276/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 276/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rega Felix. Pekerjaan : Dosen/Advokat Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 282/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 29 Desember 2025 dengan Permohonan Nomor 276/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: 2 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”); 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”) yang menyatakan: “ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”); 3 1.6. Bahwa permohonan Pemohon menguji Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta yang berbunyi: Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta “Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan” terhadap UUD NRI 1945: Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 4 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD NRI 1945 2.4. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P-3) yang berprofesi sebagai dosen (vide Bukti P-4). Pemohon memiliki kegiatan memberikan kuliah termasuk menjadi narasumber tamu di universitas untuk memberikan ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data kepada mahasiswa (vide Bukti P-5 dan Bukti P- 19). Pemohon juga memberikan ceramah/pidato untuk memberikan keterangan sebagai ahli dengan memaparkan ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data (vide Bukti P-6). Pemohon juga merupakan konten kreator mengembangkan channel Youtube dengan konten video edukasi (vide Bukti P-7 dan Bukti P-20). Sebagai dosen jelas bahwa profesi Pemohon dilindungi oleh Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU Guru dan Dosen”) yang menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;” 2.5. Bahwa sebelum menjadi dosen, Pemohon juga telah aktif melakukan penelitian (vide Bukti P-8) hingga mengembangkan dan menerapkan penelitian/mengamalkan ilmunya dalam kenyataan melalui forum-forum terbuka (vide Bukti P-9). Pemohon juga mengembangkan channel Youtube 5 sebagai sarana edukasi agar ilmu pengetahuan dapat diakses luas oleh masyarakat dan mahasiswa akibat keterbatasan peran Pemerintah di sektor pendidikan; 2.6. Bahwa sehubungan dengan kegiatannya tersebut, tidak dapat diragukan bahwa kegiatan Pemohon menghasilkan Ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, berupa antara lain namun tidak terbatas pada: perwajahan karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, karya sinematografi, atau Ciptaan lainnya (vide Bukti P-1). Pemohon berhak untuk hadir dalam rantai ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk pengembangan diri, dengan demikian Pemohon memerlukan pelindungan hak cipta atas karya - karya Pemohon untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional Pemohon berupa hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 karena karya Pemohon merupakan referensi yang melekat kepada diri pribadi Pemohon sebagai bentuk martabat dan kehormatan diri pribadi Pemohon sebagai dosen yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo 2.7. Bahwa pada tahun 2021-2022, Pemohon telah menyampaikan secara deklaratif melalui sidang yang terbuka untuk umum sebuah ide konseptual berupa hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan di industri perbankan syariah yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat (vide Bukti P-21). Konsep hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia adalah ide, konsep, prinsip, temuan atau data yang telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan atau dalam pengertian World Intellectual Property Organization (“WIPO”) disebut dengan “developed ideas” yang Pemohon kembangkan dari penelitian Pemohon sebelumnya (vide Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-21) dengan menggabungkan konsep trust dari common law, konsep kepemilikan dalam UU Pokok Agraria, dan konsep kepemilikan dalam hukum Islam yang 6 masing-masing berdiri sendiri hingga kemudian Pemohon gabungkan/konstruksikan sebagai gabungan konsep dalam sebuah kertas yang ditandatangani Pemohon langsung dalam bentuk berupa surat perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 18 Januari 2022. Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Presiden, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Bank Indonesia (“BI”), hingga Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) turut memberikan keterangan untuk menanggapi permohonan Pemohon yang pada umumnya adalah menolak gagasan ide konseptual Pemohon (vide Bukti P-9 dan Bukti P-21); 2.8. Bahwa sebelum itu telah dibentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (“KNEKS”) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (“Perpres KNEKS”). Menurut Pasal 5 huruf c Perpres KNEKS, salah satu fungsi KNEKS adalah perumusan dan pemberian rekomendasi penyelesaian masalah di sektor ekonomi keuangan syariah, sehingga karena riset ilmiah Pemohon sebelumnya adalah berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah yaitu berkaitan dengan penerapan akad ijarah (vide Bukti P-8), maka Pemohon melamar kerja kepada KNEKS namun tidak pernah mengetahui nasib lamaran tersebut. Karena Pemohon ditolak bekerja, maka Pemohon secara perseorangan berinisiatif meneliti dengan mencari ide, konsep, dan prinsip yang berakar dari penelitian Pemohon sebelumnya mengenai akad ijarah (sewa-menyewa) untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan aset di sektor ekonomi keuangan syariah. Karena diperlukan perubahan pada kebijakan yang ada dan Pemohon ditolak bekerja, maka Pemohon menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi secara deklaratif ide, konsep, dan prinsip mengenai hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia (vide Bukti P-9 dan Bukti P-21); 2.9. Bahwa ide Pemohon jelas ditolak oleh DPR, Pemerintah, BI, hingga OJK (vide Bukti P-9 dan Bukti P-21). Namun, ternyata pada tahun 2023, ide Pemohon berupa hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah digunakan dalam Pasal 1 angka 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang menyatakan: 7 “Hak Manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.” Dan Pasal 2A UU P2SK: “(1) Penggunaan aset dalam transaksi atau sebagai bagian struktur produk dan/atau jasa Perbankan Syariah dapat dilakukan dengan cara menjual dan/atau menyewakan Hak Manfaat atas aset atau barang. (2) Penjualan dan/atau penyewaan Hak Manfaat atas aset atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pendaftaran atas kepemilikan suatu aset atau barang sebagai dasar legalitas kepemilikan.” (notes: UU P2SK adalah produk negara yang diterbitkan dalam lembaran negara, sehingga melalui asas hakim aktif dan asas peradilan cepat dan biaya murah, sudah seharusnya objek peraturan perundang-undangan yang telah dikuasai negara seharusnya tidak perlu dibuktikan oleh rakyat) 2.10. Bahwa kemudian Pemohon mencari dalam Naskah Akademik RUU P2SK dari mana sumber ide tersebut berasal dan ternyata menemukan kalimat: “Kelemahan lain dari bidang Syariah adalah belum adanya ketentuan mengenai penjaminan/agunan dari pembiayaan bank Syariah yang khusus berdasarkan karakteristik pembiayaannya. Dalam hal ini, menurut analisis dari KNEKS, pembiayaan sewa, asset merupakan milik bank Syariah sehingga tidak diikat fidusia/Hak Tanggungan.” (vide Bukti P- 10); Pemohon sangat kaget karena sebelumnya Pemerintah, DPR, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan telah jelas menolak ide Pemohon yang meminta untuk diadopsinya hak manfaat dalam UU Perbankan Syariah terkait permasalahan kepemilikan aset dalam pembiayaan sewa (ijarah). Padahal fungsi KNEKS adalah mengoordinir lembaga-lembaga terkait termasuk memberikan rekomendasi dan bahkan menurut Pasal 9 Perpres KNEKS, anggota dari KNEKS terdiri dari unsur pemerintah, Gubernur Bank Indonesia, ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, hingga ketua Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, bahkan dalam melaksanakan tugas, KNEKS dibantu oleh manajemen eksekutif yang dipimpin oleh direktur eksekutif yang menurut Pasal 21 Perpres KNEKS merupakan pegawai yang bekerja penuh waktu. Bahkan manajemen eksekutif digaji dengan sangat besar, maka dari itu secara normatif, seharusnya mustahil memberikan keterangan seperti dalam keterangan di Mahkamah Konstitusi (vide Bukti P- 9 dan Bukti P-21). 8 2.11. Bahwa di sisi lain, Pemohon membaca berita, direktur eksekutif KNEKS rangkap jabatan menjadi staf khusus menteri. Hal ini sangat aneh sekali, karena Pasal 21 Perpres KNEKS mewajibkan manajemen eksekutif bekerja penuh waktu, bahkan sudah diberikan gaji fantastis (hingga kurang lebih Rp.60jutaan). Berdasar dari Naskah Akademik yang diterbitkan DPR, kemudian Pemohon meminta informasi hasil kajian/analisis sebagaimana dinyatakan dalam naskah akademik kepada KNEKS (Kemenkeu) dan terkejut ternyata dinyatakan hasil kajian/analisis tersebut tidak dikuasai oleh KNEKS (vide Bukti P-11). Hal ini sangat mengejutkan Pemohon dan menyakiti hati karena bagaimana mungkin melakukan klaim tertentu yang sendirinya tidak menguasainya. Jika demikian, maka Naskah Akademik DPR tersebut merujuk kepada sesuatu yang sesungguhnya tidak ada (fails to refer). Sedangkan, ide hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia telah Pemohon susun dan usulkan sebelumnya yang ternyata diadopsi melalui UU P2SK. Dengan demikian, terdapat misatribusi dalam Naskah Akademik DPR; 2.12. Bahwa padahal berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 12/2011, pengertian naskah akademik, ditegaskan yaitu: “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban moral dalam penyusunan naskah akademik karena harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; 2.13. Bahwa kemudian apa yang dialami oleh Pemohon? Pemohon tiba-tiba diberhentikan kerja sebagai tenaga ahli tata kelola TI di pemerintahan dengan tidak memperpanjang kontrak Pemohon, namun tiba-tiba dilakukan pengumuman lowongan rekrutmen ulang. Akibatnya, Pemohon harus mencari-cari pekerjaan kembali untuk menafkahi keluarga. Kemudian, Bank Indonesia membuka lowongan kerja berkaitan dengan ekonomi syariah. Karena lowongan yang dibuka berkaitan langsung dengan Pasal 26 UU Perbankan Syariah terkait kewenangan Bank Indonesia di bidang prinsip 9 syariah yang Pemohon uji dan gagasan Pemohon telah diadopsi negara melalui UU P2SK, maka Pemohon berpikir pekerjaan tersebut sangat relevan dengan penelitian dan ide Pemohon. Pemohon mengikuti proses seleksi dan lolos berbagai macam tahapan termasuk administrasi, psikotes, tes kepemimpinan, kompetensi bidang, hingga wawancara. Namun, pada tahap akhir seleksi kesehatan, Pemohon dinyatakan tidak lulus. Pemohon terbingung karena tidak dipersyaratkan syarat kesehatan tersebut di pengumuman lowongan. Setelah itu, Pemohon menanyakan kepada Bank Indonesia penyakit apa yang menyebabkan Pemohon ditolak. Bank Indonesia menyatakan Pemohon memiliki indeks massa tubuh lebih dari 30 (gemuk) dan membrane tymphani perforasi AD. Setelah pengumuman Bank Indonesia, Pemohon periksa penyakit membrane tymphani perforasi AD ke dua dokter spesialis THT ternyata tidak ada pada Pemohon. Pemohon semakin bingung karena pada saat diperiksa oleh Bank Indonesia tidak ada prosedur klinis yang sama seperti pada saat diperiksa oleh dokter spesialis THT. Karena informasi sangat tertutup, maka wajar saja Pemohon memiliki praduga yang diterima di Bank Indonesia adalah orang dari KNEKS. Pemohon merasakan ketidakadilan yang mendalam karena ide Pemohon telah nyata digunakan bahkan diklaim oleh pejabat, tetapi Pemohon justru diberhentikan kerja dan dihalangi haknya untuk bekerja. Pemohon berjuang meminta keadilan kepada negara, tetapi justru pengaduan-pengaduan Pemohon diabaikan; 2.14. Bahwa karena locus utama yang Pemohon temukan adalah di DPR (naskah akademik) (vide Bukti P-10), maka wajar Pemohon mengadu ke DPR (vide Bukti P-12). DPR memiliki kewajiban dan kewenangan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014. Bahkan, menurut Pasal 81 huruf j dan k UU 17/2014, wajib menindaklanjuti pengaduan Pemohon yang tidak diproses dengan semestinya semenjak tahun 2023. Akhirnya, baru pada Januari 2025 diberikan respon oleh Setjen DPR, namun itupun hanya sebatas notifikasi (vide Bukti P-12). Karena sudah bertahun-tahun tidak ditindaklanjuti, Pemohon juga meminta bantuan kepada Fraksi Partai Gerindra hingga akhirnya kepada anggota DPR yang bernama Profesor Sufmi Dasco Ahmad, dengan maksud untuk mempercepat, terlebih merupakan seorang guru besar dan Pemohon adalah sivitas akademika dan anggota DPR tersebut 10 berasal dari dapil yang sesuai domisili Pemohon serta pada saat kasus Pemohon terjadi menjabat sebagai pimpinan yang membawahi bidang ekonomi dan keuangan. Namun, karena tidak juga ada tanggapan, Pemohon meminta bantuan kepada presiden Prabowo Subianto (vide Bukti P-12). Asumsi Pemohon seharusnya tokoh tersebut mengetahui perkara Pemohon karena urusannya sangat bersinggungan, bahkan surat-surat formal dari lembaga negara sudah disampaikan secara langsung kepada masing- masing lembaga dan surat Pemohon juga telah diterima (vide Bukti P-12). Namun, hasilnya sampai dengan permohonan ini disampaikan adalah nihil. Sedangkan, jika kasusnya viral, seperti kasus Jovi Andrea Bachtiar yang diberhentikan sebagai jaksa, DPR sangat cepat merespon dengan melakukan RDP. Dengan demikian, DPR melakukan diskriminasi terhadap Pemohon karena “pilih kasih” dalam melayani rakyat. Berdasarkan bukti tersebut, maka pertanyaan hakim konstitusi apakah Pemohon pernah mengupayakan legislative review, jawabannya sudah berkali-kali dan dicueki; 2.15. Bahwa setelah Pemohon digagalkan bekerja di Bank Indonesia, kemudian Pemohon menjadi dosen. Ternyata menjadi dosen honornya sangat tidak masuk akal, yaitu hanya ratusan ribu Rupiah (vide Bukti P-13). Terdapat gap yang sangat jauh sekali dengan pejabat yang padahal tanggung jawab dosen sangat berat. Persoalan honor dosen yang tidak masuk akal ternyata sudah menjadi pengetahuan umum. DPR juga sudah mengetahui karena terdapat berita berjudul: “Dosen Blak blakan di DPR Ngaku Gaji Sama dengan Satpam dan Tukang Bangunan” dalam channel MerdekaDotCom, dengan sumber: (https://www.youtube.com/watch?v=D_PggrJrNXI diakses pada 09 Desember 2025 pukul 08:35 WIB) 2.16. Bahwa Pemohon sangat bingung dan berpikir pemimpin negara ini sungguh zalim sekali, guru dan dosen diperlakukan sangat tidak terhormat hingga martabat dan kehormatannya dihargai sangat rendah. Padahal syarat untuk menjadi dosen sangat tidak mudah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 46 UU Guru dan Dosen: “(1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. 11 (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.” kemudian ternyata secara faktual, Pemohon membaca berita karena guru dan dosen gajinya sangat miris, hingga terdapat dosen yang bergelar S3 harus menjadi ojek online karena tunjangan kinerjanya tidak dibayar dan terdapat guru yang bunuh diri karena tidak kuat terlilit pinjol. Kemudian, 700an dosen mengundurkan diri secara serentak. Di sisi lain, Pemohon membaca berita jabatan profesor dipermainkan dengan maraknya profesor abal-abal, bahkan dikorelasikan dengan pejabat. Di tengah hal tersebut, kemudian jurnal predator, ghost writer, dan plagiarisme menjadi seperti pemandangan “normal” dalam dunia akademik. Nasib menjadi dosen di Indonesia sangat miris sekali. Pemohon menjadi dosen kemudian berpikir berada dalam profesi yang ditempatkan oleh penguasa di ujung lembah terbawah. Kondisi ini faktual dan Pemohon rasakan langsung. Ketika rakyatnya kerja keras memberikan gagasan/ide, kemudian diambil oleh pejabat yang berkuasa. Para pejabat digaji besar, sedangkan dosen dalam kondisi yang miris. Kemudian, narasi penguasa menggunakan istilah seperti “orang pintar nyinyir”, “antek asing”, “didanai koruptor”, “orang pintar tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan jembatan”. Padahal dosen adalah sebuah profesi, sebuah pekerjaan yang tidak diwajibkan menciptakan lapangan pekerjaan. Teknologi jembatan juga sudah ditemukan ribuan tahun lalu, sehingga tugas Pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun jembatan bukan menyinyiri profesi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dosen sibuk meneliti sesuatu yang belum diketahui bukan sesuatu yang sudah diketahui. Karena kondisi merendahkan martabat dosen sudah sangat ekstrem, maka Pemohon segera melaporkan ke Mahkamah Konstitusi; 2.17. Bahwa di tengah kerusakan martabat dan kehormatan dunia akademik secara terstruktur dan sistematis, Pemohon tetap menjalankan kewajiban untuk meneliti, mengembangkan ide, dan mengamalkan ilmu yang diterima untuk memberikan solusi terbaik untuk bangsa. Ide atau konsep untuk menyelesaikan permasalahan bangsa telah Pemohon sampaikan secara deklaratif-terbuka melalui lembaga negara resmi. Mengapa Pemohon 12 melakukan hal tersebut? Karena honor sebagai dosen sangat kecil dan negara tidak menghidupi dosen, sehingga honor Pemohon tidak cukup untuk membayar biaya publikasi di jurnal atau menerbitkan buku. Pemohon sangat menginginkan sekali menulis di jurnal atau buku. Andai Pemerintah mensejahterakan dosen, maka otomatis Pemohon akan berkarya melalui karya tulis atau buku, sayangnya fakta yang terjadi adalah dosen jauh dari kata sejahtera. Selain itu, dari kondisi tersebut, dan karena Pemohon berlatar belakang sarjana hukum di bidang hukum tata negara, sedangkan DPR memiliki kecenderungan membuat undang-undang (UU) relatif “ugal-ugalan” tanpa kajian yang matang. Akibatnya, mau tidak mau Pemohon harus meneliti dan memperbaikinya dengan menggali ide atau konsep. Bahkan, persoalan-persoalan yang muncul di bidang ekonomi syariah seperti masalah kepemilikan dalam transaksi perbankan syariah, dualisme lembaga fatwa, hingga resolusi konflik atas fatwa halal, Pemohon harus kerjakan sendiri yang padahal seharusnya merupakan tugas KNEKS dalam memberikan rekomendasi/rumusan kebijakan. Namun, yang terjadi justru Pemohon dibuang, dihalangi hak kerjanya, dan ide Pemohon ditolak namun diam-diam diambil, sedangkan pihak lain dianggap menjadi “Sang Arsitek Ekonomi Syariah Indonesia”. Kondisi ini yang disebut dengan epistemic erasure atau overshadowing terhadap Pemohon. Di sisi lain, aduan Pemohon kepada DPR terkait hal tersebut justru tidak ditindaklanjuti. Ketika Pemohon hendak meniti karir dihalangi. Seolah, terdapat pembiaran yang disengaja agar dosen menjadi seperti ayam mati di lumbung padi. Dosen seolah dibuat dalam kondisi paling rendah hingga jika dosen mau bertahan hidup harus menjilat penguasa, maka wajar muncul istilah “intelektual kelas kambing”. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pelindungan terhadap dosen secara menyeluruh termasuk terhadap seluruh tugas dan kerja intelektualnya; 2.18. Bahwa kertas kerja Pemohon tidak hanya di bidang ekonomi syariah saja, tetapi merentang di kurang lebih belasan permohonan (vide Bukti P-9). Bahkan, seorang anggota DPR pada 18 November 2024 di persidangan perkara pertambangan mineral dan Batubara menyatakan: “Dalil-dalil ulasan Permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonan akan lebih tepat jika disampaikan pada pihak-pihak yang terkait, seperti pemerintah dan 13 DPR RI melalui legislative review sebagai bahan untuk masukan dalam perbaikan regulasi” (vide Bukti P-14). Faktanya adalah aduan Pemohon tidak ditindaklanjuti DPR dan permohonan Pemohon untuk mendengarkan pendapat Pemohon tidak digubris (vide Bukti P-12). Sedangkan, DPR “mencatut” putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi UU Minerba secara tergesa-gesa di saat PP 25/2024 sedang diuji di Mahkamah Agung, hingga terjadi demonstrasi besar yang di dalam salah satu tuntutannya adalah terkait RUU Minerba, tetapi DPR dan Presiden tetap mensahkan UU yang kontroversial dengan alasan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mana Pemohon merupakan Pemohon langsung dalam putusan tersebut. Mengapa PP 25/2024 terbit terlebih dahulu baru kemudian terbit UU-nya hanya dalam waktu singkat? Bagaimana kajiannya sehingga lahir PP 25/2024? Siapa yang memaksakan PP 25/2024 keluar di tengah derasnya penolakan? Mengapa sampai harus PP 25/2024 diselamatkan melalui perubahan UU? Substansi perubahan UU Minerba tersebut secara pokok adalah persoalan “pemberian prioritas” kepada selain BUMN termasuk ormas keagamaan dan badan usaha swasta tanpa melalui mekanisme lelang. Padahal makna “prioritas” sebagai instrumen afirmatif seharusnya merujuk kepada Putusan MK No. 77/PUU-XXII/2024, tetapi dalam naskah akademik DPR sama sekali tidak merujuk kepada putusan tersebut (vide Bukti P-15). Padahal putusan MK diklaim sebagai dasar perubahan UU, di mana dalam putusan MK tersebut terdapat Pemohon sebagai pemohon. Meskipun, tidak harus mengatribusikan kepada nama individu, tetapi setidaknya ratio decidendi putusan MK yang menjadi dasar harus dijadikan pertimbangan. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat upaya untuk melakukan overshadowing dengan tidak merujuk kepada referensi yang valid. Di sisi lain, Pemohon ada dalam perkara tersebut dan ketika memohon untuk diberikan kesempatan memberikan pendapat justru tidak digubris yang padahal anggota DPR sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk disampaikan melalui legislative review. Pemohon mengadu dicueki, Pemohon merasa dibohongi dan dikerjain; 2.19. Bahwa permasalahan tambang terus menjadi kontroversi hingga menyebabkan perpecahan di tubuh PBNU. Krisis ekologis terjadi hingga terjadi bencana alam yang serius di Sumatera. Kepala BNPB justru 14 menyatakan “hanya mencekam di medsos”. Pemohon khawatir dengan keadaan bangsa. Akibat dari ulah penguasa, akhirnya Pemohon harus inisiatif meneliti lagi untuk memperbaiki hingga akhirnya memberikan ceramah/pidato untuk memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya berisi artikulasi ide, konsep, prinsip, temuan atau data yang Pemohon susun menjadi developed ideas (vide Bukti P-6); 2.20. Bahwa Pemohon tidak hanya menyampaikan satu developed idea saja, tetapi berbagai macam, antara lain: 1) Konsep hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia (18 Januari 2022); 2) Konsep resolusi konflik fatwa halal melalui pengadilan agama (26 Juni 2023); 3) 4 prinsip transfer data pribadi melalui 8 definisi atomik dan 3 parameter valuasi semantik (21 Agustus 2025); 4) Konsep model penerapan graf terhadap prioritas izin pertambangan (4 Desember 2025); dan lain sebagainya yang tersebar dalam belasan dokumen lainnya yang telah Pemohon sampaikan secara deklaratif dalam sidang terbuka untuk umum. Pemohon memberikan bukti ARPK mencakup terhadap seluruh peristiwa di dalamnya yang dikuasai negara untuk menjalankan asas peradilan berbiaya murah dan asas hakim aktif (vide Bukti P-9, Bukti P-21). Dalam dokumen tersebut mencakup ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang berguna dalam memahami hukum, termasuk sumber-sumber data/referensi yang Pemohon gunakan dengan pengutipan atau dilampirkan sebagai alat bukti. Ide-ide Pemohon tidak hanya diekspresikan di ruang pengadilan semata, tetapi juga diekspresikan baik dalam video youtube (vide Bukti P-7, Bukti P-19, Bukti P-20) hingga perkuliahan (vide Bukti P-5, Bukti P-19, Bukti P-20). Kesemuanya merupakan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata yang diakui sebagai Ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Bahkan, sistem Artificial Intelligence (“AI”) model GPT-5 dengan fitur deep-research dengan 15 prompt dasar untuk meneliti konten original ideas dengan penelusuran database penelitian global terhadap karya Pemohon menyatakan dengan tegas memiliki unsur original ideas (vide Bukti P-22, Bukti P-23, dan Bukti P-26). Tentu kepastian kebenaran ChatGPT perlu dikonfirmasi oleh manusia (human-in-the-loop), termasuk oleh hakim konstitusi berdasarkan asas hakim aktif. Satu hal yang pasti, Pemohon telah mengekspresikannya secara nyata, bukan hanya di pikiran; 2.21. Bahwa kerja-kerja nyata intelektual Pemohon tidak dapat disangkal baik dalam bentuk tertulis dan/atau disampaikan melalui ceramah/pidato/kuliah ataupun melalui konten media yang diakui dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Namun, ternyata ide Pemohon diambil/ “dibajak” oleh pejabat pemerintah. Hal ini terjadi karena Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta tidak melindungi ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan, sehingga Ciptaan Pemohon hanya dianggap sebagai ekspresi visual tanpa makna bagai cipratan tinta di atas kertas atau ekspresi suara tanpa makna bagai kicauan burung atau lolongan serigala. Karena adanya Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, kemudian kerja keras Pemohon dalam melahirkan ide, ternyata tidak melekat padanya hak moral. Akibatnya, pejabat pemerintah dengan berdasar kepada Pasal 43 huruf b UU Hak Cipta yang menyatakan: “Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang- undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan; dan Pasal 42 huruf d UU Hak Cipta: “Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa: d. putusan pengadilan atau penetapan hakim;” menggunakan ide Pemohon untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan dengan mengatasnamakan pemerintah, sedangkan yang terjadi kepada Pemohon adalah epistemic erasure atau setidaknya overshadowed. Ide Pemohon tidak dilindungi peraturan perundang-undangan karena tidak ada pengecualian dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta juncto Pasal 43 huruf b 16 UU Hak Cipta dan surat permohonan Pemohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai bagian dari putusan pengadilan, terlebih dengan adanya Pasal 44 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta. Padahal yang menulis surat permohonan adalah Pemohon bukan pengadilan atau hakim. Bahkan, KNEKS tidak menguasai hasil analisis/kajian atas apa yang Pemohon kerjakan sebagaimana yang dituangkan dalam Naskah Akademik DPR, namun tetap saja diatribusikan kepada KNEKS yang padahal yang menulis adalah Pemohon. Tetapi, ternyata yang Pemohon rasakan bukan hanya epistemic erasure, Pemohon justru merasakan indirect coercion seperti dalam bentuk pengabaian layanan publik (vide Bukti P-12) hingga penghalangan hak untuk bekerja. Permasalahan moral ini seolah sepele, padahal apa yang Pemohon rasakan sangat besar. Pemohon menjadi tidak diakui kerja kerasnya, sehingga Bank Indonesia mungkin saja justru menerima pejabat dari KNEKS, sedangkan Pemohon dianggap cacat fisik yang tidak bisa bekerja. Bagi Pemohon persoalan ini adalah persoalan moral serius. Pemohon belajar, berkuliah, hingga menjadi dosen sangat mengandalkan ide Pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 dan ide yang Pemohon kembangkan adalah bagian dari diri pribadi Pemohon sebagai bentuk martabat dan kehormatan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon sangat bergantung kepada ide tersebut, tetapi karena terjadi overshadowing, maka karir Pemohon yang bukan bagian dari pemerintahan terhambat sedangkan karir orang yang sudah bekerja di pemerintahan dapat meningkat. Berdasarkan uraian Pemohon, secara sederhana jika divisualkan sebagai ilustrasi, kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut: 17 Sifat Kerugian Konstitusional 2.22. Bahwa Pemohon telah meneliti dan mengembangkan ide hingga menyampaikannya secara deklaratif atas ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang digabung/diwujudkan dalam sebuah Ciptaan secara aktual. Apa yang Pemohon kerjakan adalah nyata bukan ide yang masih dalam pikiran. Ekspresi tersebut telah memiliki timestamp sehingga dapat ditelusuri seperti sebagaimana Pemohon lampirkan dalam alat bukti; 2.23. Bahwa secara aktual Pemohon telah menghabiskan energi, waktu, tenaga, biaya, dan pikiran untuk menghasilkan karya-karya Pemohon. Pemohon melakukan hal tersebut sebagai tanggung jawab moral atas ilmu yang diterimanya akibat kinerja DPR dan Pemerintah yang buruk seperti membuat kebijakan secara “ugal-ugalan”. Pemohon menyadari bahwa apa yang Pemohon lakukan adalah untuk kepentingan terbaik bangsa, sehingga tidak patut Pemohon menuntut royalti atau hak ekonomi atas ciptaan Pemohon. Namun, Pemohon menyadari juga bahwa Pemohon adalah manusia yang juga memerlukan makan dan memerlukan penghasilan untuk menafkahi keluarga selayaknya warga negara pada umumnya; 2.24. Bahwa oleh karena itu Pemohon menjadi dosen yang tugas pokoknya berada di dunia ide yang karyanya dipergunakan untuk kepentingan 18 masyarakat luas. Tugas utama Pemohon adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan amanat utama para pendiri bangsa. Sebagai imbal baliknya, negara wajib mensejahterakan guru/dosen karena hidupnya didedikasikan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan bukan untuk mencari harta. Faktanya, perlakuan penguasa terhadap dosen sangat zalim karena dosen hanya seolah dianggap seperti ternak kambing dengan honor yang sangat kecil di bawah satpam dan kuli bangunan (vide Bukti P-13). Kesejahteraan tenaga pendidik seperti guru dan dosen adalah tanggung jawab negara sesuai Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945, tetapi oleh pejabat pemerintah dianggap hanya sebagai amal jariyah yang tidak dihargai. Padahal, dosen juga manusia yang membutuhkan kehidupan. Pengaduan Pemohon diabaikan oleh DPR yang padahal ide Pemohon telah digunakan secara nyata oleh negara. Apakah seperti itu cara menghormati dosen? 2.25. Bahwa di tengah mirisnya kondisi dosen, keterhormatan gelar akademik ternyata diduga menjadi daya tarik bagi pejabat publik karena dapat mendongkrak citra dirinya di masyarakat (elektabilitas), sehingga banyak politisi/pejabat yang juga berburu gelar akademik bahkan hingga ingin mendapatkan jabatan profesor secara instan, sebagaimana dalam berita: Judul: “Skandal Guru Besar: Memakai Jurnal Predator hingga Berkomplot Dengan Asesor” (sumber: https://www.tempo.co/investigasi/skandal-guru-besar-para- pesohor-102863 diakses pada 01 Januari 2025 pukul 10:17 WIB) Keadaan tersebut justru menjadikan bertumbuhnya plagiarisme, joki tesis/disertasi, jurnal predator, ghost writer, bahkan hingga berita pejabat tinggi mencederai etika akademik. Selain itu, keberadaan skandal tersebut juga berkelindan dengan berkembangnya media sosial secara masif hingga melahirkan berbagai macam pendengung (buzzer) dan pemengaruh (influencer) yang seketika dapat terlihat seperti pakar dalam waktu singkat. Hal ini berpengaruh terhadap keterhormatan dosen akademik, seperti pada kasus dosen S3 dari Monash University yang diundang dalam suatu acara hanya dibayar sebesar Rp300ribu, sedangkan influencer dibayar belasan juta untuk menjadi pembicara, sebagaimana dalam berita: 19 Judul: “Dosen Lulusan Monash University Curhat Dapat Honor Rp300 Ribu, Padahal Influencer Dibayar Belasan Juta” (sumber: https://lifestyle.sindonews.com/read/1641809/166/dosen-lulusan- monash-university-curhat-dapat-honor-rp300-ribu-padahal-influencer- dibayar-belasan-juta-1762582308 diakses pada 27 Desember 2025 pukul 18:08 WIB) 2.26. Bahwa fakta tersebut merupakan bukti nyata bahwa martabat dan keterhormatan seorang dosen sudah secara sistematis terendahkan. Terjadi permasalahan akademik yang sangat serius sehingga kepakaran semakin hilang digantikan influencer yang menjadi “pakar instan” yang akhirnya terjadi overshadowing terhadap ilmu pengetahuan. Genealogi ilmu pengetahuan menjadi kabur sehingga otoritas ilmu bergeser menjadi otoritas populer (post-truth). Ternyata overshadowing kepakaran tersebut juga bermasalah di China karena ternyata influencer dapat merugikan masyarakat, sehingga Pemerintah China mensyaratkan influencer yang memberikan topic-topik khusus seperti hukum, kesehatan, dan keuangan harus memiliki ijazah atau sertifikat keahlian. Kondisi ini bukan hanya imajinasi/halusinasi Pemohon, tetapi berdasarkan rujukan akademik dalam buku berjudul “The Death of Expertise” karya Tom Nichols terbitan Oxford University Press tahun 2017; 2.27. Bahwa Pemohon mengambil jalan ilmu pengetahuan yang lambat karena harus membaca literatur dan mengikuti kerangka metodologis tertentu untuk mencapai suatu kesimpulan. Hal tersebut dilakukan selama puluhan tahun dengan cara “mencicil” bacaan, merenungkan sesuatu, menulis, hingga menguji hipotesis berulang kali. Meskipun Pemohon baru menyampaikan ide kepada publik pada 2021, tetapi hal tersebut tidak terlepas dari proses kontemplasi puluhan tahun bahkan semenjak dari Pemohon masih bersekolah yang tidak mungkin Pemohon dapatkan hanya dalam hitungan hari atau bulan. Hal tersebut memerlukan dedikasi intelektual bukan glorifikasi atau klaim mistik; 2.28. Bahwa bayangkan Pemohon menyusun pemikiran dalam proses panjang, misalkan A → B → C → D → E, bahkan ketika melewati B dapat saja terdapat C-1, C-2, C-3, C-4, C-n yang harus Pemohon uji hingga akhirnya bisa sampai kepada D → E. Namun, karena masyarakat tidak memahami proses panjang 20 tersebut maka seorang pejabat hanya tinggal menyatakan dari proposisi A, kemudian “jump to the conclusion” kepada E. Kemudian, orang tersebut terlihat seolah-olah “sakti” dan memiliki tacit knowledge. Ketika pejabat tersebut memiliki basis popularitas yang jauh lebih tinggi, maka akan diglorifikasi secara luar biasa oleh masyarakat selayaknya “juru selamat” dan mengklaim telah melakukan jihad konstitusional demi rakyat; 2.29. Bahwa sebagai dosen, Pemohon terikat dengan etika akademik sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Pendidikan Tinggi”): “Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.” Dengan demikian, kebebasan Pemohon berbicara secara moral dilandasi pada suatu kaidah tertentu, sehingga sangat mengutamakan kehati-hatian dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Sedangkan, pejabat/buzzer/influencer tidak terikat pada etika tertentu, sehingga cenderung lebih mengutamakan popularitas/viralitas daripada kaidah kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Pada akhirnya terjadi kondisi post-truth. Siklus yang terjadi menjadi “berbicara – viral – klarifikasi – minta maaf”. Karena terjadi normalisasi terhadap kondisi tersebut, maka terjadi degradasi karya dosen. Kemudian, martabat dan kehormatan dosen menjadi jatuh digantikan dengan martabat dan kehormatan orang populer. Kondisi semakin miris ternyata kondisi merendahkan dosen terjadi di lingkungan kampus. Glorifikasi pejabat atau orang populer juga terjadi, sehingga basis ilmu pengetahuan semakin terkikis; 2.30. Bahwa seorang dosen membuat karya memerlukan dedikasi yang tinggi. Karya-karya pemikiran Pemohon telah merentang secara aktual, sehingga secara aktual, jelas Pemohon telah menghabiskan waktu, uang, tenaga, dan pikiran untuk mewujudkannya. Hak konstitusional Pemohon dirugikan secara aktual karena sudah sangat jelas ide Pemohon diambil oleh pejabat yang padahal hal tersebut tidak dikuasainya. Kemudian, Pemohon menjadi dosen hanya dihargai ratusan ribu Rupiah (vide Bukti P-13), sedangkan Pemohon diberhentikan bekerja hingga ketika hendak melamar kerja dihalangi tanpa alasan yang jelas. Terdapat orang yang karirnya terus meningkat, 21 sedangkan Pemohon masih mencari bentuk atas karir Pemohon karena dosen seolah ditempatkan oleh Pemerintah sebagai profesi “neraka” jika tidak memiliki kedekatan dengan penguasa. Apa yang Pemohon sampaikan sudah aktual terjadi dan Pemohon sampaikan bukti-buktinya secara jelas. Kemudian, Pemohon juga sudah meminta pertanggungjawaban dari negara khususnya DPR yang menjadi episentrum kejadian tersebut terjadi. Pemohon juga telah meminta kepada partai dan presiden yang berkuasa dan anggota DPR yang relevan dengan Pemohon. Namun, hasilnya nihil (vide Bukti P-12). Namun, apabila permasalahan viral, DPR dan presiden segera meresponnya. Padahal, permasalahan Pemohon berkaitan dengan DPR, apa salah Pemohon mengadukan hal tersebut? Apa yang salah jika kita menjunjung tinggi kejujuran sebagai basis moral? Padahal Pasal 81 huruf j dan k UU 17/2014 sudah jelas menggunakan istilah “kewajiban moral”; 2.31. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada yang ksatria mengaku. Terdiam seribu bahasa seolah-olah tidak ada perasaan berdosa. Kita hanya dipertontonkan pencitraan-pencitraan para pejabat di media dan narasi belaka. Akibat dari ulah penguasa, Pemohon kembali ke Mahkamah Konstitusi bukan karena Pemohon tidak melakukan upaya lainnya, hanya saja karena upaya tersebut mentok tidak digubris. Karena telah terjadi secara aktual, dan DPR diam tidak menggubris, maka berdasarkan penalaran yang wajar, dapat dimaklumi jika Pemohon menyatakan penguasa zalim menjadi ancaman eksistensial bagi intelektual. Jika keadaan seperti ini dipertahankan akan menjadi ancaman serius bagi generasi selanjutnya. Menyelamatkan bangsa lebih diutamakan dibandingkan menyelamatkan segelintir orang. Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi, untuk melindungi hak moral Pemohon, secara prima facie, memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan Pasal 54 UU MK agar DPR dan Presiden memberikan keterangan yang seterang-terangnya atas pembiaran kerugian konstitusional rakyat selama ini. Dokumen yang Pemohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi akan menjadi dokumen negara yang menjadi catatan sejarah dan Pemohon telah menyampaikan berdasarkan alat bukti yang Pemohon sampaikan, dan putusan MK akan dilakukan diseminasi dan eksaminasi agar dapat dipelajari umat beragama, mahasiswa, Gen Z, akademisi, masyarakat luas, dan anak cucu kita atas apa 22 yang dilakukan penguasa saat ini dan tulisan ini menjadi bekal bagi rakyat untuk mendefinisikan penyebab kerusakan bangsa, mengkalkulasi dampak kerusakan, mengambil langkah menyelamatkan bangsa, dan menjadi saksi pertanggungjawaban di akhirat; 2.32. Bahwa kenapa Pemohon melakukan hal tersebut? Motifnya terang- benderang yaitu Pemohon sedang mencari kerja (vide Bukti P-9). Pemohon sama seperti pemuda lainnya. Mengadu ke DPR dan presiden tidak digubris, sedangkan jika ke MK, mau tidak mau dilayani oleh hakim konstitusi. Pemohon merupakan lulusan sarjana hukum tata negara yang bidang pekerjaannya memperbaiki negara. Pemohon selayaknya pemuda lainnya yang kuliah, belajar, lulus dan ingin mengamalkan ilmunya melalui bekerja. Selama 10 tahun Pemohon melamar pekerjaan untuk hal tersebut, namun dihalangi. Niat baik memperbaiki negara, justru direspon sangat represif oleh pemerintah dengan pembiaran. Hidup menjadi dosen seperti dibiarkan menjadi ayam mati di lumbung padi. Pemohon mencari kerja supaya tidak pusing esok hari ada makanan apa, sehingga dapat menulis buku dengan tenang. Tetapi, kekayaan Indonesia terkonsentrasi di segelintir orang. Akhirnya, mau menulis buku juga susah karena untuk menulis memerlukan pikiran, tenaga, waktu, dan biaya yang cukup. Ketika Pemohon ditolak kerja oleh pemerintah, akhirnya Pemohon menjadi dosen yang seolah ditempatkan sebagai tempat pembuangan oleh pemerintah karena honornya tidak masuk akal. Di saat Pemohon memerlukan ketenangan untuk menulis harus terbebani dengan mencari uang untuk bertahan hidup; 2.33. Bahwa ternyata para pejabat membuat kebijakan secara “ugal-ugalan” yang memaksa rakyat harus berdemo dan memaksa kaum intelektual berpikir keras menggali ide sebagai solusi untuk disampaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, yang tetap dibayar oleh negara adalah pejabat yang menjabat bukan rakyat atau kaum intelektual. Penguasa semakin eksploitatif karena merasa berkuasa penuh untuk memberikan prioritas kepada siapapun atas kekayaan alam Indonesia melalui UU 2/2025. Ketika Pemohon melakukan pengaduan melalui jalur konstitusional justru dicueki; 2.34. Bahwa di sisi lain, ketika menonton berita justru seolah deforestasi didukung Pemerintah. Kemudian, tata kelola pertambangan dirusak melalui UU No.2/2025. Padahal Tuhan telah memperingatkan melalui Quran Surat Ar- 23 Rum ayat 41 kerusakan yang terjadi adalah akibat perbuatan manusia. Tidaklah sulit bagi Tuhan untuk memindahkan angin dari samudera ke daratan agar manusia menyadari atas perbuatannya. Namun, penguasa tidak peduli terhadap seruan moral tersebut. Penguasa tetap mengobral kekayaan alam dengan alasan berkuasa atas kekayaan alam yang dikuasainya untuk memberikan prioritas kepada siapapun melalui UU 2/2025. Bahkan, penguasa dapat mengobral kepada negara asing atas mineral kritis milik rakyat. Rakyat mendapatkan kerusakan alam, sedangkan kekayaan alam bocor ke luar negeri; 2.35. Bahwa suara moral dari rakyat terus diabaikan, bahkan suara moral dari kaum agamawan. Mungkin saja penguasa lebih mengutamakan asing yang meminta mineral kritis dibandingkan rakyat dan suara moral agama. Pada saat itu, Pemohon yang terlibat dalam perkara di Mahkamah Konstitusi terkait tambang untuk ormas keagamaan juga telah meminta agar diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat (vide Bukti P-12), tetapi justru tidak digubris dan DPR serta Pemerintah justru buru-buru mensahkan di tengah gelombang protes dari masyarakat; 2.36. Bahwa di sisi lain, ketika terjadi kekacauan akibat tata kelola pertambangan bahkan terjadi bencana alam yang diduga akibat dari deforestasi, justru kita diperlihatkan berita pejabat kepala BNPB menyatakan “hanya mencekam di medsos” sebagaimana dalam berita nasional: Judul: “Pernyataan Kepala BNPB Soal Banjir Sumatera Hanya Mencekam di Medsos, LSM Aceh: Kurang Empati” (Sumber: https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1000223/pernyataan- kepala-bnpb-soal-banjir-sumatera-hanya-mencekam-di-medsos-lsm-aceh- kurang-empati. Diakses pada 07 Desember 2025 pukul 14:49 WIB) 2.37. Bahwa di sisi lain, rakyat sudah sangat lelah melihat kelakuan penguasa yang menyengsarakan rakyat. Kasihan rakyat dikerjain terus dan rakyat tidak sejahtera. Rakyat sudah tidak tahan dengan perlakuan tersebut. Jika rakyat menyadari sesungguhnya kejadian-kejadian yang ada mungkin saja merupakan teguran dari Allah agar manusia tidak angkuh dan serakah. Pemohon membaca buku berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya” dan Pemohon semakin khawatir karena Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 justru dianggap sebagai sumber penyakit; 24 2.38. Bahwa Pemohon sangat bingung mengapa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dianggap sebagai sumber penyakit. Bahkan, solusinya justru kembali ke UUD versi 18 Agustus 1945, bagi Pemohon, hal tersebut merupakan non- sequitor dan romantisme seperti itu sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia karena membuka ruang otoritarianisme dan kembalinya etatisme hingga kerusakan dapat semakin masif yang bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila. Pemohon khawatir penolakan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dan mendorong tidak perlu takut deforestasi padahal bencana alam telah nampak secara jelas akibat ulah manusia menjadikan bangsa Indonesia ditimpa oleh katastrofi akibat ulah penguasa; 2.39. Bahwa akibat dari kekhawatiran atas tindakan dan pikiran penguasa, Pemohon banyak memikirkan nasib bangsa ini. Pemohon tidak ingin bangsa Indonesia yang didirikan pendiri bangsa bubar. Seorang pemimpin seharusnya mau mendengarkan rakyatnya. Akibatnya, Pemohon terpaksa harus merenungkan solusi bagi bangsa ini sembari berdoa kepada Tuhan agar bangsa Indonesia diselamatkan. Ikhtiar Pemohon adalah meneliti dan mengembangkan ide hingga menyampaikannya secara deklaratif atas ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang digabung/diwujudkan dalam sebuah Ciptaan. Salah satunya yang berkaitan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah ceramah/pidato Pemohon sebagai ahli di hadapan hakim konstitusi pada 04 Desember 2025 (vide Bukti P-6). Dalam pidato tersebut, Pemohon memaparkan artikulasi ide secara terstruktur yang diberikan judul “Konsep Prioritas Dalam Sistem Normatif”. Menurut analisis AI model GPT-5 dengan fitur deep research, tulisan Pemohon tersebut memuat original ideas bahkan dengan merujuk literatur global (vide Bukti P-22). Semua yang Pemohon lakukan telah terjadi secara aktual dan berdasarkan penalaran yang wajar, maka sudah pasti memerlukan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran untuk menciptakannya. Pemohon melakukan hal tersebut karena harus “kejar- kejaran” dengan pejabat karena antara rakyat dan penguasa seperti “main kucing-kucingan” dalam membuat kebijakan. Pemohon sudah meminta agar diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat justru DPR buru-buru mensahkan UU 2/2025. Jika para pejabat bekerja dengan baik, maka produk yang diciptakannya juga baik, sehingga Pemohon tidak perlu bolak-balik 25 melakukan seperti apa yang Pemohon lakukan saat ini. Pemohon dapat menulis buku, novel, melukis, mengajar, membuat konten, atau menciptakan karya lainnya dengan tenang; 2.40. Bahwa akibat dari kondisi, maka dengan terpaksa menjadi PR untuk Pemohon. Ide-ide Pemohon akhirnya tertuang dalam dokumen permohonan/pidato. Kemudian, di sisi lain, kita sering mendengar anggota DPR menyampaikan jika tidak suka dengan UU yang disahkan, ke Mahkamah Konstitusi saja, sehingga seolah-olah MK menjadi “keranjang sampah”. Di sini-lah rakyat semakin bingung yang seharusnya proses pembentukan UU bersifat khidmat menjadi permainan “kucing-kucingan” dengan drama demonstrasi yang kemudian masuk keranjang MK. Akhirnya, menjadi beban rakyat untuk meneliti, akan tetapi ketika ternyata ide-nya menguntungkan penguasa justru diambil dan diklaim oleh DPR. Pemohon merasa dikerjain habis-habisan. DPR dan Presiden tega sekali terhadap Pemohon, mulai dari tukang burger, menjadi dosen, hingga menjadi ahli masih saja pengaduan Pemohon tidak digubris. Pemohon sungguh terbingung; 2.41. Bahwa jika DPR dan Pemerintah mengelak atas fakta tersebut, sudah banyak kejadiannya, salah satunya adalah persoalan hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia. Persoalan hak manfaat ini yang sangat dirasakan oleh Pemohon. Selain itu, setelah MK memutus perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024, seolah putusan MK dicatut oleh DPR untuk merevisi UU Minerba secara kebut untuk melegitimasi PP 25/2024, sedangkan Pemohon meminta agar diberikan kesempatan memberikan pendapat diabaikan. Bahkan yang paling menggelitik adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN (“UU 1/2025”) yang menyatakan bahwa pejabat BUMN/Danantara bukan penyelenggara negara, sehingga memaksa rakyat untuk meneliti dan mengujinya di MK. Kemudian, secara mengejutkan DPR segera merevisi UU 1/2025 hanya dalam hitungan bulan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (“UU 16/2025”) yang merubah konsep pejabat BUMN/Danantara bukan penyelenggara negara. Hal ini menunjukan memang saat ini penyelenggaraan negara kita seolah lebih banyak “guyonan” bukan keseriusan. Indonesia sedang berada dalam siklus “berbicara – viral – klarifikasi – minta maaf”, bahkan hal ini seperti 26 sudah menjangkiti proses pembentukan UU. Sedangkan, orang-orang yang serius untuk memperbaiki negara justru dibuang; 2.42. Bahwa Pemohon berkali-kali berada dalam episentrum permasalahan sehingga trauma atas perlakuan penguasa yang sering mencatut ide Pemohon, tetapi kemudian melakukan overshadowing terhadap Pemohon. Kerugian Pemohon sudah sangat aktual karena Pemerintah dan DPR tidak mau terbuka untuk memulihkan hak Pemohon. Secara moral dan hukum, teramat sangat jelas bahwa kasus Pemohon adalah tanggung jawab DPR dan Presiden karena selama ini Pemohon berurusan dengan DPR dan Presiden. Berdasarkan penalaran yang wajar, meminta pertanggungjawaban kepada tetangga Pemohon justru tidak relevan, sehingga tidak ada alasan apapun bagi DPR dan Presiden untuk menutupi kasus Pemohon. Apa salahnya DPR dan Presiden untuk tabayun karena Pemohon adalah rakyat bukan warga asing atau antek asing? Kenapa warga negara jadi harus mengemis-ngemis ke pejabat, sedangkan negara asing meminta mineral kritis diladeni? karena tidak digubris, maka wajar Pemohon kembali lagi ke MK dan sangat berharap dilaksanakan Pasal 54 UU MK; 2.43. Bahwa agar tidak terjebak kepada pengujian peristiwa konkrit karena Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional yang aktual, Pemohon juga mendalilkan kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Ancaman eksistensial serius lainnya terhadap insan akademik adalah lahirnya Artificial Intelligence (“AI”). Keberadaan AI tidak dapat disanggah saat ini, dan dunia global juga sedang memikirkan dampak dari AI yang termasuk dapat melakukan overshadowing terhadap karya intelektual manusia. Model AI seperti Large Language Model (“LLM”) sangat berdampak kepada kehidupan dunia akademik karena kemampuan komputasi yang luar biasa terhadap bahasa manusia termasuk terhadap karya akademik. Bayangkan AI dapat dengan sangat cepat membuat karya berupa puisi, buku, hingga karya akademik lainnya yang akan mempengaruhi pengertian human authorship. Bahkan, Pemohon sebagai konten kreator ekspresinya dapat dengan mudah direplikasi oleh AI dalam berbagai macam bentuk variasi yang bahkan mungkin jejak authorship-nya tidak diketahui. Bayangkan jika ceramah/kuliah/pidato seorang dosen direplikasi hingga masyarakat luas tidak mengetahui yang mana yang asli. Perkembangan teknologi yang 27 sangat cepat ternyata menciptakan problematika baru yaitu post-truth. Permasalahan bias oleh AI juga sudah ditegaskan berdasarkan penelitian ilmiah, yaitu karya Steven M. Williamson dan Victor Prybutok berjudul: “The Era of Artificial Intelligence Deception: Unraveling the Complexities of False Realities and Emerging Threats of Misinformation”. Permasalahan ini merupakan persoalan konstitusional yang serius dan kita sudah menghadapi ancaman tersebut secara nyata. Mengelak hal tersebut bukan sebagai permasalahan konstitusional adalah cara berpikir yang sangat tidak wajar. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Profesor Ahmad Ramli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan UU Hak Cipta tidak cukup relevan untuk era digital, sebagaimana dalam berita: Judul: “AI Jadi Salah Satu Alasan UU Hak Cipta Perlu Direvisi” (sumber: https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/79936/ai-jadi- salah-satu-alasan-uu-hak-cipta-perlu-direvisi diakses pada 31 Desember 2025 pukul 14:57 WIB) 2.44. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut penalaran yang wajar, mempertahankan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta di era AI berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon; 2.45. Bahwa konsep “idea-expression dichotomy” (Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta) yang menjadi jantung filosofis dari rezim hak cipta akan menghadapi tantangan sangat serius karena jika hanya ekspresi yang dilindungi, maka terdapat kemungkinan dunia ekspresi justru terdistorsi sangat signifikan akibat dari AI. Plagiarisme, jurnal predator, dan ghost writer saja sudah menjadi “kanker” dalam dunia akademik. Bahkan Indonesia menempati urutan kedua di dunia, sebagaimana dalam berita: Judul: “Mengejutkan, Indonesia Urutan Nomor Dua di Jurnal Predator” (Sumber: https://www.liputan6.com/regional/read/5774656/mengejutkan- indonesia-urutan-nomor-dua-di-jurnal-predator diakses pada 10 Desember 2025 pukul 11:28 WIB.) Berdasarkan hal tersebut, maka kalangan akademisi menghadapi dua potensi permasalahan besar yaitu plagiarisme/jurnal predator dan perkembangan AI. Akan tetapi, AI tidak hanya mendisrupsi dunia akademik, karya dalam rezim hak cipta lainnya juga akan terdampak serius, misalkan karya sinematografi, musik, konten, dan lain sebagainya. Pemohon juga 28 membuat karya sinematografi yang materinya adalah bahan perkuliahan (vide Bukti P-7 dan Bukti P-20), membuat tulisan, ceramah, pidato, kuliah (vide Bukti P-6, Bukti P-5, Bukti P-4, Bukti P-19, Bukti P-20) yang semua materinya dapat dijadikan bahan data training oleh AI. AI ternyata juga melahirkan deepfake yang menjadi tantangan serius bagi umat manusia. Berdasarkan hal tersebut, Eropa memikirkan secara serius dampak AI terhadap definisi “ide” dan “ekspresi” yang dilindungi. Bahkan, Denmark ingin melindungi wajah, suara, atau fitur personifikasi sebagai hak cipta. Hal ini menunjukan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta memang perlu dikalibrasi ulang secara konstitusional. Di tengah ancaman nyata AI dan locus masalah utama Pemohon terjadi di DPR, maka tidak masuk akal jika permasalahan konstitusional ini harus dilempar kembali ke DPR. Terlebih, kerugian konstitusional Pemohon aktual, maka setidaknya Pasal 54 UU MK harus dilaksanakan; 2.46. Bahwa selain menjadi dosen, Pemohon juga pada akhirnya membuat channel Youtube untuk menopang kegiatan perkuliahan karena honor sebagai dosen sangat kecil. Pemohon hanya bermodalkan seadanya, sedangkan mungkin para pejabat yang tidak menyukai Pemohon memiliki modal dan kekuasaan yang sangat besar. Penguasa dapat menggunakan buzzer dan influencer untuk membuat narasi/opini sehingga perkara Pemohon menjadi terdistorsi (overshadowing). Terlebih dengan adanya AI, jika digunakan penguasa untuk kepentingan politik, dapat membuat distorsi ekspresi yang sangat serius di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon sebagai insan akademik menghadapi ancaman serius yaitu tindakan penguasa yang mengambil ide intelektual dan distorsi ide yang menghapuskan genealogi ilmu pengetahuan pada tingkat yang serius. Hal ini akan teramat sangat merusak martabat dan kehormatan profesi dosen. Jika persoalan ini tidak dilaksanakan pleno oleh Mahkamah Konstitusi berarti menegasikan isu serius yang menjadi perhatian global. Hal ini adalah pengabaian konstitusional yang serius di tengah kerugian konstitusional bagi dosen yang sudah aktual; 29 Hubungan Causa Verband Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional 2.47. Bahwa setelah insiden penolakan kerja terhadap Pemohon oleh Bank Indonesia atas penyakit yang tidak diderita Pemohon yang mana padahal tidak dipersyaratkan sebelumnya membuka mata hati Pemohon. Pemohon menjadi curiga apakah praktik bernegara selama ini banyak keculasan? Mengapa pejabat rangkap jabatan padahal seharusnya tidak rangkap jabatan, kemudian mengapa ide rakyat “diambil” / “dicatut” untuk diklaim atas nama lembaga kemudian otoritas negara justru menghalangi karir rakyat untuk bekerja? Mengapa DPR tidak memproses pengaduan rakyat terhadap permasalahan serius tersebut? Kemudian, yang Pemohon alami ternyata tidak hanya sekali, tetapi semakin lama semakin mencurigakan seperti tiba- tiba revisi UU, bahkan merevisi UU terhadap UU yang telah direvisi. Kondisi yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Atas dasar hal tersebut, Pemohon semakin sadar sepertinya sering “dikerjain” oleh pejabat yang berkuasa; 2.48. Bahwa karena hal tersebut terjadinya berulang kali, sehingga dapat dikatakan sebuah asumsi para pejabat memanfaatkan kondisi tersebut, sehingga cenderung seperti membuat kebijakan secara ugal-ugalan dengan asumsi mau dibuat sebagus apapun pasti juga akan diuji. Oleh karena itu, akibatnya sering sekali anggota DPR memberikan pernyataan seolah-olah jika tidak suka dengan produk DPR ke Mahkamah Konstitusi saja. Proses legislasi yang seharusnya dilakukan secara khidmat berubah menjadi proses “permainan kucing-kucingan” antara DPR dan rakyat. Mahkamah Konstitusi kemudian seolah menjadi “keranjang sampah”. Di sisi lain, anggota DPR terus digaji oleh negara, sedangkan, rakyat harus berjuang untuk hidup. Bayangkan di tengah himpitan seperti itu secara “terpaksa” rakyat meneliti mencari solusi tanpa dibayar oleh negara; 2.49. Bahwa perlu diketahui solusi yang diberikan oleh rakyat adalah berbentuk ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang diungkapkan sebagai ekspresi dalam surat permohonannya karena kekecewaan terhadap DPR. Jika DPR melakukan pekerjaannya secara baik, maka permohonan ke Mahkamah Konstitusi menjadi minim. Atas dasar hal tersebut, maka secara terpaksa, rakyat harus menjadi “pintar” agar gagasannya diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Bayangkan seorang 30 mahasiswa pergi ke Mahkamah Konstitusi mengorbankan waktu kuliahnya akibat kerja DPR yang tidak benar, sehingga harus membayar lebih biaya perkuliahan hanya demi untuk memperbaiki kemalasan anggota DPR membentuk UU yang sesungguhnya hal tersebut tidak harus terjadi. Bayangkan atas apa yang sudah dikorbankan kemudian anggota DPR mengambil ide tersebut dan membawanya menjadi produk DPR kemudian muncul di media secara masif seolah menjadi pahlawan; 2.50. Bahwa kondisi itu terjadi secara aktual, bahkan Pemohon pernah dinyatakan sebaiknya membawa dalilnya ke DPR, tetapi ternyata “dibohongi” dengan cara diabaikan (vide Bukti P-12 dan Bukti P-14). Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta tidak melindungi ide bahkan ketika ide tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk Ciptaan yang nyata. Hal ini merupakan cara eksploitasi baru, yaitu membiarkan intelektual bekerja kemudian idenya diambil sebagai legitimasi penguasa, sedangkan intelektual dibiarkan dalam ambang batas minimal kehidupan sembari diiming-imingi narasi pahlawan tanpa tanda jasa, sehingga jasanya diambil orang lain. Rumusan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta sangat berbeda jauh dengan TRIPS Agreement dan pendapat WIPO karena meskipun WIPO juga menyatakan ide tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, tetapi yang tidak dilindungi sebatas “idea as such” bukan “developed idea” yang memiliki sifat orisinalitas dari pencipta (vide Bukti P-16 dan Bukti P-17). Sedangkan, frasa yang digunakan dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta adalah “walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan” sehingga dalam rezim UU Hak Cipta yang dilindungi terbatas pada ekspresinya saja. Frasa ini seolah serupa, tetapi jika didalami terdapat gradasi perlindungan yang berbeda jauh antara TRIPS dan UU Hak Cipta. 2.51. Bahwa bayangkan seorang dosen memberikan kuliah melalui ceramah/pidato yang dilindungi oleh Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, maka sudah pasti akan membicarakan ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang disusun/digabungkan dalam ciptaan yaitu berupa perkuliahannya itu sendiri. Asumsikan ide tersebut digabungkan menjadi: A → B → C → D → E, maka yang dilindungi oleh Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta hanyalah ekspresi yang tidak berkaitan dengan ide tersebut, 31 sehingga ekspresi tersebut hanya dianggap berupa artikulasi bunyi atau visual saja. Bayangkan kemudian AI secara masif mereplikasi ide-nya menjadi berbagai macam variasi dengan orang yang berbeda, menjadi: A → C → B → D → E; A → C → D → B → E; hingga hanya A → E. Karena orang awam hanya mengetahui ekspresi E saja, maka ketika terdapat pejabat yang menyatakan dari proposisi A, maka E, kemudian masyarakat melakukan glorifikasi sangat cerdas, jenius, juru selamat, hingga berbagai macam pujian termasuk gelar doktor atau profesor kehormatan dengan alasan tacit knowledge. Padahal, proses dari A kepada E memerlukan pengujian eksplisit melalui proses panjang. Namun, karena ide tidak dilindungi meskipun sudah digabungkan dalam Ciptaan, maka ide tersebut terdistorsi dari pencipta aslinya; 2.52. Bahwa konsep idea-expression dichotomy menurut WIPO dengan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta sangat berbeda jauh. Hal inilah yang berakibat kepada kreatifitas masyarakat Indonesia menjadi turun karena dengan mudahnya ide dicatut orang lain. Kondisi ini berdampak pada justru ghost writer dan plagiarisme marak terjadi di Indonesia. Ibaratnya jika di Indonesia terdapat sosok seperti Albert Einstein, maka teorinya dapat terdistorsi menjadi seolah milik pejabat akibat Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta. Sebaliknya pejabat justru diberikan pelindungan melalui Pasal 43 huruf b UU Hak Cipta. Bahkan, mungkin saja melalui Pasal 43 huruf b UU Hak Cipta, satuan daya berupa watt yang dinisbatkan kepada nama seseorang atas kontribusi ide-nya hendak diganti dengan nama kekuasaan; 2.53. Bahwa Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta tidak dapat memisahkan “idea as such” dan “developed idea” yang sebenarnya memiliki sifat yang berbeda. Developed idea menyimpan di dalamnya orisinalitas ide yang diciptakan oleh pencipta, tetapi Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta menggunakan konsep sapu jagat dengan frasa “walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan” yang pada akhirnya memandulkan kreatifitas sehingga berakibat kepada kerugian konstitusional Pemohon baik secara aktual maupun potensial berupa hilangnya hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 32 kesejahteraan umat manusia sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 karena ide yang Pemohon kembangkan adalah bagian dari diri pribadi Pemohon sebagai bentuk martabat dan kehormatan Pemohon yang berprofesi sebagai dosen yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Kerugian Pemohon sangat aktual, bahkan Pemohon meminta pertanggungjawaban moral sebagaimana dimaksud Pasal 81 huruf j dan huruf k UU 17/2014 kepada pihak yang terkait langsung tidak juga direspon. Sehingga, jelas hubungan causa-verband tersebut karena hak moral Pemohon dihilangkan dari kerja keras Pemohon; Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional 2.54. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 28/PUU-XXIII/2025 mengakui musisi memiliki kedudukan hukum dan kemudian hak atas kerja intelektualnya diakui dan dilindungi. Pemohon sangat berharap tidak diperlakukan berbeda dengan musisi meskipun Pemohon hanya seorang dosen yang tidak terkenal seperti musisi. Kerja Pemohon juga merupakan kerja intelektual yang diakui dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Karya- karya Pemohon sudah nyata ada dan kerugian Pemohon sudah dirasakan sangat nyata; 2.55. Bahwa Pemohon menyadari dosen tidak seperti musisi yang bisa segera melakukan monetisasi atas karyanya. Kerja dosen memiliki fungsi sosial yang tinggi, sehingga Pemohon tidak meminta hak ekonomi. Pemohon hanya meminta hak moral saja atas kerja keras Pemohon, sehingga siapapun bebas menggunakan karya dari hasil kerja keras Pemohon tanpa adanya larangan pidana atau harus membayar royalti; 2.56. Bahwa dengan demikian, jika musisi terkenal dilayani dan dikabulkan permintaannya, namun permintaan dosen yang lebih sederhana tidak dilayani dan dikabulkan dapat menjadi permasalahan yang mengusik hati nurani. Hak konstitusional kaum intelektual seperti dosen yang memang bekerja di ruang kekayaan intelektual digantikan menjadi post-truth berbasis popularitas. Dosen mengajarkan ilmu pengetahuan secara ikhlas meski dibayar rendah dan tidak diperhatikan oleh penguasa. Mereka hanya berharap agar masyarakat menjadi cerdas. Jika penguasa memperlakukan dosen dengan merendahkan, maka semakin tidak patut jika hak moral dosen 33 dicabut dari kerja kerasnya. Dosen juga melakukan kerja intelektual. Pemohon juga melakukan upload video perkuliahan melalui Youtube sebagaimana yang dilakukan musisi. Pemohon juga menulis karya sebagaimana musisi menulis notasi nada. Karya dosen juga adalah karya intelektual yang terwujud dalam berbagai macam bentuk ekspresinya sama seperti para musisi. Harapan Pemohon adalah rezim hak cipta termasuk melindungi hak konstitusional dosen bukan hanya musisi untuk mendapatkan haknya berdasarkan Pasal 28C ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 2.57. Bahwa perlu ditegaskan bahwa Pemohon tidak menolak konsep idea- expression dichotomy. Pemohon menolak rumusan konsep idea-expression dichotomy sebagaimana dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, namun tidak menolak rumusan konsep idea-expression dichotomy dalam TRIPS Agreement dan penjelasan WIPO; 2.58. Bahwa Pemohon juga tidak melarang penggunaan ide yang Pemohon ciptakan dalam permohonan Pemohon atau Ciptaan lainnya. Pemohon mempermasalahkan pencatutan ide melalui penyalahgunaan yang merusak genealogi ide dengan mengatasnamakan penguasa atau algoritma yang tidak berbasis human-in-the-loop. Kondisi tersebut sangat merusak martabat dan kehormatan insan akademis seperti dosen. Kondisi tersebut pada akhirnya merusak karir dosen karena karir dosen sangat bergantung kepada genealogi ide. Dosen sangat menghargai diseminasi dan eksaminasi ide, tetapi secara moral sangat terikat kepada penghormatan genealogi ide; 2.59. Bahwa oleh karena itu, dalam petitum Pemohon tetap menjaga konsep idea- expression dichotomy dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, namun melekatkan hak moral terhadap “bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Ciptaan”. Ide jika sudah digabungkan dalam sebuah Ciptaan yang nyata, maka hal tersebut merupakan gabungan ide (developed ideas). Sehingga, terdapat kewajiban moral untuk menghormati orisinalitas dari ide yang dikembangkan oleh seseorang dengan tidak mendistorsinya dari pencipta (overshadowing); 2.60. Bahwa DPR tidak pernah melaksanakan Pasal 81 huruf j dan k UU 17/2014 terhadap aduan Pemohon karena dapat diasumsikan kerja keras Pemohon tidak melekat hak moral. Hal ini berakibat kepada tiada perasaan 34 bersalah/berdosa mencatut ide orang lain dengan mengatasnamakan pemerintah. Anggota DPR merasa tidak ada kewajiban moral untuk menolong konstituennya. Ide dianggap sebagai public domain termasuk apabila telah dikembangkan dalam Ciptaan, sehingga bisa dicomot seenaknya tanpa ada beban moral apapun. Akibatnya, tidak ada batasan yang jelas dalam pelindungan hak cipta. Jika Mahkamah Konstitusi melekatkan hak moral pada kerja keras Pemohon, maka mau tidak mau anggota DPR terikat secara moral untuk melaksanakan Pasal 81 huruf j dan k UU 17/2014. Dengan demikian, DPR akan menjawab pengaduan Pemohon yang telah lama diabaikan; 2.61. Bahwa konsekuensi selanjutnya adalah Presiden dan DPR dalam membentuk UU akan lebih berhati-hati termasuk dalam penyusunan naskah akademik. Tanpa kewajiban atribusi yang valid menjadikan naskah akademik hanya menjadi sebuah “manifesto politik”. Naskah akademik harus tetap sebagai dokumen akademik dengan pertanggungjawaban ilmiah. Dengan adanya putusan MK ini, maka harapannya tidak ada lagi proses legislasi ugal-ugalan dengan menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai keranjang sampah. Pemohon dapat lebih tenang untuk menulis karya melalui jurnal atau buku dibandingkan melalui Mahkamah Konstitusi. Hal ini membantu mengurangi membludaknya permohonan ke Mahkamah Konstitusi; 2.62. Bahwa selain itu, di tengah berkembangnya AI secara masif yang dampaknya sudah dirasakan secara nyata, diperlukan prinsip hukum baru dalam rezim hak cipta. Permasalahan Pemohon terkait hak cipta bukan bersifat horizontal seperti sengketa royalti musik, tetapi bersifat vertikal yaitu hubungan ide antara rakyat dan penguasa di era AI. Kerugian konstitusional Pemohon sudah aktual dan bersifat asimetris, sehingga jika tidak melalui Mahkamah Konstitusi upaya Pemohon akan sia-sia. Eduardo Celeste menyatakan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi state-centric instrument yang melahirkan prinsip digital constitutionalism, maka harapannya adalah Mahkamah Konstitusi memberikan prinsip hukum baru sebagai landmark decision yang mengembalikan martabat dan kehormatan Pemohon sebagai dosen melalui rezim hak cipta. Hal ini termasuk melindungi insan akademik lainnya baik untuk sekarang maupun untuk di masa yang akan datang, 35 termasuk dalam menghadapi era AI dengan menjaga genealogi ilmu pengetahuan tetap kepada manusia sebagai pencipta; 3. ALASAN PERMOHONAN “Orang bodoh mendapat pengetahuan dan kemashuran yang menuju kepada kehancuran, pengetahuan dan kemashurannya itu akan menghancurkan semua perbuatan baiknya, dan akan membelah kepalanya sendiri.” -Dhammapada- 3.1. Bahwa permasalahan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan persoalan royalti atau hak ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan hak moral. Persoalan hak cipta sering dibahas dalam konteks permasalahan horizontal berkaitan dengan hubungan antar masyarakat di mana di dalamnya terdapat sengketa yang seringnya berkaitan dengan hak ekonomi. Jarang terdapat pembahasan bagaimana hubungan antara pencipta secara vertikal dengan kekuasaan. Permasalahan secara vertikal akan berkaitan dengan genealogi ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat menjadi instrumen dari kekuasaan. Padahal, permasalahan relasi antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan tidak kalah pentingnya karena berkaitan dengan kondisi epistemic yang akan sangat berdampak kepada sejarah peradaban manusia. Salah satu permasalahan peradaban manusia adalah justru penyalahgunaan ilmu pengetahuan oleh penguasa itu sendiri. Jika hal ini terjadi dapat menciptakan suatu kondisi yang disebut dengan “epistemic erasure”. Yafa El Masri dalam tulisannya berjudul: “Confronting Epistemic Erasures: Decolonising Research, Fostering Resistances and Reimagining Alternative Partnerships” menjelaskan bagaimana epistemic erasure itu terjadi: “Epistemic Erasure captures a form of harm that is often subtle, gradual, and designed to operate quietly, yet with devastating consequences for inclusion, scholarship, legitimacy, and voice.” (Yafa El Masri, 2025:1671); 3.2. Bahwa persoalan epistemic erasure ini teramat sangat problematik, bahkan dapat menghancurkan suatu kebudayaan peradaban tertentu. Amerika latin mengalami epistemic erasure yang sangat serius akibat kolonisasi Eropa terhadap bangsa Aztec dan Inca. Mongol menginvasi Baghdad melakukan pembumihangusan termasuk terhadap manuskrip ilmu pengetahuan merupakan bentuk epistemic erasure. Beruntung manuskrip tersebut dapat diselamatkan ke Eropa. Namun, bayangkan jika manuskrip pada masa 36 Abbasiyah yang sedang mencapai keemasan ilmu pengetahuan tidak terselamatkan. Mungkin saja Eropa tidak akan mengalami renaissance dan kita tidak pernah mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang. Bahkan, mungkin bangsa Indonesia tidak mengenal nama-nama seperti Al- Ghazali, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi pernah eksis di dunia. Di era modern, Joseph Stalin juga melakukan hal serupa dengan menghapuskan tokoh- tokoh intelektual yang dianggap lawan politiknya bahkan dengan menghapus foto-fotonya agar tidak terjadi interpretasi sejarah yang berbeda dengan kehendak penguasa. Adolf Hitler juga melakukan hal serupa. Hitler melakukan pelarangan penerbitan buku tertentu. Di Indonesia, hal serupa terjadi pada masa orde baru melalui berbagai macam bentuk, misalnya penyensoran buku, sebagaimana dalam penelitian berjudul: “Penyensoran dan Pelarangan Buku Serta Implementasinya di Indonesia” karya Rhoni Rodin, et. al.: “Selama rezim Orde Baru, yang dipimpin oleh Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998, penyensoran buku mencapai puncaknya. Pemerintah diberi wewenang untuk menyita dan melarang penerbitan yang dianggap mengganggu ketertiban umum oleh Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-Barang Cetakan. Buku yang berisi ideologi Marxisme-Leninisme, kritik terhadap pemerintah, atau masalah sensitif lainnya sering dilarang. Dengan mengeluarkan daftar buku terlarang secara teratur, Kejaksaan Agung memainkan peran penting dalam proses ini.” (Rhoni Rodin,et. al, 2024:228) Pembatasan epistemik juga dilakukan misalkan melalui pembatasan ruang gerak Soekarno setelah terjadinya peralihan kekuasaan. Selain itu, model lainnya dilakukan melalui kebijakan eksil dan tapol terhadap tokoh-tokoh yang dianggap bersebrangan. Reformasi membuka kembali keran ide yang tertutup, termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J Habibie yang membebaskan tapol; 3.3. Bahwa jika kita melihat sejarah, umumnya epistemic erasure terjadi di dalam rezim otoritarianisme yang tidak ingin adanya ide tandingan, misalkan Stalin maupun pada rezim orde baru. Umumnya dalam rezim seperti itu memiliki kecenderungan tidak menghargai ide sehingga tidak menghargai hak cipta. Hal ini dikarenakan tidak mungkin ada penghormatan hak cipta tanpa ada penghormatan terhadap ide. Sekalipun terdapat pelindungan hak cipta hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata, bukan melindungi kreativitas. Penguasa tersebut cenderung akan membatasi interpretasi sejarah dengan 37 berupaya membangun “legacy” sendiri atas kekuasaannya. Ide baru yang mendisrupsi dianggap mengganggu stabilitas. Contoh nyata lainnya adalah karya Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei yang mendisrupsi keyakinan masyarakat pada masa tersebut. Akhirnya Copernicus dan Galileo harus mendapatkan hukuman. Akan tetapi, kita harus ingat sejarah ribuan tahun membuktikan seringkali pena penguasa zalim mudah patah dalam menulis sejarah. Rezim saat ini juga sempat dikejutkan dengan adanya penyitaan buku karya tokoh intelektual yaitu Frans Magniz Suseno oleh kepolisian atas dugaan tindak pidana yang menyebabkan kerusuhan. Tindakan tersebut menimbulkan kritik di masyarakat karena dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap ide. Selain itu, proses penulisan ulang sejarah juga menuai kritik di masyarakat karena dianggap menjadi membuat “tirai” atas peristiwa tertentu; 3.4. Bahwa tanda-tanda ini yang kemudian menyebabkan kekhawatiran di masyarakat akan terjadi rezim seperti rezim orde baru. Masyarakat khawatir dipecah-belah hingga ada upaya untuk kembali kepada UUD 1945 versi 18 Agustus 1945 melalui cipta kondisi, sehingga ide dapat dibungkam. Terlebih, pada tahun 2026 mulai diterapkan KUHP baru yang memungkinkan kriminalisasi terhadap ide yang dianggap sebagai “paham lain” yang menyimpang. Dalam jalannya sejarah manusia, ide selalu mendapatkan peran yang sangat unik dan menentukan. Pembungkaman terhadap ide justru melahirkan bentuk epistemic resistance. Di era saat ini, energi dari ide Gen Z tidak dapat diremehkan. Gen Z berdemonstrasi karena anggaran pendidikan dipangkas dengan tajuk Indonesia gelap adalah tanda kecemasan. Seorang pejabat seharusnya introspeksi diri bukan menuduh rakyat didanai koruptor atau antek asing. Anggaran pendidikan kemudian justru terkuras untuk program MBG di tengah kesejahteraan tenaga pendidik seperti guru dan dosen yang sangat miris. Minat anak muda menjadi guru semakin rendah, 700an dosen mengundurkan diri secara serentak, kemudian ribuan orang Indonesia melepas kewarganegaraan Indonesia tiap tahunnya merupakan tanda terdapat permasalahan besar. Mari direnungkan, jika rakyat diberi makan gratis dengan asumsi agar pintar matematika, lalu siapa yang mengajar matematika? Jika argumentasi tidak masuk akal terus 38 didengungkan dan diberikan legitimasi, maka bukan tidak mungkin terjadi revolusi; 3.5. Bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini adalah permasalahan eksistensial yang serius. Pesan “Indonesia gelap” adalah masuk akal dan kecemasan Gen Z dapat dimaklumi di tengah kebijakan Pemerintah yang semakin sulit dicerna akal sehat. Solusi berupa magang temporer tidak dapat mereduksi nilai intrinsik dari ide yang dimiliki pemuda. Harus terdapat solusi untuk bangsa berdasarkan hati nurani dan akal sehat, bukan narasi atau wacana gimik semata, oleh karena itu peran kaum intelektual sangat penting. Akan tetapi, oleh penguasa justru kaum intelektual seperti guru dan dosen yang menjadi korban ketidakadilan. Sejarah menjelaskan kita, represi penguasa justu melahirkan resistensi. Penghukuman intelektual seperti Copernicus dan Galileo justru melahirkan simpati yang menjadikan lahirnya reformasi di Eropa. Dalam tradisi filsafat Yunani, Sokrates juga menempati posisi yang unik. Bahkan, lembaga “peradilan” dapat menjadi ruang diskursus ide yang sangat intens yang merubah sejarah dunia. Sokrates adalah salah satu contoh bagaimana ruang peradilan publik menjadi saksi tonggak lahirnya filsafat barat. Bahkan, jika kita renungkan tradisi agama Abrahamik, peran lembaga peradilan seperti Sanhedrin juga memiliki momen pivotal yang sangat kritikal. Dalam tradisi agama Abrahamik, Ibrahim dan Musa mendisrupsi status quo keyakinan di hadapan penguasa. Axial ages juga terjadi di berbagai belahan bumi dalam berbagai macam bentuknya (vide Karl Jaspers). Sekarang, di era negara modern, Mahkamah Konstitusi menjadi ruang perdebatan moral dan ide yang dapat diakses seluruh rakyat sebagai bukti perjuangan rakyat yang akan tercatat abadi dan dipertanggungjawabkan hingga ke akhirat. Di barat, Sokrates tidak menulis buku, namun ide-idenya diabadikan dalam ceramah yang ditulis muridnya. Tradisi agama Abrahamik mendasari kepada wahyu bukan seperti tradisi filsafat Yunani, namun juga mewarisi tradisi epistemologi ilmu pengetahuan. Misalkan, dalam tradisi Islam dikenal dengan ittisal al-sanad yang menjaga tradisi periwayatan ilmu sehingga genealogi pengetahuan tetap terjaga. Jika kita renungkan: andaikan murid Sokrates pada saat itu tidak menisbatkan ceramahnya kepada nama “Sokrates”, apa yang terjadi? Muridnya bisa saja melakukan hal tersebut karena Sokrates tidak pernah menulis buku dan 39 mereka mengetahui bahwa Sokrates akan dihukum mati. Apa yang melandasi muridnya menulis nama Sokrates? Apakah pada saat itu terdapat rezim hak cipta? Renungkanlah agar kita dapat semakin mendalami “hak moral”; 3.6. Bahwa pertanyaan selanjutnya: apakah karya intelektual yang dihasilkan di dalam ruang pengadilan tidak mungkin untuk mendapatkan pelindungan hak cipta? Untuk memahami hal tersebut, maka renungkanlah Article 2bis (1) Berne Convention, yang menyatakan: “It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to exclude, wholly or in part, from the protection provided by the preceding Article political speeches and speeches delivered in the course of legal proceedings.” Terminologi “wholly or in part” memiliki arti terdapat kemungkinan pidato yang disampaikan di hadapan pengadilan memiliki bagian yang dapat dilindungi hak cipta. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon mengusulkan konsep “partial safeguard” yaitu dengan memecah pelindungan terhadap hak moral dan pelindungan terhadap hak ekonomi; 3.7. Bahwa konsep partial safeguard, berasal dari proposisi pikiran: (1) tidak semua Ciptaan memiliki nilai ekonomis (2) Pelindungan hak cipta melekat secara otomatis ketika diekspresikan (3) Hak moral dapat berdiri tanpa hak ekonomi 3.8. Bahwa ilustrasinya adalah, misalkan Pemohon menyampaikan ide melalui buku, maka Pemohon mendapatkan hak ekonomi berdasarkan penjualan buku dan Pemohon mendapatkan hak moral atas struktur, alir, dan pengorganisasian ide dalam buku tersebut. Namun, apabila Pemohon menyampaikan ide yang sama melalui pidato/ceramah, apakah kemudian tidak ada sama sekali hak cipta? Kemudian, apabila ternyata melekat hak cipta terhadap ceramah tersebut, apakah orang lain menjadi terlarang untuk menggunakannya dan Pemohon dapat otomatis memonetisasi ide tersebut? Perlu diketahui, rezim hak cipta berbeda dengan rezim paten karena hak cipta melekat secara otomatis ketika diekspresikan, sedangkan paten memerlukan proses pendaftaran. Karena hal tersebut, maka konsep dalam hak cipta adalah pencatatan bukan pendaftaran. Terhadap pelindungan perkuliahan, renungkanlah Article 2bis (2) Berne Convention: “It shall also be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the conditions under which lectures, addresses and 40 other works of the same nature which are delivered in public may be reproduced by the press, broadcast, communicated to the public by wire and made the subject of public communication as envisaged in Article 11bis(1) of this Convention, when such use is justified by the informatory purpose” Berdasarkan norma tersebut, maka konsep partial safeguards memang ada. Tidak serta-merta seluruh ciptaan harus melekat hak ekonomi. Terdapat bentuk-bentuk Ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta, tetapi tanpa hak ekonomi, termasuk perkuliahan. Sebagai ilustrasi: 3.9. Bahwa kemudian berdasarkan Article 2bis (3) Berne Convention yang menyatakan: “Nevertheless, the author shall enjoy the exclusive right of making a collection of his works mentioned in the preceding paragraphs”, maka Pemohon yang menulis permohonan dan menyampaikan pidato di MK, kemudian menyampaikannya melalui perkuliahan, hingga meng-upload-nya ke Youtube memiliki hak cipta berupa hak moral atas karyanya. Bahkan, Pemohon memiliki hak eksklusif untuk membuat buku misalkan dengan judul: “Cerita Lucu di MK”, “Perjuangan Konstitusionalku”, “Kisah Hidupku di MK”, “Bersuka Ria Di MK” “Momen Serius di MK”, atau “Aku, MK, DPR, dan Presiden” dan mendapatkan hak ekonomi dari penjualan buku. Namun, tanpa adanya buku, atas ekspresi lainnya Pemohon juga tetap memiliki hak moral sepanjang telah diekspresikan secara nyata; 3.10. Bahwa contoh konkrit agar kita mudah memahami: Soekarno menyampaikan pidato berjudul “Indonesia Menggugat” sebagai pledoi di ruang pengadilan. Apakah karena disampaikan di ruang pengadilan kemudian tidak melekat hak moral terhadap karya intelektual “Indonesia Menggugat” terhadap Soekarno? Misalkan, rezim di masa yang akan datang tidak menyukai pemikiran Soekarno kemudian hendak melakuan epistemic erasure dengan mengganti atribusi karya intelektual Soekarno kepada tokoh lain. Jika terjadi kondisi tersebut, maka terjadi pelanggaran hak moral dan hal ini merupakan 41 permasalahan serius. Apakah dapat dibenarkan secara moral dengan mengatasnamakan gotong royong menghapuskan atribusi kepada Soekarno yang menggagas ide Pancasila menjadi gotong royong? Bagi Pemohon persoalan hak moral ini bersifat universal baik di negara yang menganut asas gotong royong atau bahkan dalam ajaran agama. Karena ajaran agama juga menyandarkan kepada prinsip sanad pengetahuan, sehingga konsep ini tidak menegasikan sama sekali prinsip gotong royong. Semangat gotong royong tidak menegasikan identitas yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 5 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai hak moral kita memahami kenapa hak moral melekat abadi kepada Pencipta termasuk ketika sudah meninggal. Bahkan, ahli warisnya tetap bisa mempertahankan integritas ciptaannya agar tidak terjadi distorsi sejarah. Namun, jika kita berasumsi bahwa hak cipta hanya mungkin diberikan jika dan hanya jika hak moral dan hak ekonomi melekat menjadi satu, maka terhadap bentuk karya intelektual berupa pidato, ceramah, perkuliahan tidak akan pernah dapat dilekatkan hak cipta, sedangkan konstruksi pelindungan hak moral tetap penting untuk menjaga distorsi sejarah antara pencipta, ide, dan kekuasaan; 3.11. Bahwa dengan pemahaman konsep tersebut, maka dalam mempelajari sejarah ide, kita dapat melihat adanya jalinan berkelindan antara pengetahuan dan kekuasaan. Jalin berkelindan tersebut terkadang tarik- menarik antara epistemic erasure dan epistemic resistance. Tarik-menarik antara mempertahankan status quo dan perubahan. Dalam perspektif moral, sejarah ide tersebut diwarnai dengan pertarungan antara “good vs evil”. Pertanyaan inti dalam permohonan ini adalah bagaimana hak moral melekat dalam proses tersebut? Jika hak moral diakui dalam hak cipta, kemudian bagaimana hak moral melindungi pencipta dari ide yang diciptakannya? Sebagai permenungan: Aristoteles dikenal sebagai orang yang mengembangkan sistem logika secara sistematis. Kemudian, oleh para ilmuan tradisi tersebut dijaga dengan menamakan “Aristotelian Logic”. Aristoteles juga hidup pada masa Yunani dipimpin oleh Alexander the Great. Alexander The Great sangat berpengaruh dan berkuasa. Mengapa Alexander the Great tidak melakukan epistemic erasure dengan mengganti logika Aristoteles menjadi “Alexandrian Logic”? Selain itu, kita juga mengenal ide- ide yang ditemukan oleh nama individu seperti “Geometri Euclid”, “Teorema 42 Phytagoras”, bahkan dalam Satuan Internasional modern, konsep daya dinisbatkan kepada “watt” yang merujuk kepada nama individu yaitu James Watt. Bagaimana konsep ide tersebut bisa melekat kepada nama individu tertentu? Bisakah Alexander the Great melakukan penghapusan Aristoteles dari sejarah sehingga dunia bisa menisbatkan karya Aristoteles sebagai karya Alexander? Permohonan ini akan secara mendalam mengurai konsep hak moral dalam konsep ide; 3.12. Bahwa rezim UU Hak Cipta mengakui dua bentuk hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yang menyatakan: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.” Sedangkan, hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta yang menyatakan: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi”. Pembedaan dua konsep hak ini memiliki implikasi hukum yang besar seperti keberlakuan pasal-pasal larangan pidana dalam UU Hak Cipta melekat jika pelanggaran dilakukan terhadap hak ekonomi (komersialisasi). Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak moral tidak serta-merta berimplikasi kepada tindakan larangan pidana. Batasan ini sangat penting untuk memahami sejauh mana hak moral dapat dilekatkan kepada Ciptaan; 3.13. Bahwa di sisi lain, UU Hak Cipta juga menganut asas pemisahan ide dan Ciptaan (idea-expression dichotomy) sebagaimana dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta. Pemisahan ini menjadikan rumitnya menentukan batas antara hak moral dan hak ekonomi apakah melekat hanya pada Ciptaan atau juga melekat pada ide. Jika kita menggunakan contoh Ciptaan berupa ekspresi lagu atau lukisan, mungkin tidak terlalu rumit karena distingsinya dapat diukur. Namun, Pasal 40 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta juga melindungi Ciptaan berupa ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya. Sudah 43 teramat jelas pasti dosen, termasuk Pemohon dan hakim konstitusi, pernah melakukan/membuat ciptaan tersebut dan sudah pasti ceramah, kuliah, atau pidato tersebut berisi artikulasi ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data. Kemudian, Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta menyatakan tidak melindungi ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah, Ciptaan berupa ceramah, kuliah, atau pidato hanya dilindungi dalam bentuk ekspresi visual atau suaranya saja. Ibaratnya jika Pemohon berceramah, maka hal tersebut dipersamakan dengan bunyi kicauan burung. Pemohon dilindungi sebatas sensibilitas ekspresi selayaknya suara musik. Semakin Pemohon ekspresif, maka semakin mencirikan sesuatu yang menjadikan ciri Ciptaan Pemohon. Hal tersebut sangat tidak esensial dalam upaya melindungi dosen, padahal kerja utama dosen berada dalam domain intelektual; 3.14. Bahwa sebagai contoh konkrit: Riemann pada 10 Juni 1854 memberikan pidato di Gottingen mengenai konsep matematika yang merubah pondasi geometri Euclid yang bertahan selama ribuan tahun. Pasal 40 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta melindungi Ciptaan berupa pidato. Kemudian, berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, apakah pidato Riemann pada 10 Juni 1854 hanya dilindungi dalam arti artikulasi bunyi atau termasuk idenya yang muatannya sangat abstrak konseptual (matematika)? Mungkin saja kita beruntung karena yang mendengarkan pidato Riemann menghormati hak moral Riemann sehingga keesokan harinya tidak terdapat orang lain yang berpidato dengan ide yang sama. Andaikan Riemann berpidato di Indonesia di era media sosial dan AI serta rezim Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, maka apa yang terjadi? Kita dapat berasumsi mungkin saja akan banyak influencer- politikus yang tiba-tiba menjadi pakar di media sosial hingga viral (post-truth); 3.15. Bahwa akibat ketidakjelasan hal tersebut menjadikan tidak jelas sebenarnya apa karya dosen yang dilindungi? Dosen bekerja dalam ruang ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data. Jika terhadap hal tersebut tidak dilindungi sama sekali, itu sama saja tidak ada pelindungan terhadap dosen. Dosen tidak perlu bernyanyi dalam bekerja, namun kerjanya adalah kekayaan intelektual yang memang berada pada wilayah ide yang tidak 44 dilindungi. Akibat Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, sebesar apapun kerja keras dosen, maka tidak akan ada pelindungan terhadap dirinya. Ide dianggap sebagai milik publik (public domain) dan melalui UU Hak Cipta justru yang dilindungi adalah pejabat Pemerintah melalui Pasal 43 huruf b UU Hak Cipta karena dari ide seseorang dengan mengatasnamakan Pemerintah bisa digunakan secara bebas tanpa larangan. Kondisi ini menjadikan dosen malas untuk meneliti mencari ide baru dan akhirnya menulis jurnal hanya sebatas pemenuhan syarat administratif agar naik pangkat/jabatan. Ketika pangkat/jabatan meningkat, maka potensi untuk mendapatkan jabatan pemerintahan semakin tinggi. Ketika telah menjabat, maka tidak ada beban untuk menggunakan ide orang. Seorang pejabat hanya tinggal memerintakan anak buah untuk membuatnya dalam policy brief, kemudian di DPR dinyatakan menurut hasil analisis lembaga tertentu, setelah itu nama pejabat dilekatkan sebagai “Sang Arsitek ilmu tertentu”. Kemudian, masyarakat hanya memahami bahwa ide melekat kepada jabatan bukan kepada pemikiran seseorang. Terjadi proses mistifikasi jabatan hingga terlahir tradisi pemujaan pejabat meskipun tidak memiliki ide. Penyakit ini terjadi secara menahun hingga akhirnya menjadi gulungan bola salju dan Indonesia menempati urutan kedua jurnal predator di dunia hingga meledaknya isu gelar/jabatan akademik abal-abal. Bahkan, merebak di masyarakat “isme- isme” yang melekat pada seorang pejabat. Padahal, Indonesia belum melahirkan tokoh setingkat Plato, Aristoteles, atau Immanuel Kant, namun isme-isme sudah banyak bertumbuh; 3.16. Bahwa untuk mengatasi hal tersebut, maka kita dapat menelusuri sebenarnya bagaimana pengaturan idea-expression dichotomy dalam perjanjian internasional yang telah kita ratitifikasi, seperti TRIPS Agreement (vide Bukti P-17). Idea-Expression dichotomy diatur di dalam Article 9 (2) TRIPS Agreement, sebagaimana Pemohon bandingkan dengan rumusan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta: TRIPS Agreement UU Hak Cipta “Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.” “Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: b.setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, 45 (Terjemahan bebas: Perlindungan hak cipta berlaku untuk ekspresi dan bukan untuk ide, prosedur, metode operasi atau konsep matematika itu sendiri.) digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan” Terhadap konsep Idea-expression dichotomy, WIPO telah memberikan penjelasan: “The idea underlining, and the expression of, a work are opposing legal concepts from the viewpoint of copyright protection. An idea serving as a basis for the creation of a work is not protected by copyright; only the original expression built on the idea is protected. Ideas are basic building blocks for creation; their protection would create unreasonable obstacles to creativity (for example, for a literary work, a theme or plot of a general nature; for a musical work, some fundamental elements of rhythm and harmony). If, however, ideas are described in a more detailed way, as a preparatory or intermediary step for the creation of a work, the resulting description may already contain certain elements or original expression. Such descriptions of ideas are frequently referred to as “developed ideas.” In this context, “idea” is a general notion, and it also means procedures, methods of operation or mathematical concepts. The latter examples of elements expressed in works being also of the nature of what the general term “idea” refers to, have been taken from Article 9.2 of the TRIPS Agreement and Article 2 of the WCT whose – in substance – identical texts read as follows: “Copyright protection [TRIPS Agreement: shall extend] [WCT: extends] to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.” (WIPO, 2003:292) (vide Bukti P-16) 3.17. Bahwa jika kita lihat rumusan dalam TRIPS menggunakan konsep “idea as such”. Konsep itu kemudian dijelaskan oleh WIPO, jika ide dalam ciptaan bersifat “contain certain elements or original expression”, maka hal tersebut dianggap sebagai “developed ideas”. Pemohon mencoba menafsirkan bahwa pemisahan dua jenis ide tersebut dengan “idea in itself” dan “idea in expression”. Dengan demikian, dengan menafsirkan penjelasan TRIPS/WIPO, ide juga merupakan objek yang dilindungi sepanjang ide tersebut telah diekspresikan sebagai developed ideas. Sedangkan, rumusan dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta berbeda jauh karena terdapat frasa “walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan”. Makna “digabungkan dalam Ciptaan” ini kemudian yang menjadikan UU Hak Cipta hanya melindungi ekspresi murni tanpa ide; 46 3.18. Bahwa permasalahan tentang pemisahan ide – ekspresi ini pernah diadili oleh Court of Justice European Union (“CJEU”) dalam perkara C-393/09 (“BSA software”), terkait dengan sengketa hak cipta atas Graphic User Interface dalam sebuah aplikasi, di mana dinyatakan: “the expression of those components is dictated by their technical function, the criterion of originality is not met, since the different methods of implementing an idea are so limited that the idea and the expression become indissociable” (Bukti P-18) Berdasarkan putusan C-393/09 tersebut, maka dapat dikatakan kriteria untuk mendapatkan orisinalitas adalah jika tidak memenuhi kriteria metode untuk mengimplementasikan ide bersifat terbatas sehingga jarak antara ide dan ekspresi tidak dapat dipisahkan; 3.19. Bahwa berdasarkan putusan C-393/09 tersebut, maka ekspresi juga memiliki dua kategori yaitu ekspresi yang bersifat publik yaitu jika antara ide dan ekspresi tidak dapat dipisahkan dan ekspresi berupa hasil implementasi ide berdasarkan proses intelektual yang bertahap (multi-metode); 3.20. Bahwa kasus landmark yang menjadi yurisprudensi di berbagai negara adalah kasus Whelan Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc., et al di Amerika pada tahun 1986 (sumber: https://digital-law- online.info/cases/230PQ481.htm) (vide Bukti P-24). Sengketa tersebut adalah sengketa hak cipta terhadap program aplikasi komputer. Perdebatannya adalah apakah ekspresi yang dilindungi oleh hak cipta hanya terbatas pada kode sumber (source code) dari program komputer secara literal atau termasuk terhadap ide struktur program tersebut. Pengadilan di Amerika memutuskan suatu penafsiran yang monumental bahwa yang dilindungi hak cipta tidak terbatas pada eksprei semata, sebagaimana dinyatakan dalam putusan: “copyright protection of computer programs may extend beyond the programs literal code to their structure, sequence, and organization” (vide Bukti P-24, untuk lebih jelas dapat lihat pada laman di internet); 3.21. Bahwa perkara tersebut menunjukan bahwa sebenarnya Ciptaan dilindungi termasuk kepada idenya melalui pelindungan terhadap structure, sequence, and organization (“SSO”) dari ekspresi tersebut. Kasus yang juga fenomenal adalah Putusan CJEU No. C-5/08 antara Infopaq International v. Danske Dagblades Forening. Pada kasus tersebut terdapat sengketa atas 47 penggandaan 11 kata yang diproses dari media. Pertanyaan hukumnya adalah apakah 11 kata termasuk bagian dari hak cipta yang dilindungi? Kasus ini rumit karena kata merepresentasikan ide dan 11 kata jumlahnya dapat dibilang sedikit dalam sebuah ekspresi. Namun, CJEU memutuskan bahwa 11 kata tersebut termasuk dilindungi hak cipta jika merupakan hasil dari kerja intelektual pencipta. Secara lengkap putusannya menyatakan: 1. An act occurring during a data capture process, which consists of storing an extract of a protected work comprising 11 words and printing out that extract, is such as to come within the concept of reproduction in part within the meaning of Article 2 of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, if the elements thus reproduced are the expression of the intellectual creation of their author; it is for the national court to make this determination. 2. The act of printing out an extract of 11 words, during a data capture process such as that at issue in the main proceedings, does not fulfil the condition of being transient in nature as required by Article 5(1) of Directive 2001/29 and, therefore, that process cannot be carried out without the consent of the relevant rightholders; 3.22. Bahwa berdasarkan regulasi TRIPS Agreement, penjelasan WIPO hingga yurisprudensi pengadilan di berbagai negara, maka konsep idea – expression dichotomy tidak sesederhana konsep yang ada pada Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta. Frasa “walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan” tidak ada dalam TRIPS Agreement dan bahkan tidak ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UU 19/2002”), sehingga penambahan ekstensi idea – expression dichotomy dalam rumusan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta sangat problematik. Semenjak perubahan regulasi hak cipta pada tahun 2014 justru jurnal predator di Indonesia melonjak dan beriringan dengan melonjaknya gelar akademik, tetapi tidak diiringi dengan perkembangan kualitas penelitian akademik. Puncak gunung es muncul ketika jurnalis membongkar skandal gelar guru besar dan semakin parah ketika 700an dosen mengundurkan diri. Padahal, dahulu dosen adalah pekerjaan impian banyak orang; 3.23. Bahwa untuk memahami konsep idea – expression dichotomy dalam konteks dunia akademik (dosen), kita dapat membayangkan sebuah karya konsep matematika yaitu “Geometri Euclid”. Euclid menghasilkan karya berupa “Elements”. Di dalam karya tersebut mencakup 5 aksioma geometri yang 48 kemudian dapat diturunkan menjadi berbagai macam teorema. Misalkan, aksioma 1 berupa “di antara dua titik dapat ditarik garis lurus”, maka melalui ide tersebut kita dapat menggambarkan sebuah garis lurus. Ketika Euclid yang menulis prinsip tersebut dalam Element, apakah kemudian kita tidak boleh menggambar garis lurus? Idea-expression dichotomy adalah untuk mengatasi ketidakmasukakalan jika kita harus meminta izin apabila kita hendak menggunakan garis lurus sebagai konsepsi matematika. Namun, Euclid tidak hanya membuat 1 aksioma, melainkan 5 aksioma yang kemudian diturunkan ke berbagai teorema sehingga kita mendapatkan pemahaman utuh mengenai geometri (sampai ditemukan geometri non-Euclid). Apakah karena ide bersifat publik, lantas Pemohon bisa mendeklarasikan bahwa Rega Felix adalah penemu sistem geometri atau bahkan bisakah Indonesia sebagai entitas negara (abstrak) dapat mengklaim sebagai “geometri Indonesia”? Secara moral, Pemohon tidak bisa melakukan klaim tersebut, bahkan Prabowo Subianto walaupun berkuasa tidak bisa melakukan klaim menjadi Geometri Prabowo atau Geometri Indonesia. Gabungan aksioma dan teorema Euclid adalah konsepsi matematika yang telah digabungkan dalam sebuah ekspresi yang bernama Elements. Sehingga, jika kita berbicara sistem geometri berdasarkan sistem Euclid maka kita wajib menyebutnya sebagai “Geometri Euclid”, bahkan ketika kita menemukan ide tersebut bukan dari buku Elements, melainkan dari buku matematika lain. Dalam studi matematika dikenal istilah aksioma, rules of inference, hingga teorema, sehingga struktur sistemnya dapat diidentifikasi sama. Berdasarkan struktur tersebut, meskipun dari buku yang berbeda kita tetap dapat mengenalnya sebagai Geometri Euclid. Konsep seperti ini serupa dengan konsep structure, sequence, and organization dalam kasus Whelan Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory. Berdasarkan hal tersebut, Geometri Euclid dengan sistem aksiomanya merupakan “idea in expression” yang memenuhi unsur orisinalitas sebagai developed idea. Secara sederhana dapat divisualisasikan sebagai berikut: 49 3.24. Bahwa contoh dengan ide yang jauh lebih sederhana, Pemohon membangun ide soal konstruksi norma transfer data pribadi dengan prinsip 1: general consent mencakup particular consent. Secara imajinatif kita dapat visualkan gambar lingkaran besar dengan ditandai general consent, kemudian di dalamnya terdapat gambar lingkaran kecil dengan ditandai particular consent. Namun, konsep pemikiran itu tidak dapat Pemohon klaim sebagai ide yang jika hendak menggunakannya harus izin kepada Pemohon. Akan tetapi, jika konstruksi norma transfer data pribadi dipahami dengan sistem 8 definisi operasional, 4 prinsip, dan 3 parameter valuasi semantik, maka menjadikan sistem tersebut tertutup (developed ideas) (vide Bukti P-5, Bukti P-9, Bukti P-19, Bukti P-20). Sistem tertutup berarti setiap elemen dalam sistem menciptakan konstruksi berpikir, namun hal ini bukan berarti final karena masih mungkin dirombak, dibantah, ataupun diruntuhkan/falsifikasi. Sehingga, jika seseorang ingin menggunakannya tetap tidak dilarang. Hanya saja jika terdapat distorsi yang hendak mengklaim secara utuh, Pemohon memiliki hak moral untuk melindungi diri. Konsep ini yang menjadi tradisi dalam dunia akademik. Isaac Newton tidak pernah melarang orang lain menggunakan rumus gravitasi atau bahkan membantahnya. Albert Einstein tidak pernah melarang orang lain menggunakan rumus E=mc2. Sokrates tidak pernah melarang orang lain menggunakan prinsip moral yang disampaikan dalam ceramahnya di pengadilan, Soekarno tidak pernah melarang orang lain menggandakan “Indonesia Menggugat”. Namun, jika Plato tidak menisbatkan nama Sokrates dan jika Prabowo Subianto atau Rega Felix mengklaim rumus E=mc2 menjadi pertanyaan moral serius. Tradisi akademik seperti ini 50 sekarang menghadapi ancaman serius justru karena adanya rezim UU Hak Cipta; 3.25. Bahwa konsep yang lebih berkaitan dengan ilmu hukum yang spesifik di Indonesia misalkan “Hak Manfaat Dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia”. Untuk memudahkan secara visual di mana letak ekspresi, ideas in itself dan ideas in expression (developed ideas), dapat dilihat pada gambar berikut: 3.26. Bahwa secara deklaratif Pemohon telah menetapkan timestamp pada 18 Januari 2022 yang telah diketahui oleh Pemerintah (vide Bukti P-9 dan Bukti P-21). Akan tetapi, gabungan ide tersebut oleh Pemerintah dianggap sebagai public domain, sehingga terjadi pengaburan/distorsi/overshadowing terhadap Pemohon menjadi: 3.27. Bahwa padahal ketika Pemohon tanyakan kepada KNEKS, hasil analisis sebagaimana yang dinyatakan dalam naskah akademik tidak dikuasai oleh 51 KNEKS (vide Bukti P-10 dan Bukti P-11). Dengan demikian, naskah akademik bersifat merujuk kepada ekspresi yang tidak ada, namun menjelaskan rangkaian ide yang sebenarnya ada pada ekspresi yang telah Pemohon nyatakan sebelumnya. Akan tetapi, karena yang melakukan adalah lembaga Pemerintah, maka Pemohon terbentur dengan Pasal 43 huruf b UU Hak Cipta dan ide Pemohon dianggap sebagai milik umum sebagaimana dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta terlebih digunakan dalam peraturan perundang-undangan (milik umum). Kerugian konstitusional Pemohon tidak dapat dipulihkan karena terkunci Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta sehingga berakibat ide tersebut melekat kepada jabatan bukan orang yang menciptakan. Hal ini sangat bermasalah karena Pemohon menjadi tidak diakui sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan, sedangkan orang yang sudah di dalam pemerintahan mudah mendapatkan pekerjaan dan karirnya dapat terus meningkat; 3.28. Bahwa DPR dan Pemerintah mungkin akan mendalilkan karena Pemohon mengekspresikannya dalam forum pengadilan, sehingga tidak berhak terhadap hak cipta atas ekspresinya. Pemerintah dan DPR mungkin akan menjadikan Pasal 42 huruf d, Pasal 43 huruf b, dan Pasal 44 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta untuk mendukung posisinya. Kemudian, Pemerintah dan DPR mungkin mendasari kepada Article 2bis (1) Berne Convention. Sebagaimana telah didalilkan pada bagian sebelumnya, jika tidak ada hak moral, maka Pemerintah dapat mendistorsi Pencipya dari sejarah. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat memahami mengapa Berne Convention tidak mengeksklusikan secara mutlak pidato politik atau pidato dalam ruang pengadilan. Berdasarkan pemikiran tersebut, kemudian kita dapat menurunkan konsep partial safeguard; 3.29. Bahwa sebagai contoh konkrit bagaimana akademisi menghargai hak moral dari suatu putusan pengadilan adalah karya jurnal ilmiah berjudul: “Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021”. Pada tulisan jurnal tersebut menggunakan sistem sitasi berupa: “Felix, Rega. Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 65/PUU-XIX/2021 (2021).” (vide Bukti P-25). Berbeda dengan naskah akademik DPR yang mengatribusikan kepada KNEKS yang padahal KNEKS tidak menguasai hasil analisis/kajian terkait; 52 3.30. Bahwa selain itu, karena terdapat polemik terkait pemberian prioritas izin tambang yang sangat mempengaruhi masyarakat, maka Pemohon diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli untuk menyampaikan ide sebagai gagasan konseptual untuk memahami arti “Konsep Prioritas Dalam Sistem Normatif” di ruang pengadilan (vide Bukti P-6). Apakah pidato Pemohon sebagai Pemohon dengan sebagai ahli sama sekali tidak melekat hak kekayaan intelektual meskipun hal tersebut adalah kerja intelektual? Pemohon menyusun SSO (struktur, alir, dan pengorganisasian) dari pidato yang disampaikan. Pemohon menggabungkan konsep moral optimific altruism dari Joe Horton dan model graf dalam ceteris paribus deontic logic sebagaimana dikembangkan oleh Andrea Loreggia, et. al., untuk digabungkan dalam memahami instrumen afirmatif dan hilirisasi terhadap pemberian izin tambang. Bahkan, menurut AI model GPT-5 menyatakan: (analisis lengkap dari AI telah dilampirkan dalam alat bukti, vide Bukti P-22) Dengan bukti adanya original ideas tersebut, lalu apakah karena Pemohon menyampaikannya sebagai keterangan ahli di pengadilan kehilangan pelindungan hak ciptanya? Hal ini sama seperti pertanyaan: apakah “Indonesia Menggugat” bukan karya Soekarno karena Soekarno sebagai terdakwa? Apakah “Hak Manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia” bukan karya Rega Felix karena Rega Felix sebagai Pemohon? Jika kita renungkan pertanyaan tersebut, apakah sama sekali tidak ada hak moral agar seseorang tidak terdistorsi atas kerja intelektualnya? Persoalan 53 ini harus dijawab secara jelas karena kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual. Pemohon telah mengupayakan legislative review dan pengaduan tetapi diabaikan. Pemohon Ikhlas menuliskannya melalui buku bukan melalui permohonan di MK, bahkan dengan mencabut permohonan di MK, sepanjang DPR merespon pengaduan Pemohon dan mensejahterakan dosen sehingga dapat dengan tenang menulis buku; 3.31. Bahwa faktanya Pemohon trauma naskah akademik DPR mengatribusikan permasalahan kepemilikan dalam transaksi ijarah perbankan syariah kepada kerja KNEKS yang padahal KNEKS tidak menguasainya, sedangkan lembaga lain yang tergabung dalam KNEKS menolak ide Pemohon secara terbuka. Dampak lanjutannya banyak sekali hingga dihalangi haknya untuk bekerja dengan dicari cacat fisiknya. Pemohon trauma dibohongi karena DPR pada 18 November 2024 memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan gagasan melalui legislative review, tetapi ternyata DPR hanya mencatut putusan MK untuk memaknai sendiri arti instrumen afirmatif tanpa melibatkan Pemohon, bahkan tidak menjadikan Putusan MK No.77/PUU-XXII/2024 sebagai rujukan termasuk ratio decidendi-nya (vide Bukti P-15). Pengaduan Pemohon diabaikan, Pemohon tidak diberikan kesempatan memberikan pendapat. Pemohon sebagai dosen hanya diberikan honor ratusan ribu Rupiah, sedangkan para pejabat digaji dengan sangat besar tanpa mau memberikan kesempatan kerja kepada Pemohon. Pejabat dapat mengklaim keringat/kerja keras rakyat mengatasnamakan kekuasaan, sehingga pejabat mendapatkan legitimasi sedangkan rakyat, khususnya kaum intelektual seperti guru dan dosen dibiarkan seperti ayam mati di lumbung padi. Ini adalah kenyataan, sungguh sebuah ironi; 3.32. Bahwa karena semenjak dari awal Pemohon mengalami secara aktual secara berkali-kali, maka berdasarkan penalaran yang wajar, masuk akal jika Pemohon trauma ide Pemohon kembali dicatut tanpa atribusi kepada Pemohon karena Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta tidak melindungi apapun termasuk hak moral termasuk kepada developed idea (ide yang digabungkan dalam Ciptaan). Menurut Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, ide yang digabungkan dalam Ciptaan dianggap tetap sebagai public domain, dan akhirnya melalui Pasal 43 huruf b UU Hak Cipta, kerugian konstitusional Pemohon dirasakan sangat nyata. Forum Mahkamah Konstitusi menjadi 54 sarana epistemic resistance Pemohon, namun DPR dan Presiden melalui narasi wacana publik melakukan overshadowing terhadap Pemohon. DPR dan Presiden secara nyata melakukan pengabaian terus-menerus terhadap Pemohon (vide Bukti P-12). Di tengah hal tersebut, Pemohon berprofesi sebagai dosen yang berada dalam wilayah ide. Ide menjadi domain tarik- menarik antara penguasa dengan otoritas ilmu pengetahuan. Penguasa membutuhkan legitimasi ide untuk mempertahankan kekuasaan, di sisi lain otoritas ilmu pengetahuan memiliki moral independensi untuk menjaga kebenaran. Akibat dari tarik-menarik tersebut, profesi dosen secara struktural berada dalam posisi paling marjinal. Penguasa berusaha “mengkooptasi” ilmu pengetahuan, sehingga dosen menjadi tidak dapat “survive” menjaga independensi otoritasnya. Senjata utama dosen, yaitu ide kemudian dilepaskan dari hak moralnya. Konstruksi Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta sangat berbeda jauh dengan TRIPS Agreement yang menghormati ide orisinal (developed idea), sehingga negara lain (terutama negara maju) sangat menghargai dosen sebagai produsen ide; 3.33. Bahwa karena perlakuan penguasa kepada Pemohon sudah dilakukan berkali-kali, maka Pemohon mengekspresikan ide tidak hanya pada satu forum publik. Sehingga, atas struktur, alir, dan pengorganisasian ide Pemohon disampaikan ke berbagai macam bentuk Ciptaan yang diakui Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat pada ide Pemohon ketika membahas permasalahan Pasal 56 UU PDP yang berkaitan dengan transfer data pribadi. Ekspresi ide Pemohon dapat dilihat pada: 29 Juli 2025: Pemohon menyampaikan berkas permohonan yang memuat konstruksi ide 8-4-3 mengenai transfer data pribadi (vide Bukti P-9); 21 Agustus 2025: Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan yang pada pokoknya menambahkan literatur yang mendukung, namun tetap mempertahankan struktur, alir, dan pengorganisasian dari ide Pemohon (vide Bukti P-9); 22 September 2025: Pemohon memberikan perkuliahan yang menjelaskan persoalan transfer data pribadi serta menjelaskan struktur, alir, dan pengorganisasian dari ide Pemohon (vide Bukti P-5 dan Bukti P-19); 55 24 September 2025: melakukan upload video perkuliahan melalui Youtube (vide Bukti P-20); 3.34. Bahwa melalui berbagai macam ekspresi tersebut, struktur, alir, dan pengorganisasian ide Pemohon adalah dengan membatasi medan pikiran dalam 8 definisi, kemudian dikonstruksikan ke dalam struktur berdasarkan 4 prinsip yang bersifat sekuensial. Pemohon mengorganisir ke-4 prinsip tersebut untuk diterjemahkan secara semantik ke dalam dunia nyata yang terdiri dari privacy, adequacy, ideology, dan diplomacy. Struktur ide di balik ekspresi literalnya adalah hal tersebut, sehingga misalkan ekspresi pada dokumen 29 Juli 2025 dan 21 Agustus 2025 dihapuskan bab mengenai kerugian konstitusional, maka struktur ide tersebut tetap ada dan dapat dikaitkan dengan perkuliahan dan video Pemohon. Menurut AI model GPT-5 menyatakan hal tersebut merupakan original ideas: (analisis lengkap dari AI telah dilampirkan dalam alat bukti, vide Bukti P-23) 3.35. Bahwa hal tersebut merupakan kerja intelektual bukan produk malas- malasan. Pemohon memecah consent menjadi general consent dan particular consent memerlukan olah pikiran tertentu. Pemohon juga menyatakan referensi akademik lain seperti Anne S.Y. Cheung yang memberikan konsep dynamic consent, namun Pemohon tidak pernah mendapatkan izin/consent dari Anne S.Y. Cheung untuk mencantumkan kata dynamic consent dalam tulisan Pemohon. Bahkan, Pemohon juga 56 menyampaikan konstruksi ide yang dihasilkan dari generate AI dalam bentuk formalnya yang mungkin saja dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk SSO kode program. Dalam menggunakan ide orang atau menggunakan AI tidak memerlukan izin. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada larangan untuk menggunakan struktur, alir, dan pengorganisasian dari ide Pemohon; 3.36. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah jika Pemohon menyatakan konsep dynamic consent adalah konsep atau hasil analisis Pemohon. Jika terjadi hal tersebut, maka terdapat pelanggaran hak moral. Kasus ini seperti kasus “hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia”. Gagasan intelektual tersebut tiba-tiba muncul di dalam produk DPR, namun satu-satunya kerangka ide yang terkait hanya merujuk kepada hasil analisis KNEKS. Padahal, setelah Pemohon tanyakan ternyata hasil analisis tersebut tidak dikuasai. Terlebih, Pemohon diberhentikan kerja dan dihalangi hak kerjanya di bidang yang sesuai dengan ide yang Pemohon kerjakan. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat menjadi preseden buruk bagi kegiatan intelektual Indonesia, termasuk masa depan pemuda Indonesia. DPR justru menutup- nutupi kasus tersebut. Anggota DPR tidak melaksanakan kewajiban moralnya berdasarkan Pasal 81 huruf k UU 17/2014, Presiden juga enggan menindaklanjuti, maka dari itu sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk meletakan hak moral terhadap kerja keras Pemohon selama ini agar pemimpin bangsa kita memiliki moral. Harapannya para pejabat malu dan akhirnya melaksanakan kewajiban moralnya untuk menghargai hak moral rakyatnya; 3.37. Bahwa Pemohon trauma terhadap hal tersebut, sehingga khawatir pola seperti itu terjadi berulang terhadap model transfer data pribadi yang Pemohon gagas. Berdasarkan media Pemohon mendapatkan berita bahwa kewenangan DPR dalam transfer data pribadi adalah mengawasi dan menyetujui. DPR juga menjadikan revisi UU PDP sebagai prolegnas prioritas tahun 2026. Sedangkan, ternyata persoalan transfer data pribadi hanya dianggap sebagai persoalan administratif yang tidak memerlukan persetujuan DPR. Hal ini merupakan paradoks dikarenakan gagasan Pemohon yang menyatakan persoalan transfer data pribadi adalah berkenaan dengan HAM dan meminta adanya persetujuan DPR ditolak, kemudian DPR mengagendakan perubahan UU PDP. Pemohon menduga 57 pola seperti UU P2SK akan terjadi. Maka dari itu, Pemohon mendeklarasikan bahwa ide tersebut adalah Ciptaan Pemohon sehingga Pemohon berhak untuk didengarkan pendapatnya dan dijelaskan kasus yang menimpa Pemohon; 3.38. Bahwa kasus Pemohon perlu diselesaikan bukan karena individu Pemohon tetapi agar tidak menjadi preseden buruk. Terlebih, Indonesia saat ini sedang diwarnai demonstrasi “Indonesia gelap” dan “kabur aja dulu”. Bahkan, faktanya ribuan talenta Indonesia melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dapat dilihat banyaknya orang Indonesia yang pindah kewarganegaraan ke Singapura. Indonesia mengalami brain drain hingga terdapat penelitian yang menyatakan rata-rata IQ masyarakat Indonesia adalah 78 dan Singapura mengalami brain gain dengan rata-rata IQ masyarakat yang tinggi; 3.39. Bahwa ketika talenta Indonesia kabur ke Singapura yang oleh pejabat pemerintah dicela tidak nasionalis atau dicela jangan balik lagi, ternyata berdasarkan hasil penelitian Stanford menggunakan AI vibrancy tools pada tahun 2024, sebagaimana dalam website: https://hai.stanford.edu/ai-index/global-vibrancy-tool diakses pada 15 Desember 2025 pukul 23:02 WIB Singapura menempati posisi pertama dalam aspek talenta AI. China menempati posisi ke-2 dan India menempati posisi ke-3. Bahkan, tetangga Indonesia yaitu Malaysia menempati posisi ke-26. Di sisi lain, kita sering mendengar berita, pejabat Indonesia jika berpidato tentang AI nampak bersemangat seolah menguasai. Sedangkan, faktanya Indonesia tidak ada di dalam list negara tersebut. Seolah-olah AI hanya gimik politik semata karena ternyata begitu kita membaca berita faktanya miris. Indonesia tidak ada dalam daftar tersebut dan ternyata justru Indonesia menempati urutan ke-2 tertinggi terkait jurnal predator. Jika kita browsing berita tentang nasib guru dan dosen, maka kita dapat dengan mudah melihat berita betapa mirisnya nasib profesi mulia tersebut. Malangnya nasib rakyat Indonesia sering dicela oleh pejabat sampai akhirnya intelektual harus eksodus ke negara lain. Kalaupun tetap berada di Indonesia, idenya akan diambil oleh pejabat dan dirinya tidak dihargai; 58 3.40. Bahwa fakta sudah menunjukan posisi Indonesia memang tidak sedang baik- baik saja. Era post-truth benar-benar dirasakan dampaknya di Indonesia. Nasib kaum intelektual sangat miris di Indonesia, sedangkan penguasa bermainnya di level wacana populer. Penguasa lebih takut viral daripada kebenaran itu sendiri. Penguasa tidak takut mengambil ide rakyatnya demi mendongkrak citra dirinya. Semenjak UU Hak Cipta baru diundangkan serta tata kelola perguruan tinggi yang tidak baik, justru dunia akademik mengalami kekacauan salah satunya menjadi marak plagiarisme, jurnal predator, joki penelitian dan ghost writer. Sedangkan, pihak yang benar-benar melakukan eksplorasi ide secara mendalam justru terabaikan. Pemohon sangat merasakan dampak dari berlakunya Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta terhadap hilangnya hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar dan pengembangan diri berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 karena Pemohon tidak dapat mengakses karirnya secara baik, sedangkan profesi dosen direndahkan sampai kepada tingkat terendah, sehingga sangat menistai martabat dan kehormatan profesi dosen. Ide yang seharusnya menjadi “harta” yang paling berharga bagi dosen dilepaskan dari hak moralnya. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta dihubungkan dengan relasi vertikal antara dosen (otoritas ilmu pengetahuan) dengan penguasa teramat sangat jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Jika DPR tidak merespon pengaduan Pemohon, perlu direnungkan, bagaimana DPR melakukan legislative review UU Hak Cipta di tengah pelanggaran moral serius terhadap hak cipta? Pemohon akan mencabut permohonan ini jika DPR memiliki ketulusan melindungi rakyatnya bukan mempermainkan rakyat; 3.41. Bahwa permasalahan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta menjadi semakin “ruwet” ketika teknologi AI berkembang sangat pesat. Keruwetan ini bukan hanya dirasakan oleh negara Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Dunia global pada akhirnya harus merumuskan ulang apa yang dimaksud dengan “ide” dan “ekspresi”, bahkan Denmark hendak mengusulkan wajah, suara, dan fitur yang mencirikan personifikasi seseorang merupakan Ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk melindungi dari deepfake; 59 3.42. Bahwa sebagai contoh permasalahan deepfake hasil olahan AI adalah: Judul: “[HOAKS] Video Sri Mulyani Sebut Guru sebagai Beban Negara” (sumber: https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-video- sri-mulyani-sebut-guru-sebagai-beban-negara diakses pada 01 Januari 2025 pukul 20:58 WIB) Melalui video tersebut terdapat perubahan struktur dan alir ide dalam video meskipun menggunakan wajah yang sama. Fakta tersebut menunjukan permasalahan deepfake tidak mungkin disangkal lagi. Kemudian, sekarang teramat sangat banyak video deepfake pejabat bertebaran di media sosial. Permasalahan ini harus diatur secara baik. Rezim hukum yang ada saat ini hanya memiliki dua mekanisme, yaitu rezim UU ITE yang dapat menggunakan instrumen pidana seperti pencemaran nama baik atau rezim UU PDP melalui rights to erasure. Ilustrasikan sebuah kondisi: misalkan wajah dan timbre suara kita diolah oleh AI menjadi video, misalkan menjadi karya lagu yang digemari banyak orang. Video tersebut kemudian menghasilkan uang. Apakah kita sebagai pemilik wajah dan suara berhak atas video tersebut atau hanya berhak untuk menghapuskannya dan mempidanakan pembuatnya dengan alasan mencemarkan nama baik? Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap wajah mungkin dapat dilekatkan hak cipta karena menghasilkan rights to claim untuk menampung konstruksi norma berikut: 3.43. Bahwa permasalahan AI dan hak cipta tidak hanya sesederhana itu saja karena akibat masifnya jumlah ekspresi yang dihasilkan oleh AI juga menyebabkan terjadinya kondisi overshadowing oleh AI terhadap human authorship. AI menggunakan dataset yang sangat besar yang dapat diolah secara sintetik dalam ruang laten yang bersifat blackbox, sehingga manusia 60 kesulitan untuk mendapatkan proses dan luaran yang dapat diperkirakan sebelumnya. Jika segala sesuatunya dapat diperkirakan, maka definisi AI yang bersifat otomasi juga hilang. Kondisi ini merupakan paradoks antara otomasi dan pembatasan AI. Akibat dari hal tersebut, regulasi PDP, Hak Cipta, dan AI itu sendiri akan saling berkelindan membangun jalinan yang kompleks. Wajah saja bisa menjadi rezim hak cipta dan bisa menjadi rezim PDP sekaligus yang semuanya di mata AI hanya satu bentuk yang sama yaitu “data”. Ilustrasi kerumitannya dapat divisualisasikan secara sederhana seperti berikut: 3.44. Bahwa sebelum masuk lebih dalam keruwetan hak cipta dan AI, khususnya generative AI berbasis large language model, kurang lengkap rasanya jika tidak membahas filsafat bahasa. Filsafat bahasa ini akan berkaitan dengan teori penamaan. Teori penamaan memang rumit, bahkan di dalam kitab agama, malaikat juga kesulitan beradu argumen tentang nama dengan manusia. Untuk mengurai problema tersebut, Pemohon akan menggunakan konsep dari Saul Kripke berdasarkan bukunya yang berjudul “Naming and Necessity” sebagai analogi konseptual (notes: rujukan buku/jurnal bisa didapatkan di internet). Konsep utama dalam teori Kripke adalah soal penamaan dengan konsep “rigid designator”. Rigid designator secara sederhana adalah suatu konsep nama yang memenuhi unsur “if in every possible world it designates the same object” (Kripke, 2001: 48). Konsep lainnya dari Kripke adalah adanya proses initial baptism, yaitu: “Here the 61 object may be named by ostension, or the reference of the name may be fixed by a description. When the name is 'passed from link to link', the receiver of the name must, I think, intend when he learns it to use it with the same reference as the man from whom he heard it.” (Kripke, 2001: 96). Proses bagaimana sebuah nama terjalin dalam tradisi masyarakat kemudian terjalin dalam konsep causal chain (Kripke, 2001: 93); 3.45. Bahwa rigid designator merupakan sebuah nama yang merujuk kepada suatu objek dengan referensi yang stabil dalam semua dunia kemungkinan. Rigid designator dapat merujuk kepada objek yang belum diketahui, misalkan “Jack the Ripper”. Jika telah terjadi initial baptism dengan menamakan sesuatu dan sesuatu itu ada, namun belum diketahui seperti pelaku Jack the Ripper, maka nama Jack the Ripper merujuk kepada objek yang sama meskipun deskripsinya bisa berubah. Dalam konteks di Indonesia, misalkan nama “Sangkuriang” dapat menjadi rigid designator untuk objek yang ada pada cerita rakyat Sunda. Sangkuriang memiliki referensi yang stabil dalam cerita yang sama. Kita dapat bayangkan dahulu terdapat orang atau seseorang yang melakukan initial baptism terhadap Sangkuriang, hanya saja mungkin kita saat ini tidak mengetahui objek yang sesungguhnya terhadap Sangkuriang. Kita mengenalnya melalui cerita rakyat, namun cerita rakyat tersebut stabil dalam mereferensikan objek yang sama. Dalam teks Hindu misalkan nama “Nachiketa” memiliki referensi yang stabil dalam Katha Upanishad. Dalam tradisi agama Abrahamik kita terbiasa mengenal nama individu melalui nabi – nabi. Apakah nama-nama tersebut rigid designator atau bukan? Dalam tradisi Islam, nabi yang utama adalah Nabi Muhammad. Nama nabi Muhammad adalah rigid designator, kisahnya teriwayat dalam hadist berdasarkan metode ittisal al-sanad yang menjadikan deskripsi tentang Nabi Muhammad terjaga secara link to link membentuk causal historical chain. Dalam ilmu hadist bahkan berkembang klasifikasi hadist misalkan shahih atau dhaif untuk menentukan apakah perkataan/perbuatan tersebut berasal dari rigid designator yang sama atau bukan; 3.46. Bahwa konsep rigid designator Kripke membalikan pengetahuan bahwa nama dapat merujuk kepada objek yang sama meskipun deskripsinya mungkin berubah. Konsep ini berbeda dengan konsep deskriptivisme yang dikembangkan oleh Frege-Russel. Deskriptivisme secara sederhana dapat 62 dipahami, yaitu: x memenuhi y, maka x adalah x. x adalah proper names untuk y. Sebagai contoh, apabila seseorang ingin mengenal Rega Felix, maka seseorang dapat memahaminya melalui deskripsi tentang Rega Felix. Rega Felix harus mengekspresikan sesuatu agar tercipta deskripsi yang menentukan Rega Felix, sehingga orang mengenal Rega Felix yaitu tukang burger, dosen, advokat, konten kreator, sering ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara a, b, c. Rega Felix adalah proper names untuk seluruh deskripsi tersebut. Deskripsi memang bersifat definitif, tetapi menentukan apakah deskripsi tersebut definitif atau tidak menjadi pekerjaan yang sangat rumit; 3.47. Bahwa sedangkan dengan konsep Kripke, Rega Felix adalah tetap Rega Felix meskipun Rega Felix bukan tukang burger, dosen, advokat, atau seterusnya. Rega Felix dengan deskripsi tukang burger adalah kontinjen. Rega Felix menjadi rigid designator ketika terjadi initial baptism. Dalam semua dunia kemungkinan nama Rega Felix merujuk kepada objek yang sama meskipun Rega Felix jualan burger atau tidak jualan burger. Kita dapat membayangkan jika Rega Felix diterima kerja di Bank Indonesia mungkin adalah Rega Felix yang kurus, namun itu tetaplah Rega Felix meskipun Rega Felix faktanya ditolak Bank Indonesia karena gemuk. Akibat dari initial baptism, kemudian terhadap rigid designator terjadi causal historical chain yang membentuk deskripsi. Melalui konsepsi ini, Kripke menjaga kestabilan referensi; 3.48. Bahwa memahami konsep Kripke melalui initial baptism – rigid designator – causal historical chain dapat menjaga orisinalitas dari pencipta di era AI. Melalui perkembangan AI, pendekatan deskriptivisme dapat menciptakan permasalahan, terutama ketika kita sulit menentukan deskripsi yang definitif. Misalkan, terdapat deskripsi: (1,2, …, n-category) untuk sebuah proper names x. x digantikan dengan y dan memenuhi n-category, maka referensi menjadi tidak stabil. Bayangkan apa yang terjadi di era AI saat ini, misalkan x membuat konten di media sosial, maka kemudian dapat terdapat (x’, x’’, …, xn) yang memenuhi deskripsi terhadap x hanya dalam hitungan singkat karena menggunakan teknologi AI. x sebagai pencipta ide orisinal menjadi overshadowed oleh AI. Bayangkan saat ini berkembang deepfake yang 63 memberikan deskripsi secara masif terhadap seseorang meskipun secara kenyataan tidak terjadi (post-truth); 3.49. Bahwa bayangkan saat ini, setiap hari kita dapat melihat konten luaran AI yang menghadirkan wajah seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Denmark hendak mengatasi permasalahan ini dengan pendekatan memberikan hak cipta terhadap wajah, suara, atau ciri yang melekat pada personifikasi seseorang. Konsepsi tersebut sangat merubah rezim hak cipta terutama berkaitan dengan pertanyaan ekspresi apa yang sesungguhnya merupakan ciptaan yang dilindungi. Pertanyaan yang perlu direnungkan: apakah ciri personifikasi yang melekat pada diri seorang merupakan Ciptaan atau bukan? Apakah terdapat proses intelektualisasi sehingga sesuatu yang inheren ada pada diri kita dapat dikategorikan sebagai Ciptaan? 3.50. Bahwa permasalahan tersebut dapat diilustrasikan: misalkan wajah Felix digunakan oleh agen AI. Agen AI tidak mendapatkan izin dari Felix. Misalkan, ternyata Felix tidak terima dengan perbuatan agen AI yang menggunakan wajahnya tanpa izin, namun Felix tidak keberatan dengan hasil karya AI tersebut, terlebih menghasilkan uang. Kemudian, kepada siapa melekat hak cipta atas karya tersebut? Jika kita menggunakan rezim UU PDP, maka Felix berhak untuk tidak memproses biometrik wajah Felix sehingga berhak untuk meminta dihapuskan. Akan tetapi, Felix tidak berhak terhadap Ciptaan atas wajahnya sendiri karena bukan merupakan karyanya. UU PDP tidak melahirkan hak moral atau ekonomi terhadap Ciptaan. Jika kita gunakan rezim UU Hak Cipta, gambar hasil sintetik AI juga bukan merupakan Ciptaan dalam bentuk potret karena bukan hasil fotografi. Di sisi lain, di internet bertebaran wajah orang hasil sintetik dari AI yang mungkin kita tidak kenali atau kita kenali; 3.51. Bahwa untuk memperdalam, mari kita ilustrasikan suatu permasalahan ciptaan dari proses LLM yang bersifat blackbox. Misalkan prompt: "buatkan video dengan wajah orang Indonesia sedang berpidato tentang tambang di Mahkamah Konstitusi", bisa saja ternyata AI menghasilkan luaran wajah yang mirip Rega Felix meskipun di dalam prompt tidak menyebutkan Rega Felix atau menggunakan foto Rega Felix. Namun, bisa juga AI membuat sintetik wajah terhadap non-existence object (objek non-eksis) yang tidak kita kenali 64 sebelumnya. AI dengan sistem blackbox menyebabkan kita tidak mengetahui secara pasti proses luaran yang dihasilkan. Pada kasus yang menghasilkan wajah mirip Rega Felix bisa saja prompter juga tidak berniat membuat wajah seperti Rega Felix. Kemudian, apakah Rega Felix bisa mengklaim Ciptaan tersebut atau hal tersebut merupakan hak dari prompter? Jika terhadap wajah dengan objek non-eksis kita dapat dengan mudah menyatakan hak ciptanya menjadi milik prompter. Namun, permasalahan lain dapat muncul, mungkin pada saat itu tidak ada wajah seperti yang diciptakan, namun bagaimana jika kemudian terlahir orang dengan wajah yang serupa? 3.52. Bahwa Pemohon akan menggunakan konsep Kripke untuk mengurai problematika tersebut. Jika AI menciptakan wajah sebagai objek non-eksis dan tidak ada yang melakukan initial baptism, maka wajah tersebut hanya konstruksi matematis yang mungkin tanpa kenyataan ontologis. Namun, jika terdapat pihak yang menyatakan pernyataan referensial, maka hak cipta dapat melekat padanya karena ada intensionalitas atas ciptaannya. Jika ternyata wajah dalam ciptaan serupa dengan wajah seseorang, asumsikan Felix, maka apakah Felix dapat mengklaim ciptaan hasil AI tersebut? 3.53. Bahwa untuk menjawab hal tersebut asumsikan sebuah proposisi: "wajah merupakan proses intelektualisasi sepanjang terdapat subjek hukum pemilik wajah." Bayangkan hal berikut, misalkan orang tua melahirkan seorang anak. Kemudian, orang tua tersebut memberikan nama pada anak tersebut. Hal ini serupa dengan yang disebut Kripke sebagai proses initial baptism. Asumsikan dinamai "Felix", maka nama Felix melekat sebagai referensi terhadap objek yang tumbuh. Objek wajah Felix ditandai dengan seluruh kemungkinan kontuinitas matematis wajahnya, sehingga kita dapat mengenal Felix ketika kecil dan Felix ketika dewasa (face recognition). Nama Felix kemudian menjalin dengan causal historical chain yang merujuk kepada objek yang sama. Proses ini tidak terjadi pada kucing. Kucing tidak menamai anaknya ketika melahirkan anak; 3.54. Bahwa Felix merupakan rigid designator yang kemudian menghasilkan causal chain. Hal ini merupakan proses intelektual, bahkan dalam sesederhana apapun nama yang diberikan, misalkan hanya sebutan fonetik sederhana berupa "o". Hal tersebut tetap menciptakan pengetahuan yang membutuhkan proses intelektual. Bahkan, sebelum teori pengetahuan itu 65 sendiri diketahui, manusia menamakan sesuatu adalah pengetahuan itu sendiri. Untuk menamakan sesuatu tidak diperlukan seseorang mengetahui rumus matematika, seorang ibu dapat menamai "o" terhadap anaknya ketika menyusui pertama kali dan terus menggunakan "o" untuk merujuk kepada anaknya tanpa kehilangan rujukan referensi terhadapnya meskipun ibu tersebut tidak pernah belajar matematika. Terdapat pengetahuan meta- matematika yang menjadikan pengetahuan manusia memiliki sifat ontologis; 3.55. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kita dapat membayangkan memang sebelum adanya penamaan terdapat kondisi yang sama yaitu terdapat bayi, tetapi tanpa penamaan, belum ada entitas sosial bernama "o". "o" menjadi entitas epistemik, dapat dirujuk lintas waktu, lintas konteks, lintas dunia dan hal tersebut menciptakan pengetahuan. Melalui penamaan tersebut, kemudian sistem formal matematika dapat menyusun sintaks, misalkan "o" adalah eksis, o = x, o ditokenisasi, hingga kemudian dapat dimanipulasi dalam berbagai simbol; 3.56. Bahwa initial baptism bukan hanya mendeskripsikan varian "o". Proses tersebut memberikan landasan kenyataan ontologis atas wajah "o", sehingga manusia menyadari wajah "o" bukan merupakan anak kucing. Melalui kesadaran ontologis ini kemudian kita dapat memisahkan hak cipta pada manusia dari pada monyet sebagaimana dalam kasus terkenal dalam menentukan siapa pemilik hak cipta atas karya selfie yang dibuat oleh seekor monyet. Pengertian wajah pada manusia adalah hak kekayaan intelektual paling primitif. Manusia merupakan subjek hukum yang memiliki kesadaran moral yang khas. Ketika sebuah wajah melekat pada nama subjek hukum, maka di dalamnya terdapat proses intelektual. Monyet tidak memiliki permasalahan dengan hak cipta, hanya manusia yang memiliki permasalahan tersebut. Melalui kesadaran hak moral tersebut, maka kemudian kita dapat menyadari konsep moral wajah seseorang yang tidak dikehendaki untuk digambarkan pada masa lalu, namun namanya tetap ada. Pada era modern saat ini muncul hak untuk tidak menjadikan wajah kita sebagai datasets training AI; 3.57. Bahwa fakta saat ini wajah orang berseliweran diciptakan oleh AI tidak dapat disanggah, bahkan dapat menjadi sebuah deepfake. Pemahaman konsep Kripke kemudian dapat menjadi dasar untuk mengurai permasalahan 66 deepfake. Akan tetapi permasalahan tidak berhenti, problema idea- expression dichotomy masih memiliki masalah. Andaikan seorang dosen berpidato tanpa diketahui orang banyak dan tanpa didukung dokumentasi yang baik, kemudian terdapat influencer segera membuat pidato yang serupa dengan audiensi yang lebih besar. Hingga kemudian, AI mereplikasi varian ekspresi secara masif dengan modifikasi baik dari segi ide, wajah, suara dan lain sebagainya dan semakin diperluas oleh buzzer. Dengan adanya kondisi tersebut, dosen pencipta awal akan terdistorsi dari idenya (overshadowing); 3.58. Bahwa pertanyaan selanjutnya: apakah AI hanya mendisrupsi konten Ciptaan berupa audio visual? Jawabannya adalah tidak. AI mampu menciptakan karya tulis. Bahkan, mungkin saja dapat menderivasi suatu teorema baru yang belum diketahui manusia sebelumnya. Saat ini, konsep publikasi jurnal kita adalah melalui proses blind-review. Di satu sisi proses blind-review baik untuk menjamin objektivitas. Namun, hal tersebut juga pada akhirnya dapat menyebabkan banyaknya ghost writer atau joki jurnal. Di sisi lain, AI juga mampu mereplikasi suatu karya tulis dengan standar jurnal akademik. Bayangkan suatu naskah jurnal melalui proses review, namun di tengah proses, ternyata karyanya direplikasi dengan berbagai macam varian pendekatan yang berbeda, namun memiliki basis ide yang sama. Jika kita renungkan sesungguhnya dapat dikatakan proses transmisi ide di Mahkamah Konstitusi lebih otentik karena mensyaratkan pembuktian legal standing. Dengan adanya syarat legal standing, maka kerugian konstitusional harus bersifat fenomenologis terhadap orang tersebut. Pemohon harus membuktikan hal tersebut, sehingga tidak mungkin menggunakan proses blind-review. Di sisi lain, substansi idenya juga sama dengan jurnal, bahkan dikenal konsep yurisprudensi atau doktrin preseden hingga landmark decision yang serupa dengan sistem sitasi ilmu pengetahuan; 3.59. Bahwa permasalahan selanjutnya adalah karya tulis jurnal, surat permohonan, ceramah, pidato, kuliah merupakan bentuk ekspresi yang diakui oleh Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Jika AI mampu menciptakan hal tersebut, lalu apa yang tersisa bagi manusia? Apakah mungkin AI menjadi alat untuk menciptakan ketidakadilan? Sebagai referensi bacaan, permasalahan overshadowing oleh AI juga telah diteliti oleh W.J.T. Mollena dalam karyanya yang berjudul: “A Taxonomy of Epistemic Injustice in The 67 Context of AI and the Case for Generative Hermeneutical Erasure” yang menjelaskan bagaimana AI dapat menciptakan erasure yang tidak adil; 3.60. Bahwa untuk memperdalam permasalahan AI dan hak cipta, selanjutnya kita akan menguraikan bagaimana AI bekerja dan mengkaitkannya dengan posisi ide dan ekspresi. Salah satu tesis dasar bekerjanya AI adalah dari Turing- Church Thesis. Tesis tersebut sederhananya: "No computational procedure will be considered as an algorithm unless it can be represented as a Turing Machine". Turing Machine adalah suatu mekanisme yang merepresentasikan sistem komputasi dalam kenyataan. Sistem komputer modern saat ini bekerja dalam dasar Turing Machine, termasuk sistem AI saat ini. Melalui mekanisme tersebut, maka manipulasi simbol matematika dapat direpresentasikan dalam kenyataan. Pertanyaan selanjutnya: apakah ide dalam pikiran manusia hanya berupa simbol diskrit yang dapat dimanipulasi sebagai simbol logika/matematika? John Searle menolak bahwa pikiran manusia dapat direduksi dalam manipulasi simbol seutuhnya. Bahkan, sistem "Strong AI" tetap tidak bisa memahami semantik (makna), melainkan hanya memahami sintaks yang bekerja berdasarkan aturan tertentu. Maka, pikiran yang benar- benar memahami adalah pikiran manusia. Roger Penrose juga berpendapat serupa yang pada pokoknya menyatakan pikiran manusia juga bersifat non- komputasional; 3.61. Bahwa untuk kepentingan menentukan ide khas manusia yang tidak dapat dijangkau AI, Pemohon menggunakan analogi konseptual dari Kurt Godel dalam tulisan berjudul "On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems I"; 3.62. Bahwa secara sederhana, Godel telah membuktikan bahwa terdapat pernyataan matematika yang benar, namun tidak dapat dibuktikan. Godel memberikan contoh: "kalimat ini tidak dapat dibuktikan". Asumsikan terdapat suatu sistem matematika yang lengkap, maka jika kalimat tersebut dapat dibuktikan maka sistem tersebut kontradiktif. Jika kalimat tersebut tidak dapat dibuktikan, maka kalimat tersebut benar dan tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat suatu kebenaran yang tidak dapat dijangkau kemampuan pembuktian formal. Dengan demikian, kebenaran lebih luas dari pembuktian. Hal ini menciptakan "ruang kosong" dalam pikiran kita tentang kebenaran; 68 3.63. Bahwa berdasarkan argumentasi Godel tersebut, maka terdapat ruang bagi intuisi yang dapat menjadi sumber kebenaran matematika. AI bekerja dalam sistem formal dengan dataset yang bersifat diskrit (finite). AI mengolah dataset menggunakan model matematikanya, namun tidak bisa melampaui aturan matematikanya sendiri. AI tidak bisa mencipta sistem aksiomatiknya sendiri, AI tidak bisa mengganti aturan logika, AI tidak bisa mencipta realitas matematika baru. Sedangkan, menurut Godel terdapat kebenaran matematika yang berada di luar dari sistem formal. Oleh karena itu, manusia memiliki kesadaran/kemampuan untuk mentransendensikan dirinya dan menjadi pengamat atas sistemnya sendiri. Konstruksi ini yang memungkinkan penemuan matematika di luar sistem yang diketahui sebelumnya; 3.64. Bahwa untuk memperjelas, asumsikan kita adalah Euclid muda. Kita hidup dalam ruang nyata, sehingga kita bersama tubuh kita merasakan tentang panjang, jarak, bentuk, ketegakan, garis lurus, titik temu secara langsung. Kita mengalami dunia sehingga menciptakan rasa tentang ruang. Ketika kita melihat berbagai segitiga dalam ruang, maka kesadaran kita mengarah kepada segitiga. Karena kesadaran intensi tersebut, maka kita sadar akan esensi dari yang diamati sehingga secara abstrak terbayangkan segitiga ideal. Dalam keadaan tersebut, secara manusiawi kita memiliki kesadaran referensial untuk menamakan "ini segitiga". Melalui proses tersebut kita menyadari tentang titik, garis, bidang, hingga aksioma. Dari proses tersebut kemudian terjadi “lompatan kreatif” yang menghasilkan suatu karya dengan membangun sistem geometri. Sedangkan, AI hanya mungkin memahami segitiga setelah manusia mengetahui segitiga. AI mengetahui setelah manusia mengetahui dan memberikan label parameter pada dataset training- nya; 3.65. Bahwa jika kita asumsikan pengetahuan kita terhadap aksioma lingkaran, AI memiliki finite datasets tentang geometri yang kemudian dilabeli sebagai lingkaran. Dari datasets tersebut, kemudian AI melakukan penghitungan agregat tentang lingkaran, namun AI tidak mengalami ide tentang lingkaran. AI akan kesulitan memahami secara utuh ketakhinggan dalam lingkaran. Seorang anak kecil mungkin tidak memerlukan data yang banyak tentang lingkaran untuk memahami lingkaran karena dia mengalami ide tentang 69 lingkaran. Kemudian, ciri khas manusia adalah dari data yang terbatas menghasilkan aksioma lingkaran karena mengalami langsung lingkaran. Kondisi ini merupakan sesuatu yang berbeda dengan ciri AI; 3.66. Bahwa berdasarkan hal tersebut, AI buatan manusia tidak dapat mereplikasi otak kita secara utuh. Euclid mencipta sistem aksiomatik terhadap geometri, ribuan tahun kemudian Riemann mencipta sistem aksiomatik baru terhadap geometri dengan menyatakan "tidak ada garis sejajar". Lompatan kreatif tersebut tidak mungkin dilakukan oleh AI. Penemuan AI adalah kebaharuan dalam ruang formal yang didefinisikan manusia, misalkan menemukan pola relasi kompleks yang selama ini sulit dilakukan oleh komputasi manusia biasa. Namun, temuannya berada dalam sistem yang diketahui manusia. AI tidak dalam kategori penemuan ontologis, misalkan seperti kita memiliki kesadaran ruang melalui Euclid. Namun, Riemann keluar dari sistem Euclid kemudian menciptakan kesadaran ruang baru. Momentum tersebut yang menjadikan kreasi khas ontologis manusia. Meskipun, AI dapat mengembangkan atau membantah atas apa yang telah ditemukan Riemann. Tapi, AI tidak dalam posisi seperti pada Riemann. Riemann berada dalam wilayah ide, kemudian apakah kerja keras Riemann secara moral dapat diabaikan hingga kemudian Rega Felix dapat mengatribusikan ide tersebut? 3.67. Bahwa penemuan tersebut adalah sesuatu ciri khas ide dari manusia yang orisinal, lalu mengapa ide tersebut sama sekali tidak dilindungi oleh Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta? Jika yang dilindungi hanya sebatas ekspresi, maka AI dapat menciptakan ekspresi dengan sistem komputasi yang jauh lebih cepat. Sebagai contoh kasus animasi Ghibli yang dapat direplikasi oleh AI hanya dalam hitungan detik, sebagaimana dalam berita: Judul: “Tren gambar ChatGPT ala Studio Ghibli memantik perdebatan di medsos soal hak cipta dan masa depan seni” (Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx28n2d7nnko diakses pada 15 Desember 2025 pukul 16:09 WIB) 3.68. Bahwa ekspresi dapat dengan mudah dimodifikasi oleh AI. AI dapat dengan mudah membuat lukisan seperti Picasso. Namun, AI tidak dapat menjadi Picasso yang melahirkan konsep cubism. Ciri khas yang melekat pada manusia berupa intensi penciptaan ide justru dihilangkan oleh rezim UU Hak Cipta. Akhirnya ide dianggap public domain dan tidak ada penghargaan 70 terhadap manusia yang bekerja keras menciptakannya. Andaikan terdapat ahli matematika setingkat Euclid-Riemann di Indonesia, maka idenya langsung dapat direplikasi oleh AI, bahkan diganti menjadi geometri menteri yang terhormat. Kemudian, akan muncul rilis media dengan berbagai macam narasinya. Oleh karena itu, jarang sekali ada ilmuan yang benar-benar melahirkan ide dari Indonesia. Habibie teorinya dihormati justru di Jerman bukan di Indonesia. Di India pernah hidup dalam keterbatasan seorang ahli matematika bernama Srinivasa Ramanujan. Kemudian, dia ditemukan oleh Hardy dari Cambridge hingga namanya dikenal dunia. Bayangkan jika Ramanujan hidup di Indonesia saat ini, maka berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, orang tersebut dapat "babak belur" idenya diambil oleh pejabat sembari narasi glorifikasi dengan gimik untuk persiapan pemilu (overshadowing); 3.69. Bahwa permasalahan AI ini merupakan persoalan yang sangat serius. Persoalan AI akan teramat jelas menggeser makna “ide” dan “ekspresi” dalam kerangka moral kita. Dosen yang justru bekerja pada level ide yang akan paling terdampak pertama kali oleh AI. Untuk mempermudah pemahaman, Pemohon akan rumuskan dalam bahasa yang metaforis untuk direnungkan: dalam melihat ombak kita dapat menyaksikan ketakhinggaan melalui kehinggaan. Kita mengalami struktur ruang waktu yang saling tarik- menarik. Dari sanalah kita menulis ide kita. Bahkan dalam kecemasan yang tidak dimiliki AI, ide yang dihasilkan manusia masih belum dapat dijangkau AI. Bagaimana kita mencirikan diri sebagai manusia jika apa yang esensial pada diri manusia tidak dilindungi? 3.70. Bahwa di masa yang akan datang akan terjadi kondisi “surplus ekspresi” secara eksesif tanpa pencipta. Sistem AI yang bersifat blackbox akan menciptakan distorsi besar-besaran terhadap fakta. Jika kondisi ini disalahgunakan oleh kekuasaan politik, maka akan sangat berdampak serius terhadap manusia. Bagaimana surplus ekspresi dapat terjadi? Kita dapat bayangkan suatu sistem AI generatif yang bersifat blackbox. Misalkan kita hendak membuat prompt dengan luaran (output) tertentu dari sistem AI. output ke-1 adalah o1 yang berasal dari fungsi prompt ke-1 yaitu p1, dan o2 merupakan fungsi dari o1 dan prompt ke-2 begitu pula seterusnya secara iteratif. Dengan kondisi tersebut, maka o1 = F(p1), o2 = F(o1, p2), o3 = F(o2, p3), 71 …, on = F(on-1, pn). Misalkan kita mengakui o4 sebagai luaran yang kita kehendaki, maka pada tahap o4 terjadi initial baptism atas ciptaan AI melalui hasil kehendak manusia (prompting). Sistem blackbox menjadikan prompter mungkin tidak menghendaki o1, o2, o3. Jika subjek tersebut hanya menghendaki hanya o4, lalu bagaimana dengan o1, o2, o3 yang telah nyata ada karyanya tetapi tidak ada yang mengakui? Kondisi ini berarti terjadi surplus ekspresi. Apakah karyanya tetap melekat kepada prompter atau kepada pihak yang menggunakan yang bukan prompter? Bisa saja ternyata o1, o2, o3 digunakan oleh orang lain. Surplus ekspresi ini terkadang membingungkan apakah AI menggunakan dataset yang sebelumnya telah melekat hak cipta atau tidak? Lalu, siapa sebenarnya pencipta atas karya tersebut? 3.71. Bahwa Uni Eropa telah mengeluarkan aturan mengenai AI secara komprehensif melalui Regulation (EU) 2024/1689 Of the European Parliament and of the Council (“EU AI Act”). Isu hak cipta menjadi salah satu isu yang sentral dan melalui Article 52 (6) EU AI Act diatur bahwa sistem AI harus menghormati kekayaan intelektual: “The Commission shall ensure that a list of general-purpose AI models with systemic risk is published and shall keep that list up to date, without prejudice to the need to observe and protect intellectual property rights and confidential business information or trade secrets in accordance with Union and national law” Meskipun telah diatur secara normatif. Namun, secara teknis tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaannya karena AI generatif dengan sistem blackbox yang mengandalkan basis dataset yang besar sangat sulit ditelusuri bagaimana proses otomasi yang dilakukan; 3.72. Bahwa berdasarkan sifat dasar AI tersebut, kemudian Article 3(13) EU AI Act mengakui konsep ‘reasonably foreseeable misuse’ yaitu: “the use of an AI system in a way that is not in accordance with its intended purpose, but which may result from reasonably foreseeable human behaviour or interaction with other systems, including other AI systems”. EU AI Act juga mengklasifikasi AI menjadi High-Risk AI dan non-High-Risk AI. Maka dari itu, di dalam EU AI Act terdapat resiko sistemik yang didefinisikan menjadi: “a risk that is specific to the high-impact capabilities of general-purpose AI models, having a significant impact on the Union market due to their reach, or due to actual or reasonably foreseeable negative effects on public health, safety, public 72 security, fundamental rights, or the society as a whole, that can be propagated at scale across the value chain”; 3.73. Bahwa AI generatif sesungguhnya sudah termasuk kategori yang mempengaruhi “public security, fundamental rights, or the society as a whole”, terlebih jika dikaitkan dengan hak asasi mendasar dari dosen. Keberadaan AI generatif sudah sangat jelas akan sangat mempengaruhi struktur dasar masyarakat, bahkan merubah pondasi dasar masyarakat terutama dalam memahami ilmu pengetahuan yang selama ini menjadi wilayah dosen. Karya ciptaan dosen adalah bidang ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan dunia ide. Kemudian, apakah dengan adanya AI akan menghapuskan profesi “dosen” dan konsep “universitas”? Persoalan ini adalah permasalahan yang teramat sangat serius secara konstitusional. Permasalahan ini adalah jantung isu dari “digital constitutionalism” yang dihadapi secara nyata oleh Indonesia, sehingga menyatakan bahwa permasalahan AI dan hak cipta tidak berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma akan sangat sulit dicerna oleh akal sehat. Menyatakan tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas seolah-olah menjadikan Indonesia masih berdebat di abad pertengahan di saat negara lain sudah memiliki concern yang jauh berbeda; 3.74. Bahwa Uni Eropa memahami adanya resiko yang sangat tinggi oleh kehadiran AI, sehingga diperlukan suatu metode manajemen resiko yang khusus. Article 9 EU AI Act kemudian mengatur: “2. The risk management system shall be understood as a continuous iterative process planned and run throughout the entire lifecycle of a high-risk AI system, requiring regular systematic review and updating. It shall comprise the following steps: (b) the identification and analysis of the known and the reasonably foreseeable risks that the high-risk AI system can pose to health, safety or fundamental rights when the high-risk AI system is used in accordance with its intended purpose; (c) the estimation and evaluation of the risks that may emerge when the high-risk AI system is used in accordance with its intended purpose, and under conditions of reasonably foreseeable misuse;” 3.75. Bahwa pengaturan tersebut masih menciptakan tantangan bagi negara untuk mengatur dan mengimplementasikannya. Tantangan tersebut dapat berupa tantangan regulasi dan tantangan teknis. Secara teknis, model manajemen yang bersifat iteratif juga belum memiliki definisi yang pasti. Misalkan model LLM yang bersifat blackbox, membuat sistem AI menjadi presisi 100% tanpa 73 bias juga bukan perkara yang mudah. Meskipun, terdapat algoritma seperti k-NN untuk menjadikan AI lebih explainable tetapi semuanya masih dalam tahap pengembangan untuk menjadi suatu model yang utuh karena ada tarik- menarik antara apakah AI perlu memperluas cakupan atau mempersempit cakupan. Dari segi regulasi juga sangat rumit karena harus mempertimbangkan model yang bersifat human-centric, sehingga terdapat human-in-the-loop dalam prosesnya. Batas antara otomasi dan non-otomasi masih bersifat bias, sehingga menentukan batas tanggung jawab hukumnya juga masih bersifat bias. Di sisi lain, AI itu sendiri sudah nyata ada dan sudah nyata memberikan dampak kepada kehidupan manusia secara serius. Dampak paling nyata saat ini adalah terhadap UU Hak Cipta. Di satu sisi, jika tidak segera diatur akan semakin menciptakan permasalahan yang bersifat eksponensial, di sisi lain, apabila hendak diatur juga memiliki dampak multi- plier kepada berbagai sektor. Inilah dilemma yang dihadapi manusia saat ini; 3.76. Bahwa karena sudah nyata terjadi tidak mungkin kita mengelaknya. Eduardo Celeste menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan state-centric instrument dalam membentuk prinsip digital constitutionalism, maka mau tidak mau Mahkamah Konstitusi harus memberikan arahan prinsip dasar untuk mengatur hal tersebut. Bayangkan saja, kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual akibat Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta dan locus kejadiannya adalah di DPR. Pemohon sudah memohon-mohon kepada DPR, namun tidak digubris. Sehingga, jika dikembalikan kembali kepada DPR dapat diibaratkan seorang rakyat meminta tolong kepada Mahkamah Konstitusi untuk dikeluarkan dari kandang singa, namun oleh Mahkamah Konstitusi di lempar kembali ke kandang singa; 3.77. Bahwa faktanya anggota DPR tidak melaksanakan kewajiban moral berdasarkan Pasal 81 huruf j dan k UU 17/2014. Dosen terikat kewajiban moral untuk menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi yang terbebas dari pengaruh politik praktis. DPR mewakili fraksi yang diisi dari partai politik yang bersifat politik praktis. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan persoalan yang dihadapi dosen merupakan open legal policy dan tidak melaksanakan Pasal 54 UU MK, hal tersebut sama saja mengunci dosen dalam paradoks yang tidak terselesaikan. Pepatah ayam mati di 74 lumbung padi kemudian berbentuk pengabaian konstitusional terhadap nasib dosen di tengah krisis dunia akademik yang sudah parah; 3.78. Bahwa dengan demikian membangun digital constitutionalism tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk melindungi dosen di era AI. Untuk membangun prinsip digital constitutionalism dalam konteks hak cipta, maka kita dapat gunakan teori Kripke. Berdasarkan teori Kripke, terlihat ciri khas dalam penamaan yaitu adanya initial baptism, sehingga dapat dikatakan sesungguhnya terdapat kesadaran referensial dalam diri manusia. Melalui initial baptism kemudian tercipta rigid designator hingga deskripsi tersambung berdasarkan causal historical chain, sehingga kita akan dapat mampu memahami orang tersebut. Melalui, model tersebut maka kita memiliki mekanisme untuk menelusuri genealogi ilmu pengetahuan (ide) kepada sumber orisinalnya. Konsep ini sesungguhnya relevan untuk diterapkan dalam hak cipta. Kemudian, untuk memahami pelindungan hak cipta terhadap manusia di era AI, konsep Godel yang menyatakan terdapat kebenaran di luar sistem formal matematika menjadikan kita dapat memberikan interpretasi konseptual bahwa manusia memiliki intuisi kepada ide yang bersifat meta-matematika. AI bekerja dalam sistem formal, maka terdapat ide khas manusia yang sesungguhnya harus dilindungi dibandingkan hanya sebatas melindungi ekspresi; 3.79. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya hak cipta melindungi ide yang dimiliki oleh manusia karena AI tidak dapat mencapai ide khas manusia tersebut. Ide manusia bersifat khas dikarenakan memenuhi 3 parameter, yaitu: 1) Adanya intensionalitas; 2) Adanya kesadaran referensial; dan 3) Partisipasi dalam praktik sosial-linguistik. Adanya intensionalitas menjadikan kita sadar bahwa kita sedang memikirkan sesuatu (thinking about something). Kita tidak hanya sekedar mengagregasi lingkaran, namun memikirkan lingkaran. Dari kegiatan tersebut, justru manusia dapat menciptakan idenya yang khas. Setelah itu, manusia memiliki kesadaran referensial. Manusia memberikan nama pada objek, seperti “ini lingkaran”. Melalui kesadaran referensial, manusia juga dapat menamakan sesuatu hingga menyatakan bahwa “ini adalah ide saya”. Kesadaran ini yang 75 justru menjadi dasar dari hak cipta. Hak cipta mensyaratkan human authorship yang khas. Kesadaran ini tidak ada pada AI yang mencipta berdasarkan probabilitas dari dataset yang dimilikinya. Keunikan manusia lainnya adalah ikut berpartisipasi dalam praktik sosial-linguistik. Meskipun AI mampu menterjemahkan berbagai macam bahasa, tetapi AI tidak dalam keseharian memahami makna bahasa. Kemampuan bahasa juga mempengaruhi kognisi manusia dalam menyerap ide. Misalkan dalam penelitian dari Stella Christie menyatakan bahasa dengan perbedaan pengaruh budaya dapat mempengaruhi cara berpikir secara relasional (Christie, 2020:3) 3.80. Bahwa dengan kondisi tersebut, maka kita dapat bayangkan ilustrasi gambar bagaimana Isaac Newton menulis rumusnya: Pada saat itu tidak ada sistem matematika yang dapat menghitung apa yang ada dalam pikiran Newton. Maka dari itu, Newton menciptakan kalkulus untuk menemukan rumus gravitasi. Newton keluar dari sistem yang ada kemudian mengamati secara saksama dari luar sistem hingga menciptakan sistem itu sendiri. Riemann keluar dari sistem Euclid untuk mengamati sistem secara saksama hingga menciptakan sistem sendiri. Terinspirasi dari Riemann, kemudian Einstein keluar dari sistem Newton hingga menciptakan sistem sendiri. Lompatan kreatif seperti itu adalah khas manusia. Apa yang dilakukan olehnya adalah konsep abstrak matematika, sebuah ide segar bagi manusia untuk memahami dunia yang baru. Kemudian, apakah semenjak rezim 2014, dengan adanya Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, tidak mungkin ada lagi orang seperti Newton, Riemann, atau Einstein karena apa yang 76 dikerjakan dianggap sebagai ide milik umum? Apakah kemudian yang akan muncul menjadi “Geometri Kabinet Merah Putih”, “Teori Kabinet Kerja”, “Model Fisika Indonesia”, atau “Konsep KNEKS”? 3.81. Bahwa sekarang kita sudah mengetahui pemisahan ekstrem antara ide dan ekspresi dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta melalui frasa “walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan” sangat berbahaya secara konstitusional. TRIPS Agreement masih mengakui pelindungan terhadap ide orisinal / developed ideas. UU 19/2002 juga tidak menggunakan rumusan seperti pada Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta. Namun, setelah UU Hak Cipta baru, justru yang kita rasakan adalah tiba – tiba terjadi ledakan (booming) gelar akademik. Booming gelar akademik beriringan dengan booming ekspresi akademik. Sekarang kita rasakan dampaknya, yaitu tiba-tiba terjadi skandal profesor abal – abal dan Indonesia berada pada urutan ke-2 di dunia dalam pertumbuhan jurnal predator. Hadirnya AI menjadikan profesi dosen menjadi semakin “babak belur” jika Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta dipertahankan. Dosen akan semakin kehilangan haknya berdasarkan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Bayaran yang kecil memperparah kondisi. 700an dosen sudah mengundurkan diri secara serentak, ribuan orang Indonesia melepas kewarganegaraan Indonesia dan pindah ke Singapura. Sekarang Singapura menempati urutan nomor 1 talenta AI di dunia. Sejarah membuktikan, negara yang menghormati dan melindungi ide yang mendapatkan keuntungan. Pemohon sudah mengadu ke DPR, Profesor Sufmi Dasco Ahmad dan Presiden Prabowo Subianto, dicuekin. Sekarang, kita harus apa? Masih ada harapan-kah bagi anak muda Indonesia? Oleh karena itu, Pemohon memohon tolong dan berharap kepada Mahkamah Konstitusi; 3.82. Bahwa apakah Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta harus dibatalkan atau diberikan penafsiran konstitusional? Konsep yang Pemohon usulkan adalah menambahkan norma pengecualian bahwa terdapat ide yang sesungguhnya masih harus dilindungi. Karena UU Hak Cipta memisahkan antara hak moral dan hak ekonomi, maka pengecualian yang bisa digunakan adalah pengecualian terhadap hak moral (partial safeguard). Jika pengecualian 77 diberikan termasuk kepada hak ekonomi, maka akan sangat mengganggu proses pengembangan ilmu pengetahuan; 3.83. Bahwa kondisi tersebut dikarenakan jika suatu ide melekat padanya hak ekonomi, maka barangsiapa yang melanggar pelindungan hak ekonomi tersebut memiliki potensi untuk terkena larangan untuk digunakan apabila tidak mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Hak ekonomi dalam hak cipta melahirkan konsep larangan pidana dalam UU Hak Cipta. Jika kita harus selalu meminta izin ketika menggunakan persamaan matematika “E=mc2” juga perbuatan tidak masuk akal. Kondisi ini yang harus dihindari. Di sisi lain, jika terhadap ide sama sekali tidak ada pelindungan termasuk kepada hak moralnya, maka siapapun akan dapat mengatribusikan rumus matematika yang ditemukan oleh ilmuan. Tidak pernah akan ada istilah “geometri Euclid”, “Aristotelian Logic”, “relativitas Einstein”, dan akibatnya maka konsep persamaan matematika “E=mc2” dapat diatribusikan kepada siapapun; 3.84. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon mengusulkan rumusan pengecualian dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta menjadi: “Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan kecuali pelindungan terhadap hak moral atas bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Ciptaan tersebut; dan” Penambahan frasa tersebut menciptakan 3 unsur baru, yaitu: 1) “kecuali” 2) “pelindungan terhadap hak moral”; dan 3) “bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Ciptaan”. 3.85. Bahwa konsep “kecuali” menjadi konsep kunci dalam memahami rumusan norma ini. Untuk memahami struktur logika terhadap konsep “kecuali” dalam sistem norma, Pemohon menggunakan tulisan berjudul: “Defeasible Deontic Reasoning” karya L. Thorne McCarty. Pengertian “defeasible reasoning” menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy: “Reasoning is defeasible when the corresponding argument is rationally compelling but not deductively valid. The truth of the premises of a good defeasible argument provide support for the conclusion, even though it is possible for the premises to be true and the conclusion false. In other words, the relationship of support between premises and conclusion is a tentative one, potentially defeated by additional information.” Berdasarkan pengertian tersebut, 78 maka defeasible reasoning sangat tepat untuk memahami konsep “kecuali” dalam UU Hak Cipta, terlebih pada hakikatnya pelindungan hak cipta sesungguhnya bersifat defeasible. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 31 UU Hak Cipta: “Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya: a. disebut dalam Ciptaan; b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.” 3.86. Bahwa berdasarkan norma tersebut, maka berlaku prinsip “blocking disjunct” yaitu suatu kondisi yang secara eksplisit menutup keabsahan aturan tersebut (McCarty, 1994: 132). Asumsikan A adalah pencipta atas karya buku yang didalamnya menyatakan teori hukum x pada tahun 2025, sehingga A diberikan hak cipta atas karyanya tersebut. Ternyata, B dapat membuktikan bahwa teori hukum x sesungguhnya telah ditemukan olehnya pada tahun 2020, dengan demikian terjadi blocking disjunct terhadap hak cipta A; 3.87. Bahwa di dalam dunia akademik sesungguhnya pelindungan dan penghormatan terhadap ide sudah terjadi dengan sendirinya dalam bentuk tradisi. Para akademisi terikat pada etika akademik untuk menghormati ide seseorang. Hal ini yang menjadikan mengapa ceramah Sokrates dan pidato Riemann dikenang selamanya tanpa adanya distorsi terhadap siapa penciptanya. Dalam tradisi akademik, kita sangat terbiasa dengan sistem sitasi dan bibliometric, sehingga genealogi ilmu pengetahuan dapat ditelusuri. Berdasarkan hal tersebut, maka dunia akademik memiliki mekanisme untuk melindungi ide. Kondisi ini yang disebut dengan keadaan preskriptif yang ideal. Dalam pengertian deontic logic, kondisi preskriptif yang terjadi secara ideal oleh McCarty disebut sebagai normal deontic default (McCarty, 1994: 134). Misalkan terjadinya pelanggaran, maka akan terjadi pengecualian- pengecualian tertentu yang tidak perlu dinyatakan secara tegas (implicit exception) (McCarty, 1994: 141). Bahkan, dalam sejarah ide terdapat perdebatan apakah kalkulus ditemukan oleh Leibniz atau Newton. Namun, dalam tradisi akademik akhirnya baik diatribusikan kepada Leibniz atau Newton tidak menjadi permasalahan karena keduanya memang memberikan kontribusi yang besar; 79 3.88. Bahwa defeasible deontic reasoning memberikan batasan jika kita tidak berada dalam kondisi normal deontic default, maka diperlukan specificity principles, yaitu pengecualian harus dieksplisitkan secara spesifik. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saat ini kita dihadapkan pada kondisi dunia akademik yang normal? Riemann, Newton, dan Einstein memiliki ide yang tidak terdistorsi karena pada saat itu perguruan tinggi memang dihormati sebagai otoritas ilmu pengetahuan. Mereka memiliki wibawa/otoritas untuk menyampaikan suatu ide dan apa yang disampaikan akan dipreservasi secara otomatis (normal deontic default). Sedangkan, saat ini kita menghadapi era post-truth. Bahkan, Tom Nichols dalam “The Death of Expertise” menjelaskan bagaimana kepakaran mengalami ancaman yang serius. Otoritas dosen dipertanyakan secara mendasar dan otoritas populer mengambil alih “label” kebenaran. Bahkan, sampai dosen akademik direndahkan. Overshadowing terhadap ide Pemohon sangat dirasakan. Kekuasaan bermain di level wacana dan identitas populer, bukan di level ilmu pengetahuan. Narasi dimainkan dengan menyebut orang pintar yang kritik pemerintah tidak bisa membuat jembatan dan lapangan pekerjaan. Faktanya, orang pintar Indonesia eksodus ke luar negeri karena penguasa tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan tidak bisa menghargai guru dan dosen. Penguasa tidak melaksanakan kewajiban konstitusional, namun yang disalahkan “orang pintar” dengan narasi tidak bisa membuat jembatan. Selain itu, sekarang kita juga menghadapi ancaman serius yaitu hadirnya AI yang dapat menciptakan deepfake, dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa dunia akademik saat ini sedang dalam keadaan normal. Jika didiamkan, maka perguruan tinggi di Indonesia akan hilang atau setidaknya otoritasnya akan jatuh. Kita tidak dapat menutup mata bahwa talenta Indonesia telah eksodus melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan kita harus membuka mata bahwa Singapura adalah negara dengan talenta AI nomor 1 di dunia; 3.89. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menerapkan specificity principles dengan melindungi hak moral pada ide adalah langkah yang tidak dapat dielakan untuk menjaga otoritas dan genealogi ilmu pengetahuan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pondasi universitas yang telah hidup ribuan tahun akan runtuh. Indonesia belum pernah merasakan kejayaan ilmu pengetahuan seperti Yunani kuno, Abbasiyah, hingga Eropa modern. Kita 80 harus membuka mata dan hati untuk memulainya, bukan justru meruntuhkannya di saat kita belum menikmati nikmat kebijaksanaan dari ilmu pengetahuan; 3.90. Bahwa selanjutnya, unsur “bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Ciptaan” juga akan menentukan tafsir ide apa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Pemohon telah menjelaskan sebelumnya dengan membagi “idea in itself” dan “idea in expression” serta terdapat “public expression” dan ekspresi/Ciptaan yang dilindungi hak cipta hingga mekanisme partial safeguard. Untuk memudahkan, Pemohon ilustrasikan dengan gambar berikut: Melalui ilustrasi tersebut, maka kita dapat contohkan dalam matematika: 5 aksioma dan teorema Euclid adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Ciptaan berupa karya Elements-Euclid. Dalam ilmu fisika: E=mc2 adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Ciptaan karya tulis Albert Einstein dan F=Gm1m2/r2 adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Ciptaan karya tulis Isaac Newton; 3.91. Bahwa apakah akibat dari putusan MK ini kemudian akan menyulitkan proses atribusi dalam penelitian ilmiah? Menurut Pemohon di dalam dunia akademik (sesama sivitas akademika) tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Para akademisi yang serius di bidang ide sudah sangat terbiasa dengan 81 prinsip kejujuran. Sebagai ilustrasi: misalkan konsep A dinyatakan dalam buku x. Konsep A juga berada pada buku y. Jika konsep A pertama kali dinyatakan dalam buku y, tidak menjadikan buku x kehilangan hak cipta. Apakah hak cipta yang melekat pada buku x menjadikan penulis buku x sebagai pemilik hak moral konsep A? Konsep A diungkap dalam buku x dalam konteks x. Jika konsep A diungkap seseorang dengan struktur, alir, dan pengorganisasian yang sama dengan buku y oleh selain penulis buku y, maka orang tersebut melanggar hak cipta. Penulis buku x wajib menambahkan konteks x, sehingga menjadi konsep A dalam ciri x. Dengan demikian, penulis buku x telah membuat suatu developed ideas, yaitu ide yang dikembangkan sehingga menjadi konsep A+x; 3.92. Bahwa sebagai contoh konkrit: Mochtar Kusumaatmadja menciptakan teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja terinspirasi dari teori “law as a tool of social engineering” dari Roscoe Pound. Mochtar Kusumaatmadja kemudian menyesuaikan dengan konteks di Indonesia sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Tulisan Mochtar Kusumaatmadja tidak menegasikan karya Roscoe Pound dan bukan berarti Mochtar Kusumaatmadja tidak boleh mengembangkan dari Roscoe Pound; 3.93. Bahwa dengan pendekatan Kripke, Mochtar Kusumaatmadja adalah rigid designator. Kemudian Fakultas Hukum Unpad memberikan nama (initial baptism) terhadap karya Mochtar Kusumaatmadja sebagai “Teori Hukum Pembangunan” dan menjadikannya sebagai salah satu nama mata kuliah, sehingga nama “Teori Hukum Pembangunan” adalah rigid designator untuk menunjuk objek kenyataan berupa karya yang ditulis Mochtar Kusumaatmadja. Causal historical chain kemudian menciptakan deskripsi bahwa “Mochtar Kusumaatmadja adalah penulis karya teori hukum pembangunan”. Sebagai mahasiswa, kemudian ketika sedang meneliti di Indonesia apabila menggunakan teori hukum pembangunan dapat mengatribusikan kepada Mochtar Kusumaatmadja. Akan tetapi, ketika mahasiswa tersebut sedang meneliti di Amerika, maka dapat menggunakan Roscoe Pound karena konteks yang berbeda; 3.94. Bahwa kondisi tersebut terjadi dalam normal deontic default, sedangkan di era AI, sangat mungkin AI melakukan halusinasi sehingga terjadi overshadowing terhadap Mochtar Kusumaatmadja, misalkan menyatakan 82 teori hukum pembangunan diatribusikan kepada Rega Felix karena dataset di internet menunjukan pola statistik yang lebih berbobot kepada Rega Felix. Berdasarkan hal tersebut, rigid designator yang menciptakan karya orisinalitas menjadi terdistorsi. Akademisi harus sadar bahwa mereka saat ini hidup tidak hanya dengan kolega akademisi, tetapi hidup berdampingan dengan yang tidak semuanya terikat dalam rantai etika yang sama; 3.95. Bahwa dikarenakan kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual dan potensial. Pemohon sebagai dosen adalah jelas merupakan subjek hukum yang dilindungi Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon telah nyata melahirkan ide melalui medium sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Pemohon telah nyata dirugikan akibat ide Pemohon tidak diatribusikan kepada Pemohon. Pemohon telah nyata merasakan dampaknya pada karir Pemohon. Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta telah dengan tegas menolak melindungi ide meskipun telah digabungkan dalam Ciptaan. Pemohon kehilangan hak moral atas kerja keras Pemohon. Anggota DPR merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk menindaklanjuti pengaduan Pemohon. Pemohon perlu melindungi dan mengembalikan harkat, martabat dan kehormatan profesi Pemohon sebagai dosen yang merupakan produsen ide di masyarakat. Tanpa penafsiran konstitusional terhadap Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, maka hak konstitusional Pemohon sulit dipulihkan dan akan menciptakan korban baru di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas terdapat pertentangan konstitusional Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta terhadap Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Melekatkan hak moral kepada ide yang telah digabungkan dalam Ciptaan adalah prima facie untuk melindungi hal yang esensial pada manusia. Jika hak moral dilekatkan kepada ide dari kerja keras Pemohon, maka tidak ada alasan apapun bagi anggota DPR untuk tidak melaksanakan kewajiban moral berdasarkan Pasal 81 huruf j dan k UU 17/2014; 3.96. Bahwa legal standing Pemohon adalah sebagai akademisi. Sebagai seorang akademisi sangat sadar pentingnya diseminasi dan eksaminasi serta prinsip kejujuran untuk menjaga atribusi (genealogi ide). Berdasarkan hal tersebut, maka kepentingan utama Pemohon adalah melindungi hak moral atas ide yang dihasilkan dari kerja keras seorang akademisi. Terhadap hal tersebut, 83 maka Pemohon mempertahankan konsep idea-expression dichotomy dengan hanya menambahkan norma pengecualian dengan frasa “kecuali pelindungan terhadap hak moral atas bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Ciptaan tersebut” dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta. Pemohon menyadari Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta tidak hanya berlaku bagi dosen saja, tetapi termasuk musisi, penulis, artis, programmer dan lain sebagainya yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan dosen. Berdasarkan penjelasan dalam permohonan ini, frasa “walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan” sebenarnya tidak ada dalam TRIPS Agreement maupun penjelasan WIPO. Berdasarkan hal tersebut, frasa tersebut mungkin saja ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi “yang dapat diperoleh tanpa struktur, alir, dan pengorganisasian dari Ciptaan” seperti pada yurisprudensi Whelan Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc; 3.97. Bahwa rumusan tersebut memiliki makna pelindungan yang sama, meskipun terdapat tafsir hukum yang berbeda. Pemohon meletakan petitum Pemohon sesuai dengan legal standing Pemohon karena pelindungan sebagian melalui hak moral tanpa hak ekonomi adalah sesuatu yang dimungkinkan dalam rezim kekayaan intelektual (vide Article 2Bis Berne Convention, Pasal 12 ayat (6) UU 13/2016). Perlu diketahui, sifat perkara di Mahkamah Konstitusi adalah pengujian norma abstrak dan putusannya bersifat erga omnes, sehingga kewenangan yang bersifat ultra petita terbuka sangat lebar. Di dalam petitum terdapat permintaan ex aequo et bono, sehingga hakim konstitusi memiliki diskresi yang luas untuk memberikan tafsir konstitusionalnya. Namun, perlu diketahui juga jika kita menggunakan rumusan Whelan Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc, kita juga harus berhati-hati kepada dampak monopoli ide, secara khusus dalam dunia akademik yang tidak menghendaki adanya monopoli. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memiliki preferensi terhadap rumusan petitum Pemohon tanpa menutup pintu atas alternatif lainnya. Berdasarkan alasan hukum tersebut, secara ringkas rumusan yang diusulkan terhadap Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta menjadi: 84 Batu Uji Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta “Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan” Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta “Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan kecuali pelindungan terhadap hak moral atas bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Ciptaan tersebut; dan” Alternatif (ex aequo et bono) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta “Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan” Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta “Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang dapat diperoleh tanpa struktur, alir, dan pengorganisasian dari Ciptaan; dan” 3. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan frasa “setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan” dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara 85 Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan kecuali pelindungan terhadap hak moral atas bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Ciptaan tersebut; dan”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674061605900006, atas nama Rega Felix; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Nomor Induk Dosen Nasional atas nama Rega Felix, Nomor Registrasi 0416059010; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Nomor 8313/UN6.A/PK.01.02/2025, Perihal: Undangan Sebagai Pembicara Kuliah Tamu, tanggal 19 September 2025; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 160/PUU-XXIII/2025 dan Perkara 202/PUU- XXIII/2025, tertanggal 4 Desember 2025; 7. Bukti P-7 : Tangkapan Layar Kanal Youtube Rega Felix; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Artikel Jurnal, “Application of Al-Ijarah Al Maushufah Fi Al Dzimmah for Infrastructure Project Financing in Indonesia” oleh Rega Felix dan Lastuti 86 Abubakar, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 35 Nomor 1, Januari 2020; 9. Bukti P-9 : - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021; - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 137/PUU-XXIII/2025; - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023; - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 109/PUU-XXII/2024; - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 80/PUU-XXII/2024; - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024; - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 100/PUU-XX/2020; - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 152/PUU-XXI/2023; - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 153/PUU-XXI/2023; - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 132/PUU-XXI/2023; - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 58/PUU-XXI/2023; - Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIII/2025; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tanggal 4 Juli 2022; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Biro Umum Skretariat Jenderal kementerian Keuangan Nomor S-320/SJ.85/2023, Hal: Pemberitahuan Tertulis Permintaan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-307/PPID.SJ/2023, tanggal 5 September 2023; 87 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor B/496/HK.10/1/2025, Hal: Pemberitahuan, tanggal 15 Januari 2025; 13. Bukti P-13 : Tangkapan Layar Bukti Transaksi SeaBank dari Deli Kurniasasi kepada Rega Felix sejumlah Rp. 220.000; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024, tanggal 18 November 2024; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Buku “Guide To The Copyright And Related Rights Treaties Administered By Wipo And Glossary Of Copyright And Related Rights Terms”, World Intelectual Property Organization; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Annex 1C Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Judgment of The Court of Justice European Union Case C-393/09, tanggal 22 Desember 2010; 19. Bukti P-19 : Flashdisk berisi data video perkuliahan Pemohon yang membahas “Relasi Presiden dan DPR Dalam Transfer Data Pribadi”; 20. Bukti P-20 : Tangkapan Layar Kanal Youtube Rega Felix https://www.youtube.com/watch?v=MfquvzKviw0; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XIX/2021; 22. Bukti P-22 : Tangkapan Layar Percakapan dengan ChatGPT Terhadap Keterangan Ahli Atas Nama Rega Felix; 23. Bukti P-23 : Tangkap Layar Percakapan dengan ChatGPT Terhadap Dokumen Permohonan Nomor 137/PUU-XXIII/2025; 24. Bukti P-24 : Tangkap Layar Putusan Perkara Whelan Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc., et al pada Laman: https://digital-law-online.info/cases/230PQ481.htm; 88 25. Bukti P-25 : Fotokopi Artikel Jurnal Hukum Sasana, “Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XIX/2021” oleh Arum Tarina, et. Al, Jurnal Hukum Sasana Volume 9, No. 1 (2023); 26. Bukti P-26 : Tangkap Layar Percakapan dengan ChatGPT Terhadap Draft Perbaikan Permohonan Nomor 276/PUU-XXIII/2025. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara 89 Nomor 5599, selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 90 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 41 huruf b UU 28/2014, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 41 huruf b UU 28/2014 “Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi: b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional, yang antara lain dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon menerangkan kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia [vide Bukti P-3], yang berprofesi sebagai sebagai dosen [vide Bukti P-4] yang memiliki kegiatan memberikan kuliah termasuk menjadi narasumber tamu di universitas untuk menyampaikan ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data kepada mahasiswa [vide Bukti P-5 dan Bukti P-19]. Pemohon juga menyampaikan ceramah/pidato untuk memberikan keterangan sebagai ahli dengan memaparkan ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data [vide Bukti P-6]. Selain itu, Pemohon juga merupakan konten kreator yang mengembangkan kanal youtube dengan konten video edukasi [vide Bukti P-7 dan Bukti P-20]. Sebelum menjadi dosen, Pemohon juga telah aktif melakukan penelitian [vide Bukti P-8] hingga mengembangkan dan menerapkan penelitian/mengamalkan ilmunya melalui forum-forum terbuka 91 [vide Bukti P-9]. Menurut Pemohon kegiatan-kegiatan Pemohon demikian menghasilkan ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) UU 28/2014 berupa antara lain namun tidak terbatas pada perwajahan karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, karya sinematografi, atau ciptaan lainnya. 4. Bahwa Pemohon menerangkan dirinya memerlukan pelindungan hak cipta atas karya-karya Pemohon untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional Pemohon. berupa hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena karya Pemohon merupakan referensi yang melekat kepada diri pribadi Pemohon sebagai bentuk martabat dan kehormatan diri pribadi Pemohon sebagai dosen yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa Pemohon menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 41 huruf b UU 28/2014 sebagai berikut. a. bahwa pada tahun 2021-2022, Pemohon telah menyampaikan secara deklaratif melalui sidang Mahkamah yang terbuka untuk umum, sebuah ide konseptual berupa hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan di industri perbankan syariah yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat [vide Bukti P-21]. Dalam persidangan di Mahkamah dimaksud, ide Pemohon ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan [vide Bukti P-9 dan Bukti P-21]. Namun, ternyata pada tahun 2023, ide Pemohon berupa hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah digunakan dalam Pasal 1 angka 37 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK); b. bahwa kemudian Pemohon mencari dalam Naskah Akademik RUU P2SK dari mana sumber ide tersebut berasal dan ternyata menemukan kalimat: “Kelemahan lain dari bidang syariah adalah belum adanya ketentuan mengenai penjaminan/agunan dari pembiayaan bank syariah yang khusus berdasarkan karakteristik pembiayaannya. Dalam hal ini, menurut analisis 92 dari KNEKS, pembiayaan sewa, aset merupakan milik bank syariah sehingga tidak diikat fidusia/Hak Tanggungan” [vide Bukti P-10]. Berdasarkan Naskah Akademik yang diterbitkan DPR tersebut, kemudian Pemohon meminta informasi hasil kajian/analisis sebagaimana dinyatakan dalam naskah akademik kepada KNEKS (Kemenkeu), di mana Naskah Akademik DPR tersebut merujuk kepada sesuatu yang sesungguhnya tidak ada (fails to refer). Sedangkan, ide hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia telah Pemohon susun dan usulkan sebelumnya yang ternyata diadopsi melalui UU P2SK. Dengan demikian, terdapat mis-atribusi dalam Naskah Akademik DPR. c. bahwa Pemohon tidak hanya menyampaikan developed idea mengenai “hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia” saja, namun juga mengenai Konsep hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia (18 Januari 2022), Konsep resolusi konflik fatwa halal melalui pengadilan agama (26 Juni 2023), empat prinsip transfer data pribadi melalui 8 definisi atomik dan 3 parameter valuasi semantik (tanggal 21 Agustus 2025), Konsep model penerapan graf terhadap prioritas izin pertambangan (tanggal 4 Desember 2025), dan ide lain yang telah Pemohon sampaikan dalam Sidang Mahkamah yang terbuka untuk umum. d. bahwa ide-ide Pemohon tidak hanya diekspresikan di ruang pengadilan semata, tetapi juga diekspresikan baik dalam video youtube [vide Bukti P-7, Bukti P-19, Bukti P-20] hingga perkuliahan [vide Bukti P-5, Bukti P-19, Bukti P-20]. e. bahwa kerja nyata intelektual Pemohon baik dalam bentuk tertulis dan/atau disampaikan melalui ceramah/pidato/kuliah ataupun melalui konten media diakui dalam Pasal 40 ayat (1) UU 28/2014. Namun, ternyata ide Pemohon diambil oleh pejabat pemerintah. Hal ini terjadi karena Pasal 41 huruf b UU 28/2014 tidak melindungi ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, sehingga ciptaan Pemohon hanya dianggap sebagai ekspresi visual tanpa makna. Hal tersebut disebabkan adanya Pasal 41 huruf b UU 28/2014, sehingga kerja keras Pemohon dalam melahirkan ide, ternyata tidak melekat padanya hak moral. Akibatnya, pejabat pemerintah dengan berdasar kepada Pasal 43 93 huruf b UU Hak 28/2014 menggunakan ide Pemohon untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan dengan mengatasnamakan pemerintah. Ide Pemohon tidak dilindungi peraturan perundang-undangan karena tidak ada pengecualian dalam Pasal 41 huruf b UU 28/2014 juncto Pasal 43 huruf b UU 28/2014 dan surat permohonan Pemohon kepada Ketua Mahkamah dianggap sebagai bagian dari putusan pengadilan. 6. Bahwa Pemohon menerangkan kerugian hak konstitusional yang dialaminya bersifat aktual dan memiliki hubungan causa-verband dengan norma yang dimohonkan pengujian karena hak moral Pemohon atas kerja keras Pemohon dihilangkan; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. Bahwa Pemohon telah membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3] yang berprofesi sebagai dosen [vide Bukti P-4]. Dengan demikian, Pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak mengajukan permohonan a quo sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025. Bahwa dalam kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen tersebut, Pemohon juga telah membuktikan dirinya memiliki kegiatan memberikan kuliah [vide Bukti P-19] termasuk menjadi narasumber untuk mengisi kuliah tamu di universitas [vide Bukti P-5]. Selain itu, Pemohon juga telah membuktikan dirinya pernah mengajukan permohonan ke Mahkamah [vide Bukti P-9] dan memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan Mahkamah [vide Bukti P-21]. Selain berprofesi sebagai dosen, Pemohon juga membuktikan bahwa dirinya mengembangkan kanal youtube pribadinya yang berisi konten video edukasi [vide Bukti P-7 dan Bukti P-20]. Bahwa dari kegiatan yang Pemohon lakukan tersebut di atas, menurut Pemohon dirinya telah menghasilkan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 28/2014, berupa antara lain perwajahan karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, karya sinematografi, atau ciptaan lainnya. Di mana, atas 94 ciptaan tersebut, Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, oleh karena karya Pemohon merupakan referensi yang melekat kepada diri pribadi Pemohon sebagai bentuk martabat dan kehormatan diri pribadi Pemohon sebagai dosen, menurut Pemohon seharusnya mendapat jaminan perlindungan berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa Pemohon beranggapan, hasil ciptaan yang dihasilkannya dari kegiatan sebagai dosen yang mengajar, memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan, mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, membuat konten edukasi dalam kanal youtube, tidak mendapat perlindungan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini karena Pasal 41 huruf b UU 28/2014 tidak melindungi ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Sehingga, ciptaan Pemohon hanya dianggap sebagai ekspresi visual tanpa makna. Dengan adanya Pasal 41 huruf b UU 28/2014, ternyata tidak terlekat hak moral pada ide yang dilahirkan dari kerja keras Pemohon. Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijelaskan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya. Dalam uraian anggapan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon menganggap keterangannya, baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan baik melalui forum perkuliahan, maupun persidangan Mahkamah adalah developed idea, yang dalam pengaturan norma Pasal 41 huruf b UU 28/2014 tidak dilindungi oleh hak cipta. Namun menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa semua ide dan konsep yang pernah disampaikan oleh Pemohon tersebut adalah ide original dari pemikiran Pemohon. Salah satu yang didalilkan Pemohon adalah konsep mengenai “hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia” yang Pemohon sampaikan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam Sidang 95 Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Agustus 2022 [vide Bukti P-21], dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa konsep mengenai “hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia” ini adalah ide original dari Pemohon. Pada bagian apa dalam Permohonan Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang Pemohon klaim sebagai pemikiran original Pemohon sendiri, yang karenanya harus mendapatkan perlindungan hak cipta. Demikian halnya dengan konsep-konsep lain yang Pemohon dalilkan sebagai developed idea karya Pemohon, yaitu, “Konsep resolusi konflik fatwa halal melalui pengadilan agama”; Konsep “empat prinsip transfer data pribadi melalui delapan definisi atomik dan tiga parameter valuasi semantik”; Konsep “model penerapan graf terhadap prioritas izin pertambangan”, konsep-konsep ini tidak dapat dibuktikan sebagai konsep original Pemohon sendiri yang belum pernah diklaim oleh orang lain. Dengan demikian, meskipun Pemohon membuktikan dirinya menghasilkan karya dalam berbagai kegiatan, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa karya dimaksud merupakan ide dan konsep yang original yang dihasilkan oleh Pemohon yang kemudian tidak terlindungi oleh hak cipta karena termasuk yang dikecualikan dalam ketentuan norma Pasal 41 huruf b UU 28/2014. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan originalitas dari ide atau konsep yang didalilkan, sehingga menurut Mahkamah Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang dapat meyakinkan adanya hubungan antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan semua karya yang telah dihasilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 96 [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.59 WIB, oleh sembilan Hakim 97 Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani