274/PUU-XXIII/2025

1 PUTUSAN NOMOR 274/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Rahmat Najmu Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Gampong Dayah Meunara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh utara, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------ Pemohon I 2. Nama : Nissa Sharfina Nayla Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Hidup Baru III/31, RT/RW 010/010, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Wahyu Eka Jayanti Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kp. Bend Melayu, RT 010/RW 005, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Scholastica Asyana Eka Putri P. Pekerjaan : Mahasiswa 2 Alamat : Purwokinanti PA I/332, RT 019/RW 004 Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Reni Rianti Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Kliwon, RT 001/RW 012, Andir, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------ Pemohon V 6. Nama : Alliffah Wahyu Sanyoto T. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dk Jatisawit, RT 001/RW 002, jatimulya, Kuwarasan, Kebumen,Jawa Tengah Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama : Rifky Andy Darmawan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jatimulya, RT 002/RW 007, Jati Mulya, Kosambi, Kab. Tangerang Banten Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------------- Pemohon VII 8. Nama : Safira Gita Rahmawati Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Blok Mundu, RT 003/RW 004, Segeran Kidul, Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------- Pemohon VIII 9. Nama : Rizka Aliya Putri Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Lingkungan Cipayung RT 004/RW 001, Abadijaya, Sukmajaya Depok, Jawa Barat Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------------------- Pemohon IX Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2025 dan 14 Januari 2026 memberikan kuasa kepada: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Priskila Octaviani, S.H., Ratu Eka Shaira, S.H., Ni 3 Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Bernita Matondang yang kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut -------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 280/PUU/PAN.MK/ AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 29 Desember 2025 dengan Nomor 274/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan konstitusional yang tertuang pada Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 4 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK memiliki 5 (lima) fungsi, antara lain: 5 1) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi atau The Guardian of Constitution, 2) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi atau The Final Interpreter of Constitution, 3) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi atau The Guardian of Democracy, 4) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara atau The Protector of Citizens Constitutional Rights, 5) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia atau The Protector of Human Rights. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 9. Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945; 10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon. 6 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh [Bukti P-3 dan P-12]; b. Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-4 dan P-13]; c. Bahwa Pemohon III merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-5 dan P-14]; d. Bahwa Pemohon IV merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-6 dan P-15]; e. Bahwa Pemohon V merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-7 dan P-16]; f. Bahwa Pemohon VI merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-8 dan P-17]; g. Bahwa Pemohon VII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-9 dan P-18]; 7 h. Bahwa Pemohon VIII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-10 dan P-19]; i. Bahwa Pemohon IX merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-11 dan P-20]. 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2), menegaskan para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya, para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: (Bukti P-2) a) Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” b) Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. 8 c) Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nurani”. d) Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut: Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan: “(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” 7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya pasal yang diuji dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon, yang akan dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menganut agama mayoritas penduduk di Indonesia, sedangkan Pemohon V merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menganut agama minoritas yang diakui secara sah di Negara Indonesia; b) Bahwa keberlakuan Pasal a quo, mengekang kebebasan para Pemohon dalam menjalankan imannya secara teguh terhadap kepercayaan masing- masing, sebab pemerintah lah yang secara subjektif menentukan agama dan kepercayaan mana yang sah ada di Indonesia. Artinya, pemerintah 9 yang secara semena-mena dapat menentukan agama dan kepercayaan mana yang ada di Indonesia, tanpa pertimbangan maupun indikator ukuran yang jelas. Misalnya, saat ini keenam agama yang “diakui” di Indonesia, itu pun berdasarkan produk hukum pemerintah yang sangat subjektif. Padahal dari enam agama yang “diakui” itu pun masing-masing memiliki aliran-aliran yang juga memiliki perbedaan ajaran dan keyakinan yang cukup signifikan. Misalnya, dalam agama Islam, dikenal Islam sunni, yang merupakan mayoritas besar umat Muslim di dunia dengan mengakui empat khalifah pertama (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) sebagai pemimpin sah setelah Nabi, dan Islam Syiah yang percaya kepemimpinan harus di wariskan kepada keluarga Nabi, dimulai dari Ali bin Abi Thalib, dan menganggap iman (Imamah) sebagai bagian penting dari agama. Lalu, misalnya dalam agama Kristen yang terbagi menjadi tiga yakni, Katolik, Protestan, dan Ortodoks, dan ada juga Saksi Yehuwa yang menganggap dirinya bagian dari Kekristenan, sementara mayoritas umat Kristen tidak mengakui mereka. Maka pertanyaannya, yang mana yang merupakan agama yang “diakui” oleh pemerintah? Dan belum lagi soal kepercayaan. Akibatnya, pemerintah dapat semena-mena kapan saja “menuduh” suatu agama atau kepercayaan bukanlah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia; c) Bahwa dalam Pasal a quo dengan frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” tidak memiliki parameter yang jelas mengenai batasan antara perbedaan agama, perbedaan aliran dalam agama yang sama, atau perbedaan denominasi yang sah untuk disebarkan. Akibatnya, para Pemohon yang menjalankan imannya secara teguh dan berupaya menyebarkan ajaran agama dan kepercayaannya berpotensi dikriminalisasi karena dianggap “menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia”, meskipun yang dilakukan hanyalah menyampaikan pandangan aliran keagamaan yang berbeda. Sebagai akibatnya, pemerintah bisa semena-mena menentukan agama dan kepercayaan mana yang sah ada di Indonesia; d) Bahwa Pemohon V yang merupakan penganut agama minoritas di Indonesia, berpotensi mengalami rasa takut dan chilling effect dalam menyampaikan pandangan keagamaannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa penyebaran ajaran agama atau 10 kepercayaannya dapat ditafsirkan sebagai perbuatan “menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia”. Kekhawatiran tersebut muncul karena norma a quo tidak memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang berwenang menentukan suatu aliran kepercayaan atau ajaran agama termasuk dalam kategori “yang dianut di Indonesia” atau tidak, sehingga Pemohon V berpotensi dipidana, meskipun perbuatan yang dilakukan hanyalah memperkenalkan atau menyebarkan pandangan keagamaan; e) Bahwa ketidakjelasan Pasal a quo membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif, sehingga norma a quo berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang dan tidak adil, di mana seseorang dapat dipidana semata-mata karena mendiskusikan atau menyatakan pandangan ketidakpercayaan terhadap agama secara terbuka di ruang publik atau muka umum. Selain itu, ketidakjelasan norma a quo melanggar prinsip lex certa dan lex stricta yang merupakan bagian dari asas legalitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; f) Bahwa dengan berlakunya Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, para Pemohon berada dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi ketika menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan keyakinan di muka umum. Norma a quo menempatkan ekspresi non- koersif dan pertukaran gagasan sebagai perbuatan yang berisiko dipidana, sehingga membatasi ruang partisipasi warga negara dalam diskursus publik yang sah dalam negara demokratis. Akibatnya, berbagai bentuk ekspresi, termasuk diskusi, ceramah ilmiah, presentasi, publikasi akademik, maupun ekspresi personal yang dilakukan oleh para Pemohon berpotensi dianggap sebagai perbuatan pidana, meskipun dilakukan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan dalam rangka pertukaran gagasan yang dilindungi oleh konstitusi; g) Bahwa para Pemohon sebagai mahasiswa aktif sering mendapatkan kesempatan untuk melakukan public speaking dalam berbagai kegiatan akademik. Dalam public speaking, tentu para Pemohon haruslah tetap berpegang teguh pada iman yang diyakini sehingga apapun yang para Pemohon sampaikan haruslah tetap didasari oleh iman masing-masing. Namun, keberlakuan pasal a quo, mengekang para Pemohon untuk 11 memegang teguh imannya masing-masing. Sebagai contoh, apabila dalam suatu kompetisi debat, salah satu para Pemohon yang menganut agama mayoritas menyebutkan suatu tokoh agama sesuai dengan keyakinannya sebagai “Nabi”, namun hal tersebut didengar oleh penonton yang menganut agama minoritas yang meyakini tokoh tersebut sebagai “Tuhan”, maka penonton tersebut dapat menganggap para Pemohon telah melakukan perbuatan penghasutan untuk tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia karena perbedaan keyakinan tersebut. Sehingga, para Pemohon yang hanya menjalankan imannya secara teguh dalam ruang publik berpotensi dikriminalisasi akibat perbedaan keyakinan teologis yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi; h) Bahwa para Pemohon sebagai penganut agama yang beragam, memiliki hak konstitusional untuk menyebarkan dan mendakwahkan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun, dengan ketidakpastian norma a quo, para Pemohon berpotensi dipidana semata-mata karena menyampaikan pandangan keagamaan mereka yang berbeda dengan pandangan yang dianggap “resmi” oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa norma a quo menempatkan penafsiran mengenai agama dan kepercayaan yang sah sepenuhnya pada kehendak pemerintah; 8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dalam syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Norma Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan Pembatasan yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 1) Bahwa Indonesia tidak hanya memiliki suku bangsa yang beragam, namun juga memiliki agama dan kepercayaan yang beragam. Terdapat 12 enam agama resmi di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping dari keenam agama yang resmi, Indonesia juga tumbuh dan berkembang dengan keyakinan lain yang disebut dengan kepercayaan tradisional; 2) Bahwa dalam bagian Penjelasan Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP menegaskan bahwa “Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Namun demikian, norma a quo justru memperlihatkan perbedaan perlakuan hukum yang signifikan; a. Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP tidak mengkriminalisasi perbuatan mendorong atau mengajak seseorang untuk berpindah dari satu agama ke agama lain. Sebaliknya, perbuatan mendorong atau mengajak orang lain meskipun dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dan pendasaran hal ini didasarkan pada rumusan yang memiliki ketidakpastian hukum yakni “diakui di Indonesia”. Ini menunjukkan bahwa pembatasan tidak didasarkan pada cara atau akibat yang membahayakan ketertiban umum, melainkan pada substansi pandangan atau keyakinan pemerintah, sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kebebasan berkeyakinan; b. Bahwa mengenai “kepercayaan yang diakui di Indonesia” ini sangatlah memiliki ketidakpastian hukum. Begitu banyak kepercayaan yang memang ada di Indonesia, dan dengan adanya pasal a quo, mengakibatkan pemerintah dapat semena-mena menentukan kepercayaan mana yang diakui di Indonesia. Jika kepercayaan yang padahal memang ada di Indonesia, lalu tidak mendapat “stempel” legitimasi pemerintah, maka tidakkah kepercayaan tersebut akan dianggap sebagai kepercayaan yang tidak ada di Indonesia, atau bahkan parahnya sebagai ateisme? Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pihak yang dianggap “menyebabkan” orang lain menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang ada di Indonesia menimbulkan persoalan 13 terkait dalam penerapan asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali atau asas legalitas materiil hukum pidana dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, khususnya ketika tidak terdapat hubungan kausal yang jelas dan niat yang ditujukan kepada subjek tertentu. 3) Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya menjamin adanya hukum, melainkan kepastian hukum yang adil, yang mensyaratkan bahwa setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi akibat hukumnya (foreseeable). Norma yang tidak memberikan batasan yang pasti menempatkan warga negara dalam keadaan selalu terancam kriminalisasi, sehingga bertentangan dengan esensi negara hukum; 4) Bahwa Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mensyaratkan setiap pembatasan hak konstitusional warga negara dilakukan melalui norma hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi (clear, precise, and foreseeable). Prinsip ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa norma pidana yang dirumuskan secara kabur, multitafsir, dan tanpa parameter objektif tidak hanya gagal memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendelegasikan kewenangan penafsiran secara berlebihan kepada aparat penegak hukum, sehingga membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang (arbitrariness). Kondisi demikian bertentangan dengan esensi negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara, bukan sebagai alat kekuasaan itu sendiri; 5) Bahwa frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” dalam Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menimbulkan persoalan konstitusional yakni ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang menentukan agama atau kepercayaan mana yang dianut di Indonesia, dan agama atau kepercayaan mana yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. ketidakjelasan ini membuka ruang penafsiran subjektif dan berpotensi menempatkan negara sebagai pihak yang secara sepihak menentukan legitimasi suatu agama atau kepercayaan; 14 6) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, halaman 137, Sub-paragraf [3.13.1], Mahkamah berpandangan bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (constitutional rights) warga negara, bukan pemberian negara. Sehingga, Pasal a quo secara implisit justru memberikan kewenangan kepada negara untuk menilai dan membatasi agama atau kepercayaan tertentu sebagai “yang dianut di Indonesia”, sehingga berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan; 7) Bahwa dengan adanya perbedaan aliran dan denominasi dalam agama, frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” dalam Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak memiliki parameter yang jelas mengenai batasan antara perbedaan agama, perbedaan aliran dalam agama yang sama, atau perbedaan denominasi yang sah untuk disebarkan. Berdasarkan hal tersebut, muncul satu pertanyaan yang tidak terjawab oleh norma a quo yakni, “apabila seorang penganut satu aliran menyampaikan pandangan atau dakwah yang mengkritisi ajaran aliran lain dan mendorong penganut aliran tersebut untuk meninggalkan keyakinannya, atau apabila penganut agama mayoritas menyebarkan ajarannya kepada penganut agama minoritas atau sebaliknya, apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia?”. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada otoritas yang jelas dan sah menurut konstitusi Indonesia untuk menentukan aliran atau denominasi mana dalam suatu agama yang termasuk “yang dianut di Indonesia” dan mana yang tidak. B. Norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Membatasi Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 1) Bahwa Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak untuk meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa implikasi bahwa 15 memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang; 2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016, halaman 141, jelas bahwa kesakralan hak beragama tidak hanya ditujukan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945, melainkan juga dilindungi oleh berbagai instrument hak asasi manusia. Kebebasan beragama dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 18 yang meliputi: memilih dan berpindah agama, beribadah dan berdakwah baik secara pribadi maupun kelompok. Jaminan tersebut selaras dan sejalan dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945, yang secara tegas menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan, termasuk melalui norma pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan ketakutan atau pembatasan secara tidak langsung terhadap pelaksanaannya; 3) Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam halaman 98, Wolhof menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kodrat yang tidak dapat dicabut ataupun dialihkan kepada orang lain. Frans Magnis Suseno pun menambahkan bahwa HAM bukanlah pemberian dari masyarakat atau negara tetapi merupakan diterima dari Sang Pencipta kepada setiap manusia (universal). Di Indonesia, perlindungan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 menyatakan bahwa HAM berasal dari Tuhan yang melakat dan harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara. Hak beragama menjadi bagian penting dari HAM karena sebagai individu, hubungan dengan Tuhan haruslah ditempatkan dalam satu kesatuan dengan hak untuk memilih satu agama dan kepercayaan sesuai dengan keimanannya. Hal tersebut berarti, setiap orang bebas menampakkan pilihan agama dan kepercayaannya dengan dijamin keamanan dan ketenagannya dalam melaksanakan ibadat agama tersebut; 4) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008, halaman 24, Paragraf [3.18], Mahkamah berpandangan bahwa Indonesia 16 Indonesia merupakan negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing; 5) Bahwa norma a quo yang kemudian menderogasi legitimasi agama dan keyakinan karena harus terlebih dahulu mendapat stempel dari pemerintah sebagai “agama dan keyakinan yang ada di Indonesia”, sangat jelas membatasi kebebasan beragama dan berkepercayaan yang ada di Indonesia. C. Norma Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP Mengkriminalisasi Kebebasan Meyakini Kepercayaan dan Menyatakan Sikap Berdasarkan Hati Nurani sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 1) Bahwa kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan sikap sesuai hati nurani merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk dalam hal ini para Pemohon yang bersifat fundamental, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945, yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang oleh pembentuk undang-undang tanpa adanya parameter pembatasan yang jelas dan proporsional; 2) Bahwa apabila para Pemohon menyatakan sikap dan pendapat di muka umum sesuai dengan hati nurani, dilakukan tanpa kekerasan, tanpa ancaman kekerasan, tanpa ujaran kebencian, tanpa permusuhan, serta tidak melawan hukum, dan pernyataan tersebut secara faktual mengakibatkan seseorang memilih untuk meninggalkan agama yang seharusnya dianutnya, maka keadaan tersebut tidak dapat serta merta dijadikan alasan hukum yang cukup untuk mengkualifikasikan perbuatan para Pemohon sebagai tindak pidana. Sebagaimana hal ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. 3) Bahwa dalam General Comment No. 22 (1993), United Nations Human Rights Committee menegaskan bahwa: “Article 18 distinguishes the freedom of thought, conscience, religion or belief from the freedom to manifest religion or belief. It does not permit any limitations whatsoever on the freedom of thought and conscience or on the freedom to have or adopt a religion or belief of 17 one’s choice. These freedoms are protected unconditionally, as is the right of everyone to hold opinions without interference in article 19.1. In accordance with articles 18.2 and 17, no one can be compelled to reveal his thoughts or adherence to a religion or belief.” Berdasarkan penegasan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpikir, hati nurani, serta kebebasan untuk memiliki, mengadopsi, atau tidak memiliki suatu agama atau kepercayaan merupakan hak yang bersifat absolut (forum internum) dan tidak dapat dikenai pembatasan dalam bentuk apapun oleh negara. Oleh karena itu, pengaturan Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengkriminalisasi perbuatan dengan akibat seseorang menjadi tidak menganut agama atau kepercayaan telah memasuki wilayah kebebasan batin yang secara prinsipil tidak dapat dibatasi, sehingga bertentangan dengan jaminan kebebasan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945; 4) Bahwa lebih lanjut, United Nations Human Rights Committee dalam General Comment No. 34 (2011) menegaskan bahwa ruang lingkup kebebasan berekspresi mencakup pula ekspresi yang bersifat tidak populer, kontroversial, bahkan dapat dianggap ofensif oleh sebagian pihak, dengan menyatakan: “The freedom of expression includes the expression that may be regarded as deeply offensive.” Bahwa penegasan tersebut menunjukkan bahwa ukuran konstitusionalitas suatu ekspresi tidak dapat ditentukan berdasarkan perasaan tersinggung, ketidaknyamanan psikologis, atau penilaian subjektif pihak tertentu, melainkan harus diuji secara objektif berdasarkan apakah ekspresi tersebut secara nyata dan langsung menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan yang sah (legitimate aim); 5) Bahwa dalam Pasal 18 DUHAM menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.” Hal tersebut juga selaras dengan Pasal 18 ayat (2) Konvenan 18 Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menyatakan “tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai pilihannya”. Makna pasal tersebut menegaskan larangan adanya tekanan, paksaan atau ancaman termasuk melalui instrumen hukum pidana yang secara tidak langsung memaksa seseorang untuk tetap berada dalam suatu keyakinan tertentu untuk membatasi ruang untuk menerima pandangan keagamaan lain. Terlebih, berkeyakinan ini harus lebih dahulu diakui oleh pemerintah sebagai “agama atau kepercayaan” yang ada di Indonesia, sehingga pasal a quo sangat jelas mengkriminalisasi kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan sikap berdasarkan hati nurani. D. Norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Menimbulkan Kriminalisasi Ekspresi Keagamaan dan Kebebasan Berpendapat sehingga Bertentangan dengan 28I ayat (1) UUD NRI 1945 1) Bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Penegasan ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkepercayaan menempati posisi fundamental dalam konstitusi Indonesia dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang; 2) Bahwa dengan dirumuskannya frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia”, Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menempatkan negara sebagai penilai sah atau tidaknya suatu agama atau kepercayaan yang dianut. Kondisi tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pembatasan substantif terhadap hak beragama atau berkepercayaan, karena membuka peluang kriminalisasi terhadap pilihan keyakinan maupun ekspresi keagamaan tertentu; 3) Bahwa hak beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya mencakup kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, tetapi juga mencakup kebebasan untuk menyebarkan dan mendakwahkan ajaran agama, berpindah agama, atau bahkan memilih untuk tidak beragama. Seluruh spektrum pilihan tersebut merupakan manifestasi dari hak kemerdekaan 19 pikiran dan hati nurani yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan mengkriminalisasi perbuatan yang berakibat seseorang menjadi "tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia", norma a quo pada hakikatnya telah melakukan pembatasan terhadap hak yang secara konstitusional bersifat absolut; 4) Bahwa dengan menempatkan penafsiran subjektif kepada pemerintah atau aparat yang berwenang untuk menentukan agama atau kepercayaan mana yang “dianut di Indonesia” tanpa kriteria yang jelas, norma a quo mengkonstruksi hak beragama sebagai hak yang bersumber dari pengakuan negara, bukan sebagai hak alamiah yang melekat pada martabat kemanusiaan; 5) Bahwa sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, Mahkamah mematikan pasal pidana penyebaran informasi hoaks atau berita bohong karena Pemerintahlah yang seacara subjektif dapat menentukan mana yang merupakan kebenaran, sehingga kebenaran hanya bersumber dari pemerintah, sehingga akhirnya “... yang mungkin terjadi adalah justru penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, Sub-paragraf [3.18.4], halaman 350). Dengan rasio legis yang sama, artinya pemerintah tidak boleh menjadi pihak yang menentukan suatu kebenaran mutlak karena akan bersifat subjektif dan menciptakan kesewenang-wenangan, dimana dalam perkara a quo, menentukan agama mana yang diakui di Indonesia. Ergo, norma a quo sangat jelas bertentangan dengan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 302 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 20 Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Rahmat Najmu; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Nissa Sharfina Nayla; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Wahyu Eka Jayanti; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Scholastica Asyana Eka Putri P.; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Reni Rianti; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Alliffah Wahyu Sanyoto T; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Rifky Andy Darmawan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Safira Gita Rahmawati; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Atas Nama Rizka Aliya Putri; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Rahmat Najmu; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Nissa Sharfina Nayla; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Wahyu Eka Jayanti; 21 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Scholastica Asyana Eka Putri P.; 16 Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Reni Rianti; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Alliffah Wahyu Sanyoto T; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Rifky Andy Darmawan; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Safira Gita Rahmawati; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Rizka Aliya Putri. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 22 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada pleno 20 September 23 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 yang menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atas kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Pemohon I sampai dengan Pemohon IX merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai Mahasiswa di Universitas Malikussaleh (Pemohon I) dan di Universitas Terbuka (Pemohon II sampai dengan Pemohon IX) [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-20] menjelaskan anggapan kerugian 24 hak konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 sebagai berikut (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX memiliki latar belakang agama yang beragam yang diakui secara resmi di Indonesia. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IX keberlakuan norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan menjalankan dan mengekspresikan keyakinan agama masing-masing, karena negara dianggap memiliki kewenangan subjektif dalam menentukan agama atau kepercayaan yang sah di Indonesia tanpa parameter yang jelas dan objektif. Kondisi ini dinilai problematis mengingat dalam setiap agama terdapat perbedaan aliran, denominasi, dan penafsiran teologis yang signifikan, sehingga sulit ditentukan batas antara perbedaan internal agama dan keberadaan agama atau kepercayaan yang berbeda. b. Ketidakjelasan norma tersebut semakin tampak pada penggunaan frasa “tidak beragama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia” dalam pasal a quo yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IX tidak memberikan ukuran pasti mengenai batasan antara penyebaran ajaran agama, perbedaan aliran, atau perbedaan denominasi dengan tindakan yang dianggap menghasut seseorang agar tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu. Akibatnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX yang menjalankan iman dan menyampaikan ajaran atau pandangan keagamaannya berpotensi dikriminalisasi, meskipun yang dilakukan semata-mata merupakan penyampaian keyakinan tanpa unsur paksaan. Hal tersebut menimbulkan dampak psikologis berupa rasa takut dan efek pembungkaman (chilling effect), terutama bagi Pemohon yang menganut agama minoritas, karena terdapat kekhawatiran bahwa penyampaian ajaran keagamaannya dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran pidana. Ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang menentukan apakah suatu ajaran termasuk kepercayaan yang dianut di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penerapan norma secara subjektif. c. Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam asas legalitas, khususnya prinsip lex certa dan lex stricta, karena membuka peluang penafsiran yang luas sehingga seseorang 25 dapat dipidana hanya karena menyatakan pandangan atau keraguan terhadap agama di ruang publik, sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon IX merasa berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi ketika menjalankan hak konstitusional untuk menyatakan pikiran, pendapat, dan keyakinan, termasuk dalam bentuk diskusi ilmiah, ceramah akademik, publikasi, maupun ekspresi personal yang bersifat non-koersif. d. Kerentanan tersebut semakin nyata dalam aktivitas akademik Pemohon I sampai dengan Pemohon IX sebagai mahasiswa yang kerap melakukan public speaking. Dalam kegiatan tersebut, penyampaian pandangan berdasarkan iman pribadi berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir teologis di antara audiens yang berbeda keyakinan, sehingga ekspresi keagamaan yang seharusnya dilindungi justru dapat dianggap sebagai tindakan penghasutan dan berujung pada ancaman pidana. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon I sampai dengan Pemohon IX juga telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, karena norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut secara langsung maupun tidak langsung merugikan Pemohon I sampai dengan Pemohon IX sebagai mahasiswa yang aktif dalam lingkungan akademik untuk menyampaikan pandangan, diskusi, maupun pertukaran gagasan mengenai persoalan keagamaan, keyakinan, dan nilai-nilai sosial dalam ruang publik maupun forum ilmiah yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dapat ditafsirkan sebagai bentuk penghasutan atau penyebaran ajaran agama serta berujung pada tuduhan pelanggaran pidana. Oleh karena itu, jika permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dalilkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IX tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon IX berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah 26 berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon IX (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dimohonkan pengujian, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan secara tidak proporsional, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena dalam realitas pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia, norma a quo meskipun secara tekstual tidak melarang perpindahan agama, namun pada praktiknya justru mengkriminalisasi perbuatan yang dianggap menyebabkan seseorang tidak lagi menganut agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia, dan pemidanaan tersebut tidak didasarkan pada adanya gangguan nyata terhadap ketertiban umum, melainkan semata-mata pada substansi keyakinan. Selain itu frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” tidak disertai dengan parameter yang jelas, sehingga membuka ruang bagi negara untuk secara sepihak menentukan legitimasi suatu keyakinan. Keadaan demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan rumusan norma pidana yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi, serta berpotensi melahirkan penafsiran yang sewenang-wenang. b. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan meyakini kepercayaan 27 sebagai hak yang melekat pada manusia, sehingga negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketenangan setiap orang dalam menjalankan keyakinannya. Namun demikian, norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 justru dinilai membatasi kebebasan beragama dan berkepercayaan karena secara implisit mensyaratkan legitimasi negara terhadap agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga berpotensi mendelegitimasi keyakinan tertentu dan menimbulkan pembatasan tidak langsung terhadap pelaksanaan kebebasan beragama, yang pada akhirnya bertentangan dengan jaminan konstitusional kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. c. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini kepercayaan serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani sebagai hak konstitusional yang bersifat fundamental dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang tanpa dasar pembatasan yang jelas dan proporsional, sehingga ketika seseorang menyampaikan pendapat atau sikap secara damai, tanpa kekerasan, ancaman, ujaran kebencian, maupun pelanggaran hukum, maka akibat berupa perubahan pilihan keyakinan seharusnya tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pemidanaan. Oleh karena itu, Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 dinilai memasuki ranah kebebasan batin individu dengan mengkriminalisasi tindakan yang berakibat seseorang tidak lagi menganut agama atau kepercayaan tertentu, terlebih ketika legitimasi agama atau kepercayaan tersebut bergantung pada pengakuan negara, sehingga norma a quo secara nyata mengkriminalisasi kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan sikap berdasarkan hati nurani, yang pada akhirnya bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. d. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang bersifat non-derogable atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sehingga kebebasan beragama dan berkepercayaan menempati posisi fundamental dalam konstitusi dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang, namun Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 dengan frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” justru menempatkan negara sebagai pihak yang menentukan sah atau tidaknya suatu agama atau kepercayaan, 28 sehingga membuka peluang kriminalisasi terhadap pilihan keyakinan dan ekspresi keagamaan tertentu, padahal hak beragama tidak hanya mencakup kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah, tetapi juga kebebasan menyebarkan ajaran, berpindah agama, atau memilih untuk tidak beragama sebagai bagian dari kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang bersifat absolut, sehingga pemidanaan terhadap perbuatan yang berakibat seseorang menjadi tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak yang secara konstitusional tidak dapat dikurangi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 302 ayat (1) dan (2) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon adalah apakah norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena pengaturan tersebut membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan secara tidak proporsional serta menimbulkan ketidakpastian hukum, serta pasal a quo berpotensi mengkriminalisasi perubahan keyakinan seseorang dan frasa 29 “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” dalam Pasal a quo memberi ruang bagi negara menentukan legitimasi suatu agama atau kepercayaan. [3.12] Menimbang bahwa berkenan dengan dalil para Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 April 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, mengingat kedua putusan dimaksud relevan dan memiliki keterkaitan erat dengan isu yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009: [3.34.7] Menimbang bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [alinea IV Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945]. Bangsa Indonesia pun, mengakui kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan perjuangan panjang seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa (alinea III Pembukaan UUD 1945). Rumusan dasar falsafah Negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini lahir dari kompromi antara dua aliran pemikiran yang berkembang dalam perumusan dasar negara di BPUPK antara yang menghendaki negara sekuler dan negara Islam. Prinsip negara sekuler ditolak dan negara Islam pun tidak disetujui, akan tetapi Rapat Pleno BPUPK menyetujui secara bulat negara Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya, yang kemudian disahkan pada Rapat Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dengan mengubah rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; [3.34.8] Dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara tersebut tercermin dari adanya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, tercermin juga dari adanya Pasal 9 UUD 1945 yang mewajibkan Presiden atau Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, sebelum memangku jabatan Presiden/Wakil Presiden. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...”. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa pertimbangan nilai-nilai agama adalah salah satu pertimbangan untuk dapat membatasi hak asasi manusia melalui Undang-Undang. Dengan demikian, agama bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai- nilai agama menjadi salah satu pembatas bagi kebebasan asasi yang lain semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam tingkat praktik kenegaraan, negara membentuk satu kementerian khusus yang membidangi urusan agama yaitu Kementerian Agama. Hari-hari besar keagamaan dihormati 30 dalam praktik bernegara. Demikian pula hukum agama dalam hal ini syari’at Islam yang terkait dengan nikah, talak, rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syari’ah, dan lain-lain telah menjadi hukum negara khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama Islam; [3.34.9] Dasar falsafah negara, konstitusi negara, serta praktik dan kenyataan ketatanegaraan sebagaimana diuraikan di atas harus menjadi dasar dan cara pandang kita dalam melihat masalah yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara ini. Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai konvensi serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia; [3.34.10] Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme; [3.34.11] Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum Barat, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum yang buruk, bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Dalam kerangka pemikiran seperti diuraikan di atas, pembatasan hak asasi manusia atas dasar pertimbangan “nilai-nilai agama” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu pertimbangan untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia. Hal tersebut berbeda dengan Article 18 ICCPR yang tidak mencantumkan nilai-nilai agama sebagai pembatasan kebebasan individu; [3.34.12] Jaminan atas kebebasan beragama ini telah banyak dikonstruksi baik melalui instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) di Indonesia merupakan Staatsfundamentalnorm yang memberikan pedoman kebebasan beragama dalam tiga pasal sekaligus. Pertama, adalah dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Kedua, adalah dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk 31 tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Ketiga, adalah dalam BAB XI yang berbicara khusus tentang agama yakni Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”; [3.34.13] Kebebasan beragama (freedom of religion) merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar (basic) dan fundamental bagi setiap manusia. Hak atas kebebasan beragama telah disepakati oleh masyarakat dunia sebagai hak individu yang melekat secara langsung, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; [3.34.14] Dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah Deklarasi dan Kovenan telah menunjukkan pentingnya jaminan kebebasan beragama sebagai standar dasar kemanusiaan dan HAM di dunia. Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) yang keduanya telah diadopsi baik langsung maupun tidak langsung melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga telah memberikan pengaturan atas jaminan memeluk agama bagi setiap manusia di dunia; [3.34.15] Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama. Pembatasan itu secara eksplisit terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” [3.34.16] Selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan bersifat universal, negara juga memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Secara integral, UUD 1945 mengatur bahwa dalam menegakkan hak asasi, setiap elemen baik negara, pemerintah, maupun masyarakat juga memiliki kewajiban dasar yang mendukung penghormatan HAM itu sendiri; [3.34.17] Pembatasan lainnya juga diberikan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang menyatakan bahwa hak yang diberikan atas kekebasan beragama juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 32 Pembatasan ini dapat diberikan hanya dengan pengaturan menurut Undang-Undang yang ditujukan untuk: (a) menghormati hak dan reputasi orang lain, (b) melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan/atau moral. Selengkapnya Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyatakan, “The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect of the rights or reputations of others; (b)For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.” [3.34.18] Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang; [3.34.19] Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (the best life possible); [3.34.20] Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Konsep negara hukum ini dikenal juga dengan istilah ”rechtsstaat” dan ”the rule of law”. Konsep ini sekaligus menandakan bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum (supremacy of law) dan bukan kekuasaan individu maupun kelompok semata-mata. Oleh karenanya, pelaksanaan maupun pembatasan HAM harus secara tegas dijalankan menurut hukum; [3.34.21] Agama, menurut Encylopedia of Philosophy adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Agama (religion) menurut Oxford English Dictionary adalah “(1) the belief in and worship of a superhuman controlling power, especially personal God or Gods (2) a particular system of faith and worship (3) a pursuit or interest followed with devition”; [3.34.22] Dalam memandang agama, sering kali penafsiran didasarkan pada konsep agama sebagai pengalaman individual dan personal atas keberadaan Tuhan yang merupakan aspek privat semata. Padahal agama juga mengandung aspek-aspek sosiologis, kultural, dan historis, identitas tersendiri sebagai sebuah kepercayaan komunitas atau masyarakat tertentu. Dengan demikian, selain menjadi nilai-nilai yang individual dan personal, agama juga memiliki nilai sosial dan komunal; [3.34.23] Filosofi negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 telah bersepakat atas tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same 33 philosophy of government), yakni untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Perlindungan inilah yang dapat diartikan sebagai perlindungan atas identitas budaya, suku, agama, dan kekhasan bangsa Indonesia baik secara individual maupun komunal; [3.34.24] Pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi. Selama pembatasan yang diberikan adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [vide Pasal 28J ayat (1) UUD 1945], maka hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi orang lain sekaligus merupakan atau kewajiban asasi bagi yang lainnya; [3.34.25] Dalam menilai pluralisme, liberalisme, ataupun fundamentalisme tidak dapat disikapi secara inklusif dan individual melainkan harus dikembalikan pada konstitusi yakni UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama (general agreement) bangsa Indonesia. Apa pun dasar filosofi sebuah kepercayaan yang dikaitkan dengan prinsip kebebasan di Indonesia tidak dapat diterjemahkan berlebihan atau berkekurangan selain yang telah dijamin oleh UUD 1945; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 [3.11.2]…maka jelas dan tegas bahwa agama dan prinsip berketuhanan merupakan salah satu unsur penting yang membentuk karakter hukum positif di Indonesia. Penerapannya dalam hukum positif tersebut merupakan keniscayaan, karena UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan dasar hukum Indonesia secara terang benderang meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara, di mana fakta tersebut berakar dari prinsip yang terdapat dalam Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Manifestasi prinsip ini dalam hukum positif diwujudkan dalam bentuk perlindungan dan jaminan hak untuk menjalankan kehidupan beragama yang berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai lini kehidupan warga negara seperti keluarga, pendidikan, kesejahteraan dan perekonomian. Perlindungan ini bahkan termasuk juga perlindungan atas eksistensi atau keberlangsungan kehidupan beragama tersebut, antara lain dengan adanya larangan dalam hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana penodaan agama dan larangan terhadap ajakan untuk tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. [3.12]…Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kepercayaan kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu karakter bangsa dan telah disepakati sebagai ideologi atau kondisi ideal yang dicita-citakan. Bentuk keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan setiap warga negara dalam bentuk kehidupan beragama, yaitu dengan meyakini dan memeluk agama yang memiliki nilai-nilai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk menerapkannya, maka setiap warga negara diberi kebebasan memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut, hal ini juga bermakna sebagai bagian dari peran 34 dan kewajiban dari setiap warga negara tersebut dalam menjaga dan mempertahankan karakter Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ideologi bangsa. Oleh karena itu, kebebasan beragama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 UU 39/1999 tidak dapat dimaknai lain selain dari kebebasan beragama sebagaimana dimaksud oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum, bukan kebebasan untuk tidak beragama atau tidak berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, bilamana tidak adanya kebebasan untuk tidak beragama atau tidak berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dianggap sebagai suatu pembatasan hak asasi, maka pembatasan yang seperti itu sendiri selain diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan karakter bangsa, juga bukanlah bentuk pembatasan yang opresif atau sewenang- wenang dan bukanlah pembatasan yang tidak proporsional. Hal ini karena dalam penerapannya, hukum memberikan kemerdekaan bagi warga negara untuk memilih agama dan meyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beribadat sesuai dengan keyakinannya sepanjang tidak melanggar pembatasan sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pembatasan penerapan hak konstitusional pun menjadikan nilai agama sebagai salah satu dasar pembatasan. Selengkapnya, Pasal 28J ayat (2) a quo menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Hal ini berarti, karakter dan corak hak asasi manusia yang kita anut tidaklah bersifat liberal dan juga tidak bersifat universal. Sebab, hak asasi manusia yang berkarakter ke-Indonesiaan haruslah sesuai dengan jiwa bangsa (volkgeist) yang religius dan bersifat partikular. Oleh karenanya, standar moral dan nilai agama menjadi salah satu ukuran untuk menilai apakah suatu hak asasi manusia versi luar kompatibel atau tidak untuk diterapkan di tataran domestik. Meskipun Mahkamah meyakini bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan unsur terpenting dalam menjaga dan mempertahankan karakter bangsa sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, namun dalam praktiknya pun warga negara tetap diberi kebebasan untuk beragama atau menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dalam konteks ini, maka implementasi masing-masing individu dalam meyakini Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif adalah beragama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara merdeka, hal mana merupakan pilihan yang jauh lebih tepat daripada tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pembatasan kebebasan beragama di mana tidak ada ruang kebebasan bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pembatasan yang proporsional dan bukanlah pembatasan yang bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, dalil para Pemohon mengenai 35 inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 22 UU 39/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang telah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena seharusnya data kependudukan dan KTP-el dapat tidak mencantumkan kolom agama atau kepercayaan bagi warga negara yang tidak ingin memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Terhadap hal tersebut, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, konsep kebebasan beragama yang dianut oleh konstitusi dan diterapkan dalam hukum positif di Indonesia bukanlah kebebasan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama atau bangsa yang memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, norma dalam undang-undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan mewajibkan bagi setiap warga negara untuk menyebutkan atau mendaftarkan diri sebagai pemeluk agama atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan norma yang berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi dan mewujudkan karakter bangsa yang demikian. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, pembatasan kebebasan bagi warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara harus menyatakan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan keniscayaan sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan diamanatkan oleh Konstitusi. Pembatasan yang demikian merupakan pembatasan yang proporsional, dan tidak diterapkan secara opresif dan sewenang-wenang. Setiap warga negara hanya diwajibkan menyebutkan agama dan kepercayaannya untuk kemudian dicatat dan dibubuhkan dalam data kependudukan tanpa adanya kewajiban hukum lain yang dibebankan oleh negara dalam kaitannya dengan agama atau kepercayaan yang dipilihnya selain kewajiban untuk menghormati pembatasan sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016. Pertimbangan Mahkamah di atas telah menegaskan bahwa sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan dicita-citakan dalam ideologi bangsa, tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dinilai sebagai kebebasan beragama atau kebebasan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa… Bahwa dari kutipan uraian pertimbangan hukum kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Mahkamah, Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah jelas menempatkan sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi atau dasar pembentukan negara, sehingga struktur negara hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi religius yang telah menjadi konsensus historis dan ideologis bangsa. Prinsip tersebut bukan sekadar 36 norma deklaratif, melainkan juga mengandung nilai konstitusional yang membentuk karakter hukum positif Indonesia, memengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan, praktik penyelenggaraan pemerintahan, serta penafsiran hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan absolut sebagaimana yang berkembang dalam tradisi negara- negara sekuler liberal, melainkan kebebasan beragama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam sistem konstitusi Indonesia yang menempatkannya sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu, namun tetap berada dalam konteks kehidupan sosial dan kebangsaan yang religius. Kebebasan tersebut diberikan agar setiap warga negara dapat memilih, memeluk, dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya, sekaligus menjaga harmoni kehidupan masyarakat yang majemuk. Selain itu, negara tidak hanya bertindak sebagai pelindung kebebasan individu, tetapi juga sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban konstitusional warga negara untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan seseorang tidak merugikan hak orang lain dan tidak merusak tatanan sosial yang telah menjadi karakter bangsa. Dengan demikian, konstitusi secara tegas memberikan ruang pembatasan hak melalui undang-undang sepanjang pembatasan tersebut bertujuan menjamin penghormatan terhadap hak dan kewajiban orang lain serta memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Atau, dengan kata lain karakter dari konstitusi telah menunjukkan bahwa hak asasi manusia yang dianut dalam sistem hukum Indonesia bukanlah hak yang bebas tanpa batas, melainkan hak yang ditempatkan dalam keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dipahami secara individualistik semata, melainkan sebagai hak yang hidup dalam komunitas bangsa yang memiliki identitas religius, kultural, dan historis, sehingga pemahaman dan penerapan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari jiwa bangsa yang menjadi dasar pembentukan negara. Bahwa selain itu, pengaturan hukum yang mengarahkan warga negara untuk tetap berada dalam kerangka kehidupan beragama atau berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dipandang sebagai bentuk pemaksaan keyakinan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari karakter ideologis dan konstitusi negara. Negara tidak menentukan agama yang harus dipeluk warganya, 37 tetapi memfasilitasi dan menjaga keberlangsungan kehidupan beragama sebagai bagian dari identitas kolektif bangsa. Dalam konteks tersebut, menurut Mahkamah kebebasan beragama tidak dapat ditafsirkan sebagai kebebasan untuk menolak keberadaan agama atau meniadakan dimensi religius dalam kehidupan publik berbangsa dan bernegara. Kebebasan yang dijamin adalah kebebasan memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan kebebasan untuk menghilangkan nilai ketuhanan yang menjadi dasar ideologi negara. Pembatasan yang demikian bukanlah pembatasan yang sewenang- wenang, melainkan pembatasan yang proporsional, konstitusional, dan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa yang harmonis dalam masyarakat yang plural. Oleh karena itu konsistensi bahwa negara hukum Indonesia memiliki karakter yang khas, berbeda dari konsep negara hukum liberal yang menempatkan agama sepenuhnya sebagai urusan privat. Di Indonesia, agama tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga menjadi unsur yang membentuk identitas sosial dan nasional, sehingga negara memiliki kepentingan konstitusional untuk menjaga eksistensinya dalam kehidupan publik. Dengan demikian, argumentasi konstitusional yang berkembang menunjukkan satu garis pemikiran yang utuh bahwa kebebasan beragama di Indonesia harus dipahami dalam kerangka ideologi Pancasila dan konstitusi negara, yang menempatkan nilai ketuhanan sebagai unsur utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi, tetapi pelaksanaannya harus selaras dengan nilai- nilai fundamental yang telah disepakati bersama sebagai dasar negara. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kedua kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, secara konseptual dan konstitusional, Mahkamah tidak memiliki dasar pertimbangan pendirian baru untuk bergeser dari pertimbangan hukum kedua putusan tersebut. Sebab, setiap upaya untuk menafsirkan kebebasan beragama di luar kerangka konstitusional sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah di atas dapat berpotensi menegasikan konsensus ideologis dan dasar normatif pembentukan negara Indonesia itu sendiri. [3.13] Menimbang bahwa setelah menguraikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil para Pemohon yang menurut para Pemohon norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, jika dicermati dengan saksama dan lebih jauh dikaitkan dengan 38 kedua pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah norma Pasal a quo sebenarnya tidak mengandung adanya larangan atau membatasi hak untuk memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk melakukan kegiatan diskusi akademik, dialog antaragama, kritik ilmiah, ataupun perdebatan teologis, serta juga tidak melarang seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan. Oleh karena itu, jika dicermati secara saksama masing-masing ayat dari Pasal a quo, menurut Mahkamah norma Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023 hanya menitikberatkan pada larangan tindakan menghasut di muka umum agar seseorang menjadi tidak beragama atau meninggalkan kepercayaannya, di mana perbuatan menghasut secara terbuka tersebut berpotensi menciptakan tekanan sosial terhadap individu atau kelompok tertentu mengenai keyakinan yang dianutnya. Atau, dengan kata lain tindakan tersebut dapat dikategorikan bersifat provokatif, manipulatif, atau agitatif yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya, bukan melarang kegiatan diskusi akademik, dialog antaragama, kritik ilmiah, ataupun perdebatan teologis yang dilakukan secara rasional dan tidak bersifat memaksakan kehendak. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Penjelasan Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023 menegaskan secara eksplisit, bahwa “Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan demikian, norma ini tidak dapat dipahami sebagai larangan seseorang untuk mengganti keyakinannya, melainkan hanya melarang tindakan menghasut secara terbuka agar seseorang meninggalkan agama atau kepercayaannya, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Bahwa sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 302 ayat (2) UU 1/2023, menurut Mahkamah lebih mengatur mengenai larangan tindakan yang lebih serius/berat, yaitu pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar seseorang meninggalkan agama atau berpindah agama. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah keberadaan norma a quo telah sejalan dengan prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia dalam kebebasan memeluk agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena kekerasan dan ancaman kekerasan itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dan secara hakiki merupakan pelanggaran terhadap kebebasan kehendak manusia yang dijamin konstitusi, terlebih dalam berkeyakinan yang dipilihnya. Dengan demikian, adanya 39 sanksi pidana atas perbuatan tersebut dalam ketentuan norma dimaksud, menurut Mahkamah merupakan instrumen pencegahan dan penindakan untuk memastikan bahwa pilihan agama atau kepercayaan bagi setiap warga negara benar-benar lahir dari kehendak bebas, bukan akibat tekanan fisik maupun psikologis, sehingga kewajiban negara dalam melindungi kepentingan hukum masyarakat, termasuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat plural agar tidak terjadi konflik berbasis agama yang berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial dapat terpenuhi. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” dalam norma Pasal 302 UU 1/2023 yang juga dipersoalkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah frasa dimaksud telah memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Rumusan norma yang mengandung frasa yang dimaksudkan oleh para Pemohon juga telah menunjukkan bahwa objek larangan adalah tindakan yang mendorong seseorang untuk meninggalkan agama atau kepercayaannya hingga menjadi tidak beragama, bukan sebaliknya yaitu sekadar perbedaan pandangan teologis, perbedaan aliran, denominasi, atau aktivitas penyebaran ajaran agama yang dilakukan secara damai. Oleh karena itu, frasa tersebut telah memberikan batasan/kriteria perbuatan hukum yang dilarang dan memberikan kepastian hukum perbedaan antara aktivitas penyebaran ajaran agama yang sah dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghasutan agar seseorang tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu. Oleh karena itu, argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” dalam Pasal 302 UU 1/2023 tidak memiliki parameter yang jelas sehingga membuka ruang bagi negara untuk menentukan secara sepihak legitimasi suatu keyakinan, menurut Mahkamah adalah argumentasi yang tidak tepat, karena pemahaman para Pemohon terhadap norma Pasal 302 UU 1/2023 hanya secara parsial tanpa menempatkannya dalam kerangka sistem hukum nasional secara utuh, baik dalam perspektif konstitusional maupun praktik ketatanegaraan, di mana berkenaan dengan hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah sebelumnya, bahwa konstitusi secara tegas telah menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya, sebagaimana tercermin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Di mana pengakuan tersebut tidak hanya berhenti pada tataran prinsip, melainkan telah diterjemahkan dalam berbagai kebijakan hukum dan administrasi negara yang memberikan ruang 40 eksistensi bagi agama maupun kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, frasa yang dipersoalkan oleh para Pemohon tidak dapat ditafsirkan seolah-olah negara memberikan kebebasan mutlak untuk menentukan keabsahan suatu keyakinan, sebab parameter mengenai agama dan kepercayaan telah berkembang melalui praktik hukum, administrasi kependudukan, serta putusan pengadilan. Selain itu, norma pidana dalam norma Pasal 302 UU 1/2023 menurut Mahkamah tidak bertujuan menentukan benar atau tidaknya suatu keyakinan, melainkan bertujuan mengatur perilaku yang berpotensi menimbulkan permusuhan, kebencian, atau gangguan terhadap kehidupan beragama dan kerukunan masyarakat. Terlebih lagi, objek perlindungan norma tersebut bukanlah legitimasi suatu ajaran, melainkan ketertiban umum dan kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Meskipun demikian, jika ada tindakan pidana sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 302 UU 1/2023 tersebut, menurut Mahkamah, aparat penegak hukum tetap harus membuktikan adanya unsur penghasutan di muka umum atau pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga norma a quo tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang terhadap perbedaan pandangan atau praktik keagamaan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, keberadaan norma Pasal 302 UU 1/2023 menurut Mahkamah masih relevan diperlukan sebagai instrumen hukum untuk mencegah munculnya tekanan sosial maupun tindakan kekerasan yang dapat merusak kebebasan individu dalam menentukan keyakinannya. Selain itu, norma tersebut juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan ketertiban umum, sekaligus menjadi sarana perlindungan negara terhadap potensi konflik berbasis agama di tengah masyarakat yang beragam, serta menjamin pelaksanaan kebebasan beragama yang berlangsung secara damai, sukarela, serta sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban sosial sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 41 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 ternyata telah memberikan jaminan hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum, prinsip negara hukum, serta perlindungan hak asasi dan rasa aman yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 42 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir 43 PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar