27/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 27/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : M. Yasin Djamaludin Tempat lahir : Jakarta Tanggal lahir : 7 Oktober 1968 Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Kota Wisata Cluster Nebraska SJ 1 No. 08, RT. 004/RW. 024, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Maret 2023 memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Putra Rezeki Simatupang, S.H., dan Aulia Ramadhandi, S.H., para advokat, konsultan hukum, dan pembela hak-hak konstitusional pada kantor hukum Sihaloho & Co Law Firm, yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 10th floor suite 1000, jalan M.T. Haryono kavling 33 Jakarta Selatan 12770, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 6 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 Maret 2023 dengan Nomor 27/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 10 April 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya …. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang- Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). 3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang- undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh 4 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997,” ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11); 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan a quo adalah permohonan uji materiil Pasal 82 Ayat (1) Huruf D frasa “maka permintaan tersebut gugur” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 5 Nomor 76) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara” II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 10. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau zonder belang geen rechttingen), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan; 11. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”), menyatakan: “Pemohon adalah pihakyan g menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: 6 Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 14. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 15. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- 7 undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang- undang tersebut. 16. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai Pengacara/Advokat, dimana PEMOHON merupakan anggota dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat dengan NIA: 95.10368 yang tergabung di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Sorong. 17. Bahwa PEMOHON sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan/atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan/atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan hingga memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. 18. Bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang dilindungi dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang- undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum. 19. Bahwa Advokat dapat memberikan jasa hukum baik diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. 20. Bahwa PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: 8 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 21. Bahwa bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan Kliennya pada saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan. 22. Bahwa PEMOHON sebagai perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum. 23. Bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya dituntut untuk senantiasa profesional. Profesionalitas seorang Advokat tentunya tidak hanya dalam menangani perkara yang mendapatkan hak honorarium namun berkewajiban pula untuk memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada warga negara pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan kalimat lain, perkara yang ditangani oleh Advokat meliputi yang komersial maupun yang probono. 24. Bahwa PEMOHON telah melakukan profesinya secara professional dengan banyak memberikan bantuan hukum, salah satunya terhadap perkara yang sedang berjalan saat ini dan sedang membutuhkan Kepastian Hukum dan tafsiran dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Permohonan Praperadilan yang terregister dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tanggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura, dimana permohonan praperadilan tersebut telah dianggap gugur karena perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura dan telah terregister dengan Perkara Pidana Nomor: 2/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Jap tertanggal 01 Maret 2023 dan Perkara Pidana Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap tertanggal 01 Maret 2023; 25. Bahwa memperoleh bantuan Hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia guna tercapainya dan menerima manfaat dari tujuan hukum yaitu Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan 9 Hukum; 26. Bahwa secara filosofis Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (Officium Nobile) karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan Hak-Hak Asasi Manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Pengabdian Advokat kepada kepentingan masyarakat dan kepada Penegakan Hukum yang berdasarkan kepada keadilan, bahkan turut serta menegakkan Hak Asasi Manusia. Disamping itu Advokat bebas dalam membela dan tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum yang meliputi pendampingan, memberikan nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri; 27. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. “Dalam praktik seringkali keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini merupakan dasar bagi PEMOHON yang menyadari betul adanya kedudukan Advokat yang masih belum sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain”; 10 28. Bahwa profesi Advokat ditinjau dari filsafat ilmu merupakan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan karakteristik keilmuan yang dapat dikaji secara ontologis, epistemologis dan aksiologis, karena yang dikaji oleh Advokat adalah mengenai Aturan Hukum dan masyarakat yang membutuhkan Jasa Advokat; 29. Bahwa dari segi Sosiologi tentang kedudukan PEMOHON, seringkali didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, bahkan perlu diingat bahwa dalam ranah Hukum Indonesia terdapat Empat Pilar yang menjadi penyangga utama yang sama fungsinya yaitu untuk menjaga penegakan hukum di Indonesia. Diantara keempat pilar tersebut tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya, jika salah satu patah maka dipastikan hukum tak akan bisa berdiri tegak. Empat pilar tersebut adalah terdiri dari unsur Penyidik (Kepolisian dan KPK), Penuntut (Kejaksaan), Hakim (Pengadilan) dan Advokat (Penasihat Hukum). Mereka inilah yang disebut Catur Wangsa. Kebanyakan dari semua permasalahan hukum akan bermuara di Pengadilan, maka Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia; 30. Bahwa pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan definisi tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Banyak terminologi yang berkaitan dengan istilah Advokat, ada yang menyebutnya sebagai Pengacara, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum bahkan Pokrol (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 1 tahun 1965 tentang Pokrol). Istilah bahasa Inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum tersebut adalah Lawyer. Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pengacara atau Advokat, bisa juga disebut sebagai Ajuster atau Pembela, Penasihat hukum. Dari sekian banyak istilah tersebut 11 yang paling sering dipergunakan adalah Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum; 31. Bahwa Kata advokat berasal dari bahasa latin Advocare, sedangkan dalam Bahasa Inggris Advocate. Profesi Hukum Advokat di negeri Belanda dikenal dengan istilah Advocaat dan seorang Advokat yang telah resmi menjalankan profesinya mendapat gelar Meester in de Rechten (Mr). Profesi hukum advokat di Belanda dikenal dengan istilah advocaat di Belanda, sedangkan di Inggris dan Amerika dikenal dengan barrister dan lawyer. Sedangkan di Amerika Serikat dan Inggris orang yang terjun ke dunia pengacaraan disebut Bar, Barrister dan Solicitor (Barrister merupakan ahli hukum yang mempunyai hak bicara diruang pengadilan, sedangkan Solicitor merupakan ahli hukum yang menangani perkara-perkara khusus non litigasi, yang jika permasalahan non litigasi tersebut tidak selesai maka akan diserahkan kepada Barrister untuk diproses di Pengadilan); 32. Bahwa secara historis, profesi Advokat sendiri termasuk salah satu profesi yang terbilang sudah tua di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 1945, masyarakat telah lebih dahulu mengenal istilah profesi advokat, dan semakin lama terus berkembang kemudian pada tahun 1947 diperkenalkan peraturan yang mengurusi masalah profesi advokat, peraturan itu dikenal dengan nama Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie Indonesia; 33. Bahwa di Indonesia istilah pembela pada awalnya disebut Penasihat Hukum. Istilah ini mengacu pada beberapa undang-undang yang berlaku seperti KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Peradilan Umum. Lambat laun sebutan Penasihat Umum mulai bergeser menjadi sebutan Advokat dan menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan hukum lain untuk kepentingan hukum klien; 34. Bahwa berangkat dari aspek Yuridis tentang kedudukan PEMOHON, sesungguhnya berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang- 12 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat) dimana secara jelas Indonesia bukan negara yang didasarkan atas sebuah kekuasaan belaka (Machstaat), karena itu kekuasaan tertinggi dalam arti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar serta hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga Legislatif bersama Eksekutif. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, hal ini berarti sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan, namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum; 35. Bahwa di Indonesia juga terdapat berbagai instansi penegak hukum diantaranya yaitu Kepolisian, KPK dan Kejaksaan yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan Eksekutif atau Pemerintah, Hakim/Pengadilan yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan Yudikatif atau Peradilan dan Advokat yang merupakan cerminan salah satu Penegak Hukum yang berbeda dengan Aparat Penegak Hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. “Istilah tersebut lazim disebut dengan istilah hukum yaitu equality before the law yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”; 36. Bahwa disamping itu pula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara 13 kepentingan negara dan masyarakat; 37. Bahwa profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang secara teori telah dijamin dan dilindungi oleh UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. “Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum”; 38. Bahwa ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kedua, membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut saat ini coba dipraktekkan oleh PEMOHON melalui permohonan ini agar menjadi terang benderang kepastian hukum perihal pemeriksaan saksi yang dalam praktiknya seringkali tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum; 39. Bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON bertujuan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai Advokat untuk menegakkan supremasi hukum terutama dalam memberikan bantuan hukum bagi setiap 14 orang (Klien) yang hendak mencari Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum akibat hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh perbedaan tafsir dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut: “Pasal 82 (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang; c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat- lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.” 40. Bahwa keberadaan Pasal 82 Ayat (1) huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana secara faktual dan potensial menghalang-halangi serta telah merugikan PEMOHON selaku Advokat yang menjalankan profesinya dalam memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan pada satu sisi dan pada sisi lain tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses pra peradilan. 41. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas PEMOHON selaku warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat memiliki tanggung jawab yang sama dengan aparatur penegak hukum lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing dalam penegakan supremasi hukum telah dirugikan hak konstitusionalnya akan kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga PEMOHON 15 mempunyai kedudukan hukum/memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan uji materiil Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 42. Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat, PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. 43. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019, tanggal 21 Mei 2019 tentang pengujian Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada halaman 28 Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “Berdasarkan uraian PEMOHON dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, telah ternyata bahwa PEMOHON adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan kartu tanda identitas, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV. Terhadap hal tersebut karena, profesinya sebagai Advokat, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo bukan mengatur tentang Advokat melainkan norma yang berlaku terhadap setiap orang, terdapat potensi di mana PEMOHON dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU PTPK ketika menjalankan profesinya. Telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kemungkinan tindakan yang dapat dikenakan terhadap diri PEMOHON dengan berlakunya Pasal 21 UU PTPK. Dengan demikian sepanjang berkait dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil PEMOHON perihal inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK, Mahkamah berpendapat, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; 44. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/ 2019 tersebut di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan kedudukan hukum PEMOHON, sehingga apabila dikaitkan dengan legal standing PEMOHON yang berprofesi sebagai Advokat dalam Pengujian Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam permohonan a quo, maka terdapat kepentingan 16 yang sama yaitu untuk menegakkan hak konstitusional PEMOHON dengan adanya potensi kerugian yang timbul apabila PEMOHON tidak dapat memberikan Kepastian Hukum melalui proses Praperadilan yang tidak diatur dalam rumusan Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 45. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas PEMOHON telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai PEMOHON pengujian Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN UJI MATERIIL 46. Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Pasal 60 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 47. Bahwa Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, menyatakan: 1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali; 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 17 48. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana pernah diajukan Uji Materiil yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: No. Keterangan Putusan MK Nomor: 78/PUU-XI/2013 Putusan MK Nomor: 41/PUU-XIII/2015 Putusan MK Nomor: 102/PUU-XIII-2015 Putusan MK Nomor: 66/PUU- XVI/2018 1 Dasar Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945. Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 2 Alasan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan seharusnya pemeriksaan pokok perkara menunggu praperadilan selesai memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan serta gugurnya praperadilan Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran atas ketentuan a quo yang diuji untuk: - Memasukkan pencegahan ke luar negeri sebagai objek praperadilan, karena pencegahan ke luar negeri dan dapat dipersamakan dengan penahanan seseorang dalam negara; dan memasukkan pemblokiran rekening sebagai objek praperadilan, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Menurut Pemohon, ketentuan a quo dapat menciptakan pengertian yang multitafsir, dimana frasa “mulai diperiksa di pengadilan negeri” menimbulkan berbagai tafsir, Ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Sepanjang frasa “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” oleh Pemohon dianggap multitafsir karena dapat 18 saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara menghilangkan hak tersangka untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan. karena pemblokiran rekening merupakan bentuk hak asasi manusia dan membatasi seseorang untuk melakukan transaksi. misalnya: sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Adanya multitafsir tersebut menurut Pemohon melanggar asas lex certa dan lex stricta dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. menimbulkan tafsir bahwa praperadilan dapat gugur sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Mahkamah memutuskan bahwa demi kepastian hukum dan keadilan, praperadilan gugur pada saat telah digelar sidang pertama pada pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. 3 Pertimbangan “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan persoalan implementasi norma dalam praktik peradilan. Namun demikian, “Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) “Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon selebihnya agar 19 terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah perlu memberikan penilaian bahwa seharusnya ketentuan tersebut tidak dijadikan celah oleh penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Apalagi pelimpahan berkas perkara yang tidak lengkap ke pengadilan negeri akan berakibat bahwa berkas perkara yang diajukan ke pengadilan negeri merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dalam hal telah diajukan permohonan praperadilan, seyogianya semua pihak yang terkait dalam praperadilan tersebut wajib menghormati persidangan praperadilan. Adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji apabila ada untuk mengajukan Permohonan a quo”; “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan” Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981” “Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud” ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP secara mutatis mutandis dinyatakan inkonstitusional karena merupakan akibat dikabulkannya permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan. Dengan kata lain, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Mahkamah tetap berpendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XIII/2015” 20 penyidik atau penuntut umum dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan, seperti penuntut umum yang dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan dan segera mengajukan pokok perkaranya ke pengadilan negeri dengan maksud supaya permohonan praperadilannya gugur. Oleh karenanya atasan dari pihak-pihak tersebut (kepolisian dan/atau kejaksaan)”. dapat memberikan sanksi kepada aparat yang tidak menghormati persidangan; 4 Amar Putusan Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 21 Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; Memerintah pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 49. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP memiliki dasar pengujian dan alasan pengujian yang berbeda dengan permohonan a quo, hal tersebut dapat terlihat dalam tabel di atas dan akan diuraikan secara jelas sebagai berikut: - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 78/PUU-XI/2013, dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan seharusnya pemeriksaan pokok perkara menunggu praperadilan selesai; 22 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XIII/2015 dalam permohonannya Pemohon menyatakan untuk memberikan penafsiran atas ketentuan a quo yang diuji untuk memasukkan pencegahan ke luar negeri sebagai objek praperadilan, karena pencegahan ke luar negeri dan dapat dipersamakan dengan penahanan seseorang dalam negara; - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 66/PUU-XVI/2018, dalam permohonannya menyatakan, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Sepanjang frasa “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” oleh Pemohon dianggap multitafsir karena dapat menimbulkan tafsir bahwa praperadilan dapat gugur sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan 50. Bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU- XIII/2015 tertanggal 09 November 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka PEMOHON terlebih dahulu akan menguraikan apakah materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah diperiksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 tertanggal 09 November 2016 dan PEMOHON akan menjelaskan perbedaan Uji Materiil PEMOHON dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 tertanggal 09 November 2016, sebagai berikut: Permohonan Uji Materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 tertanggal 09 November 2016 Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Nomor: 102/PUU-XIII/2015 meminta: “Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 23 Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”. Alasan PEMOHON dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 102/PUU-XIII/2015 tertanggal 09 November 2016 menyatakan pada pokoknya: - Bahwa dengan memaknai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. - Bahwa meskipun sepintas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut jelas, namun dalam praktek telah menimbulkan pengertian yang multitafsir, sehingga melanggar asas lex certa dan asas lex sticta, dimana merupakan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hukum pidana. Sehingga dikarenakan multitafsir tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip due precess of law sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. - Bahwa kata-kata mulai diperiksa di pengadilan negeri pada kenyataannya tidak jelas dan menimbulkan tafsir ganda, Tafsir Pertama merujuk kepada pengertian sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri, Tafsir Kedua merujuk sejak diperiksa pada pemeriksaan sidang perdana atas perkara dimaksud, sedangkan Tafsir Ketiga merujuk pada setelah pembacaan surat dakwaan. 24 Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU- XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; Bahwa selanjutnya dalam permohonan a quo, terdapat perbedaan yang sangat mendasar dan utama, yaitu: - PEMOHON dalam permohonan a quo melakukan pengujian terhadap norma Pasal 82 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sepanjang frasa “maka permintaan tersebut gugur” tidak dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara” bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU- XIII/2015 melakukan pengujian terhadap norma Pasal 82 Ayat (1) Huruf D sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan” bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam permohonan a-quo, PEMOHON memiliki Legal Standing untuk mengajukan uji materiil Pasal 82 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana akan dijabarkan oleh PEMOHON di bawah pada bagian Legal Standing PEMOHON; Bahwa PEMOHON dalam Permohonan aquo memiliki alasan-alasan hukum yang berbeda, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 82 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 25 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana INKONSTITUSIONAL dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “maka permintaan tersebut gugur” tidak dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara”. 51. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat perbedaan antara Permohonan a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 78/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU- XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 66/PUU-XVI/2018 secara substansi hingga alasan-alasan permohonannya, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan sebelumnya. Bahwa selain tidak bersifat nebis in idem, dalam Permohonan a quo baik Pemohonnya, alasan, substansi maupun pokok permohonan (petitum) juga berbeda, dengan demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 52. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 102/PUU- XIII/2015 telah menjawab ketidakpastian hukum tentang mulai diperiksa di pengadilan negeri menafsirkan sidang pertama pada pembacaan surat dakwaan, namun tidak memeriksa terkait frasa gugur dalam pasal a quo, hal tersebut sangat beralasan karena tidak masuk dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 102/PUU-XIII/2015 dan Mahkamah Konsitusi tidak mungkin memeriksa dan mengadili norma yang tidak dimohonkan pengajuan materi ke Mahkamah Konstitusi (larangan ultra petita). 53. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan a quo tidaklah bertentangan dengan Putusan MK Nomor: 78/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 66/PUU-XVI/2018; 26 PASAL 82 AYAT (1) HURUF D FRASA ”MAKA PERMINTAAN TERSEBUT GUGUR” UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONENSIA TAHUN 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI ”PERMINTAAN PRAPERADILAN TETAP DILANJUTKAN SAMPAI ADANYA PUTUSAN DENGAN MENANGGUHKAN PEMERIKSAAN POKOK PERKARA” 54. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”; 55. Bahwa asas kepastian hukum (rechtszekerheid) pada prinsipnya berkaitan dengan adanya dua norma hukum atau lebih yang mengatur hal yang sama namun saling tumpang tindih (overlapping), sehingga terjadi disharmonis. Selain itu, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang- wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum; 56. Bahwa Menurut Sudikno Mertukusumo, di dalam Buku Asikin Zainal, yang berjudul “Pengantar Tata Hukum Indonesia” 2012, Penerbit: Rajawali Perss, Jakarta, menyebutkan: “Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuah oleh pihak yang 27 berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.” 57. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1981 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana”), yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; 58. Bahwa UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana memiliki tujuan sebagai fungsi penegakan hukum, mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, melaksanakan putusan pengadilan, serta melindungi Hak Asasi Manusia; 59. Bahwa salah satu ketentuan Pasal dari UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 82 Ayat (1) Huruf D, menyatakan: “Pasal 82 (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang; c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat- lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; d. dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.” 60. Bahwa hakikat dari perkara permohonan praperadilan adalah untuk menguji apakah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana yang diatur 28 dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, “...penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya....Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum” 61. Bahwa berkaitan dengan hal-hal di atas, PEMOHON ingin menyapaikan kembali, dimana PEMOHON seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut sebagai “UU Advokat”). Adapun ketentuan pada Pasal 15 UU Advokat, menyatakan; “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”; 62. Bahwa PEMOHON sebagai Advokat yang menjadi Kuasa Hukum dari Perkara Pidana yang terregister pada Perkara Nomor: 2/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Jap tertanggal 01 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura dan Perkara Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap tertanggal 01 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura, dimana kedua perkara tersebut sebelumnya telah diajukan Permohonan Praperadilan yang terregister dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tertangggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura; 63. Bahwa di dalam Permohonan Praperadilan, PEMOHON selaku Advokat dan Kuasa Hukum dari Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap dan 29 Perkara Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap menyampaikan pada inti pokoknya dalam Petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan penetapan Tersangka berdasarkan surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor: TAP-07/R.1/Fd.1/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: Print-05/R. 1/Fd. 1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: Print- 37/R.1/Fd. 1/01/2023, tanggal 25 Januari 2023 TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM 3. Menyatakan penetapan Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor: TAP-06/R.1/Fd.1/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: Print- 05/R.1/Fd.1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: Print-35/R. 1/Fd.1/01/2023, tanggal 25 Januari 2023 TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM. 4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan atas nama PARA PEMOHON dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, Kolusi atau Nepotisme dalam pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cesna Grand Caravan C 208 B EX dan Helicopter Airbus H 125 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2022. 5. Menyatakan tidak sah segala Keputusan/ Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penyidikan dan Penetapan TERSANGKA terhadap PARA PEMOHON; 6. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan nama baik PARA PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat seperti sebelum di tetapkan sebagai TERSANGKA; 7. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara. 64. Bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.2-4, menyebutkan “mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri 30 selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang”; 65. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.” 66. Bahwa mengenai Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan; “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena permintaan ataupun proses permohonan praperadilan tidak boleh digugurkan begitu saja walaupun suatu perkara sudah mulai diperiksa, mengingat bahwa tujuan dari praperadilan adalah untuk mewudukan keadilan dan memperjuangkan hak-hak konstitusional dari terdakwa/Pemohon Praperadilan itu sendiri, sehingga terhadap frasa “maka permintaan tersebut gugur” merupakan nskonstitusional sepanjang tidak dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara”; 67. Bahwa perlu dipahami, pentingnya penangguhan pemeriksaan pokok perkara pada saat proses praperadilan yaitu permohonan praperadilan yang 31 diajukan dapat diputus terlebih dahulu dan agar terwujudnya keadilan hukum, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum, kemudian agar hak- hak konstitusional dari terdakwa/pemohon praperadilan dapat dipenuhi sehingga hal ini yang menjadi poin penting dari pengujian materiil dari Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 68. Bahwa pada Proses Praperadilan memiliki jangka waktu penyelesaian yang tercantum di dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf C UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan; bahwa “pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan harus diputus terlebih dahulu sebelum ataupun sesudah suatu pokok perkara mulai diperiksa pengadilan negeri, mengingat bahwa hukum acara dalam pemeriksaan permohonan praperadilan sangatlah singkat dan cepat; 69. Bahwa pada FAKTANYA, PEMOHON telah mengalami kerugian secara konstitusional karena Permohonan Praperadilan yang terregister dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tertangggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura tidak diproses, tidak lakukan pemeriksaan dan tidak ada putusan dari praperadilan tersebut, kemudian justru praperadilan tersebut telah dianggap gugur akibat berkas telah dilimpahkan atau perkara tersebut sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri; 70. Bahwa berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2022, pada halaman 27 poin (3.12), Mahkamah menyatakan sebagai berikut: “Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R). HIR menganut sistem inquisitoir, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu 32 pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian adanya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak- hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;” 71. Bahwa pemberlakuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang Advokat dalam menjalankan profesinya mengingat tidak adanya penegasan mengenai tafsir frasa “maka permintaan tersebut gugur”, sehingga apabila terdapat permohonan praperadilan namun tidak dilakukan proses pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan tersebut dan berkas sudah dilimpahkan serta perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, maka permintaan praperadilan dianggap gugur. Hal ini yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena permintaan atau proses praperadilan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum ataupun sesudah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diperiksa, guna tercapainya Kepastian Hukum. Kemudian pengadilan negeri harus menangguhkan dan menunda pemeriksaan terhadap pokok perkara tersebut agar permintaan ataupun proses praperadilan yang sedang berjalan dapat diputus terlebih dahulu; 72. Bahwa secara faktual PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional ketika PEMOHON tidak mendapatkan kepastian hukum karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON dan 33 terregister dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tertangggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura tidak lakukan pemeriksaan atau tidak diproses yang kemudian justru praperadilan tersebut sudah dianggap gugur akibat berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan; “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. 73. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan penegasan atau penafsiran terhadap Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana frasa “maka permintaan tersebut gugur” agar dapat dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara”, mengingat proses praperadilan harus diselesaikan terlebih dahulu walaupun saat berjalannya proses praperadilan berkas perkara sudah dilimpahkan dan mulai diperiksa oleh pengadilan negeri ataupun jika akan dilakukan persidangan awal maka pengadilan negeri harus melakukan penangguhan/penundaan terhadap perkara tersebut, hal ini guna terwujudnya Kepastian Hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia khususnya kepada PEMOHON selaku Advokat atau Kuasa Hukum dari terdakwa/pemohon praperadilan yang secara langsung mengalami kerugian konstitusional; PASAL 82 AYAT (1) HURUF D FRASA ”MAKA PERMINTAAN TERSEBUT GUGUR” UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT (5) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONENSIA TAHUN 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI ”PERMINTAAN PRAPERADILAN TETAP DILANJUTKAN SAMPAI ADANYA PUTUSAN DENGAN MENANGGUHKAN PEMERIKSAAN POKOK PERKARA” 34 74. Bahwa Pasal 28I Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Pasal 28I (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.” 75. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 pada halaman 12-13, yang menyatakan: - Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu “due process of law”. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)”. - Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip mengenai penegakan dan perlindungan HAM yang telah dinyatakan oleh Mahkamah sebagai penafsir tunggal Konstitusi (The Sole Interpreter Of The Constitution) melalui Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP yang tidak sesuai dengan prinsip due 35 process of law dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, karena hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM yang merupakan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 maka jika terdapat ketentuan dalam KUHAP yang bertentangan dengan prinsip due process of law dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil maka dengan sendirinya ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis yang mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan - Bahwa di samping “merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945” sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, hukum acara pidana juga mengandung pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi manusia melalui sejumlah upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap warga negara. Sejumlah ketentuan mengenai upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang sebagian di antaranya diuji melalui permohonan ini menurut Pasal 28J ayat (2) haruslah dilakukan melalui instrumen berbentuk Undang-Undang. Walaupun ketentuan- ketentuan mengenai upaya paksa yang diuji melalui permohonan ini diatur dalam KUHAP yang merupakan Undang- Undang namun pengaturan tersebut tidak dilakukan secara tuntas dalam KUHAP karena pasal-pasal tersebut menggunakan istilah-istilah yang bersifat multitafsir seperti “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sehingga definisinya perlu ditentukan melalui peraturan lain yang bukan Undang- Undang atau bahkan melalui penafsiran aparat penegak hukum terkait. Hal jelas bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 76. Bahwa Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana merupakan Hukum Acara Praperadilan merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28I Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 36 Republik Indonesia Tahun 1945, karena apabila Pasal 82 Ayat Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada frasa “maka permintaan tersebut gugur” tidak dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara”, maka akan menyebabkan gugurnya pemenuhaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia serta hak-hak konstitusional dari Warga Negara Indonesia, terdakwa/pemohon praperadilan dan PEMOHON selaku Advokat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang, sehingga frasa “maka permintaan tersebut gugur” harus dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara” demi terwujudnya pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia serta hak- hak Konstitusionalnya; 77. Bahwa pada Faktanya, terkait gugurnya permintaan ataupun proses praperadilan yang dialami oleh PEMOHON sebagaimana telah diajukan Permohonan Praperadilan yang terregister dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tertangggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional ataupun hak asasi manusia dari PEMOHON selaku Advokat dan Kuasa Hukum dari terdakwa/pemohon praperadilan, sehingga apabila suatu permohonan praperadilan digugurkan atau dianggap gugur akibat tidak dilakukannya pemeriksaan praperadilan dan berkas telah dilimpahkan untuk diperiksa oleh pengadilan, maka secara langsung Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan perlindungan ataupun pemenuhan hak asasi manusia terhadap PEMOHON sebagaimana tercantum pada Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945; 78. Bahwa seharusnya Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu peraturan yang dibentuk untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum, akan tetapi justru Pasal 82 Ayat (1) Huruf D UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah menggugurkan hak asasi manusia yang seharusnya didapati oleh PEMOHON serta tidak memberikan penegakan dan perlindungan, hal tersebut terwujud dari bentuk Permohonan Praperadilan yang terregister dengan Nomor Perkara: 37 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tertangggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura yang telah GUGUR, akibat frasa “maka permintaan tersebut gugur”, maka perlunya penafsiran agar terwujudnya hak-hak konstitusional ataupun terpenuhinya hak asasi manusia bagi PEMOHON melalui yaitu frasa “maka permintaan tersebut gugur” harus dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara”; PETITUM Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 82 Ayat (1) Huruf D frasa “maka permintaan tersebut gugur” UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan 28I Ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara”; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan permohonan uji materiil PEMOHON; 2. Menyatakan Pasal 82 Ayat (1) Huruf D frasa “maka permintaan tersebut gugur” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) bertentangan (Inkonstitusional) dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono). 38 [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3201020710680016 atas nama M. Yasin Djamaludin ; 2. Bukti P-2A : Fotokopi Kartu Tanda Advokat dengan Nomor Induk Anggota: 95.10368 atas nama Muhammad Yasin Djamaluddin, S.H., M.H. ; 3. Bukti P-2B : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas Muhamad Yasin Djamaluddin, S.H., tertanggal 19 Desember 1995 di Pengadilan Tinggi Irian Jaya. 4. Bukti P-3 : Fotokopi UUD 1945; 5. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 6. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XIII/2015 tertanggal 9 November 2016; 7. Bukti P-6 : Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Praperadilan Untuk Pemohon Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tertanggal 27 Februari 2023 dan sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jayapura nomor perkara 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap; 8. Bukti P-7A : Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jayapura dengan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus- TPK/2023/PN Jap atas nama Johannes Rettob, S. Sos., M.M.; 9. Bukti P-7B : Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jayapura dengan Perkara Nomor: 3/Pid.Sus- TPK/2023/PN Jap atas nama Silvi Herawaty; 10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor: B-375/R.1.5/Fd.1/02/2023 perihal Pelaksanaan Penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti tertanggal 23 Februari 2023 dari Kejaksaan Tinggi Papua; 11. Bukti P-9 : Fotokopi berita tentang “Kejati Papua: Berkas Perkara PJ Bupati Mimika Masih Diteliti JPU”; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 39 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, selanjutnya disebut UU 8/1981) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2016 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 40 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, 41 selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang menyatakan, “Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai advokat yang merupakan anggota dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan NIA: 95.10368 yang tergabung di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sorong [vide bukti P-2.A dan P-2.B]. Profesi Pemohon tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat guna menjalankan tugasnya untuk memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasihat/konsultasi hukum, serta mewakili dan/atau membela hak-hak dan kepentingan kliennya dalam menjalankan proses hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 secara faktual dan potensial telah merugikan dan berpotensi merugikan Pemohon yang berprofesi sebagai advokat karena ketentuan tersebut telah menghalang-halangi Pemohon untuk memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang sedang memperjuangkan hak-haknya dalam proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jayapura yang diregistrasi dengan perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tanggal 24 Februari 2023 [vide bukti P-6]. Namun, permohonan praperadilan tersebut telah dianggap gugur karena perkara Pemohon (in casu perkara klien Pemohon) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura yang diregistrasi dengan perkara pidana Nomor: 2/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Jap tanggal 1 Maret 2023 [vide bukti P-7A] dan Nomor 3/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Jap tanggal 1 Maret 2023 [vide bukti P-7B]. Dengan demikian, Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 selain merugikan Pemohon juga tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses praperadilan. 42 Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas dan setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, berkaitan dengan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan profesinya sebagai advokat yang merupakan profesi yang mulia (officium nobile) guna mendampingi, memberi bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta membela kepentingan kliennya yang berupaya mencari keadilan dan memperjuangkan hak-haknya dalam proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jayapura [vide bukti P-2.A, bukti P-2.B, bukti P-6, bukti P-7A dan bukti P-7B]. Pemohon juga dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan secara faktual dan potensial dengan berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan pengujian, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena proses permohonan praperadilan seharusnya tidak boleh digugurkan begitu saja walaupun suatu perkara sudah mulai diperiksa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 43 1945. Permohonan Pemohon berawal dari kasus konkret, di mana Pemohon adalah advokat yang menjadi kuasa hukum dari perkara pidana yang diregistrasi dengan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap tanggal 1 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura [vide bukti P-7A] dan Nomor: 3/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Jap tanggal 1 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura [vide bukti P-7B]. Padahal Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap kedua perkara pidana tersebut yang sebelumnya telah diregistrasi dengan Nomor 1/Pid.Pra/ 2023/PN.Jap tanggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura [vide bukti P-6]. Namun demikian, permohonan praperadilan tersebut tidak diproses dan tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena telah dilimpahkan dan sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Hal ini mengakibatkan gugurnya permohonan praperadilan Pemohon dimaksud ; 2. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, telah menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menjalankan profesinya sebagai advokat karena tidak adanya penegasan mengenai tafsir frasa “maka permintaan tersebut gugur”. Menurut Pemohon, proses praperadilan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum ataupun sesudah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri. Kemudian pengadilan negeri harus menangguhkan dan menunda pemeriksaan terhadap pokok perkara agar proses praperadilan yang sedang berjalan dapat diputus terlebih dahulu; 3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan frasa “maka permintaan tersebut gugur” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara”. 44 [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon a quo, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.9] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang pada pokoknya mengatur mengenai praperadilan, yaitu antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU- XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2018. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.10] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. 45 Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain, dalam perkara a quo pada pokoknya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar frasa “maka permintaan tersebut gugur” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara”. Hal ini tidak dimohonkan dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa isu konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon adalah gugurnya permohonan praperadilan karena perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, sehingga proses pemeriksaan praperadilan tersebut tidak dilanjutkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum. [3.12.2] Bahwa untuk menjawab isu tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu untuk mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah sebelumnya mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XIII/2015, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: 46 [3.12.1] … adalah logis bahwa proses praperadilan sudah semestinya berakhir atau gugur ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perkara atau telah memasuki tahapan persidangan. Selain itu, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 a quo juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan, yaitu antara pemeriksaan yang sah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga diajukan praperadilan. Menimbang bahwa, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan. Bahwa hakikat dari perkara permohonan praperadilan adalah untuk menguji apakah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, “...penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata- mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya....Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum” [vide Putusan Mahkamah nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105-106]. Selanjutnya amar putusan Mahkamah tersebut kemudian menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga tidaklah adil 47 apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemeriksaannya sudah dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal ketika perkara permohonan praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan, hanya diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dijatuhkan putusan terhadap perkara permohonan praperadilan tersebut [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 8/1981]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981.” Selanjutnya terhadap pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”. Oleh karena itu, dengan adanya putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan terlepas dari apapun agenda dalam sidang pertama tersebut. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana di atas, menurut Mahkamah, terhadap praperadilan, Mahkamah telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Pendirian Mahkamah dimaksud diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018, sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Paragraf [3.13]: “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon 48 selebihnya agar ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP secara mutatis mutandis dinyatakan inkonstitusional karena merupakan akibat dikabulkannya permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan. Dengan kata lain, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Mahkamah tetap berpendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015”. Dengan demikian, substansi permohonan Pemohon pada prinsipnya bertentangan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- XVI/2018. Sekalipun Pemohon mendalilkan memiliki alasan yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun apabila permohonan Pemohon dikabulkan, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena fungsi lembaga praperadilan pada dasarnya untuk mengontrol pelaksanaan kewenangan upaya-upaya paksa (pro justitia) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebelum pokok perkara diperiksa oleh pengadilan. Oleh karena itu, pemeriksaan praperadilan dibatasi waktu 7 (tujuh) hari sebagai wujud dari peradilan cepat (speedy trial), dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas pokok perkara. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 49 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan 10.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh 50 Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri