28/PUU-XVII/2019

# Pengujian UU Informasi dan Transaksi Elektronik ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[28/PUU-XVII/2019]] - **Tahun**: 2019 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dikabulkan - **Tanggal Putusan**: 2019 Mei 01 - **Significance**: Medium - **File**: [[28 PUU 2019_Kekuasaan Kehakiman-Tidak_Diterima-telahucap-28Nov2019. Doc]]) [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] (Anggota) - [[Wahiduddin Adams]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Perihal Pengujian [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2005-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2007-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2010-02-08**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-09-07**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-07-23**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2019-03-28**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2019-04-02**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2019-09-16**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2019-09-20**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2019-09-23**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2019-10-02**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2019-10-08**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2019-11-28**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[001/PUU-IV/2006]] - [[005/PUU-III/2005]] - [[006/PUU-III/2005]] - [[1/PUU-XV/2017]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[123/PUU-XIII/2015]] - [[138/PUU-VII/2009]] - [[140/PUU-VII/2009]] - [[3/PUU-XIII/2015]] - [[5/PUU-XVII/2019]] ### Perkara yang Merujuk - [[57/PUU-XVII/2019]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah #### Pokok Permohonan nya adalah meminta Mahkamah menyatakan tidak dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama oleh pembentuk undang-undang adalah hal yang inkonstitusional (vide halaman 18 Putusan Nomor 5/PUU-XVII/2019). Namun, dalam Putusannya, Mahkamah berpandangan bahwa Permohonan Pemohon adalah “error in objecto” karena “...pokok permohonan Pemohon perihal revisi UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian terhadap substansi permohonan a quo sesungguhnya bukan substansi yang dapat menjadi objek permohonan di Mahkamah Konstitusi...” (vide halaman 30 Putusan Nomor 5/PUU-XVII/2019); 12. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada hakikatnya adalah Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) yang masuk melalui pintu Pengujian Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam Permohonan Pemohon I sebagaimana dijelaskan pada angka 6 dan angka 7 di atas, dimana yang dipermasalahkan adalah penerapan norma undang-undang oleh aparat penegak hukum akibat adanya ketidakjelasan norma yang menyebabkan hak konstitusional Pemohon I menjadi terlanggar. Sedangkan dalam Permohonan Pemohon II yang dijelaskan pada angka 10 di atas, yang dipermasalahkan adalah tidak dilakukannya revisi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya. Namun, Mahkamah akhirnya menolak Permohonan Pemohon I dan Tidak Menerima Permohonan Pemohon II dengan pandangan tidak adanya kewenangan Pengaduan Konstitusional... menyatakan: “meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan a quo adalah menyangkut pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945”; 8. Bahwa begitu pula halnya dalam Putusan Nomor 03/PUU-IV/2006, Mahkamah telah mengeluarkan putusan yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencangkup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015, Mahkamah memutus mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf 2 bagian c UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai k... - para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 60/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 28/PUU-XVII/2019 pada tanggal 2 April 2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945... ### Isu Konstitusional Perkara ini menguji ketentuan terhadap: - [[Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]] - [[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]] - [[Pasal 1 ayat (2) UUD 1945]] - [[Pasal 28I ayat (1) UUD 1945]] ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Amar Putusan nya Mahkamah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; 6. Bahwa dalam Putusan tersebut, Mahkamah berpandangan bahwa permasalahan yang terjadi “... disebabkan oleh masalah penerapan norma Undang-Undang, bukan persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang...” (vide Paragraf [3.13], halaman 49 Putusan [[MK]] Nomor [[123/PUU-XIII/2015]]). Padahal secara nyata-nyata Mahkamah telah menyatakan bahwa “memang terdapat kekosongan hukum yaitu bukan hanya tidak adanya atau tidak ditegaskannya mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang tersangka yang “tanpa alasan yang jelas” tidak segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut umum” (vide Paragraf [3.6], halaman 50 Putusan MK Nomor [[123/PUU-XIII/2015]]); Lebih Lanjut Mahkamah juga menyatakan: “… seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak kunjung diperiksa oleh penyidik atau tidak kuncung dilimpahkan ke penuntut umum atau tidak kunjung dilimpahan ke pengadilan oleh penuntut umum sehingga menjadikan nasib dan hidup seseorang tidak berkepastian hukum. Hal demikian tidak sesuai dengan amanat Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam [[Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]], sehingga kekosongan norma terkait dengan hal tersebut harus secepatnya dilengkapi oleh pembentuk Undang-Undang.” (vide Paragraf [3.16], halaman 50-51 Putusan MK Nomor [[123/PUU-XIII/2015]]); 7. Bahwa namun hingga saat ini, sudah 3 tahun berjalan sejak [[Mahkamah Konstitusi]] memutus Perkara Nomor [[123/PUU-XIII/2015]], pembentuk undang-undang belum menindaklanjuti apa yang menjadi perintah [[Mahkamah Konstitusi]] dari Putusan tersebut yakni “harus secepatnya dilengkapi oleh Pembentuk Undang-Undang”. Artinya telah menunda keadilan sama dengan menolak keadilan itu, sebagaimana adagium “Justice Delay is Justice Denide” yang artinya menunda memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan. padahal dibelakang permohonan yang Pemohon I ajukan ada banyak warga negara yang menyandang status tersangka tanpa adanya kejelasan hingga bertahun-tahun kapan akan mendapatkan kepastian hukum; 8. Bahwa artinya dengan adanya ketidakpastian hukum dari upaya yang dilakukan oleh Pemohon I, hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin dalam [[Pasal 28]]D ayat (1) [[UUD 1945]]; 9. Bahwa Pemohon I dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, dalam penalaran yang wajar, terhadap profesi Advokat sangat rentan laporan dugaan tindak pidana yang berujung pada penetapan tersangka yang bersifat subjektif. Padahal dalam profesi Advokat tindakan-tindakan yang apabila dilakukan oleh warga negara merupakan bentuk tindak pidana (delik), namun bagi profesi advokat hal tersebut dapat dikecualikan. Misalnya terhadap hak retensi yang diberikan kepada Advokat saat menjalankan profesinya, yang dituangkan dalam Surat Kuasa. Namun faktanya Advokat tetap dapat dilaporkan saat menggunakan hak retensi kepada klien yang tidak menjalankan kewajibannya saat perkaranya telah diselesaikan oleh Advokat yang menjadi kuasa hukumnya, dan berdasarkan laporan tersebut Advokat dapat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian masuk dalam ruang ketidakpastian berapa lama saat ditetapkan sebagai tersangka, dirinya akan segera diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum apakah tindakan yang dilakukannya merupakan tindak pidana atau masuk dalam ruang lingkup imunitasnya karena menggunakan hak retensi; 10. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.7 – KTP) yang berprofesi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P.8 - KTM) yang mengambil peminatan Hukum Tata Negara. Pemohon II juga pernah memperjuangkan hak konstitusionalnya di [[Mahkamah Konstitusi]] melalui pengujian undang-undang, di antaranya adalah perkara Nomor [[76/PUU-XVI/2018]] (Bukti P. 9) yang amar putusannya Ditolak dan perkara Nomor [[5/PUU-XVII/2019]] (Bukti P.10) yang amar putusannya Tidak Diterima; 11. Bahwa setelah perkara Nomor [[76/PUU-XVI/2018]] selesai, Pemohon II kemudian sangat mempermasalahkan tindakan pembentuk undang-undang yang tidak kunjung melakukan revisi terhadap Pasal Penistaan Agama. Pemohon kemudian memperkarakan tindakan Pembentuk Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor [[5/PUU-XVII/2019]] yang pokok permohonannya adalah meminta Mahkamah menyatakan tidak dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama oleh pembentuk undang-undang adalah hal yang inkonstitusional (vide halaman 18 Putusan Nomor [[5/PUU-XVII/2019]]). Namun, dalam Putusannya, Mahkamah berpandangan bahwa Permohonan Pemohon adalah “error in objecto” karena “...pokok permohonan Pemohon perihal revisi UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian terhadap substansi permohonan a quo sesungguhnya bukan substansi yang dapat menjadi objek permohonan di Mahkamah Konstitusi...” (vide halaman 30 Putusan Nomor [[5/PUU-XVII/2019]]); 12. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada hakikatnya adalah Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) yang masuk melalui pintu Pengujian Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam Permohonan Pemohon I sebagaimana dijelaskan pada angka 6 dan angka 7 di atas, dimana yang dipermasalahkan adalah penerapan norma undang-undang oleh aparat penegak hukum akibat adanya ketidakjelasan norma yang menyebabkan hak konstitusional Pemohon I menjadi terlanggar. Sedangkan dalam Permohonan Pemohon II yang dijelaskan pada angka 10 di atas, yang dipermasalahkan adalah tidak dilakukannya revisi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya. Namun, Mahkamah akhirnya menolak Permohonan Pemohon I dan Tidak Menerima Permohonan Pemohon II dengan pandangan tidak adanya kewenangan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint); 13. Bahwa apabila kewenangan “Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar” dimaknai termasuk juga “Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) melalui pintu pengujian undang-undang, maka Putusan dalam Perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tentu akan berbeda hasilnya, dan tidak akan ada lagi keadilan yang tertunda tanpa ada batas waktu yang jelas; 14. Bahwa terhadap seluruh uraian di atas, tentunya dalam penalaran yang wajar merupakan kerugian konstitusional yang bersifat pasti bagi para Pemohon, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang tidak termasuk Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon, maka dapat dipastikan kerugian yang dialami para Pemohon tidak akan terjadi lagi dikemudian hari; 15. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor [[006/PUU-III/2005]] dan Nomor [[011/PUU-V/2007]]. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, yakni: Penjelasan [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Cukup Jelas” Terhadap Frasa “Cukup Jelas” bertentangan dengan [[UUD 1945]] secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Dalam Ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)”. Syarat ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penjelasan [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] UU MK; Ketentuan norma a quo, bertentangan secara bersyarat dengan [[UUD 1945]] yakni: [[Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]], yang menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] - [[Pasal 59 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2019* <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2019 on 2025-07-18 17:51:21 -->