PUU
Tahun 2026
275/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pemohon: Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. (Pemohon I) dan Kharisma Jomenta Surbakti, S.H., M.M. (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-08-28T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 275/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Syamsul Jahidin., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM.,
M.H.MIL.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus.
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kel/Desa Karang
Baru, RT/RW; 001/223, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Kharisma Jomenta Surbakti, S.H., M.M.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus.
Alamat
:
Reni Jaya Jalan Pinus XIII Blok Ai 2/6, Pamulang
Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi
Banten
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------Pemohon II;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 091/SKK/ANF&ASSOCIATES/JKT/VII/2026
bertanggal
20
Juli
2026
dan
Surat
Kuasa
Nomor
093/SKK/ANF&ASSOCIATES/JKT/VII/2026 bertanggal 27 Juli 2026, serta Surat
Kuasa Nomor 105/SKK/ANF&ASSOCIATES/JKT/VIII/2026 bertanggal 10 Agustus
2026, memberi kuasa kepada Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Meilani
Mindasari, S.H., Melti Wulandari, S.H., M.H., Nunung Kurnia, S.H., Muhammad
Naufal Al Islami, S.H., Miswar Mustari Ato, S.H., M.H., dan Fitri Karisma, S.H., M.H.,
kesemuanya adalah Advokat, Kurator dan Pengurus, Auditor Hukum, Mediator,
Paralegal, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada ANF & Associates yang
2
beralamat di Jalan Gili Gede Nomor 23, Kelurahan Kr. Baru, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon.
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 16 Juli 2026, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 17 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
274/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 275/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 17 Juli 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Menyatakan:
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945
yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”;
3
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah
untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13
Tahun 2022), menyatakan:
Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara
konstitusional
yang
menjadi
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”
B. TIDAK NEBIS IN IDEM
4. Bahwa, Karena terdapat permohonan pengujian UU PKPU dengan nomor
perkara: 85/PUU-XXIV/2026, yang di mana di ajukan oleh Pemohon I,
4
sebelumnya di nyatakan N/O atau “Tidak dapat di terima” dengan
pertimbangan mahkamah sebagai berikut:
Sementara itu, terkait dengan Pemohon II dan Pemohon IV, meskipun
menjelaskan dirinya sebagai advokat yang menjalankan fungsi memberi
jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan secara bebas dan
mandiri, namun Pemohon II dan Pemohon IV tidak dapat membuktikan
dirinya sebagai kurator yang terdaftar pada kementerian yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum serta menjelaskan
secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dalam
batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, berkenaan
dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya dengan
berlakunya norma Pasal 292 dan Pasal 293 ayat (2) UU 37/2004,
sehingga tidak terdapat adanya hubungan sebab-akibat (causal
verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang
dimilikinya, baik secara aktual maupun setidak tidaknya potensial
dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu,
Mahkamah berpendapat Pemohon II dan Pemohon IV tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga
permohonan yang berkaitan dengan Pemohon II dan Pemohon IV tidak
dipertimbangkan lebih lanjut. (Vide Putusan 85/PUU-XXIV/2026 Hal. 52)
[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pemohon II
dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
5. Bahwa, Konsep NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" atau “TIDAK DAPAT
DITERIMA” berakar pada prinsip bahwa sebelum memeriksa dan memutus
pokok perkara (materi sengketa/pokok perkara), pengadilan harus
memastikan terlebih dahulu bahwa gugatan/permohonan yang diajukan
telah memenuhi semua persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-
undang. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga tertib hukum acara, efisiensi
proses peradilan, dan mencegah adanya gugatan yang prematur, kabur,
atau tidak berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dengan kata lain,
putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" merupakan bentuk kontrol
prosedural oleh pengadilan untuk memastikan kelayakan suatu gugatan
sebelum melangkah lebih jauh ke ranah pembuktian dan pertimbangan
hukum substantif.
6. IMPLIKASI dan KONSEKUENSI PUTUSAN NO "Niet Ontvankelijke
Verklaard".
Bahwa, Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". memiliki implikasi yang
signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO "Niet Ontvankelijke
Verklaard"., pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti
substansi dari sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak
5
dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat
memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan / Permohonan kembali
selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki segala
cacat formil yang menjadi dasar putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard".
sebelumnya. Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". Atau “TIDAK
DAPAT DITERIMA” tidak memiliki kekuatan hukum ne bis in idem (tidak
dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan alasan yang sama),
karena tidak ada putusan yang mengadili pokok perkara.
7. Bahwa, dalam pengujian tersebut Pemohon II sebelumnya sekarag
Pemohon I dalam Permohonan ini “Syamsul Jahidin” belum memeriksa
pokok perkara karena hal tersebut termaktub dalam perkara 85/PUU-
XXIV/2026:
8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I melampirkan alat bukti pendukung
sebagai Kurator & pengurus yang terdaftar pada Dirjen Menkum, maka
berbeda permohonan PARA PEMOHON saat ini dengan untuk memenuhi
syarat Bahwa permohonan saat ini tidak lah Nebis In Idem.
9. Bahwa, PARA PEMOHON mengajukan uji materiil (Judicial Review)
terhadap ketentuan Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU
37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) “UU KEPAILITAN” yang
berbunyi:
Pasal 292 yang berbunyi:
Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau
Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.
TERHADAP:
Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
10. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain
berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal/norma dalam
undang-undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah
juga berwenang untuk memberikan penafsir terakhir Konstitutional (the final
interpreter of constitution) terhadap pasal-pasal undang-undang yang
6
memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan
demikian mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal – pasal dalam
undang – undang yang bertentangan dengan undang – undang dasar 1945,
serta memberikan tafsir konstitutional (The Sole Interpreter of Constitution),
Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak dan sebagai
Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen’s
Constitutional Rights).
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon in
casu pengujian konstitusional Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal
292 UU 37/2004 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan
dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4443) “UU KEPAILITAN” terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945".
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
7
d. lembaga negara.
13. Bahwa
berdasarkan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor:
006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor:
11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan
selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi;
14. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa ”hak
konstitusional” PARA PEMOHON berpotensi dirugikan dengan berlakunya
norma pada ketentuan Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU
8
Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang “UU KEPAILITAN” yang menyatakan:
Pasal 292 yang berbunyi:
Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau
Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.
15. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon
menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (VIDE BUKTI P01
- IDENTITAS PEMOHON I), PEMOHON II (VIDE BUKTI P02 – IDENTITAS
PEMOHON II), yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual
terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan pada ketentuan Norma frasa
“Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “UU 37/2004
KEPAILITAN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam perkara a quo;
16. Bahwa “hak konstitusional” Para Pemohon untuk mendapatkan ”persamaan
kedudukan dalam hukum” berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma
pada ketentuan Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU Nomor
37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran
utang “UU 37/2004 KEPAILITAN”.
17. Bahwa, PARA PEMOHON merupakan Kurator dan Pengurus yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo.
Pasal 70 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan Pasal
70 ayat (2).
Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi:
Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:
a) Balai Harta Peninggalan; atau
b) Kurator lainnya;
Pasal 70 ayat (2) berbunyi:
Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, adalah:
9
a) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki
keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau
membereskan harta pailit, dan;
b) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
18. Bahwa, berdasarkan dengan uraian pada poin 15 (Lima Belas) tersebut
PARA PEMOHON akan menguraikan Kualifikasi dan kerugian Konstitutional
Para Pemohon, sebagai berikut:
A. PEMOHON I – SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL
19. Bahwa, Pemohon I adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah dengan Nomor: W29-U/46/HK-ADV/III/2022 pada pengadilan tinggi
Banten, dan Pemohon I juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan
nomor: AHU-38.AH.04.05-2026 yang tercatat dalam pangkalan data
direktorat Jendral Administrasi Hukum umum. (VIDE BUKTI P05)
20. Bahwa, Pemohon I dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan
dan
pemenuhan
hak
asasi
manusia
yang
menjadi
tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-
lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan
undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
20.1. Bahwa, Pemohon I melihat norma yang sedang di uji bahwa
berlakunya Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang tidak berkepastian hukum, maka sudah
sangat jelas Pemohon I mengalami kerugian konstitusional secara
Potential dengan tidak memperoleh kepastian hukum ketika
mejalankan tugasnya sebagai kurator maupun pengurus, serta tidak
adanya kejelasan penafsiran dari norma pasal 292 UU 37/2004
kepailitan tersebut , karena banyaknya tafsir liar yang berbeda dalam
pelaksanaannya akibat tidak adanya kepastian hukum dalam
ketentuan norma Pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan.
20.2. Bahwa Akibatnya, hak Pemohon I sebagai Kurator & Pengurus, baik
perserorangan (yang dikenal "kurator swasta") maupun Balai Harta
Peninggalan (BHP) (yang dikenal "Kurator Negara"), Kreditor, Debitor,
Hakim, sehingga membawa banyak dampak positif bagi ekosistem
10
dunia usaha, investasi dan perekonomian di Indonesia karena adanya
kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan maupun
penundaan kewajiban pembayaran utang dan Bahwa dengan hal
tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar ”hak konstitusional”
Pemohon I hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal verband)
dengan berlakunya Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292
UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang “UU 37/2004 KEPAILITAN”.
B. PEMOHON II – KHARISMA J. SUBAKTI, SH., M.M.
21. Bahwa, Pemohon II adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah tahun 2016 pada pengadilan tinggi Banten dan Pemohon II juga
memiliki
Profesi
Kurator
&
Pengurus
dengan
nomor:
AHU-
307.AH.04.05.2024 ya.ng tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral
Administrasi Hukum. (VIDE BUKTI P06)
22. Bahwa, Pemohon II dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan
dan
pemenuhan
hak
asasi
manusia
yang
menjadi
tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-
lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan
undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
22.1. Bahwa, Pemohon II melihat norma yang sedang di uji bahwa
berlakunya Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang tidak berkepastian hukum, maka sudah
sangat jelas Pemohon II mengalami kerugian konstitusional secara
Potential dengan tidak memperoleh kepastian hukum ketika
mejalankan tugasnya sebagai kurator maupun pengurus, serta tidak
adanya kejelasan penafsiran dari norma pasal 292 UU 37/2004
kepailitan tersebut , karena banyaknya tafsir liar yang berbeda dalam
pelaksanaannya akibat tidak adanya kepastian hukum dalam
ketentuan norma Pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan.
22.2. Bahwa Akibatnya, hak Pemohon II sebagai Kurator & Pengurus, baik
perserorangan (yang dikenal "kurator swasta") maupun Balai Harta
Peninggalan (BHP) (yang dikenal "Kurator Negara"), Kreditor, Debitor,
11
Hakim, sehingga membawa banyak dampak positif bagi ekosistem
dunia usaha, investasi dan perekonomian di Indonesia karena adanya
kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan maupun
penundaan kewajiban pembayaran utang dan Bahwa dengan hal
tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar ”hak konstitusional”
Pemohon II hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal verband)
dengan berlakunya Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292
UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang “UU 37/2004 KEPAILITAN”.
23. Bahwa, PARA PEMOHON mendalilkan batas penalaran yang wajar sebagai
kurator yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit
(boedel pailit) PARA PEMOHON setidak-tidaknya berpotensi suatu saat
akan menangani perkara-perkara kepailitan, di mana sebagai kurator, PARA
PEMOHON membutuhkan kepastian hukum untuk mengamankan dan
mengelola harta pailit, serta menyelesaikan kewajiban finansial dan
perselisihan yang melibatkan debitur pailit.
24. Bahwa, PEMOHON I, PEMOHON II, adalah Anggota Aktif yang terdaftar di
organisasi Kurator & Pengurus HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus
Indonesia).
25. Bahwa, Norma yang di uji oleh Para Pempohon yaitu frasa “Pasal 286” pada
norma Pasal 292 UU 37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
“37/2004 UU KEPAILITAN”., yang berbunyi:
Pasal 292 yang berbunyi:
Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau
Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.
Dengan frasa “Pasal 286” ketentuan a quo tidak menjelaskan secara jelas
dan tegas dan frasa tersebut yang tidak relevan, membingungkan, dan tidak
berkepastian hukum yang menimbulkan banyak tafsir atau pendapat ,
karena tidak adanya batasan menciptakan ambiguitas pelaksanaan dan
/atau executorial dari norma tersebut, tidak adanya ketegasan tersebut
menciptakan ambiguitas dan menciptakan ketimpangan tanpa kepastian
hukum yang jelas, yang seharusnya dalam norma tersebut termaktub
12
menjadi frasa “Pasal 289”, Maka Para Pemohon berpotensi Kehilangan hak
konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945
26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon adalah
perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian frasa “Pasal
286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443) “UU 37/2004 KEPAILITAN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
27. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
ini, maka persoalan dalam frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU
37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) “UU Kepailitan”
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.,
Kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut baik yang bersifat
spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah
mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.
III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON.
A. RASIONALITAS NORMA YANG DI UJI PARA PEMOHON TIDAK
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
1. Bahwa, Para pemohon pengujian konstitusional terhadap Pasal 292
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban
pembayaran
utang
(LEMBARAN
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131) “UU 37/2004 KEPAILITAN”,
karena tidak adanya kepastian hukum terhadap putusan pernyataan PAILIT,
hal ini ber implikasi terhadap Tugas Kurator dan /atau pengurus untuk
melaksanakan kewajibannya sebagai akibat dari suatu putusan pernyataan
13
paiit oleh pengadilan sebagai akibat dari suatu pernyataan pailit oleh
pengadilan niaga.
2. Bahwa, norma di dalam putusan pernyataan pailit dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang pada prinsipnya terdapat 2 (dua) macam,
yaitu:
a) Putusan Pernyataan Pailit yang berasal dari permohonan pernyataan
pailit yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Republik Indonesia No.
37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Keadaan insolvensi diatur dalam Pasal 178 ayat (1);
b) Putusan Pernyataan Pailit yang berasal dari proses penundaan
kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Bab_III UndangUndang
Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Keadaan insolvensi diatur
dalam Pasal 292);
3. Bahwa, Norma pasal frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang diuji oleh para pemohon a
quo yang diajukan para pemohon adalah tentang akibat hukum putusan
pernyataan pailit yang berasal dari penundaan kewajiban pembayaran utang
yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
yang dalam normanya tidak secara expresis Verbis menjelaskan batasan
waktu.
4. Bahwa, ketentuan Norma batang tubuh Pasal 292 Undang-Undang Republik
Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang mengatur:
Norma Pasal 292 Berbunyi:
Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau
Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian;
5. Bahwa, ketentuan norma Pasal 292 tersebut masuk pada bagian Bab III
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, yang dimana
ketentuan norma ini sangatlah penting bagi kurator dan pengurus dalam
14
menentukan sikap dan perbuatan hukum yang sesuai dengan Prinsip-
Prinsip Hukum, dan Asas-Asas Hukum Kepailitan yang di pahami para
pemohon: Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, Asas Keadilan,
dan Asas Integrasi;
6. Bahwa, Ketentuan norma frasa "Pasal 286" dalam ketentuan Pasal 292
tersebut diatas sangatlah tidak relevan, ambiguitas, dan tidak memberikan
kepastian hukum yang adil, dikarenakan norma dalam pasal 286 Undang-
Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:
Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali
Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2);
7. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 286 tersebut diatas, bertentangan secara
gramatikal dan mengggeser norma di pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan, dan
sama sekali tidak mengatur mengenai putusan pernyataan pailit yang
menjadi unsur-unsur yang diatur dalam norma Pasal 292 UU 37/2004
Kepailitan tersebut, sehingga tentunya membingungkan dan tidak
memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon sebagai Warga Negara
Indoensia dan yang berprofesi sebagai Kurator dan Pengurus, yang secara
potential akan merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk
memperoleh kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI
1945”
8. Bahwa, Para pemohon melihat ketentuan norma pada Pasal 289 Undang-
Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur bahwa: "Apabila
rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera
memberitahukan
penolakan
itu
kepada
Pengadilan
dengan
cara
menyerahkan kepada Pengadilan tersebut rencana perdamaian serta berita
acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282”, dan dalam norma
tersebut sudah jelas hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor
Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim
Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Norma Pasal 283 ayat (1).
15
9. Bahwa, Seharusnya Frasa "Pasal 286" dalam ketentuan Pasal 292 tersebut
dirubah/dimaknai dengan "Pasal 289" yang mana ketentuan Pasal 289
mengatur norma atau unsur - unsur putusan pernyataan pailit dengan
adanya frasa “demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah
Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas...."
Secara an sich berkaitan norma satu dengan yang lainnya.
10. Bahwa, apabila nantinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a
quo dengan memaknai frasa "Pasal 286” dalam ketentuan Pasal 292 UU
37/2004 Kepailitan tersebut, menjadi frasa “Pasal 289" maka kerugian
konstitusional para pemohon untuk memperoleh kepastian hukum tidak akan
terjadi lagi, sehingga sangatlah beralasan hukum agar Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan a quo;
11. Bahwa selain itu, Norma ketentuan Pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan juga
menjadi perdebatan Tafsir diantara kalangan Hakim, Kurator/Pengurus,
Debitor maupun Kreditor karena ketidakpastian hukum dalam rumusan
frasanya, yang mana di cermati secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 292
dirasakan tidak cukup memberikan kepastian hukum yang adil dan tegas,
yang sering terjadi multi tafsir hingga menimbulkan multi interprestasi dalam
pelaksanaannya dapat merugikan kurator dan para kreditor yang telah
mendaftarkan tagihan dalam proses PKPU, meskipun dalam Penjelasan
Pasal 292 berbunyi bahwa "Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa
putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung
berada dalam keadaan insolvensi".
Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam Penjelasan memberi
pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga
bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP.
12. Bahwa hal ini pada kenyataannya sering menimbulkan tafsir berbeda, yang
para pemohon kutip menjadi 2 (dua) Tafsir yang berbeda, yaitu:
Pertama: Perlakuan Proses kepailitan akibat putusan pernyataan pailit
berasal dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
adalah langsung/serta-merta dalam tahapan PEMBERESAN yang mana
harta debitor demi hukum langsung berada dalam keadaan insolvensi
dan tidak perlu ada rapat kreditor pembahasan rencana perdamaian
karena tidak dapat ditawarkan rencana perdamaian lagi, kalaupun ada
16
kreditor yang mau mencocokan tagihannya adalah kreditor yang sudah
terdaftar dalam tahapan PENGURUSAN pada proses penundaan
kewajiban pembayaran utang, hanya sekedar renvoi (pembetulan)
nilai/jumlah tagihan, seperti Kreditor yang dalam perjanjian kreditnya ada
bunga atau denda berjalan tentunya akan tetap diperhitungkan dan
dicocokan setelah putusan pernyataan pailit yang berasal dari proses
PKPU tersebut diucapkan, hal ini untuk mengakomodir ketentuan Pasal
1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata yakni perjanjian yang dibuat antara
kreditor
yang
telah
terdaftar
dan
debitor.,
Bahwa,
Tahapan
PENGURUSAN tidaklah mungkin bersamaan proses-nya dengan
Tahapan
PEMBERESAN
karena
prinsipnya
dalam
Tahapan
PENGURUSAN, TIDAK BOLEH ADA TINDAKAN EKSEKUSI HARTA
DEBITOR ATAU TINDAKAN PAKSAAN KEPADA DEBITOR UNTUK
MEMBAYAR UTANGUTANGNYA. Hal ini bertujuan untuk memperbesar
kemungkin PERDAMAIAN yang berujung pada pemenuhan Asas
Kelangsungan Usaha sesuai cita-cita pembentuk Undang-Undang
Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
Dasar Hukum yang digunakan dalam pendapat yang pertama ini adalah
ketentuan norma Pasal 292 dan Penjelasan Pasal 292, serta kekuatan
hukum Berita Acara Rapat yang dipimpin Hakim Pengawas yang diatur
dalam norma Pasal 282 yang berisi tentang daftar tagihan dari para
kreditor yang mendaftarkan kepada Pengurus.
Kedua: Perlakuan Proses Kepailitan akibat putusan pernyataan pailit
berasal dari proses Penundaan kewajiban Pembayaran utang (PKPU)
tetap harus dari awal tahapan PENGURUSAN, yakni Rapat Kreditor
Pertama, Pendaftaran Tagihan, Pencocokan Piutang, dan bahkan Rapat
Pembahasan Perdamaian lagi dikarenakan ada para kreditor baru yang
mendaftarkan
piutangnya
kepada
kurator
yang
belum
pernah
mendaftarkan tagihannya saat proses PKPU, dasar hukum yang sering
dikemukakan dari pendapat kedua ini adalah ketentuan ***Pasal 290
yang ditafsirkan secara kaku tanpa memperdulikan Pasal 292 dan
Penjelasan Pasal 292, dan pendapat yang kedua ini selalu menyatakan
bahwa penjelasan pasal itu tidak mengikat secara hukum termasuk
Penjelasan Pasal 292 juga tidak mengikat. Pendapat kedua ini juga
17
sering mencampuradukkan keadaan insolvensi yang diatur Pasal 178
ayat (1) (Vide. Bab II), dan Pasal 292 (Vide. Bab III), meskipun sudah
sangat jelas secara sistematis Bab II: KEРAILITAN, dan Bab III:
PENUNDAAN
KEWAJIBAN
PEMBAYARAN
UTANG,
adalah
pengelompokan yang berbeda yang sudah secara rapi disusun oleh
pembentuk undang-undang;
13. Bahwa, di dalam Norma Pasal 290 mengatur "Apabila Pengadilan telah
menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut
berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II,
kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14., hal tersebut lebih logis,
efektif, konsisten, berkepastian hukum, adil, dan sesuai beberapa faktor
pengaturan hukum kepailitan yang diuraikan dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
dan PKPU yaitu:
Pertama, untuk menghindari adanya perebutan harta debitor apabila
dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih
piutangnya dari debitor;
Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan
kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik
debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor maupun para kreditor
lainnya;
Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang
dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri;
14. Bahwa, dikarenakan pada prinsipnya baik proses setelah putusan kepailitan
maupun setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
TERDAPAT 2 (DUA) TAHAPAN, yaitu:
A. ТАНАPAN PENGURUSAN.
Bahwa Tahapan PENGURUSAN seyogyanya sudah selesai pada jarak
waktu (interval waktu) antara setelah putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang, dan sebelum putusan pernyataan pailit yang berasal
dari penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga demi kepastian
hukum serta untuk menghindari debitor dan kreditor beritikad buruk
tentunya Tahapan PENGURUSAN tidak diulangi lagi setelah putusan
pernyataan pailit yang berasal dari PKPU, namun sudah langsung
18
masuk dalam Tahapan "PEMBERESAN" dengan demi hukum harta
debitor pailit dalam keadaan insolvensi dan tidak dapat ditawarkan
perdamaian lagi;
B. TAHAPAN PEMBERESAN.
Bahwa Tahapan "PENGURUSAN" yang dimaksudkan diatas adalah
Rapat Kreditor Pertama, Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Rapat Kreditor
Pencocokan Piutang (Verifikasi), dan Rapat Pembahasan Rencana
Perdamaian adalah tahapan yang sudah dilalui dalam proses
penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga tidak efisien, tidak
berkepastian hukum, tidak adil, dan akan sangat membuka peluang
kecurangan-kecurangan apabila Tahapan 'PENGURUSAN" diulangi
lagi setelah putusan pernyataan pailit yang berasal dari penundaan
kewajiban pembayaran utang;
15. Bahwa, norma pada pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan, tidak mencerminkan
Asas Keadilan dan kepastian bagi para kreditor yang sudah mendaftarkan
tagihannya dan ikut rapat kreditor dalam proses penundaan kewajiban
pembayaran utang, akan sangat mungkin berkurang hak suaranya akibat
adanya kreditor - kreditor yang baru mendaftarkan tagihan setelah putusan
pernyataan pailit yang berasal dari PKPU tersebut, bahkan ada
kemungkinan
debitor
melakukan
kecurangan-kecurangan
dengan
menggelembungkan hak suara dengan menimbulkan kreditor - kreditor fiktif
untuk menguasai hak suara mayoritas dalam rapat kreditor maupun
mengintervensi independensi kurator (Vide. Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 71
ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yang mana hal
tersebut dipersiapkan dalam interval waktu proses PKPU, dikarenakan
debitor sendiri yang paling mengetahui keadaan finansial-nya dan dapat
memperkirakan apakah rencana perdamaian diterima ataukah akan terjadi
kepailitan;
16. Bahwa, Para Pemohon mengambil Example dengan adanya kreditor-
kreditor yang baru yang masuk dalam rapat kreditor pasca putusan
pernyataan pailit akibat rencana perdamaian ditolak dari proses PKPU yang
dilakukan 2 (dua) orang kurator yang dingakat dalam putusan tandingan
tersebut, kemudian seolah-olah hak suara kreditor-kreditor yang sudah
19
terdaftar dalam proses PKPU menjadi berkurang hak suaranya dan bahkan
ada yang sengaja dihilangkan karena dianggap tidak mau mendaftarkan lagi
dalam rapat kreditor pasca putusan pernyataan pailit setelah proses PKPU,
yang pada akhirnya dikarenakan kreditor-kreditor konkuren yang baru
tersebut menguasai mayoritas hak suara dalam rapat kreditor, maka
selanjutnya ada permohonan penggantian kurator berdasarkan Pasal 71
ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan
dan
Penundaan
Kewajiban
Pembayaran
Utang
yang
mengharuskan Pengadilan/Majelis Hakim Pemutus mengganti kurator atas
usulan para kreditor konkuren yang baru mendaftar setelah putusan
pernyataan pailit akibat rencana perdamaian dalam proses PKPU ditolak,
yang menguasai mayoritas hak suara dalam rapat kreditor.
17. Bahwa, hal tersebut terjadi Akibat dari ketidak-pastian hukum dalam Norma
Pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan yang seharusnya sudah langsung demi
hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi untuk pemberesan harta pailit,
sehingga tidak membuka peluang kecurangan yang dilakukan debitor pailit
maupun kreditor-kreditor baru, yang menjadikan Para Pemohon berpotensi
mengalami kerugian materiil karena harus menanggung biaya-biaya
didepan (talangan) atas biaya oprasional selama proses PKPU, dan
kepailitan seperti biaya pengumuman koran, pengumuman berita negara,
transportasi, biaya berperkara (panjar perkara) dan biaya-biaya lain
sebagainya serta imbalan jasa baik sebagai kurator dan pengurus yang tidak
jelas pembayaran-nya akibat tidak jelas dan tegasnya ketentuan Norma
Pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan yang menimbulkan multi-tafsir dan
menciptakan Multi Interprestasi yang tidak berkepastian hukum yang
sejatinya jaminan kepastian hukum yang adil merupakan hak konstitusional
para pemohon.
18. Bahwa, Norma tersebut juga Berpotensi merugikan kepentingan para
kreditor yang sudah terdaftar dalam proses PKPU yang "terdilusi" hak
suaranya dan proses pemberesan harta pailit menjadi kacau-balau dan tidak
sederhana dengan pengulangan TAHAPAN PENGURUSAN, maka ketidak-
pastian hukum dalam ketentuan Pasal 292 Undang-Undang Republik
Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon
20
secara aktual maupun potential akan dapat terjadi sebagai kurator &
pengurus.
B. PUTUSAN PENJELASAN NORMA PASAL 292 UU 37/2004 KEPAILITAN
SEBAGAIMANA TELAH DIMAKNAI MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSITUSI DENGAN NOMOR: 181/PUU-XXIII/2025
19. Bahwa, Dalam putusan mahkamah konstitusi pada perkara 181/PUU-
XXIII/2025 yang pada pokoknya merubah frasa penjelasan Pasal 292 UU
37/2004., yang pada pokoknya di maknai mahkamah “Mengabulkan
permohonan para Pemohon untuk sebagian;” sebagai berikut:
“Menyatakan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
Penjelasan Pasal 292 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4443) tidak dimaknai “Ketentuan dalam
Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit
Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi yang berlaku sejak
dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan
dituangkan dalam berita acara”;
20. Bahwa, Menurut Para Pemohon persoalan konstitusionalitas berkaitan
dengan Norma pokok frasa “Pasal 286” pada 292 UU 37/2004. Sebab di satu
sisi Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 sudah dikabulkan oleh mahkamah di
maknai dalam putusan 181/PUU-XXIII/2025: “Ketentuan dalam Pasal ini
berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor
langsung berada dalam keadaan insolvensi yang berlaku sejak dinyatakan
demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan
dalam berita acara”
Bahwa, Seharusnya Secara yuridis sebagai bukti norma pokoknya secara
Mutatis dan Mutandis harusnya di sesuaikan dengan norma pokoknya
sepanjang Frasa “pasal 286” menjadi Frasa “Pasal 289” yang tepat agar
21
terjadinya kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak yang
berkepentingan serta untuk memenuhi fungsi publisitas. Artinya, putusan
pernyataan debitor pailit tidak serta merta harta pailit debitor dalam keadaan
insolvensi, namun masih harus ada tindakan hukum oleh hakim pengawas
dalam forum rapat kreditor, sebagaimana di dalilkan Para Pemohon.
21. Bahwa, Oleh karena itu, ketidakpastian hukum demikian akan berakibat
dapat dirugikannya hak-hak para pihak yang terdampak oleh adanya
putusan pernyataan pailit terhadap debitor pailit dalam keadaan insolvensi,
khususnya pihak yang dibatasi oleh tenggang waktu tertentu/terbatas dalam
menggunakan haknya, yaitu kreditor separatis dan karena mahkamah sudah
menyelaraskan Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 dengan semangat yang
terdapat dalam proses penyelesaian berkenaan dengan putusan pernyataan
pailit, yang harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil
bagi semua pihak yang terdampak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
22. Bahwa Oleh karena itu, berkenaan dengan Pasal 292 UU 37/2004 haruslah
tetap dinyatakan Konstitutional secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun
1945 secara bersyarat sepanjang Frasa “Pasal 286” pada norma 292 UU
37/2004 dimaknai, menjadi Frasa “Pasal 289” Ketentuan dalam Pasal ini
selaras bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor
langsung berada dalam keadaan insolvensi yang berlaku sejak dinyatakan
demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan
dalam berita acara”
C. MULTI TAFSIR NORMA PASAL 292 UU 37/2004 KEPAILITAN
23. Bahwa, Dalam praktiknya, pengaturan Pasal 292 UU 37/2004 tersebut telah
memberikan ketidakjelasan dan ketidakseragaman putusan Pengadilan
Niaga terutama pada perdamaian yang ditawarkan dalam suatu kepailitan
yang berasal dari penolakan perdamaian di dalam proses PKPU. Dari
perkembangan praktik ini, pertanyaan utama yang perlu dicermati
adalah: apakah debitor masih dapat mengajukan rencana perdamaian
kedua kalinya dalam proses kepailitan setelah ditolaknya perdamaian dalam
PKPU?
24. Bahwa, UU 37/2004 mengatur bahwa kepailitan tidak hanya dapat
bersumber dari suatu putusan pengadilan yang mengabulkan suatu
22
permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor (atau debitor),
melainkan juga dari suatu proses PKPU yang tidak berakhir dengan
disahkannya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor.
Proses PKPU yang berujung kepailitan dimaksud dapat bersumber dari:
a) Penolakan pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya (Pasal 230 UU
37/2004);
b) PKPU diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, Pengurus, kreditor
atau prakarasa pengadilan (Pasal 255 UU 37/2004);
c) Tidak tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian dalam
proses PKPU (Pasal 281 jo. 289 UU 37/2004);
d) Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian yang telah disetujui oleh
kreditor dalam proses PKPU (Pasal 285 ayat (3) UU 37/2004);
e) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan
pengesahan perjanjian perdamaian (Pasal 285 ayat (4) UU 37/2004); dan
f) Pengadilan membatalkan suatu perdamaian yang telah disahkan karena
debitor lalai memenuhi isi perdamaian (Pasal 291 UU 37/2004).
25. Bahwa, Untuk kepailitan yang bersumber dari suatu putusan pernyataan
pailit sebagaimana disebutkan dalam huruf d, e dan f di atas, Pasal 292 UU
37/2004 telah menyatakan secara tegas bahwa debitor tidak lagi dapat
menawarkan suatu perdamaian. Dalam hal demikian, berdasarkan
penjelasan Pasal 292 UU 37/2004, maka setelah diucapkannya putusan
pernyataan pailit, debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi
(keadaan tidak mampu membayar).
26. Bahwa, Secara argumentum a contrario, maka berdasarkan Pasal 292 UU
37/2004 Kepailitan tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa debitor dapat
mengajukan perdamaian di dalam proses kepailitan dalam hal (i) ditolaknya
pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya dan (ii) PKPU diakhiri atas
permintaan Hakim Pengawas, Pengurus, kreditor atau prakarasa
pengadilan. Perlu menjadi perhatian bahwa pada kedua sebab kepailitan
tersebut debitor memang belum mengajukan rencana perdamaian atau
setidaknya kalaupun sudah diajukan, pastilah belum dilakukan pemungutan
suara (voting) terhadapnya.
23
D. ASAS PERDAMAIAN TUNGGAL
27. Bahwa, Menurut Para Pemohon berdasarkan “Asas Perdamaian Tunggal”,
Secara umum, UU 37/2004 menganut prinsip perdamaian tunggal. Meskipun
sulit untuk menemukan doktrin ahli yang secara spesifik menjelaskan
mengenai prinsip perdamaian tunggal, namun berdasarkan pendapat yang
berkembang saat ini, asas ini memberikan batasan bagi debitor untuk
mengajukan hanya satu kali rencana perdamaian dalam proses kepailitan
maupun PKPU.
28. Bahwa, menurut Para Pemohon apabila rencana perdamaian tidak dapat
mencapai persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 151 dan Pasal
281 UU 37/2004, maka debitor tidak lagi dapat mengajukan rencana
perdamaian. Asas perdamaian tunggal ini diadopsi oleh hukum kepailitan
Indonesia
dan
dijewantahkan
dalam
Pasal
277 Faillissements-
verordening yang kemudian dipertahankan dalam Pasal 292 UU 37/2004
Kepailitan, Apabila asas perdamaian tunggal ini diterapkan secara
konsisten, maka seharusnya debitor tidak lagi dapat menawarkan rencana
perdamaian kedua dalam proses kepailitan yang berasal dari perdamaian
yang gagal dalam proses PKPU.
E. Terobosan dalam Praktik Pengadilan Niaga
29. Bahwa, Ketentuan Norma Pasal 292 UU 37/2004 telah menimbulkan
permasalahan dalam praktik kepailitan dan PKPU di Indonesia saat ini.
Pengadilan seolah mengambil dua posisi berbeda dalam kaitannya dengan
pengajuan perdamaian dalam proses kepailitan yang berasal dari
perdamaian yang gagal dalam proses PKPU., Pengadilan Niaga, sebagai
pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara
kepailitan dan
PKPU,
telah mengeluarkan putusan-putusan yang
menyatakan bahwa harta debitor pailit berada dalam keadaan insolven
akibat tidak tercapainya perdamaian selama proses PKPU berlangsung.
30. Beberapa contoh putusan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kepailitan PT Shangliem berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan
Negeri
Kota
Semarang
No.07/Pailit/2012
juncto No.01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg.
24
2. Kepailitan PT Aditama Raya Farmindo berdasarkan Putusan Pengadilan
Niaga
pada
Pengadilan
Negeri
Surabaya
No.69/Pdt.Sus-
PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.
3. Kepailitan PT Apotik Nusantara berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga
pada
Pengadilan
Negeri
Surabaya
No.1/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.
Selain secara tegas disebutkan dalam putusan-putusan tersebut di atas,
beberapa praktik pengadilan lainnya, seperti kepailitan PT Sunprima
Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), PT Shangliem dan PT Sinarlestari
Ultrindo, menunjukan bahwa tidak ada lagi ruang bagi debitor untuk
menawarkan rencana perdamaian dalam proses kepailitan apabila
sebelumnya debitor telah gagal untuk mendapatkan persetujuan kreditor
atas suatu rencana perdamaian yang diajukan dalam proses PKPU.
31. Bahwa, sekalipun demikian, berdasarkan perkembangan praktik pengadilan
saat ini, pengadilan mulai secara konsisten mengambil sikap bahwa masih
dimungkinkan bagi debitor untuk mengajukan perdamaian dalam proses
kepailitan meskipun sebelumnya telah gagal untuk mencapai persetujuan
kreditor atas rencana perdamaian dalam proses PKPU.
32. Bahwa Para pemohon mengambil sampel Sebagai contoh, dalam kepailitan
PT Tinindo Inter Nusa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Tinindo
Inter Nusa dalam proses kepailitan yang berasal dari gagalnya perdamaian
dalam proses PKPU. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.
180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., adalah: “Menimbang, bahwa
berdasarkan Pasal 292 UU No.37 Tahun 2004 menyatakan dalam hal suatu
putusan Pernyataan Pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 tidak
dapat ditawarkan suatu perdamaian dengan demikian dalam perkara a quo
walupun sudah diputus pailit dapat diajukan perdamaian atas putusan
tersebut karena diluar dari Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 Undang-
Undang No.37 Tahun 2004.
33. Bahwa, Posisi yang sama juga diambil oleh Majelis Hakim perkara kepailitan
PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dalam putusan nomor 59/Pdt.Sus-
PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Majelis Hakim dalam perkara tersebut juga
25
mengesahkan perjanjian perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pailit
yang sebelumnya telah gagal untuk mencapai persetujuan atas rencana
perdamaian selama proses PKPU.
34. Bahwa, Dari kedua putusan di atas, terlihat bahwa pertimbangan hakim
pemutus dalam mengesahkan perjanjian perdamaian (homologasi) dalam
kepailitan yang berasal dari penolakan perdamaian dalam PKPU adalah
sesederhana bahwa hal tersebut tidak dilarang oleh Pasal 292 UU 37/2004.
Dengan mengikuti logika hukum pertimbangan putusan dimaksud, maka
konsekuensinya, harta debitor yang dinyatakan pailit akibat penolakan
perdamaian dalam PKPU tidak serta merta berada dalam keadaan
insolvensi. Justru, harta debitor akan menjadi insolven nantinya ketika
debitor tidak mengajukan rencana perdamaian atau rencana perdamaian
yang diajukan ditolak atau tidak disahkan (Pasal 178 UU 37/2004)
35. Bahwa, Menurut Para Pemohon mengingat isu ini masih menjadi
problematik, maka menjadi sangat penting untuk diperhatikan kepentingan
siapa yang mungkin akan dicederai oleh adanya perdamaian dalam
kepailitan yang berasal dari penolakan perdamaian dalam PKPU? Menurut
Para pemohon, dengan diberikannya kesempatan kedua untuk mengajukan
perdamaian, hal ini dapat membuat debitor menjadi tidak bersungguh-
sungguh dalam menawarkan perdamaian selama proses PKPU, sehingga
hal ini menjadi berpotensi membuat suatu ketidakpastian hukum bagi para
kreditor.
36. Bahwa, Tidak dapat dipungkiri, adanya kemungkinan kepailitan (yang diikuti
dengan pemberesan harta) adalah salah satu faktor yang dapat
meningkatkan posisi tawar (bargaining position) kreditor dalam melakukan
negosiasi rencana perdamaian ketika berada dalam proses PKPU.
Tentunya, hal ini akan melindungi kepentingan kreditor dari kesewenang-
wenangan debitor dalam menentukan isi rencana perdamaian, mengingat
tidak adanya batasan yang jelas dari isi rencana perdamaian. Namun,
apabila kemungkinan kepailitan yang diikuti insolvensi menjadi hilang karena
masih dimungkinkannya perdamaian setelah itu, maka debitor bisa jadi
semakin bebas karena sama sekali tidak ada risiko yang dapat
merugikannya dalam menawarkan perdamaian.
26
37. Bahwa, Hal ini diperparah lagi dengan adanya ketentuan bahwa, dalam
proses kepailitan, debitor tidak memerlukan persetujuan dari kreditor
separatis dalam menyusun rencana perdamaian. Sehingga, debitor akan
relatif lebih mudah meloloskan suatu rencana perdamaian dalam suatu
proses kepailitan
Bahwa, Oleh karena itu, Para Pemohon berpendapat sebelum adanya
kejelasan atas ketentuan dalam UU 37/2004 Kepailitan (khususnya
perubahan UU 37/2004 Kepailitan) sehubungan dengan permasalahan ini,
dalam mempersilakan debitor pailit untuk mengajukan kembali rencana
perdamaian, kurator memegang peranan penting untuk mempertimbangkan
ada atau tidaknya keberatan dari para kreditor terhadap hal tersebut,
terutama kreditor yang pada saat voting perdamaian dalam PKPU
memberikan suara menolak (voted no).
38. Bahwa, Hal tersebut dikarenakan bahwa dapat diasumsikan kreditor
tersebut sebelumnya sudah mengetahui (bahkan bisa jadi mengharapkan)
adanya kepailitan sebagai konsekuensi penolakan perdamaian. Namun,
bukan mustahil kreditor mengubah keputusannya setelah mengetahui
bahwa debitor dinyatakan pailit, misalnya mengingat potensi rendahnya
tingkat pembayaran utang (recovery rate) dalam preseden kepailitan,
adanya investor baru atau pertimbangan lainnya yang lebih cenderung ke
ranah komersial.
39. Bahwa, Dalam kedua putusan pengesahan perdamaian PT Tinindo Inter
Nusa dan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera sebagaimana disampaikan
di atas, tidak ada keberatan yang diajukan oleh kreditor terhadap rencana
pengajuan rencana perdamaian yang dilakukan oleh debitor. Sebagai
perbandingan, dalam kepailitan PT Cipta Integrasi Indonesia yang berasal
dari gagalnya perdamaian dalam proses PKPU, kurator menolak pengajuan
rencana perdamaian oleh debitor pailit karena adanya keberatan yang
diajukan oleh salah satu kreditor separatis.
40. Bahwa, Meskipun kreditor yang memiliki hak suara dalam kepailitan
hanyalah kreditor konkuren (dan kreditor separatis dalam hal kreditor
separatis melepaskan haknya untuk didahulukan – Pasal 149), namun tidak
berkeberatannya
kreditor
separatis
terhadap
wacana
pengajuan
perdamaian juga menjadi penting untuk diakomodasi oleh kurator dan hakim
27
pengawas. Hal ini ditujukan demi memberikan perlindungan hukum bagi
kreditor separatis dalam rangka memastikan bahwa rencana perdamaian
tidak mengatur klausula perdamaian terhadapnya, mengingat kreditor
separatis tidak mempunyai hak suara dalam perdamaian.
41. Bahwa, Dengan mulai populernya pendekatan yang diambil oleh pengadilan
dalam mengesahkan perdamaian di kepailitan yang berasal dari gagalnya
perdamaian dalam PKPU, Para Pemohon mengambil sampel bahwa
beberapa perkara kepailitan lainnya yang juga berhasil mengambil
pendekatan serupa, seperti kepailitan PT Hanson International Tbk dan PT
Prospek Duta Sukses.
42. Bahwa, sudah jelas menurut para pemohon ketentuan dalam Pasal 292 UU
37/2004 sepanjang Frasa “286” tidak memberikan kepastian hukum, bahwa
Para Pemohon berpotensi di rugikan konstitutionalnya dengan norma
ketentuan Pasal 292 UU 37/2004 haruslah tetap dinyatakan Konstitutional
secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang
Frasa “Pasal 286” pada norma 292 UU 37/2004 dimaknai, menjadi Frasa
“Pasal
289”
haruslah
dinyatakan
Konstitutional
secara
bersyarat
(Conditionally Constitutional) agar tidak menimbulkan kerugian secara
konstitutional kepada para pemohon.
II. RASIONALITAS NORMA YANG DI UJI PARA PEMOHON TIDAK
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM.
43. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan
bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat
sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan)
negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum
itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga
negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum
28
tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
hukum yang dibawa kehadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara
terhadap individu.
44. Bahwa, menurut Jimly Asshhidiqie terdapat ciri negara hukum, yaitu
pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip
pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi
manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas
dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam
hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap
penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa sesuai dengan prinsip
the rule of law, and not of man. (Jimly Asshhidiqie, Konstitusi dan
Konstitutionalisme, 2005)
45. Bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu
keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan (sosiologis).
(Eddy Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021). Ketiga nilai ini bukanlah entitas
yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan membentuk fondasi
dari sistem hukum dalam negara yang mengakui dirinya sebagai negara
hukum (rechtsstaat). Nilai utama menurut Radbruch menjadi sangat penting
ketika dikaitkan dengan prinsip negara hukum sebagaimana termuat dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam perspektif negara hukum, negara
berkewajiban membentuk hukum yang adil, memberikan kepastian hukum,
dan memastikan hukum membawa manfaat bagi warga negara.
46. Bahwa pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo
yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni
kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Menurutnya, “kepastian
hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan
29
sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh sesuatu yang
diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya
kepastian hukum karena dengan kepastian hukum masyarakat menjadi
tertib.” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 1999).
47. Bahwa gagasan tentang kepastian hukum juga sejalan dengan pandangan
Lon L. Fuller dalam The Morality of Law yang mengemukakan konsep “the
internal morality of law” atau moralitas internal yang berisi delapan prinsip
pembentukan hukum. Kegagalan dalam memenuhi salah satu prinsip
tersebut menyebabkan hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum. Adapun
delapan bentuk kegagalan pembentukan hukum, yaitu: “(a) failure to achieve
rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis: (b) a failure
to publicize or at least to make available to the affected party, the rules he is
expected to observe; (c) the abuse of retroactive legislation, which not only
cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in
effect, since it puts them under the threat of retrospective change; (d) a failure
to make rules understandable; (e) the enactment of contradictory rules; (f)
rules that require conduct beyond the powers of the affected party; (g)
introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his
action by them; and, finally, (h) a failure of congruence between the rules as
announced and their actual administration. (Lon L. Fuller, The Morality of
Law, 1969).
48. Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum harus dapat dimengerti
(understandable). Hukum yang tidak dapat dimengerti kehilangan fungsinya
sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller hukum yang tidak dapat
dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum.
49. Bahwa dalam Black’s Law Dictionary, kata “understand” artinya “To know; to
apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the nature and
effect of an act”. Artinya, “understand” dalam konteks hukum bukan sekadar
mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh terhadap
makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan.
50. Bahwa, berdasarkan urian tersebut diatas norma frasa “Pasal 286” pada
norma Pasal 292 UU 37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang haruslah tetap dinyatakan Konstitutional secara
bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang Frasa
30
“Pasal 286” pada norma 292 UU 37/2004 dimaknai, menjadi Frasa “Pasal
289” dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 karena untuk memberikan kepastian hukum yang
adil, maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dalam putusannya memberikan makna yang lebih tepat guna
memberikan kepastian hukum yang adil, dan haruslah dinyatakan
konstitusional secara bersyarat, dengan makna ketentuan dalam norma
Pasal 292 dengan Menyatakan Norma Pasal 292 UU 37/2004 dinyatakan
tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “Pasal 286” diubah
menjadi frasa “Pasal 289”, sehingga Pasal 292 UU 37/2004 menjadi
berbunyi: “Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal
289, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.
51. Bahwa, Ketentuan Norma Pasal a quo berpotensi menimbulkan kerugian
konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional
yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat
diberlakukannya Norma norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU
37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) Terhadap Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
'UUD NRI 1945”, dan Beralasan menurut hukum untuk di kabulkan.
52. Bahwa, Tegasnya menurut para pemohon ketentuan norma frasa “Pasal
286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443) haruslah dinyatakan konstitusional secara bersyarat, terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI
1945”. mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk
menyatakan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diubah
menjadi frasa “Pasal 289”.
31
IV. PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 292 frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4443),
Tidak bertentangan dan tetap
Konstitutional secara bersyarat (Conditionally Constitutional) sepanjang frasa
“Pasal 286” diubah menjadi frasa “Pasal 289”, Dimaknai Pasal 292 UU
37/2004:
“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 289, atau Pasal
291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Identitas Syamsul Jahidin - Pemohon I;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Identitas Kharisma Joemanta Soebakti - Pemohon II;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi SK Kurator Syamsul Jahidin;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi SK Kurator Kharisma Joemanta Soebakti;
7.
Bukti P-7
:
Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-
XXIII/2025;
8.
Bukti P-8
:
Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XXIV/2026.
32
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai
pengujian konstitusional undang-undang, in casu frasa “Pasal 286” pada norma
Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan
hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut.
33
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari
Selasa, pada tanggal 28 Juli 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan
Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK
7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon ihwal
sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, pokok
permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide
Risalah Sidang, tanggal 28 Juli 2026 hlm. 5-10]. Terhadap nasihat yang
disampaikan Mahkamah tersebut, para Pemohon tidak menyampaikan perbaikan
permohonan dan hanya menyampaikan alat bukti tertulis yang diserahkan kepada
Mahkamah sebelum pelaksanaan sidang perbaikan permohonan yakni pada hari
Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 41
ayat (2) PMK 7/2025, Mahkamah akan memeriksa permohonan awal para
Pemohon.
[3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian permohonan awal para
Pemohon dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat
formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36
ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;”
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat
nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
34
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c.
alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
[3.3.3]
Bahwa perihal persyaratan formil suatu permohonan, in casu sistematika
permohonan, permohonan a quo telah disusun sesuai dengan format permohonan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun secara formil telah
disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan dimaksud, dalam menilai perihal keterpenuhan persyaratan formil,
Mahkamah tidak hanya semata-mata menilai sistematika saja, tetapi juga menilai
perihal keterpenuhan dan ketepatan materi atau substansi dari masing-masing
sistematika dimaksud.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam
Paragraf [3.3] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.4.1]
Bahwa meskipun format permohonan sebagaimana dimaksud pada Sub-
paragraf [3.3.3] pada dasarnya secara formil telah sesuai dengan sistematika
permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat
(1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah memeriksa dan
mencermati secara saksama Petitum Permohonan para Pemohon pada angka 2
yang menyatakan sebagai berikut:
2. Menyatakan Pasal 292 frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4443), Tidak bertentangan dan tetap
konstitutional secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang frasa
“Pasal 286” diubah menjadi frasa “Pasal 289”, Dimaknai Pasal 292 UU
37/2004:
“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 289, atau
Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”.
35
Berkenaan dengan rumusan petitum dimaksud, Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf
c UU MK menyatakan:
“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materiil,
hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan bahwa hal yang
dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
a. …
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[3.4.2]
Bahwa terhadap Petitum angka 2 di atas, menurut Mahkamah rumusan
petitum yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan petitum yang tidak lazim,
karena di satu sisi, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal
292 UU 37/2004 tetap dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,
akan tetapi pada sisi yang lain para Pemohon masih merumuskan dengan tetap
mencantumkan frasa “tetap konstitusional”. Hal demikian di samping rumusan
petitum tersebut bersifat redundansi juga merupakan rumusan petitum yang tidak
lengkap karena tidak mencantumkan frasa “dan tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat”.
Bahwa lebih lanjut, jika dicermati secara saksama rumusan petitum para
Pemohon yang menggunakan rumusan secara bersyarat untuk frasa “Pasal 286”
dalam norma Pasal 292 UU 37/2004 sepanjang frasa “Pasal 286” diubah menjadi
frasa “Pasal 289” adalah rumusan petitum yang tidak jelas, karena rumusan petitum
yang benar seharusnya sepanjang frasa “Pasal 286” dalam norma Pasal 292 UU
37/2004 dihapus dan digantikan dengan frasa “Pasal 289”.
Di samping uraian fakta hukum tersebut di atas, rumusan petitum
angka 2 dimaksud yang sama sekali tidak mencantumkan frasa “bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat”, sekalipun hal tersebut tidak sepenuhnya
dapat disalahkan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 51A ayat (5) huruf b dan
huruf c UU MK, seharusnya dirumuskan secara konsisten dengan mencantumkan
frasa “… bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena
petitum para Pemohon dirumuskan secara tidak jelas dan tidak lazim sebagaimana
36
diatur dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK, Pasal 10 ayat (3) huruf
d, dan Pasal 36 ayat (1) huruf d PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi
Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
37
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota
pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh
enam, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili,
tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
38
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Hani Adhani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum substantif. 6. IMPLIKASI dan KONSEKUENSI PUTUSAN NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". Bahwa, Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". memiliki implikasi yang signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard"., pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti substansi dari sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak 5 dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan / Permohonan kembali selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki segala cacat formil yang menjadi dasar putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". sebelumnya. Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". Atau “TIDAK DAPAT DITERIMA” tidak memiliki kekuatan hukum ne bis in idem (tidak dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan alasan yang sama), karena tidak ada putusan yang mengadili pokok perkara. 7. Bahwa, dalam pengujian tersebut Pemohon II sebelumnya sekarag Pemohon I dalam Permohonan ini “Syamsul Jahidin” belum memeriksa pokok perkara karena hal tersebut termaktub dalam perkara 85/PUU- XXIV/2026: 8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I melampirkan alat bukti pendukung sebagai Kurator & pengurus yang terdaftar pada Dirjen Menkum, maka berbeda permohonan PARA PEMOHON saat ini dengan untuk memenuhi syarat Bahwa permohonan saat ini tidak lah Nebis In Idem. 9. Bahwa, PARA PEMOHON mengajukan uji materiil (Judicial Review) terhadap ketentuan Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) “UU KEPAILITAN” yang berbunyi: Pasal 292 yang berbunyi: Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian. TERHADAP: Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 10. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal/norma dalam undang-undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsir terakhir Konstitutional (the final interpreter of constitution) terhadap pasal-pasal undang-undang yang 6 memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal – pasal dalam undang – undang yang bertentangan dengan undang – undang dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitutional (The Sole Interpreter of Constitution), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak dan sebagai Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights). 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon in casu pengujian konstitusional Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) “UU KEPAILITAN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945". II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 7 d. lembaga negara. 13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 14. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa ”hak konstitusional” PARA PEMOHON berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma pada ketentuan Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU 8 Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “UU KEPAILITAN” yang menyatakan: Pasal 292 yang berbunyi: Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian. 15. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (VIDE BUKTI P01 - IDENTITAS PEMOHON I), PEMOHON II (VIDE BUKTI P02 – IDENTITAS PEMOHON II), yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan pada ketentuan Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailita
