275/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 275/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Afifah Nabila Fitri Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Vila Gading Harapan Blok AS 4 Nomor 15, RT/ RW 026/15, Babelankota, Babelan, Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dimas Fathan Yuda Armansyah Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Bangun Nusa III, RT/RW 007/002, Cengkareng Timur, Cengkareng, Kota Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Farhan Dwi Saputra Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Dusun 01, RT/RW 008/002, Gebang Udik, Gebang, Kabupaten Cirebon Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Feony Gita Safitri Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Fajar Baru XIII, Blok FF Nomor 46, RT/RW 013/007, Cengkareng Timur, Cengkareng, Kota Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : Idham Hakim Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Gg. H. Djari Nomor 17, RT/RW 003/006, Beji Timur, Beji, Kota Depok Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Inka Sofia Rahayu Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Kp. Ciganitri, RT/RW 003/009, Lengkong, Bojongsoang, Kabupaten Bandung Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Merry Hana Nathalina Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Griya Alam Sentosa P.3/19, RT/RW 002/010, Pasirangin, Cileungsi, Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Olivia Jane Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Nakula Blok C.155, RT/RW 003/007, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Rina Amelia Ika Saputri Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Simpang Benar, RT/RW 002/001, Cempedak Rahuk, Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Siti Rohmah Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Kp. Pagedangan Ilir, RT/RW 002/001, Pagedangan Ilir, Kronjo, Kabupaten Tangerang Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Suryadi Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Kp. Pulo, RT/RW 005/001, Kedungwaringin, Bojong Gede, Kabupaten Bogor 3 Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Tjhin Okky Graswi Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Tmn Ratu Indah Blok A IV/19, RT/RW 002/013, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon XII; 13. Nama : Bernita Matondang Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Kemang Swatama Gg. Toni, Nomor 82, RT/RW 005/005, Cilodong, Cilodong, Kota Depok Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon XIII; 14. Nama : Ariyanto Zalukhu Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Komp. Ditjen Moneter C-51, RT/RW 005/003, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon XIV; 15. Nama : Alexandra Asheilla Taufik Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Kav. Rambutan RT/RW 015/003, Rambutan, Ciracas, Jakarta Kota Timur Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon XV; Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Desember 2025 dan 14 Januari 2026 memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Priskila Octaviani, S.H., Ratu Eka Shaira, S.H., Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Tandya Adyaksa Gandarkoesoema, Kelvin Oktariano, dan Muhammad yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5, Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XV disebut sebagai ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; 4 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 281/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 275/PUU- XXIII/2025 pada tanggal 29 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana 5 telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek 6 permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut: a. Bahwa PEMOHON I merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-3 dan P-15]; b. Bahwa PEMOHON II merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-4 dan P-16]; c. Bahwa PEMOHON III merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-5 dan P-17]; d. Bahwa PEMOHON IV merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-6 dan P-18]; e. Bahwa PEMOHON V merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-7 dan P-19]; f. Bahwa PEMOHON VI merupakan perseorangan WNI yang telah sah 7 memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-8 dan P-20]; g. Bahwa PEMOHON VII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-9 dan P-21]; h. Bahwa PEMOHON VIII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-10 dan P-22]; i. Bahwa PEMOHON IX merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-11 dan P-23]. j. Bahwa PEMOHON X merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-12 dan P-24]; k. Bahwa PEMOHON XI merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-13 dan P-25]; l. Bahwa PEMOHON XII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-14 dan P-26]; m. Bahwa PEMOHON XIII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-27 dan P-30]; n. Bahwa PEMOHON XIV merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-28 dan P-31]; o. Bahwa PEMOHON XV merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-29 dan P-2]; 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2), menegaskan PARA PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional 8 yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu: a) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: (Bukti P-2) a) Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b) Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” c) Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nurani”. d) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap orang 9 berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. e) Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut: Pasal 218 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”. dan Pasal 218 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”. Pasal 219 KUHP yang menyatakan: “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Pasal 220 yang menyatakan: (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden. 7. ”Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), PARA PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya pasal yang diuji dengan kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON, yang akan dijelaskan 10 sebagai berikut: a) PARA PEMOHON merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertindak atas nama diri sendiri sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional yang dirugikan secara potensial oleh berlakunya Pasal 218, 219 dan 220 KUHP. b) Bahwa PARA PEMOHON merupakan perorangan yang secara aktif terlibat dalam diskursus publik, kegiatan aktivisme, dan berbagai kajian yang berkaitan dengan isu demokrasi dan hukum tata negara. Keragaman latar belakang keagamaan PARA PEMOHON memungkinkan mereka untuk memberikan perspektif yang beragam dalam memandang isu-isu kepentingan publik dan kepemimpinan. c) Pemohon XIII sebagai pengurus Forum Mahasiswa Ilmu Hukum [Bukti P-33], mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan aktual karena aktivitas utama forum ini adalah berdiskusi, bertukar pendapat, dan mengkaji isu-isu hukum serta kebijakan publik setiap hari di dalam grup komunikasi mahasiswa, termasuk isu yang berkaitan dengan Presiden atau Wakil Presiden. Namun, dengan adanya frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden” dalam pasal a quo yang tidak memiliki definisi jelas, Pemohon XIII berada dalam posisi rentan dan terpaksa melakukan self- censorship (membatasi diri) karena takut diskusi kritis yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi justru ditafsirkan subjektif sebagai “penyerangan kehormatan”, apalagi diskusi dilakukan di ruang digital yang mudah disalahartikan dan direkam. Kondisi ini juga berdampak langsung pada iklim akademik di forum, karena banyak mahasiswa menjadi takut berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara terbuka, sebagaimana tergambar dalam percakapan grup yang menunjukkan kekhawatiran bahwa “ngeluh sedikit aja bisa kena”, “semua bisa kena apalagi aktivis”, hingga anggapan bahwa situasi ini “bukan demokrasi lagi”[Bukti P-34], sehingga forum kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang pendidikan hukum, kontrol sosial, dan penguatan literasi konstitusional, yang pada akhirnya merugikan hak Pemohon XIII atas kepastian hukum yang adil serta kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin UUD NRI 1945. 11 d) Pemohon XIV mengalami kerugian konstitusional yang nyata, aktual, dan berkelanjutan akibat berlakunya Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, karena Pemohon XIV secara faktual bukan hanya berstatus mahasiswa, tetapi juga secara konsisten menulis artikel opini dan riset hukum [Bukti P-35] yang memuat analisis kritis terhadap kebijakan Presiden dan pemerintahan, serta memproduksi dan menyebarluaskan konten digital melalui TikTok, Facebook, dan website yang berisi evaluasi kebijakan publik, isu kontemporer pemerintahan, dan penilaian hukum atas tindakan Presiden di ruang publik. Namun, frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden” dalam Pasal 218 KUHP tidak memiliki batasan objektif yang jelas dan membuka ruang penafsiran subjektif, sehingga aktivitas Pemohon XIV yang bersifat akademik, edukatif, dan untuk kepentingan publik secara rasional dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana, yang membuat setiap ekspresi Pemohon XIV secara inheren berada dalam risiko pelaporan dan proses pidana. Pengecualian dalam Pasal 218 ayat (2) tidak menghapus risiko kriminalisasi karena baru dapat dinilai setelah proses penegakan hukum berjalan, sehingga perlindungan yang diberikan bersifat formalistik dan tidak mencegah terjadinya chilling effect. Akibatnya, Pemohon XIV terpaksa melakukan pembatasan diri (self- censorship) dengan menghindari kritik substansial, menyesuaikan diksi bukan berdasarkan pertimbangan akademik melainkan ketakutan terhadap risiko pidana, bahkan secara konkret Pemohon XIV merasa khawatir menyampaikan kritik terbuka terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya terkait desain anggaran, efektivitas pelaksanaan, dan dampak bagi kelompok sasaran karena kritik terhadap kebijakan yang melekat pada Presiden berpotensi ditafsirkan sebagai “penyerangan kehormatan atau martabat” sebagaimana dimaksud Pasal 218 KUHP, sehingga secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon XIV atas kebebasan berpikir, berpendapat, serta memperoleh dan menyampaikan informasi. e) Pemohon XV merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, yang hak konstitusionalnya 12 dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3). Dengan berlakunya norma Pasal 218, 219, dan 220 KUHP, Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional berupa perlakuan diskriminatif dan pembatasan dalam mengekspresikan pendapat secara setara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian tersebut bersifat aktual dan nyata, serta memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan berlakunya norma a quo. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. f) Bahwa frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden" dalam pasal a quo tidak didefinisikan secara jelas dan tegas, baik dalam pasal tersebut maupun dalam penjelasan KUHP. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat". Ketidakjelasan tersebut membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif, sehingga norma a quo berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang dan tidak adil, di mana seseorang dapat dipidana semata-mata karena mendiskusikan atau menyatakan pandangan kritis mengenai Presiden atau Wakil Presiden secara terbuka di ruang publik atau muka umum. Selain itu, ketidakjelasan norma a quo melanggar prinsip lex certa dan lex stricta yang merupakan bagian dari asas legalitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. g) Bahwa dengan berlakunya Pasal 218, 219 dan 220 KUHP, PARA PEMOHON berada dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi ketika menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan keyakinan di muka umum. Norma a quo menempatkan ekspresi non-koersif dan pertukaran gagasan sebagai perbuatan yang berisiko dipidana, sehingga membatasi ruang partisipasi warga negara dalam diskursus publik yang sah dalam negara demokratis. Akibatnya, berbagai bentuk ekspresi, termasuk diskusi, ceramah ilmiah, presentasi, publikasi akademik, filosofis, maupun ekspresi personal 13 yang dilakukan oleh PARA PEMOHON berpotensi dianggap sebagai perbuatan pidana, meskipun dilakukan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan dalam rangka pertukaran gagasan yang dilindungi oleh konstitusi. h) Bahwa ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan efek gentar (chilling effect) bagi warga negara, termasuk PARA PEMOHON, yang melakukan kegiatan publik terkait evaluasi kepemimpinan dan kebijakan publik, karena adanya kekhawatiran untuk menyampaikan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani di muka umum. Kondisi demikian secara potensial membatasi serta merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. i) Bahwa hukum pada prinsipnya harus menjunjung tinggi asas equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Namun, Pasal 218, 219 dan 220 KUHP menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara (unequal treatment) dengan memberikan perlindungan pidana istimewa kepada Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberikan kepada warga negara biasa, sementara perbuatan menghina warga negara biasa diatur dalam ketentuan umum penghinaan dengan ancaman pidana yang berbeda. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan adanya diskriminasi normatif berbasis status atau jabatan yang bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. j) Bahwa PARA PEMOHON merupakan mahasiswa aktif Universitas Terbuka yang juga aktif dalam dunia aktivis dan organisasi kajian mengenai demokrasi dan hukum tata negara. Aktivitas tersebut secara langsung berkaitan dengan praktik komunikasi, penyampaian gagasan, serta pertukaran informasi di ruang publik mengenai kepemimpinan dan kebijakan publik. Bahwa frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" dalam Pasal 218, 219 dan 220 KUHP yang tidak memiliki batasan yang jelas dan terukur telah menimbulkan ketidakpastian 14 hukum, sehingga membuka ruang penafsiran subjektif dan tindakan sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana. Akibat ketidakjelasan norma a quo, PARA PEMOHON berpotensi dikriminalisasi ketika menyampaikan materi akademik, publikasi ilmiah, atau berdiskusi di ruang publik mengenai evaluasi dan kritik kepemimpinan, meskipun aktivitas tersebut merupakan bagian dari kebebasan berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi. Kondisi demikian menimbulkan efek jera (chilling effect) yang membatasi PARA PEMOHON dalam menjalankan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. k) Bahwa aktivitas PARA PEMOHON dalam berserikat dan berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu terkait kepemimpinan dan kebijakan publik merupakan bentuk pelaksanaan hak konstitusional. Namun, Pasal 218, 219 dan 220 KUHP dengan rumusan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap aktivitas tersebut, sehingga bertentangan dengan jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dapat ditempuh melalui ketentuan umum penghinaan yang berlapis, rinci, dan proporsional, tanpa memerlukan delik khusus yang bersifat istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 218, 219 dan 220 melakukan perlakuan yang tidak logis, tidak proporsional, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. 9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon Pengujian Undang- Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dalam syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007. 15 III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan ”...Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945... bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945... berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945... Menimbang bahwa selain itu, keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi, ”Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”, karena upaya- upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan 16 terhadap Presiden dan Wakil Presiden;” (vide Putusan MK Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 halaman 59-61); 1. Dari Putusan tersebut maka jelas bahwa inkonstitusionalitas pasal penghinaan presiden dan wakil presiden bukan hanya berkutat pada masalah delik aduan atau bukan, tapi justru dititikberatkan kepada privilege yang tidak boleh ada sebab semua warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum, bahkan terhadap seorang primus inter pares seperti yang selalu didalilkan pemerintah. Selain itu, pasal penghinaan ini rentan ditafsirkan semena-mena dan menghalangi kebebasan berpendapat. Akibat fatalnya, jika suatu saat terjadi impeachment karena presiden melanggar konstitusi, maka tidak ada yang berani memberikan klarifikasi atau kesaksian karena akan kena pasal penghinaan ini. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pasal ini membuat mekanisme ketatanegaraan tidak dapat bekerja; 2. Bahwa ketidakpastian hukum dalam Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP berakar pada pemberian proteksi khusus (privilese) kepada Presiden dan Wakil Presiden, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara berbentuk Republik, jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan publik yang mandatnya berasal dari rakyat, sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hukum pidana yang bersifat istimewa dibandingkan warga negara lainnya. 3. Bahwa argumentasi tersebut selaras dengan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract (1762), yang menegaskan bahwa kekuasaan negara bersumber dari kehendak umum (volonté générale) rakyat. Oleh karena itu, subjek hukum yang menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh diberikan privilese hukum pidana yang membedakannya dari warga negara biasa dalam konteks delik penghinaan, karena hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas kedaulatan rakyat. 4. Bahwa diskriminasi hukum dalam Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak hanya mencederai kontrak 17 sosial, tetapi juga melanggar prinsip fundamental etika Immanuel Kant mengenai martabat manusia, di mana setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (Zweck an sich) dan bukan semata- mata sebagai alat (mere means). Dengan mengkriminalisasi kritik, pasal a quo memposisikan rakyat sebagai instrumen untuk memelihara citra penguasa dan stabilitas kekuasaan, serta menghambat kebebasan penggunaan nalar secara publik (public use of reason) yang merupakan syarat mutlak bagi pencerahan (enlightenment) dan perkembangan moral masyarakat. 5. Bahwa ketidakadilan filosofis sebagaimana diuraikan di atas kemudian termanifestasi secara nyata dalam rumusan norma yang cacat secara yuridis. Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak memenuhi asas lex certa karena mengandung rumusan yang multitafsir, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketidakjelasan batas antara “kritik” dan “penghinaan” menciptakan ruang gelap hukum (grey area) yang membuka peluang kriminalisasi sewenang-wenang. 6. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut secara langsung mengakibatkan lumpuhnya hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI 1945. Ancaman pidana dalam Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menimbulkan efek gentar (chilling effect) yang membuat warga negara enggan menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, maupun menyebarkan informasi publik, sehingga pada akhirnya mematikan fungsi pengawasan rakyat (public scrutiny) dalam sistem demokrasi. 7. Maka terhadap konstitusionalitas Pasal (Vide Bukti P-) kami mendalilkan beberapa hal antara lain: a. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil; b. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang Persamaan di Hadapan Hukum; c. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan 18 ayat (2) KUHP bertentangan dengan 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F UUD 1945 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Maka PARA PEMOHON akan menjelaskan lebih rinci hal-hal terkait dalil dalil permohonan, sebagai berikut: A. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan 28E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28F UUD 1945 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi 8. Bahwa dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat bukan hak yang dapat dibatasi secara sewenang-wenang. Kebebasan ini merupakan elemen fundamental yang menjadi prasyarat bagi fungsi-fungsi demokratis lainnya. 9. Bahwa menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, terdapat empat prinsip pokok dalam teori demokrasi, yaitu 1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (2) adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan; (3) adanya aturan yang mengikat dan menjadi sumber rujukan bersama; dan (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pada mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, baik dalam dimensi yang bersifat horizontal, antara warga negara, maupun vertikal, yaitu antara institusi negara dengan warga negara. Keempatnya tidak dapat berfungsi tanpa kebebasan berpendapat karena tidak ada kontrol sosial dari suatu negara demokrasi. 10. Bahwa Pasal 218 ayat (1) KUHP mengancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan bagi siapa pun yang "di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" Presiden atau Wakil Presiden. 11. Bahwa Pasal 218 ayat (2) KUHP menyebutkan pengecualian berupa "tidak merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan demi kepentingan publik atau sebagai bentuk pembelaan diri," namun pengecualian ini ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. 12. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 218, 219, dan 220 KUHP menciptakan fear effect, yaitu suatu kondisi psikologis di mana warga negara merasa takut dan terintimidasi sehingga secara sukarela 19 membatasi diri dalam menyatakan pendapat, kritik, maupun ekspresi di ruang publik karena khawatir akan dipidana. Fear effect tersebut tidak dapat dihilangkan hanya dengan keberadaan ketentuan pengecualian dalam ayat (2), karena rasa takut telah muncul sejak awal sebelum warga negara berani menyampaikan pendapatnya. 13. Bahwa konsekuensi praktis dari fear effect tersebut adalah: a. Seorang jurnalis akan berpikir berkali-kali sebelum menulis artikel kritis tentang presiden; b. Seorang akademisi akan ragu untuk mempublikasikan penelitian yang bersifat kritis; c. Seorang aktivis akan mempertimbangkan risiko penangkapan sebelum berdemonstrasi atau menyuarakan kritik; d. Seorang warga negara biasa akan memilih untuk diam daripada berkomentar di media sosial atau forum publik. 14. Bahwa kata kunci dalam Pasal 218 KUHP adalah frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden." yang mana frasa ini tidak memiliki definisi yang jelas serta menciptakan ambiguitas dan membuka ruang penafsiran subjektif. 15. Bahwa terdapat pertanyaan-pertanyaan fundamental yang tidak terjawab oleh pasal a quo: a. Apakah pernyataan "kebijakan presiden merugikan rakyat" termasuk "menyerang harkat dan martabat"? Jika ya, berarti hampir setiap kritik kebijakan adalah penghinaan. Jika tidak, siapa yang memutuskan batas tegas antara kritik dan penghinaan? b. Apakah pernyataan "presiden tidak kompeten menangani krisis ekonomi" adalah penghinaan? Jika ya, maka evaluasi kinerja publik menjadi pidana. Jika tidak, bagaimana cara membedakan dengan pernyataan yang mengatakan "presiden lalai atau tidak peduli"? c. Apakah karikatur, satire, atau humor yang melibatkan presiden melanggar pasal ini? Jika ya, maka seni dan humor kritis menjadi pidana. Jika tidak, di mana letak batas antara humor dan penghinaan? d. Apakah pernyataan "skandal korupsi menteri merusak martabat presiden" adalah penghinaan kepada presiden? Ini adalah pertanyaan faktual, bukan penilaian subjektif, namun dapat dijerat dengan pasal a quo. 16. Bahwa ketidakjelasan ini secara fundamental melanggar asas "lex certa", bahwa hukum pidana harus jelas dan pasti sehingga setiap orang tahu apa yang dilarang. Ini merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis. 17. Bahwa Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 20 menyatakan bahwa: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression, and this right includes freedom to hold opinions without interference, and to seek, receive, and convey information and opinions in any manner and regardless of frontiers." 18. Bahwa General Comment No. 34 dari UN Human Rights Committee (2011) tegas menegaskan bahwa Pasal-pasal undang-undang yang memberikan perlindungan pidana khusus kepada pejabat publik dari serangan verbal, diskriminatif, atau merendahkan berdasarkan identitas mereka (seperti 'lèse-majesté' atau 'desacato') bertentangan dengan Pasal 19 ICCPR. Figur publik, khususnya kepala negara dan pemerintah, seharusnya siap menoleransi kritik yang lebih luas daripada warga negara biasa. 19. Bahwa Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Everyone has the right to have, issue, and disseminate opinions according to their conscience, orally and/or in writing through print and electronic media, with due regard to religious values, de-cency, order, public interest, and the integrity of the nation.’’ 20. Bahwa Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspreksi di Publik menyatakan bahwa: "Every citizen, individually or in groups, is free to express opinions as a manifestation of the rights and re-sponsibilities of democracy in the life of society, nation, and state." 21. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU- IV/2006 telah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan yang tegas dan komprehensif, antara lain bahwa: a. pasal-pasal tersebut memberikan perlindungan pidana khusus kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak diberikan kepada warga negara lainnya; b. perlindungan pidana khusus tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; c. pasal-pasal tersebut berpotensi membungkam kritik publik, padahal kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan rakyat dalam sistem demokrasi; d. perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sejatinya dapat dilakukan secara proporsional melalui ketentuan umum mengenai penghinaan, tanpa memerlukan delik khusus; dan e. Apabila suatu saat terjadi impeachment presiden karena melanggar konstitusi, maka tidak ada yany berani bersaksi karena takut terkena 21 pasal a quo; 22. Bahwa pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan doktrin hukum hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Nihal Jayawickrama, yang dengan merujuk pada berbagai putusan pengadilan di berbagai negara menegaskan bahwa seseorang yang terlibat dalam aktivitas sosial dan politik sudah sepatutnya menerima tingkat perhatian dan pengawasan publik yang lebih besar, termasuk dari media massa. Dalam konteks tersebut, reputasi seorang politisi tetap dapat dilindungi, namun batas toleransi terhadap kritik yang ditujukan kepadanya harus lebih luas dibandingkan dengan warga negara biasa, karena politisi secara sukarela telah menempatkan dirinya dalam ruang publik dan isu kepentingan umum. 23. Bahwa menurut Jayawickrama, kritik terhadap seorang politisi baru dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan apabila kritik tersebut telah mencapai tingkat yang sangat serius sehingga secara nyata merusak karakter dan nama baik yang bersangkutan di mata publik, bukan semata-mata karena kritik tersebut bersifat keras, tajam, atau ofensif. Oleh karena itu, tidak setiap ekspresi yang menyudutkan figur publik dapat serta-merta dipidana sebagai penghinaan. 24. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, penerapan ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap politisi atau figur publik dalam konteks hukum Indonesia harus dilakukan secara terbatas dan ketat, yakni terbatas dalam arti tidak semua perbuatan yang bersifat menghina figur publik layak dikenai sanksi pidana, serta ketat dalam arti hakim wajib menilai secara cermat pemenuhan unsur delik dan derajat keseriusan dampak perbuatan tersebut terhadap reputasi figur publik di mata masyarakat. 25. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU- IV/2006 juga menegaskan bahwa pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden: (i) menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat rentan terhadap penafsiran apakah suatu pernyataan merupakan kritik atau penghinaan; (ii) berpotensi menghambat kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, terutama karena kerap digunakan dalam konteks unjuk rasa dan ekspresi publik; dan (iii) dapat menjadi hambatan bagi upaya klarifikasi dan pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dalam konteks mekanisme konstitusional sebagaimana 22 diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. 26. Bahwa Mahkamah Konstitusi selanjutnya menyatakan bahwa tidak relevan lagi bagi suatu negara hukum demokratis untuk mempertahankan ketentuan pidana yang menegasikan prinsip persamaan di hadapan hukum, mengurangi kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, serta merusak kepastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden seharusnya tunduk pada ketentuan umum penghinaan, bukan melalui delik khusus yang bersifat diskriminatif. 27. Bahwa Pasal 218 ayat (1) dan (2) KUHP Baru memiliki substansi yang hampir persis sama dengan pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut: Tabel. Persamaan 137 ayat (1) dan ayat (2) bis KUHP Lama dan 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Baru 28. Bahwa Pasal a quo sendiri merupakan hasil konstruksi sejarah atau penjelmaan dari Crimen laesae Maiestastis. Untuk kemudian embuktikan hal tersebut, Para Pemohon selanjutnya akan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Foucault. Metodologi ini adalah genealogy (Foucault, Michel. 1977. "Nietzsche, Genealogy, History." Dalam Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, disunting oleh D. F. Bouchard. Ithaca: Cornell University Press) Genealogy, sebagaimana disajikan oleh Foucault, adalah metode yang beroperasi dengan mencatat singularitas peristiwa di luar finalitas yang monoton dan sudah ditetapkan sebelumnya (tidak pernah final). Yang terpenting, ia menolak pencarian "asal usul" (Ursprung) yang murni dan abadi dan Aspek Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) bis KUHP Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Objek Presiden/Wakil Presiden Presiden/Wakil Presiden Perbuatan Penghinaan Menyerang Kehormatan/harkat dan martabat Ancaman Pidana 1 tahun 4 bulan penjara 3 tahun 6 bulan penjara 23 berfokus pada keturunan (Herkunft) dan kemunculan (Entstehung). Analisis keturunan (Herkunft) memungkinkan pendispersian diri, mengungkapkannya sebagai susunan yang tidak stabil dari kesalahan, celah, dan lapisan heterogen yang tertulis pada tubuh oleh sejarah. Sementara itu, kemunculan (Entstehung) menentukan "non-tempat" konfrontasi di mana kekuatan saling berjuang, mengungkapkan bahwa segala sesuatu lahir dari kebetulan, kesalahan, dan disparitas, bukan dari esensi yang sempurna. "Sejarah yang efektif" (wirkliche Historie) ini adalah pandangan yang mendispersi yang memperkenalkan diskontinuitas ke dalam keberadaan kita sendiri dengan menggunakan pengetahuan untuk memotong. Beberapa karakteristik ini yang kemudian akan membuktikan bagaimana eksistensi dari pasal ini sendiri sudah menjadi masalah dalam negara yang demokratis. 29. Bahwa Catatan hukum tertua tentang Crimen Laesae Maiestatis sendiri berasal dari Republik Romawi. Ada hukum yang dikenal sebagai lex Appuleia de maiestate dan disusun oleh L. Appuleius Saturninus sekitar tahun 103 SM. Hukum ini berisi pelanggaran terhadap kehormatan negara sebagai tindak pidana publik. Selanjutnya, Maiestas berarti “martabat dan kebesaran Republik.” Kejahatan terhadapnya diarahkan pada struktur negara yang mengikat warga dalam satu ruang hukum. Dalam konteks ini, kejahatan terhadap Maiestas berarti menolak tatanan politik yang menjamin kehidupan sebagai masyarakat pada saat itu, yakni relasi antara the gods - maiores dan people - minores. Kasus-kasus yang dituntut pada periode ini juga berfokus pada tindakan yang merusak Concordia (persatuan) dengan hukuman berupa pengasingan (interdictio aquae et ignis) [Marzena Djakowska, Crimen Laesae Maiestas: A Study of Roman Influences in old Poland, Lublin: Wydanictwo KUL, 2013]. Perduellio seringkali dikaitkan sebagai awal mula atau bentuk paling awal dari Crimen Laesae Maiestatis. Pada mulanya, perduellio di Roma Kuno merupakan kejahatan berat, pengkhianatan tingkat tinggi yang istilahnya sendiri dipercaya berasal dari kata duellum (perang) dan secara harfiah merujuk pada musuh publik (hostis). [Floyd Seyward Lear, Treason in Roman and Germanic Law: Collected Papers, (Austin: University of Texas Press, 1965)]. Hukum ini sudah tertuang dalam Hukum Dua Belas Meja yang 24 secara tegas menetapkan bahwa siapa pun yang menghasut musuh atau menyerahkan warga negara kepada musuh akan dihukum mati [Marzena Djakowska, Crimen Laesae Maiestas: A Study of Roman Influences in old Poland, Lublin: Wydanictwo KUL, 2013]. Pelaku perduellio (disebut perduellis) diperlakukan layaknya musuh negara dan diadili oleh pengadilan khusus yang disebut duumviri perduellionis. Hukuman yang menanti termasuk hukuman mati dengan digantung pada arbor infelix (pohon yang dianggap tidak beruntung) atau dilemparkan dari Batu Tarpeia. [Floyd Seyward Lear, Treason in Roman and Germanic Law: Collected Papers, (Austin: University of Texas Press, 1965)] 30. Bahwa selanjutnya, pada masa Augustus, keagungan ini dipindahkan ke tubuh penguasa. Lex Julia maiestatis (17 SM) menggabungkan kejahatan terhadap negara dengan penghinaan terhadap Kaisar. Pada masa Tiberius, aturan semacam ini meluas sampai pada bentuk ujaran atau sikap yang dianggap tidak menghormati Kaisar. Hal ini terjadi pada seorang penulis sejarah bernama Crematius Cordus. Awalnya, Cordus menulis sejarah dan memuji Brutus serta Cassius. Di mata Tiberius, teks tersebut sepertinya menghidupkan kembali legitimasi lawan politik yang telah dilenyapkan oleh kekuasaan sebelumnya. 31. Bahwa Selanjutnya, menulis sesuatu yang “tidak pantas tentang Kaisar” sudah cukup untuk dijerat. Pada masa Kekaisaran Akhir, terutama sejak abad ketiga, kultus kaisar yang sebelumnya masih bersifat politis dan administratif berubah menjadi bentuk semi-religius. Patung kaisar dipuja, upacara penghormatan dipaksakan, dan kaisar digambarkan sebagai figur dengan atribut sakral. Mengabaikan ritual penghormatan, menolak mempersembahkan korban di kuil kaisar, atau bahkan menunjukkan sikap dingin dalam prosesi publik dapat ditafsirkan sebagai laesa maiestas. Sejak saat itu, menolak menghormati kaisar atau menentang ritual kekaisaran semakin diasosiasikan dengan pembangkangan terhadap iman negara, memperkuat hubungan erat antara laesa maiestas dan agama. Pada era ini juga, hukuman ditegaskan sebagai yang paling parah, yakni dengan dibakar hidup-hidup untuk rakyat jelata (humiliores) dan pemenggalan untuk bangsawan (honestiores). [Floyd Seyward Lear, Treason in Roman and Germanic Law: Collected Papers, (Austin: 25 University of Texas Press, 1965)]. 32. Bahwa setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat, ketentuan ini tetap dihidupkan dalam hukum kerajaan-kerajaan Jermanik. Dalam Lex Romana Visigothorum (506 M) diikuti dengan hukuman mati dan penyitaan harta. Dalam naskah-naskah hukum Carolingian abad ke-9, konsep pelanggaran terhadap keagungan (maiestas) kaisar Romawi dialihkan dan diterapkan pada pribadi Raja yang dianggap sakral. [Marzena Djakowska, Crimen Laesae Maiestas: A Study of Roman Influences in old Poland, Lublin: Wydanictwo KUL, 2013]. Raja menjadi tubuh politik baru yang menyatukan dunia profan dan ilahi. tercatat pula bahwa dalam teks-teks abad pertengahan, kejahatan terhadap raja dianggap juga sebagai pelanggaran terhadap Tuhan. Pada era ini, Kuasa Kedaulatan Raja diperkuat oleh rezim kebenaran gerejawi. Lèse-Majesté Divinae menjadi instrumen yang secara total mengendalikan wacana dan legitimasi politik. Kasus-kasus di periode ini berfokus pada pengkhianatan feodal dan bid'ah (heresy) yang sering diklasifikasikan sebagai Crimen Laesae Maiestatis Divinae dengan hukuman pemenggalan, hukuman gantung, atau pembakaran bagi bidah. [Floyd Seyward Lear, Treason in Roman and Germanic Law: Collected Papers, (Austin: University of Texas Press, 1965)]. 33. Bahwa melihat pada salah satu kasus yang cukup terkenal pada awal abad kelima belas di Bohemia, seorang pengkhotbah bernama Jan Hus dijerat oleh otoritas Gereja. Hus menyampaikan khotbah dan menulis teks-teks yang menolak praktik korup dalam tubuh Gereja. heresy dijadikan dasar untuk menempatkan ajaran Hus sebagai deviasi yang tidak dapat ditoleransi. Konsili Konstanz kemudian digelar untuk memproses perkara tersebut. Hus dinyatakan bersalah melalui keputusan Konsili dan dijatuhi eksekusi. Ia kemudian dihukum mati di hadapan publik. Dari sini terlihat bahwasanya bagaimanapun dibungkus secara partikular atau bahkan disesuaikan dengan kondisi kultural dari daerahnya, aturan ini akan tetap tetap mempertahankan sifat-sifatnya yang represif, sebab memang peraturan ini membuka peluang untuk hal tersebut. [Marzena Djakowska, Crimen Laesae Maiestas: A Study of Roman Influences in old Poland, Lublin: Wydanictwo KUL, 2013]. 34. Bahwa berlanjut pada pasal 99, majestaet verbrechen 9mencakup 26 pengkhianatan, pemalsuan segel kerajaan, dan segala tindakan yang menodai “kehormatan dan keamanan kekuasaan.” Di wilayah Belanda yang berada di bawah kekuasaan Habsburg-Spanyol, prinsip ini diterapkan melalui Plakkaatboeken van de Staten van Holland. Setelah Act of Abjuration tahun 1581, ketika Republik Belanda menolak otoritas Raja Spanyol, konsep Maiestas tetap tidak dihapus. Pengadilan Johan van Oldenbarnevelt pada 1619 membuat hukum ini dihidupkan kembali dalam bentuk baru. Oldenbarnevelt, seorang Landsadvocaat, dituduh merusak “keagungan Negara Umum,” atau de majesteyt van de Staten Generaal karena dianggap mengganggu persatuan provinsi [Wessel Willem Peter Damen, Maiestas in The Dutch Republic: The law of treason and the conceptualisation of state authority in the Dutch Republic from the Act of Abjuration to the expiration of the Twelve Year’s Truce (1581-1621), Erasmus University Rotterdam: Brussels, 2017]. Dalam kasus itu, keagungan raja disamakan oleh keagungan lembaga (Republik). Hukuman dalam kasus Oldenbarnevelt adalah pemenggalan (mati) yang dilaksanakan di Binnenhof, disertai penyitaan harta benda. 35. Bahwa Dari Belanda, warisan hukum lèse-majesté kemudian dibawa dan dilembagakan di wilayah kolonial Hindia Belanda. Pengaturannya melalui Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI) yang ditetapkan dengan Staatsblad 1915 No. 732 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1918 dalam Pasal 111 dan 112. Pemerintah kolonial juga memperkenalkan pasal-pasal yang dikenal sebagai Haatzaai Artikelen yang mengkriminalisasi setiap pernyataan, tulisan, atau gambar yang dianggap menimbulkan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Aturan ini dijuluki “pasal karet,” sebab tafsirannya sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan rezim kolonial [Nadia, Faiza, dan Ella, Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda, 2021]. Instrumen hukum ini banyak dipakai terhadap pers Bumiputra yang berkembang pesat sejak awal abad ke-20, terutama dalam konteks Politik Etis yang mendorong lahirnya pendidikan dan media baru. Surat kabar seperti Medan Prijaji (Tirto Adhi Soerjo), Oetoesan Hindia, atau Sin Po sering menjadi target sensor dan penuntutan. Artikel satiris yang menggambarkan Gubernur Jenderal sebagai tiran, pamflet politik yang 27 mempertanyakan legitimasi Ratu Belanda, atau pidato yang menyindir kebijakan kolonial dapat dijerat sebagai penghinaan [Nobuto Yamamoto, Print Power and Censorship in Colonial Indonesia, 1914-1942, Cornell University, 2011]. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia mewarisi langsung WvSNI 1915 yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 134, 136 bis, dan 137 tetap dipertahankan, hanya dialihkan objeknya, dari Raja atau Ratu Belanda kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 36. Bahwa Setelah reformasi, keberadaan pasal penghinaan mulai mendapat kritik keras karena dianggap membungkam kebebasan berekspresi. Kritik ini mencapai puncaknya ketika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan ketiga pasal tersebut inkonstitusional. Melalui putusan tersebut setidaknya bisa ditarik kesimpulan melalui pendapat ahli dan pertimbangan Mahkamah. Pertama, pasal tersebut adalah warisan kolonial yang tidak sesuai dengan semangat negara merdeka. Kedua, pasal tersebut memberi perlindungan istimewa pada Presiden dan Wakil Presiden sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketiga, istilah “penghinaan” yang sifatnya seperti ‘karet’ sehingga mendatangkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang subjektivitas dalam penerapannya. Lebih jauh, Mahkamah juga menilai bahwa pasal-pasal tersebut berpotensi membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F. Keberadaan delik khusus penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dinilai berpotensi menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap hak rakyat untuk menyampaikan kritik kepada penguasa. Akhirnya, Mahkamah menegaskan bahwa pasal ini bertentangan prinsip dalam demokrasi. Momen ini terlihat seperti resistensi yang progresif, walaupun Pasca-Putusan MK No. 013-022/ PUU-IV/2006, Pemerintah dan DPR berupaya untuk membuat peraturan baru yang tujuannya serupa, tetapi dengan pengemasan yang berbeda. Upaya ini berhasil direalisasikan melalui pengesahan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 pada tanggal 21 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelahnya, yakni 21 April 2010. Dalam UU tersebut, terdapat tiga pasal karet yang dipandang 28 sebagai reinkarnasi Lese Majestas, yakni Pasal ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2). Ketentuan-ketentuan ini tidak secara eksplisit menyebut Presiden. Akan tetapi, terlihat di sini bahwa pengaturan dan penggunaanya telah menjadi benih internalisasi pengetahuan bahwa terdapat semacam keagungan-keagungan yang tersebar di ruas-ruas kekuasaan. 37. Bahwa Pertama, Dandhy Laksono, seorang pendiri WatchDoc sekaligus sutradara dari berbagai film “kritik” pemerintah seperti “Sexy Killers” dan “Rayuan Pulau Palsu”. Dandhy ditangkap pada tahun 2019 akibat cuitannya di Twitter yang mengkritik aparat di Papua, narasi yang dibuat oleh Dandhy berlawanan dengan narasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Akibat cuitan tersebut, Dandhy ditangkap karena diduga melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pada akhirnya Dandhy diperbolehkan pulang, tetapi dengan status hukum sebagai tersangka dan perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke Kejaksaan. Kedua, Ravio Patra, seorang aktivis dan peneliti kebijakan publik ditangkap atas dugaan melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pelanggaran ini diakibatkan Whatsappnya diretas untuk menyebarkan berita bohong. Peretasan tersebut terjadi setelah Ravio mengkritik keras keterlibatan Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar karena diduga terlibat dalam proyek-proyek pemerintah di Papua dan mengkritik penanganan pemerintah pada pandemi Covid-19. Ketiga, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, dituntut menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE setelah mengkritik “Lord” Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) atas indikasi keterlibatan dalam perusahaan tambang emas di Papua. 38. Bahwa Kasus-kasus ini tentu saja secara konsisten membentuk sebuah ketakutan secara internal, bahwasanya bahkan ketika seseorang berpikir untuk mempraktikkan kebebasan berekspresinya, baik itu kebebasan untuk berpikir, menulis, maupun berbicara, ia akan terlebih dahulu dipertemukan dengan sejumlah aturan-aturan yang bersifat punitif [Suneal Bedi, THE MYTH OF THE CHILLING EFFECT, Harvard Journal of Law & Technology, 2021]. 39. Bahwa Dalam kasus ini, ketentuan dalam UU ITE digunakan untuk merespons kritik yang ditujukan kepada pejabat negara atau kebijakan 29 pemerintah. Penangkapan serta penuntutan yang terjadi ditujukan sebagai upaya represi pemerintah untuk menciptakan chilling effect. Yakni, situasi ketika individu atau kelompok merasa terintimidasi dan memilih menahan diri dalam berekspresi karena khawatir akan ancaman kriminalisasi. Chilling effect sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk dari Panopticism, konstruksi ketakutan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Walaupun demikian, perjalanan hukum pidana Indonesia tidak berhenti di situ. Berlanjut, pemerintah bersama DPR menyusun Rancangan KUHP (RKUHP) sebagai revisi menyeluruh terhadap KUHP warisan kolonial. Semangat yang mendasari upaya ini adalah dekolonisasi hukum pidana, demokratisasi, penghormatan terhadap HAM, serta unifikasi hukum nasional sebagaimana tercantum dalam naskah akademiknya. Namun, yang menarik adalah dalam KUHP Nasional ini tetap ada aturan pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merupakan warisan kolonial. Bedanya, istilah “penghinaan” diganti dengan frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum”. Perbedaan pentingnya, pasal ini dirumuskan sebagai delik aduan, hanya dapat dituntut jika ada aduan tertulis dari Presiden atau Wakil Presiden dan ada pengecualian yakni jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. 40. Bahwa dengan demikian tentu saja kembalinya pasal ini, walaupun dibungkus sedemikian rupa agar kemudian tidak menyerupai bentuk sebelumnya akan selalu mempertahankan ideologinya yang bertentangan dengan demokrasi secara ideologis karena sejak awal memang melekat pada eksistensinya. Lebih jauh, kembali nya pasal ini juga menunjukkan resistensi yang persisten dari jejak Kolonial dan tentu saja menanamkan kembali privilese bagi penguasa dalam sistem yang seharusnya demokratis, sebuah penolakan terhadap sistem pemerintahan yang menghendaki akuntabilitas. 41. Bahwa dengan hanya melakukan perubahan redaksi minor, pembentuk undang-undang mencoba menghindari kesimpulan bahwa Pasal 218 adalah "reinkarnasi" dari pasal yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan ketidakpatuhan yang jelas terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. 30 42. Bahwa penghidupan kembali substansi norma yang telah dibatalkan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap prinsip ius constituendum, yang mengharuskan agar norma hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional tidak dihidupkan kembali. Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo telah secara tegas menyatakan bahwa perlindungan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan melalui ketentuan umum pencemaran nama baik, yang saat ini telah tersedia dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga delik khusus menjadi tidak proporsional dan diskriminatif. B. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang Persamaan di Hadapan Hukum 43. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." 44. Bahwa perbandingan perlakuan hukum yang sangat jelas terhadap penghinaan dalam KUHP yaitu sebagai berikut: Korban Penghinaan Ketentuan Hukum Ancaman Pidana Presiden/Wakil Presiden tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 KUHP. Ancaman pidananya berupa: ● pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 bulan; atau ● pidana denda paling banyak kategori IV. Orang biasa tindak pidana Penghinaan terhadap orang (biasa) diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 KUHP, yang meliputi pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, serta Paling ringan: pidana penjara 6 (enam) bulan atau denda kategori II (Penghinaan Ringan- Pasal 436); dan Paling berat: pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda kategori IV (Fitnah, Pengaduan Fitnah, dan 31 pencemaran terhadap orang mati. Persangkaan Palsu Pasal 434, Pasal 437, dan Pasal 438). Pemerintah dan Lembaga Negara tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara diatur dalam Pasal 240 sampai dengan Pasal 241 KUHP. Ancaman pidananya berkisar: Paling ringan: ● pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda kategori II [Pasal 240 ayat (1)]; ● Paling berat: pidana penjara 4 (empat) tahun atau pidana denda kategori IV, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui penyiaran/teknologi informasi dan berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat [Pasal 241 ayat (2)]. Tabel. Perbandingan Perlakuan Hukum terhadap Penghinaan dalam KUHP 45. Bahwa penghinaan terhadap orang (biasa) diatur secara berlapis, rinci, dan proporsional, mulai dari penghinaan ringan hingga fitnah, dengan variasi ancaman pidana yang disesuaikan dengan derajat kesalahan dan dampak perbuatannya, bahkan disertai mekanisme delik aduan serta pembatasan melalui alasan pembenar seperti kepentingan umum dan pembelaan diri. Bahwa ini adalah diskriminasi hukum yang jelas, memberi perlakuan hukum yang berbeda kepada subjek hukum yang sama-sama adalah manusia, hanya karena perbedaan status/jabatan. Serta tidak ada alasan rasional dan objektif yang dapat membenarkan diskriminasi ini dalam konteks negara hukum yang demokratis. 46. Bahwa sebaliknya, penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 218 KUHP dirumuskan secara singkat, abstrak, dan bersifat tunggal, dengan ancaman pidana yang relatif berat, tanpa diferensiasi bentuk perbuatan, tingkat kesalahan, maupun akibat yang ditimbulkan, sehingga menempatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan pidana istimewa. 32 47. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum, karena subjek hukum yang sama-sama merupakan manusia dan warga negara diperlakukan berbeda semata-mata berdasarkan status jabatan, bukan berdasarkan sifat perbuatan, tingkat kesalahan, atau akibat hukum yang ditimbulkan. 48. Bahwa dari frasa “Presiden” (Latin: praesedere) merujuk pada jabatan yang terdapat dalam kekuasaan pemerintah negara yang termuat dalam Undang Undang Dasar NRI 1945, bukan orang. Jabatan tersebut tidak memiliki "perasaan" yang dapat tersinggung dan tidak memiliki "kehormatan pribadi" yang dapat diserang. Jabatan adalah abstraksi hukum, bukan entitas yang hidup dan berperasaan. Maka logika hanya individu yang menjabat yang dapat merasa tersinggung tidak dapat dibenarkan. Perlindungan hukum harus diberikan kepada individu berdasarkan ketentuan umum tentang penghinaan, bukan berdasarkan jabatan yang didudukinya. 49. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dengan merujuk pendapat Logemann, jabatan (ambt) merupakan konstruksi hukum yang harus dipahami sebagai status, bukan manusianya. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar konseptual, yuridis, maupun etis untuk menyamakan jabatan Presiden dengan “orang” yang meminta perlindungan dari rasa tersinggung, sehingga pemberian perlindungan pidana khusus terhadap jabatan Presiden merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. 50. Bahwa dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden adalah publik figur: a. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang melaksanakan fungsi eksekutif; b. Presiden adalah eksekutif (pelaksana dan pembuat kebijakan) yang mempengaruhi kehidupan jutaan rakyat Indonesia; c. Presiden adalah pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 7) dan dapat dimakzulkan (Pasal 7A). 51. Bahwa dalam posisi ini, Presiden secara structural dan inheren menjadi subjek pengawasan, kritik, dan evaluasi publik. Presiden yang tidak boleh dikritik adalah Presiden yang tidak akuntabel dan diktator. 52. Bahwa secara lebih eksplisit, Kant dalam bukunya Critique of Pure Reason (1788) mendukung konsep martabat sebagai sesuatu yang tidak hanya 33 dimiliki oleh makhluk empiris dengan akal (rational) dan kebijaksanaan (sensibility), tetapi hanya pada subjek yang tunduk pada moralitas (Kant, 86-67). Kant menyebut aspek manusia yang pertama, dalam kapasitasnya sebagai makhluk hidup dengan akal sehat semata-mata sebagai ‘homo phenomenon’. Ia hanya hidup dan bereaksi pada apa yang dunia berikan padanya. Ia memiliki nilai ‘ordinary value’ yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Maka apakah ini berarti seorang manusia yang berakal saja tidak dapat dianggap memiliki martabat? Tidak, tetapi ia harus dilihat berdasarkan kapasitasnya untuk memiliki kebebasan (capacity of freedom) sebagaimana yang diinterpretasikan oleh Guyer, yang dapat memberikannya kewajiban kepada sendiri [Paul Guyer, The Value of Reason and The Value of Freedom, 1998, hlm. 34.] Kebebasan ini kemudian meninggikan dirinya (sebagaimana martabat dalam artian tradisional yang telah dijelaskan sebelumnya) melewati sekadar Preis dan lengkap dengan martabat. Dengan kata lain, aspek rasional-moral dari manusia sajalah yang dapat diberikan kewajiban dan martabat. 53. Bahwa apabila diperbolehkan untuk melakukan reduksi terhadap pandangan Kant serta interpretasi ahli-ahli lainnya untuk tujuan argumentasi, dapat ditemukan 4 (empat) variabel yang menjadi penentu untuk mengukur keberadaan martabat dalam suatu subjek. Di antaranya adalah kapasitas lawgiving atau kemampuan untuk memberi hukum pada diri sendiri, hukum moral (moral law) seperti yang telah dijelaskan di atas, kebajikan (virtue) sebagai bentuk realisasi dari kehendak untuk semata- mata hidup moral. 54. Bahwa Lantas, bagaimana halnya dengan martabat seorang Presiden? Oposisi biner dalam tulisan ini mulai terlihat jelas, antara martabat seorang Presiden, yang secara historis merupakan suatu hal yang signifikan sebagai bagian dari tubuh politik raja dan sebagainya, serta secara filsafat jatuh ke dalam kategori martabat yang paling pertama, yaitu martabat arkais karena mengukur martabat seseorang berdasarkan suatu jabatan politis yang meninggikannya di atas manusia lainnya. Martabat seorang presiden dihadapkan dengan martabat rakyatnya, manusia kodrati pada umumnya, tanpa kekhususan jabatan atau kekuatan tertentu. 55. Bahwa apabila mengukur menggunakan empat variabel tersebut terlihatlah 34 bahwa jabatan adalah entitas yang memiliki ‘Harga’ (Preis) dan bukan ‘Martabat’ (Würde). Dalam Groundwork, ia menyebutkan bahwa: What has a price can be replaced by something else as its equivalent; what, on the other hand, is raised above all price and therefore admits of no equivalent has a dignity. [Immanuel Kant, Groundwork of The Metaphysics of Morals, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, vol. 4, hlm. 435.] Jabatan Presiden di sisi lain, merupakan sesuatu yang bersifat substitutif dan temporal. Ia dapat digantikan setiap periode pemilihan umum (memiliki equivalent) dan memiliki nilai-nilai yang diatur secara eksternal oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, jabatan Presiden tidak memiliki capacity of freedom yang meninggikan dirinya dan memberinya martabat. 56. Bahwa jabatan presiden juga tidak memiliki kapasitas lawgiving dalam bentuk otonomi dan hubungan dengan hukum moral. Kant juga menyebutkan bahwa, “Autonomy is therefore the ground of the dignity of human nature and of every rational nature.” [Immanuel Kant, Groundwork of The Metaphysics of Morals, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, vol. 4, hlm. 436.]. Secara singkat, jabatan presiden merupakan unit fiktif yang digerakkan oleh hukum positif (heteronom) yang tidak bisa dikategorikan memiliki otonomi moral. 57. Bahwa mengikuti kewajiban-kewajiban yang diberikan sebagai subyek dari moralitas sekaligus pelaku lawgiving atau secara singkat untuk memiliki martabat hanya dapat dilakukan oleh manusia yang mengemban jabatan itu sendiri. Pilihan-pilihan yang berkesesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Presiden adalah pilihan dengan nilai moral yang tinggi dan berkontribusi atas martabat individu tersebut, bukan martabat jabatannya. Sebagaimana disebutkan oleh Kant, “From what has just been said it is now easy to explain how it happens that, although in thinking the concept of duty we think of subjection to the law, yet at the same time we thereby represent a certain sublimity and dignity in the person who fulfills all his duties. For there is indeed no sublimity in him insofar as he is subject to the moral law, but there certainly is insofar as he is at the same time lawgiving with respect to it and only for that reason subordinated to it.” [Immanuel Kant, Groundwork of The Metaphysics of Morals, Cambridge: 35 Cambridge University Press, 1998..]. 58. Bahwa selanjutnya bagaimana kontribusi martabat jabatan terhadap kedaulatan dan hak memerintah seorang pendaulat? Pertama, perlu dipahami bahwa negara merupakan sebuah unit fiksi yang terdiri atas rakyat, teritori, dan pemerintah. Kesatuan fiktif yang berdiri di atas sebuah area ini kemudian membentuk sebuah realita politis. Dalam sejarah, realita politik selalu mengarah pada jabatan-jabatan publik yang diberikan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pendaulat. Seorang pendaulat sendiri, sesuai dengan yang dikatakan oleh Thorburn (2020), dapat menjadi seorang pendaulat secara eksklusif akibat dari kapasitas politik dan statusnya sebagai representasi dari realita politik tersebut. Dalam berbagai bentuk negara, cara pendaulat untuk mencapai status tersebut bervariasi, mulai dari mandat Tuhan hingga pemilihan umum. [Malcolm Thorburn, Criminal Punishment and The Right to Rule, University of Toronto Law Journal, 2020]. Pasal penghinaan sendiri menempatkan martabat jabatan pendaulat sebagai bagian dari kapasitas eksklusif tersebut. 59. Bahwa selanjutnya Menurut Heller, kedaulatan terbagi atas dua jenis. Pertama, kedaulatan secara hukum (legal sovereignty) yang merupakan keleluasaan sang pendaulat untuk mengatur aturan yang berlaku. Kedua, kedaulatan dalam artian yang politis (political sovereignty) yang mencakup hal yang lebih abstrak, terkait dengan relasi antara pendaulat dengan “subyek” atau rakyatnya. Apabila dipetakan dan dibaca secara tekstual, pasal penghinaan presiden memiliki nyawa pada kedaulatan (sovereignty) dari presiden yang akan tercederai melalui penghinaan. Maka, ketika digambarkan, oposisi biner yang hadir dalam konflik ini adalah antara penguasa (sovereign, maiestas, dll.) dan rakyatnya. Lese majeste, dari bentuk paling primordial hingga Pasal a quo tetap menggambarkan perbedaan bentuk ‘martabat’ antara kedua aktor ini dan secara konsekuen perlakuan yang berbeda terhadapnya. Martabat dianggap sebagai bagian dari tubuh politik (body-politic) sang pendaulat. Bagian yang apabila dicederai akan turut serta mencederai kedaulatan dari pendaulat itu sendiri. Ia memberikan 60. Bahwa oleh karenanya, telah sampailah pada penghujung upaya 36 dekonstruksi ini. Setelah memetakan hakikat dari martabat, subyek dan perlindungannya, serta hubungannya dengan kedaulatan, kita harus masuk pada tataran sosiologis. Apa dampak penghinaan terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan? Dalam arus sejarah, sebagaimana telah digambarkan oleh Para Pemohon dalam penelusurannya terhadap ketentuan yang mengatur mengenai martabat kepala negara, dari kaisar roma Agustus ke raja dan ratu Belanda, dari lese majeste ke haatzai artikelen, terdapat satu hal yang selalu didalilkan. Tubuh mereka memiliki fungsi ganda untuk menjadi tubuh biologis dan tubuh politik (body-politic). Yang pertama dapat mati, yang kedua tidak. Luka terhadap tubuh politik karena itu dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban. Meskipun ia berada pada dunia metafisika, luka terhadap tubuh politik diantisipasi oleh hukum sebagai letak kedaulatan yang akan terluka akibat kritik dan penghinaan. Begitulah pengaturan-pengaturan mengenai penghinaan terhadap kepala negara (head of state) berlaku. Dalam tradisi sistem pemerintahan non-presidensial, terutama yang menganut sistem monarki atau parlementer murni, kepala negara (head of state) seringkali diposisikan sebagai simbol kedaulatan bangsa yang bersifat transenden. Sosok ini berada di luar hiruk pikuk politik praktis dan menjadi lambang kesatuan abadi (body politic). Kedaulatan simbolis (legal sovereignty yang stabil) terletak pada mahkota atau jabatan seremonial tersebut. Sebaliknya, Kepala Pemerintahan (Head of Government) memegang kedaulatan politik (political sovereignty yang dinamis) dan bertanggung jawab atas kebijakan sehari-hari. [Badan Pengkajian MPR RI, Pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan dalam Preferensi Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, Badan Pengkajian MPR RI, 2017]. Oleh karena itu, hukum seperti lèse-majesté yang melindungi martabat Kepala Negara di negara-negara tersebut berfungsi melindungi tubuh politik (lambang kedaulatan abadi) dari cacat. Kerusakan pada martabat simbolis ini dianggap sebagai ancaman terhadap fondasi ketertiban negara itu sendiri. 61. Bahwa Dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Ia bukan entitas 37 yang hanya menjalankan fungsi-fungsi simbolis yang terpisah dari politik praktis. Presiden adalah subjek yang sepenuhnya terikat pada hasil pemilihan umum dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat atas moral setiap kebijakan dan kinerjanya. Secara konstitusional, Presiden Indonesia tidak mewarisi kedaulatan. Ia hanya memegang mandat untuk menjalankan fungsi kedaulatan. Lokus kedaulatan yang absolut secara tegas diletakkan pada rakyat (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal ini sesuai dengan konsep martabat Kantian yang telah disebutkan di atas, yang memisahkan antara ‘Würde’ hakiki yang dimiliki oleh rakyat dan juga ‘Preis’ yang dimiliki oleh pejabat negara. 62. Bahwa analogi yang tepat untuk menggambarkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat adalah hubungan antara majikan (rakyat) dengan pelayan (presiden). Presiden sebagai pelayan publik menerima mandat, gaji, dan fasilitas yang bersumber dari pajak rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, konstruksi hukum perlindungan martabat yang represif (Pasal Penghinaan Presiden) menjadi cacat apabila "majikan" (rakyat) dapat dipidana karena menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja "pelayan" (Presiden) yang dianggap tidak memadai. 63. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan sekaligus pelayan publik, ia terikat pada kewajiban untuk menerima segala bentuk penilaian dari rakyat selaku pemberi mandat atau "majikan". Seringkali, agar sebuah kritik dapat menembus tembok kekuasaan dan berjalan efektif, ia perlu disampaikan dengan narasi yang dianggap pemerintah "menohok", "keras", atau bahkan "menyerang". Namun sayangnya, praktik penyampaian aspirasi lugas ini yang sering dijadikan objek kriminalisasi, sebagaimana terbukti dalam kasus-kasus yang telah Para Pemohon jabarkan sebelumnya, seperti kasus Dandhy Laksono, Ravio Patra, serta Fatia dan Haris. 64. Bahwa selanjutnya perlu ditarik pemisahan yang tegas antara Presiden sebagai organisasi jabatan (Ambten organisatie) dan Presiden sebagai pribadi kodrati (natuurlijke persoon). Sebagaimana telah Para Pemohon 38 jelaskan bahwa negara dan jabatan adalah unit fiktif, maka jabatan Presiden adalah entitas abstrak yang tidak memiliki perasaan, hati nurani, dan martabat kemanusiaan yang dapat terluka atau terhina. Pihak yang dapat merasa terhina adalah pribadi kodrati (natuurlijke persoon) pejabat tersebut. 65. Bahwa oleh karenanya, mencampuradukkan kritik terhadap kebijakan atau kinerja jabatan dengan serangan terhadap pribadi adalah kekeliruan fatal dalam penyusunan norma hukum. Apabila serangan ditujukan pada ranah privat sehingga pribadi kodrati dari presiden merasa terhina, maka sudah ada Pasal Penghinaan Orang Biasa yang sudah cukup memberikan akses perlindungan bagi pejabat tersebut selaku warga negara umum. Hal ini lebih adil karena tidak merusak tatanan demokrasi dan equality before the law. 66. Bahwa Indonesia sudah memiliki simbol negara yang jelas yang termuat dalam BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN yang termuat dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan mengatur simbol-simbol negara yaitu: Garuda Pancasila sebagai lambang negara; Bendera Merah Putih adalah bendera negara; Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan; Bahasa Indonesia adalah bahasa negara; dan Presiden BUKAN simbol negara. Presiden adalah perwakilan sementara negara yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu selama masa jabatannya. 67. Bahwa jika konsep "Presiden" dengan "simbol negara" dapat disamakan adalah kesalahan konseptual yang digunakan untuk membenarkan perlindungan hukum pidana yang berlebihan dan tidak proporsional. C. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil 68. Bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas fundamental "nullum crimen, nulla poena sine lege certa", yang bermakna Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa ada hukum yang jelas dan pasti. Artinya setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan pasti 39 sehingga setiap warga negara dapat mengetahui perilaku apa yang dilarang, yang mana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." 69. Bahwa masalah definisi terletak pada Pasal 218 ayat (1) menggunakan frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden". Frasa ini TIDAK MEMILIKI DEFINISI YANG JELAS dalam KUHP Baru. 70. Bahwa frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" bersifat abstrak atau tidak memiliki referensi konkret yang dapat diukur secara objektif atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak berwujud; tidak berbentuk; mujarad; niskala; Subjektif artinya mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya; dan Elastis artinya mudah berubah bentuknya. 71. Bahwa kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas materiil (lex certa), tetapi juga menimbulkan ketegangan serius dengan prinsip due process of law, yang menuntut agar setiap perumusan tindak pidana harus dapat diketahui, dipahami, dan diprediksi akibat hukumnya oleh masyarakat. Prinsip ini mengharuskan norma pidana disusun secara precise, accessible, dan foreseeable. 72. Bahwa menurut pemohon, pada Pasal 218 Ayat (1) & (2) yang mengatur tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden mengandung cacat formil maupun materiil karena rumusan deliknya bersifat multitafsir dan sangat subjektif. Definisi "menghina" yang tidak rigid menciptakan ketidakpastian hukum sehingga berpotensi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam kritik publik. Hal ini secara nyata bertentangan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1). Pasal 28 jo. Pasal 28E Ayat (2) & (3), serta Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menjamin kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan memperoleh informasi tanpa rasa takut. 73. Bahwa negara-negara otoriter/semi-otoriter MEMPERTAHANKAN delik penghinaan tersebut sebagai berikut: 40 Negara Pasal/Undang -Undang Hukuman Pidana Konteks Hukum THAILAND Lèse Majesté Law (Pasal tidak spesifik) Awalnya: 15 tahun penjara 2017: 10 tahun November 2020: 20 tahun penjara (meningkat) Melindungi Raja dan keluarga kerajaan. Undang-undang ini ada sejak awal abad ke-20 dan telah diperbarui beberapa kali. TURKI Pasal 299 KUHP Turki (Penghinaan Presiden) 1–4 tahun penjara (awal) Sejak 2016 (pasca kudeta): 5 tahun penjara Mencakup penghinaan terbuka terhadap Presiden. Pasal 125 juga digunakan untuk penghinaan pejabat publik. Pasal 301 dan 216 juga relevan. UNI EMIRAT ARAB Pasal 16 Undang-Undang Keamanan Negara Federal 3–15 tahun penjaraMelarang penghinaan, tantangan, atau ancaman terhadap Presiden, Wakil Presiden, Raja, atau penguasa lainnya. Pasal 373 dan 378 juga relevan untuk penghinaan pejabat dan simbol nasional. ARAB SAUDI Pasal 6 & 30 Undang-Undang Keamanan Negara dan Undang-Undang Pers & Penerbitan Hukuman mati, penjara, atau denda besar (Pasal 6) Pencabutan izin penerbitan (Pasal 30) Pasal 6 melindungi keamanan negara, kesatuan, dan kehormatan Raja/keluarganya. Pasal 30 melarang penerbitan apapun yang menghina Raja atau 41 keluarganya. RUSIA Pasal 319 Undang-Undang Penistaan terhadap Simbol Negara (2013) Denda: 300.000 rubel (~$4.000) atau 15 hari penjara Jika di depan umum/media: Denda 1,5 juta rubel (~$20.000) atau 3 tahun penjara Melarang ekspresi publik yang menunjukkan penghinaan terhadap simbol-simbol negara atau penguasa publik Rusia Berlaku juga untuk orang asing di wilayah Rusia. KOREA UTARA Pasal 63 Konstitusi Korea Utara Penjara, pekerjaan paksa, atau hukuman mati Melarang tindakan apapun yang mencemarkan nama baik pemimpin tertinggi, membahayakan keamanan negara, atau merusak sistem sosialis. Termasuk produksi/penyebaran materi yang mengejek pemimpin. Tabel. Negara yang Mempertahankan Delik Penghinaan Khusus 74. Bahwa negara-negara demokratis maju TIDAK MEMILIKI delik penghinaan khusus, sebagai berikut: Negara Status Hukum Regulasi Alternatif Alasan & Filosofi Hukum AMERIKA SERIKAT TIDAK ADA lèse-majest é law (federal) First Amendment melindungi kebebasan berbicara, termasuk kritik yang tajam, salah, First Amendment menjadi landasan: Presiden dapat dikritik bahkan dengan cara yang tajam. Standar actual malice: Pejabat publik harus membuktikan 42 atau pedas terhadap Presiden. Defamation law ada namun dengan standar actual malice (New York Times Co.v. Sullivan, 1964). kesengajaan atau kelalaian besar untuk memenangkan kasus pencemaran nama baik. Ini merefleksikan kepercayaan pada kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi. INGGRIS TIDAK ADA delik lèse-majest é modern Monarki dapat dikritik dengan bebas. Media memiliki Kebebasan luas. Libel dan slander law ada namun dengan standar yang jelas dan ketat untuk membuktikan kerugian nyata. Tradisi parlemen dan kebebasan pers sangat kuat. Kepercayaan pada demokrasi prosedural. Monarki konstitusional mengakui bahwa kepala negara dapat dipersoalkan melalui kritik, satira, dan diskursus publik yang terbuka. JERMAN TIDAK ADA delik khusus untuk menghina kepala negara Strafgesetzbuc h memiliki ketentuan penghinaan umum (Beleidigung) namun Bundesverfass ungsgericht (Mahkamah Konstitusi Federal) Penafsiran konstitusional yang ketat melindungi kritik sah. Ketentuan penghinaan TIDAK PERNAH digunakan untuk membungkam kritik publik terhadap pejabat negara. Prioritas pada kebebasan berekspresi dalam konteks publik. 43 membatasinya secara ketat untuk konteks pejabat negara. Kriteria: tegas, terbatas, dan proporsional. KANADA TIDAK ADA lèse-majesté Charter of Rights and Freedoms melindungi kebebasan berbicara. Saluran kontrol publik (parliamentary accountability) berfungsi penuh. Defamation law ada dengan standar yang jelas dan adil. Kepercayaan pada mekanisme demokratis untuk mengontrol pejabat publik. Kebebasan berekspresi dilihat sebagai alat fundamental untuk akuntabilitas pemerintah, bukan ancaman terhadap martabat. AUSTRALIA TIDAK ADA Delik penghinaan khusus untuk kepala negara Kepala Pemerintahan dapat dikritik. Kebebasan pers sangat luas. Defamation law ada namun dengan standar yang mendukung diskursus publik yang robust. Sistem parlementer dan tradisi kebebasan pers yang kuat. Keyakinan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian normal dari demokrasi dan akuntabilitas publik. 44 PRANCIS MENGHARUS KAN lèse-majesté pada 2013 Reformasi hak asasi manusia 2013 menghapus seluruh pasal penghinaan kepala negara. Presiden dapat dikritik sebagaimana pejabat publik lainnya. Defamation law yang lebih terbatas dipertahankan. Reformasi konsisten dengan standar HAM internasional dan perkembangan demokrasi modern. Pengakuan bahwa perlindungan istimewa kepada pejabat publik bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan berekspresi. 75. Bahwa jelas Negara-negara yang menghormati demokrasi dan hak asasi manusia MENGHAPUSKAN delik penghinaan khusus untuk pejabat publik. Negara-negara otoriter MEMPERTAHANKAN dan MEMPERKUAT delik ini, serta dengan memasukkan Pasal 218, 219, 220, Indonesia mengambil langkah mundur dari demokrasi menuju otoritarianisme berkedok hukum. 76. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan di atas, dengan diberlakukannya Pasal a quo telah melanggar hak konstitusional Pemohon berserta warga negara lainnya dan juga telah mencederai Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Pemohon. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Pasal tersebut dibatalkan demi melindungi hak-hak konstitusional Pemohon dan warga negara lainnya. 77. Bahwa Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP merupakan satu kesatuan norma yang saling berkaitan, berkelindan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, baik dari segi substansi pengaturan maupun tujuan pembentukannya; 78. Bahwa Pasal 219 dan Pasal 220 KUHP pada hakikatnya merupakan penjabaran, penguatan, dan konsekuensi yuridis langsung dari keberlakuan Pasal 218, sehingga eksistensi norma dalam Pasal 219 dan Pasal 220 KUHP sepenuhnya bergantung pada sah atau tidaknya Pasal 45 218; 79. Bahwa oleh karena Pasal 218 dinyatakan batal demi hukum, maka kehilangan dasar hukum (legal basis) bagi berlakunya Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sehingga norma dalam kedua pasal tersebut tidak lagi memiliki legitimasi yuridis; 80. Bahwa dengan demikian, berdasarkan asas accessorium sequitur principale serta prinsip kesatuan norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) a quo juga harus dinyatakan batal demi hukum. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1) Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 46 3. Bukti P-3 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Afifah Nabila Fitri; 4. Bukti P-4 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Fathan Yuda; 5. Bukti P-5 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Farhan Dwi Saputra; 6. Bukti P-6 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Feony Gita Safitri; 7. Bukti P-7 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Idham Hakim; 8. Bukti P-8 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Inka Sofia Rahayu; 9. Bukti P-9 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Merry Hana Nathalina; 10. Bukti P-10 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Olivia Jane; 11. Bukti P-11 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Amelia Ika Saputri; 12. Bukti P-12 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rohmah; 13. Bukti P-13 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryadi; 14. Bukti P-14 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjhin Okky Graswi; 15. Bukti P-15 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Afifah Nabila Fitri; 16. Bukti P-16 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Dimas Fathan Yuda Armansyah; 17. Bukti P-17 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Farhan Dwi Saputra; 18. Bukti P-18 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Feony Gita Safitri; 19. Bukti P-19 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Idham Hakim; 20. Bukti P-20 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Inka Sofia Rahayu; 21. Bukti P-21 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Merry Hana Nathalina; 22. Bukti P-22 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Olivia Jane; 23. Bukti P-23 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Rina Amelia Ika Saputri; 24. Bukti P-24 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Siti Rohmah; 25. Bukti P-25 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Suryadi; 26. Bukti P-26 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Tjhin Okky Graswi; 47 27. Bukti P-27 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Bernita Matondang 28. Bukti P-28 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariyanto Zalukhu; 29. Bukti P-29 : Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Alexandra Asheilla taufik; 30. Bukti P-30 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Bernita Matondang; 31. Bukti P-31 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Ariyanto Zalukhu; 32. Bukti P-32 : Printout Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Alexandra Asheilla Taufik; 33. Bukti P-33 : Printout screenshot bukti kepengurusan admin WhatsApp group atas nama Bernita Matondang; 34. Bukti P-34 : Printout screenshot percakapan WhatsApp pada grup/akun “Fodisut” yang memuat pernyataan terkait kekhawatiran kriminalisasi aktivis/ungkapan kritik (meme, keluhan, “bukan demokrasi lagi”); 35. Bukti P-35 : Printout artikel dari situs logikahukum.com yang ditulis oleh Ariyanto Zalukhu, S.I.Kom., berjudul: (i) “Menyoal Penghidupan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 14 Januari 2026; (ii) Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Suatu Tinjauan Socio-Legal)”. Selain itu, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Bivitri Susanti dan Fernando Manullang, yang keterangannya diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 12 Mei 2026 yang kemudian masing-masing didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2026. Keterangan ahli dan saksi tersebut, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 1. Keterangan Ahli Bivitri Susanti KUHP digadang-gadang sebagai langkah modernisasi hukum pidana. Tetapi benarkah langkah ini sepenuhnya berhasil? Saya menyambut KUHP baru dengan hati gembira karena memang sudah banyak aturan yang tak lagi layak dalam konteks negara hukum. Tetapi kolonialisme bukan sekadar era. Kolonialisme adalah soal penindasan manusia atas manusia lainnya. Maka untuk mengatakan KUHP sebagai titik berangkat dari kolonialisme mengharuskan kita untuk melihat dengan pendekatan apa KUHP ini 48 diformulasikan dan mensimulasikan dampak apa yang mungkin terjadi saat KUHP ini diterapkan. Menilai teks secara parsial, apalagi dengan kaca mata nasionalisme, akan membuat kita tersesat dalam ilusi tentang kebaruan. Setidaknya ada dua penanda penting dekolonialisasi: kebebasan berpendapat dan gagasan kebebasan dalam kerangka negara hukum. Isu: 1. Apakah Pasal 218, 219, dan 220 KUHP melanggar Putusan MK? 2. Apakah Pasal 218, 219, dan 220 KUHP Relevan dengan Negara Hukum Indonesia? Analisis 1. Pasal Penghinaan Kepala Negara dalam Sistem Hukum Indonesia  Irisan Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara Hukum Pidana tidak bisa dilepaskan dengan hukum tata negara. Sebab dalam wilayah hukum publik inilah, kekuasaan yang sewenang-wenang bisa menyalahgunakan hukum pidana untuk kepentingan politik.  Putusan MK 013-022/PUU-IV/2006: Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP tentang penghinaan Presiden/Wapres dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. MK berpendapat pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (bukan delik aduan) dan bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum. 2. Aspek Historis Pasal Penghinaan Kepala Negara  Lahir pasal penghinaan kepala negara pada awal abad ke-20 dan kaitannya dengan kerjaaan-kerajaan yang berubah menjadi monarki konstitusional.  Pasal ini yang kemudian juga dibawa di Wetboek van Strafrecht. Pada masa lalu, kritik bagi pemerintahan dianggap sebagai serangan bagi penguasa kolonial dan keinginan untuk merdeka. Karena itulah segala bentuk kritik pada penguasa dan unjuk rasa dianggap berbahaya, karena bisa menggoyahkan kekuasaan pemerintah kolonial. Para pejuang kemerdekaan dan pendiri negara adalah korban dari pasal-pasal semacam ini.  Kolonialisme juga memandang isu ketertiban sebagai situasi penting bagi kelanggengan kolonialisme. Masyarakat setempat yang tertib dan pasif adalah alat utama untuk memastikan kenyamanan penguasa dalam 49 melakukan eksploitasi. Karena itulah, dibuat aturan main yang bisa mendisiplinkan warga setempat agar tak berbuat onar sehingga transaksi dagang dan hidup penguasa terganggu.  Perbandingan dengan negara-negara monarki konstitusional dan juga negara-negara demokrasi lain.  Perkembangan prinsip negara hukum Indonesia Paparan Power Point 1. Pertautan hukum pidana dan hukum tata negara 2. Dekolonisasi hukum pidana ● Membaca bagaimana penerapan hukum dalam kolonialisme dalam konteks “Crime Control Model” (Herbert L. Packer) dan betapa tidak relevannya pendekatan ini pada saat ini. ● Pasal-pasal kolonial yang tidak relevan dengan perkembangan hukum HAM. Tantangan pengkotakkan ilmu hukum • A weaponized legal regime is compatible with democratic political competition. In it, political competitors reach regularly for the law to undermine their opponents, strengthen themselves and their allies, or advertise their power. (Maria Popova, 2019) Hukum pidana bisa menjadi senjata yang sangat efektif untuk menyerang lawan politik. Dekolonisasi Hukum Pidana Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 “Menimbang, ancaman hukuman penjara dalam Pasal 134 KUHPidana (dahulu Pasal 134 WvS Nederlands – Indie) lebih berat dari ancaman hukuman penjara yang termaktub dalam Artikel 111 WvS Nederland, yakni ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah dalam Pasal 134 KUHPidana sedangkan ancaman hukuman penjara yang termaktub dalam Artikel 111 WvS Nederland adalah paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga ratus gulden. Ancaman hukuman dikenakan lebih berat bagi kaula (onderdaan) negeri jajahan ketimbang ancaman hukuman yang diberlakukan bagi burger di negeri Belanda. Para kaula (onderdanen) lebih dituntut menjaga martabat de persoonlijke macht des Konings (of der Koninginen) guna memelihara ketertiban umum (rechtsorde) di negeri-negeri jajahan.” Ketertiban untuk Kepentingan Mayoritas • Tertib: berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kelompok mayoritas dan kenyamanan penguasa serta pemilik modal. 50 • Tak hanya dalam kolonialisme, tetapi masyarakat yang tertib juga menimbulkan kenyamanan bagi penguasa, pemilik modal, dan kelompok yang mayoritas. “Karakter” Undang-Undang • Karakter UU tidak berubah dengan memberikan ketentuan teknis. • Kritik dan masukan mengenai pasal yang masih bersifat kolonial dijawab dengan: a. menjadikannya delik aduan, b. memberi penjelasan, c. menjanjikan adanya peraturan pelaksanaan. • Tetapi karakter UU ditandai oleh adanya pengaturan pasal-pasal • Apalagi, kita masih punya catatan ttg penegakan hukum, sehingga keberadaan pasal yang penuh dengan teknis pelaksanaan justru akan membuka peluang lahirnya “jual-beli hukum”, hukum akan makin “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” Herbert L. Packer • Pada umumnya digunakan untuk menganalisis hukum acara pidana karena pendekatan utilitarianisme (khususnya cost and benefit analysis) yang ia gunakan, tetapi pertanyaan filosofinya penting untuk memeriksa kembali: apa sebenarnya manfaat dan kerugian diterapkannya suatu tindakan sebagai tindak pidana? "[H]ow can we tell what the criminal sanction is good for?” • Ad 2 pendekatan: crime control model dan due process model. Yang pertama sudah cenderung (atau harusnya) ditinggalkan, karena prinsip negara hukum mensyaratkan “due process model” …tetapi tulisan Packer membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan: • Kepentingan hukum apa yang sesungguhnya hendak dilindungi melalui pelabelan suatu perbuatan sebagai tindak pidana; Apakah terhadap perbuatan yang dipandang tidak patut selalu diperlukan respons berupa pemidanaan, atau justru tersedia mekanisme lain yang lebih tepat, lebih proporsional, dan lebih selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis. 51 • Sampai di mana hukum pidana patut digunakan dan dalam batas apa ia tetap mempunyai legitimasi dalam masyarakat yang bebas dan terbuka. Pada titik inilah menjadi penting untuk menilai secara rasional kegunaan sanksi pidana, termasuk untuk menentukan apakah kriminalisasi benar-benar merupakan instrumen yang diperlukan, atau justru menciptakan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan dan prinsip-prinsip konstitusional. Tangkapan Layar dari Laporan Komisi Pencari Fakta, Fakta Di Balik Demonstrasi Agustus 2025 (Feb 2026), hlm. 75 52 Tangkapan Layar dari Laporan Komisi Pencari Fakta, Fakta Di Balik Demonstrasi Agustus 2025 (Feb 2026), hlm. 77 Tangkapan Layar dari UNOHCR FactSheet Kesimpulan • Persoalan hukum pidana tidak bisa hanya dilihat sebagai soal ketertiban. Ketertiban dalam kaca mata apa dan siapa? • Karena itulah, pemidanaan harus selalu juga dipandang dalam kaca mata 53 hukum tata negara, dalam prinsip negara hukum • Karena itu pula, muncul hukum hak asasi manusia yang mengatur bagaimana negara harusnya mengatur hukum namun tetap menghomati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. • Dalam UUD 1945, pasal-pasal ini juga dijamin dan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memastikan semua undang-undang yang relevan secara prinsip tidak bertentangan atau disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan prinsip ini. 2. Keterangan Ahli Fernando Manullang Masyarakat awam umumnya memandang kehormatan atau harkat dan martabat -yang selanjutnya saya sederhanakan menjadi dignity- sebagai nilai yang bersemayam di dalam diri kita. Pandangan itu tidaklah sepenuhnya keliru. Immanuel Kant [1724-1804] memberikan prapaham hipotetis dalam karyanya yang berjudul Groundwork to the Metaphysics of Morals (1785), bahwa dignity bersemayam dalam akal budi manusia. Dengan kata lain: Kant melihat dignity bagian dari yang rasional. Individu yang berpikirlah, yang secara moral dapat menentukan apa yang dianggap dignity bagi dirinya. Jika hal di atas dibawa ke dalam konteks Presiden dan Wakil Presiden, apakah mereka adalah individu yang memiliki dignity? Tentu saja, Kant dalam karyanya tersebut hanya mengajukan prapaham hipotetis tentang manusia, bukan pejabat misalnya. Ini karena, kata Kant, untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk, membutuhkan kapasitas intelektual. Lantas, apakah Presiden dan Wakil Presiden artinya individu-individu yang tidak memiliki kapasitas intelektual? Ataukah Presiden dan Wakil Presiden adalah individu-individu yang tidak mampu membedakan mana yang baik dari yang buruk? Renungan tersebut bukanlah renungan yang dapat dijawab melalui prapaham hipotetis. Dengan kata lain, filsafat hukum an sich tidak bergumul di wilayah tersebut. Ini karena filsafat hukum tidak akan mungkin memberikan jawaban tehadap suatu fenomena berikut ini: X sebagai Presiden seharusnya dimakzulkan karena alasan pengkhianatan terhadap negara. Dengan kata lain, X jika bukan Presiden tidak mungkin dimakzulkan, sekalipun dalam kehidupan kesehariannya sebagai individu dipandang bermoral. Filsafat yang bergumul dengan hal tersebut sesungguhnya adalah philosophy of positive law [Béla Pokol, "The Social Scientification of Legal Science [and thus 54 its actual creation in the future],” Jogelméleti Szemele Journal of Legal Theory, Law Working Papers 2021, No. 4]. Ini maksudnya, renungan tersebut hanya dapat ditemukan jawaban-jawabannya dalam doktrin hukum. Doktrin hukum memandang hukum bukanlah produk rasio belaka. Hukum tidak boleh terputus oleh sejarah dan tradisinya, sebagaimana dikatakan oleh Gustav Hugo [1774- 1844]. Ini maksudnya, dalam ungkapan yang sederhana: hukum membutuhkan alasan keberlakuan. Apa yang berlaku di masa kini, ada hubungannya dengan apa yang telah dipraktikkan di masa lampau. Hukum yang berlaku di masa kini, bukanlah semata-mata produk rasional, seperti yang dibayangkan terutama oleh Kant. Maka itu, pertanyaan apakah Presiden dan Wakil Presiden adalah individu- individu yang memiliki kapasitas intelektual, untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk, mesti diganti. Pertanyaan itu adalah pertanyaan filsafati [hukum]. Pertanyaan penggantinya, mesti bersifat doktrinal. Ini artinya semata- mata konseptual, nir-kesadaran rasionalnya [Béla Pokol, 2021]. Maka itu, prasangka akan kapasitas intelektual untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk, mesti ditanggalkan. Pertanyannya menjadi demikian: apakah Presiden dan Wakil Presiden adalah individu, atau dengan kata lain subjek, setara orang [alamiah]? Visa A. J. Kurki dalam disertasi yang telah diterbitkan, berjudul A Theory of Legalpersonhood [Oxford: Oxford University Press, 2019] menyatakan bahwa pada hakekatnya subjek dalam hukum adalah orang [alamiah], sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh yuris F. von Savigny [1779-1861], selain filsuf Kant dan G. W. F. Hegel [1770-1831]. Sekalipun Kurki memperkenalkan extensional beliefs, yang dapat meluaskan siapa-siapa saja yang dianggap sebagai subjek, dan di antaranya itu termasuk korporasi, perluasan itu tetap secara otentik berbasis pada orang [alamiah]. Ini karena ide subjek dalam hukum pada hakekatnya adalah mengenai hak plus kepentingan. Dengan karakter demikian, apakah Presiden dan Wakil Presiden secara konstitusional diberi hak, atau katakanlah, memiliki kekuasaan untuk menjaga dignity-nya? Sepanjang yang saya ketahui dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, Jilid I, halaman 490 (Jakarta: Sekretariat 55 Jenderal Mahamah Konstitusi, 2010), Anggota Asnawi Latief (F-PDU) malah menyatakan, "... pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dalam masa jabatan karena melakukan penghinaan." Mengingat pandangan ini tidak pernah dibantah atau ditolak, sekalipun tidak terdapat dalam naskah akhir UUD 1945 Perubahan, kita dapat memaknai sebuah semangat: Presiden dan Wakil Presiden tidak diberi keistimewaan dalam soal dignity. Bahkan, apabila ide Asnawi Latief tersebut masuk dalam naskah akhir, jangan-jangan Presiden dan Wakil Presiden malah dapat diberhentikan karena melakukan penghinaan. Sekalipun secara konstitusional soal dignity Presiden dan Wakil Presiden masih sumir, pengaturan soal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih patut untuk digugat. Mengapa? Ide ini jika diterima, hanya mungkin terjadi melalui prosedur reification. Peter Gabel, seorang eksponen dalam The Critical Legal Studies Movement, dalam tulisannya yang berjudul "Reification in Legal Reasoning" [James Boyle (ed.), Critical Legal Studies (Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited, 1994)], menerangkan dengan gamblang perihal reification. Katanya, sebuah argumentasi hukum harus didukung oleh suatu penafsiran hukum yang seolah- olah mampu menjelaskan secara komprehensif suatu keadaan [sosialnya]. Dengan kata lain, secara kasar, saya ingin mengatakan, sesuatu yang secara sosial tidak ada, dianggap ada, dengan disokong oleh suatu argumen dan penafsiran tertentu. Ini nampak ketika Para Pemohon telah menunjukkan suatu syarat aduan tertulis (Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang "diadakan" untuk suatu keadaan tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Syarat ini bisa dijadikan pijakan suatu prosedur reification. Presiden dan Wakil Presiden tertentu akan mendalilkan secara tertulis suatu keadaan [sosial] yang tidak berkenan di hadapan mereka, dengan dalih penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, keadaan [sosial] tersebut, nyatanya bukan karena disebabkan oleh tuduhan akan penghinaan, namun, mungkin berasal dari ketidakpuasan warga, misalnya, terhadap fakta kerusakan lingkungan atau kemerosotan ekonomi negara. Di sini saya memandang bahwa sebuah ide hukum, apalagi yang terjelma secara konseptual dan positif, hanya mampu mendeskripsikan suatu keadaan secara tekstual. Sekalipun keadaan itu diklaim sebagai keadaan sosial, namun keadaan tersebut belum tentu menggambarkan suatu suatu kenyataan. Seorang filsuf 56 Axel Hägerström [1868-1939] berangkat dari problem filsafat Neo-Kantian, telah menunjukkan dengan kritis suatu keadaan yang sungguh-sungguh nyata secara hukum. Menurut Hägerström, suatu kenyataan, terutama dalam lingkup hukum, adalah suatu ekspresi psikologis yang secara alamiah bersemayam di tiap-tiap individu [Max Lyles, A Call for Scientific Purity: Axel Hägerström's Critique of Legal Science (Stockholm: Instituet för Rättshistorisk Forskning, 2006). Pandangan Neo-Kantian, menurut Theo Huijbers dalam karyanya yang berjudul Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997), melihat adanya dualisme sollen dan sein. Namun sollen dan sein ini diproyeksikan diatasi, dengan membawa keduanya ke ranah kebudayaan. Seorang NeoKantian di bidang hukum yang ternama, Gustav Radbruch [1878- 1949], menjadi representasi yang nyata, ketika ia memproyeksikan secara lugas ide hukumnya sebagai ide kebudayaan [E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2 (2022)]. Berbeda dengan Radbruch, yang hanya ingin mempertemukan sein dan sollen, dan membawanya ke dalam ranah kebudayaan, Hägerström malah mengarahkan refleksinya, dengan mencari hukum dalam kenyataannya. Dengan kata lain, Hägerström seperti memberikan pertanyaan lebih radikal: adakah realitas (kenyataan) dalam hukum? Patricia Mindus dalam disertasinya yang telah diterbitkan, berjudul A Real Mind: The Life and Work of Axel Hägerström (Dordrecht: Springer, 2009) menggambarkan proses pencarian intelektual Hägerström. Ia memulainya dengan melakukan serangan pertama pada Empirisme. Dalam Empirisme, apa yang experiential adalah sumber pengetahuan. Problemnya, menurut Hägerström, itu memberikan suatu persepsi tentang sesuatu yang di luar diri manusia. Bagi Hägerström, apa yang ada di luar individu dianggap bukanlah realitas. Hägerström seperti makin yakin, ketika ia melakukan serangan kedua terhadap Hegelianism. Ide Hegel tentang dialektika dalam pengetahuan, menempatkan hukum sebagai pengetahuan yang objektif. Pandangan tersebut, makin menebalkan Hägerström bahwa hukum berada di luar diri individu. Sekali lagi, keadaan semacam ini bukanlah realitas di mata Hägerström. Maka itulah, sebagai seorang Neo-Kantian, Hägerström kembali kepada ide dasar Kant tentang adanya suatu konstruksi psikologis mengenai suatu realitas. Kata 57 Hägerström, realitas ditentukan oleh self-identity atau determinateness. Saya ingin mengartikannya secara longgar, bahwa realitas secara hakiki seperti menyatu ke dalam individu, karena adanya konstruksi psikologis si individu tersebut. Pertanyaan berikutnya, apakah Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini memperkenankan Republik ini dipengaruhi oleh suatu konstruksi psikologis seseorang yang menjabat Presiden atau Wakil Presiden? Jika itu diperkenankan, berarti Republik ini adalah property, yang dapat diberi alas hak. Dengan kata lain, property ini menjadi milik pribadi si orang yang duduk sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Mengapa saya katakan demikian? Jika kita menerima bahwa kenyataan tentang hukum itu ada dalam diri si subjek, karena alasan psikologis tadi, maka kita mesti kembali kepada ide orisinal Kant tentang hakekat hukum, sebelum diproyeksikan menjadi realitas oleh Hägerström. Menurut Kant, dalam karyanya yang berjudul The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as The Science of Right (Edinburgh: T & T Clark, 1887), bahwa hukum berdiri di atas prinsip kebebasan individual. Kebebasan tersebut terbatasi oleh kebebasan individu lain, terutama ketika terjelma ke dalam ide hak yang melekat pada suatu properti. Ini artinya, dengan kata lain, suatu kebebasan dengan haknya, bukanlah hanya tentang sebuah relasi antarindividu, namun juga menyangkut properti-properti yang ada dalam relasi tersebut. Ini maksudnya, jika saya metaforakan dengan lebih sederhana: saya punya kebebasan dengan haknya, tapi hanya terhadap properti yang saya miliki, dan itu dilindungi dari orang lain. Namun itu tidak termasuk Republik ini, karena Republik ini bukan properti saya. Kebebasan saya dibatasi oleh kebebasan orang lain, karena orang lain pun tidak bisa mengklaim Republik ini adalah properti pribadinya. Saya ingin sekali lagi menekankan, jauh sekian abad sebelum Hägerström menyampaikan idenya, seorang filsuf ternama, Christian Wolff [1679-1754], telah memberikan pendasaran filosofis bagi perkembangan pengetahuan hukum berikutnya, termasuk terhadap Kant. Dalam karya Wolff yang berjudul Preliminary Discourse on Philosophy in General [1728], Wolff menerangkan bahwa hukum, yang Wolff sebut sebagai Jus naturae, adalah pengetahuan tentang tindakan-tindakan manusia, yang salah satunya bersifat appetitive. Ini artinya kita bisa memaknai, sekalipun hukum sudah diatur secara positif, namun 58 pengaturan itu tak mungkin lepas dari hasrat. Maka itu, pernyataan positif tentang apa yang seharusnya yang tertuang dalam teks hukum, tidak mungkin tidak dicemari oleh faktor psikologis. Inilah mengapa Hans Kelsen [1881-1973] menginginkan suatu teori yang "tidak masuk akal, karena teorinya mesti murni, tidak tercemar salah satunya oleh elemen psikologis [E. Fernando M. Manullang, Norma Hanyalah Makna, Grundnorm Malah Seperti Tuhan (Klaten dan Makassar: Nas Media, 2023)]. Maka itu, memberikan delik pemidanaan terhadap setiap tindakan yang dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, akan memberikan kesempatan seseorang yang jadi Presiden atau Wakil Presiden menyalurkan hasrat individualnya, dengan menggunakan kekuasaan konstitusional yang ada. Republik kemudian seolah-olah menjadi propertinya. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon a quo, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 April 2026 serta keterangan tertulis bertanggal 13 April 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. KETERANGAN DPR RI A. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN Bahwa terkait isu konstitusionalitas Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 KUHP 2023 mengenai penghinaan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa penghinaan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hasil formulasi menjadi norma penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang dirumuskan dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP 2023. Sebelumnya, penghinaan presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama, yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 13-22/PUU- IV/2006. Secara historis, Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP Lama tersebut merupakan warisan dari masa Pemerintahan Hindia Belanda yang berasal dari pasal tentang lese majeste untuk melindungi Ratu Belanda. Dengan demikian, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan 59 Indonesia saat ini, yaitu Indonesia merupakan negara republik dengan sistem pemerintahaan presidensiil. (Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2019) 2. Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: “Mahkamah tidak menutup kemungkinan adanya pengaturan kembali sepanjang dirumuskan dengan memenuhi prinsip kepastian hukum dan demokrasi. Mahkamah secara eksplisit menyatakan “Perlindungan terhadap martabat Presiden sebagai kepala negara tetap dimungkinkan sepanjang dirumuskan secara proporsional dan tidak menghambat kebebasan berpendapat.” Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan jika pembentuk undang-undang memiliki ruang konstitusional untuk merumuskan kembali norma tersebut dengan rumusan baru. Berbeda dengan ketentuan lama. KUHP 2023 sebagai KUHP baru secara tegas menjadikan delik ini sebagai delik aduan absolut dalam Pasal 218 dan 219 KUHP 2023. Perubahan ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak lagi bersifat represif negara, melainkan sepenuhnya bergantung pada kehendak pribadi Presiden/Wakil Presiden sebagai pihak yang merasa dirugikan. Hal ini justru menempatkan Presiden/Wapres setara dengan warga negara lain dalam hukum penghinaan yang pada prinsipnya juga merupakan delik aduan. 3. Bahwa merujuk Risalah Rapat Tim Perumus dengan Pemerintah tanggal 16 Januari 2008, terkait perumusan Pasal 218 dan 219 KUHP 2023 terdapat fakta pembahasan sebagai berikut: PEMERINTAH (Prof. ENNY. N): Ya ini masih terkait dengan presiden semua ini Pak. ini Pasal 263. 263 ini berkaitan dengan keputusan MK Pak. jadi keputusan MK penghinaan terhadap presiden telah dibatalkan MK untuk Pasal 134, 136 dan 137. Disini kemudian kami reformulasi Pak dengan penambahan ayat yang di 263 ini sebetulnya adalah Pasal 134 ayat (1)-nya “Bahwa setiap orang yang dimuka umum menghina presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ini nanti ancaman kita perbaiki. Kalau dalam KUHP lama itu 6 tahun atau denda, kemudian ayat (2) ini yang baru Pimpinan yang baru. Tidak merupakan penghinaan, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum demi kebenaran atau pembelaan diri. 60 Jadi ini dalam rangka perlindungan kepentingan umum atau kemudian menyampaikan fakta-fakta yang benar yang memang semuanya ini keterkaitan erat dengan penyelenggaraan negara. jadi ini yang kami coba rumuskan dengan reformulasi yang terkait dengan ayat (2) tersebut sebenarnya bentuk dari pembatasan ya, sehingga bisa menghapuskan sifat melawan hukum dari ayat (1)- nya, jika ada kriteria demi kepentingan umum, demi kebenaran atau pembelaan diri. Jadi itu berarti kritik tidak berarti harus dipidana karena itu menyangkut presiden dan wakil presiden yang itu berkaitan dengan kepentingan umum atau demi kebenaran atau pembelaan diri. Itu kurang lebih 263 yang kami reformulasi. Demikian Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya kalau saya tidak salah dulu 263 ini sama dengan 264. Bukan sama berkaitan dengan 264 kan pasal penghinaan semuanya itu yak an? 263 dan 264. Kalau saya tidak salah dulu yang kita diskusikan dari dulu itu adalah kita minta pemerintah membuat rumusan apa yang dimaksud dengan penghinaan. Menghina begitu loh. Inikan menghina presiden. Tidak merupakan penghinaan, jika perbuatan. Kita dulu saya ingat dulu kita setuju ini, tapi yang penting dibikin rumusan yang lebih pasti apa yang dimaksudkan dengan penghinaan termasuk Pasal 264 juga, hanya disebutkan disitu penyiaran, mempertunjukan, menempelkan tulisan, sehingga terdengar oleh ini yang berisi penghinaan kan begitu. Yang kita minta itu apa yang dimaksudkan penghinaan disini ya. ada tidak dipasal definisi ada tidak? Di Pasal 197 ada tidak? Kalau bisa mulai dulu bahas perbab ini dengan pasal penghinaan presiden adalah tindakan ini-ini begitu loh. Apabila dilakukan ini-ini, jangan dimasukan kepenjelasan. Jangan nanti perasaan subjektif penegak hokum ini dianggap penghinaan, padahal bukan. Lalu presiden juga ‘saya merasa tidak dihina” ah coba bayangkan. Ya maksud saya penjelasan itu masuk dibatang tubuh ya kan Pak Taufik. PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI): Disini ada anu Pak Ketua, Pasal 540 yang baru itu kita merumuskannya memang ada beberapa jenis tentang penghinaan. Kalau mulai orang biasa mulai dari pencemaran, lalu ada fitnah, lalu ada penghinaan ringan, ada pengaduan fitnah, ada persangkaan palsu, lalu ada pencemaran orang mati. Jadi kita punya bermacam-macam. Mungkin yang membedakan presiden ini adalah ini karena presiden karena dipilih oleh seluruh Bangsa Indonesia, dipilih rakyat. Beda ya Pak ya? KETUA RAPAT: Berartikan jenis tindak pidananya sama, hanya ya perbuatannya sama karena kalau itu dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden, maka hukumannya seperti ini ya. Oke ya? jadi pasal tentang penghinaan itu sudah ada? PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI): Bab 19 Tindak Pidana Penghinaan. Pasal 540 sampai dengan 550. KETUA RAPAT: Oke-oke supaya kita punya pemahaman yang sama saja. PEMERINTAH (Prof. ENNY. N): 61 Dia ayat (2)-nya Pak KETUA RAPAT: Sama dulu juga diskusi kita di Puncak ini dulu saya mimpin waktu itu, saya bilang ke pemerintah supaya disusun ulang ini soal penghinaan ini apa. Pasal 26 itukan hanya menyangkut alat atau desiminasi kan begitu. ini-ini, tapi tindakan menempel tulisan itukan bukan tindakan penghinaan begitu loh. Isinya apanya yang dinilai begitu maksudnya begitu Bu ya? yang penting kita sudah punya pemahaman yang sama kalau penghinaan yang kita maksudkan dalam tindak pidana penghinaan itu dilakukan terhadap presiden itu kena Pasal 263 ya. oke? F-PD (ERMA SURYANI RANIK): Ketua, di Pasal 263 ayat (2) selain kepentingan umum dan pembelaan diri itu ada frasa “demi kebenaran”, lalu kemudian kalau kita bandingkan dengan 540 bab 9 itu tidak ada demi kebenaran itu. nah maksud ayat (2) inikan direformulasi supaya kritik kemudian tidak menjadi suatu tindak pidana, tidak menjadi represif, tapi maksud frasa “demi kebenaran” ini apa? Mohon penjelasan ini karena claim kebenaran inikan bisa juga sepihak ya? PEMERINTAH (Prof. ENNY. N): Pada waktu diskusi sebenarnya menyangkut fakta-fakta yang memang diyakini itu benar karena inikan sebenarnya konteknya adalah menyangkut penyelenggaraan negara sebenarnya ini. orang kritik seperti itu loh. Contohnya apa ya? ya pokoknya terkait dengan kebijakan dalam penyelenggaraan negara. kalau itu diyakini sebuah kebenaran, kan pasti diuji kebenaran itu dalam proses peradilan. Kalau itu kemudian teruji benar adanya ya tidak kena pasal diayat (1)-nya begitu Pak, jadi ada pembatasan. Jadi intinya tidak boleh kritik yang membangun demi kepentingan negara ini, demi kepentingan penyelenggaraan negara lebih baik itu kemudian masuk didalam apa namanya ancaman. Itukan yang menyebabkan MK membatalkan 134 yang dulu itu, makanya kita beri pembatasan. Jadi sifat melawan hukum ini bisa hilang dengan demikian. Jadi itu kurang lebih pada waktu diskusi kemarin. F-PD (ERMA SURYANI RANIK): Pimpinan, saya minta itu bisa dimasukan didalam penjelasan karena kalau tidak masuk dalam penjelasan agak riskan juga kalau kita menyandingkan antara ayat 263 dengan 540 ini. Jadi ketika kita menjelaskan kenapa ada masuk frasa “demi kebenaran” ini kita tahu bahwa asalnya ini adalah untuk melindungi kritik terhadap perintah itu supaya jelas untuk kita semua. Demikian Pimpinan. PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI): Pimpinan, boleh berfikir ulang? Pertanyaan Ibu menjadi membuat saya berfikir karenakan definisi kita, konsep tentang pidana itukan sama disini dan disini pembelaannya tadi memang cuma dua. Kepentingan umum dan pembelaan diri. Nah waktu itu memang kita ingin mengatakan bahwa kritik it’s oke, tapi kritik itu dilakukan untuk kepentingan umum juga. Banyak hal penghinaan itu, walaupun yang dihinakan itu benar, saya ingat waktu itu di DPR memberi contoh 62 bagaimana kalau Bapak Ketua Panja disebutkan keluar dari panti pijat. Ingat waktu itu ya? itukan bukan tindak pidana. Oh dari spa, tapikan kemudian mencemarkan nama baik begitukan? Jadi itu benar sebenarnya, tapi tetap dia mencemarkan nama baik begitu. jadi saya pikir perlu didiskusikan juga apakah demi kebenaran ini karena penghinaan biasa itu, walaupun itu benar tetap bisa merupakan pencemaran ya. jadi kalau presiden justru, walaupun benar itu penghinaan begitukan? Ya saya berfikir mungkin perlu berfikir ulang, apakah demi kebenaran ini perlu, walaupun faktanya benar keluar dari panti pijat. Ya benar begitukan, tapi kenapa sih harus taruh apa namanya ditweetir dikasih tahu seluruh Indonesia kan tidak perlu itu, nah seperti itu. Jadi ya memang demi kebenaran jadi susah Pak. KETUA RAPAT: Jadi begini loh, inikan berkaitan dengan. Jadi standar umum ketentuan tindak pidana tentang penghinaan itu sudah diatur didalam Pasal 540 kan begitu. jadi kalau penghinaan itu dilakukan terhadap presiden kan begitu Pasal 26 ini, maka dia hukumannya akan seperti ini kan begitu. kemudian yang kedua, tentu kita batasi disini sesuai dengan Keputusan MK ya, jadi bukan merupakan penghinaan apabila apa yang dimaksudkan sebagai penghinaan quote and quote itu dilakukan untuk kepentingan umum. Kalau menurut saya dilakukan dalam rangka melaksanakan hak-hak demokrasi begitu loh. Itu find. Itu tadi dia pulang dari panti pijat sangat ngetweet dia presiden dari panti pijat so what. Memang betul dari panti pijat dia. kenapa kita bilang itu penghinaan? PAKAR HUKUM (Prof. ASTUTI): Kalau untuk orang biasa itu penghinaan Pak. secara umum iya Pak. penghinaan itu it’s not something untrue. Itu kalau kita baca 540 “setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena penjara”. Itu walaupu it’s true pak. KETUA RAPAT: Kalau dia merupakan kebenaran itu bukan tindak pidana penghinaan, bukan merupakan pencemaran begitu loh itu dibatasi. Kalau saya membuat cerita misalnya presiden digambarkan pulang dari panti pijat kan begitu, padahal dia tidak pernah datang ke panti pijat, tapi dia merekayasa foto dia sebarluaskan. Inilah penghinaan. Itulah pemfitnahan kan begitu Bu. Berdasarkan risalah rapat tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Ketentuan a quo tidak menghilangkan kehidupan masyarakat secara demokratis dikarenakan dalam formulasi delik tersebut telah membedakan kritik dengan penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden; b. Menghilangkan sifat represif negara; dan c. Dikelompokkan sebagai delik aduan. 63 4. Bahwa Pemohon merujuk pada Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sebagai preseden yang relevan. DPR RI berpandangan bahwa perujukan tersebut tidak tepat, karena terdapat perbedaan substansial yang mendasar antara norma lama yang telah dibatalkan dan norma baru yang kini dipersoalkan. 5. Norma lama bersifat delik umum yang dapat dituntut oleh siapa pun, kapan pun, dan tanpa syarat pengaduan dari korban. Hal inilah yang membuka peluang kriminalisasi sewenang-wenang oleh aparat negara sehingga Mahkamah menyatakan norma tersebut inkonstitusional. Norma baru dalam Pasal 218 KUHP 2023 telah mengakomodasi sepenuhnya ratio decidendi Putusan tersebut dengan menghadirkan tiga perbedaan fundamental: a. Sifat delik aduan. Penegakan hukum hanya dapat dijalankan atas pengaduan langsung dari Presiden atau Wakil Presiden selaku korban, bukan atas inisiatif aparat negara. Mekanisme ini secara struktural menutup pintu bagi penyalahgunaan pasal ini sebagai alat represi; b. Klausul pengecualian kepentingan umum. Pasal 218 ayat (2) KUHP 2023 secara eksplisit mengecualikan ekspresi yang berorientasi pada kepentingan publik dari ruang lingkup pidana; dan c. Unsur menyerang kehormatan yang bersifat personal. Tidak setiap ekspresi negatif terhadap Presiden dapat dipidana; hanya ekspresi yang secara nyata dan langsung menyerang martabat pribadi yang masuk dalam cakupan norma ini. 6. Bahwa terkait pasal yang dibatalkan MK dalam KUHP sebelumnya, meskipun MK menyatakan pasal-pasal penghinaan presiden dalam KUHP lama inkonstitusional, alasannya bukan semata karena "kabur", melainkan karena tidak adanya mekanisme pengaduan (delik aduan) yang menyebabkan pasal tersebut menjadi "delik biasa" sehingga rawan politisasi. Dalam KUHP baru, Pasal 218 merupakan reformulasi norma penghinaan Presiden yang sebelumnya dibatalkan MK, dengan perubahan penting berupa delik aduan dan pengecualian kepentingan umum. Dalam konstruksi normatif tidak relevan untuk menganalisis Pasal 218 KUHP 2023 dengan menggunakan preseden yang lahir dari norma yang secara struktur berbeda. 64 7. Bahwa dalam pendekatan hukum tata negara, Presiden Republik Indonesia menyandang dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan: dimensi personal sebagai manusia yang memiliki martabat inheren, dan dimensi institusional sebagai pemegang mandat konstitusional tertinggi dalam sistem presidensial Indonesia berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adanya fungsi utama yang diemban oleh presiden dan kedudukan presiden sebagai subjek hukum publik dalam ranah tata negara tersebut menunjukkan presiden sebagai simbol kedaulatan negara (state sovereignty) dan menempatkan presiden sebagai tokoh sentral dalam suatu negara, sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus. Oleh karena itu, serangan terhadap kehormatan Presiden tidak semata-mata merupakan serangan terhadap individu yang kebetulan menduduki jabatan tersebut, melainkan juga secara potensial mendegradasi kewibawaan dan otoritas institusi negara itu sendiri. 8. Selanjutnya. secara konstitusional, Presiden bukan sekadar pejabat administratif, tetapi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang menjalankan mandat rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Serangan terhadap martabat Presiden yang dilakukan secara publik berpotensi merusak legitimasi pemerintahan dan stabilitas negara, sehingga perlindungan hukum terhadap jabatan tersebut memiliki justifikasi konstitusional. Dalam teori hukum tata negara, menurut Hans Kelsen, negara merupakan suatu tatanan norma yang diwujudkan melalui organ- organ negara sebagai pelaksana fungsi normatif termasuk Presiden/Wapres. 9. Bahwa ketentuan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP 2023 pada hakikatnya bukanlah norma yang memberikan perlindungan personal kepada individu Presiden atau Wakil Presiden, melainkan norma yang bertujuan menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi kepresidenan sebagai representasi negara. Dalam negara hukum modern, perlindungan terhadap simbol dan institusi negara merupakan praktik yang lazim dan memiliki legitimasi konstitusional. Bahwa perlindungan semacam ini juga diterapkan bagi kepala negara sahabat. Berdasarkan kesamaan rasio kebijakan kriminal maka perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap kepala negara sahabat, 65 juga secara rasional juga sewajarnya dilarang pula untuk dilakukan terhadap kepala negara sendiri. 10. Presiden dan wakil presiden sebagai subjek hukum tata negara adalah pribadi yang menjadi subjek hukum karena bertindak sebagai pemangku jabatan hukum (ambtsdrager). Oleh karena itu, pemangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan semata- mata individu privat, melainkan pemegang jabatan konstitusional yang merepresentasikan negara. Serangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diartikan sebagai serangan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kewibawaan negara yang dapat menimbulkan dignitary harms yang merusak legitimasi dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap martabat institusi merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap tatanan negara itu sendiri. 11. Ketua Tim Perumus KUHP Nasional, Prof. Muladi berpendapat bahwa ketentuan mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap diperlukan dengan menyesuaikan penjelasan dari pasal dimaksud. Perbedaan mendasar ketentuan ini dengan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP sebelumnya adalah dengan memperjelas rumusan bahwa perbuatan yang dipidana adalah tindakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri Presiden dan Wakil Presiden, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM. Sehingga kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah tidak termasuk dalam tindak pidana ini. Selain itu, perubahan mendasar tindak pidana ini adalah dengan mengubah tindak pidana ini menjadi tindak pidana aduan yang dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 220 KUHP 2023). 12. Bahwa perlindungan kepentingan negara yang menjelma dalam harkat dan martabat presiden ini juga dilakukan di beberapa negara, seperti Jerman. Negara Jerman melindungi harkat dan martabat presiden dalam Deutsches Strafgesetzbuch. Berdasarkan Deutsches Strafgesetzbuch, Jerman memberikan perlindungan lebih pada presiden dari tindak pidana 66 penyerangan martabat terhadap diri presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Upaya pelaksanaan pidana pada tindak pidana ini hanya dapat dilakukan jika memperoleh persetujuan presiden. Ini menunjukkan Jerman menempatkan martabat presiden sebagai kepentingan yang perlu dilindungi terkait dengan fungsi dan jabatan yang dilaksanakan presiden. 13. Berdasarkan perbandingan hukum tersebut, norma penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden di muka umum berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan negara. Upaya perlindungan diperlukan agar tetap berfungsinya negara sebagai organisasi kekuasaan dan menjamin stabilitas pemerintahan. Ini akan berimplikasi pada penyerangan harkat dan martabat presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kekuasaan negara, sehingga perlu mendapat pengaturan yang lebih tegas dan jelas. 14. Selanjutnya dari perspektif kebebasan berekspresi, Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dalam pelaksanaannya tentu menimbulkan pula kewajiban untuk menghormati hak asasi yang dimiliki oleh manusia lain. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005, bahwa hak atas kebebasan berpendapat menimbulkan kewajiban dan tanggug jawab khusus. Sehingga dalam pelaksanaanya Negara dapat melakukan pembatasan sepanjang bertujuan untuk: a. menghormati hak atau nama baik orang lain; dan b. melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Sehingga kembalinya delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden adalah hal yang perlu sepanjang dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi sebagai hak dan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban. 15. Bahwa perbuatan menghina orang lain bagi masyarakat Indonesia yang menjunjung adat ketimuran dianggap sebagai perbuatan yang tidak lazim dan bertentangan dengan norma. Dalam buku anotasi KUHP Nasional karya Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, disebutkan bahwa penghinaan adalah 67 rechtsdelicten atau felonies atau mala in se dan bukan wetsdelicten atau mesdemeanors atau mala prohibita. Artinya, penghinaan adalah sesuatu yang dari asal sudah merupakan kejahatan karena berkaitan dengan moral. Dengan demikian, pembentuk undang-undang tetap memasukannya dalam ranah hukum pidana mengingat sifat asal perbuatannya sebagai kejahatan. 16. Bahwa kritikan dan hinaan adalah dua hal yang berbeda. Pasal ini seringkali menimbulkan kekhawatiran akan tindakan pembungkaman kritik terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa. Namun, jika dicermati lebih jauh, pasal ini justru membedakan dengan jelas antara kritikan dan hinaan. Pasal 218 ayat (2) UU 1/2023 memberikan perlindungan bagi siapa pun yang akan melayangkan kritikan. Frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dimaksudkan untuk melindungi siapa pun yang menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden/Wakil Presiden melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Kepentingan masyarakat yang disampaikan melalui unjuk rasa, kritik atau perbedaan pendapat terhadap kebijakan pemerintah tidak termasuk dalam penghinaan. 17. Dalam teori kriminalisasi yang diterima secara luas, suatu perbuatan layak diangkat sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) perbuatan tersebut merugikan kepentingan hukum yang diakui (legal interest); (ii) kerugian yang ditimbulkan cukup serius sehingga memerlukan respons pidana; dan (iii) tidak terdapat instrumen hukum lain yang lebih efektif dan proporsional. Ketiga syarat tersebut terpenuhi secara kumulatif dalam konteks Pasal 218 KUHP 2023. 18. Kepentingan hukum yang dilindungi mencakup dua hal yang tidak dapat dipisahkan: pertama, kehormatan manusia sebagai nilai yang melekat (inherent dignity) pada setiap individu, termasuk pejabat negara; dan kedua, kewibawaan institusi konstitusional yang menjadi prasyarat bagi berjalannya fungsi-fungsi negara secara efektif dan legitimate. Kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden memiliki rasionalitas hukum yang jelas, terukur, dan proporsional. 19. Dalam praktik hukum internasional, sejumlah negara tetap mempertahankan norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap kehormatan kepala negara atau simbol negara sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas institusi konstitusional. Sebagai perbandingan, Thailand melalui Pasal 112 68 Thai Criminal Code mengatur bahwa setiap orang yang mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam Raja, Ratu, pewaris tahta, atau wali raja dapat dipidana penjara antara 3 sampai 15 tahun. Ketentuan ini dikenal sebagai lèse-majesté law yang memberikan perlindungan khusus terhadap institusi monarki sebagai simbol negara. Dibandingkan dengan ketentuan tersebut, pengaturan dalam Pasal 218 KUHP Indonesia jauh lebih moderat karena bersifat delik aduan serta memberikan pengecualian terhadap kritik yang dilakukan untuk kepentingan umum. 20. Bahwa yang membedakan antara norma yang demokratis dan norma yang otoriter bukanlah ada atau tidaknya perlindungan serupa, melainkan desain normatifnya, apakah norma tersebut disertai pembatasan yang ketat, sifat delik aduan, klausul pengecualian kepentingan umum, dan jaminan proporsionalitas. Pasal 218 KUHP 2023 memenuhi seluruh kriteria tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kepala negara merupakan bagian dari tradisi hukum pidana yang diakui luas dalam sistem hukum demokratis. 21. Bahwa penghapusan Pasal 218 KUHP 2023 bukan sekadar persoalan teknis legislasi. Penghapusan norma ini justru berpotensi menimbulkan sejumlah risiko konstitusional yang serius bagi keberlangsungan demokrasi yang bermartabat, antara lain: a. normalisasi penghinaan terhadap kepala negara yang secara bertahap akan mendegradasi kewibawaan institusi konstitusional; b. penurunan kualitas diskursus publik akibat terkikisnya etika konstitusional (constitutional civility) sebagai fondasi kehidupan demokratis; dan c. kekosongan perlindungan hukum terhadap martabat pejabat konstitusional tertinggi yang tidak dapat ditambal semata-mata oleh pasal penghinaan umum. 22. Bahwa turunnya ancaman pidana penjara maksimal dari maksimal 6 (enam) tahun pada KUHP Lama menjadi maksimal 3 (tiga) tahun pada KUHP 2023 juga merupakan suatu kemajuan yang signifikan terhadap perlindungan hak berekspresi dan demokrasi. Dengan diturunkannya ancaman maksimal tersebut maka upaya paksa berupa penahanan tidak dapat dilakukan terhadap orang yang nantinya menjadi tersangka. Apabila terjadi perbedaan 69 persepsi antara aparat penegak hukum dengan tersangka mengenai apakah perbuatan tersangka termasuk kritikan atau penghinaan maka tersangka tidak akan menerima perampasan kemerdekaan sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan ia telah terbukti bersalah melakukan penghinaan dan dijatuhi pidana penjara. Terakhir, dalam KUHP 2023, dinyatakan merupakan delik aduan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 220 KUHP 2023. Konsekuensinya, Presiden/Wakil Presiden yang merasa dihina harus mengadukannya secara langsung agar dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadapnya dapat diproses. Adanya syarat aduan membuat aparat penegak hukum yang ditengarai sering dijadikan alat tekan oleh penguasa tidak bisa serta merta memproses pihak-pihak yang bersebrangan dengan penguasa tanpa adanya aduan langsung dari yang bersangkutan. Bahwa dengan demikian, Pasal 218 dan 219 KUHP 2023 dimaksudkan untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan Persiden dan/atau Wakil Presiden, tanpa menghambat kebebasan berekspresi. D. Bahwa terkait pengujian terhadap KUHP 2023 secara umum, DPR RI berpandangan bahwa: Pada dasarnya pengujian terhadap kebijakan hukum pidana (Criminal Policy), dimana hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menilai konstitusionalitasnya, sebagaimana ditegaskan dalam:  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016: “… ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 441-442]  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/2024 Jo. 162/2024 “Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya”. Dengan demikian, berdasarkan ratio decidendi tersebut, pengujian materiil terkait kriminalisasi maupun dekriminalisasi serta merumuskan kembali suatu 70 ketentuan pidana merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM DALAM SIDANG PEMBACAAN KETERANGAN DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa pengaturan mengenai delik penghinaan terhadap Pemerintah, Lembaga Negara, serta Presiden dan Wakil Presiden secara normatif telah membedakan secara tegas antara kritik dengan penghinaan yang merupakan serangan terhadap kehormatan atau martabat. Selain itu, dari sisi konstruksi hukumnya dirumuskan sebagai delik aduan dengan pembatasan yang jelas terhadap subjek yang dapat mengajukan pengaduan, sehingga mempersempit ruang penafsiran yang berlebihan (overbroad interpretation), menghindari karakter “pasal karet”, serta tetap menjamin perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Demikian keterangan tertulis dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon a quo, Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. KETERANGAN PRESIDEN I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025, pokok permohonan uji materil sebagai berikut: a. khusus kepada Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberikan kepada warga negara lainnya, sehingga menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. b. Bahwa dalam sistem negara republik yang demokratis, Presiden dan Wakil Presiden merupakan pejabat publik yang memperoleh mandat dari rakyat dan harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik, sehingga 71 pemberian perlindungan pidana istimewa bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 c. Bahwa Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP pada pokoknya menghidupkan kembali substansi norma penghinaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga bertentangan dengan prinsip final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON A. Terhadap Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025 (Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 219 KUHP) Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut; 1. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensial tidak hanya berkedudukan sebagai individu pribadi, melainkan juga sebagai simbol negara sekaligus representasi kedaulatan rakyat, sehingga penyerangan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat Presiden pada hakikatnya tidak semata menyerang individu yang menjabat, melainkan juga berpotensi merendahkan simbol konstitusional negara dan institusi kepresidenan. 2. Bahwa rumusan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Baru secara sadar dirancang untuk membedakan secara tegas antara kritik yang merupakan bagian dari praktik demokrasi dengan penghinaan yang berbentuk nistaan, 72 cacian, atau serangan terhadap kehormatan pribadi, sehingga norma tersebut dimaksudkan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan etika kehidupan demokrasi. 3. Bahwa keberadaan norma mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah konflik horizontal di masyarakat, mengingat dalam konteks sosial politik yang paternalistik, penghinaan ekstrem terhadap kepala negara seringkali memicu polarisasi dan bentrokan antar kelompok pendukung di ruang publik. 4. Bahwa secara konseptual delik penghinaan merupakan rechtsdelicten, yaitu perbuatan yang secara intrinsik dianggap tercela menurut nilai moral dan ketertiban sosial, sehingga pengaturannya dalam hukum pidana dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi kehormatan seseorang dari serangan yang tidak berdasar. 5. Bahwa norma tersebut tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara, melainkan untuk memberikan batas yang jelas antara kritik terhadap kebijakan publik yang merupakan hak konstitusional warga negara dengan penghinaan yang berbentuk caci maki atau fitnah yang merusak wibawa institusi negara. Bahwa berdasarkan seluruh uraian keterangan Pemerintah terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam perkara pengujian materiil KUHP dan UU 1/2026, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal a quo pada hakikatnya telah dirumuskan secara proporsional, memiliki tujuan yang sah dalam menjaga ketertiban umum, melindungi kehormatan institusi negara, menjaga nilai moral dan sosial dalam masyarakat, serta memberikan kepastian hukum melalui perumusan unsur delik yang jelas, pembatasan mekanisme penegakan hukum seperti delik aduan, serta persyaratan unsur kesalahan dan akibat yang bersifat materiil; sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat kabur, menghidupkan kembali pasal karet, atau melanggar hak konstitusional warga negara tidak beralasan menurut hukum, karena baik dari segi konsep pembentukan norma maupun dari segi sistematika pengaturan dalam hukum pidana, ketentuan-ketentuan tersebut dirancang untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan kepentingan ketertiban sosial dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 73 B. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan Ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara Nomor 275/PUU- XXIII/2025 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Albert Aries yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2026 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2026, serta keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 melalui surat elektronik, pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan Ahli Albert Aries Tak dapat dimungkiri, TIndak pidana ini merupakan salah satu dari 14 (empat belas) isu krusial) dalam Rancangan KUHP yang sering disalahpahami, bahkan dituding sebagai “rekolonialisasi” dari Pasal 134 KUHP dan 137 KUHP Lama tentang Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang telah dianulir oleh Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006. Namun yang patut disayangkan adalah selama ini yang ditonjolkan hanyalah amar putusannya saja, tanpa menyuguhkan informasi mengenai pertimbangan hukum yang mengikat (ratio decidendi) pada halaman 60. Padahal legal reasoning- nya itu dapat menjadi justifikasi bagi pembentukan norma hukum dalam Pasal 218 KUHP Baru, yaitu: “Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden 74 dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310 - Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (beleediging) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (als ambtsdrager); Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (gestelde macht of openbaar lichaam) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (bij klacht).” (Lihat Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dalam halaman 60 pada paragraf 4 dan 5). Dalam sosialisasi rancangan KUHP, ahli seringkali menyatakan bahwa sangatlah wajar jika 20 tahun silam, Mahkamah menganulir Pasal 134 dan 137 KUHP Lama. Bayangkan saja, delik yang berasal dari WvS NI itu ancamannya hingga 6 tahun penjara, tanpa disertai alasan penghapus pidana, jenis deliknya biasa (sehingga siapapun bisa membuat laporan polisi), serta Pdak diberikannya penjelasan yang memadai untuk membedakan “kritikk” dan “delik”. Yang mulia majelis hakim konstitusi, Salah satu hal yang perlu diluruskan dalam judicial review ini adalah apakah benar isu yang berhembus sebagai “chilling effect” bahwa eksistensi Pasal 218 KUHP akan mengkriminalkan kritik atau bahkan menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat yang berbeda dari kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden, meskipun sejak berlaku di 2 Januari 2026 belum ada satupun pengaduan yang sudah dibuat dengan pasal a quo. Pertanyaan ini sesungguhnya dapat terjawab, jika kita mau mencermati Penjelasan Pasal 218 KUHP yang sudah menegaskan bahwa suatu kritik yang mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan atau tindakan Presiden dan/atau wakil Presiden jelas bukan merupakan tindak pidana yang dimaksud. Sederhananya, perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana menurut Pasal 218 KUHP adalah menyerang kehormatan atau harkat martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, berupa perbuatan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista, misalnya dengan perkataan “kebun binatang” atau memfitnah. Mengapa terdapat frasa “diri” Presiden dan/atau Wakil Presiden”? karena objeknya serupa namun tindak sama dengan perbuatan yang dilarang dalam Bab XVII KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan, khususnya Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 KUHP, sehingga perasaan subjektif dari yang terhina dapat 75 senantiasa diuji objektivitas perbuatannya dengan memberi kesempatan bagi orang itu untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan (Pasal 434 KUHP Baru). Selanjutnya apa perbedaan antara Pasal 218 KUHP Baru dengan Pasal 134 KUHP Lama? Pertama, Pasal 218 KUHP Baru diatur sebagai delik aduan absolut, artinya sekalipun ada orang yang menista atau memfitnah Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan itu merupakan perbuatan melawan hukum, namun Pdak akan pernah ada proses hukum jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak membuat pengaduan. Apalagi Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pasal ini juga Pdak “diwajibkan” menggunakan haknya untuk mengadu, sebagaimana postulat latin “Juro suo uti nemo cogitur”. Pengaturan ini sekaligus dapat “mengkanalisasi” semua penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta menutup “celah” bagi pihak ketiga, termasuk relawan, simpatisan, atau “proxy” untuk membuat laporan ke pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal-pasal yang sebenarnya tidak relevan namun tetap dipaksakan proses hukumnya, sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu. Padahal tidak pernah dapat dibuktikan apakah “laporan” itu dikehendaki oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Kasus Penghinaan Presiden Jokowi Berujung Bui, online, tersedia di https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9- kasus-penghinaan-presiden-jokowi-berujung-bui, diakses 4 Juni 2026). Kedua, Pasal 218 ayat (2) KUHP Baru mengatur Alasan Penghapus Pidana Khusus di luar Buku I KUHP, yaitu tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat atau martabat (diri) sebagaimana dimaksud ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Lalu bagaimana jika Presiden dan/atau Wakil Presiden ternyata mudah tersinggung, sehingga ia membuat pengaduan? Sebagai “bawahan”, penyidik dan penuntut umum dipredikasi akan memberikan atensi atas pengaduan tersebut. Namun disinilah kita harus percaya bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman tetap berwenang untuk menilai apakah perbuatan tersebut merupakan penghinaan, dan menguji alasan penghapus pidana khusus menurut Pasal 218 ayat (2) KUHP Baru. Ketiga, sebagaimana telah diuraikan, penjelasan Pasal 218 KUHP Baru telah membedakan dengan tegas antara “kritik” dan “delik” (menista atau memfitnah). Hal ini sejalan dengan Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang sudah dirafitikasi Indonesia lewat UU No. 12 Tahun 2005 yang mengatur bahwa hak untuk berpendapat dapat dibatasi 76 sepanjang untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, serta melindungi ketertiban atau moral umum. Terakhir, dengan modified delphie method, sanksi pidana dalam Pasal 218 KUHP Baru sudah ditentukan secara proporsional dengan alternatif pidana denda, dan juga tidak dapat dilakukan upaya paksa (Penahanan) menurut Pasal 100 ayat (2) KUHAP Baru, serta terbukanya penyelesaian dengan Mekanisme Keadilan Restoratif menurut Pasal 82 KUHAP Baru. Yang mulia majelis hakim konstitusi, Dalam waktu yang begitu terbatas, ahli coba untuk melakukan quick research untuk membandingkan pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden dengan negara-negara lainnya, dan telah “menanggalkan” negara lain yang sistemnya monarki konstusional, misalnya Denmark, Belgia, Spanyol, Swedia dan Islandia yang dipengaruhi oleh Lèsemajesté. Kiranya upaya ini dapat menjernihkan dan meminimalisir perbedaan pendapat dengan rekan-rekan masyarakat sipil. Untuk itu, izinkanlah ahli untuk menyajikan sejumlah data yang terbuka untuk dicek dan dikritisi mengenai sekurang-kurangnya ada 9 (sembilan) negara (“paling Pdak agar jumlahnya sama dengan Yang Mulia Hakim Konstitusi”), yang masih mengatur delik serupa, yaitu: 1. Jerman: Pasal 90 ayat (1) KUHP Jerman (Strafgesetzbuch – StGB): Menghina Presiden Federal: “Whoever disparages the Federal President in public, in a meeting or by disseminating material (section 11 (3)) incurs a penalty of imprisonment for a term of between three months and five years.” 2. Italia: Pasal 278 KUHP Italy (Codice Penale): Menghina kehormatan atau martabat Presiden: “Anyone who affronts the honour or prestige of the President of the Republic shall be punished with a prison sentence of between one and five years.” 3. Portugal: Pasal 328 KUHP Portugal (Código Penal): Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Portugal: “Insult or defamaCon against the President of Portugal with three months in prison or a fine. If commited publicly or through the media, the punishment increases to a prison term of between six months to three years and a minimum fine of 60 days.” 4. Turki: Pasal 299 ayat (1) KUHP Turki (Türk Ceza Kanunu): Menghina Presiden Republik: “Any person who insults the President of the Republic shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to four years.” 77 5. Polandia: Pasal 135 ayat (2) KUHP Polandia: Menghina Presiden Republik: “Whoever insults the President of the Republic of Poland in public shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for up to 3 years.” 6. Islandia: Pasal 101 ayat (1) KUHP Islandia: Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Dengan Penghinaan Dalam Kata-Kata Atau Perbuatan (Pemberatan Jika Dilakukan Terhadap Presiden Atau Yang Menjalankan Kuasa Presiden): “If an action for which punishment is prescribed in Chapter XXIII, XXIV or XXV of this Act is directed at [the President]1) or a person exercising [presidenCal powers]1) and which is not covered by Article 99 or Article 100, the punishment prescribed for the offence may be increased, though not to more than double that which is prescribed. Bab XXV: Art. 234 Anyone who defames another person by insults in word or deed and anyone who disseminates such defamation, shall be fined or [imprisoned] 1) for up to 1 year.” 7. Slovenia: Pasal 163 ayat (1) KUHP Slovenia: Menghina Presiden (Sebagai Pemberatan Delik Penghinaan Terhadap Orang Lain): “Whoever publicly commits any of the offences under Articles 158 to 162 of this Penal Code against the Republic of Slovenia or against the President of the Republic with respect to the exercising of his duties shall be punished by a fine or sentenced to imprisonment for not more than one year. Article 158: (1) Whoever insults another person shall be punished by a fine or sentenced to imprisonment for not more than three months.” 8. Kamerun: Pasal 153 ayat (1) KUHP Kamerun: Penghinaan Terhadap Presiden Republik: “Contempt of President (1) Whoever commits a contempt of the President of the Republic or any person exercising the whole or a part of their prerogatives, or of any foreign Head of State shall be punished with imprisonment for from 1 (one) to 58 5 (five) years or with fine of from CF AF 20 000 (twenty thousand) to CF AF 20.000.000 twenty million) or with both such imprisonment and fine.” 9. Rusia: Pasal 319 KUHP Rusia: Penghinaan Terhadap Perwakilan Otoritas Selama Ia Menjalankan Tugas Resminya: “Insult of a representative of the authority during the discharge by him of his official duties, or in connection with their discharge, shall be punishable by a fine in the amount up to 40 thousand roubles, or in the amount of the wage or salary, or any other income of the convicted person for a period of up to three months, or by compulsory works for 78 a term of 120 to 180 hours, or by corrective labour for a term of six to twelve months.” Yang mulia majelis hakim konstitusi, Hukum pidana senyatanya memang membedakan perlakuan atas Pndak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap seseorang sebagaimana telah dipertegas batasan objeknya lewat Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, dan juga terhadap diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang selama ini diinsPtusionalisasi menjadi suatu “lembaga” atau “jabatan”, yang secara kalkulaPf telah terpilih oleh hampir 100 juta pemilih dalam suatu pemilihan umum. Pertanyaan ini sebenarnya dapat terjawab dengan adanya sejumlah pembedaan dari objek Pndak pidana penghinaan, misalnya dalam Putusan MK No. 31/PUU-XIII/2015 yang mengakui “pembedaan” atas penghinaan terhadap orang lain dan penghinaan terhadap pejabat (Pasal 316 Jo Pasal 319 KUHP Lama/Pasal 441 ayat 2 KUHP Baru), dengan dimaknainya penghinaan terhadap penjabat sebagai delik aduan (klach delict). Adapun pasal yang seringkali dicontohkan berkaitan dengan perlu diaturnya Pndak pidana “penghinaan” Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP, salah satunya adalah adanya ketentuan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara Sahabat (Pasal 226 KUHP Baru/142 KUHP Lama). Namun demikian, ternyata masih ada satu Pndak pidana lain yang justru luput dijadikan perbandingan untuk membedakan objek Pndak pidana, yaitu Pasal 217 KUHP Baru/Pasal 131 KUHP Lama mengenai tindak pidana “menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Cdak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat”, yang sebenarnya merupakan bentuk “sui generis” dari Pndak pidana penganiayaan biasa. Sebagai penutup, meminjam pandangan dari Kriminolog Jerman, Hermann Mannheim yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah cerminan paling jujur dari peradaban suatu bangsa (The criminal law has been called one of the most faithful mirrors of a given civilization, Hermann Manheim, Criminal Jus.ce And Social Reconstruc.on, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd, 1946, h. 2), maka pertanyaannya adalah bagaimana bangsa Indonesia hendak mengatur Pndak pidana penghinaan sebagai suatu perbuatan yang intrinsically wrong, baik dari sisi hukum positif maupun hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk bagaimana keadilan untuk memperlakukan sama terhadap yang sama, dan beda terhadap yang berbeda. 79 Di tengah berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk munculnya sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan atau Keputusan Presiden dan/atau Wakil Presiden, ahli meyakini bahwa Konstitusi di hampir seluruh negara demokrasi menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kritik dan ketidaksetujuan, namun tidak ada satupun Konstitusi yang memberikan kebebasan untuk menghina orang lain, sekalipun itu dikualifikasikan sebagai Tort (act against law) dalam perkara perdata. Keterangan Ahli Tambahan PERBANDINGAN DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN DARI NEGARA YANG MASIH MENGATUR & SUDAH TIDAK MENGATURNYA LAGI SECARA KHUSUS Menindaklanjuti, perintah dari Mahkamah untuk disampaikannya keterangan tambahan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 dalam Perkara Nomor 275/PUUXXIII/2025, terkait dengan pengujian materi Pasal 218 Undang- Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( “KUHP Baru”), mengenai Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang diminta oleh Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. dan Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Untuk itu, perkenankanlah saya. Albert Aries untuk menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya berisi perbandingan dari pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dari 9 (sembilan) negara yang masih mengatur delik serupa, dan 9 (sembilan) negara lainnya yang sebelumnya pernah mengatur namun kemudian menghapus atau setidaktidaknya menjadikan delik tersebut dikategorikan sebagai “penghinaan terhadap pejabat”, “penghinaan terhadap warga negara”, atau “perbuatan kerperdataan”. Mengenai pengaturan norma dan kaitannya dengan bagaimana sikap dari aparat penegak hukum, yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A, ditemukan data misalnya dalam Pasal 90 ayat 4 KUHP Jerman yang menyebutkan “Tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut setelah mendapat otorisasi dari Presiden Federal. (The offence may be prosecuted only upon authorisation by the Federal President) dan Pasal 299 ayat (3) KUHP Turki yang menyebutkan bahwa “penuntutan atas pelanggaran tersebut harus mendapat izin dari Menteri Kehakiman (The initiation of a prosecution for such offence shall be subject to the permission of the Minister of Justice.)” 80 NEGARA YANG MASIH MENGATUR DELIK SERUPA No. Negara Pasal Tindak Pidana Dalam KUHP 1. Jerman Sistem: Jerman menganut sistem pemerintahan republik federal parlementer. Presiden adalah kepala negara, sedangkan Kanselir adalah kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan berdasarkan dukungan mayoritas parlemen. Section 90 Disparagement of Federal President Pasal 90 KUHP Jerman (Strafgesetzbuch – StGB) Menghina Presiden Federal 1) Whoever disparages the Federal President in public, in a meeting or by disseminating material (section 11 (3)) incurs a penalty of imprisonment for a term of between three months and five years. 2) In less serious cases, the court may, at its discretion, mitigate the penalty (section 49 (2)), unless the conditions of section 188 are met. 3) The penalty is imprisonment for a term of between six months and five years if the act constitutes defamation (section 187) or if the offender, by commibng the act, intentionally supports activities directed against the continued existence of the Federal Republic of Germany or against its constitutional principles. 4) The offence may be prosecuted only upon authorisation by the Federal President. 2. Italia Sistem: republik parlementer di mana Presiden menjadi kepala negara, sedangkan Perdana Menteri menjalankan pemerintahan berdasarkan dukungan mayoritas parlemen Pasal 278 KUHP Italy (Codice Penale) Penghinaan kehormatan atau martabat Presiden Art. 278 Affront to the honour or prestige of the President of the Republic Anyone who affronts the honour or prestige of the President of the Republic shall be punished with a prison sentence of between one and five years. 3. Portugal Sistem: semi- presidensial, di mana Presiden dan Perdana Menteri sama-sama memiliki peran dalam pemerintahan, meskipun pengelolaan pemerintahan sehari- hari berada di tangan Perdana Menteri. Pasal 328 KUHP Portugal/ Código Penal Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Art. 328 of the Portuguese Criminal Code punishes insult or defamation against the President of Portugal with three months in prison or a fine. If commiged publicly or through the media, the punishment increases to a prison term of between six months to three years and a minimum fine of 60 days. 4. Turki Sistem: presidensial, di mana Presiden memegang kekuasaan Offences against the Symbols of State Sovereignty and the Reputation of its Organs. Insultng the President of the Republic (Ar,cle 299 Türk Ceza Kanunu) 81 ekseku,f sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus Menghina Presiden Republik 1) Any person who insults the President of the Republic shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to four years. 2) (Amended on 29/6/2005 – By Ar,cle 35 of the Law no. 5377) Where the offence is commiged in public, the sentence to be imposed shall be increased by one sixth. 3) The initiation of a prosecution for such offence shall be subject to the permission of the Minister of Justice. 5. Polandia Sistem: sistem campuran di mana Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki sejumlah kewenangan pen,ng, tetapi pemerintahan seharihari dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Article 135 Penal Code Menghina Presiden Republik 1) Whoever commits an active assault on the President of the Republic of Poland shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years. 2) Whoever insults the President of the Republic of Poland in public shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for up to 3 years. 6. Islandia (Iceland) Sistem: republik parlementer di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan sehari- hari dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Art. 101 Penal Code Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Dengan Penghinaan Dalam Kata-Kata Atau Perbuatan (Pemberatan Jika Dilakukan Terhadap Presiden Atau Yang Menjalankan Kuasa Presiden): 1) If an action for which punishment is prescribed in Chapter XXIII, XXIV or XXV of this Act is directed at [the President]1) or a person exercising [presidential powers]1) and which is not covered by Article 99 or Article 100, the punishment prescribed for the offence may be increased, though not to more than double that which is prescribed. 2) [If such an acXon is directed against the President’s closest relatives in such a way as may be considered to be directed against his or her home, the punishment may be increased by the addition of up to one half again.] Contoh Bab XXV: Art. 234 Anyone who defames another person by insults in word or deed and anyone who disseminates such defamation, shall be fined or [imprisoned] 1) for up to 1 year 7. Slovenia Sistem: republik parlementer di mana Insult to the Republic of Slovenia (Ar,cle 163) Menghina Presiden (Sebagai Pemberatan Delik Penghinaan Terhadap Orang Lain 82 Presiden berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. 1) Whoever publicly commits any of the offences under Articles 158 to 162 of this Penal Code against the Republic of Slovenia or against the President of the Republic with respect to the exercising of his duties shall be punished by a fine or sentenced to imprisonment for not more than one year. 2) The same punishment shall be imposed on anyone who has publicly desecrated the flag, coat-of arms or national anthem of the Republic of Slovenia Article 158: (1) Whoever insults another person shall be punished by a fine or sentenced to imprisonment for not more than three months. 8. Kamerun Sistem: Republik presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan ekseku,f sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sementara Perdana Menteri berperan membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah. Section 153Penal Code Penghinaan Terhadap Presiden Republik 1) Contempt of President (1) Whoever commits a contempt of the President of the Republic or any person exercising the whole or a part of their prerogatives, or of any foreign Head of State shall be punished with imprisonment for from 1 (one) to 58 5 (five) years or with fine of from CF AF 20 000 (twenty thousand) to CF AF 20.000.000 twenty million) or with both such imprisonment and fine. 2) Whoever commits a contempt of any foreign Head of Government, or of any minister in charge of foreign affairs of a foreign Government, or of a diplomatic representative accredited to the Government of the Republic shall be punished with imprisonment for from 6 (six) months to 2 (two) years or with fine of from CFAF 20 000 (twenty thousand) to CFAF 20 000 000 (twenty million), or with both such imprisonment and fine. 3) The truth of the defamatory matter may never be proved. 9. Rusia Sistem: semi- presidensial, tetapi dalam praktiknya Presiden memiliki kedudukan dan kewenangan yang sangat kuat dibandingkan Perdana Menteri, sehingga kekuasaan eksekutif terpusat pada Presiden. Article 319 Penal Code: Penghinaan Terhadap Perwakilan Otoritas Selama Ia Menjalankan Tugas Resminya Insult of a Representative of the Authority Public insult of a representative of the authority during the discharge by him of his official duties, or in connection with their discharge, shall be punishable by a fine in the amount up to 40 thousand roubles, or in the amount of the wage or salary, or any other income of the convicted person for a period of up to three months, or by compulsory works for a term of 83 120 to 180 hours, or by corrective labour for a term of six to twelve months. NEGARA YANG SUDAH TIDAK LAGI MENGATUR DELIK SERUPA SECARA KHUSUS No. Negara Pasal Tindak Pidana Dalam KUHP 1. Belanda Sistem: parlementer dalam bentuk monarki konstitusional. Pasal 111 & 113 Wetboek van Strafrecht NL Penghinaan Sengaja Terhadap Raja Pasal 111: Intentional defamation of the King shall be punishable by a term of imprisonment not exceeding five years or a fine of the fourth category. Pasal 113 ayat (1): Any person who distributes, publicly displays or posts, or has in store to be distributed, publicly displayed or posted, wrigen mager or an image defaming the King, the King's consort, the King’s heir apparent or his spouse, or the Regent, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or a fine of the third category, if he knows or has serious reason to suspect such defamatory content of the wrigen mager or image. Dihapus dengan Wet van 15 Mei 2019 (Stb. 2019, 187): https://www.njb.nl/wetgeving/staatsbladen/schr appen-belediging-bevriend-staatshoofd- enmajesteitsschennis 2. Norwegia Sistem: parlementer dalam bentuk monarki kons,tusional. Pasal 101 ayat 2 KUHP Norwegia (Penal Code 1902) Mencemarkan nama baik Raja Any person who defames the King or the Regent shall be liable to detention or imprisonment for a term not exceeding five years. Dalam Penal Code Norwegia 2005 (berlaku 2015), ketentuan tersebut sudah dihapus, NAMUN, ketentuan menghina pejabat publik masih dipertahankan dalam Pasal 156 ayat (2) Penal Code: “Any person who through abusive language or other improper conduct insults a public official during or because of the performance of his/her duties shall be subject to a penalty of a fine.” Sumber: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-05- 20-28/%2A?utm_source 3. Belgia Sistem: parlementer dalam bentuk monarki kons,tusional federal Loi du 6 avril 1847 portant répression des offenses envers le Roi (Undang-Undang 6 April 1847 tentang Penindakan Penghinaan terhadap Raja) Article 1: Anyone, either in public places or mee,ngs, by speeches, shouts or threats, or by writings, prints, images or emblems of any kind, which have been displayed, distributed or sold, put up for sale or exposed to the public eyes, has been guilty of offensing the personality of the King, shall be punished by imprisonment of six months to three years, and a fine of 300 to 3,000 francs. 84 Catatan: Ketentuan tersebut dihapus oleh MK Belgia: https://fr.constcourt.be/public/f/2021/2021-157f.pdf 4. Swedia Sistem: parlementer dalam bentuk monarki kons,tusional Chapter 9, Section 5 of the 1864 Swedish Penal Code (Strafflagen) Bab 9 Pasal 5 KUHP Swedia (terjemahan tidak resmi) "Any person who, by speech, writing, or other insulting conduct, defames, insults, or otherwise shows contempt toward the King or another member of the Royal House shall be liable to criminal punishment." Catatan: sempat dipertahankan hingga tahun 1948 dan kemudian oleh Brogsbalken 1962 (berlaku 1965) dan kini KUHP baru Swedia tidak lagi memuat delik khusus mengenai majestätsmissfirmelse. Penghinaan terhadap anggota kerajaan ,dak diatur sebagai jenis kejahatan terpisah dalam KUHP Swedia. Sebaliknya, pemberatan sanksi maksimum ditetapkan untuk, antara lain, kejahatan pencemaran nama baik, jika kejahatan tersebut melibatkan pelanggaran terhadap Raja atau anggota lain dari Keluarga Kerajaan atau terhadap seorang wali yang telah ditunjuk menggan,kan Raja (Bab 18, Bagian 2). Sumber: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentoch- lagar/dokument/proposi,on/kungl-maj-tsproposi,on-nr- 133-ar-196b_ep30133/ 5. Perancis Sistem: semi-presidensial (campuran) Article 26 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Menghina Presiden Republik Pasal 26 (Undang-Undang tanggal 29 Juli 1881 tentang kebebasan pers): Insulting the President of the Republic by any of the means listed in Article 23 is punishable by a fine of €45,000. Catatan: sudah dihapuskan sejak tahun 2012 melalui keputusan No. 2013-711 tanggal 5 Agustus 2013 - art. 21 (V) Sumber: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT 000000877119? 6. Ghana Sistem: Presidensial Pasal 183A KUHP Ghana (1960) Section 183A—Limitation on Institution of Proceedings. Any person who with intent to bring the President into hatred, ridicule or contempt publishes any defamatory or insulting maher whether by writing, print, word of mouth or in any other manner whatsoever concerning the President shall be guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding ¢7 million or to imprisonment not exceeding three years or to both. Catatan: Ketentuan tersebut sudah dicabut berdasarkan Amandemen KUHP Ghana tahun 2001 terkait salah satunya adalah Pasal 183A melalui Act 602. Sumber: hgps://ghalii.org/akn/gh/act/2001/602/eng%402 001-08- 17/ 7. Peru Article 374.-Contempt Pasal 374 KUHP Peru (Codigo Penale) 85 Sistem: semi- presidensial Which threatens, insults or otherwise offends the dignity or decorum of a public official because of the exercise of their functions or exercising time, it shall be punished with imprisonment not exceeding three years. If the victim is President of one of the branches of government, the penalty shall be not less than two nor more than four years. Keterangan: ketentuan yang berlaku khusus Presiden dicabut oleh Undang-Undang Nomor 27975, yang diterbitkan pada tanggal 29/05/2003 (tapi yang terhadap pejabat publik tidak dicabut) Sumber: https://www.legalatlas.net/sites/default/files/law/Peru_C riminalCo de_1991.pdf 8. Zambia Sistem: presidensial Pasal 69 KUHP Republik Zambia Any person who, with intent to bring the President into hatred, ridicule or contempt, publishes any defamatory or insulting maher, whether by writing, print, word of mouth or in any other manner, is guilty of an offence and is liable on conviction to imprisonment for a period not exceeding three years. Keterangan: ketentuan itu dihapus sejak tahun 2022, sumber: THE PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2022 sumber: https://www.parliament.gov.zm/sites/default/file s/documents/bills/N.A.B%2025%2C%20Penal%2 0Code%20%28Amendment%29%2C%202022.pdf 9. Hungaria Sistem: Parlementer. Pasal 232 ayat (1) KUHP Hungaria (1993) (1) Anyone who in front of another person states a fact, spreads a rumour or uses an expression directly referring to such a fact, capable of offending the honour of an official person or the honour of the authority through the defamation of the official person representing the authority is to be punished for the misdemeanour by imprisonment for up to two years, public labour or a fine. Keterangan: ketentuan ini dibatalkan oleh Putusan MK Hungaria (Decision No. 36/1994 (VI. 24.) AB) Sumber: https://hunmedialaw.org/dokumentum/156/03_ 36_1994_AB_EN.pdf? Adapun perbandingan dari keduanya selalu terbuka untuk dicek dan dikritisi bersama, mengingat data yang diperoleh oleh ahli sebagian merupakan unofficial translation ke dalam bahasa Inggris yang selalu menerima kemungkinan adanya kekeliruan penerjemahan atau bahkan adanya pembaruan yang tidak terpublikasikan informasinya. [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari para 86 Pemohon dan Presiden bertanggal 18 Juni 2026, yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, pada pokoknya sebagai berikut. Kesimpulan Pemohon Apakah pasal-pasal a quo sebegitu dibutuhkannya sekalipun melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dan UUD NRI 1945? Kami sangat setuju dengan pandangan Yang Mulia Ketua Pak Suhartoyo bahwa MK sebagian besar konsisten dengan putusan-putusannya, namun ada satu atau dua kasus yang kemudian MK dapat berubah pendirian apabila ada jaminan perlindungan hak konstitusional. Jika kemudian kita telaah lebih dalam pasal-pasal a quo, sebagaimana ahli Bivitri Susanti sampaikan, seluruh pasal-pasal a quo ini sudah “kejauhan” dari jaminan perlindungan hak konstitusional. Pembentuk Undang-Undang selalu berkutat bahwa pasal-pasal a quo merupakan cerminan hukum nasional yang sekarang berorientasi pada keadilan restoratif. Ahli yang mereka hadirkan, menyatakan bahwa pasal-pasal bermasalah KUHP baru ini tidak harus dienforce dan memberikan contoh 10 negara yang memiliki pasal penghinaan presiden. Tidakkah pandangan pembentuk Undang-Undang dan ahlinya ini justru bertentangan dengan paradigma tujuan pemidanaan? Secara garis besar, paradigma tujuan pemidanaan terbagi atas Retributif, Utilitarian, dan Restoratif. Secara paradigma Retributif yang diprakarsai Immanuel Kant, hukuman pidana diperlukan untuk mengembalikan Social Order di masyarakat. Jika kita kaji, apakah pasal-pasal a quo akan mengembalikan Social Order di masyarakat? Di Era digital ini, keterbukaan dan kebebasan mengkritik sudah menjadi nafas kehidupan masyarakat modern. Jika kebebasan itu direnggut, apakah akan mengembalikan Social Order? Bukankah justru akan jadi chaos karena masyarakat marah hak berpendapatnya direnggut? Apalagi jika kebebasan ini direnggut karena dilaporkan pidana akibat mengkritik sebuah lembaga negara, tidakkah itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjadi bad publication bagi pemerintah? Apabila ada rakyat dilaporkan pidana karena mengkritik presiden, apakah rakyat akan menjadi 87 respect kepada presiden yang mempidanakan rakyatnya sendiri? Secara paradigma Utilitarian yang digagas Jeremy Bentham, semua hukuman harus ada daya guna. Menjadi pertanyaan besar sebenarnya apa fungsi pasal a quo di tengah banyaknya kejahatan lainnya yang lebih berbahaya di Indonesia. Tidakkah pasal-pasal a quo justru akan membuat aparat penegak hukum kewalahan dan menjadi abai terhadap kejahatan lain yang lebih serius? Kemudian juga, secara terang benderang, ahli Albert Aries mengatakan bahwa pasal a quo tidak harus selalu “digunakan”, kembali kepada political will pejabatnya. Jika begitu, berarti pasal ini tidak ada daya gunanya dong? Atau setidak-tidaknya, sangat kecil daya gunanya. Lantas, kenapa harus diadakan pasal-pasal ini? Secara keadilan restoratif yang digadang-gadang sebagai terobosan negara ini. Betul, bahwa banyak Pasal KUHP baru lainnya yang sangat berorientasi pada keadilan restoratif. Namun, terhadap pasal-pasal a quo, keadilan restoratifnya dimana? Justru pasal-pasal ini membuat-buat masalah yang sebenarnya bukan masalah. Bagaimana memulihkan keadilan restoratif dalam penghinaan lembaga negara, apakah lembaga negara punya perasaan? Yang Mulia Hakim Konstitusi yang terhormat, Ahli Albert Aries mencontohkan 10 negara yang mempunyai pasal penghinaan presiden, 7 di antaranya adalah negara parlementer. Dalam negara parlementer, presiden adalah head of state, bukan head of government. Pada sistem negara ini, presiden menjadi simbol persatuan negara. Dalam sistem ini, presiden tidak memerintah (govern), sehingga ketika martabat presiden diserang, jelas tujuannya adalah untuk melecehkan/merendahkan negara, bukan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak ada satupun negara parlementer yang memiliki pasal penghinaan Perdana Menteri. Oleh karenanya, tidak apple to apple jika disamakan dengan Indonesia yang menggunakan sistem presidensial. Presiden bukan hanya kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan. Jika presiden menciptakan kebijakan yang salah, tentu harus bisa dikritik dan dipermasalahkan. Tindakan tersebut bukanlah penghinaan kepada negara, melainkan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang secara ex officio dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. 1 negara lain yang disebut adalah Kamerun. Sekalipun presidensial, namun Kamerun berada di bawah kediktatoran Paul Biya yang saat ini sudah 44 tahun menjabat Presiden Kamerun dan menjadikannya presiden terlama di dunia. 88 1 negara lain yang disebut adalah Türkiye (Turki). Sebelum referendum 2017, Türkiye adalah negara parlementer sehingga memiliki pasal penghinaan presiden. Namun pada tahun 2016, terjadi kudeta militer yang gagal. Presiden Erdogan menjadi paranoid dan menguatkan cengkraman kekuasaannya, mengalihkan Türkiye dari parlementer ke presidensial. Sejak itu, terjadi democratic backsliding di Türkiye, dimana Türkiye dikategorikan sebagai negara otoriter dan Erdogan dianggap sebagai strongman. Akibatnya, Uni Eropa terus mengulur keanggotaan Türkiye ke Uni Eropa semata-mata karena syarat keanggotaan Uni Eropa haruslah negara yang demokratis. 1 negara lagi adalah Federasi Rusia yang memiliki sistem semi-presidensial. Di bawah kepemimpinan Presiden Putin, Rusia menginvasi Ukraina dan memenjarakan oposisi yang menentang kebijakannya. Putin adalah diktator penjahat perang menurut International Criminal Court, sebagaimana juga Benyamin Netanyahu. Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, justru ahli yang dihadirkan pembentuk Undang- Undang menunjukkan kenyataan pahit: pasal-pasal a quo tidak cocok di negara kita yang menggunakan sistem presidensial. Kecuali, jika negara kita hendak menuju menjadi negara otoriter. Apakah kesana arah negara ini? Karena itu lah saya mengkutip Cicero di awal kesimpulan ini. Semata-mata untuk menjadi pengingat kita semua, jika hukum yang “gila” dibiarkan, berarti sudah semakin dekat kita pada kehancuran. Kehancuran demokrasi. Ergo (Dengan demikian), maka tepatlah untuk seluruh perkara a quo dikabulkan seluruhnya. Kesimpulan Presiden I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 89 II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Bapak Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Wakil Menteri Hukum Kementerian Hukum pada tanggal 9 Maret 2026. 2. Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Maret 2026 terdapat pertanyaan kepada Pemerintah dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Terhadap pertanyaanpertanyaan tersebut, Pemerintah menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut: a. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani 1) … KUHP ini bahkan boleh dibilang sebelum berlaku sudah beberapa diubah, ya, di dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP. Tetapi kalau saya baca di ketentuan penutup, ya, di Undang-Undang Penyesuaian KUHP, itu tidak secara tegas, ya ... dan kalau UndangUndang Penyesuaian KUHP saya sudah tidak ikutan loh, Bapak, saya sudah berada di sini. Itu tidak secara tegas dikatakan bahwa apa yang ada di dalam KUHP dengan telah diubahnya, ya, bahkan pengubahannya itu tidak hanya sekadar menyangkut tentang pidananya, tapi juga tentang rumusan pidananya, ya, itu menjadi tidak berlaku. Nah, saya ingin mohon ketegasan Pemerintah, ya, DPR juga, pementuk undangundang. Bahwa apa-apa yang ada dalam KUHP yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP, terutama yang terkait dengan rumusan normanya, itu menjadikan yang ada di dalam KUHP itu sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah rumusan yang ada di ... apa ... Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Karena kalau kita baca, itu tidak hanya sekadar menyesuaikan soal pidananya saja, ya, tapi sudah menyangkut juga rumusan norma yang ada, ya, yang berbeda, meskipun berbeda sedikit, ya, antara yang dirumuskan di dalam ... apa ... KUHP Baru itu dan di dalam UndangUndang Penyesuaian KUHP. 2) Yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, ya. Saya 90 memang ini tidak langsung dengan yang diuji, Pak Wamen, ya, tapi ini terkait dengan penjelasan karena tadi disinggung dalam Keterangan yang lisan Pak Wamen. Lembaga negaranya itu enam. Mengapa BPK dan KY tidak dimasukkan? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan bagian integral dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang dibentuk untuk menyelaraskan dan menyesuaikan berbagai ketentuan pidana setelah berlakunya KUHP, sehingga kedua undang-undang tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan legislasi dalam reformasi hukum pidana nasional. 2) Bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, perubahan terhadap suatu norma melalui undang-undang yang lebih baru tidak melahirkan dua norma yang berlaku secara bersamaan, melainkan menghasilkan satu norma baru yang menggantikan norma sebelumnya pada bagian yang diubah. Oleh karena itu, sepanjang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah mengubah rumusan maupun ancaman pidana dalam suatu ketentuan KUHP, maka yang berlaku adalah rumusan sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2026 berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori dan teknik perubahan peraturan perundang- undangan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Indonesia. 3) Bahwa dengan demikian, tidak terdapat dualisme norma antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sebab perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang secara yuridis telah menggantikan rumusan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap ketentuan yang telah mengalami perubahan, aparat penegak hukum wajib merujuk pada rumusan sebagaimana telah disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. 4) Bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membatasi ruang lingkup perlindungan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP hanya kepada enam lembaga negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, 91 MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keenam lembaga tersebut merupakan pemegang kekuasaan negara pada tingkat tertinggi dalam cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi berada pada Presiden dan Wakil Presiden; dalam cabang legislatif berada pada MPR, DPR, dan DPD; sedangkan dalam cabang kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlindungan khusus diberikan kepada lembaga-lembaga yang secara langsung merepresentasikan pelaksanaan kekuasaan negara pada tingkat tertinggi tersebut. 5) Bahwa tidak dimasukkannya Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial bukanlah karena kedua lembaga tersebut tidak memiliki kedudukan konstitusional yang penting, melainkan karena pembentuk undang-undang secara sadar membatasi norma a quo hanya pada lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan negara pada tingkat tertinggi. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga tersebut pada hakikatnya menjalankan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (staatsbegroting), yang secara konseptual merupakan fungsi yang berkaitan erat dengan fungsi pengawasan yang dimiliki cabang legislatif. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menilai tidak terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP kepada BPK maupun lembaga negara lainnya di luar enam lembaga yang telah ditentukan secara limitatif. b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra Nah, yang terakhir, sebetulnya adalah ini konsep jalan tengah dalam perumusan hukum pidana, Prof. Eddy, itu konsep hukum apa sih yang digunakan? Atau teori hukum apa yang digunakan? Selain dari pandangan yang mengatakan, “Penyusunan pidana itu memang harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana hukum itu mau diberlakukan.” Nah, secara konseptual, itu apa teori yang bisa 92 membenarkan itu, Prof. Eddy, terutama dalam hal-hal penyusunan norma-norma pidana? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa pemerintah telah mempertimbangkan beberapa teori hukum. Pembentuk Undang-undang akhirnya memilih “jalan tengah”. Adapun “jalan tengah” ini adalah suatu bentuk teori pengendalian sosial yang kemudian akan disesuaikan dengan kultur, politik, dan masyarakat di mana kita ini berada. 2) Bahwa dalam Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa salah satunya model pidana mati yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu Indonesian way atau solusi khas Indonesia yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. 3) Bahwa mengenai konsep “jalan tengah” dalam pembentukan hukum pidana, Pemerintah berpandangan bahwa KUHP Nasional dibangun di atas pendekatan kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara (staatsbelangen), kepentingan masyarakat (sociale belangen), dan kepentingan individu (individuale belangen). Pendekatan tersebut tercermin dalam berbagai norma KUHP yang berupaya menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum dan kepentingan negara. c. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih Saya melanjutkan ini kaitannya Permohonan Nomor 27. Permohonan Nomor 27 ini memang dia berkaitan dengan Pasal 237. 237 itu kebetulan ada huruf a, huruf b, huruf c. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Wakil. Kebetulan ini memang ada undang-undangnya ini, yaitu Undang-Undang tentang Lambang Negara itu, ya, Undang-Undang Nomor 24/2009. Terkait dengan Undang-Undang 28 … 24/2009, itu sudah ada putusan Mahkamah, Putusan Mahkamah Nomor 4/2022, ya, … 12 … 2012, 20 … 2012 … Nomor 4/2012. Kemudian di dalam putusan Mahkamah, itu pasal 93 yang kebetulan muncul di Pasal 237, itu persis dengan Pasal 69 UndangUndang 24/2009 sebelum di apa … dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar, persis ini. Hanya memang kemudian dengan sengajanya tidak dimunculkan karena memang dengan sengajanya sudah ada panduannya di dalam Pasal 36 KUHP Baru. Ini yang saya mohon ada kejelasannya, risalah sidangnya, apa yang kemudian melatarbelakangi, norma yang sama yang saya baca, yaitu di dalam Undang-Undang 24 mengatakan, “Dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang- undang ini.” Dan ini persis hanya dengan sengajanya yang hilang di situ. Mohon ini dapat dijelaskan, apa yang sesungguhnya melatarbelakangi yang dikatakan di sini bahwa ini sudah sesuai dengan ... apa namanya ... penjelasan dari Pak Wamen tadi dengan ... apa namanya ... konstitusi, sementara dalam putusan MK, ini adalah konstitusional ... inkonstitusional? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa dalil yang menyamakan secara langsung Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak dapat diterima secara serta- merta, karena meskipun terdapat kemiripan redaksional, kedua norma tersebut berada dalam konstruksi sistem hukum yang berbeda. Pasal 69 huruf c Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 sebagai bagian dari rezim pengaturan administratif mengenai penggunaan Lambang Negara, sedangkan Pasal 237 KUHP merupakan bagian dari kodifikasi hukum pidana nasional yang harus dibaca secara sistematis bersama ketentuan umum dalam Buku Kesatu KUHP, khususnya Pasal 36 KUHP mengenai kesengajaan, Pasal 37 KUHP mengenai kealpaan, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, serta Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menegaskan asas legalitas dan larangan penggunaan analogi 94 dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitasnya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesamaan bunyi norma, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan sistem pertanggungjawaban pidana yang melingkupinya. 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 telah menyatakan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena rumusan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, ratio decidendi putusan tersebut tidak pernah menyatakan bahwa negara kehilangan kewenangan konstitusional untuk mengatur penggunaan Lambang Negara ataupun memberikan sanksi terhadap penyalahgunaannya. Mahkamah hanya mengoreksi bentuk perumusannya agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang terlalu luas (overcriminalization) dan multitafsir. Dengan demikian, yang menjadi persoalan konstitusional bukan keberadaan larangannya, melainkan kepastian hukum dan batasan yang menyertainya. 3) Bahwa berbeda dengan konstruksi norma yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, Pasal 237 KUHP harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 36 KUHP yang menentukan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, kecuali undang- undang menentukan lain. Dengan demikian, unsur kesengajaan (mens rea) tetap menjadi syarat mutlak pemidanaan meskipun kata “dengan sengaja” tidak lagi dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 237 KUHP. Pemerintah dalam persidangan telah menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 36 KUHP justru memberikan perlindungan yang lebih kuat karena unsur kesengajaan tidak hanya dibuktikan pada tahap persidangan, melainkan harus telah teridentifikasi sejak tahap penyidikan. 4) Bahwa keberadaan Pasal 237 KUHP juga harus dipahami dalam kerangka perlindungan terhadap simbol negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik 95 Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai simbol konstitusional negara, Lambang Negara bukan sekadar milik individual atau milik privat warga negara, melainkan simbol resmi yang merepresentasikan identitas nasional, kedaulatan negara, integritas bangsa, dan persatuan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kehormatan dan penggunaan Lambang Negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerancuan identitas, legitimasi palsu, atau penyalahgunaan simbol negara. Hal ini sejalan dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa kriminalisasi dalam Pasal 237 ditujukan untuk mencegah penggunaan Lambang Negara yang dapat mengaburkan otoritas resmi negara dan menimbulkan kesan legitimasi yang tidak sah. 5) Bahwa apabila dicermati secara lebih mendalam, ketentuan Pasal 237 KUHP juga tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Bab II Buku Kedua KUHP yang mengatur Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Martabat Negara, serta Simbol Negara. Oleh karena itu, norma a quo harus dipahami dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan hukum negara (staatsbelangen) yang secara doktrinal merupakan salah satu objek perlindungan hukum pidana selain kepentingan masyarakat (sociale belangen) dan kepentingan individu (individuale belangen). Dalam keterangannya, Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap Lambang Negara merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat dan identitas negara yang secara konstitusional memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan negara hukum Indonesia. 6) Bahwa berdasarkan risalah pembahasan yang dijelaskan oleh Ahli Pemerintah Dr. Albert Aries, ketentuan yang berasal dari Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah masuk sebagai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tetap sejak pembahasan Rancangan KUHP Tahun 2017 sehingga tidak lagi menjadi objek perubahan substansial pada tahap pembahasan berikutnya. Namun demikian, pembentuk undang-undang tidak sekadar memindahkan norma 96 tersebut secara mekanis, melainkan menempatkannya ke dalam sistem hukum pidana nasional yang telah mengalami reformulasi mendasar melalui keberadaan Buku Kesatu KUHP sebagai mekanisme pengendali (control mechanism). Dengan kata lain, keberlakuan Pasal 237 tidak dapat dipisahkan dari seluruh prinsip hukum pidana modern yang terkandung dalam Buku Kesatu KUHP. 7) Bahwa oleh karena itu, argumentasi yang menyatakan bahwa Pasal 237 huruf c KUHP otomatis inkonstitusional hanya karena memiliki kemiripan dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan argumentasi yang menyederhanakan persoalan konstitusional secara berlebihan. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten menegaskan bahwa pengujian konstitusionalitas harus dilakukan terhadap norma dalam keseluruhan konteks sistem hukumnya (systematic interpretation), bukan semata- mata berdasarkan persamaan redaksional. Dalam perkara a quo, konteks normatif Pasal 237 KUHP telah berubah secara fundamental karena tunduk pada asas legalitas, asas kesalahan, asas pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan umum Buku Kesatu KUHP yang tidak terdapat dalam konstruksi norma ketika Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji pada tahun 2012. d. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh 1) satu isu yang saya kira perlu menjadi atensi soal hukuman mati. Pasal 28I itu kan tegas, ada putusan MK yang membenarkan. Nah, saya belum tahu, mungkin tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil supaya risalahnya itu sejauh mana perdebatan terkait hal ini? Tadi memang sudah disampaikan Pak Wamen, ya, terkait dua aliran itu. Tapi ini kan sebenarnya pada waktu putusan MK yang dulu, itu memang undang-undang terkait hukuman mati itu kan sudah ada di beberapa undang-undang. Nah, pada waktu rumusan terkait hal ini, itu seperti apa? 2) Yang kedua, ini soal 10 tahun itu. Indikator atau metode apa yang digunakan? Karena bisa saja mungkin orang 5 tahun dia sudah berubah, kenapa harus 10 tahun misalnya, ukurannya apa? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, 97 Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan hasil kompromi antara dua pandangan yang berkembang dalam pembentukan hukum pidana nasional, yaitu kelompok yang mempertahankan pidana mati (retentionist) dan kelompok yang menghendaki penghapusannya (abolitionist). Pemerintah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi secara tegas menjelaskan bahwa kedua pandangan tersebut memiliki dasar argumentasi yang sama kuatnya sehingga pembentuk undang- undang memilih jalan tengah (middle way) melalui pengaturan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok sebagaimana paradigma hukum pidana konvensional. 2) Bahwa dalam Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa model pidana mati yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu Indonesian way atau solusi khas Indonesia yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pidana mati tidak dijatuhkan secara mutlak, melainkan selalu disertai masa percobaan yang memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap terpidana untuk menentukan apakah pidana mati masih layak dilaksanakan atau dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup. 3) Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia mengenai dasar penetapan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, Pemerintah telah memberikan penjelasan secara eksplisit dalam persidangan bahwa angka 10 tahun tersebut bukanlah angka yang ditentukan secara arbitrer oleh pembentuk undang-undang, melainkan merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah dibangun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dalam persidangan, Pemerintah menyatakan secara tegas bahwa “angka 10 itu Mahkamah Konstitusi, 98 bukan Pemerintah dan DPR”, sehingga pilihan masa percobaan 10 tahun merupakan bentuk penghormatan pembentuk undang-undang terhadap perkembangan hukum konstitusi yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 4) Bahwa masa percobaan 10 tahun tersebut tidak dimaksudkan sematamata sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, melainkan sebagai instrumen evaluasi yang memungkinkan negara melakukan penilaian secara komprehensif terhadap perkembangan perilaku, tingkat penyesalan, dan potensi reintegrasi sosial dari terpidana. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pemerintah bahwa visi pemidanaan dalam KUHP Nasional berorientasi pada reintegrasi sosial (social reintegration), sehingga pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang masih memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan selama masa percobaan tersebut. 5) Bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional pada akhirnya menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum pidana Indonesia, yaitu dari sistem yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang mengintegrasikan aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, keberadaan masa percobaan 10 tahun tidak dapat dipahami sebagai angka yang dipilih secara acak, melainkan sebagai instrumen konstitusional yang lahir dari kompromi antara kepentingan mempertahankan pidana mati dan kepentingan untuk memberikan kesempatan kedua kepada terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku secara nyata e. Pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo 1) berkaitan dengan 218 itu yang ayat (2), itu kan kepentingan umum atau pembelaan diri, kan. Ini sebenarnya atau dalam konteks makna yang sama ataukah pembelaan diri itu maknanya berbeda? Apakah pembelaan diri yang dimaksud di Pasal 31 dan seterusnya itu, alasan pembenar itu, ataukah itu hanya pengganti daripada kepentingan umum? Supaya ini klir, kan? Karena itu juga ambigu juga di situ. Karena kalau pembelaan diri kan sudah diatur di Pasal 31 sampai sifat 99 melawan hukumnya yang hilang ataukah sifat kesalahannya yang hilang itu sudah ada di alasan pembenar dan pemaaf. Nah, itu selama ini kan menjadi ruang penilaian hakim yang menangani permohonan perkara itu ketika tidak dimasukkan adanya pembelaan diri pun hakim akan menilai kalau kemudian dalam fakta persidangan kemudian memang itu perbuatan dilakukan karena ada sifat melawan hukumnya yang … yang kemudian bisa menjadi pembenar atau sifat kesalahannya yang kemudian bisa menjadi alasan pemaaf, kan hakim dengan sendirinya tidak akan menyatakan Pemohon … eh, terdakwa bisa dipersalahkan dan dipidana. Saya sudah selalu pemohonpemohon terus di sini, padahal terdakwa kan mestinya di dalam perkara pidana itu. 2) Kemudian yang pasal berkaitan dengan perzinaan, Prof. Eddy, 411, ya, memang gradasinya ini agak sampai sejauh mana yang bisa kemudian mempunyai hak untuk mengadu? Kalau misalnya suami, atau istri, atau orang tua itu kalau mereka sudah enggak ada, sudah meninggal misalnya, atau melepaskan haknya untuk tidak mengadu. Kemudian, apakah kemudian ada pihak lain yang kemudian bisa mecover, menggantikan untuk mengadu? Karena memang ketercelaannya di tengah masyarakat tetap melekat perbuatan itu. 3) Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pidana mati yang ini perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup ini bisa diusulkan atau dilakukan oleh presiden atas pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. Nah, dalam perspektif ini, mana yang mestinya bisa mengubah dari … dari pidana mati ke pidana seumur hidup? Padahal itu masih melekat satu kesatuan amar putusan yang merupakan bagian pemidanaan percobaan, Pak Eddy … Pak … Prof. Eddy. Ini konteks melaksanakan putusan, putusan percobaan 10 tahun kemudian bisa berubah menjadi mati. Nah, ini apakah kemudian yang lebih signifikan adalah ruang politiknya ataukah masih yudisialnya? Itu yang harus ... kenapa tidak … mestinya tetap diusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung, masih dalam konteks yudisialnya. Kemudian … nah, kalau itu karena sudah dalam wilayah penilaian pemasyarakatan, ada wilayah eksekutifnya, boleh saja 100 kemudian mendapat persetujuan presiden, jadi dibalik. Jadi, yudisialnya itu adalah yang utama, baru kemudian yang eksekutifnya karena wilayah pembinaan sebagai warga binaan adalah lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imipas, misalnya. Ini ada ruang-ruang kewenangan presiden yang kemudian bisa cawe-cawe di situ. Tapi kok ini menjadi sepertinya terbalik, dalam perspektif tertentu, ya, mungkin dari, dari … termasuk Pemohon atau masyarakat yang lain yang kemudian kok ini sepertinya terbalik, tidak yudisialnya yang utama karena ini masih dalam konteks satu tarikan amar putusan, pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Ketika berubah itu tidak otomatis, tapi mestinya akan ada wilayah yudisial dulu yang bermain di situ. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa frasa “kepentingan umum atau pembelaan diri” dalam Pasal 218 ayat (2) KUHP merupakan alasan penghapus pidana khusus yang secara sengaja dirumuskan oleh pembentuk undang-undang untuk membedakan kritik yang sah dalam negara demokratis dengan perbuatan yang benarbenar menyerang kehormatan atau harkat martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Ahli Presiden yang menyatakan bahwa Pasal 218 ayat (2) mengatur “alasan penghapus pidana khusus di luar Buku I KUHP”. 2) Bahwa frasa “kepentingan umum” dimaksudkan untuk menjamin ruang kebebasan berekspresi warga negara, termasuk kritik, protes, demonstrasi, maupun penyampaian ketidaksetujuan terhadap kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah secara tegas tidak termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 KUHP. 3) Bahwa frasa “pembelaan diri” tidak dapat dipersamakan secara otomatis dengan noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHP. Sebaliknya, pembentuk undang-undang secara sengaja merumuskan frasa tersebut sebagai alasan penghapus pidana khusus 101 yang berdiri sendiri untuk memberikan perlindungan lebih luas terhadap warga negara yang bertindak dalam rangka mempertahankan hak, kehormatan, atau kepentingan hukumnya. Keberadaan norma khusus tersebut menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mempersempit ruang kriminalisasi dan memperluas perlindungan hak warga negara. 4) Bahwa pengaturan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut merupakan hasil kompromi kebijakan hukum pidana yang lahir dari perdebatan panjang dalam proses pembentukan KUHP. Pemerintah menjelaskan bahwa terdapat dua aspirasi yang bertolak belakang, yaitu kelompok yang menghendaki perzinaan menjadi delik biasa dan kelompok yang menghendaki negara tidak terlalu jauh masuk ke wilayah privat warga negara. Oleh karena itu dipilih jalan tengah berupa delik aduan absolut. 5) Bahwa hak mengadu dibatasi hanya kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap perbuatan tersebut. Pembatasan tersebut merupakan instrumen untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, sweeping moral, maupun pelaporan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum langsung. 6) Bahwa oleh karena Pasal 411 dirumuskan sebagai delik aduan absolut, maka hak mengadu merupakan hak pribadi yang secara limitatif diberikan oleh undang-undang kepada pihak tertentu. Oleh sebab itu, apabila pihak yang berhak mengadu tidak menggunakan haknya, telah meninggal dunia, atau secara sadar memilih untuk tidak mengajukan pengaduan, maka hak tersebut pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Konstruksi demikian merupakan konsekuensi langsung dari karakter delik aduan absolut yang dipilih oleh pembentuk undang-undang. 7) Bahwa apabila suaminya, istrinya berzina, suaminya meninggal berarti sudah tidak ada lagi. Close the case. Sama halnya ketika terjadi kohabitasi. Kalau anak atau orang tua tidak mengadu, itu namanya diadu absolut, berbeda dengan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik yang dalam pasal penghinaan biasa itu, maka 102 pengaduan itu bisa dikuasakan atau bisa keluarga yang mengadu anak atau orang tua. 8) Bahwa pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional tidak ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang karakteristik utamanya adalah selalu dijatuhkan dengan masa percobaan. Sifat khusus tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan secara serta-merta setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan diberikan ruang evaluasi terhadap perkembangan diri terpidana. 9) Bahwa pemberian masa percobaan dalam pidana mati merupakan konsekuensi dari visi hukum pidana nasional yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Tanpa adanya masa percobaan, pelaksanaan pidana mati secara langsung akan meniadakan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, masa percobaan menjadi instrumen yang memungkinkan negara menilai kembali kelayakan pelaksanaan pidana mati berdasarkan perkembangan perilaku terpidana. 10) Bahwa dalam praktik internasional terdapat empat pendekatan utama terhadap pidana mati, yaitu: (i) negara yang telah menghapus pidana mati secara penuh; (ii) negara yang masih mencantumkan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya tetapi tidak pernah menerapkannya (abolitionist de facto), seperti Belgia; (iii) negara yang mempertahankan pidana mati secara sangat terbatas hanya untuk kejahatan tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan; serta (iv) negara yang secara tegas mempertahankan dan menerapkan pidana mati. 11) Bahwa Indonesia menganut pendekatan yang berbeda dari keempat model tersebut dengan tetap mempertahankan pidana mati, namun menerapkan konsep terme de grace, yaitu pemberian kesempatan melalui masa percobaan sebelum pidana tersebut dapat dilaksanakan. Model ini menunjukkan upaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap kemungkinan rehabilitasi terpidana. 103 12) Bahwa mekanisme perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui komutasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap perilaku dan perkembangan terpidana selama menjalani masa percobaan. Penilaian tersebut melibatkan berbagai institusi, yaitu lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, penyidik yang menangani perkara terkait, serta Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat). 13) Bahwa pelibatan berbagai aparat penegak hukum dalam proses penilaian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya abuse of power oleh satu institusi tertentu, khususnya lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya mekanisme penilaian yang bersifat kolektif dan lintas lembaga, keputusan mengenai kelayakan pemberian komutasi menjadi lebih objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. 14) Bahwa tata cara penilaian dan pemberian komutasi telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur koordinasi antar aparat penegak hukum dalam mengevaluasi terpidana mati. Melalui mekanisme tersebut, terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku dan memenuhi syarat tertentu selama masa percobaan dapat memperoleh perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. 15) Bahwa penetapan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun merupakan bentuk kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara faktual seorang terpidana dapat menunjukkan perilaku baik dalam waktu yang lebih singkat, ketentuan jangka waktu 10 tahun tetap dipertahankan sebagai standar yang telah ditentukan berdasarkan pertimbangan konstitusional. 16) Bahwa kewenangan Presiden dalam mengajukan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dengan persetujuan Mahkamah Agung didasarkan pada fakta bahwa institusi yang melakukan penilaian terhadap terpidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan 104 lembaga pemasyarakatan, berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Namun demikian, karena komutasi tersebut berimplikasi pada perubahan terhadap putusan pengadilan, maka diperlukan persetujuan Mahkamah Agung sebagai bentuk pengawasan yudisial dan mekanisme checks and balances. 17) Bahwa keterlibatan Mahkamah Agung dalam mekanisme komutasi merupakan konsekuensi logis dari perubahan jenis pidana yang telah diputus oleh pengadilan. Meskipun Undang-Undang telah memberikan dasar hukum berupa masa percobaan 10 tahun yang memungkinkan perubahan pidana, persetujuan Mahkamah Agung tetap diperlukan untuk menjaga legitimasi dan kepastian hukum atas perubahan tersebut. 18) Bahwa mekanisme komutasi pidana mati memiliki kesamaan karakter dengan berbagai kewenangan konstitusional Presiden lainnya, seperti grasi, amnesti, dan abolisi, yang pada prinsipnya juga dapat mengubah akibat hukum dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, keterlibatan Presiden dalam proses komutasi tidak dapat dipandang sebagai hal yang menyimpang dari sistem hukum yang berlaku. 19) Bahwa apabila Pasal 100 dibaca secara utuh, mekanisme komutasi pidana mati sesungguhnya dirancang sebagai satu rangkaian dengan mekanisme grasi. Dalam konstruksi tersebut, komutasi baru dapat dipertimbangkan apabila permohonan grasi ditolak atau tidak dilaksanakan. 3. Bahwa dalam persidangan tanggal 11 Mei 2026 Pemerintah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Albert Aries, SH, MH. Bahwa secara prinsip Keterangan Presiden pada pokoknya sama atau sependapat dengan Keterangan Ahli yaitu: a. Bahwa Pasal 218 KUHP tidak dapat dipersamakan dengan Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP Lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, karena pembentuk undang-undang telah mengadopsi secara langsung ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU- IV/2006 yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dimungkinkan sepanjang 105 mekanisme penuntutannya dilakukan berdasarkan pengaduan (klacht delict), sehingga norma a quo merupakan konstruksi hukum baru yang telah disesuaikan dengan parameter konstitusional yang ditetapkan Mahkamah. b. Bahwa dalil yang menyatakan Pasal 218 KUHP menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi tidak memiliki dasar yang kuat, sebab Penjelasan Pasal 218 secara tegas membedakan antara kritik terhadap kebijakan, tindakan, atau perbuatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan penghinaan yang menyerang kehormatan atau harkat martabat pribadi, sehingga ruang konstitusional bagi kritik publik tetap dijamin dan tidak menjadi objek kriminalisasi. c. Bahwa karakter Pasal 218 KUHP sebagai delik aduan absolut merupakan jaminan penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana, karena proses penegakan hukum hanya dapat dimulai apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden secara pribadi mengajukan pengaduan, sehingga menutup kemungkinan pihak ketiga, relawan, simpatisan, ataupun kelompok tertentu menggunakan instrumen hukum pidana secara berlebihan atas nama Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa persetujuan yang bersangkutan. d. Bahwa Pasal 218 ayat (2) KUHP telah mengatur alasan penghapus pidana khusus berupa tindakan yang dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi, sehingga sekalipun terdapat pengaduan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden, aparat penegak hukum dan pengadilan tetap wajib menguji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur penghinaan atau justru merupakan kritik yang sah dalam negara demokratis. e. Bahwa pembatasan terhadap ekspresi yang menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan/atau Wakil Presiden sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, karena kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi hak, reputasi, serta kehormatan orang lain maupun menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. 106 f. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 218 KUHP telah dirumuskan secara lebih proporsional dibandingkan pengaturan sebelumnya, antara lain dengan adanya alternatif pidana denda, tidak dimungkinkannya penahanan untuk perkara tertentu berdasarkan ketentuan KUHAP Baru, serta terbukanya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif, sehingga menunjukkan bahwa orientasi norma a quo bukanlah represi terhadap kebebasan sipil melainkan perlindungan kehormatan yang tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas pemidanaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU- XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak. III. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk 107 verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara Nomor 275/PUUXXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU- XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 108 Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 109 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan uraian syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut. Pasal 218 (1) Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 219 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 110 Pasal 220 (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XV adalah perseorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai mahasiwa yang aktif dalam berbagai kajian perihal demokrasi dan hukum tata negara [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-32]; 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XV menyatakan dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi ketika menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan keyakinan di muka umum. Hal demikian disebabkan karena norma-norma a quo menempatkan ekspresi non-koersif dan pertukaran gagasan sebagai perbuatan yang berisiko dipidana, sehingga membatasi ruang partisipasi warga negara dalam diskursus publik yang sah dalam negara demokratis. Akibatnya berbagai bentuk ekspresi, termasuk diskusi, ceramah ilmiah, presentasi, publikasi akademik, filosofis, maupun ekspresi personal yang dilakukan oleh para Pemohon berpotensi dianggap sebagai perbuatan pidana, meskipun dilakukan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan dalam rangka pertukaran gagasan yang dilindungi oleh konstitusi; Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon XV telah dapat menjelaskan kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia serta sebagai mahasiswa, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XV tersebut bersifat spesifik dan potensial karena norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya telah menyebabkan Pemohon I sampai dengan Pemohon XV menjadi rentan dikriminalisasi akibat norma-norma a quo menempatkan ekspresi non-koersif dan 111 pertukaran gagasan sebagai perbuatan yang berisiko dipidana. Oleh karena itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon XV telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang akan dialami dengan berlakunya norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian, sehingga apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, inkonstitusionalitas pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 bukan hanya berkutat pada masalah delik aduan atau bukan, tapi justru dititikberatkan kepada privilege berupa pemberian proteksi khusus kepada presiden dan wakil presiden. Sedangkan, penghinaan terhadap orang (biasa) diatur secara berlapis, rinci, dan proporsional, mulai dari penghinaan ringan hingga fitnah, dengan variasi ancaman pidana yang disesuaikan dengan derajat kesalahan dan dampak perbuatannya, bahkan disertai mekanisme delik aduan serta pembatasan melalui alasan pembenar seperti kepentingan umum dan pembelaan diri. Kondisi demikian menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan 112 hukum, karena subjek hukum yang sama-sama merupakan manusia dan warga negara diperlakukan berbeda semata-mata berdasarkan status jabatan, bukan berdasarkan sifat perbuatan, tingkat kesalahan, atau akibat hukum yang ditimbulkan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pasal-pasal a quo tidak memenuhi asas lex certa karena mengandung rumusan yang multitafsir, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, Pasal 218 UUD UU 1/2023 mengandung cacat formil maupun materiil karena rumusan deliknya bersifat multitafsir dan sangat subjektif; 3. Bahwa menurut para Pemohon, pasal-pasal a quo menyebabkan efek gentar yang membuat warga negara enggan menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, maupun menyebarkan informasi publik, sehingga pada akhirnya mematikan fungsi pengawasan rakyat (public scrutiny) dalam sistem demokrasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2006 menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama yang mana memiliki objek yang sama dengan Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 merupakan satu kesatuan norma yang saling berkaitan, berkelindan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, baik dari segi substansi pengaturan maupun tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, apabila Pasal 218 UU 1/2023 dinyatakan batal demi hukum, maka kehilangan dasar hukum (legal basis) bagi berlakunya Pasal 219 dan Pasal 220 KUHP, sehingga norma dalam kedua pasal tersebut tidak lagi memiliki legitimasi yuridis Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, dalam petitum permohonan para Pemohon, pada pokoknya memohon kepada Mahkamah 113 untuk menyatakan Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Desember 2025, serta mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Bivitri Susanti dan Fernando Manullang, yang keterangannya diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 12 Mei 2026 yang kemudian masing-masing didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2026. Selain itu, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 13 April 2026 serta keterangan tertulis bertanggal 13 April 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 9 Maret 2026 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026. Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Albert Aries yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2026 melalui surat elektronik dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2026, serta keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 melalui surat elektronik. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 18 Juni 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 melalui surat elektronik (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pemeriksaan permohonan dilakukan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno secara bersamaan (penggabungan) dengan Permohonan Nomor 280/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 26/PUU-XXIV/2026, Permohonan Nomor 27/PUU-XXIV/2026, dan Permohonan Nomor 29/PUU-XXIV/2026. 114 Bahwa pemeriksaan persidangan dengan cara penggabungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan-permohonan tersebut di atas dengan permohonan a quo, telah ternyata memiliki pokok pengujian norma yang saling berkaitan, yaitu berkenaan dengan pengujian terhadap UU 1/2023. Oleh karena itu, guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah menggabungkan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno atas permohonan-permohonan dimaksud. [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 diajukan pengujian kembali. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu penting untuk menilai keterpenuhan syarat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut. Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan 115 dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, menguji Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) UU 1/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan-alasan permohonan pada pokoknya bahwa pasal-pasal penghinaan terhadap siapapun seharusnya dikenakan pasal yang bersifat umum yang tidak ada pengkhususan terhadap siapa penghinaan itu ditujukan kepada pemerintah; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, menguji Pasal 218 dan Pasal 219 UU 1/2023 terhadap Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan-alasan permohonan pada pokoknya bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak sesuai dengan human dignity serta prinsip primus inter pares. Prinsip sebagaimana dimaksud seharusnya merujuk kepada pemberian hak Presiden atau Wakil Presiden misalnya hak mendapatkan pengawalan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres) dan hak menempati rumah dinas; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2026, dengan amar mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon, menguji Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan-alasan permohonan pada pokoknya bahwa norma pasal-pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan dalam penafsiran antara kritik atau penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Selain itu, UU 1/2023 merupakan pembaharusan KUHP warisan kolonial yang seharusnya tidak memuat lagi pasal-pasal yang isinya mirip dengan pasal, in casu yang telah dibatalkan oleh Mahkamah sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut setelah dicermati lebih lanjut, khususnya pada bagian alasan permohonan, permohonan a quo memiliki alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya inkonstitusionalitas Pasal 218, Pasal 219, dan 116 Pasal 220 UU 1/2023 tidak hanya terletak pada sifat delik aduan, melainkan pemberian perlindungan khusus kepada presiden dan/atau wakil presiden. Menurut para Pemohon, hal tersebut menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum karena penghinaan terhadap setiap orang telah diatur secara proporsional berdasarkan derajat kesalahan dan dampak perbuatan, sedangkan presiden dan/atau wakil presiden memperoleh perlindungan khusus semata-mata karena status jabatannya. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah ternyata permohonan a quo memiliki alasan permohonan yang berbeda, yang belum pernah digunakan dalam permohonan sebelumnya, serta memuat petitum yang berbeda dengan permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXIV/2026. Terlebih, pada putusan-putusan tersebut, Mahkamah belum menilai pokok permohonan. Oleh karena syarat-syarat dimaksud bersifat alternatif, maka tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya perbedaan dasar pengujian, menurut Mahkamah secara formil permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, permohonan a quo dapat dimohonkan pengujian kembali, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti- bukti yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: a. Apakah pemberian perlindungan pidana secara khusus terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 dan Pasal 219 UU 1/2023 merupakan perlakuan istimewa atau privilege yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, ataukah pembedaan perlindungan tersebut dapat dibenarkan secara konstitusional berdasarkan kedudukan presiden dan/atau wakil presiden sebagai pemegang jabatan konstitusional apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. b. Apakah sifat delik aduan dan mekanisme pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 UU 1/2023 merupakan pembatasan yang konstitusional dalam 117 penegakan tindak pidana terhadap penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Hak atas kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang menempati posisi fundamental dalam negara demokratis. Kebebasan berekspresi tidak hanya berkaitan dengan hak seseorang untuk menyampaikan pikiran atau pendapatnya, tetapi juga merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap masyarakat. Melalui kebebasan berekspresi, masyarakat dapat menyampaikan kritik, melakukan pengawasan terhadap kekuasaan, mempertanyakan kebijakan publik, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak tersebut dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan terhadap kebebasan berekspresi juga diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, antara lain Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, yang mana konvensi ICCPR tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan demikian, kebebasan berekspresi bukan hanya merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen internasional Indonesia dalam perlindungan hak- hak sipil dan politik. 118 Namun demikian, arti penting kebebasan berekspresi menjadi semakin nyata ketika hak tersebut digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Dalam negara demokratis, pejabat publik tidak berada dalam ruang yang hampa dan steril dari kritik. Sebaliknya, karena mereka menjalankan kekuasan yang bersumber dari mandat publik, tindakan, kebijakan, keputusan, dan perilaku mereka harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam struktur kekuasaan publik, semakin besar pula tuntutan agar yang bersangkutan memiliki toleransi yang lebih luas terhadap kritik. Dalam hal ini, misalnya, presiden dan/atau wakil presiden tetap merupakan manusia yang memiliki kehormatan atau harkat dan martabat. Namun, pada saat yang sama, keduanya juga menduduki jabatan pemerintahan tertinggi sehingga ekspresi yang ditujukan kepada presiden dan/atau wakil presiden dapat dibedakan antara yang menyerang pribadi dan ekspresi yang sesungguhnya merupakan bagian dari kritik terhadap kebijakan, tindakan, atau pelaksanaan kekuasaan. Pendekatan semacam tersebut di atas, sejalan dengan pemikiran yang tercermin dalam Rabat Plan of Actions, yang merupakan dokumen yang lahir dari rangkaian lokakarya para ahli yang diselenggarakan oleh Office of United Nations High Commisioner of Human Rights (OCHR), yang menekankan perlunya ambang batas yang tinggi antara kebebasan berekspresi yang harus tetap dilindungi dan ekspresi yang dapat dikategorikan sebagai hasutan, permusuhan, atau kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ICCPR. Penilaian tersebut melalui enam faktor yaitu: konteks, kedudukan pembicara, niat, isi dan bentuk pernyataan, luas penyebaran, serta kemungkinan dan kesegeraan timbulnya bahaya [vide Rabat Plan Of Actions, hlm. 11]. Oleh karena itu, pendekatan yang termuat dalam Rabat Plan of Actions menunjukkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus didasarkan pada ambang batas tinggi dan tidak dapat dilakukan semata-mata dianggap menyinggung atau tidak menyenangkan. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat ataupun kritik tetap harus dijamin sebagai bagian penting dari kehidupan demokratis, tanpa meniadakan perlindungan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat setiap orang, termasuk pejabat publik. Namun, dalam penegakannya, aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan ambang batas yang tinggi dan melakukan penilaian secara cermat, kontekstual, serta proporsional agar tidak 119 setiap ekspresi satiris atau menyinggung, serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. [3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu menilai keterkaitan norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 yang tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2006. Berkaitan dengan hal tersebut, penting karena para Pemohon mendalilkan bahwa materi muatan pasal diuji dalam Permohonan a quo pada pokoknya memiliki kesamaan dengan persoalan konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan a quo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tersebut menguji Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 134 KUHP: Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; Pasal 136 bis KUHP: Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya; Pasal 137 KUHP: (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah; (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut; Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, setelah 120 mencermati secara saksama antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 dengan permohonan a quo, telah ternyata keduanya memiliki esensi yang sama yaitu berkenaan dengan ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden, sekalipun norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 memiliki konstruksi norma yang berbeda dari norma- norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam putusan Mahkamah dimaksud. Ihwal ini, perbedaan yang termuat dalam UU 1/2023 antara lain terletak pada unsur perbuatan yang dapat dipidana hanya yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden, dan terdapat pula pengecualian berupa tidak dapat dipidana terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, serta penegasan bahwa tindak pidana dimaksud merupakan delik aduan [vide Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023]. Pengecualian tersebut dalam batas penalaran yang wajar telah dapat menjawab hal-hal yang dikhawatirkan oleh para Pemohon. Sementara itu, sebaliknya ketentuan dalam KUHP lama hanya memuat frasa “penghinaan” secara umum, tidak terdapat pengecualian atas tindakan yang diduga penghinaan yang tidak dapat dipidana, serta dikonstruksikan sebagai delik umum yang memungkinkan proses hukum dilakukan tanpa pengaduan sebagai syarat yang bersifat absolut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 tidak memuat konstruksi norma yang sama dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang telah dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006. Dengan demikian, Putusan Mahkamah dimaksud berbeda dan tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyatakan norma Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023 inkonstitusional. [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 218 dan Pasal 219 UU 1/2023 yang menurut para Pemohon merupakan pemberian perlakuan yang khusus berupa perlindungan kepada presiden dan/atau wakil presiden, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 121 [3.16.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan adanya perlindungan khusus terhadap presiden dan/atau wakil presiden, sebagaimana termuat dalam norma Pasal 218 ayat (1) UU 1/2023, menurut Mahkamah, pada satu sisi perlu dipahami bahwa kedudukan konstitusional presiden dan/atau wakil presiden dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain: Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden [vide Pasal 4 UUD NRI Tahun 1956)]; Presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara [vide Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945]; Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [vide Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]; Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung serta Presiden memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [vide Pasal 14 dan Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945]; serta Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan [vide Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945]. Oleh karena itu, secara konstitusional kedudukan presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara tertinggi yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden. Sehingga, menurut Mahkamah, perlu menempatkan presiden dan/atau wakil presiden dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dalam sistem ketatanegaraan, di mana melekat dua dimensi sekaligus, yaitu sebagai representasi lembaga negara yang menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusional serta sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban. Di samping itu, menurut Mahkamah, prinsip persamaan di hadapan hukum tidak menutup kemungkinan dilakukan pengecualian tertentu untuk memastikan bahwa persamaan di hadapan hukum ditempatkan secara proporsional. Dalam hal ini, kemungkinan pengecualian dimaksud, terhadap presiden dan/atau wakil presiden tidak serta-merta menghilangkan kewajiban presiden dan/atau wakil presiden untuk tunduk dan patuh pada hukum, serta tidak menempatkan keduanya di luar jangkauan kritik dan pengawasan publik. Oleh karena itu, keberadaan norma Pasal 218 ayat (1) UU 1/2023 tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan personal presiden dan/atau wakil presiden, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi kepresidenan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. 122 [3.16.2] Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan Pasal 218 ayat (2) UU 1/2023, keberadaan klausul pengecualian berupa frasa “kepentingan umum” dan “pembelaan diri” dalam pasal a quo, merupakan salah satu bentuk perubahan fundamental dibandingkan dengan konstruksi norma dalam pasal penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dalam KUHP lama yang tidak memberikan batasan serupa yang tegas. Berkenaan dengan hal itu, Pasal 218 ayat (2) UU 1/2023 memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik, pengawasan terhadap kekuasaan, serta perlindungan atas kepentingan sendiri tanpa serta-merta terancam pidana sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 218 ayat (2) UU 1/2023 sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, norma Pasal 218 ayat (2) UU 1/2023 berfungsi sebagai jaminan agar perlindungan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden tidak diterapkan secara berlebihan (excessive) sehingga menutup ruang kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [3.16.3] Bahwa selanjutnya, Pasal 219 UU 1/2023 mengatur bentuk unsur pidana, antara lain: (i) setiap orang; (ii) yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi; (iii) yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden; (iv) dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum; (v) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Berkenaan dengan norma Pasal 219 UU 1/2023 tersebut, apabila dicermati, Mahkamah menilai, tidak terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang 123 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 berkenaan dengan unsur-unsur pemidanaan dalam Pasal 219 UU 1/2023. Selain itu, norma Pasal 219 UU 1/2023 bukan merupakan norma yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dan merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai unsur-unsur pidana yang perbuatan pokoknya diatur dalam Pasal 218 UU 1/2023. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 218 dan Pasal 219 UU 1/2023 bertentangan dengan dengan persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, hak atas perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas kebebasan menyatakan pikiran, hak atas berserikat dan berkumpul, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 220 UU 1/2023 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam konstruksi norma KUHP lama, tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dikualifikasikan sebagai delik umum, sehingga proses hukum dapat dilakukan tanpa mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang secara langsung menjadi addresat atas adanya perbuatan penghinaan. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain sebagai berikut; …Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (gestelde macht of openbaar lichaam) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (bij klacht). Di beberapa negara antara lain Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri, atau ahli waris kekaisaran hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Article 232 (2) The Penal Code of Japan menentukan bahwa Perdana Menteri akan membuatkan pengaduan atas nama Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri guna pengajuan penuntutan, dan 124 apabila penghinaan dimaksud dilakukan terhadap seorang raja atau presiden suatu negeri asing, maka wakil negeri yang berkepentingan itu yang akan membuat pengaduan atas namanya. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, hlm. 60-61] Selain itu, Mahkamah juga mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2015. Meskipun pertimbangan hukum dalam putusan tersebut berkaitan dengan Pasal 319 KUHP lama, isu pertimbangan dimaksud tetap memiliki relevansi karena Mahkamah telah menilai konstitusionalitas pembedaan sifat delik dalam tindak pidana penghinaan, yakni antara penghinaan terhadap masyarakat pada umumnya yang merupakan delik aduan dan penghinaan terhadap pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah yang dikecualikan dari delik aduan. Terhadap pembedaan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa tidak lagi relevan untuk mempertahankan perlakuan yang berbeda berdasarkan status orang yang dihina, khususnya berkaitan dengan pegawai negeri atau pejabat negara yang dalam hal-hal tertentu perlakuannya dapat dipersamakan dengan presiden dan/atau wakil presiden, yang diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut: Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 319 KUHP frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara, dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, Mahkamah berpendapat tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya. Pembedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015, hlm. 33]. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum kedua putusan tersebut di atas, keharusan adanya pengaduan menunjukkan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya serangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden tidak dapat diserahkan kepada penilaian subjektif pihak lain selain presiden dan/atau wakil presiden yang tidak menjadi sasaran perbuatan dimaksud. Oleh karena itu, konstruksi pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden dalam KUHP lama membuka ruang yang lebih besar bagi penerapan 125 norma secara luas, sehingga terdapat potensi pelanggaran terhadap hak untuk berekspresi warga negara. Berbeda halnya dengan UU 1/2023, tindak pidana dimaksud telah dirumuskan sebagai delik aduan, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat pengaduan. Namun demikian, khususnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, meskipun dalam kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas telah ditegaskan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden seharusnya dilakukan berdasarkan pengaduan, pertimbangan hukum dimaksud belum secara tegas menentukan siapa pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan tersebut. Demikian pula, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 yang menyatakan bahwa, “(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan”, sementara dalam norma Pasal 220 ayat (2) UU 1/2023 menyatakan, “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Artinya, ketentuan norma Pasal 220 UU 1/2023 membuka tafsir bahwa pihak yang dapat mengadukan berkenaan dengan adanya perbuatan yang dilakukan berdasarkan norma Pasal 218 dan Pasal 219 UU 1/2023 adalah tidak hanya presiden dan/atau wakil presiden, karena frasa “dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden” dalam norma Pasal 220 ayat (2) UU 1/2023 menunjukkan bersifat pilihan, yaitu pengaduan dapat dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden ataupun pihak lain. Oleh karena itu, norma Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 baru menentukan sifat tindak pidananya sebagai delik aduan, tetapi belum secara khusus memberikan penegasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan dimaksud sebagaimana dimaksudkan dalam norma Pasal 220 ayat (2) UU 1/2023. Dengan demikian, Mahkamah menilai penting untuk memberikan penyelarasan norma dengan memberikan penegasan bahwa pengaduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden, sehingga norma Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 menjadi berbunyi, “(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Oleh karena itu, dengan penegasan Mahkamah tersebut, maka pengaduan oleh presiden dan/atau wakil presiden dapat dilakukan langsung atau dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum. 126 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penegasan mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan, diperlukan agar tidak terdapat ruang bagi pihak lain, baik keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya, yang mengatasnamakan presiden dan/atau wakil presiden, untuk menginisiasi proses pidana atas dasar penilaiannya sendiri mengenai ada atau tidaknya penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Selain itu, sifat delik aduan absolut dalam Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 yang telah dimaknai sebagaimana tersebut di atas, sejalan dengan norma Pasal 220 ayat (2) UU 1/2023 yang menegaskan bahwa penegakan hukum baru dapat dilakukan apabila presiden dan/atau wakil presiden sebagai pihak yang secara langsung menjadi sasaran perbuatan, melakukan pengaduan yang dapat dilakukan secara tertulis. Dengan demikian, kehendak pihak yang secara langsung berkepentingan merupakan syarat mutlak untuk dimulainya proses hukum, sehingga suatu perbuatan yang diduga menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden tidak serta-merta dapat diadukan oleh subjek hukum lain kecuali oleh presiden dan/atau wakil presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 218 dan Pasal 219 UU 1/2023 telah ternyata tidak bertentangan dengan persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, hak atas perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas kebebasan menyatakan pikiran, hak atas berserikat dan berkumpul, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 telah ternyata tidak 127 memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah terhadap norma Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 129 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Aqmarina Rasika