278/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 278/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Arga Prianggara, S.Sn. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Mahasiswa Alamat : Pamulang Permai 1 B37/4, Tangerang Selatan, Banten; Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Desember 2025 memberikan kuasa kepada Rega Felix, S.H., M.H., dan A. Fahrur Rozi, S.H., selaku Advokat dan Aktivis/Pegiat Hukum sebagai “TIM ADVOKASI INOVASI INDONESIA” yang memilih domisili hukum pada Jalan Al-Ikhlas No.48, RT 003/RW 004, Kp. Utan, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, bertindak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Desember 2025, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 284/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 278/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 29 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah 2 pada tanggal 26 Januari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”); 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”) yang menyatakan: 3 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”); 1.6. Bahwa permohonan Pemohon menguji Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten yang berbunyi: Pasal 12 ayat (1) UU Paten “Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.” Pasal 12 ayat (2) UU Paten “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.” terhadap UUD NRI 1945: Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; 4 d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”; 2.4. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan swasta sekaligus sebagai mahasiswa di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (“ITB”) (vide Bukti P-3 sd. Bukti P-5); 2.5. Bahwa Pemohon juga merupakan kameramen profesional yang menjalani perkuliahan dan lulus sebagai sarjana di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta dengan peminatan khusus kamera. Pemohon juga melakukan penelitian yang berjudul: "Menciptakan Visual Dramatik Menggunakan Shot Statis, Komposisi Rule of Third, dan Lighting" (vide Bukti P-7); 2.6. Bahwa teknologi bidang yang Pemohon dalami sangat spesifik dan berlimpah teknologi paten. Kemudian, setelah Pemohon lulus sarjana, Pemohon bekerja dengan tugas yang sesuai dengan keahlian Pemohon yaitu di bidang produksi videografi yang erat kaitannya dengan perangkat/sarana teknologi berupa kamera. Pemohon memproduksi videografi untuk menciptakan konten promosional atas perusahaan tempat bekerja Pemohon; 5 2.7. Bahwa dalam melakukan pekerjaan sehari-hari tentu berhubungan langsung dengan perangkat teknologi yang jumlahnya banyak yang membutuhkan keahlian khusus dalam penggunaannya sekaligus harus memahami teknikalitas perangkat yang digunakan serta kekurangan atas perangkat yang ada; 2.8. Bahwa untuk mengembangkan profesionalitas, maka Pemohon melanjutkan studi magister di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB atas biaya dan inisiatif sendiri. Perlu diketahui sekolah desain ITB memiliki pembelajaran yang luas yang mendukung pekerjaan dan latar belakang keilmuan Pemohon. Mahasiswa terbiasa dengan studi inter-disipliner, sehingga Pemohon mempelajari desain dan segala turunannya, termasuk mempelajari desain produk. Pembelajaran desain produk adalah berupaya untuk membuat desain suatu produk yang inovatif. Berbekal keahlian, pengalaman kerja, penelitian sebelumnya, serta studi magister, Pemohon juga mempelajari desain untuk mencari solusi atas produk yang Pemohon gunakan sehari-hari dalam bekerja di perusahaan, yaitu terkait dengan perangkat kamera dan pendukungnya. Pemohon memahami teknologi kamera serta perangkat pendukung untuk menghasilkan luaran yang baik. Pemohon mencari kekurangan atas perangkat yang ada untuk mendapatkan solusi inovatifnya. Pada pokoknya adalah Pemohon berupaya menciptakan produk paten sederhana yang dapat menciptakan hasil imersif dalam proses fotografi; 2.9. Bahwa Pemohon berkuliah di ITB atas biaya sendiri sebagai manifestasi dari hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945; 2.10. Bahwa kampus tempat Pemohon berkuliah sangat dikenal dengan kampus inovasi dan invensi, sehingga sangat mendorong mahasiswanya untuk berkreasi menghasilkan inovasi dan invensi. Kampus Pemohon saat ini sangat mendorong penelitian inter-disipliner dalam menghasilkan inovasi. UU Paten juga tidak membatasi yang bisa mendapatkan paten apakah harus jurusan tertentu, lulusan sekolah dasar, atau lulusan perguruan tinggi. Sehingga, semua orang memiliki hak dan potensi yang sama untuk 6 berinovasi. Kebetulan kampus magister Pemohon, ITB, adalah salah satu kampus teknologi yang terbanyak menghasilkan invensi yang tercatat dalam daftar World Intellectual Property Organization (“WIPO”) (Bukti P-8), sehingga Pemohon berada di dalam ekosistem yang mendorong inovasi itu sendiri tanpa harus melihat latar belakang. Terlebih, rezim UU Paten mengakomodir bentuk paten sederhana sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) UU Paten yang memungkinkan mahasiswa memiliki paten. Hal ini mendorong legal standing yang semakin kuat bagi Pemohon; 2.11. Bahwa di satu sisi Pemohon juga terikat hubungan kerja dengan perusahaan yang secara otomatis berarti Pemohon juga menggunakan data dan/atau sarana perusahaan. Salah satu motif Pemohon melanjutkan studi magister adalah untuk mendukung profesionalitas Pemohon dalam bekerja di bidang produksi videografi. Ketika Pemohon “terlanjur” kuliah dengan biaya sendiri, ternyata perusahaan memiliki kebijakan rotasi. Pemohon terkena mutasi beberapa kali hingga terakhir Pemohon terkena mutasi menjadi staf asuransi yang mengurusi hal administratif urusan klaim asuransi (vide Bukti P-5); 2.12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengalaman, keahlian, latar belakang keilmuan, serta studi magister Pemohon menjadi tidak memiliki korelasi sama sekali dengan pekerjaan (job description) Pemohon hanya dengan selembar kertas surat keputusan. Di satu sisi, pekerjaan Pemohon sebelumnya berkaitan dengan data dan/atau sarana perusahaan yang tidak mungkin menjadi tiada sama sekali. Permasalahan muncul, andaikan Pemohon mengembangkan inovasi menggunakan sarana perusahaan sebelumnya, tetapi job description Pemohon berbeda dengan jabatan terakhir Pemohon, apakah setiap invensi yang dihasilkan secara otomatis (demi hukum) menjadi milik perusahaan? 2.13. Bahwa Pemohon dirugikan oleh Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten dikarenakan invensi secara otomatis menjadi milik perusahaan kecuali diperjanjikan lain. Di satu sisi, Pemohon menggunakan sarana perusahaan, namun berkuliah menggunakan biaya sendiri. Sehingga, masing-masing memiliki kontribusi apabila Pemohon mengembangkan menjadi sebuah invensi. Di satu sisi, keputusan mutasi bersifat satu pihak, sehingga tidak terdapat ruang untuk memperjanjikan lain. Sedangkan, Pemohon memerlukan upah untuk membiayai kuliah dan menafkahi keluarga. Hal ini 7 berakibat atas apa yang Pemohon kerjakan dan pelajari menjadi tidak relevan dengan pekerjaan Pemohon sekarang, sedangkan jikapun Pemohon menghasilkan invensi maka karena menggunakan sarana perusahaan, terikat hubungan kerja, serta tidak diperjanjikan lain, menurut UU Paten, secara otomatis hasil kerja Pemohon menjadi milik perusahaan. Dengan kondisi di mana latar belakang keilmuan Pemohon berkaitan dengan teknologi kamera, berkuliah di ITB, dan bekerja di bidang yang sesuai dengan sarana perusahaan, yang kemudian di tengah hal tersebut ternyata dimutasi, menurut penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon; 2.14. Bahwa untuk memperjelas hubungan sebab-akibat (causa-verband) antara norma yang diuji terhadap kerugian konstitusional, dapat menggunakan ilustrasi sederhana dengan persoalan kekayaan intelektual karyawan lainnya yang sering muncul: terdapat karyawan dengan keahlian programming (IT). Demi menjaga kekayaan intelektual, perusahaan mewajibkan kepada karyawan tersebut menggunakan perangkat komputer milik perusahaan. Produk ciptaan karyawan tersebut adalah kode program. Kode program tersebut lebih didominasi sebagai hasil kerja intelektual karyawan dibandingkan sekedar menyediakan perangkat komputer karena perangkat komputer tanpa peran intelektual tidak menjadikan karya apapun. Namun, perusahaan seringkali hanya karena menyediakan komputer, maka mengklaim setiap atas apa yang ada pada komputer tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka umumnya diperjanjikan setiap kekayaan intelektual yang lahir dari komputer tersebut merupakan milik perusahaan dan karyawan tersebut tunduk pada perjanjian tersebut. Namun, bayangkan misalkan karyawan tersebut telah mengerjakan sebanyak 80% pekerjaan. Tetapi, kemudian karyawan tersebut dimutasi karena misalkan pengurus memiliki “titipan”. Dengan perjanjian yang ada, maka perusahaan memiliki 80% karyanya. Karyawan penggantinya hanya tinggal melanjutkan pekerjaan sebesar 20%, sedangkan karyawan yang dimutasi menjadi tidak memiliki apapun. Permasalahan terhadap karyawan bidang IT / Programming sangat sering terjadi dan dapat dijadikan contoh. Meskipun, algoritma bisa menjadi paten atau hak cipta tergantung derajat efek teknisnya. Namun, setidaknya hal tersebut dapat menjadi contoh gambaran sebab-akibat dari norma Pasal 8 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten terhadap kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, karena prinsip kerja hukum paten memiliki kemiripan ketika berkaitan dengan kekayaan intelektual antara karyawan dan perusahaan; 2.15. Bahwa berdasarkan keilmuan Pemohon suatu paten umumnya melalui tahapan desain atau prototype untuk mencapai invensi. Dalam perkuliahan desain produk, mahasiswa belajar membuat prototype suatu produk. Untuk benar – benar menjadi invensi, maka prototype tersebut diperlukan proses produksi dan pengujian teknis hingga sampai kepada pendaftaran paten. Sebagai gambaran: Melalui sarana perusahaan dan berkuliah di ITB, maka Pemohon berkesempatan untuk membuat desain-desain / prototypes atas perangkat yang Pemohon gunakan. Pemohon memahami kekurangan dan kebutuhan yang diperlukan karena menggunakannya sehari-hari. Namun, Pemohon menyadari untuk sampai kepada tahap produksi dan pengujian efek teknis membutuhkan modal. Jika Pemohon mencari pemodal, namun karya Pemohon tidak dapat dilepaskan dari kontribusi hubungan kerja, data dan/atau sarana perusahaan sebelumnya apakah tidak menjadi “ganjalan” bagi Pemohon? 2.16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon memiliki harapan Mahkamah Konstitusi mengadopsi sistem hukum paten di Jerman yang mengatur hubungan yang adil bagi perusahaan dan karyawan. Jerman memisahkan antara service invention yang berasal dari perintah kerja yang spesifik dan free invention yang merupakan hak dari karyawan (Bukti P-6). Jerman juga mengakui hukum asal dari invensi adalah ada pada inventor, sehingga perusahaan hanya bisa mengakuinya setelah terdapat proses notifikasi, klaim, dan kompensasi. Hal ini memaksa perusahaan harus membuat perintah kerja yang spesifik. Dalam kasus Pemohon, harapan 9 Pemohon ketika karyawan dimutasi, maka demi hukum hasil kerja karyawan tersebut adalah free invention. Hal ini menjadikan perusahaan memandang karyawan sebagai aset yang perlu dipertimbangkan keahlian yang dimilikinya. Jika Indonesia mengadopsi sistem paten yang melindungi karyawan seperti di Jerman, maka hal tersebut memberikan ketenangan dan motivasi kepada Pemohon dalam meneliti dan berinovasi untuk melaksanakan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945; 3. ALASAN PERMOHONAN 3.1. Bahwa Pasal 12 ayat (1) UU Paten menggunakan pendekatan hukum asal invensi adalah dihasilkan melalui instrumen modal/kapital, sehingga menempatkan posisi perusahaan berada di atas individu yang menghasilkan invensi. Meskipun, frasa “kecuali diperjanjikan lain” memungkinkan individu tetap memiliki paten atas invensinya, namun dalam praktiknya posisi pekerja umumnya berada di bawah pemberi kerja karena “tekanan” atau posisi tidak berimbang dalam hubungan kerja; 3.2. Bahwa praktik umum ketenagakerjaan di Indonesia adalah seorang karyawan diangkat hanya berdasarkan surat keputusan dengan jabatan tertentu, bahkan terkadang hanya selembar surat mutasi yang hanya menjelaskan jabatan tanpa perjanjian spesifik (vide Bukti P-5). Sedangkan, pengaturan umum diatur dalam perjanjian kerja bersama atau melalui peraturan perusahaan. Hal ini merupakan sesuatu yang memang diperbolehkan dalam rezim ketenagakerjaan Indonesia. Di sisi lain, umumnya karyawan bekerja mendapatkan/memproses data dan/atau sarana perusahaan tanpa ada perjanjian spesifik. Dengan demikian, terdapat bias terhadap makna frasa “kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 12 ayat (1) UU Paten dan frasa “menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia” dalam Pasal 12 ayat (2) UU Paten yang menjadi dasar untuk klaim atas invensi; 3.3. Bahwa permasalahan ini semakin menjadi bias terhadap karyawan yang bekerja sambil berkuliah. Kampus Pemohon adalah kampus teknologi yang mendorong mahasiswanya untuk berinovasi dan mendorong mahasiswa sebaik mungkin untuk menghasilkan paten. Bahkan, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Paten juga mengakui adanya bentuk paten sederhana yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada yang dapat menjadi wilayah kreasi bagi mahasiswa. Pasal 51 huruf e Undang – Undang Nomor 10 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (“UU 11/2019”) menempatkan mahasiswa sebagai sumber daya manusia perseorangan yang tidak terikat pada lembaga tertentu. Di sisi lain, akibat biaya kuliah semakin mahal, maka semakin banyak jumlah mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Kondisi ini yang menjadikan ketidakpastian hukum karena tidak ada batas yang jelas antara status sebagai perseorangan maupun sebagai karyawan yang terikat hubungan kerja. Sedangkan, proses kegiatan berpikir tetap melekat kepada orang tersebut. Dalam perkuliahan mempelajari desain, terkadang mahasiswa didorong untuk berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih, kampus Pemohon sudah mendorong mahasiswanya ke arah inter-disipliner dan Pemohon sebelumnya juga merupakan lulusan sarjana yang berkaitan dengan teknologi kamera; 3.4. Bahwa pertanyaan yang muncul, apakah hanya karena Pemohon menggunakan data dan/atau sarana perusahaan, maka menjadikan setiap karya yang Pemohon hasilkan adalah milik perusahaan? Apakah Pemohon hanya bisa mendapatkan dalam bentuk kompensasi tanpa adanya bentuk kepemilikan paten? Pertanyaan ini yang mengganjal dalam pikiran Pemohon selama proses studi; 3.5. Bahwa jika diperbandingkan dengan Jerman terdapat kebijakan paten yang berbeda jauh. Jerman menggunakan pendekatan hukum asal invensi merupakan hasil kreasi pikiran individu dan perusahaan adalah turunan dari kreasi tersebut; 3.6. Bahwa Jerman memisahkan konsep antara “Service Invention” dengan “Free Invention”. Pembagian invensi karyawan tersebut diatur dalam section 4 Employee Invention Act (vide Bukti P-6), yang menyatakan: “(1) Employee inventions within the meaning of this Act may be either tied or free. (2) Tied inventions (service inventions) are those made during the term of employment which: (i) either resulted from the employee’s tasks in the private enterprise or in the public authority, (ii) or are essentially based upon the experience or activities of the enterprise or public authority. (3) Other inventions of an employee shall be free inventions. They shall however be subject to the limitations contained in Sections 18 and 19, below. 11 (4) Subsections (1) to (3) shall apply mutatis mutandis to inventions made by civil servants and members of the armed forces.” Berdasarkan norma tersebut, maka tidak seluruh hasil invensi karyawan adalah milik perusahaan dikarenakan terdapat invensi yang bersifat free invention. 3.7. Bahwa prinsip hukum asal invensi terdapat di karyawan dipertegas dalam section 7 Employee Invention Act, yang menyatakan: “(1) On claiming the invention, all property rights in the service invention shall pass to the employer. (2) Dispositions of a service invention made by an employee before his employer has declared a claim, shall have no effect on his employer, insofar as the employer's rights are prejudiced.” 3.8. Bahwa berdasarkan norma tersebut, maka karyawan diwajibkan melakukan notifikasi dan perusahaan diwajibkan melakukan klaim apabila invensi yang dihasilkan karyawan hendak diakui sebagai milik perusahaan. Aturan di Jerman menjadikan perusahaan harus lebih spesifik dalam memberikan perintah kerja kepada karyawan agar invensi dapat diakui sebagai service invention agar tidak menjadi free invention yang asalnya adalah milik karyawan. Kewajiban klaim ini diatur dalam section 6 Employee Invention Act, yang menyatakan: “(1) An employer may claim a service invention by making a statement to the employee. (2) The claiming of the invention shall be deemed to have been declared unless the employer expressly releases the service invention by making a statement in text form addressed to the employee, within four months after receipt of the due report (Section 5(2), first and third sentences).” 3.9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Jerman lebih melindungi karyawan sehingga memotivasi individu untuk berinovasi sehingga banyak menghasilkan paten teknologi. Hal ini kemudian menjadikan perusahaan di Jerman lebih tertib administrasi dan profesional terhadap karyawannya; 3.10. Bahwa budaya kerja tersebut sangat berbeda dengan di Indonesia yang cenderung seolah melihat karyawan hanya sebagai faktor produksi semata. Frasa “kecuali diperjanjikan lain” dan prinsip hukum asal invensi berada pada perusahaan menyebabkan perusahaan cukup membuat perjanjian kerja yang umum saja. Posisi karyawan cenderung berada di bawah karena akan kesulitan untuk menggunakan pengecualian “diperjanjikan lain” karena tingkat pengangguran yang tinggi dan sulitnya mencari pekerjaan 12 menyebabkan perasaan “minderwaardig” bagi karyawan. Kondisi ini yang menyebabkan seolah perusahaan “membeli” seluruh kehidupan karyawannya. Budaya kerja menjadi seolah “mengeksploitasi” manusia bukan mendorong manusia untuk berkreasi karena perusahaan memandang karyawan sebagai alat, sedangkan karyawan teralienasi hingga pikirannya hanya sebatas untuk hidup. Fakta ini dapat dilihat dari jumlah inovasi yang dihasilkan perusahaan Indonesia; 3.11. Bahwa secara makro hal ini kemudian dapat dilihat pada jumlah temuan teknologi dari Indonesia sangat kalah jauh dengan negara maju lainnya seperti Amerika dan Jerman. Bahkan, jika diperbandingkan dengan Bayh Dole Act di Amerika, Pemerintah Amerika tetap meletakan paten kepada inventor dan Pemerintah Amerika hanya sebatas penggunaan lisensi. Hanya hal-hal tertentu saja yang dapat menjadi milik Pemerintah Amerika (vide konsep disposition of rights dan marching in rights). Sedangkan, dalam Pasal 22 UU 11/2019 dan Pasal 13 UU Paten menggunakan pendekatan yang sebaliknya yaitu seluruh invensi dari yang didanai Pemerintah hukum asalnya adalah milik Pemerintah. Hal ini menunjukan paradigma penghormatan terhadap inventor jauh lebih tinggi di negara maju seperti Amerika dan Jerman dibandingkan Indonesia; 3.12. Bahwa sebagai perbandingan data dari WIPO (sumber: https://www.wipo.int/directory/en/), dapat dikatakan kebijakan Jerman yang lebih menghormati inventor menjadikan Jerman sebagai salah satu negara dengan paten ke-5 tertinggi di dunia pada tahun 2024 yaitu sebanyak 133.780 paten. Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan Indonesia yang hanya mencatatkan 2.518 paten (Bukti P-8). Apakah kemudian kebijakan employee invention act di Jerman menyebabkan perusahaan / lembaga tidak produktif menghasilkan inovasi? Ternyata jawabannya berbanding terbalik dengan Indonesia. Perusahaan di Jerman justru tetap produktif berinovasi. Hal ini dapat dilihat pada data 5 perusahaan/lembaga terbanyak mendaftarkan paten pada 2024 menurut WIPO (Bukti P-8): Jerman Jumlah Paten Indonesia Jumlah Paten Robert Bosch Corporation 3.843 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 5 Siemens Aktiengeselschaft 1.875 Universitas Airlangga 3 Basf SE 1.670 PT Hermetia Bio Sejahtera 3 13 Bayerisce Motoren Werke Aktiengeselschaft 1.662 Institut Teknologi Bandung 2 Schaefler Technologies AG &Co. Kg 1.419 LPPM Universitas Andalas 2 3.13. Bahwa data tersebut bahkan menunjukan total seluruh paten di Indonesia dalam satu tahun tidak lebih banyak di banding jumlah paten yang dihasilkan oleh 1 perusahaan di Jerman. Data ini menunjukan bahwa rezim paten yang melindungi karyawan justru menciptakan budaya kerja yang lebih inovatif karena Jerman menyadari proses berpikir dilakukan oleh manusia, sehingga dapat memperlakukan karyawan secara lebih manusiawi dan adil; 3.14. Bahwa untuk lebih adil, maka Indonesia akan diperbandingkan dengan India sebagai negara berkembang dan melewati fase kemerdekaan yang tidak berbeda jauh. Kebijakan paten India diatur melalui India Patent Act 1970. India menggunakan konsep yang bisa mendapatkan paten adalah “true and first inventor of the invention”. India lebih mendorong naturlijke persoon sebagai subjek yang berpikir yang lebih didahulukan dalam paten. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur hubungan antara karyawan dan perusahaan seperti Jerman. Namun, India tidak secara eksplisit menegaskan hukum asal invensi ada pada perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan perusahaan lebih ditempatkan sebagai “assignee”. Konsep ini diatur dalam: Section 6 (1) India Patent Act 1970 “Subject to the provisions contained in section 134, an application for a patent for an invention may be made by any of the following persons, that is to say, (a) by any person claiming to be the true and first inventor of the invention; (b) by any person being the assignee of the person claiming to be the true and first inventor in respect of the right to make such an application; (c) by the legal representative of any deceased person who immediately before his death was entitled to make such an application.” Section 7(2) India Patent Act 1970 “Where the application is made by virtue of an assignment of the right to apply for a patent for the invention, there shall be furnished with the application, or within such period as may be prescribed after the filing of the application, proof of the right to make the application.” 3.15. Bahwa secara kuantitas jumlah paten yang dihasilkan oleh perusahaan India juga lebih banyak diperbandingkan Indonesia, sebagaimana dalam data WIPO berikut (Bukti P-8): 14 India Jumlah Paten Indonesia Jumlah Paten TVS Motor Company Limited 283 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 5 Jio Platforms Limited 202 Universitas Airlangga 3 Council of Scientific and Industrial Research 195 PT Hermetia Bio Sejahtera 3 Indian Institute of Technology 144 Institut Teknologi Bandung 2 Upl Limited 63 LPPM Universitas Andalas 2 3.16. Bahwa meskipun jumlah paten lembaga/perusahaan di India lebih sedikit daripada Jerman, akan tetapi jika dijumlahkan seluruh paten yang didaftarkan pada tahun 2024, India menempati urutan ke-6 tertinggi di dunia dengan jumlah paten 76.470 (Bukti P-8). Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan Indonesia yang hanya mencatatkan 2.518 paten dan lembaga / perusahaan yang tidak inovatif. Berdasarkan hal tersebut, maka alasan negara maju atau negara berkembang tidak dapat dijadikan alasan karena India juga berada pada kelas yang sama dengan Indonesia; 3.17. Bahwa berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan negara yang lebih menghormati inventor menghasilkan paten secara keseluruhan jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang lebih menghormati kapital. Jerman menjadi contoh bahwa menghormati karyawan tidak menjadikan perusahaan kekurangan inovasi karena terbukti jumlah paten yang dimiliki oleh perusahaan juga tinggi. Sedangkan, Indonesia baik secara keseluruhan jumlah paten maupun paten yang ditemukan oleh lembaga sangat rendah. Hal ini menunjukan budaya kerja di Indonesia lebih cenderung kepada budaya eksploitasi manusia dibandingkan budaya menghargai manusia yang berpikir dan berinovasi; 3.18. Bahwa padahal di Indonesia banyak perusahaan berbasis modal asing (PMA) yang datang dengan membawa teknologinya. Bahkan, Pemerintah membuka keran akses prioritas kekayaan alam Indonesia kepada asing dengan alasan tidak memiliki kapasitas teknologi. Namun, mengapa tidak terjadi alih teknologi karena paten yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hanya sedikit? Indonesia sangat dirugikan karena hanya mendapatkan kerusakan alam dengan pendapatan dari SDA yang diterima negara hanya sedikit. Seolah, terdapat perasaan “minderwaardig”, sehingga dianggap tidak cakap untuk 15 menguasai teknologi tinggi. Permasalahan ini sangat mendasar dan sebaiknya diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya; 3.19. Bahwa meskipun demikian, faktor hubungan antara pekerja dan perusahaan tidak hanya menjadi satu-satunya faktor. Ada juga negara yang memiliki paten berlimpah akibat dukungan dari pemerintah yang sangat tinggi seperti China. China melakukan pembenahan secara holistik, termasuk pembenahan mendasar terhadap sistem pendidikan dan ekosistem riset. Korea Selatan juga mengeluarkan Invention Promotion Act sebagai dukungan Pemerintah untuk mendorong invensi yang menjadikan Korea Selatan berada pada urutan ke-4 di dunia dari jumlah pendaftaran paten pada 2024. Berdasarkan hal tersebut, majunya suatu bangsa dalam bidang teknologi tidak dapat disimplifikasi dalam satu faktor dari perusahaan saja, tetapi banyak faktor seperti: 1) Ekosistem penelitian yang baik; 2) Dukungan Pemerintah yang besar; 3) Insentif kepada peneliti; Sayangnya, terhadap seluruh faktor tersebut, Pemerintah Indonesia belum secara serius dalam hampir seluruh faktor yang mendukung Indonesia menjadi negara maju secara teknologi. Inovasi luaran Indonesia dalam bentuk paten secara statistik sangat jauh dibandingkan China, India, hingga Korea Selatan. Hal ini merupakan fakta empiris yang tidak dapat dibantah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon juga mendorong reformasi terhadap sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Jika Indonesia tidak mengambil langkah segera untuk menghasilkan creative destruction, maka Indonesia akan tenggelam hilang dalam momen revolusioner ilmu pengetahuan yang di hadapi dunia saat ini. Menguji UU Paten adalah salah satu upaya dalam rangka reformasi untuk mengaktifkan daya kreasi dan meningkatkan inisiatif masyarakat untuk berinovasi; 3.20. Bahwa berdasarkan kenyataan normatif dan fakta empiris tersebut, maka sudah dapat dikatakan norma Pasal 12 ayat (1) UU Paten yang menempatkan hukum asal invensi ada pada perusahaan dan dengan syarat kondisional hanya melalui perjanjian sangat merugikan hak konstitusional Pemohon. Kemudian, Pasal 12 ayat (2) UU Paten semakin mempersempit 16 ruang gerak karyawan karena frasa “pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya” mengikat karyawan untuk sulit mendapatkan paten, bahkan untuk mendapatkan imbalan yang adil atas kerja kerasnya. Makna “data dan/atau sarana” sangat bersifat bias, misalkan bisa saja dimaknai komputer yang dipergunakan karyawan atas biaya perusahaan adalah termasuk sebagai sarana perusahaan. Rumusan norma tersebut sangat menghambat individu untuk berkreasi karena sangat mungkin invensi lahir dari sarana tersebut. Proses berpikir karyawan yang dihasilkan secara independen kemudian dapat diklaim oleh perusahaan; 3.21. Bahwa dalam praktik, terkadang invensi dihasilkan berdasarkan intuisi yang tidak diduga dari permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Terkadang desain- desain sederhana yang memiliki efek teknis tertentu dapat menjadi paten sederhana. Jika segala sesuatunya harus diperjanjikan sebelumnya agar jelas batasan antara hak karyawan dan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) UU Paten, maka invensi yang bersifat intuitif juga tidak akan pernah ada karena akan pernah dapat dibayangkan sebelumnya melalui perjanjian; 3.22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten menghambat individu untuk bersifat kreatif karena rasa takut hasil kreasinya dapat dengan mudah diambil oleh perusahaan. Dengan demikian, jelas Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UU Paten yang menghambat hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan diri; 3.23. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten seharusnya diberikan penafsiran konstitusional yaitu tidak serta-merta hanya karena seorang karyawan menggunakan data dan/atau sarana perusahaan, maka setiap hasil kreasinya merupakan milik perusahaan. Perusahaan hanya bisa mengakui invensi atas kerja karyawan jika dan hanya jika invensi tersebut dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik. Maksud “perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik” memiliki pengertian yang sama dengan “tied invention” atau “service invention” dalam hukum Jerman. Misalkan Pemohon sebelumnya bekerja di bidang yang berkaitan dengan teknologi kamera kemudian berkuliah di ITB dan menghasilkan invensi terkait pekerjaannya, maka 17 apabila di tengah proses tersebut Pemohon dimutasi menjadi pegawai bidang administrasi, status invensi tersebut adalah free invention karena tidak ada perintah kerja yang spesifik. Kondisi tersebut menjadikan tidak adanya hubungan kausal antara job description dengan pekerjaan yang dilakukan meskipun menggunakan sarana perusahaan. Sesungguhnya konsep ini berlaku mutatis mutandis terhadap rezim hukum kekayaan intelektual lainnya yang memerlukan individu manusia; 3.24. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon meminta penafsiran konstitusional terhadap Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten untuk ditambahkan frasa “apabila Invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik”. Perlu diketahui, frasa “apabila Invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik” bersifat universal tanpa perlu melihat ideologi suatu bangsa karena bangsa yang beradab adalah bangsa yang mengedepankan kepastian hukum yang adil. “perintah kerja yang spesifik” merupakan manifestasi keberadaban kita dalam menghargai manusia yang berpikir karena manusia adalah subjek berpikir bukan objek produksi semata; 3.25. Bahwa perubahan kebijakan ini akan menghasilkan dampak yang positif bagi budaya kerja karena perusahaan harus merencanakan inovasi sebagai bagian integral dari strategi bisnisnya. Rencana inovasi tersebut kemudian harus dituangkan secara spesifik kepada karyawan yang bertanggung jawab, sehingga jelas batas antara service invention dan free invention. Perusahaan juga tidak asal – asalan dalam pengelolaan SDM. Perusahaan harus melihat talenta SDM-nya sesuai dengan jurusan/keahlian bukan dengan asumsi karyawan harus bisa segalanya. Tidak seperti sekarang, di mana perusahaan menunggu “keajaiban” inovasi, sedangkan karyawan harap-harap cemas akan nasibnya. Hubungan atasan - bawahan selayaknya budaya feodal yang mempertahankan status quo untuk mengeksploitasi, bukan mendorong kreativitas. Kemudian, yang terjadi adalah ketidakjelasan karir dan “saling bajak” karyawan tetapi rasa curiga dan saling khawatir terus tumbuh, meminjam istilah populer saat ini, yaitu sebagai budaya kerja yang “toxic”. Fakta ini sulit dibantah karena berdasarkan data WIPO hanya ada satu perusahaan yang paling banyak mendaftarkan paten dari Indonesia pada 2024 dan itupun hanya 3 paten, sedangkan 1 perusahaan di Jerman dalam 18 1 tahun mampu menghasilkan 3.843 paten (Bukti P-8). Jika Jerman telah terbukti berhasil, lalu apa salahnya kita merubah diri kita untuk menjadi negara maju? 3.26. Bahwa melalui penafsiran konstitusional tersebut, maka karyawan, terutama karyawan yang bekerja sambil berkuliah menjadi terlindungi, serta perusahaan menjadi semakin lebih tertib administrasi karena perintah kerja harus bersifat spesifik. Jika perintah kerja tidak bersifat spesifik, maka hasil kerja keras karyawan adalah bentuk dari free invention yang dapat dipatenkan oleh karyawan. Untuk memudahkan pemeriksaan Pemohon gambarkan dalam tabel: Batu Uji Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pasal 12 ayat (1) UU Paten Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Pasal 12 ayat (1) UU Paten Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan apabila Invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik, kecuali diperjanjikan lain. Pasal 12 ayat (2) UU Paten Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Pasal 12 ayat (2) UU Paten Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya apabila Invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik. 3. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 19 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan apabila Invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik, kecuali diperjanjikan lain.”; 3. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya apabila Invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik.” 4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 20 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Institut Teknologi Bandung atas nama Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Mutasi Jabatan atas nama Pemohon tertanggal 17 Juli 2025; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Employee Invention Act Jerman tahun 1957; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah dan Transkrip Akademik atas nama Pemohon dari Institut Kesenian Jakarta; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Data Kekayaan Intelektual negara Jerman, India, dan Indonesia bersumber dari laman: https://www.wipo.int/directory/en/. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik 21 Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922, UU 13/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 13 Januari 2026 hlm. 14-15, dan hlm. 17-20]. Terhadap nasihat Mahkamah tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; 22 b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa perihal persyaratan formal suatu permohonan, in casu sistematika, permohonan a quo telah disusun sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun secara formal telah disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, dalam menilai perihal keterpenuhan persyaratan formal permohonan, Mahkamah tidak hanya semata- mata menilai sistematika an sich, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi/materi dari masing-masing bagian dalam sistematika dimaksud. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.3] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa meskipun format perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.3] pada dasarnya secara formal telah sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan mengenai sejumlah konsep hukum Paten dari berbagai negara dalam perbandingannya dengan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dan mengaitkannya dengan rendahnya tingkat invensi di Indonesia. Uraian permohonan demikian bukanlah uraian alasan permohonan yang jelas dan lengkap yang dapat menunjukkan pertentangan antara Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, selain harus menyebutkan norma UUD NRI Tahun 1945 yang 23 dijadikan dasar pengujian, Pemohon juga harus dapat menguraikan letak pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan norma konstitusional yang digunakan sebagai dasar pengujian. Setelah dicermati, alasan permohonannya (Perbaikan Permohonan, hlm. 15), Pemohon menguraikan antara lain sebagai berikut: 3.22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten menghambat individu untuk bersifat kreatif karena rasa takut hasil kreasinya dapat dengan mudah diambil oleh perusahaan. Dengan demikian, jelas Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UU Paten yang menghambat hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan diri; Dengan merujuk salah satu paragraf dalam permohonan a quo, Pemohon menjelaskan atau menguraikan pertentangan antara norma Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten dengan norma Pasal 28C ayat (1) UU Paten. Oleh karena itu, menjadi tidak jelas apakah permohonan berkenaan dengan pertentangan antara Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dengan Pasal 28C ayat (1) UU Paten atau Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Pemohon juga menyebutkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam tabel di bagian akhir alasan permohonan (hlm. 16), namun penyebutan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam tabel tersebut tidak dilengkapi uraian mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam batas penalaran yang wajar, tanpa uraian yang jelas mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, maka alasan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena secara faktual permohonan a quo tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas mengenai pertentangan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 yang dimohonkan pengujian dengan norma UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, 24 namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 25 untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas