27/PUU-XV/2017

# Putusan [[27/PUU-XV/2017]] - Pengujian UU Perpajakan ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[27/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Gugur - **Tanggal Putusan**: 14 Juni 2017 - **File**: [[27 PUU 2017_UU_Perpajakan-GUGUR-telahucap-14Juni2017. Doc]] ## Perihal Pengujian [[UU No. 6 Tahun 1983]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan [[UU No. 14 Tahun 2002]] tentang [[Pengadilan Pajak terhadap [[UUD 1945. ## Pemohon - **[[Cuaca]], S.H., M.H.** (Swasta) - **Alamat**: Jalan Bukit Golf IV Nomor 6, RT/RW. 001/014, Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang ### Kuasa Hukum - Tidak ada kuasa hukum yang tercatat ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[UU No. 6 Tahun 1983]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [[UU No. 16 Tahun 2009 - [[UU No. 14 Tahun 2002]] tentang [[Pengadilan Pajak - [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi ### Pasal yang Diuji - Pasal-pasal dalam [[UU No. 6 Tahun 1983]] yang berkaitan dengan [[ketentuan umum perpajakan - Ketentuan dalam [[UU No. 14 Tahun 2002]] tentang [[Pengadilan Pajak ### Dasar Pengujian - [[Pasal 24 UUD 1945]] - Kekuasaan kehakiman - [[Pasal 24C UUD 1945]] - Kewenangan [[Mahkamah Konstitusi - [[Pasal 28D UUD 1945]] - Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum - [[Pasal 1 UUD 1945]] - Bentuk negara dan kedaulatan - [[Pasal 23A UUD 1945]] - Pajak dan pungutan lain ## Pokok Permohonan Pemohon mengajukan permohonan pengujian [[UU No. 6 Tahun 1983]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan [[UU No. 14 Tahun 2002]] tentang [[Pengadilan Pajak terhadap [[UUD 1945, namun perkara kemudian dinyatakan gugur. ## Duduk Perkara Perkara ini berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang [[perpajakan]] dan [[pengadilan pajak]]. Permohonan diajukan pada 15 Mei 2017 dan diterima di Kepaniteraan [[Mahkamah Konstitusi]] pada tanggal yang sama, namun kemudian dinyatakan gugur. ### Kronologi 1. **15 Mei 2017**: Permohonan diajukan dan diterima di Kepaniteraan [[Mahkamah Konstitusi]] 2. **19 Mei 2017**: Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara [[UUD 1945|Konstitusi]] dengan Nomor [[27/PUU-XV/2017]] 3. **14 Juni 2017**: [[Mahkamah Konstitusi]] menyatakan perkara gugur ### Alasan Permohonan - Pemohon menganggap ketentuan dalam undang-undang [[perpajakan]] bertentangan dengan [[UUD 1945]] - Permasalahan terkait dengan [[Pengadilan Pajak]] dan kewenangannya - Isu-isu konstitusional terkait dengan [[hak asasi manusia]] dalam konteks [[perpajakan]] ## Pertimbangan Hukum ### Kewenangan Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan [[Pasal 24C [[UUD 1945]] dan [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]]. ### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Karena perkara dinyatakan gugur, [[Mahkamah Konstitusi]] tidak melakukan pemeriksaan mendalam terhadap [[legal standing]] pemohon. ### Pokok Perkara [[Mahkamah Konstitusi]] menyatakan perkara gugur karena: 1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu dalam proses persidangan 2. Kemungkinan pemohon tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan 3. Tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara ### Analisis Konstitusional Karena perkara gugur, [[Mahkamah Konstitusi]] tidak melakukan pengujian materiil terhadap undang-undang [[perpajakan]] dan [[pengadilan pajak]]. ## Pendapat Hakim ### Pendapat Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] menyatakan perkara gugur karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. ### Dissenting Opinion (jika ada) Tidak ada dissenting opinion dalam putusan ini. ## Amar Putusan **MENYATAKAN PERKARA GUGUR** dalam perkara pengujian [[UU No. 6 Tahun 1983]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan [[UU No. 14 Tahun 2002]] tentang [[Pengadilan Pajak]] terhadap [[UUD 1945]] yang diajukan oleh [[Cuaca]], S.H., M.H. ## Timeline - **2017-05-19**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-06-14**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases - [[Putusan tentang Perpajakan]] - Kasus-kasus terkait sistem perpajakan - [[Putusan tentang Pengadilan Pajak]] - Kasus-kasus terkait pengadilan pajak ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Perkara Gugur]]**: Perkara tidak dapat dilanjutkan karena tidak terpenuhinya syarat tertentu 2. **[[Perpajakan]]**: Isu yang tidak sampai diuji karena perkara gugur 3. **[[Pengadilan Pajak]]**: Kewenangan yang tidak sampai diuji ### Precedential Value Putusan ini menunjukkan bahwa perkara dapat dinyatakan gugur jika tidak memenuhi syarat-syarat prosedural tertentu. ### Court Reasoning [[Mahkamah Konstitusi]] menyatakan perkara gugur karena tidak terpenuhinya syarat untuk melanjutkan pemeriksaan. ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum - [[UU No. 6 Tahun 1983]] dan [[UU No. 14 Tahun 2002]] tetap berlaku tanpa perubahan - Tidak ada pengujian konstitusional terhadap undang-undang tersebut - Memberikan precedent tentang syarat-syarat prosedural dalam pengujian ### Tindak Lanjut - Tidak ada tindak lanjut karena perkara gugur - Pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan perbaikan prosedural ## Hakim Konstitusi **Majelis Hakim:** 1. **[[Suhartoyo]]** 2. **[[I Dewa Gede Palguna]]** 3. **[[Saldi Isra]]** 4. **[[Wilma Silalahi]]** 5. **[[Arief Hidayat]]** 6. **[[Anwar Usman]]** 7. **[[Aswanto]]** 8. **[[Wahiduddin Adams]]** 9. **[[Maria Farida Indrati]]** 10. **[[Manahan M.P Sitompul]]** ## Catatan Penting - Perkara gugur berbeda dengan putusan materiil - Menunjukkan pentingnya memenuhi syarat-syarat prosedural - Pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan perbaikan ## Constitutional Analysis ### Prinsip-Prinsip Konstitusional Putusan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental: - **Negara Hukum**: Supremasi hukum dan konstitusi - **Demokrasi**: Kedaulatan rakyat dan partisipasi publik - **Hak Asasi Manusia**: Perlindungan hak-hak fundamental - **Keadilan Sosial**: Kesetaraan dan kesejahteraan bersama ### Pengujian Konstitusionalitas Mahkamah menerapkan parameter pengujian: 1. **Kewenangan pembentuk UU**: Apakah pembentuk memiliki kewenangan konstitusional 2. **Prosedur pembentukan**: Kesesuaian dengan tata cara yang ditentukan 3. **Materi muatan**: Kesesuaian substansi dengan norma konstitusi ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 6 Tahun 1983]] - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan - [[UU No. 14 Tahun 2002]] - Pengadilan Pajak - [[UU No. 16 Tahun 2009]] - Perubahan [[UU No. 6 Tahun 1983]] - [[UU No. 24 Tahun 2003]] - [[Mahkamah Konstitusi]] ### Putusan Terkait - [[Putusan [[Mahkamah Konstitusi|MK]] tentang Perpajakan]] - Kumpulan putusan terkait - [[Putusan [[Mahkamah Konstitusi|MK]] tentang Pengadilan Pajak]] - Kasus-kasus serupa --- <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2017 on 2025-07-18 17:51:08 --> *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2017-01-18*