27/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Atrid Dayani Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Perum Puri Permata Blok F 2/6, RT/RW. 002/017, Kelurahan Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Aisyah Wardani Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Taman Surya Indah Gang Kutilang 19, RT/RW. 003/004, Kelurahan Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Hani Yudina Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Satria IV/32, RT/RW. 010/004. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Rosmala Hasandi Pekerjaan : Mahasiswa 2 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 83A, RT/RW. 004/003, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Nailah Putri Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Tampak Siring Raya Nomor 14, RT/RW. 001/015, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tengerang, Banten Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Zaimatul Ummah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Penegar, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Aquilla Bhellasyifa Niman Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kampung Sawah, RT/RW. 002/004, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VII; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2026 dan 28 Januari 2026, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Priskila Octaviani, S.H., Ratu Eka Shaira, S.H., Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Hartono, dan Bernita Matondang, kesemuanya adalah Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman, Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri- sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; 3 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Januari 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 14 Januari 2026 dengan Nomor 27/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 9 Februari 2026, yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 4 terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek 5 permohonan pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut Pemohon I hingga Pemohon VII merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3 s.d. P-9) dan juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas Terbuka (Bukti P-10 s.d. P-16); 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2 menegaskan para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo; 4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 6 b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. b) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut: Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP, yang menyatakan: “Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: … b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; atau c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang.” 7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: 7 a) Bahwa para Pemohon adalah mahasiswa Universitas Terbuka dan seluruhnya merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP karena penerapan norma a quo berpotensi secara nyata membatasi dan/atau merugikan pelaksanaan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara, khususnya hak untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2), serta hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945; b) Bahwa keberadaan norma a quo secara nyata berpotensi membatasi ruang demokrasi serta melemahkan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat serta merugikan hak-hak para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD 1945; c) Bahwa lambang negara Garuda Pancasila merupakan simbol negara yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman, serta merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, seyogyanya penggunaan lambang negara tersebut tidak dapat dibatasi hanya kepada kelompok atau kalangan tertentu, sepanjang tidak dimaksudkan dan/atau tidak dilakukan untuk merendahkan, menodai, atau merusak kehormatan dan martabat lambang negara Garuda Pancasila; d) Bahwa norma Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP tidak sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, karena justru bertentangan dengan semangat internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Lambang negara Garuda Pancasila semestinya “membumi” dan dimasyarakatkan kepada seluruh warga negara Indonesia agar nilai- nilai Pancasila mengakar kuat serta tidak terlepas dari bangsa Indonesia sebagai pemiliknya; 8 e) Bahwa norma Pasal 237 huruf d yang menyatakan “menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang” menciptakan pembedaan perlakuan yang tidak proporsional terhadap warga negara. Pembatasan tersebut berpotensi melahirkan praktik diskriminatif dalam penerapannya dan menghilangkan kesempatan yang setara bagi warga negara untuk mengekspresikan nilai-nilai kebangsaan; f) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memeriksa dan memutus norma yang memiliki substansi yang sama, yakni ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan melalui Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, yang pada pokoknya mengatur larangan sebagai berikut: c. Setiap orang dilarang membuat Lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara”; d. Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”. g) Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut berpendapat, pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya undang-undang a quo; h) Bahwa lebih lanjut, Mahkamah berpendapat undang-undang a quo hanya menentukan beberapa penggunaan yang bersifat wajib dan penggunaan yang bersifat keizinan, tetapi secara faktual lambang negara telah lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, antara lain disematkan di penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, disematkan di seragam siswa sekolah, yang semuanya tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 57 huruf d Undang- 9 Undang a quo. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta); i) Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap norma a quo, terdapat preseden konstitusional yang relevan dan mengikat secara moral (persuasive precedent) yang seharusnya menjadi rujukan dalam menilai konstitusionalitas Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP; Bahwa relevansi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 terhadap pengujian Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP, termasuk keterkaitannya dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, akan diuraikan secara lebih lanjut dalam bagian tersendiri dalam permohonan a quo; j) Bahwa pemberlakuan Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP justru berpotensi menjadikan Pancasila bersifat kaku dan semakin menjauh dari pemahaman masyarakat. Secara sosiologis dan psikologis, masyarakat pada umumnya mengekspresikan rasa cinta, kebanggaan, serta keterikatan terhadap tanah air melalui penggunaan simbol atau lambang negara, seperti Lambang Negara Garuda Pancasila dan Bendera Merah Putih. Simbol-simbol negara tersebut merupakan perwujudan grafis dari nilai-nilai kebangsaan yang berfungsi sebagai sarana awal bagi masyarakat untuk mengenali, menghayati, dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pembatasan yang bersifat ketat dan berpotensi represif terhadap penggunaan simbol negara sebagaimana diatur dalam Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP berisiko menghambat proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan 10 hukum (legal standing) sebagai para Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Pembatasan Penggunaan Lambang Negara oleh Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Konstitusional untuk Memperjuangkan Kepentingan secara Kolektif sehingga Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 1. Bahwa lambang negara Garuda Pancasila merupakan identitas bangsa dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digali dari nilai-nilai kebudayaan, filosofis, dan ideologis bangsa Indonesia. Sebagai perwujudan dari Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa, lambang negara Garuda Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol formal kenegaraan, melainkan juga sebagai medium ekspresi kolektif rakyat dalam menegaskan identitas, persatuan, dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, lambang negara secara hakiki merupakan milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap upaya untuk menjauhkan lambang negara dari rakyat, baik melalui pembatasan fisik maupun kriminalisasi melalui norma pidana, berpotensi mereduksi makna kedaulatan rakyat itu sendiri; 2. Bahwa keterkaitan antara lambang negara Garuda Pancasila dan prinsip kedaulatan rakyat secara tegas tercermin dalam makna filosofis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang a quo menyebutkan bahwa “Garuda Pancasila adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah 11 bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang dimaksud dengan “perisai” adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Makna-makna tersebut menunjukkan bahwa lambang negara sejak awal dikonstruksikan sebagai representasi kehendak kolektif rakyat Indonesia yang berdaulat, bukan semata-mata simbol kekuasaan negara dalam arti sempit. Dalam negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, lambang negara berfungsi sebagai penjelmaan simbolik dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat, sehingga penggunaannya oleh warga negara merupakan bagian dari aktualisasi kedaulatan tersebut dalam ruang sosial, budaya, dan kehidupan bernegara; 3. Bahwa makna lambang negara Garuda Pancasila yang melekat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan adanya korelasi langsung antara penggunaan lambang negara dan upaya memperjuangkan persatuan serta kepentingan bersama secara kolektif. Dalam hal ini, penggunaan lambang negara oleh masyarakat termasuk dalam ruang ekspresi, aspirasi, maupun gerakan sosial, merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara untuk memperjuangkan kepentingan kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara; 4. Bahwa Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP, dengan rumusan yang bersifat luas, abstrak, dan terbuka terhadap penafsiran subjektif, berpotensi menimbulkan chilling effect bagi masyarakat dalam 12 menggunakan lambang negara sebagai bagian dari ekspresi kolektif dan perjuangan kepentingan bersama. Ketentuan pidana tersebut tidak memberikan batasan yang jelas antara penggunaan lambang negara yang bersifat merendahkan atau menghina dengan penggunaan yang merupakan ekspresi nasionalisme, kritik, atau aspirasi kolektif. Akibatnya, warga negara berada dalam posisi rentan untuk dikriminalisasi ketika menggunakan lambang negara dalam konteks perjuangan sosial atau penyampaian pendapat di ruang publik; Sebagai contoh konkret, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, penggunaan lambang negara dalam kegiatan advokasi sosial, pendidikan kewarganegaraan non-formal, kegiatan mahasiswa, kampanye nilai-nilai Pancasila, produksi konten edukatif, karya seni visual, mural kebangsaan, desain kaos edukatif, hingga produk kreatif UMKM berbasis nasionalisme menjadi rentan dikriminalisasi karena tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan; 5. Bahwa mengutip pendapat dari M. Muktasar Syamsuddin, Ph.D. yang datang sebagai seorang ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, dijelaskan bahwa Ilmu Semiotika membedakan tanda ke dalam tiga kategori, yaitu (i) lambang (symbol); (ii) sinyal (signal); dan (iii) isyarat (sign). Lambang menempati tingkat tertinggi dalam sistem tanda karena tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan mengandung makna normatif dan nilai yang harus ditafsirkan. Berbeda dengan sinyal yang hanya berfungsi memberi petunjuk atau gambaran awal tanpa kedalaman makna, lambang memuat pesan ideologis, filosofis, dan kultural yang hanya dapat dipahami melalui proses penafsiran. Oleh karena itu, lambang tidak bersifat netral, melainkan selalu membawa muatan nilai yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Secara inheren, lambang mengandung makna yang mendalam dan nilai keagungan yang dihormati oleh manusia. Lambang merupakan hasil olah pikir dan kebudayaan manusia sebagai makhluk yang berakal dan bermartabat, sehingga keberadaannya secara alamiah menimbulkan sikap penghormatan tanpa perlu adanya paksaan atau perintah. Dalam 13 konteks ini, relasi manusia dengan lambang bersifat etik dan kultural, bukan semata-mata relasi koersif yang lahir dari kekuasaan hukum. Lambang negara Garuda Pancasila, dalam perspektif semiotika dan filsafat hukum, dapat dipahami setidaknya dari dua sudut pandang. Pertama, dari aspek kausa material, yaitu asal-usul material dan nilai yang membentuk lambang negara tersebut. Garuda Pancasila secara material, historis, dan filosofis bersumber dari kebudayaan, nilai, dan pengalaman historis bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, nilai- nilai yang terkandung dalam lambang negara patut diklaim sebagai milik kolektif bangsa Indonesia, bukan sebagai milik eksklusif negara sebagai institusi kekuasaan. Konsekuensinya, penghormatan terhadap lambang negara tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap rakyat sebagai pemilik nilai-nilai yang dilambangkan, sehingga penggunaan lambang negara oleh masyarakat dalam konteks ekspresi kebangsaan dan partisipasi kolektif merupakan bentuk aktualisasi nilai tersebut, bukan perbuatan yang patut dikriminalisasi; 6. Kedua, aspek kausa formalis, yaitu peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan mengenai penggunaan lambang negara Garuda Pancasila. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi sebagai kerangka formal yang mengatur tata cara penggunaan lambang negara, bukan sebagai instrumen untuk mencabut makna, nilai, dan tujuan filosofis yang telah melekat secara inheren pada lambang tersebut. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap lambang negara harus ditempatkan sebagai sarana penertiban dan perlindungan nilai, bukan sebagai alat pembatasan yang bersifat represif terhadap ekspresi kebangsaan masyarakat. Lambang negara Garuda Pancasila merepresentasikan kebanggaan bangsa Indonesia. Di dalam kebanggaan tersebut terkandung kebebasan masyarakat untuk mengapresiasi dan memaknai lambang negara dalam rangka mewujudkan tujuan yang disimbolkan oleh burung Garuda, yaitu nilai- nilai Pancasila dan cita-cita bernegara. Ketika suatu tanda berfungsi sebagai lambang, maka secara konseptual terbuka ruang penafsiran, sebab lambang tidak memiliki makna tunggal yang tertutup. Ruang penafsiran tersebut merupakan konsekuensi alamiah dari kedalaman 14 makna simbolik lambang negara sebagai representasi nilai ideologis dan historis bangsa. Apabila dalam praktik muncul perbedaan atau multitafsir atas penggunaan lambang negara, maka penentuan batas kewajaran penafsiran tidak dapat diserahkan semata-mata pada tafsir subjektif penguasa atau aparat penegak hukum. Penilaian tersebut harus diukur berdasarkan sejauh mana penafsiran dan penggunaan lambang negara tersebut didukung oleh instrumen yang sah dan relevan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, ketika negara bermaksud melakukan pembatasan atau larangan terhadap penggunaan lambang negara, pendekatan yang seharusnya ditempuh bukanlah pendekatan kriminalisasi, melainkan upaya penyamaan maksud, niat, dan pemahaman secara kolektif antara negara dan masyarakat. Hal ini penting agar setiap pengaturan terhadap lambang negara tetap selaras dengan tujuan utama penggunaannya, yakni sebagai sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sebagai dasar untuk membatasi hak konstitusional warga negara dalam mengekspresikan kebanggaan, partisipasi, dan nasionalisme secara kolektif; 7. Bahwa pembatasan terhadap penggunaan lambang negara melalui ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP tidak memenuhi prinsip pembatasan hak asasi manusia yang sah menurut UUD 1945. Pembatasan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan yang proporsional dan tidak disertai ukuran yang jelas serta terukur, sehingga justru berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan secara kolektif. Lambang negara sebagai milik bersama seluruh rakyat Indonesia harus dapat diakses dan digunakan oleh seluruh warga negara sebagai bentuk ekspresi nasionalisme dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembatasan tersebut tidak memenuhi prinsip necessity dan proportionality karena tujuan perlindungan martabat lambang negara dapat dicapai melalui pengaturan administratif dan edukatif tanpa 15 kriminalisasi, sementara dampak pembatasannya justru menekan partisipasi kolektif warga negara. 8. Bahwa oleh karena itu, tidak terdapat alasan konstitusional yang sah untuk melarang dan/atau menjauhkan masyarakat dari akses penggunaan lambang negara Garuda Pancasila. Sebaliknya, pemberian ruang yang wajar dan proporsional bagi masyarakat untuk menggunakan lambang negara justru merupakan perwujudan dari demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pembatasan yang bersifat represif melalui norma pidana a quo telah menegaskan hak warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP tidak dapat dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penggunaan lambang negara oleh warga negara. Norma a quo harus dimaknai secara konstitusional, yaitu hanya berlaku terhadap penggunaan lambang negara yang secara nyata dimaksudkan untuk menghina, merendahkan martabat, atau melecehkan lambang negara, dan tidak berlaku terhadap penggunaan lambang negara dalam rangka ekspresi kebangsaan, penyampaian pendapat di muka umum, advokasi sosial, kegiatan akademik, pendidikan, kebudayaan, maupun perjuangan kepentingan kolektif yang dilakukan dengan iktikad baik. Tanpa pemaknaan demikian, Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP berpotensi menegasikan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. B. Alasan Konstitusional Pengujian Pasal 237 huruf b KUHP Meskipun Tidak Dibatalkan dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012 1. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 4/PUU- X/2012 tidak membatalkan ketentuan yang melarang pembuatan lambang negara yang sama atau menyerupai lambang negara, namun pengujian terhadap Pasal 237 huruf b KUHP memiliki konteks konstitusional yang berbeda dan lebih berat. Ketentuan tersebut kini tidak lagi bersifat administratif, melainkan diikuti ancaman pidana, 16 sehingga menimbulkan implikasi serius terhadap kebebasan warga negara dan kepastian hukum. 2. Bahwa frasa sama atau menyerupai lambang negara dalam Pasal 237 huruf (b) KUHP tidak disertai ukuran objektif, parameter visual, maupun batasan normatif yang jelas, sehingga membuka ruang penafsiran subjektif aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum pidana, ketidakjelasan tersebut bertentangan dengan prinsip lex certa dan berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif. C. Potensi Diskriminasi dalam Penerapan Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP terhadap Ekspresi Identitas Kebangsaan sehingga Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, serta menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan diskriminatif tersebut. Norma ini menempatkan prinsip non-diskriminasi sebagai hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right), sehingga setiap peraturan perundang-undangan wajib dirancang dan diterapkan secara adil, setara, dan tidak menimbulkan pembedaan perlakuan yang tidak beralasan; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 berpendapat bahwa, warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya, dan/atau menunjukkan identitas kewarganegaraannya melalui penggunaan lambang atau identitas lain yang khas dari negara Indonesia. Penggunaan atau pemakaian identitas khas negara oleh warga negara tersebut adalah wajar dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara akan identitas kebangsaan/kenegaraan yang nantinya melekat pada dirinya. Kepemilikan warga atas identitas kebangsaan/kenegaraan dilindungi oleh UUD 1945, dan dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengakuan kewarganegaraan, pengakuan kebudayaan, keikutsertaan dalam pemerintah dan/atau pembelaan negara, dan lain sebagainya; 17 3. Bahwa perbedaan perlakuan hukum yang lahir dari ketidakjelasan norma pidana tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan keadaan objektif, melainkan oleh perbedaan penilaian terhadap ekspresi identitas kebangsaan yang melekat pada subjek hukum. Kondisi demikian menciptakan diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination), di mana norma hukum secara formal tampak netral, namun dalam penerapannya justru menimbulkan dampak yang merugikan kelompok tertentu, khususnya kelompok masyarakat yang mengekspresikan identitas kebangsaannya melalui cara-cara non- formal, kultural, atau kritis; 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 telah secara tegas menyatakan Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945, karena ketentuan tersebut membatasi penggunaan lambang negara secara berlebihan dan mengekang ekspresi serta apresiasi warga negara terhadap identitas kebangsaannya. Mahkamah menilai bahwa pembatasan demikian justru berpotensi mengurangi rasa memiliki warga negara terhadap lambang negaranya dan menurunkan kadar nasionalisme, yang secara substansial bertentangan dengan tujuan perlindungan lambang negara itu sendiri; 5. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo bersifat prinsipil dan konstitusional, khususnya terkait perlindungan ekspresi identitas kebangsaan, prinsip non-diskriminasi, serta larangan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, ratio decidendi Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 seharusnya menjadi pedoman yang mengikat (binding constitutional interpretation) bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan pengaturan lanjutan mengenai penggunaan lambang negara; 6. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, pembentuk undang-undang justru kembali memasukkan substansi pengaturan yang serupa ke dalam Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP, dengan pola pembatasan yang pada hakikatnya sama, bahkan diperkuat melalui ancaman 18 pidana. Pengulangan substansi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta prinsip res judicata pro veritate habetur dalam konteks hukum konstitusi; 7. Bahwa tindakan pembentuk undang-undang yang menghidupkan kembali norma dengan muatan pembatasan yang secara substansial telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencederai asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap konstitusi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara. Warga negara dihadapkan pada situasi di mana hak konstitusional yang sebelumnya telah dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi kembali terancam oleh norma pidana baru yang secara materiil memiliki substansi yang sama; 8. Bahwa dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, pengulangan norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut berpotensi memperluas praktik diskriminasi dalam penerapan hukum, karena ketentuan yang bersifat multitafsir kembali diberlakukan tanpa memperhatikan batasan konstitusional yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan tanpa memberikan penjelasan yang tegas. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi setiap orang dari perlakuan diskriminatif; 9. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP tidak dapat dilepaskan dari konteks historis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, yang secara jelas telah memberikan rambu-rambu konstitusional mengenai penggunaan lambang negara. Pengabaian terhadap putusan tersebut menjadikan norma a quo tidak hanya bermasalah secara substansial, tetapi juga inkonstitusional secara sistemik, karena bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi dan kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi; 10. Bahwa apabila Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP diterapkan secara kaku dan tanpa penafsiran yang ketat, maka penerapannya berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang sangat luas terhadap berbagai lembaga negara maupun warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara yang dalam praktiknya menggunakan atribut dengan lambang 19 negara dalam bentuk dan konteks yang tidak secara eksplisit diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma a quo berpotensi diterapkan secara tidak konsisten dan tidak realistis dalam praktik ketatanegaraan. Lebih lanjut, terdapat kontradiksi normatif yang inheren dalam pengaturan tersebut. Di satu sisi, negara secara aktif mendorong dan bahkan mewajibkan warga negara untuk menumbuhkan nasionalisme serta menggunakan lambang negara sebagai simbol identitas kebangsaan dan kenegaraan dalam berbagai ruang publik. Namun di sisi lain, Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP justru menghadirkan ancaman pidana terhadap penggunaan lambang negara yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, tanpa memberikan batasan yang jelas dan objektif. D. Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP Menghambat Kebebasan Masyarakat dalam Memelihara dan Mengembangkan Ekspresi Kebudayaan Nasional dalam Penggunaan Lambang Negara sehingga Bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 1. Bahwa lambang negara Garuda Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan nasional Indonesia, karena digali dari nilai historis, mitologis, filosofis, dan ideologis bangsa Indonesia. Garuda sebagai simbol telah hidup dalam kebudayaan nusantara jauh sebelum dikodifikasikan sebagai lambang negara, sehingga keberadaannya tidak semata-mata lahir dari konstruksi hukum positif, melainkan dari perjalanan sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri; 2. Bahwa terkait dengan penggunaan lambang negara, tidak dapat diabaikan keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Mahkamah dalam putusannya berpendapat bahwa frasa “menjamin” dalam ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai kewajiban konstitusional negara yang pada saat yang sama melahirkan hak konstitusional warga negara untuk secara bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dengan memperhatikan bahwa Pancasila yang 20 dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila merupakan suatu sistem nilai dan kebudayaan, maka nilai-nilai tersebut tidak dapat dipandang sebagai milik eksklusif negara sebagai penguasa, melainkan sebagai kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia. Konsekuensinya, warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengaktualisasikan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut, termasuk melalui penggunaan lambang negara dalam ruang sosial, budaya, pendidikan, dan ekspresi kebangsaan; 3. Bahwa penciptaan lambang negara Garuda Pancasila sejak awal merupakan hasil proses kebudayaan bangsa Indonesia, yang dilakukan melalui suatu sayembara dan kemudian disempurnakan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1945 sesaat setelah kemerdekaan. Proses historis tersebut menunjukkan bahwa lambang negara tidak lahir sebagai konstruksi kekuasaan, melainkan sebagai hasil perenungan filosofis dan kebudayaan bangsa Indonesia dalam merumuskan identitas dan nilai dasar negara. Sejak awal, lambang Garuda Pancasila dirancang sebagai perlambang filosofis terhadap sila-sila Pancasila, sehingga ideologi Pancasila kemudian menjadi identik dan tidak terpisahkan dari lambang negara tersebut; 4. Bahwa Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 secara tegas mewajibkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menggunakan dan mengekspresikan lambang Garuda Pancasila sebagai simbol nilai-nilai Pancasila, sepanjang penggunaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengklaim lambang negara sebagai milik pribadi atau golongan tertentu serta tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis yang menyesatkan atau merugikan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan politik dan kepentingan pribadi yang patut dibatasi adalah penggunaan lambang negara Garuda Pancasila untuk kepentingan elektoral dalam pemilihan umum, penggunaan sebagai lambang organisasi atau kelompok yang menimbulkan kesan memperoleh legitimasi atau restu negara, maupun penggunaan untuk penggalangan dana atau tindakan lain yang 21 menciptakan privilese semu dan menyesatkan masyarakat. Pembatasan terhadap bentuk penyalahgunaan tersebut dimaksudkan untuk melindungi martabat lambang negara, bukan untuk membatasi hak masyarakat dalam mengekspresikan dan memelihara kebudayaan nasionalnya; 5. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum diciptakan untuk manusia dan masyarakat, bukan sebaliknya manusia dan masyarakat dipaksa tunduk demi hukum. Hukum harus dipahami sebagai instrumen yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata diarahkan pada bagaimana menjatuhkan sanksi, melainkan pada bagaimana hukum tersebut berfungsi melindungi hak, martabat, serta kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, suatu norma hukum kehilangan legitimasi moral dan konstitusionalnya apabila justru digunakan untuk membatasi, menekan, atau merugikan masyarakat yang seharusnya dilindunginya; 6. Bahwa keberlakuan Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP secara nyata menciptakan hambatan (chilling effect) terhadap kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan ekspresi kebudayaan nasional. Ancaman pidana yang melekat pada penggunaan lambang negara tanpa batasan yang jelas mendorong masyarakat untuk membatasi diri, menghindari, atau bahkan menghentikan penggunaan lambang Garuda Pancasila dalam karya seni, pertunjukan budaya, kegiatan adat, pendidikan kebudayaan, maupun produk kreatif berbasis nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini secara langsung menghambat pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks konkret, hambatan tersebut berpotensi dialami oleh pelaku pendidikan, seniman, budayawan, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis seni dan budaya, yang dalam praktiknya menggunakan lambang negara sebagai bagian dari media pembelajaran, karya seni, pertunjukan budaya, desain produk, maupun sarana penguatan identitas kebangsaan. Ketidakjelasan batasan penggunaan lambang negara dalam Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP menjadikan aktivitas kebudayaan tersebut berada dalam bayang- 22 bayang ancaman pidana, meskipun dilakukan untuk tujuan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional; 7. Bahwa kerugian hak konstitusional tersebut bersifat potensial yang nyata dan rasional, karena sejak norma a quo diberlakukan, masyarakat berada dalam situasi ketidakpastian hukum mengenai batasan penggunaan lambang negara dalam konteks kebudayaan. Potensi kriminalisasi ini secara wajar menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran yang beralasan bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas kebangsaannya melalui kebudayaan, sehingga hak untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional menjadi tereduksi bahkan sebelum adanya penegakan hukum secara konkret; 8. Bahwa terdapat hubungan sebab–akibat yang jelas antara berlakunya Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP dengan terhambatnya kebebasan masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Ketidakjelasan norma dan ancaman pidana yang melekat secara langsung membatasi ruang ekspresi budaya warga negara, sehingga pelaksanaan hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dijalankan secara bebas, aman, dan bermartabat. Dengan demikian Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional. Norma tersebut harus dimaknai secara konstitusional sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat lambang negara, bukan sebagai alat kriminalisasi terhadap budaya, seni, pendidikan, dan aktivitas masyarakat. Pemaknaan yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimatum remedium menjadi penting agar perlindungan lambang negara tetap selaras dengan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan kebudayaan sebagaimana diperintahkan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim 23 Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842] bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau Menyatakan bahwa Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842] bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dikecualikan terhadap penggunaan lambang negara dalam rangka ekspresi kebangsaan, penyampaian pendapat di muka umum, kegiatan akademik, pendidikan, kebudayaan, seni, advokasi sosial, serta bentuk partisipasi warga negara lainya yang dilakukan dengan iktikad baik dan tidak bertujuan merendahkan lambang negara; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 24 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Atrid Dayani; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Aisyah Wardani; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hani Yudina; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rosmala Hasandi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nailah Putri; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Zaimatul Ummah; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Aquilla Bhellasyifa Niman; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa, atas nama Atrid Dayani; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa, atas nama Aisyah Wardani; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa, atas nama Hani Yudina; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa, atas nama Rosmala Hasandi; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa, atas nama Nailah Putri; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa, atas nama Zaimatul Ummah; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa, atas nama Aquilla Bhellasyifa Niman; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 April 2026, serta menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 13 April 2026, yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut. I. KETENTUAN KUHP 2023 DAN UU PENYESUAIAN PIDANA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap KUHP 2023 dan UU Penyesuaian Pidana, yang berketentuan sebagai berikut: Dalam Perkara Nomor 27/PUU-XXIII/2026  Pasal 237 huruf b dan c KUHP 2023 “Dipidana dengan pidana paling banyak kategori II, setiap orang yang: … 25 b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang:“ Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo dengan alasan pada intinya sebagai berikut: Dalam Perkara Nomor 27/PUU-XXIII/2026 Pasal ini menimbulkan chilling effect bagi masyarakat menggunakan lambang negara sebagai bagian dari ekspresi kolektif dan perjuangan kepentingan bersama. Ketentuan pidananya tidak memberikan batasan yang jelas antara penggunaan lambang negara yang bersifat merendahkan atau menghina dengan penggunaan yang merupakan ekspresi nasionalisme, kritik, atau aspirasi kolektif. Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau Menyatakan bahwa Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 26 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dikecualikan terhadap penggunaan lambang negara dalam rangka ekspresi kebangsaan, penyampaian pendapat di muka umum, kegiatan akademik, pendidikan, kebudayaan, seni, advokasi sosial, serta bentuk partisipasi warga negara lainnya yang dilakukan dengan ikktikad baik dan tidak bertujuan merendahkan lambang negara. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil pasal-pasal a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek can lstrafrecht voor Nederlandsch Indie) telah berkembang secara masif dari asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam kodifikasi. Perkembangan ini berkaitan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, termasuk peraturan daerah. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan 3 (tiga) hal utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (criminal act), perumusan pertanggungjawaban pidana (crïminal responsibility), dan perumusan sanksi baik berupa penjatuhan pidana (punishment) maupun pemberian tindakan (treatment). Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana yang terjadi perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal 27 maupun horizontal ke dalam suatu kitab undang-undang yang sistematis. 2. Upaya rekodifikasi ini menghasilkan KUHP 2023. Pembentukan RUU KUHP telah melalui langkah panjang yang dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Walaupun telah melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukannya, serta telah melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya, namun KUHP 2023 yang disusun tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaedah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana. 3. Tidaklah mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multietnis untuk membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Jangka waktu yang panjang saat pembentukan KUHP 2023, juga mengakibatkan bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukan KUHP 2023. Selain itu, DPR bersama pemerintah harus tetap terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian, lembaga, organisasi, masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya supaya tetap sesuai dengan kaedah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana. Di sisi lain, materi hukum pidana nasional yang termuat dalam KUHP 2023 juga harus mengatur keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. 4. Selanjutnya, terbitnya KUHP 2023 merupakan era baru hukum pidana di Indonesia, yang mencerminkan bentuk demokratisasi dan modernisasi hukum. Perubahan ini, upaya Indonesia guna memiliki 28 sistem hukum pidana yang berdaulat dan tidak lagi bergantung pada hukum warisan kolonial. 5. Sebelum perubahan, KUHP yang berlaku sejak masa kolonial Belanda menerapkan paradigma monistis, yang berakar hukum pidana kolonial. Paradigma tersebut, didasarkan prinsip konkordansi, yaitu diadopsi langsung dari hukum pidana Belanda dengan penyesuaian terbatas untuk konteks hukum Indonesia pasca kemerdekaan. 6. KUHP lama lebih berfokus keadilan retributif (pembalasan/punishment) sebagai inti sistem peradilan pidana, di mana penekanan utamanya sanksi hukuman bagi pelaku tanpa memprioritaskan pemulihan korban atau reintegrasi pelaku. Pendekatan ini sering disebut sebagai paradigma kuno, yang mirip dengan sistem Hammurabi (lex talionis), karena cenderung kaku dan berorientasi pada hukuman fisik. 7. KUHP 2023 menandai perubahan paradigma mendasar dari sistem hukum pidana Indonesia, dengan mengalihkan fokus dari keadilan retributif (pembalasan) ke pendekatan yang lebih holistik. Terjadi pergeseran signifikan menuju keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, yang menjadi penekanan utama dalam undang- undang ini. 8. Perubahan dimaksud, mencerminkan transformasi dari pemidanaan yang berorientasi pembalasan, menjadi pemidanaan lebih utilitarian, yang menekankan manfaat daripada hukuman semata. Salah satu perubahan paling signifikan, adalah implementasi keadilan restoratif yang memberi perhatian khusus pada kepentingan korban dan upaya pemulihan. KUHP 2023 mengakomodir penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian antara pelaku dan korban, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi, sehingga mengurangi beban sistem. 9. Paradigma baru yang diterapkan didalam KUHP 2023, menghendaki aparat penegak hukum memprioritaskan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, sehingga di dalam melakukan pemidanaan, aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus benar-benar melihat bahwa 29 pidana perampasan kemerdekaan (penjara), hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dengan perubahan tersebut, KUHP 2023 diharapkan dapat menjawab tantangan penegakan hukum pidana di Indonesia yang lebih berkeadilan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN I. Terhadap isu konstitusionalitas Pasal 237 huruf c KUHP 2023 mengenai pengaturan kembali delik penggunaan lambang yang tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa pengaturan mengenai Lambang Negara bukanlah merupakan norma baru yang lahir dalam KUHP 2023, melainkan telah diatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009), yakni dalam Pasal 68 dan Pasal 69 UU 24/2009 yang memiliki pengaturan serupa dengan Pasal 236 dan Pasal 237 KUHP 2023. Berkenaan dengan norma tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus ketentuan a quo dalam perkara Nomor 4/PUU-X/2012, sehingga norma a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Meskipun pengaturan mengenai norma telah diputus Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pembentuk undang-undang menganggap penting untuk mengatur kembali norma a quo di dalam KUHP 2023. Pengaturan tersebut dilandaskan pada alasan bahwa Lambang Negara bukan sekadar simbol grafis, melainkan simbol kedaulatan dan identitas konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945. Lambang Negara memiliki dimensi kehormatan dan kewibawaan yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara berdaulat dan negara hukum. Dengan mendudukan lambang negara sebagai 30 simbol negara, maka lambang negara memiliki kesakralan yang penggunaannya wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 3. Bahwa Lambang Negara, dalam hal ini Garuda Pancasila, bukanlah sekadar gambar biasa. Ia adalah simbol kedaulatan negara, identitas nasional, dan pemersatu bangsa yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Pasal 36A UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika." Ketentuan Pasal 237 huruf b dan c merupakan pengejawantahan dari perintah konstitusi untuk melindungi dan menjaga kehormatan simbol negara tersebut. 4. Bahwa Pasal 237 huruf c KUHP 2023 tidak melarang penggunaan Lambang Negara secara umum, melainkan mengatur penggunaan Lambang Negara agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma a quo tidak mempidana ekspresi nasionalisme, tidak melarang kecintaan terhadap negara, dan tidak mengkriminalisasi penggunaan yang sah dan patut. 5. Pembatasan terhadap penggunaan lambang negara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana lambang negara dapat digunakan secara bermartabat, sekaligus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat mencederai rasa nasionalisme dan persatuan. Perlindungan terhadap simbol negara ini juga diakui secara universal, misalnya di Amerika Serikat, perlakuan terhadap bendera negara (Old Glory) diatur oleh kombinasi undang-undang federal dan putusan Mahkamah Agung (Supreme Court) yang sangat menghormati hak kebebasan berbicara (First Amendment). Meskipun terdapat upaya untuk melindungi bendera, Mahkamah Agung konsisten memutuskan bahwa penodaan atau pembakaran bendera sebagai bentuk protes politik adalah tindakan yang dilindung. 6. Bahwa pengaturan penggunaan Lambang Negara dalam KUHP 2023 memiliki tujuan antara lain: a. Menjaga marwah dan wibawa simbol kedaulatan; 31 b. Mencegah penyalahgunaan dan komersialisasi; c. Mencegah kerancuan antara tindakan resmi negara dan tindakan perorangan; d. Menjamin penggunaan yang seragam sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, norma a quo merupakan instrumen perlindungan konstitusional terhadap simbol negara, bukan pembatasan ekspresi warga negara. 7. Bahwa frasa "sama atau menyerupai lambang negara" dalam huruf b dan frasa "untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang- Undang" dalam huruf c merujuk secara langsung UU 24/2009. Dalam UU 24/2009, bentuk, ukuran, tata letak, dan keperluan penggunaan lambang negara telah diatur secara sangat rinci dan konkret. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dilarang, warga negara dapat dengan mudah merujuk pada UU 24/2009. Tidak ada kekaburan norma karena definisi "penggunaan yang sah" telah ditentukan secara limitatif oleh UU 24/2009. 8. Bahwa perbuatan yang dilarang bukanlah "penggunaan lambang negara" secara umum, melainkan dua perbuatan spesifik: (i) membuat lambang baru untuk entitas tertentu yang sama atau menyerupai lambang negara, dan (ii) menggunakan lambang negara untuk keperluan yang secara eksplisit tidak diizinkan oleh undang-undang. Perbuatan ini secara kualitatif berbeda dengan penggunaan lambang negara sebagai bagian dari ekspresi kebangsaan, kritik seni, atau pendidikan. Misalnya, seorang siswa yang menggambar Garuda Pancasila untuk tugas sekolah atau seorang atlet yang mengenakan jersey dengan atribut Garuda yang disediakan oleh vendor resmi adalah penggunaan yang wajar dan tidak dilarang. Hal ini sesuai dengan prinsip The Harm Principle yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam bukunya "On Liberty" (1859). Dalam bukunya Mill berargumen, "The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others", 32 yang dapat dimaknai kekuasaan negara dapat digunakan untuk membatasi kebebasan individu hanya untuk mencegah terjadinya bahaya (harm) pada orang lain atau kepentingan publik. Membuat lambang partai politik yang menyamai Garuda atau menggunakan Garuda untuk komersil dan perlindungan tidak sah, misal kapal asing yang secara ilegal memakai bendera Indonesia untuk perlindungan dari penangkapan tentu menimbulkan potensi bahaya dengan merendahkan martabat simbol negara dan mengecoh publik. sehingga legitimasi negara untuk campur tangan melalui hukum pidana menjadi sangat kuat. 9. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai chilling effect adalah berlebihan. Teori Chilling Effect dalam ranah hukum ketatanegaraan, yang banyak dibahas oleh pakar seperti Frederick Schauer dalam karyanya "Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the Chilling Effect" (1978), biasanya muncul ketika suatu norma sangat samar sehingga masyarakat memilih untuk tidak berbicara sama sekali daripada mengambil risiko dituntut. 10. Bahwa dalam kasus ini, tidak ada kesamaran yang demikian. Batas antara yang diperbolehkan dan dilarang telah dijelaskan di atas. DPR RI berpendapat bahwa justru pasal ini memberikan kepastian dan mencegah potensi kekacauan. Tanpa adanya pasal ini, akan terjadi ketidakpastian yang lebih besar, di mana setiap orang dapat dengan bebas membuat tiruan lambang negara atau menggunakannya untuk kepentingan komersial yang tidak pantas, sehingga lambang negara kehilangan makna sakralnya sebagai simbol negara. 11. Bahwa persoalan iktikad baik dalam penggunaan lambang negara perlu ditegakkan secara ketat karena penyalahgunaannya dapat berdampak langsung pada kedaulatan negara. Dalam praktik hukum internasional, lambang negara, terutama bendera, tidak sekadar simbol, melainkan identitas hukum yang menunjukkan hubungan antara negara dengan subjek hukum yang menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan bendera negara dengan iktikad buruk dapat menimbulkan implikasi serius, termasuk 33 penyalahgunaan yurisdiksi dan perlindungan hukum negara yang bersangkutan. Contohnya, ketika sebuah kapal asing secara sengaja mengibarkan bendera Indonesia untuk menghindari penangkapan atau pemeriksaan oleh aparat penegak hukum negara lain. 12. Dalam perspektif hukum laut internasional, tindakan semacam ini dikenal sebagai bentuk penyalahgunaan identitas negara (fraudulent use of flag) yang berpotensi merugikan negara yang benderanya digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Malcolm N. Shaw dalam bukunya International Law (2008), bendera negara pada kapal menandakan adanya hubungan kebangsaan (nationality of ships) yang memberikan dasar bagi negara bendera untuk menjalankan yurisdiksi dan perlindungan hukum terhadap kapal tersebut. Karena itu, penggunaan bendera secara tidak sah atau dengan iktikad buruk bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dipandang sebagai tindakan yang merusak integritas sistem hukum internasional serta mengancam otoritas kedaulatan negara yang bersangkutan. 13. Bahwa penting untuk mencermati bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara serupa terkait penggunaan lambang negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- XII/2014 yang diucapkan pada 28 Januari 2015, dalam pertimbangan hukum penting diperhatikan, Mahkamah menyatakan bahwa meskipun penggunaan lambang negara untuk mengekspresikan kebanggaan diperbolehkan, namun ada aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu "iktikad baik" dan "tidak untuk merendahkan martabat lambang negara". DPR RI dalam proses pembentukan KUHP, telah menginternalisasi pertimbangan hukum Putusan MK No. 66/PUU-XII/2014 dengan mengutamakan prinsip iktikad baik dalam penggunaan lambang negara. Jika pemakaian lambang negara adalah untuk ekspresi kebangsaan, kritik sosial yang konstruktif, pendidikan, atau seni yang tidak merendahkan, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam ranah delik pidana ini. 34 14. Bahwa pengaturan mengenai pembatasan penggunaan lambang negara sejatinya tidak mengurangi hak warga negara dalam penggunaannya. Hal ini didasarkan pada pembatasan hak konstitusional yang wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 15. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut adanya pengaturan kembali mengenai norma yang mengatur mengenai delik penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengejawantahan perlindungan negara terhadap eksistensi negara itu sendiri sekaligus menjadi suatu kebijakan terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. II. Bahwa terkait pengujian terhadap KUHP 2023 secara umum, DPR RI berpandangan bahwa: Pada dasarnya pengujian terhadap kebijakan hukum pidana (Criminal Policy), dimana hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menilai konstitusionalitasnya, sebagaimana ditegaskan dalam:  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016: “… ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang- undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 441-442]. 35  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/2024 Jo. 162/2024: “Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya”. Dengan demikian, berdasarkan ratio decidendi tersebut, pengujian materiil terkait kriminalisasi maupun dekriminalisasi serta merumuskan kembali suatu ketentuan pidana merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM DALAM SIDANG PEMBACAAN KETERANGAN DPR Terkait pertanyaan Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., mengenai landasan/dasar DPR tidak mengikuti Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012, yang membatalkan ketentuan norma mengenai lambang negara dalam UU 4/2009 (Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c). Selaras dengan pertanyaan tersebut Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. juga mempertanyakan mengenai perdebatan pembahasan Pasal 237 huruf c KUHP 2023, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa meskipun pengaturan mengenai norma tersebut telah diputus Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pembentuk undang-undang menganggap penting untuk mengatur kembali norma a quo di dalam KUHP 2023. Pengaturan tersebut dilandaskan pada alasan bahwa Lambang Negara bukan sekadar simbol grafis, melainkan simbol kedaulatan dan identitas konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945. Lambang Negara memiliki dimensi kehormatan dan kewibawaan yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara berdaulat dan negara hukum. Dengan mendudukan lambang negara sebagai simbol negara, maka lambang negara memiliki kesakralan yang penggunaannya wajib dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. b. Bahwa perdebatan mengenai pengaturan terkait lambang negara telah dibahas dalam beberapa rapat pembahasan Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Hal tersebut 36 antara lain tercermin dalam Risalah Pembahasan Tim Perumus KUHP Komisi III DPR RI bersama Pemerintah tanggal 26 Juni 2019, yang memuat pembahasan mengenai ruang lingkup, substansi, dan perumusan ketentuan yang berkaitan dengan lambang negara, selengkapnya sebagai berikut: ... PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Penambahan adalah dalam buku 2 kita melihat ada penambahan di dalam Pasal 243, 245, 249 ini adalah sinkronisasi dengan undang- undang bahasa dan ... karena waktu itu ancaman sisanya, kalau menyeret bendera itu ... 5 tahun... bendera... tapi pidana 5 tahun, jadi itu kami turunkan pidananya. KETUA RAPAT: Ada tanggapan? ... PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): ... yang berbeda ...: Suara tidak jelas karena tidak memakai mix ...: Suara tidak jelas karena tidak memakai mix. Kalau misalnya simbol- simbol nasional ... nanti orang menjadi tidak hormat kepada negara... dari konteks itu dulu. Jadi harus hati-hati memahami... ...: Suara tidak jelas karena tidak memakai mix. ...: Suara tidak jelas karena tidak memakai mix. Inikan juga nanti... apapunlah. Karena itu, saya sepakat dengan Pak Ketua ya... unsur-unsur menghina, menodai... begitu. Kecuali ... ya ada ... cara katakanlah ... karena kalau misalnya ... bendera negara ... bendera merah putih ... corporate ... itu justru ...pemandangan alam ... merah putih... terima kasih. ...: (Suara tidak jelas karena tidak memakai mix) sebagaimana diatur dalam ... PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Jadi sebenarnya awal mulanya itu ...barang siapa ... bendera kebangsaan ... diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun ... paling banyak ... nah kemudian ... ternyata apa yang diatur di dalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang 24 Tahun 2009 ... itu digabungkan, sehingga ... merusak, merobek, menginjak-injak, ... bendera ... itu diancam pidana 37 penjara paling lama 5 tahun. Ketika kami melakukan ... tapi ketika ... juga dibedakan antara pasal yang ... F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.): ... akan timbul juga ... kalau saya membuat kaos warna merah dan putihnya apa bendera ... begitu... apapunlah begitu, hanya karena dia mengambil merah dan putih begitu. Karena itu, saya sepakat dengan Pak Ketua ya unsur menghina, menodai dan lain sebagainya itu yang harus menjadi tekanan begitu ya. Kecuali ini bisa dirumuskan lebih clear ya ada definisinya antara katakanlah itu tadi maksud untuk merendahkan perbuatan itu ya ... karena kalau misalnya memakai bendera negara untuk reklame atau untuk ... komersial ... bendera merah putih berkibar kan kena ... ya. Corporate advertising itukan justru tidak ... seringkali pemandangan alam ... merah putih berkibar. Terima kasih. F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): Saya ingin menanyakan apa makna ... pemerintah ... ketentuan pasal ... ke KUHP. Apa maksudnya ... kemudian kalau maksudnya untuk mensinkronkan sebagaimana diatur di undang-undang .... lambang ... itu, itukan tidak dikatakan ... bendera itu ukurannya ... bagaimana ... itulah yang tidak boleh memakai bendera ... jadi ... di undang-undang yang lama... disinikan tidak. Definisinya tidak ada, rekonsiliasi tidak ada, sehingga yang dikhawatirkan Pak Arsul dan Pak Ketua itu bisa hadir, tapi kalau kami dapat maksudnya apa mungkin bisa beda lagi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya persilakan PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Jadi sebenarnya awalnya dulunya itu ... barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia ... Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi dari Jaman Belanda sudah ada ini. Dengan denda paling banyak 3000..., kemudian .... ternyata apa yang diatur di dalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang 24 Tahun 2009 .... itu digabungkan, sehingga larangan merusak, merobek, menginjak-injak, memakai bendera untuk reklama itu semuanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ketika kami melakukan proses ..., tapi ketika ... di Pasal 24 juga dibedakan antara pasal yang melakukan, merusak, menginjak, membakar dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan, sehingga ...dari Pasal ...KUHP itu memang pidanaya 5 tahun, tapi untuk yang tadi untuk membuat reklame yang rusak benderanya, ... itu pidananya paling lama 1 tahun, jadi kami ... RUU KUHP ini memang kami tidak membuat aturan-aturan baru dan tidak melakukan ... atau ... tapi mengambil dari kata-kata yang ... nah apabila ini akan dihilangkan dan ini harus dicabut sangsi pidananya ... nah inilah yang ... kalau ditanya “kenapa dikenakan sangsi pidana? Kalau saya baca di dalam konsiderans, eh penjelasan umum undang-undang 38 tersebut dianggap bahwa ini bukan hanya sekedar... bendera, bahasa ... pemaksaan, bukan hanya sekedar pengakuan atas ... bangsa dan negara, tapi sebagai simbol atau lambang yang dihormati dan dibanggakan oleh warga Negara Indonesia dan itu menjadi kekuatan yang sanggup ... sejarah nusantara yang beradab sebagai bangsa besar dan NKRI. Itu yang dimaksud Pak Azis itu bunyinya begitu.... jadi peneugasan pendapat ya tidak apa-apa .... pidananya. KETUA RAPAT: ...saya kira kalau itu tidak ada masalahnya ... mengkoreksi undang- undang sebelumnya kalau memang kita anggap ... PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Jadi di sini sebenarnya mencoba untuk lebih spesifik ya kalau menurut ... itu seperti apa karena kalau di KUHP-kan ... pidananya ..., nah ini kemudian ditingkatkan menjadi 5 tahun dalam undang-undang ..., tapi menodai kemudian di apa namanya... menodai atau menghina caranya disebutkan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar ... dengan maksud menodai. ... merendahkan kehormatan ... jadi ... menodai. Ini mungkin perlu kita pikirkan juga ...boleh ... mungkin saya cerita. Mungkin agak berbeda, saya ... dan ternyata orang-orang yang ... orang-orang yang agak konvensional. Mereka iri kok ... di tempat kita diinjak-injak tidak apa-apa ... itu yang dikatakan teman-teman... Jadi memang ada perbedaan pandangan bendera ini apakah sesuatu yang patut menjadi kebanggaan yang kita hormati atau .... ini loh ... lalu kita pikirkan bersama. F-PNASDEM (Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si): Pimpinan, saya ini apa yang dijelaskan ... dan menjelaskan oleh Ibu Tuti tadi, saya beranggapan ini ... norma ... di Pasal 24 saja... ini tidak perlu lagi ... karena menurut saya kalau sudah kita masuk sudah menyusahkan... bukan hanya ... kalau menurut saya. ...: Bagamana sudah cukup? Saya ... menggarisbawahi prof berkenaan dengan ibu sampaikan, prof sampaikan bahwa kita jangan mempunyai standar ganda dalam membuat KUHP ini. Disatu sisi kita melakukan kodefikasi dengan merujuk kepada undang-undang ini... disisi lain kita tidak begitu. Kan dari kemarin kita sudah bahas ada yang saling ... ... ada yang tidak, jadi standar kita ganda, tapi itu oke kita bisa pahami. Kemudian kalau ... sedikit bahwa di dalam Undang-Undang 24 Tahun 2009 berkenaan dengan Pasal 667 itu memang untuk meng... tujuannya ... dia harus kita sakralkan itu..., tapi tolong juga digarisbawahi apakah kita tidak ambivalen begitu Prof? Tadi disampaikan oleh Mulfachri saya mendukung untuk Pasal 23 ini karena nanti ini bisa menjadi rancu dalam pelaksanaan itu. Pandangan saya yang pertama. Yang kedua, saya mencoba ... di Pasal 246 dan 247 biar sekalian kita membahas ... supaya tidak terulang lagi kita membahas hal yang sama. Mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya senada irama dan lain sebagainya. Kalau nada itu dapat improvisasi orkestra atau dangdut apakah itu disebut? ... karena itukan dalam suasana yang berbeda 39 begitu, tapikan di dalam ini terkategori ... itu saja. Kalau menurut saya dalam hal ceremonial acara resmi kenegaraan lagu Indonesia Raya dibuat nada yang tidak sebagaimana mesti itu dipidana setuju saya. Justru saya ...terkategorikan orang yang pada ... lagu Indonesia Raya itu ... masih ada aparat yang gerak sana-gerak sini ... itu maksudnya ... jadi di acara kenegaraan resmi tidak tertib. Dia terlambat atau apapun dia lari-larian. Itu yang harus ... dalam konteks kalau nanti disana dalam konteks anak-anak ..., kemudian ada acara perkenalan... Kalau musiknya dibikin ... bahaya ini ...khususnya di desa- desa ini nanti. Jadi saya... loncat maksud saya jangan kita dibuat ... dengan standar yang ganda, sementara kita melakukan ... disisi lain tidak melakukan ... saya pemikiran bangsa seperti teman-teman ... menjebak ... kreatif dalam dunia milenial karena kan gampang masukan di medsos, masukin di e-elektronik bisa secara otomatis. Itu saja Ketua. F-PKS (M. NASIR DJAMIL, M.Si.): Ini memang pasal ... dari frasa ...itu bagaimana ...dihormati oleh rakyatnya, tapi memang dalam prakteknya selama ini ya memang kalau kita lihat ... Lubang Buaya itu dijadikan museum... kemudian... dimana ... nah itu ... merah putih, kemudian tempatnya, langit-langit merah putih ... dampak dari ... kemudian ketika ada rakyat biasa ... bendera merah putih... kenegaraan ... seperti .... Terima kasih Ketua. … PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Terima kasih Bapak-bapak, Ini memang kita pembicaraannya agak lama karena kita menganggap ini merupakan satu hal yang seakan-akan ... sudah diuber karena ini dibuat pada Tahun 2009 ketika sedang tinggi-tingginya nasionalisme, tapi kalau kita menganggap bahwa ini agak berkelebihan ini mungkin kita menurut saya perlu dihormati. Jadi mungkin kita berfikir apakah, misalnya Pasal 242 itu dipertahankan pidananya tetap 5 tahun, tapi ... hapus, kemudian menghina lambang negara 244 tetap, tapi 245-nya dihapus, nah yang 246 ini memang ... karena seingatnya waktu kita mahasiswa sudah ... lagunya itu ... nah ini apakah kemudian berarti bahwa kita perumus KUHP harus mencabut pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. KETUA RAPAT: Saya kira iya landasan terhadap ... ya dicabut. Kan semuanya disini. Coba bayangkan orang ini sudah ...itu dalam apa namanya pembukaan sebuah acara tinju misalnya, atau dalam ... KPU kemarin... lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada yang sama ... itu bisa dipidana. Saya kira ya ini kesempatan kita untuk mengkoreksi norma yang memang tidak tepat yang ada di undang-undang lain di luar ketentuan pidana. ... konstitusinya ...saya kira dibuat semurah mungkin... sejauh yang bisa kita lakukan. Saya kira begitu. Jadi kalau pun harus konsekuensinya beberapa pasal yang ada diundang-undang lain dicabut ya apa boleh buat. Inilah kesempatan yang ... apa namanya ketentuan yang 40 berserakan itu ... PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Baik, terima kasih Pimpinan, Kami mohon diberikan waktu juga untuk berkonsultasi ... perlu nanti menteri-menterinya ... jadi kami akan menyampaikan, saya akan menyampaikan kepada pemerintah bagaimana ..., tapi ... tidak ..., misalnya Pasal 242 tidak mungkin ... bahwa menggunakan bendera karena seingat saya penggunaan bendera ini juga sebagai alasan ... pidana. Itu nanti seperti apa? Apakah kalau ...242 dipakai, 243 kemungkinan orang yang memakai ... reklame atau yang menyulam ... itu termasuk ... atau tidak. Kalau ... berarti kita ... ...: ... pengertian bendera negara ... mau dia pakai baju ... KETUA RAPAT: ... mau menyampaikan...? F-PKB (Dr. ANWAR RACHMAN, ST., S.H.): Jadi ceritanya di daerah pedalaman Madura disana itu ada Pondok Pesantren. Lagu Indonesia Raya itu liriknya diganti. Jadi apa? Diganti pakai sholawat. Jadi pertama, kita menghormati pada negara dan yang kedua dapat pahala. Jadi kalau hanya lagu Indonesia Raya itu tidak dapat pahala, jadi dalamnya itu isinya itu diganti sholawat sehingga dapat pahala. Contohnya, “ Indonesia, ya Rasulullah salamun alaihim ...”, lah ini ... seperti itu. Lah itu ... wah ini bisa ribut. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Jaksa mau menyampaikan sedikit. KEJAKSAAN (SONETA): Mohon izin Pimpinan. Ini sekedar pemikiran saya ... jika mungkin... maka kita tidak ... disana. Kalau pun kita atur disini ... misalnya tidak usah ... saja. Nah ... makanya kita ... itu salah satu ... pikiran kita mengatur disini itu hilang. ... Pak Ketua, kalau kita tafsirkan bendera disini ... bendera ... kalau bukan ... merah putih itu bukan ... bendera yang ... kalau pun mau diatur juga ... disini, di luar itu walaupun merah putih ... tidak apa- apa...definisi ini juga masih kurang ... ...: Di luar itu bukan bendera. Saya kira menarik pandangan... mungkin tindakannya denda saja ... yang 243. Jadi begitu Pak Jaksa bilang... ...: Jadi apakah ... harus ... F-PD (ERMA SURYANI RANIK, S.H., M.Si): 41 Saya kira Pasal ... kita hapus saja karena sudah cukup itu pengertian di Pasal ... karena kalau kita pakai terminologi eh asumsi Pak Jaksa tadi untuk ... denda itukan melalui proses pidana lagi, sementara kitakan maunya mengurangi proses pidana... atau siapa itukan tidak punya uang untuk mengganti benderanya sesuai dengan definisi tidak rusak, tidak robek, tidak kusut, tidak kusam ini, lalu kemudian karena dia tidak mampu ... proses pidana yang justru melemahkan, walaupun kemudian putusannya denda. Nah maksud saya lebih bagus hapus saja pasal 253 itu Ketua. F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.): Jadi pointnya yang disampaikan Pak Jaksa itu ...bagus ... kalau kita masukan disini, tapi masih ada pasal pidana itu di Undang-Undang justru pasal itu yang akan berlaku, padahal pasal itu ya, itu dianggap lebih represif ya, lebih over ... ini kalau penanggapan saya benar ya, artinya dengan mengatur ini tetapi melenturkan pidananya ya, maka kemudian pasal yang ada di undang-undang bendera itu tidak berlaku ya, disesuaikan maksudnya kan begitu. Tetapi ini nanti diketentuan masuk juga ...bahwa pasal-pasal di undang-undang ini menjadi tidak berlaku. Ya kan, harus begitu konsekuensinya. Karenakan tidak mungkin juga kita tidak mengatur disini, tetapi diketentuan penutup kemudian kita mengatakan mencabut begitu loh karena kan dalam rangka deklekriminalisasi kan tidak begitu-begitu juga. Nah mana politik hukum kita mau seperti apa saya clear. Kalau kita semangatnya itu ... untuk ...mengendorkan kriminalisasinya atau vinalisasinya ya, memang harus diatur justru, tetapi kemudian hukumannya dilenturkan. Itu saja supaya clear. KETUA RAPAT: Saya kira sepakat. Saya kira ini bisa diatur. Apalagi kita tahu ... Pancasila... mereka sangat longgar juga penghargaan mereka ... tentang ini ...saya kira yang disampaikan Pak Arsul sama Pak Jaksa tadi itu supaya bisa dijadikan kesepakatan kita nanti redaksionalnya silakan dirumuskan. ...: Kesepakatannya yang mana? PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Kalau boleh kami mohon izin untuk konsultasi juga dengan ... lain supaya kami tidak salah jalan. Kalau usulan dari kami tadi ...bisa ... misalnya atau ... pidananya ... pidana kategori 1, hanya pidana denda atau ... kalau ini nanti kemudian baru kita cabut karena memang kalau ini hilang ... bisa, jadi kita ... saya agak khawatir kalau ... semuanya ... jadi Pasal 242 sampai 247. F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.): Izin Ketua. Itu artinya dikonsultasikan dengan pesan semangat dari ruang ini adalah melakukan pelenturan finalisasinya begitu saja. 42 KETUA RAPAT: Oke begitu ya? Terus lompat ke yang berikutnya. PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Pasal 547, yaitu orang yang secara melawan hukum merusak bangunan. Ini merupakan pasal yang memecah dari pasal sebelumnya. Tadinya ini ... dulu ... dan ... menjadi satu, padahal ini ..., sehingga kalau misalkan itu kami anggap merusakan pintu hotel dengan menghancurkan hotel begitukan? ... yang rusak itu apa, nah hancur. Ini yang kemudian ... itu dari 547. Demikian itu dulu Pak Ketua. KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) Berdasarkan risalah pembahasan RUU KUHP tersebut, terlihat bahwa para pembentuk undang-undang tidak serta merta menghendaki setiap perbuatan yang berkaitan dengan bendera, lambang negara, atau lagu kebangsaan dipidana. Dalam diskusi, sejumlah anggota rapat menyampaikan kekhawatiran bahwa rumusan yang terlalu luas dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap tindakan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menghina negara, seperti penggunaan warna merah putih dalam karya seni, pakaian, reklame, maupun bentuk ekspresi kreatif lainnya. Oleh karena itu, berulang kali ditegaskan bahwa unsur menghina, menodai, atau merendahkan kehormatan simbol negara harus menjadi titik tekan dalam perumusan norma pidana. c. Bahwa dalam risalah pembahasan juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengurangi sifat represif dari ketentuan pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pada akhir pembahasan, Ketua Rapat dan beberapa anggota menyepakati bahwa semangat yang berkembang dalam forum adalah melakukan pelenturan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak secara nyata ditujukan untuk menghina atau merendahkan simbol negara. Dengan demikian, risalah tersebut menunjukkan bahwa maksud pembentuk undang-undang adalah memberikan perlindungan terhadap simbol-simbol negara tanpa mengorbankan kepastian hukum dan ruang ekspresi masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan pidana mengenai bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan dipahami sebagai ditujukan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan dengan maksud 43 menghina, menodai, atau merendahkan kehormatan simbol negara, bukan untuk memidana setiap bentuk penggunaan atau pemanfaatannya yang tidak mengandung tujuan tersebut. E. KESIMPULAN DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa pengaturan mengenai delik penghinaan terhadap Pemerintah, Lembaga Negara, serta Presiden dan Wakil Presiden secara normatif telah membedakan secara tegas antara kritik dengan penghinaan yang merupakan serangan terhadap kehormatan atau martabat. Selain itu, dari sisi konstruksi hukumnya dirumuskan sebagai delik aduan dengan pembatasan yang jelas terhadap subjek yang dapat mengajukan pengaduan, sehingga mempersempit ruang penafsiran yang berlebihan (overbroad interpretation), menghindari karakter “pasal karet”, serta tetap menjamin perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam kerangka negara hukum yang demokratis. 2. Pendelegasian pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati dalam undang-undang tersendiri justru memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan kebijakan pemidanaan modern, namun tetap sesuai dengan prinsip dan batasan norma KUHP 2023. 3. Pengaturan tindak pidana terkait penggunaan lambang negara pada dasarnya dimaksudkan kedudukan lambang negara sebagai simbol kedaulatan dan identitas konstitusional negara, sehingga kehormatan dan kewibawaan yang wajib dilindungi. 4. Penjelasan Pasal 256 KUHP 2023 telah memberikan pemaknaan yang jelas terhadap maksud frasa “terganggunya kepentingan umum”, yakni sebagai kondisi tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. 44 5. Pasal 302 ayat (2) KUHP 2023 bukan norma yang melarang seseorang untuk mengubah atau meninggalkan suatu agama (apostasy), melainkan sebagai larangan menghasut atau memaksa (orang lain) mengubah atau meninggalkan agama dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 6. Pengecualian makna frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang mengatur terkait perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh telah diatur secara jelas dalam Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 dan telah selaras dengan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2020. 7. Pengaturan norma Pasal 509 huruf a dan b KUHP 2023 telah memiliki batasan rumusan yang jelas dan bertujuan untuk menjunjung tinggi standar etik, kehati-hatian, dan itikad baik bagi advokat dalam proses beracara. 8. Bahwa rumusan norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana telah mengatur dengan jelas parameter dari unsur-unsur perbuatan pernyebaran berita bohong sebagai syarat pidana dengan menekankan adanya kesengajaan dan akibat perbuatan berupa kerusuhan di masyarakat. 9. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo yang diajukan pengujian telah memenuhi asas lex certa dan lex stricta dengan tujuan pemidanaan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal, yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Perkara Nomor 27/PUU-XXIV/2026, pokok permohonan uji materiil sebagai berikut: a. Para Pemohon mendalilkan bahwa lambang negara Garuda Pancasila secara hakiki merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik eksklusif 45 negara, sehingga penggunaannya oleh warga negara merupakan aktualisasi kedaulatan rakyat. Pemohon merujuk pada pendapat ahli M. Muktasar Syamsuddin, Ph.D. dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012 tentang perspektif semiotika, bahwa lambang negara bersumber dari kebudayaan dan nilai historis bangsa Indonesia sehingga merupakan milik kolektif, bukan milik eksklusif negara sebagai institusi kekuasaan; b. Para Pemohon mendalilkan Pasal 237 huruf b dan c KUHP menimbulkan chilling effect karena rumusan norma yang bersifat luas, abstrak, dan terbuka terhadap penafsiran subjektif. Secara konseptual, chilling effect memang merujuk pada ketakutan masyarakat akibat ambiguitas hukum yang mendorong tindakan self-censorship. Pemohon berargumen bahwa warga negara menjadi rentan dikriminalisasi ketika menggunakan lambang negara dalam konteks perjuangan sosial, karya seni, pendidikan, hingga produk UMKM berbasis nasionalisme; c. Dalil sentral Pemohon adalah bahwa pembentuk undang-undang telah menghidupkan kembali norma yang substansinya serupa dengan Pasal 57 huruf c dan d UU Nomor 24 Tahun 2009 yang telah diputus oleh MK. Dalam putusan tersebut, MK membatalkan Pasal 57 huruf d (larangan penggunaan lambang negara di luar ketentuan UU) dengan pertimbangan bahwa pembatasan penggunaan lambang negara merupakan pengekangan ekspresi dan berpotensi mengurangi kadar nasionalisme; d. Frasa "sama atau menyerupai lambang negara" tidak memiliki ukuran objektif, parameter visual, maupun batasan normatif yang jelas, sehingga bertentangan dengan prinsip lex certa dan berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 46 III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Terhadap Perkara Nomor 27/PUU-XXIV/2026 (Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP), Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Bahwa penggunaan lambang negara telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Selain perbuatan yang diatur dalam Pasal 237 huruf a dan huruf b KUHP, ketentuan pasal ini juga berlaku bagi penggunaan lambang negara yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut; 2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan lambang negara merupakan milik kolektif rakyat sehingga penggunaannya tidak boleh dibatasi oleh negara merupakan penafsiran yang tidak tepat, karena lambang negara secara konstitusional merupakan simbol resmi negara yang memiliki fungsi sebagai identitas nasional, pemersatu bangsa, serta representasi kedaulatan negara sehingga penggunaannya memerlukan pengaturan hukum untuk menjaga kehormatan dan legitimasi simbol negara; 3. Bahwa dalil mengenai adanya chilling effect akibat rumusan norma Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP tidak beralasan menurut hukum, karena sistem pemidanaan dalam KUHP baru menganut asas dualistis yang mensyaratkan adanya kesalahan atau sikap batin pelaku (mens rea), sehingga penggunaan lambang negara yang dilakukan dengan iktikad baik dalam konteks pendidikan, kebudayaan, atau ekspresi kebangsaan tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam norma a quo; 4. Bahwa perumusan ketentuan pidana yang melarang pembuatan lambang yang sama atau menyerupai lambang negara merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah kerancuan identitas antara lembaga negara dengan pihak lain yang dapat menimbulkan kesan legitimasi palsu atau penyalahgunaan simbol negara. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik 47 Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Ketentuan pasal-pasal a quo dalam Perkara Nomor 275/PUU- XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari para Pemohon bertanggal 18 Juni 2026 dan kesimpulan Presiden bertanggal 18 Juni 2026, yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, pada pokoknya sebagai berikut. 1. KESIMPULAN TERTULIS PARA PEMOHON Apakah pasal-pasal a quo sebegitu dibutuhkannya sekalipun melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dan UUD NRI 1945? Kami sangat setuju dengan pandangan Yang Mulia Ketua Pak Suhartoyo bahwa MK sebagian besar konsisten dengan putusan-putusannya, namun ada satu atau dua kasus yang kemudian MK dapat berubah pendirian apabila ada jaminan perlindungan hak konstitusional. Jika kemudian kita telaah lebih dalam pasal-pasal a quo, sebagaimana ahli Bivitri Susanti sampaikan, seluruh pasal-pasal a quo ini sudah “kejauhan” dari jaminan perlindungan hak konstitusional. 48 Pembentuk Undang-Undang selalu berkutat bahwa pasal-pasal a quo merupakan cerminan hukum nasional yang sekarang berorientasi pada keadilan restoratif. Ahli yang mereka hadirkan, menyatakan bahwa pasal-pasal bermasalah KUHP baru ini tidak harus dienforce dan memberikan contoh 10 negara yang memiliki pasal penghinaan presiden. Tidakkah pandangan pembentuk undang-undang dan ahlinya ini justru bertentangan dengan paradigma tujuan pemidanaan? Secara garis besar, paradigma tujuan pemidanaan terbagi atas retributif, utilitarian, dan restoratif. Secara paradigma retributif yang diprakarsai Immanuel Kant, hukuman pidana diperlukan untuk mengembalikan Social Order di masyarakat. Jika kita kaji, apakah pasal-pasal a quo akan mengembalikan Social Order di masyarakat? Di era digital ini, keterbukaan dan kebebasan mengkritik sudah menjadi nafas kehidupan masyarakat modern. Jika kebebasan itu direnggut, apakah akan mengembalikan Social Order? Bukankah justru akan jadi chaos karena masyarakat marah hak berpendapatnya direnggut? Apalagi jika kebebasan ini direnggut karena dilaporkan pidana akibat mengkritik sebuah lembaga negara, tidakkah itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjadi bad publication bagi pemerintah? Apabila ada rakyat dilaporkan pidana karena mengkritik presiden, apakah rakyat akan menjadi respect kepada presiden yang mempidanakan rakyatnya sendiri? Secara paradigma utilitarian yang digagas Jeremy Bentham, semua hukuman harus ada daya guna. Menjadi pertanyaan besar sebenarnya apa fungsi pasal a quo di tengah banyaknya kejahatan lainnya yang lebih berbahaya di Indonesia. Tidakkah pasal-pasal a quo justru akan membuat aparat penegak hukum kewalahan dan menjadi abai terhadap kejahatan lain yang lebih serius? Kemudian juga, secara terang benderang, ahli Albert Aries mengatakan bahwa pasal a quo tidak harus selalu “digunakan”, kembali kepada political will pejabatnya. Jika begitu, berarti pasal ini tidak ada daya gunanya dong? Atau setidak-tidaknya, sangat kecil daya gunanya. Lantas, kenapa harus diadakan pasal-pasal ini? 49 Secara keadilan restoratif yang digadang-gadang sebagai terobosan negara ini. Betul, bahwa banyak Pasal KUHP baru lainnya yang sangat berorientasi pada keadilan restoratif. Namun, terhadap pasal-pasal a quo, keadilan restoratifnya dimana? Justru pasal-pasal ini membuat-buat masalah yang sebenarnya bukan masalah. Bagaimana memulihkan keadilan restoratif dalam penghinaan lembaga negara, apakah lembaga negara punya perasaan? Yang Mulia Hakim Konstitusi yang terhormat, ahli Albert Aries mencontohkan 10 negara yang mempunyai pasal penghinaan presiden, 7 di antaranya adalah negara parlementer. Dalam negara parlementer, presiden adalah head of state, bukan head of government. Pada sistem negara ini, presiden menjadi simbol persatuan negara. Dalam sistem ini, presiden tidak memerintah (govern), sehingga ketika martabat presiden diserang, jelas tujuannya adalah untuk melecehkan/merendahkan negara, bukan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak ada satupun negara parlementer yang memiliki pasal penghinaan Perdana Menteri. Oleh karenanya, tidak apple to apple jika disamakan dengan Indonesia yang menggunakan sistem presidensial. Presiden bukan hanya kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan. Jika presiden menciptakan kebijakan yang salah, tentu harus bisa dikritik dan dipermasalahkan. Tindakan tersebut bukanlah penghinaan kepada negara, melainkan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang secara ex officio dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. 1 negara lain yang disebut adalah Kamerun. Sekalipun presidensial, namun Kamerun berada di bawah kediktatoran Paul Biya yang saat ini sudah 44 tahun menjabat Presiden Kamerun dan menjadikannya presiden terlama di dunia. 1 negara lain yang disebut adalah Türkiye (Turki). Sebelum referendum 2017, Türkiye adalah negara parlementer sehingga memiliki pasal penghinaan presiden. Namun pada tahun 2016, terjadi kudeta militer yang gagal. Presiden Erdogan menjadi paranoid dan menguatkan cengkraman kekuasaannya, mengalihkan Türkiye dari parlementer ke presidensial. Sejak itu, terjadi democratic backsliding di Türkiye, dimana Türkiye dikategorikan sebagai negara otoriter dan Erdogan dianggap sebagai strongman. Akibatnya, Uni Eropa terus 50 mengulur keanggotaan Türkiye ke Uni Eropa semata-mata karena syarat keanggotaan Uni Eropa haruslah negara yang demokratis. 1 negara lagi adalah Federasi Rusia yang memiliki sistem semi-presidensial. Di bawah kepemimpinan Presiden Putin, Rusia menginvasi Ukraina dan memenjarakan oposisi yang menentang kebijakannya. Putin adalah diktator penjahat perang menurut International Criminal Court, sebagaimana juga Benyamin Netanyahu. Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, justru ahli yang dihadirkan pembentuk undang-undang menunjukkan kenyataan pahit: pasal-pasal a quo tidak cocok di negara kita yang menggunakan sistem presidensial. Kecuali, jika negara kita hendak menuju menjadi negara otoriter. Apakah ke sana arah negara ini? Karena itu lah saya mengkutip Cicero di awal kesimpulan ini. Semata-mata untuk menjadi pengingat kita semua, jika hukum yang “gila” dibiarkan, berarti sudah semakin dekat kita pada kehancuran. Kehancuran demokrasi. Ergo (dengan demikian), maka tepatlah untuk seluruh perkara a quo dikabulkan seluruhnya. 2. KESIMPULAN TERTULIS PRESIDEN Menindaklanjuti persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2026) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang dimohonkan oleh: Kantor Hukum Leo & Partners selaku kuasa hukum Sdr. Atrid Dayani, dkk., dalam Register Perkara Nomor 27/PUU-XXIV/2026 tanggal 14 Januari 2026 di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut para Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XXIV/2026). Perkenankanlah Presiden (selanjutnya disebut ”Pemerintah”) menyampaikan kesimpulan Presiden yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang dibacakan tanggal 9 Maret 2026 sebagai berikut: 51 I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah telah menyampaikan keterangan Presiden yang dibacakan oleh Bapak Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Wakil Menteri Hukum Kementerian Hukum pada tanggal 9 Maret 2026. 2. Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Maret 2026 terdapat pertanyaan kepada Pemerintah dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut: a. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani 1) … KUHP ini bahkan boleh dibilang sebelum berlaku sudah beberapa diubah, ya, di dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP. Tetapi kalau saya baca di ketentuan penutup, ya, di Undang-Undang Penyesuaian KUHP, itu tidak secara tegas, ya ... dan kalau Undang-Undang Penyesuaian KUHP saya sudah tidak ikutan loh, Bapak, saya sudah berada di sini. Itu tidak secara tegas dikatakan bahwa apa yang ada di dalam KUHP dengan telah diubahnya, ya, bahkan pengubahannya itu tidak hanya sekadar menyangkut tentang pidananya, tapi juga tentang rumusan pidananya, ya, itu menjadi tidak berlaku. Nah, saya ingin mohon ketegasan Pemerintah, ya, DPR juga, pembentuk undang-undang. Bahwa apa-apa yang ada dalam KUHP yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP, terutama yang terkait dengan rumusan normanya, itu menjadikan yang ada di dalam KUHP itu sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah rumusan yang ada di ... apa ... Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Karena kalau kita baca, itu tidak hanya 52 sekadar menyesuaikan soal pidananya saja, ya, tapi sudah menyangkut juga rumusan norma yang ada, ya, yang berbeda, meskipun berbeda sedikit, ya, antara yang dirumuskan di dalam ... apa ... KUHP Baru itu dan di dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP. 2) Yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, ya. Saya memang ini tidak langsung dengan yang diuji, Pak Wamen, ya, tapi ini terkait dengan penjelasan karena tadi disinggung dalam keterangan yang lisan Pak Wamen. Lembaga negaranya itu enam. Mengapa BPK dan KY tidak dimasukkan? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan bagian integral dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang dibentuk untuk menyelaraskan dan menyesuaikan berbagai ketentuan pidana setelah berlakunya KUHP, sehingga kedua undang-undang tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan legislasi dalam reformasi hukum pidana nasional. 2) Bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, perubahan terhadap suatu norma melalui undang-undang yang lebih baru tidak melahirkan dua norma yang berlaku secara bersamaan, melainkan menghasilkan satu norma baru yang menggantikan norma sebelumnya pada bagian yang diubah. Oleh karena itu, sepanjang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah mengubah rumusan maupun ancaman pidana dalam suatu ketentuan KUHP, maka yang berlaku adalah rumusan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 berdasarkan asas lex posterior derogate legi priori dan teknik perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Indonesia. 3) Bahwa dengan demikian, tidak terdapat dualisme norma antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sebab perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang secara yuridis telah menggantikan rumusan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap ketentuan yang telah mengalami perubahan, 53 aparat penegak hukum wajib merujuk pada rumusan sebagaimana telah disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. 4) Bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membatasi ruang lingkup perlindungan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP hanya kepada enam lembaga negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keenam lembaga tersebut merupakan pemegang kekuasaan negara pada tingkat tertinggi dalam cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi berada pada Presiden dan Wakil Presiden; dalam cabang legislatif berada pada MPR, DPR, dan DPD; sedangkan dalam cabang kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlindungan khusus diberikan kepada lembaga-lembaga yang secara langsung merepresentasikan pelaksanaan kekuasaan negara pada tingkat tertinggi tersebut. 5) Bahwa tidak dimasukkannya Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial bukanlah karena kedua lembaga tersebut tidak memiliki kedudukan konstitusional yang penting, melainkan karena pembentuk undang-undang secara sadar membatasi norma a quo hanya pada lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan negara pada tingkat tertinggi. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga tersebut pada hakikatnya menjalankan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (staatsbegroting), yang secara konseptual merupakan fungsi yang berkaitan erat dengan fungsi pengawasan yang dimiliki cabang legislatif. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menilai tidak terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP kepada BPK maupun lembaga negara lainnya di luar enam lembaga yang telah ditentukan 54 secara limitatif. b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra Nah, yang terakhir, sebetulnya adalah ini konsep jalan tengah dalam perumusan hukum pidana, Prof. Eddy, itu konsep hukum apa sih yang digunakan? Atau teori hukum apa yang digunakan? Selain dari pandangan yang mengatakan, “Penyusunan pidana itu memang harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana hukum itu mau diberlakukan.” Nah, secara konseptual, itu apa teori yang bisa membenarkan itu, Prof. Eddy, terutama dalam hal-hal penyusunan norma-norma pidana? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa pemerintah telah mempertimbangkan beberapa teori hukum. Pembentuk undang-undang akhirnya memilih “jalan tengah”. Adapun “jalan tengah” ini adalah suatu bentuk teori pengendalian sosial yang kemudian akan disesuaikan dengan kultur, politik, dan masyarakat di mana kita ini berada. 2) Bahwa dalam keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa salah satunya model pidana mati yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu Indonesian way atau solusi khas Indonesia yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. 3) Bahwa mengenai konsep “jalan tengah” dalam pembentukan hukum pidana, Pemerintah berpandangan bahwa KUHP Nasional dibangun di atas pendekatan kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara (staatsbelangen), kepentingan masyarakat (sociale belangen), dan kepentingan individu (individuale belangen). Pendekatan tersebut tercermin dalam berbagai norma KUHP yang berupaya menyeimbangkan 55 perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum dan kepentingan negara. c. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih Saya melanjutkan ini kaitannya permohonan Nomor 27. Permohonan Nomor 27 ini memang dia berkaitan dengan Pasal 237. 237 itu kebetulan ada huruf a, huruf b, huruf c. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Wakil. Kebetulan ini memang ada undang-undangnya ini, yaitu Undang-Undang tentang Lambang Negara itu, ya, Undang- Undang Nomor 24/2009. Terkait dengan Undang-Undang 28 … 24/2009, itu sudah ada putusan Mahkamah, Putusan Mahkamah Nomor 4/2022, ya, … 12 … 2012, 20 … 2012 … Nomor 4/2012. Kemudian di dalam putusan Mahkamah, itu pasal yang kebetulan muncul di Pasal 237, itu persis dengan Pasal 69 Undang-Undang 24/2009 sebelum di apa … dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, persis ini. Hanya memang kemudian dengan sengajanya tidak dimunculkan karena memang dengan sengajanya sudah ada panduannya di dalam Pasal 36 KUHP Baru. Ini yang saya mohon ada kejelasannya, risalah sidangnya, apa yang kemudian melatarbelakangi, norma yang sama yang saya baca, yaitu di dalam Undang-Undang 24 mengatakan, “Dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang- undang ini.” Dan ini persis hanya dengan sengajanya yang hilang di situ. Mohon ini dapat dijelaskan, apa yang sesungguhnya melatarbelakangi yang dikatakan di sini bahwa ini sudah sesuai dengan ... apa namanya ... penjelasan dari Pak Wamen tadi dengan ... apa namanya ... konstitusi, sementara dalam putusan MK, ini adalah konstitusional ... inkonstitusional? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa dalil yang menyamakan secara langsung Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak dapat diterima secara serta-merta, karena meskipun terdapat kemiripan redaksional, kedua norma tersebut berada dalam konstruksi sistem hukum yang berbeda. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 sebagai bagian dari rezim pengaturan administratif mengenai penggunaan Lambang Negara, sedangkan Pasal 237 KUHP merupakan 56 bagian dari kodifikasi hukum pidana nasional yang harus dibaca secara sistematis bersama ketentuan umum dalam Buku Kesatu KUHP, khususnya Pasal 36 KUHP mengenai kesengajaan, Pasal 37 KUHP mengenai kealpaan, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, serta Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menegaskan asas legalitas dan larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitasnya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesamaan bunyi norma, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan sistem pertanggungjawaban pidana yang melingkupinya. 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU- X/2012 telah menyatakan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena rumusan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, ratio decidendi putusan tersebut tidak pernah menyatakan bahwa negara kehilangan kewenangan konstitusional untuk mengatur penggunaan Lambang Negara ataupun memberikan sanksi terhadap penyalahgunaannya. Mahkamah hanya mengoreksi bentuk perumusannya agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang terlalu luas (overcriminalization) dan multitafsir. Dengan demikian, yang menjadi persoalan konstitusional bukan keberadaan larangannya, melainkan kepastian hukum dan batasan yang menyertainya. 3) Bahwa berbeda dengan konstruksi norma yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, Pasal 237 KUHP harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 36 KUHP yang menentukan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, unsur kesengajaan (mens rea) tetap menjadi syarat mutlak pemidanaan meskipun kata “dengan sengaja” tidak lagi 57 dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 237 KUHP. Pemerintah dalam persidangan telah menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 36 KUHP justru memberikan perlindungan yang lebih kuat karena unsur kesengajaan tidak hanya dibuktikan pada tahap persidangan, melainkan harus telah teridentifikasi sejak tahap penyidikan. 4) Bahwa keberadaan Pasal 237 KUHP juga harus dipahami dalam kerangka perlindungan terhadap simbol negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai simbol konstitusional negara, Lambang Negara bukan sekadar milik individual atau milik privat warga negara, melainkan simbol resmi yang merepresentasikan identitas nasional, kedaulatan negara, integritas bangsa, dan persatuan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kehormatan dan penggunaan Lambang Negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerancuan identitas, legitimasi palsu, atau penyalahgunaan simbol negara. Hal ini sejalan dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa kriminalisasi dalam Pasal 237 ditujukan untuk mencegah penggunaan Lambang Negara yang dapat mengaburkan otoritas resmi negara dan menimbulkan kesan legitimasi yang tidak sah. 5) Bahwa apabila dicermati secara lebih mendalam, ketentuan Pasal 237 KUHP juga tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Bab II Buku Kedua KUHP yang mengatur Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Martabat Negara, serta Simbol Negara. Oleh karena itu, norma a quo harus dipahami dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan hukum negara (staatsbelangen) yang secara doktrinal merupakan salah satu objek perlindungan hukum pidana selain kepentingan masyarakat (sociale belangen) dan kepentingan individu (individuale belangen). Dalam 58 keterangannya, Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap Lambang Negara merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat dan identitas negara yang secara konstitusional memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan negara hukum Indonesia. 6) Bahwa berdasarkan risalah pembahasan yang dijelaskan oleh Ahli Pemerintah Dr. Albert Aries, ketentuan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah masuk sebagai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tetap sejak pembahasan Rancangan KUHP Tahun 2017 sehingga tidak lagi menjadi objek perubahan substansial pada tahap pembahasan berikutnya. Namun demikian, pembentuk undang-undang tidak sekadar memindahkan norma tersebut secara mekanis, melainkan menempatkannya ke dalam sistem hukum pidana nasional yang telah mengalami reformulasi mendasar melalui keberadaan Buku Kesatu KUHP sebagai mekanisme pengendali (control mechanism). Dengan kata lain, keberlakuan Pasal 237 tidak dapat dipisahkan dari seluruh prinsip hukum pidana modern yang terkandung dalam Buku Kesatu KUHP. 7) Bahwa oleh karena itu, argumentasi yang menyatakan bahwa Pasal 237 huruf c KUHP otomatis inkonstitusional hanya karena memiliki kemiripan dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan argumentasi yang menyederhanakan persoalan konstitusional secara berlebihan. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten menegaskan bahwa pengujian konstitusionalitas harus dilakukan terhadap norma dalam keseluruhan konteks sistem hukumnya (systematic interpretation), bukan semata-mata berdasarkan persamaan redaksional. Dalam perkara a quo, konteks normatif Pasal 237 KUHP telah berubah secara fundamental karena tunduk pada asas legalitas, asas kesalahan, asas pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan umum Buku Kesatu KUHP yang tidak terdapat dalam konstruksi norma Ketika Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji 59 pada tahun 2012. d. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh 1) satu isu yang saya kira perlu menjadi atensi soal hukuman mati. Pasal 28I itu kan tegas, ada putusan MK yang membenarkan. Nah, saya belum tahu, mungkin tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil supaya risalahnya itu sejauh mana perdebatan terkait hal ini? Tadi memang sudah disampaikan Pak Wamen, ya, terkait dua aliran itu. Tapi ini kan sebenarnya pada waktu putusan MK yang dulu, itu memang undang-undang terkait hukuman mati itu kan sudah ada di beberapa undang-undang. Nah, pada waktu rumusan terkait hal ini, itu seperti apa? 2) Yang kedua, ini soal 10 tahun itu. Indikator atau metode apa yang digunakan? Karena bisa saja mungkin orang 5 tahun dia sudah berubah, kenapa harus 10 tahun misalnya, ukurannya apa? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan hasil kompromi antara dua pandangan yang berkembang dalam pembentukan hukum pidana nasional, yaitu kelompok yang mempertahankan pidana mati (retentionist) dan kelompok yang menghendaki penghapusannya (abolitionist). Pemerintah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi secara tegas menjelaskan bahwa kedua pandangan tersebut memiliki dasar argumentasi yang sama kuatnya sehingga pembentuk undang-undang memilih jalan tengah (middle way) melalui pengaturan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok sebagaimana paradigma hukum pidana konvensional. 2) Bahwa dalam keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa model pidana mati yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu Indonesian way atau solusi khas Indonesia yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap 60 tindak pidana yang sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pidana mati tidak dijatuhkan secara mutlak, melainkan selalu disertai masa percobaan yang memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap terpidana untuk menentukan apakah pidana mati masih layak dilaksanakan atau dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup. 3) Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia mengenai dasar penetapan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, Pemerintah telah memberikan penjelasan secara eksplisit dalam persidangan bahwa angka 10 tahun tersebut bukanlah angka yang ditentukan secara arbiter oleh pembentuk undang-undang, melainkan merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah dibangun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dalam persidangan, Pemerintah menyatakan secara tegas bahwa “angka 10 itu Mahkamah Konstitusi, bukan Pemerintah dan DPR”, sehingga pilihan masa percobaan 10 tahun merupakan bentuk penghormatan pembentuk undang- undang terhadap perkembangan hukum konstitusi yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 4) Bahwa masa percobaan 10 tahun tersebut tidak dimaksudkan semata-mata sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, melainkan sebagai instrumen evaluasi yang memungkinkan negara melakukan penilaian secara komprehensif terhadap perkembangan perilaku, tingkat penyesalan, dan potensi reintegrasi sosial dari terpidana. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pemerintah bahwa visi pemidanaan dalam KUHP Nasional berorientasi pada reintegrasi sosial (social reintegration), sehingga pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang masih memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan selama masa percobaan tersebut. 5) Bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional pada akhirnya menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum 61 pidana Indonesia, yaitu dari sistem yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang mengintegrasikan aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, keberadaan masa percobaan 10 tahun tidak dapat dipahami sebagai angka yang dipilih secara acak, melainkan sebagai instrumen konstitusional yang lahir dari kompromi antara kepentingan mempertahankan pidana mati dan kepentingan untuk memberikan kesempatan kedua kepada terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku secara nyata. e. Pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo 1) … berkaitan dengan 218 itu yang ayat (2), itu kan kepentingan umum atau pembelaan diri, kan. Ini sebenarnya atau dalam konteks makna yang sama ataukah pembelaan diri itu maknanya berbeda? Apakah pembelaan diri yang dimaksud di Pasal 31 dan seterusnya itu, alasan pembenar itu, ataukah itu hanya pengganti daripada kepentingan umum? Supaya ini klir, kan? Karena itu juga ambigu juga di situ. Karena kalau pembelaan diri kan sudah diatur di Pasal 31 sampai sifat melawan hukumnya yang hilang ataukah sifat kesalahannya yang hilang itu sudah ada di alasan pembenar dan pemaaf. Nah, itu selama ini kan menjadi ruang penilaian hakim yang menangani permohonan perkara itu ketika tidak dimasukkan adanya pembelaan diri pun hakim akan menilai kalau kemudian dalam fakta persidangan kemudian memang itu perbuatan dilakukan karena ada sifat melawan hukumnya yang … yang kemudian bisa menjadi pembenar atau sifat kesalahannya yang kemudian bisa menjadi alasan pemaaf, kan hakim dengan sendirinya tidak akan menyatakan Pemohon … eh, terdakwa bisa dipersalahkan dan dipidana. Saya sudah selalu pemohonpemohon terus di sini, padahal terdakwa kan mestinya di dalam perkara pidana itu. 2) Kemudian yang pasal berkaitan dengan perzinaan, Prof. Eddy, 411, ya, memang gradasinya ini agak sampai sejauh mana yang bisa kemudian mempunyai hak untuk mengadu? Kalau misalnya suami, atau istri, atau orang tua itu kalau mereka sudah enggak ada, sudah meninggal misalnya, atau melepaskan haknya untuk tidak mengadu. Kemudian, apakah kemudian ada pihak lain yang kemudian bisa mecover, menggantikan untuk mengadu? Karena memang ketercelaannya di tengah masyarakat tetap melekat perbuatan itu. 3) Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pidana mati yang ini perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup ini bisa diusulkan atau dilakukan oleh presiden atas pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. Nah, dalam perspektif ini, mana yang 62 mestinya bisa mengubah dari … dari pidana mati ke pidana seumur hidup? Padahal itu masih melekat satu kesatuan amar putusan yang merupakan bagian pemidanaan percobaan, Pak Eddy … Pak … Prof. Eddy. Ini konteks melaksanakan putusan, putusan percobaan 10 tahun kemudian bisa berubah menjadi mati. Nah, ini apakah kemudian yang lebih signifikan adalah ruang politiknya ataukah masih yudisialnya? Itu yang harus ... kenapa tidak … mestinya tetap diusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung, masih dalam konteks yudisialnya. Kemudian … nah, kalau itu karena sudah dalam wilayah penilaian pemasyarakatan, ada wilayah eksekutifnya, boleh saja kemudian mendapat persetujuan presiden, jadi dibalik. Jadi, yudisialnya itu adalah yang utama, baru kemudian yang eksekutifnya karena wilayah pembinaan sebagai warga binaan adalah lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imipas, misalnya. Ini ada ruang-ruang kewenangan presiden yang kemudian bisa cawe cawe di situ. Tapi kok ini menjadi sepertinya terbalik, dalam perspektif tertentu, ya, mungkin dari, dari … termasuk Pemohon atau masyarakat yang lain yang kemudian kok ini sepertinya terbalik, tidak yudisialnya yang utama karena ini masih dalam konteks satu tarikan amar putusan, pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Ketika berubah itu tidak otomatis, tapi mestinya akan ada wilayah yudisial dulu yang bermain di situ. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa frasa “kepentingan umum atau pembelaan diri” dalam Pasal 218 ayat (2) KUHP merupakan alasan penghapus pidana khusus yang secara sengaja dirumuskan oleh pembentuk undang-undang untuk membedakan kritik yang sah dalam negara demokratis dengan perbuatan yang benar-benar menyerang kehormatan atau harkat martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Ahli Presiden yang menyatakan bahwa Pasal 218 ayat (2) mengatur “alasan penghapus pidana khusus di luar Buku I KUHP”. 2) Bahwa frasa “kepentingan umum” dimaksudkan untuk menjamin ruang kebebasan berekspresi warga negara, termasuk kritik, protes, demonstrasi, maupun penyampaian ketidaksetujuan terhadap kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah secara tegas tidak termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 KUHP. 63 3) Bahwa frasa “pembelaan diri” tidak dapat dipersamakan secara otomatis dengan noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHP. Sebaliknya, pembentuk undang-undang secara sengaja merumuskan frasa tersebut sebagai alasan penghapus pidana khusus yang berdiri sendiri untuk memberikan perlindungan lebih luas terhadap warga negara yang bertindak dalam rangka mempertahankan hak, kehormatan, atau kepentingan hukumnya. Keberadaan norma khusus tersebut menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mempersempit ruang kriminalisasi dan memperluas perlindungan hak warga negara. 4) Bahwa pengaturan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut merupakan hasil kompromi kebijakan hukum pidana yang lahir dari perdebatan Panjang dalam proses pembentukan KUHP. Pemerintah menjelaskan bahwa terdapat dua aspirasi yang bertolak belakang, yaitu kelompok yang menghendaki perzinaan menjadi delik biasa dan kelompok yang menghendaki negara tidak terlalu jauh masuk ke wilayah privat warga negara. Oleh karena itu dipilih jalan tengah berupa delik aduan absolut. 5) Bahwa hak mengadu dibatasi hanya kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap perbuatan tersebut. Pembatasan tersebut merupakan instrumen untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, sweeping moral, maupun pelaporan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum langsung. 6) Bahwa oleh karena Pasal 411 dirumuskan sebagai delik aduan absolut, maka hak mengadu merupakan hak pribadi yang secara limitatif diberikan oleh undang-undang kepada pihak tertentu. Oleh sebab itu, apabila pihak yang berhak mengadu tidak menggunakan haknya, telah meninggal dunia, atau secara sadar memilih untuk tidak mengajukan pengaduan, maka hak tersebut pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Konstruksi demikian merupakan konsekuensi langsung dari karakter delik aduan absolut yang dipilih oleh pembentuk undang-undang. 64 7) Bahwa apabila suaminya, istrinya berzina, suaminya meninggal berarti sudah tidak ada lagi. Close the case. Sama halnya Ketika terjadi kohabitasi. Kalau anak atau orang tua tidak mengadu, itu namanya diadu absolut, berbeda dengan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik yang dalam pasal penghinaan biasa itu, maka pengaduan itu bisa dikuasakan atau bisa keluarga yang mengadu anak atau orang tua. 8) Bahwa pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional tidak ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang karakteristik utamanya adalah selalu dijatuhkan dengan masa percobaan. Sifat khusus tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan secara serta-merta setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan diberikan ruang evaluasi terhadap perkembangan diri terpidana. 9) Bahwa pemberian masa percobaan dalam pidana mati merupakan konsekuensi dari visi hukum pidana nasional yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Tanpa adanya masa percobaan, pelaksanaan pidana mati secara langsung akan meniadakan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, masa percobaan menjadi instrumen yang memungkinkan negara menilai kembali kelayakan pelaksanaan pidana mati berdasarkan perkembangan perilaku terpidana. 10) Bahwa dalam praktik internasional terdapat empat pendekatan utama terhadap pidana mati, yaitu: (i) negara yang telah menghapus pidana mati secara penuh; (ii) negara yang masih mencantumkan pidana mati dalam peraturan perundang- undangannya tetapi tidak pernah menerapkannya (abolitionist de facto), seperti Belgia; (iii) negara yang mempertahankan pidana mati secara sangat terbatas hanya untuk kejahatan tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan; serta (iv) negara yang secara tegas mempertahankan dan menerapkan pidana mati. 65 11) Bahwa Indonesia menganut pendekatan yang berbeda dari keempat model tersebut dengan tetap mempertahankan pidana mati, namun menerapkan konsep terme de grace, yaitu pemberian kesempatan melalui masa percobaan sebelum pidana tersebut dapat dilaksanakan. Model ini menunjukkan upaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap kemungkinan rehabilitasi terpidana. 12) Bahwa mekanisme perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui komutasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap perilaku dan perkembangan terpidana selama menjalani masa percobaan. Penilaian tersebut melibatkan berbagai institusi, yaitu lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, penyidik yang menangani perkara terkait, serta Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat). 13) Bahwa pelibatan berbagai aparat penegak hukum dalam proses penilaian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya abuse of power oleh satu institusi tertentu, khususnya lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya mekanisme penilaian yang bersifat kolektif dan lintas lembaga, keputusan mengenai kelayakan pemberian komutasi menjadi lebih objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. 14) Bahwa tata cara penilaian dan pemberian komutasi telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur koordinasi antar aparat penegak hukum dalam mengevaluasi terpidana mati. Melalui mekanisme tersebut, terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku dan memenuhi syarat tertentu selama masa percobaan dapat memperoleh perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. 15) Bahwa penetapan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun merupakan bentuk kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara faktual 66 seorang terpidana dapat menunjukkan perilaku baik dalam waktu yang lebih singkat, ketentuan jangka waktu 10 tahun tetap dipertahankan sebagai standar yang telah ditentukan berdasarkan pertimbangan konstitusional. 16) Bahwa kewenangan Presiden dalam mengajukan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dengan persetujuan Mahkamah Agung didasarkan pada fakta bahwa institusi yang melakukan penilaian terhadap terpidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Namun demikian, karena komutasi tersebut berimplikasi pada perubahan terhadap putusan pengadilan, maka diperlukan persetujuan Mahkamah Agung sebagai bentuk pengawasan yudisial dan mekanisme checks and balances. 17) Bahwa keterlibatan Mahkamah Agung dalam mekanisme komutasi merupakan konsekuensi logis dari perubahan jenis pidana yang telah diputus oleh pengadilan. Meskipun Undang- Undang telah memberikan dasar hukum berupa masa percobaan 10 tahun yang memungkinkan perubahan pidana, persetujuan Mahkamah Agung tetap diperlukan untuk menjaga legitimasi dan kepastian hukum atas perubahan tersebut. 18) Bahwa mekanisme komutasi pidana mati memiliki kesamaan karakter dengan berbagai kewenangan konstitusional Presiden lainnya, seperti grasi, amnesti, dan abolisi, yang pada prinsipnya juga dapat mengubah akibat hukum dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, keterlibatan Presiden dalam proses komutasi tidak dapat dipandang sebagai hal yang menyimpang dari sistem hukum yang berlaku. 19) Bahwa apabila Pasal 100 dibaca secara utuh, mekanisme komutasi pidana mati sesungguhnya dirancang sebagai satu rangkaian dengan mekanisme grasi. Dalam konstruksi tersebut, komutasi baru dapat dipertimbangkan apabila permohonan grasi ditolak atau tidak dilaksanakan. 67 3. Bahwa dalam persidangan tanggal 11 Mei 2026, Pemerintah menghadirkan 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr. Albert Aries, S.H., M.H. Bahwa secara prinsip keterangan Presiden pada pokoknya sama atau sependapat dengan keterangan ahli, yaitu: a. Bahwa Pasal 218 KUHP tidak dapat dipersamakan dengan Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP Lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, karena pembentuk undang-undang telah mengadopsi secara langsung ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dimungkinkan sepanjang mekanisme penuntutannya dilakukan berdasarkan pengaduan (klacht delict), sehingga norma a quo merupakan konstruksi hukum baru yang telah disesuaikan dengan parameter konstitusional yang ditetapkan Mahkamah. b. Bahwa dalil yang menyatakan Pasal 218 KUHP menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi tidak memiliki dasar yang kuat, sebab Penjelasan Pasal 218 secara tegas membedakan antara kritik terhadap kebijakan, tindakan, atau perbuatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan penghinaan yang menyerang kehormatan atau harkat martabat pribadi, sehingga ruang konstitusional bagi kritik publik tetap dijamin dan tidak menjadi objek kriminalisasi. c. Bahwa karakter Pasal 218 KUHP sebagai delik aduan absolut merupakan jaminan penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana, karena proses penegakan hukum hanya dapat dimulai apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden secara pribadi mengajukan pengaduan, sehingga menutup kemungkinan pihak ketiga, relawan, simpatisan, ataupun kelompok tertentu menggunakan instrumen hukum pidana secara berlebihan atas nama Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa persetujuan yang bersangkutan. d. Bahwa Pasal 218 ayat (2) KUHP telah mengatur alasan penghapus pidana khusus berupa tindakan yang dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi, 68 sehingga sekalipun terdapat pengaduan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden, aparat penegak hukum dan pengadilan tetap wajib menguji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur penghinaan atau justru merupakan kritik yang sah dalam negara demokratis. e. Bahwa pembatasan terhadap ekspresi yang menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan/atau Wakil Presiden sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, karena kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi hak, reputasi, serta kehormatan orang lain maupun menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. f. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 218 KUHP telah dirumuskan secara lebih proporsional dibandingkan pengaturan sebelumnya, antara lain dengan adanya alternatif pidana denda, tidak dimungkinkannya penahanan untuk perkara tertentu berdasarkan ketentuan KUHAP Baru, serta terbukanya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif, sehingga menunjukkan bahwa orientasi norma a quo bukanlah represi terhadap kebebasan sipil melainkan perlindungan kehormatan yang tetap memerhatikan prinsip proporsionalitas pemidanaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo dalam Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon ditolak. 69 III. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan pasal-pasal a quo dalam Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026, dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan,yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 70 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 71 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023, yang menyatakan sebagai berikut: 72 Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. …; b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; atau c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-9], yang berprofesi sebagai mahasiswa [vide Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-16]; 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII merupakan mahasiswa Universitas Terbuka yang kepentingan konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 karena membatasi ruang demokrasi serta melemahkan semangat kebangsaan dalam bermasyarakat serta merugikan hak untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hak atas perlindungan diri dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 5. Bahwa pemberlakuan norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 berpotensi menjadikan Pancasila bersifat kaku dan semakin menjauh dari pemahaman masyarakat. Secara sosiologis dan psikologis, masyarakat pada umumnya mengekspresikan rasa cinta, kebangsaan, dan ketertarikan terhadap tanah air melalui penggunaan simbol atau lambang negara, seperti Lambang Negara Garuda Pancasila dan Bendera Merah Putih. Simbol-simbol negara tersebut merupakan perwujudan grafis dari nilai-nilai kebangsaan yang berfungsi sebagai sarana awal bagi masyarakat untuk mengenali, menghayati, dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pembatasan yang bersifat ketat dan berpotensi represif terhadap penggunaan 73 simbol negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 berisiko menghambat proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII telah dapat menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII berstatus sebagai mahasiswa Universitas Terbuka yang menganggap keberadaan norma a quo berpotensi membatasi ruang demokrasi serta melemahkan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat serta merugikan hak-hak Pemohon I sampai dengan Pemohon VII sebagai warga negara untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan hak atas perlindungan diri dari perlakuan diskriminatif serta hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan praktik diskriminasi dalam penerapannya dan menghilangkan kesempatan yang setara bagi warga negara untuk mengekspresikan nilai-nilai kebangsaan. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dimaksud bersifat spesifik dan potensial yang akan dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, di mana uraian tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. 74 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 bersifat luas, abstrak, terbuka, dan subjektif yang berpotensi menimbulkan chilling effect bagi masyarakat dalam menggunakan lambang negara sebagai bagian dari ekspresi kolektif dan perjuangan kepentingan bersama. Ketentuan pidana tersebut tidak memberikan batasan yang jelas antara penggunaan lambang negara yang bersifat merendahkan atau menghina dengan penggunaan yang merupakan ekspresi nasionalisme, kritik, atau aspirasi kolektif. Akibatnya, warga negara berada dalam posisi rentan untuk dikriminalisasi ketika menggunakan lambang negara dalam konteks perjuangan sosial atau penyampaian pendapat di ruang publik; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pembatasan terhadap penggunaan lambang negara melalui ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 tidak memenuhi prinsip pembatasan hak asasi manusia yang sah menurut UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan yang proporsional dan tidak disertai ukuran yang jelas sehingga berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan nilai- nilai kebangsaan secara kolektif. Lambang negara sebagai milik bersama seluruh rakyat Indonesia harus dapat diakses dan digunakan oleh seluruh warga negara sebagai bentuk ekspresi nasionalisme dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 tidak dapat dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penggunaan lambang negara oleh warga negara. Norma a quo harus dimaknai secara konstitusional, yaitu hanya berlaku terhadap penggunaan lambang negara yang secara nyata dimaksudkan untuk menghina, merendahkan martabat, atau melecehkan lambang negara, dan tidak berlaku terhadap penggunaan lambang negara dalam rangka ekspresi kebangsaan, penyampaian pendapat di muka umum, 75 advokasi sosial, kegiatan akademik, pendidikan, kebudayaan, maupun perjuangan kepentingan kolektif yang dilakukan dengan iktikad baik. Tanpa pemaknaan demikian, Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 berpotensi menegasikan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 yang secara jelas telah memberikan rambu-rambu konstitusional mengenai penggunaan lambang negara. Pengabaian terhadap putusan tersebut menjadikan norma a quo tidak hanya bermasalah secara substansial tetapi juga inkonstitusional secara sistematik karena bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi dan kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa menurut para Pemohon, apabila norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 diterapkan secara kaku dan tanpa penafsiran yang ketat, maka penerapannya berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang sangat luas terhadap berbagai lembaga negara maupun warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara yang dalam praktiknya menggunakan atribut dengan lambang negara dalam bentuk dan konteks yang tidak secara eksplisit diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma a quo berpotensi diterapkan secara tidak konsisten dan tidak realistis dalam praktik ketatanegaraan, karena terdapat kontradiksi normatif dalam pengaturan, di satu sisi, negara secara aktif mendorong dan bahkan mewajibkan warga negara untuk menumbuhkan nasionalisme serta menggunakan lambang negara sebagai simbol identitas kebangsaan dan kenegaraan dalam berbagai ruang publik. Namun di sisi lain, Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 justru menghadirkan ancaman pidana terhadap penggunaan lambang negara yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, tanpa memberikan batasan yang jelas dan objektif; 6. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 secara nyata menciptakan hambatan terhadap kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan ekspresi kebudayaan nasional. Ancaman pidana yang melekat pada penggunaan lambang negara tanpa batasan yang jelas mendorong masyarakat untuk membatasi diri, menghindari, atau bahkan menghentikan penggunaan lambang Garuda 76 Pancasila dalam karya seni, pertunjukan budaya, kegiatan adat, pendidikan kebudayaan, maupun produk kreatif berbasis nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini secara langsung menghambat pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hambatan tersebut berpotensi dialami oleh pelaku pendidikan, seniman, budayawan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis seni dan budaya, yang dalam praktiknya menggunakan lambang negara sebagai bagian dari media pembelajaran, karya seni, pertunjukan budaya, desain produk, maupun sarana penguatan identitas kebangsaan, namun dibayangi-bayangi ancaman pidana, meskipun dilakukan untuk tujuan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional; Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dikecualikan terhadap penggunaan lambang negara dalam rangka ekspresi kebangsaan, penyampaian pendapat di muka umum, kegiatan akademik, pendidikan, kebudayaan, seni, advokasi sosial, serta bentuk partisipasi warga negara lainya yang dilakukan dengan iktikad baik dan tidak bertujuan merendahkan lambang negara. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2026. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 April 2026 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 13 April 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 77 [3.10] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026 dan didengarkan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026. Selanjutnya, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pemeriksaan permohonan dilakukan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno secara bersamaan (penggabungan) dengan Permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 280/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 26/PUU-XXIV/2026, dan Permohonan Nomor 29/PUU- XXIV/2026. Bahwa pemeriksaan persidangan dengan cara penggabungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan-permohonan tersebut di atas dengan permohonan a quo, telah ternyata memiliki pokok pengujian norma yang saling berkaitan, yaitu berkenaan dengan pengujian terhadap UU 1/2023. Oleh karena itu, guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah menggabungkan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno atas permohonan-permohonan dimaksud. [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 diajukan permohonan kembali, karena norma pasal a quo pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 dengan amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam 78 Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitas dan telah diputus Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon a quo sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 237 huruf c UU 1/2023 dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya yakni Permohonan Nomor 36/PUU-XXI/2023, telah ternyata permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan Nomor 36/PUU- XXI/2023. Dalam permohonan a quo, selain menggunakan dasar pengujian Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang juga digunakan sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 36/PUU-XXI/2023, Pemohon juga menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dijadikan sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 36/PUU- XXI/2023. Selain itu, alasan permohonan a quo berbeda dengan Permohonan Nomor 36/PUU-XXI/2023 yang mempersoalkan perihal kembali diaturnya ketentuan penggunaan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang- undang berikut pengenaan sanksi pidananya dalam Pasal 237 huruf c UU 1/2023, setelah sebelumnya norma pasal yang mengatur ihwal yang sama telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012. Dalam permohonan a quo, alasan permohonan pada pokoknya penerapan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang sangat luas 79 terhadap berbagai lembaga negara maupun warga negara, termasuk lembaga- lembaga negara yang dalam praktiknya menggunakan atribut dengan lambang negara dalam bentuk dan konteks yang tidak secara eksplisit diatur oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun permohonan pengujian norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 pernah diajukan dan telah diputus sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XXI/2023, namun oleh karena dalam permohonan a quo terdapat dasar pengujian dan alasan permohonan yang berbeda dengan Permohonan Nomor 36/PUU-XXI/2023 maka terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, secara formil permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XXI/2023 Mahkamah belum menilai pokok permohonan. Dengan demikian, norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 dapat dimohonkan pengujian kembali dan selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan bersama-sama dengan pengujian norma Pasal 237 huruf b UU 1/2023. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dinyatakan sebagaimana petitum para Pemohon. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 yang dipersoalkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah mengutip utuh substansi norma Pasal 237 UU 1/2023 yang menyatakan: Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang 80 negara; atau c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 237 UU 1/2023 a quo telah ternyata substansinya diadopsi dari norma Pasal 57 huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009), yang selengkapnya norma Pasal 57 UU 24/2009 menyatakan sebagai berikut: Setiap orang dilarang: a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini. Berkenaan dengan norma Pasal 57 huruf c UU 24/2009 telah ternyata pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam Permohonan Nomor 4/PUU-X/2012 di mana para Pemohon pada pokoknya mendalilkan norma Pasal 57 huruf c UU 24/2009 tidak sesuai dengan kebebasan berpikir, berkehendak, dan mengekspresikan kehendaknya di muka umum sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap permohonan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Januari 2013 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa larangan pada ketentuan Pasal 57 huruf c UU 24/2009 tidak dimaksudkan untuk mengekang hak-hak warga negara dalam menggunakan Lambang Negara Indonesia. Penggunaan bentuk-bentuk yang sama atau mirip Lambang Negara sebagai lambang perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan, memunculkan potensi kerugian bagi warga negara secara keseluruhan. Kemiripan atau kesamaan bentuk lambang antara negara dengan perseorangan atau organisasi lain di luar negara akan memunculkan anggapan bahwa negara dan pihak bukan negara memiliki kemiripan atau kesamaan dalam berbagai hal, sehingga menimbulkan kerancuan; [3.15.1] Tindakan (hukum) dari dua pihak yang memiliki lambang sama atau mirip, akan dianggap sama; dan citranya akan saling dipertukarkan. Sepanjang 81 kedua pihak yang menggunakan lambang yang sama atau mirip memang identik (sama dalam tujuan dan tindakan), kesamaan atau kemiripan lambang bukan merupakan masalah. Namun demikian, hal tersebut menjadi berbahaya manakala dalam relasi antarpengguna lambang yang sama terdapat tujuan dan/atau tindakan yang berlawanan. Masalah yang dapat terjadi, antara lain, masyarakat akan mengalami kebingungan/kerancuan dalam mengidentifikasi siapa (negara atau bukan) yang melakukan suatu tindakan tertentu. Lebih lanjut, hal tersebut akan mengakibatkan kekaburan makna (nilai) lambang negara Garuda Pancasila; Kerancuan melakukan identifikasi, dalam hal terjadi penggunaan lambang yang sama atau mirip oleh dua atau lebih pihak yang berbeda, baik disengaja atau tidak, sebenarnya banyak terjadi dalam keseharian. Hal yang membedakan adalah kerancuan identifikasi dalam kehidupan keseharian dimaksud, misal dalam bidang perdagangan, pendidikan, perbankan, dan lain sebagainya, melibatkan orang-orang yang jumlahnya relatif kecil, sehingga potensi kerugiannya pun relatif kecil. Kerancuan terhadap identitas (lambang) negara akan merugikan banyak pihak, karena identitas (lambang) negara adalah milik bersama seluruh warga negara Indonesia. Potensi kerugiannya pun menjadi besar, karena menyangkut seluruh warga negara. Perbedaan dalam bentuk dan penggunaan tersebut, menurut Mahkamah, memberi alasan konstitusional bagi negara untuk mengatur secara berbeda identitas tertentu yang dipilih menjadi Lambang Negara. [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, yang dibuktikan dengan keterangan ahli serta dokumen, terdapat perlakuan berbeda dari Pemerintah (Negara) terhadap tindakan penggunaan lambang negara. Hanya beberapa orang saja yang dipidana karena melanggar UU 24/2009, sementara orang- orang lainnya tidak pernah diproses secara hukum meskipun mereka juga menggunakan lambang negara atau bentuk yang mirip dengan lambang negara di luar ketentuan UU 24/2009. Terlepas dari pernah dipidananya Pemohon III dan Pemohon IV karena melanggar UU 24/2009, Mahkamah menilai bahwa antara penerapan undang-undang dengan konstitusionalitas undang-undang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Memang suatu Undang-Undang harus diterapkan dan berlaku mengikat kepada seluruh warga dan penduduk, namun belum diterapkannya suatu Undang-Undang tidak lantas membuat Undang-Undang tersebut tidak konstitusional. Tindakan yang tidak konstitusional, dalam arti melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah ketika suatu ketentuan Undang-Undang yang sama diterapkan secara berbeda kepada warga negara, namun sekali lagi, perbedaan dalam penerapan yang demikian bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 57 huruf c UU 24/2009 meskipun oleh Pemohon tindakan tersebut didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon yang menyatakan terdapat perlakuan berbeda tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas, sehingga menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menegaskan norma Pasal 57 huruf c UU 24/2009 adalah konstitusional. Menurut Mahkamah, pengaturan larangan membuat lambang untuk perseorangan, partai 82 politik, perkumpulan, organisasi, dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam mengidentifikasi siapa (negara atau bukan) yang melakukan suatu tindakan tertentu. Terlebih, jika antarpengguna lambang yang sama terdapat tujuan dan/atau tindakan yang berlawanan. Hal tersebut akan mengakibatkan kekaburan makna (nilai) lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika jika tidak ditentukan larangannya. Dalam kaitan ini, sekalipun para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 237 huruf b UU 1/2023 yang pada prinsipnya merupakan norma yang sama dengan Pasal 57 huruf c UU 24/2009, di mana dalil para Pemohon telah ternyata juga memiliki kesamaan substansi dengan dalil dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal 57 huruf c UU 24/2009 yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan berkenaan dengan norma Pasal 237 huruf b UU 1/2023. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 237 huruf b UU 1/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 yang memberikan pembatasan dalam penggunaan lambang negara sehingga menimbulkan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan demikian justru dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negara, termasuk di dalamnya mengurangi kadar nasionalisme warga negara. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 juga telah mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 57 huruf d UU 24/2009 yang substansinya sama dengan norma yang dimohonkan pengujian yang antara lain sebagai berikut: [3.17] Menimbang bahwa Pasal 57 UU 24/2009 menyatakan “Setiap orang dilarang: … d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal tersebut harus dimaknai secara sistematis dengan merujuk pada Pasal 51 dan Pasal 52 UU 24/2009 yang menyatakan: 83 Pasal 51 “Lambang Negara wajib digunakan di: a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan; b. luar gedung atau kantor; c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara; d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah; e. uang logam dan uang kertas; atau f. materai.” Pasal 52 “Lambang Negara dapat digunakan: a. sebagai cap atau kop surat jabatan; b. sebagai cap dinas untuk kantor; c. pada kertas bermaterai; d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan; e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri; f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi; g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah; h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau i. di rumah warga negara Indonesia.” Persandingan Pasal 57 huruf d, Pasal 51, dan Pasal 52, menurut Mahkamah menunjukkan bahwa penggunaan lambang negara diwajibkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 dan diizinkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 tersebut, sedangkan penggunaan untuk keperluan selain itu secara tegas dilarang oleh Pasal 57 huruf d. Larangan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: … c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”. [3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Undang-Undang a quo hanya menentukan beberapa penggunaan yang bersifat wajib dan penggunaan yang bersifat keizinan, tetapi secara faktual lambang negara telah lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, antara lain disematkan di penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, disematkan di seragam siswa sekolah, yang semuanya tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta); Terkait penggunaan lambang negara, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Mahkamah berpendapat bahwa kata 84 “menjamin” dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk “memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dengan mengingat bahwa Pancasila, yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. [3.19] Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo. Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 antara lain menyatakan: 1.1. Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5035) bertentangan dengan UUD 1945; 1.2. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5035) bertentangan dengan UUD 1945; 1.3. Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.4. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut di atas, norma Pasal 57 huruf d UU 24/2009 yang menentukan larangan “menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang- Undang ini”, serta sanksi pidana dalam norma Pasal 69 UU 24/2009 yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 85 denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: … c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- X/2012 telah menegaskan UU 24/2009 hanya menentukan beberapa penggunaan yang bersifat wajib dan penggunaan yang bersifat keizinan, padahal secara faktual lambang negara telah lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, antara lain disematkan di penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, disematkan di seragam siswa sekolah, yang semuanya tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan sebagaimana maksud Pasal 57 huruf d UU 24/2009. Oleh karena itu, menurut Mahkamah adanya ketentuan yang memuat larangan dalam norma Pasal 57 huruf d UU 24/2009 adalah tidak tepat sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, jika dicermati secara saksama substansi norma yang termuat dalam norma Pasal 57 huruf d UU 24/2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut telah ternyata digunakan kembali untuk merumuskan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 sekalipun tanpa menggunakan kata “ini” karena rumusan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 selengkapnya menyatakan, “... c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang”. Sedangkan, rumusan substansi norma Pasal 57 huruf d UU 24/2009 selengkapnya menyatakan, “... d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian, menurut Mahkamah kata “ini” dalam norma Pasal 57 huruf d UU 24/2009 pada prinsipnya merujuk pada UU 24/2009 yang di dalamnya mengatur penggunaan lambang negara yang wajib digunakan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 UU 24/2009 dan penggunaan lambang negara yang diizinkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 UU 24/2009, adapun mengenai penggunaan untuk keperluan selain itu dilarang oleh Pasal 57 huruf d UU 24/2009. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, sekalipun substansi norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 tidak menggunakan kata “ini” dan oleh karenanya tidak selengkap substansi norma yang pernah menjadi rumusan norma Pasal 57 huruf d UU 24/2009, namun oleh karena pada hakikatnya substansi norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 memiliki esensi yang sama dengan substansi yang 86 berasal dari norma Pasal 57 huruf d UU 24/2009 yang kemudian menjadi bagian ketentuan pengaturan tentang lambang negara dalam UU 1/2023. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, maka setelah mencermati pula secara saksama dalil para Pemohon dalam permohonan a quo telah ternyata pada prinsipnya memiliki kesamaan substansi dengan dalil para Pemohon dalam mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 57 huruf d UU 24/2009. Oleh karena itu, pertimbangan hukum pengujian norma Pasal 57 huruf d UU 24/2009 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan berkenaan dengan pengujian norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 adalah dalil yang berdasar dan oleh karenanya norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 237 huruf b UU 1/2023, telah ternyata tidak bertentangan dengan hak untuk memajukan diri, hak bebas atas perlakuan diskriminatif, dan hak dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya seperti yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan pengujian norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023, telah ternyata norma a quo bertentangan dengan hak untuk memajukan diri, hak bebas atas perlakuan diskriminatif, dan hak dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya seperti yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 87 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- X/2012 sepanjang berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 237 huruf b dan huruf c UU 1/2023 mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo; [4.4] Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 237 huruf b UU 1/2023 tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 89 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi