PUU
Tahun 2026
271/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pemohon: Muh. Arfan Jaya, S.H. (Pemohon I) dan Sukri, S.H. (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-08-12T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 271/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Muh. Arfan Jaya, S.H.
Pekerjaan
:
Wiraswasta dan Mahasiswa
Alamat
:
Dusun
Lambolemo,
Kecamatan
Samaturu,
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Sukri, S.H.
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
BTN Bukit Balandete, Blok J, Nomor 9, Kelurahan
Balandete,
Kecamatan
Kolaka,
Kabupaten
Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 12 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 16 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
2
270/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 271/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 16 Juli 2026 yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 1 Agustus 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2026,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD
NRI 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang
Pemilihan Umum”.
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
3
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan, “Dalam hal
suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan kewenangan pengujian
materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”) yang menyatakan, “Objek
Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin
mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya
lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
8. Bahwa permohonan a quo menguji ketentuan frasa “dapat” pada Pasal 17
ayat (1a) UU Minerba serta ketentuan frasa “tetap berlaku dan tetap dapat”
pada Pasal 17A ayat (3), Pasal 22A ayat (2) dan Pasal 31A ayat (4) UU
Minerba, sebagaimana uraian yang selengkapnya sebagai berikut:
1. Pasal 17 ayat (1a)
Menteri dalam melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Pasal 17A Ayat (3)
Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada
WIUP Mineral Logam dan Batubara yang telah ditetapkan, WIUP Mineral
Logam dan WIUP Batubara tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan
kegiatan usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.
3. Pasal 22 A Ayat (2)
Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada
WPR yang telah ditetapkan, WPR tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan
kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
4. Pasal 31A Ayat (4)
4
Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada
WIUPK yang telah ditetapkan, WIUPK tetap berlaku dan tetap dapat
dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan.
Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1),
Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI 1945, berbunyi sebagai
berikut:
1. Pasal 1 Ayat (3)
Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 18 Ayat (2)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
3. Pasal 28D Ayat (1)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
4. Pasal 28H Ayat (1)
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Pasal 28H Ayat (4)
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
9. Bahwa oleh karena permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma dari
suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang
untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil Undang-
Undang a quo.
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1)
PMK 7/2025 dinyatakan bahwa:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalan undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat;
5
d. lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, perlu dijelaskan bahwa para
Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan kepunyaan kartu tanda penduduk (Bukti P-1 dan Bukti P-2) yang
mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan mekanisne pemberian izin
wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan mendapatkan kepastian hukum
terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi di sekitar lokasi
pertambangan.
3. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 menentukan adanya
5 syarat mengenai kerugian konstitusional yang harus terpenuhi oleh Para
Pemohon, yakni sebagai berikut:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan
oleh
berlakunya
Undang-Undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran wajar dapat akan dipastikan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa untuk mengukur adanya kerugian konstitusional sebagaimana
dimaksud pada ketentuan di atas, akan diuraikan kedudukan para Pemohon
yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal yang diujikan.
Kerugian Hak Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai
Masyarakat Lokal yang Hidup di Lingkar Tambang.
5. Bahwa sebelum menguraikan secara lebih rinci keterhubungan antara norma
yang diuji dengan hak-hak konstitusional yang terlanggar, terlebih dahulu
perlu ditegaskan kualifikasi dan kondisi faktual Pemohon I dan Pemohon II
sebagai perorangan warga negara Indonesia (natural person) yang bermukim,
hidup, dan menggantungkan ruang hidupnya secara langsung di Kabupaten
Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.
6
6. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
1 ayat (3) UUD NRI 1945 menghendaki agar setiap penggunaan kewenangan
publik dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan
adanya mekanisme pengawasan.
Dalam konteks penetapan WIUP, keterlibatan pemerintah daerah bukan
dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan Pemerintah Pusat, melainkan
sebagai bagian dari mekanisme checks and balances agar keputusan yang
diambil lebih objektif, lebih akuntabel, dan lebih mencerminkan kondisi nyata
di daerah.
Partisipasi pemerintah daerah juga merupakan bentuk implementasi prinsip
pemerintahan yang demokratis, karena pemerintah daerah adalah institusi
yang memperoleh legitimasi langsung dari masyarakat melalui mekanisme
demokrasi lokal.
Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah daerah justru memperkuat kualitas
keputusan administrasi negara dan memperkecil potensi lahirnya sengketa
pertanahan, konflik sosial, maupun persoalan tata ruang di kemudian hari.
7. Bahwa Kabupaten Kolaka secara geopolitik, ekonomi, dan ekologis
merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang menjadi episentrum
industri ekstraktif di Indonesia, di mana Kabupaten Kolaka tercatat sebagai
salah satu daerah penghasil dan pemasok cadangan serta komoditas nikel
terbesar di Indonesia yang berkontribusi secara masif terhadap rantai pasok
industri nikel nasional maupun global.
8. Bahwa keberadaan Pemohon I dan Pemohon II di tengah-tengah kawasan
ekosistem industri pertambangan nikel skala besar tersebut menempatkan
Pemohon I dan Pemohon II pada posisi yang sangat rentan (vulnerable
group). Pemohon I dan Pemohon II bukan sekadar subjek hukum yang
mencermati kebijakan dari jauh, melainkan masyarakat lokal di lingkar
tambang yang merasakan, menanggung, dan berhadapan langsung (directly
affected) secara harian dengan seluruh eksternalitas negatif, dinamika ruang
hidup, serta dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas
pertambangan nikel di Kolaka.
9. Bahwa status Kabupaten Kolaka sebagai daerah pemasok nikel utama
mendasari rasionalitas hukum pentingnya keberadaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kolaka yang memiliki kewenangan mutlak, responsif, dan dekat
7
untuk mengawasi, mengendalikan, serta melindungi warga masyarakatnya.
Namun, akibat berlakunya norma yang diuji dalam UU a quo, keberadaan
Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga lokal justru terisolasi dari jaminan
perlindungan hukum dan perlindungan lingkungan yang seimbang.
10. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak konstitusional Pemohon I dan
Pemohon II yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa landasan filosofis
dan sosiologis bernegara Indonesia menempatkan masyarakat lokal sebagai
pemilik ruang hidup yang wajib dilindungi oleh negara. Hak konstitusional
masyarakat lokal atas lingkungan hidup yang baik, kepastian hukum yang adil,
serta pengakuan atas hak-hak asal-usul dan batas wilayahnya merupakan
benteng utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
11. Bahwa untuk menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I dan
Pemohon II terkait Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945, perlu ditegaskan bahwa
konstitusi menjamin hak warga daerah untuk diurus dan diatur oleh
pemerintah daerahnya sendiri melalui asas otonomi. Keberadaan Pemda
(Kabupaten Kolaka dan Provinsi Sulawesi Tenggara) bukan sekadar
perpanjangan tangan administratif pusat, melainkan wujud demokrasi lokal
agar kebijakan daerah termasuk tata kelola ruang dan lingkungan diambil oleh
organ
yang
paling
dekat
dan
paling
memahami
kondisi
objektif
masyarakatnya.
12. Bahwa keberadaan frasa “dapat” dalam Pasal 17 ayat (1a) UU a quo yang
memfasilitasi sentralisasi kewenangan secara masif telah melanggar prinsip
otonomi daerah Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 dan merugikan Pemohon I
dan Pemohon II secara langsung melalui konstruksi hukum sebagai berikut:
13. Bahwa dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, jaminan hak
konstitusional warga negara tidak hanya melekat pada hak-hak sipil dan politik
secara individual, melainkan juga terpaut erat dengan tata kelola
pemerintahan regional melalui prinsip Otonomi Daerah sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 ("Pemerintahan daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan");
14. Bahwa ketentuan konstitusional tersebut menyatakan dengan tegas bahwa
keberadaan Pemerintah Daerah (khususnya Kabupaten Kolaka dan Provinsi
8
Sulawesi Tenggara) bukan sekadar perpanjangan tangan administratif
(administrative agency) dari Pemerintah Pusat di Jakarta. Keberadaan
institusi daerah adalah wujud nyata dari demokrasi lokal (local self-
government) yang dirancang oleh pembentuk UUD 1945 agar kebijakan publik
khususnya terkait tata ruang, tata kelola lingkungan hidup, dan daya dukung
ekologis ditentukan dan diawasi oleh organ pemerintahan yang paling dekat
(closest to the citizens) serta paling memahami kondisi objektif masyarakat
setempat.
15. Bahwa keberadaan norma dalam frasa "dapat" pada Pasal 17 ayat (1a) UU a
quo yang memfasilitasi sentralisasi kewenangan tata kelola pertambangan
secara masif telah mereduksi, merusak, dan merampas jaminan hak
konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga lokal Kolaka
berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 melalui konstruksi argumentasi
hukum dan rincian kerugian spesifik sebagai berikut:
16. Bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (2) UUD
NRI 1945 secara rasional dan doktrinal ditujukan untuk membentangkan
saluran
partisipasi
publik,
kemudahan
akses
pengawasan,
serta
keterjangkauan akuntabilitas hukum (accountability mechanism). Hal ini
memungkinkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga masyarakat lokal
dapat menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan menuntut
pertanggungjawaban secara langsung kepada Bupati, DPRD Kabupaten
Kolaka, maupun Gubernur Sulawesi Tenggara.
17. Bahwa dengan berlakunya norma yang dilandasi frasa diskresioner/ opsional
"dapat" dalam mekanisme pertambangan tersebut, Pemerintah Pusat
memegang kewenangan monopolis sementara Pemerintah Daerah Kolaka
kehilangan
kewenangan
mutlak
dalam
menetapkan,
mengevaluasi,
mengendalikan, maupun mengawasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan
(WIUP) serta dampaknya di wilayah administrasi mereka sendiri.
18. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I dan Pemohon II
bersifat nyata (actual injury), spesifik, dan langsung. Ketika aktivitas eksplorasi
maupun eksploitasi pertambangan nikel di Kolaka merusak jalan umum yang
saban hari dilalui Pemohon I, mencemari sumber air bersih/sungai yang
menjadi tumpuan kebutuhan domestik Pemohon II, serta menimbulkan polusi
debu dan sedimentasi laut yang merusak lingkungan pemukiman Pemohon I
9
dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mendapati fakta bahwa tidak ada
lagi saluran pengaduan serta perlindungan hukum yang efektif di tingkat
daerah.
19. Bahwa apabila dikemudian hari terjadi ketika Pemohon I dan Pemohon II
mendatangi Kantor Bupati Kolaka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kolaka, maupun DPRD Kabupaten Kolaka untuk mengadukan dampak buruk
pertambangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka berada dalam
posisi tidak berdaya (powerless) dan menolak/tidak mampu bertindak dengan
alasan kewenangan pengawasan, sanksi administratif, dan pencabutan izin
telah ditarik sepenuhnya ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
20. Bahwa
di
sisi
lain,
kementerian/lembaga
Pemerintah
Pusat
yang
berkedudukan jauh di Jakarta sangat sukar diakses (unreachable) oleh
Pemohon I dan Pemohon II. Jarak geografis yang terpisah ribuan kilometer
serta birokrasi yang berbelit (bureaucratic distance) membuat laporan dan
rintihan Pemohon I dan Pemohon II atas kerusakan lingkungan di Kolaka tidak
pernah direspons secara cepat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II harus
menanggung sendiri dampak kerusakan lingkungan tanpa ada kepastian
hukum dan perlindungan dari negara.
21. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas mengamanatkan
bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
Ketentuan konstitusional ini memberikan hak fundamental bagi setiap warga
negara termasuk Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan norma
hukum yang jelas, terukur, tidak menimbulkan ambiguitas, serta memberikan
jaminan perlindungan hukum yang rasional dan adil dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
22. Bahwa keberadaan frasa “dapat” dalam Pasal 17 ayat (1a) UU a quo secara
nyata telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil (legal certainty)
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta telah
menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan langsung bagi
Pemohon I dan Pemohon II melalui konstruksi argumentasi hukum sebagai
berikut:
23. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945 mengharuskan setiap pembentukan undang-undang memenuhi syarat
10
lex certa (norma harus jelas dan tidak kabur) dan lex stricta (norma harus
tegas dan tidak menafsirkan diskresi secara liar). Norma hukum yang baik
tidak boleh membiarkan hak-hak dasar warga negara digantungkan pada
norma yang bersifat tentatif atau sukarela.
24. Bahwa keberadaan frasa “dapat” pada pasal yang diuji menjadikan
pembagian kewenangan pengawasan, penetapan, dan pengendalian
pertambangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersifat
fleksibel secara berlebihan (over-discretionary). Frasa ini menciptakan ruang
ambiguitas hukum di mana Pemerintah Pusat bisa sewaktu-waktu
menggunakan kewenangannya sendiri, tetapi di saat lain dapat melemparkan/
menyerahkan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kolaka sesuai
selera politik birokrasi.
25. Bahwa sifat norma yang "bisa iya, bisa tidak" ini merugikan Pemohon I dan
Pemohon II secara langsung karena menciptakan kondisi ketidakjelasan
hukum. Pemohon I dan Pemohon II yang berhadapan langsung dengan
dampak buruk pertambangan tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai
institusi mana yang secara definitif dan wajib (mandatory) bertanggung jawab
untuk melindungi dan memulihkan hak-hak Pemohon I dan Pemohon II yang
terlanggar.
26. Bahwa akibat ketidakpastian norma ini, ketika timbul sengketa atau kerusakan
lingkungan di wilayah Kolaka, Pemohon I dan Pemohon II dipermainkan oleh
ping-pong birokrasi: Pemerintah Daerah Kolaka menyatakan tidak berwenang
karena terbentur aturan sentralisasi, sedangkan Pemerintah Pusat bergeming
karena menganggap penanganan di daerah merupakan hal yang bersifat
opsional ("dapat").
27. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 tidak sekadar menuntut adanya aturan tertulis, melainkan juga
menuntut hadirnya mekanisme perlindungan hukum yang efektif (effective
remedy) ketika hak-hak warga negara terancam atau dirugikan oleh aktivitas
industri.
28. Bahwa akibat dilumpuhkannya kewenangan pengawasan Pemda Kolaka oleh
norma diskresioner frasa "dapat", Pemohon I dan Pemohon II kehilangan
akses atas jaminan perlindungan hukum yang cepat, dekat, dan berkeadilan.
Ketika aktivitas pengangkutan hasil tambang merusak sarana jalan umum dan
11
mengancam keselamatan jiwa Pemohon I saat beraktivitas, atau ketika
pencemaran limbah tambang menghentikan akses air bersih Pemohon II,
Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki instrumen hukum lokal yang
berdaya paksa untuk menghentikan pelanggaran tersebut.
29. Bahwa ketidakpastian hukum ini memosisikan Pemohon I dan Pemohon II
pada kedudukan yang sangat tidak seimbang (inequality before the law) di
hadapan pemegang izin usaha pertambangan. Korporasi pertambangan
mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan izin dari Pemerintah Pusat
melalui norma diskresioner ini, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II
sebagai warga lokal justru kehilangan jaminan perlindungan hukum atas
ruang hidup mereka akibat lemahnya fungsi pengawasan di tingkat daerah.
30. Bahwa ketidakberdayaan Pemohon I dan Pemohon II untuk menuntut
penegakan hukum secara langsung di tingkat lokal merupakan bukti nyata
terenggutnya hak atas jaminan dan perlindungan hukum yang adil
sebagaimana dimaknakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
31. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang sangat terang
dan tidak terpisahkan antara norma yang diuji dengan kerugian hak
konstitusional Pemohon I dan Pemohon II:
o Sebab (Norma a quo): Diberlakukannya frasa "dapat" dalam Pasal 17
ayat (1a) UU a quo menciptakan ketidakpastian hukum mengenai
batasan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Pusat maupun Daerah
dalam pengelolaan serta pengawasan pertambangan;
o Akibat Langsung (Kerugian Pemohon I dan Pemohon II): Pemohon I dan
II mengalami kerugian faktual berupa ancaman keselamatan, kerusakan
infrastruktur, dan polusi di lingkungan pemukimannya tanpa ada
kepastian lembaga pemerintah mana yang wajib menghentikan dan
menindak pelanggaran tersebut secara langsung di Kolaka;
o Akibat Langsung (Kerugian Pemohon I dan Pemohon II): Pemohon I dan
Pemohon II mengalami kerugian faktual berupa hilangnya jaminan atas
ketersediaan lingkungan hidup dan air bersih yang sehat akibat tidak
adanya mekanisme pengawasan dan penindakan hukum yang pasti dan
serta-merta dari Pemerintah Daerah tempat Pemohon I dan Pemohon II
tinggal.
12
32. Bahwa apabila frasa “dapat” dalam pasal a quo tidak dinyatakan
inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka ketidakpastian hukum yang
adil ini akan terus berlangsung secara berlarut-larut, dan Pemohon I serta
Pemohon II akan terus menjadi korban dari ketidakjelasan mekanisme
perlindungan hukum di Indonesia.
33. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 secara fundamental menegaskan
bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan". Ketentuan ini meletakkan hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sekadar sebagai norma normatif,
melainkan sebagai hak asasi manusia (fundamental human rights) yang
bersifat non-derogabel dalam konteks kelangsungan hidup warga negara,
termasuk Pemohon I dan Pemohon II di daerah.
34. Bahwa keberadaan frasa "dapat" dalam Pasal 17 ayat (1a) UU a quo yang
melumpuhkan fungsi pengawasan dan pengendalian ekologis Pemerintah
Daerah Kolaka telah melanggar jaminan hak asasi atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945,
serta telah menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, nyata, dan
langsung bagi Pemohon I dan Pemohon II melalui konstruksi argumentasi
hukum sebagai berikut:
35. Bahwa Terdegradasinya Lingkungan Hidup dan Kualitas Tempat Tinggal
Pemohon I dan Pemohon II Akibat Hilangnya Safety Net Ekologis Daerah;
jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tempat tinggal
yang layak dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 mensyaratkan adanya
pengawasan lingkungan yang dekat, responsif, dan melekat (embedded
control). Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka merupakan garda terdepan
(first responder) yang paling memahami daya dukung dan daya tampung
lingkungan (environmental carrying capacity) di wilayah pemukiman Pemohon
I dan Pemohon II.
36. Bahwa dengan berlakunya norma yang dilandasi frasa diskresioner/ opsional
"dapat", Pemerintah Daerah Kolaka kehilangan wewenang mandiri untuk
secara cepat mengintervensi, menghentikan, atau mengaudit aktivitas
pertambangan nikel yang merusak ekosistem lokal. Sifat opsi ("dapat") ini
13
membuat fungsi perlindungan lingkungan oleh Pemda menjadi lumpuh dan
tidak berdaya (impotent).
37. Bahwa akibat hilangnya jaring pengaman ekologis di tingkat daerah tersebut,
Pemohon I dan Pemohon II harus menanggung kerugian langsung berupa
kerusakan tempat tinggal dan lingkungan sekitar:
o Kerugian Faktual Pemohon I dan Pemohon II: Pemohon I dan
Pemohon II mengalami penurunan kualitas hidup akibat pencemaran
debu
tambang
secara
masif
yang
mengotori
pemukiman,
meningkatkan risiko gangguan pernapasan (ISPA), serta merusak
sarana infrastruktur jalan desa yang saban hari digunakan Pemohon I
untuk beraktivitas;
o Kerugian Faktual Pemohon I dan Pemohon II: Pemohon I dan
Pemohon II mengalami pencemaran dan penurunan kualitas sungai
serta kerusakan wilayah pesisir/laut akibat sedimentasi lumpur
tambang, yang merenggut hak Pemohon I dan Pemohon II untuk
menikmati keindahan sungai dan pantai akibat tercemar dengan
sedimentasi lumpur dari proses pertambangan.
38. Bahwa tidak tersedianya mekanisme penindakan lingkungan secara serta-
merta di tingkat lokal membuat degradasi lingkungan di tempat tinggal
Pemohon I dan Pemohon II berlangsung secara terus-menerus tanpa ada
upaya pemulihan (remediation) yang konkrit dari negara.
39. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang bersifat
langsung dan tak terpisahkan antara norma yang diuji dengan kerugian
konstitusional Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 28H ayat (1)
UUD NRI 1945:
o Sebab (Norma a quo): Pilihan frasa “dapat” dalam Pasal 17 ayat (1a) UU
a quo menjadikan keterlibatan dan kewenangan pengawasan Pemda
dalam tata kelola pertambangan bersifat tidak pasti sehingga
melemahkan pengawasan ekologis di daerah;
o Akibat Langsung (Kerugian Pemohon I dan Pemohon II): Pemohon I dan
Pemohon II kehilangan jaminan atas tempat tinggal dan lingkungan yang
sehat akibat polusi udara, kerusakan jalan, dan hilangnya kenyamanan
bermukim tanpa ada tindakan tegas dari instansi lokal;
14
o Akibat Langsung (Kerugian Pemohon I dan Pemohon II): Pemohon I dan
Pemohon II kehilangan jaminan atas hak untuk menikmati keindahan
sungai dan pantai karena tercemar oleh sedimentasi lumpur akibat dari
kegiatan pertambangan.
40. Bahwa apabila frasa “dapat” dalam pasal a quo tidak dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
maka Pemohon I dan Pemohon II akan terus terpapar pada bahaya kerusakan
lingkungan yang berkelanjutan tanpa jaminan perlindungan hak asasi dari
negara.
41. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menggariskan
perlindungan hak asasi manusia atas kepemilikan pribadi melalui norma
"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun". Ketentuan
konstitusional ini memberikan jaminan mutlak (absolute protection) bahwa hak
atas tanah dan aset pribadi milik warga negara termasuk Pemohon I dan
Pemohon II tidak boleh dirampas, dikurangi nilainya, atau diimpit oleh
kebijakan publik yang sewenang-wenang (arbitrary action).
42. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pendirian hukumnya yang konsisten
menegaskan bahwa kerugian hak konstitusional tidak hanya mencakup
kerugian yang sudah terjadi (actual injury), melainkan juga mencakup
kerugian yang bersifat potensial (potential injury) yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya suatu undang-
undang.
43. Bahwa keberadaan frasa "dapat" dalam Pasal 17 ayat (1a) UU a quo secara
nyata melahirkan kerugian konstitusional potensial bagi Pemohon I dan
Pemohon II terkait ancaman perampasan dan pemplotan tanah hak milik
secara sewenang-wenang berdasarkan konstruksi hukum sebagai berikut:
o Bahwa di daerah kaya mineral seperti Kabupaten Kolaka, ancaman
ekspansi konsesi pertambangan terhadap tanah-tanah milik warga
adalah realitas yang sangat berpotensi terjadi. Dalam penalaran hukum
yang wajar, tanah/lahan hak milik Pemohon I dan Pemohon II sangat
berpotensi di-plot secara sepihak masuk ke dalam peta penetapan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah Pusat.
15
o Bahwa apabila tanah Pemohon I dan Pemohon II di-plot oleh Pemerintah
Pusat di Jakarta, norma berfrasa diskresioner "dapat" meniadakan
kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengonfirmasi, mengklarifikasi, atau
meminta pertimbangan dan persetujuan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Kolaka yang memegang data penguasaan tanah lokal.
o Bahwa pemplotan tanah secara sepihak dari jarak jauh oleh Pemerintah
Pusat tanpa keterlibatan wajib Pemerintah Daerah Kolaka merupakan
bentuk tindakan sewenang-wenang (arbitrary deprivation of property)
yang secara potensial merenggut hak pemanfaatan, nilai keperdataan,
dan kepemilikan atas tanah milik Pemohon I dan Pemohon II.
44. Bahwa kerugian potensial yang sangat krusial bagi Pemohon I dan Pemohon
II terletak pada kebuntuan mekanisme saat meminta pertanggungjawaban
hukum ketika tanah milik Pemohon I dan Pemohon II di-plot atau dierosi oleh
aktivitas pertambangan:
o Ketika Pemohon Menuntut ke Pemerintah Daerah Kolaka: Pemerintah
Daerah Kolaka akan menolak bertanggung jawab dan mengaku tidak
memiliki wewenang untuk merevisi, membatalkan, atau menghentikan
izin pemplotan lahan tersebut karena kewenangan penetapan WIUP
ditarik sepenuhnya ke Pusat akibat implikasi frasa "dapat";
o Ketika Pemohon Menuntut ke Pemerintah Pusat di Jakarta: Pemerintah
Pusat berkedudukan sangat jauh, sulit digapai secara finansial maupun
birokrasi oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta berpotensi mengabaikan
tuntutan Pemohon dengan berlindung di balik norma diskresioner bahwa
keterlibatan penanganan sengketa lahan di daerah bersifat opsional
("dapat").
45. Bahwa kondisi tersebut menciptakan legal dead-end (kebuntuan hukum) di
mana Pemohon I dan Pemohon II kehilangan tempat untuk meminta
pertanggungjawaban, pemulihan (remedy), maupun ganti kerugian yang adil
atas tanahnya yang telah di-plot atau dirusak oleh pemegang izin
pertambangan;
46. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang terang
benderang antara keberadaan norma yang diuji dengan kerugian potensial
Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945:
16
o Sebab (Norma a quo): Frasa "dapat" dalam Pasal 17 ayat (1a) UU a
quo menjadikan pengawasan dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam
pemplotan tata ruang dan wilayah pertambangan bersifat tidak wajib
(opsional);
o Kerugian Potensial Pemohon I dan Pemohon II: Pemohon I dan
Pemohon IIberpotensi kehilangan penguasaan dan nilai ekonomis atas
tanah/bangunannya karena di-plot masuk dalam zonasi tambang tanpa
ada jaminan perlindungan atau mediasi dari Pemerintah Daerah
Kolaka;
o Kerugian Potensial Pemohon I dan Pemohon II: Pemohon I dan
Pemohon II berpotensi kehilangan lahan pertanian/perkebunan tempat
menggantungkan hidup akibat tumpang-tindih izin tambang pusat,
serta tidak memiliki akses ke institusi lokal yang berwenang
membatalkan pemplotan sewenang-wenang tersebut;
47. Bahwa kerugian ini tidak perlu menunggu tanah Pemohon I dan Pemohon II
digusur terlebih dahulu untuk membuktikan inkonstitusionalitas norma, sebab
potensi terjadinya pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang telah
tercipta secara otomatis (inherent threat) sejak frasa "dapat" tersebut
diundangkan.
48. Bahwa untuk menjelaskan adanya kemungkinan kerugian yang didalilkan
tidak akan terjadi lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e
PMK 7/2025, maka apabila frasa "dapat" pada pasal a quo dibatalkan oleh
Mahkamah (atau dimaknakan wajib melibatkan Pemerintah Daerah),
pembagian kewenangan tata kelola dan pengawasan pertambangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka akan kembali
tegas, pasti, dan mengikat secara hukum, sehingga kerugian konstitusional
Pemohon I dan Pemohon II berupa lumpuhnya saluran pengaduan dan
akuntabilitas publik di tingkat lokal (Pasal 18 ayat 2 UUD NRI 1945),
ketidakpastian hukum akibat praktik "ping-pong" birokrasi antara Pusat dan
Daerah (Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945), terdegradasinya lingkungan hidup,
pencemaran air bersih, polusi debu, dan ancaman kesehatan di pemukiman
lingkar tambang akibat hilangnya jaring pengaman ekologis daerah (Pasal
28H ayat 1 UUD NRI 1945), serta kerugian potensial berupa pemplotan tanah
hak milik dan perkebunan secara sewenang-wenang tanpa adanya tempat
17
meminta pertanggungjawaban hukum yang jelas di daerah (Pasal 28H ayat 4
UUD NRI 1945) tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, tanpa adanya
ketentuan frasa "dapat" pada pasal a quo, seluruh kerugian konstitusional
Pemohon I dan Pemohon II sebagai masyarakat lokal yang hidup di lingkar
tambang
Kolaka
baik
berupa
hilangnya
perlindungan
lingkungan,
ketidakpastian hukum, maupun ancaman perampasan ruang hidup secara
sewenang-wenang tidak akan terjadi.
C. POKOK PERMOHONAN (POSITA)
1. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan
Nomor 10/PUU-X/2012, bertanggal 22 November 2012 menyatakan Bahwa
urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas
WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan
pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan
Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat
fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mahkamah untuk
menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah
berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-
luasnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembagian urusan
pemerintahan dan kewenangan yang bersifat fakultatif harus berdasarkan
pada
situasi,
kondisi
dan
kebutuhan
efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan serta prinsip demokrasi. Terkait dengan sumber daya alam,
harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan dalam
pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini Minerba.
2. Bahwa Minerba adalah salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan,
yang proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun.
Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan
bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan
hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh
konstitusi [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]. Minerba adalah sumber daya
alam yang terbentuk secara alamiah dan tersebar yang dapat melintasi
batasan wilayah administrasi pemerintahan. Eksploitasi Minerba secara
parsial dapat menjadi tidak efektif dan dapat merusak lingkungan. Eksploitasi
18
Minerba harus memperhatikan tata ruang nasional dan keserasian serta
keseimbangan sehingga tidak merusak lingkungan dan pembangunan jangka
panjang.
Berdasarkan
pertimbangan
tersebut,
menurut
Mahkamah,
kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP, WUP dan batas serta luas
WIUP adalah tidak bertentangan dengan semangat konstitusi.
3. Bahwa di samping itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan aspek lain
yang juga menjadi semangat konstitusi dalam pembagian urusan
pemerintahan, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, demokratisasi politik serta
pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi. Menurut
Mahkamah, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba
berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha
pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas
sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang
bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan
masyarakat di daerah. Oleh karena itu, adalah tidak bijak dan bertentangan
dengan semangat konstitusi, apabila daerah tidak memiliki kewenangan sama
sekali dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Walaupun
dalam UU Minerba mengatur sebelum Pemerintah menetapkan WP, WUP
serta batas dan luas WIUP harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah,
namun menurut Mahkamah hal itu tidak cukup bagi perlindungan
konstitusional hak-hak dan kewenangan daerah dalam menentukan kebijakan
atas sumber daya alam di daerahnya, khususnya Minerba. Oleh karena itu,
untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi politik, pemberdayaan daerah, dan
otonomi yang seluas-luasnya, adalah adil apabila pemerintah daerah juga
memiliki wewenang dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP,
tidak hanya sekedar berkoordinasi sebagaimana ditentukan dalam UU
Minerba. Untuk menjamin fungsi Pemerintah dalam rangka koordinasi,
standardisasi, kriteria dan pengawasan, maka Pemerintah harus menetapkan
prosedur dan kriteria yang menjadi landasan bagi Pemerintah maupun
pemerintah daerah dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP.
4. Bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-
X/2012, bertanggal 22 November 2012 sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
19
1.1 Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal
6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
(984959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “setelah
ditentukan oleh pemerintah daerah”;
1.9 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Luas dan batas WIUP
mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah
ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki
oleh Pemerintah”;
Frasa “Dapat” Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1),
Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI 1945
5. Bahwa persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah
sebagai berikut:
o Apakah penggunaan frasa "dapat" dalam Pasal 17 ayat (1a) UU a quo
sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah dan jaminan demokrasi lokal
masyarakat di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD
NRI 1945?
o Apakah norma diskresioner yang dilandasi frasa "dapat" pada pasal a
quo yang menciptakan ambiguitas batasan kewenangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip
kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945?
o Apakah pengebirian fungsi pengawasan ekologis dan pengawasan
lingkungan oleh Pemerintah Daerah akibat sifat opsional frasa "dapat"
sejalan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
kesejahteraan lahir dan batin warga lokal pada Pasal 28H ayat (1) UUD
NRI 1945?
o Jika
demikian
halnya,
apakah
pilihan
norma
yang
bersifat
fleksibel/voluntaris tersebut sejalan dengan jaminan perlindungan hak
milik pribadi warga masyarakat dari tindakan pemplotan atau
20
pengambilalihan
tanah
secara
sewenang-wenang
sebagaimana
diamanatkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945?
6. Bahwa untuk menjawab persoalan konstitusional pertama, perlu diuraikan
terlebih dahulu bahwa keberadaan Pemerintah Daerah dalam kerangka
Otonomi Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 harus
dimaknai
sebagai
organ
pemerintahan
terdepan
yang
memegang
kewenangan
imperatif/wajib
(mandatory
authority)
untuk
mengurus,
mengawasi, dan melindungi ruang hidup masyarakat lokalnya, bukan sekadar
pelengkap administratif yang keterlibatannya bersifat sukarela (voluntaris)
tergantung kehendak Pemerintah Pusat.
7. Pilihan norma berupa frasa "dapat" pada pasal a quo telah mendegradasi hak
konstitusional daerah dan masyarakatnya, karena menjadikan pelibatan serta
fungsi jaring pengaman ekologis Pemda sebagai opsi yang opsional/fleksibel
belaka.
Hal
ini
bertentangan
secara
mendasar
dengan
hakikat
penyelenggaraan otonomi daerah yang menghendaki adanya kepastian
pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah demi menjamin
aksesibilitas partisipasi publik, akuntabilitas hukum lokal, serta perlindungan
hak-hak dasar warga masyarakat di daerah tapak tambang.
8. Bahwa penggunaan frasa "dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah"
pada Pasal 17 Ayat (1a) UU a quo secara fundamental telah merusak tata
hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
karena dengan mengubah sifat hubungan koordinasi dari yang semula
merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat (mandatory constitutional
duty) menjadi sekadar tindakan opsional (optional discretion), negara secara
sengaja telah melumpuhkan peran Pemerintah Daerah dalam mengawal tata
kelola ruang wilayahnya sendiri; padahal esensi dari digulirkannya otonomi
daerah berdasarkan amanat Reformasi adalah untuk mendekatkan pelayanan
publik, menjamin efektivitas pengawasan, serta memastikan bahwa setiap
kebijakan ekstraktif sumber daya alam yang diputuskan oleh negara
senantiasa mempertimbangkan karakteristik geologis, lingkungan, serta
kebutuhan sosial masyarakat di tingkat lokal.
9. Bahwa penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh
Pemerintah Pusat di daerah merupakan tindakan hukum strategis yang
membawa dampak sistemik dan permanen terhadap bentang alam,
21
keseimbangan
ekologis,
tata
ruang
permukiman,
hingga
struktur
perekonomian masyarakat daerah, sehingga membiarkan Pemerintah Pusat
menetapkan zonasi tambang tanpa kewajiban berkoordinasi dengan
Pemerintah
Daerah
merupakan
bentuk
pengebirian
wewenang
(decentralization backlash) yang menempatkan Pemerintah Daerah sekadar
sebagai penonton pasif atas eksploitasi tanah airnya sendiri; kondisi mana
yang secara nyata telah melanggar prinsip otonomi daerah seluas-luasnya
yang dijamin dalam konstitusi.
10. Bahwa pengebirian wewenang Pemerintah Daerah ini berdampak langsung
pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai warga lokal, mengingat
bahwa Pemerintah Daerah merupakan saluran demokrasi formal terdekat dan
paling mudah diakses oleh Pemohon untuk menyuarakan aspirasi,
menyampaikan keberatan, serta memohon perlindungan atas tata ruang
pemukimannya; sehingga ketika kewajiban koordinasi dengan Pemda
dihilangkan melalui frasa "dapat", negara secara serta-merta telah memutus
dan mematikan saluran aspirasi konstitusional Pemohon, yang berakibat pada
hilangnya hak Pemohon untuk diwakili dan dilindungi oleh pemerintahan
daerahnya sendiri sebagaimana dijamin secara mutlak dalam Pasal 18 Ayat
(2) UUD NRI 1945.
11. Bahwa
dalam
doktrin
pembentukan
peraturan
perundang-undangan
(constitutional drafting), suatu norma hukum wajib memenuhi asas kepastian
yang jelas (determinate), terukur, dan tidak menimbulkan ambiguitas (non-
ambiguity)
agar
tidak
melahirkan
kesewenang-wenangan
dalam
pelaksanaannya; namun frasa "dapat" dalam Pasal 17 Ayat (1a) UU a quo
justru menciptakan ketidakjelasan norma (normative vagueness) karena tidak
memberikan parameter, indikator, maupun kualifikasi yang objektif mengenai
dalam kondisi atau keadaan seperti apa Pemerintah Pusat diwajibkan untuk
berkoordinasi, atau dalam kondisi seperti apa koordinasi tersebut boleh
dikesampingkan, sehingga frasa ini menyerahkan seluruh tolok ukur hukum
pada selera dan subjektivitas pejabat pembentuk kebijakan di tingkat pusat
semata (unfettered discretion).
12. Bahwa ketiadaan parameter hukum yang jelas ini berpotensi besar melahirkan
diskresi potensial tanpa batas, yang memicu timbulnya benturan hukum (legal
conflict) dan disharmonisasi peraturan, di mana Pemerintah Pusat
22
kedepannya dapat dengan mudah menerbitkan penetapan WIUP di wilayah
daerah yang berpotensi bertentangan atau menabrak Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah diundangkan
secara sah; di mana situasi tumpang-tindih aturan (overlapping regulations)
antara regulasi pusat dan regulasi daerah tersebut menempatkan seluruh
tatanan hukum di daerah dalam kondisi chaos dan tidak pasti.
13. Bahwa
timbulnya
benturan
aturan
dan
ketidakpastian
tata
ruang
pertambangan ini secara langsung mendedahkan Para Pemohon pada situasi
hukum yang sangat rentan dan tidak terprediksi (unpredictable legal status),
sebab Masyarakat sebagai warga yang mendiami dan beraktivitas di daerah
berpotensi tidak lagi memiliki jaminan perlindungan hukum yang pasti atas
status tata ruang wilayah tempat tinggalnya, yang sewaktu-waktu dapat
diubah
peruntukannya
menjadi
kawasan
ekstraktif
tambang
tanpa
pemberitahuan atau persetujuan awal dari daerah, hal mana secara telanjang
telah merampas hak konstitusional atas jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD
NRI 1945.
14. Bahwa sebagai warga negara yang lahir, menetap, dan hidup di daerah,
masyarakat memiliki hak milik pribadi (private property rights) berupa
penguasaan atas tanah, rumah tinggal, maupun lahan produktif yang
diperoleh secara sah menurut hukum dan dijamin keberadaannya oleh
negara; di mana hak milik pribadi tersebut tidak sekadar bernilai ekonomis,
melainkan
merupakan
fondasi
utama
bagi
Masyarakat
untuk
mempertahankan harkat, martabat, dan kelangsungan hidup keluarganya.
15. Bahwa penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara sepihak
oleh Pemerintah Pusat tanpa kewajiban berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah berpotensi membuka celah terjadinya pengambilalihan hak milik
secara tidak langsung (indirect expropriation), mengingat Pemerintah Pusat di
Jakarta tidak memiliki basis data penguasaan tanah dan peta kepemilikan riil
di lapangan, sehingga penetapan plot konsesi pertambangan dari jarak jauh
sangat berpotensi menindih (overlap) lahan perumahan, perkebunan, atau
tanah warisan milik warga lokal tanpa adanya identifikasi awal oleh pejabat
daerah yang berwenang. hal tersebut secara telanjang telah merampas hak
23
konstitusional atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.
16. Bahwa masuknya konsesi pertambangan di atas atau di sekitar tanah milik
warga lokal tanpa adanya koordinasi dengan Pemda yang mewakili suara
warga lokal telah menurunkan nilai guna, nilai jual, serta merusak kualitas
daya dukung tanah milik warga akibat pencemaran, ancaman longsor,
maupun pembatasan akses mobilitas; hal mana merupakan bentuk
perampasan dan degradasi atas fungsi hak milik pribadi yang dilakukan oleh
negara secara sewenang-wenang (arbitrary deprivation of property rights)
tanpa melalui mekanisme musyawarah yang adil.
17. Bahwa dengan demikian, fakta bahwa frasa "dapat" melegitimasi proses
penetapan wilayah tambang secara sepihak yang mengancam keutuhan dan
keberlangsungan hak milik tanah milik warga, telah membuktikan secara
sempurna bahwa Pasal 17 Ayat (1a) UU Minerba bertentangan secara
mendasar dengan Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI 1945, sehingga frasa tersebut
haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai sebagai kewajiban mutlak (wajib).
Frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” Bertentangan dengan
Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 28H (4)
UUD NRI 1945
18. Bahwa apakah keberadaan frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan”
dalam Pasal 17A Ayat (3), Pasal 22A Ayat (2) dan Pasal 31A Ayat (4) UU
Minerba yang memberikan jaminan kelangsungan izin dan oprasi kegiatan
pertambangan tertap berlangsung sejalan dengan Prinsip jaminan kepastian
hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana
dijamin dalam Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945; Hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H
Ayat (1) UUD NRI 1945?
19. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 secara eksplisit dan imperatif
menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang dalam
penjelasannya secara dogmatis meletakkan doktrin supremasi hukum
(supremacy of law) sebagai norma tertinggi penyelenggaraan bernegara, di
mana seluruh tindakan kekuasaan, pembentukan undang-undang, hingga
penerbitan keputusan tata usaha negara wajib tunduk pada kerangka hukum
24
yang rasional, terukur, dan tidak boleh memberi ruang bagi lahirnya kekebalan
hukum (imunitas) yang menempatkan suatu subjek atau izin di atas
pengawasan hukum itu sendiri.
20. Bahwa gagasan Negara Hukum (Rechtsstaat) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 dalam penjelasannya mensyaratkan
berjalannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen
van Behoorlijk Bestuur), khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum
yang adil, dan asas kepatutan, di mana setiap instrumen regulasi tidak boleh
dirancang kaku (rigid) hingga mematikan kewenangan pengawasan dan
evaluasi berkala oleh negara terhadap aktivitas ekstraktif daya rusak tinggi
seperti pertambangan mineral dan batubara.
21. Bahwa keberadaan frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” dalam
Pasal 17A Ayat (3), Pasal 22A Ayat (2) dan Pasal 31A Ayat (4) UU Minerba
dalam penjelasannya secara fundamental bertentangan dengan Asas
Contrarius Actus sebuah asas universal dalam Hukum Administrasi Negara
yang menegaskan bahwa pejabat atau badan tata usaha negara yang
berwenang menerbitkan suatu keputusan perizinan secara otomatis dan
melekat (inherent) memiliki kewenangan hukum untuk meninjau kembali,
menyesuaikan, menghentikan, atau mencabut keputusan tersebut apabila di
kemudian hari ditemukan cacat kekeliruan, pelanggaran syarat, maupun
terjadinya perubahan kondisi objektif di lapangan.
22. Bahwa dengan dikuncinya status izin dan operasional pertambangan melalui
frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan”, Pasal 17A Ayat (3), Pasal 22A
Ayat (2) dan Pasal 31A Ayat (4) UU Minerba dalam penjelasannya telah
melumpuhkan dan merampas kewenangan organik pemerintah untuk
menjalankan Asas Contrarius Actus tersebut, sehingga menciptakan kondisi
regulatory freeze(pembekuan wewenang regulasi) yang memborgol tangan
pejabat publik dari melakukan tindakan korektif, meskipun di kemudian hari
terbukti bahwa kegiatan pertambangan di wilayah konsesi tersebut memicu
bencana ekologis, melanggar rencana tata ruang baru, atau mencemari ruang
hidup masyarakat sekitar.
23. Bahwa pembentukan norma yang membekukan wewenang evaluasi negara
tersebut dalam penjelasannya telah melahirkan anomali hukum berupa
kepastian hukum yang tirani (tyrannical certainty), yakni sebuah bentuk
25
kepastian formalistis yang kaku dan tidak adil, di mana undang-undang
memaksa keberlanjutan suatu status hukum perizinan secara absolut, seraya
meniadakan hak instrumen negara dan hak warga negara untuk menguji ulang
relevansi, kelayakan, serta keselamatan operasional kegiatan pertambangan
tersebut dari waktu ke waktu.
24. Bahwa secara teoritis dan dogmatis dalam hukum perizinan, sebuah izin
(vergunning/beschikking) dalam penjelasannya pada hakikatnya hanyalah
instrumen hukum dispensatif yakni pengelonggaran atas suatu larangan
umum yang bersifat bersyarat (kondisional) dan dinamis sehingga status
hukum suatu izin tidak pernah bersifat abadi, melainkan senantiasa terikat
pada pemenuhan kewajiban berkelanjutan (continuing obligations), daya
dukung lingkungan, serta dinamika ketertiban umum.
25. Bahwa frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” dalam Pasal 17A Ayat
(3), Pasal 22A Ayat (2) dan Pasal 31A Ayat (4) UU Minerba dalam
penjelasannya telah merusak rasionalitas teori perizinan tersebut dengan cara
menyamakan kedudukan izin usaha pertambangan sebagai hak privat yang
mutlak (absolute right) dan tak tersentuh (untouchable privilege), yang pada
akhirnya mengubah fungsi hakiki hukum administrasi dari alat pengendali dan
pengawas kegiatan publik (instrument of control) menjadi alat pelindung
kepentingan korporasi dari jangkauan pengawasan negara.
26. Bahwa penciptaan kekebalan hukum otomatis (automatic immunity) melalui
frasa a quo dalam penjelasannya secara nyata menciderai prinsip perlakuan
yang sama di hadapan hukum (equality before the law), sebab norma ini
memberikan keistimewaan struktur hukum yang diskriminatif kepada pelaku
usaha pertambangan untuk tidak dijangkau oleh perubahan kebijakan baru,
sementara di sisi lain, masyarakat umum dan pelaku usaha di sektor non-
tambang tetap diwajibkan secara mutlak untuk tunduk dan menyesuaikan diri
pada setiap instrumen aturan, standar lingkungan, dan tata ruang yang baru
diterbitkan oleh pemerintah.
27. Bahwa kelumpuhan fungsi kontrol dan evaluasi administrasi negara akibat
berlakunya frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” dalam
penjelasannya pada akhirnya merobek sistem keseimbangan kekuasaan
(checks and balances) dalam tata kelola pemerintahan, karena ketika timbul
krisis lingkungan, pencemaran air, atau konflik agraria di lokasi konsesi
26
tambang, aparatur birokrasi dan penegak hukum menjadi pasif dan tidak
berdaya untuk mengambil tindakan tegas akibat terhalang oleh legitimasi
norma undang-undang yang mengunci bahwa kegiatan pertambangan
tersebut harus dan tetap dapat dilakukan.
28. Bahwa Hakikat Konstitusional Kepastian Hukum yang Adil dan Kesederajatan
di Hadapan Hukum Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 meletakkan dua pilar
utama dalam negara hukum (rechtsstaat): kepastian hukum yang adil (just
legal certainty) dan kesederajatan di hadapan hukum (equality before the law).
Kepastian Hukum yang Adil: Kepastian hukum bukanlah sekadar jaminan
kepastian formalistis yang bersifat kaku (rigid), melainkan kepastian yang
bernalar, proporsional, dan mengandung nilai keadilan. Kepastian hukum
yang adil wajib membuka ruang evaluasi dan penyesuaian regulasi agar
hukum tidak menjadi alat pembenar bagi tindakan atau status hukum yang
keliru dan merugikan publik.
Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum: Negara tidak boleh menciptakan
kualifikasi norma yang memberikan perlakuan istimewa (privilege) secara
tidak proporsional kepada satu subjek hukum, seraya mengabaikan
kedudukan dan hak hukum subjek hukum lainnya.
29. Bahwa Logika Kekeliruan Norma: Bagaimana Frasa "Tetap Berlaku dan Tetap
Dapat Dilakukan" Merusak Prinsip 28D Ayat (1)
Keberadaan frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” dalam Pasal 17A
Ayat (3), Pasal 22A Ayat (2) dan Pasal 31A Ayat (4) UU Minerba secara
diametral merusak prinsip kepastian hukum yang adil dan kesederajatan di
hadapan hukum melalui konstruksi penalaran sebagai berikut:
Pembekuan Wewenang Evaluasi Negara (Regulatory Freeze) dan
Kepastian yang Tirani.
Secara logis, suatu izin usaha lahir dari kewenangan administrasi negara yang
selalu terikat pada syarat-syarat objektif, dinamika tata ruang, dan kepatuhan
hukum yang berkelanjutan. Ketika Pasal 17A Ayat (3), Pasal 22A Ayat (2) dan
Pasal 31A Ayat (4) UU Minerba mengunci bahwa izin atau kegiatan
pertambangan “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan”:
Norma ini secara kaku menghentikan wewenang negara untuk melakukan
evaluasi, penyesuaian, maupun pencabutan atas izin yang bermasalah.
27
Tercipta suatu keadaan yang dinamakan kepastian hukum yang tirani
(tyrannical certainty) suatu kondisi di mana keberlanjutan status hukum
suatu izin dipaksakan untuk tetap sah, meskipun dalam perjalanannya
ditemukan pelanggaran administratif, ketidaksesuaian tata ruang baru, atau
ancaman keselamatan publik. Kepastian semacam ini jelas bukan
kepastian yang adil sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945.
Penciptaan Imunitas Hukum dan Diskriminasi Terhadap Subjek Hukum
Lain
Norma a quo secara langsung menciderai asas equality before the law:
Keistimewaan bagi Pelaku Usaha: Frasa ini memberikan "kekebalan
hukum otomatis" (automatic immunity) bagi pemegang izin pertambangan
untuk terus beroperasi tanpa dapat diganggu gugat oleh instrumen
pengawasan biasa.
Ketimpangan Beban Hukum: Di sisi lain, masyarakat umum dan pelaku
usaha di luar sektor pertambangan tetap diwajibkan untuk secara mutlak
mematuhi setiap perubahan regulasi, perizinan, dan tata ruang yang baru.
Negara seolah menempatkan posisi hukum pemegang izin pertambangan
di atas hukum itu sendiri, sementara posisi masyarakat terdampak
dilemahkan dan diabaikan.
Menghilangkan Hak atas Kepastian Hukum bagi Masyarakat Terdampak
Kepastian hukum tidak hanya milik pemegang izin usaha, tetapi juga milik
masyarakat yang hidup di sekitar wilayah pertambangan.
Ketika terjadi sengketa, pelanggaran norma, atau perubahan peruntukan
wilayah, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara dapat hadir
untuk meninjau ulang dan menindak kegiatan pertambangan tersebut.
Dengan adanya jaminan mutlak bahwa kegiatan tambang "tetap dapat
dilakukan", norma ini mematikan hak masyarakat untuk mendapatkan
perlindungan hukum yang adil dan menutup pintu bagi upaya peninjauan
kembali yang objektif oleh pemerintah.
1. Bahwa
secara
konkret,
pertentangan
norma
ini
memunculkan
ketidaklogisan dalam hukum administrasi negara:
Prinsip Hukum Administrasi yang Benar: Setiap izin bersifat beschikking
(penetapan) yang dapat diubah atau dicabut jika syarat-syarat berdirinya izin
tersebut tidak lagi terpenuhi atau melanggar ketertiban umum.
28
Kekeliruan dalam Pasal 17A Ayat (3), Pasal 22A Ayat (2) dan Pasal 31A Ayat
(4) UU Minerba: Frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” mengubah
sifat izin yang seharusnya dinamis menjadi status hukum yang absolut dan
tidak tersentuh (untouchable).
Hal ini menyebabkan negara kehilangan kewenangan kontrolnya, sedangkan
masyarakat kehilangan jaminan atas perlindungan hukum yang adil akibat
dipaksakannya keberlanjutan suatu kegiatan pertambangan yang merugikan.
30. Bahwa Frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” dalam Pasal 17A Ayat
(3), Pasal 22A Ayat (2) dan Pasal 31A Ayat (4) UU Minerba bertentangan
secara mendasar dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 karena:
Mengganti “kepastian hukum yang adil” menjadi “kepastian hukum yang kaku
dan tirani” demi membentengi keberlanjutan izin;
Melumpuhkan fungsi wewenang evaluasi dan pengawasan administrasi
negara; serta
Menciptakan diskriminasi hukum (privilese) yang diuntungkan bagi pelaku
usaha pertambangan seraya merugikan kedudukan hukum masyarakat di
hadapan hukum.
31. Bahwa hakikat Konstitusional Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan
Sehat Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia yang
mendasar (fundamental human rights) dan merupakan bagian dari hak untuk
hidup itu sendiri. Dalam kerangka hukum konstitusional (green constitution),
hak ini membebankan kewajiban aktif (positive obligation) kepada negara
untuk melakukan perlindungan, pengawasan, dan tindakan korektif terhadap
setiap aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak ruang hidup rakyat.
Konsep “lingkungan hidup yang baik dan sehat” bersifat dinamis. Kualitas
lingkungan dapat menurun akibat akumulasi aktivitas ekstraktif, perubahan
iklim, atau krisis ekologis yang tidak terduga. Oleh karena itu, hukum
lingkungan mensyaratkan adanya mekanisme kendali yang fleksibel dan
responsif (adaptive management) dari pemerintah untuk menghentikan,
membatasi, atau meninjau ulang suatu kegiatan produksi demi keselamatan
publik.
32. Bahwa Logika Kekeliruan Norma: Bagaimana Frasa "Tetap Berlaku dan Tetap
Dapat Dilakukan" Merusak Proteksi Konstitusional
29
Keberadaan frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” dalam Pasal 17A
Ayat (3), Pasal 22A Ayat (2) dan Pasal 31A Ayat (4) UU Minerba secara
diametral bertolak belakang dengan cita-cita Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI
1945 melalui konstruksi penalaran hukum sebagai berikut:
Melumpuhkan Kewajiban Perlindungan Negara (Paralyzing State Duty)
Ketika undang-undang menyatakan bahwa izin dan kegiatan pertambangan
"tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan", negara secara sukarela
melepaskan atau membekukan wewenang pengawasannya.
Jika di kemudian hari ditemukan bahwa aktivitas pertambangan di suatu
wilayah memicu pencemaran air bersih, longsor, atau hilangnya mata air
warga, frasa ini membelenggu tangan pemerintah.
Negara tidak lagi memiliki ruang diskresi hukum yang tegas untuk
menghentikan kegiatan tersebut secara serta-merta, karena UU Minerba
memberikan jaminan hukum absolut bahwa kegiatan tambang tersebut harus
tetap berjalan.
Menegasikan Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)
Dalam tata kelola lingkungan, berlaku prinsip kehati-hatian: apabila terdapat
ancaman kerusakan yang serius atau tidak terpulihkan, ketiadaan kepastian
ilmiah yang mutlak tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan
pencegahan. Frasa a quo justru menerapkan logika sebaliknya. Norma ini
memaksakan agar kegiatan tambang terus berlanjut tanpa peduli apakah
daya dukung dan daya tampung lingkungan (carrying capacity) wilayah
tersebut telah melampaui batas amannya. Ini adalah bentuk pengabaian
berkesadaran (intentional omission) terhadap risiko keselamatan warga.
Melegitimasi Keberlanjutan Perusakan Ekologis
Kegiatan pertambangan secara hakiki adalah aktivitas ekstraktif yang
mengurus dan mengubah bentang alam. Dengan menjamin bahwa kegiatan
tersebut "tetap dapat dilakukan", norma ini secara tidak langsung melegalkan
dampak buruk yang timbul darinya untuk terus berlangsung. Masyarakat yang
tinggal di sekitar wilayah konsesi dipaksa untuk terus menghirup udara
berdebu, mengonsumsi air yang tercemar, dan hidup di bawah bayang-
bayang ancaman bencana ekologis hanya demi memberi jaminan kepastian
operasional kepada pemegang izin usaha.
30
33. Bahwa secara konkret, pertentangan norma ini dapat digambarkan melalui
kontradiksi hukum yang tidak masuk akal:
o Satu Sisi (UUD NRI 1945): Negara menjamin setiap warga negara berhak
mendapatkan air bersih, udara segar, dan ruang hidup yang aman dari
bencana.
o Sisi Lain (Pasal 17A Ayat 3 UU Minerba): Negara memberikan "paspor
hukum" bagi korporasi tambang untuk terus mengeruk bumi dan beroperasi
meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengoperasian tersebut
secara nyata merenggut air bersih, memicu banjir, dan merusak kesehatan
warga.
Dengan demikian, frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” telah
mengaburkan hierarki nilai konstitusi. Norma undang-undang ini menempatkan
keberlangsungan bisnis ekstraktif di atas hak atas kehidupan dan kesehatan
warga negara.
34. Bahwa Frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” dalam Pasal 17A Ayat
(3), Pasal 22A Ayat (2) dan Pasal 31A Ayat (4) UU Minerba bertentangan
secara mendasar dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 karena:
o Menghilangkan instrumen evaluasi dan tindakan korektif negara atas
kerusakan lingkungan
o Memaksa masyarakat menanggung beban pencemaran dan bencana
ekologis demi menjamin operasional tambang; serta
o Mencederai prinsip dasar bahwa hak atas lingkungan yang baik dan
sehat adalah hak konstitusional yang tidak boleh dikorbankan oleh
norma hukum tingkat undang-undang.
35. Bahwa keberadaan frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” dalam
Pasal 17A Ayat (3), Pasal 22A Ayat (2), dan Pasal 31A Ayat (4) UU Minerba
secara diametral bertolak belakang dengan cita-cita negara hukum, jaminan
kepastian hukum yang adil, serta hak konstitusional warga atas lingkungan
hidup yang sehat dan perlindungan hak milik sebagaimana dijamin dalam
Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat
(4) UUD 1945. Norma a quo telah melumpuhkan fungsi kontrol negara dan
melucuti instrumen evaluasi ekologis, sehingga menghadirkan bentuk
perlindungan istimewa yang eksklusif bagi pemegang izin pertambangan
31
dengan mengorbankan keselamatan rakyat dan prinsip kelestarian
lingkungan.
36. Bahwa oleh karena itu, demi memulihkan marwah konstitusi dan mencegah
kelanjutan kesewenang-wenangan tata kelola sumber daya alam, Mahkamah
Konstitusi perlu menyatakan frasa tersebut inkonstitusional secara bersyarat
(conditionally unconstitutional). Pemaknaan frasa a quo harus diubah secara
tegas menjadi “tidak berlaku dan tidak dapat dilakukan” guna mengembalikan
wewenang penuh negara dalam mengevaluasi izin usaha pertambangan,
menjamin partisipasi bermakna masyarakat, serta memastikan bahwa
penguasaan kekayaan alam benar-benar ditujukan demi sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
PETITUM
Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum di atas, maka para Pemohon dengan ini
memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat
memutus hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Dapat” pada Pasal 17 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2025 tentang Perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimakna “Wajib”;
3. Menyatakan frasa “Tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” pada Pasal 17A
Ayat (3), Pasal 22A Ayat (2) dan Pasal 31A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2025 tentang Perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tidak berlaku dan tidak
dapat dilakukan”;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Acara Negara Republik
Indonesia;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat
lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
32
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
2. Bukti P-2
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
3. Bukti P-3
:
Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Bukti P-5
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;
6. Bukti P-6
:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012;
7. Bukti P-7
:
Gambar/Foto dan Screenshot dampak nyata yang
ditimbulkan dari proses pertambangan;
8. Bukti P-8
:
Fotokopi Kartu Mahasiswa Pemohon I.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
33
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 17 ayat (1a), Pasal 17A ayat
(3), Pasal 22A ayat (2) dan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100,
selanjutnya disebut dengan UU 2/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
34
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon
II sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengujian konstitusionalitas
norma Pasal 17 ayat (1a), Pasal 17A ayat (3), Pasal 22A ayat (2) dan Pasal 31A
ayat (4) UU 2/2025 yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025
Menteri dalam melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Pasal 17A ayat (3)
Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada
WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan, WIUP
Mineral logam dan WIUP Batubara tetap berlaku dan tetap dapat
dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral logam dan Batubara.
35
Pasal 22A ayat (2) UU 2/2025
Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada
WPR yang telah ditetapkan, WPR tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan
kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
Pasal 31A ayat (4) UU 2/2025
Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada
WIUPK yang telah ditetapkan, WIUPK tetap berlaku dan tetap dapat
dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan memiliki hak konstitusional
sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1),
dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-1 dan
Bukti P-2] yang mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan mekanisme
pemberian izin pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan
mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang
terjadi di sekitar lokasi pertambangan.
4. Bahwa keberadaan Pemohon I dan Pemohon II di tengah-tengah kawasan
ekosistem industri pertambangan nikel skala besar menempatkan Pemohon I
dan Pemohon II pada posisi yang sangat rentan (vulnerable group). Pemohon I
dan Pemohon II bukan sekadar subjek hukum yang hanya mencermati
kebijakan dari jauh, melainkan masyarakat lokal di lingkar tambang yang
merasakan, menanggung, dan berhadapan langsung (directly affected) secara
harian dengan seluruh eksternalitas negatif, dinamika ruang hidup, serta
dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel
di Kolaka.
5. Bahwa keberadaan frasa “dapat” dalam norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025
yang memfasilitasi sentralisasi kewenangan secara masif telah melanggar
prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 dan merugikan Pemohon I dan Pemohon II secara langsung karena
aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan nikel di Kolaka merusak
jalan umum yang setiap hari dilalui Pemohon I dan mencemari sumber air
bersih/sungai yang menjadi tumpuan kebutuhan domestik Pemohon II. Selain
itu, menimbulkan polusi debu dan sedimentasi laut yang merusak lingkungan
36
pemukiman Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada saluran pengaduan dan
perlindungan hukum yang efektif di daerah.
6. Bahwa keberadaan frasa “dapat” dalam norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025
secara nyata telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil (legal certainty)
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta
telah menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan langsung
bagi Pemohon I dan Pemohon II, karena frasa ini menciptakan ruang ambiguitas
hukum di mana Pemerintah Pusat dapat sewaktu-waktu menggunakan
kewenangannya sendiri, tetapi di saat lain dapat melemparkan/menyerahkan
tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kolaka sesuai selera politik
birokrasi;
7. Bahwa keberadaan frasa “dapat” dalam norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025
yang melumpuhkan fungsi pengawasan dan pengendalian ekologis Pemerintah
Daerah Kolaka telah melanggar jaminan hak asasi atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945,
serta telah menimbulkan kerugian hak konstitusional yang spesifik, nyata, dan
langsung bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam bentuk mengalami penurunan
kualitas hidup akibat pencemaran debu tambang secara masif yang mengotori
pemukiman, meningkatkan risiko gangguan pernapasan (ISPA), serta merusak
sarana infrastruktur jalan desa yang setiap hari digunakan Pemohon I untuk
beraktivitas;
8. Bahwa keberadaan frasa “dapat” dalam norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025
berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II terkait
dengan ancaman perampasan dan “pemplotan” tanah hak milik secara
sewenang-wenang, ancaman ekspansi konsesi pertambangan terhadap tanah-
tanah milik warga adalah realitas yang sangat berpotensi terjadi. Dalam
penalaran hukum yang wajar, tanah/lahan hak milik Pemohon I dan Pemohon II
sangat berpotensi di-plot secara sepihak masuk ke dalam peta penetapan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah Pusat. Hal ini
menimbulkan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1 dan
37
Bukti P-2] yang menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin
antara lain dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan permohonannya, Pemohon I dan
Pemohon II pada pokoknya memohon pengujian terhadap 4 (empat) norma Pasal
dalam UU 2/2025, yaitu mengenai kata “dapat” dalam norma Pasal 17 ayat (1a) UU
2/2025, dan frasa “tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan” dalam norma Pasal 17A
ayat (3), Pasal 22A ayat (2) dan Pasal 31A ayat (4) UU 2/2025, namun demikian
dalam menguraikan mengenai kedudukan hukumnya, Pemohon I dan Pemohon II
hanya
menguraikan
perihal
kualifikasi
beserta
anggapan
kerugian
hak
konstitusionalnya terhadap berlakunya 1 (satu) norma, yaitu norma Pasal 17 ayat
(1a) UU 2/2025 tanpa menguraikan keterkaitan anggapan kerugian hak
konstitusional tersebut dengan norma-norma lain yang juga dimohonkan pengujian.
Dengan tidak adanya uraian tersebut, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan
mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat kedudukan hukum sepanjang pengujian
norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025.
Berkenaan dengan norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025, sebagaimana
telah diuraikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam uraian mengenai kedudukan
hukumnya, merupakan norma yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah
daerah dalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Berkaitan
dengan ihwal dimaksud, Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya telah
mempertimbangkan mengenai syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian
undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal
ini, antara lain melalui pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
87/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 13 Oktober 2016, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan
siapa pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian
norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:
... apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah,
baik
Pemerintahan
Daerah
provinsi
atau
Pemerintahan
Daerah
kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan
dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan
DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota
38
bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
Pertimbangan Mahkamah demikian kemudian antara lain ditegaskan
kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020 yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020.
Dalam mempertimbangkan ihwal kedudukan hukum Pemohon pada putusan
dimaksud, Mahkamah menyatakan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 ini menegaskan
bahwa terhadap persoalan yang kewenangannya dipegang secara bersama-
sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU
terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah.
Oleh karena itu, pertimbangan tersebut menegaskan pendirian
Mahkamah terkait dengan pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk
melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan pemerintahan daerah adalah
kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota). Dalam hal ini, meskipun
kedua Putusan Mahkamah tersebut bukan terhadap permohonan pengujian norma
pasal atau undang-undang yang sama dengan yang dimohonkan Pemohon I dan
Pemohon II dalam permohonan a quo, namun pada esensinya, norma Pasal 17 ayat
(1a) UU 2/2025 merupakan norma yang berkaitan dengan pemerintahan daerah,
yakni berkenaan dengan fungsi koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal
penetapan WIUP. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II dalam menguraikan
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, tidak menguraikan
keterkaitan masing-masing dengan unsur pemerintahan daerah sehingga tidak
dapat membuktikan keterkaitan antara kualifikasinya dengan keberlakuan norma
a quo. Meskipun pada saat persidangan pendahuluan pada tanggal 23 Juli 2026,
Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk
memperkuat kedudukan hukum Pemohon antara lain dengan melibatkan
pemerintahan daerah, karena persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon I dan
Pemohon II berkaitan langsung dengan pemerintahan daerah [vide Risalah Sidang,
tanggal 23 Juli 2026], namun demikian, Pemohon I dan Pemohon II dalam perbaikan
permohonan tetap pada pendirian untuk tidak mengikutsertakan pemerintahan
daerah sebagai pemohon dan tetap menguraikan kedudukan hukumnya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang merasa terdampak atas berlakunya
norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025.
39
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya
mempertimbangkan apakah sebagai perseorangan warga negara, Pemohon I dan
Pemohon II dapat menguraikan dan membuktikan mengenai adanya hubungan
sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian
konstitusional yang dialami, sebagai berikut.
Bahwa berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon I dan Pemohon II selaku perseorangan warga negara, Pemohon I dan
Pemohon II menyandarkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai
warga negara yang mengalami dampak langsung dari keberlakuan Pasal 17 ayat
(1a) UU 2/2025, yang menurut Pemohon I dan Pemohon II merupakan kerugian
konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan langsung terhadap hak yang dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Setelah
dicermati secara saksama, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak
menguraikan dan membuktikan mengenai adanya kerugian yang bersifat aktual
dimaksud yang terjadi karena berlakunya norma a quo. Dalam hal ini, Bukti P-7
berupa gambar/foto dan tangkapan layar (screenshot) yang menurut Pemohon I dan
Pemohon II menunjukkan kerugian berupa dampak nyata perubahan pemanfaatan
ruang wilayah izin usaha pertambangan tidak serta merta dapat membuktikan
adanya keterkaitan antara anggapan kerugian hak konstitusional yang digambarkan
melalui bukti tersebut dengan berlakunya norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025.
Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak pula menguraikan atau membuktikan
secara spesifik adanya upaya pelaporan atau pengaduan kepada pemerintah
daerah berkenaan dengan kerugian yang menurut Pemohon I dan Pemohon II
merupakan dampak dari keberlakuan norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025. Dalam
hal ini pula, tidak terdapat bukti atau uraian mengenai kerugian aktual Pemohon I
dan Pemohon II berkenaan dengan adanya aktivitas Pemohon I dan Pemohon II
yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan atau bentuk kegiatan lainnya yang
berkaitan dengan dampak penetapan luas dan batas WIUP sebagaimana objek
yang diatur oleh norma a quo. Sementara itu, terhadap anggapan potensi kerugian
hak konstitusional atas hak milik yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945, menurut Mahkamah, potensi kerugian yang menurut Pemohon I dan
Pemohon II dapat terjadi dalam bentuk hilangnya hak milik karena penetapan
wilayah izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat adalah anggapan kerugian
hak konstitusional yang dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dipastikan
40
akan terjadi dikarenakan keberlakuan norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025 sehingga
tidak dapat dibuktikan sebagai suatu kerugian yang bersifat potensial. Dalam uraian
kedudukan hukumnya, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengaitkan kualifikasinya
sebagai unsur pemerintahan daerah, tidak menguraikan upaya melaporkan dampak
berlakunya norma a quo kepada pemerintahan daerah, dan tidak pula membuktikan
aktivitasnya sebagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap dampak WIUP. Selain
itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak pula menguraikan dirinya sebagai pihak yang
memiliki atau akan mengajukan izin usaha pertambangan sebagaimana objek
pengaturan norma a quo. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dalam
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia tidak dapat
membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan
kerugian hak konstitusional, baik secara aktual maupun potensial dengan
berlakunya norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025 yang dimohonkan pengujian.
Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat syarat-syarat anggapan
kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bersifat kumulatif, maka dengan
tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi
seluruh syarat yang dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi
mempertimbangkan syarat selebihnya. Terlebih, Pemohon I dan Pemohon II sama
sekali tidak menguraikan mengenai kedudukan hukum dalam kaitan dengan
permohonan pengujian norma Pasal 17A ayat (3), Pasal 22A ayat (2) dan Pasal 31A
ayat (4) UU 2/2025 yang juga dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak
terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon I dan
Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon
dalam mengajukan permohonan a quo.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon)
tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
41
hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah
tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua
42
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ery Satria Pamungkas
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 33 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 17 ayat (1a), Pasal 17A ayat (3), Pasal 22A ayat (2) dan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100, selanjutnya disebut dengan UU 2/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 34 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1a), Pasal 17A ayat (3), Pasal 22A ayat (2) dan Pasal 31A ayat (4) UU 2/2025 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025 Menteri dalam melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Pasal 17A ayat (3) Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan, WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral logam dan Batubara. 35 Pasal 22A ayat (2) UU 2/2025 Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan, WPR tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. Pasal 31A ayat (4) UU 2/2025 Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan, WIUPK tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2] yang mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan mekanisme pemberian izin pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi di sekitar lokasi pertambangan. 4. Bahwa keberadaan Pemohon I dan Pemohon II di tengah-tengah kawasan ekosistem industri pertambangan nikel skala besar menempatkan Pemohon I dan Pemohon II pada posisi yang sangat rentan (vulnerable group). Pemohon I dan Pemohon II bukan sekadar subjek hukum yang hanya mencermati kebijakan dari jauh, melainkan masyarakat lokal di lingkar tambang yang merasakan, menanggung, dan berhadapan langsung (directly affected) secara harian dengan seluruh eksternalitas negatif, dinamika ruang hidup, serta dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel di Kolaka. 5. Bahwa keberadaan frasa “dapat” dalam norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025 yang memfasilitasi sentralisasi kewenangan secara masif telah melanggar prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan merugikan Pemohon I dan Pemohon II secara langsung karena aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan nikel di Kolaka merusak jalan umum yang setiap hari dilalui Pemohon I dan mencemari sumber air bersih/sungai yang menjadi tumpuan kebutuhan domestik Pemohon II. Selain itu, menimbulkan polusi debu dan sedimentasi laut yang merusak lingkungan 36 pemukiman Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada saluran pengaduan dan perlindungan hukum yang efektif di daerah. 6. Bahwa keberadaan frasa “dapat” dalam norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025 secara nyata telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil (legal certainty) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta telah menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan langsung bagi Pemohon I dan Pemohon II, karena frasa ini menciptakan ruang ambiguitas hukum di mana Pemerintah Pusat dapat sewaktu-waktu menggunakan kewenangannya sendiri, tetapi di saat lain dapat melemparkan/menyerahkan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kolaka sesuai selera politik birokrasi; 7. Bahwa keberadaan frasa “dapat” dalam norma Pasal 17 ayat (1a) UU 2/2025 yang melumpuhkan fungsi pengawasan dan pengendalian ekologis Pemerintah Daerah Kolaka telah melanggar jaminan hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, serta telah menimbulkan kerugian hak konstitusional yang spesifik, nyata, dan langsung bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam bentuk mengalami penur
