan hukum apapun tidak diadili di Mahkamah Konstitusi, dan beliau betul-betul dapat menempatkan diri apabila beliau menjadi korban atau pelapor sehingga dalam petitum permohonan beliau meminta kembali kepada penyidikan. Sebagai pungkasan, Saksi sebagai saksi merasakan bahwa akibat belum adanya penafsiran yang definitif terhadap frasa “batal demi hukum” Pasal 143 ayat (3), maka akan mengakibatkan status Saksi tidak kunjung mendapat kepastian. Namun justru telah membelenggu kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh konstitusi kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Bahwa paparan-paparan yang Saksi sampaikan di atas adalah gambaran sebab akibat yang Saksi dan Pemohon alami dan rasakan. Munculnya dakwaan yang berubah-ubah, sehingga menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum bagi Saksi. Situasi penuh ketidakpastian ini benar-benar membuat Saksi menderita, merugikan Saksi sebagai warga negara yang dijamin hak-hak konstitusinya. Saksi dan Pemohon telah mengalami beberapa peristiwa hukum yang tidak jelas sebagaimana telah dipaparkan di atas. Saksi merasa dirugikan di hadapan hukum. Saksi khawatir bila hal ini tidak dituntaskan, hanya akan semakin merugikan siapa pun warga negara, termasuk Saksi sebagai saksi fakta. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Mei 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 30 Mei 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN KUHAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan Pasal a quo, Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 143 ayat (3) KUHAP: “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 70 ayat (2) huruf b batal demi hukum”. Pemohon mengemukakan bahwa Pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal a quo sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut: Dengan tidak ada penjelasan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh Pemohon dinilai surat dakwaan tersebut dapat diajukan kembali berulang-ulang oleh Penuntut Umum tanpa adanya titik terang penyelesaian (vide perbaikan permohonan Pemohon hal. 21) Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana objek permohonan Pasal a quo, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MK untuk memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam petitumnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon; 2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru”; 3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. 71 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: - Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 - Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang - Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi - Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian - Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi 2. Bahwa sebagai warga negara yang sedang berhadapan dengan proses hukum pidana, Pemohon memang memiliki hak konstittusional atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan juga jaminan atas prinsip- prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Namun demikian, yang harus dapat dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan diajukannya Permohonan Pengujian Undang- 72 Undang merupakan akibat dari keberlakuan dan/atau penafsiran norma pasal, ayat dan/atau frasa yang dimohonkan pengujiannya, ataukah akibat permasalahan penerapan pasal yang dimaksud oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki hubungan langsung sebab akibat (casual verband) dengan hak konstitutisional Pemohon. Apabila alasan kerugian hak konstittusional Pemohon bukan merupakan akibat dari norma undang-undang melainkan akibat dari permasalahan kebijakan, tindakan atau keputusan aparat penegak hukum atas penerapan pasal dalam suatu undang-undang, maka Pemohon tidak memiiki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohoan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum. 2. Pasal 140 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa “dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.” 3. Selanjutnya terkait dengan surat dakwaan selengkapnya diatur dalam ketentuan Pasal 143 KUHAP, sebagai berikut: (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan; (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diben tanggal dan ditandatangani serta berisi: 73 a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. 4. Menurut pendapat Rusli Muhammad dalam KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan (Hukum Acara Pidana Kontemporer: 83). KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2), yakni: “.... surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: 1. nama lengkap, tempat lahir, umur dan tenggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; 2. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 5. Bahwa dalam KUHAP, berdasarkan rumusan Pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat (1) dan (2), 144 dan Pasal 155 ayat (2) maupun pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 414), dan praktik persidangan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Dalam Perbaikan Permohonan Uji Materi atas Pasal 143 ayat (3) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menerangkan ia pernah didakwa sebanyak tiga kali oleh 74 Kejaksaan Negeri Purwokerto di Pengadilan Negeri Purwokerto dan terhadap ketiga dakwaan tersebut telah terdapat enam putusan: tiga putusan Pengadilan negeri Purwokerto dengan putusan dakwaan batal demi hukum dan tiga putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa dakwaan batal demi hukum. Terhadap pengalamannya tersebut, pemohon menilai tidak ada kepastian hukum pada kasusnya karena melalui Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan menjadi dapat diajukan kembali berulang-ulang oleh Penuntut Umum tanpa adanya titik terang penyelesaian. Oleh karena itu, melalui petitumnya, pemohon memohon agar frasa ‘batal demi hukum’ dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya satu kali setelah melalui proses penyidikan baru.” 2. Bahwa pertanyaan hukumnya adalah apakah kerugian berupa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang didalilkan Pemohon merupakan akibat dari keberlakuan dan/atau penafsiran yang tidak jelas dari norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP sehingga perlu adanya pernafsiran konstitusional atas norma yang diujikan, ataukah kerugian Pemohon sebenarnya adalah akibat dari penerapan KUHAP oleh aparat penegak hukum yang tidak tepat atau tidak profesional atau tidak hati-hati (prudent) yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon? DPR RI berpandangan jika benar kerugian yang dialami Pemohon akibat dari ketidakjelasan norma undang-undang maka tafsir konstitusi dapat diberikan Mahkamah melalui amar putusan atau dapat pula melalui pertimbangan hukum putusan sebagai pedoman penerapan pasal dimaksud. Namun jika kerugian yang dialami Pemohon akibat kesalahan penerapan pasal dan bukan persoalan konstitutionalitas maka Pemohon dapat menempuh upaya hukum lain yang tersedia dalam aturan perundang-undangan untuk mendapatkan keadilan. 75 3. Bahwa secara doktriner, berdasarkan Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 449) menjelaskan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengancam dengan tegas bahwa surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiil dakwaan mengakibatkan surat dakwaan “batal demi hukum”. Maka surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil merupakan surat dakwaan yang null and void. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak murni secara mutlak. Masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara, dalam bentuk Putusan (Putusan Sela) yang diawali pengajuan exceptie oleh Terdakwa. 4. Bahwa pada tataran implementasi surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim dimuat dalam putusan yang dalam pertimbangannya dengan mendasarkan bahwa surat dakwaan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Putusan sela yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tersebut belum sampai pemeriksaan pokok perkara tindak pidana, oleh karena itu putusan sela tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir karena belum ada diktum/amar tentang pemidanaan Pasal 193 KUHAP juncto. 197 KUHAP maupun pembebasan vrijspraak atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 191 KUHAP juncto. Pasal 194 KUHAP. 5. Bahwa surat dakwaan yang diputus batal demi hukum dan diperbaiki oleh penuntut umum tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang ne bis in idem sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP dikarenakan putusan Pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Syarat yang dibebankan oleh ketentuan tersebut terdiri dari 3 komponen, yaitu: a. Pelakunya adalah satu orang tertentu b. Perbuatannya adalah satu perbuatan tertentu c. Sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili perbuatan tersebut 76 Oleh karena itu, penuntut umum tetap dibenarkan untuk menyusun dakwaan terhadap Pemohon mengingat pokok perkara yang dipersoalkan belum pernah diadili oleh pengadilan. 6. KUHAP tidak mengatur batas maksimal yang diperkenakan bagi penuntut umum untuk menyusun dakwaan baru sebagai respon dari dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Konteks pengaturan KUHAP terbatas pada syarat formil dan materiil penyusunan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Sepanjang belum diperiksa pokok perkaranya, penuntut umum dibenarkan untuk mengajukan dakwaan baru dalam perkara tersebut. Skema ‘pembatasan’ pengajuan dakwaan untuk satu perkara pidana hanya ditemukan dalam kerangka daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78-81 KUHP. Dengan melihat pada tempus delicti tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku dan menghubungkannya dengan serangkaian ketentuan daluwarsa penuntutan tersebut, kita dapat menentukan secara pasti batas akhir penuntutan yang bisa dilakukan oleh Negara untuk memproses tindak pidana tersebut. Sepanjang proses penuntutan dilakukan dalam tenggang daluwarsa dimaksud, maka memang tidak ada ketentuan hukum yang dapat melarang penuntut umum mengajukan ulang dakwaan untuk perkara yang melibatkan Pemohon tersebut. 7. Meski demikian, pembatalan surat dakwaan hingga 6 (enam) kali oleh pengadilan sebagaimana yang didalilkan Pemohon mengindikasikan ketidaksempurnaan proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Peristiwa konkrit yang didalilkan Pemohon perlu untuk diperdalam apakah peristiwa tersebut dapat terjadi akibat dan adanya multi tafsir dari norma undang-undang ataukah lebih kepada kesalahan penerapan hukum atau ketidakprofesionalan penanganan perkara. Kemudian apakah peristiwa konkrit tersebut dapat terjadi pada subjek lain atau menjadi peristiwa umum akibat dari ketidakjelasan tafsir undang-undang ataukah peristiwa tersebut adalah peristiwa yang bersifat kasuistis sehingga penyelesaiannya juga harus kasuistis. 8. Dalam peristiwa yang didalilkan Pemohon perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut mengenai kecukupan bukti, strategi pembuktian, hingga integritas 77 penanganan kasus untuk memproses perkara ke tahap berikutnya untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal yang didalilkan. - Dalam suatu proses penanganan perkara pidana, jika penuntut umum menemukan hal-hal yang mengindikasikan nihil/lemahnya kasus yang bisa dibangun ke persidangan, seharusnya kejaksaan tidak memaksakan perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan dan terdapat mekanisme penghentian penuntutan. Atau, Kejaksaan dapat mengembalikan berkas perkara ke penyidik untuk dilakukan penyidikan ulang, apabila ditemukan kendala yang berhubungan pengumpulan bukti pada tahap penyidikan. - Apabila permasalahan yang didalilkan Pemohon bersumber pada kemampuan penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan, kejaksaan dapat memperbaiki hal ini dengan menyediakan sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang bersifat teknis untuk menghindari kekeliruan serupa di masa yang akan datang. - Jika problem yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan integritas penegak hukum dan penyalahgunaan wewenang, Pemohon dapat mengajukan pengaduan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan maupun Komisi Kejaksaan. Pemohon pun sebenarnya dapat menempuh upaya hukum praperadilan untuk mempersoalkan penetapan tersangka. Meski demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2015 yang menafsirkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, permintaan praperadilan akan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. 9. Bahwa untuk menjamin penanganan perkara yang cermat dan hati-hati (prudent), berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan semestinya Kejaksaan dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengendali perkara (dominus litis) dalam hal memberikan arahan sejak proses penyidikan untuk menghindari adanya kekeliruan atau kesulitan ketika menyusun surat dakwaan serta melakukan koordinasi dalam hal menyamakan strategi penanganan suatu perkara dan memastikan 78 kecukupan bukti dan kelengkapan fakta untuk kelayakan tindak lanjut penanganan perkara. 10. Peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon, apabila benar merupakan kejadian konkrit, dapat juga menjadi bahan bagi perbaikan hukum acara pidana dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memang direncanakan akan dilakukan oleh DPR RI. Jaminan perlindungan hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa, pelaksanaan prinsip fair trial oleh aparat penegak hukum dan penguatan pengawasan peradilan (judicial scrutiny) terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses penanganan perkara menjadi menjadi penting bagi agenda revisi KUHAP di masa mendatang. 11. Berdasarkan hal-hal tersebut maka DPR RI berpandangan bahwa dalil- dalil Pemohon bukan merupakan dalil-dalil yang memiliki alasan hukum sebagai dalil untuk menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru”. Kerugian yang didalilkan Pemohon merupakan peristiwa yang terjadi akibat dari ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan dalam penerapan KUHAP yang seharusnya juga mengedepankan kepastian hukum, keadilan dan prinsip fair trial dan bukan persoalan konstitusionalitas. D. PETITUM DPR Berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 79 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 6 Juni 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 7 Juni 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon menguji ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 143 ayat (3) KUHAP: Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945: Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak menerangkan beberapa hal terkait frasa ‘Batal Demi Hukum’ yaitu: a. Maksud/pengertian dari frasa Batal Demi Hukum; b. Akibat dakwaan Batal Demi Hukum terhadap status Terdakwa; c. Dapat/tidaknya Dakwaan Batal Demi Hukum mengakibatkan Terdakwa/Pemohon dapat menjadi warga negara bebas. 3. Bahwa terkait Dakwaan yang dinyatakan Batal Demi Hukum berdasarkan doktrin hukum maka konsep batal demi hukum adalah tindakan hukum itu harus dianggap tidak pernah ada (never existed) sejak semula, setidak- tidaknya tidak memiliki dasar logis dan obyektif untuk dijadikan preferensi pada tahapan pra-ajudikasi sehingga berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan Hakim atau keputusan badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu. 4. Bahwa apabila mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP yang mengatur serangkaian wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan pidana dalam mengadakan pra penuntutan apabila ada 80 kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 139 KUHAP yang mengatur bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Selanjutnya bagian pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt tertanggal 10 Maret 2020 merupakan kritik terhadap kinerja Dirjen Pajak khususnya PPNS Pajak yang secara arbiter dalam membaca secara gramatikal ketentuan pidana yang ada dalam perundang-undangan perpajakan, yang gagal diidentifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga pada saat suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka proses selanjutnya adalah pengembalian berkas perkara kepada Penyidik untuk dilakukannya perbaikan terhadap berkas perkara, setelah dilakukan perbaikan berkas perkara barulah dakwaan yang kedua atau yang baru diajukan berdasarkan berkas perkara yang baru, karena itulah diperlukan penafsiran atas Pasal 143 ayat (3) KUHAP. 5. Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa ‘Batal Demi Hukum’ pada ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP merupakan norma yang bersifat elastis sehingga digunakan secara sewenang-wenang oleh negara sehingga merugikan Pemohon. Bahwa tanpa adanya penafsiran terhadap frasa ‘Batal Demi Hukum’ Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka akan mengakibatkan warga negara yang statusnya sebagai Terdakwa namun tidak kunjung mendapatkan surat dakwaan yang memiliki rumusan cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHAP akan tetapi perkaranya menggantung tanpa adanya kejelasan dari Jaksa Penuntut Umum maka telah membelenggu kepastian hukum dan keadilan yang telah dijamin konstitusi kepada seluruh warga Indonesia. 6. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan dalil pokok bahwa penafsiran frasa ‘Batal Demi Hukum’ Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus diperjelas. Pengajuan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan Batal Demi Hukum harus diperjelas berapa kali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga kepastian 81 hukum dan hak asasi terdakwa tetap dapat dilindungi, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa dalam praktek diketahui bahwa apabila suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, Jaksa Penuntut Umum memiliki pilihan apakah akan langsung melakukan perbaikan atau akan mengajukan perlawanan pada Pengadilan Tinggi, dalam hal Pengadilan Tinggi juga memberikan putusan sela yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan perbaikan kembali surat dakwaan dan mengajukan kembali ke Pengadilan. b. Bahwa permasalahan yang muncul karena perbaikan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak pernah pasti berapa lama, sebagaimana yang dialami Pemohon antara dakwaan pertama (12 Februari 2020) dan dakwaan kedua (31 Agustus 2020) berjarak 6 (enam) bulan lamanya, antara dakwaan kedua dan dakwaan ketiga (25 Oktober 2021) berjarak 14 (empat belas) bulan lamanya, sehingga kepastian hukum atas diri Pemohon menjadi terkatung-katung. c. Perbaikan surat dakwaan yang batal demi hukum yang telah dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan bisa dilakukan berkali-kali haruslah diberikan kejelasan dan peraturan yang dapat memberikan batas jelas dan tegas sehingga hak asasi dan kepastian hukum dari Terdakwa tetap dapat dilindungi. d. KUHAP menentukan terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum, Jaksa berwenang untuk mengajukan satu kali lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki sehingga memenuhi syarat surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. e. Bahwa surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum lebih dari 2 (dua) kali, maka Jaksa Penuntut Umum seharusnya meminta Penyidik untuk mengulang kembali proses penyidikan dan apabila Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum masih bisa melakukan revisi maka harus dilakukan revisi apabila tidak dapat melakukan revisi maka Terdakwa harus dinyatakan bebas. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 82 Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat, yaitu: a. Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemerintah telah mempelajari perkara Nomor 28/PUU-XX/2022 permohonan Pemohon dalam pengujian Pasal 143 Ayat (3) KUHAP. 4. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon: Umar Husni, Pekerjaan Wiraswasta Beralamat di JL.Kertasuta nomor 10 Desa Sutawinangun, Kecamata Kedaung, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. 5. Kerugian Pemohon: 83 Bahwa Pemohon mendalilkan kerugiannya, telah diberlakukan dalam proses pidana Pemohon adalah terdakwa yang pernah di dakwa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto di Pengadilan Negeri Purwokerto, dimana terhadap dakwaan tersebut telah terdapat 6 (enam) putusan, 3 (tiga) putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dan 3 (tiga) putusan di Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Porwekerto yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. 6. Berdasarkan hal tersebut pemerintah memberikan keterangan terhadap legal standing Pemohon sebagai berikut: a. Terhadap dalil kerugian Pemohon dalam permohonan halaman 5 pada poin angka 6 huruf c pemerintah berkeyakinan bahwa dalil tersebut tidak merugikan Pemohon yang secara jelas terhadap 6 Putusan tersebut menyatakan batal demi hukum. b. Terhadap 6 Putusan yang menyatakan batal demi hukum lebih menguntungkan Pemohon. c. Terhadap kronologis putusan, 3 (tiga) putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi Hukum dan 3 (tiga) putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, sangat memberikan suatu kepastian hukum bagi Pemohon. d. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang tetap memberikan putusan batal demi hukum telah memberikan jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yang adil bagi Pemohon. e. Terhadap 6 (enam) putusan sebagai dalil kerugian Pemohon yang secara jelas tidak menimbulkan kerugian Pemohon namun justru lebih memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka yang demikian telah sejalan dengan perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 dan yang mengedepankan due process of law sebagaimana ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD RI Tahun 1945. f. Terhadap Ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP khususnya terhadap frase “batal demi hukum” penerapannya merupakan kewenangan Hakim 84 dimana Hakim memiliki kewenangan untuk memutus yang putusannya dilandaskan atas pemeriksaan sesuai pendirian dan keyakinannya. g. Sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, maka Pemohon tidak mengalami atau adanya kerugian konstitusional dan juga tidak ada hubungan sebab akibat causul verbal dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. h. Berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak menimbulkan kerugian konstitusional baik mengurangi atau menghilangkan hak-hak Pemohon sebagai terdakwa dalam memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagimana ketentuan Pasal 28D UUD RI Tahun 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIUJI 1. Penjelasan Umum Negara hukum Indonesia secara universal menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, mengakui adanya peradilan yang bebas dan secara legalitas baik dalam arti formil maupun materil dapat dikatagorikan secara pararel dengan prinsip-prinsip rule of law sebagaimana perkembangan ilmu hukum international commission of jurists yang dicita-citakan oleh universal declaration of human rights. Prinsip-prinsip kelembagaan dan hukum acaranya principles institutions and procedures pada prinsipnya sama meskipun tidak identik sifatnya yang disebabkan karena adanya struktur politik, latar belakang sosial budaya National heritage yang gevarieerd sehingga tak jauh dari kebenaran yang secara fakta negara hukum Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan terhadap UUD RI Tahun 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3). Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai yang termaktub dalam kerangka rule of law. Sesuai jiwa dari 85 negara hukum yang tidak mengenal dorrslaggevende wil yang didasarkan atas kewenangan-kewenangan yang terpisah akan tetapi hal tersebut saling melengkapi sehingga dapat memberikan keseimbangan dalam peradilan. Kedudukan antara hakim, jaksa, dan polisi masing-masing dalam lingkungan kewenangannya bekerja sama dan toezien satu sama lain agar jangan sampai terjadi kewenangan tersebut dilampaui. Khususnya hubungan antara polisi dan jaksa sedemikian erat dan intensif yang secara fakta masih terdapat unsur koordinasi. Namun demikian tanggung jawab tersebut tidak dapat dan tidak boleh disalahgunakan sebagai suatu cara baik langsung maupun tidak langsung untuk meniadakan ketidakbebasan dari judiciary baik hakim, jaksa, dan polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam peradilan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam konteks berlakunya KUHAP yang secara tegas kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan dihilangkan kecuali tindak pidana tertentu yang sejak berlakunya KUHAP beralih menjadi kewenangan kepolisian. Dalam sistem KUHAP menganut kompartemenisasi dalam penanganan perkara pidana, penyidikan dan penyelidikan menjadi kewenangan Polisi, penuntutan menjadi kewenangan jaksa dan pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi kewenangan hakim. 2. Penjelasan Pasal 143 ayat (3) KUHAP: Batal demi hukum dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP merupakan ranah kewenangan hakim untuk menyatakan putusan batal demi hukum. Sifat batal demi hukum van rechtsweenietig atau null and void tidak murni dan tidak mutlak. Dengan demikian agar suatu putusan yang dinyatakan batal demi hukum memiliki legalitas batal secara formal maka harus ada tindakan dari pengadilan atau instansi yang berwenang berdasarkan undang-undang. Pasal 197 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa batal demi hukum tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan, sedangkan pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian berita acara pemeriksaan sama sekali tidak dibatalkan. Pemeriksaan sidang tetap sah dan mempunyai kekuatan sebagai berita acara sidang, sehingga tuntutan jaksa dan pembelaan terdakwa tetap merupakan produk dan peristiwa yang sah dalam persidangan. Dalam keadaan putusan yang batal demi hukum tidak melekat unsur nebis in idem. Hal tersebut berbeda dengan 86 konsekuensi yuridis suatu surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan majelis hakim. Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) huruf b batal demi hukum”, syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam pembuatan surat dakwaan, yaitu: a. Syarat formal yaitu surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. b. Syarat material yaitu surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. c. Surat dakwaan yang tidak memuat semua unsur yang ditentukan dalam pasal pidana yang didakwakan atau tidak menyebut tempat dan waktu kejadian atau tidak memerinci secara jelas peran dan tindakan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b juncto. Pasal 143 ayat (3) d. Untuk memenuhi prinsip kepastian hukum penuntutan oleh Jaksa Penuntut umum, maka diperlukan suatu putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada pengadilan untuk menyatakan status dakwaan dimaksud apakah ditolak, diterima atau batal demi hukum karena dakwaan pada proses penuntutan merupakan dasar pemeriksaan perkara guna memberikan kepastian hukum yang dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dinyatakan bebas atau dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim pada putusan pengadilan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Pasal 191 ayat (1): “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” Pasal 191 ayat (2): “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” Pasal 193 ayat (1): 87 “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” e. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan tindakan preventif dari Negara melalui pelaksanaan kekuasaan kehakiman terhadap timbulnya suatu putusan pemidanaan oleh Majelis Hakim yang cacat materiil dan formil juga putusan yang tidak cermat. Hal tersebut mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. 3. Perbaikan surat dakwaan yang batal demi hukum a. Akibat hukum bagi surat dakwaan yang ditetapkan/diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan “batal demi hukum” atau dinyatakan tidak dapat diterima, Jaksa Penuntut Umum setelah memperbaiki atau menyempurnakan surat dakwaan yang dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tersebut masih dapat dibenarkan untuk melimpahkan kembali perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Penetapan atau putusan Hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, jadi bukan merupakan putusan hakim yang final mengenai pokok perkara tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 193, Pasal 194 dan Pasal 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa. Pasal 191 (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 88 (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan. Pasal 193 (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu. b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu. Pasal 194 (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 197 (1) Surat putusan pemidanaan memuat: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 89 h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. b. Perkara yang oleh Penuntut Umum dilimpahkan kembali untuk yang kedua kalinya tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang ne bis in idem sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP. Karena putusan pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Putusan tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir karena belum ada diktum/amar tentang pemidanaan (Pasal 193 Pasal 197 KUHAP) maupun pembebasan vrijspraak atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Pasal 194 KUHAP. c. Selain itu bahwa suatu perkara dapat dinilai sebagai perkara yang ne bis in idem apabila putusan pengadilan tersebut merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 270 dan Pasal 76 KUHAP. Menurut yurisprudensi yang pernah ada berdasarkan Arres Hoge Raad tanggal 12 Desember 1904 yang dimuat dalam Weekblad van Het Recht (W) No. 88155 HIR tanggal 4 April 1910 W. No 9014 dan HIR tanggal 7 Maret 1932 yang dimuat Nederlandse Jurisprudentie tahun 1932 halaman 1242 dijelaskan bahwa tindakan penuntutan untuk kedua kalinya tidak tertutup kemungkinannya jika putusan Hakim berupa “pernyataan tidak berwenang” onbevoeget verklaring atau pernyataan batal surat tuduhan Nietig verklaring der 90 dagvaarding atau pernyataan dakwaan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk verklaring dalam praktik dikenal dengan singkatan NO. d. Sesuai dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan atau pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki/disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. e. Berdasarkan penjelasan pemerintah terkait petitum Pemohon, keputusan secara bersyarat yang menyatakan bahwa “harus dikembalikan berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa Kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru” merupakan petitum yang tidak beralasan hukum yang dalam keterangan ini Pemerintah dapat memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Jika petitum tersebut dikabulkan justru dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, dimana dalam persidangan pidana yang secara hukum seseorang atau terdakwa dapat dibebaskan tanpa mempertimbangkan fakta dalam persidangan namun hanya dilandaskan pada prosedur administrasi secara formil. 2) Bahwa “batal demi hukum” sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP belum masuk dalam pemeriksaan perkara yang tidak dapat sebagai landasan dan pertimbangan hukum baik dalam rangka membebaskan terdakwa atau menjatuhkan hukuman terdakwa. 3) “Batal demi hukum” sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dimaksudkan sebagai kontrol suatu tuntutan dan dakwaan agar dakwaan yang dibuat penuntut umum tidak menimbulkan kerugian terdakwa secara materiil. 4) Berdasarkan argumentasi tersebut makna dari petitum Pemohon yang menyatakan “dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru” mengandung makna tidak ada lagi perbaikan dakwaan, dimana proses penyidikan menjadi kewenangan 91 polisi yang jika tidak ada proses hukum baru maka jaksa tidak dapat memperbaiki dakwaannya. 5) Bahwa “perbaikan dakwaan” secara formil merupakan suatu kebutuhan hukum materil yang dapat sebagai upaya hukum penuntut umum untuk dapat memberikan keyakinan hakim dalam persidangan sebagai penentu salah atau tidaknya perbuatan pidana, sehingga jika “perbaikan dakwaan” dihilangkan melalui putusan MK ini justru dapat menghilangkan kepastian hukum materil untuk memeriksa dan memutus suatu tindak pidana dimana pada intinya putusan pidana harus didasarkan terhadap pemeriksaan persidangan yang konkrit, akurat, tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Kejaksaan Agung telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 14 Juni 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 14 Juni 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Juni 2022, serta keterangan tambahan tertulis 92 bertanggal 5 Juli 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 5 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah: Pasal 143 ayat (3) KUHAP, mengatur: Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Ketentuan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengatur: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bertentangan dengan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengatur: Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, mengatur: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan alasan-asalan sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, Penafsiran Frasa ‘Batal Demi Hukum’ Yang Diatur Pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus diperjelas dengan menerangkan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut: 1.1 Ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak menerangkan beberapa hal terkait frasa ‘Batal Demi Hukum’ yaitu: a. Maksud/pengertian dari frasa Batal Demi Hukum; b. Akibat dakwaan Batal Demi Hukum terhadap status Terdakwa; c. Dapat/tidaknya Dakwaan Batal Demi Hukum mengakibatkan Terdakwa/Pemohon dapat menjadi warga negara bebas. 1.2 Bahwa terkait Dakwaan yang dinyatakan Batal Demi Hukum berdasarkan doktrin hukum maka konsep batal demi hukum adalah Tindakan hukum itu harus dianggap tidak pernah ada (never existed) 93 sejak semula, setidak-tidaknya tidak memiliki dasar logis dan obyektif untuk dijadikan preferensi pada tahapan pra-ajudikasi sehingga berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan Hakim atau keputusan badan pemerintahan batalnya Sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu; 1.3 Bahwa apabila mempertimbangkan ketentuan Pasal 14b KUHAP yang mengatur serangkaian wewenang Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan pidana dalam mengadakan pra penuntutan apabila ada kekuarangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 139 KUHAP yang mengatur bahwa setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Selanjutnya bagian pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt tertanggal 10 Maret 2020 merupakan kritik terhadap kinerja Dirjen Pajak khususnya PPNS Pajak yang secara arbiter dalam membaca secara gramatikan ketentuan pidana yang ada dalam perundang-undangan perpajakan, yang gagal diidentifikasi oleh Penuntut Umum, sehingga pada saat suatu surat Dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka proses selanjutnya adalah pengembalian berkas perkara kepada Penyidik untuk dilakukannya perbaikan terhadap berkas perkara, setelah dilakukan perbaikan berkas perkara barulah dakwaan yang kedua atau yang baru diajukan berdasarkan berkas perkara yang baru, karena itulah diperlukan penafsiran atas Pasal 143 ayat (3) KUHAP; 1.4 Frasa: ‘Batal Demi Hukum’ pada ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP merupakan norma yang bersifat elastis sehingga digunakan secara sewenang-wenang oleh Negara sehingga merugikan Pemohon; 94 1.5 Tanpa adanya penafsiran terhadap frasa ‘Batal Demi Hukum’ Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka akan mengakibatkan warga negara yang statusnya sebagai Terdakwa namun tidak kunjung mendapatkan surat dakwaan yang memiliki rumusan cermat, jelas dan lengkap sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHAP akan tetapi perkaranya menggantung tanpa adanya kejelasan dari Penuntut Umum maka telah membelenggu Kepastian Hukum dan keadilan yang telah dijamin konstitusi kepada seluruh warga Indonesia. 1.6 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan dalil pokok bahwa Penafsiran frasa ‘Batal Demi Hukum’ Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus diperjelas. 2. Selanjutnya menurut Pemohon, Pengajuan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan Batal Demi Hukum harus diperjelas berapa kali dapat diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Kepastian Hukum dan Hak Asasi Terdakwa tetap dapat dilindungi, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 2.1 Apabila suatu surat Dakwaan dinyatakan Batal Demi Hukum, Penuntut Umum memiliki pilihan apakah akan langsung melakukan perbaikan atau akan mengajukan perlawanan pada Pengadilan Tinggi, dalam hal Pengadilan Tinggi juga memberikan Putusan sela yang menyatakan bahwa Dakwaan Batal Demi hukum, maka Penuntut Umum akan melakukan perbaikan kembali surat dakwaan dan mengajukan kembali ke Pengadilan; 2.2 Permasalahan yang muncul kemudian adalah tidak adanya kepastian berapa lama perbaikan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagaimana yang dialami Pemohon antara dakwaan pertama (12 Februari 2020) dan dakwaan kedua (31 Agustus 2020) berjarak 6 (enam) bulan lamanya, antara dakwaan kedua dan dakwaan ketiga (25 Oktober 2021) berjarak 14 (empat belas) bulan lamanya, sehingga kepastian hukum atas diri Pemohon menjadi terkatung-katung. 2.3 Perbaikan surat dakwaan yang Batal demi Hukum yang telah dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan bisa dilakukan berkali-kali haruslah diberikan kejelasan dan peraturan yang dapat memberikan batas jelas dan tegas 95 sehingga hak asasi dan kepastian hukum dari Terdakwa tetap dapat dilindungi; 2.4 Surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum lebih dari 2 (dua) kali, maka Penuntut Umum seharusnya meminta Penyidik untuk mengulang kembali proses penyidikan dan apabila Penyidik dan Penuntut Umum masih bisa melakukan revisi maka harus dilakukan revisi apabila tidak dapat melakukan revisi maka Terdakwa harus dinyatakan bebas. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Kejaksaan RI selaku Pihak terkait berpendapat sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat, yaitu: a. Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 96 d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Setelah mempelajari perkara Nomor 28/PUU-XX/2022 permohonan Pemohon dalam pengujian Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, Pemohon pada pokoknya mendalilkan kerugiannya yakni tidak adanya kepastian hukum dalam proses pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada pemohon karena pemohon masih dapat didakwa berkali-kali tanpa batas setelah dakwaan Penuntut Umum enam kali dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. 4. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan RI selaku Pihak terkait memberikan keterangan terhadap legal standing Pemohon sebagai berikut: a. Dalam permohonan a quo tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (clausal verband) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dan Para pihak lainnya yang disebutkan oleh Pemohon pada Permohonan a quo baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual bahkan bersifat potensial sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam permohonan a quo dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang dimohonkan untuk diuji serta adanya kemungkinan bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan a quo, maka potensi kerugian konstitusional akan dialami oleh Pemohon. b. Potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon bukanlah kerugian yang nyata-nyata dialami dan hanya berupa asumsi serta interpretasi tidak cermat terkait ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 karena tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. c. Secara faktual terhadap 6 Putusan yang menyatakan batal demi hukum sama sekali tidak menghalang-halangi, mengurangi, membatasi, atau mempersulit maupun merugikan Pemohon oleh berla. Eksistensi Pasal 143 ayat (3) KUHAP justru lebih memberikan kepastian hukum dalam 97 mewujudkan proses hukum yang baik, benar dan adil (due process of law). d. Dasar pengujian konstitusionalitas pasal-pasal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak memiliki korelasi dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, atau setidaknya hubungan antara posita dan petitum permohonan menjadi tidak jelas. Pemohon juga tidak menguraikan tentang konstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menghubungkannya dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XI/2013 dalam Pertimbangan poin 3.8 dan 3.9 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XI/2013 dalam Pertimbangan poin 3.6 dan 3.7, Permohonan yang demikian adalah kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003. e. Pemohon jelas tidak memiliki wewenang untuk mengajukan Permohonan a quo dengan mencatut pihak lain yang tidak menjadi Pemohon pada Permohonan a quo yaitu: sdr Ali Rofi, sdr/sdri Ratna Budhiwaty, sdr/sdri Ach.Budi Siswanto, sdr/sdri Herman als Herman Butong, sdr/sdri Adin Ausa, sdr Aryadi Bin Arifin, sdr/sdri Rusdi,SP serta sdr/sdri Eko Widodo karena Pemohon tidak dapat mendalilkan segi kepentingan serta kerugian konstitusional (materiil dan immaterial) dari Para Pihak tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI 1. Tanggapan Umum Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law), 98 sehingga setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa sebagai implementasi dari Negara Hukum dan prinsip adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kekuasaan kehakiman serta kewenangan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebgaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam permohonan a quo adalah terkait dengan pelaksanaan wewenang dalam melaksanakan Penuntutan. Tanpa mengurangi esensi dari Permohonan Pengujian Undang-Undang serta guna memberikan gambaran yang komprehensif kepada Majelis Hakim Konstitusi, terlebih dahulu akan dijelaskan proses penangan perkara dalam dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang didakwakan kepada Pemohon sebagai berikut: 1) Pahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan suatu perbuatan pidana yang sangat serius, hal tersebut dikarenakan pemungutan pajak diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. 2) Bahwa Tindakan penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI c.q. Penuntut Umum adalah bagian dari serangkaian proses pemeriksaan dugaan perbuatan yang dilakukan Subyek Hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 99 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 guna dapat menerapkan adanya sanksi pidana melalui Kekuasaan Kehakiman yakni Pengadilan, sehingga dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 3) Tindakan penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum terkait penanganan perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon/Umar Husni yang menjadi Terdakwa pada perkara yang dimaksud pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020, Putusan Pengadilan Tinggi Semrang Nomor: 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 480/Pid.Sus/2020/PT Smg tertanggal 5 Januari 2021, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pwt tertanggal 6 Januari 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 59/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terkait dengan kewenangan Jaksa untuk melakukan Penuntutan serta telah memperhatikan pemenuhan ketentuan terkait Perpajakan antara lain namun tidak terbatas pada Pasal 38 juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 63 jis Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. 4) Bahwa perlu diuraikan juga adanya ketidaksesuaian Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020, Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 100 2020, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2022/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022, sebagai berikut: a. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020, Pertimbangan Majelis Hakim menerangkan: b. Uraian fakta tindak pidana yang didakwakan tidak cermat: Bahwa setelah mencermati surat dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan berbentuk tunggal tidak tepat diterapkan dalam beberapa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa karena dakwaan tunggal hanya bisa memuat satu kualifikasi tindak pidana sedangkan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa masing-masing memiliki kualifikasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu Penuntut Umum dapat merubah bentuk/susunan surat dakwaan menjadi dakwaan kumulatif ataupun dakwaan campuran sehingga dengan bentuk/susunan surat dakwaan yang tepat maka perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa akan lebih jelas tergambar dalam surat dakwaan. Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menghubungkan perbuatan terdakwa dengan pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa berupa perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau surat keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut untuk masa pajak tahun 2012, terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa hanya dilakukan dalam satu masa pajak, bukan dilakukan pada masa pajak yang berbeda-beda dan masing-masing perbuatan tersebut memiliki kualifikasi yang berbeda satu sama lainnya (tidak sama macamnya), berdasarkan hal tersebut maka penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kepada terdakwa adalah tidak tepat. c. Uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan lengkap 101 Bahwa setelah mencermati surat dakwaan, Majelis Hakim tidak melihat dalam uraian surat dakwaan Langkah dan upaya apa yang telah ditempuh/dilakukan oleh kantor pajak sebelum melakukan penyidikan terhadap terdakwa (PT Karya Jaya Satria), maka hal itu membuat surat dakwaan menjadi tidak lengkap dan jelas. 5) Bahwa putusan pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt juncto Putusan pengadilan banding Nomor 177/PID/2020/PT SMG pada pokok pertimbangannya menitikberatkan pada kelemahan uraian dalam surat dakwaan, sehingga Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memperbaiki dakwaan dan melimpahkan kembali untuk pemeriksaan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 14 huruf d dan huruf e KUHAP jis. Pasal 137 KUHAP, Pasal 143 ayat (1) KUHAP. 6) Bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt yang juncto Putusan pengadilan banding Nomor 177/PID/2020/PT SMG tersebut maka Penuntut Umum mengajukan kembali dakwaan pada proses penuntutan (Penuntutan Kedua) melalui Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS – 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020, telah dilakukan perbaikan berdasarkan Putusan Sela Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 177/PID/2020/PT SMG, dengan dakwaan telah memuat langkah-langkah administrasi yang sudah ditempuh oleh KPP Pratama Purwokerto yaitu: a. Bahwa terhadap PT Karya Jaya Satria yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan sesuai ketentuan tersebut, pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto telah melakukan kunjungan kerja ke PT Karya Jaya Satria untuk melakukan bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak dengan Nomor: S-978 /WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012 102 dan atas surat himbauan ini, PT Karya Jaya Satria tidak memberikan jawaban atau responnya; b. Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 24 Juli 2013, KPP Pratama Purwokerto mengirimkan himbauan ke-2 dengan surat Nomor: S- 1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Himbauan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012. Atas surat himbauan ke-2 ini, PT Karya Jaya Satria memberikan tanggapan atau respon dengan mendatangi KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan konsultasi dan PT Karya Jaya Satria berjanji akan melakukan pembayaran pajak minimal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar) hingga akhir Desember 2013. Namun dalam kenyataannya, PT Karya Jaya Satria hanya merealisasikan setoran pajak hingga akhir Desember 2013 sebesar Rp. 1.631.090.000,00; c. Bahwa oleh karena sampai dengan akhir tahun 2013 PT Karya Jaya Satria tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka dilakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 oleh KPP Pratama Purwokerto; d. Bahwa dari hasil pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 yang dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto tersebut diperoleh indikasi awal terjadi Tindak Pidana di bidang perpajakan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan, pada saat pemeriksaan pendahuluan berdasarkan Pasal 43A Undang- undang Nomor 28 tahun 2007 kepada Terdakwa sudah disampaikan kesempatan untuk membayar atau mengajukan bukti lain mengenai jumlah pajak terhutang tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya. 7) Bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah mendapatkan Putusan Sela Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 480/Pid.Sus/2020/PT SMG, Majelis Hakim kembali menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, 103 akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim terkait perkara a quo dibandingkan dengan Putusan Sela Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 177/PID/2020/PT SMG menjadi bertambah sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020, Pertimbangan Majelis Hakim menerangkan: a. Bahwa surat dakwaan khususnya dakwaan kesatu tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat uraian yang bertentangan antara isi pasal (unsur) yang di dakwakan dengan uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa; b. Bahwa penulisan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dalam Surat Dakwaan a quo adalah kurang tepat mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i dengan bunyi pasal sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan, tidak ditemukan pada UU Nomor 6 Tahun 1983. Ketentuan Pasal tersebut hanya ada pada UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Menimbang, bahwa seharusnya Penuntut Umum cukup menuliskan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tanpa menuliskan lagi UU No. 6 tahun 1983. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS- 01/Pkrto/ Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 adalah tidak cermat dalam menuliskan ketentuan pasal yang didakwakan. Sehingga harus dinyatakan batal demi hukum c. Bahwa upaya administrasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak berupa Surat Himbauan yang di uraikan Penuntut Umum barulah tahap awal yang belum memasuki ranah administrasi, sedangkan bukti permulaan di tindaklanjuti dengan criminal law enforcement bukan dengan administative law enforcement, adanya uraian tambahan tersebut belum mencukupi untuk memenuhi amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana Nomor: Register 104 30/Pid.B/2020/PN Pwt. Belum ada uraian mengenai langkah atau upaya apa yang ditempuh/dilakukan oleh kantor pajak sebelum melakukan penyidikan terhadap Terdakwa (PT Karya Jaya Satria). “Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Dakwaan sdr. Penuntut Umum belum menguraikan upaya administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, surat himbauan yang diuraikan sdr. Penuntut Umum barulah tahap awal yang belum memasuki ranah adiministrasi, sedangkan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan criminal law enforcement bukan dengan administrative law enforcement, sehingga surat dakwaan a quo belum memenuhi pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana No. Register 30/Pid.B/2020/PN.Pwt. “Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum belum memenuhi amanat pertimbangan Majelis Hakim Perkara Pidana No. Register 30/Pid.B/ 2020/PN.Pwt, maka harus dinyatakan bahwa surat Dakwaan dalam perkara a quo adalah uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan lengkap, oleh karena belum menguraikan upaya administrasi yang telah dilakukan; Menimbang, bahwa selama amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana No. Register 30/Pid.B/2020/PN.Pwt belum dipenuhi, maka surat dakwaan akan dinyatakan batal demi hukum, karena uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan tidak lengkap; 8) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 480/Pid.Sus/2020/PT SMG pada pokok pertimbangannya menitikberatkan pada kelemahan uraian dalam surat dakwaan, sehingga Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memperbaiki dakwaan dan melimpahkan kembali untuk pemeriksaan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 14 huruf d dan huruf e KUHAP jis. Pasal 137 KUHAP, Pasal 143 ayat (1) KUHAP. 9) Bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 480/Pid.Sus/2020/PT SMG tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan kembali dakwaan pada proses penuntutan 105 (Penuntutan Ketiga) melalui Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 25 Oktober 2021, Penuntut Umum kembali melakukan perbaikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 480/Pid.Sus/2020/PT SMG, namun demikian pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pwt yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT SMG Majelis Hakim menerangkan Pertimbangan yang berbeda dari Putusan Sela sebelumnya, yakni: Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2022/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022, Pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya menerangkan: Dakwaan Penuntut Umum disusun tidak sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lengkap karena PT Karya Jaya Satria sebagai korporasi tidak dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo. Serta, dakwaan tidak cermat karena menyatukan antara Perbuatan pidana PT Karya Jaya Satria sebagai Wajib Pajak dan Terdakwa sebagai Direktur PT Karya Jaya Satria. Bahwa Penuntut Umum pada Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS – 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 25 Oktober 2021 telah sesuai dengan ketetentuan angka 1 Huruf E Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, mengatur: Dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada: a. Korporasi; b. Pengurus Korporasi; c. Korporasi dan Pengurus Korporasi 106 Juncto Huruf a Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur: Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal: a. Badan oleh pengurus. 10) Bahwa Penuntut Umum telah dengan jelas dan terang menguraikan bahwa Pemohon (pada dakwaan dimaksud sebagai Terdakwa) selaku Pengurus PT Karya Jaya Setia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. 11) Bahwa sebagai perbandingan, terdapat perkara dengan dakwaan sejenis (penerapan Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP) pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah akan tetapi mendapatkan Putusan Pengadilan yang berbeda dengan Dakwaan terhadap Pemohon (Umar Husni), yakni: Bahwa pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa tengah, juga pernah dilaksanakan penuntutan dengan pasal yang sama terhadap sdr. Lutfi Faudzy (Terpidana) dengan pasal yang didakwakan kepada Pemohon yakni perbuatan pidana perpajakan yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mana telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yakni Putusan Pengadilan Negeri 107 Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp tanggal 27 Maret 2019. Dengan uraian pada pokoknya: a. Bahwa pihak yang dijadikan Terdakwa yakni Lutfi Faudzy oleh Penuntut Umum adalah Direktur (Pengurus) dari Badan Usaha yaitu CV Surya Samudra; b. Bahwa Terdakwa dalam dakwaan diterangkan telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan/tidak menyampaikan atau melaporkan SPT Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) yang telah dipungut dari Pembeli atas Barang Kena Pajak berupa bahan bakar minyak solar yang dijual oleh CV Surya Samudra; c. Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp menyatakan pada pokoknya yaitu: a) Menyatakan Terdakwa Lutfi Faudzy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP; b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. d. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp tanggal 27 Maret 2019 tersebut telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT SMG, yaitu: a) Perbuatan tindak pidana yang didakwakan merupakan sama-sama perbuatan yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP; 108 b) Terdakwa sama-sama sebagai Direktur atau Pengurus Badan Usaha/Korporasi. 12) Bahwa terkait adanya fakta bahwa pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terdapat 2 (dua) Putusan Pengadilan yang berbeda terhadap dakwaan sejenis sebagaimana diuraikan diatas, maka disampaikan bahwa pelaksanaan penuntutan pada perkara pidana yang dalam permohonan a quo adalah tindak pidana perpajakan yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur pada KUHAP serta peraturan perundang- undangan terkait seperti Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus juncto Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. 13) Bahwa selain itu, uraian tersebut diatas dimaksudkan untuk menerangkan bahwa adanya putusan Dakwaan Batal Demi Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020, Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2022/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022 adalah murni bersifat kasuistis dan bukan karena tidak profesionalnya Penuntut Umum dalam melaksanakan penanganan perkara dalam hal ini Penuntutan. 2. Tanggapan Termohon Atas Alasan Pemohon Dalam Uji Materiil Terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP 2.1 Terkait Dalil Pemohon: Penafsiran Frasa ‘Batal Demi Hukum’ Terkait Dakwaan Penuntut Umum Yang Diatur Pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP Harus Diperjelas 109 2.1.1 Bahwa definisi frasa: Batal Demi Hukum terhadap suatu Dakwaan dalam Pasal 143 ayat (3) sudah sangat jelas, yaitu suatu Putusan Pengadilan yang memiliki akibat hukum yaitu surat dakwaan dianggap tidak pernah ada dari semula (never existed) dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon. Akan tetapi, karena terdapat pemisahan proses antara Penyidikan dan Penuntutan, tidak dapat dengan serta merta dimaknai bahwa dengan dinyatakan Batal Demi Hukumnya suatu Dakwaan maka keseluruhan proses penyidikan juga turut dianggap tidak pernah ada, karena yang dimaksud dalam frasa Batal Demi Hukum pada Pasal 143 ayat (3) juncto ayat (2) huruf b KUHAP hanya dibatasi pada tahap penuntutan khususnya pada pengajuan dakwaan, yakni: Pasal 143 ayat (3) KUHAP, mengatur: Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengatur: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 2.1.2 Bahwa definisi frasa: Batal Demi Hukum menjadi tidak relevan apabila dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Akibat dari Batal demi Hukum adalah suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan Hakim atau keputusan badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu. b. Bahwa frasa: ‘Batal Demi Hukum’ pada ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP merupakan norma yang bersifat elastis 110 sehingga digunakan secara sewenang-wenang oleh Negara dan membelenggu Kepastian Hukum terhadap Pemohon; Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, maka Kejaksaan RI selaku Pihak terkait menyatakan dengan tegas bahwa dalil tersebut tidak relevan, dengan dalil yang diuraikan sebagai berikut: a. Bahwa guna pemenuhan prinsip Kepastian Hukum khususnya terhadap Pemohon terkait dengan pengajuan penuntutan oleh Penuntut Umum, maka diperlukan suatu Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara pada Pengadilan untuk menyatakan status Dakwaan dimaksud apakah ditolak, diterima atau Batal demi Hukum karena dakwaan pada proses penuntutan merupakan dasar pemeriksaan perkara guna memberikan kepastian hukum Pemohon apakah sebagai individu/subyek hukum yang dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dinyatakan bebas atau dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan (vide Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP). b. Bahwa frasa: ‘Batal Demi Hukum’ pada ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP bukan merupakan norma yang bersifat elastis sehingga digunakan secara sewenang-wenang oleh Negara dan membelenggu Kepastian Hukum terhadap Pemohon, karena pemberian Putusan ‘Batal Demi Hukum’ terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan tindakan preventif dari Negara melalui pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman terhadap timbulnya suatu Putusan Pemidanaan oleh Majelis Hakim yang cacat materiil dan formil juga Putusan yang tidak cermat. Hal tersebut mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang- 111 undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 2.2 Terkait Dalil Pemohon: Pengajuan Perbaikan Surat Dakwaan Yang Telah Dinyatakan Batal Demi Hukum Harus Diperjelas Berapa Kali Dapat Diajukan Oleh Penuntut Umum Sehingga Kepastian Hukum dan Hak Asasi Terdakwa Tetap Dapat Dilindungi 2.2.1 Bahwa Kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan pelimpahan kembali penuntutan dengan mengajukan kembali dakwaan terhadap Pemohon yang mana dinyatakan Batal Demi Hukum berdasarkan Putusan Sela, hal dimaksud diatur pada Pasal 847 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yakni: (1) Tim Penuntutan setelah mendengar putusan sela pada persidangan yang terbuka untuk umum menyampaikan pendapatnya di depan persidangan: a. Menerima putusan untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan; b. Menyatakan pikir-pikir apabila amar putusan sela menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, atau surat dakwaan tidak dapat diterima. (2) Tim Penuntutan melaporkan putusan sela kepada Kepala sub seksi Tindak Pidana dan Datun dengan pendapat: a. Menerima putusan sela dan melanjutkan pemeriksaan di persidangan; b. Menerima Putusan Sela dan memperbaiki surat dakwaan untuk dilimpahkan kembali; c. Menggunakan upaya hukum perlawanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. 2.2.2 Bahwa putusan Hakim yang menyatakan surat dakwaan Batal demi Hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP bukanlah merupakan 112 putusan pemidanaan yang bersifat akhir/final dari Majelis Hakim karena pemeriksaan perkara belum mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan uraian sebagai berikut: 1) Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) juncto ayat (2) KUHAP: (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan. 2) Bahwa frasa: Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, menunjukkan bahwa tahap pemeriksaan dakwaan belum berada pada tahap pemeriksaan pokok perkara suatu Dakwaan. 3) Bahwa Putusan Hakim yang bersifat final dituangkan dalam suatu Putusan Pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan pokok perkara pada sidang, sebagaimana diatur pada Pasal 191 ayat (1) juncto ayat (2) KUHAP: (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 113 tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 4) Bahwa selain itu suatu Putusan pemidanaan yang final/akhir pada masing-masing tahap Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) harus memuat hal- hal yang diatur pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP: Surat putusan pemidanaan memuat: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; 114 i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. 2.2.3 Bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 143 ayat (3) KUHAP justru menekankan hak bagi terdakwa untuk didakwa dengan surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Juga pelimpahan kembali surat dakwaan yang telah diperbaiki, dilakukan dalam rangka menjaga hak-hak terdakwa serta ketentuan Pasal 50 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya mengatur bahwa Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Pasal 50 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. 2.2.4 Mengingat surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum tidak dapat dengan serta merta dimaknai bahwa keseluruhan proses penyidikan juga turut dianggap tidak pernah ada, membuat agumentasi Pemohon yang meminta agar surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus dikembalikan ke penyidikan, justru akan berpotensi memangkas hak yang diberikan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tersebut. Hal tersebut justru dapat menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang berakibat pada ketidakpastian dan penundaan proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa. Bahwa hal tersebut diterangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- 115 XVI/2018 dalam Pertimbangan poin 3.11 paragraf ketiga yang menerangkan: “Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya penundaan pada kondisi tertentu justru berpotensi memangkas hak tersebut, walaupun Pemohon menganggap hal tersebut demi mendapatkan proses yang ekstensif dalam persidangan praperadilan, namun justru dapat menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang berakibat pada ketidakpastian dan penundaan proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa. Pemberian syarat tambahan terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP sebagaimana tertuang dalam petitum Pemohon justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan potensi penundaan terhadap hak tersangka untuk segera diadili. Tidak segera dimulainya persidangan terhadap pokok perkara dengan alasan menunggu putusan praperadilan untuk semua jenis kasus pidana justru berpotensi menunda hak tersangka dan menghambat penyelesaian perkara pokok.” Sehingga Pemberian syarat tambahan terhadap 143 ayat (3) KUHAP sebagaimana tertuang dalam petitum Pemohon justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan potensi penundaan terhadap hak tersangka/terdakwa untuk segera diadili, dan justru berpotensi menunda hak tersangka dan menghambat penyelesaian perkara pokok. 2.2.5 Bahwa pengajuan dakwaan oleh Penuntut Umum sebagai tindak lanjut dari Putusan Sela Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dakwaan Batal demi Hukum dapat dilakukan dengan alasan: a. Bahwa berkaitan dengan permohonan a quo, maka Penuntut Umum dapat mengajukan kembali penuntutan terhadap diri Pemohon (yang pada permohonan a quo juga diterangkan menjadi seorang Terdakwa) dan Pengadilan Negeri Purwokerto wajib untuk memeriksa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 116 bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. b. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menerangkan: KUHAP menentukan terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum, Jaksa berwenang untuk mengajukan satu kali lagi ke pemeriksaan sidang Pengadilan dengan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki sehingga memenuhi syarat surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalil tersebut merupakan dalil tidak cermat dan tidak berdasar hukum karena limitasi/pembatasan kuantitas pengajuan perbaikan dakwaan oleh Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) kali tersebut hanya berkaitan dengan dakwaan yang belum diajukan pada persidangan, sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yakni: (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. c. Bahwa terkait dalil Pemohon bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan tanpa batas, adalah keliru karena telah terdapat ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut dalam Bab VIII Buku I, yaitu telah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana yang sama (Pasal 76 KUHP), Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), perkara tersebut daluwarsa (Pasal 78 KUHP), dan terjadinya penyelesaian di luar persidangan terkait pelanggaran yang diancam pidana denda saja (Pasal 82 KUHP). Dalam perkara yang dialami Pemohon, terdapat 117 lex specialis pembatasan waktu pengajuan kembali dakwaan dalam penuntutan tindak pidana di Bidang Perpajakan yang mengacu pada adanya ketentuan daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur: Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak masa terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. d. Bahwa pemberian Putusan Hakim terhadap suatu dakwaan yang diajukan kembali oleh Penuntut Umum masih dapat dilaksanakan serta perlu diketahui bahwa Perkara yang penuntutannya tidak boleh diajukan lagi/ dilimpahkan kembali oleh Penuntut Umum adalah penuntutan terhadap perkara yang ne bis in idem sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang mengatur: Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. e. Bahwa kepastian hukum Terdakwa/seseorang yang dinyatakan dalam dakwaan telah diduga melakukan suatu tindak pidana yang dalam permohonan a quo maka pemohon diduga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka pemenuhan prinsip Kepastian Hukum terhadap diri Pemohon (pada Permohonan a quo juga diterangkan sebagai Terdakwa) haruslah diterangkan pada suatu Putusan Pengadilan yang menyangkut: Terdakwa Bebas, Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum atau 118 Terdakwa bersalah. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni: Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP: (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 193 ayat (1) KUHAP: Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2.2.6 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka patut dinyatakan bahwa pengajuan kembali penuntutan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan terkait dengan dakwaan tersebut yang sebelumnya dinyatakan Batal Demi Hukum dapat dilaksanakan dan hal tersebut merupakan upaya pelaksanaan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengatur: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena pemenuhan prinsip Kepastian Hukum terhadap diri 119 Pemohon (pada Permohonan a quo juga diterangkan sebagai Terdakwa) haruslah diterangkan pada suatu Putusan Pengadilan yang menyangkut: Terdakwa Bebas, Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum atau Terdakwa bersalah. 2.3 Meskipun proses hukum pidana merupakan rangkaian tindakan mengurangi hak seseorang, terdapat prosedur-prosedur untuk memastikan tetap terlindunginya hak asasi seseorang. Salah satu pengurangan hak seseorang dalam proses hukum pidana adalah penahanan. Dalam penuntutan pertama (dakwaan pertama tanggal 12 Februari 2020), penahanan terhadap Pemohon sebagai Terdakwa adalah sebagai berikut: a. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan; b. Oleh Penuntut Umum ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020; c. Oleh Hakim ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020; d. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt, Majelis Hakim memerintahkan untuk Mengeluarkan Terdakwa dari penahanan Rutan segera setelah putusan dibacakan. Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, terhadap Pemohon sebagai Terdakwa, tidak lagi dilakukan penahanan baik dalam perlawanan Penuntut Umum terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt, penuntutan kedua tanggal 31 Agustus 2020, perlawanan Penuntut Umum terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt, penuntutan ketiga tanggal 25 Oktober 2021, serta perlawanan Penuntut Umum terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pwt. Dalam perkara pidana yang dialami Pemohon, Penuntut Umum memastikan bahwa tidak terdapat hak-hak konstitusional Pemohon yang dilanggar, salah satunya berupa penahanan, sebagai bentuk perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum (vide Pasal 28D ayat 120 (1) UUD 1945), dimana Pemohon sebagai Terdakwa tidak lagi ditahan dan dapat kembali melakukan kegiatan sehari-hari termasuk melakukan kegiatan usaha. 2.4 Bahwa selain daripada yang telah diuraikan oleh Kejaksaan RI selaku Pihak terkait pada poin 2.1, poin 2.2, dan poin 2.3 tersebut, perlu disampaikan juga implementasi Negara menjamin hak hukum dari setiap subyek hukum di Negara Republik Indonesia dikaitkan pada permohonan a quo maka dengan mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVI/2018 dalam Pertimbangan poin 3.8.8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa undang-undang telah menyediakan mekanisme untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum poin 3 huruf d KUHAP: “Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.” Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan penjelasannya. Sehingga, apabila Pemohon mendalilkan diri telah dirugikan oleh perbuatan Penuntut Umum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Penegak Hukum, maka terdapat mekanisme yang diberikan oleh undang-undang dimana Pemohon dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Kejaksaan RI. Dengan uraian sebagai berikut: a. Pengajuan gugatan oleh Pemohon terkait dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 163 HIR yang mengatur: 121 Pasal 1365 KUHPerdata: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal 163 HIR: Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. b. Pengajuan gugatan oleh Pemohon juga sebagai bentuk implementasi asas point d'interet point d'action (Mertokusumo, 53: 2006), yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan serta harus membuktikan dalil kepentingannya tersebut. 2.5 Bahwa selain itu, terkait dengan pengajuan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma undang-undang (constitutional review) dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma undang-undang yang di sejumlah negara dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Dalam constitutional review, yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi, sedangkan dalam constitutional complaint yang dipersoalkan adalah suatu perbuatan pejabat publik (atau tidak berbuat sesuatunya pejabat publik) telah melanggar suatu hak dasar (basic rights) seseorang. 2.6 Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, secara tegas dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi (constitutional review), sementara terhadap constitutional complaint UUD 1945 tidak mengaturnya. 2.7 Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dilakukannya suatu perbuatan pejabat publik yaitu Jakwa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan Dakwaan dan tidak melakukan kembali upaya penuntutan terhadap beberapa orang yang dinyatakan sebagai Terdakwa (salah satunya adalah Pemohon) karena adanya beberapa Putusan yang menyatakan bahwa Dakwaan dimaksud Batal Demi Hukum. 122 IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Kejaksaan RI selaku Pihak terkait memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 143 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan tambahan tertulis Pihak Terkait Kejaksaan Agung bertanggal 5 Juli 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 5 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Terkait dengan putusan pengadilan pidana dengan amar dakwaan “ditolak” Berdasarkan Pasal 14 huruf d KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan, selanjutnya dakwaan dilimpahkan ke pengadilan dengan permintaan agar pengadilan segera mengadili perkara tersebut. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (vide Pasal 1 angka 8 KUHAP), pada hakekatnya hakim diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya sehingga hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan), hakim dalam membuat putusan 123 mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, hal ini sesuai dan selaras dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang mengatur: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Putusan pengadilan dalam perkara pidana secara umum di dapatkan melalui proses pemeriksaan terhadap terdakwa dalam persidangan yang diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga KUHAP, yakni mulai dari awal sampai kepada putusan yaitu: 1) Pemeriksaan Identitas Terdakwa; 2) Pembacaan Dakwaan; 3) Eksepsi; 4) Pembuktian; 5) Pembacaan Surat Tuntutan; 6) Pledoi (Pembelaan); 7) Putusan Hakim Dalam proses persidangan di pengadilan dikenal pula putusan sela (interim meascure) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam Praktik pemeriksaan perkara pidana, putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Pengertian Eksepsi adalah tangkisan (plead) atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukum yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Terhadap eksepsi yang disampaikan terdakwa maupun penasihat hukumnya, hakim memberikan putusan sela yang dapat berupa: 1) Putusan yang berisi pernyataan tentang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (onbevoegde verklaring). Sesuai dengan pasal 148 ayat (1) dan (2) KUHAP, perkara tersebut diserahkan kembali kepada 124 penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri di wilayah yang berhak untuk mengadilinya. 2) Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal (nietig verklaring van de acte van verwijzing), putusan dalam hal surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan mengenai surat dakwaan yang terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan tersebut batal demi hukum. 3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (niet ontvelijk verklaard), misalnya karena perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, nebis in idem, perkara memerlukan syarat aduan (klacht delict). 4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejedusiel (perselisihan kewenangan), karena di dalam perkara yang bersangkutan diperlakukan untuk menunggu suatu putusan hakim perdata. 5) Putusan yang menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dapat diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara a quo, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara, sesuai degan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis putusan eksepsi yang dijelaskan dalam Pasal 156 (2) KUHAP memberi wewenang kepada Hakim untuk “menerima” (mengabulkan) atau “tidak menerima” (menolak) eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Sehingga apabila Majelis Hakim menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya dan menolak dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Sela, maka Penuntut Umum berkewajiban untuk mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi dan atau memperbaiki surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan kembali perkara tersebut dengan surat dakwaan yang telah diperbaiki dengan tujuan agar materi pokok perkaranya segera diperiksa dan diputus dimuka persidangan guna menegakan supremasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia sehingga terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum di Masyarakat. 125 II. Terkait dengan kerugian yang dialami Pemohon akibat didakwa secara berulang atas dugaan tindak pidana perpajakan Tujuan negara Indonesia Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea Pembukaan UUD 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, memiliki dua kata kunci yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan sebutan “social defence” dan “social welfare”. Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional sehingga sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “social defence”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”. Tujuan nasional tersebut merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia khususnya dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan (dengan hukum pidana) di Indonesia. Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku. Apabila bertolak dari tujuan nasional yaitu “perlindungan masyarakat” atau “social defence”, maka tujuan penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah: 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan. 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu, pidana/ hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. 126 3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi). 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 23A telah menentukan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini menguatkan bahqa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam hal seorang wajib pajak yang diduga melakukan tidank pidana di bidang perpajakan erat kaitannya tindaknya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sehingga harus dibuktikan melalui proses pengadilan. Dalam proses pengadilan pidana ada keseimbangan kedudukan dan perlindungan hak antara penuntut umum sebagai wakil Negara dengan terdakwa. Pengajuan dakwaan beberapa kali terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon merupakan penerapan prinsip keseimbangan tersebut, dimana penuntut umum berupaya mengembalikan perlindungan kepentingan Negara atas kerugian pada pendapatan Negara atas dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan Pemohon. 127 Berdasar penelitian atas hasil penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa telah jelas terjadi pelanggaran yang didukung minimal dua alat bukti sehingga dilakukan penuntutan terhadap Pemohon. Guna tercapai kepastian hukum bagi kepentingan Negara dan Pemohon sendiri maka terhadap dugaan tindak pidana tersebut harus diproses pembuktiannya di pengadilan. A. Perbuatan Tindak Pidana Pemohon Yang Diajukan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Merupakan Perbuatan Yang Menimbulkan Kerugian Pendapatan Negara Yang Sangat Besar Sehingga Pembatasan/Limitasi Kuantitas Pengajuan Dakwaan hanya sebanyak 1 (satu) kali Sebagaimana Yang Diuraikan Dalam Permohonan a quo Dapat Menghambat Optimalisasi Upaya Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara Yang Dilaksanakan Oleh Aparat Penegak Hukum (in casu, Kejaksaan RI). Dalil tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa secara kumulatif terdapat 3 (tiga) perbuatan tindak pidana perpajakan yang diduga dilakukan oleh Pemohon/Umar Husni telah diterangkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS–01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang diperbaharui dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS – 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 kemudian diperbaharui dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS – 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 25 Oktober 2021, yang diuraikan pada pokoknya sebagai berikut: 1.1 Uraian Umum Perkara: 1) Bahwa PT Karya Jaya Satria berdiri pada tanggal 1 Maret 2008 berdasarkan Akta Notaris Ny. Gati Sudardjuncto, S. H. Nomor 01 tentang Pendirian Perseroan Terbatas, yangmana pada Pasal 3 angka 2 huruf a sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Maret 2018 menerangkan pada pokoknya bahwa PT Karya Jaya Satria menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, antara lain: bertindak sebagai pengembang, pembangunan konstruksi gedung dan berdasarkan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto diterangkan bahwa Klasifikasi 128 Lapangan Usaha (KLU) dari Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria adalah konstruksi gedung tempat tinggal. 2) Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Nuning Indraeni Nomor: 23 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Jaya Satria, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Karya Jaya Satria berubah, yaitu: Terdakwa Umar Husni sebagai Direktur; 3) Berdasarkan Pasal 12 Akta Notaris Ny. Gati Sudardjuncto, S. H. Nomor 01 tanggal 1 Maret 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa Umar Husni selaku Direktur PT Karya Jaya Satria memiliki wewenang untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Sehingga, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, Wajib Pajak badan yaitu PT Karya Jaya Satria diwakili oleh pengurus yakni Terdakwa (in casu, Pemohon). 4) Bahwa PT Karya Jaya Satria yang bidang usahanya sebagai developer khususnya konstruksi gedung tempat tinggal/ bangunan perumahan, memiliki lokasi proyek pembangunan perumahan di beberapa wilayah, yaitu: • Karangwangkal Purwokerto dengan nama Sapphire Residence; • Berkoh Purwokerto dengan nama Sapphire Town House; • Pemalang dengan nama Sapphire Residence Pemalang; • Ciamis dengan nama Sapphire Residence Ciamis; 5) Bahwa selama kurun waktu Tahun 2012, dalam melaksanakan usaha pembangunan perumahan tersebut, telah dilakukan penandatanganan akta Jual Beli antara Terdakwa Umar Husni selaku Direktur PT Karya Jaya Satria ataupun Kuasa Direktur PT Karya Jaya Satria yaitu Ali Rofi (Terdakwa pada perkara lain/splitzing dari perkara Pemohon) dengan pihak pembeli atas penjualan kavling/rumah. 129 6) Bahwa sebagai badan usaha, PT Karya Jaya Satria telah terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto sejak 22 Februari 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-521.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 11 Maret 2008 dengan Nomor Pengukuhan: 02484/WPJ.32/KP.0103/2008, namun demikian sebagai DIrektur PT Karya Jaya Satria sejak Juni 2011, selayaknya terdakwa Umar Husni selaku Direktur PT Karya Jaya Satria telah mengetahui hak dan kewajiban yang melekat kepada pengurus perusahaan dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Purwokerto; 7) Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak; 8) Bahwa Surat Pemberitahuan ada dua jenis, yaitu Surat Pemberitahuan Masa untuk melaporkan pajak dalam suatu masa pajak (biasa disebut SPT Masa), dan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak (biasa disebut SPT Tahunan); 9) Bahwa Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 antara lain adalah melaporkan SPT PPh Tahunan maupun melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN. 10) Bahwa pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto telah melakukan upaya administratif dengan pelaksanaan pemeriksaan dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa KPP Pratama Purwokerto mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA 130 SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012; • Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.00145/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/ 2014 tanggal 17 September 2014 dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan No. PRIN-P-00059/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal 3 Oktober 2014. • Bahwa pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto telah melakukan kunjungan kerja ke PT KARYA JAYA SATRIA untuk melakukan bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak dengan Nomor: S-978 /WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012 dan atas surat himbauan ini, PT Karya Jaya Satria tidak memberikan jawaban atau tanggapan. • Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 24 Juli 2013, KPP Pratama Purwokerto mengirimkan himbauan ke-2 dengan surat Nomor: S-1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Himbauan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012. Atas surat himbauan ke-2 ini, PT Karya Jaya Satria memberikan tanggapan atau respon dengan mendatangi KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan konsultasi dan PT Karya Jaya Satria berjanji akan melakukan pembayaran pajak minimal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar) hingga akhir Desember 2013. Namun dalam kenyataannya, PT Karya Jaya Satria hanya merealisasikan setoran pajak hingga akhir Desember 2013 sebesar Rp. 1.631.090.000,00. 131 • Bahwa oleh karena sampai dengan akhir tahun 2013 PT Karya Jaya Satria tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka dilakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5- 521.000 untuk tahun pajak 2012 oleh KPP Pratama Purwokerto. • Bahwa dari hasil pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 yang dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto tersebut diperoleh indikasi awal terjadi Tindak Pidana di bidang perpajakan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan; • Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 yang dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto tersebut menemukan indikasi awal terjadi Tindak Pidana di bidang perpajakan sehingga dengan demikian perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP - 00006/WPJ.32/2016 tanggal 27 Desember 2016, maka dengan demikian terhadap Wajib Pajak PT KARYA SATRIA tidak dapat diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP). • Selanjutnya Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 tersebut diusulkan ke Kantor Wilayah DJP Jateng II dan setelah dilakukan pembahasan dinyatakan layak dan disetujui untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan. • Bahwa dengan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka tidak dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); • Bahwa kemudian hasil pelaksanaan penyidikan dimaksud dilimpahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto guna dilakukan Penuntutan. 132 11) Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) jis Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka yang mana apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka kemudian penanganan perkara dapat dilanjutkan dengan penyidikan dan Penuntutan. Sehingga, pelaksanaan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan secara profesional karena telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang diuraikan pada dakwaan. 1.2 Uraian Perbuatan Pidana Perpajakan (Kesatu): Sdr UMAR HUSNI (in casu, Pemohon) diduga dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak. Diuraikan sebagai berikut: 1) Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap dimaksud adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM dari hasil penjualan rumah/kavling di 3 (tiga) lokasi yaitu di Perumahan Saphire Residence Karangwangkal Purwokerto, Di Perumahan Saphire Town House Purwokerto Dan Di Perumahan Saphire Residence Pemalang. 2) Bahwa nilai seluruh penjualan rumah/kavling PT Karya Jaya Satria di wilayah Purwokerto selama tahun 2012 adalah sebesar Rp 35.440.980.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nilai seluruh penjualan rumah/kavling PT Karya Jaya Satria di wilayah Pemalang selama tahun 2012 adalah sebesar Rp 9.039.222.000,- (Sembilan milyar tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua rupiah). 3) Bahwa sdr. Umar Husni (in casu, Pemohon) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pph Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2012 untuk penjualan rumah/kavling di daerah kabupaten Purwokerto dan di Pemalang secara lengkap dan utuh. 133 4) Bahwa akibat dari tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pph Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2012 sebesar 5% (lima persen) dari hasil penjualan rumah/kavling di daerah kabupaten Purwokerto dan di kabupaten Pemalang tersebut oleh sdr UMAR HUSNI selaku Direktur PT Karya Jaya Satria serta sdr. Ali Rofi selaku pelaksana kegiatan operasional dimaksud menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara pada Tahun 2012 sebesar Rp. 1.776.779.100,- (satu milliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah). 5) Bahwa perbuatan sdr. Umar Husni dimaksud memenuhi kualifikasi perbuatan yang diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 63 jis Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. 1.3 Uraian Perbuatan Pidana Perpajakan (Kedua): Sdr UMAR HUSNI (in casu, Pemohon) diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Diuraikan sebagai berikut: 1) Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap dimaksud adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM dari hasil penjualan rumah/kavling di 3 (tiga) lokasi yaitu di Perumahan Saphire Residence Karangwangkal Purwokerto, Perumahan Saphire Town House Purwokerto Dan Perumahan Saphire Residence Pemalang. 2) Bahwa nilai total penjualan rumah/kavling di wilayah Purwokerto sebesar Rp 35.440.980.000,00 (Tigapuluh lima miliar empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah Pajak pada SPT Masa PPN dan PPnBM tahun 2012 yang 134 wajib disetor sebesar Rp 3.544.098.000,- (tiga milyar lima ratus empat puluh empat juta Sembilan puluh delapan rupiah) akan tetapi Pajak yang disetor ke Kas Negara oleh PT. KARYA JAYA SATRIA dengan persetujuan dari sdr UMAR HUSNI selaku Direktur hanya sebesar Rp. 1.598.160.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh delapan seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Pajak disetor senilai Rp. 1.945.938.000,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). 3) Bahwa nilai total penjualan rumah/kavling di wilayah Pemalang sebesar Rp 9.039.222.000,00 (Sembilan miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus duapuluh dua ribu rupiah) dengan jumlah Pajak pada SPT Masa PPN dan PPnBM tahun 2012 yang wajib disetor senilai Rp. 903.922.200,- (Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) akan tetapi Pajak yang disetor ke Kas Negara oleh PT Karya Jaya Satria yang disetujui oleh sdr. Umar Husni hanya sebesar Rp 337.971.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Sehingga terdapat selisih Pajak disetor senilai Rp. 565.951.200,- (lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah); 4) Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan oleh KPP Pratama Purwokerto, pihak PT Karya Jaya Satria tidak memenuhi sebagian buku, catatan, dan dokumen yang diminta oleh pemeriksa untuk dipinjam sehingga oleh karenanya ya diterbitkan Surat Peringatan I Nomor: S-3164/WPJ.32/KP.0100/2014 tanggal 15 Oktober 2014 danSurat Peringatan II Nomor: S-3531/WPJ.32/ KP.0100/2014 tanggal 10 Nopember 2014. Dan sampai dengan dengan surat peringatan II diterbitkan, PT Karya Jaya Satria tetap tidak memberikan buku, catatan, dan dokumen secara lengkap. 5) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar Husni selaku Direktur PT Karya Jaya Satria dan Ali Rofi selaku pelaksana dan pengendali kegiatan operasional sekaligus sebagai Kuasa Direktur PT Karya Jaya Satria yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yakni Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM tahun 135 pajak 2012 telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara pada tahun 2012 sebesar Rp 2. 511.889.200,00 (Dua miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu duaratus rupiah). 6) Bahwa perbuatan sdr. Umar Husni dimaksud memenuhi kualifikasi perbuatan pidana perpajakan yang diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 63 jis Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. 1.4 Uraian Perbuatan Pidana Perpajakan (Ketiga): Sdr UMAR HUSNI (in casu, Pemohon) diduga dengan sengaja melakukan perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Diuraikan sebagai berikut: 1) Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap dimaksud adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBMdari hasil penjualan rumah/kavling di 3 (tiga) lokasi yaitu di Perumahan Saphire Residence Karangwangkal Purwokerto, Di Perumahan Saphire Town House Purwokerto Dan Di Perumahan Saphire Residence Pemalang; 2) Bahwa selama kurun waktu tahun 2012, Terdakwa Umar Husni Direktur PT Karya Jaya Satria telah menerbitkan dan menandatangani 224 (dua ratus dua puluh empat) lembar Faktur Pajak atas penjualan unit perumahan/kavling di wilayah Purwokerto dengan total nilai PPN yang dipungut dari pembeli sebesar Rp 2.147.360.000,00 (Dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); 3) Namun dari total nilai PPN yang dipungut dari pihak pembeli di Purwokerto yaitu sebesar Rp 2.147.360.000,00 (Dua miliar seratus 136 empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, Nilai PPN yang disetorkan ke kas Negara sesuai bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-521.000 hanya sebesar Rp 1.598.160.000,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih antara PPN yang telah dipungut dari pihak pembeli di Purwokerto oleh PT Karya Jaya Satria dengan PPN yang disetorkan oleh PT Karya Jaya Satria ke Kas Negara sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp549.200.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). 4) Bahwa selama tahun 2012, Terdakwa Umar Husni Direktur PT Karya Jaya Satria telah menerbitkan dan menandatangani 54 (lima puluh empat) lembar Faktur Pajak atas penjualan unit perumahan/kavling di wilayah Pemalang dengan total nilai PPN yang dipungut dari pembeli sebesar Rp 680.247.200,00 (Enam ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh duaratus rupiah). 5) Namun dari total nilai PPN yang dipungut dari pihak pembeli di Pemalang yaitu sebesar Rp680.247.200,00 (Enam ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh dua ratus rupiah) tersebut,yang disetorkan ke Kas Negara sesuai bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-502.001 adalah hanya sebesar Rp 337.971.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar sebesar Rp342.276.200,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah). 6) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar Husni Direktur PT Karya Jaya Satria dan Ali Rofi selaku pelaksana dan pengendali kegiatan operasional perusahaan PT Karya Jaya Satria yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp 891.476.200,00 (Delapan ratus 137 sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), dengan perincian: • Wilayah Purwokerto : Rp 549.200.000,00 • Wilayah Pemalang : Rp 342.276.200,00 7) Bahwa perbuatan sdr. Umar Husni (in casu, selaku Pemohon) dimaksud memenuhi kualifikasi perbuatan pidana perpajakan yang diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 63 jis Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. 2. Bahwa secara kumulatif total kerugian pendapatan Negara akibat perbuatan pidana perpajakan yang diduga dilakukan oleh sdr. Umar Husni (in casu, selaku Pemohon) adalah senilai Rp.5.180.144.500,- (lima milyar seratus delapan puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian: • Kerugian pendapatan Negara akibat tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pph Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2012 sebesar 5% (lima persen) dari hasil penjualan rumah/kavling di daerah kabupaten Purwokerto dan di kabupaten Pemalang yang diduga dilakukan Pemohon (perbuatan pidana Kesatu) sebesar Rp1.776.779.100,- (satu milliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah) • Kerugian pendapatan Negara akibat perbuatan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yakni Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM tahun pajak 2012 yang diduga dilakukan Pemohon (perbuatan pidana Kedua) sebesar Rp2. 511.889.200,00 (Dua miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu duaratus rupiah); 138 • Kerugian pendapatan Negara akibat perbuatan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang diduga dilakukan Pemohon (perbuatan pidana Ketiga) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp891.476.200,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah). • Bahwa, dalam perkara pidana perpajakan yang didakwakan terhadap Pemohon maka apabila Jaksa Penuntut Umum hanya dibatasi 1 (satu) kali untuk mengajukan kembali dakwaan sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pwt tertanggal 6 Januari 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022 yang mana apabila dakwaan terbaru tersebut (atas dasar Pertimbangan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara dengan terdakwa UMAR HUSNI/Pemohon) masih dinyatakan Batal Demi Hukum sehingga tidak dapat lagi diajukan kembali dakwaan perbaikan. Maka, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian Pendapatan Negara senilai Rp 5.180.144.500,- (lima milyar seratus delapan puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). 3. Bahwa dalam penanganan perkara, meskipun Penuntut Umum tidak dibatasi dalam mengajukan beberapa kali perkara yang diputus dakwaan batal demi hukum untuk dilimpahkan ke Pengadilan, demikian pula Pengadilan tidak dibatasi beberapa kali untuk memutuskan dakwaan batal demi hukum, namun hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi. KUHAP sudah memberikan aturan yang lengkap dan memadai mengenai pemeriksaan di Pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara yakni Putusan Pra Peradilan daan Putusan “sela”. Terkait Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum (putusan sela), apabila Penuntut Umum telah melakukan perbaikan Surat Dakwaan sehingga memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya melimpahkan kembali perkara tersebut ke Pengadilan maka seyogyanya perkara tersebut diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara, bukanlah Hakim berdasarkan Pasal 156 ayat (2) KUHAP dapat menyatakan bahwa persoalan keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap Surat Dakwaan baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan sehingga sidang dapat dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara, atau Pengadilan dapat 139 menjatuhkan putusan bebas jika perbuatan terdakwa tidak terbukti (vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, jika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana (vide Pasal 191 ayat (2) KUHAP), selain kemungkinan terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (vide Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Karenanya aturan Pasal 143 ayat (3) KUHAP sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi. 4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apabila dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan harus terdapat pembatasan kuantitas pengajuan kembali dakwaan yang sebelumnya dakwaan tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum dibatasi pengajuan surat dakwaannya dikuatirkan dapat menghambat optimalisasi upaya pemulihan kerugian Pendapatan Negara/Kerugian keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI melalui Penuntutan. B. Bahwa Dakwaan Terhadap Pemohon Yang Secara Berulang Dinyatakan Batal Demi Hukum Bukan Disebabkan Karena Tidak Profesionalnya Jaksa Penuntut Umum Dalam Melaksanaan Penuntutan dan hal tersebut Bersifat Kasuistis. Dalil tersebut telah diuraikan pada Keterangan Pihak Terkait, akan tetapi pada Keterangan Tambahan ini akan diterangkan penambahan dalil, sebagai berikut: 1. Bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (vide Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan perubahannya). Sehingga, Kejaksaan RI memiliki peran sebagai Dominus Litis dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana guna tercaiptanya penegakan supremasi hukum dalam hal perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta perlindungan Kepentingan Negara dalam hal ini dengan upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 2. Bahwa sebagai pemegang peran Dominus Litis dalam ranah penegakan hukum maka Jaksa dalam pelaksanaan penanganan perkara khususnya dalam pembuatan Surat Dakwaan karena mengingat peranan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan Surat Dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi 140 ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaan sehingga harus memperhatikan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE- 004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yang pada pokoknya mengatur antara lain sebagai berikut: 2.1 Dasar pembuatan Surat Dakwaan: a) Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan (vide pasal 14 huruf d KUHAP); b) Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan,yang berwenang mengadili (vide pasal 137 KUHAP); c) Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (vide pasal 140 ayat 1 KUHAP). d) Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta- fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan. 2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan: a) Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, meliputi: a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan; b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. b) Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat secara materiil apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang: • Tindak Pidana yang dilakukan; • Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut; • Dimana Tindak Pidana dilakukan; • Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan; 141 • Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan; • Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil); • Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu); • Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan. c) Bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. d) Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (absolut nietig). 2.3 Bahwa Jaksa Penuntut Umum (in casu, penuntutan tindak pidana perpajakan yang diduga dilakukan oleh Pemohon) dalam surat dakwaannya telah memuat secara lengkap dan jelas syarat materiil yang diterangkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, sebagaimana telah diuraikan pada sub poin A pada Keterangan Tambahan ini. 2.4 Bahwa selain itu terkait dengan syarat suatu dakwaan dinyatakan Batal Demi Hukum, menurut Ahli Hukum Pidana yakni Prof.Dr Andi Hamzah (Prof.Dr. Andi Hamzah,SH, Surat Dakwaan dalam hukum acara Pidana, PT Alumni, Bandung, 2016, hal.128), secara khusus menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut: a) Pembatalan Formil suatu dakwaan apabila suatu surat dakwaan tidak memuat syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) butir a KUHAP yaitu tidak memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. b) Pembatalan Hakiki atau essensial suatu dakwaan adalah jika ketentuan Pasal 143 ayat (2) butir b tidak dipenuhi yaitu uraian tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 142 dengan tidak menyebut waktu dan tempat tindak pidana yaitu dilakukan, sehingga dakwaan menjadi Batal demi Hukum. 2.5 Berdasarkan pendapat Ahli Hukum Pidana tersebut secara khusus dapat disimpulkan bahwa suatu Dakwaan dapat dinyatakan Batal demi Hukum hanya apabila Dakwaan tidak menyebut waktu dan tempat tindak pidana yaitu dilakukan. 3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020 jis Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 480/Pid.Sus/2020/PT Smg tertanggal 5 Januari 2021, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pwt tertanggal 6 Januari 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Batal Demi Hukum. 4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap Pemohon adalah karena telah ditemukan adanya indikasi awal tindak pidana di bidang perpajakan pada tahap Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP - 00006/WPJ.32/2016 tanggal 27 Desember 2016, yang kemudian hasil pelaksanaan penyidikan dimaksud oleh Penyidik pada KPP Pratama Purwokerto dilimpahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto guna dilakukan Penuntutan. 5. Bahwa karena perbuatan pidana perpajakan yang didakwakan terhadap sdr Umar Husni (Pemohon) berkaitan dengan operasional korporasi PT Karya Jaya Satria serta berkaitan dengan wewenang Pemohon sebagai Direktur dari PT Karya Jaya Satria tersebut, maka berdasarkan Bab II angka 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi yang mengatur pada pokoknya: 143 1) Kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. 2) Kriteria sebagaimana dimaksud apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut: a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan; b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/ atau hubungan lain; c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/ atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi; d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi; e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi; f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi; g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (accepted) oleh korporasi tersebut; h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/ atau i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang. 6. Selanjutnya pada ketentuan angka 1 huruf e Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, mengatur: Dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada: a. Korporasi; b. Pengurus Korporasi; c. Korporasi dan Pengurus Korporasi Juncto 144 Huruf a Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur: Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal: b. Badan oleh pengurus. 7. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan melalui dakwaan yang diajukan telah memenuhi kualifikasi yang diatur pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 63 jis Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, setidak-tidaknya telah terpenuhi unsur- unsur ketentuan dimaksud sebagai berikut: • Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi; • Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi; • Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi. Bahwa sdr UMAR HUSNI/Pemohon telah menyetujui dan melakukan perbuatan pidana perpajakan terkait pelaksanaan penjualan rumah/kavling oleh PT Karya Jaya Setia sebagaimana telah diuraikan pada Dakwaan yang mana perbuatan tersebut berpotensi menguntungkan PT Karya Jaya Setia secara total senilai Rp. 5.180.144.500,- (lima milyar seratus delapan puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan juga menjadi kerugian pendapatan Negara. • Tuntutan pidana diajukan kepada Pengurus Korporasi (yakni UMAR HUSNI/Pemohon Selaku Direktur PT Karya Jaya Setia). 8. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada penuntutan terhadap sdr UMAR HUSNI/Pemohon 145 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga patut dinilai penuntutan tersebut telah dilaksanakan secara profesional guna dapat dipulihkannya potensi Kerugian Pendapatan Negara yang diakibatkan perbuatan pidana perpajakan yang diduga dilakukan oleh sdr UMAR HUSNI/Pemohon. 9. Bahwa dalil sifat ‘Kasuistis’ hanya terkait Dakwaan terhadap Pemohon Yang Secara Berulang Dinyatakan Batal Demi Hukum, akan diuraikan kembali pada Keterangan Tambahan Pihak Terkait ini, sebagai berikut: 1) Bahwa pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa tengah, juga pernah dilaksanakan penuntutan dengan pasal yang sama terhadap sdr. Lutfi Faudzy (Terpidana) dengan pasal yang didakwakan kepada Pemohon yakni perbuatan pidana perpajakan yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mana telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yakni Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp tanggal 27 Maret 2019. Dengan uraian pada pokoknya: a. Bahwa pihak yang dijadikan Terdakwa yakni Lutfi Faudzy oleh Penuntut Umum adalah Direktur (Pengurus) dari Badan Usaha yaitu CV Surya Samudra pada tahun 2013 dan 2014 kemudian Terdakwa menjadi Direktur PT Bangkit Samudera Berlian pada tahun 2014 sampai dengan 2015; b. Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu masa Pajak 2013 sampai dengan 2014 melalui CV Surya Samudra telah sengaja melakukan perbuatan: • Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; • Tidak menyampaikan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) yang telah dipungut dari Pembeli atas Barang Kena Pajak berupa bahan bakar minyak solar yang dijual oleh CV Surya Samudra; c. Bahwa kemudian Terdakwa dalam kurun waktu masa Pajak 2014 sampai dengan 2015 melalui PT Bangkit Samudera Berlian melakukan 146 perbuatan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pendapatan Negara senilai Rp. 1.035.355.277,- (satu milyar tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah); d. Bahwa perbuatan terdakwa Lutfi Faudzy melalui CV Surya Samudra mengakibatkan terjadinya kerugian Pendapatan Negara senilai Rp. 1.208.210.907,- (satu milyar dua ratus delapan juta dua ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tujuh rupiah); e. Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp menyatakan pada pokoknya yaitu: Menyatakan Terdakwa Lutfi Faudzy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP; f. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp tanggal 27 Maret 2019 tersebut telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT SMG. 2) Bahwa terhadap Putusan Sela yang menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum yang mana Pemohon sebagai Terdakwa pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang (vide Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020 jis Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 480/Pid.Sus/2020/PT Smg tertanggal 5 Januari 2021, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pwt 147 tertanggal 6 Januari 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022) apabila dibandingkan dengan penanganan perkara terhadap Terdakwa Lutfi Faudzy pada Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang (vide Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT SMG) maka Perkara pidana perpajakan Pemohon dengan perkara terdakwa Lutfi Faudzy tersebut memiliki kesamaan, yaitu: • Perbuatan tindak pidana yang didakwakan merupakan sama-sama perbuatan yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP; • Terdakwa sama-sama sebagai Direktur atau Pengurus Badan Usaha/Korporasi. 3) Bahwa meskipun terhadap Pemohon dan sdr Lutfi Faudzy didakwa dengan pasal yang sama yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, akan tetapi terhadap Penuntutan dengan Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon maupun terdakwa Lutfi Faudzy mendapatkan Putusan Pengadilan yang berbeda yakni: • Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020 jis Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 480/Pid.Sus/2020/PT Smg tertanggal 5 Januari 2021, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pwt tertanggal 6 Januari 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 148 59/Pid.Sus/2022/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022, keseluruhan menyatakan bahwa Dakwaan Batal Demi Hukum. • Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT SMG menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti (tanpa adanya putusan sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terlebih dahulu). Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, maka Kejaksaan RI selaku Pihak Terkait dalam Keterangan Tambahan ini menerangkan bahwa Pembatasan/Limitasi Kuantitas Pengajuan Dakwaan hanya sebanyak 1 (satu) kali Sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan a quo dapat menghambat optimalisasi upaya pemulihan kerugian Pendapatan Negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI selaku Aparat Penegak Hukum serta Dakwaan Yang Secara Berulang Dinyatakan Batal Demi Hukum (in casu, dakwaan terhadap Pemohon) tidak diakibatkan karena tidak profesionalnya Jaksa Penuntut Umum Dalam Melaksanaan Penuntutan akan tetapi hal tersebut Bersifat Kasuistis. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Kejaksaan RI selaku Pihak terkait memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 143 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Pihak Terkait yakni Kejaksaan RI secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Atau, 149 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Selain itu, Pihak Terkait Kejaksaan Agung dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2022 mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 2 Agustus 2022, dan dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2022 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Endeono Wahyudi, S.H., Ade Iva Kurniawan, dan Syarifah Nurdjuliana, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 2 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Pihak Terkait Kejaksaan Agung Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. Dalam kasus yang dipertanyakan yaitu kapan hakim memutus suatu dakwaan batal demi hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 143 KUHAP Ayat (3) yakni: "dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum." Jika digabungkan ketentuan Pasal 143 KUHAP ayat (2) huruf b dan (3), maka pada pokoknya akan menjelaskan bahwa dakwaan dapat batal demi hukum jika tidak memenuhi secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, poin terpenting dalam hal ini ialah menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting karena berpengaruh pada penentuan kompetensi absolut dan relatif pengadilan, menentukan berlakunya hukum pidana Indonesia, menentukan perkara tidak verjaard (lewat waktu), tidak ne bis in idem, dan seterusnya. Jika sama sekali tidak menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, sudah pasti dakwaan batal demi hukum. Apabila dalam pembuktian terbukti bahwa delik memang benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, tetapi hari dan tanggalnya berbeda antara hari dan tanggal kejadian tindak pidana sesungguhnya dan hari serta tanggal tindak pidana yang tertera dalam dakwaan (misalnya tindak 150 pidana sungguh terjadi tanggal 11 Juni 2022 tetapi dakwaannya tertulis 1 Juni 2022) , maka dapat berpedoman pada yurisprudensi Belanda. Yurisprudensi Belanda ada dua, yakni: 1. Memutus batal demi hukum dan penuntut umum boleh mengajukan dakwaan baru; 2. Memutus langsung dan penuntut umum memperbaiki di tempat (sidang). Sebenarnya tidak pernah terjadi hakim memutus batal demi hukum lalu penuntut umum membuat dakwaan baru yang tentu sudah benar. Hal ini dikarenakan penuntut umum dapat mengadakan diskusi dengan teman-teman seniornya termasuk Kepala Kejaksaan Negeri, lalu hakim membatalkan lagi. Menurut pendapat Ahli, ada yang tidak beres salah satunya jaksa atau hakimnya. Menurut pendapat Ahli, hal ini bukan wewenang Mahkamah Kosntitusi, tetapi Mahkamah Agung. Surat dakwaan itu adalah akta otentik sama dengan akta notaris. Maka dari itu di sudut atas tertulis pro justitia atau untuk keadilan sebagai pengganti materai karena negara yang membuat. Dakwaan itu sedapat mungkin singkat, jelas, dan semua kata dalam dakwaan itu harus dibuktikan. Suatu dakwaan misalnya dakwaan Akbar Tandjung tertulis antara lain, "sebagai menteri sekretaris negara kepercayaan habibie" yang pasti tidak dapat dibuktikan dan tidak menjadi bagian inti delik. Lengkap, artinya semua bagian inti delik (delictsbestanddelen). Jika misalnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), bagian inti deliknya hanya dua yakni sengaja dan merampas nyawa seorang lain, maka untuk menyatakan secara jelas bahwa terdakwa sengaja, dalam dakwaan tertulis (mengutip visum et repertum). Berdasarkan visum et repertum yang ditusuk dadanya sebelah kiri jadi menuju ke jantung korban dan mengakibatkan kematiannya. Berdasarkan penjelasan tersebut apa yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan kesengajaan. Dakwaan itu paling banyak dua halaman. Antara tahun 1950 sampai 1960 dakwaan di Indonesia sama dengan di Belanda yakni paling panjang dua halaman. Ahli puluhan kali sidang antara tahun 1955 sampai 1961 tidak pernah dakwaan yang Ahli buat lebih dua halaman. Cukup semua bagian inti delik disebut dan menjelaskannya. Dari dulu Ahli menganjurkan agar pendidikan calon hakim dan jaksa dilaksanakan secara terpadu, seperti di Prancis, Belanda, Jepang, dan lain- 151 lain. Bagaimana hakim memutus dakwaan batal demi hukum jika dia tidak pernah dididik menyusun surat dakwaan. Saksi Pihak Terkait Kejaksaan Agung 1. Endeono Wahyudi, S.H. 1. SPDP atas nama UMAR HUSNI dari Penyidik Dirjen Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditkrimsus Polda Jateng Nomor: B/SPDP/109/IX/2017/ Reskrimsus tanggal 5 September 2017 diterima oleh KejaksaanTinggi Jawa Tengah tanggal 11 September 2017; 2. Diterbitkan Suprin Penunjukan JPU untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara (P-16) No. Print-1413/0.3.5/Ft.2/09/2017 tanggal 13 September 2017 a.n. perkara UMAR HUSNI dengan JPU P-16 antara lain: M. Rusman Effendi, S.H.,M.H., Heri Febrianto, S.H., M.H., M. Irfan Budi Santoso, S.H.; 3. Permintaan Perkembangan Hasil Penyiidikan perkara Pajak a.n.Tersangka Umar Husni (P-17) Nomor: B-4174/0.3.5/FT.2/11/2017 tanggal 17 November 2017; 4. Pengembalian SPDP a.n. Tersangka Umar Husni Nomor: B-1163/0.3.5/Ft.1/ 03/2018 tanggal 28 Maret 2018; 5. Pengiriman SPDP kembali atas nama. Tersangka Umar Husni, SPDP Nomor. B/3373/V/Res.10.2/2018/Reskrimsus tanggal 18 Mei 2018; 6. Penunjukan kembali JPU untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara (P-16) Nomor: Print-684/0.3.5/Ft.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 dengan JPU P-16 antara lain: M. Rustam Effendi, S.H., M.H., Ade Rina Trisyani, S.H., M. Irfan Budi Santoso, S.H.; 7. SPDP atas nama Umar Husni dari Penyidik Dirjen Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditkrimsus Polda Jateng Nomor: B/SPDP/11/II/RES.10.2/2019 Reskrimsus tanggal 11 Februari 2019; 8. Diterbitkan Suprin Penunjukan JPU untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara (P-16) Nomor: Print-108/0.3.5/Ft.2/02/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 an. perkara Umar Husni dengan JPU P-16 antara lain: M. Rusman Effendi, S.H., M.H., Endeono Wahyudi, S.H., Ade Rina Trisyani, S.H., Dwi Yosinta Indriasari, S.H., M. Irfan Budi Santoso, S.H.; 152 9. Pengiriman berkas perkara PPNS Kanwil DJP Jawa Tengah II atas nama tersangka Umar Husni Nomor: B/7566/VIII/RES.10.2/2019/Reskrimsus tanggal 13 Agustus 2019; 10. Dalam penelitian berkas perkara atas nama tersangka Umar Husni belum lengkap sehingga terbit P-18 Nomor: B-3009/M.3.1/Ft.2/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Hasil penelitian berkas perkara oleh Jaksa P-16 perkara perpajakan atas nama tersangka Umar Husni yang disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf i, juncto Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang dilanjutkan dengan petunjuk kekurangan berkas perkaranya dengan diterbit surat P-19 Nomor: B-3109/M.3.S/Ft.2/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019, Pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Umar Husniyang disangka melanggar Pasal 39 ayat ( 1) huruf c, huruf d, huruf i, juncto Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan UU No.16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP untuk dilengkapi; 11. Penyerahan kembali berkas perkara atas nama tersangka Umar Husni Nomor: B/9747/X/RES.10.2/2019/Reskrimsus tanggal 14 Oktober 2019 dan saat dilakukan penelitian lagi masih ada kekurangan setelah sesuai petunjuk; 12. Terbit P-19 Nomor: B-3482//M.3.5/Ft.2/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019, Pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Umar Husniyang disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf i, juncto Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP untuk dilengkapi; 13. Penyerahan berkas perkara kembali atas nama tersangka Umar Husni Nomor: S-00005.BERKAS/WPJ.32/2019tanggal 9 Desember 2019, yang diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2019; 14. Setelah dilakukan penelitian lagi sesuai dengan Pasal 110 dan 138 ayat ke (1) KUHAP, hasil penyidikan berkas perkara atas nama tersangka Umar 153 Husni sudah lengkap dengan diterbitkan P-21 Nomor: B-4751/M.3.S/Ft.2/ 12/2019 tanggal 18 Desember 2019; 15. Pada tanggal 29 Januari 2020 penyerahan tersangka Umar Husni dan Barang Bukti (Tahap II) ke Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk proses dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto; 2. Ade Iva Kurniawan Diawali dengan kunjungan kerja (advisory visit) oleh Account Representative KPP Pratarna Puwokerto ke tempat usaha/domisili PT Karya Jaya Satria sesuai Surat Tugas Nomor ST- 491/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013 dalam rangka bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dilokasi tersebut ditemui Sdr. Ibnu Purwanto, selaku manajer pemasaran. Hasil kunjungan tersebut, Account Representative mendapatkan informasi bahwa PT Karya Jaya Satrla bergerak di bidang Pembangunan dan Penjualan Perumahan untuk tempat tinggal dengan nama "Saphire Residence" dengan lokasi di Karangwangkal dan "Saphire Town House" di Berkoh. Menindaklanjuti hasil visit, Account Representative mengirimkan Surat Himbauan kepada PT Karya Jaya Satria Nomor: S-978/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013, hal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012. PT Karya Jaya Satria tidak memberikan jawaban atau responnya atas Surat Himbauan dimaksud. Kemudian pada tanggal tanggal 24 Juli 2013, Account Representative mengirimkan himbauan ke-2 dengan surat Nomor: S- 1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Himbauan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012. Atas surat himbauan ke-2 ini, PT Karya Jaya Satria memberikan tanggapan atau respon dengan mendatangi KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan konsultasi dengan Account Representative, yaitu: tanggal 16 Agustus 2013 dengan Sdr. Said Muchsin yang mengaku sebagai Direktur Keuangan dari Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria. Dalam proses konseling 154 tersebut, PT Karya Jaya Satria belum sepakat dengan jumlah potensi PPh dan PPN tahun 2010, 2011, dan 2012 sebagaimana hitungan Account Representative namun PT Karya Jaya Satria berkomitmen untuk melakukan pembayaran pajak minimal sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar) hingga akhir Desember 2013. Pada kenyataannya, PT Karya Jaya Satria hanya merealisasikan setoran pajak hingga akhir Desember 2013 sebesar Rp 1.631.090.000,00. Dan pada tanggal 24 Desember 2013, PT Karya Jaya Satria diwakili oleh Said Muchsin. Dalam konseling tersebut, PT Karya Jaya Satria juga belum sepakat dengan jumlah potensi PPh dan PPN tahun 2010, 2011 dan 2012. PT Karya Jaya Satria juga kembali berjanji untuk melakukan pembayaran pajak sampai dengan akhir tahun 2013 senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta). Dikarenakan pada saat konseling, terjadi perbedaan perhitungan antara petugas pajak dengan Wajib Pajak maka untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran penghitungan, Account Representative mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. PT Karya Jaya Satria, untuk tahun pajak 2012 dilakukan pemeriksaaan oleh fungsional pemeriksa KPP Pratama Purwokerto berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN.00145/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal 17 September 2014 dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan Nomor: PRIN-P- 00059/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal 3 Oktober 2014 berdasarkan Analisis Risiko dari Account Representative KPP Pratama Purwokerto Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan oleh fungsional pemeriksa KPP Pratama Purwokerto diawali dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan pada hari Rabu tanggal 24 September 2014. Pada saat itu Tim Pemeriksa Pajak bertemu dengan Sofan Prayugo selaku General Affair PT Karya Jaya Satria, NPWP: 21.026.722.5-521.00, karena Umar Husni selaku Direktur tidak berada di tempat. Wajib Pajak hanya memenuhi sebagian dari peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Tim Pemeriksa Pajak menerbitkan Surat Peringatan I Nomor: S- 3164/WPJ.32/KP.0100/2014 tanggal 15 Oktober 2014. Tim Pemeriksa Pajak juga telah menerbitkan Surat Peringatan II Nomor: S-3531/WPJ.32/ KP.0100/2014 tanggal 10 Nopember 2014. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam surat peringatan II, Wajib Pajak tidak memberikan buku, 155 catatan, dan dokumen secara lengkap. Dalam proses Pemeriksaan Pajak tersebut, Wajib Pajak melakukan pembayaran PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 dengan jumlah pembayaran sesuai SSP sebesar Rp 870.050.000,00 tetapi tidak bermaksud melakukan pengungkapan ketidakbenaran karena tidak disertai dengan surat pengungkapan ketidakbenaran dan juga tidak disertai dengan pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yaitu melaporkan SPT yang isinya tidak benar, yaitu Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya sehingga Tim Pemeriksa Pajak mengusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a PMK-17/PMK.03/2013. Setelah usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima dan ditelaah kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan maka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ditangguhkan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) PMK-17/PMK.03/2013 dan Pemeriksaan Bukti Permulaan dimulai. Atas dasar hal tersebut, selama pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ditangguhkan maka Surat Ketetapan Pajak tidak bisa diterbitkan karena sudah ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Proses pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP- 00006/WPJ.32/2016 tanggal 27 Desember 2016 yaitu laporan yang disusun oleh Pemeriksa Bukti Perrnulaan yang memberikan informasi tertulis tentang keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara dan Laporan kejadian Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK-00001/WPJ.32/BD.04/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang merupakan laporan tertulis tentang adanya peristiwa pidana perpajakan karena terdapat bukti permulaan yang cukup sebagai dasar dilakukan penyidikan. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-00001.DIK/WPJ.32/2017 tanggal 07 Februari 2017 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan 156 Nomor: PRIN-091.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 06 Februari 2019 dengan tersangka Umar Husni. Pada saat proses penyidikan ditemukan adanya tersangka lain Ali Rofi sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019. Proses penyidikan dengan tersangka Umar Husni telah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti p a d a Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka UMAR HUSNI sudah lengkap Nomor: B-4751/M.3.5/Ft.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019. Sedangkan Proses penyidikan dengan tersangka Ali Rofi telah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Ali Rofi sudah lengkap Nomor: B-4750/M.3.5/Ft.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019. Pada bulan Januari 2 0 2 0 telah dilakukan penyerahan tersangka Umar Husni dan Ali Rofi beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri Purwokerto. 3. Syarifah Nurdjuliana 1. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditreskrimsus Polda Jateng Nomor: B/SPDP/109/IX/ 2017/Reskrimsus tanggal 5 September 2017; 2. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor: Print-1413/O.3.5/Ft.2/09/2017 tanggal 13 September 2017 dengan identitas tersangka: Nama : UMAR HUSNI Tempat Lahir : Cirebon Umur/Tgl Lahir : 40 tahun / 01 Januari 1979 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Jalan Kertasura No. 10 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Cirebon Provinsi Jawa Barat Pekerjaan : Wiraswasta 157 3. Adapun Kasus Posisi adalah sebagai berikut: Bahwa tersangka UMAR HUSNI melalui PT Karya Jaya Satria, NPWP 21.026.722.5-521.000 di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dan/atau tempat lainnya pada kurun waktu masa pajak/tahun pajak Januari 2012 s/d Desember 2012 diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak menyetor pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. (Berdasarkan info kami ketahui dari Penyidik PPNS Pajak, adanya Praperadilan yang dilakukan oleh tersangka terhadap penetapan tersangka dengan Putusan dimenangkan tersangka) 4. Selanjutnya diterbitkan kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditreskrimsus Polda Jateng Nomor: B/5573/V/RES.10.2/2018/Reskrimsus tanggal 18 Mei 2018 yang telah diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Mei 2018. 5. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor: Print-684/O.3.5/Ft.2/05/2018 tanggal 18 Mei 2018. (Tersangka kembali melakukan Praperadilan namun dikalahkan, sehingga di terbitkan kembali SPDP) 6. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditreskrimsus Polda Jateng Nomor: B/SPDP/11/II/RES.10.2/2019/Reskrimsus tanggal 11 Februari 2019 yang telah diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Februari 2019. 7. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor: Print-208/O.3.5/Ft.2/02/2019 tanggal 20 Februari 2019. 8. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2019 telah diterima berkas perkara Nomor: LAP-002.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Dir Reskrimsus 158 Polda Jateng dengan surat Nomor: B/7566/VIII/RES.10.2/2019/Reskrimsus tanggal 13 Agustus 2019. 9. Setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan Pasal 110 dan 138 ayat (1) KUHAP, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap sesuai dengan surat P- 18 Nomor: B-3009/M.3.1/Ft.2/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan surat P- 19 Nomor: B-3109/M.3.5/Ft.2/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019. 10. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2019 telah diterima kembali berkas perkara Nomor: LAP-002.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Dir Reskrimsus Polda Jateng dengan surat Nomor: B/9747/XI/RES.10.2/2019/Reskrimsus tanggal 14 Oktober 2019. 11. Setelah dipelajari kembali hasil penyidikan tersebut belum lengkap sesuai dengan surat Nomor: B-3482/M.3.5/Ft.2/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019. 12. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2019 telah diterima kembali berkas perkara Nomor: LAP-002.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II dengan surat Nomor: S-00005.BERKAS/WPJ.32/2019 tanggal 9 Desember 2019. 13. Setelah dilakukan penelitian sesuai dengan Pasal 110 dan 138 ayat ke-(1) KUHAP, ternyata hasil penyidikannya dan Berkas perkara atas nama tersangka Umar Husni dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Nomor: B- 4751/M.3.5/Ft.2/12/ 2019 tanggal 18 Desember 2019 Selanjutnya dilakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Purwokerto: 14. Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II atas nama tersangka Umar Husni Nomor: S-33/WPJ.32/2020 tanggal 14 Januari 2020, bahwa telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 09.00 WIB kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto sesuai dengan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: Print-143/M.3.14/Ft.2/01/2020 tanggal 29 Januari 2020. 159 15. Pada tanggal 29 Januari 2020 dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (pelimpahan berkas perkara tahap II) terdakwa Umar Husni di Kejaksaan Negeri Purwokerto. 16. Terhadap Tersangka UMAR HUSNI dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Purwokerto selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal 29 Januari 2020 s/d tanggal 17 Februari 2020. Terhadap terdakwa Umar Husni dilakukan penahanan RUTAN berdasarkan: a. Berita Acara Pendapat tertanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah: Ade Rina Trisyani, S.H. dan Dwi Yosinta Indriasari, S.H. b. Nota Dinas tertanggal 29 Januari 2020 dari JPU R Heri Febrianto, S.H., M.Hum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto. c. Surat Perintah Penahanan (T-7) Nomor: 144 / M.3.14 / Ft.2 / 01 / 2020 tanggal 29 Januari 2020. 17. Selanjutnya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto diterbitkan Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Umar Husni, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto (P-16 A) dengan Surat Perintah Nomor: 143/M.3.14/Ft.2/01/2020 tanggal 29 Januari 2020, dengan Penuntut Umum: - Ade Rina Trisyani, S.H. - Syarifah Nurdjuliana, S.H. - R Heri Febrianto, S.H., M.Hum - Dwi Yosinta Indriasari, S.H. - Agus Fikri, S.H. - Judith Sukmaningtyas, S.H. - Enggar Dian R, S.H. - Diliana Setyoningrum, S.H. - Fauzan Eka Prasetia, S.H. 18. Bahwa setelah persiapan administras selesai selanjutnya dilakukan Pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Purwokerto atas nama Terdakwa Umar Husni dengan dengan: - Surat Pelimpahan Perkara Nomor: 328/M.3.14/Ft.2/02/2020 tanggal 12 Februari 2020. 160 - Surat Dakwaan Nomor: PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 12 Februari 2020, dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal: 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i juncto Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 19. Bahwa mengenai penulisan nomenklatur perundang-udangan tersebut berdasarkan masukan dari Wakil Ketua PN Purwokerto sekaligus Ketua Majelis Hakim perkara atas nama terdakwa Umar Husni. 20. Persidangan Pertama dimulai dengan acara pembacaan surat dakwaan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, dengan susunan Majelis Hakim adalah sebagai berikut: Budi Setyawan, S.H., M.H. (selaku Hakim Ketua), Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum (selaku Hakim Anggota I) dan Arif Yudiarto, S.H., M.H. (selaku Hakim Anggota II). 21. Atas surat dakwaan ini Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2020, dengan pokok isi keberatan adalah sebagai berikut: a. Keberatan kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah adminsitrasi dan merupakan kewenangan pengadilan pajak; b. Keberatan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena prematur; c. Kebaratan surat dakwaan batal demi hukum karena tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. 22. Pada tanggal 03 Maret 2020 Penuntut Umum membacakan Pendapat Jaksa Penuntut Umum atas Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut: a. Eksepsi terhadap kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah administrasi dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak Pendapat Penuntut Umum Bahwa menurut kami pendapat sdr. Penasehat Hukum tersebut keliru karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam kualifikasi tindak Pidana Perpajakan mengingat Terdakwa Ali Rofi bersama-sama dengan Umar Husni telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana 161 dalam undang-undang tersebut secara limitative telah menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Rofi bersama-sama dengan Umar Husni adalah merupakan perbuatan pidana dan terhadap pelakunya diancam dengan sanksi pidana sehingga mutlak merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sedangkan Pengadilan Pajak menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adapun Keputusan menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sehingga dari uraian ini dapat dilihat bahwa sengketa pajak sebagai akibat dikeluarkannya keputusan-lah yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak dan bukan tindak pidana di bidang perpajakan. Di samping itu, untuk membuat kesimpulan dan memutuskan bahwa perkara ini bukan merupakan lingkup hukum pidana melainkan ranah administrasi dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak tentunya memerlukan kajian-kajian yang seksama dan mendalam disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan sah, sehingga untuk dapat mencapai hal tersebut haruslah sampai pada pemeriksaan materi pokok perkara dan tidak cukup hanya disampaikan dengan Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa. b. Eksespsi Surat Dakwaan batal demi hukum karena Tindak Pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap: Pendapat Penuntut Umum: Bahwa sebelumnya kami akan menanggapi Nota Keberatan (eksepsi) sdr. Penasehat Hukum Terdakwa yang menyebutkan Surat Dakwaan tunggal tidak dapat diterapkan dalam beberapa perbuatan Tindak Pidana. Menurut pendapat kami, sdr. Penasehat Hukum kurang cermat atau lupa, bahwa di dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana lazim disangkakan/didakwakan dalam dakwaan tunggal apabila si pelaku tindak pidana melakukan: Ke-3 : Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 162 dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak; Ke-4 : Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; Ke-5 : Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. Sehingga dengan demikian tidak tepat apabila sdr Penasehat Hukum dalam Nota Keberatan (eksepsi) nya menyebutkan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal tidak tepat diterapkan dalam beberapa perbuatan tindak pidana. Selanjutnya kami juga akan memberikan pendapat atas Nota Keberatan (eksepsi) sdr. Penasehat Hukum Terdakwa yang menyebutkan Surat Dakwaan tidak mencantumkan dasar peraturan perhitungan pajak, dimana menurut hemat kami nota keberatan ini korelasinya adalah dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang besarnya nilai kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, yang mana untuk dapat mencapai hal tersebut haruslah sampai pada pemeriksaan materi pokok perkara yaitu melalui pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan barang bukti sehingga tidak cukup hanya disampaikan dengan Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sudah kami buat sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP yang mengatur syarat formil dan syarat materiil Surat Dakwaan, yang jelasnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 143 ayat (2) KUHAP Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan. b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa Surat Dakwaan yang kami buat sudah memenuhi syarat formil dimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan sudah disebutkan secara jelas dan lengkap yang dibenarkan pula oleh terdakwa pada saat ditanya oleh Majelis Hakim pada permulaan persidangan, bahkan juga telah diberi tanggal dan ditandatangani Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan. Sedangkan syarat-syarat materiil Surat Dakwaan juga telah terpenuhi yaitu Surat Dakwaan telah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa Ali Rofi dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 163 Dalam hal ini Penuntut Umum telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (cermat), telah merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dengan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh terdakwa (jelas) dan telah mencakup semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (lengkap) dengan mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan dan setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah Terdakwa sudah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan jawaban terdakwa adalah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut. Dengan demikian Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi Syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Oleh karena itu, keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap adalah tidak berdasar. Untuk memperkuat argumen kami, perlu kami kutip disini Pendapat M.Yahya Harahap, SH dalam buku “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” jilid I halaman 424-425 dikatakan bahwa: “Penguraian Fakta dan keadaan yang lengkap dalam Surat Dakwaan, lebih memberi kejelasan bagi terdakwa dan Hakim tentang tindak pidana yang didakwakan. Akan tetapi surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap, tidak mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan”. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1069 No.36K/KR/1968 yang menyatakan bahwa: “Walaupun Surat Tuduhan tidak menyebutkan Fakta dan Keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya tuduhan”. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka mengenai Nota Keberatan (eksepsi) Sdr. Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan Surat Dakwaan batal demi hukum karena Tindak Pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap adalah tidak beralasan sama sekali, dan oleh karena itu Nota Keberatan (eksepsi) Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak. Bahwa selanjutnya mengenai uraian eksepsi Sdr. Penasehat Hukum yang menyangkut materi pokok perkara yang tidak termasuk obyek eksepsi sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, kami tidak akan menanggapinya dalam tanggapan eksepsi ini dan baru akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya. 23. Pada tanggal 20 Maret 2020 dibacakan Putusan Sela Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Pwt atas nama terdakwa Umar Husni, dengan amar putusan: - Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Umar Husni tersebut diterima; 164 - Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS 01 / Pkrto / Ft.2 / 2020 tanggal 12 Februari 2020 batal demi hukum; - Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini beserta seluruh barang bukti kepada Penuntut Umum; - Mengeluarkan terdakwa Umar Husni dari Penahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini dibacakan. - Membebankan biaya perkara kepada Negara. 24. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam putusan sela-nya adalah sebagai berikut: a. Mengenai keberatan kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah adminsitrasi dan merupakan kwenanggan pengadilan pajak. Untuk mengetahui dan menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (masalah pajak PT Karya Jaya Satria) termasuk dalam ranah administrasi dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak atau masuk ranah pidana yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri diperlukan kajian yang seksama dan mendalam dengan memeriksa alat- alat bukti (sudah masuk pada pokok perkara), oleh karena itu terhadap keberatan tentang kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah administrasi dan merupoakan kewenangan pengadilan pajak akan dipertimbangkan dan diputus Bersama-sama dengan pokok perkara. b. Mengenai keberatan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena prematur; Untuk mengetahui dan menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (masalah pajak PT Karya Jaya Satria) termasuk dalam ranah administrasi dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak atau masuk ranah pidana yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri diperlukan kajian yang seksama dan mendalam dengan memeriksa alat- alat bukti (sudah masuk pada pokok perkara), oleh karena itu terhadap keberatan tentang kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah administrasi dan merupakan kewenangan pengadilan pajak akan dipertimbangkan dan diputus Bersama-sama dengan pokok perkara. c. Mengenai keberatan surat dakwaan batal demi hukum karena tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. - Uraian fakta tindak pidana yang didakwakan tidak cermat: Bahwa setelah mencermati surat dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan berbentuk tunggal tidak tepat diterapkan dalam beberapa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa karena dakwaan tunggal hanya bisa memuat satu kualifikasi tindak pidana sedangkan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa masing-masing memiliki kualifikasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu Penuntut Umum dapat merubah bentik/ susunan surat dakwaan menjadi dakwaan kumulatif ataupun dakwaan campuran sehingga dengan bentuk/ susunan surat dakwaan yang tepat maka perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa akan lebih jelas tergambar dalam surat dakwaan. Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menghubungkan perbuatan terdakwa dengan pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelsi Hakim 165 melihat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa berupa perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan / atau surat keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut untuk masa pajak tahun 2012, terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa hanya dilakukandalam satu masa pajak, bukan dilakukan pada masa pajak yang berbeda-beda dan masing-masing perbuatan tersebut memiliki kualifikasi yang berbeda satu sama lainnya (tidak sama macamnya), berdasarkan hal tersebut maka penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kepada terdakwa adalah tidak tepat. - Uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan lengkap Bahwa setelah mencermati surat dakwaan, Majelis Hakim tidak melihat dalam uraian surat dakwaan Langkah dan upaya apa yang telah ditempuh/dilakukan oleh kantor pajak sebelum melakukan penyidikan terhadap terdakwa (PT Karya Jaya Satria), maka hal itu membuat surat dakwaan menjadi tidak lengkap dan jelas. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas maka keberatan Penasehat Hukum diterima sehingga berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus dinyatakan batal demi hukum. 25. Atas putusan sela tersebut Penuntut Umum menyatakan perlawanan dengan Akta Perlawanan yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Purwokerto. 26. Penuntut Umum mengirimkan memori perlawanan Nomor: 603/M.3.14/Ft.2/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 atas nama terdakwa Umar Husni. 27. Atas Keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Maret 2020. 28. Atas perlawanan/banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kemudian pada tanggal 15 April 2020, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan putusan Nomor 177/PID/2020/PT.SMG atas nama terdakwa Umar Husni, dengan amar putusan: - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor: 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tanggal 10 Maret 2020 yang dimintakan banding; - Membebankan biaya perkara kepada Negara. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut: 166 Setelah Majels Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oeh Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang ternyata dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, karena Majels Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majels Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah sesuai menurut hukum, karena itu patut dipertahankan. 29. Pada tanggal 06 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengirimkan nota dinas perihal perbaikan surat dakwaan sehubungan dengan akan dilakukannya pelimpahan kembali berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Negeri Purwokerto, disusul dengan nota dinas dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 2020 perihal tindak lanjut pelimpahan perkara TP Perpajakan atas nama terdakwa Umar Husni dan Ali Rofi. 30. Bahwa pada tanggal 02 September 2020 dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Purwokerto atas nama Terdakwa Umar Husni dengan: - Surat Pelimpahan Perkara Nomor: 1659 / M.3.14 / Ft.2 / 09 / 2020 tanggal 02 September 2020. - Surat Dakwaan Nomor: PDS-01 / Pkrto / Ft.2 / 01 / 2020 tanggal 31 Agustus 2020, dengan dakwaan Kumulatif. Kesatu melanggar Pasal: 39 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terahir diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dan Kedua melanggar Pasal: 39 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terahir diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dan Ketiga melanggar Pasal: 39 ayat (1) huruf i Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terahir diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009. 31. Bahwa dalam surat dakwaan yang baru dimasukan langkah-langkah administrasi yang sudah ditempuh oleh KPP Pratama Purwokerto yaitu: 167 a. Bahwa terhadap PT Karya Jaya Satria yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan sesuai ketentuan tersebut, pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto telah melakukan kunjungan kerja ke PT Karya Jaya Satria untuk melakukan bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak dengan Nomor: S-978 /WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012 dan atas surat himbauan ini, PT Karya Jaya Satria tidak memberikan jawaban atau responnya. b. Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 24 Juli 2013, KPP Pratama Purwokerto mengirimkan himbauan ke-2 dengan surat Nomor: S- 1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Himbauan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012. Atas surat himbauan ke-2 ini, PT Karya Jaya Satria memberikan tanggapan atau respon dengan mendatangi KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan konsultasi dan PT Karya Jaya Satria berjanji akan melakukan pembayaran pajak minimal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar) hingga akhir Desember 2013. Namun dalam kenyataannya, PT KARYA JAYA SATRIA hanya merealisasikan setoran pajak hingga akhir Desember 2013 sebesar Rp. 1.631.090.000,00. c. Bahwa oleh karena sampai dengan akhir tahun 2013 PT Karya Jaya Satria tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka dilakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 oleh KPP Pratama Purwokerto. d. Bahwa dari hasil pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 yang dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto tersebut diperoleh indikasi awal terjadi Tindak Pidana di bidang perpajakan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan, pada saat pemeriksaan pendahuluan berdasarkan Pasal 43A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 kepada Terdakwa sudah disampaikan kesempatan untuk membayar atau mengajukan bukti lain mengenai jumlah pajak terhutang tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya. 32. Bahwa berdasarkan surat Penetapan Hakim Nomor 154/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Pwt tanggal 3 September 2020 atas nama terdakwa Umar Husni, telah dilakukan persidangan secara daring pada tanggal 3 September 2020 dengan acara pembacaan surat dakwaan. Adapun susunan Majels Hakim adalah sebagai berikut: Nanang Zulkarenain Faisal, S.H. (selaku Hakim Ketua), Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum 168 (selaku Hakim Anggota I) dan Ivone Tiurma Rismauli, S.H., M.H. (selaku Hakim Anggota II). 33. Atas surat dakwaan ini penasehat hukum terdakwa mengajukan Nota Keberatan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020, dengan pokok isi keberatan adalah sebagai berikut: A. Keberatan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara; B. Eksepsi surat Dakwaan Tidak dapat Diterima; 1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. 2. Apa yang didakwakan kepada tertdakwa bukan merupakan tindak pidana. C. Eksepsi Surat Dakwaan batal demi hukum karena tidak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara Cermat, Lengkap dan Jelas. 1. Surat Dakwaan Tidak Cermat. a. Surat Dakwaan tidak cermat diklualifikasi dakwaan cacat formil dalam proses pre-Adjudikasi. b. Ketidak cermatan Surat Dakwaan menggunakan nomor dakwaan yang sudah dibatalkan. c. Surat Dakwaan tidak cermat dalam penggunaan Nomenklatur Undang-undang perpajakan. d. Surat Dakwaan tidak cermat dengan menggunakan bentuk dakwaan kumulatif yang tidak mencantumkan pasal 65 ayat (1) KUHP e. Ketidakcermatan dalam menghitung pajak kurang bayar. 2. Surat Dakwaan Tidak Jelas. a. Ketidakjelasan uraian dalam memisahkan siapa yang melakukan perbuatan hukum b. Ketidakjelasan siapa yang melakukan, turut melakukan dan yang membantu melakukan didalam surat dakwaan. 3. Surat Dakwaan Tidak Lengkap. a. Surat dakwaan belum menguraikan upaya adminstrasi yang telah dilakukan. b. Surat dakwaan tidak menjelaskan pihak yang mewakili PT Karya Jaya Satria. 34. Pada tanggal 15 Oktober 2020 Penuntut Umum membacakan tanggapan Penuntut Umum atas Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut: 169 A. Eksepsi terhadap kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah administrasi dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak; Pendapat Penuntut Umum Bahwa menurut kami pendapat sdr. Penasehat Hukum tersebut keliru karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam kwalifikasi tindak Pidana Perpajakan mengingat terdakwa UMAR HUSNI telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dimana dalam undang-undang tersebut secara limitative telah menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa UMAR HUSNI adalah merupakan perbuatan pidana dan terhadap pelakunya diancam dengan sanksi pidana sehingga dengan demikian mutlak merupakan kewenangan Peradilan Umum sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa sedangkan Pengadilan Pajak menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adapun Keputusan menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sehingga dari uraian ini dapat dilihat bahwa sengketa pajak sebagai akibat dikeluarkannya keputusan-lah yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak dan bukan tindak pidana di bidang perpajakan. Bahwa sebelum perkara atas nama UMAR HUSNI sampai ke Pengadilan Negeri Purwokerto, Penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menetapkan UMAR HUSNI sebagai Tersangka dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sekiranya bukti permulaan ini tidak memenuhi syarat, sehingga perkara ini menjadi perkara pidana, maka bagi pihak yang keberatan diberi kesempatan untuk mengajukan Pra Peradilan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Bahwa ternyata Terdakwa UMAR HUSNI sudah menempuh upaya Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Purwokerto ketika perkara ini masih dalam tahap penyidikan dimana upaya Pra Peradilan dari terdakwa ini dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya pada persidangan ini Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa perkara ini bukan perkara pidana. Selain itu, Majelis 170 Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto sebelumnya telah menerima perkara atas nama Terdakwa UMAR HUSNI ini dan menghasilkan Putusan Sela Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Di samping itu, untuk membuat kesimpulan dan memutuskan bahwa perkara ini bukan merupakan lingkup hukum pidana melainkan ranah administrasi dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak tentunya memerlukan kajian-kajian yang seksama dan mendalam disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan sah, sehingga untuk dapat mencapai hal tersebut haruslah sampai pada pemeriksaan materi pokok perkara dan tidak cukup hanya disampaikan dengan Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa. B. Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima Dalam point B ini, Penasehat Hukum Terdakwa menguraikannya eksepsinya menjadi 2 item, yaitu: 1. Apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan Tindak Pidana yang dilakukannya; Bahwa dari pendapat Penasehat Hukum terdakwa ini secara tidak langsung telah mengamini bahwa terdakwa memang telah melakukan suatu Tindak Pidana meskipun menurut Penasehat Hukum apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan Tindak Pidana yang dilakukannya. Namun demikian, kami selaku Penuntut Umum akan menanggapi sebagai berikut: Bahwa Penasehat Hukum dalam eksepsinya halaman 46-47 telah mengutip uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum halaman 11 dan halaman 13 untuk Dakwaan Pasal 39 ayat (1) huruf c , yang menyebutkan: “Bahwa dari nilai penjualan sebesar Rp. 35.550.980.000,00 tersebut senyatanya yang disetorkan dan dilaporkan SPT Masa PPH Pasal 4 ayat (2) hanya sebesar Rp. 366.480.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). “Bahwa dari data tersebut maka dapat diketahui Nilai Penjualan Rumah/kavling PT Karya Jaya Satria di wilayah Pemalang pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 9.039.222.000 (sembilan milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), dihitung berdasarkan sumber dokumen faktur pajak, hasil konfirmasi/keterangan dari pembeli wilayah Pemalang, akta jual beli konsumen wilayah pemalang, hasil pemeriksaan pada pembeli untuk pembelian rumah/ kavling di wilayah Pemalang dan Surat Setoran Pajak PT Karya Jaya Satria Tahun 2012 .....“. “Bahwa dari Nilai Penjualan sebesar Rp 9.039.222.000 (sembilan milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut senyatanya yang disetorkan dan dilaporkan SPT Masa PPh 171 Pasal 4 ayat (2) hanya sebesar Rp 80.751.000.00 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah); Dan berdasarkan uraian Surat Dakwaan tersebut yang mengakibatkan Penasehat Hukum Terdakwa menarik kesimpulan dan berpendapat dalam eksepsinya: “Bahwa dari kutipan Surat Dakwaan halaman 11 dan 13 di atas yang menyatakan “pada kenyataannya yang disetor dan dilaporkan SPT Masa PPH Pasal 4 ayat (2)”, telah membuktikan Terdakwa menyetor dan melaporkan SPT. Bahwa dari kesimpulan yang ditarik oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak cermat dalam membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena Penasehat Hukum tidak membaca atau lupa adanya klausul “hanya” dalam Surat Dakwaan yang telah dikutip sendiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya, dimana dengan adanya klausul “hanya” tersebut menunjukkan fakta adanya pajak yang tidak disetorkan dan dilaporkan oleh Terdakwa. Bahwa Tanggapan Penuntut Umum ini sekaligus untuk menanggapi Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Kedua dimana terhadap Terdakwa didakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Dakwaan Ketiga dengan Dakwaan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009; 2. Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan Tindak Pidana; Bahwa terhadap Nota Keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa dengan mengutarakan dalil-dalil ranah hukum administrasi adalah untuk melegitimasi perbuatan terdakwa dan menurut pendapat kami sangatlah berlebihan serta hanya mengaburkan fakta, karena untuk menarik suatu kesimpulan serta memutuskan bahwa perkara ini belum seharusnya masuk ke ranah pidana melainkan masih ranah administrasi, tentunya memerlukan kajian-kajian yang seksama dan mendalam disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan sah, sehingga untuk dapat mencapai hal tersebut haruslah sampai pada pemeriksaan materi pokok perkara dan tidak cukup hanya disampaikan dengan Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa. C. Eksepsi Surat Dakwaan batal demi hukum karena Tindak Pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap: Bahwa sehubungan dengan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 65, yang menyebutkan: 172 “Seharusnya Penuntut Umum menggunakan register nomor perkara yang baru, oleh karena nomor register perkara yang lama sudah dinyatakan tidak pernah ada (never existed) oleh Pengadilan.” “Maka, dengan munculnya nomor register perkara yang sama justru merupakan pembangkangan Penuntut Umum bukan hanya terhadap asas hukum, namun pula, terhadap institusi Pengadilan Negeri, dimana dalam konsep Hukum pidana pada KUHP sering dikenal dengan istilah “melawan keputusan Penguasa Umum”, yang menyebabkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat.” Menurut hemat kami adalah terlalu berlebihan dan Penasehat Hukum Terdakwa hanya bermaksud untuk membenturkan Majelis Hakim dengan Penuntut Umum, oleh karena pencantuman nomor register perkara dalam Surat Dakwaan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan selain itu mengenai nomor register perkara merupakan administrasi dalam internal institusi Kejaksaan Negeri Purwokerto serta penomoran register perkara yang sama dengan Surat Dakwaan yang terdahulu dikarenakan Surat Dakwaan disusun berdasarkan berkas perkara yang sama sehingga pokok perkaranya pun sama. Selanjutnya terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa halaman 71 mengenai Surat Dakwaan Tidak Cermat dengan menggunakan Bentuk Dakwaan Kumulatif yang tidak mencantumkan Pasal 65 ayat (1) KUHP akan kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa untuk Surat Dakwaan dengan bentuk Dakwaan Kumulatif telah kami susun sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor: 30/Pid.B/2020/PN.Pwt yang telah dibacakan pada tangggal 10 Maret 2020 atas nama UMAR HUSNI pada halaman 40 alinea pertama. Adapun mengenai perlu atau tidaknya pencantuman Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam penyusunan suatu Surat Dakwaan adalah merupakan kewenangan kami selaku Penuntut Umum dan menurut hemat kami ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP dalam suatu Surat Dakwaan adalah bukan merupakan “unsur delik”, namun mengatur mengenai pidana yang dijatuhkan dan merupakan faktor pemberatan pidana saja. Kemudian untuk eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 75 yang menyebutkan adanya ketidakcermatan dalam menghitung pajak kurang bayar korelasinya adalah dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang besarnya nilai kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana nantinya akan diterangkan oleh Ahli yang berkompeten untuk itu, yang mana untuk dapat mencapai hal tersebut haruslah sampai pada pemeriksaan materi pokok perkara yaitu melalui pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan barang bukti sehingga tidak cukup hanya disampaikan dengan Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa. Bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum pada halaman 79-80 mengenai ketidakjelasan uraian dalam memisahkan siapa yang 173 melakukan perbuatan hukum, dimana dalam eksepsinya Penasehat Hukum telah menguraikan pendapatnya sebagai berikut: “Namun demikian, keseluruhan uraian peristiwa yang dikonstruksi uraian peristiwa yang dikonstruksikan oleh Penuntut Umum selalu menyandingkan nama dan terdakwa Umar Husni dan saksi Ali Rofi, baik menggunakan kata penghubung “dan” maupun kata “atau”. Misalnya pada Dakwaan II halaman 3 paragraf 7 yang menjelaskan sebagai berikut: “Bahwa selama kurun waktu Tahun 2012, dalam melaksanakan usaha pembangunan perumahan tersebut, untuk pembuatan dan penandatanganan akta jual beli antara Terdakwa UMAR HUSNI selaku DIrektur PT Karya Jaya Satria ataupun Kuasa DIrektur PT Karya Jaya Satria, antara lain ALI ROFI……” Terhadap eksepsi Penasehat Hukum ini perlu kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa dalam penyusunan Surat Dakwaan, kami selaku Penuntut Umum selalu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada dalam berkas perkara, di mana dalam berkas perkara tersebut menyebutkan adanya Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh Terdakwa Umar Husni (antara lain: Akta Jual Beli Notaris Prian Pristiarto, S. H. Nomor: 246/2012 tanggal 29 Maret 2012, Akta Jual Beli No. 391/2012 tanggal 3 Mei 2012, dan Akta Jual Beli Nomor: 1152/2012 tanggal 27 Desember 2012) dan ada pula akta jual beli yang ditandatangani oleh Ali Rofi (antara lain: Akta Jual Beli Notaris Prian Pristiarto, S. H. Nomor: 246/2012 tanggal 29 Maret 2012, Akta Jual Beli Notaris Hj. Imarotun Noor Hayati, S. H. Nomor: 522/2012 tanggal 30 Mei 2012). Sehingga untuk membuktikan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut haruslah sampai pada pemeriksaan materi pokok perkara yaitu melalui pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan barang bukti sehingga tidak cukup hanya disampaikan dengan Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa. Adapun terhadap Eksepsi Penasehat Hukum halaman 82 mengenai ketidakjelasan siapa yang melakukan, turut melakukan dan yang membantu melakukan di dalam Surat Dakwaan, akan kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa dalam Surat Dakwaan atas nama Umar Husni ini, kami selaku Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal turut serta yang dalam UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan khusus diatur dalam Pasal 43 ayat (1). Bahwa ternyata perbuatan terdakwa Umar Husni dan Ali Rofi saling terkait satu sama lain, itu adalah fakta perbuatan yang tergambar dalam berkas perkara, baik dalam keterangan saksi maupun alat bukti lain. Namun karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebelumnya dalam Putusan Sela Nomor: 30/Pid.B/2020/PN.Pwt yang telah dibacakan pada tangggal 10 Maret 2020 atas nama UMAR HUSNI pada halaman 41 alinea 1 yang menyebutkan: “…..sehingga menurut Majelis Hakim surat Dakwaan Penuntut Umum yang menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan Pasal 43 ayat (1) UU 174 Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah tidak tepat.” Sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela tersebut di atas, dan sesuai dengan konsekuensi dari Undang-Undang maka kami melimpahkan kembali perkara atas nama Umar Husni dengan Surat Dakwaan mengikuti putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 30/Pid.B/2020/PN.Pwt dimana terhadap terdakwa UMAR HUSNI kami dakwakan tanpa mencantumkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 dengan Ali Rofi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/Pkrto /Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sudah kami buat sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP yang mengatur syarat formil dan syarat materiil Surat Dakwaan, yang jelasnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 143 ayat (2) KUHAP Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan. b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa Surat Dakwaan yang kami buat sudah memenuhi syarat formil di mana identitas terdakwa dalam surat dakwaan sudah disebutkan secara jelas dan lengkap yang dibenarkan pula oleh terdakwa pada saat ditanya oleh Majelis Hakim pada permulaan persidangan, bahkan juga telah diberi tanggal dan ditandatangani Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan. Sedangkan syarat-syarat materiil Surat Dakwaan juga telah terpenuhi yaitu Surat Dakwaan telah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa Umar Husni dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini Penuntut Umum telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (cermat), telah merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dengan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh terdakwa (jelas) dan telah mencakup semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (lengkap) dengan mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan dan setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa sudah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan jawaban Terdakwa adalah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut. 175 Dengan demikian Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi Syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Oleh karena itu, keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap adalah tidak berdasar. Untuk memperkuat argumen kami, perlu kami kutip disini Pendapat M.Yahya Harahap, S. H. dalam buku “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” jilid I halaman 424-425 dikatakan bahwa: “Penguraian Fakta dan keadaan yang lengkap dalam Surat Dakwaan, lebih memberi kejelasan bagi terdakwa dan Hakim tentang tindak pidana yang didakwakan. Akan tetapi surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap, tidak mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan” Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1069 No.36K/KR/1968 yang menyatakan bahwa: “Walaupun Surat Tuduhan tidak menyebutkan Fakta dan Keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya tuduhan”. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka, mengenai Nota Keberatan (eksepsi) Sdr.Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan Surat Dakwaan batal demi hukum karena Tindak Pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap adalah tidak beralasan sama sekali, dan oleh karena itu Nota Keberatan (eksepsi) Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak. Bahwa selanjutnya mengenai uraian eksepsi Sdr. Penasehat Hukum yang menyangkut materi pokok perkara yang tidak termasuk obyek eksepsi sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, kami tidak akan menanggapinya dalam tanggapan eksepsi ini dan baru akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya. 35. Pada tanggal 22 Oktober 2020 sidang yang sedianya dilakukan dengan acara pembacaan putusan sela, ditunda pada tanggal 27 Oktober 2020 dikarenakan salah satu hakim yang menyidangkan sedang melaksanakan diklat. 36. Pada tanggal 27 Oktober 2020 dibacakan Putusan Sela Nomor: 154/Pid.Sus/ 2020/PN Pwt atas nama terdakwa Umar Husni, dengan amar putusan: - Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Umar Husni tersebut diterima; - Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS 01/Pkrto/Ft.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 batal demi hukum; - Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini beserta seluruh barang bukti kepada Penuntut Umum; - Membebankan biaya perkara kepada Negara. 176 37. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam putusan sela-nya adalah sebagai berikut: a. Bahwa surat dakwaan khususnya dakwaan kesatu tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat uraian yang bertentangan antara isi pasal (unsur) yang di dakwakan dengan uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa. b. Bahwa penulisan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dalam SUrat Dakwaan a quo adalah kurang tepat mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i dengan bunyi pasal sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan, tidak ditemukan pada UU Nomor 6 Tahun 1983. Ketentuan Pasal tersebut hanya ada pada UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Menimbang, bahwa seharusnya Penuntut Umum cukup menuliskan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tanpa menuliskan lagi UU No. 6 tahun 1983. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS- 01/Pkrto/ Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 adalah tidak cermat dalam menuliskan ketentuan pasal yang didakwakan. Sehingga harus dinyatakan batal demi hukum; c. Bahwa upaya administrasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak berupa Surat Himbauan yang di uraikan Penuntut Umum barulah tahap awal yang belum memasuki ranah administrasi, sedangkan bukti permulaan di tindaklanjuti dengan criminal law enforcement bukan dengan administative law enforcement, adanya uraian tambahan tersebut belum mencukupi untuk memenuhi amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana Nomor: Register 30/Pid.B/2020/PN Pwt. Belum ada uraian mengenai langkah atau upaya apa yang ditempuh/dilakukan oleh kantor pajak sebelum melakukan penyidikan terhadap Terdakwa (PT Karya Jaya Satria).“ “Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum belum menguraikan upaya administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, surat himbauan yang diuraikan sdr. Jaksa Penuntut Umum barulah tahap awal yang belum memasuki ranah adiministrasi, sedangkan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan criminal law enforcement bukan dengan administrative law enforcement, sehingga surat dakwaan a quo belum memenuhi pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana No. Register 30/Pid.B/2020/PN.Pwt.” “Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum belum memenuhi amanat pertimbangan Majelis Hakim Perkara Pidana No. Register 30/Pid.B/ 2020/PN.Pwt, maka harus dinyatakan bahwa surat Dakwaan dalam perkara a quo adalah uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan lengkap, oleh karena belum menguraikan upaya administrasi yang telah dilakukan”; “Menimbang, bahwa selama amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana No. Register 30/Pid.B/2020/PN.Pwt belum dipenuhi, maka surat dakwaan akan dinyatakan batal demi hukum, karena uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan tidak lengkap”; 177 “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo harus dinyatakan batal demi hukum”. 38. Bahwa atas putusan sela tersebut Penuntut Umum menyatakan perlawanan/ banding pada tanggal 02 November 2020 di Pengadilan Negeri Purwokerto, sedangkan salinan lengkap atas putusan sela tersebut baru diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2020. 39. Bahwa Penuntut Umum mengirimkan memori perlawanan Nomor: 2779/M.3.14/Ft.2/11/2020 tanggal 13 November 2020 atas nama terdakwa UMAR HUSNI, dengan pokok materi perlawanan adalah sebagai berikut: a. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS- 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020, pada Dakwaan Kesatu tidak kontradiktif mengingat yang kami uraikan adalah uraian suatu unsur delik. Di mana uraian unsur delik tidak mengatur mengenai klausul kata “sebagian”. Akan tetapi hanya mengenal “tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan” sehingga Penuntut Umum sudah barang tentu memakai kalimat sesuai unsur dakwaan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2007 dan terahir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan. Bahwa untuk menunjukkan kontradiktif tersebut Majelis Hakim bahkan telah mengutip Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 11 dan halaman 14 (pertimbangan Majelis Hakim halaman 80 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt), yang mana oleh Majelis Hakim Terdakwa dianggap telah menyetor dan melaporkan SPT. Akan tetapi kalimat sebelumnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dikutip oleh Majelis Hakim padahal uraian tersebut merupakan satu kesatuan dalam Surat Dakwaan dan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan adanya klausul “hanya” dalam bagian Surat Dakwaan yang telah dikutip oleh Majelis Hakim pada kalimat: “Bahwa dari nilai penjualan sebesar Rp 35.440.980.000,00 tersebut senyatanya yang disetorkan dan dilaporkan SPT Masa PPH Pasal 4 ayat (2) hanya sebesar Rp 366.480.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana dengan adanya klausul “hanya” tersebut sebenarnya menunjukkan fakta dari total nilai penjualan senyatanya ada pajak yang tidak disetorkan dan dilaporkan oleh Terdakwa. Sehingga pertimbangan hakim yang menunjukkan dakwaan JPU kontradiktif dan dinyatakan batal demi hukum adalah tidak tepat. Selain itu pertimbangan hakim yang menyatakan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah batal demi hukum sebenarnya bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya yang menyebutkan “…..mengenai dakwaan kedua dan ketiga, menurut hemat Majelis Hakim telah diuraikan dengan cermat, lengkap dan jelas oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan a quo. Sehingga keberatan terhadap uraian tindak 178 pidana dalam dakwaaan kedua dan ketiga patut untuk ditolak”, karena Penuntut Umum juga menggunakan pola yang sama pada Dakwaan Kedua dan Dakwaan ketiga, yaitu: awalnya menguraikan surat dakwaan sesuai dengan rumusan unsur delik sesuai dengan yang ada dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i, yaitu misalnya “tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut” lalu pada uraian fakta Penuntut Umum menguraikan sejumlah faktur yang PPNnya tidak disetor, PU juga menguraikan faktur yang disetor dan oleh Majelis Hakim dinyatakan dakwaan tersebut (dakwaan ketiga) sudah cermat, jelas dan lengkap disinilah nampak hakim kontradiktif antara pertimbangan pada Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua dan Dakwaan ketiga. Bahwa seorang hakim seharusnya bisa membedakan antara uraian unsur delik dengan uraian fakta perbuatan. Uraian unsur delik adalah kalimat dalam dakwaan yang diambil dari pasal yang bersangkutan sesuai dengan bunyi Undang-Undang sedangkan uraian fakta perbuatan adalah peristiwa-peristiwa mana yang memenuhi unsur pasal dalam delik. Jadi walaupun dalam uraian fakta perbuatan ditemukan adanya beberapa peristiwa yang tidak masuk unsur delik bukan berarti dakwaan Penuntut Umum kontradiktif sepanjang pada uraian fakta perbuatan PU bisa menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang memenuhi rumusan unsur delik. Jadi dengan demikian, pertimbangan hakim yang seperti ini harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. b. Bahwa penulisan Pasal yang didakwakan tersebut tidak dipermasalahkan dalam Putusan Sela yang terdahulu yaitu Putusan Nomor 30/Pid.B /2020/PN.Pwt., tanggal 06 Maret 2020 atas nama terdakwa Umar Husni, yang mana putusan tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 177/Pid/2020/PT.SMG., tanggal 15 April 2020 atas nama terdakwa UMAR HUSNI. Perlu dipahami bersama bahwa Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami beberapa perubahan, tetapi tidak menghapuskan peraturan perunddang-undangan terdahulu, sehingga UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahan- perubahannya sampai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain baik isi didalam masing-masing Undang-undang tersebut maupun penulisan undang-undangnya. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. Demikian pula Pasal 46 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 juga mengatur hal yang sama. Bahwa penulisan pasal dakwaan pada Dakwaan Penuntut Umum dengan menyertakan UU Nomor 6 Tahun 1983 dalam perkara yang lain telah diuji oleh Hakim di mana Hakim memutus perkara tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan. Artinya pencantuman UU Nomor 6 Tahun 1983 pada surat dakwaan sudah menjadi suatu yurispudensi, antara lain: 1) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1406K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 atas nama Theng Hong Sioe alias Soso 179 yang didakwa dan terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b, c dan f Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 untuk Tahun Pajak 2007 Juncto Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan g Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 untuk Tahun Pajak 2008 Juncto Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan g Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 untuk Tahun Pajak 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto. Pasal 64 ayat (1) KUHP; 2) Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp tanggal 27 Maret 2019 atas nama Lutfi Faudzy yang didakwa dan terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hakim yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dalam menuliskan ketentuan pasal yang didakwakan sehingga harus dinyatakan batal demi hukum adalah tidak tepat. Oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim yang demikian harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. c. Bahwa sesungguhnya dalam putusan sela terdahulu Majelis Hakim hanya mensyaratkan Penuntut Umum menunjukkan upaya administratitf yang dilakukan oleh DJP dan sudah ditunjukkan dalam Surat Dakwaan terbaru, namun dalam putusan sela saat ini Majelis Hakim mensyaratkan lagi SKPKB. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menerima keberatan Penasehat Hukum pada poin terakhir pada halaman 96 ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri dalam Putusan Sela Nomor: 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt yaitu pada: Halaman 74, yang menyebutkan: “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan Surat Dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui dan menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (masalah pajak PT Karya Jaya Satria) termasuk dalam ranah administrasi dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak atau masuk ranah pidana yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri diperlukan kajian yang seksama dan mendalam dengan memeriksa alat-alat bukti. Pemeriksaan yang demikian sudah memasuki pokok perkara dan bukan lagi termasuk dalam lingkup keberatan/eksepsi”; Halaman 82, yang menyebutkan: “Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama atas Nota Keberatan ini, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana atau bukan, tentu harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu keberatan ini telah masuk dalam tahap pembuktian yang bukan lagi domain keberatan. Sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak”; 180 Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, akan kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa upaya administrasi oleh Negara melalui Kantor Pajak telah dilakukan sebagai berikut: 1. Terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria telah dilakukan himbauan sebanyak dua kali oleh KPP Pratama Purwokerto. a) Bahwa KPP Pratama Purwokerto telah mengirimkan Surat Himbauan kepada PT Karya Jaya Satria yaitu: 1) Surat Himbauan Nomor: S-978/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013, hal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012. 2) Surat Himbauan ke-2 Nomor: S-1146/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 24 Juli 2013, hal Himbauan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012. 2. Bahwa selain itu juga telah dilakukan proses konseling sebanyak 2 (dua) kali, namun mengingat pada saat konseling terjadi perbedaan perhitungan antara petugas pajak dengan Wajib Pajak maka untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran penghitungan, Account Representative KPP Pratama Purwokerto mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. 3. Kemudian oleh KPP Pratama Purwokerto, dilakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 4. Pada saat pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak menemukan ada indikasi pidana maka pemeriksa mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) PMK-17/PMK.03/2013 yang berbunyi: Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka apabila: a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; Dari uraian tersebut di atas, nampak bahwa upaya administrasi sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak dan Penuntut Umum sudah menunjukkan dalam Surat Dakwaan. Di dalam daftar barang bukti pun dokumen- dokumen terkait upaya administrasi sudah disita. Namun ternyata Majelis Hakim melakukan penilaian yang sangat mendalam terhadap dokumen- dokumen yang berkaitan dengan upaya administrasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Dengan demikian sesungguhnya Majelis Hakim telah melakukan penilaian terhadap alat bukti pada tahap ini. Sehingga Majelis Hakim bisa menyimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan ada upaya administrasi adalah dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Bahwa penilaian mendalam yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti berupa dokumen-dokumen tindakan administratif dari Dirjen 181 Pajak sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara. Ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 74 dan 82 sebelumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (masalah pajak PT Karya Jaya Satria) termasuk dalam ranah administrasi atau ranah pidana diperlukan kajian secara seksama dan mendalam dengan memeriksa alat-alat bukti. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan atas penilaian terhadap alat bukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena sudah memasuki pokok perkara. Bahwa keinginan/kehendak Majelis Hakim agar Penuntut Umum menghadirkan/menunjukkan SKPKB dalam persidangan ini tidak mungkin dilakukan saat ini. Hal ini disebabkan karena terhadap PT Karya Jaya Satria telah dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama Purwokerto (pemeriksaan kepatuhan) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin- 00145/ WPJ.32/KP.0105/ RIK.SIS/ 2014, tanggal 17 September 2014 dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan Nomor Prin-P 00059/ WPJ.32/KP.0105/ RIK.SIS/ 2014, tanggal 3 Oktober 2014. Perlu kami sampaikan di sini, bahwa SKPKB akan diterbitkan apabila pemeriksa pajak menemukan kesalahan administrasi dalam perhitungan pajak namun apabila pemeriksa pajak menemukan indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak maka SKPKB tidak dapat diterbitkan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas PT Karya Jaya Satria, KPP Pratama Purwokerto berpendapat telah ditemukan indikasi Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu KPP Purwokerto mengusulkan kepada Kanwil agar dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, kemudian berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP- 6/WPJ.32/2016 tanggal 27 Desember 2016 ternyata ditemukan tindak pidana, sehingga ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Dengan ditingkatkannya ke tahap penyidikan, maka tidak dapat diterbitkan SKPKB, karena menurut Pasal 64 ayat (1) huruf f PMK-17/PMK.03/2013 diatur sebagai berikut: Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan sampai dengan: Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Bahwa Pemeriksaan Pajak (pemeriksaan kepatuhan) dengan produk berupa SKPKB tadi bisa dilanjutkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d PMK- 17/PMK.03/2013 yang berbunyi: Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. 182 Oleh karena itu apabila Majelis Hakim menghendaki agar Penuntut Umum menghadirkan SKPKB dalam perkara ini, seyogyanya Hakim menyidangkan perkara pokoknya sehingga segera mendapatkan putusan yang inkracht selanjutnya Dirjen Pajak bisa melanjutkan pemeriksaan pajak (kepatuhan) untuk dapat menerbitkan SKPKB. Bahwa dari uraian Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, upaya- upaya administratif sudah dilakukan oleh DJP secara maksimal dan pada saat Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan kepada pengurus PT Karya Jaya Satria telah disampaikan amanat ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwa PT Karya Jaya Satria telah memenuhi unsur tindak pidana perpajakan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan diberi kesempatan untuk mengungkapkan sendiri ketidak benaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebanyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar serta terhadap PT Karya Jaya Satria telah disarankan untuk mengajukan tax amnesty, namun kenyataaannya pengurus PT Karya Jaya Satria dalam hal ini terdakwa tidak beretika baik untuk memenuhi kewajibannya. Bahwa dengan demikian hal tersebut menunjukkan telah dilakukan upaya terakhir (ultimum remidium) oleh Negara melalui pihak Dirjen Pajak (DJP) kepada terdakwa. Oleh karena itu sudah tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk tidak menyidangkan perkara ini. Namun sangat disayangkan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 96 menyatakan: “Selama amanat pertimbangan majelis hakim perkara pidana Nomor Register: 30/Pid.B/PN.PWT belum dipenuhi, maka surat dakwaan akan dinyatakan dakwaan batal demi hukum, karena uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan tidak lengkap, adalah merupakan bentuk ancaman/ultimatum terhadap sesuatu yang tidak mungkin akan terlaksana dan pertimbangan semacam ini sudah melampaui kewenangan karena apabila Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan SKPKB maka dakwaan akan selalu dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan SKPKB hanya bisa diterbitkan apabila pemeriksaan kepatuhan oleh KPP Pratama Purwokerto selesai sedangkan pemeriksaan kepatuhan oleh KPP Pratama Purwokerto ditangguhkan sampai dengan ada putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka kami selaku Penuntut Umum menyimpulkan bahwa Majelis Hakim dengan sengaja ingin menghalang- halangi pemeriksaan pokok perkara dan berakhir hanya di putusan sela.Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim semacam ini harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. 40. Atas keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tertanggal 19 November 2020 yang diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2020. 183 41. Bahwa atas perlawanan/banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kemudian pada tanggal 5 Januari 2021, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan putusan: Nomor 480 / PID.Sus/ 2020/ PT.SMG atas nama terdakwa Umar Husni. Dengan amar putusan: - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor: 154 / Pid.Sus / 2020 / PN Pwt tanggal 27 Oktober 2020 yang dimintakan banding; - Memerintahkan mengembalikan barkas perkara ini beserta seluruh barang bukti kepada Penuntut Umum; - Membebankan biaya perkara kepada Negara. 42. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut: - Majelis Hakim tinggkat banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh katrena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. - Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan hakim PN Purwokerto telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan. - Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penasehat Hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan. 43. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut: - Majelis Hakim tinggkat banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh katrena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. - Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan hakim PN Purwokerto telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan. - Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penasehat Hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan. 44. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Purwokerto atas nama Terdakwa Umar Husni dengan dengan: 184 - Surat Pelimpahan Perkara Nomor: 1659 / M.3.14 / Ft.2 / 09 / 2020 tanggal 02 September 2020. - Surat Dakwaan Nomor: PDS-01 / Pkrto / Ft.2 / 01 / 2020 tanggal 31 Agustus 2020, dengan dakwaan Kumulatif: Kesatu melanggar Pasal: 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang. Dan Kedua melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang. Dan Ketiga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang. 45. Selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim PN Purwokerto telah ditetapkan hari sidang pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021. 46. Pada hari kamis tanggal 11 Nopember 2021 telah dilaksanakan sidang Perkara TP Perpajakan atas nama Terdakwa Umar Husni namun persidangan dengan acara pembacaan Surat Dakwaan dilakukan penundaan antara lain dengan alasan Terdakwa belum sempat menghubungi Penasehat Hukumnya, sehingga sidang ditunda oleh Majelis Hakim selama 2 (dua) minggu, yaitu hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021. 47. Pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 telah dilaksanakan sidang perkara TP Perpajakan atas nama Terdakwa Umar Husni dengan acara Pembacaan Surat Dakwaaan oleh Penuntut Umum dan persidangan ditunda 185 selama 2 (dua) minggu, yaitu hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 untuk pembacaan Eksepsi dari Penasehat Hukum para Terdakwa. 48. Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 telah dilaksanakan sidang perkara TP Perpajakan atas nama Terdakwa Umar Husni dengan acara Pembacaan Eksepsi dari Penasehat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya: A. Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara. B. Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan Tindak Pidana. - Dakwaan Kesatu: Setiap Orang yang Dengan Sengaja Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP); - Dakwaan Kedua: Setiap Orang yang Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap (Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP); - Dakwaan Ketiga: Setiap Orang yang Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak yang telah dipotong atau dipungut (Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP) C. Eksepsi Surat Dakwaan Batal Demi Hukum karena Tindak Pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, lengkap dan jelas 1. Surat Dakwaan Tidak Cermat a. Surat Dakwaan Tidak Cermat karena belum dijalankannya arahan maupun pertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Semarang b. Surat Dakwaan Tidak Cermat dalam penggunaan nomenklatur undang-undang perpajakan; c. Surat Dakwaan Tidak Cermat dalam penggunaan nomenklatur undang-undang perpajakan yang terbaru; d. Surat Dakwaan Tidak Cermat dalam menguraikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada Dakwaan Kesatu; e. Surat Dakwaan Tidak Cermat dalam menguraikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada Dakwaan Ketiga; f. Surat Dakwaan Tidak Cermat dengan tidak dicantumkannya Pasal 65 ayat (1) KUHP; g. Ketidak cermatan dalam menjumlahkan total nilai penjualan pada Dakwaan Kedua. 2. Surat Dakwaan Tidak Jelas Ketidakjelasan pada data yang disajikan 3. Surat Dakwaan Tidak Lengkap a. Surat Dakwaan belum menguraikan upaya administrasi yang telah dilakukan b. Surat Dakwaan belum menguraikan upaya administrasi untuk wilayah Pemalang yang seharusnya dilakukan KPP Pratama Pekalongan. 186 Selanjutnya proses persidangan ditunda selama 2 (dua) minggu, yaitu tanggal 23 Desember 2021 dengan agenda pembacaan Pendapat Penuntut Umum. 49. Pada tanggal 23 Desember 2021, dilaksanakan proses persidangan dengan agenda Pembacaan Pendapat Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara Bahwa pendapat Penasehat Hukum dalam eksepsinya pada halaman 35-40 yang menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara adalah keliru karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam kwalifikasi tindak Pidana Perpajakan mengingat Terdakwa UMAR HUSNI telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dimana dalam undang-undang tersebut secara limitative telah menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa UMAR HUSNI adalah merupakan perbuatan pidana dan terhadap pelakunya diancam dengan sanksi pidana sehingga dengan demikian mutlak merupakan kewenangan Peradilan Umum sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa sedangkan Pengadilan Pajak menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adapun Keputusan menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sehingga dari uraian ini dapat dilihat bahwa sengketa pajak sebagai akibat dikeluarkannya keputusan-lah yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak dan bukan tindak pidana di bidang perpajakan. Bahwa sebelum perkara atas nama UMAR HUSNI sampai ke Pengadilan Negeri Purwokerto, Penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menetapkan UMAR HUSNI sebagai Tersangka dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sekiranya bukti permulaan ini tidak memenuhi syarat, sehingga perkara ini menjadi perkara pidana, maka bagi pihak yang keberatan diberi kesempatan untuk mengajukan Pra Peradilan terhadap penyidikan yang 187 dilakukan oleh penyidik. Bahwa ternyata Terdakwa UMAR HUSNI sudah menempuh upaya Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Purwokerto ketika perkara ini masih dalam tahap penyidikan dimana upaya Pra Peradilan dari terdakwa ini dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya pada persidangan ini Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa perkara ini bukan perkara pidana. Selain itu, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto sebelumnya telah menerima perkara atas nama Terdakwa UMAR HUSNI ini dan menghasilkan Putusan Sela Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 10 Maret 2020 dan juga Putusan Sela Nomor: 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 27 Oktober 2020. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Di samping itu, untuk membuat kesimpulan dan memutuskan bahwa perkara ini bukan merupakan lingkup hukum pidana melainkan ranah administrasi dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak tentunya memerlukan kajian-kajian yang seksama dan mendalam disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan sah, sehingga untuk dapat mencapai hal tersebut haruslah sampai pada pemeriksaan materi pokok perkara dan tidak cukup hanya disampaikan dengan Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa. B. Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima Penasehat Hukum dalam eksepsinya pada halaman 40-45 telah menyebutkan bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan Tindak Pidana, baik itu pada: - Dakwaan Kesatu: Setiap Orang yang Dengan Sengaja Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP); - Dakwaan Kedua: Setiap Orang yang Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap (Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP); - Dakwaan Ketiga: Setiap Orang yang Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak yang telah dipotong atau dipungut (Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP) Selanjutnya, Penasehat Hukum Terdakwa juga membuat tabel perbandingan mengenai penyelesaian pidana dan administratif dalam pelanggaran perpajakan sebagai berikut: No Pelanggaran Sanksi Pidana Sanksi Administrasi Rujukan Penjelasan Sanksi 1 Tidak Menyampaika n SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Pasal 7 ayat (1) UU KUP Sanksi denda sebesar Rp. 100.000 untuk SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan penagihannya melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut STP) 188 2 Menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap. Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP Pasal 13 ayat (2) UU KUP Sanksi bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan yang ditagih bersamaan dengan pokok PPN kurang bayar melalui Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Pasal 13 ayat (3) huruf b UU KUP Sanksi kenaikan sebesar 100 % dari PPN yang tidak atau kurang bayar yang ditagih bersamaan dengan pokok PPN kurang bayar melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 3 Tidak Menyetorkan PPN yang telah dipungut Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP Pasal 13 ayat (2) KUP Sanksi bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan yang ditagih bersamaan dengan pokok PPN kurang bayar melalui Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Kemudian pada kesimpulan akhir Penasehat Hukum dalam eksepsinya pada halaman 45 telah menyimpulkan bahwa “…perkara ini belum seharusnya masuk ke dalam ranah pidana, melainkan masih dalam ranah administrasi, maka apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga surat dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa upaya sdr. Penasehat Hukum untuk membandingkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan huruf i UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) huruf b dan Pasal 13 ayat (2) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah keliru dan tidak ada relevansinya dengan Surat Dakwaan dari PENUNTUT UMUM, karena jelas-jelas unsur Pasalnya berbeda sehingga dari sini telah nampak upaya sdr. Penasehat Hukum untuk mengaburkan fakta guna membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. 189 Sdr. Penasehat Hukum lupa atau bahkan memang sengaja “mengabaikan” adanya unsur “dengan sengaja” pada Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana unsur dengan sengaja disini erat kaitannya dengan sikap batin Terdakwa pada saat melakukan perbuatan (mens rea). Sebagai contoh: Sdr. Penasehat Hukum hanya menyampaikan unsur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU tentang KUP “tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut” tanpa mencantumkan unsur “dengan sengaja” yang kemudian dibandingkan dengan Pasal 13 ayat (2) KUP yang berbunyi: “Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.” Dalam perkara a quo memang tidak akan pernah ada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, karena perbuatan Terdakwa untuk tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari Pembeli ke kas negara tersebut dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara. Dan unsur “dengan sengaja” ini lah yang nantinya akan sama-sama kita buktikan di persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara bersama dengan unsur-unsur lain sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Surat Dakwaan; Bahwa dengan demikian, Nota Keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mengutarakan dalil-dalil ranah hukum administrasi adalah hanya untuk melegitimasi perbuatan terdakwa dan menurut pendapat kami sangatlah berlebihan serta hanya ingin mengaburkan fakta, karena untuk menarik suatu kesimpulan serta memutuskan bahwa perkara ini belum seharusnya masuk ke ranah pidana melainkan masih ranah administrasi, tentunya memerlukan kajian- kajian yang seksama dan mendalam disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan sah, sehingga untuk dapat mencapai hal tersebut haruslah sampai pada pemeriksaan materi pokok perkara dan tidak cukup hanya disampaikan dengan Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa. C. Eksepsi Surat Dakwaan Batal Demi Hukum karena Tindak Pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, lengkap dan jelas 1. Surat Dakwaan Tidak Cermat a. Surat Dakwaan Tidak Cermat karena belum dijalankannya arahan maupun pertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Semarang Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah kami susun secara cermat dengan telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (cermat), telah merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian 190 perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dengan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh terdakwa (jelas) dan telah mencakup semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (lengkap) dengan mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan serta Penuntut Umum juga telah menjalankan seluruh pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Semarang, dengan menyusun Dakwaan secara kumulatif, memasukkan upaya-upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada PT Karya Jaya Satria berikut penulisan ketentuan pasal yang dilanggar. b. Surat Dakwaan Tidak Cermat dalam penggunaan nomenklatur undang-undang perpajakan; Bahwa menurut pendapat kami, Surat Dakwaan yang kami buat telah cermat dalam penggunaan nomenklatur Undang-Undang Perpajakan yang berbunyi: Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang; Penulisan kembali klausul UU Nomor 6 Tahun 1983 dalam Surat Dakwaan adalah untuk menjelaskan UU Nomor 28 Tahun 2007 tersebut mengatur tentang apa, dan dalam hal ini UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, perlu kita pahami bersama bahwa Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini telah mengalami beberapa perubahan, akan tetapi tidak menghapuskan peraturan perundang-undangan terdahulu, sehingga UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahan-perubahannya sampai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 bahkan sampai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain baik isi didalam masing-masing Undang-undang tersebut maupun penulisan undang-undangnya. Sebagai contoh: Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan huruf i UU Nomor 28 Tahun 2007 sebelumnya juga sudah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, c dan huruf f UU Nomor 6 Tahun 1983. Kemudian dengan pertimbangan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 6 Tahun 1983 lalu DPR bersama dengan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 191 Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 juga mengatur hal yang sama. c. Surat Dakwaan Tidak Cermat dalam penggunaan nomenklatur undang-undang perpajakan yang terbaru; Bahwa menurut pendapat kami, Surat Dakwaan yang kami buat telah cermat dalam penggunaan nomenklatur Undang-Undang Perpajakan meskipun tidak menggunakan nomenklatur undang- undang perpajakan yang terbaru dalam hal ini adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahwa benar, dalam ketentuan Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 29 Oktober 2021 dan menurut pendapat Penasehat Hukum seharusnya Jaksa Penuntut mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengingat Surat Dakwaan Penuntut Umum baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 3 Nopember 2021 namun perlu kita ingat kembali bahwa Perkara a quo sudah mulai di sidangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto sejak Februari 2020 dimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang didaftarkan pada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 3 Nopember 2021 tersebut kami susun berdasarkan berkas perkara yang sama sehingga pokok perkaranya pun sama, dan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa suatu aturan / ketentuan perundang-undangan (azas legalitas) tidak dapat berlaku surut kecuali diatur sendiri dalam UU dimaksud sebagai contoh adalah UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak mengatur pengecualian dimaksud sehingga dengan demikian UU Nomor 7 Tahun 2021 tidak dapat berlaku surut. Disamping itu dalam ketentuan Pasal 16 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menyebutkan bahwa “Pada saat UU ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: a. UU Nomor 6 Tahun 1983…dst; b. UU Nomor 7 Tahun 1983…dst; c. UU Nomor 8 Tahun 1983…dst; d. UU Nomor 11 Tahun 1995..dst; e. UU Nomor 2 Tahun 2020…dst; f. UU Nomor 11 Tahun 2020..dst; 192 Dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dalam ketentuan Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini; d. Surat Dakwaan Tidak Cermat dalam menguraikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada Dakwaan Kesatu; Bahwa Sdr. Penasehat Hukum dalam Eksepsinya pada halaman 70-73 berpendapat Penuntut Umum tidak cermat dalam menguraikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada Dakwaan Kesatu karena “…seharusnya Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menguraikan perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud sebagai unsur dalam pasal tersebut. Akan tetapi dalam surat dakwaan hal.14 pada bagian tabel justru menguraikan adanya pembayaran (kredit pajak) untuk wilayah Purwokerto sebesar Rp. 366.480.000,00 dan pembayaran (kredit pajak) untuk wilayah Pemalang sebesar Rp. 80.751.000,00. Berdasarkan tabel yang diuraikan Penuntut Umum telah menerangkan jika Terdakwa telah melakukan setoran dan laporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Mengenai jumlahnya apakah benar atau salah tentu hal tersebut akan dibuktikan dalam tahap pembuktian. Dengan demikian Penuntut Umum telah menyampaikan uraian yang kontradiktif dalam surat dakwaan antara Tindak Pidana yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa yang mendukung atau membuktikan unsur pasal yang didakwakan. Sehingga surat dakwaan tersebut tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa untuk menanggapi eksepsi dari Penasehat Hukum tersebut, maka kami akan menampilkan kembali tabel yang ada pada Dakwaan Kesatu sebagaimana yang dimaksud oleh sdr. Penasehat Hukum, yaitu: Tahun 2012 PURWOKERTO PEMALANG Total Hasil Penjualan 35.440.980.000 9.039.222.000 Tarif SPT Masa PPh yang harus disampaikan (5 %) (Pajak Terhutang) 1.772.049.000 451.961.100 sudah dibayarkan (Kredit Pajak) 366.480.000 80.751.000 Kerugian pendapatan Negara 1.405.569.000 371.210.000 Jika sdr. Penasehat Hukum benar-benar cermat membaca tabel tersebut di atas maka dapat dilihat adanya fakta hukum bahwa pada tahun 2012 di wilayah Purwokerto telah diperoleh total hasil penjualan sebesar Rp 35.440.980.000,00 dan dari total nilai penjualan tersebut, seharusnya PT Karya Jaya Satria wajib menyampaikan SPT Masa PPH Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 1.772.049.000,00 akan tetapi yang sudah dibayarkan dan disampaikan hanya Rp 366.480.000,00 sehingga akibat perbuatan Terdakwa UMAR HUSNI tidak menyampaikan SPT Masa PPH 193 Pasal 4 ayat (2) secara keseluruhan maka terdapat kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 1.772.049.000,00 (yang seharusnya disampaikan) dikurangi sebesar Rp 366.480.000,00 (yang sudah disampaikan) = Rp 1.405.569.000,00. Kemudian pada tahun 2012 di wilayah Pemalang telah diperoleh total hasil penjualan sebesar Rp 9.039.222.000,00 dan dari total nilai penjualan tersebut, seharusnya PT Karya Jaya Satria wajib menyampaikan SPT Masa PPH Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 451.961.100 akan tetapi yang sudah dibayarkan dan disampaikan hanya Rp 80.751.000,00 sehingga akibat perbuatan Terdakwa UMAR HUSNI tidak menyampaikan SPT Masa PPH Pasal 4 ayat (2) secara keseluruhan maka terdapat kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 9.039.222.000,00 (yang seharusnya disampaikan) dikurangi sebesar Rp 80.751.000,00 (yang sudah disampaikan) = Rp 371.210.000,00. Sehingga total kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan tidak menyampaikan SPT Masa PPH Pasal 4 ayat (2) baik di wilayah Purwokerto dan Pemalang adalah sebesar Rp 1.776.779.100,00. Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut pada Dakwaan Kesatu telah disusun secara cermat mengenai Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, mengenai perhitungan yang semacam itu sudah masuk dalam subtansi perkara yang seharusnya dibuktikan di persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara. e. Surat Dakwaan Tidak Cermat dalam menguraikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada Dakwaan Ketiga; Bahwa sdr. Penasehat Hukum dalam Eksepsinya pada halaman 73-74 berpendapat Penuntut Umum tidak cermat dalam menguraikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada Dakwaan Ketiga karena “…seharusnya Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menguraikan perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut…”. Akan tetapi dalam uraian dakwaan Pasal tersebut justru menguraikan adanya PPN yang dibayarkan/disetor untuk wilayah Purwokerto sebesar Rp 1.598.160.000,00 dan PPN yang dibayarkan/disetor untuk Wilayah Pemalang sebesar Rp 337.971.000,00 (perhatikan tabel yang terdapat di dalam Surat Dakwaan). Dengan demikian Penuntut Umum telah menyampaikan uraian yang kontradiktif dalam surat dakwaan antara Tindak Pidana yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa yang mendukung atau membuktikan unsur pasal yang didakwakan. Sehingga surat dakwaan tersebut tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa untuk menanggapi eksepsi dari Penasehat Hukum tersebut, maka kami akan menampilkan kembali tabel yang ada pada Dakwaan Ketiga sebagaimana yang dimaksud oleh Sdr. Penasehat Hukum, yaitu: 194 Wilayah Purwokerto PPN yang dipungut 2.147.360.000,00 PPN yang dibayar 1.598.160.000,00 Kerugian Pendapatan Negara 549.200.000,00 Dari data pada tabel tersebut di atas dapat kita baca bahwa di wilayah Purwokerto, PT Karya Jaya Satria telah memungut PPN sebesar Rp 2.147.360.000,00 (Dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), akan tetapi yang disetorkan ke kas Negara sesuai bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-521.000 hanya sebesar Rp 1.598.160.000,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari pembeli di Wilayah Purwokerto telah mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp 2.147.360.000,00 (PPN yang dipungut) dikurangi Rp 1.598.160.000,00 (PPN yang disetor/dibayar) = Rp 549.200.000,00. Wilayah Pemalang PPN yang dipungut 680.247.200,- PPN yang dibayar 337.971.000,- Kerugian Pendapatan Negara 342.276.200,- Dari data pada tabel tersebut di atas dapat kita baca bahwa di wilayah Pemalang, PT Karya Jaya Satria telah memungut PPN sebesar Rp 680.247.200,00 (Enam ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh dua ratus rupiah), akan tetapi yang disetorkan ke kas Negara sesuai bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-521.000 hanya sebesar Rp 337.971.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari pembeli di Wilayah Pemalang telah mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp 680.247.200,00 (PPN yang dipungut) dikurangi Rp 337.971.000,00 (PPN yang disetor/dibayar) = Rp 342.276.200,00. Sehingga total kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut baik di wilayah Purwokerto dan Pemalang adalah sebesar Rp 891.476.200,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan perincian: • Wilayah Purwokerto : Rp 549.200.000,00 • Wilayah Pemalang : Rp 342.276.200,00 Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut pada Dakwaan Ketiga telah disusun secara cermat mengenai Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. 195 f. Surat Dakwaan Tidak Cermat dengan tidak dicantumkannya Pasal 65 ayat (1) KUHP; Bahwa mengenai perlu atau tidaknya pencantuman Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam penyusunan suatu Surat Dakwaan adalah merupakan kewenangan kami selaku Penuntut Umum dan selain itu ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP dalam suatu Surat Dakwaan adalah bukan merupakan “unsur delik”, akan tetapi hanya mengatur mengenai pidana yang dijatuhkan dan merupakan faktor pemberatan pidana saja; Sehingga dengan demikian, eksepsi Penasehat Hukum perihal tidak dicantumkannya Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan haruslah ditolak. g. Ketidakcermatan dalam menjumlahkan total nilai penjualan pada Dakwaan Kedua. Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya pada halaman 75-76 berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam menjumlahkan total nilai penjualan dalam Dakwaan Kedua pada nilai penjualan di wilayah Purwokerto. Bahwa setelah membaca eksepsi sdr Penasehat Hukum dimaksud, kami selaku Penuntut Umum telah melakukan perhitungan ulang untuk total nilai penjualan pada wilayah purwokerto baik dengan menggunakan perhitungan manual, kalkulator maupun menggunakan Microsoft excel, dan hasilnya adalah tetap sama dengan total nilai penjualan untuk wilayah Purwokerto pada Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, yang selengkapnya berbunyi: Nilai penjualan rumah/kavling di tahun 2012 pada uraian tabel- tabel tersebut di atas didasarkan pada data faktur pajak, hasil konfirmasi/keterangan dari pembeli, hasil konfirmasi bank atas pembelian rumah/kavling melalui KPR, hasil pemeriksaan pada pembeli untuk pembelian rumah/kavling wilayah Purwokerto dan wilayah Pemalang yang diringkas menjadi sebagai berikut: SUMBER NILAI PENJUALAN PERHITUNGAN PURWOKERTO PEMALANG Dokumen Faktur Pajak 9.300.800.000 5.715.972.000 Hasil Konfirmasi/Keterangan dari Pembeli 6.017.760.000 2.228.250.000 Hasil Konfirmasi Bank/Akta Jual Beli 18.460.420.000 820.000.000 Hasil Pemeriksa Pembeli 1.662.000.000 275.000.000 TOTAL 35.440.980.000 9.039.222.000 Sehingga dengan demikian, Eksepsi sdr. Penasehat Hukum yang menyebutkan adanya selisih senilai Rp. 40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah) dari total nilai penjualan untuk wilayah Purwokerto pada Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum merupakan pendapat yang keliru dan haruslah ditolak. 196 2. Surat Dakwaan Tidak Jelas Ketidakjelasan pada data yang disajikan Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya pada halaman 77-78 berpendapat adanya penggunaan data ganda terhadap beberapa orang pembeli. Terhadap eksepsi Sdr. Penasehat Hukum dimaksud dapat kami jelaskan bahwa tidak ada penggunaan data ganda dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Adanya penyebutan data beberapa pembeli sebanyak 2 (dua) kali dalam Surat Dakwaan tersebut dikarenakan ada pembeli yang melakukan pembelian terhadap obyek jual beli lebih dari 1 (satu) kali, dan ada pembeli yang melakukan pembayaran secara bertahap yang nantinya fakta-fakta tersebut akan terungkap dan akan sama-sama kita buktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. 3. Surat Dakwaan Tidak Lengkap a. Surat Dakwaan belum menguraikan upaya administrasi yang telah dilakukan b. Surat Dakwaan belum menguraikan upaya administrasi untuk wilayah Pemalang yang seharusnya dilakukan KPP Pratama Pekalongan. Bahwa Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya pada halaman 78-95 telah berpendapat yang pada pokoknya Surat Dakwaan belum menguraikan upaya administrasi yang telah dilakukan termasuk belum menguraikan upaya administrasi untuk wilayah Pemalang yang seharusnya dilakukan KPP Pratama Purwokerto. Bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto telah kami uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu: 1. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-491/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 24 Mei 2013, Account Reprepsentative telah melakukan kunjungan kerja/advisory visit kepada Wajib Pajak Pada tanggal 27 Mei 2013 dalam rangka bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan dan ditemui oleh sdr. IBNU PURWANTO selaku Manajer Pemasaran yang mana hasil kunjungan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kerja (Visit) Nomor: LAP-294/WPJ.32 /KP.0109/2013; 2. Pada tanggal 28 Juni 2013 KPP Pratama Purwokerto menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak dengan Nomor: S-978 /WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang mana saksi RISWANTO selaku Account Representative telah menyampaikan Surat Himbauan tersebut kepada Wajib Pajak dan atas surat himbauan ini, PT Karya Jaya Satria tidak memberikan jawaban atau responnya. 3. Pada tanggal tanggal 24 Juli 2013, KPP Pratama Purwokerto melalui saksi Riswanto Account Representative telah menyampaikan himbauan ke-2 dengan surat Nomor: S-1146/ WPJ.32/ KP.0109/ 2013 perihal Himbauan ke-2 Penyetoran dan 197 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012. 4. Atas surat himbauan ke-2 tersebut, PT Karya Jaya Satria memberikan respon/tanggapan dengan cara Ali Rofi memerintahkan Said Muchsin selaku Direktur/Kepala Keuangan di Holding Sapphire Group untuk menemani Beny Irwindianto mendatangi KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan konsultasi dan menghadap Riswanto Account Representative sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Konsultasi Pertama, tanggal 16 Agustus 2013, dengan hasil konseling wajib pajak PT Karya Jaya Satria belum menyetujui dengan nilai pajak terutang menurut penghitungan fiskus, yang mana keputusan saat itu adalah akan membicarakan dengan Direksi yang lain namun wajib pajak berkomitmen untuk melakukan pajak kurang bayar minimal sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan bulan Desember 2013, dan hasil konseling pertama tersebut dituangkan dalam Laporan Konseling Nomor: LAP-193/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 16 Agustus 2013. Mengingat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum memenuhi komitmen sebagaimana dijanjikan oleh PT Karya Jaya Satria yang diwakili Said Muchsin dan Beny Irwindianto pada saat konseling yang pertama, maka berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST- 1238/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 21 Oktober 2013, saksi Riswanto Account Reprepsentative bersama dengan Kepala Kantor KPP Pratama Purwokerto dan Kepala Seksi kembali melakukan kunjungan kerja/advisory visit kepada Wajib Pajak pada tanggal 21 Oktober 2013 dalam rangka bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan pada kunjungan tersebut PT Karya Jaya Satria berkomitmen melakukan pembayaran dengan bertahap sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2013, yang mana hasil kunjungan tersebut dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kerja (Visit) Nomor: LAP- 353/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 22 Oktober 2013 namun komitmen tersebut juga tidak dilaksanakan; Selanjutnya setelah kunjungan kerja yang kedua tersebut, Ali Rofi telah memerintahkan Said Muchsin selaku Direktur/Kepala Keuangan di Holding Sapphire Group untuk menemani Beny Irwindiato mendatangi KPP Pratama Purwokerto dan menghadap Riswanto Account Representative untuk melakukan konsultasi. Konsultasi yang kedua, tanggal 24 Desember 2013 dan saat itu PT Karya Jaya Satria juga belum sepakat dengan nilai pajak kurang bayar menurut penghitungan fiskus serta meminta diberi keringanan dengan pertimbangan kondisi cash flow perusahaan yang sedang buruk, dimana PT Karya Jaya Satria mengajukan keringanan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan hasil konseling kedua tersebut dituangkan dalam Laporan Konseling Nomor: LAP-538/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 24 Desember 2013, namun komitmen tersebut juga tidak dilaksanakan. 198 5. Oleh karena sampai dengan akhir tahun 2013 PT Karya Jaya Satria tidak memenuhi komitmen terhadap kewajiban perpajakannya sebagaimana yang telah dijanjikan pada hasil konseling pertama pada tanggal 21 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 24 Desember 2013, maka pada awal tahun 2014, saksi Riswanto Account Representative pada KPP Pratama Purwokerto mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012. 6. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN.00145/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/ 2014 tanggal 17 September 2014 dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan Nomor: PRIN-P-00059/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal 3 Oktober 2014. 7. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, pihak PT Karya Jaya Satria tidak memenuhi sebagian buku, catatan, dan dokumen yang diminta oleh pemeriksa untuk dipinjam sehingga oleh karenanya ya diterbitkan Surat Peringatan I Nomor: S- 3164/WPJ.32/KP.0100/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan Surat Peringatan II Nomor: S-3531/WPJ.32/ KP.0100/2014 tanggal 10 Nopember 2014. Dan sampai dengan dengan surat peringatan II diterbitkan, PT Karya Jaya Satria tetap tidak memberikan buku, catatan, dan dokumen secara lengkap; Dengan pemeriksaan khusus tersebut maka pemeriksa dapat menentukan: 1) apakah terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP); 2) ataukah ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Dari hasil pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 yang dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto tersebut menemukan indikasi awal terjadi Tindak Pidana di bidang perpajakan sehingga dengan demikian perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP- 00006/WPJ.32/2016 tanggal 27 Desember 2016, maka dengan demikian terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria tidak dapat diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP). Selanjutnya Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 tersebut diusulkan ke Kantor Wilayah DJP Jateng II dan setelah dilakukan pembahasan dinyatakan layak dan disetujui untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan. Perlu kami jelaskan pula di sini bahwa pada saat pemeriksaan bukti permulaan (sebelum tindakan penyidikan), Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria pun telah diberi kesempatan untuk melakukan pengungkapan 199 ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 % dari jumlah pajak yang kurang dibayar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, akan tetapi Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria tidak menggunakan kesempatan tersebut dan pada saat yang sana, terhadap Wajib PT Karya Jaya Satria pun sudah diberikan kesempatan mengikuti Tax Amnesty agar pemeriksaan bukti permulaan dihentikan, namun kesempatan tersebut juga tidak menggunakan kesempatan tersebut. Pada saat Tahap Penyidikan pun, Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria masih diberi kesempatan agar penyidikan tidak dilanjutkan ke Penuntutan dengan melunasi hutang pajak yang tidak / kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak tidak / kurang dibayar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44B ayat (2) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, akan tetapi kesempatan ini pun tidak digunakan oleh Wajib Pajak PT Karya Jaya Satria. Selanjutnya mengenai eksepsi sdr. Penasehat Hukum mengenai belum diuraikannya upaya administrasi untuk wilayah Pemalang yang seharusnya dilakukan KPP Pratama Pekalongan akan kami tanggapi sebagai berikut: - Bahwa PT Karya Jaya Satria yang didirikan pada tanggal 1 Maret 2008 berdasarkan Akta Notaris Ny. Gati Sudardjuncto, S. H. Nomor 01 tentang Pendirian Perseroan Terbatas dengan susunan kepengurusan saat itu adalah Faisal Abdullah Ali sebagai Direktur dan Ali Rofi sebagai Komisaris dan berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas, kemudian selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Nuning Indraeni Nomor: 63 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Jaya Satria, dilakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang berubah menjadi: Ali Rofi sebagai Direktur dan Umar Husni sebagai Komisaris dan terakhir pada tanggal 10 Juni 2011, berdasarkan Akta Notaris Nuning Indraeni Nomor: 23 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Jaya Satria, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Karya Jaya Satria berubah, yaitu: Terdakwa Umar Husni sebagai Direktur dan Ny. Aliyah Ali sebagai Komisaris, tidak ada perubahan mengenai kedudukan/domisil PT Karya Jaya Satria tetap berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas; - Bahwa selanjutnya PT Karya Jaya Satria yang berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto sejak 22 Februari 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-521.000 serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 11 Maret 2008 dengan Nomor Pengukuhan: 02484/WPJ.32/KP.0103/2008; - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa: Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan 200 benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak; - Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas bahwa kantor pusat PT Karya Jaya Satria adalah berdomisili atau berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas serta terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dan wajib mengisi, menandatangani serta menyampaikan Surat Pemberitahuan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar atau dikukuhkan sedangkan Sapphire Residence Pemalang adalah hanya salah satu lokasi proyek pembangunan perumahan milik PT Karya Jaya Satria, dan bukan merupakan Wajib Pajak ataupun Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kewajiban pajak yang berbeda atau berdiri sendiri di luar PT Karya Jaya Satria sehingga kewajiban perpajakan tetap menjadi Kewajiban PT Karya Jaya Satria yang berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas dan dengan demikian upaya administrasi hanya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto terhadap Kantor Pusat PT Karya Jaya Satria yang berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mengenai Nota Keberatan (eksepsi) Sdr.Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan batal demi hukum karena Tindak Pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap adalah tidak beralasan sama sekali, dan oleh karena itu Nota Keberatan (eksepsi) Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak. Sidang ditunda selama 2 (dua) minggu dengan acara Pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim. 50. Pada tanggal 6 Januari 2022 telah dilaksanakan persidangan Perkara TP Perpajakan atas nama Terdakwa Umar Husni dengan acara pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan diterima, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut: Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai “feiten” dalam bentuk bagaimana dan dengan cara apa “Terdakwa melakukan perbuatan khususnya “formed wederrechtelijk” tersebut, dan pula unsur “tanpa wewenang” sebagai suatu bentuk kategoris dari sifat melawan hukum, tidak diuraikan secara rinci dan jelas bagaimana unsur melawan hukum tidak terurai wujud dan cara dilakukannya sehingga Surat Dakwaannya menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (obscuur libel). 201 51. Terhadap putusan sela tanggal 06 Januari 2022 atas nama terdakwa Umar Husni, maka Penuntut Umum mengajukan perlawanan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dalam amar Putusan Sela Nomor: 189/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 06 Januari 2022, halaman 58 menyatakan: Menimbang, bahwa oleh karena itu maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai “feiten” dalam bentuk bagaimana dan dengan cara apa “Terdakwa melakukan perbuatan khususnya “formed wederrechtelijk” tersebut, dan pula unsur “tanpa wewenang” sebagai suatu bentuk kategoris dari sifat melawan hukum, tidak diuraikan secara rinci dan jelas bagaimana unsur melawan hukum tidak terurai wujud dan cara dilakukannya sehingga surat dakwaannya menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP maka surat dakwaan No.Register PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (obscuur libel). Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, kami mengajukan perlawanan sebagai berikut: Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDS- 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 25 Oktober 2021 telah menguraikan secara lengkap dan jelas terhadap bagaimana sifat melawan hukum dari delik pidana pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, yang kami tegaskan kembali sebagai berikut: 1. Pada dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang- undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang. Unsur dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, diuraikan sebagai berikut - PT Karya Jaya Satria memiliki kewajiban perpajakan berupa menyampaikan SPT PPh Tahunan maupun menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. - Bahwa pada tahun 2012 PT Karya Jaya Satria telah melakukan penjualan rumah/kavling di wilayah Purwokerto dan Pemalang, yang datanya diperoleh dari Faktur Pajak, Hasil Konfirmasi/ Keterangan dari Pembeli, Hasil Konfirmasi Bank/KPR, Hasil Pemeriksaan dari Pembeli, dan Akta Jual Beli Konsumen,… dst 202 Berdasarkan data-data tersebut di atas, nilai seluruh penjualan rumah/kavling PT Karya Jaya Satria di wilayah Purwokerto selama tahun 2012 adalah sebesar Rp 35.440.980.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian: No Sumber Penghitungan Nilai Penjualan 1 Dokumen Faktur Pajak 9.300.800.000 2 Hasil Konfirmasi/Keterangan dari Pembeli 6.017.760.000 3 Hasil Konfirmasi dari Bank 18.460.420.000 4 Hasil Pemeriksaan Pembeli 1.662.000.000 Total Nilai Penjualan 35.440.980.000 Berdasarkan data-data tersebut di atas, nilai seluruh penjualan rumah/kavling PT Karya Jaya Satria di wilayah Pemalang selama tahun 2012 adalah sebesar Rp 9.039.222.000,00 (Sembilan miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: No Sumber Penghitungan Nilai Penjualan 1 Dokumen Faktur Pajak 5.715.972.000 2 Hasil Konfirmasi/Keterangan dari Pembeli 2.228.250.000 3 Akta Jual Beli 820.000.000 4 Hasil Pemeriksaan Pembeli 275.000.000 Total Nilai Penjualan 9.039.222.000 - Bahwa dari nilai penjualan rumah/kavling PT Karya Jaya Satria tahun 2012 di wilayah Purwokerto tersebut diatas, terdakwa Umar Husni sebagai Direktur PT Karya Jaya Satria tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2012 atas hasil penjualan rumah/kavling kepada KPP Pratama Purwokerto, sedangkan untuk penjualan di wilayah Pemalang terdakwa Umar Husni tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak 9 (sembilan) bulan. - Akibat dari tidak disampaikannya SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tahun 2012 sebesar 5% dari hasil penjualan rumah/kavling oleh terdakwa UMAR HUSNI baik di wilayah Purwokerto maupun wilayah Pemalang, setelah dilakukan perhitungan ditemukan kerugian pada pendapatan Negara, sebagai berikut: Tahun 2012 PURWOKERTO PEMALANG Total Hasil Penjualan 35.440.980.000 9.039.222.000 Tarif SPT Masa PPh yang harus disampaikan (5 %) (Pajak Terhutang) 1.772.049.000 451.961.100 sudah dibayarkan (Kredit Pajak) 366.480.000 80.751.000 Kerugian pendapatan negara 1.405.569.000 371.210.000 2. Pada dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 203 Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang. Unsur dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, diuraikan sebagai berikut: - PT KARYA JAYA SATRIA memiliki kewajiban perpajakan berupa menyampaikan SPT PPh Tahunan dan SPT Masa PPN dan PPnBM setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. - Selama Tahun 2012, dalam melaksanakan usaha pembangunan perumahan, Terdakwa Umar Husni dan Ali Rofi membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dengan pihak pembeli atas penjualan kavling/rumah, yang bekerja sama dengan beberapa Notaris/PPAT, yaitu Bambang Sudrajat Wahyudiono, Hj. Imarotun Noor Hayati, S. H., Maria Haryani Ningrum, Nuning Indraeni, Prian Ristiarto, S.H., M. Robi Yantoko (wilayah Purwokerto), dan Chaerul Achwan, S. H. (wilayah Pemalang). - Pembayaran uang muka rumah/kavling dan pembayaran tunai diserahkan ke kasir PT Karya Jaya Satria sedangkan untuk pembayaran non tunai dilakukan secara transfer ke rekening PT Karya Jaya Satria, yaitu di Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan ada juga yang dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Ali Rofi dengan rekening nomor: 139.000.5101906. - Apabila pembelian dilakukan secara tunai, maka pembuatan Akta Jual Beli dibuatkan oleh notaris dan penandatanganan Akta Jual Beli tersebut dilakukan oleh terdakwa Umar Husni maupun Ali Rofi di Kantor Notaris sedangkan apabila pembelian dilakukan dengan cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maka penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan oleh para pihak di Kantor Bank KPR. Penentuan harga jual beli yang tercantum pada akta jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa Umar Husni secara bergantian dengan Ali Rofi yaitu lebih rendah dari harga jual sebenarnya yang harus dibayar oleh pembeli, hal tersebut diketahui juga oleh staf marketing PT Karya Jaya Satria, yaitu Ari Kurniati. - Pencantuman nilai jual yang lebih rendah dari harga sebenarnya tersebut dimaksudkan untuk memperkecil atau mengurangi nilai jual kena pajak baik yang dilaporkan maupun yang harus disetorkan. - Setelah Akta Jual Beli sudah ditandatangani para pihak, kemudian oleh staf PT Karya Jaya Satria langsung dikirim ke Kantor PT Karya Jaya Satria untuk diberikan kepada Terdakwa Umar Husni, kemudian oleh Terdakwa Umar Husni diserahkan kepada staf Keuangan PT Karya Jaya Satria bernama Avriliani Retnowati untuk dibuatkan rekapitulasi penjualan berupa daftar unit rumah berikut harganya yang diperoleh dari bagian marketing, yaitu Ari Kurniati. 204 - Dalam pembuatan laporan Ali Rofi memerintahkan Ari Kurniati agar rekapitulasi penjualan yang mencantumkan harga penjualan berbeda dengan harga sebenarnya dan kemudian menyerahkannya kepada Benny Irwindianto sebagai dasar pembuatan Laporan SPT Masa PPN masa Pajak Januari 2012 s/d Desember 2012 dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 a.n. PT Karya Jaya Satria, kemudian Terdakwa Umar Husni menandatangani Laporan SPT Masa PPN masa Pajak Januari 2012 s/d Desember 2012 dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 a.n. PT Karya Jaya Satria untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, sedangkan untuk data/catatan penerimaan riil penjualan rumah yang ada di bagian Keuangan, atas perintah Ali Rofi tidak diserahkan kepada Benny Irwindianto, melainkan hanya dilaporkan kepada Ali Rofi. - Selain melaporkan SPT Masa PPN masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 yang nilainya lebih rendah dari harga yang sebenarnya, Ali Rofi juga telah memerintahkan kepada Benny Irwindianto untuk membuat laporan berupa Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar dan atau tidak lengkap berupa penyampaian SPT Masa PPN masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 atas nama PT Karya Jaya Satria yang dilaporkan NIHIL, yaitu tidak ada isian laporan penjualan meskipun sebenarnya ada transaksi penjualan rumah/kavling oleh PT Karya Jaya Satria, meskipun Benny Irwindianto telah menyampaikan adanya transaksi jual beli pada masa pajak tersebut baik kepada Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT Karya Jaya Satria maupun Ali Rofi selaku pelaksana dan pengendali kegiatan operasional PT Karya Jaya Satria namun Terdakwa Umar Husni Direktur PT Karya Jaya Satria tetap menandatangani Surat Pemberitahuan Masa PPN yang isinya tidak benar karena dilaporkan NIHIL padahal ada transaksi, kemudian SPT Masa PPN yang isinya tidak benar tersebut disampaikan ke KPP Pratama Purwokerto. - Bahwa nilai total penjualan rumah/kavling baik di wilayah Purwokerto sebesar Rp 35.440.980.000,00 (Tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) maupun wilayah Pemalang sebesar Rp 9.039.222.000,00 (Sembilan miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) seharusnya PT Karya Jaya Satria NPWP 21.026.722.5-521.000 menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM tahun 2012 dari seluruh hasil penjualannya, namun dari hasil total penjualan di wilayah Purwokerto maupun Pemalang, Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT Karya Jaya Satria dan Ali Rofi sebagai pengendali pelaksana kegiatan operasional PT Karya Jaya Satria hanya menyampaikan SPT Masa PPnBM dengan nilai penjualan sebagai berikut: LOKASI Berdasarkan Bukti (seharusnya) Pelaporan Wajib Pajak Selisih Nilai Transaksi Pajak disetor Nilai Transaksi Pajak Disetor Nilai Transaksi Pajak - PURWOKERTO 35.440.980.000 3.544.098.000 2.937.500.000 1.598.160.000 32.503.480.000 1.945.938.000 - PEMALANG 9.039.222.000 903.922.200 3.118.710.000 337.971.000 5.920.512.000 565.951.200 44.480.202.000 4.448.020.200 6.056.210.000 1.936.131.000 38.423.992.000 2.511.889.200 - Berdasarkan data di atas pencantuman nilai jual beli pada akta jual 205 beli tersebut lebih rendah dari harga jual yang harus dibayar oleh pihak pembeli dan penentuan harga jual beli pada akta jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa Umar Husni Direktur PT Karya Jaya Satria bergantian dengan Ali Rofi selaku Kuasa Direktur PT Karya Jaya Satria, sehingga dengan demikian baik Terdakwa Umar Husni maupun Ali Rofi selaku Kuasa Direktur PT Karya Jaya Satria mengetahui bahwa harga jual beli rumah dalam akta jual beli berbeda dengan harga sebenarnya yang dibayar oleh pihak pembeli, hal tersebut diketahui juga oleh ARI KURNIATI staf marketing PT Karya Jaya Satria; - Akibat perbuatan Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT Karya Jaya Satria dan Ali Rofi selaku pelaksana dan pengendali kegiatan operasional sekaligus sebagai Kuasa Direktur PT Karya Jaya Satria dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yakni Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM tahun pajak 2012, sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara pada tahun 2012 sebesar Rp 2.511.889.200,00 (Dua miliar limaratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu duaratus rupiah), dengan perincian: Tahun 2012 PURWOKERTO PEMALANG PPN yang harus dibayarkan (Pajak Terhutang) 3.544.098.000 903.922.200 Yang dibayarkan (Kredit Pajak) 1.598.160.000 337.971.000 Kerugian pendapatan negara 1.945.938.000 565.951.200 Sesuai penghitungan kerugian pada pendapatan Negara oleh Muhammad Nurhidayat Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara. 3. Pada dakwaan Ketiga yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang- undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang. Unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut diuraikan sebagai berikut: - Setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kepada PT Karya Jaya Satria telah diberikan nomor seri faktur pajak sehingga dengan demikian PT Karya Jaya Satria telah diberi kepercayaan oleh negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli. Selanjutnya sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut PT Karya Jaya Satria sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang/jasa kena pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, serta menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas Negara sesuai mekanisme pemungutan PPN yang berlaku, akan tetapi terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT Karya Jaya Satria telah menyalahgunakan kepercayaan yang 206 diberikan oleh negara untuk memungut PPN, yaitu dengan tidak melaporkannya ke KPP Pratama Purwokerto dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara. Perbuatan terdakwa Umar Husni ini terjadi karena Ali Rofi yang bertindak sebagai pelaksana dan pengendali kegiatan operasional di perusahaan memerintahkan kepada Avriliani Retnowati dan Beny Irwindianto agar transaksi- transaksi yang telah dipungut PPNnya tidak dilaporkan dalam SPT tahunan, padahal selama kurun waktu tahun 2012, Terdakwa Umar Husni Direktur PT Karya Jaya Satria telah menerbitkan dan menandatangani 224 (dua ratus dua puluh empat) lembar Faktur Pajak atas penjualan unit perumahan/kavling di wilayah Purwokerto dengan total nilai PPN yang dipungut dari pembeli sebesar Rp2.147.360.000,00 (Dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian: … dst - Namun dari total nilai PPN yang dipungut dari pihak pembeli di Purwokerto yaitu sebesar Rp2.147.360.000,00 (Dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, yang disetorkan ke kas Negara sesuai bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)21.026.722.5-521.000 hanya sebesar Rp 1.598.160.000,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: … dst - Sehingga terdapat selisih antara PPN yang telah dipungut dari pihak pembeli di Purwokerto oleh PT Karya Jaya Satria dengan PPN yang disetorkan oleh PT Karya Jaya Satria ke Kas Negara, yaitu sebesar Rp549.200.000,00 (Lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: PPN yang dipungut 2.147.360.000,00 PPN yang dibayar 1.598.160.000,00 Kerugian Pendapatan Negara 549.200.000,00 - Akibat perbuatan Terdakwa Umar Husni selaku Direktur PT Karya Jaya Satria dan Ali Rofi selaku pengendali/penanggung jawab kegiatan operasional perusahaan PT Karya Jaya Satria tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari pihak pembeli di Purwokerto telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 549.200.000,00 (Lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah); - Selama tahun 2012, Terdakwa Umar Husni Direktur PT Karya Jaya Satria telah menerbitkan dan menandatangani 54 (lima puluh empat) lembar Faktur Pajak atas penjualan unit perumahan/kavling di wilayah Pemalang dengan total nilai PPN yang dipungut dari pembeli sebesar Rp 680.247.200,00 (Enam ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut: … dst - Namun dari total nilai PPN yang dipungut dari pihak pembeli di Pemalang yaitu sebesar Rp 680.247.200,00 (enam ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh dua ratus rupiah) tersebut, yang disetorkan ke Kas Negara sesuai bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-502.001 adalah 207 hanya sebesar Rp 337.971.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: … dst; - Sehingga terdapat selisih antara PPN yang telah dipungut dari pihak pembeli di Pemalang oleh PT Karya Jaya Satria dengan PPN yang disetorkan oleh PT Karya Jaya Satria ke Kas Negara, yaitu sebesar Rp 342.276.200,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut: - Akibat perbuatan Terdakwa Umar Husni Direktur PT Karya Jaya Satria dan Ali Rofi selaku pelaksana dan pengendali kegiatan operasional perusahaan PT Karya Jaya Satria yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp 891.476.200,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), dengan perincian: • Wilayah Purwokerto : Rp 549.200.000,00 • Wilayah Pemalang : Rp 342.276.200,00 Sesuai penghitungan kerugian pada pendapatan Negara oleh Muhammad Nurhidayat Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara. Sehingga dari uraian tersebut di atas, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan Surat Dakwaan Nomor: PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 25 Oktober 2021 secara cermat, jelas dan lengkap mengenai bagaimana sifat melawan hukum dari delik pidana untuk masing-masing pasal yang dilanggar oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan yang berbeda. Jadi dengan demikian, pertimbangan hakim yang seperti ini harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 52. Bahwa dalam amar Putusan Sela Nomor: 189/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 06 Januari 2022, halaman 57 menyatakan: Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 25 Oktober 2021 yaitu jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, Penuntut Umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan Terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain/antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya sedangkan unsurnya berbeda. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, kami mengajukan perlawanan sebagai berikut: PPN yang dipungut 680.247.200,- PPN yang dibayar / disetor 337.971.000,- Kerugian Pendapatan Negara 342.276.200,- 208 Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain/antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya sedangkan unsurnya berbeda, adalah tidak benar karena uraian Dakwaan Penuntut Umum telah kami susun dengan uraian yang berbeda sesuai dengan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan sebagaimana telah kami sampaikan pada tanggapan nomor 4 dalam perlawanan ini yang telah menunjukkan ketidaksamaan uraian perbuatan dari masing-masing unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci yang dapat menunjukkan uraian dakwaan mana yang dianggap telah memadukan uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya sedangkan unsur-unsurnya berbeda. Jadi dengan demikian, pertimbangan hakim seperti ini harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Penuntut Umum telah menguraikan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan serta mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (cermat), telah merumuskan unsur- unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dengan Bahasa Indonesia yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh terdakwa (jelas) dan telah mencakup semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (lengkap) dengan mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan. 53. Terhadap Perlawanan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memutuskan sebagaimana relas pemberitahuan isi putusan Perlawanan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 21 Februari 2022 juncto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pwt untuk Terdakwa Umar Husni, mengadili: 1) Menerima permohonan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum 2) Menguatkan Putusan Sela atas Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 06 Januari 2022 yang dimintkan banding tersebut. 3) Membebankan biaya perkara kepada negara. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Mahkamah Agung telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 16 Juni 2022 yang diterima oleh Mahkamah tanggal 1 Juli 2022 dan disampaikan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2022, serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 20 Juli 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 21 Juli 2022, pada pokoknya sebagai berikut: 209 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, diatur bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. 3. Bahwa dalam penanganan penyelesaian perkara pidana, Hakim berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP diatur “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”. 5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP diatur: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 6. Bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP merupakan surat dakwaan yang null dan void berdasarkan putusan pengadilan. Namun, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan terdakwa kembali ke pengadilan. Dengan demikian, Penuntut Umum dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri setelah melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan; 7. Bahwa putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum hanya mengacu kepada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dan tidak memeriksa pokok perkara, sehingga apabila perkara tersebut dilimpahkan kembali oleh 210 Penuntut umum, tidak dapat dikategorikan sebagai perkara yang ne bis in idem, sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP; 8. Bahwa pokok permohonan pemohon adalah belum adanya tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengenai surat dakwaan batal demi hukum, sehingga Penuntut Umum dalam melakukan perbaikan dakwaan tidak mengembalikan ke tingkat penyidikan untuk dilakukan penyidikan kembali, serta Penuntut Umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum, yang mengakibatkan perkara yang dakwaannya dinyatakan demi hukum terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian hukum; 9. Bahwa putusan akhir sebagaimana ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Sementara putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP belum memasuki pokok perkara dan tidak mengakhiri perkara. 10. Bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak memberikan batasan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum; 11. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat jika terhadap dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dilakukan pembatasan pengajuan kembali, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penanganan suatu perkara, karena putusan yang menyatakan batal demi hukum hanya menilai syarat formal dan belum memeriksa pokok perkara; 12. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “dalam hal dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru”, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP hanya menentukan dakwaan batal demi hukum, sementara terhadap berkas perkara penyidikan tidak secara mutatis mutandis juga menjadi batal; 13. Bahwa selain itu, pada saat dilakukan penyidikan terhadap tersangka dengan diterbitkannya SPDP (Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), maka sejak saat itu antara Penyidik dan Penuntut Umum sudah saling berkoordinasi hingga 211 akhirnya dinyatakan berkas perkara lengkap (P-21). Ketika perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P-21), maka sejak saat itu kewenangan Penyidik sudah selesai dan beralih menjadi kewenangan Penuntut Umum. Dengan demikian, jika terhadap perkara yang sebelumnya telah dinyatakan lengkap kemudian harus dilakukan penyidikan baru, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian. 14. Bahwa mengenai tidak adanya batasan dalam mengajukan kembali dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah sama pengaturannya dengan tidak adanya batasan bagi Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik sebelum berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP; 15. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat pembatasan pengajuan dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum akan mengakibatkan perkara mengambang dan tidak jelas status penyelesaiannya; 16. Bahwa mengenai berapa lama Penuntut Umum akan mengajukan kembali dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum adalah menjadi kewenangan Penuntut Umum sepenuhnya berdasarkan asas "dominus litis", sepanjang perkara tersebut tidak melewati batas daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP; Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak memberikan batasan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan perbaikan atas surat dakwaan sepanjang tidak melewati batas daluwarsa penuntutan. Namun demikian, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai kepentingan hukum Pemohon dalam konstitusi. Keterangan tertulis tambahan bertanggal 20 Juli 2022 yang diterima oleh Mahkamah tanggal 21 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Setelah mendengarkan tanggapan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap keterangan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Juli 2022, Pihak Terkait memberikan tambahan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah Agung tetap berpendapat pembatasan pengajuan dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum akan mengakibatkan perkara 212 mengambang dan tidak jelas status penyelesaiannya, karena pemeriksaan belum memasuki pokok perkara. 2. Bahwa pengajuan kembali surat dakwaan yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Putusan Hakim, secara ex officio melekat pada Penuntut Umum. Hal tersebut dapat ditafsirkan secara sistematis dalam pengertian Penuntutan dalam KUHAP yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 3. Bahwa pada prinsipnya tidak terdapat pertentangan antara tidak adanya pembatasan pelimpahan kembali perkara yang dakwaannya telah dinyatakan batal demi hukum dengan prinsip daluwarsa dalam perkara pidana, karena daluwarsa merupakan ketentuan yang memberikan kepastian hukum kepada pelaku mengenai sampai kapan jangka waktu perkaranya dapat dilakukan penuntutan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi Aparat Penegak Hukum jangka waktu untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara. 4. Bahwa pelimpahan kembali perkara yang dakwaannya telah dinyatakan batal demi hukum atau tidak memproses suatu perkara sehingga berakhir dengan sendirinya karena daluwarsa, semata-mata merupakan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum untuk menilai/menentukan sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 5. Bahwa ketika Penuntut Umum tidak mengajukan suatu perkara yang sudah lengkap menurut hukum acara maka hal demikian bukan merupakan konflik norma, namun termasuk persoalan dalam penerapan hukum acara pidana. Namun demikian, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai kepentingan hukum Pemohon dalam konstitusi. [2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 September 2022 dan 6 September 2022, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 1. Kesimpulan Pemohon bertanggal 5 September 2022 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 213 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 2. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 214 a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, selanjutnya dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide: bukti P-1), dan Pemohon memiliki hak konstitusional atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP karena terhadap diri Pemohon telah diberlakukan proses pidana yaitu didakwa 215 berulang-ulang sampai sebanyak 3 (tiga) kali (vide: Bukti P – 14, P – 16 dan P - 18) dan telah ada 6 (enam) putusan (vide: Bukti P – 4, P – 6, P – 8, P – 10, P – 12, dan P – 14) yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, namun perkara atas Pemohon tidak kunjung mencapai kepastian hukum karena tidak jelasnya berapa kali Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan perbaikan surat dakwaan, serta tidak adanya jangka waktu berapa lama Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan perbaikan surat dakwaan, karena itu diperlukan penafsiran terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP agar surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, berkas perkara dikembalikan ke tahap penyidikan dengan batasan hanya 1 (satu) kali perbaikan. b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua), maka hak konstitusional Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon bersifat spesifik dan aktual sehingga terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, serta syarat yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan hukum Pemohon. C. POKOK KESIMPULAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip due process of law yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Bahwa asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus 216 dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang. 3. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide: Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (vide: Pasal 28I ayat (4) UUD 1945). Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu, “lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (vide: Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). 4. Bahwa Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai 217 ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law. 5. Bahwa terhadap wewenang Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan, memberikan dua syarat yang bersifat imperatif untuk dipedomani, yaitu syarat formil dan syarat materil. Dimana, syarat formil terhadap Surat Dakwaan dituangkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang menegaskan “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.” Sedangkan, syarat materil terhadap Surat Dakwaan dituangkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menegaskan “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Namun, wewenang dari Penuntut Umum tersebut tidaklah bersifat absolut. Oleh karena, KUHAP memberikan hak hukum bagi Terdakwa untuk melakukan perlawanan melalui konsep keberatan atau Eksepsi— melalui Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dengan tiga objek yaitu (1) Pengadilan tidak berwenang mengadili; (2) Dakwaan tidak dapat diterima; dan (3) Dakwaan harus dibatalkan, yang menjadi objek dari Putusan Sela. Demikian pula terhadap Penuntut Umum, pun diberikan Hak Hukum untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan Hakim yang menerima keberatan (eksepsi) dari Terdakwa melalui instrumen Perlawanan—diatur dalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP. 6. Bahwa Dakwaaan tidak dapat diterima, Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP sebagai syarat formil karena ketentuan ini diperlukan untuk meneliti kebenaran terdakwa yang diadili sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan penuntut umum. Diterimanya alasan eksepsi berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP memunculkan Putusan Sela yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Sedangkan, Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP diklasifikasikan sebagai syarat materiil, oleh 218 karena, ketentuan ini merupakan bagian yang paling penting di dalam surat dakwaan. Sebab, jika surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum—diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, artinya dakwaan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dilanjutkan. Hal yang menarik adalah konsep ‘batal demi hukum’ ternyata muncul dalam KUHAP pada dua bagian yang berbeda, yaitu (1) pada bagian sebagai akibat dari adanya eksepsi atas keterlanggaran Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP; dan (2) pada bagian dari keterlanggaran Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Terhadap Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan (2) Pasal 197 ayat (2) KUHAP, memunculkan penafsiran: a. Menyamakan akibat “dakwaan tidak dapat diterima” dengan akibat “batal demi hukum” melalui penggunakan kata konjungsi “ATAU”. Sehingga, berakibat munculnya pandangan bahwa antara “dakwaan tidak dapat diterima” dengan “dakwaan batal demi hukum” adalah sama; dan b. Munculnya doktrin bahwa pemeriksaan terhadap Pasal 143 ayat (2) KUHAP belum memasukkin pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak dapat disamakan dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Artinya, jika pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dilekatkan argumentasi melalui asas ne bis in idem, sedangkan tidak pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP. 7. Bahwa KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang Jaksa Penuntut Umum, khususnya frasa “batal demi hukum”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan berapa kali surat dakwaan yang dinyatakan “batal demi” dapat diperbaiki. Menurut Pemohon pembatasan sangat diperlukan, mengingat 219 dalam hukum acara pidana pembatasan diperlukan untuk mencapai kepastian hukum dan untuk menghindari kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya, pembatasan ini juga terjadi dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitutusi sebagaimana: a. Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik (vide: Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015); b. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari" (vide: Putusan Nomor 3/PUU- XI/2013); Menurut Pemohon, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "batal demi hukum”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus ditafsirkan “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru”. 8. Bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu, membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 220 perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka. 9. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penuntut umum dalam surat dakwaan melalui pranata eksepsi. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah dengan pranata eksepsi telah dapat melindungan Terdakwa dari kesewenangan-wenangan penuntut umum? 10. Bahwa hakikat keberadaan pranata eksepsi adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang eksepsi dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata exsepsi tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata exsepsi hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. 11. Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, “dakwaan batal demi hukum” belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Surat dakwaan batal demi hukum pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada adanya perbaikan surat dakwaan yang harus dilakukan oleh penuntut umum, namun pada masa sekarang surat dakwaan batal demi hukum telah mengalami berbagai perkembangan yang dimana surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum berkali-kali oleh Pengadilan, timbul pertanyaan berapa kali 221 perbaikan ini dapat dilakukan oleh penuntut umum? Berapa lama perbaikan ini dapat dilakukan? Bagaimana dengan suatu kondisi yang penutut umum sudah tidak mampu untuk melakukan perbaikan surat dakwaan batal demi hukum? Lalu apa status dari Terdakwa setelah dakwaan batal demi hukum? Bahwa terhadap status terdakwa setelah dakwaan dinyatakan batal demi hukum juga menjadi isu krusial, menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, terdakwa dalam posisi tidak dituntut, tidak diperiksa dan tidak diadili di sidang pengadilan, lalu apa status dari Terdakwa setelah dakwaan batal demi hukum? Tidak ada penjelasan maupun jawaban secara kongkrit didalam KUHAP maupun doktrin-doktrin mengenai status Terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, hal ini pernah dipertanyakan oleh kuasa hukum Pemohon kepada Ahli Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H., namun jawaban yang diberikan Ahli tidak bersesuaian dengan pertanyaan yang diajukan, hal yang sama juga dipertanyakan Yang Mulia Suhartoyo kepada saksi pihak kejaksaan, apa status dari terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi? Dan dengan entengnya saksi kejaksaan menjawab status terdakwa adalah masih terdakwa, jawaban ini adalah jawaban tanpa memiliki landasan hukum, bahkan tanpa pernah paham pengertian terdakwa sebagaimana Pasal 1 angka 15 KUHAP. Tidak ada kejelasan status dari terdakwa setelah dakwaan dinyatakan batal demi hukum, apakah statusnya masih terdakwa ataukah berubah menjadi tersangka? Namun yang pasti adalah, dengan ketidakjelasan status ini menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagai Pemohon, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon, Pemohon hanya dibiarkan tanpa suatu kepastian yang jelas-jelas telah melanggar hak asasinya. 12. Bahwa tidak ada batas waktu yang jelas untuk kepastian hukum, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status terdakwa tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk mengetahui berapa lama kepastian hukum akan diterimanya. 222 Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam membuat atau memperbaiki surat dakwaan. 13. Bahwa dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penuntut umum yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata exsepsi, yang mana jika eksepsi tersebut dikabulkan dan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum maka penuntut umum harus melakukan perbaikan surat dakwaan dengan mengembalikan berkas perkara ke penyidik terlebih dahulu. Mengingat status terdakwa dimulai dari penetapan tersangka, yang mana penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang dalam pembuatan berkas perkara. Penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka berkas perkara dan surat dakwaan akan mengikuti secara benar dan tidak diperlukan pranata eksepsi. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kemudian terdakwa memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi terdakwa. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan terdakwa adalah 223 bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan terdakwa oleh penuntut umum merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum dengan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dikembalikan ketahap penyidikan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penuntut umum dan penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata pengembalian berkas perkara ke penyidik dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian, perlindungan terhadap hak terdakwa tidak kemudian diartikan bahwa terdakwa tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar, dengan pembatasan hanya 1 (satu) kali, hal ini untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Dikembalikannya berkas perkara pada tahap penyidikan dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan terdakwa sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. 14. Bahwa Perkara pidana berkait erat dengan hak asasi manusia, sehingga makin cepat seseorang disidangkan maka makin cepat pula seseorang tersebut diputuskan bersalah atau tidak bersalah. Jika frasa “batal demi hukum” tidak diberikan penafsiran, maka tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945 karena proses hukum terhadap terdakwa menjadi tidak berkepastian hukum. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon cukup beralasan menurut hukum jika Mahkamah menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 224 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru”. D. PETITUM Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, alasan-alasan yang telah diuraikan didalam Permohonan dan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan, serta keterangan Ahli dipersidangan, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon; 2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru”; 3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara; Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 2. Kesimpulan Pihak Terkait Kejaksaan bertanggal 6 September 2022 • TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pihak Terkait tetap memandang tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (clausal verband) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon baik yang bersifat spesifik khususnya dengan berlakunya Pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji karena secara faktual terhadap enam Putusan yang menyatakan batal demi hukum dakwaan atas diri Pemohon sama sekali tidak 225 menghalang-halangi, mengurangi, membatasi, atau mempersulit maupun merugikan Pemohon oleh berlakunya Pasal a quo. Dalam proses pengadilan pidana ada keseimbangan kedudukan dan perlindungan hak antara penuntut umum sebagai wakil Negara dengan terdakwa. Pengajuan dakwaan beberapa kali terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon merupakan penerapan prinsip keseimbangan tersebut, dimana penuntut umum berupaya mengembalikan perlindungan kepentingan Negara atas kerugian pada pendapatan Negara atas dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan Pemohon. Sehingga eksistensi Pasal 143 ayat (3) KUHAP justru lebih memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan proses hukum yang baik, benar dan adil (due process of law). Berdasarkan hal tersebut di atas, Permohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). • TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI • Dalil Pemohon dalam perkara a quo meminta Mahkamah Konstitusi melakukan Penafsiran Frasa ‘Batal Demi Hukum’ yang diatur pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus diperjelas mengenai pengertian dari frasa Batal Demi Hukum, akibat dakwaan Batal Demi Hukum terhadap status Terdakwa dapat/tidak menjadi bebas. Selain itu Pemohon juga meminta agar ada pembatasan berapa kali dan jangka waktu pengajuan kembali dakwaan yang diperbaiki setelah dinyatakan Batal Demi Hukum agar tidak membelenggu kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dialami Pemohon. • Sesuai Keterangan dan Keterangan Pihak Terkait dan bersesuaian dengan keterangan Ahli dan saksi dan fakta-fakta di persidangan, Pihak Terkait menilai dalil Pemohon tidak terbukti dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut: • Definisi frasa Batal Demi Hukum terhadap suatu Dakwaan dalam Pasal 143 ayat (3) sudah sangat jelas, yaitu suatu Putusan Pengadilan 226 yang memiliki akibat hukum yaitu surat dakwaan dianggap tidak pernah ada dari semula (never existed) dan tidak dapat dengan serta merta dimaknai keseluruhan proses penyidikan juga turut dianggap tidak pernah ada, norma Pasal 143 ayat (3) jo ayat (2) huruf b KUHAP hanya dibatasi pada tahap penuntutan khususnya pada pengajuan dakwaan. • Frasa Batal Demi Hukum pada ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP bukan merupakan norma yang bersifat elastis sehingga digunakan secara sewenang-wenang oleh Negara dan membelenggu Kepastian Hukum terhadap Pemohon, karena pemberian Putusan ‘Batal Demi Hukum’ terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan tindakan preventif dari Negara melalui pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman terhadap timbulnya suatu Putusan Pemidanaan oleh Majelis Hakim yang cacat materiil dan formil juga Putusan yang tidak cermat. Hal tersebut mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. • Pelimpahan kembali surat dakwaan yang telah diperbaiki setelah dinyatakan Batal Demi Hukum pada ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dilakukan dalam rangka menjaga hak-hak terdakwa untuk segera perkaranya dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum dan segera diadili oleh Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) KUHAP. Hal ini merupakan perwujudan pemenuhan hak konstitusional terdakwa in casu Pemohon sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Jika surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus dikembalikan ke penyidikan, justru akan berpotensi memangkas hak tersangka yang diberikan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Hal ini tentu dapat menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang berakibat pada ketidakpastian dan penundaan proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa. Bahwa hal tersebut diterangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018. 227 • Pembatasan pengajuan kembali Dakwaan yang telah dinyatakan Batal Demi Hukum juga akan bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut dalam Bab VIII Buku I, yaitu telah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana yang sama (Pasal 76 KUHP), Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), perkara tersebut daluwarsa (Pasal 78 KUHP), dan terjadinya penyelesaian di luar persidangan terkait pelanggaran yang diancam pidana denda saja (Pasal 82 KUHP). Dalam perkara yang dialami Pemohon, terdapat lex specialis pembatasan waktu pengajuan kembali dakwaan dalam penuntutan tindak pidana di Bidang Perpajakan yang mengacu pada adanya ketentuan daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni sepuluh tahun sejak masa terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. • Putusan Hakim yang menyatakan surat dakwaan Batal demi Hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP bukanlah merupakan putusan pemidanaan yang bersifat akhir/final dari Majelis Hakim karena pemeriksaan perkara belum mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum status terdakwa /seseorang yang dinyatakan dalam dakwaan telah diduga melakukan suatu tindak pidana yang dalam permohonan a quo haruslah diterangkan pada suatu Putusan Pengadilan yang menyangkut: Terdakwa Bebas, Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum atau Terdakwa bersalah mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. • Adanya putusan Dakwaan Batal Demi Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN.Pwt 228 tertanggal 10 Maret 2020, Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2022/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022 terhadap diri Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perpajakan adalah murni bersifat kasuistis dan bukan karena tidak profesionalnya Penuntut Umum dalam melaksanakan penanganan perkara dalam hal ini Penuntutan. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan Pihak Terkait yaitu saksi Endeono Wahyudi, SH (selaku JPU P-16 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah), saksi Syarifah Nurdjuliana (selaku JPU P-16A Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah), dan saksi Ade Iva Kurniawan (selaku PPNS Direktorat Jenderal Pajak II Jawa Tengah) pada persidangan tanggal 29 Agustus 2022. • Bahwa sesuai keterangan Endeono Wahyudi, SH (selaku JPU P-16 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) dan saksi Syarifah Nurdjuliana (selaku JPU P-16A Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sudah pernah menangani perkara tindak pidana perpajakan yang serupa dengan dugaan tindak pidana perpajakan oleh Pemohon sebagai berikut: • Bahwa pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa tengah, juga pernah dilaksanakan penuntutan dengan pasal yang sama terhadap sdr LUTFI FAUDZY (Terpidana) dengan pasal yang didakwakan kepada Pemohon yakni perbuatan pidana perpajakan yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mana telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yakni Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp tanggal 27 Maret 2019. Dengan uraian pada pokoknya: 229 • Bahwa pihak yang dijadikan Terdakwa yakni LUTFI FAUDZY oleh Penuntut Umum adalah Direktur (Pengurus) dari Badan Usaha yaitu CV Surya Samudra pada tahun 2013 dan 2014 kemudian Terdakwa menjadi Direktur PT Bangkit Samudera Berlian pada tahun 2014 sampai dengan 2015; • Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu masa Pajak 2013 sampai dengan 2014 melalui CV Surya Samudra telah sengaja melakukan perbuatan: • Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; • Tidak menyampaikan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) yang telah dipungut dari Pembeli atas Barang Kena Pajak berupa bahan bakar minyak solar yang dijual oleh CV Surya Samudra; • Bahwa kemudian Terdakwa dalam kurun waktu masa Pajak 2014 sampai dengan 2015 melalui PT Bangkit Samudera Berlian melakukan perbuatan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pendapatan Negara senilai Rp. 1.035.355.277,- (satu milyar tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah); • Bahwa perbuatan terdakwa Lutfi Faudzy melalui CV Surya Samudra mengakibatkan terjadinya kerugian Pendapatan Negara senilai Rp. 1.208.210.907,- (satu milyar dua ratus delapan juta dua ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tujuh rupiah); • Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp menyatakan pada pokoknya yaitu: Menyatakan Terdakwa Lutfi Faudzy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat 230 (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; • Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp tanggal 27 Maret 2019 tersebut telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT SMG. • Bahwa terhadap Putusan Sela yang menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum yang mana Pemohon sebagai Terdakwa pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang (vide Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020 jis Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 480/Pid.Sus/2020/PT Smg tertanggal 5 Januari 2021, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pwt tertanggal 6 Januari 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022) apabila dibandingkan dengan penanganan perkara terhadap Terdakwa Lutfi Faudzy pada Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang (vide Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT SMG) maka Perkara pidana perpajakan Pemohon dengan perkara terdakwa Lutfi Faudzy tersebut memiliki kesamaan, yaitu: • Perbuatan tindak pidana yang didakwakan merupakan sama- sama perbuatan yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 231 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; • Terdakwa sama-sama sebagai Direktur atau Pengurus Badan Usaha/Korporasi. • Bahwa meskipun terhadap Pemohon dan sdr Lutfi Faudzy didakwa dengan pasal yang sama yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, akan tetapi terhadap Penuntutan dengan Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon maupun terdakwa Lutfi Faudzy mendapatkan Putusan Pengadilan yang berbeda yakni: • Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020 jis Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 480/Pid.Sus/2020/PT Smg tertanggal 5 Januari 2021, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pwt tertanggal 6 Januari 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PT.Smg tertanggal 21 Februari 2022, keseluruhan menyatakan bahwa Dakwaan Batal Demi Hukum. • Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN.Clp dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT SMG menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti (tanpa adanya putusan sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terlebih dahulu). • KESIMPULAN TERHADAP HASIL PERSIDANGAN PERKARA A QUO 232 • Tanggapan atas Keterangan Ahli dan Saksi yang dihadirkan Pemohon pada persidangan tanggal 16 Juni 2022 dan tanggal 21 Juli 2022 • Keterangan Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: • Penuntut umum yang diberi kewenangan membuat dakwaan dan menguraikan tindak pidana yang telah dinyatakan penyidikan lengkap seharusnya dapat menguraikan tindak pidana menurut waktu dan tempat kejadian. • Menurut ahli Pemohon dengan penuntut umum tidak cermat, jelas dan teliti dan menguraikan dakwaan sehingga dinyatakan batal demi hukum maka menyerap materil perkara. • Dalam ilmu hukum yang memberikan terminologi “batal demi hukum” dikenal absolute billijkheid dan negatif billijkheid, absolute billijkheid sesuatu yang dari awal dianggap tidak pernah ada dan perkaranya tidak pernah dilimpahkan dan negatif billijkheid adalah pembatalan karena gagalnya pembuktian. • Mahkamah Konstitusi dapat memberikan bentuk konkrit dari Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menyatakan frasa “batal demi hukum” menurut ahli konsekuensi “batal demi hukum” adalah: 1) seluruh perbuatan tidak pernah ada; 2) terdakwa tidak dapat didakwa kembali. • KUHAP bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Tersangka atau Terdakwa, hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang berpotensi mengurangi hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai akibat digunakan kewenangan tersebut (seperti upaya paksa menggeledah, menangkap, dan menahan); • Dilihat dari filsafat pidana di Indonesia menganut due process of law atau negatif model yang selalu mempertanyakan dasar legalitas setiap tindakan yang dilakukan penegak hukum di semua tingkatan pemeriksaan; • Aparat penegak hukum yang bertindak mewakili negara memiliki posisi yang sangat kuat karena diberikan berbagai kewenangan 233 dan dihadapkan dengan warga negara yang berstatus tersangka atau terdakwa sehingga perlu adaya perlindungan hukum; • Kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dibatasi dengan berbagai aturan hukum prosedural yang mengatur bagaimana kewenangan yang dimiliki dipergunakan hal tersebut ciri negatif model; • KUHAP menerapkan konsep diferensiasi fungsional dalam melakukan pembagian tugas dan wewenang organ-organ penegak hukum yang terlibat dalam sistem hukum pidana yaitu penyidik melakukan penyidikan, penuntut umum melakukan proses penuntutan sedangkan hakim memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan penuntut umum pembagian seperti ini menimbulkan kesan sistem “peti kemas” seolah-olah tidak ada kesatuan antar organ penegak hukum; • Konsep diferensiasi fungsional ini dapat menimbulkan salah satunya tidak sempurnanya surat dakwaan sebagai akibat tidak tepatnya penyidik melakukan penyidikan padahal dalam penuntutan surat dakwaan memiliki fungsi sentral dalam perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana, dasar pembelaan terdakwa dan penjatuhan hukuman; • Bahwa UUD memberi jaminan dasar perlindungan konstitusional namun hal tersebut terancam tidak dapat dinikmati oleh warga negara karena terdapat norma dalam KUHAP khususnya Pasal 143 ayat (3) bahwa “Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum” sedang isi Pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut mengatur dan menentukan syarat sahnya surat dakwaan dalam secara materiil yang menyebut tentang uraian, cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan; • Dengan tidak adanya pengaturan lebih lanjut dan jelas atas frasa “batal demi hukum” sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHAP 234 memberi kerugian konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum; • Menurut ahli ada ketidakadilan secara khusus bagi pemohon karena adanya 6 (enam) putusan sela dalam pengadilan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, masalah yang dipertanyakan betulkah berlanjutnya perkara tersebut merupakan kewenangan penuntut umum dan untuk melanjutkan penuntutan tersebut cukup didasarkan akibat eksepsi terdakwa masih dapat dilanjutkan penuntutannya kapan pun dan berapa kalipun karena tidak adanya pemeriksaan pokok perkara dan tidak terkena asas nebis in idem serta selama tidak terkena daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, menurut ahli ada ketidakadilan akibat tidak adanya kejelasan norma frasa “batal demi hukum”; • Menurut ahli bahwa frasa “batal demi hukum” sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan sangat beralasan secara hukum bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidak- tidaknya secara bersyarat dan harus memenuhi syarat agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan memberikan pembatasan waktu selambat-lambatnya kepada penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan dan jumlah perbaikan surat dakwaan agar pemohon memperoleh kepastian hukum. • Tanggapan Pihak Terkait atas Keterangan Ahli Pemohon: • Gugatan uji materiil a quo seharusnya tidak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena keberatan terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak relevan bila dikorelasikan dengan ketentuan UUD 1945, sehingga seharusnya diajukan kepada Mahkamah Agung karena pembatalan dakwaan dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Hakim. • Permasalahan Uji Materiil yang disampaikan adalah permasalahan implementasi norma yang memerlukan solusi dari mahkamah agung agar tidak terjadi bolak-balik pelimpahan perkara di tahap pemeriksaan pendahuluan (pemeriksaan sebelum pokok perkara). 235 • Secara normatif semestinya Hakim pada Pengadilan Negeri dapat menerapkan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, bilamana Penuntut Umum telah memperbaiki Surat Dakwaan dan melimpahkan kembali Surat tersebut ke Pengadilan. • Sikap Penuntut Umum terhadap Putusan yang menyatakan batal demi hukum, yakni: 1. Memperbaiki Surat Dakwaan sesuai kesalahan Surat Dakwaan dalam Putusan Sela; 2. Melakukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi; 3. Menghentikan Penuntutan. Ketiga pilihan sikap Penuntut Umum tersebut sangat tergantung substansi putusan sela, dalam perkara pidana yang menjadi alasan untuk diuji di MK, tidak terdapat alasan hukum untuk menghentikan penuntutan perkaranya, karenanya PU tetap dan konsisten untuk melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan untuk diperiksa demi keadilan dan kepastian hukum penyelesaian perkara pidana. • Saksi Ali Rofi dalam keterangannya pada pokoknya sebagai berikut: • Saksi merupakan pihak yang dirugikan secara konstitusional karena ketidakjelasan frasa “batal demi hukum” yang diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP; • Saksi telah menjalani 5 (lima) tahun penetapan tersangka dan atau terdakwa dari penyelidikan, penyidikan hingga ke penuntutan dengan rincian penyelidikan ke penyidikan selama 2 tahun, penyidikan ke Pengadilan Negeri Purwokerto selama 3 tahun; • Saksi mulai dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-004 tertanggal 23 Juli 2019, proses tersebut hampir sama dengan pemohon (Umar Husni); • Bahwa saksi merasa heran, fakta adanya isi dakwaan yang berubah- ubah di setiap dakwaan, dakwaan berubah-ubah di saat tidak ada pemeriksaan ulang maupun pemeriksaan tambahan, bahkan perkara tersebut sudah dinyatakan “batal demi hukum” oleh 6 (enam) pengadilan dengan hakim yang berbeda-beda namun dengan jaksa yang sama namun jaksa membangun inkonsistensi majelis hakim justru jaksa yang tidak konsisten karena dakwaan yang berubah-ubah; 236 • Bagaimana jaksa dapat membuat dakwaan berubah-ubah sedangkan jaksa tidak melakukan pemeriksaan ulang, contoh konkret dalam dakwaan satu saksi berstatus sebagai pengendali atau penanggung jawab kegiatan operasional perusahaan masih dalam surat yang sama sebagai kuasa Direktur PT Karya Jaya Satria, dalam dakwaan kedua ada perubahan informasi status saksi salah satu pengurus PT Karya Jaya Satria, dalam dakwaan ketiga saksi disebutkan pengendali kegiatan operasional perusahaan dan dikendalikan oleh saksi; • Selain status saksi yang berubah-ubah, perhitungan kerugian negara juga berubah-ubah, dalam dakwaan disebutkan kerugian negara dalam pendapatan pada pajak potensi pendapatan tahun 2012 adalah sebesar Rp5.180.144.500,- dalam dakwaan kedua dan ketiga berubah menjadi sebesar Rp2.511.889.200,; • Dari beberapa hal tersebut menjadikan dakwaan yang disusun penuntut umum menjadi tidak jelas dan tidak cermat; • Bahwa dalam penyitaan, telah dilakukan penyitaan fasilitas umum dimana karena HGB masih atas nama PT Karya Jaya Satria, aset yang disita oleh penyidik melebihi yang menjadi kerugian; • Bahwa saksi mempertanyakan status hukum saksi ketika telah ada putusan sela yang memutus dakwaan “batal demi hukum” lalu penuntut umum dapat mengajukan kembali dakwaan untuk kedua dan ketiga kalinya, dimana status kepastian hukum saksi. • Berdasarkan Keterangan Saksi Ali Rofi, Pihak Terkait Kejaksaan RI menanggapi sebagai berikut: ▪ Potensi kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah kerugian yang nyata-nyata dialami dan hanya berupa asusmsi serta interpretasi tidak cermat terkait ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republiik Indonesia 1945 karena tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945. ▪ Dalam permohonan a quo tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (clausal verband) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon 237 dan para pihak lainya yang disebutkan oleh Pemohon pada Permohonan a quo baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual bahkan bersifat potensial sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam permohonan a quo dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang dimohonkan untuk diuji serta adanya kemungkinan bahwa dengan tidak dikabulkanya permohonan a quo, maka potensi kerugian konstitusional akan dialami oleh Pemohon. • Pihak Terkait telah menghadirkan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, SH pada persidangan tanggal 04 Agustus 2022 dan tiga orang saksi yaitu saksi Endeono Wahyudi, SH (selaku JPU P-16 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah), saksi Syarifah Nurdjuliana (selaku JPU P-16A Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah), dan Ade Iva Kurniawan (selaku PPNS Direktorat Jenderal Pajak II Jawa Tengah)pada tanggal 29 Agustus 2022. • Keterangan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, SH pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: • Bahwa batalnya surat dakwaan dapat terjadi apabila surat dakwaan tidak menguraikan dengan jelas tentang tindak pidana beserta tempat (locus) serta waktu (tempus) delik pidana dilaksanakan. • Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat mengajukan perbaikan surat dakwaan terhadap Dakwaan yang dinyatakan Batal demi Hukum tersebut sehingga bukan merupakan bentuk kesewenang-wenangan oleh Penuntut Umum. Lebih lanjut, surat dakwaan tidak dapat diterima hanya disebabkan 5 (lima) alasan, yakni: • delik aduan yang tidak didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu; • delik telah kadaluarsa; • delik nebis in idem; • Hukum pidana Indonesia tidak dapat diberlakukan terhadap delik tersebut; • Jaksa menghentikan perkara demi kepentingan hukum. • Gugatan uji materiil a quo seharusnya tidak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena keberatan terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak relevan bila dikorelasikan dengan ketentuan UUD 1945, sehingga seharusnya diajukan kepada Mahkamah Agung 238 karena pembatalan dakwaan dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Hakim. • Bahwa perkara penuntutan terhadap Pemohon bersifat kasuistis serta bahwa hanya karena tidak terpenuhinya formalitas suatu dakwaan tidak membuat Terdakwa menjadi bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga status nya tetap menjadi Terdakwa meskipun dakwaan diajukan berulangkali. • Bahwa tindak pidana perpajakan yang diduga dilakukan oleh Pemohon (sdr. Umar Husni) merupakan tindak pidana yang harus ditindak karena menyebabkan kerugian keuangan Negara. • Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait: • Saksi Ade Iva Kurniawan (selaku PPNS Direktorat Jenderal Pajak II Jawa Tengah), pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: • Bahwa diawali kunjungan kerja oleh Account Representative KPP Pratarna Puwokerto ke tempat usaha/domisili PT Karya Jaya Satria yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013, dari kunjungan tersebut mendapatkan informasi bahwa PT Karya Jaya Satria bergerak di bidang Pembangunan dan Penjualan Perumahan untuk tempat tinggal dengan nama "Saphire Residence" dengan lokasi di Karangwangkal dan "Saphire Town House" di Berkoh. • Bahwa Account Representative mengirimkan Surat Himbauan kepada PT Karya Jaya Satria tanggal 28 Juni 2013, hal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012 namun tidak direspon. • Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Account Representative mengirimkan Surat Himbauan ke 2 (dua), PT Karya Jaya Satria merespon dengan mendatangi KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan konsultasi dengan Account Representative yang pada pokoknya PT Karya Jaya Pratama berkomitmen untuk membayar pajak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar) hingga akhir Desember 2013, namun PT Karya Jaya Satria hanya membayar Rp. 1. 631. 090. 000.00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh ribu) hingga akhir tahun 2013. 239 • Bahwa pada tanggal 24 September 2014 PT. Karya Jaya Satria dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa KPP Pratama Purwokerto, Pada saat itu Tim Pemeriksa Pajak bertemu dengan Sofan Prayugo selaku General Affair PT. Karya Jaya Satria, karena UMAR HUSNI selaku Direktur tidak berada di tempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yaitu Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya sehingga Tim Pemeriksa Pajak mengusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. • Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP- 00006/WPJ.32/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan Laporan kejadian nomor: LK.DIK-00001/WPJ.32/BD.04/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang merupakan laporan tertulis tentang adanya peristiwa pidana perpajakan karena terdapat bukti permulaan yang cukup sebagai dasar dilakukan penyidikan. • Bahwa pada saat penyidikan ditemukan tersangka lain Ali Rofi, sehingga pada bulan Januari 2020 telah dilakukan penyerahan tersangka UMAR HUSNI dan ALI ROFl beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri Purwokerto. • Keterangan Endeono Wahyudi (selaku JPU P-16 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) • Bahwa SPDP atas nama UMAR HUSNI dari Penyidik Dirjen Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditkrimsus Polda Jateng Nomor: B/SPDP/109/IX/2017/Reskrimsus tanggal 5 September 2017 diterima oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 September 2017. • Diterbitkan Surat Perintah Penunjukan JPU untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara (P-16) Nomor: Print- 108/0.3.5/Ft.2/02/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 an. perkara UMAR HUSNI dengan JPU P-16 antara lain : M. Rusman Effendi, SH. MH, Endeono Wahyudi, SH, Ade Rina Trisyani, SH, Dwi Yosinta Indriasari, SH, M. Irfan Budi Santoso, SH. 240 • Bahwa dalam penelitian berkas perkara atas nama tersangka Umar Husni belum lengkap sehingga terbit P-18 Nomor: B- 3009/M.3.1/Ft.2/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Hasil penelitian berkas perkara oleh Jaksa P-16 perkara perpajakan atas nama tersangka Umar Husni yang disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf i, jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang dilanjutkan dengan petunjuk kekurangan berkas perkaranya dengan diterbit surat P-19 Nomor: B-3109/M.3.S/Ft.2/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019, Pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Umar Husniyang disangka melanggar Pasal 39 ayat ( 1) huruf c, huruf d, huruf i, jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan UU No.16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP untuk dilengkapi. • Bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2019 telah menerima penyerahan berkas perkara kembali tersangka Umar Husni Nomor: S-00005.BERKAS/WPJ.32/2019 tanggal 9 Desember 2019, Setelah dilakukan penelitian lagi sesuai dengan Pasal 110 dan 138 ayat ke (1) KUHAP, hasil penyidikan berkas perkara tersangka Umar Husni sudah lengkap dengan diterbitkan P-21 Nomor: B- 4751/M.3.S/Ft.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019. • Bahwa Pada tanggal 29 Januari 2020 penyerahan tersangka Umar Husni dan Barang Bukti (Tahap.II) ke Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk proses dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto. • Keterangan Syarifah Nurdjuliana (selaku JPU P-16A Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) • Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto menunjuk JPU melalui Surat Perintah Nomor: 143/M.3.14/Ft.2/01/2020 tanggal 29 Januari 2020, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto (P-16 A) dengan Penuntut Umum: • Ade Rina Trisyani, SH. 241 • Syarifah Nurdjuliana, SH. • R Heri Febrianto, SH, M.Hum. • Dwi Yosinta Indriasari, SH. • Agus Fikri, SH. • Judith Sukmaningtyas, SH. • Enggar Dian R, SH. • Diliana Setyoningrum, SH. • Fauzan Eka Prasetia, SH. • Bahwa selanjutnya dilakukan Pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Purwokerto atas nama Terdakwa Umar Husni dengan dengan Surat Pelimpahan Perkara Nomor: 328/M.3.14/Ft.2/02/2020 tanggal 12 Februari 2020. Surat Dakwaan Nomor: PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 12 Februari 2020, dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. • Bahwa persidangan pertama dimulai dengan acara pembacaan surat dakwaan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, Atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2020, dengan pokok isi keberatan adalah sebagai berikut: • Keberatan kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah adminsitrasi dan merupakan kewenangan pengadilan pajak; • Keberatan surat dakwaan batal demi hukum karena tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. • Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 Penuntut Umum membacakan Pendapat Jaksa Penuntut Umum atas Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut: • Eksepsi terhadap kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah administrasi dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak 242 Bahwa menurut JPU pendapat sdr. Penasehat Hukum tersebut keliru karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam kualifikasi tindak Pidana Perpajakan mengingat Terdakwa ALI ROFI bersama-sama dengan UMAR HUSNI telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan perpajakan, dimana dalam undang-undang tersebut secara limitative telah menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ALI ROFI bersama-sama dengan UMAR HUSNI adalah merupakan perbuatan pidana dan terhadap pelakunya diancam dengan sanksi pidana sehingga mutlak merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. • Eksespsi Surat Dakwaan batal demi hukum karena Tindak Pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah dibuat sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP yang mengatur syarat formil dan syarat materiil Surat Dakwaan, sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: • Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan. • Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. • Bahwa Surat Dakwaan yang JPU buat sudah memenuhi syarat formil dimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan sudah disebutkan secara jelas dan lengkap yang dibenarkan pula oleh terdakwa pada saat ditanya oleh Majelis Hakim pada permulaan persidangan, bahkan juga telah diberi tanggal dan ditandatangani Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan. Sedangkan syarat- syarat materiil Surat Dakwaan juga telah terpenuhi yaitu Surat Dakwaan telah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap 243 mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa ALI ROFI dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. • Bahwa dalam Amar Putusan Sela Nomor 189/Pidsus/2021/PN.Purwokerto tanggal 6 Januari 2022 halaman 50 menyatakan,“Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS01/Purwokerto/RT2/01/2020 tanggal 25 Oktober 2021.” Terhadap pertimbangan majelis hakim yang menyatakan tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau antaruraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur berbeda adalah tidak benar karena uraian dakwaan penuntut umum telah kami susun dengan uraian yang berbeda sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan sebagaimana telah kami sampaikan pada Tanggapan Nomor 4 dalam perlawanan ini yang telah menunjukkan ketidaksamaan uraian perbuatan dari masing-masing unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan. Selain itu, Majelis Hakim, dalam pertimbangan juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci yang dapat menunjukkan uraian dakwaan yang mana yang dianggap telah memadukan uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur‑unsur berbeda. • Bahwa Syarifah Nurdjuliana selaku Jaksa Penuntut Umum pada tahun 2019 pernah menangani perkara Tindak Pidana Perpajakan yang sejenis atas nama terpidana Lutfi Faudzy di dakwakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i Undang- Undang No. 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana Pasal yang di sangkakan sama dengan perkara Tindak Pidana Perpajakan atas nama terdakwa Umar Husni maupun Ali Rofi. 244 • Bahwa perkara atas nama Lutfy Faudzy telah di putus oleh Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN Clp tanggal 2 April 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap (incracht), dimana terhadap terdakwa di Pidana selama 2 (dua) Tahun. • Kesimpulan Berdasarkan seluruh fakta-fakta hasil persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pihak Terkait memberikan kesimpulan secara subtantif sebagai berikut: • Permohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); • Pemohon dalam permohonannya dan disertai dengan keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ada permasalahan konstitusional didalam norma pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Pemohon juga tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami akibat permasalahan Norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP; • Bahwa definisi frasa: Batal Demi Hukum terhadap suatu Dakwaan dalam Pasal 143 ayat (3) sudah sangat jelas; • Bahwa Dakwaan Terhadap Pemohon Yang Secara Berulang Dinyatakan Batal Demi Hukum Bukan Disebabkan Karena Tidak Profesionalnya jaksa penuntut umum Dalam Melaksanaan Penuntutan. Hal tersebut Bersifat Kasuistis dan merupakan permasalahan penerapan, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma; • Bahwa putusan Hakim yang menyatakan surat dakwaan Batal demi Hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP bukanlah merupakan putusan pemidanaan yang bersifat akhir/final dari Majelis Hakim karena pemeriksaan perkara belum mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pengajuan kembali penuntutan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan terkait dengan dakwaan tersebut yang sebelumnya dinyatakan Batal Demi Hukum dapat dilaksanakan dan hal tersebut merupakan upaya pelaksanaan ketentuan Pasal 28D ayat 245 (1) UUD 1945, mengatur: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena pemenuhan prinsip Kepastian Hukum terhadap diri Pemohon (pada Permohonan a quo juga diterangkan sebagai Terdakwa) haruslah diterangkan pada suatu Putusan Pengadilan yang menyangkut: Terdakwa Bebas, Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum atau Terdakwa bersalah; • Implementasi Negara menjamin hak hukum dari setiap subyek hukum di Negara Republik Indonesia dikaitkan pada permohonan a quo, undang- undang telah menyediakan mekanisme untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi melalui mekanisme gugatan perdata; • Gugatan uji materiil a quo seharusnya tidak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena keberatan terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak relevan bila dikorelasikan dengan ketentuan UUD 1945, sehingga seharusnya diajukan kepada Mahkamah Agung karena pembatalan dakwaan dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Hakim. • PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumen tersebut di atas, Jaksa Agung memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: • Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); • Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; • Menerima Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia secara keseluruhan; • Menyatakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 246 [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 247 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 248 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 143 (1) ...; (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum; (4) ... 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah didakwa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kejaksaan Negeri Puwokerto di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto yakni dakwaan pertama tanggal 12 Februari 2020, dakwaan kedua tanggal 31 Agustus 2020, dan dakwaan ketiga tanggal 25 Oktober 2021. Terhadap ketiga dakwaan tersebut telah terdapat 6 (enam) putusan yaitu 3 (tiga) putusan PN Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dan 3 (tiga) putusan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang yang menguatkan putusan PN Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum; 3. Bahwa setelah adanya putusan-putusan tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada lagi perbaikan untuk dakwaan jilid keempat, perbaikan untuk dakwaan Jilid kelima dan seterusnya tanpa adanya limitatif ataupun pembatasan terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum. Terhadap proses surat dakwaan batal demi hukum ini, apakah harus dilakukan perbaikan oleh jaksa penuntut umum ataukah seharusnya diberikan suatu penafsiran bahwa dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus kembali ke proses penyidikan; 4. Bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP, menyebabkan perkara yang dialami 249 Pemohon terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian hukum, selain itu jaksa penuntut umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, sehingga jaksa penuntut umum memiliki kewenangan yang bersifat tidak terbatas dalam mengajukan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Di samping itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan potensi kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (pokok permohonan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, secara sepintas ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP terlihat jelas, namun dalam praktiknya telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multitafsir dan melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai 250 asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang bersifat multitafsir mengakibatkan ketidakpastian hukum; 2. Bahwa menurut Pemohon, kejadian yang dialami oleh Pemohon juga terjadi pada kasus lain antara lain: a. Perkara dengan terdakwa Ali Rofi yang didakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan telah terdapat 3 (tiga) Putusan PN Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum serta 3 (tiga) Putusan PT Semarang yang menguatkan Putusan PN Purwokerto; b. Perkara dengan terdakwa Ratna Budhiwaty yang didakwa sebanyak 2 (dua) kali dan telah terdapat 2 (dua) Putusan PN Jakarta Barat yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, hingga saat ini sepengetahuan Pemohon belum ada perbaikan surat dakwaan ketiga oleh jaksa penuntut umum, sehingga perkaranya tidak mendapat kepastian hukum; c. Perkara dengan terdakwa Ach. Budi Siswanto, S.H. yang telah diputus dengan Putusan PN Surabaya yang amarnya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Sepengetahuan Pemohon tidak ada upaya perbaikan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, sehingga perkaranya menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum; d. Perkara dengan terdakwa Herman alias Herman Butong yang telah diputus dengan Putusan PN Kisaran yang amarnya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Jaksa penuntut umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, sehingga perkaranya menggantung dan tidak ada kepastian hukum; e. Perkara dengan terdakwa Adin Ausa yang telah diputus dengan Putusan PN Palu yang amarnya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Jaksa penuntut umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, sehingga perkaranya menggantung dan tidak ada kepastian hukum; f. Perkara dengan terdakwa Aryadi Bin Arifin yang telah diputus dengan Putusan PN Palembang yang amarnya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Jaksa penuntut umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, sehingga perkaranya menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum; g. Perkara dengan terdakwa Rusdi, S.P. yang telah diputus dengan Putusan PN Majene yang amarnya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi 251 hukum, putusan PN tersebut telah dikuatkan oleh Putusan PT Makasar. Sejak diputusnya perkara perlawanan oleh PT Makasar, sepengetahuan Pemohon hingga saat ini jaksa penuntut umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, sehingga perkaranya menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum; h. Perkara dengan terdakwa Eko Widodo yang telah diputus dengan Putusan PN Jakarta Timur yang amarnya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Jaksa penuntut umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, sehingga perkaranya menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum. 3. Bahwa menurut Pemohon, fakta di atas merupakan akibat dari tidak jelasnya pengertian dan tafsir norma atau konsep “batal demi hukum” yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, elastisitas norma itu digunakan secara sewenang-wenang oleh negara dan seluruh aspeknya telah merugikan Pemohon yang telah didakwa berkali-kali untuk hal yang sama; 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 156 ayat (3) KUHAP merupakan bentuk upaya hukum dari jaksa penuntut umum, setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Secara kewenangan, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengajukan surat dakwaan, kemudian memberikan tanggapan atas eksepsi terdakwa, dan mengajukan perlawanan atas putusan sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan upaya yang dimiliki terdakwa hanya berupa eksepsi, dimana untuk melindungi terdakwa dari surat dakwaan, diberikan suatu hak kepada terdakwa maupun penasehat hukum untuk mengajukan upaya hukum yang disebut dengan Eksepsi yaitu, tangkisan/ keberatan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara surat dakwaan tetapi keberatan (eksepsi) terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan; 5. Bahwa menurut Pemohon, dalam praktiknya selama ini, dalam hal suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, jaksa penuntut umum memiliki pilihan apakah akan langsung melakukan perbaikan ataukah akan mengajukan perlawanan pada PT sebagaimana Pasal 156 ayat (3) KUHAP, dalam hal perlawanan jaksa penuntut umum pada PT terhadap Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ditolak oleh PT, maka jaksa penuntut umum akan melakukan perbaikan 252 kembali terhadap surat dakwaan dan kembali mengajukan surat dakwaan baru atau surat dakwaan untuk yang kedua kalinya ke Pengadilan. Permasalahan kembali muncul karena perbaikan surat dakwaan yang dilakukan jaksa penuntut umum tidak pernah pasti berapa lama, sebagaimana yang dialami Pemohon, antara dakwaan pertama (tanggal 12 Februari 2020) dan dakwaan kedua (tanggal 31 Agustus 2020) berjarak 6 (enam) bulan lamanya, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga (tanggal 25 Oktober 2021) berjarak 14 (empat belas) bulan lamanya, sehingga kepastian hukum atas diri Pemohon menjadi terkatung- katung, karena prinsipnya akan berimplikasi pada kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan penafsiran terhadap frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan berkekuatan hukum tetap ini dapat terjadi pada saat putusan sela yang menyatakan batal demi hukum tidak dilakukan perlawanan oleh jaksa penuntut umum atau setelah Putusan PT yang menguatkan Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum; 6. Bahwa menurut Pemohon, konsep “batal demi hukum” adalah secara hukum tindakan hukum itu harus dianggap tidak pernah ada sejak semula, oleh karena, dakwaan telah dianggap tidak ada (never existed), sehingga terdakwa bisa terlepas dari dakwaan. Namun demikian kondisi batal demi hukum akibat tidak lengkapnya surat dakwaan ini bukanlah suatu yang benar-benar melahirkan kebebasan murni bagi terdakwa, sebab kondisi batal demi hukum ini lahir akibat ketidaklengkapan surat dakwaan, sementara kebebasan murni diperoleh apabila lahir dari putusan pengadilan yang telah melalui persidangan lengkap, dan sudah memeriksa alat bukti dalam agenda persidangan tindak pidana yang didakwakan ternyata salah. Sementara eksepsi belumlah memeriksa hingga tahap tersebut, namun di dalam praktiknya muncul permasalahan yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia; 7. Bahwa menurut Pemohon, tanpa adanya penafsiran terhadap frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka akan mengakibatkan warga negara yang statusnya sebagai terdakwa namun tidak kunjung mendapat surat dakwaan yang memiliki rumusan cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b UU KUHAP, akan tetapi perkaranya menggantung tanpa adanya tindak lanjut dari jaksa penuntut umum, maka norma 253 a quo telah membelenggu kepastian hukum, serta keadilan yang dijamin oleh Konstitusi kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali; 8. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 yang telah disahkan dalam persidangan, dan mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang bernama Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum, Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H, serta 1 (satu) orang saksi bernama Ali Rofi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya. Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 5 September 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 30 Mei 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 30 Mei 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 6 Juni 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 7 Juni 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kejaksaan Agung telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 14 Juni 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 14 Juni 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Juni 2022 254 serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 5 Juli 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 5 Juli 2022, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dan 3 (tiga) orang saksi bernama Ade Iva Kurniawan, Endeono Wahyudi, S.H., dan Syarifah Nurdjuliana yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya. Selain itu, Pihak Terkait Kejaksaan Agung juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 6 September 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 16 Juni 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 1 Juli 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2022, serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 20 Juli 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 21 Juli 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta kesimpulan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung, keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait Jaksa Agung, serta kesimpulan Pihak Terkait Jaksa Agung dan keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, maka sebelum menjawab isu konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa secara doktriner surat dakwaan adalah suatu akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi susunan/konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai yang menjadi perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersangkutan. Oleh karena surat dakwaan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisikan perumusan atau alur kejadian suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, maka surat dakwaan tersebut adalah merupakan instrumen yang hanya secara eksklusif memberikan hak 255 dan kewenangan kepada jaksa penuntut umum berdasarkan atas asas oportunitas, sebagai wakil dari negara untuk melakukan suatu penuntutan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Jaksa penuntut umum berwenang melakukan suatu penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Sementara itu, dasar hukum pembuatan suatu surat dakwaan adalah Pasal 14 huruf d KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan jika dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan [vide Pasal 140 ayat (1) KUHAP]. Selanjutnya, surat dakwaan dimaksud dilimpahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah hukum yang berwenang untuk mengadili atas perkara yang bersangkutan [vide Pasal 137 KUHAP]. Lebih lanjut, apabila ditinjau dari sudut kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana, maka fungsi suatu surat dakwaan dapat di bagi menjadi 3 (tiga) kategori kepentingan, yakni: 1) Bagi jaksa penuntut umum: Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pembuktian yuridis dari suatu tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. 2) Bagi terdakwa/penasihat hukum: Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dalam mempersiapkan suatu pembelaan atas suatu dakwaan terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 3) Bagi hakim: Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di persidangan, serta sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana. [3.13.2] Bahwa berkaitan dengan syarat-syarat surat dakwaan, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan surat dakwaan, baik secara formil maupun materiil. Adapun syarat formil surat dakwaan yang dimaksudkan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, meliputi: 1) Surat dakwaan harus diberi tanggal dan tanda tangan penuntut umum. 256 2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Sedangkan syarat materiil surat dakwaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, meliputi: 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Adapun berkenaan dengan surat dakwaan batal demi hukum (van rechtswege nietig/null end void) yang artinya dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Terhadap surat dakwaan batal demi hukum tersebut, bukan berarti bahwa perkara tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed) sebagaimana pengertian “batal demi hukum” pada umumnya. Lebih lanjut, berkenaan dengan jenis-jenis surat dakwaan, secara normatif surat dakwaan dapat dibagi menjadi: 1. Dakwaan Tunggal. Arti surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang hanya memuat satu tindak pidana saja yang didakwakan. Surat dakwaan tunggal diterapkan karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan secara alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. 2. Dakwaan Alternatif. Arti surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang memuat satu jenis tindak pidana yang didakwakan, namun antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya tidak terdapat kualifikasi tindak pidana yang berbeda. Terhadap dakwaan jenis ini meskipun diajukan secara berlapis, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Bahkan, tata cara pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurutan sesuai lapisan dakwaannya, tetapi langsung dapat pada dakwaan yang dipandang terbukti. Sebab, apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 3. Dakwaan Subsidair/Subsidiaritas Arti surat dakwaan subsidair/subsidiaritas adalah surat dakwaan yang pembuktiannya dilakukan secara berurutan, dimulai dari lapisan dakwaan teratas 257 sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Dalam tuntutan pidana jaksa penuntut umum, terhadap bagian dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan terdakwa agar dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan, oleh karenanya terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan dakwaan yang terbukti di antara lapisan dakwaan yang didakwakan. 4. Dakwaan Kumulatif Arti surat dakwaan kumulatif adalah surat dakwaan yang berisi beberapa jenis tindak pidana sekaligus, di mana kesemua jenis tindak pidana yang didakwakan tersebut harus dibuktikan satu per satu. Dalam tuntutan pidana jaksa penuntut umum, terhadap bagian dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan terdakwa agar dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Dakwaan jenis ini diterapkan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan mempunyai jenis kualifikasi yang berbeda. 5. Dakwaan Kombinasi Arti surat dakwaan kombinasi adalah surat dakwaan yang disusun dalam bentuk kombinasi/gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif dan/atau subsidair. Terhadap dakwaan jenis ini dibutuhkan seiring dengan perkembangan/kompleksitas varian tindak pidana, baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. [3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal berkaitan dengan surat dakwaan baik pengertian, jenis, dan syarat penyusunan surat dakwaan serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap dakwaan yang dapat berakibat batal demi hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.13.1] dan Sub-paragraf [3.13.2], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut apabila dicermati secara saksama salah satu syarat utama dalam penyusunan surat dakwaan adalah adanya uraian secara cermat yang mengandung arti adanya sifat imperatif berupa ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Sebab, surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan bagi seorang terdakwa dalam persidangan yang kebenarannya akan dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan untuk selanjutnya hasil pembuktian dalam 258 persidangan tersebut dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan bagi hakim apakah akan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, surat dakwaan menjadi syarat yang fundamental untuk dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana dan selanjutnya dijatuhi pidana yang salah satunya berupa perampasan kemerdekaan seseorang. Dengan menempatkan kata "cermat" pada awal rumusan norma Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, secara filosofis dapat dipahami bahwa pembuat undang- undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Bahkan lebih dari itu, oleh karena surat dakwaan merupakan syarat yang fundamental yang dapat berakibat hukum atas perampasan kemerdekaan seseorang apabila kesalahannya dapat dibuktikan, sedangkan kemerdekaan seseorang merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Maka, dalam perspektif perlindungan hukum, undang- undang, dalam hal ini KUHAP, telah memberikan batasan terhadap surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan, baik formil maupun materiil, berakibat dapat dibatalkan bahkan batal demi hukum [vide Pasal 143 ayat (2) KUHAP]. Bahwa berkaitan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal atau batal demi hukum sama sekali belum mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga terhadap putusan tersebut belum melekat unsur nebis in idem [vide Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)]. Oleh karena itu, selain jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum perlawanan kepada pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri yang menyatakan batal atau batal demi hukum surat dakwaan, jaksa penuntut umum masih berwenang juga untuk mengajukan lagi atas perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Selanjutnya, atas surat dakwaan baru yang diajukan tersebut, pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa. Dengan demikian, sesungguhnya putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal atau batal demi hukum, secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan. 259 [3.15] Menimbang bahwa KUHAP sebenarnya juga mengatur mengenai pengubahan surat dakwaan dan bukan perbaikan surat dakwaan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum oleh hakim. Pengubahan surat dakwaan dimaksud diatur dalam Pasal 144 KUHAP yang berbunyi: (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Berdasarkan ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa pengubahan surat dakwaan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, waktu pengubahan tersebut adalah 7 (tujuh) hari sebelum sidang, pengubahan surat dakwaan hanya satu kali saja, dan turunan perubahan surat dakwaan haruslah diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Ketentuan ini hanya mengatur mengenai prosedur perubahan surat dakwaan, sedangkan materi surat dakwaan tidak diatur apa yang diperbolehkan atau apa yang tidak boleh diubah, sehingga dapat diambil kesimpulan pengubahan dan/atau penyempurnaan terhadap surat dakwaan boleh dilakukan tanpa suatu pembatasan, bahkan sampai untuk tidak melanjutkan penuntutan asalkan tidak melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 144 KUHAP. Hal demikian menunjukkan bahwa surat dakwaan adalah hal yang sangat mendasar sehingga jaksa penuntut umum diberi kesempatan untuk melakukan pengubahan sebelum perkara dilakukan pemeriksaan di persidangan dan perbaikan setelah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dalam pemeriksaan di persidangan. [3.16] Menimbang bahwa persoalan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah terhadap surat dakwaan dinyatakan batal atau batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat formil atau materiil dan surat dakwaan kabur (obscuur libel) berapa kali dapat diajukan terhadap terdakwa di persidangan. Sebab, terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal atau batal demi hukum, jaksa penuntut umum jika keberatan dapat mengajukan upaya hukum perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan [vide Pasal 156 ayat (3) KUHAP]. 260 Bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal atau batal demi hukum, di samping jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum perlawanan juga berwenang mengajukan kembali perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan sidang pengadilan jika upaya hukum perlawanan ditolak oleh pengadilan tinggi, dengan jalan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Namun, yang menjadi persoalan krusial selanjutnya adalah tidak terdapatnya jangka waktu kapan surat dakwaan tersebut diperbaiki dan berapa kali surat dakwaan tersebut dapat diperbaiki serta berapa kali pula hakim dapat menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum. Dengan demikian, tanpa kejelasan status dan batasan waktu kapan perkaranya akan selesai hal tersebut menjadikan terdakwa dan/atau korban tindak pidana dapat kehilangan hak konstitusionalnya karena dalam ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Bahwa secara normatif permasalahan yang menjadi penyebab dari persoalan tersebut di atas, bukan semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma, sebab praktik hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang dapat mengajukan surat dakwaan berkali-kali atas suatu perkara yang sama dengan surat dakwaan yang sudah diperbaiki, setelah sebelumnya pernah dinyatakan batal atau batal demi hukum, dapat terjadi akibat KUHAP tidak memberikan kejelasan pemaknaan Pasal 143 ayat (3) yang diputus berdasarkan putusan sela. Demikian pula untuk hakim atau pengadilan negeri, juga dapat disebabkan karena tidak diaturnya atau ditegaskannya berapa kali surat dakwaan dapat dinyatakan batal/batal demi hukum oleh hakim melalui putusan sela. Selain dialami oleh Pemohon telah ternyata terhadap hal serupa juga dialami oleh saksi Pemohon dan beberapa terdakwa lainnya sebagaimana yang didalilkan dalam pokok permohonan. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, menurut Mahkamah terdapat celah dalam pengaturan mengenai perbaikan surat dakwaan a quo yang berdampak pada timbulnya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, baik bagi terdakwa dan/atau korban tindak pidana. Terlebih, secara universal hal tersebut tidak sejalan dengan asas litis finiri oportet yang menegaskan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. 261 [3.17] Menimbang bahwa ketidakjelasan mengenai berapa kali perbaikan surat dakwaan dapat dilakukan untuk mengajukan kembali terdakwa di persidangan dan batasan berapa kali hakim dapat menjatuhkan putusan sela, menjadikan status terdakwa dan perlindungan hak korban tindak pidana menjadi persoalan yang harus dijawab dan diantisipasi oleh Mahkamah agar diperoleh adanya kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa dan korban tindak pidana serta kepentingan umum. Dengan demikian, cukup beralasan apabila Mahkamah memberikan batasan mengenai berapa kali jaksa penuntut umum dapat mengajukan perbaikan surat dakwaan sehingga terdakwa dapat diajukan kembali pada sidang pengadilan dan berapa kali pula hakim dapat menjatuhkan putusan sela atas surat dakwaan yang diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum. Bahwa sejalan dengan pentingnya pembatasan-pembatasan dimaksud, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, di mana sesungguhnya juga melekat kewenangan untuk dapat mempertimbangkan keterpenuhan syarat suatu surat dakwaan, baik secara formil maupun materiil serta dakwaan yang dinilai kabur secara ex-officio dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara. Namun demikian hal tersebut dapat dikecualikan apabila terhadap perkara pidana yang bersangkutan diajukan keberatan (eksepsi) berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, baik adanya keberatan dari terdakwa/penasihat hukum karena pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka hakim dapat menerima ataupun menjatuhkan putusan bersama-sama dengan putusan akhir setelah pemeriksaan materi pokok perkara selesai [vide Pasal 156 ayat (2) KUHAP]. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sebagai berikut: Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP 1. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. 2. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan. 262 Bahwa berpijak dari ketentuan norma Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut di atas, apabila dicermati secara saksama, sesungguhnya tidak ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sela pada setiap adanya keberatan (eksepsi) dari terdakwa/penasihat hukum berkaitan dengan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena ketentuan norma Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP a quo tidak bersifat imperatif atau opsional, maka demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa dan korban pelaku tindak pidana dan juga kepentingan umum, eksistensi Pasal a quo menjadi alasan fundamental untuk dilakukannya pembatasan atas surat dakwaan yang dapat diperbaiki dan dapat diajukannya kembali terdakwa di persidangan secara berulang-ulang. Di samping itu, juga bagi hakim di dalam menjatuhkan putusan sela atas adanya keberatan dari terdakwa/penasihat hukum berkaitan dengan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan. [3.18] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena sesungguhnya kesempatan untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah hak dan bukan kewajiban, maka sejatinya adanya pembatasan atas perbaikan surat dakwaan yang disebabkan batal atau batal demi hukum dan pembatasan hakim dalam menjatuhkan putusan sela atas adanya keberatan dari terdakwa/penasihat hukum, tidak mengurangi hak-hak terdakwa maupun penuntut umum, bahkan hakim, di dalam keleluasaan memeriksa suatu perkara pidana. Sebab, hakim pengadilan pidana yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dapat melakukan pemeriksaan atas materi perkara besama-sama dengan syarat formil lainnya, yang kemudian atas perkara tersebut dapat dijatuhkan putusan pada putusan akhir secara bersamaan. Hal demikian sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]. Lebih lanjut, pembatasan perbaikan surat dakwaan jaksa penuntut umum akibat surat dakwaan yang batal atau batal demi hukum dan putusan sela yang dapat dijatuhkan oleh hakim, di samping memberikan kepastian dan keadilan hukum 263 bagi terdakwa dan korban tindak pidana serta kepentingan umum, juga untuk menghindari adanya perkara yang berpotensi melewati batas daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP. Terlebih, dalam praktik peradilan, hakim secara ex officio dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tanpa ada keberatan (eksepsi) dari terdakwa/penasihat hukum berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara yang bersangkutan, surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan batal demi hukum secara ex officio dapat menjatuhkan putusan sela ataupun tetap memeriksa materi pokok perkara dan kemudian menjatuhkan putusan akhir secara bersama-sama. Oleh karena, meskipun ditemukan adanya kekurangan syarat formil dan materiil terhadap surat dakwaan akan menjadi pertimbangan hukum tersendiri bagi hakim yang mengadili perkara dimaksud dengan mempertimbangkan secara komprehensif. Dalam kaitan inilah apakah hakim akan menitikberatkan putusannya pada aspek keadilan formil, keadilan materiil, atau memadukan antara keduanya di dalam menilai dan memutus perkara yang bersangkutan. Dengan demikian, dengan telah diputusnya pada putusan akhir yang mencakup juga materi pokok perkara, maka upaya hukum yang tersedia atas perkara dimaksud dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang berkeberatan. Terlebih, terhadap perkara yang demikian apabila diajukan kembali dengan perbaikan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum maka akan terkendala dengan ketentuan tentang ne bis in idem, yang artinya perkara dengan terdakwa dan materi perbuatan tindak pidana yang sama telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti, maka perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya [vide Pasal 76 KUHP]. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, menurut Mahkamah dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum, apabila dimaknai pengajuan perbaikan surat dakwaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali setelah surat dakwaan dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim. Artinya, pada dakwaan kedua yang diajukan jaksa penuntut umum, apabila masih diajukan keberatan mengenai keterpenuhan syarat formil dan materiil surat dakwaan, maka hakim harus memeriksa surat dakwaan tersebut secara bersama-sama dengan materi pokok 264 perkara yang kemudian diputus secara bersama-sama dalam putusan akhir. Dengan demikian, pemaknaan atas frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP dimaknai menjadi sesuai dengan yang dinyatakan dalam amar putusan a quo. [3.20] Menimbang bahwa dengan telah diberikan pemaknaan baru oleh Mahkamah terhadap frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka terhadap perkara-perkara yang saat ini sudah pernah dinyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum, baik sekali maupun lebih oleh hakim, maka dapat diajukan untuk 1 (satu) kali lagi dan kemudian hakim memeriksanya bersama-sama dengan materi pokok perkara. Sementara itu, terhadap perkara-perkara yang belum pernah sama sekali diajukan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo. Namun demikian, melalui putusan a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan agar jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan secara saksama dan berjenjang terhadap surat dakwaan sebelum diajukan dalam persidangan di pengadilan negeri. Sebab, jaksa penuntut umum adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan penuntutan, yang pada satu sisi berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, dan di sisi lain dakwaan dapat berakibat perampasan kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu, dengan adanya kecermatan dalam penyusunan surat dakwaan maka dapat dihindari adanya surat dakwaan yang batal atau batal demi hukum. Di samping itu, penting pula bagi Mahkamah untuk mengingatkan hakim dalam menangani perkara agar selalu menjaga integritas, dengan tetap mengedepankan kepastian dan keadilan hukum. Sehingga, kemungkinan adanya putusan sela yang menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum secara berulang-ulang tidak lagi terjadi. Karena, sebagaimana dipertimbangkan di atas, sejatinya hakim dapat memberikan penilaian atas suatu perkara dari aspek keadilan formil, materiil ataupun memadukan keduanya dengan tetap berorientasi pada peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 265 [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Namun, oleh karena Mahkamah akan memberikan pemaknaan bersyarat terhadap norma Pasal a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.22] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP inkonstitusional secara bersyarat maka terhadap pasal-pasal lain yang berkaitan, pemberlakuannya menyesuaikan dengan putusan a quo. [3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 266 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981, Nomor 3209), bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.37 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau 267 yang mewakili, Pihak Terkait Kejaksaaan Agung, dan Pihak Terkait Mahkamah Agung. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita