27/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 27/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Aulia Shifa Salsabila Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Kelapa Sawit GG Anggur 1 Nomor 2, Pekauman, Tegal Barat Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Meika Yudiastriva Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Dusun Salam Wetan, RT/RW 02/02, Desa Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Safira Ika Maharani Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Dusun Puhun, Kelurahan Cileuya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Nadia Talitha Ivanadentrio Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa 2 Alamat : Dusun Kempleng II, RT 061/ RW 030, Kelurahan Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Dzaky Alfakhri Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Cluster Permata Karawaci Blok N Nomor 8, Sukabakti, Curug Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon V 6. Nama : Satrio Anggito Abimanyu Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jl. Wijaya I GG. Langgar, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama : Dr. Sri Hastuti Puspitasari S.H., M.H Pekerjaan : Dosen Alamat : Perum Sawitsari F-4, RT 008/RW 054, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VII Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2025 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Mei 2025 memberi kuasa kepada Anang Zubaidy, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., dan Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat berdomisili pada Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang beralamat di Jalan Kaliurang Km. 14,5, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak baik bersama- sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama para pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII di atas disebut sebagai -------- --------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 3 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PUU/PAN.MK/ AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 27/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 13 Maret 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Mei 2025, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 4 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 5. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) yang berbunyi: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, 5 pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.” 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka (3) PMK PUU, yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa objek permohonan (objectum litis) yang PARA PEMOHON ajukan dalam hal ini adalah pengujian materil ketentuan UU Mahkamah Konstitusi dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: “Hakim Konstitusi diajukan masing – masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi: “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif” Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi “(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel” Bertentangan terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu: 1. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 6 2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan PARA PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian materil ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. SUBJEK HUKUM PARA PEMOHON 9. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 7 10. Bahwa PARA PEMOHON merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan identitas E-KTP dengan NIK [Bukti P-3], sehingga dalam hal ini PARA PEMOHON tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU, maka diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Masing-masing PEMOHON diuraikan identitasnya sebagai berikut: a. Bahwa PEMOHON I merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Jl. Kelapa Sawit Gg. Anggur I No 2, RT/RW 006/002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]; b. Bahwa PEMOHON II merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Dusun Salam Wetan RT/RW 02/02, Desa Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4];. c. Bahwa PEMOHON III merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Dusun Puhun RT/RW 01/01 Kelurahan Cileuya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P- 4]; d. Bahwa PEMOHON IV merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Dusun Kempleng II, RT/RW 061/030 Kelurahan Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas 8 Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]; e. Bahwa PEMOHON V merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Cluster Permata Karawaci Blok N. No. 8, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]. f. Bahwa PEMOHON VI merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Jl. Wijaya 1 Gg. Langgar, Petogogan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]; g. Bahwa PEMOHON VII merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-19] sekaligus dosen FH UII Departemen Hukum Tata Negara yang mengampu mata kuliah Hukum dan Politik Ketatanegaraan, Hukum Tata Negara, dan Negara Hukum dan Demokrasi [Bukti P-20] dan pernah menjadi Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi UII tahun 2010-2014 [Bukti P-21] B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 11. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 12. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945”; 9 13. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 14. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945”, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut: a. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 : Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. c. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. d. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 10 Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam Permohonan a quo PARA PEMOHON dapat membuktikan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 15. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut: a. Bahwa PEMOHON I adalah pencari keadilan yang juga merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saat ini concern di bidang Hukum Tata Negara dan dibuktikan dengan lulus dari mata kuliah Hukum Tata Negara dengan predikat nilai A dan mata kuliah Hukum Politik ketatanegaraan dengan predikat nilai A- [Bukti - P5] serta pernah melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 137/XXII-PUU/2024 [Bukti - P6] dan berniat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di waktu yang akan datang. b. Bahwa PEMOHON II adalah pencari keadilan yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan [Bukti-P7] dan sedang mendalami bidang hukum ketatanegaraan yang lulus pada mata kuliah Hukum Tata Negara yang dibuktikan dengan nilai A- dan mata kuliah Hukum Politik ketatanegaraan dengan predikat nilai A [Bukti - P5] dan berniat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di waktu yang akan datang. c. Bahwa PEMOHON III adalah pencari keadilan yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sedang mendalami bidang hukum ketatanegaraan dan dibuktikan dengan lulus dari mata kuliah Ilmu Negara dengan predikat nilai A dan berniat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di waktu yang akan datang [Bukti-P5]. d. Bahwa PEMOHON IV adalah pencari keadilan yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan [BUKTI-P7] dan sedang mendalami bidang hukum ketatanegaraan dan dibuktikan dengan lulus dari mata kuliah Ilmu Negara dengan predikat nilai A dan berniat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi diwaktu yang akan datang [Bukti-P5]. 11 e. Bahwa PEMOHON V-VI adalah mahasiswa fakultas hukum universitas islam indonesia sedang mendalami bidang hukum tata negara dan dibuktikan dengan lulus dari mata kuliah hukum tata negara dengan predikat nilai A dan mata kuliah hukum politik ketatanegaraan dengan predikat nilai A [Bukti-P5] serta aktif dalam unit kegiatan mahasiswa di bidang konstitusi yang bernama Study Constitutional Law FH UII dan pernah melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 137/XXII-PUU/2024 [Bukti-P6] dan berniat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di waktu yang akan datang. f. Bahwa dalam hal ini PEMOHON I-IV bercita-cita menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, namun Pasal 18 ayat (1) UU MK tentang pengangkatan/pengisian hakim tidak diatur terkait partisipasi atau kuota perempuan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga pengangkatan/pengisian hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari perempuan menjadi tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Atas dasar hal tersebut pemohon I-IV yang merupakan warga negara Indonesia berkelamin perempuan dirugikan akibat tidak adanya kuota yang pasti tentang keterlibatan jumlah hakim perempuan di Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk PEMOHON V dan VI karena tidak adanya kuota perempuan dalam susunan hakim konstitusi, berpotensi pula dirugikan apabila ternyata seleksi ke depannya ternyata yang dibutuhkan adalah calon hakim dari kalangan perempuan, sedangkan PEMOHON V dan VI adalah berkelamin laki-laki. Hal ini dikuatkan dengan fakta komposisi hakim perempuan di Mahkamah Konstitusi yang sejak berdiri 13 Agustus 2003 hingga 13 Agustus 2018 hanya diisi oleh dua hakim perempuan yaitu pertama Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. menjadi hakim konstitusi periode 2008 s/d 2018 yang digantikan oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang menjadi hakim konstitusi periode 2018 s/d 2032.] PEMOHON VII merupakan seorang perempuan yang memiliki potensi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh DPR atau Presiden karena sudah memenuhi kualifikasi sebagai hakim mahkamah konstitusi namun hak konstitusionalnya potensial terhalang jika ketentuan Pasal 18 Ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) tidak 12 dimaknai memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). g. Bahwa PEMOHON VII adalah pencari keadilan yang juga merupakan dosen fakultas Hukum UII departemen Hukum Tata Negara yang mengampu mata kuliah Hukum dan Politik Ketatanegaraan, Hukum Tata Negara, dan Negara Hukum dan Demokrasi serta aktif dalam menulis jurnal dan prosiding salah satunya berjudul “Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi” dan menulis beberapa buku yang berkaitan dengan ketatanegaraan; ketatanegaraan indonesia perspektif konstitusional, Refleksi gagasan dan pengaturan HAM dalam konstitusi indonesia, retrospeksi terhadap masalah hukum dan kenegaraan. Selain itu, PEMOHON VII juga aktif melakukan berbagai penelitian di bidang ketatanegaraan salah satunya penelitian mengenai Sistem Pengisian Jabatan Publik Dalam Transisi Demokrasi (Studi terhadap Peran DPR Dalam Rekrutmen Anggota Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945) [Bukti P- 22] h. Bahwa PARA PEMOHON telah sekurang-kurangnya memenuhi beberapa syarat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UU MK Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 sebagai berikut; pertama PARA PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP; kedua PEMOHON 1, 2, 5 dan 6 sedang menjalani pendidikan hukum strata satu yang hari ini semester 4, maka dalam waktu 3 semester/ 18 bulan lagi telah dinyatakan sarjana hukum, PEMOHON 3 dan 4 sedang menjalani pendidikan hukum strata satu yang hari ini semester 2 yang dalam waktu 5 semester/ 30 bulan lagi telah dinyatakan sarjana hukum, ketiga PARA PEMOHON tidak pernah dijatuhi pidana atau tidak pernah melakukan kejahatan pidana sampai hari ini; keempat PARA PEMOHON tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; kelima PARA PEMOHON memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela dapat dibuktikan di catatan kepolisian; keenam PARA PEMOHON bertaqwa kepada Allah dan berakhlak mulia dengan dibuktikan dengan menjalankan ibadah dan syariat agama islam, ketujuh PARA PEMOHON memiliki sifat adil dapat dibuktikan dengan pengajuan Judicial Review untuk meminta keadilan 13 agar perempuan diberi hak khusus dalam menjadi hakim konstitusi; dan kedelapan PARA PEMOHON negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dibuktikan PARA PEMOHON I-VI yang merupakan mahasiswa memiliki nilai A pada mata kuliah Hukum Tata Negara dan mata kuliah politik ketatanegaraan serta pemohon I, V dan VI pernah melakukan Judicial Review pada perkara 137/PUU-XXI/2024 tentang hak pindah TPS bagi pemilih dalam pemilihan kepala daerah; kesembilan PARA PEMOHON bukan berprofesi sebagai pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha dan PNS. Adapun khusus PEMOHON VII telah memenuhi beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh PEMOHON I - VI yakni; pertama berijazah Doktor/S3 Hukum; kedua memiliki pengalaman mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selama 30 tahun; ketiga mampu secara rohani dan jasmani dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Sehingga dengan ini PARA Pemohon telah memenuhi beberapa syarat - syarat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi secara potensial atau sekurang - kurang nya dapat dinyatakan dapat terjadi, dan dirugikan atas terhalang PARA PEMOHON (terkhusus perempuan) untuk mengajukan diri menjadi hakim konstitusi di masa depan sebab oleh berlakunya UU 18 ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 20 Ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menerangkan komposisi hakim laki- laki dan hakim perempuan dengan mempertimbangkan keterwakilan 30% bagi perempuan dalam kursi hakim konstitusi; i. Bahwa hak konstitusional PEMOHON I sampai dengan PEMOHON IV dan PEMOHON VII yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 : Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan pemohon V dan VI dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dirugikan akibat berlakunya 14 ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK yang tidak jelas dan tidak akomodatif mengenai ketentuan komposisi hakim perempuan dan laki laki. Sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum berupa kejelasan secara spesifik. j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan a quo PARA PEMOHON I sampai dengan PEMOHON VII telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”; 16. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut: a. Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON IV yang merupakan perempuan yang menjalankan pendidikan hukum strata satu [Bukti-P8] mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) yaitu berupa terhalangnya hak konstitusional karena tidak adanya ketentuan kuota hakim konstitusi perempuan dan tidak ada ketentuan yang mengatur keterlibatan (dalam bentuk komposisi) perempuan untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi untuk PARA PEMOHON maupun warga negara lainnya, sehingga PEMOHON mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi atas ketidakjelasan jumlah/kuota hakim perempuan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. b. Bahwa PEMOHON V dan VI sedang menjalani pendidikan hukum strata satu [Bukti-P8] mengalami kerugian yang bersifat potensial yaitu tidak adanya kejelasan hukum terkait ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK tentang jumlah pengajuan komposisi hakim konstitusi yang tidak menyertakan kuota hakim konstitusi yang berasal dari laki laki dan perempuan sehingga berpotensi terjadinya bias gender/diskriminasi gender dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan pemohon sebagai 15 mahasiswa hukum yang mencari keadilan atas potensinya menjadi calon hakim konstitusi di masa depan. c. Bahwa PEMOHON VII merupakan perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan hukum strata 3 [Bukti P-23] sudah berusia 53 tahun dan berkarir di bidang hukum selama kurang lebih 30 tahun [Bukti P-24] mengalami potensi kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) yaitu berupa terhalangnya hak konstitusional karena tidak adanya ketentuan khusus (Affirmative Action) kuota hakim konstitusi bagi perempuan dan tidak ada ketentuan yang mengatur keterlibatan (dalam bentuk komposisi) perempuan untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi untuk PEMOHON maupun warga negara lainnya. Dalam hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan pemohon sebagai ahli hukum tata negara atas potensinya menjadi calon hakim konstitusi di masa depan. Sehingga PEMOHON mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi atas potensinya menjadi calon hakim mahkamah konstitusi. d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materiil a quo PARA PEMOHON telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”; 17. Bahwa meskipun PEMOHON I sampai VI belum memenuhi syarat kumulatif menjadi hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU MK [Vide Bukti P-1], namun PEMOHON I sampai VI berpotensi untuk memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 15, 16 dan 17 UU MK karena saat ini PARA PEMOHON merupakan mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan hukum strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Setelah itu PARA PEMOHON berkomitmen untuk meneruskan pendidikan strata 2 s/d strata 3, serta akan berkarir di bidang hukum selama 15 tahun hingga mencapai umur 55 tahun. Sampai syarat- syarat tersebut terpenuhi nantinya, PARA PEMOHON akan mendaftarkan diri menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di masa depan. Atas dasar hal tersebut PARA PEMOHON sudah memenuhi kriteria atau sekurang-kurangnya berpotensial menjadi hakim konstitusi kedepannya. Ketentuan Pasal 18 ayat 16 (1) UU MK belum memberikan jaminan kepastian hukum atas komposisi hakim yang didasarkan pada gender. Dengan demikian, PARA PEMOHON dipastikan mengalami kerugian konstitusional secara spesifik (khusus) dan/atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 18. Bahwa PEMOHON VII telah memenuhi beberapa syarat kumulatif menjadi hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU MK [Vide Bukti P-1]. Dengan demikian PEMOHON dipastikan mengalami kerugian konstitusional secara spesifik (khusus) dan/atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 19. Bahwa terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian”, PARA PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan bahwa disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang tidak menentukan secara jelas mengenai jumlah komposisi hakim konstitusi perempuan dan laki-laki, maka mengakibatkan PARA PEMOHON tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena secara aktual dan potensial tidak mendapatkan kesempatan yang pasti (gender equality hakim perempuan dan laki-laki) untuk kuota kursi menjadi hakim konstitusi yang dicita-citakan oleh PARA PEMOHON, sehingga PARA PEMOHON akan kehilangan potensi menjadi hakim Mahkamah Konstitusi; 20. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK sepanjang berkaitan dengan kerugian konstitusional PARA PEMOHON tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Dengan demikian tafsir konstitusionalitas ketentuan Pasal 18 ayat (1) harus “dibaca” bersama dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2). Sehingga tidak beralasan jika permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) dianggap sebagai pengujian/tafsir Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sejatinya 17 diejawantahkan ke dalam ketiga pasal a quo (Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK); 21. Bahwa terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, PARA PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil yang PARA PEMOHON ajukan dengan menyatakan ketentuan pasal 18 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3), dan pasal 28H ayat (2) secara bersyarat apabila tidak dimaknai “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” Maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi, karena hak dan peluang PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian kuota kursi menjadi hakim Mahkamah Konstitusi menjadi pasti dan terjamin. III. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA) Bahwa PARA PEMOHON saat ini mengalami “keadaan potensial” menjadi hakim konstitusi, PEMOHON I - IV adalah mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan hukum strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sehingga para PEMOHON berencana mendaftarkan diri menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di masa depan ketika telah menyelesaikan pendidikan strata 3 dan mencapai usia 55 tahun dengan pengalaman di bidang hukum selama 15 tahun. Adapun PEMOHON VII merupakan akademisi bergelar doktor/berpendidikan S3 yang telah berumur 53 tahun dan telah mengajar di bidang hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selama 23 tahun, sehingga berencana mendaftarkan diri menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di masa depan ketika proses pencalonan hakim konstitusi telah dibuka. Namun Pasal 18 ayat (1) UU MK telah menyebabkan ketidakpastian hukum akan aturan komposisi kuota hakim laki-laki 18 dan perempuan (memperhatikan keterwakilan perempuan), sehingga PARA PEMOHON mencari keadilan terkait komposisi hakim yang gender equality dengan berencana mengajukan aturan mengenai komposisi pencalonan hakim konstitusi dari setiap 3 (tiga) lembaga (DPR, Presiden, dan MA) dengan skema “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh total komposisi hakim untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 19 “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif” dan Pasal 20 ayat (1) “Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)”, Pasal 20 ayat (2) “Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel” “dengan memperhatikan kuota perempuan” sehingga jika ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak dimaknai dengan memastikan keterwakilan 30% perempuan dalam komposisi hakim konstitusi, telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan uraian sebagai berikut: A. Pasal 18 Ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 20 (1) dan ayat (2) UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 & Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 2. Bahwa pasal 18 ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dalam pengaturan hanya mengatur ketentuan jumlah perwakilan dari tiap lembaga untuk melakukan penunjukan calon hakim konstitusi dengan proses seleksi yang transparan dan partisipatif serta pemilihan yang objektif dan akuntabel, namun dalam implementasinya praktiknya tidak adanya ketentuan norma terkait kuota keterwakilan perempuan (dalam konteks komposisi hakim) menjadi sebuah praktik hukum yang open legal policy, dan praktik ini menjadi bermasalah ketika pemilik hak memilih 19 hakim konstitusi tidak menerapkan sistem praktik yang berkeadilan dan keseimbangan antara laki laki dan perempuan. Sebab Mahkamah Konstitusi memiliki kebiasaan yang tidak tertulis bahkan dapat disebut telah ada konvensi ketatanegaraan dalam pergantian hakim, yaitu sejak tahun 2003 hingga 2024 pergantian hakim lintas gender (laki - Laki ke perempuan) hanya terjadi sekali sejak Mahkamah Konstitusi yakni saat pergantian Yang Mulia Prof H.A.S Natabaya S.H LLM pada 15 Agustus 2008 kepada Prof. Dr. Maria Farida Indrati S.H., M.H. pada 16 Agustus 2008 sebagai hakim konstitusi perempuan pertama Indonesia, namun setelah itu pergantian hakim selalu diganti sesuai gender, hakim laki - laki digantikan dengan hakim laki - laki dan hakim perempuan digantikan dengan hakim perempuan sebagaimana terurai dalam tabel berikut: Hakim Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 – 2024 No Nama Periode Jabatan Nama Pengganti pertama Periode Jabatan Nama Pengganti kedua Periode Jabatan Nama Pengganti ketiga Periode Jabatan 1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiq ie, S.H. 16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008 (Presiden) 16 Agustus 2008 s/d 3 Maret 2009 ( DPR) Dr. H. Harjono, S.H., MCL. 3 Maret 2009 s/d 20 Maret 2014 (DPR) Wahiduddin Adams. 01 April 2013 s/d 01 April 2018 ( DPR) 27 Maret 2018 s/d 03 Februari 2026 (DPR) Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M 18 Januari 2024 s/d 18 Januari 2035 (DPR) 2. Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H 16 Agustus 2003 s/d 31 Mei 2008 (MA) 19 Agustus 2008 s/d 31 Mei 2009 (MA) Dr. Muhammad Alim, S.H., M. Hum.(MA) 29 Mei 2008 s/d 21 April 2015 (MA) Manahan M. P. Sitompul 28 April 2015 s/d 28 April 2020 (MA) 30 April 2020 s/d 08 Desember 2023 (MA) Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. 08 Desember 2023 s/d 08 Desember 2029 (MA) 3. Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. 16 Agustus 2003 s/d 31 Desember 2009 (Presiden) 21 Agustus 2008 s/d 31 Desember 2009 Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. 7 Januari 2010 s/d 7 Januari 2015 ( Presiden ) Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. 7 Januari 2015 s/d 7 Januari 2020 (Presiden ) Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. 07 Januari 2020 s/d 15 Desember 2034 (Presiden ) 4. Sudarson o, S.H.. 16 Agustus 2003 s/d 30 Juni 2008( MA ) Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.H. 29 Mei 2008 s.d. 2 Maret 2011 (MA) Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. 06 April 2011 s/d 06 April 2016 (MA) 07 April 2016 s/d 07 April 2026 (MA) 5. Letjen TNI 16 Agustus 2003 s/d 10 Maret Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U. 1 April 2008 s/d 1 April 2011 ( DPR ) Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S 01 April 2013 s/d 01 April 2018 ( DPR) 20 (Purn) Achmad Roestandi , S.H. 2008 (DPR) 1 April 2011 s/d 1 April 2013 (DPR) 27 Maret 2018 s/d 03 Februari 2026 (DPR) 6. Prof. H.A.S. Natabaya , S.H., LLM. 16 Agustus 2003 s/d 15 Agustus 2008 (Presiden) Prof. DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. 16 Agustus 2008 s/d 13 Agustus 2013 (Presiden) 13 Agustus 2013 s/d 13 Agustus 2018 (Presiden) Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H.,M.Hum. 13 Agustus 2018 s/d 27 Juni 2032 (Presiden) .7 Dr. Maruarar Siahaan, S.H. 16 Agustus 2003 s/d 7 Desember 2009 (MA) Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum. Hakim 7 Januari 2010 s/d 7 Januari 2015 (MA) Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 07 Januari 2015 s/d 07 Januari 2020 (MA) Periode 2: 07 Januari 2020 s/d 15 November 2029(MA) 8. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. 15 Agustus 2003 s/d 15 Agustus 2008 Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. 16 Agustus 2008 s/d 13 Agustus 2013 (DPR) 13 Agustus 2013 s/d 15 November 2013 Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. 21 Maret 2014 s/d 21 Maret 2019 Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 23 November 2022 s/d 08 Januari 2035 9. Dr. H. Harjono, S.H., MCL 16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008 (Presiden) Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. 16 Agustus 2008 s/d 22 Juli 2013 (Presiden) Dr. H. Patrialis Akbar S.H., M.H. 22 Juli 2013 s/d 22 Januari 2017 (Presiden) Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 11 April 2017 s/d 11 April 2032 ( Presiden) 3. Bahwa berdasarkan data yang bersumber dari website Mahkamah Konstitusi [Bukti-P10], pergantian hakim sejak 2003 hingga 2024 di dominasi atas pergantian yang didominasi oleh laki - laki sebesar 96,875% dan perempuan 3,125%. praktik open legal policy yang seperti ini menciptakan sebuah ketidakadilan dan ketidakseimbangan komposisi hakim laki laki dan perempuan dengan mengingat Mahkamah Konstitusi adalah guardians of constitutional untuk menjamin hak-hak warga negara termasuk perempuan terpenuhi, menjadikan kebutuhan tentang adanya ketentuan komposisi hakim yang berasal dari laki-laki dan perempuan terutama mengenai keterwakilan perempuan 30% menjadi dibutuhkan 21 untuk menghindari praktik adanya ketidakpastian hukum dalam proses seleksi hakim konstitusi; 4. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga harapan warga negara dalam mencari keadilan dan kepastian hukum atas hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi termasuk hak - hak konstitusional perempuan, sebab mengingat mahkamah pernah memutuskan perkara yang bersifat melindungi hak-hak konstitusional perempuan terkait hak anak perempuan dan hak pendidikan perempuan yakni dalam putusan No 22/PUU-XV/2017 terkait usia batas nikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pokok permohonan pemohon meminta adanya kesetaraan dalam batas usia kawin antara laki - laki dengan perempuan, sebab dalam praktiknya laki-laki dibatasi usia perkawinan usia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun, sehingga jelas praktik ini melanggar hak konstitusional, sebab akan menghilangkan status anak bagi si anak ketika dikawinkan dan hilangnya status anak maka hilang juga hak pendidikan, sehingga mahkamah ketika itu diminta untuk menyamakan batas usia nikah untuk menjamin hak anak dan hak pendidikan, dan mahkamah berpendapat walaupun batasan umur merupakan open legal policy [Vide Putusan 30-74/PUU-XII/2014] namun mahkamah berpendapat dapat dipermasalahkan jika alasanya “kecuali open legal policy tersebut jelas - jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas……” [ Vide Putusan 22/PUU-XV/2017, Pertimbangan 3.8] dan dalam putusan akhir mahkamah memutuskan mengabulkan permohonan untuk menyamakan batas usia kawin laki dan perempuan di 19 tahun, keputusan ini bertujuan guna memberikan hak konstitusional si anak perempuan sama dengan anak laki laki terjaga untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama. Tindakan perkara diatas menjadi contoh bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan tempat warga negara mencari keadilan hak konstitusional termasuk perempuan, sehingga sudah sepantasnya kursi hakim konstitusi memberikan ruang khusus bagi perempuan guna menampung aspirasi hak - hak perempuan 22 yang sekiranya sulit dipahami oleh laki - laki pada perkara - perkara di masa depan yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa berdasarkan contoh diatas menjadikan ketentuan pasal 18 ayat (1) UU MK membutuhkan sebuah tafsir atau pemaknaan mengenai jumlah komposisi hakim (gender equality) antara laki - laki dan perempuan dalam pergantian hakim konstitusi yang diajukan oleh 3 lembaga (DPR, Presiden, dan MA). Sebab mengingat tafsir atau pemaknaan ini adalah dalam rangka untuk memberikan sebuah ruang keadilan bagi kaum perempuan, bukan hanya untuk dapat duduk di kursi hakim konstitusi yang ingin menjadi hakim konstitusi serta kepastian hukum kepada setiap orang warga negara Indonesia yang ingin mengajukan diri sebagai hakim konstitusi; namun untuk memberikan ruang tambahan atau kepercayaan tambahan kepada warga negara terkhusus PEMOHON I - IV dan VII yang merupakan perempuan yang ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya kepada mahkamah di masa depan yang akan datang. 6. Bahwa sebab mengingat dalam prinsip negara hukum harus terdapat jaminan bagi setiap warga negara baik laki - laki ataupun perempuan untuk dapat memiliki hak yang sama yaitu hak untuk mengajukan diri sebagai hakim konstitusi, terutama bagi mereka yang mendapatkan sebuah praktik yang tidak berperikeadilan dan keseimbangan yang dalam hal ini pihak perempuan, sehingga perlu adanya tindakan afirmasi (affirmative action) guna menyeimbangakan hukum kembali atas sebagian kelompok dan hal ini sejalan dengan pernyataan mahkamah tentang definisi affirmative action; “Affirmative action juga disebut sebagai reverse discrimination, yang memberi kesempatan kepada perempuan demi terbentuknya kesetaraan gender dalam lapangan peran yang sama (level playing- field) antara perempuan dan laki-laki, sekalipun dalam dinamika perkembangan sejarah terdapat perbedaan, karena alasan kultural, keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan nasional, baik di bidang hukum maupun dalam pembangunan" [Vide Putusan No 22-24/PUU-VI/2008, Pertimbangan 3.15] . Melihat pandangan mahkamah tentang affirmative action sejalan dengan permintaan PARA PEMOHON menjadikan sebuah jadi sumbu 23 imajiner yang satu kesatuan tentang kebutuhan affirmative action bagi perempuan untuk terbentuknya kesetaraan gender yang dalam hal ini di kursi hakim konstitusi. 7. Bahwa dengan demikian berdasarkan pada penjelasan di atas tentang kebutuhan perlakuan khusus perempuan tentang affirmative action menjadikan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang tidak memuat keterwakilan perempuan untuk diajukan sebagai hakim Konstitusi dan juga tidak mengatur mengenai komposisi hakim yang berasal dari laki-laki dan perempuan telah melanggar hak para Pemohon, karena pasal 18 ayat (1) UU MK tersebut menghalangi para Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak untuk membangun bangsa dan negara sebagai hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; B. Pasal 18 Ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 & Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum & Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 9. Bahwa pasal-pasal di atas memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat memiliki hak yang sama yaitu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama sebagai hakim konstitusi, terutama bagi yang berasal dari perempuan perlu adanya tindakan afirmasi (affirmative action) mengingat komposisi hakim MK saat ini tidak berimbang antara jumlah hakim laki-laki maupun perempuan; 10. Bahwa komposisi hakim yang saat ini tidak berimbang antara jumlah hakim laki-laki dan perempuan terkesan diskriminatif. Padahal tindakan-tindakan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi telah dimulai sejak lama, bahkan diamanatkan konvensi Internasional “Penghapusan segala bentuk 24 diskriminasi terhadap perempuan” yang ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi, dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/180 pada 18 Desember 1979 dan ditandatangani oleh Indonesia pada 29 Juli 1980 dan disahkan pada 24 Juli 1984 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. [Bukti-P11] Pasal 2 yang menyatakan “Negara- negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk:” huruf c menyatakan “ Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;” lalu huruf f menyatakan “Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan- kebijakan, dan praktek praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;” [Bukti-P11] 11. Bahwa dari amanat dalil yang diberikan dalam konvensi Internasional “Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan” yang diratifikasi dalam UU No 7 Tahun 1984 [Bukti-P11] negara berkewajiban untuk menciptakan hukum melalui badan pengadilan yang berkompeten untuk mencapai keadilan gender equality dengan menghapuskan diskriminasi pasif yang terjadi di kursi hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perempuan atas dasar persamaan dihadapan hukum serta memberikan sebuah kepastian hukum bagi para pemohon yang sedang mencari keadilan terhadap bias gender/gender equality bagi perempuan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dengan guna memperoleh perlakuan khusus guna mencapai kepastian dan perlindungan hukum; 12. Bahwa mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari lembaga pemerintahan yang bertugas dalam sistem peradilan Indonesia, maka sepantasnya Mahkamah Konstitusi menjadi ruang bagi setiap seluruh warga negara yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa 25 memandang gender laki - laki atau perempuan, akan tetapi pada faktanya masih ada tindakan diskriminatif dengan komposisi hakim yang bias gender. Hal ini dapat dilihat dari 33 pergantian hakim selama Mahkamah Konstitusi berdiri sampai hari ini hanya terjadi sekali pergantian hakim lintas gender atau dengan kata lain hakim perempuan di Mahkamah Konstitusi selama ini hanya 2 perempuan dari 30 hakim yang telah dan/atau sedang menjabat, angka ini menjadi bukti adanya ketidakberimbangan komposisi hakim laki-laki dan perempuan; 13. Bahwa dengan adanya adanya ketidakberimbangan komposisi hakim laki- laki dan perempuan dalam pergantian hakim Mahkamah Konstitusi menjadikan kondisi pertentangan atas hak konstitusi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama di pemerintahan terkhusus peradilan Mahkamah Konstitusi. Sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi harus mengambil langkah penetapan keputusan hukum yang pasti tentang partisipasi komposisi hakim laki - laki dan perempuan mengingat hal ini juga sebagaimana amanat konvensi internasional “Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan” yang ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi, dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/180 pada 18 Desember 1979 dan ditandatangani oleh Indonesia pada 29 Juli 1980 dan disahkan pada 24 Juli 1984 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 dalam pasal 7 UU No 7 Tahun 1984 yang menyatakan “Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki- laki, hak sebagai berikut:” huruf f menyatakan “Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;” [Bukti-P11] 14. Bahwa keberimbangan jumlah hakim laki-laki dan perempuan telah terimplementasi dengan baik di peradilan Mahkamah Konstitusi atau peradilan Mahkamah Agung atau setingkatnya di beberapa negara lain, bahkan juga memperhatikan mengenai kuota keterwakilan perempuan, yaitu antara lain sebagai berikut: 26 No. Negara pemilik constitutional court Jumlah Hakim Sumber Laki-Laki Perempuan 1. Korea Selatan 4 4 https://english.cc ourt.go.kr/site/en g/main.do 2. Malaysia 6 4 https://www.keha kiman.gov.my/ms /hakim- mahkamah- persekutuan 3. Austria 10 4 Members of the Constitutional Court - Der Österreichische Verfassungsgeric htshof 4. Amerika Serikat 5 4 Supreme Court 5. Jerman 9 7 https://www.bund esverfassungsger icht.de/EN/TheFe deralConstitution alCourt/thefederal constitutionalcour t_node.html 15. Bahwa di Korea Selatan, Constitutional Court of Korea terdiri dari 9 hakim dengan proses pencalonan diajukan tiga ditunjuk oleh Majelis Nasional, tiga oleh Mahkamah Agung, dan tiga oleh presiden. Berdasarkan halaman website Constitutional Court of Korea saat ini hanya terdapat 8 hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan komposisi 4 orang hakim laki- laki (Moon Hyungbae, Kim Hyungdu, Cheong Hyungsik, dan Cho Hanchang) dan 4 hakim perempuan (Lee Mison, Jung Jungmi, Kim Bok- Hyeong, dan Chung Kyesun). [BUKTI P-12] Dengan komposisi seperti ini, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menerapkan keterwakilan perempuan sebesar 50 persen. Jumlah hakim laki-laki dan perempuan berimbang; 16. Bahwa di Austria, Mahkamah Konstitusi Austria terdiri dari 9 hakim Laki- laki diantaranya adalah; (Christoph Grabenwarter, Johannes Schnizer, Markus Achatz, Christoph Herbst, Georg Lienbacher, Michael Holoubek, Andreas Hauer, Michael Rami, Michael Mayrhofer) dan 4 hakim perempuan diantaranya; (Verena Madner, Claudia Kahr, Seiglinde Gahleitner, Ingrid Siess-Scherez).[BUKTI P-13] Bahkan sebagai contoh, efek dari komposisi hakim yang gender equality yang diterapkan oleh Austria menunjukan efek positif yang cukup membanggakan dimana studi terbaru yang dilakukan Bank Dunia (World Bank). Dalam laporan mereka 27 yang bertajuk Women, Business and the Law 2019 mengukur hak-hak perempuan dan laki-laki secara hukum dan ekonomi. Austria berhasil menjadi negara yang mendapatkan poin 100 dalam penilaian hukum dan ekonomi [Bukti-P14]. Mahkamah Konstitusi Austria memberikan porsi keterwakilan perempuan sebesar 40 persen dari total 10 hakim konstitusi; 17. Bahwa di Amerika Serikat, jumlah hakim dalam Supreme Court of The United States terdiri dari 9 hakim, yaitu 5 laki-laki atas nama Clarence Thomas, John G Roberts, Samuel A Alito, Neil M Gorsuch, dan Brett M Kavanaugh, dan 4 perempuan atas nama Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor, dan Elena Kagan [Bukti P15] Pada tanggal 5 Agustus 2010, telah dikonfirmasi Elena Kagan menjadi hakim Mahkamah Agung yang akhirnya mengubah komposisi hakim agung ditinjau dari jenis kelamin. Terhitung sejak yang bersangkutan resmi masuk ke badan peradilan tersebut, komposisi hakim yang memberikan porsi perempuan lebih banyak menjadi sejarah penting dalam perkembangan kekuasaan kehakiman di Amerika Serikat; 18. Bahwa di Jerman dalam Bundesverfassungsgericht yakni Mahkamah Konstitusi Jerman berdasarkan Pasal 2 Law on the Federal Constitutional Court (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal) hakim Bundesverfassungsgericht berjumlah 16 orang yang dibagi menjadi dua senat. Senat pertama bertugas menangani masalah terkait hak-hak dasar (basic right), sedangkan senat kedua bertugas menangani masalah- masalah politik (political senate). Dari Jumlah 16 orang hakim terdiri dari 9 hakim laki-laki dan 7 hakim perempuan yang dipilih melalui lembaga Bundestag dan Bundesrat. Mahkamah Konstitusi Jerman mengedepankan gender equality dilihat dari banyaknya jumlah hakim perempuan karena adanya upaya reformasi hukum yang didorong dengan tingginya tingkat kesadaran akan kesetaraan gender dibuktikan dengan adanya Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern inder Bundesverwaltung un Gerichten des Bundes yaitu Undang-undang tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pemerintahan federal dan di perusahaan- perusahaan federal [Bukti-P16]. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan ruang bagi perempuan di Mahkamah Konstitusi dengan melakukan reformasi hukum 28 untuk mewujudkan gender equality dalam komposisi hakim dengan menerapkan komposisi minimal 30% keterwakilan perempuan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 19. Bahwa di negara-negara yang menjadi perbandingan diatas, memang tidak ada pengaturan khusus terkait kuota perempuan untuk menjadi hakim, namun pada prakteknya merupakan open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang. Selama 20 tahun terakhir ini hanya ada 2 hakim perempuan sebagaimana dijelaskan di atas dan permintaan pemohon menjadi relevan untuk meminta adanya affirmative action untuk memperbaiki praktik open legal policy yang lebih berkeadilan. Komposisi hakim mahkamah konstitusi pada tabel di atas yang menunjukkan sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan tidak lepas dari revolusi masyarakatnya yang berusaha menghilangkan budaya patriarki dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan di berbagai sektor tidak terkecuali dalam ranah pe radilan. Hal ini sepatutnya menjadi contoh bagi Indonesia yang masih kental akan budaya patriarki mengingat perlunya sudut pandang hakim perempuan dalam berbagai perkara yang erat kaitannya dengan perempuan dengan harapan selain memberikan ruang lebih banyak bagi perempuan sekaligus dapat memberikan rasa keadilan. Oleh karena masih kuatnya budaya patriarki di Indonesia, maka sudah sepatutnya dilakukan politik afirmasi kepada perempuan in casu kepada PARA PEMOHON I sampai dengan IV dan PEMOHON VII serta warga negara lain yang bercita-cita menjadi Hakim Konstitusi; 20. Bahwa Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum & Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang perempuan akan tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama apabila tidak adanya tindakan afirmatif berupa adanya klausul kuota perempuan 30% dalam pencalonan hakim konstitusi; 29 C. Bahwa Pasal 18 Ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK bertentangan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 21. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 22. Bahwa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam menjamin keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan yang dibuktikan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 yang menguatkan kuota keterwakilan perempuan 30% dalam pengajuan calon legislatif [Bukti-P17] dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 [Bukti-18] dalam sengketa Dapil Gorontalo 6 yang memerintahkan penyelenggara pemilu untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena beberapa partai politik tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% dalam pengajuan calon legislatif. Dalam amar putusan disebutkan. “memerintahkan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon, sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan dilanjut dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo tanpa perlu melaporkan pada mahkamah”. 23. Bahwa permohonan para PEMOHON diarahkan untuk memberikan ruang yang terbuka bagi perempuan untuk ikut andil dalam penentuan keputusan hukum di masyarakat terkhusus dalam perkara yang memperjuangkan hak – hak perempuan atau kesetaraan (gender equality), Sehingga asas nemo judex idoneus in propria (tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri) tidak dapat menjadi penghalang permohonan para PEMOHON untuk meminta pemberian ruang khusus dalam keterwakilan perempuan minimal 30% dalam komposisi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 24. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU MK merupakan bunyi delegasi dari pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Meskipun norma tersebut merupakan norma 30 delegasi dari konstitusi, PARA PEMOHON menegaskan sekaligus meminta kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir atas Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 yang didelegasikan kepada pasal 18 ayat (1) UU MK dengan mempertimbangkan kuota 30% perempuan dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun Mahkamah pernah menafsirkan UUD NRI 1945 dengan menafsirkan pasal 22D ayat (2) pada frasa “ Ikut Membahas” dalam putusan perkara No 92/PUU- X/2012 pada pertimbangan [3.18.2] “Hal itu berarti bahwa, “ikut membahas” harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan” “Pendapat Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan” 25. Bahwa dengan demikian melihat yurisprudensi di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memberikan tafsir atas UUD NRI 1945, sehingga kami PARA PEMOHON meminta kepada mahkamah untuk memberikan tafsir hal yang serupa dengan mempertimbangkan 31 kuota 30% hakim konstitusi perempuan atas pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 serta bunyi tafsir tersebut ditulis dalam norma pasal 18 ayat (1) UU MK yang merupakan UU delegasi langsung atas pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945; 26. Bahwa dengan demikian keterwakilan perempuan minimal 30% dalam komposisi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Konstitusi ini akan sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 27. Bahwa komposisi hakim konstitusi yang didominasi laki-laki jelas tidak memberikan kemudahan ruang dan akses bagi setiap warga negara yang dari perempuan, sehingga diperlukan penafsiran guna adanya perlakuan khusus bagi setiap warga negara yang dari perempuan yang akan menjadi calon hakim konstitusi; 28. Bahwa Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU MK yang tidak menjelaskan mengenai komposisi hakim laki-laki dan perempuan telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 29. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka hak konstitusional PARA PEMOHON maupun warga negara Indonesia lain di waktu yang akan datang dapat terjamin oleh kepastian hukum dalam proses pencalonan hakim konstitusi sebagaimana. Dengan demikian, hak kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki menjadi hakim konstitusi tetap dapat terlindungi, terpenuhi, dan terlayani, dapat menjaga dan meningkatkan partisipasi keterlibatan perempuan serta menjamin kepastian hukum yang adil sesuai prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan juga terjaminnya hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (2), serta Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang 32 memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus perkara a quo sebagaimana berikut: DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang- Undang( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim konstitusi diajukan masing- masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh total komposisi hakim” 3. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” 33 4. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pasal 20 (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” Pasal 20 ayat (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh total komposisi hakim”. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 34 Indonesia Nomor 6554) atas Undang-Undang No.4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Kumpulan Alat Bukti Identitas (E-KTP) Para Pemohon: 1. Identitas Pemohon I Aulia Shifa Salsabila E-KTP dengan NIK 3376016902040002 2. Identitas Pemohon II Meika Yudiastriva E-KTP dengan NIK 3306034305050001 3. Identitas Pemohon III Safira Ika Maharani E-KTP dengan NIK 3208245501050001 4. Identitas Pemohon IV Nadia Talitha Ivanadentrio E- KTP dengan NIK 3401045303060001 5. Identitas Pemohon V Dzaky Alfakhri E-KTP dengan NIK 3671092107050006 6. Identitas Pemohon VI Satrio Anggito Abimanyu E-KTP dengan NIK 3174071801030002; 4. Bukti P-4 : Kumpulan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Universitas Islam Indonesia (PDF): 1. Identitas Pemohon I Aulia Shifa Salsabila KTM dengan NIM 23410753 2. Identitas Pemohon II Meika Yudiastriva KTM dengan NIM 23410497 35 3. Identitas Pemohon III Safira Ika Maharani KTM dengan NIM 24410696 4. Identitas Pemohon IV Nadia Talitha Ivanadentrio KTM dengan NIM 24410280 5. Identitas Pemohon V Dzaky Alfakhri KTM dengan NIM 23410108 6. Identitas Pemohon VI Satrio Anggito Abimanyu KTM dengan NIM 23410801; 5. Bukti P-5 : Screenshot kumpulan Nilai (PDF) Para Pemohon dalam Mata Kuliah Hukum Tata Negara & Hukum Politik Ketatanegaraan; 6. Bukti P-6 : Putusan Perkara No. 137/PUU-XXII/2024 Tentang Pemilih yang Berada di luar Domisili dalam Pilkada. Menjadi Bukti PEMOHON V Dzaky Alfakhri dan VI Satrio Anggito Abimanyu (bukti kesungguhan para pemohon dalam berpartisipasi pengujian UU terhadap UUD NRI 1945); 7. Bukti P-7 : Sertifikat Pemohon II Kegiatan Pemberdayaan Perempuan “Women Leadership Demi Inklusivitas Masa Depan” Sertifikat Pemohon IV Kegiatan Pemberdayaan Perempuan “Empowerment; 8. Bukti P-8 : Screenshot Keterangan Aktif Mahasiswa (PDF) 1. Keterangan Aktif Mahasiswa Pemohon I Aulia Shifa Salsabila 2. Keterangan Aktif Mahasiswa Pemohon II Meika Yudiastriva 3. Keterangan Aktif Mahasiswa Pemohon III Safira Ika Maharani 4. Keterangan Aktif Mahasiswa Pemohon IV Talitha Ivanadentrio 5. Keterangan Aktif Mahasiswa Pemohon V Dzaky Alfakhri 6. Keterangan Aktif Mahasiswa Pemohon VI Satrio Anggito Abimanyu; 9. Bukti P-9 : Profil Hakim Arif Hidayat yang didapat dari website MK RI diakses pada tanggal 3 Maret 2025, Profil Hakim Anwar 36 Usman yang didapat dari website MK RI diakses pada tanggal 3 Maret 2025; 10. Bukti P-10 : Tabel Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi yang didapat dari website Mahkamah Konstitusi yang diakses pada tanggal 21 Februari 2025 (PDF); 11. Bukti P-11 : Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women); 12. Bukti P-12 : Screenshoot Pengisian Hakim Konstitusi Korea Selatan diakses pada 5 Maret 2025 (PDF); 13. Bukti P-13 : Screenshoot Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi di Hakim Konstitusi Austria diakses pada 25 Februari 2025 (PDF); 14. Bukti P-14 : Artikel tentang 6 Negara yang Mencapai Nilai Sempurna di Bidang Hukum dan Ekonomi dalam Kesetaraan Gender diakses pada 25 Februari 2025 (PDF); 15. Bukti P-15 : Screenshoot Pengisian Jabatan Hakim Supreme Court Of The United State diakses pada 6 Maret 2025 (PDF); 16. Bukti P-16 : Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern inder Bundesverwaltung un Gerichten des Bundes atau Undang- undang Tentang Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki dalam Pemerintahan Federal dan di Perusahaan-perusahaan Federal (Jerman) dari website Mahkamah Konstitusi Jerman yang diakses pada tanggal 24 Februari 2025 (PDF); 17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 tentang Perhitungan 30% bakal calon perempuan di setiap dapil dilakukan pembulatan ke atas (PDF); 18. Bukti P-18 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 125-01- 08-29/PH.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang dapil Gorontalo 6 perlu dilakukan pemungutan suara ulang akibat partai PKB, Gerindra, Nasdem, dan 37 Demokrat tidak memenuhi keterlibatan 30% perempuan (PDF); 19. Bukti P-19 : Identitas Pemohon VII Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. E- KTP dengan NIK 3471124205720003; 20. Bukti P-20 : Screenshot Keterangan Aktif Mengajar Pemohon VII Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. (PDF); 21. Bukti P-21 : Screenshot Keterangan Sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Ketatanegaraan (PSHK) FH UII dalam beberapa periode. (PDF); 22. Bukti P-22 : Screenshot Judul Jurnal dan Buku karya Pemohon VII Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. (PDF); 23. Bukti P-23 : Screenshot bukti penyelesaian program studi doktor (S3) oleh Pemohon VII Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. (PDF); 24. Bukti P-24 : Screenshot bukti bahwa Pemohon VII Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. telah berkarir selama 23 tahun. (PDF); [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 38 Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon serta pokok Permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah, para Pemohon harus dapat menguraikan secara jelas hal-hal berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas norma yang diajukan. Permasalahan tersebut harus diuraikan secara jelas pada bagian-bagian permohonan, yang terdiri dari uraian mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), serta hal yang dimohonkan (petitum). Hal ini merupakan salah satu syarat formal dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah sebagaimana diatur oleh Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang menyatakan: (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 39 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.3.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) PMK 2/2021, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025. Pada persidangan tersebut Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon berkenaan dengan kejelasan uraian permohonan, yaitu pada bagian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan serta kejelasan norma yang diajukan pengujian pada bagian posita permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal 23 April 2025] dan agar para Pemohon memperbaiki permohonannya dengan berdasar kepada pedoman yang telah diatur oleh UU MK dan PMK 2/2021 sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.3.1] di atas. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, para Pemohon telah 40 menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon a quo, sebagaimana perbaikan permohonan yang telah diterima Mahkamah, terdapat fakta bahwa para Pemohon menguraikan Petitum permohonannya yang selengkapnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim konstitusi diajukan masing- masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh total komposisi hakim” 3. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” 4. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang- Undang( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan 41 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pasal 20 (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” Pasal 20 ayat (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh total komposisi hakim”. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [3.3.4] Bahwa berkenaan dengan uraian petitum a quo, telah ternyata para Pemohon dalam menyebutkan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu pada petitum angka 2, tertulis yang dimintakan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah “Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456)”. Hal yang sama juga terjadi dalam uraian petitum angka 3 dan angka 4, yaitu ketika para Pemohon menyebutkan norma Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yang dimintakan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. Penyebutan norma tersebut menurut Mahkamah merupakan penyebutan norma yang tidak tepat dan tidak lengkap, karena norma yang dimohonkan untuk diuji pada substansi permohonan merupakan norma yang terdapat pada UU MK 42 yang secara lengkap pada petitum seharusnya dituliskan sebagai “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. Terlebih, salah satu norma yang dimohonkan untuk diuji yaitu Pasal 20 ayat (2) UU MK adalah norma yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, yang disebutkan dalam petitum permohonan sebagai perubahan terakhir terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2014, sehingga penyebutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 sebagai perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah tidak tepat. Penyebutan norma undang-undang yang tidak tepat dan/atau tidak lengkap pada bagian petitum permohonan dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai norma yang dimohonkan untuk diuji. Oleh karena itu, petitum permohonan para Pemohon, yaitu petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai norma undang-undang yang menjadi objek permohonan para Pemohon dan dengan demikian mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. [3.3.5] Bahwa dengan demikian, sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.4] di atas, terdapat ketidakjelasan mengenai norma undang-undang yang disebutkan dalam petitum permohonan sehingga permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. 43 [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum para Pemohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 44 dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas