27/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 27/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen, S.I.P., M.Si. Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 24 Desember 1946 NIK : 3172042412460004 Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD Alamat : Gading Griya Lestari H. I/51, RT.001, RW.009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2020, memberi kuasa kepada Ir. Tonin Tachta Singarimbun S.H., Ananta Rangkugo S.H., Hendri Badiri SIahaan S.H., Julianta Sembiring S.H., Nikson Aron Siahaan S.H., Suta Widhya S.H., dan Agustian Effendi S.H, kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada ANDITA’S LAW FIRM yang beralamat di Gedung 88@Kasablanka Tower A Lantai 18, Jalan Kasablanka Kav-88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Maret 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 40/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 27/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 4 Mei 2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa amandemen UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusuannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat menjadi dasar hukum Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun” B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; (yang dibuktikan adanya NIK 3172042412460004) b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, 4 Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Bahwa, sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan purnawirawan TNI dengan pangkat terkahir Mayor Jenderal TNI maka PEMOHON selaku rakyat Indonesia telah diberikan hak konstitusi berupa kedaulatan sebagaimana dalam UUD 1945 perubahan ke-3 sehingga dengan demikian apakah kedaulatan tersebut masih berada pada PEMOHON atau masih berada pada Pemerintah dan/atau Legislatif sebagaimana ke-2 Lembaga tersebut adalah bagian dari Trias Politica yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan oleh pasal 1 ayat (1) UUD 1945 “asli” dan disebutkan pula pada pembukaan antara lain “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Bahwa, hanya melalui Mahkamah dapat dinyatakan adanya hak dan/atau kewenangan konstitutional PEMOHON dan oleh karena itu akan menjadi penting disampaikan konstitusi apa saja pendapat PEMOHON dengan harapan MAHKAMAH sepatutnya sependapat dengan PEMOHON walaupun kedudukan yang berbeda bagaikan langit dan bumi sehingga pengertian sependapat ini menjadi penting disampaikan terlebih dahulu; Bahwa, tidak pernah dalam mimpi maupun dalam kehidupan nyata PEMOHON yang telah menghabiskan sebagaian besar kehidupannya mengabdi kepada NEGARA selaku Prajurit TNI (tahun 1971- tahun 2000) dan paska pensiun masih bertugas di Filipina melepaskan sandera untuk kepentingan wibawa dan martabat Pemerintah RI maka telah mengalami penangkapan tanggal 29 Mei 2019 selanjutnya penetapan tersangka dan penahanan penjara sejak tanggal 30 Mei 2019 secara masif oleh Pemerintah 5 melalui Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Menkopolhukam Jenderal Purn TNI Wiranto dan jajarannya yang juga dibantu oleh pernyataan Kepala Staf Presiden Jenderal Purn Moeldoko dan Menteri Kordinator Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaku pemberi perintah pembunuhan terhadap Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Yunarto Wijaya. Pemberitahuan ini disebarkan secara luas melalui media di Kantor Menkopolhukam pada tanggal 28 Mei 2019 dan tanggal 11 Juni 2019 serta melalui door stop pada kesempatan dan waktu lain sehingga telah menjadi tersiar juga terkait dengan kerusuhan 21-22 Mei 2019; Bahwa, Negara Indonesia Adalah Negara Hukum dengan demikian dalam menyatakan recana pembunuhan dan kepemilikan senjata api berdasarkan BAP Projustitia tersangka disebutkan dalam press conference tanggal 28 Mei 2019 oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian akan menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim MK sebagaimana jelas pembocoran isi BAP kepada Publik merupakan pelanggaran konstitusi sebagaimana ada ketentuan yang melarangnya dan telah menjadi hukum dalam masyarakat sebagaimana pernyataan Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, DR. Mudzakkir SH BAP dalam proses penyidikan tidak untuk konsumsi publik sebab dapat mengganggu proses hukum. Itu juga bisa berdampak pada terganggunya penyidikan dengan calon tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengganggu saksi https://mediaindonesia.com/read/detail/45512-bap-bukan-konsumsi-publik dan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti (Usakti), Abdul Fickhar Hadjar "Tentunya tak etis kalau penyidik bocorkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). BAP itu masih rahasia negara. Kalau sudah di Pengadilan boleh. Kecuali orang yang diperiksa menyampaikannya secara langsung ke publik," https://www.beritasatu.com/nasional/364655-pakar-hukum-tak-etis- penyidik-kpk-bocorkan-hasil-penyidikan Bahwa, sebagai Negara Hukum maka Pemerintah harus menjalankan kegiatan pemerintah sesuai dengan hukum sehingga tidak dapat secara sewenang-wenang melanggar hukum karena “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum”, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 6 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa, sebagai Negara Hukum maka pembuatan/penyusunan norma dari Undang-Undang selamanya berdasarkan kepentingan Negara dan oleh karena Negara telah menjamin hak konstitusi/kewenangan konstitusi warganya dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) maka Pemerintah seharusnya menghormati makna norma a quo dan tidak dapat dengan mudahnya menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka dan Terdakwa dan oleh karena hal tersebut terjadi terhadap PEMOHON maka dengan melakukan penghayatan dan penafsiran yang keras selama dalam penahanan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maka PEMOHON menyadari telah dikesampingkan hak konstitusinya oleh norma tersebut sehingga dapat dengan mudahnya Pemerintah menjeratnya secara sewenang-wenang dan secara frontal/rekayasa hanya dengan perkataan H. Kurniawan als Iwan, Tajudin als Udin dan Irfan als Ifan dalam suatu testimony (video) pada tanggal 11 Juni 2019 di Kantor Menkopolhukam sementara norma adalah dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun sehingga dengan dapat dengan mudahnya PEMOHON dinyatakan tersangka terhadap yang tidak diperbuatnya sebagaimana norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 maka ini dapat terjadi akibat norma dibuat tidak berdasarkan konstitusi tetapi berdasarkan kepentingan Pemerintah (penguasa) sebagaimana alasan dan fakta hukum berikut ini: Dibuat sebelum adanya konstitusi UUD 1945 perubahan ke-2 dan ke-3 sehingga pada waktu itu belum mempertimbangkan konstitusi tentang : Negara Indonesia adalah negara hukum, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 7 kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (1) norma dibuat berdasarkan konstitusi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia sehingga jelas berbeda dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang dijamin dalam UUD 1945 perubahan ke-2 dan ke-3 (2) mengenai Undang-Undang Darurat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (“UUDS 1950”) menyatakan: 1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penjelenggaraan-pemerintahan jang karena keadaan-keadaan jang mendesak perlu diatur dengan segera. 2. Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan derajat undang- undang; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal jang berikut. • Ini berarti bahwa Undang-Undang Darurat adalah Undang- Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”). Undang- undang darurat ini dibuat untuk mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan yang perlu diatur dengan segera karena adanya keadaan darurat. Sesudah Undang-Undang Darurat ini ditetapkan oleh Pemerintah, Undang-Undang ini harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada sidang DPR berikutnya untuk dirundingkan (Pasal 97 ayat [1] UUDS 1950). Jika pada saat perundingan, peraturan tersebut ditolak oleh DPR, maka undang-undang darurat ini tidak berlaku lagi karena hukum (Pasal 97 ayat [2] UUDS 1950). • Dan berdasarkan penelusuran PEMOHON maka norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 12 Tahun 1951 tidak pernah disampaikan kepada DPR dan jelas pembuatan UU Darurat a quo hanya 8 dijamin oleh konstitusi pada waktu itu adanya untuk mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan yang perlu diatur dengan segera karena adanya keadaan darurat; • Sekarang dalam hal terjadi keadaan mendesak dan perlu pengaturan segera, yang ditetapkan oleh pemerintah bukan lagi Undang-Undang Darurat, melainkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“PERPU”). Fungsi Perpu serupa dengan undang-undang darurat. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai Perpu dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi: (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang; (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut; (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu dicabut. (4) pemerintah mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, dan UU tersebut dikeluarkan pada saat pasal 1 ayat UU 12 tahun 1951 telah melanggar konstitusi karena tidak pernah di tidak pernah disampaikan kepada DPR sehingga dengan demikian UU 1 Tahun 1951 dibuat dalam keadaan melanggar konstitusi Negara Indonesia adalah negara hukum, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu 9 3. dengan tidak pernahnya Pemerintah dan DPR mengesahkan kembali norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 walaupun telah terjadi perubahan konstitusi ke-2 dan ke-3 UUD 1945 maka menjadi keyakinan PEMOHON norma belum mengandung hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Bahwa, isi norma hanya sebagai mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 berkenaan administrasi dengan penyebutan pidana akibat kelalaiannya maka berubah normanya Pasal 1 ayat (1) menjadi Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun” sehingga membuat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang tidak lagi sama kandungan norma a quo dengan kandungan norma asalnya (ada selang waktu dan mindsrea memiliki dengan izin) dan hal ini dapat terjadi sebagai akibat perubahan konstitusi tahun 1948 dan tahun 1951 Bahwa, tidak dijalankannya perintah UU oleh Pemerintah dan DPR adalah pelanggaran konstitusi sebagaimana cukup jelas disebutkan pada UU Nomor 1 Tahun 1961. Dan oleh karena Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sampai dengan PUU dimohonkan tidak pernah dinyatakan namanya menjadi UU baik penulisan dan penyebutan yang masih menggunakan UU darurat maka kerugian telah terjadi Bahwa, sesuai dengan UU tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, Nomor 12 Tahun 10 2011 dan Nomor 15 Tahun 2019 maka disebutkan materi muatan mengandung asas berikut ini: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dan setelah dipantulkan dengan konstitusi Negara Indonesia adalah negara hukum, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ternyata norma telah berakibat Penyidik akan dengan mudah menyatakan PEMOHON sebagai tersangka hanya berdasarkan fitnah (keterangan seorang) dengan mengaitkan pasal 55 KUHPidana (turut serta) dan/atau pasal 56 KUHPidana (membantu) akibat seorang tersebut ada memiliki senjata dan/atau munisi; Norma yang terdiri dari beberapa kata/kalimat dan membingungkan PEMOHON karena tidak dapat memaknai lagi memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia dengan rakitan/home industry/buatan Pindad sehingga dengan kesewenangan dan kekuasaan yang ada pada Pemerintah dapat atau telah dapat menjadikan PEMOHON sebagai tersangka akibat adanya pemberian uang untuk kegiatan demo (dana yang mengalir) darinya kepada orang lain yang memiliki atau membeli senjata dan/atau munisi dengan menyatakan sumber uang adalah dari PEMOHON; 11 d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian Bahwa, memiliki hubungan/berkelompok dilindungi oleh konstitusi demikian juga mengadakan kegiatan yang tidak dilarang oleh Pemerintah juga dapat dilakukan oleh PEMOHON dengan siapa saja yang terikat pembiayaan dari kegiatan dimaksud sebagaimana sangat jelas dinyatakan oleh konstitusi; Bahwa, norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang pembuatannya tidak diajukan ke DPR, dihidupkan kembali oleh UU Nomor 1 Tahun 1961 dan ternyata tidak pernah dilakukan judicial review/disahkan kembali oleh DPR berdasarkan perubahan UUD 1945 perubahan ke-2 dan ke-3 serta belum pernah ada warga negara yang mengajukan judicial review melalui Mahkamah akibat norma yang belum mengandung hak/ kewenangan konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa, tidak ada warga negara yang bersedia menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 akibat dengan mudahnya Pemerintah menggunakan norma tersebut sehingga PEMOHON pasti masih akan dirugikan lagi oleh norma tersebut jika tidak dikabulkan karena kegiatannya paska pensiun sangat keras menyuarakan anti PKI dan aktif berpolitik pada setiap Pemilihan Presiden; Bahwa, tidak dapat dipastikan setiap orang yang dekat dengan PEMOHON tidak memiliki senjata api dan/atau munisi sehingga jika norma tidak dibatalkan atau diletakkan suatu kondisi maka ada kemungkinan suatu hari kelak akan mengalami kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional; Berdasarkan uraian di atas maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terjadi/ ada dialami PEMOHON; 12 C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Bahwa, Indonesia mengalami perubahan yang bisa dibilang berlangsung cepat khususnya dalam hal perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum berusaha mencapai perkembangan yang berlangsung cepat tersebut, namun ternyata dalam pelaksanaanya masyarakat belum siap terhadap hukum yang telah dibuat. Padahal hukum mempunyai tugas menjaga ketertiban, keamanan, dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya zaman peraturan perundang- undangan yang telah dibuat terkadang perlu adanya pembetulan dan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan perundang- undangan merupakan sarana penting untuk menjaga hubungan yang antara warga masyarakat dengan Pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama secara dinamis, tetapi tertib dan teratur. Bahwa, mengenai senjata api dan/atau munisi sepengetahun PEMOHON sangat terbatas berupa Undang-Undang in casu UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehinggga UU ini menjadi tidak efektif lagi diakibatkan segala sesuatu mengenai senjata api, munisi dan bahan peledak disangkakan dengan norma tersebut sementara belum pernah ada tersangka yang divonis atau setidak- tidaknya dituntut oleh JPU dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun sehingga dengan demikian UU a-quo menjadi tidak memberikan perlindungan konstitusi secara maksimal sebagai akibat Penyidik, Penuntut dan Hakim hanya menggunakan kepentingannya dalam menerapkan norma tersebut sebagaimana PEMOHON dapat mengangkat perkara pidana yang telah divonis atau masih dalam upaya hukum berikut ini 1) Perkara nomor: 1113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., Terdakwa I H Kumiawan Alias Iwan dan Terdakwa II Tajudin Alias Udin oleh JPU dituntut 2 tahun divonis oleh Hakim 1 tahun dengan “secara bersama-sama mempunyai persediaan senjata api dan amunisi” yang berbeda sebagaimana berikut ini Terpidana H. Kurniawan als Iwan 13 • 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek revolver jenis Taurus pabrikan/ impor yang didalam magazinenya berisi 6 (enam) butir peluru caliber 38 mm; • 1 (satu) box peluru caliber 38 mm yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru; • 1 (satu) box peluru caliber 38 yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir peluru; Terpidana Tajudin als Udin • 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22 mm rakitan; • 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang caliber 22 mm rakitan; 2) Perkara nomor: 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., Terdakwa Asmaizulfi Als. Vivi dituntut 2 tahun divonis oleh Hakim 1 tahun tidak memiliki senjata dan peluru karena “Turut serta melakukan perbuatan - tanpa hak menyimpan, menguasai dan menyerahkan sesuatu senjata api” 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek revolver jenis Taurus kepada H. Kurniawan als Iwan 3) Perkara nomor: 1136/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., Terdakwa AZWARMI alias ARMI dituntut 2 tahun divonis oleh Hakim 1 tahun yang tidak mengakui menguasai, membawa senjata mayer dan peluru cal.22mm sebanyak 5 butir 4) Perkara nomor: 1137/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., Terdakwa IRFANSYAH Alias IFAN dituntut 2 tahun divonis oleh Hakim 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan melakukan tindak pidana: “Secara Bersama-sama Tanpa hak menerima, menyimpan dan menguasai amunisi” berupa: • 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 22 mm; • 7 (tujuh) butir peluru tajam kaliber 32 mm; • 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 9 mm; 5) Perkara nomor: 1122/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., Terdakwa ADNIL, S.H dituntut 2 tahun divonis oleh Hakim 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan melakukan tindak pidana tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak 6) Perkara nomor: 959/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst Terdakwa Drs. Habil Marati dituntut 2 tahun 6 bulan divonis oleh Hakim 1 (satu) tahun 14 melakukan tindak pidana “Membantu melakukan tanpa hak - menyerahkan, menerima, menguasai, menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi”; Bahwa, Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kelembagaan yang tepat, kesesuaian isi materi, efektifitas peraturan perundang-undangan, kejelasan dalam perumusan, kemanfaatan untuk mengatur masyarakat, kepastian hukum, dan keterbukaan (transparan) dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal-hal diatas merupakan dasar bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan setelah dibandingkan dengan tuntutan dan vonis di atas maka norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 12 Tahun 1951 dapat menjadi norma karet dan tidak adanya kepastian tuntutan dan vonis yang sangat tergantung kepada kepentingan Pemerintah (kepentingan pemerintah) sehingga dengan demikian dapat dinyatakan normat yang dibuat bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana asas yang dimaksud dalam UU Nomor 10 tahun 2004, Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 15 Tahun 2019; Bahwa, sebagaimana telah dapat dinyatakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terjadi/ada dialami PEMOHON maka berdasarkan uraian/asal norma a quo tahun 1948, tahun 1951 tahun 1961 (pembuatan dan pengesahannya) dengan tidak merendahkan norma dibuat pada waktu itu maka sesuai dengan kepentingan dan perubahan senjata, munisi dan bahan peledak maka dapat dikatakan secara asal norma tanpa memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat sehingga harus dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga pembentukan tersebut bertujuan untuk keadilan masyarakat berdasarkan hak dan kewenangan konstitusional; Bahwa, norma yang diajukan PUU dibuat pada waktu UUD 1945 perubahan belum ada yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat 2 kecuali Pasal 27 ayat (1) dan setelah diteliti format Norma Pasal 1 ayat (1) adalah: (1) Frasa dengan tanda koma (,) sejumlah 14 empat belas (2) Frasa dengan kata sambung atau sejumlah 6 enam 15 (3) Frasa mengandung 2 kata yang tidak dipisahkan dengan tanda koma atau tanpa kata sambung yaitu: − yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat − mencoba memperoleh (4) Frasa setelah kata sambung “atau” (5) Frasa berkaitan dengan ekspor/ impor (6) Frasa tidak bermakna “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat” yang telah berakibat tidak ada kepastian hukum berakibat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON Bahwa, dalam seluruh sistim hukum yang ada maka penjelasan frasa dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak pernah ditemukan penjelasannya, yurisprudensi atau turunannya sehingga kerugian PEMOHON dapat terjadi akibat PENYIDIK dan PENUNTUT UMUM dengan kewenangan yang ada padanya dapat mengambil potongan-potongan frasa sepanjang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dapat dikaitkan Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sehingga PEMOHON secara terbuka pada tanggal 28 Mei 2019 oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam press conference di Kantor Menkopolhukam dan selanjutnya dengan press conference dari Media Centre Kantor Menkopolhukam oleh Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H. menayangkan senjata api, peluru, tertimony H. Kurniawan, Tajuddin dan Irfansyah yang pada pokoknya masing-masing pembaca testimony menyebut nama PEMOHON dan tayangan power point menyebutkan nama PEMOHON sehingga keterkaitan PEMOHON dengan 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam dan rencana pembunuhan terhadap Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Yunarto Wijaya telah diumumkan sebelum pengadilan memeriksanya; Bahwa, dengan penjelasan dan fakta kejadian di atas maka benar adalah kepentingan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah untuk Kepentingan Pemerintah yang dapat dinyatakan oleh PEMOHON sebagaimana ada dalam 16 acara press conference tersebut adalah pemerintah sehingga dengan menjadikan batu uji waktu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat 2 maka Mahkmah dapat menyatakan norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 12 Tahun 1951 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dibatalkan atau setidak-tidaknya meletakkan kondisi harus terbukti semua frasa dengan tanda, (koma) dan jika salah satu tidak terbukti maka tidak konstitusional; I. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum*** a Norma tidak mencerminkan sebagai Negara Hukum karena maksud frasa memasukan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia yang sepatutnya telah diatur dengan norma tersendiri berkaitan dengan ekspor dan impor sementara untuk produk dibuat di Indonesia menjadi tidak ada ketentuannya dan ternyata dalam prakteknya Penyidik, Penuntut dan Hakim telah menyatakan perbuatan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap yang ada di Indonesia b Norma tidak mencerminkan negara hukum karena penyusunan frasa yang rumit dan multi tafsir sebagaimana berikut ini: − yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, tidak jelas maknanya; − menerima, tidak jelas batasan menerima jika diuji dengan Kamus Besar Indonesia (KBI); − mencoba memperoleh, apakah sampai memperoleh atau sekedar mencoba saja; − menyerahkan atau mencoba menyerahkan, memiliki makna yang multi tafsir dan tidak jelas batasannya; − menguasai, tidak jelas batasan menguasai sejak atau mulai dari perbuatan sebekumnya; − membawa, terjadi multi makna dengan perbuatan sebelumnya; − mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, apakah dimaksudkan untuk pabrikan sehingga tidak jelas; − menyimpan, tidak jelas batasannya karena merupakan rangkaian sebelumnya atau berdiri sendiri; − mengangkut, dimaknai terhadap alat angkut dan menjadi multi tafsir 17 − menyembunyikan, tidak jelas maknanya dengan menyimpan; − mempergunakan, tidak jelas maknanya dengan perbuatan sebelumnya; − atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, merupakan perbuatan yang telah disebutkan sebelumnya atau berdiri sendiri; Dengan demikian makna Negara Hukum yang segala ketentuan berdasarkan hukum bukan kepentingan sehingga ketentuan bahasa yang mudah dimegerti dan tata bahasa Indonesia yang benar sebagai dasar tidak terpenuhinya ketentuan konstitusi; Tidak adanya ukuran (minimum dan maksimum) terhadap seseorang sebagaimana frasa membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan maka pemahaman tidak berdasarkan hukum dilakukan oleh PENYIDIK, PENUNTUT UMUM terhadap PEMOHON sebagaimana dihubungkan juga terhadap tuntutan yang diajukan dalam perkara nomor 959/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1122/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.,, 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1136/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1137/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., c Benar pada waktu membuat norma belum ada perlindungan yang menyatakan Negara Hukum sehingga yang berlaku adalah kepentingan pemerintah dan dengan telah lahirnya konstitusi tersebut maka keberadaan rakyat telah dilindungi yaitu membuat norma berdasarkan ketentuan Negara Hukum yang mana penyusunan UU sudah jelas hukumnya harus berdasarkan Undang- Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; II. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum a Dengan dibuatnya frasa yang dikutip oleh Penuntut Umum dari norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 membuktikan pemerintah in casu PENYIDIK dan PENUNTUT UMUM hanya untuk kepentingannya sepanjang PEMOHON dapat di jadikan tersangka dan terdakwa; 18 b Jelas kepentingan pemerintah in casu JOKO WIDODO melalui Menteri, Kapolri dan Jajarannya melakukan pemberitaan pada tanggal 28 Mei 2019, tanggal 11 Juni 2019 dan waktu serta cara yang lain dengan “dalang kerusuhan 21-22 Mei 2019” di kaitkan dengan pembunuhan dan senjata api sehingga penggunaan norma hanya untuk kepentingannya sementara Konsitusi telah ditentukan Pasal 27 ayat (1) sehingga dengan demikian norma belum dapat memberikan perlindungan kepada PEMOHON jika norma tersebut tidak dibatalkan; c Membuat peran Helmi Kurniawan als Iwan, Tahjuddin, Irfansyah (Azuarmi tidak ditayangkan) sebagaimana tanggal 11 Juni 2019 ditayangkan video testimony dari Media Centre Kantor Menkopolhukam sehingga 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam berujung kepada PEMOHON dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP akibat adanya kekuasaan pada pemerintah sehingga dengan demikian kedudukan hukum menjadi tidak sama lagi antara warga negara diluar pemerintahan dan warga negara di dalam pemerintahan yang memiliki kekuasaan/kewenangan sehingga norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi empuk mentersangkakan PEMOHON; III. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** a PEMOHON yang telah melakukan demo anti Democratic Policing yang dicetuskan Kapolri Tito Karnavian, demo akbar tanggal 9 Mei 2019, perseteruan dengan Wiranto dan anti PKI ternyata tidak konstitusional berdasarkan norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 b Dengan mudahnya skenario jahat hanya berdasarkan pengakuan H. Kurniawan als Iwan tanpa ada saksi terhadap 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam telah dimiliki H. Kurniawan sebelum menerima uang total Rp. 255.000.000,- yang diterimanya pada (9-14 Maret 2019) dari PEMOHON dan Drs. Habil Marati maka menjadi pembeliannya berdasarkan perintah dan uang dari PEMOHON; 19 c Dengan tidak adanya perlakuan yang sama antara PEMOHON dengan PENUNTUT UMUM dan PENYIDIK maka dikenakan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 12 Tahun 1951 tanpa ada pendampingan kuasa hukum, penangkapan tidak sah dan penahanan tidak sah seolah-olah menjadi sempurna dengan adanya 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam. d Tidak pernah diketahui PEMOHON mengenai keberadaan dari ke-4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam dan dengan pengakuan yang tidak pernah diuji dengan tes kebohongan (lie detector) poligraf terhadap PEMOHON dan/atau H. Kurniawan seharusnya dilakukan guna menerapkan konstitusi pada norma a quo dengan demikian sepatutnya norma dibatalkan karena tidak memberikan perlindungan sebagaimana dialami oleh PEMOHON; IV. Pasal 28I ayat 2 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. a Pemohon memaknai diskriminatif adalah pilih pisah oleh Pemerintah terhadap seorang atau sekelompok orang yang kontra Pemerintah dibandingkan dengan seorang atau sekelompok orang yang pro kepada Pemerintah secara sengaja atau tidak sengaja sebagaimana makna konstitusi setiap orang tidak lagi dimaknai suku, agama dan ras; b Dalam melakukan aksi demo anti Democratic Policing yang dicetuskan Kapolri Tito Karnavian, demo akbar tanggal 9 Mei 2019, perseteruan dengan Wiranto dan anti PKI terjadi tanpa melawan hukum dengan demikian sepatutnya PEMOHON tidak didiskriminatif oleh PEMERINTAH dengan norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap ke-4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam yang dinyatakan untuk dipergunakan tanggal 21-22 Mei 2019 untuk membunuh Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Yunarto Wijaya; c Secara sistimatis H. Kurniaan dkk., diarahkan dengan ke-4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam agar dapat ditersangkakan dan didakwa dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 20 Tahun 1951 sehingga dengan demikian benar norma tersebut adalah untuk kepentingan pemerintah dengan mengabaikan konstitusi; d Norma Pasal 1 ayat (1) UU drt Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberi perlindungan kepada PEMOHON dari diskriminatif sebagaimana Mayor Jenderal TNI Purn Soenarko yang jelas memiliki senjata dapat dilepaskan dengan demikian norma diperuntukkan untuk mendiskriminatifkan PEMOHON; e Makna diskriminatif terhadi pula dalam perkara nomor 959/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1122/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1136/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1137/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., baik dalam penuntutan dan vonis yang jelas perbedaan (kuantitas) dari senjata dan peluru dan ternyata benar pendapat PEMOHON mengenai norma belum mempertimbangkan Pasal 28I ayat 2 sehingga tidak ada perlindungan dari kerugian konstitusi Berdasarkan uraian diatas maka sepatutnya norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dinyatakan tidak konstitusional dan dicabut atau setidak- tidaknya ditentukan persyaratannya oleh Mahkamah D. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN (PETITUM) (1) Mengabulkan permohonan seluruhnya; (2) Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951) dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) 21 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bizondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-622/ JKT.PST/08/2019. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; 22 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang- Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951, selanjutnya disebut UU 12/Drt/1951) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 13 Mei 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 6/PMK/2005). Dalam sidang tersebut, Panel Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan ke Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 26 Mei 2020, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK. [3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 Mei 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 15 Juni 2020 dan Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum. [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format 23 permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan Pemohon setelah dilakukan perbaikan dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dianggap merugikan Pemohon sebagai warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Dalam argumentasi mengenai kedudukan hukum, Pemohon hanya menguraikan kasus konkret yang tidak ada relevansinya dengan norma yang diajukan, seperti permasalahan dugaan pembocoran isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dugaan pelanggaran hak Pemohon dalam melakukan demonstrasi, hingga argumentasi belum disahkannya norma UU 12/drt/1951 oleh DPR. Selain itu, dalam alasan permohonan, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Permohonan lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami Pemohon tanpa adanya argumentasi yang jelas mengenai pertentangan norma yang diajukan dengan norma dasar dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Selain itu, baik dalam uraian mengenai kedudukan hukum dan dalam alasan permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kaitan antara kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma. Terlebih lagi pada perbaikan permohonan terdapat pula ketidakjelasan mengenai norma yang disebutkan dalam Petitum angka (2) dan angka (3), di mana Pemohon menyebutkan norma yang diminta untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, padahal Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah Undang-Undang tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sehingga terdapat ketidakjelasan petitum permohonan. Berkenaan dengan hal di atas, walaupun dalam persidangan tanggal 15 Juni 2020, Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan perbaikan (renvoi), 24 terhadap rumusan petitum angka (2) dan angka (3) tersebut, namun menurut Mahkamah renvoi tersebut bersifat substantif dan telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan yaitu tanggal 26 Mei 2020 sehingga Mahkamah hanya mempertimbangkan berkas permohonan yang diperbaiki sebelum tenggat tersebut dan tidak akan mempertimbangkan renvoi permohonan a quo. Jikapun renvoi tersebut dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai perbaikan permohonan, tetap tidak dapat memperjelas uraian permohonan baik mengenai uraian kerugian konstitusional maupun alasan permohonan. Padahal, Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 13 Mei 2020 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum serta memperjelas argumentasi dalam pokok permohonan terkait dengan alasan-alasan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 13 Mei 2020]. Namun demikian, permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah juga menjadi sulit untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Andaipun jika Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan Pemohon adalah kabur; [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. 25 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan 26 dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan MP. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas