PUU
Tahun 2026
272/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Yeremia Zebua (Pemohon I), M. H. Hardiansyah (Pemohon II), Muhammad Rafli Herryanto (Pemohon III), Sahrul Ramadhan (Pemohon IV), Pebri Prastyo (Pemohon V), dan Moved Yoris Silubun (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-08-28T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 272/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
1. Nama
:
Yeremia Zebua
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Tugala Lauru I, RT. 000, RW. 000, Kelurahan
Tugala
Lauru,
Kecamatan
Lahewa
Timur,
Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
M. H. Hardiansyah
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Kp Cijerah, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Sukasari,
Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Muhammad Rafli Herryanto
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Manggarai Selatan, RT. 015, RW. 010,
Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Sahrul Ramadhan
Pekerjaan
:
Mahasiswa
2
Alamat
:
Jalan Lembur Gg. Jambu Mente Nomor 35, RT.
008, RW. 005, Kelurahan Makasar, Kecamatan
Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon IV;
5. Nama
:
Pebri Prastyo
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Kebon Mangga I Nomor 29, RT 013, RW 003,
Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon V;
6. Nama
:
Moved Yoris Silubun
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Gajah Mada RT.016/RW.003, Kelurahan
Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota
Tual, Provinsi Maluku Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon VI;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 11 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 16 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
271/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 272/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 17 Juli 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 7 Agustus 2026, yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2026,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
3
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengatur:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, yang mengatur:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a) menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur juga dalam Pasal 9
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur:
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(untuk selanjutnya disebut sebagai PMK 7 Tahun 2025), mengatur:
4
Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945).
7. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945, juga diatur dalam Pasal 1 angka 3
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya
disebut sebagai PMK 7 Tahun 2025), yang mengatur:
Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang
selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi
kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa selanjutnya Pasal 2 PMK 7 Tahun 2025 mengatur:
1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
Permohonan pengujian formil atau pengujian materil.
3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan
pengujian materil dalam satu Permohonan, Permohonan pengujian formil
harus dipisahkan dengan Permohonan pengujian materiil dan diregistrasi
dengan nomor perkara yang berbeda.
4) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau
Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang
atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
5) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah
pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal,
dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang memeriksa pengujian materiil Pasal 307 KUHP terhadap Pasal
1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI.
5
II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA
PEMOHON
Kedudukan Hukum Para Pemohon
Bahwa untuk memenuhi kualifikasi para Pemohon yang memiliki hak
konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka perlu
diuraikan kedudukan hukum para Pemohon, sebagai berikut:
1. Bahwa sudah menjadi hak setiap warga negara yang untuk mengajukan
permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, hal
tersebut menjadi penanda kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
2. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 telah diundangkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan Warga Negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
4. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur:
Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan, “Yang
dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama”.
5. Bahwa terhadap syarat kedudukan para Pemohon juga diatur dalam Pasal
4 ayat (1) PMK 7 Tahun 2025, yang mengatur:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu :
Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
6
Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
Lembaga negara.
6. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi;
7. Bahwa
berdasarkan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor:
006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor:
11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-
putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5
(lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan
terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
7
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
8. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia dan mahasiswa Fakultas
Hukum, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi
secara aktif dalam pembangunan hukum nasional serta mengawal
terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang menegakkan hukum dan
keadilan. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 24 ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
sejalan
dengan
prinsip
penyelenggaraan
kekuasaan
kehakiman
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang
berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara
kolektif
untuk
membangun
masyarakat,
bangsa,
dan
negaranya."
Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan
bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan."
Adapun Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
mengatur bahwa, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."
Oleh karena itu, sebagai warga negara yang sedang menempuh
pendidikan hukum, para Pemohonmemiliki kepentingan konstitusional
untuk mengawal terwujudnya sistem hukum dan peradilan yang
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi
masyarakat.
9. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI merupakan perseorangan
Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan
tinggi
pada
Fakultas
Hukum
Universitas
Sahid.
Status
para
Pemohonsebagai
Warga
Negara
Indonesia
dibuktikan
dengan
kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan status para
8
Pemohon sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid
dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yakni sebagai berikut
Pemohon I/Yeremia Zebua (Bukti P-3)
Pemohon II/M. H. Hardiansyah (BUKTI P-4)
PemohoN III/Muhammad Rafli Herryanto (Bukti P-5)
Pemohon IV/Sahrul Ramadhan (Bukti P-6)
Pemohon V/Pebri Prastyo (Bukti P-7)
Pemohon VI/Moved Yoris Silubun (Bukti P-8)
Bahwa status para Pemohon sebagai mahasiswa Fakultas Hukum telah
menumbuhkan kepedulian dan perhatian yang mendalam terhadap
dinamika pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di Indonesia.
Sebagai bagian dari sivitas akademika, para Pemohon memiliki tanggung
jawab akademik dan moral untuk turut mengawal terwujudnya supremasi
hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945.
Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kajian kritis terhadap berbagai
norma hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
maupun menghambat efektivitas penegakan hukum di tengah masyarakat.
Selain merupakan bagian dari proses pendidikan hukum, hal tersebut juga
menjadi bekal bagi para Pemohon dalam mempersiapkan diri untuk
berkarier sebagai Advokat maupun Aparat Penegak Hukum yang
profesional, berintegritas, serta berkomitmen menjaga tegaknya negara
hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
10. Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan
uji materiil karena pemohon mempunyai hak konstitusional dan oleh
karena para Pemohon mengaggap adanya kerugian oleh undang-undang
yang diuji dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari para Pemohon dapat
dipastikan akan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari dapat
menggunakan alat-alat yang termasuk dalam kategori senjata pemukul,
penikam atau penusuk yang diatur dalam pasal 307 KUHP.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para Pemohon memiliki
kedudukan hukum pengujian materiil sebagai warga negara yang juga
sedang menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum.
9
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
Bahwa untuk memenuhi kualifikasi para Pemohon yang memiliki hak
konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka perlu
diuraikan Kerugian Konstitusional para Pemohon, sebagai berikut:
1.
Bahwa dalam permohonan a quo, pengujian materiil dilakukan terhadap:
PASAL 307 ayat (2) KUHP yang mengatur:
Pasal 307
(1) Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba
memperoleh,
menyerahkan
atau
mencoba
menyerahkan,
menguasai,
membawa,
mempunyai
persediaan,
memiliki,
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,
atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan
bagi senjata pemukul, penikam, atau penusuk yang nyata-nyata
digunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk
kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah, atau yang nyata-
nyata mempunyai tujuan sebagai Barang pusaka atau Barang
kuno.
Penjelasan Pasal 307
Cukup Jelas
2.
Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 307 ayat (2) dan
penjelasan Pasal 307 KUHP bertentangan dengan:
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Negara Indonesia adalah negara
hukum
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum
3.
Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI 1945 adalah negara hukum (rechtsstaat), yang
menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur
hubungan antara negara dan warga negara. Konsekuensi logis dari
prinsip negara hukum tersebut adalah adanya kewajiban konstitusional
bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan setiap norma
hukum, terlebih norma pidana, secara jelas, tegas, dan tidak
10
menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Hal tersebut dimaksudkan
agar setiap warga negara mampu mengetahui secara pasti batas-batas
antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang oleh
hukum.
4.
Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memiliki hak konstitusional atas
persamaan di hadapan hukum, jaminan kepastian hukum yang adil, serta
perlindungan atas rasa aman dari tindakan negara yang sewenang-
wenang. Hak-hak konstitusional tersebut tidak hanya memberikan
perlindungan terhadap tindakan represif negara yang telah terjadi,
melainkan juga menjamin agar setiap warga negara tidak ditempatkan
dalam keadaan yang secara terus-menerus dibayangi oleh ketidakjelasan
norma hukum yang dapat mengancam kebebasan dirinya sewaktu-waktu.
5.
Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025, mengatur kerugian
konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi.
6.
Bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dalam
permohonan a quo tidak bersumber pada keberadaan larangan
membawa senjata pemukul, penikam, atau penusuk sebagaimana diatur
dalam Pasal 307 ayat (1) KUHP. para Pemohon memahami bahwa
negara mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan
kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu guna menjaga keamanan,
ketertiban umum, dan melindungi masyarakat dari potensi tindak pidana
yang menggunakan senjata tajam. Akan tetapi, kerugian konstitusional
para Pemohon justru timbul karena pembentuk undang-undang
merumuskan pengecualian terhadap larangan tersebut melalui frasa
“untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah” dalam Pasal 307
ayat (2) KUHP dengan tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu
“pekerjaan dengan sah” sehingga tidak memberikan batasan normatif
yang jelas mengenai ruang lingkup maupun parameter penerapannya.
Berdasarkan hal itu, persoalan konstitusional yang diajukan para
Pemohon bukanlah mengenai eksistensi larangan itu sendiri, melainkan
11
mengenai ketidakjelasan norma pengecualian yang menyebabkan
hilangnya kepastian hukum.
7.
Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah
menegaskan bahwa kerugian konstitusional tidak selalu harus berupa
kerugian yang telah terjadi secara aktual, melainkan dapat pula berupa
kerugian yang bersifat potensial sepanjang menurut penalaran yang wajar
terdapat hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang diuji
dengan kemungkinan terjadinya kerugian terhadap hak konstitusional
Pemohon. Oleh sebab itu, fakta bahwa para Pemohon belum pernah
diproses berdasarkan Pasal 307 KUHP tidak menghilangkan kedudukan
hukum para Pemohon untuk mengajukan pengujian undang-undang,
sebab ancaman terhadap hak konstitusional para Pemohon telah lahir
sejak norma yang kabur tersebut diberlakukan dan dapat diterapkan
sewaktu-waktu terhadap para Pemohon.
8.
Bahwa kerugian konstitusial para Pemohon bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dikarenakan
status para Pemohon sebagai warga negara sekaligus mahasiswa dalam
kehidupan sehari-hari dapat dipastikan akan secara langsung dalam
kegiatan sehari-hari dapat menggunakan alat-alat yang termasuk dalam
kategori senjata pemukul, penikam atau penusuk yang diatur dalam pasal
307 KUHP.
9.
Kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bukanlah sekadar
dugaan yang bersifat abstrak. Kerugian tersebut merupakan konsekuensi
logis dari berlakunya norma a quo sehingga menurut penalaran yang
wajar sangat mungkin terjadi sebagai akibat langsung dari berlakunya
frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" dalam Pasal
307 ayat (2) KUHP serta tidak terdapatnya penjelasan lebih lanjut dalam
penjelasan Pasal 307. Hal tersebut disebabkan karena frasa a quo tidak
memberikan penjelasan maupun parameter normatif mengenai apa yang
dimaksud dengan "pekerjaan dengan sah", ruang lingkupnya, maupun
ukuran objektif yang dapat digunakan untuk menentukan kapan
seseorang dapat memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan tersebut. Akibatnya, para Pemohon tidak memiliki
pedoman hukum yang pasti untuk mengetahui batas antara penggunaan,
12
penguasaan, atau pembawaan senjata pemukul, penikam, atau penusuk
yang termasuk dalam pengecualian dengan penggunaan yang justru
dipandang memenuhi unsur tindak pidana.
10. Bahwa potensi kerugian konstitusional tersebut memiliki dasar yang nyata
karena sebagai warga negara Indonesia sekaligus mahasiswa Fakultas
Hukum, para Pemohon dalam kehidupan sehari-hari sangat mungkin
melakukan
berbagai
aktivitas
yang
memerlukan
penggunaan,
penguasaan, atau pembawaan alat berupa pisau, cutter, multitool,
parang, maupun alat pemotong lainnya yang secara objektif bukan
dimaksudkan sebagai senjata untuk melakukan tindak pidana, melainkan
sebagai alat bantu dalam aktivitas yang legal dan dibenarkan menurut
hukum. Aktivitas tersebut antara lain meliputi kegiatan akademik dan
penelitian, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan kemanusiaan, membantu
pekerjaan keluarga, memperbaiki rumah, maupun aktivitas lain yang
secara hukum merupakan kegiatan yang sah. Akan tetapi, karena frasa
"untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" tidak memberikan
ukuran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "pekerjaan
dengan sah", para Pemohon tidak dapat memperkirakan secara rasional
apakah aktivitas tersebut akan dipandang sebagai bagian dari
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) KUHP
atau justru dianggap memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 307 ayat (1) KUHP.
11. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon semakin nyata apabila
dikaitkan dengan kenyataan bahwa frasa "untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah" tidak memberikan ukuran yang objektif mengenai
ruang lingkup pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2).
Akibatnya, warga negara dalam hal ini para Pemohon sewaktu-waktu
dapat menghadapi risiko diproses secara pidana ketika membawa pisau
atau alat pemotong untuk tujuan yang pada hakikatnya legal, hanya
karena undang-undang tidak memberikan parameter mengenai apakah
aktivitas tersebut termasuk "pekerjaan dengan sah". Hal tersebut
menujukkan, kerugian yang dialami para Pemohon bukan hanya bersifat
teoritis, melainkan merupakan kerugian potensial yang menurut
13
penalaran yang wajar sangat mungkin terjadi sebagai akibat langsung dari
ketidakjelasan norma yang diuji.
12. Bahwa selain menghilangkan kepastian hukum, norma a quo juga
menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan warga negara dalam
menjalankan aktivitas yang sah. Ketika warga negara tidak mengetahui
secara pasti apakah suatu aktivitas akan dipandang sebagai bagian dari
“untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah”, maka warga
negara cenderung menghindari penggunaan alat-alat yang sebenarnya
diperlukan dalam aktivitas sehari-hari karena khawatir berhadapan
dengan proses pidana. Akibatnya, keberadaan norma yang kabur
tersebut bukan hanya memengaruhi hubungan antara negara dengan
individu dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga memengaruhi
kebebasan warga negara untuk menjalankan aktivitas yang legal secara
aman dan tanpa rasa takut.
13. Bahwa oleh karena penjelasan mengenai "pekerjaan dengan sah" tidak
memberikan parameter yang objektif, maka hak konstitusional para
Pemohon atas persamaan di hadapan hukum juga menjadi terancam.
Dua orang yang melakukan perbuatan yang pada hakikatnya sama dapat
memperoleh perlakuan hukum yang berbeda hanya karena terdapat
perbedaan penilaian mengenai apakah aktivitas yang dilakukan termasuk
kategori "untuk lepentingan melakukan pekerjaan dengan sah". Dengan
demikian, hak para Pemohon untuk memperoleh pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum. oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berpotensi
dilanggar akibat rumusan norma yang tidak jelas dan tidak memberikan
standar yang seragam bagi aparat penegak hukum.
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menjadi nyata bahwa
keberadaan frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah”
tanpa memberikan penjelasan maupun parameter normatif mengenai
makna dan ruang lingkup “pekerjaan dengan sah” dalam Pasal 307 ayat
(1) KUHP serta penjelasan Pasal 307 telah menimbulkan kerugian
konstitusional bagi para Pemohon dalam bentuk hilangnya kepastian
hukum, terbukanya peluang perlakuan yang tidak sama di hadapan
hukum, munculnya ancaman kriminalisasi yang bersumber dari
14
ketidakjelasan norma, serta lahirnya rasa tidak aman dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari yang sebenarnya legal. Kerugian tersebut memiliki
hubungan sebab akibat yang langsung dengan berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat
sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas frasa “untuk
kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah” sebagaimana diatur
dalam Pasal 307 ayat (2) KUHP terhadap UUD NRI 1945.
III. ALASAN PERMOHONAN
Bahwa adapun alasan hukum dan landasan konstitusionalitas para Pemohon
dalam mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 307 KUHP dan
Penjelasan Pasal 307 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
A. PASAL 307 AYAT (2) KUHP BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Pasal a quo Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945
1.
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan bahwa:
"Negara Indonesia adalah negara hukum."
2.
Bahwa
ketentuan
tersebut
merupakan
norma
fundamental
(fundamental
norm)
yang
menjadi
landasan
bagi
seluruh
penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Prinsip negara
hukum tidak hanya menghendaki agar setiap tindakan pemerintah
didasarkan pada hukum, tetapi juga menghendaki agar hukum yang
dibentuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, yaitu memberikan
kepastian
hukum,
menjamin
keadilan,
melindungi
hak-hak
konstitusional
warga
negara,
serta
membatasi
penggunaan
kekuasaan negara agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
3.
Bahwa dalam konteks hukum pidana, prinsip negara hukum
mengandung konsekuensi bahwa setiap rumusan tindak pidana
maupun pengecualiannya harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan
dapat
diprediksi
(predictable),
sehingga
masyarakat
dapat
mengetahui secara pasti batas antara perbuatan yang diperbolehkan
dan
perbuatan
yang
dilarang.
Prinsip
tersebut
merupakan
15
pengejawantahan dari asas legalitas (nullum crimen sine lege) dan
asas lex certa, yaitu bahwa norma pidana harus memiliki rumusan
yang jelas sehingga tidak memberikan ruang bagi penafsiran yang
subjektif.
4.
Dalam perspektif negara hukum (rechtsstaat), segala bentuk
penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang
menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."
Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan
pemerintah maupun pembentukan peraturan perundang-undangan
harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang
menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap
hak-hak konstitusional warga negara.
5.
Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, salah satu prinsip fundamental
negara hukum adalah asas legalitas dan kepastian hukum yang adil.
Negara hukum tidak hanya menghendaki agar setiap tindakan
pemerintah memiliki dasar hukum (rule by law), melainkan juga
menghendaki agar hukum yang dibentuk memenuhi standar kualitas
tertentu, yakni dirumuskan secara jelas, tegas, dapat dipahami, serta
tidak membuka ruang kesewenang-wenangan dalam penerapannya.
Dengan demikian, keberadaan suatu peraturan perundang-undangan
tidak cukup hanya dinilai dari keberlakuannya secara formal, tetapi
juga harus dinilai dari kualitas normanya dalam memberikan
kepastian hukum kepada masyarakat.
6.
Bahwa berdasarkan teori negara hukum sebagaimana dikemukakan
oleh Prof. Jimly Asshiddiqie tersebut, setiap norma hukum pidana
harus memenuhi prinsip kepastian hukum (legal certainty) dengan
memberikan batasan yang jelas, terukur, dan objektif mengenai
perbuatan yang dilarang maupun keadaan yang dikecualikan dari
larangan tersebut. Hal ini menjadi penting karena hukum pidana
merupakan instrumen negara yang secara langsung membatasi hak
dan kebebasan warga negara melalui ancaman sanksi pidana.
7.
Bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menghendaki setiap tindakan
16
pembatasan terhadap hak dan kebebasan warga negara dilakukan
berdasarkan hukum yang memenuhi prinsip kepastian, kejelasan,
dan keadilan. Prinsip negara hukum tidak hanya menuntut adanya
suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga menghendaki agar
norma yang mengandung ancaman pidana dirumuskan secara
cermat sehingga mampu memberikan pedoman yang jelas bagi
masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum
pidana, kejelasan norma merupakan syarat mutlak karena berkaitan
langsung dengan kemungkinan seseorang kehilangan hak atas
kemerdekaannya akibat dijatuhi pidana.
8.
Bahwa Pasal 307 KUHP pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan
kriminal (criminal policy) yang bertujuan menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat dengan membatasi kepemilikan maupun
pembawaan senjata pemukul, penikam, dan penusuk. Para Pemohon
tidak mempersoalkan tujuan pembentuk undang-undang tersebut
karena negara memang memiliki kewajiban konstitusional untuk
melindungi masyarakat dari penyalahgunaan senjata tajam. Akan
tetapi, keberadaan tujuan yang sah tersebut tidak menghilangkan
kewajiban pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma
secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.
9.
Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon justru tidak timbul
karena adanya larangan membawa senjata tajam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 307 KUHP ayat (1), melainkan timbul karena
pembentuk undang-undang merumuskan pengecualian terhadap
larangan tersebut melalui frasa “untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah” dalam Pasal 307 ayat (2), tanpa memberikan
penjelasan mengenai makna, ruang lingkup, maupun parameter
objektif mengenai apa yang dimaksud pekerjaan dengan sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2). Akibatnya,
masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti apakah dirinya
berada dalam ruang lingkup pengecualian yang diberikan oleh
undang-undang atau justru berpotensi dikenai ancaman pidana.
10. Bahwa dalam Pasal 307 ayat (2), pembentuk undang-undang
memberikan
pengecualian
terhadap
larangan
sebagaimana
17
dimaksud dalam ayat (1) melalui beberapa keadaan, salah satunya
adalah penggunaan senjata pemukul, penikam, atau penusuk "untuk
kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah." Keberadaan norma
pengecualian tersebut pada prinsipnya merupakan kebijakan yang
tepat karena tidak semua penggunaan senjata tajam memiliki tujuan
melawan
hukum.
Namun
demikian,
pengecualian
tersebut
kehilangan kepastian hukumnya ketika pembentuk undang-undang
tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "pekerjaan dengan
sah".
11. Bahwa keadaan tersebut menyebabkan ruang lingkup “pekerjaan
dengan sah” sepenuhnya bergantung pada penafsiran aparat
penegak hukum dalam perkara konkret. Karena pembentuk undang-
undang tidak memberikan parameter normatif apa yang dimaksud
dengan “pekerjaan dengan sah”, maka penentuan apakah seseorang
memenuhi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307
ayat (2) sangat mungkin berbeda antara satu aparat penegak hukum
dengan aparat penegak hukum lainnya. Kondisi tersebut membuka
ruang terjadinya disparitas penegakan hukum dan berpotensi
menimbulkan perlakuan yang tidak sama terhadap warga negara
yang berada dalam keadaan serupa.
12. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon tidak hanya bersumber
dari ketidakjelasan frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan
dengan sah" dalam Pasal 307 ayat (2) KUHP, tetapi juga dari
Penjelasan Pasal 307 KUHP yang hanya menyatakan "Cukup Jelas".
Ketiadaan penjelasan mengenai makna, ruang lingkup, dan
parameter "pekerjaan dengan sah" mengakibatkan para Pemohon
tidak memperoleh pedoman hukum yang jelas untuk mengetahui
batas antara keadaan yang termasuk dalam pengecualian dan yang
dilarang oleh undang-undang.
13. Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip Negara
Hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
Dalam negara hukum setiap pembatasan terhadap hak dan
kebebasan warga, terlebih melalui instrumen hukum pidana, harus
dirumuskan secara jelas, pasti dan terukur. Sebaliknya, frasa “untuk
18
kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah” justru menyerahkan
penentuan mengenai ruang lingkup pengecualian kepada penafsiran
subjektif aparat penegak hukum karena pembentuk undang-undang
tidak memberikan parameter normatif yang memadai mengenai
makna “pekerjaan dengan sah”.
Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945
14. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum."
15. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil merupakan salah satu
hak konstitusional yang dijamin secara tegas oleh UUD NRI 1945.
Kepastian hukum yang adil menghendaki agar setiap norma hukum
dirumuskan secara jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi
sehingga masyarakat mampu mengetahui hak, kewajiban, maupun
konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukannya.
16. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental
dalam negara hukum (rechtsstaat). Menurut Gustav Radbruch,
kepastian hukum (Rechtssicherheit) merupakan salah satu dari tiga
nilai dasar hukum di samping keadilan (gerechtigkeit) dan
kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Kepastian hukum menghendaki agar
hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi sehingga
setiap orang dapat mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi
hukum dari setiap perbuatannya. Hal itu menyebabkan, suatu norma
hukum tidak hanya dituntut berlaku secara formal, tetapi juga harus
memiliki rumusan yang memberikan pedoman yang pasti bagi
masyarakat maupun aparat penegak hukum.
17. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, asas
kepastian hukum menghendaki agar setiap norma memenuhi prinsip
lex certa, yaitu dirumuskan secara jelas, tidak kabur, tidak multitafsir,
dan memiliki batasan yang objektif mengenai ruang lingkup
pengaturannya. Prinsip tersebut menjadi penting terutama dalam
hukum pidana, karena ancaman pidana merupakan bentuk
19
pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang hanya
dapat dibenarkan apabila didasarkan pada norma yang jelas dan
dapat dipahami oleh setiap warga negara.
18. Implementasi asas kepastian hukum juga merupakan bentuk
perlindungan terhadap justitiabelen (pencari keadilan) dari tindakan
sewenang-wenang negara. Kepastian hukum memberikan jaminan
bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
berdasarkan norma yang dirumuskan secara jelas dan bukan
berdasarkan penafsiran yang berubah-ubah atau bergantung pada
subjektivitas aparat penegak hukum.
19. Bahwa hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menghendaki adanya
norma hukum, tetapi juga menuntut agar norma tersebut dapat
dipahami secara objektif oleh setiap warga negara. Suatu norma tidak
dapat dikatakan memberikan kepastian hukum apabila masyarakat
harus terlebih dahulu menunggu penafsiran aparat penegak hukum
untuk mengetahui apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau
dilarang.
20. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah
menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur
yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum. Oleh karena
itu, suatu norma yang dirumuskan secara kabur (vague norm)
sehingga memungkinkan munculnya berbagai penafsiran yang
berbeda pada akhirnya akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945. Menurut para Pemohon, kondisi tersebut
secara nyata terdapat dalam frasa "untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 307 ayat (2),
karena pembentuk undang-undang sama sekali tidak memberikan
penjelasan mengenai ruang lingkup maupun parameter objektif
mengenai apa yang dimaksud dengan "pekerjaan dengan sah",
sehingga masyarakat dalam hal ini para Pemohon tidak memperoleh
pedoman yang pasti mengenai aktivitas apa saja yang termasuk
dalam pengecualian tersebut.
20
21. Bahwa ketidakjelasan ruang lingkup frasa "untuk kepentingan
melakukan pekerjaan dengan sah" menyebabkan masyarakat dalam
hal ini para Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti apakah
aktivitas yang sedang dilakukannya termasuk dalam pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2). Sebaliknya,
penentuan mengenai apakah seseorang sedang melakukan
"pekerjaan dengan sah" sepenuhnya bergantung pada interpretasi
aparat penegak hukum berdasarkan penilaian terhadap keadaan
konkret dalam setiap perkara. Kondisi tersebut menciptakan
ketidakseimbangan antara kewenangan negara dengan perlindungan
hak konstitusional warga negara, karena negara memperoleh ruang
interpretasi yang sangat luas untuk menentukan ada atau tidaknya
pengecualian, sedangkan warga negara tidak memperoleh kepastian
hukum mengenai ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh
undang-undang.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, inkonstitusionalitas Pasal
307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bukan terletak
pada keberadaan pengecualian terhadap larangan membawa senjata
pemukul, penikam, atau penusuk, melainkan pada cara pembentuk
undang-undang merumuskan pengecualian tersebut melalui frasa
"untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" tanpa
memberikan batasan normatif mengenai apa yang dimaksud dengan
"pekerjaan dengan sah". Akibatnya, norma a quo tidak memenuhi
prinsip kepastian hukum (lex certa), membuka ruang multitafsir dalam
penerapannya,
serta
menyebabkan
masyarakat
tidak
dapat
mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya. Oleh karena itu,
frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" dalam
Pasal 307 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 karena tidak memberikan jaminan atas pengakuan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
oleh konstitusi.
B. FRASA
"UNTUK
KEPENTINGAN
MELAKUKAN
PEKERJAAN
DENGAN
SAH"
SEBAGAI
NORMA
PENGECUALIAN
TIDAK
MEMENUHI ASAS LEX CERTA DAN MENIMBULKAN MULTITAFSIR
21
1. Bahwa Pasal 307 ayat (2) KUHP pada hakikatnya merupakan
exception clause, yaitu ketentuan yang memberikan pengecualian
terhadap larangan membawa senjata pemukul, penikam, atau penusuk
sebagaimana diatur dalam ayat (1). Dengan adanya norma
pengecualian tersebut, pembentuk undang-undang secara sadar
mengakui bahwa tidak semua pembawaan senjata tajam merupakan
perbuatan yang patut dipidana. Akan tetapi, pengecualian tersebut
kehilangan kepastian hukumnya ketika dirumuskan melalui frasa "untuk
kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" tanpa disertai
penjelasan mengenai ruang lingkup maupun parameter objektif
mengenai apa yang dimaksud dengan "pekerjaan dengan sah".
2. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah" tidak memenuhi asas lex certa karena
pembentuk undang-undang tidak memberikan batasan normatif
mengenai apa yang dimaksud dengan "pekerjaan dengan sah". Norma
a quo tidak menjelaskan pekerjaan apa saja yang termasuk dalam
pengecualian tersebut, apakah hanya pekerjaan formal, pekerjaan
informal, profesi tertentu, pekerjaan mandiri, kegiatan pendidikan,
penelitian, kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, maupun aktivitas
legal lainnya.
3. Bahwa ketiadaan definisi mengenai "pekerjaan dengan sah" juga
menyebabkan norma tersebut gagal menjalankan fungsi utamanya
sebagai pedoman perilaku (behavioral guidance). Seorang warga
negara yang membawa pisau untuk memperbaiki rumah, membantu
tetangga memotong kayu, mengikuti kegiatan kepanduan, melakukan
penelitian lapangan, ataupun kegiatan sosial lainnya tidak memperoleh
kepastian apakah aktivitas tersebut termasuk dalam pengecualian
yang diberikan oleh undang-undang. Dalam keadaan demikian, warga
negara dipaksa menebak sendiri makna norma yang seharusnya telah
ditentukan secara jelas oleh pembentuk undang-undang.
4. Bahwa persoalan konstitusional dalam perkara a quo bukan terletak
pada kemungkinan munculnya berbagai jenis pekerjaan dalam
kehidupan masyarakat, melainkan pada tidak adanya parameter
hukum mengenai apa yang dimaksud dengan "pekerjaan dengan sah"
22
serta hubungan antara pekerjaan tersebut dengan pembawaan senjata
pemukul, penikam, atau penusuk. Undang-undang tidak memberikan
ukuran apakah pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam hubungan
kerja formal, apakah harus berkaitan langsung dengan profesi tertentu,
apakah kegiatan sosial dan kemanusiaan termasuk di dalamnya,
ataupun apakah pembawaan senjata harus benar-benar diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
5. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, ketidakjelasan norma
tersebut telah menunjukkan konsekuensi nyata. Sebagaimana tampak
dalam perkara atas nama Kartasasmita Bin Nudin (Alm) (BUKTI P-9),
proses penegakan hukum lebih berfokus pada pembuktian bahwa
terdakwa membawa sebilah pisau, sedangkan tidak terlihat adanya
analisis yang memadai mengenai kemungkinan diterapkannya
pengecualian berdasarkan frasa "untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 307 ayat (2).
Para
Pemohon
tidak
menggunakan
perkara
tersebut
untuk
mempersoalkan putusan pengadilan, melainkan sebagai fakta empiris
yang menunjukkan bahwa norma pengecualian yang tidak memiliki
parameter yang jelas menyulitkan penerapan hukum secara konsisten
dan objektif.
6. Bahwa apabila frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan
sah" tetap dipertahankan tanpa penjelasan mengenai ruang lingkup
"pekerjaan dengan sah", maka makna norma tersebut akan terus
berkembang mengikuti variasi penafsiran aparat penegak hukum.
Kondisi demikian bertentangan dengan asas lex certa karena hak dan
kewajiban warga negara pada akhirnya ditentukan bukan oleh rumusan
undang-undang, melainkan oleh interpretasi yang dapat berbeda-beda
dalam setiap perkara. Dalam hukum pidana, keadaan tersebut sangat
berbahaya karena menyangkut kemungkinan seseorang kehilangan
kemerdekaannya akibat penerapan norma yang tidak memiliki
kepastian.
7. Bahwa sehingga, menurut para Pemohon, frasa "untuk kepentingan
melakukan pekerjaan dengan sah" telah gagal memenuhi asas lex
certa sebagai salah satu unsur asas legalitas. Kegagalan tersebut
23
bukan disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran hakim semata,
melainkan berasal dari rumusan norma itu sendiri yang tidak
memberikan batasan normatif mengenai ruang lingkup "pekerjaan
dengan sah". Sehingga sumber ketidakpastian hukum berada pada
norma yang diuji, bukan semata-mata pada implementasinya.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, para Pemohon
berpendapat frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan
sah" dalam Pasal 307 ayat (2) KUHP merupakan norma pengecualian
yang tidak memenuhi asas lex certa, mengandung multitafsir, serta
membuka ruang penafsiran yang tidak seragam dalam praktik
penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu
memberikan tafsir konstitusional terhadap frasa tersebut dengan
menetapkan parameter yang jelas mengenai ruang lingkup "pekerjaan
dengan sah", sehingga norma pengecualian dapat memberikan
kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus tetap mempertahankan
tujuan pembentuk undang-undang dalam menjaga keamanan dan
ketertiban umum.
C. KETIADAAN
PENJELASAN
TERHADAP
FRASA
"UNTUK
KEPENTINGAN MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN SAH" DALAM
PASAL PENJELASAN 307 AYAT (2) MENYEBABKAN NORMA A QUO
BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI TAHUN 1945
1. Bahwa
dalam
pembentukan
peraturan
perundang-undangan,
keberadaan
penjelasan
memiliki
fungsi
untuk
memberikan
pemahaman terhadap norma yang masih memerlukan penegasan
agar dapat diterapkan secara tepat, konsisten, dan tidak menimbulkan
penafsiran yang berbeda-beda. Terlebih terhadap norma hukum
pidana yang mengatur larangan maupun pengecualian terhadap
larangan tersebut, kejelasan rumusan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari prinsip negara hukum, asas legalitas, dan asas
kepastian hukum. Jadi, apabila suatu norma masih menggunakan
frasa yang bersifat umum dan berpotensi menimbulkan berbagai
penafsiran,
maka
penjelasan
undang-undang
seharusnya
memberikan batasan maupun parameter yang memadai agar norma
24
tersebut dapat dipahami secara objektif oleh masyarakat maupun
aparat penegak hukum.
2. Bahwa Pasal 307 ayat (2) KUHP menggunakan frasa "untuk
kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" sebagai salah satu
dasar pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). Namun demikian, Penjelasan Pasal 307 KUHP hanya
memuat frasa "cukup jelas", tanpa memberikan penjelasan mengenai
apa yang dimaksud dengan "pekerjaan dengan sah", ruang
lingkupnya, maupun parameter yang dapat digunakan untuk
menentukan kapan suatu pekerjaan atau aktivitas dapat dikategorikan
sebagai "pekerjaan dengan sah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal
307 ayat (2) KUHP.
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketiadaan penjelasan tersebut bukan
merupakan persoalan teknis semata, melainkan telah menimbulkan
persoalan konstitusional karena norma a quo gagal memberikan
kepastian hukum mengenai ruang lingkup frasa "untuk kepentingan
melakukan pekerjaan dengan sah". Padahal, frasa tersebut
merupakan dasar pengecualian dari pertanggungjawaban pidana,
sehingga seharusnya dirumuskan secara jelas agar setiap orang
dapat mengetahui dalam keadaan apa penggunaan, penguasaan,
atau pembawaan senjata pemukul, penikam, atau penusuk
dibenarkan oleh hukum.
4. Bahwa keadaan demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Dalam negara hukum, pembatasan hak dan kebebasan warga negara,
terlebih melalui instrumen hukum pidana, harus didasarkan pada
norma yang jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi.
5. Bahwa ketiadaan penjelasan mengenai frasa "untuk kepentingan
melakukan pekerjaan dengan sah" juga bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil. Kepastian hukum yang adil menghendaki agar warga negara
dapat mengetahui secara pasti hak, kewajiban, maupun konsekuensi
hukum dari setiap perbuatannya.
25
6. Bahwa akhirnya, menurut para Pemohon, frasa "untuk kepentingan
melakukan pekerjaan dengan sah" dalam Pasal 307 ayat (2) KUHP
memerlukan pemaknaan yang lebih jelas agar tidak lagi menimbulkan
multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Pemaknaan tersebut tidak
dimaksudkan untuk mengubah maupun memperluas norma yang ada,
melainkan untuk memberikan parameter yang objektif mengenai
ruang lingkup "pekerjaan dengan sah" sebagai bagian dari frasa yang
diuji, sehingga mencakup kegiatan atau aktivitas yang dilakukan
secara legal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
memiliki hubungan langsung dan nyata dengan pelaksanaan suatu
pekerjaan, profesi, jabatan, tugas, kegiatan pendidikan, penelitian,
kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, kegiatan keagamaan, maupun
aktivitas lain yang sah menurut hukum, sepanjang penggunaan,
penguasaan, atau pembawaan senjata pemukul, penikam, atau
penusuk merupakan kebutuhan yang objektif, proporsional, dan dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan keadaan konkret.
URGENSI PENJELASAN PASAL DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN
HUKUM TERHADAP NORMA PASAL 307 AYAT (2) KUHP
7. Bahwa dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di
Indonesia, penjelasan undang-undang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari suatu undang-undang yang berfungsi memberikan
keterangan resmi mengenai maksud, ruang lingkup, maupun cara
memahami norma yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang.
Keberadaan penjelasan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya
penafsiran yang berbeda-beda terhadap norma yang memerlukan
uraian lebih lanjut, sehingga tercipta keseragaman pemahaman dalam
pelaksanaannya.
8. Bahwa
penjelasan
undang-undang
pada
hakikatnya
tidak
dimaksudkan untuk membentuk norma hukum baru ataupun
menambah substansi yang tidak diatur dalam batang tubuh undang-
undang. Namun, penjelasan berfungsi memberikan interpretasi
autentik (authentic interpretation) dari pembentuk undang-undang
terhadap norma yang berpotensi menimbulkan keraguan, multitafsir,
atau kesulitan dalam penerapannya. Oleh sebab itu, keberadaan
26
penjelasan merupakan instrumen penting untuk menjamin agar suatu
norma dapat dipahami secara seragam oleh masyarakat maupun
aparat penegak hukum.
9. Bahwa terhadap norma yang mengandung istilah umum, frasa terbuka
(open-textured provision), atau konsep yang memerlukan batasan
operasional, keberadaan penjelasan menjadi semakin penting untuk
memberikan parameter yang objektif mengenai ruang lingkup,
maksud, serta batas penerapan norma tersebut. Tanpa adanya
penjelasan yang memadai, norma demikian berpotensi melahirkan
penafsiran yang berbeda-beda sehingga tujuan pembentuk undang-
undang untuk menciptakan kepastian hukum tidak tercapai.
10. Bahwa frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah"
dalam Pasal 307 ayat (2) KUHP merupakan frasa yang secara
gramatikal maupun yuridis memerlukan penjelasan lebih lanjut
mengenai makna "pekerjaan dengan sah", ruang lingkupnya,
hubungan
antara
pekerjaan
tersebut
dengan
penggunaan,
penguasaan, atau pembawaan senjata pemukul, penikam, atau
penusuk, serta parameter objektif yang dapat digunakan dalam
menentukan terpenuhi atau tidaknya pengecualian tersebut. Namun,
Penjelasan Pasal 307 hanya memuat kalimat "Cukup Jelas", sehingga
tidak memberikan uraian apa pun mengenai maksud frasa tersebut.
11. Bahwa penggunaan penjelasan yang hanya berbunyi "Cukup Jelas"
terhadap norma yang masih memerlukan penjabaran justru
menghilangkan fungsi penjelasan sebagai sarana untuk memberikan
kejelasan norma. Akibatnya, warga negara tidak memperoleh
pedoman mengenai ruang lingkup pengecualian yang dimaksud
dalam Pasal 307 ayat (2), sedangkan aparat penegak hukum tidak
memiliki parameter normatif yang seragam dalam menerapkannya.
Kondisi demikian pada akhirnya membuka ruang terjadinya
perbedaan penafsiran, kriminalisasi terhadap warga negara yang
beritikad baik, perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum, serta
penggunaan diskresi yang berlebihan.
12. Bahwa oleh karena itu, menurut para Pemohon, penjelasan Pasal 307
seharusnya tidak berhenti pada frasa "Cukup Jelas", melainkan
27
memberikan penjelasan autentik mengenai makna frasa "untuk
kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah", sehingga warga
negara maupun aparat penegak hukum memiliki pedoman yang sama
dalam memahami ruang lingkup pengecualian tersebut. Dengan
adanya penjelasan demikian, tujuan pembentuk undang-undang untuk
menjaga keamanan dan ketertiban umum tetap dapat tercapai tanpa
mengorbankan prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum,
dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
D. KETIADAAN PARAMETER YANG JELAS DALAM FRASA "UNTUK
KEPENTINGAN
MELAKUKAN
PEKERJAAN
DENGAN
SAH"
MEMBUKA
RUANG
KRIMINALISASI,
DISKRIMINASI,
DAN
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
1. Bahwa norma pidana yang tidak memberikan parameter yang jelas
mengenai ruang lingkup pengecualian tidak hanya menimbulkan
ketidakpastian hukum, tetapi juga menciptakan konsekuensi yang
lebih serius berupa terbukanya ruang kriminalisasi, diskriminasi
dalam penegakan hukum, dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam
hukum pidana, keadaan demikian tidak dapat dibenarkan karena
ancaman pidana merupakan bentuk pembatasan paling serius
terhadap hak dan kebebasan warga negara.
2. Bahwa frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah"
dalam Pasal 307 ayat (2) tidak memberikan ukuran mengenai apa
yang dimaksud dengan "pekerjaan dengan sah", aktivitas apa saja
yang termasuk di dalamnya, maupun hubungan yang harus ada
antara pekerjaan tersebut dengan penggunaan, penguasaan, atau
pembawaan senjata pemukul, penikam, atau penusuk.
3. Bahwa
kondisi
tersebut
secara
langsung
membuka
ruang
kriminalisasi, karena seseorang yang sesungguhnya membawa alat
pemukul, penikam, atau penusuk untuk kepentingan yang legal dapat
tetap diproses sebagai pelaku tindak pidana apabila aparat
berpendapat bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan "pekerjaan
dengan sah". Dengan demikian, seseorang tidak dipidana karena
perbuatannya bersifat melawan hukum, melainkan karena tidak
28
adanya ukuran normatif yang jelas mengenai ruang lingkup
pengecualian yang diberikan oleh undang-undang.
4. Bahwa ketidakjelasan tersebut juga membuka ruang diskriminasi
dalam penegakan hukum, karena terhadap keadaan yang sama
dapat lahir perlakuan hukum yang berbeda. Dua orang yang
membawa alat dengan fungsi, tujuan, dan keadaan yang serupa
dapat memperoleh penilaian yang berbeda hanya karena masing-
masing aparat memiliki penafsiran yang berbeda mengenai apakah
aktivitas tersebut termasuk "untuk kepentingan melakukan pekerjaan
dengan sah".
5. Bahwa selain itu, ketiadaan parameter yang jelas juga memberikan
ruang penyalahgunaan kewenangan, karena aparat penegak hukum
memperoleh keleluasaan yang sangat besar untuk menentukan
sendiri ruang lingkup pengecualian yang seharusnya telah ditetapkan
oleh pembentuk undang-undang. Dalam keadaan demikian,
kewenangan
untuk
menerapkan
hukum
bergeser
menjadi
kewenangan untuk membentuk makna norma melalui praktik
penegakan hukum. Padahal, dalam negara hukum, penentuan batas
antara perbuatan yang dipidana dan yang dikecualikan merupakan
kewenangan pembentuk undang-undang, bukan aparat penegak
hukum.
6. Bahwa fakta empiris menunjukkan risiko tersebut bukan sekadar
bersifat hipotetis. Dalam perkara Kartasasmita Bin Nudin (Alm) (Bukti
P-9), pembuktian lebih berfokus pada fakta pembawaan senjata
tajam, sedangkan penerapan pengecualian berdasarkan frasa "untuk
kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" tidak memperoleh
pembahasan yang memadai. Para Pemohon tidak menjadikan
putusan tersebut sebagai objek pengujian, melainkan sebagai
ilustrasi bahwa rumusan norma yang tidak memberikan parameter
objektif berpotensi menimbulkan penerapan yang tidak konsisten
dalam praktik.
7. Bahwa oleh karena itu, frasa "untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah" yang kemudian tidak memberikan penjelasan
lebih lanjut mengenai “pekerjaan dengan sah” tidak hanya
29
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, tetapi juga
menciptakan risiko konstitusional berupa terbukanya peluang
kriminalisasi terhadap warga negara yang beritikad baik, perlakuan
yang tidak setara di hadapan hukum akibat perbedaan penafsiran,
serta penyalahgunaan kewenangan melalui penggunaan diskresi
yang tidak memiliki batas normatif yang jelas. Keadaan demikian
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, para Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan frasa
"untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" dalam Pasal
307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai kegiatan atau aktivitas
yang dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan,
memiliki hubungan langsung dan nyata dengan penggunaan,
penguasaan, atau pembawaan senjata pemukul, penikam, atau
penusuk dalam pelaksanaan aktivitas tersebut, serta memenuhi
parameter yang objektif, proporsional, dan dapat diprediksi.
E. PERSOALAN KONSTITUSIONAL DALAM PERMOHONAN A QUO
BERASAL DARI NORMA, BUKAN DARI IMPLEMENTASI NORMA
1. Bahwa terhadap permohonan pengujian undang-undang sering kali
berkembang pandangan bahwa persoalan yang dialami warga negara
merupakan persoalan implementasi norma oleh aparat penegak
hukum dan bukan persoalan konstitusionalitas norma itu sendiri. Para
Pemohon memandang perlu menegaskan sejak awal bahwa
permohonan a quo sama sekali tidak ditujukan untuk mempersoalkan
tindakan aparat penegak hukum maupun putusan pengadilan tertentu,
melainkan secara khusus mempersoalkan rumusan norma Pasal 307
ayat (2) KUHP yang menurut para Pemohon tidak memenuhi prinsip
kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945.
2. Bahwa apabila rumusan suatu norma telah memberikan parameter
yang jelas, maka kemungkinan terjadinya perbedaan penerapan oleh
aparat penegak hukum merupakan persoalan implementasi yang
30
dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan biasa. Akan tetapi,
apabila pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan ukuran
normatif yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan suatu
ketentuan, maka sumber ketidakpastian tersebut berasal dari norma
yang diuji, bukan dari aparat yang menerapkannya.
3. Bahwa frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah"
dalam Pasal 307 ayat (2) tidak memberikan satu pun parameter
objektif mengenai ruang lingkup pekerjaan, hubungan pekerjaan
dengan senjata yang dibawa, maupun ukuran yang harus digunakan
untuk menentukan apakah pengecualian tersebut berlaku. Akibatnya,
aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman normatif yang sama
sehingga ruang penafsiran menjadi sangat luas. Dalam keadaan
demikian, variasi penerapan hukum merupakan konsekuensi logis dari
rumusan norma yang tidak lengkap.
4. Bahwa perkara Kartasasmita Bin Nudin (Alm) yang dijadikan ilustrasi
oleh para Pemohon tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk menguji
putusan pengadilan, melainkan sebagai
fakta empiris
yang
menunjukkan bagaimana norma yang kabur menghasilkan praktik
penerapan yang tidak memperlihatkan adanya ukuran yang jelas
dalam menilai terpenuhi atau tidaknya pengecualian berupa "untuk
kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah." Dengan demikian,
perkara tersebut hanya dipergunakan sebagai bukti bahwa persoalan
konstitusional yang dipersoalkan para Pemohon benar-benar
mempunyai relevansi dalam praktik.
5. Bahwa hal itu menjadikan hubungan sebab akibat antara rumusan
norma dan kerugian konstitusional para Pemohon menjadi nyata.
Ketidakpastian hukum tidak lahir karena aparat salah menerapkan
norma, melainkan karena norma yang diterapkan memang tidak
memberikan parameter yang memadai. Dalam keadaan demikian,
penyelesaian terhadap persoalan tersebut tidak mungkin dilakukan
hanya melalui perbaikan implementasi, melainkan memerlukan
penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi agar norma
tersebut memperoleh makna yang sesuai dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31
F. TENTANG PERBANDINGAN PENGATURAN MENGENAI LARANGAN
MEMBAWA SENJATA TAJAM DI NEGARA LAIN (COMPARATIVE
LAW)
Bahwa dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap suatu
norma, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya tidak menutup
kemungkinan menggunakan pendekatan comparative law sebagai salah
satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pembentukan
hukum di negara lain. Perbandingan hukum bukan dimaksudkan untuk
menjadikan hukum negara lain sebagai sumber hukum yang mengikat,
melainkan sebagai bahan pertimbangan akademik dalam menilai apakah
suatu norma telah memenuhi prinsip-prinsip umum negara hukum,
khususnya kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak
konstitusional warga negara.
Bahwa apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai larangan
membawa senjata tajam di beberapa negara lain, ditemukan adanya
perbedaan yang mendasar dalam teknik perumusan norma pengecualian.
Pada umumnya, negara-negara lain tidak hanya menetapkan larangan
membawa senjata tajam di tempat umum, tetapi juga memberikan
parameter normatif yang jelas mengenai keadaan-keadaan yang dapat
dijadikan alasan yang sah (reasonable excuse atau lawful purpose)
sehingga masyarakat maupun aparat penegak hukum memiliki pedoman
yang objektif dalam menerapkan ketentuan tersebut.
1. Australian Capital Territory (Australia)
Bahwa di Australian Capital Territory, pengaturan mengenai
kepemilikan senjata tajam di tempat umum diatur dalam Section 382
Crimes Act 1900 (ACT) yang berjudul Possession of knife in public
place or school. (Bukti P-10)
Ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:
Section 382 (1)
"A person shall not, without reasonable excuse, have a knife in his
or her possession in a public place or school."
Terjemahan:
"Seseorang tidak boleh, tanpa alasan yang patut (reasonable
excuse), memiliki atau membawa pisau dalam penguasaannya di
tempat umum atau di lingkungan sekolah."
32
Dengan demikian, undang-undang tersebut tidak berhenti pada
penggunaan frasa reasonable excuse, melainkan secara tegas
memberikan parameter mengenai keadaan-keadaan yang termasuk
alasan yang dapat dibenarkan.
Section 382 (2)
"Without limiting what may constitute a reasonable excuse, it is a
reasonable excuse for a person to have a knife in his or her
possession in a public place or school if—
(a) the possession is necessary or reasonable for, or for a purpose
incidental to—
(i)
the lawful pursuit of the person's occupation;
(ii) the preparation or consumption of food;
(iii) participation in a lawful entertainment, recreation or sport;
(iv) the exhibition of knives for retail or other trade purposes;
(v) an organised exhibition by knife collectors;
(vi) the wearing of an official uniform;
(vii) religious purposes."
Terjemahan:
"Tanpa membatasi keadaan-keadaan lain yang dapat dianggap
sebagai alasan yang patut (reasonable excuse), seseorang
dianggap mempunyai alasan yang patut untuk memiliki atau
membawa pisau dalam penguasaannya di tempat umum atau di
lingkungan sekolah apabila:
a. kepemilikan atau pembawaan pisau tersebut diperlukan atau
secara wajar berkaitan dengan, atau merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari:
(i) pelaksanaan pekerjaan atau profesi yang dilakukan secara
sah oleh orang tersebut;
(ii) kegiatan menyiapkan atau mengonsumsi makanan;
(iii) keikutsertaan dalam kegiatan hiburan, rekreasi, atau
olahraga yang diselenggarakan secara sah;
(iv) penyelenggaraan pameran pisau untuk tujuan penjualan
eceran atau kegiatan perdagangan lainnya;
(v) penyelenggaraan pameran yang diselenggarakan secara
resmi oleh komunitas atau perkumpulan kolektor pisau;
(vi) penggunaan sebagai bagian dari perlengkapan seragam
resmi; atau
(vii) kepentingan atau tujuan keagamaan."
Dengan demikian, ketentuan tersebut juga memberikan pembatasan
secara tegas terhadap alasan yang tidak dapat dijadikan pembenaran.
Section 382 (3)
"It is not a reasonable excuse for a person to have a knife in his or
her possession in a public place or school solely for the purpose of
self defence or the defence of another person."
Terjemahan:
33
"Kepemilikan atau pembawaan pisau di tempat umum atau sekolah
semata-mata untuk tujuan membela diri atau membela orang lain
bukan merupakan alasan yang patut."
Bahwa apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 307 ayat (2)
KUHP, terdapat perbedaan yang sangat mendasar dalam teknik
perumusan norma. Pasal 307 ayat (2) KUHP hanya menyatakan bahwa
larangan membawa senjata tajam dikecualikan apabila digunakan
"untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah", tanpa
memberikan definisi, ruang lingkup, maupun indikator yang dapat
digunakan untuk menentukan batasan frasa tersebut.
Bahwa sebaliknya, Section 382 Crimes Act 1900 (ACT) tidak
hanya menggunakan istilah reasonable excuse, tetapi juga secara
eksplisit memberikan daftar keadaan yang dianggap sebagai alasan
yang sah. Hal itu menunjukkan pembentuk undang-undang di
Australian Capital Territory telah memberikan parameter normatif yang
objektif mengenai ruang lingkup pengecualian tersebut sehingga
masyarakat dapat mengetahui secara jelas keadaan apa saja yang
diperbolehkan oleh hukum.
Bahwa pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konsep
mengenai alasan yang sah tidak dibiarkan berkembang semata-mata
melalui interpretasi aparat penegak hukum, melainkan telah
dirumuskan secara langsung oleh pembentuk undang-undang. Bahkan
undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa pembelaan
diri (self-defence) bukan merupakan alasan yang dapat membenarkan
pembawaan senjata tajam di tempat umum.
Bahwa berbeda dengan pengaturan tersebut, frasa "untuk
kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" dalam Pasal 307 ayat
(2) KUHP Indonesia tidak memberikan parameter mengenai apakah
kegiatan
pendidikan,
penelitian,
kegiatan
sosial,
kegiatan
kemanusiaan, kegiatan gotong royong, perjalanan menuju tempat
kerja, maupun aktivitas legal lainnya termasuk dalam ruang lingkup
pengecualian.
Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa
pengaturan di Australian Capital Territory tetap memberikan
kewenangan kepada negara untuk melarang pembawaan senjata
34
tajam di tempat umum demi menjaga keamanan masyarakat. Namun
demikian, pembatasan tersebut diimbangi dengan rumusan norma
pengecualian yang jelas, rinci, dan objektif sehingga memenuhi prinsip
kepastian hukum. Sebaliknya, Pasal 307 ayat (2) KUHP tidak
memberikan parameter normatif yang memadai terhadap “pekerjaan
dengan sah", sehingga membuka ruang terjadinya penafsiran yang
berbeda-beda dalam praktik penegakan hukum dan berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara.
Bahwa oleh karena itu, perbandingan hukum dengan Section
382 Crimes Act 1900 (Australian Capital Territory) menunjukkan bahwa
ketidakjelasan frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan
sah" bukan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam
teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya,
praktik legislasi di negara lain memperlihatkan bahwa pembentuk
undang-undang tetap dapat merumuskan pengecualian terhadap
larangan membawa senjata tajam secara jelas, rinci, dan terukur tanpa
mengurangi tujuan negara dalam menjaga ketertiban umum dan
keamanan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa, keberadaan
frasa a quo dalam Pasal 307 ayat (2) KUHP Indonesia menunjukkan
adanya kekurangan dalam perumusan norma yang berdampak pada
tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh
UUD NRI Tahun 1945.
2. Perbandingan dengan Singapura
Bahwa di Republik Singapura, pengaturan mengenai larangan
membawa senjata di tempat umum diatur dalam Section 6 Corrosive
and Explosive Substances and Offensive Weapons Act 1958 (2020
Revised Edition) yang berjudul Carrying Offensive Weapons in Public
Places. (BUKTI P-11)
Ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:
Section 6 (1)
"Any person who in any public road or place carries or has in his
possession or under his control any offensive weapon otherwise
than with lawful authority or for a lawful purpose shall be guilty of
an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a
term not exceeding 3 years and shall also be punished with caning
with not less than 6 strokes."
35
Terjemahan:
"Setiap orang yang di jalan umum atau tempat umum membawa,
memiliki, atau menguasai suatu senjata berbahaya tanpa
kewenangan yang sah (lawful authority) atau tanpa tujuan yang
sah (lawful purpose) dipidana karena melakukan suatu tindak
pidana dan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
serta pidana cambuk paling sedikit 6 (enam) kali."
Bahwa apabila diperhatikan secara sekilas, ketentuan tersebut
juga menggunakan frasa "lawful purpose" yang secara konseptual
memiliki kemiripan dengan frasa "untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 307 ayat (2)
KUHP. Akan tetapi, pembentuk undang-undang di Singapura tidak
membiarkan frasa tersebut berdiri sendiri tanpa penjelasan, melainkan
secara langsung memberikan batasan normatif mengenai ruang
lingkup lawful purpose.
Hal tersebut diatur secara tegas dalam:
Section 6(1B)
"For the purposes of subsection (1) only, 'lawful purpose' includes:
(a) for use at work;
(b) for religious reasons;
(c) for use in a theatrical production or film-making for
entertainment;
(d) for an ornamental display;
(e) for the slaughter or hunting of wild animals authorised under
written law; and
(f) for use in gardening, or in animal husbandry or primary
production."
Terjemahan:
"Untuk kepentingan penerapan ayat (1), yang dimaksud dengan
'tujuan yang sah' (lawful purpose) meliputi:
a. penggunaan dalam pekerjaan;
b. alasan keagamaan;
c.
penggunaan dalam pertunjukan teater atau
produksi
film
untuk tujuan hiburan;
d. penggunaan sebagai pajangan atau dekorasi;
e. penyembelihan atau perburuan satwa liar yang diizinkan
berdasarkan undang-undang; dan
*f. penggunaan dalam kegiatan berkebun, peternakan, atau
produksi primer."
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon
berpendapat perbedaan mendasar antara pengaturan di Singapura
dengan Pasal 307 ayat (2) KUHP Indonesia bukan terletak pada
36
penggunaan frasa yang berkaitan dengan pekerjaan, melainkan pada
teknik perumusan norma yang digunakan oleh pembentuk undang-
undang. Dalam Corrosive and Explosive Substances and Offensive
Weapons Act 1958, pembentuk undang-undang Singapura tidak
berhenti pada penggunaan frasa umum "for use at work" sebagai dasar
pengecualian, melainkan menempatkannya sebagai salah satu bentuk
dari konsep yang lebih luas, yaitu "lawful purpose", yang kemudian
dijelaskan lebih lanjut melalui berbagai kategori penggunaan yang
secara tegas diakui oleh undang-undang, antara lain untuk
kepentingan pekerjaan, alasan keagamaan, pertunjukan teater atau
pembuatan film, pajangan ornamen, penyembelihan atau perburuan
yang diizinkan oleh hukum, serta kegiatan berkebun, peternakan, dan
produksi primer. Oleh sebab itu, frasa "for use at work" tidak berdiri
sendiri, tetapi merupakan salah satu unsur dalam suatu pengaturan
yang telah memberikan parameter normatif mengenai ruang lingkup
pengecualian tersebut.
Bahwa keadaan tersebut berbeda dengan Pasal 307 ayat (2)
KUHP yang hanya menggunakan frasa "untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah" tanpa disertai penjelasan mengenai apa yang
dimaksud dengan "pekerjaan dengan sah", ruang lingkupnya, maupun
parameter objektif yang dapat digunakan untuk menentukan apakah
suatu aktivitas termasuk dalam pengecualian tersebut. Norma a quo
juga tidak memberikan kategori-kategori aktivitas yang dapat dijadikan
pedoman sebagaimana dilakukan oleh pembentuk undang-undang
Singapura.
Bahwa oleh karena itu, perbandingan dengan pengaturan di
Singapura tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penggunaan
frasa yang bersifat umum seperti "for use at work" dengan sendirinya
bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya, perbandingan tersebut
justru menunjukkan bahwa suatu norma yang menggunakan frasa
umum tetap dapat memberikan kepastian hukum apabila pembentuk
undang-undang melengkapinya dengan parameter normatif yang jelas
mengenai ruang lingkup dan batasan penerapannya. Bahwa dengan
demikian, yang dipersoalkan para Pemohon bukanlah keberadaan
37
frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" semata,
melainkan ketiadaan pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan makna,
ruang lingkup, dan parameter objektif mengenai "pekerjaan dengan
sah", sehingga berbeda dengan pengaturan di Singapura yang
memberikan pedoman normatif yang lebih lengkap bagi masyarakat
maupun
aparat
penegak
hukum
dalam
menerapkan
norma
pengecualian tersebut.
Section 6 (2)
"In any prosecution for an offence under subsection (1), the onus
of proving the existence of a lawful purpose shall lie upon the
accused."
Terjemahan:
"Dalam setiap penuntutan atas tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), beban untuk membuktikan adanya tujuan
yang sah berada pada terdakwa."
Selain daripada itu, undang-undang tersebut juga mengatur keadaan-
keadaan yang secara hukum dianggap memiliki kewenangan yang sah
(lawful authority), yaitu:
Section 6 (3)
"A weapon shall be presumed to be carried with lawful authority if
it is carried—
(a) by a member of the Singapore Armed Forces or of the
Singapore Police Force...; or
(b) by any person as part of his official or ceremonial dress on any
official or ceremonial occasion."
Terjemahan:
"Suatu senjata dianggap dibawa dengan kewenangan yang sah
apabila dibawa oleh anggota Angkatan Bersenjata Singapura,
Kepolisian Singapura, atau oleh seseorang sebagai bagian dari
pakaian resmi atau pakaian upacara pada suatu acara resmi atau
upacara.
Bahwa apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 307 ayat
(2) KUHP, pengaturan di Republik Singapura menunjukkan teknik
perumusan norma yang jauh lebih jelas dan terukur. Meskipun sama-
sama menggunakan frasa yang bersifat umum, yaitu "lawful purpose",
pembentuk undang-undang di Singapura secara eksplisit memberikan
kategori-kategori yang termasuk dalam ruang lingkup frasa tersebut.
Bahwa melalui pengaturan tersebut, pembentuk undang-undang
di Singapura telah memberikan parameter normatif yang objektif
38
mengenai keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembenar
dalam membawa senjata di tempat umum. Norma tersebut tidak hanya
menyebut penggunaan untuk pekerjaan, tetapi juga secara tegas
memasukkan penggunaan untuk kepentingan keagamaan, produksi
film, pertunjukan teater, pajangan, penyembelihan hewan yang sah,
kegiatan berkebun, peternakan, dan produksi primer. artinya,
masyarakat maupun aparat penegak hukum memiliki pedoman yang
jelas mengenai ruang lingkup pengecualian tersebut.
Bahwa berbeda halnya dengan Pasal 307 ayat (2) KUHP
Indonesia yang hanya menggunakan frasa "untuk kepentingan
melakukan pekerjaan dengan sah" tanpa memberikan definisi maupun
indikator mengenai apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang sah.
Norma a quo juga tidak memberikan penjelasan apakah kegiatan
sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan kebudayaan,
kegiatan kemanusiaan, maupun aktivitas legal lainnya termasuk dalam
ruang lingkup pengecualian tersebut.
Bahwa pengaturan di Singapura juga menunjukkan bahwa
pembentuk undang-undang tidak hanya merumuskan larangan, tetapi
juga membangun suatu sistem pengaturan yang utuh dengan
menentukan ruang lingkup lawful purpose, menetapkan mekanisme
pembuktian di pengadilan, serta mengatur keadaan-keadaan yang
secara hukum dianggap memiliki lawful authority.
Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa
pembentuk
undang-undang
di
Republik
Singapura
tetap
mempertahankan tujuan perlindungan keamanan dan ketertiban umum
melalui larangan membawa senjata di tempat umum, namun pada saat
yang sama memberikan batasan normatif yang jelas mengenai
pengecualiannya. Sebaliknya, Pasal 307 ayat (2) KUHP hanya
menggunakan frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan
sah" tanpa memberikan parameter yang memadai mengenai ruang
lingkup frasa tersebut.
Bahwa oleh karena itu, perbandingan dengan Section 6
Corrosive and Explosive Substances and Offensive Weapons Act 1958
menunjukkan bahwa penggunaan frasa yang bersifat umum seperti
39
"lawful purpose" tetap dapat memenuhi prinsip kepastian hukum
apabila pembentuk undang-undang memberikan batasan normatif
yang jelas mengenai makna dan ruang lingkupnya. Sebaliknya, Pasal
307 ayat (2) KUHP Indonesia tidak memberikan penjelasan yang
memadai mengenai “pekerjaan dengan sah", sehingga kualitas
perumusannya tidak memberikan tingkat kepastian hukum yang setara
dan
berpotensi
bertentangan
dengan
prinsip
negara
hukum
sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
G. TENTANG
PENJELASAN
MENGENAI
FRASA
"UNTUK
KEPENTINGAN MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN SAH" DALAM
PASAL 307 AYAT (2) KUHP DAN MAKNA ”PEKERJAAN DENGAN
SAH”
1. Bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami
objek permohonan a quo, para Pemohon perlu menegaskan bahwa
objek pengujian konstitusional dalam permohonan ini adalah frasa
"untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" sebagaimana
tercantum dalam Pasal 307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun
penggunaan istilah "pekerjaan dengan sah" dalam keseluruhan uraian
permohonan bukan dimaksudkan sebagai objek pengujian yang
berdiri sendiri, melainkan semata-mata digunakan untuk menjelaskan
makna, ruang lingkup, serta parameter normatif yang seharusnya
melekat pada frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan
sah" tersebut. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon tidak
mempersoalkan keberadaan pekerjaan atau aktivitas yang sah
sebagai
suatu
konsep
hukum,
melainkan
mempersoalkan
ketidakjelasan rumusan frasa "untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah" karena pembentuk undang-undang sama
sekali tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud
dengan "pekerjaan dengan sah", bagaimana ruang lingkupnya,
maupun parameter objektif apa yang harus digunakan untuk
menentukan apakah seseorang dapat memperoleh pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) KUHP. Ketiadaan
parameter tersebut menyebabkan norma a quo tidak memberikan
40
batasan yang jelas mengenai jenis, karakteristik, maupun hubungan
antara suatu pekerjaan atau aktivitas dengan penggunaan,
pembawaan, penguasaan, atau kepemilikan senjata pemukul,
penikam,
atau
penusuk
sebagai
dasar
pengecualian
dari
pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, yang dipersoalkan para
Pemohon bukanlah eksistensi pekerjaan yang sah, melainkan
ketiadaan parameter normatif dalam frasa "untuk kepentingan
melakukan pekerjaan dengan sah" yang mengakibatkan hilangnya
kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa dalam perspektif konstitusional, frasa "untuk kepentingan
melakukan pekerjaan dengan sah" seharusnya dimaknai berdasarkan
parameter yang objektif, rasional, terukur, dan dapat diprediksi
(predictable), sehingga tidak menyerahkan sepenuhnya penentuan
maknanya kepada penafsiran aparat penegak hukum. Oleh karena itu,
makna "pekerjaan dengan sah" sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari frasa tersebut seyogianya dipahami mencakup setiap pekerjaan,
profesi, jabatan, tugas, kegiatan pendidikan, penelitian kegiatan
sosial, kegiatan kemanusiaan, kegiatan keagamaan, maupun aktivitas
lain yang dibenarkan menurut hukum, sepanjang penggunaan,
pembawaan, penguasaan, atau kepemilikan senjata pemukul,
penikam, atau penusuk memiliki hubungan langsung, nyata,
proporsional, serta memang diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas
tersebut. Penyebutan berbagai bentuk kegiatan tersebut tidak
dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup "pekerjaan dengan sah"
hanya pada aktivitas tertentu, melainkan untuk memberikan parameter
normatif mengenai karakteristik kegiatan yang secara objektif dapat
termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
307 ayat (2) KUHP. Dengan adanya parameter demikian, norma
pengecualian tetap memberikan ruang yang memadai bagi berbagai
aktivitas masyarakat yang sah menurut hukum tanpa mempersempit
makna pengecualian hanya pada profesi tertentu, namun pada saat
yang sama memberikan batas yang jelas agar penerapannya tidak lagi
bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum. Penafsiran
41
konstitusional demikian akan menjaga tujuan pembentuk undang-
undang dalam melindungi keamanan dan ketertiban umum, sekaligus
memberikan kepastian hukum yang adil, menjamin persamaan di
hadapan hukum, serta mencegah potensi kriminalisasi terhadap
warga negara yang melakukan aktivitas yang sah menurut hukum,
sehingga selaras dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin
dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, para
Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah"
dalam Pasal 307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "sebagai
kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara legal berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, memiliki hubungan langsung dan nyata
dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, profesi, jabatan, tugas, kegiatan
pendidikan, penelitian, kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, atau aktivitas
lain yang sah menurut hukum, di mana penggunaan, penguasaan, atau
pembawaan senjata pemukul, penikam, atau penusuk merupakan
kebutuhan yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan
berdasarkan keadaan konkret ."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
ATAU
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
42
Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:
Yang dimaksud dengan frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan
dengan sah" adalah "sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara
legal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki
hubungan langsung dan nyata dengan pelaksanaan suatu pekerjaan,
profesi, jabatan, tugas, kegiatan pendidikan, penelitian, kegiatan sosial,
kegiatan kemanusiaan, atau aktivitas lain yang sah menurut hukum, di mana
penggunaan, penguasaan, atau pembawaan senjata pemukul, penikam,
atau penusuk merupakan kebutuhan yang objektif, proporsional, dan dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan keadaan konkret ."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11A
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
:
Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana;
3. Bukti P-3
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) a.n Yeremia Zebua;
4. Bukti P-4
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) a.n M H Hardiansyah;
5. Bukti P-5
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) a.n Muhammad Rafli Herryanto;
6. Bukti P-6
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) a.n Sahrul Ramadhan;
43
7. Bukti P-7
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) a.n Pebri Prastyo;
8. Bukti P-8
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) a.n Moved Yoris Silubun;
9. Bukti P-9
:
Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri KAYUAGUNG
Nomor: 259/Pid.B/2026/PN Kag;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi Crimes Act 1900 (Australian Capital Territory),
Number A1900-40, Republication R155, Effective 23
February 2026, Authorised by the ACT Parliamentary
Counsel;
11. Bukti P-10A
:
Fotokopi Tangkapan layar (screenshot) halaman resmi
ACT Legislation Register yang memuat dokumen Crimes
Act 1900 (Number: A1900-40, Status: In Force),
diakses
melalui
tautan:
https://www.
legislation.act.gov.au/a/1900-40/ pada tanggal 10 Juli
2026, sebagai bukti bahwa dokumen Crimes Act 1900
(Australian Capital Territory) diperoleh dari situs resmi
Pemerintah Australian Capital Territory (ACT);
12. Bukti P-11
:
Fotokopi Corrosive and Explosive Substances and
Offensive Weapons Act 1958 (2020 Revised Edition);
13. Bukti P-11A
:
Fotokopi Tangkapan layar (screenshot) halaman resmi
Singapore Statutes Online yang memuat dokumen
Corrosive and Explosive Substances and Offensive
Weapons Act 1958 (2020 Revised Edition), diakses
melalui tautan: https://sso.agc.gov.sg/Act/CESOWA1958
pada tanggal 10 Juli 2026, sebagai sumber resmi
diperolehnya
dokumen
Corrosive
and
Explosive
Substances and Offensive Weapons Act 1958 (2020
Revised Edition).
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
44
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah" dalam norma Pasal 307 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 307
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut
UU 1/2023) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa berkenaan dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Agustus
2026, pada bagian Perihal tercantum objek yang diajukan pengujian kepada
45
Mahkamah adalah Pasal 307 dan Penjelasan Pasal 307 UU 1/2023 terhadap Pasal
1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, setelah uraian
mengenai identitas para Pemohon dan sebelum uraian mengenai Kewenangan
Mahkamah Konstitusi, para Pemohon mencantumkan bahwa objek yang diajukan
pengujian adalah Pasal 307 UU 1/2023 terhadap Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945.
Sementara itu, pada bagian petitum, para Pemohon memohon kepada Mahkamah
untuk memberikan putusan terkait frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan
dengan sah” dalam Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 atau terkait Penjelasan Pasal 307
ayat (2) UU 1/2023 [vide Perbaikan Permohonan hlm. 1, hlm. 3, dan hlm. 44].
Berkenaan dengan objek permohonan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon
tidak jelas dalam menguraikan norma yang dimohonkan pengujian, apakah
Pemohon memohon untuk melakukan pengujian norma Pasal 307 dan Penjelasan
Pasal 307 UU 1/2023 secara keseluruhan, ataukah hanya berkaitan dengan
sepanjang frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah” atau hanya
sepanjang frasa “pekerjaan dengan sah” dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU
1/2023, ataukah hanya berkaitan dengan Penjelasan Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023.
Dalam kaitan ini, objek yang dimohonkan pengujian adalah sebagaimana
yang tercantum dalam bagian petitum yakni frasa “untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah” dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 atau Penjelasan
Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023, hal mana telah pula dikuatkan para Pemohon ketika
menguraikan alasan-alasan permohonan (Posita). Mahkamah menilai bahwa dalam
menguraikan mengenai adanya pertentangan frasa “untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah” dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 terhadap Pasal
1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, para Pemohon
selalu mengaitkan inkonstitusionalitas frasa “untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah” dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 dengan
ketiadaan batasan normatif atau parameter mengenai apa yang dimaksud dengan
frasa ”pekerjaan dengan sah”. Di samping itu, dalam bagian Posita huruf G, para
Pemohon pada pokoknya menguraikan penggunaan frasa "pekerjaan dengan sah"
dalam keseluruhan uraian permohonan bukan dimaksudkan sebagai objek
pengujian yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata digunakan untuk
menjelaskan makna, ruang lingkup, serta parameter normatif yang seharusnya
melekat pada frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" [vide
Perbaikan Permohonan hlm. 42]. Oleh karena itu, meskipun para Pemohon telah
46
menguraikan penggunaan istilah "pekerjaan dengan sah" semata-mata digunakan
untuk menjelaskan makna, ruang lingkup, serta parameter normatif, namun uraian
alasan demikian justru membuat uraian para Pemohon dalam menjelaskan
isu/substansi yang dimohonkan pengujian menjadi tidak jelas, yakni apakah
sesungguhnya norma yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah frasa “untuk kepentingan melakukan
pekerjaan dengan sah" ataukah frasa “pekerjaan dengan sah” dalam norma Pasal
307 ayat (2) UU 1/2023.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya dalam bagian petitum, para Pemohon pada pokoknya
memohon kepada Mahkamah untuk:
1. ...
2. Menyatakan frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah"
dalam Pasal 307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Page 44 of 45 Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai: "sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara legal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki hubungan
langsung dan nyata dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, profesi, jabatan,
tugas,
kegiatan
pendidikan,
penelitian,
kegiatan
sosial,
kegiatan
kemanusiaan, atau aktivitas lain yang sah menurut hukum, di mana
penggunaan, penguasaan, atau pembawaan senjata pemukul, penikam,
atau penusuk merupakan kebutuhan yang objektif, proporsional, dan dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan keadaan konkret ."
3. ...
ATAU
1. ...;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:
Yang dimaksud dengan frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan
dengan sah" adalah "sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara
legal berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, memiliki
hubungan langsung dan nyata dengan pelaksanaan suatu pekerjaan,
profesi, jabatan, tugas, kegiatan pendidikan, penelitian, kegiatan sosial,
kegiatan kemanusiaan, atau aktivitas lain yang sah menurut hukum, di mana
penggunaan, penguasaan, atau pembawaan senjata pemukul, penikam,
atau penusuk merupakan kebutuhan yang objektif, proporsional, dan dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan keadaan konkret ."
3. ...
47
Berkaitan dengan rumusan petitum tersebut di atas, setelah Mahkamah
mencermati lebih lanjut, telah ternyata para Pemohon merumuskan petitum dengan
menggunakan kata “ATAU” di antara petitum yang memohon untuk menyatakan
frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah” dalam Pasal 307 ayat
(2) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan petitum yang
memohon Penjelasan Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945. Oleh karena itu, penggunaan kata “ATAU” dimaksud menyebabkan
rumusan petitum para Pemohon menjadi bersifat alternatif atau pilihan, yang artinya
petitum yang dimohonkan hanya berkaitan dengan frasa “untuk kepentingan
melakukan pekerjaan dengan sah" dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 atau
hanya berkaitan dengan Penjelasan Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023, bukan untuk
keduanya secara kumulatif atau gabungan sebagaimana yang dimohonkan dalam
bagian perihal permohonan dan uraian dalam alasan-alasan permohonan. Sebab,
dalam alasan-alasan permohonan, para Pemohon telah menguraikan mengenai
pertentangan norma frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah"
dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 dan Penjelasan Pasal 307 ayat (2) UU
1/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Dengan demikian, selain rumusan petitum yang demikian tidak bersesuaian dengan
posita permohonan juga rumusan petitum yang demikian adalah tidak lazim, karena
pemaknaan yang dimohonkan terhadap suatu norma dalam petitum permohonan
dengan norma yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang seharusnya
dilakukan dengan saling menyesuaikan dengan penjelasannya, bukan justru
memilih salah satu dari keduanya, di mana hal tersebut berpotensi saling
bertentangan. Hal ini dikarenakan fungsi penjelasan dalam suatu perundang-
undangan adalah sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan
atas norma tertentu dalam batang tubuh. Dengan kata lain, ketika penjelasan suatu
pasal dalam undang-undang dimohonkan untuk diberikan tafsiran sebagaimana
keinginan para Pemohon maka tafsiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari norma
pasal yang ada pada batang tubuhnya.
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum
tersebut di atas, oleh karena terdapat ketidakjelasan mengenai norma yang
dimohonkan pengujian termasuk pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon,
serta terdapat ketidaksesuaian antara uraian alasan-alasan permohonan (posita)
dengan hal-hal yang dimohonkan (petitum) dan rumusan petitum yang tidak lazim,
48
sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka tidak terdapat keraguan bagi
Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau
kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
49
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota
pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, dengan dibantu oleh Rizki Amalia
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
50
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rizki Amalia
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" dalam norma Pasal 307 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Agustus 2026, pada bagian Perihal tercantum objek yang diajukan pengujian kepada 45 Mahkamah adalah Pasal 307 dan Penjelasan Pasal 307 UU 1/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, setelah uraian mengenai identitas para Pemohon dan sebelum uraian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, para Pemohon mencantumkan bahwa objek yang diajukan pengujian adalah Pasal 307 UU 1/2023 terhadap Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, pada bagian petitum, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan terkait frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah” dalam Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 atau terkait Penjelasan Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 [vide Perbaikan Permohonan hlm. 1, hlm. 3, dan hlm. 44]. Berkenaan dengan objek permohonan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak jelas dalam menguraikan norma yang dimohonkan pengujian, apakah Pemohon memohon untuk melakukan pengujian norma Pasal 307 dan Penjelasan Pasal 307 UU 1/2023 secara keseluruhan, ataukah hanya berkaitan dengan sepanjang frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah” atau hanya sepanjang frasa “pekerjaan dengan sah” dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023, ataukah hanya berkaitan dengan Penjelasan Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023. Dalam kaitan ini, objek yang dimohonkan pengujian adalah sebagaimana yang tercantum dalam bagian petitum yakni frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah” dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 atau Penjelasan Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023, hal mana telah pula dikuatkan para Pemohon ketika menguraikan alasan-alasan permohonan (Posita). Mahkamah menilai bahwa dalam menguraikan mengenai adanya pertentangan frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah” dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, para Pemohon selalu mengaitkan inkonstitusionalitas frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah” dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 dengan ketiadaan batasan normatif atau parameter mengenai apa yang dimaksud dengan frasa ”pekerjaan dengan sah”. Di samping itu, dalam bagian Posita huruf G, para Pemohon pada pokoknya menguraikan penggunaan frasa "pekerjaan dengan sah" dalam keseluruhan uraian permohonan bukan dimaksudkan sebagai objek pengujian yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata digunakan untuk menjelaskan makna, ruang lingkup, serta parameter normatif yang seharusnya melekat pada frasa "untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" [vide Perbaikan Permohonan hlm. 42]. Oleh karena itu, meskipun para Pemohon telah 46 menguraikan penggunaan istilah "pekerjaan dengan sah" semata-mata digunakan untuk menjelaskan makna, ruang lingkup, serta parameter normatif, namun uraian alasan demikian justru membuat uraian para Pemohon dalam menjelaskan isu/substansi yang dimohonkan pengujian menjadi tidak jelas, yakni apakah sesungguhnya norma yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" ataukah frasa “pekerjaan dengan sah” dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023. [3.3.2] Bahwa selanjutnya dalam bagian petitum, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk: 1. ... 2. Menyatakan frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" dalam Pasal 307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Page 44 of 45 Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara legal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki hubungan langsung dan nyata dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, profesi, jabatan, tugas, kegiatan pendidikan, penelitian, kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, atau aktivitas lain yang sah menurut hukum, di mana penggunaan, penguasaan, atau pembawaan senjata pemukul, penikam, atau penusuk merupakan kebutuhan yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan keadaan konkret ." 3. ... ATAU 1. ...; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: Yang dimaksud dengan frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" adalah "sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara legal berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, memiliki hubungan langsung dan nyata dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, profesi, jabatan, tugas, kegiatan pendidikan, penelitian, kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, atau aktivitas lain yang sah menurut hukum, di mana penggunaan, penguasaan, atau pembawaan senjata pemukul, penikam, atau penusuk merupakan kebutuhan yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan keadaan konkret ." 3. ... 47 Berkaitan dengan rumusan petitum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata para Pemohon merumuskan petitum dengan menggunakan kata “ATAU” di antara petitum yang memohon untuk menyatakan frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah” dalam Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan petitum yang memohon Penjelasan Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penggunaan kata “ATAU” dimaksud menyebabkan rumusan petitum para Pemohon menjadi bersifat alternatif atau pilihan, yang artinya petitum yang dimohonkan hanya berkaitan dengan frasa “untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah" dalam norma Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023 atau hanya berkaitan dengan Penjelasan Pasal 307 ayat (2) UU 1/2023, bukan untuk keduanya secara kumulatif atau gabungan sebagaimana yang dimohonkan dalam bagian perihal permohonan dan uraian dalam alasan-alasan permohonan. Sebab, dalam alasan-alasan permohonan,
