27/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 27/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Fentje Eyfert Loway, S.H., M.H. Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI. Alamat : Kota Wisata Monaco Blok W.4/56, RT.002/RW.015 Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : T.R. Silalahi, S.H., M.H. Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI. Alamat : YKP. Pandugo.2/C-7, RT.001/RW.009, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M. Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI. Alamat : Jalan Kanan Lestari J-18, RT.004/RW.007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Dra. Martini, S.H. Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI. 2 Alamat : Jalan Kemasan 18 A Tinalan, RT. 056/RW. 012, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon IV; 5. Nama : Fahriani Suyuti, S.H., M.H. Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI. Alamat : Jalan Adhyaksa IV Blok D 86 RT.05/RW.05, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2022 memberi kuasa kepada Abdul Rohman, S.H., Pantas Manalu, S.H., Lambok Gurning, S.H., Julius Tampubolon, S.H., Christian Patricho Adoe, S.H., Indo Dian P. Saruksuk, S.H., dan Valerian Barens, S.H. yang merupakan Advokat dan konsultan hukum pada kantor RBT Law Firm, berkedudukan hukum di Multivision Tower Lt. 9, Jalan Kuningan Mulia, Lot 9B, Kuningan, Jakarta Selatan, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 02 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 3 Februari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 27/PUU-XX/2022 pada 2 Maret 2022, yang telah diperbaiki dan diterima di 3 Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Maret 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 6554 (selanjutnya disebut UU MK). “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang- Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: 4 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang Pasal 43 ayat (2) huruf c menyatakan; “penambahan objek Permohonan berupa norma undang-undang atau Perpu selain yang telah diajukan hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan/keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal”. 5 8. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian materi Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga Negara”. 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi sebagai berikut: a. adanya hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya; c. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa kedudukan Pemohon dan hak Konstitusional telah diatur dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan: 6 • Pasal 3 huruf a: Para Pihak dalam perkara Pengujian PUU adalah, Pemohon; • Pasal 4 ayat (1): Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat atau d. lembaga negara. • Pasal 4 ayat (2): Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perpu apabila : a. ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujiannya; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi akan atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusionalitas yang diberikan oleh UUD 1945, hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hak-hak konstitusi tersebut adalah: • Hak persamaan dan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana di jamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 7 • Hak pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana di jamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta Perlakuan yang sama di hadapan hukum”; • Hak untuk tidak di perlakukan secara diskriminatif dan mendapatkan perlindungan perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 5. Bahwa mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama sebagai Jaksa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk sebagai warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut KTP, BUKTI P-3) dan hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945, berupa hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 6. Bahwa Pemohon adalah perorangan yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kejaksaan Republik Indonesia yang ditempatkan di Kejaksaan Agung dengan jabatan sebagai Pejabat Fungsional Jaksa, hal ini sesuai dengan pengertian Jaksa pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur bahwa: “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang- Undang”. 8 7. Bahwa di dalam Pasal 7A ayat (1) UU 11/2021 telah jelas dinyatakan bahwa Pegawai Kejaksaan terdiri atas: a. Jaksa; dan b. aparatur sipil negara non- Jaksa. Selain itu pada bagian kedua, Jaksa disebutkan di dalam Pasal 8 yang mengatur bahwa : • ayat (1) : “Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung”; • ayat (2): “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki”; • ayat (3): “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan”; • ayat (5): “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. 8. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c, mengatur : “Jabatan ASN yang terdiri atas; “Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, (selanjutnya disebut UU 5/2014, Bukti P-4). Ketentuan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 11/2021 Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 9. Bahwa batas usia pensiun ASN/PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf c UU 5/2014 mengatur: “karena mencapai usia pensiun” (Bukti P-5) dan berdasarkan Pasal 90 huruf c UU 5/2014 mengatur: “batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”, (Bukti P-6). Berdasarkan ketentuan Pasal 90 huruf c UU 5/2014, maka Pasal 12 huruf c UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur usia pensiun Jaksa menjadi 60 (enam puluh) tahun yang sebelumnya dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur usia pensiun Jaksa adalah 62 (enam puluh dua) tahun, dengan demikian ditetapkannya UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah merugikan hak konstitusional dari Pemohon dan tentunya para Jaksa lainnya. 10. Bahwa usia pensiun ASN/PNS pada dasarnya sudah ditentukan dalam UU 5/2014 tentang ASN, tetapi secara umum batas usia minimal usia kerja 9 adalah 58 (lima puluh delapan) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.105-3/99 tertanggal 15 Septermber 2017 (Bukti P-7) yang merujuk pada Pasal 239 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 240, dan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP PNS Bukti P-8) menyatakan: • Pasal 239 ayat (1); “PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS”. • ayat (2); Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b. 60 (enampuluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. • Pasal 240; Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. • Pasal 354; “PNS yang berusia di atas 60 (enampuluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun”. • Pasal 355; “PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun”. 11. Bahwa namun faktanya batas usia tersebut di atas bergantung pada jabatan dan jenis pekerjaan yang dimiliki. Sebagai contoh, jenis pekerjaan dan/atau Jabatan sebagai guru besar, batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, dasar hukum yang menaungi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 10 12. Bahwa Pemohon menguraikan kedudukannya dalam permohonan pengujian Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 yang terkait dengan usia pensiun Jaksa, terlebih dahulu Pemohon akan menguraikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Konstitusi UUD 1945 dalam kaitannya dengan badan-badan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Konstitusi UUD 1945. 13. Bahwa Kedudukan Kejaksaan merupakan badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan menyelenggarakan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Hal ini dipertegas juga dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa “Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman”, dan “Fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pelaksanaan putusan; pemberian jasa hukum; dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan” dan “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa”. Demikian halnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 11/2021 yang mengatur bahwa “Kejaksaan dalam menjalankan Fungsinya yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan secara merdeka”. Ini satu gambaran bahwa Hakim dan Jaksa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. 14. Bahwa Kejaksaan sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman sudah selayaknya usia pensiun para Jaksa tidak dibedakan dengan pejabat yang menjalankan fungsi peradilan seperti halnya hakim dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, pembuat undang-undang telah melakukan diskriminasi dalam menetapkan usia pensiun Jaksa 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A tersebut bertentangan dengan konstitusional UUD 1945 sebagaimana diatur 11 dalam Pasal 28I ayat (2) yang mengatur bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Sedangkan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) jo PP 11/2017 juncto SK Kepala BKN Nomor K.26-30/V.105-3/99 tertanggal 15 September 2017 yang menetapkan usia pensiun maksimal pejabat fungsional adalah 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi dapat diatur juga di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 15. Bahwa Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, norma tersebut dianggap telah bertentangan dengan konstitusi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon adalah nyata dan aktual sebagaimana yang tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian materil bagi Pemohon yang berupa kehilangan hak untuk mendapatkan kenaikan pangkat, penghasilan dari gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, tunjangan Istri/suami, tunjangan anak serta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 16. Bahwa Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR- RI) memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, namun Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU No. 11/2021 yang dirumuskan seharusnya tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Konstitusi UUD 1945. Adanya pengurangan batas usia pensiun Jaksa dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 menimbulkan masalah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian Jaksa, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan dalam menyelesaikan perkara di persidangan, memeriksa/menuntut terdakwa, dan melakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan negara (Pemerintah) dan kepentingan penegakan hukum dan keadilan. 17. Bahwa adanya jaminan kesetaraan bagi pelaksana badan-badan Kekuasaan Kehakiman sangat diperlukan bagi terwujudnya persamaan 12 kedudukan Jaksa di dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian perbedaan usia pemberhentian hakim dengan Jaksa, setidak- tidaknya bersifat potensial yang akan menyebabkan demotivasi terkait dengan tidak diberikannya jaminan persamaan sebagai bentuk penghargaan Negara kepada Jaksa dalam menjalankan Fungsi Peradilan. Dengan demikian norma yang mengatur batasan usia pemberhentian Jaksa akan menimbulkan kerugian bagi keberlanjutan penyelesaian perkara yang ditangani yang semakin lama semakin meningkat dengan berkurangnya sumber daya Jaksa di seluruh Indonesia. Sebagai contoh berdasarkan pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada tanggal 27 Januari 2022 dengan tegas menyatakan bahwa jumlah Jaksa seluruh Indonesia saat ini berjumlah 11.140 (sebelas ribu seratus empat puluh) Jaksa, sedangkan berdasarkan informasi di laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka rekrutmen CPNS tahun 2021 Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia Katarina Endang Sarwestri dalam media tirto.id https://tirto.id/cpns-Kejaksaan-2021-formasi-jabatan-tugas-jaksa-ggVu tanggal 16 Juni 2021 menyatakan, bahwa kebutuhan Jaksa di seluruh Indonesia memang masih sangat tinggi setidaknya saat ini Jaksa berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) untuk mengisi kebutuhan berjumlah 16.000 (enam belas ribu) Jaksa (Bukti P-9). Dengan demikian secara nyata masih terdapat kekurangan tenaga Jaksa Fungsional sebanyak 6000 (enam ribu) Jaksa di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Surat Menteri PAN RB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 17 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022 sebagaimana dimuat dalam laman website https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-pemerintah- fokus-merekrut-pppk-di-tahun-2022 tanggal 18 Januari 2022 (BUKTI P-10). Sementara itu jumlah Jaksa Fungsional, dalam waktu dua tahun kedepan akan berkurang sekitar 1.000 (seribu) orang karena telah berusia 60 (enam puluh) tahun dan sejalan dengan moratorium penerimaan CPNS hingga 2024 mendatang. Apabila usia Jaksa tidak disesuaikan dengan batasan 13 Jabatan Fungsional yang berusia 65 tahun atau usia Hakim Peradilan pada umumnya dan/atau manajemen PNS/ASN jabatan fungsional dengan usia pensiun 65 tahun, maka dipastikan pelayanan pelaksaan tugas fungsi Jaksa optimal, seiring dengan bertambahnya jumlah perkara, baik perkara pidana, perdata dan tata usaha negara dan tugas tugas pokok Kejaksaan lainnya. 18. Jumlah Jaksa yang semakin menurun tidak sebanding dengan jumlah perkara yang semakin meningkat, akibatnya banyak perkara yang tidak terselesaikan dengan baik dan jumlahnya sangat mengkhawatirkan. Kondisi tersebut akan sangat berpotensi secara krusial dan masif merugikan hak asasi bagi para pencari keadilan dan kepentingan Jaksa yang mewakili Negara. Apabila Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku dan diterapkan, kerugian yang dialami Pemohon akan menjadi sangat krusial, masif dan potensial menjadi kerugian konstitusional warga negara pencari keadilan dan kerugian kepada kepentingan negara (Pemerintah), karena terdapat ketidak seimbangan antara jumlah Jaksa yang semakin menurun yang dapat menyebabkan ketidak pastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 19. Bahwa berdasarkan hak konstitusional dan kerugian konstitusional yang nyata, potensial serta seluruh uraian di atas menunjukkan permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang ini. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Sejarah Kejaksaan Di Nusantara 1. Keberadaan Kejaksaan nusantara diperkirakan jauh melewati usia Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sendiri. Kata jaksa merujuk pada kata Dhyaksa dari bahasa Sansekerta. Pada masa Kerajaan Majapahit, istilah Adhyaksa dan Dharmadhyaksa dalam posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Menurut W.F. Stutterheim, peneliti Belanda, Dhyaksa merupakan pejabat Negara pada era Kerajaan Majapahit, 14 tepatnya ketika Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang bertugas menangani masalah peradilan pada sidang pengadilan, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para Dhyaksa. Peneliti lain, H.H. Juynboll, menambahkan bahwa Adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter) menyebut Gajah Mada, Mahapatih Kerajaan Majapahit, jaksa punya kewenangan yang luas. Dikaitkan dengan bidang yudikatif atau bahkan dengan bidang keagamaan, fungsi hakim dalam makna yang luas sebagai lembaga penuntutan baru hadir ketika Pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie pada tanggal 18 April 1827 dengan mengadopsi sistem yang berlaku di Prancis. Setelah Inlands Reeglement diubah menjadi Herziene Inlandsch Reglemeent (HIR) pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri di bawah procureur general. Tapi, bagi kalangan Bumiputra, lantaran masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu, jabatan magistraat masih dirangkap asisten residen. Para jaksa memiliki statusnya sebagai penuntut umum masa pemerintahan Jepang pada undang-undang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944, dan Nomor 49/1944. Sejak itu, Kejaksaan sudah berada pada semua jenjang pengadilan, mulai Pengadilan Negeri (tihooo hooin), Pengadilan Tinggi (koootooo hooin), hingga Pengadilan Agung (saikoo hooin). Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Fungsi Kejaksaan juga masih dipertahankan, seperti yang tertuang pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan PP 2/1945 mengamanatkan sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan UUD 1945, secara yuridis formal Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, masuk dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Saat itu, Jaksa Agung Republik Indonesia adalah Gatot Taroenamihardja. Tugas openbaar ministrie atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap pengadilan negeri menurut HIR dijalankan magistraat. Kata magistraat pada HIR juga diganti dengan kata jaksa, sehingga jaksa menjadi penuntut umum pada pengadilan 15 negeri. Pada tanggal 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa Kejaksaan menjadi Departemen yang keputusannya dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak tanggal 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan Republik Indonesia dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana Kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman. Kemudian pada tanggal 22 Juli ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa atau ulang tahun institusi Kejaksaan RI. Perubahan mendasar pertama terjadi pada masa kepemimpinan Jaksa Agung R. Goenawan. Perubahan tersebut berawal pada tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan UU 15/1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Setelah UU tersebut diberlakukan, Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman dan berdiri sendiri sampai dengan sekarang. Perubahan mendasar karena mengesahkan Kejaksaan sebagai alat Negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan menteri/Jaksa Agung. Pada masa Orde Baru, UU 15/1961 diubah dengan UU 5/1991 tentang Kejaksaan RI yang selanjutnya diganti menjadi UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI dan saat ini diubah menjadi UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI. Pada saat UU 16/2004 disahkan pada tanggal 26 Juli 2004, eksistensi Kejaksaan merdeka dan bebas dari pengaruh Kekuasaan pemerintah ataupun pihak lain. Pasal 2 Ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan Kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai pengendali proses perkara, Kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Sebab hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara 16 Pidana. Selain sebagai penyandang dominus litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana executive ambtenaar. Khusus di bidang pidana, tugas dan wewenang Kejaksaan, yakni menuntut, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat, menyidik tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang serta melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Berdasarkan hal di atas Pemohon bukan tanpa dasar mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji batas usia pensiun bagi Jaksa yang dianggap dan berpotensi merugikan hak konstitusionalitas Pemohon. 2. Bahwa dari sejarah Kejaksaan di Nusantara sebagaimana yang diuraikan di atas, Pemohon ingin memberikan suatu gambaran bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sudah termaksud bagian dari Lembaga Peradilan dan hal ini masih diakomodir di dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 di mana Hakim dan Jaksa menjalankan Fungsi Kekuasaan Kehakiman. 3. Bahwa dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sampai saat ini dinyatakan sebagai bagian dari badan-badan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang”. 4. Bahwa pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan 17 Kehakiman diatur dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan: • Pasal 38 ayat (1) “Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan Kehakiman”. • Pasal 38 ayat (2) “Fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. • Penjelasan Pasal 38 ayat (1) “yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan”. • Pasal 54 ayat (1) “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa”. 5. Bahwa penempatan Kejaksaan yang dimasukkan sebagai bagian dari lingkup Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi, meskipun mekanisme penegakan hukum terselenggara dalam satu kesatuan “integrated criminal justice system”. Muladi dalam bukunya ‘Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995’ menegaskan, bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana. (Muladi, 1995 :1-2). 6. Bahwa Kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dijalankan Kejaksaan mempunyai karakteristik tersendiri dimana di dalamnya terdapat asas yang sangat fundamental dan bersifat universal, yakni asas dominus litis dan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa 18 dan Jaksa Agung sebagaimana diakui dalam “Guidelines On the Role of Prosecutors” yang diadopsi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1990. Selain itu, jika fungsi penuntutan dan fungsi mengadili dijalankan oleh organ-organ dalam satu Kekuasaan yang dalam hal ini Kekuasaan Kehakiman, maka secara filosofis tidak ada yang bisa menjamin apakah proses penegakan hukum dan peradilan akan terselenggara secara fair dan objektif. B. Ketentuan Pasal 12 Huruf c dan Pasal 40A Telah Melanggar Prinsip Hak Persamaan Kedudukannya Di Dalam Hukum, Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Kepastian Hukum dan Bebas Dari Perlakuan yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar Apa Pun, Sehingga Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 7. Bahwa kerangka acuan pengujian norma yang diuji konstitusionalitasnya karena adanya ketidakpastian hukum terhadap usia pensiun bagi Jaksa yang diatur dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, melahirkan satu ketidakpastian hukum bagi Pemohon yang mengalami kerugian Konstitusional akibat diaturnya batas usia pensiun Jaksa yang berbeda-beda, dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/ 2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan: • Pasal 12 huruf c "Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun”, dan • Pasal 40A “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. 8. Bahwa sementara pengaturan batas usia pensiun bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan aturan batas usia pensiun bagi Jaksa, padahal Hakim dan Jaksa sama-sama melaksanakan Fungsi yang sama yaitu menjalankan Kekuasan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3) 19 UUD 1945. Kalaupun usia pensiun Jaksa tidak mengikuti batas usia pensiun hakim, maka dapat juga menggunakan batas usia pensiun 65 tahun bagi pejabat fungsional, sebagaimana diatur dalam aturan sistem Manajemen PNS/ASN yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP 11/2017). Hal ini berpotensi menimbulkan pembedaan dan diskriminasi batasan usia pensiun dan sangat merugikan hak Konstitusional Pemohon sebagai Jaksa. 9. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, ketentuan a quo menunjukan tidak ada pembedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum, maupun dalam pemerintahan antara setiap warga Negara atau lebih dikenal dengan prinsip equality before the law, faktanya Pasal 12 huruf c tidak ada persamaan hukum bagi Jaksa usia 59 (lima puluh sembilan) tahun yang telah mendekati pensiun usia 60 (enam puluh) tahun tanpa masa persiapan dipaksa pensiun dini dengan berlakunya UU 11/2021 pada tanggal 1 Januari 2022 ke depan. Namun berbanding terbalik bagi Jaksa yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun dengan diberlakukannya Pasal 40A UU 11/2021, diberlakukan UU 16/2004, hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. C. Kejaksaan Sebagai Pelaksana Badan-Badan Kekuasaan Kehakiman yang Diatur Dalam Undang-undang. 10. Bahwa Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan Penuntut Umum dalam perkara pidana, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara dan tugas-tugas lainnya. Keberadaan Kejaksaan adalah menempati posisi sentral di bidang penuntutan dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum, di mana Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen dalam penegakan hukum. 20 11. Bahwa tugas dan kewenangan Kejaksaan telah diatur dalam Pasal 30, Pasal 30A, Pasal 30B dan Pasal 30C UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah diperluas dan ditambah kewenangannya dalam penanganan sistem peradilan pidana yang mewakili negara sebagaimana dinyatakan: • Pasal 30 Ayat (1); Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. • Pasal 30 Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah; • Pasal 30 Ayat (3); Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; b. pengawasan peredaran barang cetakan; c. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; d. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; e. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. • Pasal 30A; “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan asset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”. • Pasal 30B; Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; 21 d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan e. melaksanakan pengawasan multimedia. • Pasal 30C; Selain melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang public lainnya sebagaimana diatur dalam UndangUndang; g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; h. mengajukan peninjauan kembali; dan i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. 12. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh “Jaksa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang”. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 13. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan atau setidak-tidaknya dengan penalaran yang wajar berpotensi dirugikan atas berlakunya Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tentang 22 Perubahan UU 16/2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UU 11/2021 Kejaksaan Republik Indonesia, di mana dalam pembuatannya tidak konsisten maka dapat dipastikan produk perundang-undangan tersebut di anggap cacat materil dan hak-hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh penegakan hukum yang berkeadilan berpotensi terlanggar, hal ini juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum legal certainty dalam kerangka konseptual negara hukum rechtstaats Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "NKRI"). Jika sebelumnya dalam UU 16/2004 diatur batas usia pensiun Jaksa 62 (enam puluh dua) tahun, sedangkan melalui UU 11/2021 batas usia pensiun Jaksa diturunkan menjadi 60 (enam puluh tahun) dan hal yang tidak konsisten dengan Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil Dengan Jabatan Fungsional. Padahal setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak diskriminatif bagi para Jaksa Fungsional penegak Hukum yang mencari perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon memandang perlu Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir terhadap Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 14. Bahwa berikut Pemohon tampilkan tabel perbandingan Batas Usia Pensiun (BUP) Badan-Badan Kekuasaan Kehakiman dan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara serta Jabatan Fungsional PNS/ASN sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berikut ini: 23 Perbandingan Batas Usia Pensiun Dalam Kekuasaaan Kehakiman Dan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara No. Nama Golongan Batas Usia Pensiun (BUP) Jabatan Dasar Hukum 1. Jaksa 60/tahun Jaksa diberhentikan dengan hormat dengan alasan: telah berusia 60 (enam puluh) tahun; Pasal 12 huruf c, UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Hakim Peradilan Umum 65/tahun 67/tahun ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi; Pasal 19 ayat (1) UU 49/ 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 2/1986 tentang Peradilan Umum. (BUKTI P-11) 3. Hakim Peradilan Agama 65/tahun 67/tahun ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tinggi agama; Pasal 18 ayat (1) UU 50/ 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. (BUKTI P-12) 4. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara 65/tahun 67/tahun ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha Negara Pasal 19 ayat (1) UU 51/ 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (BUKTI P-13) 5. Hakim Peradilan Pajak 67/tahun ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pajak, Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/ 2002 tentang 24 Pengadilan Pajak jo Putusan MK Nomor 6/PUU- XIV/2016, disamakan dengan ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha Negara. (BUKTI P-14) 6. Hakim Peradilan Militer 58 Tahun Hakim Peradilan Militer diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: menjalani masa pensiun; Pasal 24 ayat (1) huruf d UU 31/1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. 7. Hakim Konstitusi 70/tahun Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/ 2000 tentang perubahan ketiga atas UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi 8. Panitera Mahkamah Konstitusi 62/tahun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Pasal 7A ayat (1) UU 7/ 2000 tentang perubahan ketiga atas UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (BUKTI P-15) 9. Hakim Mahkamah Agung 70/tahun Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung Pasal 11 huruf b UU 3/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 14/1985 Tentang 25 Mahkamah Agung 10. Panitera Mahkamah Agung 67/tahun 65/tahun Panitera dan Panitera Muda pada Mahkamah Agung disesuaikan/ disamakan dengan usia pensiun hakim tingkat banding. Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung sebagaimana usia pensiun hakim tingkat pertama Pasal 20 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b: UU 3/ 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 14/ 1985 tentang Mahkamah Agung (BUKTI P-16) 11. Aparatur Sipil Negara (ASN) 58/tahun 60/tahun Bagi Pejabat Administrasi; Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi Pejabat Fungsional. Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 90 UU 5/2014 tentang Apartur Sipil Negara 12. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) 58/tahun 60/tahun 65/tahun Bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; Bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan Bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Pasal 239 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 354 PP 17/2020 tentang Perubahan Atas PP 11/ 2017 tentang Manjemen Pegawai Negeri Sipil 26 15. Bahwa perbandingan batas usia pensiun (BUP) berdasarkan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo PP 17/2020 tentang Perubahan Atas PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jo adalah sebagai berikut: No. Nama Golongan Batas UsiaPensiun (BUP) Jabatan Fungsional (JF) Dasar Hukum 1. Jaksa 60/tahun Jaksa diberhentikan dengan hormat dengan alasan: telah berusia 60 (enam puluh) tahun; Pasal 12 huruf c, UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Peneliti 65 tahun 70 tahun Ahli Madya Ahli Utama Pasal 53 ayat 1 huruf b dan huruf c UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (BUKTI P-17) 3. Widyaiswara 65 tahun PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Pasal 239 ayat (1), ayat (2) PP 17/2020 tentang Perubahan Atas PP 11/2017 tentang Manjemen Pegawai Negeri Sipil, 16. Bahwa berdasarkan tabel batas usia pensiun (BUP) di atas, ketentuan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo PP 17/2020 tentang Perubahan Atas PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (BUP) Jabatan Fungsional di atas sangat jelas, selain itu disebutkan juga Jaksa dalam Pasal 1 ayat (2) UU 11/2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, 27 fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang”. Sehingga secara fakta tergambarkan jelas Jaksa adalah Jabatan Fungsional yang menjalankan fungsi-fungsi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam tabel tersebut di atas, sudah seharusnya batas usia pensiun mengikuti aturan dan/atau PP 11/2017 tentang Sistem Manajeman PNS/ASN Pasal 239 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 354 Jabatan Fungsional Ahli Utama adalah 65 (enam puluh lima) tahun. 17. Bahwa pembedaan batas usia pensiun bagi Jaksa, dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah merugikan hak konstitusional Pemohon, jika tidak ditafsirkan batas usia pensiun Jaksa seperti yang diatur dalam UU 49/2009 tentang Peradilan Umum, UU 50/2009 tentang Peradilan Agama dan UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau berdasarkan PP 11/2017 Manajemen PNS agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, persamaan kedudukan di dalam hukum serta menimbulkan diksriminatif. Fakta hukum ini jelas menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena pelayanan peradilan criminal justice system yang berpuncak pada Mahkamah Agung sampai dengan pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan, dimana Jaksa selaku pelaksana tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia termasuk bagian dari Kekuasaan Kehakiman. 18. Bahwa berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia per tanggal 3 Agustus 2021 berjumlah 25.285 (dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima) orang pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, hal ini membuktikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia masih membutuhkan banyak sumber daya manusia khususnya para Jaksa Fungsional yang mempunyai keahlian khusus dalam sistem peradilan lingkup badan-badan peradilan. Berikut ini tabel sebaran jumlah data pegawai PNS/ASN Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam laman website https://www.Kejaksaan.go.id/pelayanan.php?id=29 diakses tanggal 27 Maret 2022 berikut di bawah ini: 28 KEADAAN PEGAWAI PER TANGGAL 03 AGUSTUS 2021, MELIPUTI: JUMLAH PNS KEJAKSAAN R.I. - Jumlah Pegawai : 25.285 Orang - Jaksa : 10.621, orang • Laki-Laki : 7.318, orang • Perempuan : 3.303, orang - Tata Usaha : 14.575, orang • Laki-Laki : 9.293, orang • Perempuan : 5.282, orang - Dikaryakan : 89, orang • Laki-Laki : 75, orang • Perempuan : 14 orang JUMLAH PEJABAT ESELON I S/D V KEJAKSAAN R.I. KEJAGUNG Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Total Jabatan 15 63 150 363 Jabatan Kosong - 2 5 14 Jabatan Isi 15 61 145 349 KEJAKSAAN TINGGI Eselon II Eselon III Eselon IV ESELON V Total Jabatan 66 463 1059 2.213 Jabatan Kosong 1 33 84 1.441 Jabatan Isi 65 430 975 772 KEJAKSAAN NEGERI Eselon III Eselon IV Eselon V Total Jabatan 435 2.663 8.347 Jabatan Kosong 1 82 5.305 Jabatan Isi 434 2.581 3.042 CABANG KEJAKSAAN NEGERI Eselon IV Eselon V Total Jabatan 63 189 Jabatan Kosong 0 100 Jabatan Isi 63 89 29 JUMLAH PEGAWAI SETIAP KEJATI SELURUH INDONESIA No. UNIT KERJA WILAYAH JAKSA TATA USAHA JUMLAH JAKSA + TU 1 Kejagung RI 1326 1356 2682 2 Kejati Aceh 296 566 862 3 Kejati Sumut 712 855 1567 4 Kejati Sumbar 353 540 893 5 Kejati Riau 286 346 632 6 Kejati Jambi 190 339 529 7 Kejati Sumsel 396 559 955 8 Kejati Bengkulu 167 218 385 9 Kejati Lampung 342 409 751 10 Kejati DKI Jakarta 312 362 674 11 Kejati Jabar 708 921 1629 12 Kejati Jateng 816 1204 2020 13 Kejati Yogya 259 438 697 14 Kejati Jatim 969 1102 2071 15 Kejati Kalbar 208 285 493 16 Kejati Kalteng 191 274 465 17 Kejati Kalsel 247 313 560 18 Kejati Kaltim 209 282 491 19 Kejati Sulut 152 324 476 20 Kejati Sulteng 164 381 545 21 Kejati Sultra 144 289 433 22 Kejati Sulsel 446 646 1093 23 Kejati Bali 290 319 609 24 Kejati NTB 160 235 395 25 Kejati NTT 177 379 556 26 Kejati Maluku 125 287 412 27 Kejati Papua 114 236 350 28 Kejati Maluku Utara 112 198 310 29 Kejati Banten 226 267 494 30 Kejati Babel 128 200 328 31 Kejati Gorontalo 96 180 276 32 Kejati KEP.RIAU 119 153 272 33 Kejati Sulbar 89 54 143 34 Kejati Papua Barat 92 58 150 35 Dikaryakan 82 7 89 JUMLAH 10703 14582 25.285 JUMLAH SATUAN KERJA No. SATUAN KERJA JUMLAH 1 Kejaksaan Tinggi 33 2 Kejaksaan Negeri : Tipe A Tipe B 435 93 342 3 Cabang Kejaksaan Negeri 63 30 DAFTAR REKAPITULASI PEGAWAI JAKSA DI SELURUH INDONESIA MENURUT PANGKAT DAN GOLONGAN No. UNIT KERJA/ WILAYAH III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c (IV/D) (IV/E) JUM LAH 1 Kejagung RI 11 26 78 273 389 279 162 92 16 1326 2 Kejati Aceh 15 28 29 103 79 37 4 1 0 296 3 Kejati Sumut 27 80 92 248 150 86 28 1 0 712 4 Kejati Sumbar 13 27 49 143 88 28 4 1 0 353 5 Kejati Riau 14 43 45 98 57 23 5 1 0 286 6 Kejati Jambi 16 20 23 68 43 14 5 1 0 190 7 Kejati Sumsel 15 50 45 126 90 47 21 1 0 395 8 Kejati Bengkulu 7 9 18 62 51 17 2 1 0 167 9 Kejati Lampung 22 38 39 114 80 38 9 2 0 342 10 Kejati DKI Jakarta 1 36 36 58 118 49 13 1 0 312 11 Kejati Jabar 5 93 90 202 215 74 28 1 0 708 12 Kejati Jateng 4 79 109 349 207 53 13 2 0 816 13 Kejati Yogya 0 11 18 39 97 69 25 0 0 259 14 Kejati Jatim 8 102 97 315 269 115 62 1 0 969 15 Kejati Kalbar 12 20 15 71 66 22 1 1 0 208 16 Kejati Kalteng 279 162 92 16 1326 279 162 92 16 1326 17 Kejati Kalsel 37 4 1 0 296 37 4 1 0 296 18 Kejati Kaltim 86 28 1 0 712 86 28 1 0 712 19 Kejati Sulut 28 4 1 0 353 28 4 1 0 353 20 Kejati Sulteng 23 5 1 0 286 23 5 1 0 286 21 Kejati Sultra 14 5 1 0 190 14 5 1 0 190 22 Kejati Sulsel 47 21 1 0 395 47 21 1 0 395 23 Kejati Bali 17 2 1 0 167 17 2 1 0 167 24 Kejati NTB 38 9 2 0 342 38 9 2 0 342 25 Kejati NTT 49 13 1 0 312 49 13 1 0 312 26 Kejati Maluku 74 28 1 0 708 74 28 1 0 708 27 Kejati Papua 53 13 2 0 816 53 13 2 0 816 28 Kejati Maluku Utara 69 25 0 0 259 69 25 0 0 259 29 Kejati Banten 115 62 1 0 969 115 62 1 0 969 30 Kejati Babel 22 1 1 0 208 22 1 1 0 208 31 Kejati Gorontalo 279 162 92 16 1326 279 162 92 16 1326 32 Kejati KEP.RIAU 37 4 1 0 296 37 4 1 0 296 33 Kejati Sulbar 86 28 1 0 712 86 28 1 0 712 34 Kejati Papua Barat 28 4 1 0 353 28 4 1 0 353 35 Dikaryakan 23 5 1 0 286 23 5 1 0 286 JUMLAH 14 5 1 0 190 14 5 1 0 190 https://www.Kejaksaan.go.id/pelayanan.php?id=29 19. Bahwa dari data dan fakta di atas sudah sangat jelas tergambar kondisi kurangnya Pejabat Fungsional Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia saat ini yang akan berdampak luas dalam pelayanan dan penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai wilayah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya masih terdapat 31 Kejaksaan Negeri yang membawahi 5 (lima) Kabupaten atau lebih, demikian pula terdapat Kejaksaan Tinggi yang masih membawahi 2 (dua) Provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. D. Permohonan Pemohon dan Sikap Mahkamah Konstitusi Terkait Kebijakan Terbuka Pembentuk Undang-Undang Open Legal Policy dan Pemberlakuan Asas Retroaktif D.1) Permohonan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Bertentangan Dengan UUD 1945 dan Konstitusional Bersyarat conditionally constitutional 20. Bahwa akibat ketidakjelasan batas usia pensiun Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 huruf c UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 239 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 354 PP 17/ 2020 tentang Perubahan Atas PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bisa dijadikan rujukan batas usia pensiun Jaksa sebagai PNS/ASN. Dengan demikian, bilamana Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tidak ditafsirkan batas usia pensiun Jaksa adalah seperti yang diatur dalam (UU 49/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 2/1986 tentang Peradilan Umum, UU 50/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 7/1989 tentang Peradilan Agama dan UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal batas usia pensiun bagi Jaksa. Fakta hukum ini jelas berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dan faktual atau setidak-tidaknya potensial yang dilanggar dengan berlakunya undang-undang. 21. Bahwa secara kongkret dan faktual Pemohon telah terlanggar hak konstitusionalnya dan dapat dipastikan dipaksa pensiun sejak permohonan ini diajukan dengan berlakunya UU 11/2021, dengan demikian Mahkamah Konstitusi harus menafsirkan bunyi norma Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/ 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan: Pasal 12 huruf c “Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena: telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan Pasal 40A “Pada saat 32 Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 22. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi tafsir terhadap Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sepanjang tidak dimaknai frasa, “telah berusia 60 (enam puluh) tahun” inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dapat diartikan konsisten dan sama dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri dan/atau usia pensiun Jabatan Fungsional dalam aturan Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara atau setidak- tidaknya menyatakan sama dengan pemberhentian Jaksa mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401. 23. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 tanggal 25 September 2012, Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Pemohon a quo tentang Batasan Usia Pensiun Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbanganya mengatakan: [3.14] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk Undang-Undang perlu 33 menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 24. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Agustus 2012, Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Pemohon a quo tentang Batasan Usia Pensiun Hakim Pengadilan Pajak yang dalam pertimbanganya mengatakan: [3.13.2] Bahwa Undang-Undang a quo mengatur pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak (usia pensiun) yaitu 65 tahun, sedangkan bagi hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum serta peradilan agama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berusia 67 tahun [vide Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009]. Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara 20. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2020 tentang pengujian UU 11/2020 tentang Cipta Kerja omnibus law mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusannya UU Cipta Kerja Inskonstitusional secara bersyarat; [3.20.2] Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 aquo, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan 34 tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan…dst. D.2) Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Atas Kebijakan Terbuka Pembentuk Undang-Undang Open Legal Policy Terkait Batas Usia 21. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, beberapa putusannya telah memberikan penafsirannya yang termuat dalam bagian pertimbangan terkait batasan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (open legal policy) yang dibuat oleh pembentuk undang- undang. dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009 Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang- Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 22. Bahwa ketentuan terkait open legal policy bukan tanpa pembatasan semata dalam Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015, dalam Putusan tersebut Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah memberikan pendapat berbeda Dissenting Opinion pada halaman 203 dan 205 yang mengatakan: Meskipun hal ini merupakan politik hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme, namun menurut saya politik hukum yang dipilih pembentuk undang-undang ini perlu diuji konstitusionalitasnya karena meskipun bersifat open legal policy tidaklah berarti politik hukum demikian bersesuain dengan konstitusi, karena bisa juga 35 sebuah politik hukum bertentangan dengan konstitusi apabila undang-undang yang dihasilkan tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan hukum yang baik yang tertuang dalam UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perturan Perundang-undangan. Ketiadan pengaturan yang rigid dan eksplisit dalam konstitusi melahirkan konsepsi pilihan kebijakan hukum yang bersifat terbuka open legal policy yang memberikan kewenangan pembuatan undang-undang untuk menjabarkan lebih lanjut. Penjabaran peraturan ini dimungkinkan adanya pilihan kebijakan yang berubah untuk menyesuaikan perkembangan didalam masyarakat. Akan tetapi haruslah tetap diingat akan adanya batasan untuk melakukan perubahan itu, yaitu tidak hanya semata-mata kepentingan yang bersifat pragmatis sesaat sesuai dengan kepentingan sekelompok atau golongan orang, tetapi harus ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi seluruh orang 23. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018, Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Pemohon a quo tentang Batas Usia Perkawinan yang dalam pertimbanganya Mahkamah Kontitusi mengatakan: [3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan putusan terdahulu, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata-nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka legal policy dapat diuji konstitusionalitasnya melalui proses pengujian undang- undang; [3.12] Menimbang meskipun batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaaan dalama menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud. 24. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penentuan batas usia pensiun Jaksa dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A, implikasi ditetapkanya usia pensiun Jaksa telah merugikan hak konstitusi, karena ketentuan tersebut 36 telah menciptakan ketidakadilan, diskriminatif dan perbedaan di mata hukum terhadap Jaksa yang selama ini melaksanakan tugas dan fungsi dalam bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan, telah menjadi batasan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara. Sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjamin agar terpenuhinya hak-hak konstitusionalitas dari Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, adanya pengakuan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. D.3) Pemohon Memohon Kepada Mahkamah Konstitusi Apabila Permohonan Dikabulkan untuk Memberlakukan Asas Retroaktif (Berlaku Surut) 25. Bahwa peraturan perundang-undangan terkait Mahkamah Konstitusi menganut asas non retroaktif atau tidak berlaku surut, yakni suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat berlaku pada saat setelah ditetapkan atau disahkan sebagai undang-undang. Sebelum undang- undang tersebut disahkan maka peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya tidak tunduk pada undang-undang tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 58 UU MK. ▪ Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 37 memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” ▪ Pasal 10 ayat (1) UU MK, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final …dst.” ▪ Pasal 47 UU MK, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.” ▪ Pasal 58 UU MK, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 26. Bahwa manakala Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, putusan mana berlaku sejak tanggal diucapkan sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut, maka tentunya akan menimbulkan problematika baru terhadap putusannya sendiri, yaitu terjadinya kekosongan hukum terhadap para Jaksa yang pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal sehari sebelum tanggal putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, karena mereka akan berusia telah 60 (enam puluh) tahun dan harus mengalami pensiun. Atau dengan kata lain Pasal 40A UU 11/2021 tetap diberlakukan terhadap mereka, sehingga terjadi diskriminasi (ketidakadilan) terhadap sesama Jaksa mengenai batasan usia pensiun (BUP). Hal ini tentunya akan merugikan Pemohon dan seluruh Jaksa karena, pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal sehari sebelum tanggal putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, telah berusia telah 60 (enam puluh) tahun dan harus dinyatakan pensiun. 27. Bahwa meskipun secara teoritis dan yuridis putusan retroaktif sebenarnya dilarang, namun bukan berarti MK tidak mempraktikkannya. Ada pengecualian-pengecualian terhadap larangan retroaktif ini yakni karena alasan perlindungan HAM, alasan keadilan substantif, dan alasan diskresi dari hakim. Selain itu, Hakim juga harus memperhitungkan dan menggali pertanyaan pada hati nuraninya apakah dengan penerapan 38 secara kaku larangan retroaktif justru akan menimbulkan ketidakadilan, merongrong nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. 28. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 110-111-112- 113/PUU-VII/2009, tanggal 7 Agustus 2009, MK telah menerapkan asas retroaktif (asas berlaku surut), dalam pertimbangannya menyebutkan antara lain: bahwa untuk menghindari ketidakpastian yang dapat timbul tentang kekuatan mengikat putusan MK a quo berkenaan dengan pemahaman terhadap Pasal 58 UU MK tentang daya laku Putusan Mahkamah, maka Mahkamah memandang perlu memberi pertimbangan secara khusus sebagai berikut: Angka 2: “Doktrin non-retroaktif demikian diatur secara umum dalam UU MK sebagai satu asas yang berlaku dengan tidak menyebut kemungkinan dilakukan suatu 106 pengecualian dan tidak mengatur tentang adanya diskresi hakim untuk menentukan daya laku surut yang justru dalam keadaan tertentu diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Undang- Undang a quo.” Angka 3: “Suatu putusan yang tidak diperlakukan secara surut, dalam beberapa keadaan dapat menyebabkan tujuan perlindungan yang disediakan oleh mekanisme hukum tidak tercapai.” Angka 4: “Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian Undang-Undang yang berdampak pada status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi dan hukum yang berlaku.” Angka 5: Pasal 58 UU MK yang menentukan asas presumption of constitutionality dalam keberlakuan Undang-Undang hanya sampai adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memang tersirat larangan untuk memberlakukan secara surut putusan 39 Mahkamah. Praktik Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan suatu Undang-Undang tetap konstitusional dengan syarat-syarat tertentu (condititionally constitutional) baik dengan cara penafsiran tertentu, pemenuhan alokasi dana minimum tertentu, dan setelah melewati tenggang waktu tertentu maupun putusan yang menyatakan Undang-Undang inkonstitusional tetapi tetap berlaku sampai tenggang waktu tertentu. Praktik tersebut tidak diatur dalam UU MK, baik tentang diskresi hakim maupun 108 pengaturan secara khusus dalam UU MK untuk menentukan akibat hukum putusan secara terbatas atau untuk menyatakan putusan tersebut mempunyai akibat hukum di masa depan. Oleh karenanya prinsip non-retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (public order). Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (interpretative decisions), putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karena memang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat prospektif akan tetapi untuk perkara a quo, karena sifatnya yang khusus, maka putusan a quo harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kusi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi 40 atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. 29. Bahwa dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Angka 124: “Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.” Contoh: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya. Angka 155: “Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang- undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.” Angka 156: “Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut: a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan; b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan; c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang- undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut 41 tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang- undangan lainnya.” (BUKTI P-18) 30. Bahwa dalam Pasal 73 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang menyatakan: “dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). 31. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 Perubahan Atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip perlindungan jaminan atas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum, serta bersifat diskriminatif bagi terwujudnya badan-badan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka demi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Dengan perumusan Pasal a quo tidak proporsional dan tidak konsisten, sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2021 No. 298, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 42 Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa, “telah berusia 60 (enam puluh) tahun” berlaku inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “usia diartikan konsisten dan sama dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri dan/atau Jabatan Fungsional dalam aturan Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Fungsional Ahli Utama, atau setidak-tidaknya menyatakan sama dengan pemberhentian Jaksa mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401”; Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2021 No. 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa, “pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih” tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sepanjang dimaknai “usia diartikan konsisten dan sama dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri dan/atau Jabatan Fungsional dalam aturan Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Fungsional Ahli Utama”; Menyatakan bahwa Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 43 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai frasa, “telah berusia 60 (enam puluh) tahun” usia diartikan konsisten dan sama dengan Jabatan Fungsional dalam aturan Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Fungsional Ahli Utama, atau setidak-tidaknya menyatakan sama dengan pemberhentian Jaksa mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440 terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi ketentuan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Fentje Eyfert Loway, SH., M.H.), Pemohon II (T.R. Silalahi, SH., M.H.), Pemohon III (Dra. Renny Ariyanny, SH., M.H., LL.M.), Pemohon IV (Dra. Martini, S.H.), Pemohon V (Fahriani Suyuti, S.H., M.H.); 44 4. Bukti P- 4 : Fotokopi ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi ketentuan Pasal 87 huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawain Nasional Nomor. K.26-30/V.105-3/99 tertanggal 15 September 2017; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi ketentuan Pasal 239 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 240, dan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi print out berita media website “www.tirto.id” https://tirto.id/cpns-kejaksaan-2021-formasi-jabatan-tugas- jaksa-ggVu tanggal 16 Juni 2021, terkait rekrutmen CPNS 2021; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi print out berita media website “www.menpan.go.id” https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo- pemerintah-fokus-merekrut-pppk-di-tahun-2022 tanggal 18 Januari 2022, terkait kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2022; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- XIV/2016; 15. Bukti P- 15 : Fotokopi ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas 45 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 208 tentang Mahkamah Agung; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi ketentuan Pasal 53 ayat 1 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi ketentuan Angka 124, Angka 155, Angka 156 huruf a, huruf b dan huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 46 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 47 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 yang menyatakan: Pasal 12 huruf c UU 11/2021 Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena : a. ......................; b. ......................; c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; d. ......................; atau e. .......................... Pasal 40A UU 11/2021 “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).”; 2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, para Pemohon merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional jaksa pada 48 Kejaksaan Republik Indonesia yang merasa dirugikan dengan perubahan ketentuan mengenai usia pensiun bagi jaksa; 3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) mengatur bahwa usia pensiun jaksa adalah 62 (enam puluh dua) tahun, namun undang-undang kejaksaan mengalami perubahan yaitu diubah oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2011) berdasarkan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 usia pensiun bagi jaksa mengalami pengurangan menjadi 60 (enam puluh) tahun; 4. Bahwa menurut para Pemohon, kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sudah selayaknya usia pensiun para Jaksa tidak dibedakan dengan pejabat peradilan lainnya, contohnya usia pensiun hakim 65 (enam puluh lima) tahun, seperti halnya Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya pengurangan usia pensiun bagi jaksa, menurut para Pemohon hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 5. Bahwa dengan adanya pengurangan usia pensiun ini, kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon adalah nyata dan aktual telah mengakibatkan kerugian materiil berupa hilangnya hak untuk mendapatkan kenaikan pangkat, penghasilan dari gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, tunjangan Istri/Suami, tunjangan anak, serta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan; 6. Bahwa pada kenyataannya kejaksaan kekurangan tenaga jaksa fungsional, terlebih lagi adanya moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil sampai dengan tahun 2024, bersamaan dengan hal ini menurut para Pemohon dalam jangka waktu dua tahun kedepan jumlah jaksa akan berkurang karena ada sekitar 1.000 (seribu) orang jaksa memasuki usia 60 (enam puluh) tahun sedangkan jumlah perkara meningkat. Dengan tidak seimbangnya jumlah jaksa dengan jumlah perkara maka hal ini berpotensi merugikan hak asasi para pencari keadilan yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 49 7. Bahwa berdasarkan hak konstitusional dan kerugian konstitusional yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada 17 Maret 2021, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum, pokok permohonan, serta petitum. Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada para Pemohon untuk mempertimbangkan petitum seperti apa yang tepat bagi permohonan para Pemohon, karena petitum permohonan para Pemohon kontradiktif antara petitum yang satu dengan yang lainnya. Pada satu sisi para Pemohon meminta agar pasal 50 yang diajukan pengujian dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, di sisi lain para Pemohon meminta pula agar pasal yang diajukan pengujiannya tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat [vide perbaikan permohonan perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, petitum permohonan angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, hlm. 38-39, serta Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, tanggal 17 Maret 2022, hlm. 14]. [3.7.2] Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Maret 2022 yang kemudian disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada 7 April 2022. Bahwa setelah dicermati lebih lanjut perbaikan permohonan para Pemohon, di dalam posita, para Pemohon menguraikan mengenai alasan mengapa ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan meminta Mahkamah untuk memberikan tafsir terhadap pasal yang diajukan pengujian [vide perbaikan permohonan perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, hlm. 29-30]. Demikian juga dengan petitum permohonan para Pemohon, walaupun telah diberikan nasihat oleh Panel Hakim pada sidang pendahuluan agar mempertimbangkan petitum yang tepat, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya. Dalam hal ini, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan juga meminta Mahkamah untuk memberikan tafsir terhadap pasal yang diajukan pengujian. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada para Pemohon pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan, dan para Pemohon melalui kuasanya menyatakan bahwa petitum yang diinginkan para Pemohon adalah Petitum yang tercantum di dalam perbaikan permohon yang dibacakan di dalam Persidangan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU- XX/2022, tanggal 07 April 2022, hlm. 8-9]. Bahwa terhadap petitum sebagaimana yang tercantum di dalam perbaikan permohonan para Pemohon yaitu Petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, menurut Mahkamah, petitum demikian bersifat kumulatif sehingga permintaan demikian menyebabkan kerancuan dan ketidakjelasan terkait apa 51 sesungguhnya yang diminta oleh para Pemohon. Sebab, di satu sisi para Pemohon memohon Mahkamah untuk menyatakan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional), sementara di sisi lain para Pemohon memohon Mahkamah untuk menyatakan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat). Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan, kecuali para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon secara alternatif, quod non. Oleh karena itu, jika petitum sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dikabulkan, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan kerancuan norma sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan. Oleh karena itu, Mahkamah sulit untuk memahami maksud permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah kabur. [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon adalah kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon kabur; [4.4] Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 52 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 53 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani