277/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 277/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Rega Felix, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Alamat : Pamulang Permai 1 A-57/52, Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : A. Fahrur Rozi, S.H. Pekerjaan : Peneliti/Pegiat Hukum Alamat : Dsn. Gunung Malang 002/014, Ds. Poteran, Talango, Sumenep Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Arga Prianggara, S.Sn. Pekerjaan : Karyawan/Mahasiswa Alamat : Pamulang Permai 1 B-37/4 Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Iklyma Syifaul Fajna Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Sumur KH. A. Mutamakkin 003/001, Bulumanis Lor, Margoyoso, Pati Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 40/SK.XII/2025 bertanggal 20 Desember 2025, memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.H., Sipghotulloh Mujaddidi, S.H., 2 M.H., Muhammad Abdul Kholiq Suhri, S.H., M.H., dan Moh. Ali Murtadho S.H., kesemuanya adalah para advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Dignity Attorney & Counsellor At Law yang beralamat di Infinity Office Sarinah Thamrin, Menara Cakrawala Lantai 12, Unit 05A, Jalan M.H. Thamrin Nomor 9, RT 002/RW 001, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 283/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 277/PUU- XXIII/2025 pada tanggal 29 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 3 Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 1.4. Bahwa ketentuan serupa juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”); 1.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”) yang menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”); 1.7. Bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji Pasal 34 ayat (3) huruf a, Pasal 57 ayat (2), Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a, Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek dan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 4 1. Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek “Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari: a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;” 2. Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek “Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial dan bantuan hukum.” 3. Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek “Yang dimaksud dengan “Penelitian dasar” adalah Penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teori ilmiah atau prinsip dasar suatu bidang ilmu yang lebih dalam rangka meningkatkan pemahaman atau kemampuan memprediksi fenomena alam. Yang dimaksud dengan “Penelitian terapan” adalah Penelitian ilmiah berbasis Ilmu Pengetahuan yang telah dikuasai dan/atau hasil Penelitian dasar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan/atau untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia.” 4. Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek “Yang dimaksud dengan “Jaminan sosial”, meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kematian; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan hari tua; dan e. jaminan pensiun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi.” 5. Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen “Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” terhadap sejumlah ketentuan pasal pada UUD NRI 1945: 1. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 2. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” 5 3. Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” 4. Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” 1.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma dari suatu undang-undang, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, perlu dijelaskan bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda penduduk (Bukti P-4) yang dalam hal ini mempunyai kepentingan yang sama untuk memperjuangkan reformasi sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 6 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”; Kedudukan Hukum Pemohon I 2.4. Bahwa Pemohon I merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Pemohon I aktif melakukan penelitian pada saat bekerja di sebuah Badan Usaha bank syariah (Bukti P-5) dan terus melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penelitian meskipun sudah tidak bekerja di Badan Usaha tempat Pemohon I bekerja sebelumnya. Kemudian, Pemohon I bekerja menjadi seorang dosen non- PNS di rumpun bidang ilmu hukum (Bukti P-6), sehingga melekat padanya kewajiban untuk mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat secara sekaligus; 2.5. Bahwa Pemohon I sebagai sarjana hukum dengan kekhususan hukum tata negara dari Fakultas Hukum Unpad kemudian melanjutkan penelitian di tahap lebih lanjut berkenaan dengan mengenai akad ijarah yang merupakan objek kajian ilmu syariah dan mengembangkan dan menerapkan hasil penelitiannya tentang prinsip syariah di Mahkamah Konstitusi (Bukti P-7). 2.6. Bahwa Pemohon I telah menghasilkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah bidang ekonomi syariah (Bukti P-8). Atas dasar ingin mengamalkan ilmu yang diterimanya, Pemohon I melamar kerja ke Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (“KNEKS”) tetapi tidak mengetahui kabar lebih lanjut. Padahal, Pemohon I ingin memecahkan 7 teka-teki permasalahan perbankan syariah yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat. Namun, karena Pemohon I ditolak kerja di KNEKS dan telah mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya, maka Pemohon I melakukan penelitian sebagai perseorangan yang tidak terikat lembaga tertentu (“freelance”) (vide Pasal 51 huruf e UU Sisnas Iptek beserta penjelasan) untuk menyelesaikan permasalahan di perbankan syariah; 2.7. Bahwa pada saat itu juga ternyata terjadi pandemi covid-19, Pemohon I menjadi banyak menghabiskan waktu di rumah dan akibat dari mudahnya akses informasi dan ilmu pengetahuan melalui teknologi informasi menyebabkan Pemohon dapat mempelajari secara otodidak tulisan berbagai bidang seperti filsafat, agama, matematika, bahasa, ilmu komputer, dan apa saja yang menarik menurut Pemohon I. Pemohon I melakukan penelitian tanpa terikat lembaga tertentu. Karena permasalahan syariah terus mengganjal di pikiran, Pemohon I tetap merenung dan mengembangkan penelitian untuk mencari solusi atas hambatan yang ditemukan dalam penelitian Pemohon I sebelumnya. Dari hasil permenungan dan pengembangan tersebut, kemudian Pemohon I menemukan solusi dan segera menulis dan menerapkan hasil penelitian tersebut dengan menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi (vide Bukti P-8 dan Bukti P-7). 2.8. Bahwa karena kegagalan melamar kerja di KNEKS, Pemohon I sebagai perseorangan terus melakukan penelitian sembari serabutan bekerja kesana-kemari akibat pandemi tanpa terikat lembaga tertentu. Meskipun demikian, Pemohon I terus terobsesi secara intelektual ingin tetap menyampaikan solusi yang Pemohon I temukan; 2.9. Bahwa Pemohon I telah menyampaikan ide berupa “Hak Manfaat dalam Transaksi Perbankan Syariah” di Mahkamah Konstitusi (vide Bukti P-7) yang merupakan rekayasa bidang hukum sebagai inovasi yang memberikan solusi untuk menyelesaikan perdebatan di masyarakat ternyata ditolak. Pemohon I terus melakukan manuver agar kekuasaan merubah pendiriannya. Perjuangan tersebut membuahkan hasil karena akhirnya ide Pemohon I diadopsi dalam Pasal 1 angka 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dalam UU No. 8 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang menyatakan: “Hak Manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.” dan Pasal 2A UU P2SK: “(1) Penggunaan aset dalam transaksi atau sebagai bagian struktur produk dan/atau jasa Perbankan Syariah dapat dilakukan dengan cara menjual dan/atau menyewakan Hak Manfaat atas aset atau barang. (2) Penjualan dan/atau penyewaan Hak Manfaat atas aset atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pendaftaran atas kepemilikan suatu aset atau barang sebagai dasar legalitas kepemilikan.” 2.10. Bahwa Pemohon I sangat berbahagia karena perjuangan berbuah hasil, sehingga industri perbankan syariah menjadi memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan teka-teki solusi untuk mengatasi perdebatan di masyarakat selama ini akhirnya terjawab. Seiring berjalannya waktu, Pemohon I membaca berita terdapat pengumuman lowongan kerja yang sangat sesuai dengan ide Pemohon I yang telah diadopsi negara; 2.11. Bahwa Pemohon I mengikuti proses seleksi dan lolos berbagai macam tahapan termasuk seleksi kompetensi bidang. Bahkan, pada saat wawancara menyatakan ide Pemohon I telah diadopsi oleh negara yang menjadi alasan untuk melamar kerja. Namun, pada tahap akhir seleksi kesehatan, Pemohon I dinyatakan tidak lulus. Pemohon I terbingung karena tidak dipersyaratkan syarat kesehatan di pengumuman lowongan. Setelah itu, Pemohon I menanyakan penyakit apa yang menyebabkan Pemohon I ditolak. Kemudian, dinyatakan Pemohon I memiliki indeks massa tubuh lebih dari 30 (gemuk) dan membrane tymphani perforasi AD. Kemudian, Pemohon I periksa penyakit membrane tymphani perforasi AD ke dokter spesialis THT ternyata tidak ada pada Pemohon I. Pemohon I semakin bingung karena pada saat diperiksa oleh lembaga tersebut tidak ada prosedur klinis yang sama seperti pada saat diperiksa oleh dokter spesialis THT; 2.12. Bahwa padahal sangat jelas jabatan yang Pemohon I lamar adalah berkaitan dengan ide inovasi yang Pemohon I berikan yang telah diadopsi 9 dalam UU P2SK. Dari hal tersebut, kemudian Pemohon I mencari dalam Naskah Akademik RUU P2SK dari mana sumber ide tersebut berasal dan ternyata menemukan kalimat: “Kelemahan lain dari bidang Syariah adalah belum adanya ketentuan mengenai penjaminan/agunan dari pembiayaan bank Syariah yang khusus berdasarkan karakteristik pembiayaannya. Dalam hal ini, menurut analisis dari KNEKS, pembiayaan sewa, asset merupakan milik bank Syariah sehingga tidak diikat fidusia/Hak Tanggungan.” (Naskah Akademik RUU P2SK, DPR RI, 2022, hlm. 278) (Bukti P-9); 2.13. Bahwa Pemohon I sangat kaget karena sebelumnya Pemerintah dan lembaga lainnya telah jelas menolak ide Pemohon I yang meminta untuk diadopsinya hak manfaat dalam UU Perbankan Syariah karena permasalahan kepemilikan aset dalam pembiayaan sewa (ijarah). Pernyataan KNEKS dalam naskah akademik berbeda jauh dengan keterangan yang diberikan Pemerintah hingga lembaga lainnya di Mahkamah Konstitusi. Padahal tugas KNEKS adalah meneliti dan mengkoordinir otoritas terkait serta memberikan rekomendasi kebijakan. Atas dasar hal tersebut, kemudian Pemohon I menanyakan hasil kajian/analisis sebagaimana dinyatakan dalam naskah akademik kepada KNEKS dan terkejut ternyata dinyatakan hasil kajian / analisis tersebut tidak dikuasai oleh KNEKS (Bukti P-10); 2.14. Bahwa Pemohon I benar-benar bingung, karena sudah dinyatakan ada di naskah akademik, tetapi faktanya tidak ada. Dengan demikian, kondisi ini sangat tidak adil karena Pemohon I mencari solusi bagi negara sebagai peneliti freelance secara penuh waktu dan tidak dibayar dengan harapan diberikan kesempatan kerja oleh negara, kemudian orang lain dapat bekerja digaji negara, namun ketika terdapat ide yang bagus dapat mengklaim ide tersebut. Sedangkan, Pemohon I kerja keras mencari solusi untuk memecahkan masalah di masyarakat, tetapi Pemohon I dihalangi hak-nya untuk bekerja dan sama sekali tidak diberikan perlakuan khusus / kemudahan (afirmatif) meskipun idenya telah digunakan. Peneliti freelance bukan sesuatu yang dilarang, bahkan hal tersebut diakui oleh: Pasal 51 UU Sisnas Iptek “Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) memiliki status kerja sebagai: 10 a. Aparatur Sipil Negara; b. Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. pegawai yang bekerja pada lembaga yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; d. pekerja swasta; atau e. perseorangan. Penjelasan Pasal 51 UU Sisnas Iptek “Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah individu yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, dan/atau yang menghasilkan Invensi dan lnovasi yang tidak terikat pada lembaga tertentu, termasuk mahasiswa, yang telah memenuhi kelayakan etik dan/atau dalam ikatan hubungan kerja.” 2.15. Bahwa karena Pemohon I disakitkan hingga tidak bisa bekerja dan karena ide Pemohon I diklaim dan tertuang dalam Naskah Akademik RUU P2SK yang dibuat oleh DPR tanpa ada atribusi maupun insentif, maka wajar Pemohon I mengadu ke DPR. Berdasarkan Pasal 81 huruf j dan k UU No. 17/2014 telah dengan jelas anggota DPR wajib menindaklanjuti pengaduan Pemohon, sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk menolak Pemohon I, namun faktanya, hingga saat ini Pemohon I belum pernah ditanggapi secara berarti (Bukti P-11). Rakyat seharusnya juga memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan kerja dan memberikan sumbangsih pemikirannya. Pemohon I ditolak bekerja di lembaga yang seharusnya menjadi wadah Pemohon I menghasilkan inovasi. Pemohon I mencari solusi sebagai peneliti freelance, namun ketika kerja kerasnya telah diterima negara, justru yang mendapatkan gaji/insentif dari negara adalah pejabat bukan rakyat yang menghasilkan inovasi tersebut; Kedudukan Hukum Pemohon II 2.16. Bahwa Pemohon II merupakan sarjana hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Bukti P-12). Saat ini Pemohon II aktif sebagai seorang peneliti dan pegiat hukum yang aktif melakukan kegiatan penelitian tanpa terikat lembaga manapun (freelance) dan aktif menerapkan ilmunya di Mahkamah Konstitusi. Pemohon II secara khusus memiliki fokus pembelajaran berupa ilmu syariah, sedangkan penelitian yang telah dilakukan lebih banyak kepada hukum tata negara. 2.17. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai seorang peneliti, Pemohon II aktif menuangkan ide dan gagasannya dalam sejumlah media/platform digital. 11 Hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas Pemohon II yang juga sebagai pegiat hukum yang aktif melakukan pengujian norma undang- undang di Mahkamah Konstitusi. Dari pengalaman dan pengamatannya di bidang ketatanegaraan, Pemohon II terus menuangkan ide dan gagasan sebagai tawaran dari persoalan konstitusional yang dihadapi, baik dalam bentuk tulisan hingga pengujian undang-undang. 2.18. Bahwa oleh karena itu, Pemohon II akhirnya juga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai ruang penelitian baru untuk menguji produk hukum dengan batu uji tafsir ilmu pengetahuan atas konstitusi. Perlu diketahui, untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi memerlukan penelitian yang mendalam sehingga meskipun masih berstatus sebagai mahasiswa kala itu, Pemohon II tetap melakukan penelitian sebagai perseorangan yang juga diakui dalam Pasal 51 UU Sisnas Iptek. 2.19. Bahwa dari aktivitasnya sebagai seorang peneliti sekaligus pegiat hukum ketatanegaraan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon II telah menerbitkan buku ber-ISBN sebagai buah hasil renungan ide dan ekspresi gagasan hukum Pemohon II. Buku dimaksud berjudul “Gagasan Hukum Peninjauan Formil Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diterbitkan oleh CV. Pustaka Aksara, Surabaya, 2025 (Bukti P-13). 2.20. Bahwa buku tersebut merupakan karya Pemohon II yang menawarkan gagasan hukum baru dalam pembaharuan hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, sejak terjadinya tragedi Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang diputuskan melalui proses yudisial yang cacat prosedur akibat konflik kepentingan dan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi, hukum acara yang tersedia tidaklah memberikan mekanisme alternatif untuk mengoreksi ulang sebuah norma yang telah dihasilkan. Sifal final and binding Putusan Mahkamah Konstitusi seolah menjadi kaidah absolut sehingga yang meniadakan dan menutup ruang bagi restorasi keadilan substantif. Puncaknya, norma yang dipatuhi publik dalam proses pencalonan presiden 2024 secara nyata dihasilkan dari proses yudisialisasi yang cacat dan melanggar etik; 2.21. Bahwa kemudian, Pemohon II memandang perlu adanya pembahasan yang serius dan penyelidikan khusus terhadap sistem hukum acara di Indonesia dalam menghadirkan gagasan hukum tentang mekanisme 12 upaya hukum untuk melakukan peninjauan formil terhadap putusan MK yang cacat yudisial demi penegakan restorasi keadilan konstitusional. Suatu gagasan yang dihadirkan sebagai wacana hukum kekinian dalam merespons persoalan persoalan hukum yang tidak dapat dipecahkan. Sedangkan pada saat yang bersamaan, mekanisme formal yang tersedia tidak mampu menghadirkan alternatif penyelesaian hukum yang berkeadilan. Diskursus tersebut membawa persoalan yang sangat serius, di antaranya sebagai berikut: 1) Pelanggaran etik pada praktik yudisial hakim konstitusi di dalam proses mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang. 2) Adanya praktik pengujian undang-undang sebagai upaya peninjauan kembali terhadap suatu norma undang undang yang dihasilkan melalui putusan MK yang dianggap bermasalah. 3) Praktik permohonan pengujian formil suatu norma undang-undang akibat putusan yang mendudukkan teknis yudisial secara sama dengan proses legislasi. 4) Tidak adanya mekanisme upaya hukum peninjauan terhadap putusan MK yang dirumuskan dengan teknis yudisial yang cacat hukum. 5) Sikap hakim konstitusi yang mengeksklusi atau mengecualikan diri dari ketentuan mekanisme koreksi teknis yudisial yang diatur dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6) Persoalan norma yang dinyatakan tetap berlaku mengikat dan berkekuatan hukum tetap kendati dihasilkan melalui proses formil teknis yudisial yang cacat hukum. 7) Ketidakpastian hukum akibat diberlakukannya suatu norma yang dihasilkan melalui suatu putusan yang cacat yudisial. 8) Problematika aspek final dan mengikat putusan MK yang meniadakan mekanisme peninjauan ulang bagi terpenuhinya restorasi keadilan konstitusional suatu putusan. 9) Problematika mekanisme upaya hukum peninjauan formil terhadap teknis yudisial suatu putusan yang cacat hukum pasca Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023. 13 10) Runtuhnya legitimasi dan integritas pengadilan MK sehingga berpotensi terhadap putusan berlaku tidak efektif karena memberikan ketidakpastian hukum. 2.22. Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan, Pemohon II menemukan dua format ideal dalam melakukan pengujian formil suatu norma yang dirumuskan melalui putusan MK yang cacat prosedur, berupa tinjauan legislasi (legislative review) oleh pembentuk undang-undang dan pengujian prosedural (procedural review system) oleh MK. Rumusan gagasan tersebut menjadi relevan untuk diterapkan mengingat finalitas putusan MK terbukti menyisakan persoalan antinomi hukum. Format pengujian formil menjadi gagasan hukum yang ideal dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut semata-mata dalam rangka memberlakukan suatu norma berdasarkan putusan yudisial MK yang berkepastian dan berkeadilan secara prosedural. Pertama, pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dapat melakukan peninjauan formil terhadap putusan MK yang cacat prosedur sebagai bentuk upaya perimbangan kekuasaan dalam mengontrol kuasa yudisial yang dimiliki oleh MK. Kedua, MK sendiri dapat melakukan pengujian formil terhadap norma yang telah diputuskan melalui penggunaan diskresi yudisial dalam kondisi yang tidak dapat diselesaikan dalam mekanisme normatif- legalistik; 2.23. Bahwa fakta yang demikian itu membuktikan Pemohon II aktif melakukan penelitian untuk menghadirkan ide dan gagasan hukum baru terhadap persoalan-persoalan konstitusional yang dihadapi oleh publik dewasa ini. Sebagaimana disebut oleh Mantan Hakim Konstitusi YM. Bpk. Wahiduddin Adams, “…Bagi saya, A. Fahrur Rozi telah ikut mewarnai gagasan pemikiran hukum di Indonesia. Gagasan semacam inilah vi yang sekiranya boleh saya menyebutnya sebagai “ijtihad konstitusional” untuk tidak menyerah pada fenomena berhukum kekinian yang bercorak “positivisasi hukum” yang mengedepankan kepastian alih-alih pada pencapaian keadilan. Untuk itu dalam posisi tertentu, memang dirasa penting hadirnya gagasan semacam ini sebagai upaya pembaharuan hukum dalam kerja-kerja sosial. Hukum tidak hadir dalam ruang yang kosong. Ia diakumulasi dari persepsi sosial yang terikat dengan cara pandang manusia dalam melihat realitas/keadaan. Maka hukum senantiasa terbuka untuk diinterpretasikan secara berulang-ulang” 14 (Gagasan Hukum Peninjauan Formil Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya: Pustaka Aksara, 2025, hlm. vi-vii) 2.24. Bahwa dengan gagasan hukum dimaksud, ide Pemohon II potensial untuk diakomodir secara nasional dalam hukum acara pengujian undang- undang, mengingat adanya kebutuhan faktual terhadap politik hukum yudisialisasi norma yang didasari pada pelanggaran etik serius. Termasuk ke depan, Pemohon II akan terus mendorong pembentuk undang-undang agar gagasan hukum Pemohon II menjadi isu penting yang harus dipertimbangkan dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 2.25. Bahwa berdasarkan hal itu, Pemohon II adalah peneliti sekaligus pegiat hukum yang tidak terikat dengan lembaga manapun (freelance) sehingga keberadaan Pemohon II dapat diakui secara konstitusional berdasarkan Pasal 51 UU Sisnas Iptek berikut penjelasannya; Kedudukan Hukum Pemohon III 2.26. Bahwa Pemohon III merupakan seorang sarjana seni dari Institut Kesenian Jakarta dan sekarang aktif sebagai mahasiswa pasca-sarjana Institut Teknologi Bandung (Bukti P-14). Saat ini, Pemohon III kebetulan sedang bekerja sebagai pegawai bank syariah sehingga melakukan penelitian tesis dengan topik berkaitan dengan prinsip syariah (Bukti P-15); 2.27. Bahwa Pemohon III pernah merasakan kuliah jurusan matematika hingga informatika di ITB, STT Telkom, dan Binus, namun lulusnya sebagai sarjana seni dari Fakultas Film dan Televisi dengan fokus peminatan teknik kamera di IKJ dengan penelitian terkait teknis teknologi kamera (Bukti P- 25). Meskipun demikian, Pemohon III kemudian kembali menjadi mahasiswa pasca-sarjana Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Dengan latar belakang keilmuan tersebut, penelitian tesisnya justru bersinggungan dengan fenomena sosial yaitu syariah; 2.28. Bahwa di sisi lain, pada saat pandemi covid-19, karena bisnis yang dijalani Pemohon III terdampak, kemudian Pemohon III menjadi bekerja di perbankan syariah. Dalam rangka untuk mengembangkan diri, maka Pemohon III melanjutkan studi magister di ITB. Pemohon III kemudian hendak meneliti bagaimana prinsip syariah dapat dipahami, sehingga objek penelitian yang diambil adalah berkaitan dengan syariah. 15 2.29. Bahwa bagi Pemohon III yang pernah merasakan belajar matematika, teknik informatika, hingga lulus sebagai sarjana seni, kemudian bekerja di bidang ekonomi syariah, memandang secara epistemologis, fenomena ilmu yang dihadapi sangat fluid, sehingga tidak mungkin dipersekatkan antara fenomena alam dan sosial secara kaku. Intuisi juga dapat menjadi sumber pengetahuan. Ketika belum ada metode yang dapat menjelaskan secara utuh bahkan di tempat tersebut seni dapat berada; Kedudukan Hukum Pemohon IV 2.30. Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa aktif Fakultas Adab dan Humaniora dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Bukti P-16) yang dalam kegiatannya tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penelitian di bidang ilmu pengetahuan khususnya bidang bahasa. Pemohon IV memiliki ketertarikan terhadap ilmu linguistik dan Large Language Model (“LLM”) dalam perspektif keilmuan Islam; 2.31. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai seorang mahasiswa, Pemohon IV aktif menjadi seoranga peneliti di bidang kebahasaan, dengan fokus kajian linguistik dan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 2.32. Bahwa kapasitas Pemohon IV sebagai peneliti dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dipresentasikan dan dipublikasikan dalam prosiding konferensi internasional, dengan judul “The Critical Discourse Analysis of Teun Van Dijk on the Israel: Iran Conflict News in Al Jazeera Net” (Bukti P- 17). Publikasi tersebut menunjukkan keterlibatan aktif Pemohon IV dalam pengembangan keilmuan serta kontribusi akademik di tingkat internasional. 2.33. Bahwa pengembangan keilmuan di bidang humaniora, khususnya dalam kajian kebahasaan dan analisis wacana, memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan kapasitas akademik dan dunia profesional di masa depan, terutama dalam bidang hubungan internasional, kerja sama antarbangsa, serta perumusan dan komunikasi kebijakan publik. 16 2.34. Bahwa concern Pemohon IV sebagai seorang peneliti berangkat dari kesadaran akademik bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen ideologis yang berperan penting dalam pembentukan makna, konstruksi realitas sosial, serta relasi kuasa dalam ruang publik global. Dalam kajian linguistik dan analisis wacana kritis, Pemohon IV menaruh perhatian khusus pada bagaimana teks, narasi media, dan wacana politik internasional membentuk persepsi publik, mempengaruhi opini masyarakat, serta mereproduksi atau menantang dominasi kekuasaan tertentu. 2.35. Bahwa ketertarikan Pemohon IV terhadap pengembangan Large Language Model (LLM) dalam perspektif keilmuan Islam juga dilandasi oleh keprihatinan akademik atas implikasi etis, epistemologis, dan kultural dari teknologi bahasa, khususnya dalam konteks produksi pengetahuan, representasi nilai, serta keadilan informasi. Oleh karena itu, pengembangan keilmuan di bidang humaniora dan kebahasaan menjadi fondasi penting bagi Pemohon IV untuk membangun kapasitas akademik dan profesional di masa depan, terutama dalam bidang hubungan internasional, kerja sama antarbangsa, serta perumusan dan komunikasi kebijakan publik yang berbasis analisis kritis, sensitivitas budaya, dan tanggung jawab etik, sejalan dengan hak konstitusional Pemohon IV untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berkontribusi bagi kepentingan masyarakat luas.  Kerugian Konstitusional para Pemohon dalam Hubungannya dengan Keberlakuan Norma Pasal 34 ayat (3) huruf a, Pasal 57 ayat (2), Penjelasan 34 ayat (3) huruf a, Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek 2.36. Bahwa dengan itu, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV kesemuanya merupakan perseorangan, namun memiliki kegiatan yang sama yaitu belajar dan meneliti. Objek penelitian yang diteliti memiliki irisan yang sama dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, dengan demikian selain sebagai perseorangan juga dapat dikatakan sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama meskipun tidak terikat dalam lembaga tertentu. Dengan demikian, para Pemohon mewakili 17 kerangka ilmu dengan disiplin epistemik yang berbeda-beda dari almamater berbeda-beda; 2.37. Bahwa dengan kondisi tersebut, maka Pemohon I baik sebagai perseorangan individu maupun sebagai dosen, Pemohon II sebagai perseorangan individu maupun sebagai pegiat hukum (peneliti freelance) yang aktif di Mahkamah Konstitusi, Pemohon III sebagai perseorangan individu maupun sebagai mahasiswa, Pemohon IV sebagai perseorangan individu maupun sebagai mahasiswa, ataupun kesemuanya baik sendiri- sendiri atau secara bersama-sama, sebagai bagian dari kelompok orang dengan kepentingan yang sama berada dalam ekosistem Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diatur dalam UU Sisnas Iptek, dan secara khusus bagi Pemohon I berada sebagai subjek yang diatur dalam UU Guru dan Dosen. 2.38. Bahwa demikian, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, para Pemohon juga berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 apabila menghasilkan inovasi dan invensi dan/atau ilmu langka yang pemenuhannya merupakan kewajiban Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945; 2.39. Bahwa karena kasus yang menimpa Pemohon I telah tersiar dalam berita nasional, akhirnya Pemohon II dan Pemohon IV yang pada saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa mencari tahu, membaca dan mempelajarinya. Pemohon II yang belajar di fakultas syariah justru terbingung karena Pemohon I melamar sebagai ahli fikih di mana latar belakang formal pendidikannya adalah Fakultas Hukum Unpad yang seharusnya jabatan tersebut berasal dari jurusan Pemohon II. Pada akhirnya, Pemohon II mempelajari perkara-perkara yang diajukan Pemohon I dan ternyata isunya adalah persoalan prinsip syariah yang menjadi objek kajian di kampus Pemohon II. Pemohon II melihat 18 Mahkamah Konstitusi seperti dijadikan laboratorium ilmu pengetahuan hukum oleh Pemohon I dengan pendekatan lintas disiplin. Pemohon II dan Pemohon IV juga menyadari perkembangan ilmu pengetahuan berkembang menuju kepada penelitian inter-disipliner, sehingga sekat rumpun ilmu menjadi semakin abu - abu; 2.40. Bahwa Pemohon IV juga melihat berita mengenai polemik pemberian sertifikat halal terhadap nama-nama tertentu oleh dua lembaga yang berbeda. Persoalan “nama” adalah objek kajian Pemohon IV yang mempelajari ilmu bahasa. Pemohon IV juga mempelajari dokumen Pemohon I yang juga mempertanyakan bagaimana menetapkan halal suatu nama? Berdasarkan pertanyaan tersebut memantik ketertarikan Pemohon IV untuk mempelajari semantika makna bahasa dan kaitannya dengan perkembangan artificial intelligence saat ini dengan model LLM, sehingga menuntut Pemohon IV untuk mempelajari sesuatu secara lintas disiplin; 2.41. Bahwa atas kondisi tersebut, Pemohon I yang telah nyata menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai laboratoriumnya dan idenya telah diadopsi secara nyata oleh DPR dan Pemerintah, Pemohon II yang juga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai laboratorium penelitian untuk memperoleh gagasan, serta Pemohon III dan Pemohon IV yang melakukan penelitian lintas disiplin sebagai perseorangan dirugikan karena Pasal 51 UU Sisnas Iptek mengakomodir peneliti perseorangan yang tidak terikat lembaga termasuk mahasiswa untuk menghasilkan invensi dan inovasi, tetapi ternyata insentif atas hasil kerjanya hanya diberikan kepada Badan Usaha, perguruan tinggi, hingga lembaga penelitian, sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut ini: Pasal 38 ayat (1) UU Sisnas Iptek Badan Usaha yang menghasilkan Invensi dan Inovasi nasional dari pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberi insentif. Pasal 45 ayat (3) UU Sisnas Iptek Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mampu menghasilkan Invensi dan Inovasi dapat diberi insentif. Pasal 82 ayat (1) UU Sisnas Iptek Dalam upaya pembinaan Kelembagaan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat 19 memberikan insentif kepada lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan. 2.42. Bahwa ketentuan dimaksud jelaslah membingungkan karena untuk apa mengakui peneliti perseorangan yang tidak terikat lembaga apapun (freelance), tetapi tidak mau mengakui hasil kerjanya dengan tidak memberikan ruang insentif baginya. 2.43. Bahwa akibatnya, Pemohon I yang ditolak bekerja, namun tetap meneliti, tidak memiliki ruang untuk meminta insentif, sedangkan hasil kerja Pemohon I telah nyata ada dan diklaim oleh lembaga yang padahal lembaga tersebut tidak menguasainya (vide Bukti P-9 dan Bukti P-10). Kondisi tersebut menjadikan kasus serupa sangat berpotensi dialami oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang juga melakukan penelitian secara perseorangan atas inisiatif pribadi (freelance); 2.44. Bahwa akibat dari hal tersebut, maka para Pemohon sebagai peneliti perseorangan kemudian hanya dilindungi berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek. Sumber Daya Manusia (“SDM”) yang melakukan invensi dan inovasi hanya diberikan pelindungan berupa jaminan sosial dan bantuan hukum. Pelindungan yang minimalis ini merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena pelindungan jaminan sosial sesungguhnya adalah pelindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pasal 34 UUD NRI 1945, sehingga tanpa perlu disebutkan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek, sudah otomatis wajib diberikan oleh negara, bahkan tanpa harus menjadi seorang peneliti. Bahkan, jika dilihat pada Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek, jaminan sosial yang diberikan adalah jaminan terkait ketenagakerjaan seperti jaminan pensiun, sehingga bagaimana mungkin diberikan kepada perseorangan yang tidak terikat lembaga apapun (freelance) seperti Para Pemohon? 2.45. Bahwa pelindungan negara terhadap peneliti tidak dapat dibatasi hanya pada perlindungan pasif berupa jaminan sosial dan bantuan hukum. Perlindungan demikian bersifat minimal dan tidak menjawab kebutuhan esensial ekosistem penelitian, yaitu keberlanjutan riset melalui dukungan insentif. Insentif bukanlah hadiah, melainkan instrumen afirmasi negara untuk memastikan bahwa penelitian dapat terus berlangsung dan menghasilkan manfaat publik. Oleh karena itu, ketika UU Sisnas Iptek 20 mengakui adanya peneliti perseorangan, tetapi menutup akses insentif bagi mereka, maka negara telah melakukan pengabaian kewajiban konstitusionalnya untuk memajukan ilmu pengetahuan sebagaimana diperintahkan UUD NRI 1945. Dengan demikian, norma Pasal 57 ayat (2) harus dimaknai mencakup pula insentif sebagai bagian dari pelindungan substantif. 2.46. Bahwa selain itu, pelindungan bantuan hukum sesungguhnya juga diberikan kepada seluruh warga negara yang membutuhkan tanpa memandang statusnya sebagai peneliti/bukan peneliti sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU Bantuan Hukum”). Sebagai contoh, bagaimana mungkin memberikan bantuan hukum kepada Pemohon I yang telah disumpah untuk memberikan bantuan hukum? 2.47. Bahwa selain itu, bisa saja Pemerintah berdalih melalui Pasal 87 UU Sisnas Iptek, masyarakat umum bisa mendapatkan penghargaan. Padahal, bagi peneliti yang terpenting bukan pujian-pujian seperti gelar/ketokohan/pahlawan, melainkan keadaan untuk tetap persisten dan tahan agar dapat menelusuri setiap fenomena dalam penelitian. Kondisi tersebut hanya mungkin dilakukan jika dan hanya jika terdapat kesejahteraan yang bersifat kontiniu bagi dirinya. Faktanya, Pemohon I dan Pemohon II lulus dan mendapatkan penghargaan cum-laude, namun apakah mudah mendapatkan kerja? Bahkan Pemohon I ditolak bekerja hanya karena gemuk dan penyakit yang tidak dideritanya yang padahal penelitiannya sudah memberikan manfaat besar bagi industri perbankan syariah maupun negara. Kasus Pemohon I menjadi pukulan dan alarm keras terhadap Pemohon IV sebagai mahasiswa yang akan meneliti untuk penelitian akhir, Pemohon III yang saat ini sedang meneliti, dan Pemohon II sebagai pegiat hukum dan peneliti freelance yang aktif meneliti dan baru lulus sebagai sarjana yang akan masuk ke dalam angkatan kerja. 2.48. Bahwa perlu diketahui, Pemohon II dan Pemohon IV merupakan generasi yang disebut dengan “Gen Z” yang akan memasuki usia angkatan kerja. Melihat berita hampir 10juta Gen Z menganggur dan melihat kasus Pemohon I yang mencoba hingga 10 tahun agar diterima bekerja di pemerintahan membuat Pemohon II dan Pemohon IV sangat khawatir. 21 Kasus yang menimpa Pemohon I melunturkan moral para peneliti secara serius dan menghancurkan semangat Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV karena khawatir semangat belajar justru dibalas dengan represi dari pemerintah. 2.49. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya peneliti perseorangan juga berhak mendapatkan insentif yang dapat digunakan untuk meneruskan penelitian bukan justru represi termasuk indirect coercion berupa pengabaian. Berdasarkan hal tersebut, maka pelindungan terhadap SDM bagi peneliti dalam Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek tidak relevan dengan konteksnya. Hal yang paling esensial untuk dilindungi adalah jaminan adanya insentif dari hasil invensi atau inovasi termasuk kepada perseorangan jika hasil invensi dan inovasinya dilakukan tanpa terikat lembaga tertentu (freelance); 2.50. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon lainnya adalah akibat Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek yang mengakui hasil invensi dan inovasi dari penelitian dasar terbatas kepada penelitian yang menjelaskan fenomena alam (vide Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek). Pemohon I merupakan peneliti dari rumpun ilmu hukum yang berada dalam kelas ilmu pengetahuan sosial, Pemohon II merupakan peneliti dari rumpun ilmu agama (syariah), Pemohon III merupakan peneliti dari kampus teknologi dengan latar belakang ilmu seni, namun dengan objek penelitian berupa fenomena sosial yang kesemuanya ternyata saling beririsan, dan Pemohon IV merupakan peneliti dari rumpun ilmu bahasa. 2.51. Bahwa Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek beserta penjelasannya terlalu mendiskriminasi peneliti bidang non-alam yang dianggap tidak mungkin untuk menghasilkan invensi atau inovasi karena bukan berakar dari penelitian dasar yang menjelaskan fenomena alam. Kita harus akui bahwa invensi adalah temuan yang spesifik di bidang teknologi yang khas di bidang teknik sebagaimana dalam rezim UU 13/2016 tentang Paten (“UU Paten”), namun pengertian inovasi bersifat lebih luas. Bahkan, mungkin saja dari penelitian dasar bidang sosial yang inovatif kemudian dikembangkan menjadi teknologi invensi berupa Artificial Intelligence (“AI”). Pemohon IV sangat tertarik dengan ilmu linguistik yang dapat memodelkan prinsip dasar semantik bahasa agar sistem seperti Large 22 Language Model (“LLM”) mampu memahami bahasa manusia dengan meminimalisir bias. Invensi tersebut tidak mungkin terwujud jika tidak ada inovasi yang berasal dari penelitian dasar rumpun ilmu bahasa itu sendiri. Pembatasan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek yang menyatakan bahwa penelitian dasar hanya berupa penelitian yang menjelaskan fenomena alam merupakan paradigma ilmu pengetahuan abad ke-18 yang tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri; 2.52. Bahwa akibat dari norma pasal tersebut, sebesar apapun inovasi yang dihasilkan dari penelitian para Pemohon dalam rumpun ilmu non-alam, maka dianggap bukan merupakan inovasi. Akhirnya, ide para Pemohon dapat diklaim oleh pejabat untuk dituangkan dalam kebijakan, sedangkan para Pemohon tidak mendapatkan insentif apapun karena dianggap sebagai peneliti bidang ilmu non-alam. Terlebih, kertas kerja peneliti bidang sosial seperti Pemohon I dan Pemohon II adalah dekat dengan kebijakan (misal rekayasa hukum) bukan produk teknik tertentu yang dapat dijual ke masyarakat, sehingga sangat rentan tidak dihargai meskipun kerja kerasnya telah dirasakan. 2.53. Bahwa legitimasi DPR dan presiden yang mengambil ide Pemohon I dapat mendasari kepada Pasal 44 ayat (1) huruf b UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) dikarenakan hasilnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan sehingga tidak melekat hak ekonomis dari pencipta (Pemohon I). Melalui rezim UU Hak Cipta, hak ekonomis tidak melekat kepada para Pemohon dan melalui rezim UU Sisnas Iptek, insentif tidak melekat kepada para Pemohon sebagai perseorangan (freelance), sehingga para Pemohon hanya mendapatkan lelah yang padahal manfaatnya telah dirasakan masyarakat luas dan negara. Kemudian, pejabat yang berwenang dapat melakukan klaim karena para Pemohon tidak memiliki payung hukum apapun. Ini adalah fakta hukum yang telah dialami Pemohon I; 2.54. Bahwa perlu diketahui, ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Sisnas Iptek dinyatakan: “Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan 23 metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Kemudian, penelitian menurut Pasal 1 angka 6 UU Sisnas Iptek: “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.” 2.55. Berdasarkan dua norma tersebut, fakta atas apa yang Pemohon I lakukan dalam publikasi di jurnal ilmiah adalah kegiatan penelitian di bidang ilmu pengetahuan karena terdapat metodologi ilmiah dan menjelaskan pemahaman tentang fenomena sosial dengan adanya kesimpulan ilmiah (vide Bukti P-8). Kemudian, fakta bahwa Pemohon II dan III telah menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dan mendapatkan gelar sarjana berarti Pemohon III dan II telah melaksanakan penelitian. Aktivitas Pemohon II ke Mahkamah Konstitusi juga telah dituangkan ke dalam sebuah buku (vide Bukti P-13). Fakta bahwa Pemohon III sedang melakukan penelitian tesis, serta fakta bahwa Pemohon IV sebagai mahasiswa yang aktif melaksanakan penelitian adalah bukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV secara aktual sudah berada dalam ekosistem ilmu pengetahuan dan secara aktual Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah mendedikasikan waktu, uang, tenaga, dan pikiran untuk belajar dan meneliti dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan; 2.56. Bahwa kemudian berdasarkan hasil penelitiannya, Pemohon I mencari kerja untuk mengembangkan produk perbankan syariah agar memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi. Pengembangan ilmu pengetahuan juga telah diakui dalam Pasal 1 angka 7 UU Sisnas Iptek: “Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.” 2.57. Bahwa Pemohon I telah membuktikan model produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad ijarah melalui proses peer-reviewed di jurnal ilmiah (vide Bukti P-8). Dengan demikian, Pemohon I berupaya untuk mengembangkannya melalui rekayasa hukum untuk diadopsi dalam 24 kebijakan sehingga produk perbankan syariah memiliki landas hukum yang kuat. Proses penelitian dan pengembangan juga dilaksanakan oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang kesemuanya tidak dapat dilepaskan dalam ekosistem sebagai sivitas akademika; 2.58. Bahwa karena Pemohon I ditolak kerja di lembaga yang sesuai, maka Pemohon I melakukan penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Sisnas Iptek: “Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.” 2.59. Bahwa pengertian lain dari penerapan adalah mengamalkan ilmu yang diterimanya. Fakta aktual-nya, Pemohon I melakukan perseorangan karena ditolak bekerja, sehingga melakukannya secara freelance. Karena Pemohon I ditolak bekerja, maka penerapan hasil penelitian yang Pemohon I lakukan adalah melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi secara perseorangan (vide Bukti P-7). Pemohon I telah secara aktual mendedikasikan waktu, uang, tenaga, dan pikiran untuk menerapkan hasil penelitian sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah pada produk perbankan syariah; 2.60. Bahwa berdasarkan dari penelitian, pengembangan, hingga penerapan langsung di “laboratorium hukum” Mahkamah Konstitusi telah terjadi eksaminasi oleh kalangan ilmuan / akademisi lain dengan meneliti kembali produk putusan Mahkamah Konstitusi melalui jurnal ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka secara aktual, pada saat itu, kedudukan Pemohon I sebagai perseorangan non-dosen yang melakukan kegiatan penelitian dalam ekosistem ilmu pengetahuan tidak dapat disangkal. Dengan demikian, adanya dedikasi berupa waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang dikeluarkan untuk mengerjakan penelitian terbukti aktual dan tidak mungkin untuk disangkal; 2.61. Bahwa Pemohon II juga melakukan langkah yang sama seperti Pemohon I dengan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai laboratorium hukum dengan pendekatan penelitian yang intensif. Inisiatif ini dilakukan sebagai akibat dari merebaknya jurnal predator dan ghost writer yang merusak citra akademik secara mendalam, sehingga penelitian melalui Mahkamah 25 Konstitusi dirasakan lebih nyata karena harus menguji dan mempertanggungjawabkan secara langsung di hadapan hakim konstitusi dengan basis akademis. Selain itu, inisiatif ini semakin intensif karena kecenderungan DPR saat ini dalam pembentukan UU bersifat “ugal- ugalan” tanpa kajian yang matang. Seolah, pembentuk UU (DPR bersama dengan Presiden) menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai “keranjang sampah” bagi yang tidak menyukai produk yang dibuatnya. 2.62. Bahwa fakta ini terlihat dari tren peningkatan jumlah permohonan di Mahkamah Konstitusi yang sangat signifikan di tahun 2025 yang mayoritas dilakukan oleh perseorangan bahkan banyak dilakukan oleh mahasiswa. Akibat dari hal tersebut, Pemohon II harus selalu berinisiatif untuk memberikan dedikasi berupa waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang dilakukan semenjak kuliah hingga harus meninggalkan kewajiban utamanya untuk belajar menyelesaikan studi. Padahal, untuk dapat berkuliah memerlukan biaya yang tidak murah, semakin lama lulus harus mengeluarkan biaya semakin banyak. 2.63. Bahwa di sisi lain, anggota DPR tetap mendapatkan gaji secara normal bahkan justru meminta kenaikan gaji, sedangkan yang melakukan penelitian justru adalah mahasiswa. Pemohon II secara aktual telah dirugikan karena ide yang dikerjakan digunakan oleh DPR untuk revisi UU No.1/2025 tentang BUMN khususnya yang berkaitan dengan status pejabat BUMN/Danantara bukan sebagai penyelenggara negara dengan merevisi UU tersebut melalui UU No.16/2025 tentang BUMN (“UU BUMN”) (Bukti P-18). 2.64. Bahwa kejadian tersebut menunjukan DPR dan Presiden tidak melakukan kajian mendalam dalam menetapkan suatu UU, sehingga menyebabkan masyarakat harus meneliti untuk memperbaikinya. Ketika DPR melakukan hal tersebut, Pemohon II harus bekerja keras tanpa mendapatkan apapun, sedangkan anggota DPR tetap digaji secara normal; 2.65. Bahwa Pemohon I telah melakukan seperti hal tersebut di atas semenjak dari tahun 2021. Apa yang Pemohon I lakukan memang adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Apa yang Pemohon I lakukan telah aktual terjadi dan negara telah menguasai seluruh dokumen Pemohon I, maka sudah sepatutnya pejabat pemerintahan dapat melakukan penelitian 26 terhadap hal tersebut. Kemudian, yang Pemohon I terima dari penguasa adalah dihalangi haknya untuk bekerja, kemudian idenya diambil diam- diam. Pemohon I mengadu justru tidak digubris. Bahkan, secara terang- benderang, DPR menyatakan kepada Pemohon I melalui persidangan: “Dalil-dalil ulasan Permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonan akan lebih tepat jika disampaikan pada pihak-pihak yang terkait, seperti pemerintah dan DPR RI melalui legislative review sebagai bahan untuk masukan dalam perbaikan regulasi”. 2.66. Bawa hal ini menunjukan bahwa memang apa yang disampaikan memiliki nilai manfaat. Namun, Pemohon I diabaikan. Memberikan kesempatan untuk didengarkan pendapatnya saja tidak diberikan, apalagi insentif; 2.67. Bahwa akibat DPR yang membuat kebijakan secara “ugal-ugalan”, akhirnya terjadi “gonjang-ganjing” urusan tambang. Pemohon I dan Pemohon II kemudian berinisiatif memperbaiki permasalahan negara yang carut-marut. Akhirnya, mau tidak mau Pemohon I dan Pemohon II harus memutar otak kembali menyelesaikan benang kusut tata negara lagi agar negara tidak terpecah; 2.68. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran untuk mencari model inovasi rekayasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat DPR tidak melakukan penelitian mendalam atas kebijakan yang dikeluarkannya. Pemohon I adalah seorang dosen yang seharusnya disejahterakan negara. Pemohon II adalah fresh graduate yang seharusnya memasuki usia angkatan kerja. Pemohon II menjadi peneliti freelance harus meninggalkan perkuliahan untuk menyelesaikan problematika yang diciptakan oleh DPR, namun yang digaji oleh negara adalah anggota DPR. 2.69. Bahwa sekeras apapun kerja keras para Pemohon, maka tidak akan ada pelindungan apapun terhadap karena Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek beserta penjelasan hanya mengakui penelitian dasar atas fenomena alam dan Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek hanya melindungi peneliti perseorang berupa jaminan sosial yang relevan jika seseorang memiliki hubungan kerja dan bantuan hukum yang hanya relevan jika seseorang bermasalah secara hukum, sedangkan insentif hanya diberikan kepada pihak yang menghasilkan invensi dan inovasi jika dan hanya jika berupa 27 badan usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Padahal biaya, waktu, tenaga, dan pikiran yang dikeluarkan adalah aktual terjadi. 2.70. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional terhadap Pemohon II adalah aktual atau setidaknya potensial. Hal demikian juga terjadi terhadap Pemohon I karena Pemohon I melakukan kegiatan tersebut semenjak sebelum menjadi dosen melalui kegiatan sebagai peneliti freelance; 2.71. Bahwa karena kerugian konstitusional terhadap Pemohon I dan Pemohon II terjadi secara aktual, maka berdasarkan penalaran yang wajar, kerugian konstitusional tersebut secara potensial dapat terjadi pada Pemohon IV dan Pemohon III dikarenakan berada dalam ekosistem yang sama. Seluruh norma UU Sisnas Iptek yang diuji dalam permohonan ini berlaku mutatis mutandis terhadap Pemohon II dan IV;  Kerugian Konstitusional Pemohon I dalam Hubungannya dengan Keberlakuan Norma Pasal 59 ayat (1) Guru dan Dosen 2.72. Bahwa Pemohon I telah bekerja keras tanpa dihargai dan yang diterima oleh Pemohon I hanyalah penolakan kerja tanpa alasan yang jelas. UU P2SK telah ada, hak manfaat telah memberikan manfaat, Pasal 26 UU Perbankan Syariah telah diubah, negara telah menerima manfaat, industri perbankan syariah tumbuh dengan payung hukum yang kokoh. Sampai dengan saat ini, yang Pemohon I terima adalah DPR tidak merespon serius Pemohon I. Setelah ditolak bekerja, kemudian Pemohon I menjadi dosen. Ternyata menjadi dosen honornya hanya ratusan ribu Rupiah, sehingga harus bekerja serabutan kesana kemari untuk menafkahi keluarga dan agar tetap bisa meneliti. 2.73. Di satu sisi, menurut UU, perguruan tinggi wajib bersifat nirlaba, maka Pemohon I dapat memaklumi perguruan tinggi swasta kesulitan membiayai operasionalnya. Tidak masuk akal jika Pemohon I menuntut sesuatu yang di luar kemampuannya. Di sisi lain, Pemerintah tidak peduli terhadap nasib dosen, bahkan dosen ASN saja tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan. Namun, karena sudah menjadi dosen, maka Pemohon I tetap wajib meneliti. Meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal ilmiah memerlukan biaya yang tinggi, sedangkan honor sebagai dosen hanya ratusan ribu. Di sisi lain, karena ide terus berjalan, akhirnya tulisan 28 Pemohon I terus disalurkan ke Mahkamah Konstitusi karena tidak berbiaya (gratis). Setelah disadari ternyata Pemohon I telah menulis merentang bagaikan bab sebanyak kurang lebih 17 permohonan di Mahkamah Konstitusi; 2.74. Bahwa sepengetahuan Pemohon I, banyak dari ide Pemohon I yang berbuah pada pembaharuan kebijakan, oleh karena itu DPR dan Presiden perlu dipanggil untuk memberikan keterangan apakah benar sering menggunakan ide Pemohon I atau tidak. Selama menulis memang seluruh permohonan Pemohon I disusun dalam satu kerangka berpikir tertentu. Pemohon I lakukan mengalir saja mengikuti ide yang muncul dalam pikiran. Ketika ChatGPT sudah mencapai model GPT-5, Pemohon I meminta ChatGPT untuk menganalisis tulisan-tulisan Pemohon I berdasarkan pendekatan empat kriteria yang menjadi ketentuan pada UU Guru dan Dosen. Menurut ChatGPT ternyata tulisan-tulisan Pemohon I merupakan bidang ilmu langka, sebagaimana bukti kutipan tangkap layar berikut: 2.75. Bahwa sejumlah ide Pemohon I yang ditungkan dalam bentuk permohonan ke Mahkamah Konstitusi menjadi dokumen nyata ada karena terekam sebagai dokumen negara. Hanya saja karena Pemohon I yang menulis, maka tidak etis jika Pemohon I yang menilai. Selain itu, kita tidak boleh 100% percaya kepada ChatGPT, maka sebaiknya kita perlu tanyakan 29 kepada manusia untuk menilai kebenarannya (human-in-the-loop). Sedangkan, yang mengetahui tulisan Pemohon I paling mendalam adalah para pejabat itu sendiri dan Pemohon tidak memiliki kuasa untuk memerintah. Karena Pemohon I telah mengadu namun tidak ditindaklanjuti, terpaksa Pemohon I kembali menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi agar ada “enforcement” kepada pejabat yang berwenang untuk menganalisa. Analisa ChatGPT hanya menjadi pengantar awal atau hipotesa / bukti petunjuk. Sehingga, Pemohon I berharap Pasal 54 UU MK dilaksanakan agar DPR dan Presiden, termasuk asesor dari Mendikti juga dapat menilai pada saat menilai legal standing Pemohon I. Pemohon I sudah membuktikan selama kurang lebih 4 tahun, bahkan menggunakan alat bukti di hadapan pengadilan, sehingga sepatutnya pejabat yang berwenang menilai kebenaran hal tersebut; 2.76. Bahwa andaikan tulisan Pemohon I benar masuk ke dalam kategori ilmu langka, maka setelah Pemohon I berstatus sebagai dosen, Pemohon I memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Kerugian konstitusional Pemohon I akibat dari norma tersebut adalah Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen memberikan hak kepada dosen, namun tidak memberikan kewajiban yang jelas kepada Pemerintah. Padahal kewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945. Akibat tidak jelasnya norma kewajiban bagi Pemerintah adalah Pemerintah belum pernah mengalokasikan secara serius anggaran untuk mengembangkan ilmu langka. Bahkan, tunjangan kinerja dosen ASN yang merupakan mandatory spending saja tidak dianggarkan, sehingga hak bagi dosen yang mengembangkan ilmu langka bagai mimpi di siang bolong. Dosen harus berjibaku mencari makan bukan mencari ilmu, bahkan terdapat di berita: akibat tunjangan kinerja dosen tidak dibayar, dosen dengan ijazah S3 terpaksa harus menjadi ojek online (Bukti P-19). 2.77. Bahwa akibat dari kondisi tersebut, penelitian hanya dianggap sebagai pemenuhan administratif saja, sehingga menjamur jurnal predator dan ghost writer sekedar untuk kenaikan jabatan bagi dosen. Kondisi ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa, karena bukan hanya ilmu 30 langka yang langka, tetapi ilmu yang benar-benar ilmu juga bisa menjadi langka (post-truth); 2.78. Bahwa karena tidak jelasnya norma dalam UU, maka tidak jelas alokasi anggaran bagi pengembangan ilmu langka, bahkan Peraturan Presiden 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045 (“Perpres RIRN”) menjadikan Riset Rintisan Terdepan menjadi prioritas riset baru pada tahun 2040. Dengan demikian, Indonesia akan semakin tertinggal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sudah mengetahui adanya ketertinggalan, ternyata bukannya mengalokasikan anggaran untuk riset, Pemerintah dan DPR justru mengalokasikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) secara masif dalam APBN 2026 yang dapat dijadikan dana operasional pendidikan. Anggaran pendidikan akan tergerus oleh MBG. Kemudian, Pemerintah justru mengundangkan Pasal 51A UU No.2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) dengan memberikan prioritas tambang kepada perguruan tinggi, sehingga berpotensi menjadi alasan untuk tidak melaksanakan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 dan menggeser anggaran pendidikan untuk MBG. Padahal, melaksanakan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 berarti adalah melaksanakan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen dan untuk melaksanakannya negara memerlukan anggaran sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. 2.79. Bahwa Harun Al-Rasyid pada masa keemasan Islam membayar mahal para ilmuan dengan emas bukan menyuruh para ilmuan menggali sendiri emas di dalam tanah. Tanpa mengunci kewajiban anggaran dalam Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen, maka Pemerintah akan dapat lari dari tanggung jawab dengan alasan sudah memberikan konsesi tambang. Akibat dari kondisi tersebut, Pemohon I merasa dirugikan karena Pemerintah mensejahterakan dosen adalah kelangkaan, sehingga ilmu langka merupakan suatu yang langka di Indonesia;  Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband) antara Kerugian Konstitusional yang Didalilkan dengan Ketentuan Norma yang Diujikan 2.80. Bahwa berdasarkan argumentasi kerugian konstitusional tersebut telah terlihat dengan sangat jelas causa verband antara kerugian konstitusional 31 para Pemohon yaitu akibat Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek beserta penjelasannya yang “mendiskriminasi” peneliti yang berada pada rumpun ilmu yang mempelajari fenomena sosial dan Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek yang tidak melindungi peneliti freelance atas produk inovasi dan invensi yang diberikan menyebabkan tidak ada insentif atas kerja keras para Pemohon; 2.81. Bahwa kemudian atas apa yang telah Pemohon I lakukan dari sebelum menjadi dosen hingga menjadi dosen apabila ternyata benar apa yang dikatakan ChatGPT merupakan kategori ilmu langka, maka Pemohon I akan dirugikan akibat Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak memberikan ketegasan sumber kewajiban bagi Pemerintah untuk pemenuhan hak dosen tersebut; 2.82. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek beserta penjelasan bahwa yang dimaksud dengan penelitian dasar adalah termasuk mencakup objek penelitian yang meneliti fenomena sosial, maka penelitian dasar yang dilakukan para Pemohon yang berada atau memiliki objek yang berkaitan dengan fenomena sosial menjadi dapat diakui sebagai penelitian yang mungkin untuk menghasilkan inovasi dan invensi. Hal tersebut akan menjadi pemacu para Pemohon untuk terus melakukan penelitian yang menghasilkan inovasi dan invensi; 2.83. Bahwa selain itu, di era gig economy, peneliti freelance akan semakin menjamur karena jumlah sarjana yang memiliki keahlian mungkin tidak tertampung oleh ketersediaan lapangan pekerjaan atau lembaga penelitian tidak memiliki sumber daya untuk menampungnya, maka di kemudian hari akan muncul inovasi atau invensi justru dilahirkan dari ruang yang tidak terikat dengan lembaga apapun baik badan usaha, perguruan tinggi, maupun lembaga penelitian. Fenomena ini ditandai dengan belum pernah dalam sejarah sebanyak 700an dosen mengundurkan diri secara serentak, sedangkan jumlah pengangguran berkurang, namun jumlah pekerja informal meningkat. Selain itu, tanda lainnya dapat dilihat dari “membludaknya” permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh perseorangan. Hal ini menunjukan banyaknya jumlah orang yang memiliki ilmu dan keahlian, namun tidak terdapat lembaga untuknya. 32 Fenomena ini kemudian didukung dengan deliberasi ilmu pengetahuan melalui perkembangan teknologi secara masif yang menjadikan daya kreasi masyarakat meningkat drastis. Insentif dari Pemerintah adalah instrumen untuk menampung energi besar dari ide yang dimiliki oleh orang tersebut. Kesalahan tata kelola dalam menilai fenomena seperti ini dapat menjadikan Indonesia seperti Bangladesh; 2.84. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah contoh peneliti freelance yang aktif melakukan penelitian mencari inovasi untuk rekayasa hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Jika peneliti freelance tidak dilindungi secara baik melalui Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek mengakibatkan DPR dalam membuat kebijakan UU menjadi asal-asalan dengan asumsi menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai keranjang sampah agar diteliti oleh masyarakat. Kemudian, penelitian yang menghasilkan inovasi tersebut justru dapat digunakan oleh DPR tanpa rasa tanggung jawab untuk memberikan insentif. Jika peneliti freelance dilindungi atas kerja kerasnya melalui pemberian insentif atas inovasinya, maka menjadikan DPR berpikir keras untuk membuat UU secara asal-asalan dan justru membuka ruang partisipasi lebih bermakna. Sehingga, para Pemohon dapat lebih fokus terhadap kehidupannya dibanding harus mengurusi ketidakberesan pekerjaan DPR; 2.85. Bahwa selain itu, apabila Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen diberikan ketegasan sumber anggaran untuk melaksanakannya, maka Pemerintah tidak memiliki alasan untuk tidak melaksanakannya. Hal ini karena akan menjadi mandatory spending yang wajib disediakan oleh Pemerintah tanpa perlu harus menunggu tahun 2040. Konsep seperti ini telah dilakukan oleh negara maju yang kuat di sektor pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti Amerika. Amerika memiliki mandatory spending untuk pengembangan ilmu langka untuk kepentingan strategisnya, dengan demikian jika Indonesia hendak menjadi negara maju maka mau tidak mau harus mempersiapkan anggaran untuk melakukan penelitian di bidang ilmu langka sebagai amanat dari Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945. 2.86. Bahwa di negara maju, insentif diberikan kepada individu yang memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu langka. Korea Selatan memberikan insentif tidak hanya kepada lembaga, tetapi termasuk kepada 33 individu siapapun yang memang berhasil menemukan inovasi dan invensi. Pemerintah harus sadar bahwa menghasilkan inovasi dan invensi memerlukan dedikasi yang sangat tinggi hingga harus mengorbankan waktu, tenaga, biaya, dan pikiran yang sangat besar. Seharusnya, seseorang yang telah bekerja keras untuk itu diberikan kemudahan berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 agar dapat memenuhi haknya berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. 2.87. Bahwa fakta yang terjadi justru Pemohon I dipersulit, bahkan untuk mendapatkan pekerjaan dipersulit dengan dicari cacat fisiknya. Hal tersebut sangat melunturkan semangat Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Harapan Para Pemohon adalah Mahkamah Konstitusi membukakan pintu bagi peneliti freelance agar dihargai secara layak dan manusiawi dengan melaksanakan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 dan menghormati Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 agar hak para Pemohon yang secara aktual telah dirugikan dapat dipulihkan dan kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat potensial tidak terjadi; 3. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 3.1. Bahwa perlu ditegaskan yang dimaksud dengan pengertian “insentif” tidaklah sama dengan hak ekonomi. Hak ekonomi melekat kepada kekayaan intelektual dan mengikat masyarakat umum, sehingga terhadap pelanggaran atas hak ekonomi dapat berimplikasi kepada larangan pidana. Sedangkan, insentif lahir dari Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 yang merupakan pelaksanaan kewajiban negara di bidang pendidikan; 3.2. Bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan reduksi makna inovasi seolah-olah inovasi hanya identik dengan invensi teknologi yang dapat dipatenkan. Padahal, inovasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern mencakup pula inovasi sosial, inovasi kebijakan, inovasi layanan publik, dan inovasi dalam bidang humaniora. Dengan demikian, membatasi penelitian dasar hanya pada fenomena alam pada akhirnya membatasi pula inovasi hanya pada produk-produk teknologis tertentu. Pembatasan ini bertentangan dengan hak konstitusional warga 34 negara untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara luas sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Negara tidak boleh membangun sistem inovasi nasional dengan paradigma sempit yang mengabaikan kontribusi ilmu sosial-humaniora sebagai bagian integral dari kemajuan peradaban bangsa. 3.3. Bahwa di sisi lain, pengertian inovasi dan invensi dalam iptek tidak dapat dilepaskan dari rezim kekayaan intelektual. Namun, kita juga harus menyadari tidak semua karya intelektual dapat diklaim oleh individu, terdapat fungsi sosial dari karya intelektual. Para peneliti ilmu sosial bekerja dalam wilayah yang erat kaitannya dengan fungsi sosial, namun pekerjaannya tidak dapat dikatakan tidak membutuhkan dedikasi yang tinggi dan tidak dapat dikatakan tidak mungkin menghasilkan inovasi. Perbedaan inovasi dalam rumpun ilmu sosial adalah hasil kerjanya kemudian terserap langsung kepada kebijakan, bukan produk barang jadi yang dapat diedarkan dan dijual kepada masyarakat; 3.4. Bahwa inovasi tidak melulu harus merupakan barang teknologi jadi, bahkan invensi bisa terwujud jika terdapat inovasi dalam penelitian yang memberikan dasar, sebagai contoh AI model LLM. Model LLM memang didasari kepada model matematika misalkan aljabar linear, statistik, probabilistik, hingga multivarian kalkulus. Model matematika tersebut kemudian diwujudkan dalam kenyataan melalui teknologi informatika (fisika) yang memberikan efek teknik tertentu, misalkan semi-konduktor, GPU, hingga teknologi elektronik lainnya. Invensi paten teknologi tersebut tidak akan bekerja optimal jika tidak ada penelitian dasar semantik dari cabang linguistik yang memungkinkan semantic parsing oleh sistem AI. Algoritma AI harus mampu menghubungkan penelitian dasar semantik yang menghasilkan efek teknis pada perangkat teknologi tertentu. Inovasi tidak harus selalu dimaknai sebagai invensi yang dapat dipatenkan, namun invensi terkadang mendapatkan nilai guna apabila ada inovasi sebelumnya. Tidak ada yang dapat berdiri sendiri dan membatasi bahwa penelitian dasar hanya yang menjelaskan/memprediksi fenomena alam an sich; 3.5. Bahwa ada reduksi makna inovasi seolah-olah inovasi hanya identik dengan invensi teknologi yang dapat dipatenkan. Padahal, inovasi dalam 35 perkembangan ilmu pengetahuan modern mencakup pula inovasi sosial, inovasi kebijakan, inovasi layanan publik, dan inovasi dalam bidang humaniora. Dengan demikian, membatasi penelitian dasar hanya pada fenomena alam pada akhirnya membatasi pula inovasi hanya pada produk-produk teknologis tertentu. Pembatasan ini bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara luas. Negara tidak boleh membangun sistem inovasi nasional dengan paradigma sempit yang mengabaikan kontribusi ilmu sosial-humaniora sebagai bagian integral dari kemajuan peradaban bangsa; 3.6. Bahwa namun, peneliti rumpun sosial menurut UU Sisnas Iptek hanya diakui sebagai penelitian penunjang dalam inovasi dan invensi, meskipun termasuk dalam definisi penelitian dalam Pasal 1 angka 6 UU Sisnas Iptek. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisnas Iptek juga mengakui penelitian ilmu sosial, sebagaimana dinyatakan: (1) Penelitian dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di dalamnya ilmu sosial yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (2) Selain untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penelitian juga dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan. 3.7. Bahwa meskipun secara umum UU Sisnas Iptek mengakui adanya penelitian ilmu sosial, akan tetapi ketika memasuki bab inovasi dan invensi, penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek justru mempersempit arti penelitian dasar terbatas pada penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teori ilmiah atau prinsip dasar suatu bidang ilmu yang lebih dalam rangka meningkatkan pemahaman atau kemampuan memprediksi fenomena alam. Dengan demikian, Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek serta penjelasannya mempersempit inovasi dan invensi kepada pengertian teknologi an sich yang merupakan rumpun ilmu pengetahuan alam; 36 3.8. Bahwa dengan demikian, penelitian sosial hanya terbatas pada fungsi pengkajian dan penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) UU Sisnas Iptek yang menyatakan: “Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.” Sebagaimana kemudian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 23 UU Sisnas Iptek: “Pengkajian dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, misalnya dalam ilmu sosial terdapat kajian ilmu hukum untuk melakukan perubahan sistem dan kelembagaan hukum (rekayasa sosial) atau dalam bidang ilmu eksakta terdapat kegiatan teknologi proses produksi obat.” 3.9. Bahwa berdasarkan norma tersebut, penelitian ilmu sosial seperti ilmu hukum yang merupakan ilmu yang dikuasai oleh Pemohon I dan Pemohon II hanya merupakan ilmu penunjang, bukan ilmu inti / dasar yang menghasilkan inovasi dan invensi. Ilmu hukum hanya dianggap sebagai ilmu yang menjaga bagaimana inovasi dan invensi tersebut diterima masyarakat (sesuai moral atau hukum). Tidak ada barang berwujud yang dihasilkan oleh peneliti bidang hukum, sedangkan inovasi dan invensi menurut UU Sisnas Iptek jika dan hanya jika memiliki wujud seperti barang. 3.10. Bahwa fakta ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisnas Iptek yang memberikan insentif kepada badan usaha cenderung apabila dalam bentuk produk barang karena sudah menjadi pengetahuan umum jasa hukum dalam katalog elektronik pengadaan barang dan jasa tidak ada (karena penunjukan langsung), sebagaimana dinyatakan: (1) Badan Usaha yang menghasilkan Invensi dan Inovasi nasional dari pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagainrana dimaksud dalam Pasal 37 diberi insentif. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. jaminan pembelian produk Inovasi tertentu: dan/atau b. jaminan pencantuman produk Inovasi dalam katalog elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah.” 37 3.11. Bahwa Benjamin Franklin adalah seorang inventor, namun juga adalah perumus konstitusi. Jika seorang inventor tidak memiliki larangan untuk merumuskan konstitusi, maka demikian pula seorang yang mempelajari konstitusi tidak memiliki larangan untuk menjadi inventor. Meskipun, jika dihubungkan dengan disiplin keilmuan secara ketat dan formal, Pemohon I dan Pemohon II akan sulit mengklaim suatu invensi karena definisi ketat dalam UU Paten. Akan tetapi, UU Sisnas Iptek memperluas cakupan insentif tidak hanya berkaitan dengan invensi, melainkan termasuk juga inovasi, dengan demikian para Pemohon tidak terikat kepada pengertian invensi semata. Para Pemohon memiliki ruang melalui inovasi berdasarkan rumpun keilmuannya masing-masing. Meski demikian, latar belakang Pemohon III yang berasal dari jurusan terkait teknologi kamera yang kemudian melanjutkan studi magister di ITB masih memiliki potensi besar dalam menciptakan invensi meskipun tesis yang diteliti berkaitan dengan fenomena sosial; 3.12. Bahwa sifat inovasi di bidang ilmu sosial bukan berupa barang teknologi. Hasil kerja keras para peneliti sosial terserap langsung kepada kebijakan. Ketika sudah menjadi kebijakan, maka dianggap fungsi sosial. Berdasarkan hal tersebut, apakah keringat peneliti tersebut tidak dapat dihargai? Berdasarkan hal tersebut, maka hak ekonomi tidak cukup untuk melindungi seluruh hasil kerja intelektual. Pada kondisi di mana hak ekonomi tidak melekat, maka di situ kewajiban negara melekat melalui insentif. Jika terjadi diskriminasi antara rumpun ilmu pengetahuan alam (teknik) dan rumpun ilmu pengetahuan sosial, maka akan terjadi “kepincangan” pengembangan ilmu. Akhirnya, rumpun ilmu sosial berjalan tanpa arah dan terjadi kekacauan dalam pengembangannya bahkan hingga menjamur ghost writer, joki jurnal, dan lain sebagainya. Pemerintah wajib menjaga keseimbangan perkembangan ilmu pengetahuan dengan menjaga ekosistem bagi peneliti tanpa membedakan rumpun masing- masing. Terlebih saat ini pendekatan inter-disipliner sangat dibutuhkan dalam memahami perkembangan teknologi yang ada. Melalui insentif, maka ekosistem ilmu pengetahuan terjaga; 3.13. Bahwa perlakuan hukum yang membedakan antara peneliti rumpun ilmu pengetahuan alam dan peneliti rumpun ilmu pengetahuan sosial dalam 38 akses terhadap insentif Invensi dan Inovasi merupakan bentuk perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. Padahal, kedua rumpun peneliti tersebut merupakan subjek hukum yang sama-sama dijamin haknya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945. Perbedaan perlakuan tersebut tidak didasarkan pada tujuan konstitusional yang sah serta tidak memenuhi prinsip rasionalitas dan proporsionalitas. 3.14. Bahwa Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek beserta penjelasannya yang mempersempit penelitian dasar terbatas pada yang meneliti fenomena alam juga bertentangan dengan standar penelitian ilmu pengetahuan yang diakui dunia sebagaimana dalam Frascati Manual 2015 yang diterbitkan oleh OECD (vide Bukti P-26). Berdasarkan Frascati Manual, pengertian penelitian dasar dalam standar yang diakui dunia tidak membatasi hanya kepada fenomena alam, sebagaimana dinyatakan: “Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view.” (vide Frascati Manual, halaman 50). 3.15. Bahwa bahkan rumpun ilmu Pemohon IV berupa ilmu bahasa ditegaskan memiliki penelitian dasar, sebagaimana dinyatakan: “Basic research: Linguists study how different languages interact as they come into contact with one another Applied research: Speech therapists examine the governing neorology of languages and how humans acquire language skills. Experimental development: Linguists develop a tool for diagnosing autism in children based on their language acquisition, retention and use of signs.” (vide Frascati Manual, halaman 57). Rumpun ilmu Pemohon III di bidang seni juga diakui memiliki penelitian dasar, sebagaimana dinyatakan: “basic or applied research contributes to most of the studies of the arts” (vide Frascati Manual, halaman 65) 3.16. Bahwa bahkan Frascati Manual juga mengakui inovasi yang dihasilkan dari penelitian di bidang pelayanan seperti perbankan dan asuransi, sebagaimana dinyatakan: “R&D related to new or significantly improved financial services (new concepts for accounts, loans, insurance and saving instruments).” (vide Frascati Manual, halaman 69) 39 3.17. Bahwa faktanya, Pemohon I meneliti dan menghasilkan inovasi di bidang perbankan karena berhasil merekayasa konsep kepemilikan agar hak manfaat dapat diterapkan dalam konteks transaksi di perbankan syariah dengan mengatasi hambatan konsep kepemilikan dalam UU Pokok Agraria. Konsep ini kemudian membawa kebaharuan terhadap pembiayaan perbankan syariah karena membuka ruang jaminan kepastian hukum yang besar bagi produk akad ijarah. Inovasi ini telah diadopsi secara nasional melalui UU P2SK. Namun, karena Pemohon I meneliti secara perseorangan tanpa terikat lembaga tertentu, maka melalui UU Sisnas Iptek, Pemohon I tidak memiliki akses untuk mendapatkan insentif. Pemohon I hanya mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU Sisnas Iptek berupa jaminan sosial dan bantuan hukum. Sedangkan, jaminan sosial menurut Pasal 57 ayat (1) UU Sisnas Iptek berupa pelindungan yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan yang tidak mungkin didapatkan apabila seseorang tidak terikat hubungan kerja. Selain itu, bantuan hukum juga tidak terlalu relevan dengan Pemohon I yang merupakan advokat yang wajib memberikan bantuan hukum. Sehingga, kerugian konstitusional Pemohon I sudah terlihat jelas dan berdasarkan penalaran yang wajar juga berpotensi terjadi kepada Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV; 3.18. Bahwa berdasarkan standar penelitian yang telah diakui secara global tersebut, maka pengertian penelitian dasar sebagaimana Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek beserta penjelasannya yang mempersempit kepada fenomena alam jelas bertentangan dengan paradigma akademik yang diakui global saat ini. Hal demikian akan menjadikan Indonesia menjadi suatu anomali di tengah kemajuan ilmu pengetahuan. Di saat ilmu pengetahuan dunia bersifat maju ke depan, justru ilmu pengetahuan di Indonesia mundur ke belakang. Kondisi tersebut sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang seharusnya negara bertanggung jawab sesuai Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 untuk seluruh rumpun keilmuan; 3.19. Bahwa selain berdasarkan standar penelitian global, perkembangan teknologi juga merubah paradigma ilmu pengetahuan itu sendiri. Temuan artificial intelligence memaksa kita untuk mendefinisikan ulang arti ilmu 40 pengetahuan. Di negara maju, AI menjadi ilmu yang bersifat sangat strategis. Karena sangat luasnya definisi AI menjadikan banyaknya ilmu langka dalam AI itu sendiri untuk dilakukan eksplorasi. Amerika menggelontorkan dana yang sangat besar dalam pengembangan AI. AI dianggap sebagai ilmu yang bersifat strategis sehingga menjadi prioritas dalam pengembangan dan penelitian sebagaimana dinyatakan dalam agenda prioritas fiskal Amerika: “The potential of AI as a new frontier of exploration and application promises breakthroughs across a range of scientific disciplines and industrial sectors. Federal investment in fundamental research into novel AI paradigms and computing architectures will support continued American leadership in this field. Areas of emphasis include AI architectural advancements; data-efficient and high-performance AI techniques and systems; the interpretability, controllability, and steerability of AI systems; and AI adversarial robustness, resilience, and security. Applied AI priorities include AI for the acceleration of scientific discovery; nuclear fission and fusion for energy production; quantum information science; advanced space analytics, remote sensing, and navigation; and embodied AI (autonomous robotics, drones, self-driving cars, and advanced sensors). Additional priorities include enhanced methodologies for AI evaluation and measurement (e.g., reliability, accuracy, robustness) and the creation and publication of structured scientific datasets for AI model training” (Bukti P-20) 3.20. Bahwa Amerika merupakan negara yang terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya AI. Salah satu yang menjadi prioritas dalam pengembangan AI adalah persoalan “controllability, and steerability of AI systems dan enhanced methodologies for AI evaluation and measurement (e.g., reliability, accuracy, robustness) and the creation and publication of structured scientific datasets for AI model training”; 3.21. Bahwa dalam rangka pengembangan model AI tersebut, maka salah satu riset rintisan terdepan saat ini adalah studi deontic logic (logika deontik). Deontic logic merupakan wilayah ilmu pengetahuan yang sangat strategis di dunia. Pemohon I saat ini sedang meneliti dan mengembangkan logika deontik secara intensif karena erat kaitannya dengan ilmu hukum. Kajian mengenai deontic logic telah Pemohon I tulis dalam sejumlah salinan bahan ajar dan sejumlah dokumen pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (Bukti P-21); 41 3.22. Bahwa bahkan lembaga pengembangan teknologi tinggi militer Amerika, DARPA, juga sedang mengembangkan deontic logic (Bukti P-22). Dalam paparannya, deontic logic dianggap sebagai ilmu logika yang terdepan dalam studi logika dan komputasi karena bersifat sangat ekspresif. Jika ilmuan berhasil memformulasikannya, maka akan sangat berdampak signifikan terhadap model AI yang sangat maju (normative AI). Sebagai contoh, teknologi autonomous robotics, drones, self-driving cars sangat memerlukan struktur logika deontik untuk memahami dan mengambil keputusan preskriptif. Secara global, kajian deontic logic juga sangat terbatas karena hanya didalami oleh segelintir ilmuan, dengan demikian dapat dikatakan deontic logic adalah salah satu cabang ilmu langka yang layak dikembangkan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Deontic logic bukan hanya langka dan strategis di Indonesia, tetapi juga secara global. Secara dua tahunan, ilmuan dari berbagai rumpun ilmu seperti filsafat, hukum, linguistik, computer science, hingga matematika berkumpul untuk membahas perkembangan ilmu tersebut. Ilmuan dari berbagai belahan dunia turut berpartisipasi, termasuk dari Asia seperti India dan China. Namun, tidak ada dari Indonesia. Bahkan, India mulai melakukan formalisasi terhadap teks moral agama dalam interpretasi deontic logic. India dan China dahulu sama seperti Indonesia yaitu negara terbelakang, namun kedua negara tersebut sekarang telah maju dan berkembangkan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, India dan China telah memasuki wilayah space-exploration, semi-konduktor, hingga AI. Saat ini, China dan India menempati urutan ke-2 dan ke-3 di seluruh dunia dalam kesiapan pengembangan AI berdasarkan AI Vibrancy Tools yang dikembangkan oleh Stanford. Malaysia berada di urutan ke-26, sedangkan Indonesia tidak ada di dalam daftar (Bukti P-23); 3.23. Bahwa dengan contoh Amerika yang tidak ragu untuk melakukan eksplorasi terhadap ilmu langka dengan menganggarkan anggaran negara secara besar menjadikan Amerika menjadi negara “raksasa” teknologi yang disegani. Permenungan untuk bangsa Indonesia adalah apakah Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen telah dilaksanakan? Apakah negara menganggarkan dalam APBN untuk pengembangan ilmu langka seperti di Amerika? Karena Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak menegaskan 42 kewajiban kepada Pemerintah, maka menjadikan tidak ada daya ikat normatif kepada Pemerintah untuk menganggarkan. Padahal, Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 sudah sangat jelas dan tegas Pemerintah berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah justru memangkas anggaran pendidikan besar-besaran dan dialokasikan untuk kepentingan lain seperti MBG. Akibatnya, anggaran riset justru semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat pada berita: Judul: “Anggaran BRIN Dipangkas 65 Persen, DPR Khawatir Riset dan Inovasi Makin Melempem” (sumber: https://www.inilah.com/anggaran-brin- dipangkas-65-persen-dpr-khawatir-riset-dan-inovasi-makin-melempem diakses pada 24 Desember 2025 pukul 09:25 WIB) 3.24. Padahal menurut Kepala BRIN, riset membutuhkan dana besar, sebagaimana dalam berita: Judul: “Kepala BRIN Arif Satria: Riset Butuh Dana Besar” (sumber: https://www.tempo.co/politik/kepala-brin-arif-satria-riset-butuh-dana- besar-2088624 diakses pada 24 Desember 2025 pukul 09:27 WIB) 3.25. Bahwa pengurangan dan pengabaian dukungan negara terhadap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap peneliti perseorangan dan pengembangan ilmu langka, merupakan bentuk kemunduran (non-retrogression) dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Negara seharusnya melakukan pemajuan secara progresif terhadap hak tersebut, bukan justru melakukan pembiaran normatif yang menyebabkan menurunnya kapasitas nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945. 3.26. Bahwa akibat dari tidak jelasnya kewajiban dalam Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen, Indonesia belum pernah mengembangkan ilmu langka dan belum pernah melaksanakan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945. Perpres RIRN memberikan pengertian Riset Rintisan Terdepan yaitu: “Kelompok Riset rintisan terdepan mencakup kajian Riset yang belum bisa langsung diaplikasikan, serta ditujukan untuk menjawab keingintahuan ilmiah. Contohnya fisika energi tinggi, eksplorasi bawah laut dalam, eksplorasi Antariksa, dan matematika lanjut.”. Secara definisi, sesungguhnya pengertian tersebut memiliki irisan yang serupa dengan 43 pengertian ilmu langka dalam Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Akan tetapi, ternyata melalui Pasal 10 Perpres RIRN, Riset Rintisan Terdepan justru menjadi agenda riset prioritas pada tahun 2040. Akibat dari hal tersebut, maka pada tahun 2026, Kemendiktisaintek mengumumkan riset prioritas terdiri dari bidang pangan, energi terbarukan, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, kemandirian sosial dan budaya yang mana tidak terdapat domain keilmuan yang Pemohon I dalami dan kembangkan; 3.27. Bahwa sebagai komparasi, China pada masa Mao Zedong mengalami kemunduran besar akibat salah kebijakan hingga menciptakan kemiskinan dan kelaparan ekstrem. Sebagaimana dijelaskan penyebabnya dalam penelitian berjudul: “Made in China 2025: China’s Strategy for Becoming a Global HighTech Superpower and its Implications for the U.S. Economy, National Security National Security, and Free Trade” karya Derek Adam Levine yang menyatakan: “The primary cause of the country’s lack of innovativeness stems from social experiments that Mao Zedong implemented, which led to mistreatment of scholars and experts because they were opponents of the revolution” 3.28. Bahwa kemudian, Deng Xiaoping memperbaiki China dari kelaparan justru bukan dengan MBG, tetapi dengan memperbaiki pasar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Deng Xiaoping justru memberikan fokus penelitian masyarakat China terhadap frontier sciences, sebagaimana dalam Artikel: “Crossing the River by Feeling the Stones Deng Xiaoping in the Making of Modern China” karya Bernard Z Keo yang menyatakan: “Deng introduced a crash training program for over 800,000 researchers in priority areas like energy production, computers, optics, space technology, physics, and genetics. Coupled with this new intensive training program was a massive increase in funding research centers to upskill existing staff and train the next generation of scientists and technologists, who were being recruited from a completely revamped education system.” 3.29. Bahwa peran Pemerintah dalam pengembangan ilmu langka sangat diperlukan dikarenakan ilmu langka bukan merupakan ilmu yang langsung dapat diaplikasikan di pasar sehingga tidak menarik bagi investor, dengan demikian dukungan Pemerintah sangat diperlukan. Peran Pemerintah 44 yang tinggi tersebut dijelaskan analisis dari Charles Wessner dalam tulisan berjudul: “Competing with China’s Public R&D Model: Lessons and Risks for U.S. Innovation Strategy” yang menyatakan: “This centralized model sometimes gives Beijing strategic advantages. First, it allows resources to be concentrated in priority domains— energy, space, biotechnology, and frontier technologies such as quantum computing—without the fragmentation and financial constraints often associated with purely private-sector incentives. This is particularly relevant for emerging technologies such as quantum computing and communications, where markets are underdeveloped and investments are largely state-driven. Second, it signals to China’s domestic innovation ecosystem where national priorities lie, catalyzing complementary activity across universities and industry. Third, the government’s direct role in shaping R&D agendas enhances its ability to pursue dual-use applications where civilian and military technologies converge.” 3.30. Bahwa bahkan, anggaran riset Pemerintah China telah melampaui anggaran riset Pemerintah Amerika sebagaimana dalam analisis CSIS berikut: (Sumber: https://www.csis.org/analysis/competing-chinas-public-rd-model-lessons- and-risks-us-innovation-strategy diakses pada 04 Januari 2025 pukul 10:02 WIB) 3.31. Bahwa kompetisi di bidang ilmu langka (frontier science) merupakan hal yang lumrah bagi negara maju karena inovasi yang dihasilkan mampu menciptakan turunan inovasi yang berlimpah, sedangkan inovasi baru dapat menghapuskan inovasi sebelumnya (obsolete). Jika suatu negara 45 menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mampu menjadi pemain global yang besar. Model pertumbuhan melalui inovasi juga telah digambarkan oleh Philippe Aghion dan Peter Howitt dalam tulisannya berjudul: “a Model of Growth Through Creative Destruction” yang menyatakan: “the payoff from research this period is the prospect of monopoly rents next period. Those rents will last only until the next innovation occurs, at which time the knowledge underlying the rents will be rendered obsolete. Thus, the expected present value of the rents depends negatively upon the Poisson arrival rate of the next innovation. The expection of more research next period will increase that arrival rate, and hence will discourage research this period.” 3.32. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, maka jika Indonesia tidak segera mengambil langkah akan menjadi negara terbelakang. Dengan demikian, dapat dikatakan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 apabila tidak ditegaskan kewajiban bagi Pemerintah untuk menganggarkan pengembangan ilmu langka. Jika hal tersebut ditegaskan, maka pengembangan ilmu langka menjadi mandatory spending seperti sebagaimana yang dilakukan oleh China dan Amerika; 3.33. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 telah menegaskan bahwa kewajiban pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan mandatory spending yang bersifat konstitusional dan mengikat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa gaji pendidik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran pendidikan, karena pendidik adalah subjek utama dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan itu sendiri, sebagai berikut: “[3.16.10] Bahwa dengan demikian dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen pendidikan dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Apabila gaji pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN dan APBD dan anggaran pendidikan tersebut kurang dari 20% dalam APBN dan APBD maka undangundang dan peraturan yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja dimaksud bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945” (vide Putusan Nomor 24/PUU-V/2007, hlm. 86) 46 3.34. Bahwa anggaran riset adalah anggaran yang inheren dengan anggaran bagi dosen. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan bagian inheren dari fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945. Berdasarkan pendekatan yuridis tersebut, maka dukungan negara berupa dana dan fasilitas khusus bagi pengembangan ilmu langka oleh dosen secara konstitusional seharusnya ditempatkan dalam rumpun anggaran pendidikan dalam APBN. Dengan demikian, pengecualian atau pengabaian penganggaran dana dan fasilitas khusus bagi peneliti langka dari kerangka mandatory spending anggaran pendidikan tidak hanya menyimpang dari rasio Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007, tetapi juga berpotensi mereduksi makna konstitusional anggaran pendidikan sebagai instrumen utama negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan; 3.35. Bahwa tidak diaturnya kewajiban negara secara tegas untuk mengalokasikan dana dan fasilitas khusus bagi pengembangan ilmu langka melalui APBN merupakan bentuk kekosongan hukum dari pembentuk undang-undang. Hal tersebut mengakibatkan norma Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidaklah efektif dalam melaksanakan perintah konstitusional Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berujung pada tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional pendidikan; 3.36. Bahwa pendidikan adalah pondasi dasar majunya suatu bangsa. Ketika anggaran pendidikan dipangkas, maka wajar terjadi reaksi dari masyarakat dengan slogan “Indonesia Gelap” dan “Kabur Aja Dulu”. Faktanya, ribuan orang Indonesia setiap tahunnya melepaskan kewarganegaraan Indonesia menjadi warga negara Singapura. Faktanya, sekarang Singapura menjadi hub talenta AI dengan peringkat nomor 1 di dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa. Diperlukan suatu reformasi mendasar dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia agar Indonesia tetap dapat bertahan dalam panggung dunia; 3.37. Bahwa selain melalui pengembangan ilmu langka (frontier sciences), Pemerintah juga perlu melakukan perubahan paradigma penelitian dari “institutional-basis” menjadi “researcher-basis”. Pasal 57 ayat (1) UU 47 Sisnas Iptek memberikan pelindungan sangat minimum kepada peneliti. Sedangkan, norma Pasal 38, 45, dan 82 UU Sisnas Iptek hanya melekatkan insentif kepada institusi. Politik hukum ini sangat berbeda jauh dengan negara-negara maju yang lebih menghormati subjek peneliti. Amerika melalui Bayh Dole Act menghormati kontraktor termasuk individu yang bekerja sama dengan Pemerintah Amerika dengan melekatkan invensi (paten) tetap pada inventor. Pemerintah Amerika hanya merupakan pengguna, bukan sebagai pemilik invensi. Di sisi lain, Pemerintah Amerika tetap menggelontorkan anggaran besar-besaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya melalui US National Science Foundation. Melalui lembaga tersebut, setiap peneliti tidak akan kehabisan ide untuk selalu berinovasi termasuk apabila mengembangkan ilmu langka karena negara selalu menganggarkan; 3.38. Bahwa Jerman juga melindungi peneliti sebagaimana dalam Employee Invention Act. Swedia juga memiliki strategi riset dengan mengedepankan talenta individu. Kebijakan yang secara eksplisit menyatakan dukungan Pemerintah terhadap inovator individu adalah Korea Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Article 4 Invention Promotion Act 2017 (Bukti P-24): “(1) The Government may grant a subsidy to any of the following persons within budget limits in order to promote invention: 1. An inventor and his/her successor; 2. An individual or organization that carries out research on invention or a project for the promotion of inventions. (2) Matters necessary for business activities eligible for subsidies under paragraph (1), the application for, and management of, such subsidies shall be prescribed by Presidential Decree.” 3.39. Bahwa Singapura juga memiliki program yang memberikan insentif terhadap inovator individual, seperti program “Startup SG Talent” dan “Startup SG Founder”, sebagaimana diberikan terhadap: Serial entrepreneurs, high-calibre innovators and experienced investors looking to operate a business in Singapore, research engineers and scientists to SMEs (sumber: https://www.startupsg.gov.sg/programmes/4898/startup-sg- talent diakses pada 24 Desember 2025 pukul 09:59 WIB) “The Startup SG Founder (SSGF) programme encourages and supports aspiring first-time entrepreneurs to start their own innovative businesses, by providing mentorship and financial support. 48 Through SSGF, first-time founders can access funding through a startup grant and mentorship from Accredited Mentor Partners (AMPs). This includes pitch training, networking opportunities with investors and corporates, secretarial and accounting support. With effect from 1 April 2024*, EnterpriseSG will support all successful startup grant recipients on a 1:1 support ratio, for a grant amount from S$20,000 to S$50,000. Applicants will have to work with their respective AMPs and submit their applications to EnterpriseSG. Following which, applicants are required to inject co-matching paid-up capital into the startup at a 1:1 ratio to the grant quantum that they are applying for(e.g. S$20,000 capital is required for S$20,000 grant quantum).” (sumber: https://www.startupsg.gov.sg/programmes/4894/startup-sg- founder diakses pada 24 Desember 2025 pukul 09:59 WIB) 3.40. Bahwa sekarang Singapura adalah negara dengan talenta AI nomor 1 di dunia. Dengan demikian, sangat wajar talenta terbaik Indonesia melakukan “kabur aja dulu” ke Singapura. Singapura mengalami brain gain, sedangkan Indonesia mengalami brain drain. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bangsa Indonesia bisa tenggelam hilang dalam perkembangan peradaban dunia; 3.41. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan kenyataan normatif bahwa Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek tidak melindungi apapun terhadap peneliti perseorangan menyebabkan sudah teramat sangat jelas Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Seseorang yang sudah melakukan inovasi dan ternyata sudah diadopsi secara nasional melalui perubahan UU, seharusnya mendapatkan kemudahan bukan justru dipersulit. Peneliti perseorangan yang telah memberikan manfaat bagi bangsa seharusnya diberikan insentif bukan represi dari Pemerintah. Faktanya, Pemohon I justru dihalangi haknya untuk bekerja dengan dicari cacat fisiknya. Atas kerja kerasnya sebagai peneliti perseorangan kemudian tidak dapat dilindungi oleh Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek karena melakukannya tidak dalam suatu hubungan kerja (freelance) dan tidak bisa mendapatkan bantuan hukum karena telah disumpah untuk memberikan bantuan hukum. Dari fakta tersebut, karena Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV juga melakukan hal yang 49 sama, maka juga berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang sama dengan Pemohon I; 3.42. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya pelindungan SDM peneliti termasuk terhadap pemberian insentif atas Invensi dan Inovasi yang dihasilkan. Sebagai contoh dalam penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek seharusnya kemudian dapat dijelaskan “pemberian insentif antara lain berupa dana dan/atau fasilitas khusus kepada perseorangan yang menghasilkan Invensi atau Inovasi yang telah diadopsi secara nasional.” Insentif tersebut dapat diberikan dalam bentuk fasilitas khusus seperti afirmasi untuk diterima bekerja di lembaga penelitian yang ada atau insentif berupa dana untuk tetap melanjutkan penelitian. Bukan seperti sekarang, Pemerintah justru mencari cacat fisik seseorang agar tidak bisa bekerja. Analogi sederhana, atlet yang telah mengharumkan nama bangsa dapat diberikan afirmatif berupa kesempatan kerja akibat dedikasinya. Atlet saja dapat diberikan afirmasi, maka sudah sepatutnya afirmasi juga diberikan kepada peneliti freelance yang apabila atas kerja kerasnya telah memberikan manfaat bagi bangsa secara nasional, maka tidak ada yang salah diberikan kemudahan; 3.43. Bahwa permasalahan konstitusional lainnya adalah karena para Pemohon memiliki objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena sosial, dan mengingat perkembangan AI yang semakin inter-disipliner, maka penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek yang mempersempit makna penelitian dasar sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, jika makna penelitian dasar hanya dimaknai sebagai ilmu yang menjelaskan atau memprediksi fenomena alam sangat jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 karena mendiskriminasi para Pemohon yang dianggap tidak mungkin menghasilkan inovasi dan invensi; 3.44. Bahwa selain itu, dalam kaidah pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, seharusnya penjelasan pasal tidak boleh mempersempit makna norma batang butuh, dengan demikian seharusnya frasa “fenomena alam” dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek dimaknai termasuk “fenomena alam dan/atau sosial”. 50 Berdasarkan hal tersebut, maka makna Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek kemudian dapat dimaknai “Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan di bidang ilmu pengetahuan alam dan/atau sosial”. Dengan rumusan tersebut, maka tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon; 3.45. Bahwa berdasarkan Lampiran II UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”, disebutkan pada Angka 176, 177, dan 186 sebagai berikut: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e. tidak memuat rumusan pendelegasian 3.46. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan, Penjelasan Pasal 34 ayat (3) UU Sisnas Iptek jelas melanggar ketentuan Angka 176 Lampiran II UU 12/2011 karena alih-alih menjadi sarana untuk 51 memperjelas norma pada batang tubuh, ketentuan a quo justru merumuskan ketidakpastian hukum bagi rumpun ilmu pengetahuan sosial. Selain itu, frasa “fenomena alam” pada penjelasan a quo juga melanggar ketentuan pada Angka 177 Lampiran II UU 12/2011 karena mencantumkan norma tersendiri selain yang disebutkan norma pada batang tubuh. Dengan demikian, sejatinya Penjelasan Pasal 34 ayat (3) UU Sisnas Iptek telah mempersempit makna norma pada batang tubuh sehingga keberadaannya tidaklah berkesesuaian dengan Angka 186 huruf b Lampiran II UU 12/2011. Oleh karena demikian, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan pemaknaan ulang. 3.47. Bahwa untuk mempermudah pemeriksaan, para Pemohon menyajikan perubahannya dalam tabel berikut: Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari: a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan; Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari: a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan di bidang ilmu pengetahuan alam dan/atau sosial; Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial dan bantuan hukum. Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial, bantuan hukum, dan insentif atas Invensi dan Inovasi. Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek Yang dimaksud dengan “Penelitian dasar” adalah Penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teori ilmiah atau prinsip dasar suatu bidang ilmu yang lebih dalam rangka meningkatkan pemahaman atau kemampuan memprediksi fenomena alam. Yang dimaksud dengan “Penelitian terapan” adalah Penelitian ilmiah berbasis Ilmu Pengetahuan yang telah dikuasai dan/atau hasil Penelitian dasar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan/atau Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a UU Sisnas Iptek Yang dimaksud dengan “Penelitian dasar” adalah Penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teori ilmiah atau prinsip dasar suatu bidang ilmu yang lebih dalam rangka meningkatkan pemahaman atau kemampuan memprediksi fenomena alam dan/atau sosial. Yang dimaksud dengan “Penelitian terapan” adalah Penelitian ilmiah berbasis Ilmu Pengetahuan yang telah dikuasai dan/atau hasil Penelitian dasar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang 52 untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. dihadapi dan/atau untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek Yang dimaksud dengan “Jaminan sosial”, meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kematian; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan hari tua; dan e. jaminan pensiun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi. Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU Sisnas Iptek Yang dimaksud dengan “Jaminan sosial”, meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kematian; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan hari tua; dan e. jaminan pensiun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi. Pemberian insentif antara lain berupa dana dan/atau fasilitas khusus kepada perseorangan yang menghasilkan Invensi atau Inovasi yang telah diadopsi secara nasional. Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah dan/atau anggaran yang diinvestasikan melalui dana abadi. 4. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan” dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran 53 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan di bidang ilmu pengetahuan alam dan/atau sosial”; 3. Menyatakan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial, bantuan hukum, dan insentif atas Invensi dan Inovasi”; 4. Menyatakan kata “fenomena alam” pada Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “fenomena alam dan/atau sosial”; 5. Menyatakan Penjelasan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “Jaminan sosial”, meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kematian; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan hari tua; dan e. jaminan pensiun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 54 Bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi. Pemberian insentif antara lain berupa dana dan/atau fasilitas khusus kepada perseorangan yang menghasilkan Invensi atau Inovasi yang telah diadopsi secara nasional.” 6. Menyatakan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah dan/atau anggaran yang diinvestasikan melalui dana abadi”; 7. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) para Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan atas nama Rega Felix; 55 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Dosen Tetap Non-PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas nama Rega Felix; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Perkara Nomor 65/PUU-XIX-2021 atas nama Rega Felix sebagai Pemohon; 8. Bukti P-8 : Fotokopi artikel jurnal “Application of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah for Infrastructure Project Financing in Indonesia”, Jurnal Yuridika: Volume 35 No 1, January 2020; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), DPR RI, 2022; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tertulis Permintaan Informasi Publik Kementerian Keuangan RI kepada Rega Felix; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Rega Felix; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum atas nama A. Fahrur Rozi; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Buku “Gagasan Hukum Peninjauan Formil Putusan Mahkamah Konstitusi”, CV. Pustaka Aksara, Surabaya, 2025; 14. Bukti P-14 : Fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM) atas nama Arga Prianggara; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan tertuju atas nama Arga Prianggara; 16. Bukti P-16 : Fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM) atas nama Iklyma Syifaul Fajna; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Jurnal Prosiding “The Critical Discourse Analysis of Teun Van Dijk on the Israel: Iran Conflict News in Al Jazeera Net”, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2025; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Perkara Nomor 43/PUU-XXIII/2025 atas nama A. Fahrur Rozi sebagai Pemohon dan fotokopi artikel online “UU BUMN Berubah, Wamenkum Sebut Pemohonan Uji Materi di MK Kehilangan Objek”, hukumononline.com, 2025; 56 19. Bukti P-19 : Fotokopi artikel online “Tukin Tak Dibayarkan, Banyak Dosen Nyambi Jadi Ojol”, detikNews, 2025; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Memorandum oleh Director, Office of Science and Technology Policy US tentang “Fiscal Year (FY) 2027 Administration Research and Development Budget Priorities and Cross-Cutting Actions”, 2025; 21. Bukti P-21 : Fotokopi bahan ajar “Artifical Intelligence, Deontic Logic, dan Ilmu Hukum” oleh Rega Felix, S.H., M.H.; 22. Bukti P-22 : Fotokopi dokumen tentang eksplorasi deontic logic oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Tinggi Militer Amerika (DARPA); 23. Bukti P-23 : Fotokopi indeks AI Vibrancy Tools yang dikembangkan oleh Stanford Human-Centered Artificial Intelligence (HAI); 24. Bukti P-24 : Fotokopi dokumen Korea Invention Promotion Act 2017; 25. Bukti P-25 : Fotokopi salinan Ijazah atas nama Arga Prianggara; 26. Bukti P-26 : Fotokopi salinan Buku “Frascati Manual 2015” yang berisi pedoman dalam pengumpulan dan pelaporan data penelitian dan pengembangan ekserimental. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 57 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan” dalam norma Pasal 34 ayat (3) huruf a, Pasal 57 ayat (2), kata “fenomena alam” pada Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a, dan Penjelasan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) serta Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 58 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah sebagai berikut. a. Pasal 34 ayat (3) huruf a UU 11/2019 59 “Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari: a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;” b. Pasal 57 ayat (2) UU 11/2019 “Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial dan bantuan hukum.” c. Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a UU 11/2019 “Yang dimaksud dengan "Penelitian dasar" adalah Penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teori ilmiah atau prinsip dasar suatu bidang ilmu yang lebih dalam rangka meningkatkan pemahaman atau kemampuan memprediksi fenomena alam. Yang dimaksud dengan "Penelitian terapan" adalah Penelitian ilmiah berbasis Ilmu Pengetahuan yang telah dikuasai dan/atau hasil Penelitian dasar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan/atau untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia.” d. Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU 11/2019 “Yang dimaksud dengan “Jaminan sosial", meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kematian; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan hari tua; dan e. jaminan pensiun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi.” e. Pasal 59 ayat (1) UU 14/2005 “Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (4), serta Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah sebagai perseorangan individu maupun sebagai dosen, Pemohon II sebagai perseorangan individu maupun sebagai pegiat hukum (peneliti freelance) yang aktif di Mahkamah Konstitusi, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai perseorangan individu maupun sebagai mahasiswa, baik secara sendiri maupun bersama-sama, sebagai bagian dari kelompok orang dengan kepentingan dan kegiatan yang sama, yaitu belajar dan meneliti, serta berada dalam ekosistem sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi 60 sebagaimana diatur dalam UU 11/2019, dan secara khusus bagi Pemohon I berada sebagai subjek yang diatur dalam UU 14/2005; 4. Bahwa Pemohon I telah melakukan publikasi dalam jurnal ilmiah. Kemudian, Pemohon II dan Pemohon III masing-masing telah menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dan mendapatkan gelar sarjana. Selain itu, Pemohon II telah menerbitkan sebuah buku dan Pemohon III sedang melakukan penelitian tesis, sedangkan Pemohon IV adalah mahasiswa yang aktif melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV kesemuanya secara aktual telah mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk belajar dan meneliti dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan; 5. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, Pasal 34 ayat (3) huruf a dan Penjelasannya UU 11/2019 yang mengakui hasil invensi dan inovasi dari penelitian dasar terbatas kepada penelitian yang menjelaskan fenomena alam, mendiskriminasi peneliti bidang non-alam. Selain itu, Pasal 57 ayat (2) beserta Penjelasannya UU 11/2019 memberikan pelindungan yang bersifat minimal dan tidak menjawab kebutuhan esensial ekosistem penelitian, yaitu keberlanjutan riset melalui dukungan insentif. Lebih lanjut, para Pemohon menjelaskan, hasil kerja Pemohon I telah nyata ada dan diklaim oleh lembaga yang padahal lembaga tersebut tidak menguasainya, namun Pemohon I tidak memiliki ruang untuk meminta insentif. Kondisi tersebut menjadikan kasus serupa sangat berpotensi dialami oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang juga melakukan penelitian secara perseorangan atas inisiatif pribadi (freelance); 6. Bahwa berkenaan dengan kerugian konstitusional Pemohon I dalam hubungannya dengan Pasal 59 ayat (1) UU 14/2005, Pemohon I menguraikan, telah menyalurkan ide melalui permohonan ke Mahkamah hingga menghasilkan 17 (tujuh belas) permohonan. Pemohon I mendalilkan banyak idenya berbuah pada pembaharuan kebijakan dan berdasarkan analisis artificial intelligent sebagai hipotesa/petunjuk awal, menyebut tulisan-tulisan Pemohon I sebagai “ilmu langka”. Oleh karena itu, apabila benar termasuk ilmu langka, Pemohon I mendalilkan memiliki kedudukan hukum sebagai dosen dan norma a quo dianggap merugikan karena hanya memberikan hak tanpa memperjelas 61 kewajiban pemerintah dalam dukungan anggaran untuk pengembangan ilmu langka, sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945; Bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional serta syarat kedudukan hukumnya dalam pengujian konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sebagaimana telah diuraikan di atas, termasuk mencermati alat bukti yang diajukan, Mahkamah tidak mendapatkan adanya bukti yang meyakinkan perihal aktivitas penelitian yang dilakukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai aktivitas penelitian keilmuan yang menunjukkan sifat berkala, berkelanjutan, dan dapat ditelusuri konsistensinya, bukan sekadar kegiatan satu kali yang berdiri sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut, sekalipun Pemohon I melampirkan artikel jurnal yang ditulis Pemohon I dan Lastuti Abubakar [vide Bukti P-8] serta bahan ajar perkuliahan [vide Bukti P-21]; Pemohon II melampirkan fotokopi ijazah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta [vide Bukti P-12] dan informasi perihal buku yang ditulis oleh Pemohon II [vide Bukti P-13]; Pemohon III melampirkan Kartu Mahasiswa Institut Teknologi Bandung [vide Bukti P-14], surat keterangan sebagai karyawan tetap BPR Syariah HIK Parahyangan [vide Bukti P- 15], dan fotokopi ijazah dan fotokopi daftar nilai Pemohon III dari Institut Kesenian Jakarta jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) [vide Bukti P-25]; dan Pemohon IV melampirkan bukti Kartu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta [vide Bukti P-16] dan jurnal yang ditulis oleh Pemohon IV dan Ulil Abshar [vide Bukti P-17], alat-alat bukti dimaksud, menurut Mahkamah, tidak cukup menunjukkan adanya rekam jejak sebagai peneliti yang melakukan penelitian yang berkelanjutan, agenda riset yang terstruktur, maupun keluaran ilmiah yang konsisten sehingga dapat menegaskan status sebagai peneliti, termasuk peneliti freelance yang aktif melakukan penelitian. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang menyamakan skripsi dan tesis sebagai penelitian untuk mendapatkan kedudukan hukum dalam permohonan a quo adalah tidak tepat karena skripsi dan tesis merupakan bagian dari kewajiban akademik untuk memenuhi syarat kelulusan, bukan semata-mata inisiatif ilmiah yang otonom dan berkelanjutan, karena skripsi dan tesis, meskipun mengandung 62 metode penelitian, tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menempatkan status pernah atau sedang menjadi mahasiswa sebagai peneliti, sebagaimana dimaksud dalam praktik penelitian yang berkesinambungan. Di samping itu, berkenaan dengan uraian Pemohon I dalam menjelaskan kedudukan hukumnya berkaitan dengan pengujian Pasal 59 ayat (1) UU 14/2005, Mahkamah menilai, penilaian terhadap ilmu langka tidak dapat didasarkan dari kesimpulan yang bersumber dari alat bantu berbasis kecerdasan buatan semata, namun memerlukan mekanisme penilaian yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas, dengan didasarkan metodologi verifikasi, dan akuntabilitas yang memadai untuk menetapkan suatu bidang sebagai ilmu langka. Oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I tidak meyakinkan Mahkamah karena alat bukti dimaksud tidak menunjukkan bukti yang memadai berkenaan dengan bidang yang ditekuni Pemohon I adalah masuk dalam kategori ilmu langka, sekalipun Pemohon I dapat membuktikan statusnya sebagai dosen [vide Bukti P-6]. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dimaksud berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon I belum dapat dibuktikan dan Mahkamah belum mendapatkan keyakinan hal tersebut sebagai penelitian yang berkaitan dengan ilmu langka, maka argumentasi Pemohon I bahwa Pasal 59 ayat (1) UU 15/2005 dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon I, sebagai syarat adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara anggapan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang bersifat spesifik dan aktual maupun potensial tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon I, termasuk dalam hal ini juga oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. 63 [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua 64 merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Aqmarina Rasika