270/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 270/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Fikri Haikal Harahap Pekerjaan : Penulis/Peneliti Alamat : Jalan Sutan Sori Padamulia Nomor 2, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai –----------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 269/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 270/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 16 Juli 2026, dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 Agustus 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, 2 seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land). 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” 3. Bahwa ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa objek permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon A. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat; c. badan hukum publik atau privat; atau 3 d. lembaga negara. 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 telah merumuskan lima syarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian; e. terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak lagi terjadi. B. Hak Konstitusional Pemohon 1. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa Pemohon bukan hanya merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga merupakan warga negara yang secara aktif melakukan penelitian, advokasi kebijakan publik, serta pendampingan masyarakat dalam berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan. 4 3. Bahwa salah satu bentuk aktivitas tersebut adalah advokasi terhadap masyarakat petani di Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, yang selama kurang lebih empat tahun mengalami kerusakan jaringan irigasi sehingga mengganggu aktivitas pertanian dan berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat. 4. Bahwa dalam proses advokasi tersebut, Pemohon melakukan penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah dan DPRD, mengorganisasi masyarakat, serta mengawal tindak lanjut penyelesaian persoalan sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. 5. Bahwa pengalaman tersebut memberikan kepada Pemohon pemahaman langsung mengenai pentingnya kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan oleh lembaga perwakilan, karena ketiga fungsi tersebut berpengaruh terhadap perumusan kebijakan, pengalokasian anggaran, dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat. 6. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon juga berada dalam posisi yang akan terikat oleh seluruh undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Bahwa seluruh produk legislasi yang dibentuk oleh DPR berlaku mengikat bagi Pemohon sebagai warga negara, sehingga kualitas pembentukan undang-undang memiliki hubungan langsung dengan hak-hak konstitusional Pemohon. 8. Bahwa selain menjalankan fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pelaksanaannya berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan keuangan negara. 9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional agar pengaturan mengenai persyaratan calon anggota DPR disusun secara selaras dengan fungsi konstitusional lembaga tersebut sebagaimana ditentukan oleh UUD Negara Republik 5 Indonesia Tahun 1945. C. Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon bukan bersifat hipotetis semata, melainkan bertumpu pada pengalaman konkret Pemohon sebagai pendamping masyarakat yang terdampak oleh lemahnya fungsi pengawasan lembaga perwakilan, sebagaimana diuraikan pada bagian II.B di atas. 2. Bahwa Pemohon berpendapat terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara desain norma Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang belum menunjukkan keterkaitan dengan fungsi konstitusional DPR dengan risiko berulangnya persoalan yang telah dialami Pemohon dan masyarakat yang didampingin, yaitu lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran oleh anggota lembaga perwakilan. 3. Bahwa kerugian tersebut bersifat aktual sepanjang menyangkut pengalaman yang telah terjadi, dan bersifat potensial untuk ke depan sepanjang norma a quo tetap berlaku tanpa penafsiran yang menghubungkan persyaratan pencalonan dengan fungsi konstitusional DPR, sehingga menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan persoalan serupa berpotensi terulang. 4. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon bukan didasarkan pada ketidaksetujuan terhadap kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, melainkan pada dalil bahwa pelaksanaan kebijakan hukum tersebut, sebagaimana dituangkan dalam norma a quo, belum memenuhi batas rasionalitas dan keterkaitan fungsional yang dipersyaratkan oleh prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil. 5. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam permohonan a quo tidak didasarkan pada dalil bahwa taraf pendidikan SMA/sederajat terlalu rendah atau perlu dinaikkan, dalil demikian telah beberapa kali dipertimbangkan dan ditolak Mahkamah dalam perkara- perkara sebelumnya atas dasar kebijakan hukum terbuka (open legal policy). 6 6. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam permohonan a quo bersumber dari hal yang berbeda dari perkara- perkara terdahulu, yaitu perlakuan yang tidak setara oleh pembentuk undang-undang terhadap dua jabatan publik strategis dalam satu undang-undang yang sama. 7. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka terbuka kemungkinan bagi pembentuk undang-undang untuk menyempurnakan desain persyaratan pencalonan anggota DPR sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran ke depan dapat lebih efektif, dan kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon berpotensi untuk tidak terulang. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. III. Alasan Permohonan (Posita) A. Norma Pasal 240 ayat (1) Huruf e Belum Sepenuhnya Mewujudkan Hubungan Rasional antara Persyaratan Jabatan dan Fungsi Konstitusional DPR 1. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa salah satu syarat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.” Pemohon tidak mempersoalkan konstitusionalitas persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebagai syarat administratif pencalonan anggota DPR, yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah norma tersebut belum mengatur adanya hubungan yang memadai antara persyaratan pencalonan dengan fungsi konstitusional anggota DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7 2. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, anggota DPR bukan hanya menjalankan fungsi representasi politik, tetapi juga memegang kewenangan konstitusional yang berdampak langsung terhadap pembentukan norma hukum, pengelolaan keuangan negara, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. 3. Bahwa setiap undang-undang yang dibentuk oleh DPR akan mengikat seluruh warga negara, setiap keputusan mengenai anggaran negara akan memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sedangkan fungsi pengawasan DPR berperan dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, menurut Pemohon, pengaturan mengenai persyaratan calon anggota DPR seharusnya disusun dengan memperhatikan keterkaitan yang rasional antara persyaratan tersebut dengan fungsi konstitusional yang akan dijalankan. 4. Bahwa hubungan yang rasional tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara secara sewenang-wenang, melainkan untuk memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memiliki tujuan yang objektif, proporsional, dan selaras dengan amanat konstitusi. Bahwa prinsip hubungan rasional antara persyaratan jabatan dan fungsi jabatan merupakan bagian dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menghendaki agar setiap norma hukum disusun berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. 5. Bahwa menurut Pemohon, persyaratan pendidikan formal semata belum cukup menjelaskan keterkaitannya dengan pelaksanaan fungsi 8 legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan konstitusional DPR. Pemohon tidak mendalilkan bahwa tingkat pendidikan tertentu secara otomatis menjamin kualitas seseorang sebagai anggota DPR, maupun mendalilkan bahwa lulusan Sekolah Menengah Atas tidak mampu menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Yang dipersoalkan Pemohon adalah tidak adanya pengaturan yang menunjukkan hubungan normatif antara persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 240 ayat (1) huruf e dengan fungsi konstitusional DPR, sehingga norma tersebut menurut Pemohon belum sepenuhnya memenuhi prinsip rasionalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. B. Adanya Kekurangan Pengaturan yang Relevan Secara Konstitusional 1. Bahwa menurut Pemohon, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menentukan persyaratan pencalonan anggota DPR sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy), namun kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan dalam koridor Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon berpendapat terdapat kekurangan pengaturan terhadap aspek yang berkaitan dengan hubungan antara persyaratan pencalonan dan fungsi konstitusional anggota DPR. Bahwa kekurangan pengaturan tersebut bukan berarti seluruh norma Pasal 240 ayat (1) huruf e bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan menunjukkan bahwa norma tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan jabatan anggota DPR. 2. Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak memohon agar Mahkamah Konstitusi menghapus syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Pemohon juga tidak memohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan bentuk teknis persyaratan baru, termasuk tidak meminta Mahkamah untuk merancang mekanisme tertentu yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. 9 Bahwa Pemohon hanya memohon agar Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma a quo sehingga pengaturan mengenai persyaratan calon anggota DPR memiliki hubungan yang selaras dengan fungsi konstitusional DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dimaksudkan untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pembentuk norma baru, melainkan untuk menjalankan fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the Constitution) melalui pengujian konstitusionalitas norma undang-undang. C. Inkonsistensi Pengaturan Persyaratan Jabatan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya mengatur mengenai persyaratan calon anggota DPR, tetapi juga mengatur persyaratan pengisian jabatan penyelenggara Pemilu, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahwa Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur “memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.” Bahwa Pasal 21 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur “berpendidikan paling rendah strata satu (S-1).” 2. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang- undang telah mempertimbangkan adanya hubungan antara persyaratan jabatan dengan karakteristik tugas dan fungsi jabatan tertentu. Pemohon tidak bermaksud menyamakan kedudukan konstitusional anggota KPU dengan anggota DPR karena keduanya memiliki dasar kewenangan, fungsi, dan kedudukan yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa yang hendak ditunjukkan oleh Pemohon adalah adanya perbedaan pendekatan dalam pembentukan norma oleh pembentuk undang-undang, yaitu pada satu jabatan publik tertentu pembentuk 10 undang-undang menghubungkan persyaratan dengan tugas jabatan, sedangkan terhadap jabatan anggota DPR yang memegang kewenangan konstitusional membentuk undang-undang, pendekatan tersebut belum tampak secara eksplisit dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pembentuk undang- undang dalam merumuskan persyaratan jabatan publik yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara. 3. Bahwa sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa setiap undang-undang yang dibentuk DPR akan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan hak warga negara, penegakan hukum, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, serta berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. 4. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon, adalah wajar apabila pengaturan mengenai persyaratan pencalonan anggota DPR dirumuskan sedemikian rupa sehingga memiliki hubungan yang rasional dengan fungsi konstitusional yang akan dijalankan. Bahwa hubungan rasional tersebut tidak harus diwujudkan dalam satu bentuk mekanisme tertentu, karena penentuan bentuk pengaturan tetap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahwa yang menjadi persoalan konstitusional menurut Pemohon adalah belum adanya pengaturan yang menunjukkan hubungan tersebut dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. D. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 11 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Bahwa prinsip negara hukum menghendaki agar setiap norma hukum dibentuk secara rasional, proporsional, konsisten, dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh norma tersebut. Bahwa dalam negara hukum, pembentukan norma tidak cukup hanya memenuhi prosedur formal pembentukan undang-undang, tetapi juga harus memenuhi aspek substansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. 2. Bahwa menurut Pemohon, persyaratan pencalonan anggota DPR yang hanya berorientasi pada jenjang pendidikan formal tanpa memperlihatkan hubungan normatif dengan fungsi konstitusional DPR belum sepenuhnya mencerminkan prinsip rasionalitas dalam pembentukan norma hukum. Bahwa rasionalitas dalam pembentukan norma merupakan bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena setiap persyaratan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang harus memiliki tujuan yang objektif dan relevan dengan fungsi jabatan yang akan diemban. 3. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon, norma Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum sepenuhnya memenuhi prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. E. Norma a quo Bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memberikan kewenangan yang sangat fundamental kepada DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Bahwa kewenangan membentuk undang-undang bukan merupakan kewenangan administratif semata, melainkan kewenangan konstitusional yang secara langsung memengaruhi hak, kewajiban, 12 dan kepentingan seluruh warga negara. 2. Bahwa selain memegang kekuasaan membentuk undang-undang, Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Bahwa fungsi legislasi mengharuskan anggota DPR membahas, merumuskan, mengubah, dan menetapkan norma hukum yang berlaku secara umum. Bahwa fungsi anggaran mengharuskan anggota DPR membahas dan memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen utama pembiayaan penyelenggaraan negara. Bahwa fungsi pengawasan mengharuskan anggota DPR mengawasi pelaksanaan undang- undang dan kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan konstitusi. Bahwa ketiga fungsi tersebut menunjukkan jabatan anggota DPR merupakan jabatan konstitusional yang memiliki tingkat tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Bahwa menurut Pemohon, adanya fungsi konstitusional tersebut menuntut agar pengaturan mengenai persyaratan calon anggota DPR dirumuskan secara selaras dengan fungsi yang akan dijalankan. Bahwa keselarasan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara secara berlebihan, melainkan untuk memastikan bahwa norma yang dibentuk memiliki hubungan yang objektif dengan tujuan pengaturannya. Oleh karena itu, menurut Pemohon, pengaturan mengenai persyaratan pencalonan anggota DPR seharusnya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan hubungan normatif dengan fungsi konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. F. Norma a quo Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 13 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa kepastian hukum yang adil tidak hanya berarti adanya suatu norma hukum, tetapi juga menghendaki agar norma tersebut disusun secara rasional, konsisten, dan selaras dengan tujuan pembentukannya. Menurut Pemohon, suatu norma yang menetapkan persyaratan jabatan publik tanpa menunjukkan hubungan yang memadai dengan fungsi jabatan yang akan dijalankan berpotensi menimbulkan persoalan dari sudut kepastian hukum yang adil. 2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan setiap calon anggota DPR harus memenuhi bentuk persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon hanya memohon agar Mahkamah menilai apakah desain norma dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan yang menghubungkan persyaratan jabatan dengan fungsi konstitusionalnya akan lebih mencerminkan kepastian hukum yang adil karena norma tersebut memiliki tujuan yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. G. Norma a quo Tidak Bertentangan dengan Hak Politik, Melainkan Sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Bahwa Pemohon menyadari bahwa hak untuk dipilih dalam jabatan publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Akan tetapi, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan ruang bagi pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan warga negara sepanjang memenuhi syarat-syarat 14 konstitusional. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pembatasan terhadap hak politik bukanlah sesuatu yang dilarang oleh konstitusi, sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang- undang, memiliki tujuan yang sah, dilakukan secara proporsional, dan tidak bersifat diskriminatif. 2. Bahwa bahkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sendiri telah memuat berbagai persyaratan bagi calon anggota DPR, seperti persyaratan usia, kewarganegaraan, kesehatan jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, serta persyaratan lainnya. Bahwa dengan demikian, secara prinsip pembentuk undang-undang memang telah melakukan pembatasan terhadap hak untuk dipilih melalui penetapan persyaratan pencalonan. Bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak bertujuan menciptakan pembatasan baru terhadap hak politik warga negara, melainkan memohon agar setiap persyaratan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memiliki hubungan yang rasional dengan fungsi konstitusional jabatan anggota DPR, sehingga pembatasan tersebut memenuhi prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, dan proporsionalitas sebagaimana dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. H. Permohonan a quo Tidak Meminta Mahkamah Konstitusi Menjadi Positive Legislator 1. Bahwa Pemohon memahami pembentukan norma hukum pada 15 prinsipnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan kebijakan hukum (open legal policy) pada dasarnya merupakan kewenangan pembentuk undang- undang. Bahwa demikian pula Mahkamah telah memberikan batasan bahwa kebijakan hukum tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap dapat diuji apabila didalilkan bertentangan dengan norma, prinsip, atau hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa permohonan Pemohon tidak mempersoalkan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang semata, melainkan mempersoalkan apakah norma Pasal 240 ayat (1) huruf e telah memenuhi prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, serta hubungan yang rasional dengan fungsi konstitusional anggota DPR. 3. Bahwa Pemohon tidak memohon agar Mahkamah menentukan bentuk persyaratan tertentu, tidak meminta Mahkamah menetapkan standar pendidikan tertentu, tidak meminta Mahkamah mewajibkan uji kompetensi, maupun merumuskan mekanisme seleksi tertentu bagi calon anggota DPR. Bahwa bentuk pengaturan mengenai persyaratan calon anggota DPR sepenuhnya tetap merupakan kewenangan pembentuk undang- undang. 4. Bahwa yang dimohonkan Pemohon hanyalah agar Mahkamah menyatakan bahwa norma Pasal 240 ayat (1) huruf e harus dimaknai secara konstitusional sehingga pembentuk undang-undang dalam mengatur persyaratan calon anggota DPR wajib memperhatikan hubungan yang rasional antara persyaratan jabatan dan fungsi konstitusional DPR. Bahwa dengan demikian, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, Mahkamah tidak sedang membentuk norma baru, melainkan menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai pengawal 16 konstitusi (the guardian of the Constitution) dan penafsir terakhir konstitusi (the sole interpreter of the Constitution). I. Permohonan a quo Sejalan dengan Prinsip Constitutional Review 1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang- undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan memastikan bahwa setiap norma undang-undang selaras dengan nilai, prinsip, dan ketentuan konstitusi. Bahwa pengujian konstitusionalitas tidak hanya dilakukan terhadap norma yang secara eksplisit bertentangan dengan bunyi konstitusi, tetapi juga terhadap norma yang didalilkan tidak memenuhi prinsip- prinsip konstitusional yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan. 2. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon berpendapat bahwa pengaturan mengenai persyaratan calon anggota DPR belum sepenuhnya mencerminkan hubungan yang memadai dengan fungsi konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa oleh sebab itu, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menilai apakah norma tersebut telah memenuhi prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, serta proporsionalitas sebagaimana dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat terdapat persoalan konstitusional dalam norma a quo, Mahkamah dapat memberikan putusan yang tetap menghormati kewenangan pembentuk undang- undang untuk menyusun pengaturan lebih lanjut sesuai dengan amar putusan Mahkamah. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, menurut Pemohon Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum sepenuhnya memenuhi prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3), belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1), serta belum menunjukkan hubungan yang rasional dengan fungsi konstitusional DPR sebagaimana Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemohon tidak memohon agar Mahkamah menetapkan bentuk 17 persyaratan tertentu bagi calon anggota DPR, melainkan memohon agar Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma a quo sehingga pengaturan persyaratan pencalonan anggota DPR tetap berada dalam koridor konstitusi. Bahwa dengan demikian, demi tegaknya supremasi konstitusi, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan terwujudnya prinsip negara hukum, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sesuai dengan amar putusan yang dimohonkan. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaturan persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus memiliki hubungan yang rasional dengan fungsi konstitusional anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagaimana amar putusan Mahkamah. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. 18 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, namun alat bukti yang disampaikan tidak dibubuhi meterai dan tidak di-nazegel. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 19 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal melalui daring (online) pada tanggal 16 Juli 2026. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 269/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026, permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2026 dan dengan berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai; [3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 23 Juli 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) sehingga permohonan Pemohon a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juli 2026, hlm. 5-13]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan dengan batas waktu penyerahan perbaikan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu perbaikan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2026. [3.3.3] Bahwa dalam menilai perihal permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan ihwal syarat formil pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025). Berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan, salah satu kelengkapan 20 yang harus disampaikan pada saat pengajuan permohonan adalah alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025] dan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 terhadap permohonan yang diajukan secara daring (online), pengajuan permohonan disertai alat bukti sebanyak satu eksemplar yang telah dibubuhi meterai. Sesuai dengan PMK 7/2025 tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, ketika menyampaikan permohonan awal, Pemohon hanya menyerahkan permohonan tanpa disertai alat bukti yang dibubuhi meterai. Bahkan, dalam perbaikan permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, alat bukti disampaikan melalui e-mail dalam bentuk softfile dan belum dibubuhi meterai. Terhadap hal tersebut pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada tanggal 5 Agustus 2026, Mahkamah telah melakukan konfirmasi terkait alat bukti yang disampaikan dan Pemohon menyatakan alat bukti yang disampaikan melalui e-mail belum dibubuhi meterai dan bukti fisik yang belum dikirimkan kepada Mahkamah pun belum dibubuhi meterai [vide Risalah Sidang, tanggal 5 Agustus 2026 hlm. 5]. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sekalipun Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang disertai alat bukti dalam bentuk softfile, namun oleh karena alat bukti yang disampaikan tidak dibubuhi meterai seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 21 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. 22 Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani