PUU
Tahun 2026
279/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pemohon: Ermadrayani (Pemohon I), Rifki Pratama (Pemohon II), La Ode Muhammad Adnan (Pemohon III), Ailin Aprilia Rauf (Pemohon IV), Intan Anawula Ahmad (Pemohon V), dan Faradillah Gustiana James (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-08-12T14:04:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 279/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama
dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang
: a. bahwa
Mahkamah
Konstitusi
(selanjutnya
disebut
Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 18 Juli
2026, yang diajukan oleh perseorangan warga negara
Indonesia atas nama Ermadrayani, Rifki Pratama, La Ode
Muhammad Adnan, Ailin Aprilia Rauf, Intan Anawula Ahmad,
dan Faradillah Gustiana James (selanjutnya disebut para
Pemohon). Permohonan a quo diterima Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2026 berdasarkan
Akta
Pengajuan
Permohonan
Pemohon
Nomor
278/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada
tanggal 21 Juli 2026 dengan Permohonan Nomor 279/PUU-
XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
2
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
Nomor 279/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah Konstitusi
telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 279.279/
PUU/TAP.MK/Panel/07/2026
tentang
Pembentukan
Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor
279/PUU-XXIV/2026, bertanggal 21 Juli 2026;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor
279.279/PUU/TAP.MK/HS/07/2026
tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi,
bertanggal 21 Juli 2026;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK,
Mahkamah telah menjadwalkan sidang dengan agenda
Pemeriksaan Pendahuluan untuk mendengar pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
permohonan yang telah dijadwalkan pada tanggal 30 Juli
2026 pukul 11.00 WIB;
d. bahwa berkenaan dengan sidang Pemeriksaan Pendahuluan
tersebut, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kehadiran
kepada para Pemohon melalui pesan singkat WhatsApp
pada tanggal 29 Juli 2026 pukul 08.35 WIB. Pada tanggal 29
Juli 2026 pukul 08.36 WIB, para Pemohon menyatakan tidak
dapat hadir karena ujian semester akhir. Berkenaan dengan
hal tersebut, pada hari yang sama, yaitu tanggal 29 Juli 2026,
pukul 21.00 WIB Mahkamah juga menerima surat elektronik
(e-mail) dari para Pemohon perihal tidak dapat mengikuti
sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan alasan pada
pokoknya menyatakan tidak dapat mengikuti sidang
Pemeriksaan Pendahuluan karena mengikuti ujian akhir
semester pada mata kuliah Hukum Perikatan Islam;
3
e. bahwa pada tanggal 30 Juli 2026, Mahkamah telah
menyelenggarakan
sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
Pemeriksaan
Pendahuluan
untuk
mendengar
pokok-pokok
permohonan,
memeriksa
kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, namun para
Pemohon memohon izin untuk tidak mengikuti sidang
Pemeriksaan Pendahuluan padahal jadwal ujian para
Pemohon pukul 12.00 WIB sampai selesai sedangkan sidang
Pemeriksaan Pendahuluan dimulai pukul 11.00 WIB [vide
Risalah Sidang, tanggal 30 Juli 2026, hlm.1].
f. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)
menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum
tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun
telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan
Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c
PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan
berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada
sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu,
berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan,
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan”;
g. bahwa
berdasarkan
fakta
hukum
dan
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, dan
huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal
3 Agustus 2026 telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran
para Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan
meskipun terdapat alasan, namun alasan tersebut tidaklah
dapat
diterima
oleh
Mahkamah
dengan
3
(tiga)
pertimbangan.
Pertama,
berdasarkan
waktu
4
penyelenggaraan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan
waktu pelaksanaan ujian semester masih tersedia waktu
yang cukup untuk mengikuti jadwal persidangan dimaksud.
Dalam
hal
ini,
sidang
Pemeriksaan
Pendahuluan
dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB, sementara ujian
dimaksud dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB. Kedua, oleh
karena permohonan a quo diajukan oleh beberapa orang,
terbuka kemungkinan bagi salah seorang di antaranya atau
memberikan kuasa kepada salah satu di antaranya untuk
menjadi kuasa mewakili para Pemohon menghadiri sidang
Pemeriksaan Pendahuluan. Ketiga, Mahkamah pun telah
menyampaikan kepada para Pemohon untuk menghadiri
persidangan secara online, namun hal tersebut tidak diterima
oleh para Pemohon. Berdasarkan ketiga pertimbangan
dimaksud, Mahkamah menilai ketidakhadiran para Pemohon
adalah tanpa alasan yang sah, sehingga tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon
tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan
a quo. Dengan demikian, permohonan para Pemohon harus
dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan
a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang.
MENETAPKAN:
Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Senin, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
diucapkan pukul 14.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku
Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny
Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan
Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy
Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat
atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para
Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
6
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Triyono Edy Budhiarto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 18 Juli 2026, yang diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atas nama Ermadrayani, Rifki Pratama, La Ode Muhammad Adnan, Ailin Aprilia Rauf, Intan Anawula Ahmad, dan Faradillah Gustiana James (selanjutnya disebut para Pemohon). Permohonan a quo diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 278/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 Juli 2026 dengan Permohonan Nomor 279/PUU- XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 279/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 279.279/ PUU/TAP.MK/Panel/07/2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 279/PUU-XXIV/2026, bertanggal 21 Juli 2026; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 279.279/PUU/TAP.MK/HS/07/2026 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 21 Juli 2026; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menjadwalkan sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang telah dijadwalkan pada tanggal 30 Juli 2026 pukul 11.00 WIB; d. bahwa berkenaan dengan sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kehadiran kepada para Pemohon melalui pesan singkat WhatsApp pada tanggal 29 Juli 2026 pukul 08.35 WIB. Pada tanggal 29 Juli 2026 pukul 08.36 WIB, para Pemohon menyatakan tidak dapat hadir karena ujian semester akhir. Berkenaan dengan hal tersebut, pada hari yang sama, yaitu tanggal 29 Juli 2026, pukul 21.00 WIB Mahkamah juga menerima surat elektronik (e-mail) dari para Pemohon perihal tidak dapat mengikuti sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan alasan pada pokoknya menyatakan tidak dapat mengikuti sidang Pemeriksaan Pendahuluan karena mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Perikatan Islam; 3 e. bahwa pada tanggal 30 Juli 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, namun para Pemohon memohon izin untuk tidak mengikuti sidang Pemeriksaan Pendahuluan padahal jadwal ujian para Pemohon pukul 12.00 WIB sampai selesai sedangkan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimulai pukul 11.00 WIB [vide Risalah Sidang, tanggal 30 Juli 2026, hlm.1]. f. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”; g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 Agustus 2026 telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran para Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan meskipun terdapat alasan, namun alasan tersebut tidaklah dapat diterima oleh Mahkamah dengan 3 (tiga) pertimbangan. Pertama, berdasarkan waktu 4 penyelenggaraan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan waktu pelaksanaan ujian semester masih tersedia waktu yang cukup untuk mengikuti jadwal persidangan dimaksud. Dalam hal ini, sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB, sementara ujian dimaksud dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB. Kedua, oleh karena permohonan a quo diajukan oleh beberapa orang, terbuka kemungkinan bagi salah seorang di antaranya atau memberikan kuasa kepada salah satu di antaranya untuk menjadi kuasa mewakili para Pemohon menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Ketiga, Mahkamah pun telah menyampaikan kepada para Pemohon untuk menghadiri persidangan secara online, namun hal tersebut tidak diterima oleh para Pemohon. Berdasarkan ketiga pertimbangan dimaksud, Mahkamah menilai ketidakhadiran para Pemohon adalah tanpa alasan yang sah, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: Menyatakan permohonan para Pemohon gugur. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Saldi Isra ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi ttd. Enny Nurbaningsih 6 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Triyono Edy Budhiarto
