28/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 28/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Pekerjaan : Mantan Jaksa Alamat : Jalan Kramat II Nomor 9 RT. 01/RW.008, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 April 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 54/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 28/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 4 Mei 2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa sebelumnya dalam permohonan Pemohon yang telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 13 Mei 2020, Pemohon 2 melakukan pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi setelah dikaji dengan saksama maka dalam perbaikan permohonan a quo, Pemohon melakukan perubahan Permohonan Pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a menjadi Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka pasal yang diuji adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (sesuai surat yang telah Pemohon sampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi tertanggal 18 Mei 2020 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2020). Adapun alasan-alasan Pemohon melakukan perubahan terhadap pengujian pasal a quo, dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut: 1. Bahwa undang-undang maupun peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi tidak melarang untuk melakukan perubahan, penambahan terhadap pasal yang akan diuji. 2. Bahwa setelah dicermati dengan seksama oleh Pemohon maka lebih tepat apabila yang diuji dalam persidangan ini adalah pemberlakuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo karena telah merugikan hak konstitusional Pemohon. 3. Mencermati saran, pendapat dan masukan dari Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon pada persidangan pendahuluan terkait dengan substansi dan juga implikasinya. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI - Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” - Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 3 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” - Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” - Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, menyatakan: ayat (1): Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 4 a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan Hukum Publik atau Privat; atau d. Lembaga Negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. - Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171021412780004 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; (Bukti P-3) - Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003, Pemohon diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kejaksaan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-I- 510/C.4/03/2004; (Bukti P-4) Selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2005, Pemohon diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-I-2264/C.4/2005; (Bukti P-5) - Bahwa pada tahun 2007, setelah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Pemohon diangkat sebagai Jaksa sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007; (Bukti P-6) - Bahwa pada tahun 2010, Pemohon diangkat dalam jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sesuai dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-277/C.4/04/2010 tanggal 14 April 2010; (Bukti P-7) - Bahwa selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, 5 Pemohon juga bertugas sebagai Jaksa, baik sebagai Jaksa Penyidik, Penuntut Umum maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN); - Bahwa pada tahun 2011, Pemohon diperiksa oleh satuan tugas Pengawasan Kejaksaan Agung, karena diduga menerima suap sebesar RP. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari saudara Leonardo Phunizar. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan tugas tersebut, pemohon kemudian dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian dari Jabatan Struktural sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, sesuai Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor: KEP- 189/B/WJA/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011; (Bukti P-8) - Bahwa setelah Pemohon dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana tersebut di atas, perkara Pemohon diproses lagi oleh Satuan Tugas Pengawasan Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT- 02/H.2/Hkt.3/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011; - Bahwa setelah penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengawasan telah selesai maka pada tahun 2012 perkara Pemohon dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate, dan Pemohon divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Ternate, karena terbukti menerima suap dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Ternate Nomor: 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte (Bukti P-9) - Bahwa pada tahun 2013, Pemohon diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH/Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara; (Bukti P-10) - Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Pemohon, karena Pemohon sebagai Jaksa Fungsional telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo, yang menyatakan: “Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan 6 pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Karena faktanya, pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut di atas, status Pemohon masih sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Pemohon tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; junto Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang terkena Pemberhentian; (Bukti P-11) - Bahwa lazimnya apabila Jaksa diduga melakukan tindak pidana maka terhadap Jaksa tersebut dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional Jaksa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI beserta penjelasannya; (vide bukti P-1) juncto Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang terkena Pemberhentian; (vide bukti P-11) - Bahwa karena Pemohon tidak pernah diberhentikan sementara dari jabatan fungsional Jaksa maka menurut hukum pemberhentian tersebut adalah pemberhentian Pemohon dari jabatan fungsional sebagai Jaksa dan bukan pemberhentian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI; - Bahwa secara prosedur kepegawaian dalam hal Pemberhentian Jaksa, Kejaksaan Republik Indonesia dalam praktek pelaksanaannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini jelas menimbulkan dualisme hukum dalam penerapannya karena bertentangan dengan asas lex posterior derogat legi priori dan asas lex specialis derogat legi generalis; 7 - Bahwa karena secara prosedur kepegawaian dalam hal Pemberhentian Jaksa, Kejaksaan Republik Indonesia tunduk pada kedua undang-undang sebagaimana tersebut diatas maka seringkali menimbulkan inkonsistensi hukum dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, seperti contoh pemberhentian yang dialami oleh Pemohon; - Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan ini karena Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang a quo; - Bahwa selain ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi juga dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional dengan 5 syarat sebagai berikut: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah diberikan UUD 1945 adalah sebagaimana termuat dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 2. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang a quo sebagaimana dalil- dalil yang telah Pemohon uraikan di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; 3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 8 Bahwa akibat berlakunya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang a quo, telah mengakibatkan Pemohon kehilangan pekerjaan sebagai Jaksa dan Pegawai Negeri Sipil bahkan dikemudian hari Pemohon tidak bisa mempunyai kesempatan untuk bekerja di sektor pekerjaan yang lain; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; Bahwa hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan diberlakukannya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang a quo, adalah sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas yakni Pemohon kehilangan pekerjaan sebagai Jaksa dan sekaligus kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa apabila dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak akan terjadi lagi; Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini, karena Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 3. POKOK-POKOK PERMOHONAN [3.1] Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok-pokok Permohonan ini; [3.2] Bahwa pokok-pokok permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan: “Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil” terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan: Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; [3.3] Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada tiap-tiap warga negara, yang artinya negara dan/atau pemerintah secara yuridis menjamin setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan. Hak konstitusional ini tidak dapat dihilangkan dari setiap orang dengan alasan apapun, sepanjang orang tersebut masih hidup dan masih menjadi Warga Negara Indonesia; - Bahwa pengertian Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang; - Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) menegaskan Jabatan Fungsional Jaksa adalah adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya 10 memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan; (vide bukti P-1) - Bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa menurut Pasal 9 ayat (1) huruf h adalah telah menjadi Pegawai Negeri dan menurut Pasal 9 ayat (2) telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); (vide bukti P-1) Dengan demikian untuk seseorang warga negara indonesia dapat diangkat menjadi Jaksa, maka harus terlebih dahulu berstatus sebagai Pegawai Negeri dan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); - Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan pada bagian kedudukan hukum maka sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007, Pemohon telah sah diangkat dalam Jabatan Fungsional Jaksa yang selanjutnya disebut Jaksa Fungsional; - Bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan wewenang Kejaksaan, selain sebagai Pejabat fungsional, jaksa juga dapat menduduki Jabatan Struktural berdasarkan eselonisasi; - Bahwa perbedaan antara jabatan fungsional Jaksa dan jabatan struktural yakni, jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan keahlian teknis yang diperoleh setelah dinyatakan lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan jabatan struktural merupakan jabatan karier diperoleh berdasarkan prestasi dan pangkat. Sehingga apabila Jaksa diberhentikan dari jabatan struktural tidak serta merta juga jabatan fungsionalnya ikut berhenti; - Bahwa sesuai fakta, selain sebagai Jaksa Fungsional, Pemohon juga menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, sehingga pada Pemohon melekat 2 (dua) Jabatan, yakni jabatan fungsional Jaksa yang adalah jabatan keahlian teknis dan jabatan struktural; 11 - Seperti yang telah Pemohon uraikan pada bagian Kedudukan Hukum (legal Standing), bahwa Pemohon diperiksa oleh Satuan Tugas Pengawasan Kejaksaan Agung karena dugaan suap, dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dari jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Perdata; - Bahwa pemberhentian Pemohon dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud tidak mengakibatkan Pemohon kehilangan jabatan fungsional sebagai Jaksa. Atau dengan kata lain Pemohon masih tetap berstatus sebagai Jaksa Fungsional dan sebagai Pegawai Negeri Sipil; - Bahwa apabila Jaksa diduga melakukan tindak pidana maka untuk pemberhentian Jaksa dari Jabatan Fungsional telah diatur prosedur hukumnya secara khusus, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang terkena Pemberhentian; - Bahwa secara prosedural menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang terkena Pemberhentian, apabila Jaksa diduga melakukan tindak pidana maka terhadap Jaksa tersebut dikenakan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Jaksa; (vide Pasal 14 ayat (2) bukti P-1 juncto vide Pasal 10 bukti P-11) - Bahwa seperti yang telah Pemohon jelaskan pada uraian kedudukan hukum, Pemohon tidak pernah diberhentikan sementara dari jabatan fungsional sebagai Jaksa maka pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, S.H., 12 menurut hukum adalah pemberhentian terhadap Pemohon dalam jabatan fungsional Jaksa; (vide bukti P-10) - Bahwa karena pemberlakuan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang a quo, sehingga terhadap pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Jaksa Agung a quo diterjemahkan sebagai pemberhentian Pemohon dari Pegawai Negeri Sipil; - Bahwa dengan demikian, maka pemberlakuan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang a quo, telah mengakibatkan Pemohon kehilangan pekerjaan baik sebagai Jaksa maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil; - Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidaklah mudah, karena harus melalui proses rekruitmen yang ketat begitu juga untuk diangkat sebagai Jaksa, harus melalui proses seleksi berupa ujian, pemeriksaan kesehatan, psikotest dan lain- lain. Setelah dinyatakan lulus seleksi baru bisa ikut Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); - Bahwa pemberlakuan pasal ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang a quo, tidak memberikan kepastian hukum kepada pemohon, karena seperti yang telah pemohon uraikan pada bagian kedudukan hukum, secara prosedur kepegawaian dalam hal Pemberhentian Jaksa, Kejaksaan RI dalam praktek pelaksanaannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini jelas menimbulkan dualisme hukum dalam penerapannya karena bertentangan dengan Asas Lex posterior derogat legi priori dan Asas Lex specialis derogat legi generalis; padahal terhadap pemberhentian Jaksa telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (lex specialis); Dengan demikian maka pemberlakuan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) 13 UUD 1945 karena telah dimaknai ”dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil”. 4. PETITUM Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pokok-pokok permohonan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan kiranya berkenan memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa muatan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang dimaknai ”dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jack Lourens V Kastanya; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia 14 Nomor: KEP-I-510/C.4/03/2004, tanggal 15 Maret 2004; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-2264/C.4/04/2005, tanggal 29 April 2005; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-1329/C.4/09/2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa, tanggal 17 September 2007; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-277/C.4/04/2010, tanggal 14 April 2010; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-189/B/WJA/10/2011, tanggal 25 Oktober 2011; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Petikan Putusan No: 04/Pid.Tipikor/2012/PN- Tte, tanggal 8 Agustus 2012; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-003/A/JA/01/2013, tanggal 14 Januari 2013; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 15 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU Kejaksaan) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 16 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 17 1. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (vide bukti P-3); 2. Bahwa pada tahun 2005, Pemohon diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Republik Indonesia (vide bukti P-5); 3. Bahwa pada tahun 2007, Pemohon diangkat sebagai Jaksa setelah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (vide bukti P-6); 4. Bahwa pada tahun 2010, Pemohon diangkat dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (vide bukti P-7); 5. Bahwa pada tahun 2011, Pemohon diduga telah menerima suap sebanyak Rp. 10.000.000 dari Leonardo Phunizar dan telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pembebasan dari Jabatan Struktural sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (vide bukti P-8); 6. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Ternate dalam kasus yang sama sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas (vide bukti P-9); 7. Bahwa pada tahun 2013, Pemohon diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS pada Kejaksaan Republik Indonesia (vide bukti P-10); 8. Bahwa dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan, Pemohon kehilangan pekerjaan sebagai jaksa dan sekaligus sebagai PNS; Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal a quo terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya norma Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan dengan kerugian hak konstitusionalitas Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu pemberhentian Pemohon dari jabatan jaksa tidak dengan hormat mengakibatkan Pemohon juga diberhentikan sebagai PNS sehingga Pemohon kehilangan pekerjaan baik sebagai jaksa maupun sebagai PNS. Selanjutnya, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi. 18 Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstitusionalitas norma yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang dimaknai “dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.” Terkait dengan petitum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai apa yang sebenarnya dimohonkan kepada Mahkamah. Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah agar Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai “dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil” tanpa menguraikan lebih lanjut siapa yang akan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil tersebut. Pemaknaan sebagaimana maksud Pemohon jika dikabulkan oleh Mahkamah justru akan mengaburkan esensi utuh norma Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan yang selengkapnya menyatakan “Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil”. Artinya, UU Kejaksaan mengatur bahwa jaksa secara otomatis diberhentikan sebagai PNS apabila yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya. Dengan adanya ketidakjelasan petitum permohonan Pemohon berakibat terjadinya inkonsistensi antara posita dengan petitum permohonan. Dalam batas penalaran yang wajar, permohonan demikian menjadi kabur (obscuur). 19 [3.8] Menimbang bahwa andaipun benar petitum yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya adalah meminta agar norma Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan dimaknai “Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil”, quod non, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (vide Penjelasan UU Kejaksaan); 2. Bahwa faktanya, dalam menjalankan tugas, Pemohon sebagai seorang jaksa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No.: 04/Pid.Tipikor/2012/PN-Tte, tanggal 8 Agustus 2012 (vide bukti P-9) yang telah berkekuatan hukum tetap. Padahal Jaksa sebagai bagian dari ASN seharusnya memberi teladan bukan hanya etik tetapi juga secara hukum; 3. Bahwa terkait dengan ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.12] angka 7 huruf b Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018, bertanggal 25 April 2019 yang menyatakan: ... Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN. Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas- tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan a quo. 20 [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan petitum permohonan dengan jelas sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon kabur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua 21 puluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia