271/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 271/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Tommy Juliandi Alamat : Banjar Agung, Banjar Agung Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah, Lampung Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ika Aniyati Alamat : Dusun Balak Kidul, Balak, Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Siti Fatimah Alamat : Kampung Tanah Koja III, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Jakart Timur, DKI Jakarta Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Ali Fahmi Alamat : Jalan A. Yani, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Septian Abdiansyah Alamat : Jalan H. Jusin, Sususkan, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon V; 6. Nama : Sadira Fahmi Alamat : Jalan A. Yani, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta 2 Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Narendra A. Reza Alamat : Jalan Cemara VIII Nomor 58 B, Pasteur, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Khaerul Imam Azam Alamat : Dukuh Tengah, Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Shidqi Ilham Zhafiri Alamat : Gang Bakti, Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Bagus Adiputro Putra Pratama Alamat : Kaligung, Kalirejo, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon X; 11. Nama : Attaubah Alamat : Kp. Bolang, Bolang, Lebak Wangi, Serang, Banten Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Fahri Heriansyah Alamat : Gunung Agung pauh, Agung Lawangan, Dempo Utara, Pagar Alam, Sumatera Selatan Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon XII; 13. Nama : Rifky Andy Darmawan Alamat : Jatimulya, Jati Mulya, Kosambi, Tangerang, Banten Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon XIII; 14. Nama : Febby Isranto Yudisthira Alamat : Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon XIV; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Januari 2026 memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Priskila Octaviani, S.H., Ratu Eka Shaira, S.H., Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Shalza Ivalyne Dyvta 3 Saputro, kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV disebut sebagai ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Desember 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 277/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 271/PUU- XXIII/2025 pada tanggal 24 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan konstitusional yang tertuang pada Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 4 dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum” 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas selanjutnya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, MK memiliki 5 (lima) fungsi, antara lain: 1) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi atau The Guardian 5 of Constitution 2) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi atau The Final Interpreter of Constitution 3) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi atau The Guardian of Democracy 4) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara atau The Protector of Citizens Constitutional Rights 5) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia atau The Protector of Human Rights; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; 8. Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 256 UU KUHP karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945; 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian konstitusionalitas UU KUHP terhadap UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa "…yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur 6 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a ketentuan a quo dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon perlu menguraikan mengenai kualifikasi kedudukan hukumnya, sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-3 dan P-16]; b. Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-4 dan P-17]; c. Bahwa Pemohon III merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-5 dan P-18]; d. Bahwa Pemohon IV merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-6 dan P-19]; e. Bahwa Pemohon V merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-7 dan P-20]; f. Bahwa Pemohon VI merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-8 dan P-21]; g. Bahwa Pemohon VII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-9 dan P-22]; h. Bahwa Pemohon VIII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-10 dan P-23]; i. Bahwa Pemohon IX merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang 7 mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-11 dan P-24]. j. Bahwa Pemohon X merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-12 dan P-25]; k. Bahwa Pemohon XI merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-13 dan P-26]; l. Bahwa Pemohon XII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-14 dan P-27]; m. Bahwa Pemohon XIII merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-15 dan P-29]; n. Bahwa Pemohon XIV merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [Bukti P-28 dan P-30]; 4. Bahwa para Pemohon merupakan mahasiswa sekaligus warga negara Indonesia yang secara aktif menggunakan dan berhak menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui diskusi publik, aksi damai, maupun berbagai bentuk kegiatan lainnya. 5. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 1 menegaskan para Pemohon telah memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 6. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat 8 spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 7. Bahwa dalam hal ini terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 28F UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 8. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut: Pasal 256 UU KUHP yang menyatakan: “Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. 9. Bahwa dengan berlakunya Pasal 256 UU KUHP, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa para Pemohon merupakan mahasiswa Program Sarjana (S-1) Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP UT) dan secara aktif mempelajari hukum 9 pidana serta hukum acara pidana. Dalam proses akademik tersebut, para Pemohon memahami bahwa suatu norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam atau multi persepsi. b) Bahwa para Pemohon berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, menilai bahwa rumusan norma pasal a quo berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berpendapat, sehingga indikasi kemunduran dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Rumusan norma a quo menempatkan kebebasan berpendapat dalam posisi yang rentan karena berpotensi dianggap sebagai kejahatan 10. Bahwa Pemohon XIII dan Pemohon XIV aktif menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bentuk partisipasi politik non-elektoral. Secara spesifik, Pemohon XIII dan Pemohon XIV telah melakukan, sedang melakukan, dan akan terus melakukan penyampaian pendapat melalui demonstrasi, unjuk rasa, dan berbagai bentuk aksi damai lainnya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah dan membawa merugikan kepentingan publik (sebagaimana dibuktikan dengan dokumentasi fotografi aktivitas demonstrasi para Pemohon yang terlampir sebagai Bukti P-31) 11. Bahwa sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum yang memiliki pemahaman mengenai prinsip kepastian hukum dan asas legalitas, para Pemohon menilai bahwa penerapan Pasal 256 UU KUHP seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara. Namun demikian, norma a quo justru mengaitkan ketentuan administratif dengan ancaman sanksi pidana tanpa rumusan yang jelas dan terukur. Kondisi tersebut berpotensi memperluas ruang penafsiran terhadap suatu perbuatan pidana, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 256 UU KUHP berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip lex certa, karena tidak memungkinkan warga negara untuk memprediksi secara jelas perbuatan “mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat” yang dapat dikenai sanksi pidana. 10 12. Bahwa berdasarkan pada pemahaman akademik para Pemohon sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum memandang penerapan Pasal 256 UU KUHP berpotensi menimbulkan beberapa implikasi hukum lainnya, yaitu: a. Kriminalisasi administratif atas tindakan konstitusional norma a quo menjadikan tidak terpenuhinya prosedur administratif sebagai dasar pidana. Dalam hal ini, hak untuk menyampaikan pendapat tidak bersifat licensed right atau menyaratkan adanya izin terlebih dahulu, tetapi merupakan guaranteed right yang dijamin secara langsung oleh UUD NRI 1945. b. Adanya pembatasan ruang demokrasi, di mana hak warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan kinerja atau kebijakan pemerintahan melalui diskusi publik, aksi damai atau demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik non elektoral. Namun, Pasal 256 UU KUHP justru mendelegitimasi partisipasi politik rakyat dengan menempatkan aktivitas tersebut dalam posisi yang memiliki resiko dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. c. Ketentuan norma a quo ditafsirkan dapat memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan kepada warga yang menyampaikan pendapat tanpa pemberitahuan administratif. Selain itu, ancaman pidana yang terkandung dalam norma a quo secara nyata menimbulkan ketakutan dan pembatasan diri masyarakat untuk melakukan unjuk rasa atau mengorganisir kegiatan sosial. Kerugian konstitusional tersebut tidak bersifat hipotetis, melainkan nyata, aktual dan berpotensi terjadi kapan pun dan kepada siapapun. Oleh karena itu, terdapat hubungan kausal yang jelas antara berlakunya norma a quo dengan terancamnya pemenuhan hak konstitusional warga negara. III. Sejak diundangkannya UU KUHP pada 2 Januari 2023 dan efektif berlakunya pada 2 Januari 2026 lalu, perlu adanya kejelasan perihal kerugian konstitusional para Pemohon. Adapun kaitannya antara kerugian konstitusional para Pemohon dan kaitannya dengan objek pengujian yaitu Pasal 256 UU KUHP dan hak yang dijamin dalam UUD NRI 1945, maka dapat diamati pada tabel berikut ini. 11 TABEL 1 Kerugian Konstitusional Pemohon dengan Objek Pengujian Pasal 256 UU KUHP Objek Pengujian Undang-Undang Hak Konstitusional yang Dilanggar dalam UUD RI 1945 Alasan Aktual dan Potensial Pasal 256 UU KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru- hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Alasan Aktual: para Pemohon memandang bahwa penjelasan yang terdapat dalam Pasal 256 UU KUHP telah menginisiasi terjadinya norma yang kabur atau vague dan multi persepsi dalam perumusan penjelasan pasal a quo. Pasal 256 UU KUHP dinilai memiliki norma yang terbatas atau limitatif yang dapat diamati pada kalimat “…tanpa pemberitahuan terlebih dahulu…”. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) dimana negara telah menjamin dan telah memberikan perlindungan di hadapan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia. Pasal 256 UU KUHP juga membuka peluang dan memberikan celah kepada Aparat Penegak Hukum untuk mempersepsikan bahwa pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam bulan) atau pidana dengan paling banyak kategori II apabila tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu; Alasan Potensial: para Pemohon memandang bahwa hal ini berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum karena dapat memperluas interpretasi dan penafsiran terkait tindak pidana yang terjadi. Ketidakpastian ini meliputi: apakah diskusi publik yang menghadirkan 50-100 peserta berpotensi menimbulkan keramaian di sekitar kampus dapat dikategorikan sebagai “…terganggunya kepentingan umum…”; apakah aksi damai yang dilakukan secara spontan sebagai respons terhadap kebijakan yang 12 kontroversial dapat dianggap sebagai tindakan “…tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang…”; dan apakah orasi yang keras dan kritis terhadap kebijakan pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai “…menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat…”. Beragam spekulasi tersebut dapat diminimalkan dengan memberikan kepastian hukum yang jelas. Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Alasan Aktual para Pemohon memandang bahwa tindakan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di depan umum memiliki batasan tegas yang harus dipenuhi dalam pelaksanaanya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 256 UU KUHP yang dijelaskan dalam frase bahwa “Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu…”. Frase ini dapat dimaknai sebagai hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat umum sebelum melakukan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Frase tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dimana masyarakat umum telah dijamin atas haknya dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tanpa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib. Alasan Potensial: para Pemohon menganggap Pasal 256 UU KUHP berpotensi mengabaikan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pidana dan sanksi yang dijatuhkan harus jelas tercantum dalam UU dan dapat diprediksi sebelumnya. Jika diamati frase dalam Pasal 256 KUHP yang berbunyi “…yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat…” bagi setiap orang akan menimbulkan sebuah persepsi baru yaitu bagaimana seseorang tahu bahwa kegiatan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang dilakukannya dapat mengakibatkan 13 terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru- hara dalam masyarakat? Hal itu tentu dapat diketahui setelah kegiatan berlangsung. Artinya kegiatan yang bersifat administratif yaitu perlu adanya pemberitahuan kegiatan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi menjadi suatu hal yang dapat diprediksi sebelumnya. Pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Alasan Aktual: para Pemohon memandang bahwa adanya pemangkasan ruang partisipasi publik dimana hak warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan melalui aksi damai atau demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik non elektoral. Hal ini justru mendelegitimasi partisipasi politik rakyat dengan menjadikannya berisiko melanggar hukum yang berlaku dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 28 F yang secara tegas menyatakan bahwa ada hak warga negara yang dilindungi secara hukum dalam komunikasi dan informasi. Alasan Potensial para Pemohon menilai bahwa terdapat potensi kriminalisasi administratif atas tindakan konstitusional norma a quo, adanya efek jera sosial atau chilling effect, adanya pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, dan adanya pemangkasan ruang partisipasi publik. Disatu sisi Pasal 28 F menerangkan ada hak untuk berkomunikasi, namun disisi lain Pasal 256 UU KUHP tidak memaknai sebagai hal yang mutlak. Hal ini menjadi suatu hal yang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, Alasan Aktual: para Pemohon memandang bahwa hak-hak tersebut bersifat asasi, melekat, dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun, termasuk oleh pembentuk undang-undang. Negara hanya boleh membatasi secara proporsional dan dalam kerangka hukum yang rasional, bukan 14 terutama pemerintah”. mengkriminalisasi pelaksanaan hak konstitusional itu sendiri. Dalam hal ini Pasal 256 UU KUHP secara tersirat membatasi hal tersebut dan secara jelas bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (2). Alasan Potensial: para Pemohon memandang hal ini sebagai sebuah hal yang serius dan menciderai hak konsitusional Warga Negara Indonesia. Hak yang merupakan bagian yang melekat bagi setiap warga negara sudah seyogyanya harus ditunjukkan melalui keselarasan dalam Pasal a quo. Hal ini berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang sudah menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. para Pemohon juga memandang penerapan Pasal a quo ini juga berpotensi menimbulkan dampak diskriminasi dalam mengekspresikan pendapat di ruang publik. Kerugian konstitusional yang telah dijabarkan tersebut, telah nyata dialami oleh para Pemohon. Dalam hal ini para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan utusan Mahkamah KonstitusiNomor 011/PUU- V/2007. IV. ALASAN PERMOHONAN 1. Norma a quo melanggar Kepastian Hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana ini, yang mengharuskan rumusan delik pidana harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas yaitu nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali yang dijamin dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Frasa dalam Pasal 256 KUHP, khususnya 15 "terganggunya kepentingan umum", "menimbulkan keonaran", "huru-hara dalam masyarakat" frasa tersebut merupakan konsep yang sangat abstrak dan tidak memiliki parameter yang jelas. Resky Karty Kahar & Andi Marlina (2025) dalam penelitian berjudul “Kajian Lex Certa terhadap efektivitas penegakan hukum Pasal 221 ayat (2) KUHP tentang Obstruction of Justice perspektif Istihsan Istihna’i” memberikan dalil bahwa terdapat ambiguitas pada Pasal 221 ayat (2) KUHP yang berpotensi mengurangi daya preventifnya sebagai norma pidana. Beberapa solusi dalam mencegah hal tersebut yaitu melakukan klarifikasi terminologis melalui penjelasan resmi explanatory note tentang unsur yang terkandung didalamnya dan penguatan batasan pengecualian yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Sama dengan keadaan yang terjadi pada Pasal 256 KUHP dimana terdapat ambiguitas dan multitafsir yang perlu diminimalkan. Di sisi lain Michael Faure & Morag Goodwin (2014) dalam penelitiannya dengan judul “The regulator’s dilemma: caught between the need for flexibility & the demands of foreseeability, reassessing the lex certa principle” menambahkan bahwa dalam menerapkan regulasi baru perlu adanya unsur kepastian hukum yang menjadi prinsip dalam penggunaannya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah menghindari multitafsir, menghindari potensial penyalahgunaan unsur dalam regulasi tersebut, menjamin hak asasi manusia, dan norma yang berlaku. Beberapa kasus yang terjadi akibat prinsip lex certa yang tidak adekuat yaitu: a. Kasus Robertus Robert tahun 2019 lalu yang dinilai adanya kesalahan mempersepsikan dan menggunakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik padahal terdakwa melakukan orasi secara langsung alias offline. Sumber: https://icjr/or.id/icjr-dan-lbh-pers-kasus-robertus-robet-adalah- ancaman-serius-kebebasan-berekspresi/ (diakses pada 05 Desember 2025); b. Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan tahun 2023 yang didakwa menggunakan Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE di mana hasil akhirnya Daniel Frits dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung RI terkait dengan pencemaran nama baik dimana Daniel Frits melaksanakan upaya promotif demi 16 kelestarian lingkungan hidup. Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/a/pemidanaan-daniel-tangkilisan- dan-problematika-kebebasan-berekspresi-lt6607e448b7ac5/ (diakses pada 03 Desember 2025); Ketidakjelasan dalam Pasal 256 KUHP tersebut secara jelas melanggar prinsip lex certa dan menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat berbahaya. Warga negara tidak dapat memprediksi dengan pasti apakah tindakannya akan dipidana atau tidak, apakah tindakan berkumpul tersebut dapat membuat terganggunya ketertiban umum, dan apakah persepsi semua Penegak Hukum akan sama dalam memaknai Pasal 256 KUHP tersebut. Pertanyaan yang muncul : a. Apa yang dimaksud dengan "kepentingan umum"? Apakah kemacetan lalu lintas selama 30 menit sudah termasuk mengganggu kepentingan umum? Bagaimana dengan 1 jam? Atau 2 jam? b. Apa batas antara "demonstrasi yang tertib" dengan "menimbulkan keonaran"? Apakah suara keras dari pengeras suara sudah termasuk keonaran? Bagaimana dengan teriakan massa? c. Siapa yang berwenang menentukan apakah suatu demonstrasi telah "menimbulkan huru-hara"? Apakah standarnya subjektif atau objektif? Penegak hukum berpotensi memiliki diskresi yang luas dalam menginterpretasikan pasal 256 KUHP ini, sehingga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan penegakan hukum yang diskriminatif. Jika hal itu terjadi, maka warga negaralah yang paling merasakan kerugiannya. Kilas balik dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga resmi Yudikatif di Indonesia telah menegaskan pentingnya prinsip lex certa dalam setiap amar putusannya. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU- IV/2006, Mahkamah menyatakan dengan tegas pentingnya lex certa dimana norma hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan. 2. Norma a quo melanggar prinsip proporsionalitas dalam tugas pemerintah membatasi maupun menegakkan hak asasi sehingga bertentangan dengan 17 Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 Penerapan substansi hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia baik Internasional maupun di Indonesia, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga syarat kumulatif. Ketiga syarat kumulatif tersebut yaitu a) Ditentukan oleh undang-undang atau prescribed by law, b) Memiliki tujuan yang sah atau legitimate aim, c) Proporsional dan diperlukan dalam masyarakat demokratis atau necessary in a democratic society. Meskipun Pasal 256 KUHP memenuhi syarat pertama yang ditentukan oleh undang-undang, pasal ini gagal memenuhi syarat kedua dan ketiga. Berikut ini adalah beberapa penjelasannya: a) Bahwa tujuan menjaga ketertiban umum merupakan tujuan yang sah (legitimate aim), namun cara pembatasan yang ditempuh dalam Pasal 256 KUHP tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat demokratis. Dimana tampak jelas dalam tujuan Pasal 256 KUHP adalah menjaga ketertiban umum, tujuan tersebut sebenarnya tidak sah atau illegitimate dalam konteks demonstrasi yang demokratis. Berdasarkan hakikatnya, demonstrasi memang dimaksudkan untuk menciptakan gangguan atau disruption terhadap business as usual guna menarik perhatian publik dan pengambil kebijakan terhadap suatu isu tertentu. b) Penerapan Pasal 256 KUHP dapat mengriminalisasi konsekuensi yang inherent dari demonstrasi yang sama artinya dengan mengkriminalisasi demonstrasi itu sendiri, yang jelas bertentangan dengan jaminan konstitusional. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pembatasan terhadap hak warga negara dalam melaksanakan demonstrasi melalui proses pemberitahuan terlebih dahulu dalam melakukan demonstrasi. Beberapa pertimbangan lain yang menunjukkan bahwa Pasal 256 KUHP ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia antara lain: a. Tidak memenuhi uji kesesuaian atau suitability test Pasal 256 KUHP dinilai tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diklaim dapat menjaga ketertiban umum. Pasal 256 KUHP justru mendorong 18 demonstrasi menjadi lebih ekstrem. Ketika saluran demonstrasi yang tertib dan legal dikriminalisasi, warga negara yang frustasi akan mencari cara-cara alternatif yang justru lebih disruptif dan berpotensi anarkis. b. Tidak memenuhi uji kebutuhan atau necessity test Terdapat alternatif yang lebih ringan untuk mengatur demonstrasi tanpa harus mengkriminalisasi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Misalnya, sistem pemberitahuan yang sudah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di mana sudah diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menambahkan hal tersebut, Pasal 7 secara jelas menerangkan bahwa peran Aparat yang Berwajib yang berbunyi “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) melindungi hak asasi manusia; (b) menghargai asas legalitas; (c) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan (d) menyelenggarakan pengamanan”. Jika dikaitkan dengan prinsip lex specialis derogat legi generali Pasal a quo tersebut tidak relevan dengan UU yang secara spesifik mengatur tentang proses demonstrasi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini tidak perlu adanya ancaman pidana tambahan untuk konsekuensi yang inheren dari demonstrasi yang dalam Pasal a quo berbunyi “…dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. c. Tidak memenuhi uji keseimbangan atau balancing test Kerugian yang ditimbulkan oleh pasal ini berpotensi membungkam suara rakyat, pengekangan demokrasi, dan terciptanya rezim otoriter jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya untuk mengurangi gangguan ketertiban yang dilakukan oleh Aparat yang Berwajib seperti penertiban lalu lintas, sosialisasi melalui media masa, dan rekayasa petugas penegak hukum dalam menjaga ketertiban. Dalam masyarakat demokratis, apakah 19 ketidaknyamanan sementara akibat demonstrasi tersebut setara dengan apa yang harus dibayar untuk menjaga demokrasi di Indonesia ini? Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan adanya pelanggaran prinsip proporsionalitas dapat dijumpai pada kasus berikut ini: a. Aksi Buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2022 lalu. Hasilnya, dalam aksi tersebut International Amnesty melaporkan bahwa ada 45% peserta unjuk rasa mengalami intimidasi secara langsung, sedangkan lebih dari 30% ditangkap secara administratif tanpa dokumen penahanan. Sumber: https://www.kompasiana.com/carolinaunsaka/68a250c234777c77e670 5a22/pelanggaran-ham-dalam-penanganan-aksi-demonstrasi dankebebasan-berpendapat (diakses pada 06 Desember 2025). b. Kasus Kanjuruhan Malang di mana sebanyak 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Hal ini dikarenakan Aparat Kepolisian menembakkan gas air mata di dalam stadion dan mengakibatkan para penonton sepak bola panik sampai dengan berlarian ke arah luar stadion dengan berdesak-desakan. Sumber https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/01/061500765/mengenang -dua-tahun-tragedi-kanjuruhan-peristiwa-terburuk-dalam-sejarah (diakses pada 05 Desember 2025). c. Penangkapan Delpedro dan rekannya sebagai aktivis Hak Asasi Manusia yang menyuarakan bahwa Polisi telah gagal membedakan mana ekspresi kebebasan berpendapat dan provokasi. Sumber https://www.msn.com/id-id/berita/other/aktivis-lokataru-ditangkap- buntut-gelombang-demonstrasi-agustus-pola-yang-berulang-usai- unjuk-rasa-besar/ar-AA1LKiLF (diakses pada 06 Desember 2025). Beberapa penelitian terkait dengan pentingnya penerapan asas proporsionalitas dijelaskan oleh Willy Wicaksono, Vegitya RP, dan Laurel Heydir (2018) di mana dalam penelitiannya menerangkan bahwa masyarakat memerlukan ruang untuk mengemukakan pendapat dimana salah satunya dapat dilakukan di ruang publik melalui berserikat dan berkelompok dalam suatu organisasi. Disisi lain, Bahar Eludllatsani, Israhyanto, dan Agus Riwanto (2019) menambahkan bawa ada beberapa 20 pengaturan-pengaturan oleh Negara terhadap aneka bentuk dan jenis organisasi tersebut, sehingga perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini: prinsip pemisahan atau decoupling, prinsip legal and constitutional organization, prinsip good governance, dan kebutuhan akan organizational empowerment, perwujudan prinsip freedom of association, serta menjamin, mencerminkan, dan tidak mengurangi arti prinsip kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat. Di lingkungan Yudisial, asas proporsionalitas menjadi hal penting untuk diketahui. Achjani (2011) menjelaskan bahwa hakim harus dapat merumuskan besaran sanksi dan penjatuhan hukum pidana harus sesuai dengan asas proporsionalitas dan sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkia, Ramadhan, Akmal, dan Hosnah (2025) tentang penerapan asas proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang menyimpulkan bahwa: “…asas proporsionalitas memiliki relevansi yang sangat penting dalam sistem pengujian undang-undang di Indonesia. Asas ini membantu Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan antara efektivitas kebijakan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara, sehingga pembentukan undang-undang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial. Penerapan asas proporsionalitas kedepannya perlu terus diperkuat agar kehidupan bernegara tetap berjalan dalam kerangka keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai prinsip konstitusional yang menjadi dasar negara”. Ergo, pemerintah telah melampaui proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi yang berupa kebebasan menyampaikan pendapat berupa demonstrasi. 3. Norma a quo tidak menegakkan demonstrasi sebagai hak konstitusional dalam berpendapat dan membangun negeri, serta memberikan potensi menakut-nakuti sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Prinsip kedaulatan rakyat ini meniscayakan adanya mekanisme bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menyampaikan aspirasinya. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi 21 politik yang paling fundamental dalam demokrasi. Melalui demonstrasi, kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses ke media massa atau kekuasaan politik dapat menyuarakan aspirasinya. Demonstrasi juga berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan, sarana pembentukan opini publik, dan mekanisme perlindungan hak minoritas. Dalam hal ini, pasal 256 UU KUHP pada hakikatnya dapat mengriminalisasi demonstrasi itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara demokrasi yang dijamin oleh UUD 1945. Sebuah penelitian hukum normatif yang ditulis oleh Rohman (2020) tentang sisi positif dan negatif demonstrasi pada negara demokrasi dimasa pandemi menunjukkan bahwa sisi positif adanya demonstrasi yaitu masih adanya semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat Indonesia dalam rangka menegur pemerintah agar menciptakan kesejahteraan rakyat meskipun COVID-19 menjadi musuh yang harus ditaklukan. Sedangkan sisi negatifnya yaitu terlambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia apabila akibat dari aksi ini masyarakat kembali tertular COVID-19. Menambahkan tentang pentingnya demokrasi, Carolina, Ras, Purwanto et al (2022) dalam sebuah penelitian mixed study (description, literation, dan case study) menyimpulkan bahwa karakter bangsa merupakan andalan kehidupan masyarakat Indonesia untuk menjaga jati diri bangsa ditengah lingkungan yang dinamis. Mereka juga berpesan bahwa berbagai ancaman dan tantangan yang ada harus disikapi dengan bijak dan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia memberikan gambaran penting dalam upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia. Beberapa contoh tindakan demonstrasi tersebut adalah: a. Organisasi Mahasiswa (Ormawa) UT Bogor melakukan aksi tolak KUHAP pada 29 November 2025 lalu. Dalam tuntutannya, Ormawa UT Bogor menyerukan penolakan pengesahan KUHAP 2025, mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, menuntut pembebasan aktivis yang dikriminalisasi, menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, menuntut penetapan status bencana nasional di Sumatera, dan mendesak percepatan 22 pengesahan UU Masyarakat Adat. Hal ini menunjukkan bahwa Mahasiswa sebagai elemen penting dalam masyarakat dengan kemampuan berfikir kritis mengadakan kegiatan demonstrasi untuk menyuarakan hak serta mendukung reformasi kebijakan publik. Sumber https://trimedianews.com/mahasiswa-ut-bogor-gelar-aksi- tolak-kuhap-menyuarakan-isu-nasional-penting/ (Diakses pada 18 Januari 2026). b. Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum UT Bogor menggelar aksi damai bertajuk “Agustus Berdarah” pada Sabtu, 06 September 2025. Mahasiswa tersebut mengungkapkan rasa prihatin atas kejadian timbulnya korban jiwa seorang ojek online (OJOL) yang dilindas mobil Brimob. Disamping itu, Mahasiswa juga mendesak Pemerintah bertanggung jawab atas kekacauan sosial, politik, huku, dan ekonomi yang terjadi akibat kejadian tersebut. Sumber : https://www.lead.co.id/mahasiswa-ut-bogor-bergerak-agustus- berdarah-september-menghitam/ (Diakses pada 18 Januari 2026). c. Menambahkan hal tersebut, pada momen lainnya unjuk rasa yang dilakukan Ormawa UT Bogor berlangsung kondusif meskipun terjadi ‘cekcok’ dengan Polisi setempat. Hal ini dikarenakan aspirasi mahasiswa ditolak setelah menyampaikan keinginannya untuk bertemu secara langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Bogor. Sumber : https://radarbogor.jawapos.com/bogor/2474976808/ngotot demo-di- istana-bogor-aksi-demonstrasi-mahasiswa-ut-diwarnai cekcok- dengan-polisi (Diakses pada 18 Januari 2026). Demonstrasi merupakan bagian penting dalam pembangunan jiwa nasionalisme warga negara Indonesia. Melalui demonstrasi, warga negara dapat menyuarakan pendapat, pemikirannya, serta aspirasinya. Hendaknya demokrasi yang dijalankan di Negara Indonesia harus memperhatikan beberapa hal seperti hak perlindungan demonstran, hak kebebasan berpendapat di depan umum, dan hak lain yang diatur dalam konstitusi di Indonesia. Bukan menciptakan peluang adanya proses kriminalisasi seperti yang tertuang dalam Pasal 256 KUHP. 23 Inkonsistensi dengan standar hukum internasional Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 21 ICCPR menjamin hak atas kebebasan berkumpul secara damai dengan bunyi: "The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others." Di samping itu, regulasi lain yaitu UN Human Rights Committee dalam General Comment No. 37 tahun 2020 tentang right of peaceful assembly juga memberikan panduan yang jelas sebagai berikut: a. Hak berkumpul secara damai adalah hak fundamental yang harus dilindungi, bukan hanya ditoleransi. b. Pembatasan harus ditafsirkan ketat atau narrowly interpreted. c. Gangguan terhadap lalu lintas atau aktivitas sehari-hari bukanlah alasan yang sah untuk membatasi hak berkumpul; d. Notification system atau sistem pemberitahuan harus dibedakan dengan authorization system atau sistem izin, dan negara tidak boleh mengkriminalisasi pelaksanaan hak berkumpul hanya karena tidak ada pemberitahuan. Hak asasi dalam kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. United Nation Development Programe (UNDP) dalam bukunya yang berjudul Protest, Human Rights, and Conflict Prevention: Proposals to rethink the models of state response to social mobilization yang ditulis oleh Sapienza, Manzotti, dan Patel (2024) berbunyi: “Society is stronger and more resillient when woman and men can participate actively in political, economic, and social life and contribute to the creation of the policies that affect their lives, especially when they have the possibility to access information, dialogue, express their disagreement and unite to express their opinions”. Dalam pernyataan tersebut, mereka mendorong ketahanan masyarakat untuk dapat terus berkontribusi secara aktif dalam kegiatan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Disamping itu, peran serta keaktifan 24 tersebut dapat mendorong perubahan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada masyarakat. Sehingga, Pasal a quo yang justru melanggar kebebasan tersebut dan justru menakut-nakuti sangatlah melanggar hak konstitusional. V. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja, dengan maksud jahat (mens rea) yang nyata, dan menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 25 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Tommy Juliandi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Ika Aniyati; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Siti Fatimah; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Narendra A. Reza; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Ali Fahmi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Septian Abdiansyah; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Sadira Fahmi; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Khaerul Mam Azam; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Shidqi Ilham Zhafiri; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Bagus Adiptio Putra P; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Attaubah; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Fahri Heriansyah; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rifky Andy Darmawan; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Tommy Juliandi; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Ika Aniyati ; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Siti Fatimah; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Narendra A. Reza; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Ali Fahmi; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Septian Abdiansyah; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Sadira Fahmi; 26 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Khaerul Mam Azam; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Shidqi Ilham Zhafiri; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Bagus Adiptio Putra P; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Attaubah; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Fahri Heriansyah; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Febby Isranto Yudhisthira; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) a.n. Rifky Andy Darmawan; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) a.n. Febby Isranto Yudhisthira; 31. Bukti P-31 : Foto saat melakukan demonstrasi: a. Kamis, 18 Agustus 2025: demonstrasi “Menolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI” di Gedung DPR RI Jakarta. b. Kamis, 13 November 2025: Aksi KAMISAN dengan tema “Tolak Gelar Pahlawan Soeharto” yang diselenggarakan di Tugu Kujang, Kota Bogor; c. Sabtu, 29 November 2025: Mahasiswa UT yang tergabung dalam Ormawa UT Bogor gelar aksi tolak pengesahan KUHAP baru. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 27 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 256 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 28 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 256 UU 1/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: 29 Pasal 256 UU 1/2023 Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional guna memeroleh kepastian hukum, mengeluarkan pendapat, menyampaikan informasi, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam antara lain Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, sebagai mahasiswa S-1 Fakultas Hukum. Pemohon I sampai dengan Pemohon XII berpotensi menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui diskusi publik, aksi damai, maupun berbagai bentuk kegiatan kolektif lainnya. Sementara Pemohon XIII dan Pemohon XIV aktif menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bentuk partisipasi politik non elektoral; 4. Bahwa ketentuan norma Pasal 256 UU 1/2023 merugikan hak konstitusional para Pemohon karena berpotensi memperluas ruang penafsiran terhadap suatu perbuatan pidana, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta menimbulkan ketidakpastian hukum; 5. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 256 UU 1/2023 berpotensi menimbulkan beberapa implikasi hukum, yaitu: a. Kriminalisasi administratif atas tindakan konstitusional norma a quo menjadikan tidak terpenuhinya prosedur administratif sebagai dasar pidana. Dalam hal ini, hak untuk menyampaikan pendapat tidak bersifat licensed right atau mensyaratkan adanya izin terlebih dahulu, tetapi merupakan guaranteed right yang dijamin secara langsung oleh UUD NRI 1945. b. Pembatasan ruang demokrasi, di mana hak warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan kinerja atau kebijakan pemerintahan melalui diskusi publik, aksi damai atau demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik non- elektoral. Namun, norma a quo justru mendelegitimasi partisipasi politik rakyat dengan menempatkan aktivitas tersebut dalam posisi yang memiliki resiko dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. 30 Berdasarkan uraian ihwal kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia sekaligus mahasiswa telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat potensial karena Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV selaku mahasiswa berpotensi dapat dikenakan pidana saat mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat akibat berlakunya Pasal 256 UU 1/2023 yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV tidak memberikan kepastian hukum yang adil, melanggar hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan penyampaian informasi, serta tidak memberi perlindungan atas hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam antara lain Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai Pemohon XIV tersebut bersifat spesifik dan potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan ihwal potensi kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut di atas tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 256 UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya 31 dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa dalam Pasal 256 UU 1/2023, khususnya “terganggunya kepentingan umum”, “menimbulkan keonaran”, “huru-hara dalam masyarakat” frasa tersebut merupakan konsep yang sangat abstrak dan tidak memiliki parameter yang jelas; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketidakjelasan norma Pasal 256 UU 1/2023 telah melanggar prinsip lex certa dan menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat berbahaya. Dalam hal ini, warga negara tidak dapat memprediksi apakah tindakannya akan dipidana atau tidak, apakah tindakan berkumpul tersebut dapat membuat terganggunya ketertiban umum, dan apakah persepsi penegak hukum akan sama dalam memaknai Pasal 256 KUHP tersebut. Dengan demikian penegak hukum berpotensi memiliki diskresi yang luas dalam menginterpretasikan norma a quo, sehingga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan penegakan hukum yang diskriminatif; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 256 UU 1/2023 tidak memenuhi syarat pembatasan terhadap hak asasi manusia yaitu memiliki tujuan yang sah (legitimate aim) dan proporsional serta diperlukan dalam masyarakat demokratis (necessary in a democratic society). Sebab tujuan Pasal 256 UU 1/2023 dalam menjaga ketertiban umum adalah tidak sah (illegitimate) apabila diletakkan dalam konteks demonstrasi yang demokratis serta penerapan pasal a quo yang dapat mengriminalisasi konsekuensi yang inherent dari demonstrasi sama artinya dengan mengkriminalisasi demonstrasi itu sendiri; 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 256 UU 1/2023 pada hakikatnya dapat mengkriminalisasi demonstrasi yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 21 ICCPR menjamin warga negara untuk dapat menyuarakan pendapat, pemikirannya, serta aspirasinya salah satunya dengan cara demonstrasi. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mengajukan petitum permohonan secara alternatif, yaitu pada pokoknya untuk menyatakan Pasal 256 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau menyatakan Pasal 256 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan 32 secara sengaja, dengan maksud jahat (mens rea) yang nyata, dan menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 256 UU 1/2023, Mahkamah akan mempertimbangkan pengujian norma a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 7/2025), sehingga norma a quo dapat atau tidaknya dimohonkan pengujian kembali. Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap norma atau pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau 33 alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan permohonan a quo, ternyata Mahkamah telah memeriksa dan memutus pengujian norma Pasal 256 UU 1/2023 dengan dasar pengujian Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, dengan amar menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena alasan prematur. Selain itu, norma Pasal 256 UU 1/2023 juga telah dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023, dengan amar menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena permohonan prematur. Sementara itu, dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 256 UU 1/2023 dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan permohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya, yakni terhadap Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, tanpa terlebih menguraikan perbedaan alasan permohon a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya, oleh karena secara faktual telah terbukti terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan Nomor 10/PUU-XXI/2023 dan Permohonan Nomor 36/PUU-XXI/2023, secara formal permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Terlebih, terhadap permohonan- permohonan sebelumnya Mahkamah belum menilai pokok permohonan. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 256 UU 1/2023 dapat dimohonkan pengujian kembali dan selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan a quo, memeriksa alat bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan, ternyata yang dipersoalkan adalah berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 256 UU 1/2023 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, tidak menjamin hak kebebasan mengeluarkan pendapat, tidak menjamin hak penyampaian informasi, dan tidak memberi perlindungan hak asasi manusia bagi 34 warga negara menyampaikan pendapat. Terhadap masalah konstitusionalitas Pasal 256 UU 1/2023 yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak dasar dalam negara hukum dan demokratis yang berkedaulatan rakyat serta dijamin dalam konstitusi. Dalam hal ini, kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul diamanatkan antara lain dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Terkait dengan hal itu, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pengaturan kedua norma UUD NRI Tahun 1945 ini sejalan dengan Article 19 Universal Declation of Human Rights yang menyatakan, “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers” [setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)]. Berkaitan dengan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat tersebut di atas, pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya bersifat singkat dan terbatas pada hal yang mendasar saja. Oleh karena itu, beberapa undang-undang mengatur lebih lanjut, yakni antara lain dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (UU 9/1998), Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013). Misalnya, Pasal 1 angka 1 UU 9/1998 menyatakan, “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, kemerdekaan setiap warga negara menyampaikan pendapat, termasuk di muka umum, merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 35 [3.11.2] Bahwa adanya jaminan warga negara dalam kebebasan menyampaikan pendapat sudah seharusnya tetap memiliki suatu batasan atau aturan agar kebebasan berpendapat tersebut tetap menghargai hak-hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum serta memperhatikan moral dan etika sehingga kebebasan dimaksud tidak menimbulkan konflik atau perpecahan. Penjelasan Umum UU 9/1998 menyatakan bahwa perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, Article 29 (2) Universal Declation of Human Rights menyatakan, “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society” (dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis). Artinya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undang. [3.11.3] Bahwa di antara bentuk pelaksanaan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dalam menyampaikan pendapat di muka umum diwujudkan dalam bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum [vide Pasal 1 angka 3 UU 9/1998]. Adapun kebebasan hak atas bentuk aksi tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi undang-undang guna menjamin pelaksanaan aksi unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk pembatasan dimaksud adalah kewajiban untuk menyampaikan 36 pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi wajib dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, in casu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebelum kegiatan aksi atau demonstrasi dilaksanakan [vide Pasal 10 ayat (1) UU 9/1998]. Bahkan, jika aksi unjuk rasa atau demonstrasi dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan, aksi unjuk rasa atau demonstrasi dapat dibubarkan [vide Pasal 15 UU 9/1998]. Bahwa pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum salah satunya diatur dalam UU 9/1998, bertujuan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, dengan pengaturan dalam undang- undang diharapkan mampu mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi dan merupakan perwujudan perlindungan hukum yang konsisten dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 1 UU 9/1998 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 5 UU 9/1998 telah menjamin kebebasan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang mengeluarkan pendapat secara bebas di muka umum. Dengan demikian negara telah memberikan jaminan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban bagi negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pelaksanaan hak tersebut. [3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan para Pemohon, yaitu apakah norma Pasal 256 UU 1/2023 yang mengatur pelaksanaan aksi unjuk rasa di muka umum tanpa pemberitahuan apabila dianggap mengganggu ketertiban umum dapat dipidana dinilai telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk memeroleh kepastian hukum yang adil, kebebasan mengeluarkan pendapat, menyampaikan informasi, dan memeroleh perlindungan hak asasi manusia. Artinya, sebagaimana dalil para Pemohon, norma Pasal 256 UU 1/2023 37 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Setidaknya, norma Pasal 256 UU 1/2023 dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 256 UU 1/2023, Mahkamah perlu mengutip kembali secara utuh Pasal 256 UU 1/2023 yang menyatakan, “Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Secara substansial, norma Pasal 256 UU 1/2023 a quo pada dasarnya mengatur keharusan dilakukan pemberitahuan kepada yang berwenang (Polri) sebelum mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum. Dalam hal pemberitahuan dimaksud tidak dilakukan, kegiatan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum tersebut yang berakibat terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Walakin, pemberitahuan dimaksud tidak diperlukan atau tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan [vide Pasal 10 ayat (4) UU 9/1998]. Bahwa terhadap ihwal pemberitahuan menyampaikan pendapat di muka umum dalam norma Pasal 256 UU 1/2023 bukan sesuatu yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum berlakunya UU 1/2023, norma Pasal 10 UU 9/1998 telah terlebih dahulu mengatur perihal pemberitahuan, yang pada intinya menentukan, yaitu 1) penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri; 2) pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok; 3) pemberitahuan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat; dan 4) pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Oleh karenanya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 UU 9/1998, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Pasal 10 UU 9/1998, menurut Mahkamah, norma Pasal 256 UU 1/2023 tidak tepat 38 dipahami dan dimaknai sebagai bentuk penghalangan terhadap pelaksanaan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta hak penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, pemberitahuan dimaksud harus dimaknai sebagai salah satu cara memberikan perlindungan bagi peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum termasuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dengan pemberitahuan, sesuai dengan hakikat Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Polri memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, in casu peserta pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi dan masyarakat di sekitar lokasi pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang kemungkinan terdampak dari kegiatan penyampaian pendapat dimaksud. Namun demikian perlu Mahkamah tegaskan, pemberitahuan tersebut sama sekali tidak boleh dimaknai oleh Polri sebagai instrumen perizinan. Bagaimanapun, norma Pasal 256 UU 1/2023 tidak memberi wewenang kepada Polri untuk menolak maupun melarang kegiatan penyampaian pendapat, baik berupa pawai, unjuk rasa atau demonstrasi. [3.12.2] Bahwa selain itu, ihwal dalil penerapan norma Pasal 256 UU 1/2023 yang mengatur sanksi pidana, menurut para Pemohon akan berdampak kriminalisasi atas hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan berupa unjuk rasa atau demonstrasi bagi yang melanggarnya. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, norma Pasal 256 UU 1/2023 bukan mengatur perihal hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan bukan mengatur ancaman pidana bagi yang menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam hal ini, norma Pasal 256 UU 1/2023 hanya mengatur sanksi pidana atas penyampaian pendapat di muka umum, berupa pawai, unjuk rasa, maupun demonstrasi di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang (Polri). Artinya, jika hak penyampaian pendapat di muka umum dimaksud telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang, seandainya kegiatan pawai, unjuk rasa, maupun demonstrasi tetap mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, pelakunya tidak dapat dijerat dengan norma Pasal 256 UU 1/2023. Bahkan, secara normatif, jika kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dimaksud tidak diberitahukan kepada pihak yang berwenang dan tidak menimbulkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru- 39 hara dalam masyarakat, maka pelaku kegiatan dimaksud tidak dapat diancam pidana dengan norma Pasal 256 UU 1/2023. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, pemberitahuan dimaksud sebaiknya dilakukan untuk mencegah agar penyampaian pendapat di muka umum tidak dibubarkan oleh aparat/petugas dengan alasan adanya kekhawatiran terganggunya kepentingan umum, timbul keonaran, dan huru-hara dalam masyarakat sebagaimana terancam ketentuan Pasal 15 UU 9/1998. Sebagai suatu tindak pidana yang diformulasikan dalam bentuk delik materiil, ancaman pidana terhadap pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi terjadi apabila unsur terganggunya kepentingan umum, timbul keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat telah terpenuhi. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, norma Pasal 256 UU 1/2023 harus dipandang bersifat kumulatif, yaitu ancaman pidana baru dapat dijatuhkan apabila penanggung jawab, pemimpin, atau peserta pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dan kemudian menimbulkan gangguan ketertiban umum, keonaran, dan huru-hara maka ancaman pidana dapat dikenakan. Namun sebaliknya, apabila tanpa atau tidak ada pemberitahuan dari penanggung jawab, pemimpin, atau peserta pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tetapi tidak terganggunya ketertiban umum maka orang tersebut tidak dapat dijerat sanksi pidana. Dengan demikian, tindak pidana hanya dapat dikenakan terhadap hak penyampaian pendapat di muka umum, baik yang berupa pawai, aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan kegiatan dimaksud menimbulkan gangguan kepentingan umum, keonaran, dan huru-hara. Berkenaan dengan makna frasa “terganggunya kepentingan umum” telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 256 UU 1/2023, yaitu tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Lebih lanjut, frasa “keonaran” dan “huru-hara” meski tidak dijelaskan lebih lanjut, menurut Mahkamah, unsur-unsur tersebut tidak dapat dilepaskan dengan unsur “terganggunya kepentingan umum” yang terdapat dalam norma Pasal 256 UU 1/2023 tersebut. Namun demikian, secara substansial, norma Pasal 256 UU 1/2023, telah jelas dan tegas bahwa sanksi pidana dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 256 UU 1/2023, tidak dapat dikenakan sepanjang telah dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Bahkan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, sekalipun terhadap hak penyampaian pendapat di muka umum, baik yang berupa pawai, aksi unjuk rasa 40 atau demonstrasi sekalipun yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, dan menyebabkan huru-hara, sejauh penanggung jawab, pemimpin, atau peserta telah memberitahukan kepada aparat yang berwenang, ancaman pidana dalam norma Pasal 256 UU 1/2023 tidak bisa dikenakan kepada penanggung jawab, pemimpin, atau peserta pawai, pengunjuk rasa, atau peserta demonstrasi. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 256 UU 1/2023 bukanlah ketentuan yang menghalang-halangi hak warga negara untuk memeroleh hak-haknya sebagaimana yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 256 UU 1/2023 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, tidak melanggar hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, tidak melanggar hak untuk menyampaikan informasi, dan tidak melanggar perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 41 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 42 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah