PUU
Tahun 2026
278/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
Pemohon: Donaldy Christian Langgar
Tanggal Putusan: 2026-08-28T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 278/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Donaldy Christian Langgar
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Jalan Bambu Kuning Nomor 1, RT.1/RW 4, Pondok
Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
14 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20
Juli
2026
berdasarkan
Akta
Pengajuan
Permohonan
Pemohon
Nomor
277/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Juli 2026 dengan Permohonan
Nomor 278/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 7 Agustus 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 10 Agustus
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
2
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1969 yang berbunyi, "Anak (anak-anak) yang berhak
menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-
ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada
waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia: a. belum
mencapai umur 25 tahun atau b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c.
belum nikah atau belum pernah nikah” terhadap UUD NRI Tahun 1945 yaitu:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan”.
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; “serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang
berbunyi, "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi".
5. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yang
3
berbunyi: "Pemeriksaan pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk
menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, serta
mengesahkan alat bukti Pemohon, dan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Obyek
Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. Maka, obyeknya Pasal
18 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969
terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk melakukan pengujian atas Pasal a quo yang dijadikan
instrumen hukum terhadap UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili perbaikan
permohonan a quo yang mana permohonan Pemohon a quo adalah
permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b,
dan huruf c, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Bukti P-1).
II. Kedudukan Pemohon (atau "legal standing")
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003,
tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang
dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-
Undang, yaitu:
A. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI), sebagai Anak.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal
31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu:
A. Pemohon
Bahwa aturan Norma Anak sebagai penerima peninggalan pensiun dari pensiun
janda atau janda mengikat. Peninggalan pensiun pegawai atau warisan yang
berupa pensiun itu dilengkapi oleh aturan norma wajib yang disesuaikan dengan
prinsip budaya patrilineal yang bilateral. Janda dan bagiannya yang berhalangan
dari pensiun itu diperoleh oleh anak ketika pensiun pegawai meninggal. Secara
normatif Anak yang dalam perkara 206/PUU-XXIII/2025 diketahui mengalami
PHK (Putusan Nomor 340/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.). Pasal itu bermakna
4
ambigu karena huruf a tidak memuat frasa dengan Tata bahasa yang baik dan
benar, huruf b, dan huruf c tidak setara dengan frasa pada huruf a. Untuk itu, Pasal
a quo memudahkan rekayasa yang terkait dengan aturan wajib yang mengikat
secara umum tetapi dibatasi oleh norma khusus yang bertentangan dengan
undang-undang. Konflik norma pada huruf a, huruf b, dan huruf c terjadi ketika
subyek hukum masih di dalam kandungan digolongkan belum mencapai umur 25
tahun. Selain itu huruf b, dan huruf c tidak disetarakan dengan umur tetapi
disetarakan oleh subyek penerima pensiun itu. Perjanjian bersegi satu untuk
Anak yang berhak berbeda ahli waris. Hak atas perlakuan yang sama untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama sebagai ahli waris dibatasi
oleh aturan wajib. Maka, Pemohon sebagai Anak yang berhak mengalami
kehilangan kesempatan dan manfaat yang sama itu. Rezim bertransformasi
yang mewujudkan Tata kelola yang berkeadilan. Tetapi Pasal a quo berisi frasa
yang tak setara. Tak mudah untuk memperoleh kesempatan yang sama jika
pembayaran tidak lengkap.
B. Kerugian Konstitusional Pemohon
Bahwa secara bebas persamaan hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama mempunyai probabilitas hak sebagai Anak dan Ahli waris untuk
mempertahankan hak sebagai ahli waris. Kata Baku Anak dapat diubah dengan
pemaknaan, sehingga menjadi ahli waris. Selain itu, Anak yang di kandungan
disebut janin. Makna Anak itu direkayasa, sehingga menjadi anak yang berhak
dan ahli waris. Janin direkayasa sebagai bayi yang bermakna Anak ketika Pasal a
quo berisikan frasa yang tak sesuai dengan ketentuan bahasa baku. Pada huruf a
yang terdapat frasa "belum mencapai umur 25 tahun", makna Interpretasi ini
mengaburkan kepastian hukum yang normatif, subyek anak disetarakan dengan
pensiun janda. Syarat yang berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan
huruf c dalam rujukan itu, pensiun janda berhalangan maka anak yang berhak
menggantikannya untuk menerima peninggalan pensiun. Tetapi, kepastian hukum
yang sama tidak memungkinkan jika kesempatan itu tidak mengikat setiap orang
untuk mempertahankan hak itu. Ketaksamaan hak dalam kesempatan sebagai
penerima peninggalan pensiun atau warisan bertentangan dengan Pasal 28H ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945.
5
C. Kerugian Konstitusional Pemohon yang spesifik dan aktual.
Bahwa aturan norma dari otoritas tetap mempertahankan Pasal a quo dalam
keadaan yang sama dalam pemberlakuan undang-undang itu. M. Yahya Harahap
berfokus pada otorisasi yang terarah agar tindakan yang progresif berkeadilan.
Dampak kehilangan kesempatan itu ditandai oleh struktur kalimat dengan frasa
yang tak baku. Anak sebagai ahli waris dapat dibuatkan keterangan karena badan
hukum negara menyelenggarakan pelayanan publik yang berupa pengelolaan
pensiun. UU perseroan yang berisi mandat pembangunan dan pelimpahan
wewenang. Norma itu mengatur hak keperdataan untuk menyelenggarakan
administrasi dalam sumber hukum formal. Hukum yang wajib berlaku sesuai
dengan asas-asas hukum formal dan asas-asas penyelenggaraan korporasi,
maka kedua peraturan umum mengikat dengan tanggung jawab dan kewenangan
dalam pelayanan publik. Secara formal norma hukum dapat dipaksakan karena
pengesahan hubungan keperdataan itu berdasarkan asas legalitas dalam hukum
formal. Frasa "menurut ketentuan..." dalam Pasal a quo dirujuk pada frasa dalam
undang-undang, sehingga persyaratan itu tidak mengikat Penegak hukum, pihak-
pihak, dan setiap orang ketika Pasal a quo berisi frasa yang tak memenuhi syarat
Tata bahasa. Ketaksamaan hak dalam kesempatan sebagai penerima pensiun
bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak normatif
sesuai dengan pemaknaan Anak sebagai Ahli waris tidak mungkin diberikan
jaminan kesempatan untuk mencapai Persamaan sesuai dengan undang-undang
yang mana dampak ketaksamaan kesempatan bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
D. Sebab dan Akibat (hubungan kausalitas)
Bahwa Pasal a quo yang tak setara itu tidak mengikat penegak hukum dan setiap
orang. Asas-asas supremasi hukum didasarkan pada persamaan hak untuk
mempertahankan hak dari hambatan literasi. Setiap orang dianggap tahu hukum
memudahkan kekuasaan otoritas. Anak sebagai Ahli waris menjadi tak sama
dalam kebebasan untuk mencapai persamaan. Undang-Undang berisi frasa yang
tak memenuhi norma atau kaidah tetapi dipertahankan dengan rujukan unruk
persamaan. "Asas lex specialis derogat Legi generali" didasarkan untuk
menyelesaikan pertidaksamaan yang timbul. Norma khusus diutamakan dengan
kondisi undang-undang yang tetap, penegakan yang sama tidak memungkinkan
tanpa mandat yang terang. Tanggung jawab tidak dialihkan tanpa ketentuan
6
undang-undang walaupun secara integral undang-undang berlaku umum. Maka,
asas hukum itu tidak berlaku secara otomatis ketika pertentangan norma terjadi.
Fungsi norma hukum tidak lagi berdasarkan hukum yang substantif tentang hak
Anak dan Ahli waris ketika terdapat frasa yang tak memenuhi norma atau kaidah,
karena secara normatif undang-undang harus diberlakukan secara prosedural.
Dilema ini terjadi ketika undang-undang yang berisi Pasal yang ambigu itu
mengakibatkan kesewenang-wenangan.
E. Pemulihan yang Potensial
Bahwa asas penyelenggaraan korporasi itu menegakkan supremasi hukum
dengan pendekatan pembedaan fungsi peradilan. Tanpa kejujuran upaya
prosedural
dengan
rekayasa
sosial
itu
mengabaikan
konstitusi
karena
pemberlakuan
undang-undang
pensiun
pegawai
itu
sejak
tahun
1999.
Penggunaan tata bahasa yang baku membedakan frasa Anak yang berhak dari
ahli waris, frasa anak kandung pada ketentuan umum digunakan dalam rujukan.
Dalam periode pembayaran di lingkungan perseroan aset lancar dicairkan duluan,
yang mana tata kelola administrasi pengelolaan pensiun berpedoman pada
KUHPerdata dan UU yang sejenis. Hukum yang khusus lebih dominan, kepastian
hukum itu tunduk pada hukum perdata dan UU Perseroan dan BUMN secara
konstitusional hak pengelola pensiun dapat menciptakan peraturan sesuai dengan
asas formal. Konflik hukum itu memudahkan kekosongan hukum. Norma jabatan
menjadi Pilar utama dalam kebebasan berkontrak seperti saling kontak yang mana
kesempatan untuk membuktikan kebebasan itu mengalami hambatan literasi
yang berkaitan dengan bahasa dan prosedural.
III. Alasan (posita)
Umum
Bahwa Hukum diterangkan dan menerangkan sesuai dengan Sutan Takdir
Alisjabana dapat dicerna dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 18
ayat (4) dengan huruf b atau huruf c yang berbunyi, "Anak (anak-anak) yang
berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-
ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu
pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia: a. belum mencapai
umur 25 tahun atau b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c. belum nikah
7
atau belum pernah nikah. "tidak disusun setara dengan huruf a. Tak setara
memudahkan rekayasa.
Bahwa Tata bahasa Baku yang berlaku dan dikodifikasi tidak memungkinkan
digunakan untuk menyamakan frasa Anak dan Ahli waris, karena Pasal a quo
dengan frasa a, b, c tidak setara yang berakibat multitafsir. Frasa yang ambigu itu
ditafsir Anak yang telah berumur di atas 25 tahun tidak digolongkan sebagai
penerima peninggalan pensiun atau Anak yang disamakan dengan Anak Kandung
untuk menerima pensiun itu (Bukti P2). Anak kandung yang diperluas maknanya
menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Anak belum mencapai umur 25
tahun dengan frasa umur 25 tahun tidak dijadikan obyek dalam frasa huruf a.
Penggunaan frasa umur 25 tahun tidak dapat ditempatkan sebagai frasa dalam
susunan frasa huruf b, c secara bersamaan dan sejajar. Frasa-frasa itu disusun
secara logis dan terstruktur harus disusun dengan kategori kata, dan pola kalimat
yang sama agar memenuhi unsur setara.
Bahwa secara logis atau bermakna secara gramatikal walaupun huruf b, c
berstruktur baku, penalaran logis dengan rujukan pada UU Perkawinan dan
Ketenagakerjaan tidak menghasilkan substansi harmonisasi dengan kepastian
hukum yang adil. SEMA No. 7 Tahun 2012 menyatakan tentang seseorang
dengan umur 18 tahun telah dewasa, cakap bertindak hukum, dan telah kawin
atau nikah. UU Perkawinan secara umum juga mengatur minimal umur nikah atau
kawin, maka Anak yang berhak tidak memungkinkan sebagai penerima pensiun
berumur 18 atau 19 tahun dengan penalaran argumentum a contrario. Jika umur
kerja dan nikah dikaitkan secara kaku, "norma yuridis Ahli Waris menjadi kabur"
secara umum. Keadilan sosial untuk persamaan hak diketahui sebagai norma
yang berwujud kebahagiaan. Persamaan hak dalam pengaturan berdasarkan asas
hukum formal secara nasional yang berlaku. Kebahagiaan diperoleh ketika Anak
mempunyai umur kerja dan nikah. UU Ketenagakerjaan dan Perkawinan
diberlakukan sebagai pedoman acuan hukum.
Bahwa Secara kumulatif interpretasi itu, Pengakuan Anak yang berhak
disetarakan dengan Pensiun Janda atau Janda sehingga susunan penalaran
sebagai berikut:
Premis Mayor: Anak kandung, anak yang berhak, Anak adalah penerima pensiun
janda atau janda yang berhalangan.
8
Premis Minor: Anak belum mencapai umur 25 tahun, tidak mempunyai
penghasilan sendiri, belum nikah.
Sebagai penghubung kedua premis adalah status Anak yang berhak atau Anak
(atau Anak Kandung). Jadi, kesimpulan: "Yang berhak digolongkan penerima
peninggalan pensiun adalah Anak." Frasa huruf a, b, c tidak dapat dieksekusi
dengan struktur algoritma yang berisi penalaran logis dengan sistem frasa yang
tak setara. Serta, administrasi kependudukan yang berubah dalam pendataannya
akan menyulitkan untuk memastikan penerima pensiun,
sehingga surat
keterangan kuasa dibutuhkan jika sewaktu-waktu terdapat pernyataan atau
pengakuan ahli waris.
Bahwa aturan pelaksanaan pembayaran dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b,
dan huruf c itu tidak mengikat Penegak hukum, pihak-pihak, dan setiap orang
karena terdapat frasa yang menyalahi aturan Tata bahasa baku, serta kata frasa
Anak dapat dipersempit maknanya untuk menerima peninggalan pensiun. Sesuai
dengan argumentum a contrario menalarkan dengan penafsiran di luar makna UU
dengan persamaan frasa ahli waris sebagai Anak. Umur Anak dengan statusnya
diatur dalam hukum perdata, jadi pemaknaan di luar undang-undang sesuai
dengan ilmu pengetahuan hukum bersumber pada hukum formal terutama
yurisprudensi dan doktrin jika konflik hukum berlangsung. Frasa pada huruf a,
huruf b, dan huruf c dalam Pasal a quo itu yang terhubung dengan kata "atau"
yang berlogika berdampak pada data kependudukan yang formal. Dengan pilihan
saja yang tergantung kondisi frasa huruf a yang tak baku dan pemaknaan yang di
luar UU menyebabkan penalaran dengan frasa yang tak setara pada bentuk
kalimat itu gagal. Maka, Anak dirujuk pada ketentuan umum yaitu Anak kandung
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Jika pembayaran peninggalan
pensiun berlangsung pada Ahli waris, anggapan Anak sebagai Ahli waris tidak
mengikat ketika Anak yang berhak telah ditentukan secara kaku. Tetapi peralihan
kewajiban, akta kesepakatan menyulitkan Anak ketika frasa huruf a, b, c dengan
kata penghubung atau itu tidak memungkinkan untuk pilih salah satu frasa dalam
Pasal a quo. Perlindungan dari frasa-frasa itu tidak berkepastian hukum yang adil
dalam pelaksanaan pembayaran. Ketaksamaan hak dalam kesempatan sebagai
penerima warisan pensiun bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945. Hak normatif sesuai dengan pemaknaan Anak sebagai Ahli waris
tidak mungkin diberikan jaminan kesempatan untuk mencapai Persamaan sesuai
9
dengan undang-undang
yang mana dampak ketaksamaan
kesempatan
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa Kebebasan berkontrak ditentukan oleh subyek Anak ketika Pensiun Janda
atau Janda berhalangan. Anak dengan umur dalam KUHAP yang baru mengatur
umur untuk mengadaptasi jaman. Visualisasi berkontrak dengan ketentuan asas
konsensualisme dengan syaratnya beri efek natural untuk kesepakatan ketika Ahli
waris menyatakan kesepakatan sesuai dengan norma yuridis yaitu Ahli waris dan
Anak. Anggapan anak yang berhak, perjanjian dengan persetujuan yang murni
disesuaikan dengan hukum dan undang-undang. Seseorang tanpa tercatat dalam
administrasi kependudukan dapat mengekspresikan hak keperdataan secara
bebas. Serta, keterangan atau pernyataan Ahli waris akan berdampak multitafsir
dalam hak normatif ketika kekurangan pembayaran berlangsung. Pilihan forum
untuk menyelesaikan hak keperdataan yang terbatas, sedangkan konflik norma
itu butuh biaya di dalam pembuktian. Hak normatif sesuai dengan pemaknaan
Anak sebagai Ahli waris tidak mungkin diberikan jaminan dengan kemudahan
untuk memperoleh kesempatan guna mencapai Persamaan sesuai dengan
undang-undang yang mana dampak ketaksamaan kesempatan bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa akibat hukum dari individu sebagai Anak dengan statusnya berdampak
ketidakpastian hukum dalam aturan organ yang berlaku surut ketika norma Ahli
waris hanya dipergunakan sebagai keterangan. Dampaknya terhadap tuntutan
yang beralasan tak berarti akan menurunkan keyakinan pembuktian dengan
norma undang-undang seperti norma Anak kandung sebagai ahli waris. Politik
hukum Anak dengan umur dapat dipaksakan untuk bertanggung jawab yang
mana asas cepat, sederhana,
dan biaya ringan. Putusan-putusan yang
dibebankan biaya peradilan seperti putusan Nomor 399/Pdt. G/2022/PN.Jkt.Pst.
dan Nomor 39IPdt.GI2020/PN.Jkt.Pst. diberi hukuman untuk membayar biaya
walaupun salah satunya diberikan bebas biaya di tingkat banding sampai
dengan Kasasi. Fiksi hukum akan berdampak memperburuk korban yang
seorang. Perlakuan yang sama dengan jaminan untuk mencapai keadilan tidak
disesuaikan dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun
1945.
Bahwa mandat yang beratribusi mengakui jaminan dengan asas cepat,
sederhana, dan biaya ringan untuk beri perlindungan, tetapi kemudahan untuk
10
memperoleh manfaat diubah untuk kepentingan yuridis tentang pembayaran yang
sah walaupun kurang. Kepastian hukum yang memudahkan dari organ perseroan
dalam kebijakan pembayaran pensiun itu bertujuan untuk menggunakan aset
lancar untuk memperoleh keuntungan itu, dengan pembayaran berkontribusi pada
inflasi menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran dalam periode
pembayaran. Pembayaran langsung dengan periode tertentu dapat dicairkan
dengan
penjumlahan
dari
mulai
pensiun
sampai
dengan
meninggal.
Memungkinkan kesalahan kurang bayar dilakukan oleh pengelola dengan jumlah
kewajiban sesuai dengan data keuangan. Pembayaran yang kurang dan tak
lengkap tidak beri perlindungan serta perlakuan yang sama dan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa metoda rujukan dalam Pasal a quo membuktikan hukum perdata menjadi
pedoman sebagai hukum umum. Sehingga pengelola itu seperti Perseroan
mempunyai norma khusus yang dibentuk olehnya. Kondisi Pasal a quo
memudahkan rekayasa, yang mana badan itu butuh pengesahan dari lembaga
peradilan agar peraturan dari badan ini mengikat penerima warisan yang termasuk
Anak dan Ahli waris. Maka, rekayasa yang mengubah substansi makna dalam
kalimat dengan kata penghubung "atau ke dan" akan mengubah makna Pasal a
quo yang mana huruf a, huruf b, dan huruf c dihubungkan oleh kata "atau" yang
tak biasanya dengan makna yang terpisah.
Fakta hukum
Bahwa Pasal a quo tetap diberlakukan walaupun terdapat frasa yang menyalahi
tata bahasa baku, yang mana dalam pelayanan publik diberikan mandat kepada
pejabat untuk pengelolaan pensiun. Hubungan keperdataan dengan asas hukum
formal mengikat Anak yang setara dengan pensiun janda atau janda. Norma
khusus bagi Anak itu yang menerima peninggalan itu dimungkinkan untuk
membuat Surat kuasa Ahli waris untuk melangsungkan administrasi pembayaran.
Aturan wajib pembuatan keterangan kuasa itu berdampak pada Anak untuk
menguasakan kepada Pengelola itu secara mutlak. Larangan atas kuasa mutlak di
tahun 1982 dan 1997 yang terkait dengan bantuan hukum, maka kuasa itu
dibatasi jika pembayaran telah lengkap pada periode itu. Kebebasan berkontrak
berfokus pada yurisprudensi dan doktrin, karena undang-undang berisi frasa yang
tak setara. Selain itu, secara umum cara pembayaran telah berlaku selama tak
ada penetapan yang berkaitan dengan Tata kelola itu. Perlakuan yang tak sama
11
dalam pembayaran pensiun itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 jika kurang bayar atau pembayaran itu berkurang dari seharusnya
dalam periode itu.
Bahwa pensiun pegawai dengan peninggalannya diatur dalam Pasal a quo yang
berunsur fiksi hukum. Anak dan Ahli waris berbeda dalam Tata Bahasa, tetapi ilrnu
pengetahuan sumber hukurn formal tidak mernbebaskan untuk menyamakan
Anak dan Ahli waris dalam hal keperdataan. Jika pembayaran tidak lengkap, surat
keterangan itu (Lampiran) disertakan sebagai forrnulir untuk kelengkapan
administrasi yang mengikat, yang mana sewaktu-waktu konflik norma terjadi.
Persamaan itu tidak mungkin dicapai dengan menyertakan kuasa itu agar
kesempatan untuk mempertahankan hak untuk mencapai persamaan. Anggapan
jaminan itu dalam kondisi Pasal a quo dengan frasa pada huruf a, huruf b, dan
huruf c yang tak setara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
Bahwa Pasal a quo berisi ketentuan dengan asas formal dalam pembayaran,
ketentuan itu diwajibkan dengan kelengkapan keterangan kuasa karena Pengelola
pensiun berpedoman pada UU Perseroan Terbatas yang berkaitan erat dengan
UU BUMN dan KUH Perdata. Tetapi pelaksanaan pembayaran pensiun itu
didasarkan oleh Pasal a quo, sehingga Pasal a quo memudahkan untuk
direkayasa. Aturan pelaksanaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969
mewajibkan anak yang berhak untuk menerima, tetapi kuasa ahli waris yang baku
itu diwajibkan karena Pasal a quo tetap berlaku. Jaminan pelaksanaan
pembayaran itu berpedoman pada KUHPerdata yang berisi aturan wajib yang
setara dengan UU dan peraturan perseroan yang memuat tanggung jawab dan
kewenangan. Kesempatan untuk memperoleh hak ketika pembayaran yang tak
lengkap tidak mencapai persamaan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa doktrin hukum "DM", Definisi Anak yang tergolong dewasa awal dibuat
generalisasi karena Anak harus memiliki nama dan umur. Seperti, Anak adalah
keturunan dari orang tua. Maka, Anak belum mencapai umur 25 tahun dapat
ditulis Anak belum berumur dengan struktur "Hukum DM". Setiap Anak tidak
mempunyai penghasilan sendiri dapat ditulis Anak tidak berpenghasilan sendiri
dengan struktur "Hukum DM". Begitupula, Anak belum nikah dengan struktur
"Hukum DM". Serta, rujukan internal Pasal a quo tidak memungkinkan dengan
12
penyetaraan Pensiun Janda dan Anak yaag berhak tanpa keterangan karena
penafsiran Anak sebagai Ahli waris di luar UU Penunjukan itu yang legal atau
sah dilakukan oleh wewenang dalam pengelolaan dengan dasar hukum UU
BUMN Jika rujukan antara UU yang setara, "argumentum a contrario" dalam
Pasal a quo tidak dirujuk pada Anak belum mencapai umur 25 tahun karena
frasa itu tidak baku.
Bahwa perjanjian tertulis dan tak tertulis tetap mengikat pihak-pihak dalam
perjanjian. Doktrin "ultra vires" diberlakukan untuk pengambilan keputusan tentang
keterangan kuasa itu agar pengelola tidak rugi. Tanggung jawab ini dapat
dialihkan kepada pihak-pihak dalam persero, yang mana pembuktian yang terkait
keperdataan dalam pembayaran itu menyulitkan jika Pasal a quo itu tidak setara.
Tindakan perseroan yang mewajibkan keterangan kuasa itu menandakan suatu
unsur di luar pelaksanaan pembayaran sesuai dengan Pasal a quo. Jika terdapat
unsur kekurangan bayar menyulitkan pembuktian tanggung jawab, penerima
warisan atau peninggalan pensiun itu akan mengalami kesulitan karena Pasal a
quo yang ambigu dapat dilakukan interpretasi secara bebas di luar ketentuan
undang-undang.
Maka
hukum
sebagai
alat
kontrol
berpedoman
pada
yurisprudensi dan doktrin; pembuktian tidak memungkinkan tanpa saksi yang
menyebabkan akibat hukum karena Pasal a quo memudahkan rekayasa dengan
paksaan.
Bahwa undang-undang dapat dikesampingkan oleh doktrin jika undang-undang
berisi unsur frasa tak setara. Doktrin "Aanvullend Recht" (Doktrin Pengatur)
mengisi kekosongan hukum dengan asas kebebasan berkontrak. Pasal a quo
dikesampingkan oleh ketetapan perseroan dalam pembayaran. Lembaran
perhitungan yang terpisah-pisah berisi data yang memerlukan penjumlahan lagi.
Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang dilarang untuk menolak untuk
menerima rupiah yang dimaksudkan untuk pembayaran. Kepastian hukum ini
dipertegas oleh ketentuan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Jika Pasal a
quo dikesampingkan, norma pembayaran itu memerlukan pengesahan ketika
transformasi aset perseroan. Pasal a quo tidak melindungi hak setiap orang yang
relatif ketika jumlah pembayaran tidak dijumlahkan dengan benar, karena
ketentuan itu yang terdapat pasal yang tak setara menimbulkan multitafsir.
13
Potensi-potensi yang terjadi dengan pemulihan yang potensial
Bahwa unsur pelaksanaan pembayaran yang utama berdasarkan prinsip "lex
posterior derogat legi priori". Hukum administrasi publik dalam pelayanan publik
untuk kepentingan individu yang setara mengalami transformasi. Tanggung jawab
dan wewenang dapat direstruktur agar tujuan pembayaran memenuhi syarat
administrasi dari pengelola pensiun. Jika transformasi itu menjadi kepentingan
individu, peraturan dalam KUHPerdata dijadikan pedoman. Pembayaran itu tetap
walaupun pembayaran yang tak lengkap. Prinsip kecermatan tidak diterapkan
untuk kepentingan individu jika Pasal a quo diabaikan dengan rujukan UU yang
setara. Maka, Pasal a quo dikesampingkan dengan pengutamaan tanggung jawab
karena norma dalam Pasal a quo bermakna di luar ketentuan undang-undang
pensiun itu.
Bahwa Potensi kesewenang-wenangan memberlakukan peraturan dengan kondisi
mempertahankan Pasal a quo yang tak setara, kepentingan individu untuk
menerima pembayaran secara historis harus melakukan tahap pembuktian yang
wajib dalam kerugian hak secara ekonomi. Pengelola pensiun dengan
transformasi aset tetap memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan.
Sehingga, penerima warisan harus melakukan upaya penyesuaian agar beretika
baik. Pembayaran tetap dilakukan dengan interpretasi Pasal a quo dengan
anggapan setiap orang mengetahui hukum. Kesewenang-wenangan dalam
pembuatan peraturan berdampak ketaksamaan kesempatan. Pemberlakuan
secara historis, program Keluarga Berencana dengan slogan "Dua Anak Cukup"
digantikan dengan "Dua Anak Lebih Sehat". Didasarkan oleh unsur positivisme,
pada masa pembangunan di kala itu diketahui umur bekerja dan menikah.
Undang-Undang Perkawinan diterbitkan pada tahun 1974 untuk menetapkan umur
kawin. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1968 yang membaik dimungkinkan
untuk memberlakukan Pasal a quo dalam UU 11/1969. Dengan adanya
transformasi itu dimungkinkan regulasi yang berlebihan sehingga penerima
warisan dapat dihubungi terkait aset privat, yang mana sejak Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN pola pengelolaan yang bukan sebagai
instrumen fiskal lagi.
Bahwa keterangan kuasa ahli waris itu harus memuat kelengkapan ijin pemberi
kuasa jika terdapat ahli waris lainnya. Tetapi, keterangan kuasa atas diri sendiri
digolongkan surat pemyataan. Di samping itu, Penerima Warisan dapat dihubungi
14
jika regulasi dilakukan secara mekanis. Jadi, tindakan tanpa pencocokkan data
kependudukan
tidak
cermat
karena
data-data
memungkinkan
berubah.
Sedangkan, keterangan sebagai Ahli waris tidak mengikat karena rezim hukum
privat berlaku dalam pengelolaan pensiun itu. Hambatan literasi akan menyulitkan
seperti Bukti tambahan ("supletoir") yang disertai bukti permulaan dibebankan
sumpah (putusan MA Nomor 316 K/SipI1974 tanggal 25 Maret 1976 dan sumpah
"supletoir" dilakukan oleh pihak yang melakukan perbuatan itu secara langsung
(Putusan MA Nomor 809 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1976. Dalam rezim ini
secara otomatis tidak diberitahukan atau dilaksanakan dalam persidangan. Jadi,
upaya untuk membedakan Anak dan Ahli waris timbul oleh Pasal a quo yang tak
setara. Pasal a quo menciptakan ketidakpastian hukum ketika ungkapan itu tidak
disertai oleh saksi.
IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum)
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perbaikan permohonan dan menjatuhkan
putusan Uji Materiil sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai: a. belum
berumur, atau b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c. belum nikah
atau belum pernah nikah”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1969 serta Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2906) sebagaimana mestinya.
Jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Akhirnya, Pemohon sebagai Anak yang berharap perubahan hubungan secara
horisontal berdasarkan budaya yang tak tertulis dan tertulis kepada Ketua
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan
kebijaksanaan.
15
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun
Pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi
Surat
Nomor
SRT-74/W/042025
Perihal:
Penyampaian Tindak Lanjut Keluhan Bapak Donaldy
Christian Langgar/Notes 62000407900.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf
16
b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906,
selanjutnya disebut UU 11/1969) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah
berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
dan memeriksa permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih
lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut.
[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan
Pemohon pada tanggal 30 Juli 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan
Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025),
Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika
permohonan dan substansi sistematika dimaksud, yaitu ihwal berkenaan dengan
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita)
khusus pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar
pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah
Sidang, tanggal 30 Juli 2026, hlm. 4-13]. Terhadap nasihat yang disampaikan
Mahkamah, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling
lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 30 Juli 2026, yaitu hingga paling lama
tanggal 12 Agustus 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu
dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima
Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2026, pukul 11.34 WIB. Di samping itu,
Pemohon juga menyampaikan perbaikan permohonan kedua melalui e-mail pada
tanggal 10 Agustus 2026 pukul 12.43 WIB. Terhadap fakta hukum perbaikan
permohonan yang disampaikan 2 (dua) kali oleh Pemohon, oleh karena
berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025 bahwa perbaikan
permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama dalam tenggang waktu
yang
ditentukan,
oleh
karena
itu
Mahkamah
akan
mempertimbangkan
permohonan dengan menggunakan perbaikan permohonan yang pertama kali
17
diterima Mahkamah, yaitu perbaikan permohonan yang disampaikan pada tanggal
10 Agustus 2026, pukul 11.34 WIB.
Selanjutnya,
pada
tanggal
12
Agustus
2026,
Mahkamah
menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-
pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf
[3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formil suatu permohonan
terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan
Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK
7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat
nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c.
alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
[3.3.3]
Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan
a quo, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya
18
telah disusun sesuai dengan format permohonan, yaitu secara formil telah
menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan
permohonan dan hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus.
Bahkan, sebelum menguraikan ihwal keempat hal tersebut, Pemohon pun telah
menguraikan perihal identitas Pemohon. Namun demikian, sekalipun secara formil
permohonan telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar,
penilaian keterpenuhan syarat formil permohonan tidak hanya sistematika an sich.
Dalam hal ini, Mahkamah akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari
masing-masing sistematika dimaksud.
[3.3.4]
Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian materiil oleh
Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf
b, dan huruf c UU 11/1969 terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945.
[3.3.5] Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah
menemukan fakta antara lain, berkenaan pada bagian alasan-alasan permohonan
(posita), meskipun Pemohon menyebutkan dasar pengujian yakni Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi dalam bagian
alasan-alasan permohonan telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara
jelas adanya pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in
casu norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c UU 11/1969 terhadap
Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini,
alasan-alasan permohonan Pemohon antara lain menguraikan terkait dengan tata
bahasa mengenai anak yang berhak menerima pensiun-janda/duda dalam Pasal
18 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c UU 11/1969 yang tidak tepat, serta
keterangan kasus konkret yang dialami Pemohon dalam pengajuan pembayaran
pensiun Alm Bapak DRH. J. Langgar (orang tua Pemohon) pada PT. Taspen yang
mana Pemohon tidak berhak untuk mendapatkan hak pensiun yatim disebabkan
telah berumur lebih dari 25 tahun [vide Risalah Sidang, tanggal 30 Juli 2026, hlm.
11-14 dan Bukti P-2]. Padahal, masalah utama yang harus diuraikan pada bagian
alasan-alasan permohonan adalah mengenai adanya pertentangan norma dalam
undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD
NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar
dalam pengujian norma undang-undang. Tanpa menjelaskan pertentangan antara
19
norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, mengakibatkan
Mahkamah sulit menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945.
Bahwa selain terkait dengan hal tersebut di atas, setelah Mahkamah
mencermati petitum permohonan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:
1. …;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai bertentangan dengan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang
tidak dimaknai: a. belum berumur, atau b. tidak mempunyai penghasilan
sendiri, atau c. belum nikah atau belum pernah nikah”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1969 serta Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2906) sebagaimana mestinya.
Bahwa norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c UU 11/1969
menyatakan:
(1) …
(4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian
pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2)
pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau
penerima pensiun-pegawai meninggal dunia:
a. belum mencapai usia 25 tahun atau
b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
c. belum nikah atau belum pernah nikah.
Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum pada angka 2,
Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 18 ayat
(4) huruf a, huruf b, dan huruf c UU 11/1969 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 secara bersyarat, namun telah ternyata Pemohon tidak mencantumkan
Nomor dan Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia serta Nomor Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia terhadap UU 11/1969 tersebut. Di samping
itu, rumusan petitum angka 2 huruf a yang dimohonkan Pemohon, yaitu “belum
berumur, atau”, merupakan rumusan pemaknaan yang jika diakomodir berpotensi
berakibat tidak adanya batasan umur bagi anak yang berhak menerima pensiun-
janda atau bagian pensiun janda sehingga hal tersebut justru menimbulkan
ketidakjelasan dan tidak ada kepastian hukum, padahal Pemohon menggunakan
salah satu batu ujinya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menurut
Pemohon untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Lagi pula rumusan
20
pemaknaan yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 huruf b, yaitu “tidak
mempunyai penghasilan sendiri, atau” dan petitum angka 2 huruf c yaitu “belum
nikah atau belum pernah nikah”, bukan merupakan rumusan pemaknaan karena
ternyata rumusan petitum yang dimohonkan pemaknaan oleh Pemohon adalah
sama dengan rumusan norma Pasal 18 ayat (4) huruf b dan huruf c UU 11/1969
sebelum permohonan a quo diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah. Artinya, norma
Pasal 18 ayat (4) huruf b dan huruf c UU 11/1969 yang dimohonkan pemaknaan
secara substansi sama atau tidak berbeda dengan norma dalam undang-undang
yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Selain itu, rumusan petitum Pemohon
pada angka 3 yang memohon Mahkamah “Memerintahkan pemuatan putusan ini
dalam Berita Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun
1969 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906) sebagaimana mestinya”
adalah rumusan petitum yang tidak lazim atau tidak tepat dalam merumuskan
petitum permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh
karena tidak adanya uraian alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan
pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian
dalam UUD NRI Tahun 1945 dan rumusan petitum yang tidak lazim sebagaimana
diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat
(3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah
untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon,
namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
21
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan
Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Agustus,
tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh
delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam selesai diucapkan
pukul 14.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua
merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek
Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria
22
Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ida Ria Tambunan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf 16 b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906, selanjutnya disebut UU 11/1969) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan Pemohon pada tanggal 30 Juli 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan dan substansi sistematika dimaksud, yaitu ihwal berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) khusus pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 30 Juli 2026, hlm. 4-13]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 30 Juli 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 12 Agustus 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2026, pukul 11.34 WIB. Di samping itu, Pemohon juga menyampaikan perbaikan permohonan kedua melalui e-mail pada tanggal 10 Agustus 2026 pukul 12.43 WIB. Terhadap fakta hukum perbaikan permohonan yang disampaikan 2 (dua) kali oleh Pemohon, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025 bahwa perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama dalam tenggang waktu yang ditentukan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan dengan menggunakan perbaikan permohonan yang pertama kali 17 diterima Mahkamah, yaitu perbaikan permohonan yang disampaikan pada tanggal 10 Agustus 2026, pukul 11.34 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok- pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya 18 telah disusun sesuai dengan format permohonan, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan dan hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus. Bahkan, sebelum menguraikan ihwal keempat hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon. Namun demikian, sekalipun secara formil permohonan telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian keterpenuhan syarat formil permohonan tidak hanya sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian materiil oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c UU 11/1969 terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [3.3.5] Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta antara lain, berkenaan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), meskipun Pemohon menyebutkan dasar pengujian yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi dalam bagian alasan-alasan permohonan telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas adanya pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c UU 11/1969 terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, alasan-alasan permohonan Pemohon antara lain menguraikan terkait dengan tata bahasa mengenai anak yang berhak menerima pensiun-janda/duda dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c UU 11/1969 yang tidak tepat, serta keterangan kasus konkret yang dialami Pemohon dalam pengajuan pembayaran pensiun Alm Bapak DRH. J. Langgar (orang tua Pemohon) pada PT. Taspen yang mana Pemohon tidak berhak untuk mendapatkan hak pensiun yatim disebabkan telah berumur lebih dari 25 tahun [vide Risalah Sidang, tanggal 30 Juli 2026, hlm. 11-14 dan Bukti P-2]. Padahal, masalah utama yang harus diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan adalah mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian norma undang-undang. Tanpa menjelaskan pertentangan antara 19 norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, mengakibatkan Mahkamah sulit menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa selain terkait dengan hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: 1. …; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c,
