270/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 270/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zulkifli Pekerjaan : Dokter Alamat : Tebet Timur Dalam IXE Nomor 21 RT 010/RW 009, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 191/SKK/UJI-UUIKN/XII/2025, bertanggal 19 Desember 2025, memberi kuasa kepada Mustofa, S.H., M.H., Dr. A. Somad, S.H., M.H. dan Dr. Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H., S.T., M.M., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada HMF Purnama Law Firm, berkedudukan di Kedai Rumah Hukum, Samping L5 Nomor 15, Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2 pada tanggal 23 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 276/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 270/PUU- XXIII/2025 pada tanggal 24 Desember 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Januari 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1 Bahwa dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 1.2 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; 1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Bukti P-10) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Bukti P-11) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang- 3 Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"); 1.4 Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Bukti P-12) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan ("UU PPP") yang menyatakan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"; 1.5 Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("PMK 2/2021") (Bukti P-13) kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("PMK 7/2025") (Bukti P-13A) 1.6 Bahwa Permohonan Pemohon Menguji Pasal 39 dan Pasal 41 yang berbunyi: Pasal 39 (1) Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden. (2) Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 4 undangan sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 41 (1) Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (3) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan. (4) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayal (2 ) mengatur kekhususan Jakarta. TERHADAP UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 1.7 Bahwa objek permohonan a quo adalah pengujian Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Bukti P-3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (Bukti P-4). Oleh Karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang 5 mempunyai kepentingan sama; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; d) Lembaga Negara"; 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK (Bukti P-11) dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 (Bukti P-13A) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: a) Ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."; 2.4. Demikian halnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 , tanggal 31 Mei 2005 (hal 16 Bukti P-6) dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007, tanggal 20 September 2007 (Hal 20 Bukti P-6A) Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 5 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 6 a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 2.5. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-1) yang hak konstitusionalnya dijamin oleh UUD 1945, khususnya hak atas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara. 2.6. Bahwa yang dimaksud dengan tertib penyelenggaraan negara adalah keadaan di mana seluruh aktivitas penyelenggaraan kekuasaan negara baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dilaksanakan secara teratur, terkoordinasi, dan taat pada hukum, berdasarkan kewenangan yang jelas, prosedur yang sah, serta norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap tindakan pemerintahan dapat diprediksi, dipertanggungjawabkan, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang; tertib penyelenggaraan negara menuntut adanya kepastian pembagian kewenangan, kesinambungan pemerintahan, kepatuhan terhadap asas negara hukum (rechtstaat), serta jaminan bahwa hak-hak warga negara dilindungi dan dilayani secara konsisten, adil, dan setara dalam kerangka konstitusi. 2.7. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (Bukti P-3) tentang Ibu Kota Negara ditandatangani dan disahkan secara resmi pada tanggal 15 Februari 2022. Dan pada tanggal yang sama, undang-undang tersebut telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 15 Februari 2022 (hal 30 Bukti P-3), sebagaimana dimuat dalam Lembaran 7 Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41. 2.8. Bahwa makna dengan “diundangkan” dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah bahwa sejak tanggal 15 Februari 2022, undang- undang tersebut secara sah dan mengikat umum (berlaku erga omnes) serta wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara dan penyelenggara negara, karena telah diumumkan secara resmi oleh negara melalui Lembaran Negara Republik Indonesia; dengan pengundangan tersebut, UU IKN tidak lagi sekadar norma yang telah disetujui dan ditandatangani Presiden, melainkan telah memperoleh kekuatan hukum mengikat dan daya berlaku penuh, sehingga sejak saat itu seluruh akibat hukum, kewenangan, kewajiban, mekanisme peralihan, serta tindakan pemerintahan yang bersumber pada UU IKN harus dinilai dan dilaksanakan berdasarkan norma undang-undang tersebut, dan setiap penundaan, penafsiran bebas, atau pelaksanaan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang setelah tanggal pengundangan berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara. 2.9. Bahwa sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (hal 30 Bukti P-3), seluruh ketentuan di dalamnya berlaku mengikat dan memiliki daya laku hukum, termasuk Pasal 39 dan Pasal 41. Dengan demikian, norma transisional mengenai: status Jakarta sebagai ibu kota, syarat pemindahan ibu kota melalui Keputusan Presiden, serta akibat hukum pencabutan UU Jakarta sebagai ibu kota, telah efektif sejak tanggal pengundangan, bukan menunggu pelaksanaan lebih lanjut. Namun demikian, keberlakuan norma tidak identik dengan implementasi norma. 2.10. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, seluruh ketentuan di dalamnya, termasuk Pasal 39 dan Pasal 41, memang telah berlaku secara hukum. Namun demikian, keberlakuan norma tersebut belum memasuki tahap implementasi operasional, karena hingga saat ini belum terdapat tindakan pelaksanaan konkret yang menjadi objek keberatan hukum. Secara faktual dan normatif, Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara yang secara eksplisit dipersyaratkan oleh Pasal 39 dan 8 Pasal 41 UU IKN belum pernah ditetapkan, demikian pula belum terdapat peraturan pelaksana yang menafsirkan atau menjalankan ketentuan pasal-pasal tersebut, serta tidak ada tindakan administratif yang menerapkan norma dimaksud secara keliru atau menyimpang. Dengan tidak terpenuhinya prasyarat normatif tersebut, maka Pasal 39 dan Pasal 41 belum bekerja dalam arti operasional, sehingga tidak terdapat kesalahan penerapan norma (misapplication of law) atau penyimpangan kebijakan yang dapat dikualifikasikan sebagai persoalan implementasi. Oleh karena itu, persoalan yang timbul tidak dapat diposisikan sebagai problem implementasi norma, melainkan harus dinilai pada tataran rumusan dan keberlakuan norma itu sendiri. 2.11. Bahwa persoalan hukum yang timbul dengan berlakunya Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan persoalan konstitusionalitas norma, bukan persoalan implementasi norma. Hal ini karena ketidakpastian hukum dan multitafsir mengenai status Ibu Kota Negara bersumber langsung dari rumusan norma undang-undang, yakni ketika Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN secara tegas mensyaratkan Keputusan Presiden sebagai satu- satunya penentu berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota, sementara Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (Bukti P-14) Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang sederajat justru telah menghilangkan nomenklatur “Ibukota” sebelum syarat tersebut terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa multitafsir telah hadir pada level norma, bahkan tanpa adanya tindakan implementatif apa pun. Selain itu, Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tidak menyediakan mekanisme harmonisasi atau pengkondisian norma apabila terjadi perubahan melalui undang-undang lain yang sederajat, sehingga secara struktural membuka ruang konflik norma. Akibat langsung dari pengaturan hukum tersebut adalah ketidakjelasan mengenai keberadaan ibu kota negara, ketidakpastian tentang di mana pusat pemerintahan berada, serta terganggunya keteraturan penyelenggaraan negara. kondisi ini langsung dirasakan oleh pemohon sebagai warga negara karena menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum sejak norma itu berlaku, tanpa harus menunggu adanya keputusan atau tindakan lanjutan dari 9 pemerintah. Oleh karena itu, permasalahan ini menunjukkan adanya cacat pada pengaturan undang-undang itu sendiri, sehingga layak dan patut diuji oleh Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara. 2.12. Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut terbukti dirugikan dengan berlakunya Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terutama setelah terbitnya Undang- Undang tentang Daerah Khusus Jakarta yang mengubah nomenklatur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta, sementara Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dipersyaratkan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN belum ditetapkan. 2.13. Sehingga dengan kondisi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, karena secara normatif: Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN mensyaratkan Keputusan Presiden sebagai penentu berakhirnya status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara; Namun Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang sederajat justru telah menghilangkan nomenklatur “Ibukota” sebelum syarat tersebut terpenuhi; Akibatnya, timbul multitafsir mengenai eksistensi Ibu Kota Negara, locus pusat pemerintahan, dan keabsahan struktur penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik, aktual, dan setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar, karena ketidakpastian tersebut langsung dialami oleh Pemohon sebagai warga negara, tanpa memerlukan tindakan lanjutan dari pemerintah, dan berdampak pada hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum serta keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Bahwa juga terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara: berlakunya Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN yang membuka ruang konflik norma, dengan kerugian hak konstitusional Pemohon, berupa ketidak pastian hukum dan terganggunya tertib penyelenggaraan negara. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, baik dengan menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat, maka 10 kerugian konstitusional Pemohon dapat dipulihkan, karena akan tercipta kepastian hukum mengenai status Ibu Kota Negara dan rambu yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan. 2.14. Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon telah memenuhi seluruh unsur kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 (Bukti P- 13A) , dan ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 (Bukti P-6) dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 (Bukti P-6A) sehingga berhak dan memiliki kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 39 dan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 3.1. Bahwa Pemberlakuan UU IKN (diundangkan tanggal 15 Februari 2022) dan UU DKJ (diundangkan Tanggal 25 April 2024) maka secara simultan telah menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena secara normatif menyatakan pemindahan ibu kota telah selesai, sementara secara faktual fungsi pemerintahan negara masih berjalan di Jakarta. 3.2. Bahwa guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi ketidakpastian hukum dalam penetapan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yakni apakah secara normatif dan praktik ketatanegaraan berkedudukan di Jakarta atau di Ibu Kota Nusantara, Pemohon memandang perlu melakukan perbandingan hukum ketatanegaraan dengan negara-negara tetangga yang menerapkan pemisahan antara ibu kota negara dan pusat pemerintahan, untuk menegaskan bahwa kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini tidak dapat dipersamakan dengan praktik tersebut, melainkan merupakan keadaan khusus yang timbul sebagai konsekuensi dari keberlakuan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta yang berjalan secara simultan. 3.3. Bahwa apabila dibandingkan dengan praktik ketatanegaraan Belanda (Bukti P-15) misalnya, Mahkamah perlu memahami secara jernih perbedaan fundamental yang menyebabkan kondisi Indonesia tidak 11 dapat dipersamakan. Di Belanda, Amsterdam ditetapkan sebagai ibu kota konstitusional, sementara Den Haag berfungsi sebagai pusat pemerintahan, namun pembagian tersebut lahir semata-mata dari perkembangan historis dan simbolik, bukan akibat adanya undang- undang pemindahan ibu kota. Amsterdam tidak pernah kehilangan status hukumnya sebagai ibu kota negara, dan tidak pernah ada norma hukum yang mencabut atau menangguhkan kedudukannya. Dengan demikian, tidak terdapat dualisme antara status hukum dan realitas faktual, tidak pula muncul kewenangan daerah yang tumpang tindih atau status “ibu kota khusus” yang berdiri di atas rezim hukum tersendiri. Sebaliknya, di Indonesia justru berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang secara normatif menetapkan Nusantara sebagai ibu kota negara, bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang secara eksplisit mencabut status Jakarta sebagai ibu kota, padahal secara faktual seluruh fungsi pemerintahan nasional masih dijalankan di Jakarta. Perbedaan inilah yang melahirkan kondisi ketidakpastian hukum di Indonesia, karena terjadi jurang antara norma hukum (de jure) dan kenyataan penyelenggaraan pemerintahan (de facto), suatu keadaan yang sama sekali tidak ditemukan dalam praktik Belanda dan karenanya tidak dapat dijadikan pembenaran atau analogi konstitusional.Doktrinal Constitutional Law of the Netherlands, Kortmann, C.A.J.M., Constitutional Law of the Netherlands, Kluwer Law International, 2016.(Constitutional Law of the Netherlands: An Introduction - C. A. J. M. Kortmann, P. P. T. Bovend'Eert - Google Buku), (Bukti P-15) di mana Relevansi doktrinal : Menjelaskan struktur konstitusional Belanda, termasuk fakta bahwa Amsterdam adalah ibu kota konstitusional, sementara Den Haag menjadi pusat pemerintahan tanpa dasar undang- undang pemindahan ibu kota. Dan buku ini menegaskan bahwa pembagian tersebut bersifat historis dan konvensional, bukan normatif- legislatif. Dan Membuktikan bahwa tidak pernah ada norma hukum di Belanda yang mencabut status Amsterdam sebagai ibu kota, sehingga tidak terjadi konflik antara norma dan fakta. 3.4. Bahwa kemudian jika membandingkan kondisi Indonesia dengan praktik 12 ketatanegaraan Malaysia (Bukti P-16) misalnya, maka terlihat secara terang perbedaan mendasar yang berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum. Di Malaysia, Kuala Lumpur tetap dipertahankan sebagai ibu kota nasional dan simbol negara, sedangkan Putrajaya hanya ditetapkan sebagai pusat administrasi pemerintahan. Pemisahan tersebut dilakukan semata-mata dalam ranah administratif, tanpa pernah ada undang-undang setingkat Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang secara normatif mencabut atau meniadakan status Kuala Lumpur sebagai ibu kota. Dengan demikian, tidak pernah terjadi pemutusan status hukum ibu kota lama, tidak muncul dualisme antara norma hukum dan realitas faktual, serta tidak timbul keraguan mengenai di mana sesungguhnya ibu kota negara berada. Kuala Lumpur bahkan tetap berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik nasional, berjalan beriringan dengan keberadaan Putrajaya sebagai pusat administrasi. Berbeda secara fundamental, Indonesia justru melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta secara simultan telah menciptakan konstruksi normatif yang menyatakan pemindahan ibu kota telah selesai, sekaligus mencabut status Jakarta sebagai ibu kota, padahal secara faktual fungsi pemerintahan nasional masih berpusat di Jakarta. Kondisi inilah yang melahirkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan antara hukum dan fakta di Indonesia, suatu keadaan yang sama sekali tidak ditemukan dalam praktik Malaysia dan karenanya tidak dapat dijadikan pembenaran atau analogi konstitusional. Dalam ketentuan Federal Constitution of Malaysia (Malaysia 1957 (rev. 2007) Constitution - Constitute berisi Dokumen konstitusi tertulis Malaysia, yang menunjukkan bahwa Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah Federal Territories di bawah konstitusi Malaysia, namun tidak mengalihkan status Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara secara eksplisit melalui undang-undang tingkat tinggi yang mencabut statusnya. Konstitusi ini dapat dijadikan bukti primer perbandingan praktik konstitusional Malaysia. 13 TABEL PEMBANDING (Doktrin Komparatif) Aspek Kunci Belanda Malaysia Indonesia Status ibu kota lama Tetap Tetap Dicabut oleh UU DKJ Dasar hukum Tradisi & konstitusi Administratif Undang-undang eksplisit Transisi Stabil & gradual Bertahap Normatif mendahului faktual Pusat pemerintahan faktual Konsisten Konsisten Masih di Jakarta Dualisme de jure vs de facto Tidak ada Tidak ada Ada Kepastian hukum Terjaga Terjaga Dipertanyakan 3.5. Norma yang Diuji 3.5.1 Bahwa objek permohonan a quo adalah Pasal 39 dan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yang mengatur mekanisme transisi pemindahan Ibu Kota Negara serta syarat berakhirnya status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. 3.5.2 Bahwa Pasal 39 UU IKN secara tegas menentukan bahwa kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dengan Keputusan Presiden. 3.5.3 Selanjutnya, Pasal 41 ayat (1) UU IKN secara limitatif menyatakan bahwa pencabutan ketentuan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara hanya dapat dilakukan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut. Dengan demikian, Keputusan Presiden merupakan syarat konstitutif dan penentu tunggal bagi berakhirnya status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. 3.6. Norma Konstitusi 3.6.1. Bahwa norma Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN diuji terhadap: a) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum; dan b) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: Setiap orang 14 berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua norma konstitusi tersebut mewajibkan agar setiap undang- undang: a) dirumuskan secara jelas; b) tidak menimbulkan konflik atau multitafsir; c) serta menjamin keteraturan dan kesinambungan penyelenggaraan negara. 3.7. Pertentangan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Bukti P-7), (Bukti P-8), Bukti (P-9). 3.7.1 Bahwa prinsip negara hukum mensyaratkan kepastian norma, kejelasan struktur kenegaraan, dan larangan konflik antar- peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tidak menyediakan mekanisme pengamanan normatif apabila terjadi perubahan status Jakarta melalui undang-undang lain yang sederajat. Faktanya, sebelum Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ditetapkan, telah diundangkan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta yang menghilangkan nomenklatur “Ibukota” dari Jakarta. Akibatnya, dua undang-undang yang sederajat justru: a) Saling meniadakan secara implisit; Yang dimaksud saling meniadakan secara implisit adalah keadaan ketika dua undang-undang yang memiliki kedudukan hierarkis yang sama tidak secara tegas mencabut satu sama lain, namun substansi pengaturannya justru menghasilkan akibat hukum yang saling bertentangan, sehingga keberlakuan norma dalam satu undang-undang secara diam-diam menghilangkan atau menegasikan makna norma dalam undang-undang yang lain. Dalam konteks ini, UU IKN masih mensyaratkan bahwa perubahan status ibu kota negara bersifat konstitutif dan baru berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Artinya, sebelum Keputusan Presiden tersebut terbit, secara 15 hukum Jakarta masih berada dalam rezim transisi dan belum kehilangan status keibu-kotaannya. Namun, UU tentang Daerah Khusus Jakarta justru telah menghilangkan nomenklatur “Ibu Kota” dari Jakarta sebelum syarat konstitutif tersebut terpenuhi. Dengan demikian, UU DKJ secara implisit meniadakan keberlakuan norma transisional dalam UU IKN, tanpa mekanisme pencabutan yang tegas. Sebaliknya, norma dalam UU IKN yang masih mengasumsikan adanya status ibu kota yang belum dipindahkan secara konstitutif juga secara implisit meniadakan konsekuensi hukum UU DKJ, karena menurut logika UU IKN, Jakarta belum sah kehilangan status ibu kota negara. Terjadi situasi di mana masing-masing undang-undang saling “membatalkan” akibat hukum satu sama lain, bukan melalui klausul pencabutan, melainkan melalui pertentangan substansi. Keadaan ini tidak dapat diselesaikan dengan asas lex superior karena kedua undang-undang memiliki kedudukan yang sama, dan juga tidak dapat dengan mudah diselesaikan melalui asas lex posterior atau lex specialis karena:  tidak ada penegasan hubungan khusus di antara keduanya,  keduanya mengatur aspek yang saling terkait dari satu objek ketatanegaraan yang sama, yakni status ibu kota negara. Akibat dari kondisi saling meniadakan secara implisit ini adalah kekacauan normatif (normative inconsistency), di mana sistem hukum tidak lagi memberikan satu jawaban yang pasti tentang status hukum Jakarta. Dalam negara hukum, keadaan seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena status fundamental negara termasuk penetapan ibu kota harus tunduk pada norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, frasa “dua undang-undang yang sederajat saling meniadakan secara implisit” berarti bahwa UU IKN (Bukti P-3) dan UU Daerah Khusus Jakarta (Bukti P-14), tanpa pencabutan eksplisit dan tanpa harmonisasi, telah menciptakan 16 pertentangan norma yang membuat masing-masing undang- undang kehilangan efektivitasnya sendiri. Kondisi ini melanggar asas keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang- undangan serta asas kepastian hukum, dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Bukti P-5). b) Tidak terhubung secara sistematis; Yang dimaksud dengan dua undang-undang yang sederajat tidak terhubung secara sistematis adalah keadaan ketika dua undang-undang yang mengatur objek ketatanegaraan yang sama yaitu status Ibu Kota Negara disusun dan diberlakukan tanpa hubungan normatif yang jelas, berurutan, dan saling mengandaikan satu sama lain, sehingga tidak membentuk satu kesatuan sistem hukum yang utuh. Dalam perkara ini, UU IKN membangun logika bahwa pemindahan ibu kota negara bersifat bertahap dan konstitutif, dengan syarat utama berupa Keputusan Presiden sebagai penentu saat beralihnya status ibu kota secara sah. Artinya, UU IKN menempatkan Keputusan Presiden sebagai penghubung normatif (linking norm) antara kondisi lama (Jakarta sebagai ibu kota) dan kondisi baru (IKN sebagai ibu kota). Namun faktanya, UU tentang Daerah Khusus Jakarta justru diundangkan tanpa menunggu terpenuhinya syarat konstitutif tersebut, dan langsung menghilangkan nomenklatur “Ibu Kota” dari Jakarta. Dengan demikian, UU DKJ tidak diletakkan sebagai konsekuensi sistematis dari UU IKN, melainkan berdiri sendiri seolah-olah pemindahan ibu kota telah selesai secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut:  Tidak memiliki hubungan kausal dan berjenjang,  Tidak saling merujuk secara fungsional,  Dan tidak disusun dalam satu alur normatif yang runtut. 17 Secara sistem hukum, seharusnya UU DKJ baru berlaku efektif setelah norma transisional dalam UU IKN diselesaikan melalui Keputusan Presiden. Ketika hal tersebut tidak dilakukan, maka terjadi diskontinuitas normatif, di mana satu undang-undang melompat ke tahap akhir, sementara undang-undang lainnya masih berada pada tahap transisi. Akibat dari tidak adanya keterhubungan sistematis ini adalah putusnya logika hukum mengenai status ibu kota negara. Sistem hukum tidak lagi memberikan jawaban tunggal dan konsisten mengenai:  Kapan Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara,  Kapan ibu kota negara baru berlaku secara konstitutif,  Dan norma mana yang harus dijadikan rujukan utama oleh lembaga negara dan masyarakat. Dalam perspektif asas keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang-undangan, undang-undang yang mengatur objek fundamental negara harus membentuk satu bangunan normatif yang saling terkait, bukan norma-norma yang berdiri sendiri dan berjalan sendiri-sendiri. Ketika keterhubungan sistematis ini tidak ada, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai sistem yang tertib dan dapat diprediksi. Dengan demikian, frasa “dua undang-undang yang sederajat tidak terhubung secara sistematis” bermakna bahwa UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta tidak disusun dalam satu desain legislasi yang berjenjang, saling mengandaikan, dan saling melengkapi, melainkan berjalan secara terpisah dan tidak sinkron. Keadaan ini menimbulkan kekosongan (Bukti P- 9) dan kekaburan status konstitusional Ibu Kota Negara, melanggar asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang-undangan, serta kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. c) Dan menimbulkan konflik norma (Bukti P-7).Yang dimaksud dengan menimbulkan konflik norma adalah keadaan ketika dua 18 undang-undang yang memiliki kedudukan hierarkis yang sama mengatur objek hukum yang sama yakni status Ibu Kota Negara namun memberikan konsekuensi hukum yang berbeda dan saling bertentangan, sehingga tidak mungkin diterapkan secara bersamaan tanpa meniadakan salah satunya. Dalam konteks ini, UU IKN membangun konstruksi hukum bahwa perubahan status ibu kota negara bersifat konstitutif, yakni baru terjadi setelah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selama Keputusan Presiden tersebut belum ada, secara normatif Jakarta masih berada dalam rezim transisi dan belum kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara. Namun faktanya, UU Daerah Khusus Jakarta telah lebih dahulu menghilangkan nomenklatur “Ibu Kota” dari Jakarta, seolah- olah pemindahan ibu kota telah selesai dan memiliki akibat hukum penuh. Dengan demikian, UU DKJ mengasumsikan terpenuhinya syarat konstitutif yang justru belum dipenuhi menurut UU IKN. Akibat langsung dari perbedaan konstruksi ini adalah terjadinya konflik norma horizontal, yaitu:  Menurut UU IKN, Jakarta belum sah kehilangan status ibu kota karena Keputusan Presiden belum ditetapkan;  Menurut UU DKJ, Jakarta telah kehilangan status ibu kota karena nomenklatur tersebut telah dihapus. Kedua norma ini tidak dapat berlaku bersamaan tanpa menimbulkan kontradiksi hukum. Aparatur negara dan masyarakat dihadapkan pada situasi normatif yang membingungkan: norma mana yang harus dipatuhi untuk menentukan status ibu kota negara pada masa yang sama. Konflik ini tidak dapat diselesaikan secara memadai dengan asas lex superior, karena kedua undang-undang berada pada hierarki yang sama. Asas lex posterior dan lex specialis pun tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, karena: o Tidak ada penegasan hubungan khusus antara UU IKN dan UU DKJ; 19 o Kedua undang-undang sama-sama mengatur aspek fundamental ketatanegaraan; Konflik yang terjadi menyangkut syarat konstitutif perubahan status, bukan sekadar perbedaan teknis pengaturan. Dalam negara hukum (Bukti P-7), konflik norma semacam ini tidak dapat dibenarkan, terlebih ketika menyangkut status fundamental negara seperti ibu kota. Hukum harus memberikan satu jawaban yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, bukan dua norma yang saling bertentangan. Dengan demikian, frasa “menimbulkan konflik norma” bermakna bahwa UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta telah menciptakan pertentangan substansial mengenai status hukum Ibu Kota Negara, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, kekacauan normatif, dan ketidakselarasan sistem peraturan perundang-undangan. Keadaan ini bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang-undangan, serta kepastian hukum, dan pada akhirnya tidak sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kondisi-2 sebagaimana diuraikan di atas secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat), karena menimbulkan dan membiarkan terjadinya ketidakpastian hukum serta konflik norma pada aspek yang bersifat fundamental dalam ketatanegaraan, khususnya mengenai penetapan Ibu Kota Negara. Keadaan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses pembentukan kebijakan hukum yang seharusnya menjamin kepastian dan konsistensi norma. Lebih lanjut, dapat ditegaskan bahwa situasi dimaksud merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-12). Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang tersebut secara tegas mensyaratkan bahwa setiap undang-undang wajib disusun berdasarkan asas kejelasan 20 tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan antarperaturan perundang-undangan, serta jaminan kepastian hukum, yang dalam hal ini tidak terpenuhi. Dengan demikian, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan a quo justru menimbulkan ketidakjelasan tujuan pengaturan, kaburnya rumusan norma, serta tidak adanya keterpaduan dan keselarasan dengan peraturan perundang- undangan lain yang sederajat. Akibatnya, kedua pasal tersebut gagal memberikan kepastian hukum dan secara nyata melahirkan konflik norma dalam penetapan Ibu Kota Negara, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, dikarenakan P-9): 1. Tidak menyediakan desain transisi yang tertutup dan konsisten terkait status Ibu Kota Negara; Yang dimaksud tidak menyediakan desain transisi yang tertutup dan konsisten adalah bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tidak merancang secara lengkap dan final proses peralihan status Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, serta tidak menetapkan satu kondisi hukum akhir yang tegas dan tunggal mengenai di mana ibu kota negara berada secara yuridis setelah masa transisi. Pertama, dari aspek asas kejelasan tujuan, ketentuan transisi seharusnya secara eksplisit menjelaskan tujuan akhir pemindahan ibu kota, yakni kapan dan dalam kondisi apa status ibu kota negara beralih sepenuhnya. Pasal 39 dan Pasal 41 hanya menyebut pemindahan dilakukan secara bertahap dan pengaturan lanjutan ditetapkan kemudian, tanpa tujuan akhir yang terdefinisi secara normatif. Akibatnya, tujuan pemindahan ibu kota menjadi kabur: apakah untuk segera memindahkan status ibu kota, atau hanya memindahkan fungsi-fungsi tertentu tanpa perubahan status hukum secara penuh. 21 Kedua, dari aspek asas kejelasan rumusan, norma transisi tidak memuat batas waktu, parameter keberhasilan, maupun penegasan pencabutan status lama. Rumusan yang demikian bersifat terbuka, elastis, dan multitafsir, sehingga memungkinkan berlakunya dua status ibu kota secara bersamaan dalam waktu yang tidak ditentukan. Dalam hukum ketatanegaraan, norma yang menyangkut status ibu kota negara seharusnya dirumuskan secara tegas, limitatif, dan tidak ambigu, karena menyangkut locus kedaulatan dan pusat kekuasaan negara. Ketiga, dari aspek asas keterpaduan dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan, ketiadaan desain transisi yang tertutup menyebabkan UU IKN tidak terintegrasi secara harmonis dengan rezim hukum lain yang masih menempatkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan simbol ibu kota. Ketidaktegasan ini menimbulkan ketidaksinkronan normatif, karena satu undang-undang menginisiasi pemindahan ibu kota, sementara undang-undang dan kebijakan lain masih beroperasi dengan asumsi status ibu kota yang lama, tanpa mekanisme penyesuaian yang jelas dan terkoordinasi. Keempat, dari aspek asas kepastian hukum, kondisi transisi yang tidak tertutup menciptakan keadaan hukum yang menggantung (open-ended transition). Masyarakat, lembaga negara, dan aparatur pemerintahan tidak memperoleh kepastian mengenai locus konstitusional ibu kota negara, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan institusional, sengketa kewenangan, serta ketidakjelasan keabsahan tindakan pemerintahan. Negara hukum tidak membenarkan kondisi di mana status fundamental negara dibiarkan berada dalam ketidakpastian normatif tanpa batas waktu. Dengan demikian, frasa “tidak menyediakan desain transisi yang tertutup dan konsisten terkait status Ibu Kota Negara” berarti bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN gagal merumuskan proses peralihan yang utuh, final, dan sinkron, 22 sehingga melanggar asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang- undangan, serta kepastian hukum. Kondisi ini secara konstitusional bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena membiarkan perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan berada dalam ruang ketidakpastian yang tidak dikendalikan oleh norma undang-undang. 2. Membuka ruang perubahan status melalui undang-undang lain yang sederajat tanpa mekanisme harmonisasi; Yang dimaksud dengan membuka ruang perubahan status melalui undang- undang lain yang sederajat tanpa mekanisme harmonisasi adalah bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tidak menetapkan aturan yang bersifat final dan mengikat mengenai status Ibu Kota Negara, melainkan membiarkan penentuan atau perubahan status tersebut dilakukan kembali melalui undang- undang lain yang kedudukannya setara, tanpa adanya ketentuan pengaman (harmonization clause) yang mengatur hubungan, prioritas, dan konsistensi antar undang-undang. Pertama, dari perspektif asas kejelasan tujuan, pembentukan UU IKN seharusnya memiliki tujuan yang tegas, yakni menetapkan pemindahan ibu kota negara secara normatif dan final. Namun, dengan membiarkan status ibu kota tetap dapat diubah atau ditentukan kembali melalui undang-undang lain yang sederajat, tujuan pemindahan ibu kota menjadi tidak definitif, karena selalu terbuka kemungkinan koreksi, penundaan, atau perubahan arah kebijakan melalui produk undang-undang berikutnya tanpa parameter yang jelas. Kedua, dari aspek asas kejelasan rumusan, Pasal 39 dan Pasal 41 tidak memuat ketentuan yang menegaskan bahwa UU IKN merupakan lex specialis yang bersifat final dalam penentuan status ibu kota negara. Ketiadaan rumusan tersebut menyebabkan norma menjadi tidak limitatif dan multitafsir, karena status ibu kota dapat terus berubah mengikuti dinamika 23 politik legislasi, tanpa batasan normatif yang jelas. Dalam isu ketatanegaraan yang bersifat fundamental, rumusan norma seharusnya bersifat tegas, tertutup, dan tidak membuka interpretasi yang bertentangan. Ketiga, dari sudut asas keterpaduan dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan, pembiaran perubahan status melalui undang-undang lain yang sederajat tanpa mekanisme harmonisasi menimbulkan potensi konflik norma horizontal. Undang-undang yang satu dapat menetapkan pemindahan ibu kota, sementara undang-undang lain yang sederajat dapat mengatur fungsi, kedudukan, atau bahkan status yang berbeda, tanpa pedoman hukum yang jelas mengenai undang- undang mana yang harus diprioritaskan atau bagaimana konflik tersebut diselesaikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip sistem hukum yang terintegrasi dan koheren. Keempat, dari aspek asas kepastian hukum, terbukanya ruang perubahan status melalui undang-undang lain yang sederajat menciptakan ketidakpastian normatif yang berkelanjutan. Status ibu kota negara menjadi tidak stabil dan mudah berubah mengikuti konfigurasi politik pembentuk undang-undang, sehingga masyarakat, lembaga negara, dan aparatur pemerintahan tidak memperoleh kepastian mengenai locus konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, status fundamental negara tidak boleh bergantung pada dinamika politik jangka pendek, melainkan harus dijamin melalui norma yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, frasa “membuka ruang perubahan status melalui undang-undang lain yang sederajat tanpa mekanisme harmonisasi” bermakna bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN gagal menutup dan mengamankan penentuan status Ibu Kota Negara secara sistemik, sehingga melanggar asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang-undangan, serta kepastian hukum. Keadaan ini secara konstitusional tidak sejalan dengan prinsip 24 negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena membiarkan status dasar ketatanegaraan berada dalam kondisi yang mudah berubah, tidak terkoordinasi, dan tidak pasti. 3. Menyebabkan konflik norma dengan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta, yang justru menghilangkan nomenklatur “Ibukota” sebelum syarat konstitutif berupa Keputusan Presiden terpenuhi. Yang dimaksud dengan menyebabkan konflik norma adalah bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tidak disusun secara sinkron dengan Undang- Undang tentang Daerah Khusus Jakarta, sehingga melahirkan pertentangan horizontal antar undang-undang yang kedudukannya sederajat, khususnya terkait waktu dan syarat perubahan status Jakarta dari ibu kota negara menjadi daerah khusus. Pertama, dari sudut asas kejelasan tujuan, UU IKN secara normatif menghendaki pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara, namun pada saat yang sama UU Daerah Khusus Jakarta telah lebih dahulu menghapus nomenklatur “Ibu Kota Negara” dari Jakarta, meskipun syarat konstitutif pemindahan ibu kota—yakni Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota—belum diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemindahan ibu kota tidak dijalankan secara bertahap dan terkontrol, melainkan melompat pada konsekuensi akhir sebelum syarat hukumnya terpenuhi, sehingga tujuan kebijakan menjadi tidak konsisten secara normatif. Kedua, dari aspek asas kejelasan rumusan, Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai hubungan keberlakuan UU IKN dengan UU Daerah Khusus Jakarta, khususnya terkait kapan perubahan nomenklatur dan status Jakarta mulai berlaku. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan norma waktu (temporal inconsistency), di mana satu undang-undang masih menempatkan Jakarta dalam status transisi, sementara 25 undang-undang lain telah menganggap transisi tersebut selesai dengan menghilangkan nomenklatur “ibu kota”. Ketiga, dari perspektif asas keterpaduan dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan harmonisasi legislasi. Dalam sistem hukum yang tertib, perubahan status konstitusional suatu wilayah seharusnya dilakukan secara berurutan dan saling terkait, bukan melalui norma yang berdiri sendiri dan saling mendahului. UU Daerah Khusus Jakarta seharusnya menjadi konsekuensi hukum lanjutan setelah syarat konstitutif dalam UU IKN terpenuhi, bukan justru berjalan mendahului dan meniadakan status ibu kota sebelum pemindahan tersebut sah secara hukum. Keempat, dari sudut asas kepastian hukum, penghapusan nomenklatur “Ibu Kota” pada Jakarta sebelum terbitnya Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif pemindahan ibu kota menimbulkan ketidakpastian normatif yang serius. Secara hukum, muncul pertanyaan fundamental: di manakah ibu kota negara berada dalam masa antara dihapuskannya nomenklatur “ibu kota” di Jakarta dan belum ditetapkannya ibu kota baru secara konstitutif? Kekosongan status ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena status ibu kota negara tidak boleh berada dalam keadaan vakum atau ambigu. Dengan demikian, frasa “menyebabkan konflik norma dengan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta, yang justru menghilangkan nomenklatur ‘Ibu Kota’ sebelum syarat konstitutif berupa Keputusan Presiden terpenuhi” berarti bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN telah memicu ketidaksinkronan dan konflik norma horizontal, menghilangkan keterpaduan sistem hukum, serta menciptakan ketidakpastian mengenai status konstitusional ibu kota negara. Keadaan ini secara prinsip bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterpaduan dan keselarasan peraturan perundang- 26 undangan, serta kepastian hukum, dan pada akhirnya tidak sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Akibatnya, norma a quo: a) Tidak memberikan kejelasan rumusan, b) Tidak menjamin keterpaduan sistem hukum, c) Dan secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut berimplikasi langsung pada pelanggaran prinsip negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, karena negara hukum menghendaki hukum yang jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian, cacat norma Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN bukan semata persoalan teknis legislasi, melainkan cacat konstitusional yang berdampak langsung pada kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara. 3.8. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 3.8.1 Bahwa akibat keberlakuan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN yang tidak harmonis dengan undang-undang lain yang sederajat, telah timbul ketidakpastian hukum yang nyata, berupa: a) Jakarta tidak lagi disebut sebagai Ibu Kota Negara menurut UU DKJ; b) Jakarta masih berstatus Ibu Kota Negara menurut Pasal 39 jo. Pasal 41 UU IKN; c) Ibu Kota Nusantara belum sah menjadi Ibu Kota Negara karena belum ada Keputusan Presiden. Keadaan tersebut menciptakan multitafsir mengenai eksistensi Ibu Kota Negara dan locus pusat pemerintahan, sehingga warga negara tidak memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 3.9. Bukan Persoalan Implementasi, Melainkan Cacat Konstitusional Norma 3.9.1. Bahwa persoalan hukum a quo bukan disebabkan oleh kesalahan pelaksanaan kebijakan, karena hingga saat ini Keputusan 27 Presiden sebagaimana dipersyaratkan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN belum pernah diterbitkan (Bukti P-17). Dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa persoalan hukum a quo bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, melainkan bersumber langsung dari konstruksi normatif undang- undang itu sendiri, karena hingga saat ini Keputusan Presiden yang secara tegas dipersyaratkan oleh Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN sebagai syarat konstitutif pemindahan Ibu Kota Negara belum pernah diterbitkan. Artinya, belum pernah ada tindakan hukum yang secara sah mengaktifkan norma pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud oleh UU IKN. Namun demikian, meskipun syarat konstitutif tersebut belum terpenuhi, telah lahir berbagai konsekuensi hukum melalui undang-undang lain yang menganggap seolah-olah pemindahan ibu kota telah selesai, termasuk penghapusan nomenklatur “Ibu Kota” dari Jakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hukum yang timbul bukan akibat kelalaian atau kesalahan eksekusi oleh Presiden, melainkan akibat ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan desain normatif UU IKN yang memungkinkan timbulnya akibat hukum sebelum norma konstitutifnya diaktifkan. Dengan demikian, problem a quo merupakan persoalan konstitusionalitas norma, bukan persoalan implementasi kebijakan, sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. 3.9.2. Ketidakpastian justru lahir langsung dari desain norma UU IKN itu sendiri, yang: a) Membuka ruang konflik dengan undang-undang sederajat; Yang dimaksud bahwa ketidakpastian justru lahir langsung dari desain norma UU IKN adalah bahwa ketidakpastian hukum tidak disebabkan oleh kekeliruan pelaksanaan atau keterlambatan kebijakan, melainkan dibangun sejak awal oleh konstruksi norma dalam UU IKN yang tidak menutup kemungkinan lahirnya pengaturan lain pada tingkat undang- undang yang sama untuk mengatur status Ibu Kota Negara. 28 Secara normatif, Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN meletakkan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai proses bersyarat dan bertahap, dengan Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif. Namun, pada saat yang sama, UU IKN tidak memuat norma pengaman (safeguard clause) yang menegaskan bahwa selama syarat konstitutif tersebut belum terpenuhi, tidak boleh ada undang-undang lain yang menetapkan atau mengubah status ibu kota negara. Ketiadaan norma ini secara sadar atau tidak membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk kembali mengatur objek yang sama melalui undang-undang lain yang sederajat. Akibatnya, terbentuk situasi di mana dua undang-undang dengan hierarki yang sama dapat mengatur status ibu kota dengan asumsi hukum yang berbeda: satu undang-undang masih menempatkan status ibu kota dalam rezim transisi (UU IKN), sementara undang-undang lain menganggap transisi tersebut telah selesai atau tidak lagi relevan. Konflik ini tidak dapat diselesaikan secara internal oleh sistem hukum, karena tidak terdapat penegasan mengenai hubungan lex specialis, prioritas temporal, maupun mekanisme harmonisasi antar undang-undang tersebut. Dengan demikian, ketidakpastian hukum lahir bukan karena pelaksanaan kebijakan yang keliru, melainkan karena desain norma UU IKN sendiri membuka pintu konflik horizontal antar undang-undang sederajat, khususnya terkait status konstitusional Ibu Kota Negara. Dalam perspektif negara hukum, desain norma semacam ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterpaduan peraturan perundang- undangan, karena membiarkan satu objek ketatanegaraan yang fundamental diatur secara terpisah, tidak sinkron, dan berpotensi saling meniadakan. b) Tidak menjamin kesinambungan status Ibu Kota Negara; Yang dimaksud bahwa ketidakpastian lahir langsung dari desain norma UU IKN karena tidak menjamin kesinambungan status 29 Ibu Kota Negara adalah bahwa UU IKN tidak menyediakan pengaturan yang memastikan adanya keberlanjutan status hukum ibu kota negara dari kondisi lama ke kondisi baru tanpa jeda, kekosongan, atau tumpang tindih norma. Dalam negara hukum, perubahan status ibu kota seharusnya berlangsung secara berurutan, konsisten, dan tanpa memutus kesinambungan konstitusional. Dalam konstruksi UU IKN, pemindahan ibu kota ditempatkan sebagai proses bertahap dan bersyarat, dengan Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif beralihnya status ibu kota. Namun, UU IKN tidak mengunci kesinambungan status tersebut secara normatif, karena tidak menegaskan bahwa selama syarat konstitutif belum terpenuhi, Jakarta tetap secara penuh dan tidak terbantahkan berstatus sebagai ibu kota negara, serta tidak menegaskan bahwa perubahan status hanya dapat terjadi pada satu momen hukum yang jelas dan tunggal. Ketiadaan jaminan kesinambungan ini menyebabkan status ibu kota negara rentan diputus atau diubah secara prematur melalui norma lain atau praktik legislasi, sebelum peralihan status selesai secara sah. Akibatnya, dapat terjadi kondisi di mana status lama telah dihapus atau dilemahkan, sementara status baru belum berlaku secara konstitutif, sehingga muncul kekosongan atau ambiguitas mengenai di mana ibu kota negara berada pada satu periode waktu tertentu. Dalam perspektif asas kepastian hukum dan ketertiban ketatanegaraan, status ibu kota negara tidak boleh berada dalam keadaan diskontinu. Harus selalu ada satu status yang berlaku secara utuh dan sah, baik status lama maupun status baru, tanpa ruang hampa di antaranya. Ketika UU IKN tidak menjamin kesinambungan tersebut, maka ia membuka kemungkinan terjadinya kekosongan status (normative gap), yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. 30 Dengan demikian, frasa “tidak menjamin kesinambungan status Ibu Kota Negara” bermakna bahwa desain norma UU IKN gagal menjaga kesinambungan hukum atas status ibu kota dari satu rezim ke rezim berikutnya, sehingga ketidakpastian hukum bukan akibat kesalahan pelaksanaan, melainkan konsekuensi langsung dari konstruksi normatif UU IKN itu sendiri. Keadaan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterpaduan sistem hukum, serta tidak sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. c) Dan membiarkan warga negara berada dalam ketidakjelasan hukum. Yang dimaksud bahwa ketidakpastian justru lahir langsung dari desain norma UU IKN adalah bahwa ketidakpastian hukum tidak disebabkan oleh kekeliruan pelaksanaan atau keterlambatan kebijakan, melainkan dibangun sejak awal oleh konstruksi norma dalam UU IKN yang tidak menutup kemungkinan lahirnya pengaturan lain pada tingkat undang-undang yang sama untuk mengatur status Ibu Kota Negara. Secara normatif, Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN meletakkan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai proses bersyarat dan bertahap, dengan Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif. Namun, pada saat yang sama, UU IKN tidak memuat norma pengaman (safeguard clause) yang menegaskan bahwa selama syarat konstitutif tersebut belum terpenuhi, tidak boleh ada undang-undang lain yang menetapkan atau mengubah status ibu kota negara. Ketiadaan norma ini secara sadar atau tidak membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk kembali mengatur objek yang sama melalui undang-undang lain yang sederajat. Akibatnya, terbentuk situasi di mana dua undang-undang dengan hierarki yang sama dapat mengatur status ibu kota dengan asumsi hukum yang berbeda: satu undang-undang masih menempatkan status ibu kota dalam rezim transisi (UU 31 IKN), sementara undang-undang lain menganggap transisi tersebut telah selesai atau tidak lagi relevan. Konflik ini tidak dapat diselesaikan secara internal oleh sistem hukum, karena tidak terdapat penegasan mengenai hubungan lex specialis, prioritas temporal, maupun mekanisme harmonisasi antar undang-undang tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini merupakan cacat konstitusional norma, bukan persoalan implementasi. 3.10. Akibat Konstitusional Dan Kebutuhan Koreksi Mahkamah Konstitusi 3.10.1 Bahwa akibat langsung dari keberlakuan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN adalah: a) Ketidakjelasan eksistensi Ibu Kota Negara; Yang dimaksud dengan ketidakjelasan eksistensi Ibu Kota Negara adalah keadaan ketika hukum tidak memberikan jawaban tunggal, tegas, dan pasti mengenai di mana ibu kota negara berada pada satu waktu tertentu, akibat desain norma Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN yang menempatkan pemindahan ibu kota sebagai proses bersyarat dan bertahap tanpa penegasan titik berlaku (effective date) yang final dan eksklusif. Keputusan Presiden dijadikan syarat konstitutif, namun sebelum syarat itu terpenuhi telah timbul konsekuensi hukum lain yang mengasumsikan berakhirnya status lama. Akibatnya, secara normatif muncul ambiguitas eksistensial: status lama tidak ditegaskan tetap berlaku sepenuhnya, sementara status baru belum sah berlaku. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum, karena dalam negara hukum status fundamental negara—termasuk ibu kota—harus selalu jelas, tunggal, dan dapat diprediksi. Ibu kota bukan sekadar soal administratif, melainkan locus penyelenggaraan kedaulatan, pusat legitimasi tindakan negara, dan rujukan bagi warga negara serta lembaga negara. Ketika eksistensi ibu kota dibiarkan ambigu, maka keabsahan tindakan pemerintahan, 32 koordinasi antar lembaga, dan kepastian hak-kewajiban warga negara menjadi rentan dipersoalkan. Lebih jauh, ketidakjelasan ini bukan akibat kesalahan implementasi, melainkan konsekuensi langsung dari konstruksi norma yang tidak mengunci kesinambungan status dan tidak menutup ruang konflik normatif. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak memadai melalui kebijakan eksekutif atau praktik administratif, melainkan memerlukan koreksi konstitusional. Koreksi tersebut diperlukan untuk menegaskan makna norma—yakni memastikan hanya ada satu status ibu kota yang berlaku pada satu waktu dan menetapkan mekanisme transisi yang tertutup dan berujung pada end state yang pasti—serta memulihkan kepastian hukum sebagaimana diperintahkan oleh prinsip negara hukum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki dasar kuat untuk melakukan penafsiran konstitusional atau pengujian bersyarat guna menutup ambiguitas normatif, menegaskan eksistensi ibu kota secara pasti, dan memastikan bahwa perubahan status ibu kota berlangsung tertib, konsisten, dan dapat diprediksi, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. b) Kebingungan mengenai pusat penyelenggaraan pemerintahan; Yang dimaksud dengan kebingungan mengenai pusat penyelenggaraan pemerintahan adalah keadaan ketika norma hukum tidak memberikan penunjukan yang tegas dan eksklusif mengenai lokasi pusat pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, akibat desain Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN yang menempatkan pemindahan ibu kota sebagai proses transisional tanpa titik berlaku yang pasti. Keputusan Presiden dijadikan syarat konstitutif, namun sebelum syarat tersebut dipenuhi, norma tidak secara eksplisit menegaskan di mana pemerintahan pusat harus diselenggarakan secara penuh dan sah. Dalam praktik ketatanegaraan, pusat penyelenggaraan pemerintahan merupakan rujukan utama bagi koordinasi antar 33 lembaga negara, pelaksanaan kewenangan eksekutif, dan legitimasi tindakan administrasi negara. Ketika UU IKN tidak menetapkan secara jelas apakah pusat pemerintahan tetap berada di Jakarta sampai Keputusan Presiden diterbitkan, atau telah mulai beralih ke Ibu Kota Nusantara meskipun belum konstitutif, maka terjadi ambiguitas locus pemerintahan. Ambiguitas ini mendorong praktik yang tidak seragam, di mana sebagian fungsi pemerintahan dijalankan di Jakarta dan sebagian lainnya di IKN, tanpa dasar normatif yang jelas mengenai pembagian dan hierarkinya. Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan persoalan legalitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum, tindakan pemerintahan harus dilakukan oleh organ yang berwenang dan di locus yang sah secara hukum. Ketika locus tersebut tidak jelas, maka keabsahan tindakan pemerintahan berpotensi dipersoalkan, baik dalam hubungan antar lembaga negara maupun dalam relasi negara dengan warga negara. Lebih jauh, kebingungan mengenai pusat penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan akibat langsung dari desain norma UU IKN, bukan kesalahan pelaksanaan. Norma tersebut tidak mengunci satu pusat pemerintahan yang berlaku selama masa transisi, sehingga beban ketidakpastian dialihkan ke praktik pemerintahan dan warga negara. Keadaan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip negara hukum, yang menuntut agar pusat kekuasaan negara ditentukan secara jelas, tunggal, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, frasa “kebingungan mengenai pusat penyelenggaraan pemerintahan” bermakna bahwa Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN telah menciptakan ambiguitas struktural mengenai locus pemerintahan, yang berimplikasi pada koordinasi kelembagaan, legalitas tindakan negara, dan kepastian hukum. Kondisi ini secara konstitusional memerlukan koreksi dari Mahkamah Konstitusi guna 34 menegaskan makna norma dan memulihkan kepastian hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. c) Serta terganggunya tertib penyelenggaraan negara (Bukti P- 8). Yang dimaksud dengan terganggunya tertib penyelenggaraan negara adalah keadaan ketika penyelenggaraan fungsi-fungsi negara tidak lagi berjalan dalam kerangka hukum yang jelas, teratur, dan terkoordinasi, akibat ketidakpastian normatif mengenai status Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan yang ditimbulkan oleh Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN. Ketentuan tersebut menempatkan pemindahan ibu kota sebagai proses bersyarat dan bertahap, namun tanpa penegasan status hukum yang berlaku secara tunggal selama masa transisi, sehingga mengganggu keteraturan sistem pemerintahan. Dalam negara hukum, tertib penyelenggaraan negara mensyaratkan adanya kejelasan struktur, kewenangan, dan locus penyelenggaraan kekuasaan (Bukti P-8). Ketika status ibu kota dan pusat pemerintahan tidak ditentukan secara tegas apakah tetap sepenuhnya di Jakarta hingga terbit Keputusan Presiden, atau telah beralih secara fungsional ke Ibu Kota Nusantara maka koordinasi antar lembaga negara menjadi tidak tertib. Lembaga negara dapat menjalankan fungsi di lokasi berbeda dengan dasar hukum yang tidak seragam, sehingga alur komando, administrasi, dan pertanggungjawaban negara menjadi kabur. Lebih jauh, gangguan terhadap tertib penyelenggaraan negara juga tampak pada potensi tumpang tindih kewenangan dan prosedur, baik dalam pengambilan keputusan pemerintahan, pelaksanaan administrasi negara, maupun hubungan pusat– daerah. Ketika locus pemerintahan tidak pasti, maka standar legalitas tindakan negara ikut terganggu, karena hukum tidak memberikan rujukan yang jelas mengenai di mana dan dalam kerangka apa kewenangan harus dijalankan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi kebijakan, konflik 35 kelembagaan, serta menurunnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Keadaan tersebut bukan semata persoalan teknis atau manajerial, melainkan persoalan konstitusional, karena tertib penyelenggaraan negara merupakan prasyarat utama berfungsinya negara hukum. Ketika undang-undang justru menciptakan ambiguitas struktural yang mengganggu keteraturan tersebut, maka ketidakpastian hukum berubah menjadi gangguan sistemik terhadap tata kelola negara. Dengan demikian, frasa “terganggunya tertib penyelenggaraan negara” bermakna bahwa keberlakuan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN telah menciptakan kondisi ketatanegaraan yang tidak tertib, tidak sinkron, dan tidak terprediksi, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum. Kondisi ini memerlukan koreksi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan makna norma, memulihkan keteraturan penyelenggaraan negara, dan menjamin berfungsinya pemerintahan secara tertib sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dari uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum, sehingga memerlukan koreksi konstitusional dari Mahkamah Konstitusi guna menegaskan makna norma dan memulihkan kepastian hukum. Untuk mempermudah pemeriksaan , maka Pemohon menyajikan dalam table berikut: SEBELUM PERUBAHAN (NORMA UU IKN) SETELAH PERUBAHAN (DIMAKNΑΙ) (PETITUM PRIMER & SUBSIDAIR MK) A. PASAL 39 UU IKN Pasal 39 ayat (1): Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi DK Provinsi DKI Jakarta sampai dengan ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dengan Keputusan Presiden. A. PASAL 39 UU IKN Pasal 39 dimaknai secara konstitusional bahwa: Jakarta secara hukum tetap merupakan satu-satunya Ibu Kota Negara RI sampai Keputusan Presiden ditetapkan. Perubahan, pengakhiran, atau peniadaan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara hanya dapat terjadi SETELAH Keppres pemindahan IKN ditetapkan. 36 Pasal 39 ayat (2): Otorita IKN mulai menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus IKN sejak Keppres pemindahan ditetapkan Sebelum Keputusan Presiden ditetapkan, tidak dibenarkan adanya pengaturan lain, termasuk undang- undang yang sederajat, yang secara langsung maupun tidak langsung menghilangkan atau mengubah status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Pasal 39 ayat (3) dan (4): Pengaturan kewenangan daerah dan pemungutan pajak selama masa transisi. Seluruh rezim kewenangan transisional harus tunduk pada prinsip kepastian hukum dan tidak boleh menimbulkan multitafsir mengenai status Ibu Kota Negara. B. PASAL 41 UU IKN Pasal 41 ayat (1): Pencabutan ketentuan UU DKI Jakarta berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden pemindahan IKN. B. PASAL 41 UU IKN Pasal 41 dimaknai secara konstitusional bahwa: Pencabutan atau pengakhiran status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara bersifat KONSTITUTIF dan hanya sah setelah Keppres. Pasal 41 ayat (2)-(4): Perintah perubahan UU DKI Jakarta dan pengaturan kekhususan Jakarta. Perubahan undang-undang mengenai Jakarta tidak boleh berlaku lebih dahulu atau menyimpangi syarat Keputusan Presiden. Selama Keputusan Presiden pemindahan IKN belum ditetapkan, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara tetap melekat secara hukum, tidak berakhir, dan tidak dapat ditiadakan oleh undang-undang lain yang sederajat. Berdasarkan seluruh rangkaian uraian dan argumentasi tersebut di atas, Pemohon selaku masyarakat awam mencoba berupaya menyampaikan suatu analogi sederhana untuk menggambarkan bagaimana kebingungan dan ketidakpastian pemahaman yang saat ini dirasakan oleh masyarakat terhadap pengaturan dalam Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN. Analogi ini dimaksudkan untuk membantu menjelaskan secara konkret kondisi yang timbul akibat norma tersebut, sehingga dapat memperlihatkan secara jelas bagaimana desain pengaturan yang ada memunculkan ketidakjelasan dalam memahami status dan kepastian hukum terkait Ibu Kota Negara. Bahwa “Perubahan nama dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta berarti Jakarta tidak lagi ditegaskan sebagai Ibu Kota Negara, dan karena dilakukan sebelum Keputusan Presiden pemindahan Ibu Kota ditetapkan, perubahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.” CONTOH ANALOGInya sebagai berikut: “Hal Ini seperti papan nama rumah dinas Presiden kemudian sudah diganti dan ditulis ‘bukan rumah dinas lagi’, 37 padahal Presiden belum pernah pindah secara resmi. Akibatnya, orang bertanya: sekarang rumah dinas Presiden itu di mana?” ANALOGI VERSI HUKUM ADMINISTRASI: “Status hukum hanya boleh berubah setelah keputusan pejabat yang berwenang diterbitkan. Jika keputusan itu belum ada, tetapi akibat hukumnya sudah dijalankan, maka negara menciptakan ketidakpastian hukum.” III. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutuskan: PETITUM PRIMER 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: a) Pasal 1 ayat (3) tentang prinsip negara hukum; dan b) Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil; 3. Menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai secara konstitusional bahwa: “Perubahan, pengakhiran, atau peniadaan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara hanya dapat terjadi setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, dan sebelum Keputusan Presiden tersebut ditetapkan, tidak dibenarkan adanya pengaturan lain, termasuk melalui undang-undang yang sederajat, yang secara langsung maupun tidak langsung menghilangkan, meniadakan, atau mengubah status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.” 4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. PETITUM SUBSIDAIR Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya, dengan: 1. Memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat terhadap Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga: 38 a) tidak menimbulkan konflik norma dengan undang-undang lain yang sederajat; b) menjamin kepastian hukum mengenai status Ibu Kota Negara; c) serta menjaga tertib penyelenggaraan negara; 2. Menegaskan bahwa selama Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara belum ditetapkan, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara secara hukum tetap melekat dan tidak dapat dianggap berakhir atau ditiadakan oleh pengaturan peraturan perundang-undangan lainnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Zulkifli; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Zulkifli kepada para advokad di Firma Hukum HMF PURNAMA LAWFIRM; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005; 7. Bukti P-6A : Fotokopi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 11/PUU- V/2007; 8. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006; 9. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; 10. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009; 11. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 39 12. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 13. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021); 14. Bukti P-13A : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025); 15. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; 16. Bukti P-14A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; 17. Bukti P-15 : Fotokopi Constitutional Law of the Netherlands, Kortmann, C.A.J.M., Constitutional Law of the Netherlands, Kluwer Law International, 2016.( Constitutional Law of the Netherlands: An Introduction - C. A. J. M. Kortmann, P. P. T. Bovend'Eert - Google Buku), Article 32 (Inauguration of the King / Capital) — “Upon assuming the royal prerogative the King shall be sworn in and inaugurated as soon as possible in the capital city, Amsterdam, at a public and joint session of the two Chambers of the Parliament. The King shall swear or promise allegiance to the Constitution and that he will faithfully discharge his duties. Specific rules shall be laid down by Act of Parliament.”. Implikasi langsung dari pasal di atas: konstitusi menyebutkan Amsterdam sebagai ‘capital’ (ibu kota) — pasal ini juga menunjukkan bahwa peran ritual kenegaraan (mis. pengangkatan raja) bersifat terikat pada Amsterdam kecuali diatur lain. Sumber resmi konstitusi Belanda (PDF terjemahan resmi) dapat dijadikan bukti primer; 18. Bukti P-16 : Fotokopi Federal Constitution of Malaysia (address Internet : Malaysia 1957 (rev. 2007) Constitution - Constitute Article 1(4) of the Federal Constitution of Malaysia states: “The territory of the State of Selangor shall exclude the Federal Territory of Kuala Lumpur established under the Constitution (Amendment) (No. 2) Act 1973 [Act A206] and the Federal Territory of Putrajaya established under 40 the Constitution (Amendment) Act 2001 [Act A1095] … and all such Federal Territories shall be territories of the Federation.” (Federal Constitution of Malaysia, Reprint as at 1 November 2010, p. 19). “Article 154(1) of the Federal Constitution of Malaysia provides that ‘Until Parliament otherwise determines, the municipality of Kuala Lumpur shall be the federal capital’ (Federal Constitution of Malaysia, Reprint as at 1 November 2010, p. 148).” Makna dan konteks singkat dari kutipan tersebut Article 1(4) menegaskan status konstitusional Wilayah- wilayah Persekutuan — termasuk Kuala Lumpur dan Putrajaya — sebagai wilayah yang merupakan “wilayah- wilayah Persekutuan”, yakni wilayah yang berada langsung di bawah kedaulatan Persekutuan Malaysia dan bukan bagian wilayah suatu negeri. Article 154(1) menyatakan secara eksplisit bahwa Kuala Lumpur adalah ibu kota persekutuan sehingga Parlimen menentukan lain. Kalimat “sehingga diputuskan selainnya oleh Parlimen” menunjukkan bahwa perubahan status ibu kota federal melampaui teks ini hanya dapat terjadi melalui keputusan Parlimen; 19. Bukti P-17 : Tangkapan layar artikel berita basis data JDIH Setneg/JDIHN yang menunjukkan tidak adanya Keppres pemindahan IKN sampai saat permohonan diajukan. Address internet https://www.inews.id/news/nasional/penjelasan- mensesneg-soal-keppres-ikn- belumditerbitkan/all?utm_medium=sosmed. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 41 Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898, selanjutnya disebut UU 21/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Senin, 12 Januari 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), 42 Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Januari 2026, hlm. 9-16 dan 18-23]. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.07 WIB, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah, kemudian pada hari yang sama telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan bukti yang disampaikan Pemohon. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK ”Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK ”Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus.” Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 ”Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 ”Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; 43 b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal permohonan telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (permohonan hlm. 2-4), kedudukan hukum Pemohon (permohonan hlm. 5-10), dan alasan permohonan (permohonan hlm. 10-31). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (permohonan hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus dalam petitum (permohonan hlm. 32-33). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya mengenai persoalan sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan berkenaan dengan hal tersebut, sebagai berikut. [3.3.3.1] Bahwa pada uraian alasan permohonan (posita), Pemohon pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun tidak terdapat argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) ihwal pertentangan norma dalam pasal-pasal a quo termasuk terhadap setiap materi muatan norma yang ada pada setiap ayat dalam pasal-pasal yang diujikan dengan batu ujinya. Dalam hal ini, Pemohon justru lebih banyak menguraikan konflik norma antara UU Ibu Kota Negara dan UU Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait status Ibu kota negara yang menurut Pemohon saling bertentangan dalam kedua UU tersebut. Menurut Mahkamah, adanya uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) mengenai alasan pertentangan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam 44 pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat fundamental yang menjadi dasar dalam penilaian pengujian undang-undang di Mahkamah sebagaimana diatur dalam UU MK dan PMK 7/2025. [3.3.3.2] Berkenaan dengan petitum permohonan, Pemohon pada pokoknya memohon sebagai berikut: PETITUM PRIMER 1. …; 2. Menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: a) Pasal 1 ayat (3) tentang prinsip negara hukum; dan b) Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil; 3. Menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai secara konstitusional bahwa: “Perubahan, pengakhiran, atau peniadaan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara hanya dapat terjadi setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, dan sebelum Keputusan Presiden tersebut ditetapkan, tidak dibenarkan adanya pengaturan lain, termasuk melalui undang-undang yang sederajat, yang secara langsung maupun tidak langsung menghilangkan, meniadakan, atau mengubah status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.” 4. …. PETITUM SUBSIDAIR …. 1. Memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat terhadap Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga: a) tidak menimbulkan konflik norma dengan undang-undang lain yang sederajat; b) menjamin kepastian hukum mengenai status Ibu Kota Negara; c) serta menjaga tertib penyelenggaraan negara; 2. Menegaskan bahwa selama Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara belum ditetapkan, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara secara hukum tetap melekat dan tidak dapat dianggap berakhir atau ditiadakan oleh pengaturan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon tersebut, pada bagian petitum primer angka 2, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang prinsip negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) tentang 45 jaminan kepastian hukum yang adil. Namun selanjutnya, pada petitum primer angka 3, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Terhadap kedua rumusan petitum a quo, di satu sisi Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), sementara di sisi lain, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat tanpa dirumuskan secara alternatif. Dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah rumusan kedua petitum tersebut adalah tidak bersesuaian atau saling bertentangan, karena petitum dirumuskan secara kumulatif. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, petitum yang demikian hanya dapat dibenarkan sepanjang satu sama lainnya dirumuskan secara alternatif, sehingga Mahkamah dapat memilih untuk menilai di antara petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan rumusan petitum yang bersifat kumulatif dimaksud Mahkamah tidak dapat memahami petitum sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023. Di samping itu, dalam petitum berikutnya, yakni petitum subsidair angka 1, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat terhadap Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sehingga tidak menimbulkan konflik norma dengan undang-undang lain yang sederajat, menjamin kepastian hukum mengenai status ibu kota negara serta menjaga tertib penyelenggaraan negara. Dalam petitum subsidair angka 2, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menegaskan bahwa selama Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara belum ditetapkan, status Jakarta sebagai ibu kota negara secara hukum tetap melekat dan tidak dapat dianggap berakhir atau ditiadakan oleh pengaturan peraturan perundang- undangan lainnya. Rumusan petitum demikian adalah rumusan petitum yang tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam permohonan pengujian undang-undang. Sebab, petitum yang benar seharusnya 46 “norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” atau “norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai …” [3.3.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena di dalam alasan-alasan permohonan (posita) tidak terdapat uraian dan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) mengenai alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, dan adanya rumusan antar petitum Pemohon yang bersifat kontradiktif serta tidak lengkap dan tidak lazim sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 47 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 48 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari