PUU
Tahun 2026
277/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Tanggal Putusan: 2026-08-28T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 277/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
1. Nama
:
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav.
22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Zidane Azharian Kemalpasha
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Perumahan Tiara Mantang Blok J Nomor 17, Sagulung
Kota, Sagulung, Kepulauan Riau.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Marcellioneil Fibril Fasha Al Fairuz
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Perumahan Tiara Mantang Blok J Nomor 17, Sagulung
Kota, Sagulung, Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juli 2026, memberi kuasa kepada
Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri
Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Latisha Islami Bimantara, Christian
Immanuel Situmorang, Suci Andara Sari, William Herlen Haganta Barus, dan Ahmad
Muwafik, yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners,
2
beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22-24,
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 20 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 20 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
276/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 277/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 20 Juli 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 9 Agustus 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2026,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai
salah
satu
pelaku
kekuasaan
kehakiman
diberikan
kewenangan
konstitusional yang tertuang pada Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat
UUD NRI Tahun 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
3
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas selanjutnya Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya
disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang
diberikan oleh undang-undang”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU MK), menyatakan sebagai berikut:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d.
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengujian
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki 5 (lima) fungsi,
antara lain:
1) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi atau The Guardian of
Constitution;
4
2) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi atau The Final
Interpreter of Constitution;
3) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi atau The Guardian
of Democracy;
4) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga
Negara atau The Protector of Citizens Constitutional Rights;
5) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia atau The
Protector of Human Rights.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan bahwa:
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
8. Bahwa permohonan PARA PEMOHON adalah permohonan pengujian
materiil Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002
tentang
Pembentukan
Provinsi
Kepulauan
Riau
karena
dianggap
bertentangan dengan Pasal 25A, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian
konstitusionalitas
Undang-Undang
Nomor
25 Tahun
2002
tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap UUD NRI Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa
“…yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
5
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a ketentuan a quo dinyatakan bahwa
“yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama”.
3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)
sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, PARA PEMOHON perlu
menguraikan mengenai kualifikasi kedudukan hukumnya, sebagai berikut:
a. Bahwa PEMOHON I merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia
(WNI) yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-3);
b. Bahwa PEMOHON I merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia
yang, sebagaimana setiap warga negara lainnya, memiliki hak
konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, termasuk kepastian hukum mengenai
norma yang menyangkut penetapan batas dan nomenklatur wilayah
negara sebagaimana diatur Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945. Bahwa hak
konstitusional PEMOHON I dimaksud dirugikan secara aktual oleh
berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002, sebab norma a quo, yang
secara formil masih berlaku dan mengikat, serta dapat diakses, dirujuk,
dan digunakan setiap saat oleh setiap warga negara termasuk
PEMOHON I, secara nyata bertentangan dengan kebijakan resmi
kedaulatan negara yang telah menetapkan nomenklatur “Laut Natuna
Utara” sejak Juli 2017. Bahwa dengan tetap berlakunya dua rujukan resmi
negara yang saling bertentangan atas objek geografis yang sama,
PEMOHON
I
selaku
Warga
Negara
Indonesia
berada
dalam
ketidakpastian hukum yang bersifat langsung, nyata, dan terus
berlangsung, bukan sekadar kepentingan umum semata (actio popularis),
karena ketidakpastian tersebut melekat pada status kewarganegaraan
PEMOHON I itu sendiri sebagai subjek hukum yang tunduk pada UU
25/2002. Bahwa kedudukan hukum perseorangan warga negara tanpa
keterikatan kewilayahan khusus sebagaimana dimaksud telah pula
diterima oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 31/PUU-XXIII/2025
mengenai nomenklatur “Batang Hari”, di mana Mahkamah tidak
mensyaratkan adanya hubungan kewilayahan atau kepentingan khusus
lainnya dalam perkara pengujian nomenklatur wilayah, mengingat
6
nomenklatur wilayah negara menyangkut kepentingan konstitusional yang
melekat pada status kewarganegaraan itu sendiri.
c. Bahwa sebagai warga negara yang lahir, tumbuh, menetap, dan tercatat
secara administratif berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan
Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya (Bukti P-5 dan Bukti P-6),
PEMOHON II dan PEMOHON III memiliki hubungan hukum, sosial,
historis, dan kewilayahan yang bersifat langsung dan konkret dengan
wilayah Provinsi Kepulauan Riau, suatu hubungan yang secara
administratif dikonstruksikan langsung oleh batas wilayah yang ditetapkan
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 itu sendiri. Hubungan tersebut
menempatkan PEMOHON II dan PEMOHON III bukan sebagai warga
negara yang memiliki kepentingan umum terhadap tegaknya konstitusi
semata (actio popularis), melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang
identitas kewilayahan dan status kependudukannya secara langsung
dibentuk dan bergantung pada norma UU 25/2002, sehingga setiap
ketidakselarasan
norma
mengenai
batas
wilayah
provinsi
asal
PEMOHON II dan PEMOHON III secara langsung memengaruhi
kepastian hukum atas identitas kewilayahan dan status kependudukan
mereka sendiri.
d. Bahwa kedudukan PEMOHON II dan PEMOHON III sebagai warga
negara yang secara administratif tercatat berdomisili di Provinsi
Kepulauan
Riau
menyebabkan
mereka
memiliki
kepentingan
konstitusional yang lebih dekat (proximate) dibandingkan warga negara
pada umumnya, untuk menjaga kejelasan batas wilayah serta identitas
wilayah provinsi tempat mereka tercatat sebagai penduduk. Berbeda
dengan kepentingan warga negara pada umumnya yang bersifat abstrak,
bagi PEMOHON II dan PEMOHON III norma batas wilayah a quo bukan
sekadar norma yang mengatur wilayah negara secara umum, melainkan
norma yang secara langsung mendefinisikan wilayah provinsi yang
menjadi
domisili
dan
identitas
kependudukan
mereka
sendiri.
Kepentingan tersebut merupakan manifestasi dari hak dan kewajiban
warga negara untuk berpartisipasi dalam mempertahankan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dijamin oleh
UUD NRI Tahun 1945, sehingga keberadaan norma yang masih
7
menggunakan nomenklatur “Laut Cina Selatan” menimbulkan kerugian
konstitusional yang bersifat personal dan spesifik bagi PEMOHON II dan
PEMOHON III.
e. Bahwa keberadaan nomenklatur resmi yang berbeda mengenai batas
utara Provinsi Kepulauan Riau menciptakan ketidakpastian hukum
terhadap identitas kewilayahan daerah domisili PEMOHON II dan
PEMOHON III sebagaimana tercatat dalam dokumen kependudukan
mereka, sehingga mereka sebagai penduduk yang tercatat secara
administratif di Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kepentingan
konstitusional yang nyata dan spesifik untuk memperoleh kepastian
mengenai batas wilayah provinsi domisilinya.
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 di atas, PARA PEMOHON memiliki
kedudukan hukum sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia melalui
dua basis kepentingan konstitusional yang saling melengkapi: (i) PEMOHON
I, selaku Warga Negara Indonesia, memiliki kepentingan konstitusional atas
kepastian hukum mengenai penetapan batas dan nomenklatur wilayah
negara sebagaimana dijamin Pasal 25A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, yang melekat pada setiap warga negara tanpa memerlukan
keterikatan kewilayahan khusus; dan (ii) PEMOHON II dan PEMOHON III,
selaku warga negara yang tercatat secara administratif berdomisili di Provinsi
Kepulauan Riau, memiliki kepentingan konstitusional tambahan yang bersifat
lebih dekat (proximate) dan spesifik sebagaimana diuraikan di atas, karena
norma a quo secara langsung mendefinisikan wilayah tempat identitas
kependudukan mereka melekat. Kedua basis tersebut menunjukkan bahwa
PARA PEMOHON memiliki keterkaitan langsung dengan berlakunya norma
yang diuji dalam permohonan a quo;
5. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka
4 di atas menegaskan bahwa PARA PEMOHON telah memenuhi dan
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga
negara Indonesia, sehingga PARA PEMOHON dapat mengajukan
permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Selanjutnya, PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional
yang dialami sehubungan dengan berlakunya undang-undang yang diujikan
konstitusionalitasnya dalam perkara a quo;
8
6. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh PARA
PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
7. Bahwa dalam hal ini terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional PARA PEMOHON yang digunakan sebagai dasar pengujian
dalam perkara a quo, yaitu:
Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945
“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang”
Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara”
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
Pasal 30 ayat (1) UUD NRI
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara”
8. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD
NRI Tahun 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002
“Provinsi Kepulauan Riau mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan;
b. sebelah timur dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan
Barat;
9
c. sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi
Jambi; dan
d. sebelah barat dengan Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi
Riau.”
9. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka
7 di atas dirugikan secara potensial, bahkan aktual, oleh berlakunya norma
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 yang menyatakan batas wilayah utara
Provinsi Kepulauan Riau adalah “Laut Cina Selatan”, padahal Pemerintah
Republik Indonesia sejak Juli 2017 telah secara resmi menggunakan
nomenklatur “Laut Natuna Utara” untuk menyebut bagian dari Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (“ZEEI”) yang bersinggungan dengan Laut China
Selatan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Posita.
10. Bahwa
kerugian
konstitusional
Pemohon
bersifat
spesifik
dan
aktual/potensial karena:
a. berlanjutnya penggunaan nomenklatur “Laut Cina Selatan” dalam produk
undang-undang menimbulkan disharmoni norma dengan kebijakan resmi
negara, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang
dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
b. disharmoni tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai dasar argumentasi
diplomatik maupun hukum oleh pihak lain, in casu Republik Rakyat
Tiongkok (“RRT”), yang mengklaim wilayah tersebut berdasarkan nine-
dash line, suatu klaim yang telah dinyatakan tanpa dasar hukum oleh
Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration,
“PCA”) dalam Putusan 12 Juli 2016; dan
c. hal tersebut secara langsung bersinggungan dengan hak dan kewajiban
konstitusional
Pemohon
dalam
pembelaan
negara
dan
usaha
pertahanan-keamanan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (3) dan Pasal
30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
11. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara
berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 dengan kerugian
konstitusional yang didalilkan Pemohon, karena selama norma a quo tidak
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat,
produk hukum setingkat undang-undang di Indonesia akan tetap memuat
nomenklatur yang tidak konsisten dengan kebijakan kedaulatan nasional atas
Laut Natuna Utara.
10
12. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, yakni dinyatakannya frasa
“Laut Cina Selatan” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
“Laut Natuna Utara”, maka kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon
tidak akan atau tidak lagi terjadi, karena akan tercipta harmonisasi antara
norma undang-undang dengan kebijakan resmi kedaulatan negara.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi syarat
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.
III. POSITA
A. Inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 terhadap Pasal
25A UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa Republik Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention
on the Law of the Sea 1982 (“UNCLOS 1982”) melalui Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 1985, dan telah menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang pada Pasal 2-nya mendefinisikan
ZEEI sebagai jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia
dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut
wilayah Indonesia. Ketentuan a quo sejalan dengan Pasal 55 dan Pasal
57 UNCLOS 1982 yang mendefinisikan Zona Ekonomi Eksklusif sebagai
suatu wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk
pada rezim hukum khusus, di mana hak dan yurisdiksi negara pantai serta
hak dan kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang
relevan dari konvensi dimaksud, dengan jarak yang tidak boleh lebih dari
200 mil laut yang diukur dari garis pangkal;
2. Bahwa pada bulan Juli 2017, dalam rangka mempertegas kedaulatan dan
hak berdaulat Indonesia atas ZEEI, Pemerintah Republik Indonesia
secara resmi menetapkan nomenklatur “Laut Natuna Utara” (North
Natuna Sea) untuk menyebut wilayah perairan di utara Kepulauan Natuna
yang merupakan bagian dari ZEEI Indonesia dan berbatasan dengan Laut
Cina Selatan serta ZEE Vietnam di sebelah selatan Semenanjung Ca
Mau. Penetapan tersebut dituangkan dalam pembaharuan peta nasional
Indonesia dan disampaikan secara resmi kepada publik sebagai langkah
penegasan kedaulatan;
11
3. Bahwa penetapan nomenklatur “Laut Natuna Utara” secara formal
dituangkan dalam Peta Batas Maritim Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Peta NKRI) 2017 yang ditandatangani dan ditetapkan pada
tanggal 14 Juli 2017 di Jakarta, sebagai hasil dari serangkaian
pembahasan yang telah dilakukan sejak Oktober 2016. Penetapan
tersebut
dikoordinasikan
oleh
Kementerian
Koordinator
Bidang
Kemaritiman bersama 21 (dua puluh satu) Kementerian/Lembaga terkait,
antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian
Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian
Perhubungan,
Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, Pusat
Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika. Sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman pada saat itu, pemutakhiran
peta dimaksud juga didasarkan pada perkembangan hukum internasional,
termasuk yurisprudensi Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional
(Permanent Court of Arbitration) tanggal 12 Juli 2016 dalam perkara
Filipina
melawan Tiongkok,
sebagai
bentuk penegasan
bahwa
nomenklatur “Laut Natuna Utara” bukan sekadar kebijakan administratif
semata, melainkan tindakan kenegaraan yang memiliki landasan hukum
internasional dan melibatkan hampir seluruh kementerian/lembaga yang
berwenang di bidang kedaulatan dan pertahanan negara;
4. Bahwa penamaan “Laut Natuna Utara” secara tegas dibedakan dari “Laut
Natuna” (yang terletak di selatan Kepulauan Natuna, dalam wilayah laut
teritorial Indonesia), sehingga secara yuridis-geografis, Indonesia kini
mengenal dua penamaan atas dua bagian yang berbeda dari perairan
yang sebelumnya disebut Laut Cina Selatan, yaitu Laut Natuna (di
12
selatan) dan Laut Natuna Utara (di utara, yang bersinggungan dengan
ZEE Vietnam dan wilayah yang diklaim RRT dengan nine-dash line);
5. Bahwa RRT telah lama mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China
Selatan berdasarkan nine-dash line (sembilan garis putus-putus), yang
oleh Pemerintah RRT didasarkan pada klaim historis yang menurut RRT
telah ada sejak abad ke-2 sebelum Masehi. Klaim tersebut secara nyata
tumpang tindih dengan ZEEI Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara,
yang diperkirakan oleh Direktur Studi Perbatasan Cina, Li Guoqiang,
mencapai kurang lebih 50.000 km², sementara sumber lain menyebut
angka hingga 83.000 km² atau sekitar 30% dari wilayah laut Indonesia di
sekitar Natuna;
6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional
(PCA) di Den Haag memutus perkara The Republic of Philippines v. The
People’s Republic of China, yang pada pokoknya menyatakan: (a) RRT
tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim “hak historis” (historic rights)
atas sumber daya di dalam nine-dash line; (b) klaim RRT tersebut
bertentangan dengan UNCLOS 1982 dan tidak memiliki kekuatan hukum
sepanjang melampaui batas geografis dan substantif dari hak maritim
RRT
berdasarkan
UNCLOS
1982;
dan
(c)
UNCLOS
1982
mengesampingkan setiap hak historis atau hak kedaulatan/yurisdiksi lain
yang melampaui batas yang ditetapkan di dalamnya. Putusan tersebut
bersifat final dan tidak dapat diajukan banding oleh kedua pihak;
7. Bahwa meskipun putusan PCA a quo tidak mengikat Indonesia secara
langsung sebagai pihak dalam perkara dimaksud (karena Indonesia
bukan pihak dalam perkara Filipina v. Tiongkok), substansi putusan
tersebut memperkuat posisi hukum Indonesia bahwa klaim nine-dash line
RRT, termasuk klaim yang tumpang tindih dengan ZEEI Indonesia di Laut
Natuna Utara, tidak memiliki dasar hukum menurut UNCLOS 1982, yang
telah diratifikasi baik oleh Indonesia (1985) maupun oleh RRT (1996).
Lebih lanjut, ditinjau dari perspektif hukum laut internasional, konsep
traditional fishing ground yang kerap didalilkan RRT sebagai dasar
aktivitasnya di Laut Natuna Utara tidak dikenal dalam UNCLOS 1982;
yang dikenal hanyalah traditional fishing rights sebagaimana diatur dalam
Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982, yang
13
keberlakuannya mensyaratkan adanya perjanjian bilateral antarnegara,
sementara Indonesia tidak pernah membuat perjanjian demikian dengan
RRT, sehingga dalil RRT tersebut tidak memiliki pijakan yuridis dalam
hukum laut internasional;
8. Bahwa terlepas dari Putusan PCA a quo, RRT tetap tidak mengakui
adanya sengketa dengan Indonesia dan terus melakukan aktivitas yang
melanggar kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara,
antara lain: konfrontasi kapal Coast Guard RRT dengan kapal patroli
Indonesia pada tahun 2008, 2009, dan 2010; masuknya kapal RRT ke
ZEEI pada 16 Juni dan 23 Desember 2019 disertai klaim atas traditional
fishing ground; serta kunjungan Presiden Joko Widodo ke Laut Natuna
Utara dengan KRI Usman Harun pada 8 Januari 2020 sebagai bentuk
penegasan kedaulatan pascainsiden serupa. Pemerintah Indonesia
secara konsisten menyampaikan nota protes diplomatik dan menolak
konsep traditional fishing ground yang didalilkan RRT;
9. Bahwa Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan undang-undang.”, yang menegaskan bahwa wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, termasuk batas-batasnya, ditetapkan
dengan undang-undang sebagai perwujudan kedaulatan negara atas
wilayahnya;
10. Bahwa ketentuan a quo menempatkan undang-undang sebagai
instrumen konstitusional untuk menegaskan kedaulatan negara atas
wilayahnya, termasuk wilayah laut yang menjadi bagian dari Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia;
11. Bahwa UU 25/2002 diundangkan pada tahun 2002, yakni lebih dari satu
dekade sebelum Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan penamaan
Laut Natuna Utara pada Juli tahun 2017. Sejak penetapan kebijakan
tersebut hingga permohonan a quo diajukan, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU
25/2002 tidak pernah diubah untuk menyesuaikan nomenklatur batas
wilayah utara Provinsi Kepulauan Riau dengan kebijakan kedaulatan
nasional yang berlaku;
14
12. Bahwa, akibatnya terjadi disharmoni norma antara kebijakan resmi
Pemerintah Republik Indonesia (yang menggunakan nomenklatur Laut
Natuna Utara dalam peta nasional dan komunikasi diplomatik resmi)
dengan norma undang-undang yang secara formil masih berlaku dan
mengikat (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002, yang menyebut “Laut Cina
Selatan”). Disharmoni demikian bertentangan dengan asas kepastian
hukum yang menjadi salah satu asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022;
13. Bahwa dengan mempertahankan nomenklatur demikian dalam produk
undang-undang berpotensi menimbulkan kerancuan mengenai batas dan
pengakuan kedaulatan/hak berdaulat Indonesia atas wilayah dimaksud;
14. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 31/PUU-XXIII/2025 (diucapkan
27 Mei 2025) mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024
tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi telah memberikan kaidah
hukum (ratio decidendi) yang secara langsung relevan dan dapat
diterapkan (mutatis mutandis) dalam permohonan a quo, sebagai berikut:
a. Mahkamah menyatakan bahwa nama suatu daerah memiliki arti
penting yang dilihat dari berbagai aspek, praktis, sosial, budaya,
hingga sejarah, karena secara kultural nama daerah mencerminkan
identitas
budaya
dan
sosial
suatu
masyarakat,
serta
merepresentasikan aspek historis dan nilai-nilai yang dipegang oleh
masyarakat di daerah tersebut.
b. Mahkamah menyatakan penamaan suatu daerah/wilayah bukan
sekadar pemberian nama, melainkan juga upaya melestarikan
identitas sosial, budaya, dan sejarah, serta bermuara pada upaya
mengidentifikasi hubungan persamaan maupun perbedaan dengan
daerah/wilayah lain.
c. Mahkamah
menyatakan
kata
“Batanghari”
yang
ditulis
serangkai/tanpa spasi dalam UU 37/2024 bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang
tidak
dimaknai
“Batang
Hari”
(terpisah),
dengan
15
pertimbangan
bahwa
seluruh
peraturan
perundang-undangan
sebelum UU 37/2024 secara konsisten menuliskan nama dimaksud
secara
terpisah,
dan
bahwa
penulisan
yang
keliru
mengesampingkan/mengabaikan nilai-nilai sejarah dan filosofis yang
hidup dalam masyarakat.
d. Mahkamah
dalam
pertimbangannya
merujuk
pada
asas
kenusantaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) beserta
penjelasannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan,
yang
mensyaratkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah
Indonesia, keragaman penduduk, kondisi khusus daerah, serta
budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bahwa oleh karenanya, ketiadaan penyesuaian nomenklatur dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 merupakan bentuk kegagalan
memenuhi amanat Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 untuk
menetapkan batas dan hak-hak wilayah negara secara konsisten
melalui undang-undang.
15. Bahwa berdasarkan preseden a quo, Mahkamah Konstitusi telah
menegaskan
kewenangannya
untuk
menilai
dan
mengoreksi
nomenklatur/penamaan yang keliru atau tidak sesuai dengan identitas,
sejarah, dan kepentingan yang dilindungi konstitusi, sebagaimana
termuat dalam norma undang-undang, melalui putusan yang bersifat
inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Dengan model
putusan demikian, Mahkamah tidak mengubah redaksional undang-
undang secara langsung (yang merupakan ranah pembentuk undang-
undang/positive legislature), melainkan menyatakan bahwa frasa tertentu
dalam undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai sebagaimana seharusnya, suatu bentuk
putusan yang telah diterima secara konsisten dalam praktik Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia;
16. Bahwa apabila Mahkamah berwenang mengoreksi nomenklatur nama
sebuah kabupaten yang berkaitan dengan identitas sosial-budaya suatu
16
daerah otonom, sebagaimana dalam Putusan 31/PUU-XXIII/2025, maka
dengan penalaran hukum yang sama (a fortiori), Mahkamah tentu pula
berwenang mengoreksi nomenklatur wilayah laut yang berkaitan
langsung dengan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kepentingan
pertahanan-keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, frasa “Laut Cina Selatan”
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 nyata-nyata bertentangan
dengan Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Laut
Natuna Utara
B. Inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 terhadap Pasal
27 ayat (3) dan 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
18. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan “Setiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.”,
memberikan
hak
sekaligus
membebankan
kewajiban
konstitusional kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya
pembelaan negara;
19. Bahwa selanjutnya Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.”, yang memberikan hak sekaligus
kewajiban konstitusional kepada setiap warga negara untuk ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bahwa usaha
pertahanan dan keamanan negara turut mencakup upaya menjaga
konsistensi produk hukum nasional agar tidak menimbulkan celah yang
dapat dimanfaatkan pihak lain untuk melemahkan kedaulatan negara di
wilayah perbatasan, sebagaimana halnya upaya pembelaan negara
sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
20. Bahwa upaya pembelaan negara tidak semata-mata bermakna
keikutsertaan dalam pertahanan fisik/militer, melainkan juga mencakup
partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan
wilayah melalui jalur konstitusional, termasuk pengujian undang-undang
di hadapan Mahkamah.
21. Bahwa PARA PEMOHON, selaku warga negara Indonesia, menjalankan
hak dan kewajiban konstitusionalnya dengan mengajukan permohonan a
quo guna memastikan produk hukum negara tidak melemahkan posisi
17
kedaulatan Indonesia atas Laut Natuna Utara. Khusus bagi PEMOHON II
dan PEMOHON III yang tercatat secara administratif berdomisili di
wilayah Provinsi Kepulauan Riau, upaya pembelaan negara a quo
bersinggungan pula dengan kepentingan nyata mereka sebagai
penduduk yang identitas kewilayahannya secara langsung dibentuk oleh
batas wilayah provinsi yang diatur dalam norma a quo;
22. Bahwa berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 yang tetap
mencantumkan “Laut Cina Selatan” menghambat terlaksananya upaya
pembelaan negara dimaksud, karena mempertahankan nomenklatur
yang tidak mencerminkan sikap kedaulatan resmi negara;
23. Bahwa berlakunya norma a quo juga berpotensi menimbulkan celah
argumentasi hukum maupun diplomatik yang dapat dimanfaatkan pihak
yang mengklaim wilayah dimaksud, sehingga bertentangan pula dengan
usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dijamin Pasal 30
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
24. Bahwa dalam praktik hubungan internasional, konsistensi nomenklatur
pada dokumen resmi dan produk hukum suatu negara merupakan bagian
dari strategi pembelaan negara terhadap potensi klaim pihak lain atas
wilayahnya. Negara-negara lain yang wilayahnya berbatasan dengan
Laut China Selatan dan menghadapi klaim serupa dari RRT telah pula
mengambil langkah legislatif/administratif untuk menegaskan kedaulatan
melalui
penamaan
wilayah
lautnya
masing-masing,
sebagai
perbandingan (rechtsvergelijking) yang relevan bagi permohonan a quo:
25. Bahwa Pemerintah Filipina, melalui Administrative Order No. 29 yang
ditandatangani oleh Presiden Benigno Aquino III pada tanggal 5
September 2012, secara resmi menetapkan nomenklatur “West Philippine
Sea” (Kanlurang Dagat ng Pilipinas) untuk menyebut bagian dari Laut
China Selatan yang termasuk dalam ZEE Filipina, meliputi Laut Luzon
serta perairan di sekitar dan berdekatan dengan Kalayaan Island Group
dan Bajo de Masinloc (Scarborough Shoal). Administrative Order tersebut
secara tegas mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi
Pemerintah Filipina untuk menggunakan nomenklatur “West Philippine
Sea” dalam peta dan dokumen resmi negara, dengan National Mapping
and Resource Information Authority (NAMRIA) ditunjuk sebagai
18
pelaksana teknis. Penamaan “West Philippine Sea” oleh Filipina secara
eksplisit dilatarbelakangi oleh sengketa teritorial dengan RRT atas
Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal, dengan tujuan menegaskan
bahwa Laut China Selatan bukan “laut milik Tiongkok” (not China’s sea)
sebagaimana disampaikan oleh anggota parlemen Filipina yang
mengusulkan kebijakan tersebut. Pada tanggal 12 Juli 2016, Mahkamah
Arbitrase Internasional memutus perkara Filipina v. Tiongkok yang pada
pokoknya menguatkan posisi Filipina bahwa RRT tidak memiliki hak
historis atas kawasan dimaksud. Bahwa Vietnam secara konsisten
menggunakan nomenklatur “Biển Đông” yang berarti “East Sea” (Laut
Timur), bukan “Laut China Selatan” atau South China Sea dalam peta
nasional, buku pelajaran, dokumen pemerintah, dan media resmi, sebagai
penyebutan atas perairan yang secara internasional dikenal sebagai Laut
China Selatan. Praktik penamaan ini bersifat konsisten dan telah
berlangsung lama sebagai bagian dari sikap resmi kenegaraan Vietnam
atas sengketa Laut China Selatan, khususnya terkait Kepulauan Paracel
dan Spratly yang juga diklaim RRT;
26. Bahwa berdasarkan uraian angka-angka tersebut di atas, terdapat pola
praktik ketatanegaraan yang konsisten di antara negara-negara yang
berbatasan dengan Laut China Selatan dan menghadapi klaim nine-dash
line RRT, yaitu menegaskan kedaulatan melalui penamaan nasional atas
wilayah lautnya masing-masing, sebuah langkah yang telah pula diambil
oleh Indonesia melalui kebijakan Laut Natuna Utara sejak 2017, namun
belum sepenuhnya diselaraskan ke dalam produk perundang-undangan
tingkat undang-undang sebagaimana telah dilakukan Filipina melalui
Administrative Order yang mengikat seluruh instansi negaranya;
27. Bahwa Filipina, melalui Administrative Order No. 29 Tahun 2012, dan
Vietnam, melalui penggunaan konsisten nomenklatur Biển Đông, telah
menjadikan penamaan wilayah laut sebagai bagian dari strategi
pembelaan kedaulatan nasional terhadap klaim Republik Rakyat
Tiongkok. Dengan tidak terselaraskannya Pasal 5 ayat (1) huruf a UU
25/2002 dengan kebijakan Laut Natuna Utara, hak sekaligus kewajiban
konstitusional PARA PEMOHON dan warga negara lainnya dalam
pembelaan negara menjadi tidak dapat terlaksana secara optimal.
19
28. Bahwa hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 turut mencakup upaya memastikan tidak adanya norma
hukum yang berpotensi melemahkan posisi pertahanan negara di wilayah
perbatasan strategis.
29. Bahwa dengan demikian, berlakunya frasa “Laut Cina Selatan” dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 tanpa dimaknai “Laut Natuna Utara”
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
C. Inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 terhadap Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
30. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”, menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil,
termasuk kepastian mengenai norma-norma yang termuat dalam
peraturan perundang-undangan.
31. Bahwa kepastian hukum mensyaratkan tidak adanya disharmoni antara
satu norma hukum dengan norma hukum lain, maupun antara norma
hukum dengan kebijakan resmi negara yang berlaku. Sejak Juli 2017,
kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia secara konsisten
menggunakan nomenklatur “Laut Natuna Utara”, sebagaimana tercermin
dalam peta nasional dan sikap diplomatik resmi negara, sebagaimana
diuraikan lebih lanjut pada Sub-bagian A permohonan a quo. Namun
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002, sebagai norma hukum yang berlaku
dan mengikat, masih mencantumkan nomenklatur “Laut Cina Selatan”
yang berbeda dari kebijakan resmi tersebut. Disharmoni antara norma
undang-undang
dengan
kebijakan
resmi
negara
menimbulkan
ketidakpastian hukum mengenai nomenklatur yang sah digunakan untuk
menyebut wilayah dimaksud;
32. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut berpotensi menimbulkan implikasi
pada penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau,
khususnya dalam dokumen resmi, peta wilayah, maupun kebijakan
daerah yang merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002,
20
sebagaimana secara langsung dirasakan oleh PEMOHON II dan
PEMOHON
III
selaku
warga
Provinsi
Kepulauan
Riau
yang
berkepentingan atas kepastian dokumen dan kebijakan daerah dimaksud;
33. Bahwa
PARA
PEMOHON
tidak
menutup
kemungkinan
bahwa
penyesuaian nomenklatur a quo dapat pula ditempuh melalui revisi
undang-undang
oleh
DPR
bersama
Pemerintah.
Akan
tetapi,
sebagaimana telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah, di antaranya
tercermin
dalam
Putusan
Nomor
31/PUU-XXIII/2025
mengenai
nomenklatur “Batang Hari”, Mahkamah telah menerima dan mengabulkan
permohonan pengujian nomenklatur suatu wilayah tanpa mensyaratkan
terlebih dahulu ditempuhnya proses legislasi, karena pengujian
konstitusionalitas
norma
merupakan
kewenangan
konstitusional
Mahkamah yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada ada atau
tidaknya inisiatif legislasi oleh pembentuk undang-undang. Menyerahkan
penyelesaian persoalan a quo semata-mata kepada mekanisme legislasi
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan,
mengingat proses legislasi memerlukan inisiatif politik yang tidak dapat
dipastikan
waktunya,
sementara
kerugian
konstitusional
PARA
PEMOHON, khususnya PEMOHON II dan PEMOHON III, bersifat aktual
dan terus berlangsung di wilayah Kepulauan Riau. Lebih lanjut, model
putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang
dimohonkan PARA PEMOHON dalam petitum a quo tidak menghilangkan
kewenangan pembentuk undang-undang untuk kelak menyempurnakan
redaksional Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 melalui proses legislasi
biasa, melainkan semata-mata memberikan kepastian hukum sejak
putusan diucapkan hingga penyesuaian redaksional dilakukan oleh
pembentuk undang-undang.
34. Bahwa kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 hanya dapat terwujud apabila terdapat
harmonisasi antara norma undang-undang dengan kebijakan resmi
kedaulatan negara yang berlaku. Dengan demikian, frasa “Laut Cina
Selatan” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Laut
Natuna Utara”.
21
IV. PETITUM
Berdasarkan dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti
terlampir, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah untuk
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Laut Cina Selatan” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Laut Natuna Utara”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Advokat Pemohon I;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
22
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237, selanjutnya disebut UU
25/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang menguji
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
23
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
24
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon III yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 yang rumusan
selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002
“Provinsi Kepulauan Riau mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara dengan Laut China Selatan;
b. …”
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa
dirugikan dengan berlakunya norma a quo karena norma tersebut bertentangan
dengan kebijakan resmi yang telah menetapkan nomenklatur yang mengganti
Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara sejak Juli 2017. Sebagai warga
negara Indonesia, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 yang secara formil masih
berlaku dan mengikat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam mengakses
dan merujuk norma yang berlaku. Pemohon I dalam hal ini mengakui tidak
memiliki keterikatan kewilayahan khusus terhadap norma a quo, namun
Pemohon I mendasarkan kedudukan hukumnya sebagaimana Putusan Nomor
31/PUU-XXIII/2025, di mana Mahkamah tidak mensyaratkan adanya hubungan
dimaksud karena nomenklatur negara menyangkut kepentingan konstitusional
yang melekat pada status kewarganegaraan itu sendiri;
4. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan perseorangan warga negara
Indonesia yang lahir, tumbuh dan menetap serta tercatat secara administratif
berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau [vide Bukti P-5 dan Bukti P-6]. Sebagai
penduduk yang merupakan bagian dari masyarakat yang identitas kewilayahan
dan status kependudukannya secara langsung dibentuk dan bergantung pada
UU 25/2005, maka Pemohon II dan Pemohon III merasa dirugikan dengan
berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 sebab norma tersebut
25
menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap identitas kewilayahan daerah
domisili dimaksud;
5. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III, Pasal 5 ayat (1) huruf
a UU 25/2002 yang menyatakan batas wilayah utara Provinsi Kepulauan Riau
adalah Laut China Selatan menimbulkan disharmoni dengan kebijakan
Pemerintah Republik Indonesia yang telah secara resmi menggunakan
nomenklatur Laut Natuna Utara sejak Juli 2017 untuk menyebut bagian dari Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bersinggungan dengan Laut China Selatan.
Adanya disharmoni tersebut berpotensi digunakan sebagai dasar argumentasi
diplomatik maupun hukum oleh pihak lain untuk mengklaim wilayah tersebut
merupakan wilayahnya, in casu Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan nine-
dash line. Hal tersebut merugikan Pemohon I sampai dengan Pemohon III
karena tidak memberikan kepastian hukum dalam melakukan pembelaan negara
serta pertahanan-keamanan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1),
Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
6. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III, apabila permohonan
para Pemohon berkaitan dengan nomenklatur “Laut China Selatan” dalam Pasal
5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 dikabulkan secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “Laut Natuna Utara”, maka kerugian konstitusional sebagaimana
dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I sampai
dengan Pemohon III dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya
serta syarat kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian
konstitusionalitas norma undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas,
menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah dapat
menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3, Bukti P-5, dan Bukti
P-6] dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Akan
tetapi, jika dicermati lebih lanjut uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon III
dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, berkenaan dengan anggapan
adanya kerugian hak konstitusional, Mahkamah tidak mendapatkan adanya uraian
Pemohon I sampai dengan Pemohon III yang dapat menjelaskan bahwa hak
konstitusional yang dimiliki tersebut telah dianggap dirugikan atau setidak-tidaknya
secara potensial dalam batas penalaran yang wajar kerugian dimaksud dapat
26
dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf a UU
25/2002 yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon I sampai dengan Pemohon
III dalam menguraikan kedudukan hukumnya sama sekali tidak dapat menunjukkan
kepada Mahkamah berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan Pemohon I sampai
dengan Pemohon III yang menunjukkan adanya kesulitan yang berkaitan dengan
penggunaan frasa “Laut China Selatan” sebagai salah satu batas wilayah dari
Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 5 ayat (1)
huruf a UU 25/2002. Selain itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon III tidak dapat
menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara uraian
anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (1)
huruf a UU 25/2002 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam hal
ini, Mahkamah tidak dapat menilai adanya anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon I sampai dengan Pemohon III terkait dengan keberlakuan norma yang
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena norma tersebut mengatur
mengenai batas wilayah yang merupakan kepentingan daerah Provinsi Kepulauan
Riau.
Dalam kaitan dengan permohonan pengujian undang-undang mengenai
kepentingan daerah, Mahkamah telah memiliki pendirian, pihak yang dapat
mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait dengan kepentingan
daerah, in casu batas wilayah daerah yang dimohonkan pengujian, yaitu adalah
kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang diputuskan dalam rapat
paripurna DPRD. Pendirian Mahkamah tersebut, antara lain terdapat dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 5 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal
27 Mei 2025, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XXIII/2025 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025.
Berdasarkan putusan-putusan dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, baik
secara faktual maupun potensial, karena Pemohon I sampai dengan Pemohon III
bukan merupakan pemerintahan daerah sehingga tidak terdapat kerugian hak
konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak
memenuhi syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada
27
Paragraf [3.4]. Dalam hal ini, syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional
sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-
putusan selanjutnya, bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi salah satu
syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki
dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi bagi Mahkamah mempertimbangkan
syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan
permohonan a quo.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon I sampai dengan Pemohon III (selanjutnya disebut para
Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon
dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk
mengajukan
permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
28
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota
pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
29
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Dian Chusnul Chatimah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237, selanjutnya disebut UU 25/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 23 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 24 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon III yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 “Provinsi Kepulauan Riau mempunyai batas wilayah: a. sebelah utara dengan Laut China Selatan; b. …” 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma a quo karena norma tersebut bertentangan dengan kebijakan resmi yang telah menetapkan nomenklatur yang mengganti Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara sejak Juli 2017. Sebagai warga negara Indonesia, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 yang secara formil masih berlaku dan mengikat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam mengakses dan merujuk norma yang berlaku. Pemohon I dalam hal ini mengakui tidak memiliki keterikatan kewilayahan khusus terhadap norma a quo, namun Pemohon I mendasarkan kedudukan hukumnya sebagaimana Putusan Nomor 31/PUU-XXIII/2025, di mana Mahkamah tidak mensyaratkan adanya hubungan dimaksud karena nomenklatur negara menyangkut kepentingan konstitusional yang melekat pada status kewarganegaraan itu sendiri; 4. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang lahir, tumbuh dan menetap serta tercatat secara administratif berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau [vide Bukti P-5 dan Bukti P-6]. Sebagai penduduk yang merupakan bagian dari masyarakat yang identitas kewilayahan dan status kependudukannya secara langsung dibentuk dan bergantung pada UU 25/2005, maka Pemohon II dan Pemohon III merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 sebab norma tersebut 25 menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap identitas kewilayahan daerah domisili dimaksud; 5. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 yang menyatakan batas wilayah utara Provinsi Kepulauan Riau adalah Laut China Selatan menimbulkan disharmoni dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang telah secara resmi menggunakan nomenklatur Laut Natuna Utara sejak Juli 2017 untuk menyebut bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bersinggungan dengan Laut China Selatan. Adanya disharmoni tersebut berpotensi digunakan sebagai dasar argumentasi diplomatik maupun hukum oleh pihak lain untuk mengklaim wilayah tersebut merupakan wilayahnya, in casu Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan nine- dash line. Hal tersebut merugikan Pemohon I sampai dengan Pemohon III karena tidak memberikan kepastian hukum dalam melakukan pembelaan negara serta pertahanan-keamanan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III, apabila permohonan para Pemohon berkaitan dengan nomenklatur “Laut China Selatan” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 dikabulkan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Laut Natuna Utara”, maka kerugian konstitusional sebagaimana dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon III dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3, Bukti P-5, dan Bukti P-6] dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, jika dicermati lebih lanjut uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional
