PUU
Tahun 2026
273/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pemohon: Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. (Pemohon I) dan Kharisma Jomenta Surbakti, S.H., M.M. (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-08-28T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 273/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil.
Pekerjaan
:
Advokat/Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
Alamat
:
Jalan Gili Gede Nomor 23 Suradadi Barat, Kelurahan
Karang Baru, RT/RW 001/223, Kecamatan Selaprang,
Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon I;
2.
Nama
:
Kharisma Jomenta Surbakti, S.H., M.M.
Pekerjaan
:
Advokat/Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
Alamat
:
Reni Jaya, Jalan Pinus XIII Blok AI 2/6 Kelurahan
Pamulang
Barat,
Kecamatan
Pamulang,
Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon II;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 090/SKK/ANF&Associates/JKT/VII/2026,
bertanggal 21 Juli 2026, memberi kuasa kepada Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H.,
M.H., Meilani Mindasari, S.H., Melti Wulandari, S.H., M.H., Nunung Kurnia, S.H., dan
Muhammad Naufal Al Islami, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Kurator dan
Pengurus, serta Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANF & Associates, yang
berkedudukan di Jalan Gili Gede Nomor 23 Kelurahan Karang Baru, Kecamatan
Selaprang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama para Pemberi Kuasa;
2
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 12 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 16 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
272/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 273/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 17 Juli 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang
berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang
berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum";
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut
UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”;
3
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(selanjutnya disebut UU P3), yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara
PPUU), menjelaskan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD
NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud
dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK),
termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;
7. Bahwa, berdasarkan putusan-putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara in casu
guna memastikan tegaknya Konstitusi yang menjamin hak konstitusional
serta hak asasi setiap warga negara, termasuk para Pemohon, sehingga
4
diperlukan suatu penafsiran yang progresif dan konstitusional agar norma
yang diuji tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan
perlindungan hak-hak fundamental sebagaimana diamanatkan dalam UUD
NRI 1945;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in
casu pengujian norma konstitusional Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180)
Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan para Pemohon
9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
UndangUndang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
5
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
10. Bahwa, para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak
konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari
nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum;
11. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI
1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, hal mana pengujian Undang-Undang terhadap
UUD NRI 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap
pelaksanaan hak dasar setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi
merupakan Badan Judicial Review yang menjaga hak asasi manusia
sebagai manifestasi peran The Guardian of Constitution (pengawal
konstitusi) dan The Sole Interpreter of The Constitution (penafsir tunggal
konstitusi); [Vide Putra, Anggar. "Rule of Islamic Law dan Mekanisme
Penambahan
Kewenangan
Constitutional
Complaint
Mahkamah
Konstitusi." Bulletin of Community Engagement 4.3 (2024): 24-34]
12. Bahwa
berdasarkan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor:
006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor:
11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-
putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima)
syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial
6
yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan
terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang
atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi;
13. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa
“warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki
kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without
participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK
“setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk
mempersoalkan setiap Undang-Undang” yang berkaitan dengan sektor
7
keuangan dalam pengujian undang-undang; (Vide Bukti P07) (vide Bukti
P08) (vide Bukti P09)
14. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dan untuk mengukur
apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan a quo di atas, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon
adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan
Identitas [vide Bukti P-1, Bukti P-02], yang hak-hak konstitusionalnya secara
potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma
Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7180) dalam perkara a quo;
15. Dalam negara hukum seluruh unsur penyelenggara negara harus
menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Soepomo bahkan menyatakan:
“...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya,
negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula
bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”
Secara
doktriner,
negara
hukum
merupakan
sebuah
konsep
penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang
harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap
tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan
berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main
(rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan
paraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum, suatu
keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas,
konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka
ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu
dalam implementasinya.
16. Bahwa berlakunya norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU
4/2026 P2SK” yang berbunyi:
8
Pasal 50 ayat (5): Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen
surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan
secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana
perpajakan, dan dari gugatan secara perdata.
Pasal 50 ayat (6): Data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar
pengenaan pajak dan tidak dapat dljadikan bukti hukum di pengadilan.
Dengan Norma yang ada pada Pasal 50 ayat (5): “Negara menjamin dan
melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana
khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara
perdata”. hingga membebani pajak masyarakat sehingga oleh keberlakuan
norma tersebut para Pemohon Kehilangan hak konstitusional yang sudah di
jamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam :
Pasal 1 Ayat 3
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
Pasal 27 ayat (1),
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 28C Ayat 2
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.
Pasal 28D Ayat 1
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
17. Bahwa, para Pemohon, Adapun Penjelasan tentang Kedudukan Hukum dan
hubungan pertautan langsung dari masing-masing dari para Pemohon
adalah sebagai berikut:
A. Syamsul Jahidin – Pemohon I
18. Bahwa, Pemohon I sebagai Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum dengan NPM:
25730911, yang juga Pemohon I adalah seorang advokat tersumpah
9
dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W29-U/46/HK-ADV/III/2022
pada pengadilan tinggi Banten, dan Pemohon I juga memiliki Profesi Kurator
& Pengurus dengan nomor: AHU-38.AH.04.05-2026 yang tercatat dalam
pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
B. Kharisma Joemanta Soebakti – Pemohon II
19. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang
juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18
Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat
(1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai
penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan
perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum
tersebut, Pemohon I memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan
langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada
prinsip supremasi sipil.
Bahwa, Pemohon II Sebagai Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Pada
Universitas Borobudur pro-aktif dalam berbagai kegiatan advokasi
kebijakan publik, penguatan demokrasi, serta pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia;
Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
Pemohon II yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum program
doctoral memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta
dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip
hukum dijalankan sebagaimana mestinya; (vide Bukti P-02)
20. Bahwa, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara
berlakunya Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun
2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026
P2SK” tehadap UUD NRI 1945 dengan kerugian konstitusional para
Pemohon Sebagai Warga Negara.
21. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
ini, maka persoalan dalam Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang
10
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU
4/2026 P2SK” Potensi Kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut
baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan
terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan
ini.
III. Alasan-Alasan Permohonan (Posita) Para Pemohon
Patriot Bond: Peluang Investasi atau Kontroversi Hukum?
A. Satu Pasal yang Mengguncang Sistem Hukum Indonesia
22. Bahwa, Pasal 50A UU No. 4/2026 (Revisi UU P2SK) disahkan DPR pada 4
Juni 2026 — seluruh fraksi menyetujui tanpa pengecualian, dengan sebagai
berikut:
Kekebalan Hukum Absolut Negara menjamin dan melindungi pembeli
Patriot Bond & Merah Putih Bond dari penuntutan pidana umum, pidana
khusus, pidana perpajakan, dan gugatan perdata.
Data Transaksi Terlindungi Data dan informasi dari kegiatan pembelian
Patriot Bond tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat
dijadikan bukti hukum di pengadilan.
Preseden Belum Pernah Ada Norma ini menciptakan ground for non-
prosecution yang bersifat absolut, preventif, dan berlaku sebelum proses
pembuktian — pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia.
23. Bahwa, 17 Pokok Materi Revisi UU P2SK: Lebih dari Sekadar Patriot Bond,
yang Para Pemohon Gambarkan sebagai berikut:
Bahwa, beberapa poin dalam norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK”, sebagai berikut:
11
Instrumen Surat Utang Khusus Patriot Bond dan Merah Putih Bond
mendapat payung hukum tersendiri melalui Pasal 50A yang menjadi
pusat kontroversi.
Penguatan Kelembagaan Keuangan LPS, OJK, dan Bank Indonesia
mendapat kewenangan lebih luas untuk memperkuat arsitektur keuangan
nasional.
Perlindungan Konsumen Digital Satgas pencegahan pinjol ilegal dan judi
online dibentuk secara formal sebagai respons atas ancaman keuangan
digital
24. Bahwa, terjadinya Kontroversi Hukum: Pendapat para ahli hukum mengenai
tentang Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun
2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026
P2SK” Imunitas absolut, ancaman konstitusional, dan celah moral hazard
yang disoroti para pakar hukum nasional.
1. Imunitas Absolut: "Ground for Non-Prosecution" yang Belum Pernah
Ada Pasal 50A Ayat (5) Menciptakan alasan penghapus penuntutan
yang bersifat absolut, preventif, dan berlaku sebelum proses
pembuktian
2. Pasal 50A Ayat (6) Membatasi data transaksi sebagai alat bukti —
bertentangan dengan KUHAP baru 2025 yang mengakui informasi
elektronik sebagai bukti sah.
3. Norma ini tidak memiliki preseden dalam sejarah legislasi Indonesia —
sebuah terra incognita dalam doktrin hukum pidana nasional.
25. Bahwa, Menurut beberapa pakar hukum adanya Potensi Tiga Ancaman
Konstitusional Menurut Para pakar hukum mengidentifikasi tiga risiko serius
yang ditimbulkan Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6):
1. Equality Before the Law Berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD
1945 — memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok investor
tertentu di hadapan hukum.
2. Moral Hazard Sistemik Pelaku kejahatan dapat menempatkan hasil
kejahatan, mengonversinya menjadi surat utang khusus, lalu
memperoleh kekebalan hukum — sebuah celah yang nyata.
12
3. Legalisasi Tindak Pidana Asal Pencucian uang, korupsi, penggelapan
pajak, dan bisnis haram berpotensi "dilegalkan" melalui instrumen ini.
Sumber:
https://infobanknews.com/uu-p2sk-dan-pasal-50a-jalan-pintas-fiskal-yang-
mengorbankan-kepercayaan-publik
https://ikpi.or.id/patriot-bond-dalam-perspektif-perlindungan-fiskal-
kepercayaan-publik-dan-keadilan-pajak/
26. Bahwa, Potensi Pencucian Uang: Celah yang Diakui Sendiri oleh Menkeu,
"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya memang ada
loss sedikit. Tapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke
ekonomi kita.
Sumber:
https://ikpi.or.id/menkeu-purbaya-tanggapi-kekhawatiran-risiko-pencucian-
uang-di-patriot-merah-putih-bond/
27. Bahwa, Financial Action Task Force (FATF) adalah badan antar pemerintah
yang menetapkan standar global pencegahan pencucian uang, pendanaan
terorisme, dan proliferasi senjata.
28. Bahwa, akan tetapi norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU
4/2026 P2SK” dapat berkontradiksi antara komitmen pemerintah RI dengan
FATF (PPATK)" dan berisiko menjadikan Indonesia dipandang sebagai tax
haven.
29. Bahwa, Tidak dimungkinkan Patriot Bond sebagai Jaminan Bank: Tegasnya
Menurut
Para
Pemohon
Meskipun
dirancang
sebagai
instrumen
pembiayaan, karakteristik unik Patriot Bond memunculkan pertanyaan kritis
tentang kelayakannya sebagai aset yang dapat dijaminkan ke lembaga
keuangan.
-
Risiko Reputasi & Kepatuhan Bank Lembaga perbankan beroperasi di
bawah rezim anti-pencucian uang (AML/CFT) yang ketat. Menerima
Patriot Bond yang memiliki imunitas asal dana dapat mencoreng
reputasi bank dan memicu sanksi kepatuhan.
-
Bertentangan dengan Prinsip Kehati-hatian UU Perbankan mewajibkan
bank untuk menerapkan prinsip prudential banking dalam pemberian
13
kredit. Aset dengan asal-usul yang dirahasiakan tidak memenuhi
standar kehati-hatian yang disyaratkan.
-
mplikasi FATF. Bank yang menerima jaminan dari instrumen seperti
Patriot Bond berisiko dinilai tidak patuh terhadap standar FATF, yang
dapat memengaruhi aksesibilitasnya ke pasar keuangan global.
-
Keterbatasan Penegakan Hukum Pasal 50A yang menggaransi
imunitas hukum bagi pemilik Patriot Bond berarti bank tidak memiliki
jalur hukum yang kuat jika dana yang dijaminkan terbukti berasal dari
aktivitas ilegal
Dengan demikian, Patriot Bond hampir mustahil diterima sebagai jaminan
oleh bank-bank yang patuh pada standar kepatuhan dan manajemen risiko
internasional
30. Bahwa, Tafsir Terbatas norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan “UU 4/2026 P2SK” seharusnya dipahami sebagai perlindungan
bagi pembeli beritikad baik — bukan penghapus pertanggungjawaban
tindak pidana asal, dengan demikian evaluasi sebelum PP Terbit Peraturan
Pemerintah turunan harus menetapkan batasan perlindungan yang jelas:
absolut atau bersyarat.
B. Praktik Internasional: Menarik Investasi dengan Integritas
31. Bahwa, Mencari solusi pembiayaan tanpa mengorbankan supremasi hukum
bukanlah hal mustahil. Banyak negara telah membuktikan bahwa
kepercayaan investor dibangun di atas integritas, bukan imunitas, dalam
beberapa negara lain Pilar Investasi Berintegritas Negara-negara maju
menarik investasi jangka panjang dan berkualitas bukan dengan
menawarkan kekebalan hukum, melainkan melalui fondasi kuat:
a. Kepastian Hukum & Stabilitas Politik: Investor mencari lingkungan yang
prediktabilitas hukumnya tinggi dan risikonya rendah.
b. Transparansi & Kepatuhan AML/CFT: Kepatuhan terhadap standar anti-
pencucian uang (AML/CFT) dan anti-pendanaan terorisme (APPT)
global adalah prasyarat, bukan pilihan.
14
c. Inovasi & Infrastruktur Unggul: Daya saing ekonomi berasal dari inovasi,
infrastruktur modern, serta tenaga kerja yang berpendidikan dan
terampil.
32. Kasus Swiss: Transformasi Menuju Kepatuhan Swiss, yang dahulu terkenal
dengan kerahasiaan bank, telah melakukan reformasi signifikan:
Adopsi Standar Global: Menerapkan secara ketat standar FATF, OECD
Common Reporting Standard (CRS), dan Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) AS.
Transparansi Pajak: Pertukaran informasi pajak otomatis dengan
banyak negara telah menjadi norma.
Fokus pada Kualitas: Menarik investasi melalui stabilitas ekonomi,
layanan keuangan inovatif, dan manajemen kekayaan yang sangat
terregulasi, bukan menyembunyikan dana ilegal.
Pengalaman Swiss menunjukkan bahwa bahkan negara dengan sejarah
kerahasiaan dapat beralih ke model transparansi tanpa kehilangan daya
tarik investasinya.
33. Praktik Internasional: Menarik Investasi dengan Integritas Bagaimana
negara-negara lain menyeimbangkan kebutuhan akan pembiayaan cepat
dengan komitmen terhadap transparansi dan kepatutan hukum.!
15
Kepatuhan FATF dan AML Mayoritas negara berkomitmen pada standar
FATF untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme,
menolak instrumen yang memberikan imunitas absolut tanpa verifikasi
sumber dana.
Amnesti Pajak Berpersyaratan Ketat Banyak negara menerapkan
amnesti pajak, tetapi seringkali dengan kewajiban deklarasi aset,
pembayaran denda, dan potensi pemeriksaan lanjutan jika terindikasi
dana ilegal.
Instrumen Pasar Modal Transparan Penerbitan obligasi pemerintah atau
swasta biasanya mengikuti regulasi pasar modal yang ketat,
memastikan transparansi dan kehati-hatian dalam menarik dana, tanpa
celah imunitas khusus.
Bahwa, pendekatan global menunjukkan kecenderungan kuat untuk
menarik investasi melalui kepastian hukum dan tata kelola yang baik, bukan
dengan menawarkan imunitas yang berpotensi menjadi celah bagi dana
ilegal.
C. Mencari Keseimbangan: Etika, Hukum, dan Pembangunan
34. Bahwa, Pertanyaan apakah negara boleh menerima "uang haram" demi
pembangunan membawa kita pada inti dilema kebijakan. Mencari
keseimbangan antara kebutuhan mendesak untuk pembangunan ekonomi
dengan tuntutan integritas hukum dan etika adalah krusial bagi fondasi
negara yang berdaulat.
Bahwa, Supremasi Hukum Pembangunan yang mengorbankan hukum
akan menciptakan preseden buruk dan merusak tatanan sosial jangka
panjang.
16
Bahwa, Prinsip Etika Kepentingan publik dan moralitas harus menjadi
kompas, memastikan setiap langkah pembangunan tidak menodai
kepercayaan rakyat.
Bahwa, Pembangunan Berkelanjutan Investasi harus mendorong
pertumbuhan yang adil dan berjangka panjang, bukan keuntungan
instan yang sarat risiko moral.
Sebuah negara yang tegak di atas prinsip-prinsip ini akan menarik investasi
berkualitas dan membangun kepercayaan global, yang pada akhirnya akan
mempercepat pembangunan berkelanjutan dan merata.
D. Patriot Bond vs. Tax Amnesty: Perbandingan Konseptual Patriot Bond
Bahwa, sudah sangat jelas Meskipun keduanya menawarkan bentuk
perlindungan hukum, Patriot Bond berfokus pada imunitas terhadap
pencucian uang tanpa memandang asal-usul, sementara Tax Amnesty
bertujuan pada kepatuhan pajak dengan deklarasi harta.
35. Bahwa, Menurut Para Pemohon UU P2SK di satu sisi menjadi instrumen
penggalangan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan, namun
di sisi lain justru membuka celah terjadinya penyimpangan hukum dan
17
memberikan karpet merah bagi praktik pencucian uang., Pasal 50A ayat (5)
dan ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK” khususnya mendorong
pembangunan ekonomi semakin menyimpang dari Konstitutional “Keadilan
sosial
bagi
seluruh
rakyat Indonesia”
dan
Khususnya
Kerugian
Konstitutional Para Pemohon yang sudah di Jamin di Pasal 28D ayat 1 UUD
NRI 1945. (Vide Bukti P07) (vide Bukti P08) (vide Bukti P09)
36. Bahwa, Secara resmi, pemerintah ingin menggalang dana “idle” yang
selama ini tersimpan di luar sistem keuangan formal. Dengan adanya
obligasi khusus, dana tersebut diharapkan masuk ke instrumen
pembangunan, mendukung proyek strategis nasional, dan memperkuat
cadangan devisa. Namun, perlindungan hukum yang absolut justru
membuka celah besar bagi praktik pencucian uang. Dana hasil korupsi,
narkoba, atau “shadow economy” dapat masuk ke sistem keuangan tanpa
konsekuensi hukum. Ketentuan ini bertolak belakang dengan prinsip Know
Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) yang menjadi
standar global lih-alih memperkuat kredibilitas fiskal, Pasal 50A berpotensi
menjadikan Indonesia sebagai “surga pencucian uang” dengan legitimasi
hukum. Hal ini bukan sekadar isu teknis, melainkan ancaman serius
terhadap reputasi internasional Indonesia di mata lembaga global seperti
FATF dan IMF.
37. Bahwa, Dampak paling nyata dari Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan “UU 4/2026 P2SK adalah ketidakadilan sosial. Buruh, ASN, dan
UMKM tetap wajib membayar pajak, bahkan berisiko dikriminalisasi bila
gagal bayar kredit. Sebaliknya, pemilik dana gelap justru mendapat
perlindungan dan insentif bebas pajak. Ketimpangan ini menciptakan rasa
ketidakadilan yang mendalam. Publik melihat negara memberi karpet merah
bagi oligarki, sementara rakyat kecil terus menanggung beban fiskal.
Akibatnya, kepercayaan terhadap penyelenggara negara bukan hanya
kepada pemerintah, tetapi juga terhadap lembaga hukum dan keuangan,
akan semakin terkikis. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang tak
18
ternilai. Tanpa kepercayaan, kebijakan fiskal dan moneter kehilangan
legitimasi. Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun
2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026
P2SK, dengan segala implikasinya, berpotensi memicu krisis kepercayaan
yang lebih dalam daripada sekadar pelemahan rupiah atau defisit fiskal.
Pasal Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK
bahkan berpotensi konflik dengan asas-asas yang tertuang dalam pasal
28D ayat UUD NRI 1945.
38. Bahwa, Indonesia saat ini menghadapi kondisi ekonomi yang rapuh. Rupiah
sempat menembus Rp18.000/USD, inflasi menunjukkan tren naik, dan
pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat pada 2026–2027., Belanja
pemerintah memang meningkat, tetapi sebagian besar bersifat musiman
dan tidak berkelanjutan. Dalam situasi seperti ini, Pasal Pasal Pasal 50A
ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK justru
menambah beban psikologis dan struktural. Pelaku bisnis yang
mengandalkan kredibilitas pasar melihat adanya risiko reputasi. Investor
bersih bisa menarik diri atau menuntut risk premium lebih tinggi. Akibatnya,
biaya pembiayaan pembangunan justru meningkat. Lebih buruk lagi,
masalah korupsi, penyimpangan, dan malpraktik pembangunan yang sudah
menumpuk akan semakin sulit diatasi. Dengan adanya perlindungan hukum
bagi dana bermasalah, insentif untuk melakukan korupsi justru meningkat.
Negara seakan memberi sinyal bahwa uang hasil kejahatan tetap bisa
“dimaafkan” asalkan masuk ke obligasi khusus dan hal tersebut menggeser
makna Equality before the law.
39. Bahwa, Pasal Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 4
Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026
P2SK bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan keputusan politik yang
menyangkut legitimasi negara. Jika Para Pemohon melihat bahwa hukum
19
hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara elite dilindungi, maka krisis
kepercayaan akan meluas.
Krisis legitimasi ini bisa berdampak pada:
Stabilitas
sosial:
meningkatnya
ketidakpuasan
rakyat
terhadap
pemerintah dan lembaga negara.
Stabilitas
sosial:
meningkatnya
ketidakpuasan
rakyat
terhadap
pemerintah dan lembaga negara.
Reputasi internasional: Indonesia dicap sebagai negara dengan sistem
keuangan lemah, sehingga investor kredibel enggan masuk.
Kesejahteraan rakyat: pembangunan fisik mungkin berjalan, tetapi berdiri
di atas fondasi moral yang rapuh, sehingga manfaatnya tidak
berkelanjutan.
Sejarah menunjukkan bahwa negara yang mengorbankan akuntabilitas
demi likuiditas instan sering berakhir dalam krisis legitimasi. Pasal Pasal 50A
ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK
berpotensi menempatkan Indonesia dalam jalur yang sama.
40. Bahwa, Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun
2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026
P2SK memang lahir dari kebutuhan fiskal mendesak. Namun, menghapus
prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah jalan pintas yang berbahaya.
Negara seharusnya memperkuat institusi, menegakkan hukum, dan
membangun kepercayaan publik, bukan melemahkannya dan Dalam
kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kebijakan ini justru memperburuk
situasi. Alih-alih memperkuat kesejahteraan rakyat, Pasal 50A ayat (5) dan
ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK berpotensi menambah
ketidakadilan, memperlemah kepercayaan, dan menjerumuskan Indonesia
ke dalam krisis legitimasi.
20
E. Kerugian sebagai Warga Negara Indonesia
41. Bahwa benar, sebagai warga negara Indonesia yang hidup dan tunduk pada
yurisdiksi hukum Republik Indonesia, para Pemohon adalah salah satu
subjek hukum yang secara langsung terikat oleh seluruh norma yang
terkandung dalam norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU
4/2026 P2SK” Konsekuensi logis dari pengikatan hukum tersebut, adalah
bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk terlibat secara
langsung dan memiliki causal verband.
42. Bahwa, adanya dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun
2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Bahwa, jelas di dalam norma dalam norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK” tidak mencerminkan asas kepastian
hukum dan lebih terlihat melindungi Tindakan pencucian uang.
43. Bahwa dalam Black’s Law Dictionary, kata “understand” artinya “To know; to
apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the nature and
effect of an act”. Artinya, “understand” dalam konteks hukum bukan sekadar
mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh terhadap
makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan.
21
44. Bahwa, berdasarkan urian tersebut di atas Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180)
haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga selanjutnya
agar tidak terjadi tidak memberikan kepastian hukum yang adil, maka Para
Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam
putusannya memberikan kepastian hukum yang adil, dan haruslah
dinyatakan “Inkonstitutional” atau bertentangan dengan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
45. Bahwa tegasnya menurut Para Pemohon Ketentuan Norma Pasal a quo
telah menimbulkan kerugian konstitusional bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya
Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7180) bertentangan Terhadap Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 'UUD NRI 1945”, dan Beralasan menurut hukum untuk
dikabulkan.
46. Bahwa para Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan
a quo untuk menyatakan Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180) tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat.
22
IV. Petitum
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti
(terlampir) yang telah diuraikan, maka para Pemohon memohon kepada Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima, memeriksa,
dan mengadili Permohonan pengujian Materill a quo untuk memutus sebagai
berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 50A ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7180) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‘UUD NRI 1945” dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 50A ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7180) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‘UUD NRI 1945” dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk & Profesi Pemohon I;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk & Profesi Pemohon II;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 2026 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
23
4. Bukti P-4
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
5. Bukti P-5
: Fotokopi KTM Syamsul Jahidin;
6. Bukti P-6
: Fotokopi KTM Kharisma Joemanta Soebakti;
7. Bukti P-7
: Fotokopi NPWP Syamsul Jahidin;
8. Bukti P-8
: IKH Bea dan Cukai Syamsul Jahidin;
9. Bukti P-9
: IKH Pajak Syamsul Jahidin.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7180, selanjutnya disebut UU P2SK) terhadap
24
Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan
para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum
dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda
mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan
materi permohonan pada tanggal 27 Juli 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai
dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah
memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus
memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, terutama
mengenai alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan untuk
diputus (petitum) agar permohonan para Pemohon bersesuaian dengan sistematika
permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal
27 Juli 2026]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah juga telah
memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan
paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan. Batas
waktu penyerahan perbaikan demikian adalah pada hari Senin, tanggal 10 Agustus
2026, pukul 12.00 WIB. Dalam kaitan dengan hak untuk menyusun dan
menyerahkan perbaikan permohonan, hingga batas waktu tersebut para Pemohon
ternyata tidak menyampaikan perbaikan permohonan. Selanjutnya, dalam
persidangan tanggal 10 Agustus 2026, para Pemohon menegaskan bahwa tidak
menyerahkan perbaikan permohonan dan berpegang pada permohonan awal. Oleh
karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan a quo berdasarkan
permohonan awal.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya terhadap permohonan awal para Pemohon demikian
Mahkamah akan menilai syarat formil permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal
31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025,
sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
25
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
[3.3.3]
Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil permohonan tersebut di
atas, Mahkamah menilai pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun
sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil di dalam
permohonan telah diuraikan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum
para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus (petitum). Walaupun Mahkamah menemukan adanya penjelasan
mengenai kedudukan hukum khususnya mengenai kerugian konstitusionalitas yang
diuraikan tidak pada tempatnya, atau tidak mengikuti sistematika yang seharusnya.
Selain menilai pemenuhan syarat formil terkait sistematika permohonan, Mahkamah
juga akan menilai permohonan berdasarkan keterpenuhan dan/atau ketepatan
isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud.
[3.3.4]
Bahwa keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan dapat pula
dinilai dari keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita)
dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan syarat
demikian, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut:
26
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif;
[3.4]
Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan
mengenai persyaratan permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan
saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai
berikut:
1) Pada bagian kedudukan hukum:
a) Para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kaitan antara status
kedudukan hukum para Pemohon sebagai advokat dan mahasiswa doktoral
ilmu hukum, atau setidaknya pembayar pajak, dengan norma Pasal 50A ayat
(5) dan ayat (6) UU P2SK mengenai pengaturan instrumen surat utang
khusus yang dipermasalahkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon.
b) Para Pemohon tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat antara norma
Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK yang dimohonkan pengujian
dengan kerugian konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon.
c) Dari sisi sistematika terdapat penempatan uraian yang tidak sesuai, yaitu
uraian mengenai “Kerugian sebagai Warga Negara Indonesia” diletakkan di
bagian posita [vide Permohonan hlm. 22], padahal uraian demikian
seharusnya menjadi bagian dari uraian mengenai kedudukan hukum.
2) Pada bagian posita permohonan:
a) Para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pertentangan antara norma
Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK yang dimohonkan pengujian
konstitusionalitas dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat
(2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai
dasar pengujian atau parameter uji konstitusionalitas. Bahkan para Pemohon
tidak pula menguraikan atau menjelaskan kandungan norma UUD NRI Tahun
1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian menyebabkan
Mahkamah mengalami kesulitan untuk mengetahui dengan pasti mengenai
hal apa yang menjadi persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan
27
pengujian dalam kaitannya dengan hak konstitusional yang dimiliki para
Pemohon.
b) Para Pemohon dalam permohonannya antara lain mendalilkan bahwa Pasal
50A ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK membuka celah terjadinya penyimpangan
hukum dan praktik pencucian uang [vide Permohonan hlm. 18], namun para
Pemohon tidak menjelaskan bagaimana hal demikian secara konseptual.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah
oleh karena para Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan dengan jelas
pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan
UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian, serta tidak menjelaskan pula
beberapa hal lain yang secara krusial mengakibatkan Mahkamah kesulitan untuk
memahami permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68
PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
28
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir,
Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasa hukumnya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
29
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Mardian Wibowo
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180, selanjutnya disebut UU P2SK) terhadap 24 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 27 Juli 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, terutama mengenai alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar permohonan para Pemohon bersesuaian dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Juli 2026]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah juga telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan. Batas waktu penyerahan perbaikan demikian adalah pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 12.00 WIB. Dalam kaitan dengan hak untuk menyusun dan menyerahkan perbaikan permohonan, hingga batas waktu tersebut para Pemohon ternyata tidak menyampaikan perbaikan permohonan. Selanjutnya, dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2026, para Pemohon menegaskan bahwa tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan berpegang pada permohonan awal. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan a quo berdasarkan permohonan awal. [3.3.2] Bahwa selanjutnya terhadap permohonan awal para Pemohon demikian Mahkamah akan menilai syarat formil permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: 25 a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil permohonan tersebut di atas, Mahkamah menilai pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil di dalam permohonan telah diuraikan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Walaupun Mahkamah menemukan adanya penjelasan mengenai kedudukan hukum khususnya mengenai kerugian konstitusionalitas yang diuraikan tidak pada tempatnya, atau tidak mengikuti sistematika yang seharusnya. Selain menilai pemenuhan syarat formil terkait sistematika permohonan, Mahkamah juga akan menilai permohonan berdasarkan keterpenuhan dan/atau ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan dapat pula dinilai dari keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan syarat demikian, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut: 26 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif; [3.4] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut: 1) Pada bagian kedudukan hukum: a) Para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kaitan antara status kedudukan hukum para Pemohon sebagai advokat dan mahasiswa doktoral ilmu hukum, atau setidaknya pembayar pajak, dengan norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK mengenai pengaturan instrumen surat utang khusus yang dipermasalahkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. b) Para Pemohon tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat antara norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon. c) Dari sisi sistematika terdapat penempatan uraian yang tidak sesuai, yaitu uraian mengenai “Kerugian sebagai Warga Negara Indonesia” diletakkan di bagian posita [vide Permohonan hlm. 22], padahal uraian demikian seharusnya menjadi bagian dari uraian mengenai kedudukan hukum. 2) Pada bagian posita permohonan: a) Para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pertentangan antara norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian atau parameter uji konstitusionalitas. Bahkan para Pemohon tidak pula menguraikan atau menjelaskan kandungan norma UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian menyebabkan Mahkamah mengalami kesulitan untuk mengetahui dengan pasti mengenai hal apa yang menjadi persoalan konstitusionalitas norma yang dimoho
