PUU Tahun 2018

27/PUU-XVI/2018

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB), yang dalam hal ini diwakili oleh Soekendra Mulyadi dan Lukito Sairoen

Tanggal Registrasi: 2018-03-26

Tanggal Putusan: 2018-07-23

UU Diuji: UU 86/1958, UU 24/2003, UU 8/2011, UU 48/2009

Majelis Hakim: ["Arief Hidayat (K)", "Aswanto (A)", "Maria Farida Indrati (A)", "Cholidin Nasir (PP)"]

Teks Putusan

# Pengujian UU Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Ditarik Kembali) ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[27/PUU-XVI/2018]] - **Tahun**: 2018 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ditarik Kembali - **Tanggal Putusan**: 2018-07-23 - **Significance**: Low - **File**: [[TAP 27 PUU 2018_telahucap-23Juli2018-Penarikan. Doc]] ### Pemohon Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB), yang diwakili oleh Ketua Yayasan Soekendra Mulyadi, Sekretaris Yayasan Toto Lukito Sairoen, dan Bendahara Yayasan Lili Junaedi. Kuasa hukum: Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Violla Reininda, S.H., dan Gunawan Simangunsong, S.H. pada kantor hukum REFLY HARUN & PARTNERS. ### Objek Pengujian Pengujian kata "bebas" dalam [[Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap [[UUD 1945]]. ## Perihal Permohonan Pengujian [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2018-03-20**: Permohonan bertanggal 20 Maret 2018 dari Yayasan BPSMK-JB - **2018-03-21**: Permohonan diterima di Kepaniteraan Mahkamah - **2018-03-26**: Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi dengan Nomor [[27/PUU-XVI/2018]] - **2018-03-26**: Ketetapan Pembentukan Panel Hakim (Nomor 60/TAP.[[MK]]/2018) - **2018-03-27**: Ketetapan Penetapan Hari Sidang Pertama (Nomor 61/TAP.[[MK]]/2018) - **2018-04-09**: Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan -- Panel Hakim memberikan nasihat perbaikan - **2018-04-23**: Sidang Panel Perbaikan Permohonan - **2018-05-07**: Sidang Pleno mendengar keterangan [[Presiden]] dan [[DPR]]; Presiden belum dapat menyampaikan keterangan, [[DPR]] tidak hadir - **2018-06-04**: Sidang Pleno mendengar keterangan [[Presiden]] - **2018-07-05**: Pemohon menyampaikan surat pencabutan permohonan (bertanggal 5 Juli 2018) - **2018-07-06**: Surat pencabutan diterima Kepaniteraan Mahkamah - **2018-07-09**: Rapat Permusyawaratan Hakim menetapkan penarikan kembali beralasan menurut hukum - **2018-07-23**: Ketetapan dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, pukul 09.29 WIB ## Related Cases - Perkara terkait nasionalisasi dan hak milik atas properti - [[23/PUU-XV/2017]] - [[45/PUU-IX/2011]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Perkara ini merupakan **Ketetapan** (bukan putusan atas pokok perkara) karena permohonan ditarik kembali oleh Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018, setelah proses pemeriksaan yang cukup substansial termasuk mendengarkan keterangan [[Presiden]]. Mahkamah mempertimbangkan: - Permohonan pengujian [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (undang-undang yang berusia 60 tahun saat diuji) terhadap [[UUD 1945]] - Berdasarkan [[Pasal 35 ayat (1) UU MK|[[Pasal 35]] ayat (1)]] [[UU MK]], Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan - Berdasarkan [[Pasal 35 ayat (2) UU MK|[[Pasal 35]] ayat (2)]] [[UU MK]], penarikan kembali mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali ### Amar Ketetapan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon 2. Permohonan Nomor [[27/PUU-XVI/2018]] ditarik kembali 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo 4. Memerintahkan [[Panitera MK|Panitera Mahkamah Konstitusi]] untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap [[UUD 1945]]. Ini merupakan salah satu undang-undang tertua yang pernah diujikan di [[Mahkamah Konstitusi]], terkait kebijakan nasionalisasi aset Belanda pada era pasca-kolonial. Karena permohonan ditarik kembali, Mahkamah tidak memberikan pertimbangan atas substansi konstitusionalitas. ### Catatan Historis [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] merupakan produk hukum era Orde Lama yang mengatur nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Pengujiannya oleh Yayasan Pendidikan Kristen menunjukkan implikasi yang masih berlanjut dari kebijakan nasionalisasi terhadap aset-aset yang dikelola organisasi keagamaan. ## Hakim Konstitusi ### Rapat Permusyawaratan Hakim (9 Juli 2018) - **[[Aswanto]]** (Ketua merangkap Anggota) - **[[Arief Hidayat]]** (Anggota) - **[[Maria Farida Indrati]]** (Anggota) - **[[I Dewa Gede Palguna]]** (Anggota) - **[[Manahan M.P. Sitompul]]** (Anggota) - **[[Saldi Isra]]** (Anggota) - **[[Suhartoyo]]** (Anggota) - **[[Wahiduddin Adams]]** (Anggota) ### Sidang Pleno (23 Juli 2018) Diucapkan oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan **[[Anwar Usman]]** selaku Ketua, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti. ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda - [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] - [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas UU MK - [[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Perkara ini merupakan **Ketetapan** (bukan putusan atas pokok perkara) karena permohonan ditarik kembali oleh Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018, setelah proses pemeriksaan yang cukup substansial termasuk mendengarkan keterangan [[Presiden]]. Mahkamah mempertimbangkan: - Permohonan pengujian [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (undang-undang yang berusia 60 tahun saat diuji) terhadap [[UUD 1945]] - Berdasarkan [[Pasal 35 ayat (1) UU MK|[[Pasal 35]] ayat (1)]] [[UU MK]], Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan - Berdasarkan [[Pasal 35 ayat (2) UU MK|[[Pasal 35]] ayat (2)]] [[UU MK]], penarikan kembali mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali ### Amar Ketetapan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon 2. Permohonan Nomor [[27/PUU-XVI/2018]] ditarik kembali 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo 4. Memerintahkan [[Panitera MK|Panitera Mahkamah Konstitusi]] untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap [[UUD 1945]]. Ini merupakan salah satu undang-undang tertua yang pernah diujikan di [[Mahkamah Konstitusi]], terkait kebijakan nasionalisasi aset Belanda pada era pasca-kolonial. Karena permohonan ditarik kembali, Mahkamah tidak memberikan pertimbangan atas substansi konstitusionalitas. ### Catatan Historis [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] merupakan produk hukum era Orde Lama yang mengatur nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Pengujiannya oleh Yayasan Pendidikan Kristen menunjukkan implikasi yang masih berlanjut dari kebijakan nasionalisasi terhadap aset-aset yang dikelola organisasi keagamaan. ## Hakim Konstitusi ### Rapat Permusyawaratan Hakim (9 Juli 2018) - **[[Aswanto]]** (Ketua merangkap Anggota) - **[[Arief Hidayat]]** (Anggota) - **[[Maria Farida Indrati]]** (Anggota) - **[[I Dewa Gede Palguna]]** (Anggota) - **[[Manahan M.P. Sitompul]]** (Anggota) - **[[Saldi Isra]]** (Anggota) - **[[Suhartoyo]]** (Anggota) - **[[Wahiduddin Adams]]** (Anggota) ### Sidang Pleno (23 Juli 2018) Diucapkan oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan **[[Anwar Usman]]** selaku Ketua, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti. ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda - [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] - [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas UU MK - [[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*