28/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 28/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: 1. Nama : dr. Sarsanto W. Sarwono, Sp.Og. Jabatan : Ketua Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat Alamat : Jalan Hang Jebat III/F3, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Anis Su’adah Jabatan : Swasta Alamat : Jalan Industri RT/RW 001/003, Desa Moropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Dra. Sukarni Jabatan : Guru Bimbingan dan Konseling-Madrasah Aliyah I Wates, Kulon Progo Alamat : Pereng Bumirejo RT.64/30 Indah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Rr. Esti Sutari, S.pd., M.M. Jabatan : Guru Bimbingan Konseling SMAN II Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Alamat : Siwates RT/RW 018/006 Kelurahan Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon IV; 5. Nama : Emmanuela Lupy Ragawidya Jabatan : Pelajar Alamat : Jalan Sanun Nomor 78, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Ragil Prasedewo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Jabatan : Mahasiswa Alamat : Dusun Kemiri RT/RW 001/001, Kelurahan Margosari, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon VI; 7. Nama : Anggun Pertiwi Jabatan : Pelajar Alamat : Jalan Masjid Abidin Nomor 9, RT/RW 008/006, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon VII; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 193/SKK/LBH/XII/2014 bertanggal 17 Desember 2014 memberi kuasa kepada Febi Yonesta, S.H., Muhamad Isnur, S.H.I., Alghiffari Aqsa, S.H., Pratiwi Febry, S.H., Arif Maulana, S.H., M.H., Handika Febrian, S.H., Revan Tambunan, S.H., Yunita, S.H., L.L.M., Wirdan Fauzi, S.H., Tommy Tobing, S.H., Andi Komara, S.H., Ahmad Biky, S.H., Eny Rofiatul Ngazizah, S.H., Johanes Gea, S.H., Tigor Gempita Hutapea, S.H., Nelson Nikodemus Simamora, S.H., Veronika Koman, S.H., Ichsan Zikry, S.H., Rachmawati Putri, S.H., Arie Muhammad Haikal, S.H., dan Andhika Prayoga, S.H., dan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 17 Maret 2015 memberi kuasa kepada Matthew Michele Lenggu, S.H., para advokat, pengacara publik dan asisten pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 56/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 28/PUU- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 XIII/2015 pada tanggal 17 Februari 2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. PENDAHULUAN Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Sebagai hak fundamental, pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hak-hak sipil lainnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pendidikan adalah bentuk perlindungan negara kepada warga negara. Dalam permohonan ini Pemohon bermaksud mengajukan uji materi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini mengatur secara ketat isi kurikulum pendidikan nasional. judicial review ini ditujukan untuk meminta hakim Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran pada Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemohon memohon agar majelis hakim MK menafsirkan pasal a quo bahwa pendidikan jasmani dan kesehatan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib dimaknai juga pendidikan kesehatan reproduksi. Pemohon meyakini pendidikan kesehatan reproduksi harus menjadi bagian dari kurikulum nasional karena ia adalah alat perlindungan negara kepada warga negara untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual. Pendidikan kesehatan reproduksi terbukti mampu memberikan pengetahuan kepada anak agar dapat melindungi dirinya dari kekerasan seksual, kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), aborsi tidak aman dan penyakit menular seksual. Adapun stuktur dalam permohonan ini adalah sebagai berikut: A. Pendahuluan B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi C. Kedudukan dan Hak konstitusional Para Pemohon E.I Pemohon Badan Hukum Privat E.2 Pemohon Individu D. Fakta Hukum dan Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Uji Materil E. Petitum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi'; 2. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final; 4. Sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 5. Berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final; C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON 6. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat, atau; d. lembaga negara; 7. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon pengujian Undang- Undang adalah "pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan "perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam penjelasan atas Pasal 51 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” diantaranya meliputi hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan perlindungan hak asasi manusia; 8. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang- Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009); 9. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu: "(1) adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) hak konstitusional tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Undang-Undang yang diuji; (3) kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didafilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”; 10. Para Pemohon dalam uji materi ini terdiri dari organisasi non pemerintah (badan hukum privat) maupun perorangan yang dikenal telah memperjuangkan hak-hak konstitusional, khususnya di bidang kesehatan reproduksi di Indonesia, dimana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktivitas sehari-hari para pemohon; Pemohon I: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 11. Pemohon I adalah badan hukum privat yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1957, sesuai dengan persyaratan pendirian badan hukum Staatsblad Nomor 1870 Nomor 64 dan Staatsblad 1939 Nomor 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Verenigincft) ("Stb. 1939- 570") yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian, berdasarkan Staatsblad 1942 Nomor 13 juncto Nomor 14 ("Stb. 1942-13 juncto 14") ketentuan Staatsblad 1939 Nomor 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. 12. Bahwa Pemohon I pendiriannya telah dicatatkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 88 tanggal 27 Februari 2009 yang dibuat oleh Ny. Titi Indrasari, S.H., berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 2 November 2012 tentang Anggaran Dasar dan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 2 November 2012 tentang Anggaran Rumah Tangga yang dibuat oleh Ny. Atina Indira Ibrahim, S.H. di Jakarta. 13. Pemohon I adalah perkumpulan yang melakukan aktivitas di masyarakat untuk mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera, dalam upaya memperbaiki mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan senantiasa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 memperhatikan aspek ketahanan fisik, sosial budaya, mental dan spiritual dan hak asasi manusia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I antara lain adalah: a. Mengembangkan pusat informasi, edukasi dan konseling serta pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi khususnya pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, melalui peningkatan peran PKBI yang berprofesi, kredibel, mandiri dan berkelanjutan. b. Memberdayakan masyarakat agar mampu mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dan berperilaku bertanggung jawab dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi. c. Mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk memberikan dukungan dan komitmen terjaminnya pemenuhan hak-hak seksual dan reproduksi. 14. Pemohon I adalah organisasi yang fokus pada kegiatan mengembangkan pusat informasi, edukasi dan konseling serta pelayanan kesehatan reproduksi. 15. Bahwa akibat tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pemohon I mengalaml kerugian atas hak kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dan hak atas informasi pada Pasal 28F UUD 1945: 16. Bahwa Pemohon I memiliki kegiatan untuk memberikan informasi, edukasi dan konseling serta pelayanan kesehatan reproduksi untuk memenuhi hak anak atas informasi mengenai kesehatan reproduksi sebagaimana diatur pada Pasal 73 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 17. Bahwa karena pendidikan kesehatan reproduksi tidak menjadi bagian dari kurikulum nasional Pemohon I mengalami hambatan ketika mengkomunikasikan tentang upaya menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia diantaranya melalui pemberian informasi di sekolah-sekolah; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 18. Bahwa pihak sekolah dan Dinas Pendidikan menolak memberikan izin karena pendidikan kesehatan reproduksi bukan bagian dari kurikulum nasional sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003; 19. Oleh karena alasan-alasan di atas maka jelas Pemohon I telah mengalami kerugian akibat pengaturan kurikulum nasional yang tidak memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagaimana diatur pada Pasal 37 Undang-Undang a quo. Pemohon meyakini dengan masuknya pendidikan kesehatan reproduksi di dalam kurikulum nasional, Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional lagi; 20. Berdasarkan uraian di atas maka jelas Pemohon I memiliki kedudukan sebagai pemohon; Pemohon II: Anis Su’adah 21. Pemohon adalah seorang ibu yang memiliki anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Ahmad Dafa. Anak Pemohon saat ini studi di SMP Unggulan Pesantren Simanjaya Lamongan; 22. Bahwa anak Pemohon II tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi di sekolahnya; 23. Bahwa sebagai orang tua Pemohon II memiliki keterbatasan waktu untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anaknya dikarenakan sistem sekolah anak Pemohon mengharuskan siswanya menginap (Boarding School System); 24. Bahwa akibat tidak memiliki pengetahuan, pada umur 13 tahun anak Pemohon II tidak dapat menyikapi dengan baik saat mimpi basah pertamanya. Anak Pemohon II takut bertanya kepada gurunya. Sedangkan ketika rambut penisnya tumbuh, anak Pemohon II menangis meminta pulang ke rumah, karena tidak mengerti mengapa tumbuh rambut di penisnya; 25. Bahwa Pemohon II khawatir jika anaknya tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi yang dilandasi dengan moralitas maka anaknya tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 bisa mengelola dorongan seksualnya dengan baik sehingga kemungkinan terburuknya adalah terjadinya hubungan seksual pranikah yang berisiko; 26. Bahwa anak Pemohon II tidak mendapat hak atas pendidikan kesehatan reproduksi di sekolahnya dan tidak dapat pula mengandalkan Pemohon II untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi; 27. Bahwa Pemohon II tidak mendapatkan pula pendidikan kesehatan reproduksi selama menempuh sekolah dasar dan menengah, ketiadaan pengetahuan tersebut menjadi hambatan dalam menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anaknya; 28. Bahwa Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yakni hak atas informasi dalam memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi. Akibat terlanggarnya hak konsitusional ini Pemohon II mengalami banyak hambatan dalam mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi pada muridnya; 29. Oleh karena alasan-alasan di atas maka jelas Pemohon II mewakili anaknya telah mengalami kerugian akibat pengaturan kurikulum nasional yang tidak memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagaimana diatur pada Pasal 37 Undang-Undang a quo. Pemohon meyakini dengan masuknya pendidikan kesehatan reproduksi di dalam kurikulum nasional, Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional lagi; 30. Berdasarkan uraian di atas maka jelas Pemohon II memiliki kedudukan sebagai Pemohon; Pemohon III: Dra. Sukarni 31. Bahwa Pemohon III adalah guru Bimbingan Konseling pada Madrasah Aliyah Negeri I Wates di Kulon Progo; 32. Pemohon III mendapati banyak muridnya yang "jual diri" di media sosial. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun materi pelajaran agama juga bertambah alokasi waktunya. Pemohon meyakini jika murid- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 muridnya mendapat pendidikan kesehatan reproduksi, jumlah tersebut dapat dikurangi; 33. Bahwa saat ini, Pemohon III hanya dapat menyelipkan materi ini pada materi Bimbingan Konseling yang disampaikan dalam kurun waktu yang sangat sempit yaitu setiap dua minggu sekali, selama 80 menit setiap pertemuan. Waktu ini pun masih harus dibagi dengan materi Bimbingan Konseling lainnya seperti materi karir, bakat, dan sebagainya; 34. Pemohon III juga mendapatkan tantangan lingkungan sekolahnya dalam hal pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi pada muridnya; 35. Pemohon III tidak memiliki panduan standard dan dukungan infrastuktur untuk pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi dari Dinas Pendidikan; 36. Bahwa akibat tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pemohon III menemukan banyak anak yang menjadi korban Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD), kekerasan seksual, korban incest dan kekerasan dalam pacaran karena mereka tidak mendapatkan informasi yang benar dan memadai tentang kesehatan reproduksi. Pemohon I juga menemukan, bahkan mendampingi anak dan remaja perempuan korban KTD yang dikeluarkan dari sekolahnya karena kehamilannya. 37. Pemohon III mengalami kerugian konstitusional yakni hak atas kepastian hukum dan hak untuk berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi. Akibat terlanggarnya hak konsitusional ini Pemohon III mengalami banyak hambatan dalam mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi pada muridnya; 38. Oleh karena alasan-alasan di atas maka jelas Pemohon III telah mengalami kerugian akibat tidak diatur dan dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan nasional yang diatur Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemohon III meyakini apabila pendidikan kesehatan reproduksi dimasukkan menjadi bagian kurikulum pendidikan nasional, kerugian yang dialami Pemohon HI tidak akan terjadi; 39. Berdasarkan uraian di atas maka jelas Pemohon III memiliki kedudukan sebagai pemohon; Pemohon IV: Rr. Esti Sutari, S.Pd., MM. 40. Bahwa Pemohon IV adalah seorang Guru Bimbingan Konseling (BK) di SMAN 11 Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; 41. Bahwa sampai saat ini Pemohon IV tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi secara sistematis dari Dinas Pendidikan; 42. Pada tahun 2004 Pemohon IV menjadi guru pada kelas 3 di sekolah menengah atas Kulon Progo. Pada saat itu Pemohon mendapati muridnya bernama X (identitas dirahasiakan) minum baygon bermaksud bunuh diri. X mengaku melakukan hal tersebut karena putus dengan pacarnya. X merasa resah karena pernah berhubungan badan dengan pacarnya; 43. Pada tahun 2003-2004 Pemohon IV memiliki murid bernama Y. Y dikeluarkan dari sekolah karena berhubungan badan langsung. Y dikeluarkan tanpa ada bimbingan dari pihak guru. Y tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. Ketiadaan kewajiban guru untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi membuat Pemohon IV maupun guru lainnya tidak dapat melakukan apapun pada Y; 44. Semenjak tahun 2006, atas insiatif sekolah secara mandiri, sekolah Pemohon IV memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bahan ajar di sekolah; 45. Pada tahun 2006 Pemohon IV memiliki murid kelas 3 yang menikah sirih bernama Z. Namun setelah pendidikan kesehatan reproduksi dijadikan bahan ajar di sekolah Pemohon IV, perilaku sekolah berubah. Pihak sekolah tidak menyuruh Z mengundurkan diri sebagaimana yang dilakukan pada X dan Y. Sekolah bersedia melakukan pembinaan. Permasalahan Z Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 kemudian diselesaikan. Saat ini Z telah lulus dan kemudian melanjutkan sekolah keperawatan; 46. Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional yakni hak atas kepastian hukum dan hak untuk berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi. Akibat terlanggarnya hak konsitusional ini Pemohon IV mengalami banyak hambatan dalam mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi pada muridnya; 47. Oleh karena alasan-alasan di atas maka jelas Pemohon IV telah mengalami kerugian akibat pengaturan kurikulum nasional yang tidak memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagaimana diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pemohon meyakini dengan masuknya pendidikan kesehatan reproduksi di dalam kurikulum nasional perilaku sekolah terhadap X dan Y tidak akan terulang lagi. Selain itu guru-guru lain termasuk Pemohon IV akan melakukan pendidikan kesehatan reproduksi secara komprehensif jika materi ini dimasukkan ke dalam kurikulum nasional; 48. Berdasarkan uraian di atas maka jelas Pemohon IV memiliki kedudukan sebagai pemohon; Pemohon V: Emmanuela Lupy Ragawidya 49. Bahwa Pemohon V adalah siswa dari Sekolah Menengah Atas di Kulon Progo, DIY; 50. Bahwa Pemohon V tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi sejak SD, SMP, SMA; 51. Bahwa pada kelas 2 SMP, Pemohon V pernah bertanya apa arti haid kepada ibunya. Saat itu Ibu Pemohon V hanya menjawab "wanita memang begitu", tidak ada keterangan lain. Ibu Pemohon tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait kesehatan reproduksi sehingga tidak dapat memberikan informasi yang benar tentang menstruasi pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Pemohon V. Ibu Pemohon justru memberikan informasi berdasarkan mitos- mitos yang beredar di masyarakat; 52. Bahwa ketiadaan pendidikan kesehatan reproduksi menyebabkan Pemohon V percaya pada mitos-mitos terkait hubungan seksual. Mitos tersebut seperti: tidak mungkin hamil jika baru pertama kali melakukan hubungan seksual, tidak mungkin hamil jika minum sebelum berhubungan seksual, tidak akan hamil jika minum kapsul, tidak akan hamil jika minum kiranti; 53. Bahwa Pemohon V tidak berani bertanya akan kebenaran mitos tersebut pada guru-guru di sekolah. Pemohon V takut dimarahi. Hal yang sama terjadi pada teman-teman Pemohon V lainnya; 54. Bahwa ketiadaan pendidikan kesehatan reproduksi secara komprehensif semakin menjadi-jadi karena Pemohon V mengambil jurusan IPS yang mana pada jurusan ini pendidikan kesehatan reproduksi sangat minim; 55. Bahwa akibat ketiadaan pendidikan kesehatan reproduksi, di tahun 2011 Pemohon V menjadi korban dari kehamilan tidak diinginkan (KTD). Pemohon kemudian keluar dari sekolah; 56. Bahwa Pemohon V tidak memiliki pengetahuan terkait kesehatan reproduksi untuk menghadapi kondisi lingkungan pergaulan/pertemanan yang memiliki budaya gonta ganti pasangan; 57. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon V mengalami kerugian konstitusional yakni hak atas pendidikan kesehatan reproduksi, hak atas informasi dan hak atas rasa amannya. Akibat terlanggarnya hak konsitusional ini Pemohon V mengenai kesehatan reproduksi dan tidak mempunyai keterampilan yang memadai untuk melindungi dirinya, sehingga menjadi korban dari kehamilan tidak dikehendaki; 58. Oleh karena alasan-alasan di atas maka jelas Pemohon V telah mengalami kerugian akibat pengaturan kurikulum nasional yang tidak memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagaimana diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pemohon V meyakini apabila Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 materi kesehatan reproduksi dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum kerugian yang dialami Pemohon V tidak akan terjadi lagi; 59. Berdasarkan uraian di atas maka jelas Pemohon V memiliki kedudukan sebagai pemohon; Pemohon VI: Ragil Prasedewo 60. Bahwa Pemohon VI tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi selama pemohon menempuh pendidikan dasar dan menengah; 61. Bahwa ketiadaan pendidikan kesehatan reproduksi semakin menjadi-jadi karena Pemohon VI mengambil Sekolah Menengah Kejuruan. Pada tingkat ini Pemohon VI mendapatkan kurikulum dengan rincian seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif Akuntansi, Penjaskes, Bahasa Jawa, PKN, IPS, TI; 62. Bahwa Pemohon VI juga kesulitan untuk mengakses pendidikan kesehatan reproduksi di Puskesmas. Oleh Puskesmas, Pemohon VI justru disudutkan. Petugas Puskesmas menanyakan "kapan dia berhubungan seks, kapan dia pakai kondom,dll" Pertanyaan ini membuat Pemohon VI tidak nyaman dan enggan kembali mencari informasi mengenai kesehatan reproduksi di Puskesmas; 63. Pemohon VI hanya dapat melakukan diskusi dengan teman-teman Pemohon VI yang sama-sama memiliki keterbatasan dalam memahami kesehatan reproduksi; 64. Bahwa untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi, Pemohon VI mencoba mendapatkan info dari website-website di internet. Ternyata informasi dari website-website tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya; 65. Bahwa akibat tidak disampaikannya pendidikan kesehatan reproduksi secara komprehensif, Pemohon VI tidak menyadari risiko berhubungan seksual. Kemudian Pemohon VI melakukan hubungan seksual berganti pasangan pada saat kelas 2 SMA sehingga terinfeksi HIV; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 66. Bahwa sebelum mengerti materi kesehatan reproduksi, Pemohon VI mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan terkait HIV AIDS; 67. Pemohon V mengalami kerugian konstitusional yakni hak atas pendidikan. hak atas informasi dan hak atas rasa aman. Akibat terlanggarnya hak konsitusional ini Pemohon V mengenai kesehatan reproduksi dan tidak mempunyai keterampilan yang memadai untuk melindungi dirinya, sehingga menjadi hubungan seksual berganti ganti pasangan; 68. Oleh karena alasan-alasan di atas maka jelas Pemohon VI telah mengalami kerugian akibat pengaturan kurikulum nasional yang tidak memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagaimana diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pemohon VI meyakini apabila pendidikan kesehatan reproduksi dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum kerugian yang dialami Pemohon tidak akan terjadi. 69. Berdasarkan uraian di atas maka jelas Pemohon VI memiliki kedudukan sebagai Pemohon; Pemohon VII: Anggun Pertiwi 70. Pemohon VII adalah seorang murid kelas XI di SMK Muara Indonesia, Jakarta; 71. Pemohon VII adalah salah satu pendidik sebaya untuk teman-temannya, yang telah dilatih untuk memberikan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi; 72. Pemohon VII sering memergoki beberapa orang temannya sedang berpacaran di kelas yang kosong, dan pernah memergoki mereka sedang berciuman; 73. Salah seorang teman Pemohon VII diminta oleh sekolah untuk mengundurkan diri karena diketahui hamil; 74. Pemohon VII juga mengetahui beberapa temannya berhubungan dengan "Om-Om" untuk mendapatkan uang lebih banyak, yang digunakan untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 membeli handphone dan mengejar gaya hidup yang mereka impikan, yang cenderung konsumtif; 75. Karena tidak diajarkannya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif di sekolah, Pemohon VII dan teman-temannya tidak mengetahui bagaimana cara merawat dan melindungi organ reproduksinya. Pemohon VII kemudian mencari informasi dari teman- temannya, media sosial, internet, website yang mengandung konten pornografi. Ternyata informasi tersebut menyesatkan; 76. Pemohon VII mengalami kerugian konstitusional yakni hak atas pendidikan. hak atas informasi dan potensi kerugian atas hak atas rasa aman. Akibat terlanggarnya hak konsitusional ini Pemohon VII merasa tidak terlindungi dari risiko reproduksi. Perlindungan yang dimaksud oleh Pemohon VII adalah pengetahuan dan ketrampilan yang memadai tentang kesehatan reproduksi, sehingga ia dapat mengkomunikasikan relasi yang sehat dengan pasangannya; 77. Oleh karena alasan-alasan di atas maka jelas Pemohon VII telah mengalami kerugian akibat pengaturan kurikulum nasional yang tidak memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagaimana diatur pada Pasal 37 Undang-Undang a quo Pemohon VII meyakini apabila pendidikan kesehatan reproduksi dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum kerugian yang dialami Pemohon tidak akan terjadi; Berdasarkan uraian di atas maka jelas Pemohon VII memiliki kedudukan sebagai Pemohon; D. POKOK PERMOHONAN PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA HARUS MENCAKUP PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI AGAR ISI KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAPAT MEMENUHI HAK ASASI WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN YANG BAIK DEMI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP, MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN SETIAP WARGA NEGARA Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 78. Bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi sebagai berikut 1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. Bahasa; d. Matematika; e. Ilmu materi alam; f. Ilmu materi sosial; g. Seni dan budaya; h. Pendidikan jasmani dan olahraga; i. Keterampilan/kejuruan; dan j. Muatan lokal; Penjelasan pada Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 "Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas" Bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai di dalamnya termasuk pendidikan kesehatan reproduksi, hal ini lebih lanjut akan diuraikan sebagaimana berikut: 79. Bahwa pendidikan ditujukan untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan alinea keempat UUD 1945 bahwa: "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia..." Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 80. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu materi dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia**)" 81. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "(1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****) (3) Pemerintah mengusahakan dan menvelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. yang diatur dengan undang-undang****)" 82. Bahwa tidak mungkin pendidikan dapat mencapai tujuannya sebagaimana diuraikan di atas jika tidak dapat melindungi anak dari risiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, penyakit menular seksual, kekerasan seksual, HIV/AIDS; 83. Bahwa akibat tidak diajarkannya pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, Pemohon V, Pemohon VI, dan anak dampingan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III harus mencari informasi tersebut dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi menjadikan mereka korban kekerasan seksual; 84. Bahwa akibat tidak terpenuhinya hak atas pendidikan kesehatan reproduksi, Pemohon V menjadi korban dari Kehamilan Tidak Dikehendaki; 85. Bahwa akibat tidak terpenuhinya hak atas pendidikan kesehatan reproduksi, Pemohon VI kini mengidap HIV/AIDS; 86. Bahwa akibat tidak terpenuhinya hak atas pendidikan kesehatan reproduksi. Pemohon VIII kesulitan mengkomunikasikan relasi yang sehat dengan pasangannya dan tidak memiliki pengetahuan untuk merawat organ reproduksinya; 87. Bahwa kejadian yang sama terjadi pada anak dampingan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III. Pertanyaan yang muncul adalah apakah yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 dimaksud dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan kesehatan reproduksi? Apakah setiap anak membutuhkan pendidikan kesehatan reproduksi?; 88. Bahwa pengertian pendidikan telah diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan yaitu "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara"; 89. Bahwa pengertian Kesehatan dalam Pasal 1 angka 1 yakni "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual mapun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis"; 90. Bahwa kesehatan reproduksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengertian kesehatan sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu "Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan social secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan system, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan"; 91. Dari pengertian pendidikan dan kesehatan reproduksi pada butir 88 dan butir 89 maka yang dimaksud dengan pendidikan reproduksi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara tentang keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 92. Bahwa pendidikan kesehatan reproduksi meliputi 3 bagian sebagaimana diatur Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni "Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, kesehatan seksual; dan c kesehatan system reproduksi"; 93. Bahwa menurut Santrock masa 10-18 tahun adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa transisi ini adalah hal yang sulit bagi anak, dimana proses perubahan di dalam tubuh sedang berlangsung. Proses perubahan tersebut antara lain perubahan biologis seperti perubahan hormon, khususnya hormon reproduksi. Perubahan- perubahan ini membuat kehidupan anak pada masa ini menjadi sulit dan rawan. Dalam proses ini, anak dihadapkan pada kebiasaan yang tidak sehat seperti seks bebas, merokok, minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan obat dan suntikan terlarang; 94. Bahwa uraian pada butir 85-87, menunjukkan bahwa setiap anak menghadapi perilaku seks berisiko. Mereka membutuhkan pendidikan kesehatan reproduksi untuk menghadapi fenomena tersebut jika tidak maka sembilan peta risiko reproduksi yang akan terjadi yaitu [1] Kehamilan tidak diinginkan, [2] kekerasan dalam pacaran, [3] kekerasan dalam rumah tangga, [4] HIV & AIDS [5] Infeksi menular seksual, [6] perdagangan manusia (trafficking), [7] anemia anak, [8] aborsi tidak aman, serta [9] pernikahan di bawah umur; (hak atas hidup yang sehat); 95. Bahwa dalam berbagai penelitian pendidikan kesehatan reproduksi memberikan manfaat sebagaimana berikut: NO SUMBER HASIL PENELITIAN 1. WHO Mengurangi jumlah anak yang melakukan hubungan seks sebelum menikah bagi anak yang sudah melakukan hubungan seksual, mereka akan melindungi dari penularan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 2. Yulia Risma Dame, Rahma Widyana, Sri Muliati Abdullah Bahwa benar pendidikan kesehatan reproduksi dapat menurunkan kecenderungan perilaku seksual anak 3. Agarwal (2008); Nair dkk (2011) Efektif meningkatkan materi dan menumbuhkan sikap positif. 4. Thakor dan Kumar (2000) Siswa juga mengalami perubahan sikap yang positif terkait seks di luar nikah dan kesadaran akan pentingnya kontraseps (Studi dampak pendidikan seks di Surat, India) 5. Kirby (2008) Menunda hubungan seks pertama, mengurangi jumlah pasangan seksual, dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan kondom di antara mereka yang aktif secara seksual 6. Rr Esti Sutari Pendidikan Kesehatan reproduksi dapat menekan jumlah korban Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD), dan perilaku seksual pranikah. Bentuk Pendidikan Kesehatan reproduksi tersebut salah satunya dalam bentuk konselor sebaya 7. David Finkelhor Mencegah kekerasan seksual pada anak 96. Bahwa berdasarkan Studi Baseline Pendidikan Kesehatan Reproduksi tahun 2012 oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI, di 8 (delapan) wilayah kota/kabupaten, diketahui bahwa sebanyak 46,6% siswa/i pernah diejek dengan kata-kata jorok/porno, 22,7% siswa/i pernah diraba (pantat, payudara/dada, alat kelamin) tanpa dikehendaki, serta 5,2% siswa/i pernah dipaksa melakukan hubungan seksual. Temuan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan pendidikan kesehatan reproduksi di institusi pendidikan formal agar anak mempunyai sikap kritis terhadap masalah pendidikan kesehatan reproduksi vang mereka hadapi di lingkungan sekolah dan komunitas; 97. Bahwa setelah diberikan pendidikan kesehatan reproduksi, data Studi Midline tentang Pendidikan Kesehatan Reproduksi tahun 2013 oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI menunjukkan tingkat pelecehan seksual yang dialami oleh siswa/i di sekolah menurun. Dalam hal ini, 22,7% responden siswa yang pernah mengalami pelecehan seksual yaitu diraba bagian tubuhnya (payudara, pantat) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 jumlahnya menurun menjadi 15,2%, sedangkan 5,2% responden siswa yang menyatakan pernah dipaksa berhubungan seksual juga menurun menjadi 4,2%; 98. Berdasakan penelitian sebagaimana diuraikan pada angka 97, hasil penelitian Studi Midline tentang Pendidikan Kesehatan Reproduksi 2013 tahun 2013 oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI menunjukkan pendidikan kesehatan reproduksi justru dapat mencegah perilaku siswa untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, yaitu (88,7%); mampu memberikan informasi kepada siswa untuk mengetahui dan menghindari bahaya penyakit menular seksual (PMS) bagi kesehatan reproduksi, seperti sifilis, gonore, HIV/AIDS (94,5%); serta dapat memberikan kemampuan bagi siswa untuk dapat mengendalikan dorongan seksualnya sebanyak (77,6% ; 99. Bahwa berdasarkan penjelasan pada butir 90-95 pendidikan kesehatan reproduksi penting diberikan kepada anak untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual, mencegah anak untuk melakukan hubungan seksual dini, mencegah anak dari penularan bahaya penyakit menular seksual (PMS); 100. Bahwa berdasarkan penjelasan pada butir 96 menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak berarti juga adalah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa, peningkatan kualitas hidup anak dan membantu meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia pada anak; 101. Bahwa berdasarkan penjelasan butir 94 - 97 adalah alasan mengapa hak atas pendidikan atas kesehatan reproduksi harus dijamin Negara sebagai bagian dari hak atas pendidikan yang dijamin oleh Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945: Pendidikan Kesehatan Reproduksi (Pendidikan Kesehatan Reproduksi) Telah Dilaksanakan di Berbagai Negara Dunia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 102. Bahwa pendidikan kesehatan reproduksi saat ini telah diterapkan di negara-negara berkembang lainnya seperti Malaysia dan Thailand; 103. Bahwa pada Januari 2011 pendidikan kesehatan reproduksi mulai diterapkan di sekolah-sekolah Malaysia; 104. Bahwa di Thailand pendidikan kesehatan reproduksi telah dilaksanakan sejak tahun 1983 yang melembaga menjadi muatan kurikulum pendidikan; 105. Bahwa dari contoh-contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi penting untuk menjadi bagian dari kurikulum nasional; oleh karenanya para Pemohon memohon Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, Pasal 28C, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai memuat pendidikan kesehatan reproduksi didalamnya; PASAL 37 AYAT (1) HURUF h WAJIB DITAFSIRKAN DIDALAMNYA TERMASUK PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DEMI HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM PARA PEMOHON 106. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum " Bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai di dalamnya termasuk pendidikan kesehatan reproduksi, hal ini lebih lanjut akan diuraikan sebagaimana berikut: 107. Bahwa Indonesia memiliki payung hukum mengenai pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yaitu di dalam Pasal 72 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 "Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan" Pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan: "Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana" 108. Bahwa pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak akan terlaksana karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum pendidikan nasional; 109. Bahwa tidak mungkin mengandalkan keluarga untuk melakukan pendidikan kesehatan reproduksi. Hal ini dikarenakan minim dan awamnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan kesehatan reproduksi. Pengalaman ini disampaikan pula oleh Pemohon II, Pemohon V dan Pemohon VI; 110. Bahwa mengingat pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, telah ada beberapa insiatif untuk melakukan pendidikan kesehatan reproduksi di beberapa sekolah seperti yang dilakukan oleh Pemohon I ataupun insiatif guru seperti pada SMK Muara Indonesia Cipinang Muara Jatinegara Jakarta, SMK Mutiara Bandung, SMK 50 Jakarta, SMK 1 Panjatan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, SMAN 6 Bandung, SMAN 18 Bandung, Madrasah Aliyah Al-Ghozaliyah, Jogoroto, Sumber Mulyo Kabupaten Jombang, Jawa Timur; 111. Namun pengadaan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah terhambat karena ketiadaan payung hukum dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai didalamnya termasuk pendidikan kesehatan reproduksi. Ketiadaan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum ini menyebabkan minimnya infrastuktur, tidak ada standardisasi dalam menyampaikan, resistensi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 guru, minimnya kemampuan guru, dll. Keadaan demikian justru akan menyebabkan buruknya kualitas penyampaian materi kesehatan reproduksi. Fakta pengalaman ini telah digambarkan pula sebagaimana pengalaman Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV; 112. Bahwa pendidikan kesehatan reproduksi belum dapat disampaikan dengan sistematis, bertanggung jawab, aman dan bermutu kepada anak karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 113. Bahwa sudah selayaknya tugas tanggung jawab untuk melakukan pendidikan kesehatan reproduksi diemban oleh guru pada institusi pendidikan, namun hal itu tidak akan mungkin terjadi karena dalam kurikulum pendidikan nasional yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengakomodir tentang kesehatan reproduksi. Kondisi seperti ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena tidak adanya jaminan, Perlindungan dan kepastian hukum. Ruh atau tujuan dari Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tidak akan pernah tercapai apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai didalamnya termasuk pendidikan kesehatan reproduksi. 114. Oleh karenanya para Pemohon Memohon Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai memuat pendidikan kesehatan reproduksi di dalamnya; BAHWA PASAL 37 AYAT (1) HURUF h UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL WAJIB Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 DITAFSIRKAN DIDALAMNYA TERMASUK PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DEMI HAK ATAS RASA AMAN PARA PEMOHON 115. Bahwa Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatuyang merupakan hak asasi" Bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai di dalamnya termasuk pendidikan kesehatan reproduksi, hal ini lebih lanjut akan diuraikan sebagaimana berikut: 116. Bahwa saat ini anak Indonesia mengandalkan informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab, tidak komprehensif dan kredibel seperti sumber dari dunia maya maupun internet sebagaimana pengalaman Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI; 117. Bahwa konsumsi informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi oleh anak dari dunia di luar pendidikan formal sangat berbahaya karena informasi cenderung menyamaratakan antara kebutuhan orang dewasa dan anak; 118. Bahwa konsumsi informasi sebagaimana diuraikan pada butir 89 - 93 justru secara kumulatif akan mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan mereka pada kebiasaan berperilaku seksual yang berisiko tinggi; 119. Bahwa lingkungan dan budaya yang mentabukan kesehatan reproduksi minimnya informasi kesehatan reproduksi terus berlangsung; 120. Bahwa memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah adalah upaya pencegahan sedini mungkin untuk melindungi dari ketiadaan informasi terhadap permasalahan pada organ reproduksi dan seksual, Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), AIDS HIV; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 121. Bahwa dengan disampaikannya pendidikan kesehatan reproduksi anak tidak akan mudah menjadi korban atas berbagai paksaan yang menyangkut tubuh dan mentalnya, sehingga dapat memperjuangkan dan membela diri dari orang lain yang akan melanggar haknya; 122. Bahwa pengadaan pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah merupakan bentuk perlindungan negara sekaligus perlindungan dan pemenuhan atas hak atas rasa aman dari negara kepada warga negaranya terhadap Pemohon V; 123. Oleh karenanya para Pemohon memohon hakim Mahkamah konstitusi untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai memuat pendidikan kesehatan reproduksi didalamnya; E. PETITUM Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami mohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili perkara ini dan memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pendidikan jasmani dan kesehatan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib dimaknai juga melingkupi pendidikan kesehatan reproduksi. 3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bahwa pendidikan jasmani dan kesehatan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib dimaknai juga melingkupi pendidikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 kesehatan reproduksi. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bila majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat berbeda Pemohon mohon keadilan yang seadil-adilnya-ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-73 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2015, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-87.HT.01.06.TH.2004; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Anggaran Dasar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Anggaran Dasar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, tanggal 02 Nopember 2012; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anis Su’adah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarni; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rr. Esti Sutari; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emanuella Lupy Raga Widya; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ragil Prasedewo; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggun Pertiwi; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU- VII/2009, tanggal 29 Oktober 2009; 15. Bukti P-15 : Laporan Baseline Study 2012 Peluang dan Tantangan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual di Sekolah: Study Baseline Terhadap Inisiatif Lokal, Pengorganisasian Remaja, dan Jaringan Advokasi; 16. Bukti P-16 : Laporan Midline Study 2013 Peluang dan Tantangan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual di Sekolah: Terhadap Inisiatif Lokal, Pengorganisasian Remaja, dan Jaringan Advokasi; 17. Bukti P-17 : Fotokopi “Sexuality Research & Social Policy: The impact of Abstinence and comprehensive Sex and STD/HIV Education Programs on Adolescent Sexual Behavior”; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); 19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak); 20. Bukti P-20 : Fotokopi Artikel “Sexual Education In Malaysia: Accepted or Rejected?”; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Artikel “The Voice of Youngesters on Baby Dumping Issues in Malaysia”; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Artikel “Impact Assessment of School-Based Sex Education Program Amongst Adolescents”; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Hasil Penelitian “Dukungan Konselor Sebaya dan Persepsi Terhadap Intensitas Pelayanan Konselor Tentang Kesehatan Reproduksi Siswa”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 24. Bukti P-24 : Fotokopi Hasil Penelitian “Pengaruh Pendidikan Seksualitas Dasar Dengan Metode Dinamika Kelompok Terhadap Penurunan Kecenderungan Perilaku Seksual Pada Remaja”; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Hasil Penelitian “Efektivitas Pendidikan Seksualitas Terhadap Peningkatan Kontrol Diri Pada Remaja Putri Yang Telah Aktif Secara Seksual”; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Rangkuman Penelitian “Penguatan Akses Remaja Kepada Pendidikan dan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksuaitas di Indonesia”; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 Kesehatan Reproduksi Remaja; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Laporan Studi Kualitatif “Qualitative Assessment untuk Advokasi Kebijakan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual di Sekolah: DKI Jakarta, Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Kabupaten Lamongan; 29. Bukti P-29 : Fotokopi artikel Pendidikan Kesehatan Reproduksi Di Sekolah Adalah Konstitusional; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Kajian Profil Penduduk Remaja (10-24 Thn): Ada apa dengan Remaja?; 31. Bukti P-31 : Fotokopi artikel Hak-Hak Seksual Anak; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Jurnal Ultima Humaniora, Keaksaraan dan Hak Perempuan atas Pendidikan di Indonesia; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Artikel “Sexuality Diversity Education For Better Adolescent and Youth Sexual Health and Rights”; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Artikel “The International Guidelines on Sexuality Education: Comprehensive Sexual Education Defined”; 35. Bukti P-35 : Fotokopi makalah “Indonesia: The ICPD + 20 and the Unfinished Agenda (A Review of Indonesia’a Progress on the International Conference on Population and Development’s Programme of Action)”; 36. Bukti P-36 : Fotokopi “Accelerating Efforts to Advance the Rights of Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Adolescent Girls (A UN Joint Statement); 37. Bukti P-37 : Fotokopi “CDP 45th session Theme: Adolescente and Youth Analysis by Realizing Sexual and Reproductive Justice (RESURJ), the International Women’s Health Coalition (IWHC), Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), and Amnesty International (AI)”; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Artikel “Tiap Tahun Perempuan Dibawah 15 Tahun Jadi Ibu”; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Artikel “97 persen Kelahiran di Indonesia Tidak Diinginkan”; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Artikel “Terlanjur Hamil, 112 Pelajar Ajukan Dispensasi Nikah Muda”; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Artikel “ Kasus Kehamilan Tak Diinginkan Ancam Remaja Bali”; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Artikel “Hamil di Usia Dini, Kalbar Juaranya”; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Artikel “Seks Bebas Remaja Banjarmasin Kian Memprihatinkan”; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Artikel “Suami Istri Remaja Ini Dilarang Ikut Ujian Nasional”; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Artikel “Empat Siswi Hamil di Mojokerto Gagal Ikut UN 2014”; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Artikel “Siswi Diduga Hamil Terpaksa Ujian Paket”; 47. Bukti P-47 : Fotokopi Artikel “Hamil 3 Bulan, Siswi SMKN 1 Nunukan Dikeluarkan dari Sekolah”; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Artikel “Diperkosa hingga Hamil, Dikeluarkan dari Sekolah”; 49. Bukti P-49 : Fotokopi Artikel “Tahun Lalu, Ada 279 Ribu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”; 50. Bukti P-50 : Fotokopi Artikel “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dominan”; 51. Bukti P-51 : Fotokopi Artikel “60 Persen Perempuan Alami KDRT”; 52. Bukti P-52 : Fotokopi Artikel “Inilah Penyebab Tingginya Kematian Ibu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 Hamil”; 53. Bukti P-53 : Fotokopi Artikel “Tiap 3 Jam, Ibu Hamil Meninggal”; 54. Bukti P-54 : Fotokopi Artikel “Jangan Menikah Muda Kalau Tak Ingin Meninggal Muda”; 55. Bukti P-55 : Fotokopi Artikel “Perkawinan Usia Remaja Masih Terjadi”; 56. Bukti P-56 : Fotokopi Artikel “Dua Juta Lebih Remaja Indonesia Aborsi”; 57. Bukti P-57 : Fotokopi Artikel “Belasan Pelajar di Mojokerto Nekat Gugurkan Janin Sendiri”; 58. Bukti P-58 : Fotokopi Artikel “Astaga!800 Ribu Remaja Lakukan Aborsi”; 59. Bukti P-59 : Fotokopi Artikel “Remaja 17-20 Tahun di Prabumulih Banyak Mengidap Penyakit Kelamin”; 60. Bukti P-60 : Fotokopi Artikel “Cabe-cabean Beresiko Tularkan HIV”; 61. Bukti P-61 : Fotokopi Artikel “50 Persen Penderita Infeksi Menular Seksual di Palu Dialami Remaja”; 62. Bukti P-62 : Fotokopi Artikel “Kepala Gadis 14 Tahun Dipenggal Sang Kekasih karena Hamil”; 63. Bukti P-63 : Fotokopi Artikel “Hamil 7 Bulan, Dibunuh, dan Dibuang ke Selokan (Kisah Tragis Seorang Gadis)”; 64. Bukti P-64 : Fotokopi “Cairo Declaration on Population and Development”; 65. Bukti P-65 : Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SMP Simanjaya atas nama Ahmad Dava Afnan Aly”; 66. Bukti P-66 : Fotokopi Makalah “Problematika Remaja Akibat Kurangnya Informasi Kesehatan Reproduksi”; 67. Bukti P-67 : Fotokopi Artikel “Symposium on Adolescent Care Counseling “Effectiveness of a Reproductive Sexual Health Education Package among School Going Adolescents”; 68. Bukti P-68 : Fotokopi “Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012”; 69. Bukti P-69 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 70. Bukti P-70 : Fotokopi Makalah “Life-Span Development 8E”; 71. Bukti P-71 : Fotokopi Makalah “The Prevention of Childhood Sexual Abuse”; 72. Bukti P-72 : Laporan Riset “Dari Pernikahan Dini Hingga Prostitusi: Potret Pengabaian dan Kekerasan Seksual Pada Anak”; 73. Bukti P-73 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Dava Afnan Aly; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut. [3.5.1] Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat yang memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan pusat informasi, edukasi dan konseling serta pelayanan kesehatan reproduksi; [3.5.2] Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, ibu rumah tangga yang memiliki anak laki-laki berusia 14 tahun; [3.5.3] Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru bimbingan konseling pada Madrasah Aliyah Negeri I Wates, Kulon Progo; [3.5.4] Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru bimbingan konseling di SMAN II Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; [3.5.5] Bahwa Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga siswa Sekolah Menengah Atas di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; [3.5.6] Bahwa Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia; [3.5.7] Bahwa Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga siswa kelas XI SMK Muara Indonesia, Jakarta; [3.5.8] Bahwa para Pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 - Pemohon I mengalami hambatan ketika akan menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah karena pihak sekolah dan Dinas Pendidikan menolak memberikan izin dengan alasan pendidikan kesehatan reproduksi tidak menjadi bagian dari kurikulum nasional; - Pemohon II mengalami kerugian konstitusional karena anak Pemohon II tidak mendapatkan hak atas pendidikan kesehatan reproduksi di sekolahnya. Selain itu anak Pemohon II tidak dapat mengandalkan Pemohon II untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi karena Pemohon II juga tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi selama menempuh sekolah dasar dan menengah; - Pemohon III dan Pemohon IV mengalami hambatan dalam mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak dan/atau muridnya karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum nasional; - Pemohon V menjadi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dikarenakan Pemohon V tidak memiliki pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Akibatnya, Pemohon tidak mempunyai keterampilan yang memadai untuk melindungi dirinya dalam menghadapi kondisi lingkungan pergaulan/ pertemanan yang gonta ganti pasangan; - Pemohon VI melakukan hubungan seksual berganti pasangan pada saat kelas 2 SMA sehingga terinfeksi HIV. Hal ini dilakukan Pemohon VI karena Pemohon VI tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi selama Pemohon menempuh pendidikan dasar dan menengah sehingga Pemohon VI tidak menyadari risiko berhubungan seksual; - Pemohon VII merasa tidak terlindungi dari risiko reproduksi karena Pemohon VII dan teman-temannya tidak mengetahui bagaimana cara merawat dan melindungi organ reproduksinya. Hal ini terjadi karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kurikulum nasional; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, terdapat dua kelompok Pemohon dalam permohonan a quo, yaitu Pemohon yang berkedudukan sebagai badan hukum privat dan Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 1. Pemohon sebagai badan hukum privat Sebagai badan hukum privat, Pemohon I, mengajukan alat bukti berupa Akta Notaris Atina Indira Ibrahim, S.H. Nomor 1 dan Nomor 2 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, keduanya bertanggal 02 November 2012 [vide bukti P-3] dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-87.HT.01.06.TH.2004, tanggal 14 September 2004 yang menetapkan tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonsia (PKBI) [vide bukti P-1 dan bukti P-4]. Dalam permohonannya, Pemohon I mendalilkan bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 yang tidak mencantumkan pendidikan kesehatan reproduksi telah menghambat upaya Pemohon I untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi di sekolah karena pihak sekolah dan Dinas Pendidikan menolak memberikan izin dengan alasan pendidikan kesehatan reproduksi bukan bagian dari kurikulum nasional. Terhadap dalil Pemohon I tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 37 UU 20/2003 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (kurikulum). Kurikulum tersebut dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 mengatur mengenai muatan yang wajib ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, khususnya pendidikan jasmani dan olahraga. Meskipun pendidikan kesehatan reproduksi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003, namun berdasarkan bukti P-15 dan bukti P-16, pendidikan kesehatan reproduksi tersebut dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti agama, biologi/IPA, pendidikan jasmani dan olah raga (Penjaskesor), dan Bimbingan Konseling (BK). Selain itu, Pemohon I tetap dapat melaksanakan kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi di sekolah yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan atau seminar, kegiatan ekstra kurikuler seperti PMR dan Pramuka, serta melalui Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 pendampingan-pendampingan. Oleh karenanya adalah tidak benar jika Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 yang secara eksplisit tidak memuat pendidikan kesehatan reproduksi sebagai kurikulum nasional telah menghambat hak konstitusional Pemohon I khususnya hak atas kepastian hukum dan hak atas informasi sebagaimana dalil Pemohon I. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada hak konstitusional Pemohon I yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 sehingga dengan sendirinya tidak ada hubungan sebab- akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 2. Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia Sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon II sampai dengan Pemohon VII mengajukan alat bukti masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-9]. Dalam permohonannya, para Pemohon perseorangan merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 yang tidak mencantumkan pendidikan kesehatan reproduksi, yakni terkait hak atas informasi, hak atas kepastian hukum, hak atas pendidikan kesehatan reproduksi, dan hak atas rasa aman. Terhadap dalil para Pemohon perseorangan tersebut, menurut Mahkamah, pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas [vide penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU 20/2003]. Tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi secara eksplisit dalam pasal a quo tidak kemudian menjadikan pasal tersebut menjadi penghambat bagi para Pemohon perseorangan untuk dapat memberikan ataupun memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi karena dalam kenyataannya pendidikan kesehatan reproduksi juga telah diberikan dalam mata pelajaran lain misalnya mata pelajaran agama, biologi/IPA, penjaskesor, dan BK. Bahkan dalam perbaikan permohonan, Pemohon IV menyatakan bahwa sejak tahun 2006, atas inisiatif sekolah, sekolah Pemohon IV telah memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bahan ajar di sekolah. Artinya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 meskipun pendidikan kesehatan reproduksi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003, namun para guru dapat memberikan dan para murid tetap dapat memperoleh materi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi dimaksud. Selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan bahwa dengan tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 telah menyebabkan Pemohon V dan Pemohon VI mengalami kerugian konstitusional yakni Pemohon V menjadi korban kehamilan tidak diinginkan dan Pemohon VI terinfeksi HIV AIDS akibat berhubungan seksual berganti pasangan, menurut Mahkamah, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adalah sudah menjadi hak dan kewajiban bagi warga negara, orang tua, masyarakat, dan Pemerintah untuk ikut berperan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dimaksud. Bahwa adanya kasus sebagaimana dialami oleh Pemohon V dan Pemohon VI bukan hanya semata- mata disebabkan dari kurang atau bahkan tidak adanya pendidikan kesehatan reproduksi yang diterima para Pemohon a quo, melainkan juga karena faktor lingkungan dan faktor yang berasal dari dalam diri para Pemohon itu sendiri. Kurangnya pengawasan baik dari orang tua maupun masyarakat di sekelilingnya juga memiliki andil besar terjadinya hal tersebut. Seandainyapun pendidikan kesehatan reproduksi dicantumkan dalam kurikulum nasional sebagaimana permohonan para Pemohon, tidak berarti kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan para Pemohon a quo tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada hak konstitusional Pemohon II sampai dengan Pemohon VII yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 sehingga dengan sendirinya pula tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, Pemohon II sampai dengan Pemohon VII Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.52 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd Rizki Amalia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id