27/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 27/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), beralamat di Jalan Tebet Dalam IV J Nomor 5B, RT.20/RW.1, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Gufron, S.H.I., selaku Ketua Badan Pengurus. sebagai----------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), beralamat di Jalan Kramat II Nomor 7, RT.2/RW.9, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, S.H., M.Phil., selaku Ketua Badan Pengurus. Sebagai---------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Yayasan Kebajikan Publik Jakarta, yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, dalam hal ini diwakili oleh Usman Hamid, S.H., M.Phil., selaku Ketua Badan Pengurus. Sebagai--------------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 45 X – TX Gambir Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh, Totok Yuliyanto, S.H., selaku Ketua Badan Pengurus Nasional. Sebagai-------------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : Ikhsan Yosarie, S.IP Pekerjaan : Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Yayasan SETARA Institute Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jorong Tanjung Salilok, Kel/Desa Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai---------------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Gustika Fardani Jusuf, B.A. (Hons.) Pekerjaan : Peneliti Pertahanan, Keamanan dan Studi Strategis pada Perkumpulan IMPARSIAL Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 57, RT/RW. 016/005, Kel/Desa Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai--------------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Leon Alvinda Putra Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo, Kel/Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Sebagai-------------------------------------------------------------------------- Pemohon VII; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Mei 2021 memberi kuasa kepada Muhammad Busyrol Fuad, S.H., M.H., Ardi Manto Adiputra, S.H., Hussein Ahmad, S.H., M.H., Miftah Fadhli, S.H., Blandina Lintang Setianti, S.H., Alia Yofira Karunian, S.H., Shevierra Danmadiyah, S.H., Adzkar Ahsinin, S.H., M.H., Andi Muttaqien, S.H., Johny Nelson Simanjuntak, S.H., M.H., Yoel Andar Simanjuntak, S.H., M.H., Arif Maulana, S.H., M.H., Nelson Nikodemus Simamora, S.H., Oky Wiratama Siagian, S.H., Aprillia Lisa Tengker, S.H., Shaleh Al Ghifari, S.H., Teo Reffelsen, S.H., R. Arif Nur Fikri, S.H., Tioria Pretty Stephanie, S.H., Andi Muhammad Rezaldy, S.H., Ade Lita, S.H., Jordjie Muhammad Getsie Hafista, S.H., Ade Wahyudin, S.H.I., Ahmad Fathanah Haris, S.H., M. Rizki Yudha, S.H., M.H., 3 Julius Ibrani, S.H., Chikita Edrini Marpaung, S.H., Gina Sabrina, S.H., dan Wahyudi Djafar, S.H., para advokat/pengacara publik/asisten advokat/pengabdi bantuan hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang beralamat di Jalan Tebet Dalam IV J Nomor 5B, RT. 20/RW.1, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Mendengar keterangan saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 31 Mei 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 15/PUU/PAN.MK/AP3/5/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 10 Juni 2021 dengan Nomor 27/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 4 Agustus 2021, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 4 peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU Mahkamah Konstitusi di atas, kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya; 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir 5 MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang- undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang- undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional (conditionally unconstitutional) jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 7. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menurut Para Pemohon telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi-tafsir, serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional, terutama hak atas informasi warga negara, khususnya Para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon; 8. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, terhadap UUD 1945; 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta Peraturan Mahkamah Konstitusi, in casu Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional 6 Untuk Pertahanan Negara, terhadap Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1); Pasal 28G ayat (1); dan Pasal 28H ayat (5) adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 10. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, undang- undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem cheks and balances berjalan dengan efektif; 11. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap UUD 1945; 12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 7 d. lembaga negara. 13. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. Penjelasan tersebut kemudian dielaborasi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009 dalam pengujian formil UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun 8 materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam Judicial Review in Perspective, 1995)”; 15. Bahwa pendapat MK mengenai syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU- XII/2014, yang menyebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; Pemohon Badan Hukum Privat 16. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing); 17. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, sehingga menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon dirugikan; 18. Bahwa doktrin organizational standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 19. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk juga di Mahkamah Konstitusi, organizational standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain: a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; 9 b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945; e. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XII/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD 1945; 20. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 21. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, salah satunya melalui langkah-langkah dan upaya untuk mendorong reformasi keamanan, termasuk di dalamnya militer, kepolisian, dan intelijen di Indonesia (vide Bukti P-3.1, P-3.2, P-3.3, dan P-3.4); 22. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, secara khusus berbagai upaya dalam rangka mendorong penuntasan reformasi sektor keamanan di Indonesia, telah secara terus-menerus dilakukan dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan berbagai tujuan tersebut, serta cita-cita bangsa sebagaimana termaktub di dalam Mukadimah UUD 1945; 10 23. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan, khususnya yang terkait dengan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, dan reformasi sektor keamanan, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (vide Bukti P- 3.1, P-3.2, P-3.3, dan P-3.4); 24. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya (vide Bukti P-3.1, P-3.2, P-3.3, dan P-3.4): a. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari Pemohon I, Perkumpulan IMPARSIAL, dinyatakan bahwa Perkumpulan ini berasaskan pada prinsip-prinsip Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Semesta, Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah untuk: (1) mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfer transisi yang demokratis dan berkeadilan; (2) memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran Hukum dan hak asasi manusia; (3) membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui studi empiris; (4) mendorong lahirnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku 11 pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan menyiapkan turunan undang- undang, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi; b. Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dari Pemohon II, disebutkan bahwa Perkumpulan KontraS bertujuan untuk: (1) Menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang berbasis dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM dan diskriminasi, termasuk yang berbasis gender; (2) Menciptakan Demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari demokrasi; dan (3) menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai, hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum; c. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Pemohon III, disebutkan bahwa Yayasan Kebajikan Publik Jakarta mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, dengan salah satu kegiatannya adalah bergerak untuk pengembangan kehidupan sosial dalam rangka berpartisipasi mendukung peningkatan mutu ranah publik, peningkatan keterlibatan kewargaan, serta pemajuan peran-serta masyarakat dalam proses transformasi demokratis, baik melalui media online maupun offline, demi terwujudnya masyarakat dan budaya partisipatoris di Indonesia; d. Dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon IV, disebutkan bahwa Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial dan kemanusiaan, dengan kegiatan: mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia; membela korban pelanggaran hak asasi manusia; mendidik calon anggota dan anggota sebagai pembela hak asasi manusia; dan memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran hak asasi manusia secara cuma-cuma; 25. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut: (vide Bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3 dan P-4.4) 12 a. Melakukan berbagai studi dan penelitian yang terkait dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia, baik militer, kepolisian, intelijen, maupun isu- isu keamanan lainnya, sebagai basis utama dalam mendorong perubahan kebijakan; b. Melakukan berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya pembentukan berbagai kebijakan legislasi sektor keamanan, seperti UU Tentara Nasional Indonesia, UU Intelijen Negara, termasuk juga advokasi dalam proses pembahasan UU a quo; c. Melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan kampanye publik tentang reformasi sektor keamanan, melalui berbagai instrumen dan sarana, termasuk secara rutin memberikan pandangan di media mengenai reformasi sektor keamanan di Indonesia; d. Melakukan pendampingan korban, khususnya mereka yang berkonflik dengan institusi-institusi keamanan di Indonesia, baik militer maupun kepolisian; 26. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 27. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dengan tegas menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih; 28. Bahwa ketentuan serupa juga ditegaskan di dalam Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam 13 rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan kemudian di dalam Pasal 16 UU Hak Asasi Manusia disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hak asasi manusia; 29. Bahwa persoalan yang menjadi objek dari UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang diuji- materiilkan oleh Para Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara karena sifat universalnya, yang tentu bukan hanya urusan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, terutama menyangkut keberlanjutan dari upaya-upaya reformasi sektor keamanan di Indonesia, dalam rangka penguatan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara, terutama terkait dengan hak atas rasa aman; menjadi tujuan dari didirikannya lembaga Pemohon I sampai dengan Pemohon IV; 30. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang A Quo, merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk memastikan pelaksanaan kewajiban negara (state obligation) dalam melakukan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai mandat hukum sekaligus perintah konstitusional, dan secara khusus memastikan keberlanjutan pencapaian visi, misi, dan tujuan pembentukan lembaga Pemohon I sampai dengan Pemohon IV; 31. Bahwa perumusan norma pasal-pasal dalam UU A Quo secara faktual atau setidak-tidaknya potensial telah menggagalkan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, sebagaimana dimandatkan dalam AD/ART-nya dalam mendorong penciptaan beragam kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, dalam rangka penguatan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon IV dirugikan; 32. Bahwa kehadiran pasal-pasal a quo dengan cara langsung maupun tidak langsung secara umum juga telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya untuk mendorong perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, 14 khususnya dalam memastikan diterapkannya prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia dalam reformasi sektor keamanan; 33. Bahwa ketidakpastian hukum dalam pengaturan komponen cadangan dan komponen pendukung, serta kontradiksi konstitusional dalam pengaturan pertahanan negara yang ditimbulkan akibat munculnya pasal-pasal A Quo juga semakin membuktikan bahwa kehadiran UU A Quo secara faktual telah menggagalkan upaya-upaya dari Pemohon I s.d Pemohon IV, sekaligus juga melahirkan potensi dirugikannya hak-hak konstitusional Para Pemohon akibat situasi tersebut; Pemohon Perseorangan Warga Negara Indonesia 34. Bahwa Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Peneliti hak asasi manusia dan sektor keamanan pada Yayasan SETARA Institute, sebuah organisasi non-pemerintah di Indonesia, yang didirikan dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, melalui berbagi aktivitas, khususnya kampanye dan advokasi terkait dengan pembaruan legislasi sektor keamanan. Bahwa Pemohon V adalah juga salah seorang yang selama ini aktif mengampanyekan dan memperjuangkan kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia melalui beragam aktivitas, termasuk terlibat secara aktif dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap pengambilan kebijakan negara, khususnya yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, yang diwujudkan dalam publikasi pengetahuan terkait (vide Bukti P-5); 35. Bahwa Pemohon VI merupakan perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Peneliti Sektor Keamanan, Pertahanan dan Studi Strategis pada Perkumpulan IMPARSIAL. Selain itu, Pemohon VI juga aktif melakukan berbagai upaya pembaruan dan reformasi sektor keamanan di Indonesia serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemohon VI secara aktif menulis berbagai topik terkait dengan reformasi sektor keamanan dan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan pelibatan aktor-aktor keamanan di dalamnya (vide Bukti P-6); 36. Bahwa Pemohon VII merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saat ini, Pemohon VII menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia. Dalam aktivitasnya Pemohon VII 15 memiliki perhatian yang besar untuk memastikan demokratisasi di Indonesia, salah satunya dengan terus mendorong pembaruan dan reformasi sektor keamanan, sekaligus penguatan dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (vide Bukti P-7); 37. Bahwa Pemohon V sampai dengan Pemohon VII selama ini juga aktif menyuarakan melalui berbagai pandangannya, khususnya di tempat Para Pemohon beraktivitas, mengenai pentingnya kelanjutan dan penuntasan reformasi sektor keamanan agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan tidak berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal itu, Para Pemohon aktif melakukan advokasi dalam proses pembentukan kebijakan legislasi di DPR, baik secara langsung dengan menyampaikan pendapatnya dalam forum resmi di DPR, maupun secara tidak langsung melalui pembuatan berbagai kajian dan kampanye media massa (vide Bukti P-8.1, P-8.2 dan P-8.3); 38. Bahwa adanya rumusan pasal-pasal a quo secara aktual atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V s.d Pemohon VII, dikarenakan munculnya ketentuan pasal-pasal a quo telah menghambat atau bahkan menggagalkan usaha yang terus-menerus dari Para Pemohon, untuk mendorong pembaruan legislasi sektor keamanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai konstitusi maupun hukum internasional hak asasi manusia; 39. Bahwa serupa dengan yang dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, situasi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh kehadiran pasal-pasal a quo maupun kontradiksi konstitusional dalam pengaturan pertahanan negara akibat rumusan pasal-pasal a quo, sangat potensial akan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V sampai dengan Pemohon VII sebagai bagian dari warga negara. Hadirnya pasal-pasal a quo yang melahirkan kondisi ketidakpastian hukum dalam pengaturan pertahanan negara akan membahayakan perlindungan hak-hak konstitusional secara keseluruhan, oleh karena itu jelas Para Pemohon memiliki keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan Undang-Undang a quo; 40. Bahwa Pemohon V sampai dengan Pemohon VII juga masuk kualifikasi warga negara yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara dalam bentuk keikutsertaan dalam Komponen Cadangan sebagaimana diatur Pasal 16 33 UU A Quo. Akan tetapi dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh pengaturan UU A Quo sebagaimana disebutkan di atas, terutama pada kekaburan frasa berhak dan wajib, yang dalam pelaksanaannya diikuti dengan adanya ancaman perampasan hak dalam bentuk pemidanaan, maka jelas bahwa UU A Quo secara aktual dan langsung telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V sampai dengan Pemohon VII, khususnya hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, sesuai dengan pilihan bebasnya, sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 (vide Bukti P-5, P-6, P-7); 41. Bahwa selain mengacu pada alas hukum di atas, Pemohon V dan Pemohon VI juga merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (vide Bukti P-5 dan Bukti P-6). Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI sebagai tax payer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal-pasal a quo, karena menciptakan ketidakpastian hukum, serta menghambat pemenuhan hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai pembayar pajak, Pemohon V dan Pemohon VI berhak untuk dipenuhi segala hak-hak konstitusionalnya oleh negara, salah satunya dengan pembentukan undang- undang yang memastikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, syarat legal standing seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VIII/2009 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014 terpenuhi; 42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan 17 penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, jelas pula keseluruhan Para Pemohon di atas memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap UUD 1945; C. Alasan-Alasan Permohonan Ruang Lingkup Pasal yang Diuji Bahwa dalam permohonan ini diajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Terhadap UUD 1945, sebagai berikut: Ketentuan Materi Pasal 4 ayat (2) dan (3) (2) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ancaman militer; b. Ancaman nonmiliter; dan/atau c. Ancaman hibrida. (3) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan bi292ologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Pasal 17 (1) Komponen Pendukung terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; 18 c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional. (2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara. Pasal 18 Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. Pasal 20 ayat (1) huruf a (1) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. .... Pasal 28 (1) Komponen Cadangan terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional. (2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. (3) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara. Pasal 29 Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. Pasal 46 Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer. Pasal 66 ayat (1) dan (2) (1) Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi. (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang 19 ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi. Pasal 75 Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 77 (1) Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 78 (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi calon Komponen Cadangan selama melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (2) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi Komponen Cadangan selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. 20 Pasal 79 (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan pemanfaatan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pasal 81 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau menganjurkan orang lain untuk tidak menyerahkan sebagian atau seluruh pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang diperlukan untuk kepentingan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 82 Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pengelola dan/atau pemilik semula dan/atau tidak melaksanakan pengembalian Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Dasar Konstitusional yang Digunakan Ketentuan Materi Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 21 Pasal 18 ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 30 ayat (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Argumentasi Permohonan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29 UU A Quo Telah Menciptakan Situasi Ketidakpastian Hukum, sehingga Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), Sekaligus Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 43. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; 22 44. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (Idee des Rechts), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: prinsip purposiveness— kemanfaatan (zweckmassigkeit), prinsip justice—keadilan (gerechtigkeit), dan prinsip legal certainty—kepastian hukum (rechtssicherheit) (vide Bukti P-9); 45. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 46. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama dari moralitas hukum, yang di Indonesia juga diakui sebagai bagian dari moral konstitusi—UUD 1945. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini: a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya (vide Bukti P-10); 47. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi rechtsstaat, tetapi pula dalam tradisi the rule of law, yang juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. The rule of law sendiri dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. 23 Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi; 48. Bahwa ‘kepastian hukum’ atau legal certainty dalam tradisi klasik the rule of law menurut pendapat dari Friedrrich von Hayek, adalah salah satu atribut utama dari the rule of law itu sendiri, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (generality), dan atribut kesetaraan (equality) (vide Bukti P-11); 49. Bahwa kepastian hukum (legal certainty), lebih jauh menurut pendapat Hayek berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang (vide Bukti P-11); 50. Bahwa rumusan pasal-pasal A Quo, jelas telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang menghendaki adanya kejelasan rumusan dari suatu undang-undang. Dijelaskan oleh Charles Eisenmann, ahli hukum Perancis: “Let no one claim that the legislator is precluded from creating law. No, he is still free to create whatever he likes, but everything that he validly creates will be regular law. What is more, in this way the certainty of law is guaranteed by means of the uniformity and homogeneity of legislative law” (vide Bukti P-12); 51. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU A Quo telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dikarenakan ambiguitas dalam perumusannya, yang tidak mengakomodasi prinsip prediktabilitas dalam penyusunannya, sehingga berpotensi multi-tafsir dalam implementasinya; 52. Bahwa ambiguitas dalam perumusannya tersebut, terutama terkait dengan identifikasi bentuk-bentuk ancaman, yang terdiri dari: militer, non-militer, dan hibrida; dan dijelaskan lebih lanjut contoh-contohnya pada ayat (3) pasal A Quo, yang menggabungkan ketiga bentuk ancaman sekaligus; 53. Bahwa Secara prinsip, di dalam kehidupan negara demokrasi, tugas dan fungsi utama militer sejatinya adalah dipersiapkan untuk perang. Militer direkrut, dididik, dilatih, dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain. Menurut Samuel Huntington (New Contingencies, Old Roles, Joint Forces Quarterly: 1993), tujuan keberadaan militer di sejumlah negara di dunia adalah 24 untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakan raison d’etre atau prinsip utama dari peran militer (vide Bukti P- 13); 54. Bahwa di Indonesia tugas utama militer adalah untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”; 55. Bahwa yang dimaksud dengan usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjalankan fungsi pertahanan negara sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 56. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pertahanan Negara selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”; 57. Bahwa fungsi pertahanan negara ditujukan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Bahwa untuk menghadapi ancaman militer TNI merupakan komponen utama, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama; 58. Bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ancaman adalah “setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa”, yang berarti lebih menekankan pada aspek kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa; 25 59. Bahwa definisi ancaman tersebut juga dikemukakan kembali di dalam Pasal 1 angka 2 UU A Quo, dengan menambahkan frasa “yang bertentangan dengan Pancasila” dan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Secara lengkap disebutkan, “Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa”; 60. Bahwa ketentuan UU Pertahanan Negara dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) lebih jauh menyatakan bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan negara terdiri dari dua hal: militer dan non-militer. Selengkapnya dalam ketentuan tersebut dikatakan: (1) …………………………………….. (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. (3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. 61. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman militer sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU pertahanan negara adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara terhadap negara lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 23 UU TNI, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain”; 62. Bahwa dengan demikian, fungsi utama TNI adalah untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain dalam rangka menjaga kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara. Bahwa dengan demikian pengaturan komponen cadangan seharusnya hanya ditujukan untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain (perang); 63. Bahwa pengaturan tugas dan fungsi komponen cadangan untuk menghadapi ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29 UU A Quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 itu sendiri dan tidak harmoni dengan Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara; 26 64. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 UU Pertahanan Negara sebagaimana disebutkan di atas, dalam Sistem Pertahanan Negara yang dianut Indonesia, hanya mengidentifikasi ancaman yang bentuknya terdiri atas: ancaman militer dan ancaman non-militer. Sedangkan ketentuan UU A Quo justru menambahkan jenis ancaman hibrida, yang tidak dikenal dalam identifikasi ancaman pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Pertahanan Negara, yang telah secara khusus membagi jenis ancaman dan strategi dalam menghadapi setiap ancaman dimaksud; 65. Bahwa munculnya jenis ancaman hibrida sebagaimana diatur dalam Pasal A Quo, tentu tidak lepas dari penambahan sejumlah frasa pada definisi ancaman, yang dirumuskan dalam UU A Quo, yang sesungguhnya lebih menekankan pada aspek ideologi negara, bukan pada kedaulatan negara, sebagai inti dari pertahanan negara. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi pangkal kekaburan dari definisi dan jenis ancaman, yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum akibat lahirnya UU A Quo; 66. Bahwa kekaburan dalam mengidentifikasi jenis ancaman sebagaimana dirumuskan dalam Pasal A Quo, dengan rumusan berbeda dari rumusan dalam UU Pertahanan Negara, dengan menambahkan jenis ancaman hibrida, menjadi kian terlihat nyata dalam perumusan Pasal 4 ayat (3) UU A Quo, yang sekaligus menginventarisasi berbagai bentuk ancaman. Termasuk di dalamnya, militer, non-militer, ideologi, dan bahkan kejahatan transnasional, yang sesungguhnya tidak semua bentuk ancaman tersebut, merupakan bagian dari ancaman yang harus direspons dalam sistem pertahanan negara, yang menekankan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah; 67. Bahwa dalam merespons berbagai jenis ancaman sebagaimana diidentifikasi oleh ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU A Quo, negara, dalam hal ini legislatif dan eksekutif, melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, telah menyiapkan berbagai strategi termasuk pembagian peran antar-berbagai institusi, yang tidak hanya berfokus pada unsur pertahanan negara, tetapi juga unsur-unsur pemerintahan lainnya, termasuk juga institusi penegak hukum; 68. Bahwa lebih jauh identifikasi ancaman pertahanan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) UU A Quo, yang menggabungkan berbagai jenis ancaman, sebagai bagian dari ancaman terhadap pertahanan negara, telah mengakibatkan kekaburan pengaturan serta pembagian peran, tugas 27 dan fungsi antar-berbagai institusi negara dan pemerintahan, yang justru berpotensi berdampak pada terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan wewenang tiap-tiap institusi tersebut; 69. Bahwa situasi ketidakpastian hukum akibat rumusan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU A Quo mutatis mutandis juga berdampak pada kekaburan rumusan norma Pasal 29 UU A Quo, yang mengatur perihal mobilisasi komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Padahal, kembali lagi pada pengaturan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara, yang telah secara eksplisit dan memberikan batasan perihal pengerahan komponen cadangan dan komponen pendukung yang semata- mata hanya dapat dimobilisasi untuk menghadapi ancaman militer; 70. Bahwa batasan mobilisasi terhadap komponen cadangan hanya dapat dilakukan dalam menghadapi situasi ancaman militer, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara, termasuk di dalamnya pengerahan komponen pendukung, merupakan langkah berbagi peran dan kekuasaan antar berbagai institusi dan sektor dalam upaya pertahanan negara. Oleh karenanya, sekali lagi munculnya rumusan Pasal 29 UU A Quo, justru telah menghadirkan situasi ketidakpastian hukum dalam pengaturan mobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung, yang semestinya hanya bisa dimobilisasi untuk menghadapi ancaman militer; 71. Bahwa lebih lanjut mobilisasi komponen cadangan untuk menghadapi situasi ancaman militer pada dasarnya harus dilakukan dalam keadaan darurat perang sebagaimana dinyatakan oleh Presiden dengan mengacu pada ketentuan Pasal 12 UUD 1945 yang menyebutkan “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang“. Merujuk pada pendapat Jimmly Asshiddiqie (2007), keadaan bahaya atau keadaan darurat menurut UUD 1945 dapat dimaknai sebagai, suatu keadaan luar biasa atau di luar kebiasaan, di luar keadaan normal, ketika norma-norma hukum dan lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan negara tidak dapat berfungsi sebagaimana adanya menurut ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam keadaan normal; 72. Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 UUD 1945, negara telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat- 28 syarat dan akibat keadaan bahaya, seperti halnya diatur dengan UU No. 23/PRP/1959 tentang Keadaan Bahaya, juga beberapa peraturan perundang- undangan lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Keadaan Bahaya, terdapat tiga kriteria untuk dapat dikatakan sebagai keadaan bahaya, salah satunya adalah timbul perang atau bahaya atau dikhawatirkan terjadi pendudukan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; 73. Bahwa timbul perang atau terjadi pendudukan wilayah negara berarti pula ada ancaman terhdap keutuhan kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia, yang berupa ancaman militer, yang menurut UU No. 23/PRP/1959 dikategorikan sebagai “darurat perang”. Maka, sejalan dengan argumentasi di atas, untuk menghadapi suatu ancanaman militer yang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh Presiden, mengacu pada ketentuan Pasal 12 UUD 1945, dapat dilakukan pengerahan terhadap komponen cadangan; 74. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dipaparkan di atas, terutama kontradiksi perumusan pasal-pasal a quo dengan sejumlah ketentuan perihal pertahanan negara, sebagaimana diatur UU Pertahanan Negara yang merupakan instrumen pengaturan pokok pertahanan negara, maka jelas dapat dikatakan bahwa pasal-pasal a quo tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dalam rumusannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), sekaligus pula Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, sepanjang pasal- pasal a quo tidak dibaca sebagai “ancaman militer dalam keadaan darurat perang”; Rumusan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU A Quo Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 75. Bahwa ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 UU A Quo pada dasarnya mengatur perihal unsur-unsur Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan. Mengacu pada pengaturan Pasal-Pasal a quo, meskipun ada perbedaan kualifikasi atau status komponennya, akan tetapi ada kesamaan unsur atau jenis Komponen Pendukung dan unsur Komponen Cadangan; 76. Bahwa selain warga negara sebagai salah satu unsur Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan, ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 UU A Quo keduanya juga menyebutkan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan 29 Sarana dan Prasarana Nasional sebagai bagian dari unsur-unsur Komponen Pendukung dan sebagai unsur-unsur Komponen Cadangan; 77. Bahwa identifikasi unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional sebagai Komponen Pendukung dan sebagai Komponen Cadangan pada dasarnya telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang telah secara tegas menyebutkan, “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.” Dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 hanya menyebutkan manusia (Warga Negara) sebagai kekuatan utama maupun sebagai kekuatan pendukung dalam pertahanan negara; 78. Bahwa penyebutan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai unsur-unsur Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan dalam Pasal-Pasal a quo telah menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung sebagaimana ditentukan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Padahal, rumusan norma dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 bersifat limitatif. Secara tegas, pembentuk konstitusi telah eksplisit menyatakan “… Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Pembentuk UUD tidak pernah sekalipun menyebutkan unsur non-manusia (Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional) sebagai bagian dari kekuatan utama maupun kekuatan pendukung pertahanan negara; 79. Bahwa lebih jauh frasa “Rakyat” dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 adalah seluruh orang yang berada pada suatu wilayah negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan tersebut. Rakyat sendiri dibagi menjadi: penduduk dan bukan penduduk/orang asing yang tinggal di negara tersebut. Penduduk di wilayah negara bisa dibagi menjadi 2 yaitu: warga negara dan bukan warga negara/orang asing. Sementara definisi lain dari rakyat adalah keseluruhan perorangan atau individu yang hidup pada wilayah nasional dan tertunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama; 80. Bahwa dalam rangka mendukung pertahanan negara dan untuk memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi dinamika ancaman yang ada, maka 30 seharusnya yang dimaksud komponen cadangan dan komponen pendukung adalah hanya sebatas sumber daya manusia yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan tidak termasuk sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain; 81. Bahwa dalam praktik komponen cadangan di dalam negara demokrasi yang diatur di negara lain, aturan tentang komponen cadangan juga hanya terbatas pada sumber daya manusia saja, tidak mengatur tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain. Hal itu dipraktikkan oleh beberapa negara lain yang mengatur tentang komponen cadangan seperti di Filipina, Australia, Amerika Serikat, Inggris dan lainnya; 82. Bahwa Pengaturan tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung dalam UU A Quo tidak diatur secara rigid dan rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip conscientious objection bagi pemilik atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain, terutama ketika akan dimobilisasi dengan alasan pertahanan negara; 83. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut tergambar pada ketentuan Pasal 51-56 UU A Quo yang mengatur pendaftaran komponen cadangan oleh warga negara bersifat sukarela, tetapi ketentuan ini berbeda bagi komponen cadangan selain orang (manusia), yakni sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain, yang tidak mengenal prinsip kesukarelaan. Terlebih, aturan penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain, sebagai komponen cadangan juga tidak rigid, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya terkait hak atas properti (right to property), sebagai hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang, sebagaimana ditegaskan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; 84. Bahwa pengaturan komponen cadangan tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain yang multi-tafsir dapat membuka ruang terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain milik warga negara secara sewenang-wenang oleh negara. Hal itu dapat menimbulkan potensi konflik sumber daya alam dan konflik agraria antara negara dan masyarakat. Dalam praktik di Indonesia 31 konflik pertanahan antara masyarakat versus militer, pernah dan masih terjadi di beberapa tempat, dan sering kali diawali dengan pengambilalihan tanah untuk alasan kepentingan pertahanan negara. Konflik seperti ini misalnya terjadi di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur; Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah; dll; 85. Bahwa dengan munculnya unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai Komponen Pendukung dan sebagai Komponen Cadangan, telah berakibat pada perluasan makna dan norma UUD 1945. Lebih jauh perluasan norma ini justru berpotensi pada pengambil-alihan hak-hak warga negara atas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan, dengan dalih digunakan untuk secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida (vide Pasal 18 UU a quo), dan dikerahkan melalui mobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida (vide Pasal 29 UU a quo); 86. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU A Quo menyebutkan bahwa ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya dalam bentuk ancaman militer, namun termasuk pula ancaman non militer dan ancaman hibrida. Wujud ketiga jenis ancaman tersebut diatur secara terbuka (menggunakan kata dapat) dan bercampur sebagaimana dirumuskan Pasal 4 ayat (3) UU A Quo, yang menyebutkan, “Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Dengan model perumusan pengaturan yang demikian, maka akan sangat mudah terjadi penyalahgunaan (abuse of power) dalam pengerahan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan untuk kepentingan non ancaman militer, misalnya terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk juga dalam pengambilan hak; 87. Bahwa lebih jauh terkait dengan “pengambilan hak” warga negara atas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan, untuk kepentingan yang tidak seharusnya untuk pertahanan negara semakin mengikat dengan adanya 32 rumusan Pasal 66 ayat (2) UU A Quo yang pada intinya mewajibkan “setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi; 88. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal-Pasal a quo tersebut setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan, mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi. Bahkan kewajiban tersebut diatur secara lebih keras lagi, dengan adanya ancaman pemidanaan bilamana kewajiban tersebut dilanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 UU A Quo, yang mengatur sanksi pemidanaan; 89. Bahwa munculnya pengaturan Pasal 66 ayat (2), Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 UU A Quo merupakan konsekuensi dari pengaturan Pasal 17 dan Pasal 28 UU A Quo yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, selain Pasal 17 dan Pasal 28 UU A Quo, ketentuan Pasal 66 ayat (2), Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 UU A Quo secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang harus dinyatakan inkonstitusional, sepanjang pasal-pasal a quo tidak dibaca sebagai “warga negara”; Rumusan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 UU A Quo Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, juga Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Terkait dengan Prinsip Conscientious Objection 90. Bahwa ketentuan Pasal 18 UU A Quo pada dasarnya menyatakan setiap Komponen Pendukung, dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. Artinya, Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional (vide Pasal 17 ayat (1) UU A Quo) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida; 91. Bahwa makna penggunaan "secara langsung" mengacu pada Penjelasan Pasal 18 UU A Quo adalah penggunaan Sumber Daya Nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Bahwa penjelasan ini juga 33 senada dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang mengatur perihal mobilisasi terhadap komponen cadangan, untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida (vide Pasal 29 UU A Quo); 92. Bahwa dalam hal Warga Negara yang telah ditetapkan sebagai Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan, serta digunakan secara langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, berarti telah menempatkan Warga Negara atau rakyat sebagai kekuatan utama, yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang telah secara limitatif menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung; 93. Bahwa kedudukan warga negara atau rakyat mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 adalah sebagai kekuatan pendukung, bukan kekuatan utama. Oleh karenanya, menjadikan rakyat—warga negara secara langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) UU A Quo jelas melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945; 94. Bahwa lebih jauh pengaturan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) UU A Quo, selain bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip conscientious objection (hak menolak warga atas dasar keyakinannya), yang merupakan prinsip kardinal dalam pelibatan warga sipil dalam upaya-upaya pertahanan, yang telah diakui oleh berbagai negara dan masyarakat internasional, serta menjadi bagian dari hukum internasional hak asasi manusia; 95. Bahwa prinsip conscientious objection pada dasarnya merupakan implementasi dari Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan juga Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICPPR), yang telah disahkan dalam hukum nasional Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005, yang materinya mengatur perihal kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama, yang juga merupakan perintah dari Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”; 96. Bahwa mandat dari Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 tersebut sejalan dengan bunyi dari ketentuan Pasal 18 DUHAM, yang pada intinya menyatakan bahwa 34 setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Ketentuan tersebut kemudian diatur secara lebih rinci di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR, yang menyebutkan: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. (3) …………………………… 97. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) ICCPR di atas, yang memberikan perlindungan hak kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, cakupannya juga termasuk perlindungan untuk menolak dinas militer atas dasar hati nurani (conscientious objection), dengan alasan keyakinan atau nurani pada penolakan terhadap tindakan agresif yang dapat menyebabkan kematian; 98. Bahwa conscientious objection sebagai bagian dari perlindungan Pasal 18 ICCPR juga ditegaskan oleh Komite HAM PBB yang dalam Komentar Umum No. 22 Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pada paragraf 11 menyatakan: “Kovenan tidak secara eksplisit merujuk pada hak atas penolakan wajib militer, tetapi Komite menganggap bahwa hak tersebut dapat didasarkan pada Pasal 18, karena kewajiban untuk menggunakan senjata mungkin saja berkonflik dengan kebebasan berkeyakinan dan hak untuk mengamalkan agama atau kepercayaan seseorang. Ketika hak ini diakui oleh hukum atau praktik, tidak terhadap perbedaan antara orang-orang yang menolak wajib militer atas dasar sifat kepercayaan mereka; seperti juga halnya tidak boleh ada diskriminasi terhadap orang-orang yang menolak wajib militer karena mereka gagal melaksanakannya” (vide Bukti P-14); 99. Bahwa dengan demikian penghormatan terhadap hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama (freedom of thought, conscience, and religion) dapat dikatakan telah menjadi komitmen bersama komunitas internasional agar setiap negara menghormati hak individu setiap warga negaranya untuk menolak dilibatkan dalam kedinasan militer atas dasar keyakinannya, baik 35 melalui wajib militer maupun sukarela, yang disebut sebagai hak untuk conscientious objection; 100. Bahwa berdasarkan Komentar Umum Komite HAM PBB No. 22 (1993) tersebut di atas maka hak untuk conscientious objection merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama (freedom of thought, conscience, and religion) sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ICCPR (UU No. 12 Tahun 2005), Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 28E ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 101. Bahwa hal tersebut kembali ditegaskan oleh Komisi HAM PBB dengan Resolusi 1989/59 yang menekankan bahwa conscientious objection terhadap kedinasan militer merupakan manifestasi dari hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama (freedom of thought, conscience, and religion) serta meminta kepada seluruh Negara Pihak ICPPR untuk membuat legislasi nasional yang menjamin hak untuk conscientious objection bagi setiap warga yang menolak kedinasan militer berdasarkan keyakinannya; 102. Bahwa prinsip kesukarelaan Komponen Cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN hanya berlaku pada saat pendaftaran, namun menjadi bersifat wajib pada saat mobilisasi (Pasal 77 UU A Quo). Hal ini bertentangan dengan hak untuk conscientious objection yang melindungi hak setiap orang untuk menolak dilibatkan dalam kedinasan militer, baik sebelum maupun sesudah bergabung dengan angkatan bersenjata. Hal ini ditegaskan oleh Komisi HAM PBB dalam Resolusi 1993/84, Resolusi 1995/83, dan Resolusi 1998/77 serta Komite HAM PBB dalam CCPR/C/79/Add.61 (Paragraf 15 dan 20) yang tidak hanya menekankan bahwa hak conscientious objection harus dipenuhi baik sebelum maupun sesudah seseorang bergabung dalam angkatan bersenjata, namun juga mendesak Negara-Negara Pihak ICCPR untuk mengintegrasikan hak conscientious objection tersebut ke dalam legislasi nasionalnya, sehingga setiap orang yang ingin mengklaim status conscientious objector dapat melakukannya kapan pun (baik sebelum maupun setelah memasuki Komponen Cadangan), mengingat bahwa keyakinan seseorang adalah sesuatu yang dapat berubah seiring dengan waktu; Komite HAM PBB, CCPR/C/79/Add.61, paragraf 15 dan 20: “The Committee urges the State party to amend its legislation on conscientious 36 objection so that any individual who wishes to claim the status of conscientious objector may do so at any time, either before or after entering the armed forces”. Conscientious Objection to Military Service, UN Human Rights Office of the High Commissioner (2012): “..to acknowledge that persons who have joined the armed forces, either through conscription or voluntarily, have the right to claim the status of a conscientious objector, given that beliefs can change over time.” 103. Bahwa hak untuk mengubah keyakinan atau agama merupakan hak asasi manusia seseorang yang sangat fundamental dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas kebebasan untuk berpikir, hati nurani, dan beragama (right to freedom of thought, conscience, and religion) yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ICCPR (UU No. 12 Tahun 2005), serta General Comment No. 22 (1993) Komite HAM PBB: “The Committee observes that the freedom to “have or to adopt” a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one’s current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one’s religion or belief”; 104. Bahwa di negara-negara yang belum mengakui hak untuk conscientious objection, pemerintah tidak boleh menerapkan jenis hukuman tertentu, yaitu hukuman penjara dan hukuman mati, kepada orang yang menolak untuk dilibatkan dalam kedinasan militer (conscientious objector). Hal ini ditegaskan oleh Komisi HAM PBB dalam Resolusi 1998/77 dan Resolusi 2004/12: “States should take the necessary measures to refrain from subjecting conscientious objectors to imprisonment”; 105. Bahwa hak untuk conscientious objection telah diakui dan diterapkan oleh banyak negara di dunia, baik yang menerapkan wajib militer maupun yang sudah menghapus atau tidak menerapkan wajib militer, seperti di Belanda, Italia, Inggris, Perancis, Argentina, Australia, Brazil, Ekuador, Kanada, dan Amerika Serikat; 106. Bahwa di negara-negara yang mewajibkan kedinasan militer bagi warga negaranya, baik sebagian maupun seluruhnya, maka negara harus memberikan pilihan atas kedinasan militer tersebut dalam bentuk alternative civilian service, yaitu bentuk-bentuk layanan publik yang bersifat non- kombatan atau sipil, untuk menjamin tidak terlanggarnya hak atas kebebasan 37 berpikir, hati nurani, dan agama (right to freedom of thought, conscience, and religion) warga negara. Hal ini ditegaskan oleh Komisi HAM PBB melalui Resolusi 1998/77: “Reminds States….that they provide for conscientious objectors various forms of alternative service which are compatible with the reasons for conscientious objection, of a non-combatant or civilian character, in the public interest and not of a punitive nature”; 107. Bahwa dalam perkembangannya, penolakan terhadap penggunaan "kekuatan mematikan" sebagai inti dari conscientious objection juga berkaitan dengan jenis peperangan yang dimaksud, dan bukan hanya mengangkat senjata. Seseorang mungkin keberatan menggunakan senjata tertentu, seperti senjata nuklir atau kimia, meski dia tidak menolak gagasan memegang senjata. Lebih jauh bahkan Majelis Umum PBB dalam Resolusi No. 33/165 secara khusus mengakui bahwa menjadi hak semua orang untuk menolak dinas militer atau kepolisian jika hal itu dimaksudkan untuk melakukan tindakan yang sifatnya diskriminatif; 108. Bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama merupakan juga bagian dari perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi salah satu elemen penting dari prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945. Pada prinsipnya, UUD 1945 mengakui bahwa setiap orang memiliki hak asasi, yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM; 109. Bahwa dengan argumentasi sebagaimana dipaparkan di atas, selain bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur usaha pertahanan dan keamanan negara, ketentuan Pasal 18 UU A Quo juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berpikir, hati nurani, dan beragama, termasuk di dalamnya hak untuk menolak bergabung dalam dinas militer dengan alasan conscientious objection; 38 Rumusan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU A Quo Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, juga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Menciptakan Situasi Ketidakpastian Hukum 110. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 sebagai rujukan konstitusionalitas sistem pertahanan dan keamanan, telah secara tegas menyebutkan, “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.” 111. Bahwa merujuk pada Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 tersebut, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa kandungan normanya yang terdiri antara lain: a. Usaha-usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta; b. Usaha-usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh: (1) kekuatan utama yang terdiri atas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia; dan (2) rakyat sebagai kekuatan pendukung. 112. Bahwa berdasarkan unsur norma sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 di atas, maka berarti adalah TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara, sedangkan kekuatan pendukung berasal dari rakyat (yang dimobilisasi melalu bela negara, untuk usaha pertahanan dan keamanan negara); 113. Bahwa penafsiran tersebut juga sejalan dan berkesesuaian dengan pendekatan tafsir historis/historical interpretation (original intens), dengan mengacu pada para perumus UUD 1945. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh A.M Luth (Fraksi Reformasi), yang berpendapat sebagai berikut: “Ini menyangkut pertanyaan Saudara, karena ini dalam konteks... rakyat...TNI...atau rakyat bersenjata. Rakyat bersenjata pun...harus punya bakat dan karena pembelaan negara itu dilakukan TNI dan POLRI sebagai inti kekuasaan dan dibantu oleh rakyat yang terorganisir, dilatih, dan disiapkan. Bahkan semua kita-kita akan wajib latih militer kalau perang tiba, milisi ini seolah-olah seperti rakyatnya tidak ikut bela negara. Aturan HAM mengatakan setiap warga negara adalah berhak dan berkewajiban, inilah makanya saya ngotot tetap dimasukkan... (vide Bukti P-15); 39 114. Bahwa pandangan tersebut juga diperkuat dengan pendapat dari Agun Gunandjar Sudarsa, perwakilan dari Fraksi Golongan Karya, juga menegaskan: “Ini pola pikir yang sudah kita rumuskan pada waktu itu kita sepakati, karena pada waktu itu memang reformasi menghendaki bahwa usaha pembelaan negara di lakukan oleh TNI dan POLRI sebagai inti dibantu oleh rakyat yang telah diorganisir, dilatih dan disiapkan secara khusus dalam pembelaan negara yang pada hakekatnya usulan dari Fraksi Reformasi. (vide Bukti P-15); 115. Bahwa pendapat dan penafsiran TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara, sedangkan rakyat merupakan kekuatan pendukung, sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 di atas, kemudian secara konsisten juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang secara eksplisit menyebutkan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer, sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, dengan didukung oleh komponen Cadangan dan komponen pendukung; 116. Bahwa berikutnya pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga menyebutkan bahwa lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi komponen utama untuk menghadapi ancaman nonmiliter, yang pada dasarnya menempatkan institusi pemerintah, termasuk POLRI di dalamnya, untuk menghadapi ancaman non-militer. Hal ini terutama jika menggunakan pendekatan tafsir sistematis (systematic interpretation), dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang menjadikan POLRI sebagai lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi komponen utama untuk menghadapi ancaman nonmiliter; 117. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara terang juga telah menentukan pembagian peran TNI dan POLRI. Dalam ketentuan ayat (1) disebutkan TNI berperan dalam pertahanan negara, sedangkan POLRI dalam ayat (2) dikatakan berperan dalam memelihara keamanan negara; 40 118. Bahwa keduanya merupakan kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, ditegaskan pada ketentuan ayat (3), yang mengatur keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Secara tegas dikatakan, “Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu”; 119. Bahwa pemisahan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan dalam negara demokratis. Namun demikian meskipun ada pemisahan peran, TNI dan POLRI tetap merupakan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana ditentukan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945; 120. Bahwa TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara telah dinegasikan UU A Quo, khususnya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang mencampuradukkan antara Kekuatan Utama dan Kekuatan Pendukung, dengan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Komponen Pendukung; 121. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU A Quo yang menentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Komponen Pendukung tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang secara jelas menyebutkan bahwa TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara; 122. Bahwa dalam kondisi negara menghadapi ancaman non militer maka POLRI merupakan kekuatan utama. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sebagaimana telah dijelaskan di atas; 123. Bahwa menempatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung yang setara dengan Warga Terlatih yang dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d UU PSDN salah satunya adalah anggota 41 organisasi kemasyarakatan, adalah satu perumusan norma yang sangat keliru, yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maupun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 124. Bahwa dengan demikian selain bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur usaha pertahanan dan keamanan negara, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU A Quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena perumusan normanya yang telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, dengan mencampuradukkan kekuatan utama dan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan negara; Rumusan Pasal 46 UU A Quo Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Berseberangan dengan Prinsip Persamaan di Muka Hukum 125. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pernyataan yang serupa juga ditegaskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 126. Bahwa prinsip persamaan di muka hukum dan pemerintahan merupakan salah satu pilar kunci dari suatu negara hukum (the rule of law). Hal ini sebagaimana ditegaskan A.V. Dicey (Relocating The Rule of Law, 2009: 199), yang mengatakan bahwa suatu negara hukum setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum—supremacy of law, persamaan di depan hukum—equality before the law, dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak—due process of law (vide Bukti P- 16); 127. Bahwa kaitannya dengan persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, bahwa semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. The Rule of law tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang- orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (droit administratif); 42 128. Bahwa merujuk pada tradisi the rule of law, Brian Tamanaha (2004: 33) mengatakan, jika kesetaraan adalah pendamping dari kebebasan, mereka seperti sekeping mata uang, yang didasarkan pada kesetaraan moral yang diberikan kepada semua individu sebagai makhluk pemegang hak yang otonom. Lebih jauh ditegaskannya, persamaan atau kesetaraan mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus memiliki hak politik yang sama, termasuk di dalamnya persamaan di depan hukum (vide Bukti P-17); 129. Bahwa sejalan dengan pemikiran Tamanaha tersebut, Larry May dalam Getting to The Rule of Law (2011: 260) menyatakan bahwa the rule of law sesungguhnya dibangun atas dasar persamaan di depan hukum dan pertimbangan kesetaraan, dengan menghormati setiap orang yang merupakan anggota masyarakat sebagai kuncinya. Oleh karena itu prinsip ini tidak menghendaki adanya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (vide Bukti P-18); 130. Bahwa ketentuan Pasal 43 UU A Quo membagi masa pengabdian Komponen Cadangan menjadi masa aktif dan masa tidak aktif, yang antara lain pembagian periodisasi tersebut menjadi dasar bagi pemberlakuan status subjek hukum bagi mereka yang menjadi bagian dari komponen cadangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 UU A Quo; 131. Bahwa dalam Pasal 46 UU A Quo disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara a contrario terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer; 132. Bahwa pembedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, sesungguhnya bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada kekaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, dan berikutnya sejauh mana status hukum dari mereka yang bergabung sebagai komponen cadangan, sebagai kekuatan utama atau bukan; 133. Bahwa pemberlakuan status subjek hukum militer hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai Komponen Utama, yang dalam hal ini hanya berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, sebagai komponen utama pertahanan negara, sebagaimana ditegaskan Pasal 30 ayat 43 (2) UUD 1945. Sedangkan terhadap komponen cadangan, meski dalam status aktif sekali pun, dia tidak dapat dikualifikasikan sebagai komponen utama; 134. Bahwa lebih jauh dalam situasi reformasi militer yang tersendat seperti sekarang, dikarenakan belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta ketidaktundukan militer terhadap yurisdiksi peradilan umum, sebagai akibat mandegnya reformasi peradilan militer, UU A Quo justru mengatur komponen cadangan tunduk terhadap hukum militer. Padahal beberapa peraturan perundang-undangan pasca-reformasi telah memberikan perintah hukum terkait dengan kebutuhan reformasi peradilan militer; 135. Bahwa perintah reformasi peradilan militer setidaknya ditegaskan di dalam Pasal 3 ayat (4) TAP MPR VII/2000 yang menyatakan bahwa “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.” Penegasan serupa juga disebutkan di dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”; 136. Bahwa dalam negara hukum, tentu tidak boleh dan tidak bisa ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang bersifat publik, baik hukum formal maupun hukum materialnya. Semua warga negara, baik yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis LSM, anggota TNI, anggota Polri, menteri, maupun presiden, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Dalam konstruksi negara hukum itu, mekanisme peradilan mutlak bersifat independen, tak memihak, dan tak dipengaruhi suatu kekuasaan atau kekuatan apa pun serta harus menjamin due process of law; 137. Bahwa berdasarkan aturan tersebut—dengan pendekatan futuristik, maka sebagai komponen utama, TNI tunduk pada sistem peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Oleh karena itu, komponen cadangan juga seharusnya tunduk pada sistem peradilan umum bukan pada sistem peradilan militer; 44 138. Bahwa terhadap komponen cadangan semestinya tetap diterapkan status subjek hukum sipil, yang sepenuhnya tunduk pada sistem dan mekanisme peradilan sipil (peradilan umum), mengingat kualifikasinya yang berbeda dengan komponen utama, yang hanya mencakup anggota Tentara Nasional Indonesia. Pengaturan Pasal a quo yang menerapkan status subjek hukum militer bagi komponen cadangan dalam masa aktif, yang membedakan mereka warga negara pada umumnya, telah bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Rumusan Pasal 75 UU A Quo Bertentangan dengan Prinsip Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, juga Telah Menciptakan Situasi Ketidakpastian Hukum yang Bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 139. Bahwa dalam suatu negara kesatuan, pemerintahan dapat dijalankan dengan cara sentralisasi maupun desentralisasi. Desentralisasi dari sisi ketatanegaraan adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah- daerah sehingga salah satu aspek yang penting di dalamnya adalah hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah; 140. Bahwa desentralisasi menjadi salah satu hal pokok dalam negara demokrasi karena hanya melalui desentralisasi itulah rakyat memperoleh kesempatan yang semakin luas untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya di setiap tingkatan daerah masing-masing. Dengan adanya desentralisasi tersebut keragaman daerah juga mendapatkan pengakuan. Selain itu, melalui desentralisasi akan memperpendek jarak antara organisasi pemerintahan dengan rakyat sehingga pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintahan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat; 141. Bahwa kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi tersebut menciptakan daerah- daerah otonom. Dengan demikian substansi otonomi daerah adalah kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom sebagai wujud asas desentralisasi dalam lingkup negara kesatuan; 142. Bahwa UUD 1945 sejak awal telah menegaskan dianutnya prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu tercermin dalam amanat 45 Pasal 18 UUD 1945 pra-amandemen yang mengatur mengenai pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di dalam Penjelasan pasal tersebut dikemukakan adanya daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeens-chappen) dan pada daerah-daerah tersebut akan diadakan badan perwakilan sehingga pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Prinsip ini juga kemudian dipertahankan di dalam UUD 1945 pasca-amandemen, dengan menegaskan sejumlah prinsip-prinsip baru dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan asas desentralisasi; 143. Bahwa salah satu konsekuensi dianutnya sistem desentralisasi yang menyerahkan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah adalah perlunya pengaturan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sehingga otonomi daerah di satu sisi dapat dijalankan, dan di sisi lain prinsip negara kesatuan tidak dilanggar. Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan. Dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakkan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah. Sebaliknya, apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakkan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik; 144. Bahwa adanya perbedaan tugas dan wewenang di antara berbagai level pemerintahan tersebut pada akhirnya dapat menciptakan perbedaan ruang lingkup kekuasaan dan tanggung jawab di antara mereka. Oleh karena itu, makna dari perbedaan hak, kewajiban dan tanggung jawab dari berbagai level pemerintahan yang ada merupakan suatu hal yang secara pokok menggambarkan secara nyata kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing level pemerintahan yang ada di suatu negara; 145. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pada prinsipnya pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 46 pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang terdiri dari enam urusan, yaitu: (i) politik luar negeri; (ii) pertahanan; (iii) keamanan; (iv) yustisi; (v) moneter dan fiskal nasional; dan (vi) agama. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU Pemerintahan Daerah harus dimaknai sebagai bagian tidak terpisahkan dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, karena menegaskan mengenai urusan pemerintah pusat yang tidak dapat didelegasikan (aturan organik); 146. Bahwa pengaturan Pasal 10 Pasal 75 UU A Quo mengatur alokasi anggaran untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ini dapat bersumber dari APBN, APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Padahal, menurut Pasal 25 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sumber anggaran pertahanan hanya melalui APBN. UU No. 23 Tahun 2019 mengabaikan penggunaan anggaran yang sifatnya sentralistik. Pasal 75 huruf b dan huruf c menyebutkan bahwa pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat di samping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara. Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan “Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Sementara pada Pasal 25 ayat (2) menyebutkan “Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya”; 147. Bahwa lebih jauh dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dikatakan bahwa anggaran untuk TNI bersifat terpusat melalui APBN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Dengan demikian maka anggaran untuk sektor pertahanan (TNI) tidak dimungkinkan untuk memperoleh anggaran dari luar APBN. Oleh karena itu, pengaturan anggaran untuk komponen cadangan yang nantinya dikelola oleh Kementerian Pertahanan yang dapat diperoleh dari APBD dan sumber-sumber lainnya 47 sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU A Quo tidak harmoni dengan UU TNI dan UU pertahanan; 148. Bahwa, pemusatan anggaran merupakan mekanisme kontrol terhadap sektor pertahanan, tidak hanya untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran namun juga kontrol dan kendali terhadap TNI oleh pemerintah pusat. Akomodasi pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya sebagaimana diatur dalam UU A Quo jelas berpotensi menimbulkan masalah serius karena kontribusi bantuan anggaran tersebut sulit untuk dikontrol. Selain itu, hal tersebut akan juga memperumit proses pertanggungjawaban sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan; 149. Bahwa keterpusatan penyelenggaraan sektor pertahanan negara sejalan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa bidang pertahanan merupakan urusan pemerintahan secara absolut. Terlebih lagi, pemusatan anggaran merupakan mekanisme kontrol terhadap sektor keamanan, tidak hanya untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran namun juga kontrol terhadap TNI. Akomodasi pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya jelas berpotensi menimbulkan masalah serius karena kontribusi bantuan anggaran tersebut sulit untuk dikontrol. Selain itu, hal tersebut akan juga memperumit proses pertanggungjawaban sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan; 150. Bahwa ketentuan Pasal 75 UU A Quo yang menentukan pendanaan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara salah satunya bersumber dari APBD bertentangan dengan Prinsip Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Permohonan Provisi 151. Bahwa mengingat Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 48 Tahun 1945”, maka dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut (retroaktif). Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon akibat berlakunya UU A Quo, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi kiranya dapat menerbitkan Putusan Provisi (Sela) yang menyatakan bahwa implementasi UU A Quo, khususnya yang terkait dengan rekrutmen komponen cadangan, ditunda pelaksanaannya sepanjang UU A Quo masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi; 152. Bahwa walaupun UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisi (Sela), khususnya terhadap perkara permohonan pengujian undang-undang, namun hingga saat ini, tercatat sebanyak 5 (lima) perkara pengujian undang-undang yang permohonan provisinya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan provisi yang dikabulkan oleh majelis hakim tersebut tidak berkaitan dengan perkara pidana, namun terkait dengan permohonan penundaan penerapan norma dan permohonan agar majelis hakim mempercepat dan mendahulukan pemeriksaan perkara daripada perkara lainnya karena mendesaknya waktu untuk segera mendapatkan putusan akhir. Dari 5 perkara tersebut, Putusan MK No. 133/PUU-VII/2009 merupakan satu-satunya putusan yang mencatatkan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah “menunda” penerapan suatu norma sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi. (vide Bukti P-21) Para Pemohon menilai bahwa putusan tersebut merupakan salah satu putusan progresif Mahkamah Konstitusi, mengingat keberaniannya untuk keluar dari kerangka pemikiran legal positivisme atau legisme dan mencerminkan keadilan substantif; 153. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum dan perkara-perkara yang permohonan provisinya diterima oleh Mahkamah Konstitusi salah satunya Putusan MK No. 133/PUU-VII/2009, maka dasar diajukannya permohonan provisi dalam perkara pengujian undang-undang dapat dilakukan salah satunya sepanjang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon yang sangat terancam dan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir; 154. Bahwa permohonan provisi dalam perkara ini mengacu pada rencana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk segera membuka proses pendaftaran Komponen Cadangan Pertahanan Negara pada bulan Juni 2021. 49 Hal tersebut sebagaimana mengacu penjelasan Menteri Pertahanan terkait dengan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 (vide Bukti P-19) dan Siaran Pers Kementerian Pertahanan terkait dengan pendaftaran komponen cadangan pertahanan negara (vide Bukti P-20); 155. Bahwa penerapan norma UU A Quo dalam membuka pendaftaran Komponen Cadangan Pertahanan Negara pada bulan Juni 2021 oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tersebut telah menyebabkan baik secara aktual maupun potensial hak-hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara terabaikan. Namun, kerugian hak-hak konstitusional Para Pemohon tersebut tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir, mengingat proses pendaftaran dan perekrutan Komponen Cadangan sudah selesai; 156. Bahwa selain itu, penerapan norma UU A Quo dalam membuka pendaftaran Komponen Cadangan Pertahanan Negara turut berdampak pada terlanggarnya hak asasi manusia khususnya hak atas properti (right to property). Hal ini berkaitan dengan pengaturan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain sebagai bagian dari unsur-unsur Komponen Pendukung dan unsur-unsur Komponen Cadangan sehingga membuka ruang terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain milik warga negara secara sewenang- wenang oleh negara. Dengan begitu, hal ini juga berpeluang besar pada meningkatnya eskalasi konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat vs militer sebagaimana yang terjadi di berbagai tempat misalnya di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur; Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah; dll; 157. Bahwa selain terlanggarnya hak-hak konstitusional Para Pemohon, penerapan norma UU A Quo dalam membuka pendaftaran Komponen Cadangan Pertahanan Negara akan berdampak pada memburuknya situasi demokrasi dan HAM di Indonesia, bahkan juga akan berpotensi terjadinya konflik horizontal. Hal ini didasarkan pada pengalaman sejarah atas pembentukan berbagai milisi sipil oleh pemerintah untuk menghadapi konflik dan/atau melawan masyarakat. Salah satunya adalah Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) pada tahun 1998 yang dibentuk oleh TNI sebagai upaya untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR yang berakhir dengan Tragedi Semanggi; 50 158. Bahwa selain itu, banyak pihak menyebutkan salah satu ancaman yang dikhawatirkan dan berpotensi muncul ke depan adalah sengketa di Laut China Selatan. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan 2015, disebutkan bahwa ‘‘sengketa di Laut Cina Selatan berpotensi menjadi konflik bersenjata (terbuka) yang disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, para pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan sering menggunakan instrumen militer untuk memperkuat klaimnya. Kedua, ada keterlibatan negara- negara di luar kawasan dalam konflik tersebut. Ketiga, belum ada institusi atau organisasi internasional yang kredibel dalam menyelesaikan persengketaan’’. Namun demikian, dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia juga disebutkan konflik bersenjata tidak akan terjadi karena di antara negara-negara ASEAN memiliki komitmen dalam penyelesaian konflik dilakukan tidak dengan kekerasan bersenjata, melainkan dengan cara dialog dan persaudaraan yang dilandasi saling pengertian, menghormati dan percaya. (vide Bukti P-22); 159. Bahwa dalam konteks saat ini, pembentukan Komponen Cadangan bukanlah kebutuhan mendesak. Pasalnya selama ini tanpa adanya Komponen Cadangan, pemerintah telah mampu untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang ada. Hal ini mengingat terdapat banyak aktor pertahanan dan keamanan negara yang mampu menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan yang ada, seperti TNI, Polisi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dll. Dengan demikian, tanpa Komponen Cadangan, Indonesia telah dapat menangani ancaman pertahanan yang ada, hanya saja masih kurang mendapatkan perhatian diantaranya perihal kapasitas Sumber Daya Manusia yang terbatas, profesionalitas, anggaran, perawatan hingga peralatan militer. Para Pemohon berpandangan jika pertahanan negara tidak berjalan dengan baik, hal tersebut bukan dikarenakan tidak adanya komponen cadangan, melainkan akibat pengelolaan komponen utama yang masih sangat terbatas; 160. Bahwa yang menjadi kebutuhan mendesak saat ini adalah penanganan pandemi Covid-19, yang membutuhkan tracing yang akurat guna mencegah persebaran dan melakukan penanganan bagi masyarakat yang terjangkit. Hal ini sulit dicapai di Indonesia dikarenakan Polymerase Chain Reaction test (tes PCR) masih dikenakan biaya antara kurang lebih Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) (Vide Bukti 51 P-23), akibat tidak adanya kebijakan tes PCR gratis ataupun tes PCR secara masal. Hal ini jelas menghambat upaya penanganan pandemi Covid-19 dan lebih jauh membatasi akses masyarakat menengah ke bawah atas layanan atas kesehatan, mengingat dalam banyak kasus harga testing ini melebihi kemampuan finansial yang dimiliki masyarakat. Akibatnya, karena tidak aksesibelnya tes PCR, testing rate mengalami penurunan sebanyak 68% dalam 3 hari pada puncaknya di bulan Juli 2021. Hal ini berkontribusi pada memburuknya situasi pandemi Covid-19 di Indonesia (vide Bukti P-24); 161. Bahwa selain itu, rekrutmen dan pembentukan Komponen Cadangan di masa pandemi, akan berpotensi besar menambah jumlah angka positif Covid-19. Pasalnya hingga ditutup pada 7 Juni 2021 saja, di Pulau Jawa misalnya, jumlah pendaftar Komponen Cadangan baik online maupun offline mendekati 10 ribu orang. Tentu hal ini, berpotensi besar menyebabkan cluster baru penularan Covid-19. Bahwa dalam situasi saat ini, pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran negara untuk mengatasi situasi pandemi alih-alih melakukan rekrutmen Komponen Cadangan. Dengan demikian, anggaran pelatihan Komponen Cadangan yang disebutkan sekitar 1% (satu persen) anggaran pertahanan atau sekitar Rp. 1,37 Triliun lebih baik dialihkan pada usaha penanganan pandemi Covid-19 yang jauh lebih penting, seperti kebijakan tes PCR masal atau setidak-tidaknya menggratiskan tes guna mendeteksi sebaran Covid-19 sebagaimana kebijakan negara-negara seperti Prancis, Denmark, Singapura, dimana test PCR ditanggung oleh pemerintah (vide Bukti P-25); 162. Bahwa saat ini, anggaran pertahanan negara terbatas, sementara realitas kekuatan komponen utama nasional salah satunya peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) hanya 50 persen yang siap digunakan. Kementerian Pertahanan sendiri menyebutkan lebih dari 50 persen alpalhankam sudah dalam kondisi tua dan rusak, padahal secara tidak langsung hal ini juga menyangkut kepentingan nasional dan keselamatan bangsa (vide Bukti P-26). Dengan begitu, kepentingan nasional saat ini harusnya memperkuat komponen utama, dalam rangka menghadapi ancaman yang ada; 163. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan akan segera diimplementasikannya UU A Quo, terutama pelaksanaan pasal-pasal a quo, yang aktual dan potensial mengakibatkan kerugian hak-hak konstitusional 52 Para Pemohon, maka melalui permohonan provisi ini, Para Pemohon sangat berharap Mahkamah Konstitusi dapat menunda pelaksanaan UU A Quo, selama masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa permohonan provisi ini penting diajukan oleh Para Pemohon, untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional Para Pemohon, maupun warga negara pada umumnya, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. D. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menerima permohonan Provisi Para Pemohon; 2. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda sementara pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sepanjang masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi. Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon; 2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon; 3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dan Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dibaca “ancaman militer dalam keadaan darurat perang”; 4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dan Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “ancaman militer dalam keadaan darurat perang”; 5. Menyatakan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1) 53 dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sepanjang tidak dibaca “Warga Negara dan/atau komponen cadangan sumber daya manusia”; 6. Menyatakan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Warga Negara dan/atau komponen cadangan sumber daya manusia”; 7. Menyatakan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945; 8. Menyatakan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 10. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 11. Menyatakan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 12. Menyatakan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan 13. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan; atau Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aeque et bono). 54 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3.1 : Fotokopi Akta Pendirian, SK Pengesahan Badan Hukum, dan KTP Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Imparsial (Pemohon I); 4. Bukti P-3.2 : Fotokopi Akta Pendirian, SK Pengesahan Badan Hukum, dan Surat Keterangan Pengganti KTP Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Kontras (Pemohon II); 5. Bukti P-3.3 : Fotokopi Akta Pendirian, SK Pengesahan Badan Hukum, dan KTP Ketua Badan Pengurus Yayasan Kebajikan Publik Jakarta (Pemohon III); 6. Bukti P-3.4 : Fotokopi Akta Pendirian, SK Pengesahan Badan Hukum, dan KTP Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (Pemohon IV); 7. Bukti P-4.1 : Fotokopi Catatan HAM 2004, Keamanan Mengalahkan Kebebasan, dan Peran Internal Militer Problem Tugas Perbantuan TNI; 8. Bukti P-4.2 : Fotokopi Berita atau artikel dari mnctrijaya.com, Kontras: Pembentukan Komando Cadangan Berpotensi Ganggu Kehidupan Demokrasi, dan artikel lainnya; 9. Bukti P-4.3 : Fotokopi Berita atau artikel berjudul “Pelibatan TNI Dalam Mengatasi Terorisme Dianggap Kemunduran Demokrasi”; 10. Bukti P-4.4 : Fotokopi Berita atau artikel/publikasi berjudul “Draf Perpres TNI Bisa Membingungkan dalam Penegakan Hukum Kasus Terorisme”, dan berita/artikel/publikasi lainnya; 11. Bukti P-5 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon V; 12. Bukti P-6 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon VI; 13. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Pemohon VII; 14. Bukti P-8.1 : Fotokopi Tulisan berjudul “Kompleksitas Demokrasi dan HAM: Keamanan Manusia, Demokrasi Digital, Gender, dan pemilihan Umum” dan tulisan-tulisan lainnya; 55 15. Bukti P-8.2 : Fotokopi bahan publikasi forum diskusi dengan judul “PAM SWAKARSA dan Komponen Cadangan: Trauma dan Ancaman, dan judul/tulisan lainnya; 16. Bukti P-8.3 : Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 244/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tahun 2021 dan bukti keikutsertaan Pemohon VII yang merupakan Ketua BEM UI terhadap polemik pembentukan komando cadangan; 17. Bukti P-9 : Fotokopi Artikel Torben Spaak, Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch; 18. Bukti P-10 : Fotokopi Buku Lon L. Fuller. Morality of Law. New Heaven and London: Yale University Press. 1969; 19. Bukti P-11 : Fotokopi Buku Friedrich A. von Hayek. The Constitution of Liberty. Chicago: the University of Chicago Press. 2011; 21. Bukti P-12 : Fotokopi Buku Pietro Costa and Danilo Zolo (eds.). The Rule of Law History, Theory and Criticism. Dordrecht: Springer. 2007; 22. Bukti P-13 : Fotokopi Artikel Samuel Huntington, New Contingencies, Old Roles, Joint Forces Quarterly, Autumn (1993); 23. Bukti P-14 : Fotokopi Komentar Umum Nomor 22 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; 24. Bukti P-15 : Fotokopi Buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, hal. 1556-1557, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010; 25. Bukti P-16 : Fotokopi Buku Gianlugi Palombella dan Neil Walker (eds.). Relocating the Rule of Law. Oxford and Portland: Hart Publishing. 2009; 26. Bukti P-17 : Fotokopi Buku Brian Z. Tamanaha. On The Rule of Law. Cambridge: Cambridge University Press. 2004; 27. Bukti P-18 : Fotokopi Buku James E. Flaming (ed.). Getting to The Rule of Law. New York: New York University Press. 2011; 28. Bukti P-19 : Fotokopi Berita internal Kementerian Pertahanan terkait dengan kebijakan pertahanan negara tahun 2021, di antaranya melanjutkan penanganan covid-19; 29. Bukti P-20 : Fotokopi Siaran Pers Kementerian Pertahanan terkait dengan pendaftaran komponen cadangan pertahanan negara; 30. Bukti P-21 : Fotokopi Alboin Pasaribu dan Intan Permata Putri. Prospek Penjatuhan Putusan Provisi dalam Perkara Pengujian 56 Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021; 31. Bukti P-22 : Fotokopi Buku Putih Pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015; 32. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Estimasi Biaya PCR Swab Test COVID-19; 33. Bukti P-24 : Fotokopi Berita CNN Indonesia: “Testing Covid-19 di Indonesia Turun 68 Persen dalam 3 Hari”; 34. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Wartakotalive.com: “Tingginya Antusias Masyarakat untuk Jadi Anggota Komcad”, di Pulau Jawa Mencapai 10.000 Pendaftar; 35. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Kompas.com: “Kemenhan Ungkap Lebih dari 50 Persen Alutsista Indonesia Tua dan Rusak”. Selain itu, para Pemohon mengajukan ahli/saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli: 1. Bhatara Ibnu Reza S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. Keterangan ini terbagi dalam tiga bagian yaitu, Pertama, dalam bagian ini ahli akan memaparkan relasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 dengan Prinsip Pembedaan yang merupakan prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional. Pemaparan ini akan menunjukan adanya potensi pelanggaran penghormatan Prinsip pembedaan yang menjadi bagian dari tanggung jawab Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Jenewa 1949 serta relasinya dengan potensi pelanggaran konstitusional yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2019. Kedua, ahli akan menjelaskan perihal kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai Komponen Utama sedangkan rakyat merupakan kekuatan pendukung sebagaimana penegasan Pasal 30 (2) Perubahan Kedua UUD 1945. Dan bagian Ketiga, di mana ahli akan memaparkan soal mobilisasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana Prasarana Nasional. 57 Pasal 30 ayat (2) Perubahan UUD 1945 menyatakan “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.” Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta seterusnya disingkat Sishankamrata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945 mendasarkan dari pada pengalaman revolusi perjuangan bersenjata untuk mempertahanakan kemerdekaan Indonesia pada kurun pasca-Proklamasi 1945 sampai dengan 1949. Sishamkamrata sendiri dipraktikan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia dengan menjalankan praktik perang gerilya dalam menghadapi musuh. Sebagaimana lazimnya dalam menjalankan perang gerilya dukungan serta keterlibatan rakyat menjadi sangat penting dimana rakyat memberikan dukungan baik materil dan moril dalan mencapai tujuan perjuangan. Selanjutnya selama era kemerdekaan khususnya pada masa Orde Baru, Sishankamrata atau Hankamrata diadopsi sebagai doktrin dan diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis- garis Besar Haluan Negara dimana saat itu menurut Doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) keselamatan Negara dan Bangsa ditentukan oleh faktor Rakyat, yakni Rakyat yang patriotik, militant [sic!], terlatih dan tersusun baik, kwalitas Rakyat dalam arti mental/jiwa, organisasi serta ketrampilannya ditentukan oleh kwalitas dari inti kekuatan Hankamnas, yakni ABRI. Akan tetapi, pemahaman terhadap Sishankamrata masih sangat kental dengan nuansa perang gerilya yang dipratikan selama revolusi fisik kemerdekaan Republik Indonesia yang tentunya sudah sangat tidak relevan dengan perkembangan teknologi perang. Terlebih Sishankamrata dimaknai bersatunya rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia tanpa ada perbedaan antara penduduk sipil dengan kombatan. Dalam buku Vademecum Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) Cetakan Pertama Tahun 2005 (halaman 220), dinyatakan bahwa salah satu ciri pertahanan semesta adalah perbedaan TNI dan rakyat yang melakukan perlawanan bersenjata adalah kabur. Penegasan pengaburan antara TNI dengan rakyat ditegaskan 58 kembali dalam buku yang sama di halaman 221 di mana salah satu ciri dari Sishankamrata adalah: “a. perbedaan antara angkatan bersenjata dan rakyat kabur, sekedar terbawa oleh peranan yang dilakukan Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan cadangan.” Sebelumnya hal yang kurang lebih sama juga telah ada dalam Buku Vademecum Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) Tahun 1982. Ini artinya tidak ada perubahan signifikan perihal penafsiran Sishankamrata baik sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945 dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi mengadopsinya dalam Pasal 30 ayat (2) sesudah Perubahan Kedua UUD 1945 pada Tahun 2000. Pemaknaan Sishankamrata yang demikian tentunya akan menjadikan kewajiban Indonesia dalam menghormati Hukum Konflik Bersenjata (Law of Armed Conflict) atau juga dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional. Kewajiban serta tanggungjawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional oleh Indonesia dalam keterikatannya dalam perjanjian internasional melalui ratifikasi terhadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (Geneva Conventions 1949) yang kemudian diundangkan dalam UU No. 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (seterusnya disingkat KJ 1949) terdiri dari empat konvensi yaitu: 1. Konvensi mengenai Pemulihan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat (Geneva Convention for the Amelioration of the Convention of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field); 2. Konvensi mengenai Pemulihan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Terluka, Sakit dan Karam (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea); 3. Konvensi mengenai Perlakuan Tawanan Perang (Geneva Conventions Relative to the Treatment of Prisoners of War) 4. Konvensi mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang (Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War) 59 Terkesan sangat kuat bahwa KJ 1949 hanya mengatur Konflik Bersenjata Internasional (KBI) tinimbang Konflik Bersenjata Non-Internasional (KBNI). Akan tetapi, KJ 1949 juga mengatur KBNI dalam satu pasal yaitu Pasal 3 Ketentuan Bersamaan (common article 3). Ketentuan ini yang digunakan sebagai dasar bagi Indonesia ketika terjadi KBNI. Dalam perkembangannya kemudian, KJ 1949 lalu dilengkapi dengan dengan dua protokol tambahan 1977 (seterusnya disingkat PT) yaitu: 1. Protokol Tambahan I bagi Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan hubungannya dengan Perlindungan terhadap korban-korban dalam Konflik Bersenjata Internasional (Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts); 2. Protokol Tambahan I bagi Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan hubungannya dengan Perlindungan terhadap korban-korban dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts). Sampai dengan saat ini Indonesia belum meratifikasi kedua protokol tambahan tersebut. Namun demikian, hal tersebut tidak membuat Indonesia menjadi tidak terikat pada kedua protokol tersebut. Hal ini disebabkan sebagian substansi dari kedua protokol tersebut telah diakui dan diterapkan sebagai pedoman standar Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional (customary international humanitatrian law) baik dalam KBI maupun KBNI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia terikat untuk menghormati kedua protokol tambahan tersebut khususnya pada pasal-pasal yang telah menjadi Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional. Salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional adalah Prinsip Pembedaan (Disticntion Principle) antara orang sipil dan kombatan. Prinsip Pembedaan diatur dalam Pasal 48, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) PT I 1977 serta Pasal 13 ayat (2) PT II 1977 yang secara spesifik menegaskan perlindungan penduduk sipil dalam KBNI. Prinsip ini sekaligus memberikan kejelasan pihak-pihak mana saja yang boleh dan tidak boleh turut serta dalam permusuhan (hostilities) dan mana saja yang boleh dan tidak boleh dijadikan sasaran atau obyek serangan atau kekerasan. 60 Selain KJ 1949 serta kedua PT 1977, Prinsip Pembedaan juga diatur dalam sejumlah instrumen hukum internasional lainnya seperti Protokol Amandemen II Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu 1996 (Amended Protocol II to the Convention on Certain Conventional Weapons 1996) serta dalam Protokol III (2001) konvensi yang sama di mana mengatur keberlakuannya dalam KBNI. Selanjutnya Konvensi Ottawa tentang Pelarangan Penggunaan Ranjau Anti-Personil 1997 (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction 1997) dimana ditegaskan dalam salah satu konsiderannya menegaskan “prinsip yang membedakan harus dibuat antara orang-orang sipil dan kombatan (the principle that a distinction must be made between civilians and combatants).” Prinsip Pembedaan membagi penduduk suatu negara dalam dua golongan yaitu pertama, kombatan (combatant), yaitu mereka yang memiliki hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan (direct participation in hostilities) dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, terorganisir secara baik dalam suatu komando yang bertanggungjawab atas tindakan anak buahnya, membawa senjata secara terbuka, memiliki tanda pengenal (kapal perang dan pesawat tempur termasuk didalamnya) serta tunduk pada ketentuan hukum konflik bersenjata internasional. Dasar hukum dari status kombatan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) KJ I 1949; Pasal 13 ayat (1) dan (2) KJ II 1949; Pasal 4 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (6) KJ III 1949; dan Pasal 43 - 44 PT I 1977. Salah satu kategori yang dapat berstatus sebagai kombatan adalah levée en masse yang diatur dalam Pasal 13 ayat (6) KJ I 1949, Pasal 13 (6) KJ II 1949 dan Pasal 4 A ayat (6) KL III 1949. Levée en masse adalah penduduk suatu wilayah yang belum diduduki yang secara spontan mengangkat senjata saat terjadinya serangan dari pihak musuh serta tidak ada waktu untuk mengorganisir (unorganized) atau mengatur diri namun mengindahkan hukum dan membawa senjata secara terbuka. Namun levée en masse tidak memerlukan tanda pengenal atau tanda pembeda (distinctive emblem/sign). Haruslah diperhatikan meski tidak terorganisir akan tetapi Pasal 9 Articles on State Responsibility of States for internationally Wrongful Acts (ARSIWA) dimana tindakan orang atau sekelompok orang yang bertindak dalasm situasi ketidakhadiran (absence or 61 default) dari pejabat berwenang yang artinya tindakan levée en masse harus dianggap sebagai tindakan negara dalam hukum internasional yang sedang melaksanakan kewenangan pemerintah (governmental authority). Dalam Commentary terhadap PT I dinyatakan bahwa Kombatan menikmati keistimewaan (combatant privileges) berupa kekebalan untuk tidak ditangkap, dituntut oleh hukum domestik terhadap tindakannya melalukan pembunuhan, melukai atau menangkap orang dan merusak benda (property) sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai tindakan dalam perang dan tidak melanggar batas-batas dari aturan-aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata. Mereka yang menikmati keistimewaan sebagai kombatan juga merupakan sasaran yang sah bagi serangan pihak musuh hingga kemudian tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertempuran (hors de combat) atau menjadi tawanan perang. Esensi dari status tawanan perang sebagaiman diatur dalam KJ III 1949 adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada penguasa yang melalukan penahanan untuk menghormati status keistimewaan kombatan yang jatuh berada dalam kekuasaanya. Sedangkan istilah non-kombatan yang sering disalahartikan sebagai mereka yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan atau istilah yang mengacu pada orang atau penduduk sipil. Padahal non-kombatan adalah kombatan namun sudah mampu untuk bertempur (hors de combat) sehingga tidak dapat melanjutkan permusuhan secara aktif sehingga menjadikan statusnya tidak lagi menjadi sasaran atau target yang sah dalam pertempuran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 PT 1 1977. Situasi di mana prajurit dalam situasi hors de combat adalah pertama, prajurit berada dalam penguasaan atau dengan kata lain ditawan oleh musuh (in the power of an adverse Party); kedua, prajurit tersebut menyatakan dirinya menyerah kepada pihak musuh (expression to surrender); dan ketiga, prajurit tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya karena terluka atau sakit dan karena itu tidak mampu membela diri (he has been rendered unconscious or is otherwise incapacitated by wounds or sickness, and therefore is incapable of defending himself). Status non-kombatan juga ditabalkan kepada personil kesehatan/medik militer, rohaniwan militer serta orang-orang sipil yang menyertai pasukan militer namun tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan. 62 Hal yang harus digarisbawahi adalah konsep kombatan tidak dikenal dalam KBNI. Artinya secara inheren tidak ada keistimewaan terhadap kombatan serta tidak ada istilah tawanan perang yang diberikan kepada orang sipil yang ikut serta secara langsung dalam permusuhan dalam situasi KBNI. Lebih jauh, situasi tersebut bukan berarti bahwa Prinsip Pembedaan dalam KBNI tidak berlaku akan tetapi prinsip tersebut ditegaskan sebagai larangan menjadikan warga sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan sebagai sasaran dalam penyerangan oleh pihak yang berkonflik. Dengan demikian hukum yang berlaku dalam situasi ini selain Hukum Humaniter Internasional berikut Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional yang mengatur soal KBNI juga berlaku hukum nasional mengingat karakteristik dari konflik ini adalah antar kekuatan angkatan bersenjata Negara melawan warga negara yang mengangkat senjata Kedua, orang atau penduduk sipil (civilian or civilian population) diartikan secara negatif dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) PT I 1977 yaitu semua orang yang tidak termasuk sebagai kombatan maupun non-kombatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) KJ III 1949 dan pasal 43 PT I 1977. Orang atau penduduk sipil bukan target yang sah untuk diserang serta harus mendapatkan perlindungan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata baik dalam KBI dan KBNI sebagaimana diatur dalam KJ 1949 maupun PT 1977. Artinya, mereka menikmati kekebalan dari serangan langsung yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik. Akan tetapi jika orang atau penduduk sipil tersebut ikut aktif maka akan kehilangan perlindungan hukum serta tidak berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang dalam KBI. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam situasi KBNI, Prinsip Pembedaan tetap berlaku. Pasal 13 ayat (2) PT I 1977 menegaskan dimana Prinsip Pembedaan itu harus diindahkan oleh para pihak yang berkonflik untuk tidak menjadikan orang atau penduduk sipil sebagai sasaran penyerangan. Penegasan Prinsip Pembedaan sebagai Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional juga terdapat dalam buku Customary Internasional Humanitarian Law Volume 1 on Rules yang diterbitkan oleh Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross - ICRC) pada 2005 di mana Aturan Satu (Rule 1) Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional menegaskann bahwa “para pihak yang berkonflik harus selalu membedakan antara penduduk sipil dan 63 kombatan (the parties to the conflict must all times distinguish between civilians and combatants). Serangan hanya dilakukan langsung terhadap para kombatan (attakcs may only be directed against combatants). Serangan tidak boleh dilakukan terhadap penduduk sipil (attacks must not be directed against civilians).” Dalam praktik pengadilan-pengadilan internasional telah menguji dan mengakui Prinsip Pembedaan. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dalam Nuclear Weapons Advisory Opinion (1996) menyatakan, Prinsip Pembedaan dianggap sebagai prinsip utama yang terkandung dalam teks yang membentuk struktur hukum humaniter ... prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional yang tidak dapat dilanggar (the principle of distinction is considered a ‘cardinal principle contained in the text constituting the fabric of humanitarian law... intransgressible principles of international customary law’). Hal yang sama juga dilakukan oleh Mahkamah Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia (Internasional Criminal Tribunal for former Yugoslavia – ICTY) yang mengadili kejahatan internasional dimana terjadi konflik bersenjata di wilayah bekas Yugoslavia. ICTY dalam putusan-putusan menegaskan tanggungjawab untuk bagi pihak yang berkonflik untuk membedakan antatra orang atau oenduduk sipil dengan kombatan. Dari penjelasan perihal Prinsip Pembedaan yang diatur dalam instrumen- instrumen Hukum Humaniter Internasional, Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional serta penafsiran oleh pengadilan-pengadilan internasional adalah merupakan penegasan bagi negara-negara di dunia untuk menghormati prinsip tersebut. Penghormatan negara tidak berhenti pada kesediaannya untuk terikat Hukum Humaniter Internasional termasuk Hukum Kebiasaannya akan tetapi juga pengakuan dalam pengaturan perundang-undangan nasional. Tidak hanya sampai disitu, negara juga wajib memraktikan jika terjadi situasi KBI dan/atau KBNI serta menjamin proses pertanggungjawaban secara ajudikasi berjalan secara independen dan imparsial jika terjadi kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap Prinsip Pembedaan. Praktik dan tafsir yang ada saat ini sudah dan akan mengakibatkan posisi Indonesia tidak menunjukkan iktikad untuk menghormati Prinsip Pembedaan sebagai tanggung jawab negara pasca-ratifikasi KJ 1949 UU No. 59 Tahun 1958. Bahkan yang terjadi adalah penyimpangan dan pelanggaran secara nyata dari 64 Prinsip Pembedaan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap praktik Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional. Sebagaimana telah disebutkan diawal dimana secara jelas dalam praktik di Indonesia bahwa satu ciri pertahanan semesta adalah perbedaan TNI dan rakyat yang melakukan perlawanan bersenjata adalah kabur dan ciri dari Sishankamrata adalah perbedaan antara angkatan bersenjata dan rakyat kabur. Padahal secara jelas dalam pembahasan Perubahan UUD 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan, Prinsip Pembedaan telah disinggung secara panjang lebar oleh Dr, I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., anggota MPR/DPR Fraksi PDI-P yang juga mantan Hakim Konstitusi dua periode (2003-2008 dan 2015-2020) dimana dalam Risalah Sidang MPR yang termuat dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, ia mengatakan, “Nah, dalam prinsip pembedaan itu secara tegas pula dipisahkan yang mana disebut sebagai combatant dan yang mana disebut civilian. Civilian yang berperan combatant, itu tidak akan mendapatkan perlindungan menurut Konvensi Jenewa tahun 1949. Dan combatant yang melakukan pelanggaran terhadap civilian ya kasus yang sekarang ini terjadi di Timtim itu. Oleh karena itu konsep ini secara mendasar saya agak kurang setuju kalau secara tegas dikatakan bahwa tanggung jawab keamanan itu adalah setiap warga negara. Karena nanti ada ketentuan yang bersamaan yang mewajibkan kita itu iya common article dari empat Konvensi Jenewa dan dari keempat Konvensi Jenewa itu yang menentukan bahwa dalam rangka penghormatan terhadap konvensi kita harus secara tegas membuat ketentuan yang membedakan antara civilian dan combatant ini.” Pendapat tersebut merupakan kritik terhadap fakta tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengadopsi Prinsip Pembedaan serta kegagalan Indonesia menghormati prinsip tersebut dalam praktik di masa lalu. Sayangnya Pasca-Perubahan Kedua UUD 1945 hingga diadopsinya UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara masih saja pemahaman Sishankamrata menyimpangi Prinsip Pembedaan. Lahirnya UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memiliki semangat untuk menghormati Prinsip Pembedaan yang sebelumnya tidak secara tegas dinyatakan dalam UU No.20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Republik Indonesia. Perbedaan ini ditegaskan dalam Penjelasan UU Pertahanan Negara 65 “Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam Undang-Undang ini, hanya Tentara Nasional Indonesia saja yang ditetapkan sebagai komponen utama, sedangkan cadangan Tentara Nasional Indonesia dimasukkan sebagai komponen cadangan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip pembedaan perlakuan terhadap kombatan dan nonkombatan, serta untuk penyederhanaan pengorganisasian upaya bela negara.” Dari penjelasan UU Pertahanan Negara tersebut, semangat menghormati Prinsip Pembedaan tersebut harus dilanjutkan dalam peraturan perundang- undangan berkait dengan pertahanan negara. Dengan demikian Pasal 30 (2) Perubahan Kedua UUD 1945 khusus berkait dengan Sishankamrata ditafsirkan sebagai penghormatan serta penegasan terhadap eksistensi Prinsip Pembedaan sebagai bagian dari tanggung jawab nasional dan internasional dalam menghormati Hukum Humaniter Internasional sekaligus Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional. Penafsiran tersebut diharapkan secara imperatif Prinsip Pembedaan dimasukan dalam perundang-undangan bidang pertahanan mulai dari undang- undang hingga petunjuk praktis khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut haruslah menjamin kejelasan pengaturan keterlibatan rakyat secara terbatas, bersyarat serta menghormati hak asasi manusia. Berdasarkan pemaparan tersebut, Ahli berpendapat bahwa UU PSDN tidak secara tegas menyatakan Komponen Cadangan sebagai anggota TNI tetapi disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU PSDN. Melihat situasi tersebut, Ahli kembali mengacu kepada Hukum Humaniter Internasional dimana negara wajib menghormati, mengakui serta menegaskan Prinsip Pembedaan dalam hukum nasionalnya. Ketidakjelasan posisi Komponen Cadangan dalam TNI ini sangat bermasalah karena menimbulkan kerancuan apakah warga negara tersebut adalah warga sipil atau seorang kombatan. Ahli kembali mengingatkan seseorang yang ikut serta secara langsung dalam permusuhan namun tidak termasuk kategori dalam Pasal 4 A KJ III 1949 dan Pasal 43-44 PT I 1977 tidak dianggap sebagai kombatan yang berarti tidak berhak menyandang keistimewaan sebagai kombatan dan diperlakukan sebagai 66 tawanan perang jika ditangkap oleh pihak musuh. Dengan demikian dapat dikatakan status Komponen Cadangan adalah bukan kombatan dan lebih jauh dapat dikategorikan sebagai “kombatan yang tidak sah” (unlawful combatant). Tentunya situasi ini akan menimbulkan kerugian bagi warga negara karena jika ia ikut serta secara langsung dalam permusuhan maka akan dianggap oleh musuh sebagai orang atau penduduk sipil yang mengangkat senjata secara tidak sah. Situasi tersebut berbeda dengan status levée en masse yang memiliki karakteristik sebagai penduduk suatu wilayah yang belum diduduki yang secara spontan mengangkat senjata saat terjadinya serangan dari pihak musuh serta tidak ada waktu untuk mengorganisir (unorganized) atau mengatur diri namun mengindahkan hukum dan membawa senjata secara terbuka. Selanjutnya Pasal 46 ayat (1) UU PSDN yang menyatakan, “Bagi komponen cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer” menurut Ahli juga merupakan bentuk penyimpangan terhadap Prinsip Pembedaan. Hukum Humaniter Internasional menuntut ketegasan status dan tidak ada wilayah abu-abu dalam Prinsip Pembedaan. Kerancuan, serta pengaburan apakah anggota komponen cadangan adalah seorang sipil atau kombatan kembali muncul dari situasi seorang komponen cadangan dalam keadaan aktif atau tidak aktif. Ditambah lagi terdapat fakta bahwa UU PSDN tidak menyebutkan secara tegas Komponen Cadangan adalah bagian dari TNI sebagaimana pemaparan sebelumnya oleh Ahli. Menimbang hal tersebut Ahli berpendapat bahwa anggota Komponen Cadangan adalah orang sipil dan tidak dapat dikategorikan termasuk dalam anggota satu golongan, atau jawatan, atau badan, atau yang dipersamakan, atau dianggap sama layaknya sebagai prajurit TNI yang berarti tidak termasuk dalam yurisdiksi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selain itu kerancuan status Komponen Cadangan dalam kaitannya dengan Prinsip Pembedaan akan merugikan anggota Komponen Cadangan untuk mendapatkan perlindungan baik sebagai penduduk sipil atau sebagai kombatan yang memiliki keistimewaan yang artinya juga menimbulkan kerugian konstitusional khususnya Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28D ayat (1) serta Prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law). 67 Bagian kedua ini Ahli hendak memaparkan kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai Komponen Utama sedangkan rakyat merupakan kekuatan pendukung sebagaimana penegasan Pasal 30 (2) Perubahan Kedua UUD 1945. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) No. VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI secara jelas menegaskan peran dari keduanya sebagaimana diatur Pasal 2 Pasal 2 (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. (3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Pasal tersebut secara terang benderang menetapkan TNI dan POLRI sebagai Kekuatan Utama yang saling bekerja sama dan saling membantu meski berbeda dalam peran. Saling bekerja sama dan membantu haruslah dianggap sebagai bagian interaksi antar lembaga bukan diartikan sebagai dominasi antara satu lembaga yang lain. Perbedaan peran tersebut merupakan hasil dari reformasi yaitu pemisahan antara TNI dan POLRI yang dahulu berada dalam satu lembaga yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sungguhpun demikian, pemisahan kedua lembaga tersebut tetap menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana penegasan Pasal 30 (2) Perubahan Kedua UUD 1945. Selanjutnya dalam penegasan TNI dan POLRI sebagai Kekuatan Utama dan rakyat sebagai keuatan pendukung juga ditegaskan dalam Pasal 7 UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi Pasal 7 (1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan komponen pendukung. (3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai 68 unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Pasal tersebut sekaligus secara konsisten menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam hal ini dapat ditafsirkan dalam konsteks Pasal 30 (2) Perubahan Kedua UUD 1945 adalah POLRI sebagai kekuatan utama. Dari perspektif Hukum Humaniter Internasional, kembali Prinsip Pembedaan menjadi tolok ukur dalam melihat masing-masing peran dari TNI dan POLRI. Keduanya juga memiliki tugas pokok yang berbeda dimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang POLRI dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sejak pemisahan TNI dan POLRI tentunya berdampak pada perubahan posisi masing-masing dalam Hukum Humaniter Internasional yang kini menjadi jelas bahwa anggota TNI adalah kombatan dan anggota POLRI adalah sipil. Pada pembahasan Perubahan UUD 1945 bidang Pertahanan dan Keamanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Roesdihardjo berpendapat seperti terutang dalam risalah sidang MPR yang termuat pada buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Ahli kutip, “Pertama tanggapan dari Bapak Sutjipno. Pak, tentang Konvensi Jenewa non combatant. Kami generasi penerus dari Bapak, Pak. Andaikan kami boleh menyarankan, yang kami sarankan adalah we are non combatant, Pak. Dan ini adalah tugas-tugas Kepolisian yang universal, justru karena Polisi yang combatant itu Pak yang keblasuk-blasuk.” Pendapat Kapolri tersebut kemudian dalam perjalanannya merupakan langkah pertama dari reformasi kepolisian dalam mengubah kultur dari polisi yang berwatak militerisme menjadi polisi berwatak sipil yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban; menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Dalam situasi KBI telah jelas status anggota TNI dan anggota POLRI termasuk tugas pokoknya. Anggota POLRI tidak dilatih untuk menjadi kombatan 69 dan tidak dapat dijadikan sasaran yang sah. Selam berlangsungnya KBI, aparat kepolisian tetap menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban terlebih negara dalam KBI yang memungkin terjadinya arus pengungsi internal yang akan masuk ke daerah-daerah aman. Karena statusnya tersebut, Hukum Humaniter Internasional menjamin perlindungan terhadap anggota POLRI sesuai dengan Pasal PT I ayat (1) dan ayat (2) 1977. Bahkan saat negara telah diduduki oleh musuh, Pasal 54 KJ IV 1949 menegaskan bahwa Penguasa Pendudukan (Occupying Power) tidak diperbolehkan mengubah status dari para pejabat publik (public officials) /aparatus sipil atau halim di wilayah pendudukan atau dengan cara apapun menerapkan sanksi atau mengambil tindakan paksa atau diskriminasi terhadap mereka jika mereka tidak memenuhi tugas karena alasan. Situasi tersebut dalam diartikan bahwa Penguasa Pendudukan menjamin aparat kepolisian untuk melanjutkan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban. Berbeda dengan situasi KBNI dimana tidak berlaku status kombatan. Dalam konteks Indonesia, situasi KBNI dapat terjadi saat Presiden mengumumkan keadaan darurat terhadap seluruh atau sebagian wilayah yang diatur dalam Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya. Berdasarkan Perpu tersebut terdapat tiga tingkatan keadaan bahaya yaitu (1) Keadaan darurat sipil; (2) keadaan darurat militer; dan (3) keadaan perang. Ketiga tingkatan itu juga menentukan aktor yang berperan dalam penanganan situasi tersebut. Keadaan darurat sipil menempatkan POLRI sebagai aktor utama dalam upaya menegakan hukum dan ketertiban di wilayah tersebut tentunya perbantuan dapat dilakukan oleh TNI yang harus diatur oleh undang-undang. Sementara keadaan darurat militer dimana terjadi situasi KBNI menempatkan TNI sebagai aktor utama sementara POLRI juga melalukan tugas dan tugas pokoknya yaitu penegakan hukum dan ketertiban. Sedangkan keadaan darurat perang yang merupakan situasi KBI menempatkan kembali TNI sebagai aktor utama dalam pertahanan negara. Berangkat dari penjelasan tersebut Ahli berpendapat bahwa menempatkan anggota POLRI sebagai anggota Komponen Pendukung yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU PSDN adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Peraturan perundang-undangan pasca-reformasi berkait dengan pemisahan TNI dan POLRI diikuti dengan undang-undang yang 70 mengatur masing-masing lembaga telah menguatkan peran keduanya sebagai Komponen Utama. Dari segi Hukum Humaniter Internasional, pemisahan peran fungsi dan tugas TNI dan POLRI dalam hukum nasional merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap Prinsip Pembedaan oleh Indonesia dan karenanya harus menjadi acuan dalam penyusunan peraturan perundang- undangan yang berkait dengan pertahanan negara. Pada bagian ketiga ini, Ahli hendak menjelaskan soal mobilisasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana Prasarana Nasional. Ahli berpendapat bahwa adalah perlunya kejelasan bagi negara dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi dan penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana. Dalam pandangan Hukum Humaniter Internasional adalah penting bagi pihak yang berkonflik untuk mempertimbangkan selain memberikan perlindungan terhadap orang atau penduduk sipil tetapi juga terhadap obyek sipil. Perlindungan terhadap obyek sipil ini juga merupakan bagian dari Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional yang diatur dalam Aturan 9 Obyek-obyek Sipil adalah semua yang bukan Obyek Militer (Civilian objects are all objects that are not military objectives). Dalam KBI, Pasal 52 (1) PT I 1977 secara negatif mendefinisikan obyek sipil sebagai obyek yang bukan obyek militer dan tidak boleh menjadi obyek sasaran atau pembalasan (reprisals). Sedangkan dalam KBNI meski PT II 1977 tidak mengaturnya namun terdapat dalam instrumen lainnya yaitu Protokol Amandemen II Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu 1996 (Amended Protocol II to the Convention on Certain Conventional Weapons 1996) serta dalam Protokol III (2001) konvensi yang sama. Adapun obyek militer obyek militer yang menjadi sasaran sah (legitimate target) dalam konflik bersenjata adalah: 1. Angkatan bersenjata (armed forces); 2. Pesawat militer dan kapal-kapal perang (military aircraft and war ships); 3. Gedung-gedung serta obyek-obyek yang mendukung pertempuran (buildings and objects for combat support); dan 4. Obyek-obyek komersial yang memiliki kontribusi efektif pada aksi militer seperti fasilitas transportasi, pusat industri dan lain sebagainya (commercial objectives which make an effective contribution to military action such as transport facilities, industrial plant, etc). 71 Dalam memberikan perlindungan melalui Prinsip Pembedaan, negara dalam hal ini Indonesis juga harus menerapkan Prinsip Proporsionalitas. Prinsip ini menitikberatkan pada bagaimana perancang perang dapat mengkalkulasikan secara terperinci mulai biaya hingga kerusakan-kerusakan yang timbul akibat konflik bersenjata. Hal itu dikenal sebagai Doktrin Perang Adil (just war doctrine). Pada dasarnya pelaksanaan doktrin perang adil yang berlandaskan pada prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas serta prinsip lainnya seperti kemanusiaan, diskriminasi dalam melakukan penyerangan serta pelarangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan luka yang berlebihan serta kehancuran obyek sipil terlebih yang berhubungan dengan keselamatan penduduk msipil seperti bahan pangan, instalasi air minum dan lain sebagainya. Dengan kata lain, doktrin ini melarang kegiatan pertempuran atau instalasi militer berada dekat dengan pemukiman penduduk sipil atau obyek sipil lain. Oleh Ahli inilah yang disebut sebagai jarak humaniter (humanitarian distance) dan tidak hanya kegiatan pertempuran tetapi juga perlu secara tegas pengaturan tata ruang wilayah pertahanan yang tidak dekat dengan wilayah pemukiman penduduk sipil. Dari penjelasan tersebut Ahli berpendapat ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU PSDN yang menyatakan tidak secara jelas mengatur secara transparan penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi. Ketentuan tersebut pertimbangan-pertimbangan dengan menggunakan Prinsip Pembedaan serta Prinsip Proporsional yang tentunya berpotensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional tersebut yang berada di wilayah yang berpenduduk sipil. Terlebih lagi Sumber Daya Alam yang menyangkut kehidupan penduduk sipil termasuk yang dimobilisasi. 2. Dr. Al Araf, S.H., M.D.M. Pembahasan tentang komponen cadangan pertahanan negara tentu tidak bisa di lepaskan dari komponen utama pertahanan negara yakni militer itu sendiri. Komponen cadangan pertahanan negara sejatinya bertugas untuk membantu tentara aktif (penuh waktu) ketika diperlukan untuk kebutuhan pertahanan negara khususnya dalam menghadapi ancaman militer (perang). Dengan demikian, pembahasan tentang komponen utama dalam hal ini militer 72 dan reformasi militer dalam kerangka reformasi sektor keamanan menjadi penting untuk dibahas di bagian awal sebelum uraian tentang komponen cadangan di Indonesia dan di negara lain. a. Hakikat Militer dalam Pertahanan Negara Militer sebagai kata sifat menunjuk pada sesuatu yang terkait dengan kekuatan bersenjata (armed forces) atau berkaitan dengan peperangan. Dalam konteks kenegaraan, militer adalah organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pertahanan dan peperangan. Hakikat keberadaan militer dalam suatu negara ditujukkan untuk menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal (perang). Morgenthau menyatakan bahwa militer adalah ultima ratio of state power. Keberadaan militer ditujukan untuk menghadapi ancaman eksternal dan sebagai instrumen kekerasan (coercive tool) untuk menjaga kepentingan nasional di luar negeri. Interpretasi ini kemudian berkembang menjadi functional imperative dari militer, suatu pemahaman mendasar mengenai militer/ angkatan bersenjata, dan keunikan institusi mereka. Samuel Huntington (1993) menyatakan bahwa raison d’être militer adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Militer direkrut, dididik, dilatih dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain. Tujuan keberadaan militer di berbagai dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Dengan fungsi dan tugas untuk menghadapi ancaman perang maka tiap-tiap negara di dunia menyiapkan kapasitas dan kapabilitas militer yang kuat dan modern. Di masa damai, militer dipersiapkan kemampuannya secara profesional dengan berbagai macam latihan dan pembangunan persenjataan yang modern. Tugas dan fungsi utama militer untuk menghadapi perang tampak berjalan natural hingga masa Perang Dingin. Suasana Perang Dingin yang diliputi arms race mendorong militer di banyak negara untuk mengantisipasi kemungkinan konfik antar negara/aliansi. Negara-negara berlomba-lomba memperkuat angkatan bersenjatanya dengan tujuan menciptakan deterrence efect terhadap musuh-musuhnya. Dengan demikian, peran militer benar- benar terfokus untuk menghadapi ancaman eksternal. 73 Berakhirnya perang dingin dipercaya membentuk pemahaman baru mengenai ancaman, militer dan keamanan. Barry Buzan mengungkapkan berakhirnya perang dingin telah mengalihkan perhatian negara tidak lagi menjadi terpusat pada isu keamanan politik militer yang telah mendominasi selama lebih dari 40 tahun. Perubahan pada lingkungan strategis internasional menyebabkan berubahnya defence review (pembacaan lingkungan strategis) tiap-tiap negara. Banyak negara tidak lagi memandang bagaimana memenangkan suatu peperangan, namun lebih kepada bagaimana menjaga perdamaian dunia. Benjamin Miller mengelompokkan beberapa perluasan konsepsi ancaman, militer dan keamanan pasca perang dingin. Pertama, isu sumber ancaman (origin of threats) yang pada awalnya didominasi persaingan antar negara, kini mencakup sektor domestik, negara versus warga negara. Kedua, isu sifat ancaman (nature of threats), jika pada awalnya mengenai kapabilitas militer maka usai perang dingin mencakup sektor ekonomi, imigrasi, politik domestik, penyakit, dan lingkungan. Ketiga, respon terhadap ancaman (the responses), mulai dari aliansi militer hingga urusan demokratisasi dan pasar global. Keempat, isu tanggung jawab penyedia keamanan (the responsibility for providing security), bila pada awalnya didominasi negara maka usai perang dingin membuka opsi pelibatan institusi internasional dan intervensi multilateral dalam penyediaan rasa aman. Terakhir, isu nilai utama (core values), jika pada awalnya adalah seputar kemerdekaan, integritas teritorial, kedaulatan maka pasca perang dingin memunculkan beberapa konsepsi baru seperti HAM, kesejahteraan ekonomi dan proteksi lingkungan. Dengan kata lain, topik keamanan tidak lagi hanya berada dalam tataran state security (keamanan negara), tetapi juga mencakup hingga human security (keamanan insani). Perubahan ancaman yang dihadapi negara pasca perang dingin berdampak pada gelaran operasi militer. Dengan dasar untuk mengatasi situasi krisis perdamaian itu, fungsi militer kemudian juga dilibatkan untuk tugas-tugas operasi militer selain perang (OMSP) yang utamanya adalah untuk misi perdamaian (peacekeeping forces). Meski perubahan dinamika keamanan global itu memberi ruang bagi militer dalam tugas OMSP tetap saja tugas utama militer sejatinya adalah untuk perang. Keterlibatan militer dalam operasi kemanusiaan ataupun 74 berbagai bentuk kegiatan sipil dapat saja dilakukan, namun bukan berarti militer dipersiapkan, diatur atau dilatih untuk kepentingan non-peperangan. Implikasinya, perlu ada pengaturan terhadap tugas OMSP yang bersifat terbatas, sementara, dan diatur dalam suatu kerangka yang ketat. Albrecht Schnabel dan Marc Krupanski (2012) menyatakan bahwa peran militer dalam konteks OMSP ke dalam negeri yakni terkait dengan tugas perbantuan militer kepada pemerintahan perlu ditempatkan sebagai respon terhadap beberapa situasi yang terbatas. Yang dimaksud dengan situasi terbatas adalah ketika terdapat keterbatasan instansi sipil dalam menghadapi situasi tersebut karena situasi tersebut sangat jarang muncul, membutuhkan biaya yang begitu besar untuk mempersiapkan kapabilitas instansi sipil dalam menghadapinya, dan kapabilitas ini telah dimiliki oleh kekuatan militer. Oleh karena itu, peran OMSP ke dalam negeri perlu ditujukan sebagai bantuan terhadap instansi sipil sebagai pilihan yang terakhir (last resort), dibawah otoritas sipil yang bertanggung jawab, dan hanya dibatasi dalam hal penguatan kapabilitas dan kapasitas yang dibutuhkan. Pengerahan militer dalam OMSP pada derajat tertentu perlu diperhatikan pula konteks dan proporsi pelibatannya. Pada satu sisi, pelibatan yang tidak proporsional dan tidak kontekstual berbahaya bagi profesionalisme militer itu sendiri karena bisa memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer terhadap pelaksanaan peran utamanya, yaitu menghadapi perang. Di sisi lain, pelibatan yang berlebihan juga bisa memicu bentuk-bentuk intervensi militer di ranah sipil yang mana hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi maupun profesionalisme militer itu sendiri. Dalam konteks hakikat dan fungsi militer itu maka pembentukan komponen cadangan sebagaimana di atur dalam undang-undang PSDN harusnya hanya terbatas difungsikan untuk membantu militer di dalam mengahadapi ancaman militer (perang). Pengaturan fungsi dan tugas komponen cadangan untuk menghadapi ancaman hibrida sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU PSDN kurang tepat. Penjelasan ancaman non- militer dalam Pasal 4 UU PSDN juga tidak diperlukan. Semestinya UU PSDN fokus untuk mengatur tugas komponen cadangan untuk menghadapi 75 ancaman militer (perang). Sehingga penjelasan dan pengaturan ancaman non-militer dan ancaman hibrida tidak perlu diatur dalam UU PSDN. b. Reformasi Militer dalam Bingkai Reformasi Sektor Keamanan Setiap negara atau pemerintah pasti berusaha sebisa mungkin untuk melindungi keberadaan negaranya dari berbagai ancaman. Sebagai antisipasinya, banyak pemerintahan di dunia ini membentuk badan-badan atau lembaga penyedia keamanan seperti militer, kepolisian, intelijen dan lain-lain. Badan-badan ini kemudian diberikan kewenangan penggunaan kekerasan (legitimate violence) untuk mengeliminasi atau menghadapi ancaman. Sudah tentu hasil yang diharapkan adalah terjaminnya keamanan segenap bangsa dan negara. Namun demikian, pemberian kewenangan kekerasan kepada badan- badan penyedia keamanan tidak selamanya berdampak positif. Mengingat pandangan terhadap ancaman sangat dipengaruhi oleh persepsi pemerintah, maka selalu terdapat potensi bias pandangan yang justru menempatkan warga negara atau bahkan tatanan negara sebagai ancaman. Padahal, hakikat keberadaan layanan keamanan seharusnya mampu melindungi segenap bangsa dan negara, temasuk warga negara dan bukan menempatkannya sebagai ancaman. Potensi bias pandangan ini kerap terjadi pada negara-negara otoriter dimana kekuasaan (power) terpusat semata pada ranah eksekutif/ kepala pemerintahan seperti Indonesia pada era Orde Baru. Potensi bias itu juga kerap terjadi di negara-negara yang baru menjalani proses demokrasi. Dalam praktiknya, negara (pemerintah) terkadang menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Atas nama keamanan, warga negara dikorbankan. Keamanan acapkali dipakai untuk memberi justifikasi atas kebijakan-kebijakan dan semua tindakan yang dilakukan oleh negara. Dengan atas nama keamanan, negara menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power), sehingga memposisikan masyarakat dalam kondisi yang terhimpit. Maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM dan tindakan berlebihan aparat terhadap warga negaranya menimbulkan pertanyaan terhadap peran negara dalam menjaga keamanan. 76 Selain itu, penyalahgunaan kewenangan oleh rezim dalam mengendalikan keamanan juga terlihat dari penggunaan milisi-milisi atau pamswakarsa di dalam menghadapi masyarakatnya sendiri khususnya yang berada di dalam wilayah konflik atau di luar daerah konflik. Dalam sejarah Indonesia, proses militerisasi sipil oleh kekuasaan pernah digunakan oleh penguasa untuk mengamankan kepentingan kekuasaan yang sering menimbulkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat sebelum jajak pendapat di Timor Timur 1999, kekuasaan menciptakan sejumlah kelompok pamswakarsa atau lebih dikenal sebagai milisi. Sebelumnya, pada tahun 1998, kelompok-kelompok pamswakarsa menghadapi demonstrasi besar mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa. Untuk menghindari potensi negatif terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor keamanan ini, maka negara-negara (utamanya negara demokrasi) berupaya membangun sebuah peraturan yang komprehensif, mekanisme pengawasan yang efektif, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), mencegah penyalahgunaan kewenangan pelayanan keamanan dan memastikan bahwa pengelolaan keamanan berada dibawah peraturan dan sistem yang sah, transparan, akuntabel dan demokratis. Keseluruhan pokok tersebut kemudian dirangkum di dalam suatu konsep yang dikenal dengan security sector reform (SSR). Konsep SSR sendiri dapat dipahami sebagai suatu transformasi sistem keamanan yang mencakup pengaturan terhadap peran, tanggung jawab serta tindakan seluruh aktor-aktorkeamanan (militer, polisi, intelijen dan lainnya). SSR menekankan bahwa seluruh hal tersebut perlu diatur ke dalam suatu sistem yang beriringan dengan prinsip-prinsip demokratis dan pemerintahan yang baik (good governance) agar kerangka sistem kemananan pada sebuah negara dapat berjalan dengan baik. Proses reformasi sektor keamanan khususnya reformasi militer dilakukan di negara-negara paska otoritarian yakni di negara-negara yang sedang menjalani proses tranisi demokrasi. Proses reformasi itu dilakukan mengingat pada negara-negara otoriter, militer memainkan peranan politik yang sangat dominan baik sebagai penguasa langsung maupun sebagai penopang kekuasaan pemimpin sipil yang otoriter. Militer dipandang tidak 77 saja sebagai kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan dan menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga sebagai kekuatan utama untuk menjamin keamanan dalam negeri dari berbagai ancaman yang dihadapi pemerintah, serta terlibat dalam kehidupan politik praktis. Hal ini telah menjadikan peranan militer menjadi sangat luas dan dominan, dimana sejatinya peran militer sendiri telah kehilangan credo-nya. Perubahan tata sistem politik yang otoriter menjadi sistem demokrasi yang terjadi di banyak negara khususnya paska perang dingin, kemudian menuntut militer untuk menjadi profesional. Militer diharapkan kembali melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga pertahanan negara saja dan meninggalkan tataran politik. Meski demikian, bukan perkara mudah untuk merubah dominasi suatu organisasi yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar pada pemerintahan. Sehingga gagal atau berhasilnya reformasi militer tentu akan memberikan dampak besar bagi kesuksesan reformasi sektor keamanan secara khusus dan konsolidasi demokrasi secara umum. Dalam konteks Indoensia, Reformasi Sektor Keamanan (RSK) merupakan suatu komponen penting dalam gelombang reformasi politik di tanah air sejak 1998. RSK adalah tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa dan kelompok-kelompok sipil lainnya di tanah air yang menghendaki aktor-aktor di bidang keamanan seperti TNI, Polri dan intelijen menjadi institusi profesional. Esensi dari reformasi sektor keamanan tersebut adalah transformasi struktur, legislasi dan budaya dari institusi yang tertutup dan penuh kerahasiaan menjadi suatu institusi yang transparan dan bertanggungjawab. Harus diakui bahwa desakan untuk melakukan reformasi sektor keamanan khususnya reformasi militer di beberapa negara sangat dipengaruhi oleh perubahan dinamika politik global serta pekembangan dinamika politik nasional. Begitupula di Indonesia, pasang surut jalannya reformasi militer sangat dipengaruhi hentakan gelombang demokratisasi yang menghempas negara-negara dunia ketiga, arus deras globalisasi, perkembangan internasional tentang isu-isu penegakan HAM. Dalam konteks 78 nasional, kontestasi-kontestasi yang terjadi dalam pergolakan politik kekuasaan sangat mempengaruhi dinamika jalannya reformasi TNI. Dalam perjalanannya, proses reformasi militer memang telah menghasilkan capaian-capaian positif. Pencabutan doktrin Dwi Fungsi ABRI (kini TNI) yang diikuti dengan larangan bagi TNI untuk terlibat dalam politik praktis adalah salah satu capaian positif dari perjalanan reformasi militer. Hal itu menjadi hawa segar bagi kehidupan politik di masa Reformasi. Dinamika politik di Indonesia di masa kini tidak lagi didominasi militer sebagaimana pernah dialami pada masa Orde Baru. Di masa dulu militer adalah politik dan politik adalah militer, konsekuensinya seluruh pranata politik lumpuh karena dominasi militer yang menjadi instrumen efektif bagi kelanggengan rezim Soeharto. Meski reformasi militer sudah menghasilkan beberapa capaian positif di masa kini, namun pekerjaan rumah untuk menata militer dalam kehidupan politik yang demokratik belumlah selesai. Masih terdapat beberapa agenda krusial reformasi militer yang hingga kini belum tuntas, semisal agenda reformasi peradilan militer dan agenda restrukturisasi komando teritorial (Koter) serta agenda agenda lainnya. Secara hukum, landasan utama proses reformasi TNI dalam konteks reformasi sektor keamanan dituangkan dalam ketetapan MPR tahun 2000. Dapat disebutkan bahwa TAP MPR No.VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan Tap MPR No. VII/2000 tentang peran TNI dan Polri, merupakan landasan hukum utama agar kedua aktor keamanan tersebut untuk berperan menjaga keamanan dengan fungsi yang berbeda. Kedua landasan hukum ini makin menguatkan bahwa kedua institusi yakni TNI dan Polri memiliki wewenang dan tugas yang berbeda. Dalam konstitusi, Prinsip dasar tentang politik keamanan tertuang Pada Bab XII Pasal 30 UUD 1945. Pasal 30 amandemen menyebutkan bahwa: (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 79 (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Dalam tataran yang lebih operasional, pemerintah telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan yakni UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara sebagai basis dasar legal dalam memperkuat sistem keamanan. Harus diakui terbentuknya beberapa aturan tersebut merupakan capaian positif dari reformasi sektor keamanan, terlepas beberapa catatan-catatan pada undang-undang tersebut. Dalam konteks itu, luasnya ruang lingkup bentuk ancaman dalam UU PSDN ini yang meliputi ketiga jenis ancaman (militer, non-militer, hibrida) dengan bentuk ancaman berwujud ancaman agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, ketuuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa (Pasal 4 ayat 3 UU PSDN) akan menimbulkan kerumitan dalam tata kelola sektor keamanan dan membuka ruang potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam mengendalikan keamanan. Hal ini akan menjadi masalah baru dalam proses reformasi sektor keamanan yang masih berjalan. 80 Lebih dari itu, penggunaan komponen cadangan untuk tujuan di luar perang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Di masa lalu, kehadiran milisi-milisi di Timor Leste dan juga pembentukan Pamswakarsa pada 1998 telah menjadi masalah dalam konflik yang terjadi. Tidak jarang para milisi itu terlibat dalam kasus pelanggaran HAM sebagaimana pernah terjadi di Timor Leste. Sifat terpusat bidang pertahanan Pada prinsipnya pengelolaan fungsi pertahanan bersifat terpusat. Hampir di seluruh negara-negara di dunia, baik negara-negara yang berbentuk federal maupun berbentuk kesatuan, fungsi pertahanan tidak diserahkan ke negara-negara federal ataupun ke daerah yang telah diberi otonomi. Di Indonesia, bidang pertahanan negara merupakan salah satu bidang pemerintahan pusat yang kewenangan pengelolaannya tetap berada ditangan pemerintah pusat sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi, UU Pertahanan Negara, UU TNI dan UU Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan bidang pertahanan tersebut, pemerintah memiliki beberapa perangkat untuk mengelolanya, yakni Departemen Pertahanan selaku pembantu Presiden dalam menyelenggarakan fungsi pertahanan, TNI selaku komponen utama pertahanan negara dan Presiden sendiri selaku pimpinan tertinggi di Pemerintahan. Dalam konstitusi, sifat terpusat pengendalian bidang pertahanan terlihat dalam Pasal 10 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dalam UU Pertahanan Negara, sifat terpusat diatur dalam Pasal 13 ayat 1, yang menyebutkan bahwa Presiden berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. Lebih khusus lagi, dalam UU Pertahanan Negara sifat terpusat terlihat dalam hal pengerahan kekuatan TNI, dimana Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan TNI (Pasal 14 ayat 1). Dalam UU TNI penegasan sifat terpusat juga terlihat dari kedudukan TNI yang berada di bawah Presiden, dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer (Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18); bentuk serta struktur organisasi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 12 -16 UU TNI. Lebih lanjut, 81 UU No. 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (Pemerintah Pusat) meliputi; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama (Pasal 10 ayat 1). Sementara itu, mengacu kepada UU TNI, kedudukan TNI dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkududukan dibawah Presiden (Pasal 3 ayat 1). Sedangkan dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan (Pasal 3 ayat 2 UU TNI). Untuk lebih jelasnya lihat gambar tatanan penyelenggaraan pertahanan negara di bawah ini. Bagan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Selain itu, prinsip sentralitas dalam bidang pertahanan sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan hal-hal diatas, tetapi juga mengharuskan adanya pengalokasian anggaran untuk militer yang dilakukan secara terpusat melalui APBN. Sifat sentralitas dalam pengalokasian anggaran untuk militer ditegaskan dalam UU Pertahanan Negara dan UU TNI. Dalam UU Pertahan Negara disebutkan bahwa pertahanan negara dibiayai dari APBN (Pasal 25 ayat 1). Sedangkan dalam UU TNI ditegaskan beberapa pasal yang mensyaratkan penganggaran terpusat untuk TNI. Pasal 66 menyatakan bahwa: (1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari 82 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (2) Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan. Sedangkan dalam Pasal 67 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran Kontinjensi yang bersumber dari APBN. Dukungan tersebut dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan rakyat. Dengan demikian, prinsip sentralitas tidak memberi kemungkinan secara langsung bagi TNI untuk mendapatkan anggaran di luar APBN (non- budgeter). Esensi kontrol dan kendali terpusat tersebut sesungguhnya memiliki fungsi untuk membangun dan mengarahkan pembangunan kekuatan pertahanan yang terukur, efektif dan efisien. Sebab, jika fungsi pertahanan didesentralisasikan maka dapat mempersulit negara untuk membangun kesatuan sistem pertahanan negara yang terintegrasi. Dengan demikian, sifat sentralitas dalam pengelolaan anggaran tidak hanya berfungsi untuk mengawasi efektifitas penggunaan anggaran untuk militer, tetapi juga berfungsi untuk mengontrol tindakan TNI dan mengontrol pengembangan sistem pertahanan. Dalam konteks itu, pengaturan anggaran untuk komponen cadangan melalui mekanisme anggaran daerah dan anggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU PSDN merupakan sesuatu yang keliru dan menyalahi undang-undang. Sebagai komponen cadangan yang tugasnya membantu komponen utama untuk menghadapi perang maka anggaran untuk komponen cadangan semestinya hanya diperbolehkan alokasinya melalui APBN. c. Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Negara Dalam Konstitusi Indonesia, kekuatan rakyat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara secara istilah disebut sebagai kekuatan pendukung bukan sebagai kekuatan cadangan. Dalam usaha pertahanan dan keamanan itu warga negara diakui hak dan kewajibannya oleh Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 UUD 1945. Dengan demikian, Konstitusi 83 Indonesia mewajibkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi warga negara yang dilibatkan dalam usaha pertahanan dan keamanan. Komponen cadangan secara istilah baru dikenal setelah pemerintah mengesahkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Pembentukan komponen cadangan ditujukkan untuk memperkuat pertahanan negara. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Untuk menghadapi ancaman militer TNI merupakan komponen utama, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama (Pasal 7 UU Pertahanan Negara). Dalam bingkai pertahanan negara tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembentukan komponen cadangan yang dibuat kementerian pertahanan seharusnya ditujukkan untuk kepentingan membantu komponen utama yakni TNI dalam pertahanan negara dalam rangka menghadapi ancaman militer atau kemungkinan perang dengan negara lain. Sedangkan untuk menghadapi ancaman non-militer, kementerian pertahanan tidak tepat untuk membentuk komponen cadangan, karena komponen utama menghadapi ancaman nonmiliter adalah lembaga di luar bidang pertahanan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU Pertahanan Negara. Pembentukan komponen cadangan untuk menghadapi ancaman nonmiliter adalah sesuatu yang menyalahi dari prinsip dan hakikat dibentuknya militer itu sendiri. Secara prinsip, di dalam kehidupan negara demokrasi, hakikat dibentuknya militer adalah dipersiapkan untuk perang. Di beberapa negara yang memiliki komponen cadangan ataupun wajib militer sebagian besar tugasnya adalah untuk menghadapi ancaman militer dari 84 negara lain (perang). Kalaupun ada tugas lain di luar perang maka kondisinya harus dalam keadaan status darurat keamanan (state emergency). Dalam konteks itu, pengaturan fungsi dan tugas komponen cadangan untuk menghadapi ancaman hibrida sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU PSDN kurang tepat. Penjelasan ancaman non-militer dalam Pasal 4 UU PSDN juga tidak diperlukan. Semestinya UU PSDN fokus untuk mengatur tugas komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer (perang). Sehingga penjelasan dan pengaturan ancaman non-militer dan ancaman hibrida tidak perlu diatur dalam UU PSDN. Dalam dekade kekinian, konflik yang berkembang paska Perang Dingin juga lebih banyak menunjukkan konflik yang terjadi di dalam negara (intra state conflict) ketimbang konflik antar negara (inter state conflict). Dalam kecenderungan seperti ini, peran tentara, kepolisian dan intelijen yang profesional tentu menjadi prioritas utama ketimbang membentuk komponen cadangan atau wajib militer. Menjamin keadilan politik, keadilan ekonomi dan keadilan hukum tentunya juga menjadi pekerjaan rumah yang lebih penting diwujudkan dalam meminimilasiasi terjadinya konflik dalam negara. Lebih dari itu, perkembangan pembentukan pranata dan mekanisme hukum internasional beserta peradilannya dan juga pembangunan kawasan regional seperti ASEAN Community di Asia Tenggara tentu akan bepengaruh kepada semakin kecilnya penggunaan metode perang dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Konflik-konflik antar negara kecenderungannya kemudian diselesaikan dengan cara diplomasi, dialog atau melalui jalan mekanisme hukum internasional. Kebutuhan pemerintah untuk membangun kekuatan pertahanannya seharusnya ditujukkan untuk penguatan alat utama sistem persenjataannya (alutsista) dan menjamin kesejahteraan prajuritnya. Sebagaimana diketahui, kekuatan alutsista kita saat ini masih jauh dari ideal. Dari data buku postur pertahanan negara yang diterbitkan kementerian pertahanan kekuatan alutsista kita yang layak pakai hanya lima puluh sampai enam puluh persen. Dalam konteks itu, sebaiknya pemerintah bisa lebih efektif dan efisien di dalam mengalokasikan anggaran sektor pertahanan yang sangat terbatas itu untuk memperkuat alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. 85 d. Perbandingan Negara Lain Tiap tiap negara memiliki pengaturan dan konsep yang berbeda dalam pelibatan warga negara dalam pertahanan negara. Ada negara yang memiliki konsep wajib militer dan ada juga yang hanya sukarela dalam pelibatan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Semuanya sangat tergantung dari faktor sejarah, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta pandangan mereka pada perubahan dinamika geopolitik dan geostrategis. Pada dekade kekinian, banyak negara yang dahulunya menerapkan Wamil kini sudah menghapuskannya. Sebagian besar negara-negara di Uni Eropa dan juga Amerika Serikat telah menghapuskan konsep wajib militernya. Sebagian besar negara-negara Uni Eropa yang juga tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai bahwa wajib militer mengganggu roda ekonomi dan menggangu tingkat produktifitas angkatan kerja karena adanya kewajiban untuk ikut latihan dasar kemiliteran kepada para pekerja. Di era globalisasi ini, negara-negara yang sudah menghapuskan wajib militer lebih menitikberatkan pentingnya penguatan teknologi dan tentara yang profesional sebagai faktor penentu kemenangan dalam peperangan. Apalagi di dalam menghadapi asymetric warfare yang sedang berkembang, wajib militer melalui pelatihan dasar kemiliteran dinilai sudah tidak relevan lagi digunakan. Konsep wajib militer ataupun komponen cadangan dengan menjatuhkan sanksi pidana juga dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Komisi Tinggi HAM PBB melalui resolusi 1998/77 telah mengeluarkan resolusi mengenai penolakan terhadap wajib militer oleh seseorang atas dasar keyakinan dan agamanya, karena menolak penyelesaian konflik dengan senjata (conscientious objection). Karenanya terdapat negara yang memberikan pilihan program pengabdian sosial sebagai pengganti wajib militer ataupun komponen cadangan. Terminologi penggunaan istilah cadangan atau reserve sangat beragam, mencakup aspek komponen pertahanan negara yang luas maupun sempit. Negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, menggunakan istilah reserve untuk menyebut seluruh komponen cadangan pertahanan 86 nasional masing-masing. Tetapi kedua negara tersebut masih membagi lagi national defense reserve mereka menjadi dua komponen: (1) regular forces; dan (2) reserve forces. Nuansa perbedaannya adalah apabila regular forces terdiri dari tentara yang bekerja secara permanen, maka reserve forces terdiri dari tentara yang bekerja secara temporer dengan jangka waktu yang dinegosiasikan. Kanada menggunakan istilah militia untuk menyebut reseve forces mereka; sedangkan India dan Filipina menyebut reserve forces dengan istilah paramilitary. Penggunaan istilah yang berbeda ini memiliki alasan politis sesuai dengan dinamika politik keamanan yang terjadi di masing masing negara. Di Amerika Serikat, saat ini tidak ada wajib militer. Wajib militer terakhir kali diberlakukan oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada saat Perang Dunia I (1914-1918), Perang Dunia II (1939-1945), Perang Korea (1950- 1953), dan Perang Vietnam (1955-1975). Namun demikian, hingga kini setiap penduduk laki-laki Amerika Serikat yang berusia 18-25 mendaftarkan dirinya ke dalam Selective Service System. Selective Service System adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mendata personel militer potensial yang sewaktu-waktu dapat diaktivasi oleh Presiden dan Kongres AS ketika dibutuhkan dalam keadaan perang atau darurat nasional. Amerika Serikat memiliki dua model komponen cadangannya paska penghapusan program wajib militer yakni Garda Nasional (National Guard) dan komponen cadangan (reserved component). Garda Nasional (National Guard) adalah bagian dari komponen cadangan (reserve components) dari Angkatan Darat (US Army) dan Angkatan Udara (US Air Force) Amerika Serikat. Garda Nasional AS merupakan gabungan dari anggota garda nasional yang berasal dari tiap-tiap negara bagian serta teritori AS seperti Guam, Kepulauan Virgin, Puerto Riko, dan Washington, DC. Garda Nasional berada di bawah kendali ganda yakni pemerintah negara bagian serta pemerintah federal. Unit Garda Nasional dapat dimobilisasi untuk tugas aktif federal guna membantu angkatan bersenjata reguler dalam masa perang atau keadaan darurat nasional yang dideklarasikan oleh Kongres, Presiden, atau Menteri Pertahanan AS. Mereka juga dapat diaktifkan untuk diterjunkan di negara bagian masing-masing 87 setelah adanya deklarasi keadaan darurat oleh gubernur negara bagian atau teritori tempat mereka bertugas. Sebagian besar anggota Garda Nasional AS memiliki pekerjaan sipil penuh waktu (full-time) sambil menjadi anggota Garda Nasional secara paruh waktu (part-time). Sementara itu, komponen cadangan (reserve components) Angkatan Bersenjata Amerika Serikat adalah organisasi militer yang bertugas untuk membantu tentara aktif (penuh waktu) ketika diperlukan, di mana anggotanya pada umumnya melakukan tugas militer (military duty) minimal 39 hari dalam setahun. Komponen cadangan di AS dikenal dengan sebutan The National Guard and Reserve. Tujuan dari komponen cadangan AS adalah untuk “menyediakan unit- unit terlatih dan orang-orang yang memenuhi syarat yang tersedia untuk tugas aktif dalam angkatan bersenjata, pada waktu perang atau keadaan darurat nasional.” Ada tujuh komponen cadangan militer AS yang dibagi menjadi dua kategori, yakni cadangan reguler (regular reserves) dan Garda Nasional (National Guard). Komponen cadangan militer AS yang termasuk ke dalam kategori cadangan reguler (regular reserves) adalah Komponen Cadangan Angkatan Darat (Army Reserve), Komponen Cadangan Angkatan Laut (Navy Reserve), Komponen Cadangan Korps Marinir (Marine Corps Reserve), Komponen Cadangan Angkatan Udara (Air Force Reserve), dan Komponen Cadangan Penjaga Pantai (Coast Guard Reserve). Sedangkan komponen cadangan militer AS yang tergabung ke dalam Garda Nasional yakni Garda Nasional Angkatan Darat (Army National Guard) dan Garda Nasional Udara (Air National Guard). Dalam penerapan Komponen cadangan di Amerika Serikat, Kementerian Pertahanan AS menerapkan prinsip conscientious objection dalam praktiknya dan klasifikasi conscientious objector ke dalam sistemnya sendiri. Angkatan Laut, Korps Marinir, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Penjaga Pantai (Coast Guard) AS masing-masing memiliki kebijakan mereka sendiri tentang conscientious objection. Seseorang yang sudah terdaftar (enlisted) dapat mengajukan klasifikasi sebagai conscientious objector (1-A-O) untuk kemudian ditugaskan pada dua tahun tugas non-kombatan atau sipil “yang berkontribusi pada pemeliharaan kesehatan, keselamatan, atau kepentingan nasional.” Ketika 88 wajib militer diberlakukan (diaktivasi) dan komponen cadangan diperlukan di AS, setiap orang yang bergabung sebagai komponen cadangan diberikan waktu untuk memilih menjadi conscientious objector (1-A-O conscientious objector). Dan jika diterima, ia akan diberikan tugas non-kombatan atau sipil selama dua tahun. Dengan demikian tidak ada sanksi pidana kepada warga yang menolak untuk di aktifasi sebagai komponen cadangan dan mereka sudah menjalankan tugas non-kombatan atau sipil selama dua tahun (alternative service). Lebih lanjut, dalam praktik komponen cadangan di dalam negara demokrasi yang diatur di negara lain, aturan tentang komponen cadangan juga hanya terbatas pada sumber daya manusia saja, tidak mengatur tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain. Hal itu dipraktikkan oleh beberapa negara lain yang mengatur tentang komponen cadangan seperti di Filipina, Amerika Serikat dan lainnya. Dalam konteks itu, pengaturan komponen cadangan dari unsur sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain sebagaimana di atur dalam Pasal 28 UU PSDN sebaiknya tidak perlu diatur dalam UU PSDN. Di dalam Konstitusi, yang dimaksud kekuatan pendukung juga subyeknya hanya warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUD. Pengaturan Komponen cadangan dalam UU PSDN sebaiknya fokus mengatur sumber daya manusia (warga negara). Apalagi mekanisme dan verifikasi tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasana untuk menjadi komoponen cadangan itu tidak diatur rinci dalam undang-undang PSDN sehingga dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang. Pengaturan yang tidak rinci itu akan membuka ruang terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain milik warga negara secara sewenang-wenang oleh negara. Hal ini juga memiliki potensi konflik sumber daya alam dan konflik agraria antara negara dan masyarakat. Dalam praktik di Indonesia konflik pertanahan antara masyarakat vs militer, pernah dan masih terjadi di beberapa tempat, dan seringkali diawali dengan pengambilalihan tanah untuk alasan kepentingan pertahanan negara. Konflik seperti ini misalnya terjadi di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur; Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah; dan lain-lain. 89 3. Dr. Aan Eko Widiarto., S.H., M.Hum. Konstruksi Konstitusional Sistem Pertahanan dan Keamanan Mengawali pemberian keterangan keahlian ini, ahli akan menguraikan konstruksi konstitusional sistem pertahanan dan keamanan dalam UUD NRI 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, Pertahanan Negara hanya diatur dalam satu Pasal yakni Pasal 30 UUD 1945 yang berbunyi: (1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang. Ketentuan tersebut diamandemen sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**) (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **) (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **) (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **) (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syaratsyarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undangundang. **) Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (yang selanjutnya disebut UU PSDN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini sistem pertahanan diatur pada pokoknya dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang unsur norma sebagai berikut: a. usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta; b. usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh: 1) kekuatan utama yang terdiri atas: a) Tentara Nasional Indonesia; dan 90 b) Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia. 2) kekuatan pendukung yakni rakyat. Berdasarkan unsur norma dimaksud maka maknanya adalah TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan sedangkan rakyat merupakan kekuatan pendukung. Makna Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut berkesesuaian dengan secara tafsir historis/historical interpretation (original intens) berdasarkan pendapat para perumus UUD NRI 1945 sebagaimana tertuang dalam risalah sidang MPR yang termuat dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Pertama, Edisi Revisi, Juli 2010, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010. Pertama, A.M Luth dari F-Reformasi berpendapat sebagai berikut: Ini menyangkut pertanyaan Saudara, karena ini dalam konteks... rakyat...TNI...atau rakyat bersenjata. Rakyat bersenjata pun...harus punya bakat dan karena pembelaan negara itu dilakukan TNI dan POLRI sebagai inti kekuasaan dan dibantu oleh rakyat yang terorganisir, dilatih, dan disiapkan. Bahkan semua kita-kita akan wajib latih militer kalau perang tiba, milisi ini seolah-olah seperti rakyatnya tidak ikut bela negara. Aturan HAM mengatakan setiap warga negara adalah berhak dan berkewajiban, inilah makanya saya ngotot tetap dimasukkan... (Hlm. 1556) Kedua, Agun Gunandjar juga menegaskan sebagai berikut: Ini pola pikir yang sudah kita rumuskan pada waktu itu kita sepakati, karena pada waktu itu memang reformasi menghendaki bahwa usaha pembelaan negara di lakukan oleh TNI dan POLRI sebagai inti dibantu oleh rakyat yang telah diorganisir, dilatih dan disiapkan secara khusus dalam pembelaan negara yang pada hakekatnya usulan dari Fraksi Reformasi. (Hlm. 1557) TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan sedangkan rakyat merupakan kekuatan pendukung sebagaimana terkandung dalam makna norma Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 kemudian secara konsisten diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara berbunyi sebagai berikut: 91 “Pasal 7 (1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan komponen pendukung. (3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur- unsur lain dari kekuatan bangsa.” Sebagai peraturan organik, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menentukan bahwa TNI menjadi komponen utama untuk menghadapi ancaman militer. Sedangkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menentukan bahwa lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi komponen utama untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Dengan demikian peran TNI sudah jelas sebagai komponen utama untuk menghadapi ancaman militer. Sedangkan secara tafsir sistematis (systematic interpretation) sesuai bunyi ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 maka POLRI sebagai lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi komponen utama untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terang menentukan peran TNI dan POLRI. TNI berperan dalam pertahanan negara sedangkan POLRI berperan dalam memelihara keamanan. Keduanya merupakan kekuatan utama sehingga pada ayat (3) ditentukan bahwa dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Berikut bunyi Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000: 92 “Pasal 2 (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. (3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.” Pemisahan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan untuk dilakukannya demokratisasi. Namun demikian meskipun ada pemisahan peran, TNI dan POLRI tetap merupakan kuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana ditentukan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945. TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara telah dinegasikan UU PSDN dengan adanya ketentuan yang mencampuradukkan Kekuatan Utama dan Kekuatan Pendukung. Penegasian ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam UU PSDN adalah sebagai berikut: a. seluruh ketentuan yang mengatur tentang Komponen Cadangan dalam UU PSDN bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa ada 2 (dua) kekuatan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yakni TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Adanya Komponen Cadangan terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) UU PSDN. Keberadaan Komponen Cadangan ini mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan warga negara sebagai salah satu Komponen Cadangan. Warga negara tersebut merupakan kekuatan utama atau kekuatan pendukung. Menurut ketentuan Pasal 29 UU PSDN warga negara tersebut sebagai Komponen Cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. 93 “Pasal 29 Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida.” Warga negara dalam ketentuan Pasal 29 UU PSN aquo bukan merupakan anggota TNI atau pun POLRI. Dengan demikian apabila dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida maka mengalami kerancuan status. Warga negara tersebut statusnya sebagai warga negara sipil (non combatan) atau warga negara yang menjadi anggota TNI/POLRI (combatan). Ketidakjelasan ini ditambah lagi dengan adanya 2 (dua) masa pengabdian warga negara sebagai Komponen Cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU PSDN. “Pasal 43 Masa pengabdian Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. masa aktif; dan b. masa tidak aktif.” Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif diberlakukan hukum militer sebagaimana ditentukan Pasal 46 UU PSDN. Secara acontrario karena tidak eksplisit diatur dalam UU PSDN maka bagi Komponen Cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer. Kerancuan status warga negara yang menjadi Komponen Cadangan berimplikasi pada kekaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara. Dalam persidangan MPR perumusan amandemen UUD NRI 1945 salah satu anggota panitia ad hoc MPR dari dari F-TNI/Polri, Hendy Tjaswadi mengusulkan agar ada penegasan sampai pada tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara. Batas tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara adalah apabila kekuatan utama sudah tidak sanggup sehingga kekuatan pendukung yakni rakyat dilibatkan. “Ini Pak jadi di sini masih belum, kapan itu inti dengan kekuatan? Sebagai inti dan dibantu oleh rakyat itu kapan berlakunya? Ini belum ada, iya ayat terakhir katakanlah demikian. Jadi apakah itu sepanjang ada kegiatan usaha pembelaan negara, dia ikut katakanlah kegiatan di Maluku, di Poso dia ikut, apakah demikian yang diinginkan dari rumusan kami ini karena rumusan ini bisa 94 berlaku kapan saja, seharusnya tidak begitu. Harusnya itu, intinya sudah tidak sanggup, baru melibatkan kekuatan lain bukan setiap kegiatan intinya itu rakyat ikut disitu yang sudah diorganisir tadi. Setiap ada kegiatan ikut, kalau rumusan ini kan begitu, artinya... yang diinginkan tidak begitu. Jadi sesuatu saat inti tidak sanggup itu yang masuk semuanya, saya kira begitu. Kalau itu rumusanya kita perbaiki, tapi rumusan ini artinya adalah setiap inti itu bergerak itu rakyat ikut masuk jadi setiap kegiatan di Poso misal TNI masuk ya terus ikut masuk juga rakyat yang terorganisir masuk rumusan begini. Jadi rumusan ini perlu diperbaiki, kalau memang ini perlu dimasukan... harus ada batas Pak. Kapan inti itu tidak sanggup rakyat masuk? Jadi jangan sampai setiap kegiatan inti rakyat masuk, terima kasih.” (Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Hlm. 1561) Status warga negara seharusnya tetap menjadi kekuatan pendukung yang sewaktu waktu siap dimobilisasi. Warna negara tidak diposisikan sebagai Komponen Cadangan yang tidak jelas posisi sebagai kekuatan utama (combatan) atau bukan (non combatan). Dalam kondisi demikian maka lebih jauh mengakibatkan hilangnya jaminan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” b. ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PSDN menentukan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Komponen Pendukung. “Pasal 20 (1) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. warga terlatih; c. tenaga ahli; dan d. warga lain unsur Warga Negara.” Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PSDN yang menentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Komponen Pendukung tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945, TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan. Dalam kondisi negara dalam menghadapi ancaman non militer maka POLRI merupakan kekuatan 95 utama. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 7 ayat (3) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7 (1) …………… (2) …………… (3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.” Menempatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung sama halnya dengan Warga Terlatih yang dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d UU PSDN salah satunya anggota organisasi kemasyarakatan adalah sangat tidak tepat. Berikut bunyi penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d UU PSDN: “Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "warga terlatih" adalah Warga Negara yang terlatih dan terorganisasi dalam lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap menjadi komponen Pertahanan Negara. Yang termasuk sebagai warga terlatih antara lain adalah: a. purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. anggota resimen mahasiswa; c. anggota satuan polisi pamong praja; d. anggota polisi khusus; e. anggota satuan pengamanan; f. anggota pelindungan masyarakat; dan 96 g. anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih.” Dengan demikian UU PSDN yang mengatur Komponen Cadangan dan POLRI sebagai Komponen Pendukung bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur usaha pertahanan dan keamanan negara karena telah mencampuradukkan kekuatan utama dan kekuatan pendukung. Selain itu, menempatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung yang setara dengan Warga Terlatih yang dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d UU PSDN salah satunya adalah anggota organisasi kemasyarakatan, adalah satu perumusan norma yang sangat keliru, yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, dengan mencampuradukkan kekuatan utama dan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan negara yang daitur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maupun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional Sebagai Komponen Pendukung dan Sebagai Komponen Cadangan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 hanya menentukan manusia (Warga Negara) sebagai kekuatan utama maupun sebagai kekuatan pendukung dalam pertahanan negara. Pengaturan non manusia yang dalam hal ini Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional sebagai Komponen Pendukung dan sebagai Komponen Cadangan tentunya bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2)UUD 1945. Pasal 30 ayat (2)UUD 1945 tegas menyebutkan, “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.” Dalam Bahwa penyebutan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai unsur-unsur Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan telah menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung sebagaimana ditentukan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Padahal, rumusan norma dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 bersifat limitatif. Secara tegas, pembentuk konstitusi telah eksplisit menyatakan “... Tentara Nasional Indonesia dan 97 Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Pembentuk UUD tidak pernah sekalipun menyebutkan unsur non-manusia (Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional) sebagai bagian dari kekuatan utama maupun kekuatan pendukung pertahanan negara. Seharusnya yang dimaksud komponen cadangan dan komponen pendukung adalah hanya sebatas sumber daya manusia yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan tidak termasuk sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain. Pengaturan tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip inform consent bagi pemilik atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain, terutama ketika akan dimobilisasi dengan alasan pertahanan negara. Pasal 54 ayat (4) UU PSDN hanya menentukan penetapan Komponen Cadangan diberitahukan kepada pemilik atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. Pasal 54 (4) Penetapan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemilik atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. Pemberitahuan tersebut menisbikan hak memanfaatkan sumber daya yang sudah dimilikinya. Dalam hal ancaman daam bentuk agresi/militer tentunya tidak banyak menimbulkan masalah, namun dalam hal terjadi ancaman hibrida dalam hal ini kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber maka akan sangat mudah terjadi penyalahgunaan (abuse of power). Terkait Penggunaan APBD Dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Pasal 75 UU PSDN mengatur alokasi anggaran untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ini dapat bersumber dari APBN, APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Padahal, menurut Pasal 25 UU No. 3 Tahun 98 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 66 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sumber anggaran pertahanan hanya melalui APBN. UU No 23 Tahun 2019 mengabaikan penggunaan anggaran yang sifatnya sentralistik. Pasal 75 huruf b dan huruf c menyebutkan bahwa pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat di samping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara. Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan “Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Sementara pada Pasal 25 ayat (2) menyebutkan “Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya”. Keterpusatan penyelenggaraan sektor pertahanan negara sejalan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa bidang pertahanan merupakan urusan pemerintahan secara absolut. Terlebih lagi, pemusatan anggaran merupakan mekanisme kontrol terhadap sektor keamanan, tidak hanya untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran namun juga kontrol terhadap TNI. Akomodasi pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya jelas berpotensi menimbulkan masalah serius karena kontribusi bantuan anggaran tersebut sulit untuk dikontrol. Selain itu, hal tersebut akan juga memperumit proses pertanggungjawaban sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan. Persoalannya dalam konteks pengujian ini memang bukan masalah pertentangan antara UU PSDN dengan undang-undang yang lain melainkan aspek pertentangan UU PSDN dengan UUD NRI 1945, namun dengan adanya petentangan antara UU PSDN dengan 25 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 66 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI maka telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 99 4. DR. Eva Achjani Zulfa., S.H., M.H. Politik Hukum Pidana Hukum pidana pada dasarnya merupakan salah satu pilihan dari berbagai instrument hukum lainnya yang dapat digunakan oleh institusi negara dalam menjalankan fungsi menjaga tertib masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan social sebagaimana yang menjadi amanah dalam pembukaan UUD 1945 sebagai wujud dari pendirian negara berdasarkan “contract social theory”. Secara teoretis kewenangan Ius punale dan Ius puniendi, yaitu kewenangan menentukan perbuatan pidana dan sanksinya sekaligus cara pelaksanaan dan penegakannya menjadi kewenangan negara melalui-lembaga didalamnya. Namun penggunaan kewenangan tersebut pada hakekatnya tidak dapat bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana dalam Konstitusi serta Hak Asasi Manusia. Politik hukum pidana pada hakekatnya menjadi suatu upaya perumusan suatu kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Namun harus disadari perumusan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus melihat kepada konteks filosofi tentang kepentingan hukum apa yang dilindungi dari perumusan suatu kebijakan pidana. Bila masa lalu, Roescoe Pounds (1940:66) menyatakan “law as a social engineering” atau “law made as an order”, namun pada saat sekarang masyarakat dihadapkan pada suatu perkembangan luar biasa sehingga banyak aturan perundang-undangan dibuat sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi dimasyarakat (law made by disorder). Pandangan ini dirumuskan dalam pemikiran Sudarto (1996 : 27) yang menyatakan bahwa politik hukum pidana mempunyai dua arti yaitu Pertama, usaha untuk mewujudkanperaturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat (termasuk kedepannya) dan Kedua, kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana harus juga memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Penggunaan sarana hukum pidana yang berlebihan akan menyebabkan “pisau hukum pidana menjadi tumpul”, sehingga tidak memiliki arti (Beccaria: 1866). Mengingat posisi hukum pidana sebagai 100 suatu ultimum remedium, maka menjadi tugas para perumus undang-undang untuk menentukan sarana hukum terbaik lainnya sebelum menggunakan sarana hukum pidana. Karena menurut Pound (1940), hukum adalah kepentingan- kepentingan tertentu (certain interests), yang menurut masyarakat kepentingan tersebut harus dilindungi oleh hukum. Lebih lanjut, Pound menyatakan bahwa tidak semua kepentingan tersebut harus dilindungi oleh hukum. Ada sejumlah kepentingan sosial yang bisa dilindungi melalui agama, moral dan estetika, dan bentuk perlindungan lainnya. Karenanya tersebut harus dilakukan secara seimbang. Keseimbangan yang harmonis inilah yang merupakan hakikat dari keadilan. Pound menyatakan agar hukum dirumuskan dengan melihat “at every interest from the point of view of the society. Thus, we can balance them”. Karenanya pandangan ini dimaknai sebagai sistesis dari tesis tentang perlindungan masyarakat dan kepentingan negara. Undang-undang merupakan wujud dari hukum dalam masyarakat modern. Dokumen hukum tertulis merupakan bagian penting dari contract social theory dimana pembatasan atas kesewenang-wenangan penguasa disatu pihak dan kepastian hukum masyarakat dilain pihak. Upaya ini menjadi bagian penting dari perlindungan HAM terkait dengan ha katas kebebasan pribadi, ha katas rasa aman dan hak atas keadilan. Dalam kaitannya dengan keikutsertaan dalam tugas militer misalnya. Dikenal prinsip Penolak berdasarkan hati nurani (conscientious objector) di mana "orang yang mengklaim hak untuk menolak melakukan tugas militer". Dalam intrumen HAM PBB, prinsip ini dirumuskan dalam the International Covenant on Civil and Political Rights Article 18 sebagai bagian dari hakatas kebebasan pribadi dan hak atas rasa aman. Dalam hal ini bilamana system kepercayaan atau atas dasar agama yang dianut melarang keikutsertaan seseorang dalam dinas militer baik (dalam UU PSDN dinyatakan sebagai komponen cadangan). Asas lex sripta, lex stricta dan lex certa, menjadi panduan penting dalam perumusan norma dalam undang-undang. Karenanya perumusan yang kabur, tidak jelas dan multi interpretative dilarang dalam perumusan suatu ketentuan undang-undang pidana. Cleiren dan Nijboer (Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah:2010:53) menerjemahkan asas legalitas sebagai tidak ada ketentuan yang samar-samar. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada 101 perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga akan selalu mendapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku (Havemann: 2002:5). Mengutip pandangan Henry Hart yang menyatakan bahwa kejahatan yang tampaknya dinyatakan sebagai segala sesuatu yang jahat (Hart: 1958, Husak: 2004). Maka menjadi hal yang harus diperhitungkan dengan seksama dalam konteks melakukan kebijakan kriminalisasi atas suatu perbuatan hingga dikatagorikan sebagai kejahatan. Keputusan negara untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus memperhatikan pembatas internal dan pembatas eksternal. Yang pertama meliputi sifat jahat dan dampak kerugian/kerusakan yang begitu serius dari dilakukannya suatu tindak pidana, kesalahan pembuat, dan proporsionalitas pidana; sedangkan yang kedua terkait substansialitas kewenangan negara untuk memidana. Pemikiran Husak relevan untuk menjadi parameter dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia terutama menyangkut prinsip ketercelaan suatu perbuatan, penetapan beratnya ancaman pidana mengacu pada seriusitas delik dan kesalahan pembuat, dan kriminalisasi tidak boleh ditempuh jika cara-cara lain sama efektif atau bahkan lebih efektif untuk mencapai tujuan. Beberapa hal yang menarik dalam ketentuan undang-undang ini adalah 1. Bagian menarik dari ketentuan undang-undang ini adalah bahwa sumber daya nasional ditujukan kepada : a. Upaya Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman (Pasal 4 ayat (1)) baik ancaman militer dan non militer serta ancaman hibrida. Dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang- undang Penanggulangan Bencana (UU No: 24 tahun 2007), Undang- undang tentang Wabah (UU No. 4 tahun 1984) atau Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018) di mana keikutsertaan masyarakat telah diatur disana, maka adanya norma yang tumpah tindih dengan ketentuan tentang komponen cadangan sebagai bentuk peran serta masyarakat. b. Maka dalam hal perbuatan misalnya Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan dimana “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan 102 Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan” akan beririsan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU PSDN dimana “Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi”,menjadi beririsan. Maka dalam hal ini merujuk kepada asas “lex consumen derogate legi consumtee”, dimana ketentuan yang khusus akan mengesampingkan yang umum ketentuan dalam UU PSDN menjadi tidak berlaku. Potensi ini juga meliputi banyak undangundang lainnya. 2. Bahwa keikutsertaan sebagai komponen cadangan pada dasarnya adalah “kesukarelaan” (Pasal 28 ayat (2). Dalam hal ini, juga merujuk kepada prinsip Penolak berdasarkan hati nurani (conscientious objector) menjadi tidak tepat apabila sanksi pidana dijatuhkan dalam hal pemaksaan keikut sertaan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) UU PSDN. 3. Bahwa hak atas kepemilikan harta kekayaan (Right to property), merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Merujuk kepada ketentuan Pasal 17 Deklarasi HAM PBB, Protokol 1, artikel 1 mengakui hak untuk orang perseorangan dan di sisi undangundang untuk "menikmati harta milik dengan aman". Dalam hal ini juga merujuk pada UUD 1945 Pasal 28 huruf (a) tentang “hak atas kelangsungan kehidupan”, dan Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari hak atas kepemilikan ini. Dalam kaitan ini, maka ketentuan dalam Pasal-pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 UU PSDN tentang ancaman pidana bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban penyerahan pemanfaatan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan, menjadi bertentangan dengan Hak konstitusional dan sekaligus Hak Asasi Manusia. 4. Pada dasarnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional merupakan undang-undang administrative yang bersanksi pidana. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dasar filosofi dari fungsi sanksi pidana dalam undangundang administrative yang bersanksi pidana adalah ultimum remedium, dimana hukum pidana sebagai sanksi terakhir setelah 103 upaya lainnya telah secara maksimal diberlakukan. Sehingga menjadi kelemahan dari undang-undang ini adalah tidak adanya mekanisme administratif yang dilakukan sebelum sanksi pidana dijalankan. 5. Belajar dari pengalaman penerapan Pasal-Pasal Pidana dalam UU Kekarantinaan Kesehatan dalam masa Pandemi Covid 19, yang tidak dapat efektif diberlakukan karena penegakan hukum yang tidak maksimal dalam situasi kedaruratan, maka karena sifat dan keadaan terkait penerapan dari UU ini yang hampir sama, maka patut dipertimbangkan apakah sanksi pidana khususnya pidana penjara menjadi pilihan sanksi yang baik untuk diterapkan. Suatu sanksi pidana yang tidak dapat dilaksanakan pada dasarnya hanya akan menjadikan aturan tersebut mubazir dan menjadi pisau yang tumpul. 5. Muhammad Najib Azca, M.A., Ph.D Kerangka Analisis: ‘Konstruksi Politik Konstitusional’ Terminologi ‘Komponen Cadangan’ secara politik konstitusional baru dikenal setelah pemerintah mengesahkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dengan demikian jelas bahwa pembentukan Komponen Cadangan ditujukkan untuk memperkuat Pertahanan Negara. Lebih lanjut dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Keselamatan Segenap Bangsa dari Ancaman dan Gangguan terhadap Keutuhan Bangsa dan Negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa fungsi Pertahanan Negara ditujukan untuk menghadapi Ancaman Militer dan Ancaman Non-Militer. Nah, dalam konteks untuk menghadapi Ancaman Militer lah TNI ditempatkan sebagai komponen utama, didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Sedangkan untuk menghadapi Ancaman Non-Militer, UU Pertahanan Negara (Pasal 7) menempatkan Lembaga Pemerintahan di Luar Bidang Pertahanan sebagai Unsur Utama. Dalam Kerangka Analisis Konstruksi Politik Konstitusional mengenai Pertahanan Negara tersebut maka upaya pembentukan Komponen Cadangan yang dibuat Kementerian Pertahanan RI seharusnya diarahkan demi 104 kepentingan membantu dan memperkuat Komponen Utama Pertahanan Negara, yakni TNI, dalam rangka menghadapi ancaman militer atau kemungkinan terjadinya peperangan dengan pihak/negara lain. Karena itu, langkah dan kebijakan Kementerian Pertahanan RI untuk membentuk komponen cadangan dalam rangka menghadapi ancaman selain ancaman militer merupakan langkah dan kebijakan yang tidak tepat. Sebab merujuk pada Pasal 7 UU Pertahanan Negara, Komponen Utama dalam menghadapi ancaman selain ancaman militer adalah Lembaga di Luar Bidang Pertahanan. Dengan mengikuti Kerangka Analisis Konstruksi Politik Konstitusional tersebut maka bisa dikatakan bahwa langkah dan kebijakan pembentukan Komponen Cadangan untuk menghadapi Ancaman Non-Militer menyalahi Konstruksi Politik Konstitusional di Negara Demokratis yang melihat dan menempatkan kehadiran militer sebagai alat perang. Maka dari itu di sejumlah negara demokratis yang mengatur dan memiliki Komponen Cadangan dalam konstruksi strategis Pertahanan Negara mereka maka tugas utama bagi mereka adalah untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain atau menjadi kekuatan perang. Hanya dalam dalam keadaan sangat khusus saja, seperti pada saat status Darurat Keamanan (state emergency), mereka diperbolehkan untuk melakukan tugas-tugas lain di luar perang. Dilihat dari kerangka analisis politik konstitusional seperti itulah maka pengaturan fungsi dan tugas Komponen Cadangan untuk menghadapi Ancaman Hibrida seperti tersebut dalam Pasal 29 UU PSDN bisa dikatakan sebagai kekeliruan dan bahkan penyimpangan. UU PSDN seharusnya memfokuskan diri pada hal-ihwal yang menyangkut tugas Komponen Cadangan dalam menghadapi Ancaman Militer atau Ancaman Perang. Dengan demikian, tidak diperlukan penjelasan dan pengaturan mengenai Ancaman Non-militer dan Ancaman Hibrida dalam UU PSDN. Konteks dan Lanskap ‘Perang Baru’ Sebelum menyampaikan sebuah uraian konseptual dan teoritis mengenai ‘perang baru’ (new war) dan implikasinya bagi keperluan pendekatan dan kebijakan baru dalam bidang pertahanan, saya ingin mulai dengan mengutip statement yang dibuat oleh World Bank pada 2011 sebagai berikut: Global systems of the 20th century were designed to address inter-state tensions and civil wars. War between nation- states and civil war have a given logic... 21st century violence does not fit the 20th century 105 mould...Violence and conflict have not been banished...But because of the success in reducing inter-state war, the remaining forms of violence do not fit neatly either into “war” or “peace”, or into “political” or “criminal” violence. (World Bank 2011) Seperti bisa dibaca dalam statement yang tercantum dalam World Development Report 2011: Conflict, Security and development tersebut, tim penyusun laporan World Bank pada tahun 2011 sudah melihat dan mengakui perlunya cara pandang baru terhadap konsep-konsep kunci seperti ‘perang’ dan ‘damai’ ketika dunia sudah berubah dan lanskap konflik, kekerasan dan peperangan memiliki format dan kontruksi yang baru. Apa yang termaktub dalam laporan World Bank tersebut sesungguhnya mencerminkan dan mengikuti perdabatan teoritis dan konseptual yang sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya, antara lain konseptualisasi yang dibuat oleh Prof. Mary Kaldor, guru besar ilmu politik dan hubungan internasional dari London School of Economics (LSE). Setelah melakukan kajian historis panjang mengenai ragam bentuk peran di dunia, sejak abad 19 hingga abad 21, maka Kaldor mengusulkan perlunya dibedakan dan dibuat konseptualisasi baru yang lebih solid antara ‘perang lama’ (old wars) dan ‘perang baru’ (new wars). Menurut Kaldor, ‘perang baru’ merupakan peperangan yang terjadi di era globalisasi. Perang baru terjadi khususnya di wilayah dimana Negara-negara otoriter mengalami pelemahan secara drastis sebagai konsekuensi dari proses keterbukaan dalam konteks global. Dalam konteks semacam itu maka perbedaan antara Negara dan Non- Negara, Publik dan Swasta, Eksternal dan Internal, dan bahkan antara Perang dan Damai pun mengalami kekaburan atau kehancuran. Bahkan lebih jauh juga terjadi kekaburan antara sebab dan akibat dari terjadinya kekerasan. Untuk mempermudah penjelasan dan pembedaan mengenai dua kategori perang tersebut, maka tulisan ini mengikuti Kaldor (2013) akan memaparkan sebuah penjelasan skematik sebagai berikut: Dimension ‘Old Wars’ ‘New Wars’ Actors The regular armed forces of states The combinations of networks of state and non-state actors – regular armed forces, private security contractors, mercenaries, jihadists, war- lords, paramilitaries, etc. Goals Geo-political interests or for ideology (democracy or socialism) In the name of identity (ethnic, religious or tribal) 106 Methods Battle was the decisive encounter. The method of waging war consisted of capturing territory through military means Battles are rare and territory is captured through political means, through control of the population. A typical technique is population displacement – the forcible removal of those with a different identity or different opinions. Violence is largely directed against civilians as a way of controlling territory rather than against enemy forces Forms of Finance • Largely financed by states (taxation or by out- side patrons). In weak states, tax revenue is falling and new forms of predatory private finance include loot and pillage, ‘taxation’ of humanitarian aid, Diaspora support, kidnapping, or smuggling in oil, diamonds, drugs, people, etc. • Old war economies were typically centralising, autarchic and mobilised the population • Motivated by economic gain, but it is difficult to distinguish between those who use the cover of political violence for economic reasons and those who engage in predatory economic activities to finance their political cause • New wars are part of an open globalised decentralised economy in which participation is low and revenue depends on continued violence. Catatan dan penjelasan perlu diberikan terkait tujuan (goals) dari Perang Baru yang digerakkan oleh identitas atau oleh politik identitas. Perang karena tujuan ‘politik identitas’ berbeda dengan perang karena tujuan geopolitik atau ideology. Perang untuk tujuan ‘politik identitas’ bertujuan untuk mendapatkan akses kepada Negara bagi kelompok-kelompok tertentu, baik bercorak local maupun global, ketimbang bertujuan untuk menjalankan kebijakan atau program tertentu demi kepentingan public yang lebih luas. Kebangkitan politik identitas acap kali bertalian dengan teknologi komunikasi baru, dengan migrasi dari desa ke kota maupun lintas negara, serta erosi dari ideology politik inklusif seperti sosialisme atau nasionalisme pasca-kolonial. Bahkan, mungkin ini yang terpenting, politik identitas sering terbangun melalui konflik dan peperangan. Dengan demikian, mobilisasi politik di seputar identitas merupakan ‘tujuan dari perang’ ketimbang merupakan ‘piranti dari perang’—seperti yang acap terjadi dalam Perang Lama. Mary Kaldor menggunakan konsep ‘perang baru’ dan ‘perang lama’ ini untuk mendiskusikan dan menganalisis secara tajam dan komprehensif perang Bosnia-Herzegovina sebagai studi kasus perang baru yang terjadi ketika gelombang demokratisasi menerpa Eropa Timur. Dalam perang tersebut, konstruksi identitas yang menjadi basis mobilisasi politik dalam konflik dan 107 peperangan adalah identitas etnis dan agama. Dalam konflik tersebut terjadi pembunuhan dan pembantaian massal terhadap kelompok yang berbeda, yaitu antara etnis Serbia yang Kristen dan etnis Bosnia yang Muslim. Lebih lanjut Kaldor juga menggunakan konsep perang baru untuk membaca dan mendiskusikan perang Irak dan Afghanistan. Lalu, apa relevansi dari konseptualisasi ‘perang baru’ ini bagi UU PSDN? Seperti diuraikan di atas bahwa salah satu karakteristik dari perang baru ini adalah aktor konflik dan peperangan yang bukan (hanya) tentara reguler, melainkan juga kelompok milisi dan paramiliter yang pada prakteknya berbaur dan bercampur aduk dengan tentara reguler. Kita perlu ekstra hati-hati dengan pembentukan Komponen Cadangan dalam UU PSDN tersebut karena berpotensi untuk mengalami transformasi menjadi aktor dalam perang baru yang menjadi karakter dari konflik dan perang baru di era globalisasi seperti sekarang ini. Apakah hal tersebut merupakan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia? Menurut pendapat saya, itu merupakan kecemasan dan kekhawatiran yang berlasan karena pengalaman yang pernah terjadi di Indonesia pada periode sebelumnya, khususnya pada fase awal Masa Reformasi dan ketika ketika terjadi konflik komunal keagamaan di kawasan Indonesia Timur. Bagian berikutnya dari paparan ini akan menyampaikan hasil riset yang dilakukan oleh Ahli terhadap konflik komunal agama di Ambon, Maluku, dimana terjadi praktek peran partisan yang dilakukan oleh aparat keamanan dimana mereka terlibat dalam konflik dan terjun dalam pertempuran bersama dengan kelompok-kelompok laskar dan milisi yang bertikai. Konflik Ambon-Maluku sebagai ‘Perang Baru’ Konflik Ambon-Maluku mula terjadi pada 19 Januari 1999, persis pada hari raya Idul Fitri bagi umat Islam. Diawali oleh perselisihan dan perkelahian antara seorang sopir angkot dengan seorang preman terminal di Kota Ambon, konflik tersebut kemudian segera membesar dan bertransformasi menjadi konflik komunal agama antara komunitas Muslim dan komunitas Kristen di kepulauan Maluku. Konflik berdarah tersebut terjadi berkepanjangan, dengan melibatkan warga dari berbagai desa dan kota di kepulauan Maluku, dan menimbulkan korban massif: belasan ribu warga terluka dan meninggal, ratusan ribu warga 108 terpaksa mengungsi meninggalkan kampong halaman tercinta. Konflik komunal agama tersebut akhirnya berakhir dengan tercapainya kesepakatan damai antara para tokoh Muslim dan Kristen di Maluku melalui Perjanjian Damai Malino II pada bulan Februari 2002. Konflik Ambon-Maluku bisa dilihat sebagai salah satu kasus ‘perang baru’ di Indonesia, di mana isu, motif dan tujuan terjadinya konflik dan peperangan tersebut lebih digerakkan oleh identitas agama, yakni antara komunitas Muslim dan Kristen. Seperti diuraikan sebelumnya, mobilisasi massa yang dilakukan dalam kaitan konflik Ambon-Maluku dilakukan berbasiskan identitas agama yang sekaligus menjadi ‘tujuan dari perang’ maupun ‘piranti dari perang’. Maka terbentuklah kelompok milisi atau laskar, baik itu Laskar Muslim maupun Laskar Kristen dengan berbagai variannya termasuk yang dikenal sebagai “Laskar Jihad” maupun “Laskar Kristus”. Demikianlah maka actor utama yang terlibat dalam konflik dan peperangan adalah milisi dan lascar dari komunitas kedua komunitas tersebut: Muslim dan Kristen. Nah, salah satu karakteristik unik dari konflik Ambon-Maluku adalah terlibatnya sebagian anggota aparat keamanan dalam konflik berbasis identitas agama tersebut. Jadi, persisnya, sebagian anggota TNI dan Polri ikut terlibat dan terjun dalam konflik dengan membela laskar yang seagama dengan dirinya; sejumlah anggota TNI-Polri yang beragama Islam membela kelompok dan laskar Muslim, sedangkan sejumlah anggota TNI-Polri yang beragama Kristen membela kelompok dan laskar Kristen. Dengan demikian, terjadi pembauran antara tentara reguler dengan tentara-milisi sehingga mereka bekerjasama dan saling bantu dalam konflik dan peperangan berdasarkan identitas agama. Pada fase puncak terjadinya konflik komunal tersebut pada bulan Mei tahun 2000 sampai terjadi gudang senjata di Markas Brimob Maluku di Tantui diserang dan dikuasai oleh kelompok milisi. Ada sejumlah versi tentang peristiwa tersebut; namun peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa terjadi peran partisan dari aparat keamanan dalam konflik sehingga terjadi gudang senjata dibobol dan sebagian senjata akhirnya dikuasai oleh kelompok milisi/laskar. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa aparat keamanan baik TNI maupun Polri, tidak memiliki kepentingan politik maupun keberpihakan dalam situasi konflik dan peperangan, misalnya mengikuti identitas keagamaan yang bersangkutan. 109 Peristiwa yang mirip terjadi dalam kaitan dengan pembentukan Pasukan Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) pada tahun 1998. Pada saat itu dilakukan mobilisasi massa oleh aparat keamanan untuk membentuk Pamswakarsa yang kemudian ternyata digunakan untuk kepentingan politik dari rezim pemerintah waktu itu, yaitu untuk melawan kelompok demonstran kritis terhadap rezim pemerintah pada waktu itu. Dengan kata lain, pembentukan Pamswakarsa justru menimbulkan dan memicu terjadi konflik horisontal antar warga. Lalu, apa kaitannya dengan UU PSDN? Seperti terlihat dalam uraian di atas, ternyata ada kemungkinan terjadinya proses mobilisasi warga atau kelompok milisi atau laskar untuk terlibat dalam peristiwa konflik dan peperangan berbasis politik identitas atau kepentingan politik lain yang juga melibatkan anggota aparat keamanan baik dari unsur TNI maupun Polri. Hal ini terutama relevan terkait dengan pasal 17 mengenai “Komponen Pendukung” khususnya (a) Warga Negara dan pasal 28 mengenai “Komponen Cadangan” khususnya (a) Warga Negara. Demikian juga terkait dengan Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan: “Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi.” Kita perlu belajar dari pengalaman sejarah yang belum begitu lama mengenai risiko dan potensi kerawanan yang bisa ditimbulkan oleh mobilisasi warga ke dalam kesatuan yang dihimpun oleh aparat keamanan, termasuk dalam bentuk Komponen Cadangan. Apalagi kita tahu bahwa lembaga pemerintahan termasuk kementerian tidak bebas dari keterlibatan aktor-aktor yang terlibat dan terkait dengan politik dan partai politik. Kesimpulan dan Penutup Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa perumusan UU PSDN harus melihat dan mempertimbangkan perubahan konsep dan teori mengenai ‘Perang Baru’ dengan corak dan karakter yang berbeda dengan corak dan karakter ‘Perang Lama’ yang tampaknya masih mendasari konstruksi penyusunan UU PSDN. Dengan terjadi trend perubahan ke arah ‘Perang Baru’, kita perlu lebih hati dan waspada terhadap kemungkinan pembentukan satuan- satuan sipil yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan dan tujuan Keamanan Negara karena tidak terlepas dari kemungkinan terlibatnya kepentingan politik dan dimensi politik identitas. 110 Sementara itu, kebutuhan pemerintah untuk membangun kekuatan pertahanan seharusnya ditujukkan untuk penguatan alat utama sistem persenjataannya (alutsista) dan menjamin kesejahteraan prajuritnya dibandingkan untuk membangun komponen cadangan yang tidak terlihat urgensinya. Padahal sudah jamak diketahui bahwa kekuatan alutsista kita saat ini masih jauh dari postur alat pertahanan yang ideal. Dari buku postur pertahanan negara yang diterbitkan Kementerian Pertahanan dikethui bahwa kekuatan alutsista kita yang layak pakai untuk beroperasi hanya diperkirakan 50- 60 persen. Dalam situasi seperti itu, maka sangat disarankan kepada pemerintah agar bisa bertindak lebih efektif dan efisien di dalam menyusun kebijakan alokasi anggaran sektor pertahanan yang jumlahnya tergolong sangat terbatas itu untuk melakukan langkah-langkah prioritas strategis yaitu: memperkuat alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. 6. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. Menurut hemat saya, ada 2 (dua) persoalan hukum (legal issues) terkait dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Terhadap Pertahanan Negara (PSDN) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pertama, adanya potensi pelanggaran HAM ketika konstruksi UU PSDN ini diterapkan. Selain itu, UU A Quo berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan ketika ketentuan mobilisasi, pengambilalihan dan pemidanaan ditetapkan bersifat wajib tanpa ada alternatif atau pilihan sanksi hukum didalamnya. Kedua, ketidakjelasan area, batasan dan implikasi reserve component dikaitkan dengan prinsip conscientious objection. Prinsip tersebut dimiliki oleh orang perorang dan/atau kelompok orang berdasar moral, keyakinan dan agamanya. UU A Quo memiliki implikasi hukum terjadinya bias atau pertentangan antara prinsip conscientious objection dalam kaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan yang dijamin oleh Konstitusi dan standar internasional perlindungan HAM. Maksud utama UU A Quo sejatinya ditujukan untuk mengatur pembatasan HAM oleh negara kepada warga negaranya berdasarkan dua alasan. Pertama, pembatasan terjadi ketika negara dalam keadaan terancam dan membahayakan kepentingan, ketahanan dan posisi ideologi, politik, pertahanan, keamanan, 111 sosial dan budaya (Ipoleksosbudhankam) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, pembatasan diterapkan ketika komponen utama pertahanan negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia kurang atau dikhawatirkan tidak mampu menghadapi ancaman melalui Mobilisasi oleh Presiden dan di setujui oleh DPR vide Pasal 61 ayat (2), dan Pasal 63 UU A Quo. Dalam UU A Quo, orientasi dan cakupannya ditetapkan sebagai sebuah proses pemenuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan, yaitu untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman (bagian menimbang huruf b). Pengalokasian sumberdaya sampai pada batas maksimal terhadap pertahanan negara dikontruksikan dalam Pasal 17 dan Pasal 28 dengan menetapkan komponen pendukung secara jelas dan lugas, yaitu warga negara, dengan sumber daya alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional. Ketiga unsur tersebut menjadi rujukan Pemerintah dalam menguatkan aspek legitimasi dan akuntabilitas terhadap pertahanan dan keamanan nasional berdasar standar penghormatan HAM melalui UU a quo. Pembatasan tersebut memang memberi kejelasan substansi berupa adanya motivasi yang sah, sesuai dengan otoritasnya dan alokasi sumber daya yang harus dimiliki oleh Negara untuk mempertahankan NKRI dari ancaman. Selain itu, syarat formal pembatasan HAM juga terpenuhi dengan dibuat dan disahkanya UU A Quo dengan bersandar pada ketentuan hukum internasional dan nasional, yaitu Pasal 29 ayat (2) the Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) dan Pasal 28 huruf j angka (2) UUD NRI 1945. Pasal 29 ayat (2) UDHR menentukan pembatasan HAM bahwa: “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”. Sementara itu, Pasal 28J angka (2) UUD 1945 NRI memperluas cakupan pembatasan HAM bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang- Undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 112 yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Akibatnya, kebebasan warga negara di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sah dibatasi dan diterapkan berbeda pada saat kondisi negara terancam melalui UU A Quo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Potensi pelanggaran HAM tersebut di atas niscaya terjadi dalam pelaksanaan UU A Quo. Hal ini ditandai dengan munculnya pola hubungan sebab akibat yang tidak imbang antara negara dengan warna negaranya atau antara sesama warga negara; perbedaan kapasitas dan perbedaan peran dan fungsi yang disebabkan karena ketiakmengertian atau ketidaktahuan masyarakat; perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh warga negara sebagai Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan; dan faktor risiko-risiko warga negara dalam materi muatan UU A Quo. Pertama, fungsi pembatasan HAM dalam UU A Quo adalah sebagai standarisasi perilaku negara (duty bearer) terhadap warga negaranya (rights holders) supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasan (abuse of power), khususnya dalam keadaan negara “sedang terancam”. Penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam menentukan ancaman (thresholds of interpretation) potensial terjadi khususnya dalam penentuan adanya dan eskalasi ancaman militer, non militer dan hibrida pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU A Quo. Indikator-indikator ancaman yang dapat diverifikasi secara obyektif tidak diatur dalam UU A Quo, sehingga subyektifitas atau dominasi Negara dalam penentuan ancaman yang berdampak luas bagi perlindungan HAM warga negara terjadi. Potensi ketidaktahuan atau ketidakmergertian warga negara terjadi. Ketidaktahuan yang disengaja adalah bentuk pengingkaran terhadap hak atas informasi publik. Jaminan hak tersebut adalah elemen dasar keterikatan (consent to be bound) Komponen cadangan dan Komponen Pendukung yang seharusnya ada dan dipastikan dalam UU A Quo. 113 Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang potensial terjadi juga sebagai akibat rumusan Pasal 66 ayat (2) UU A Quo. Pasal tersebut menentukan bahwa: “setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai komponen cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi”. Sifat wajib memberikan ruang interprestasi tunggal dari negara tanpa adanya partisipasi dan adanya pilihan-pilihan terbaik yang dimiliki oleh warga negara untuk serta dalam Mobilisasi atas hak-hak sipilnya. Pengambilalihan tanpa ada alasan yang sah, diskriminatif dan kurang proporsional serta ketidakjelasan mekanisme pemulihan (remedy), ganti rugi atau kompensasi memunculkan potensi pelanggaran HAM dalam UU A Quo. Kedua, konsep Bela Negara yang diatur dalam UU A Quo tidak hanya sempit tapi juga militeristik. UU A Quo secara eksplisit menyatakan wajib militer menjadi salah satu bentuk bela negara dan Komponen Cadangan yang dibentuk dipersiapkan untuk tujuan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa pelatihan dasar kemiliteran secara wajib menjadi satu dari empat bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Bela negara esensinya adalah upaya untuk mewujudkan tujuan pembentukan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu menciptakan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Dalam perspektif ini, setiap warga negara yang bekerja melalui profesinya masing-masing secara esensial harus dimaknai sebagai bagian dari usaha-usaha aktif untuk bela negara. Interprestasi sempit dalam UU A Quo menegasikan bentuk-bentuk lain partisipasi aktif, variatif dan dinamis dari masyarakat yang seharusnya diperkuat dan difasilitasi melalui UU A Quo. Ketiga, ketidakjelasan mekanisme, prosedur dan tata cara penyiapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung (sipil dan warga negara) setelah berlakunya UU a quo. Elemen “memperbesar dan memperkuat komponen utama” pada Pasal 29 UU A Quo, membuat ketidakjelasan batasan bagaimana, kapan dan dimana Komponen Cadangan dipersiapkan dan digunakan. Dari sisi penikmat hak, khususnya warga negara, UU A Quo berisi unsur “harus diketahui” terkait dengan materi muatan, pedoman dan cakupannya. Unsur ini bersifat diseminatif dan artikulatif tanpa disertai dengan risikorisiko yang mungkin timbul bagi mereka. Konsekwensi dari sifat rumusan 114 tersebut memunculkan pertanyaan esensial bagi perlindungan HAM, yaitu: “apakah masyarakat yang dimobilisasi menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung mengerti dan memahami materi muatan dalam UU A Quo dengan semua konsekwensinya yang timbul”? Pertanyaan ini memang paradoksal sesuai dengan maksim hukum bahwa setiap orang dianggap tahu undang-undang. Namun, justru disinilah letak potensi pelanggaran HAMnya, yaitu ketidakmengertian yang sengaja diciptakan dalam rumasan Pasal 29 UU A Quo. Elemen kesengajaan menimbulkan ketidaktahuan atas disparitas sumber daya riil warga negara dan risiko-risiko yang timbul adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Keempat, penerapan hukum militer kepada Komponen Cadangan merupakan bentuk pelanggaran HAM atas status seseorang warga negara. Pasal 46 UU A Quo menyebutkan bahwa bagi Komponen Cadangan selama masa aktif diberlakukan hukum militer. Di saat reformasi militer tersendat karena belum dituntaskannya kasus pelanggaran HAM masa lalu misalnya, serta ketidaktundukan militer terhadap peradilan umum, UU A Quo justru mengatur bahwa dalam wajib militer Komponen Cadangan tunduk terhadap hukum militer. Ketentuan ini bersifat paradoksal, tumpang tindih dan potensial terjadi konflik norma hukum pidana dan pidana militer dalam pelaksanaannya. Potensi pelanggaran HAM terjadi karena menegasikan prinsip peradilan bebas, cepat dan tidak memihak. Padahal beberapa aturan perundang-undangan telah mengatur kompetensi absolut masing-masing peradilan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) TAP MPR VII/2000 yang menyatakan bahwa: ”Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”. Kelima, UU A Quo tidak memberi, mengatur dan menentukan mekanisme komplain atau keberatan warga negara. UU A Quo tidak mengatur ketentuan apapun terkait dengan mekanisme komplain atau keberatan warga negara bila terjadi penggunaan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan untuk tujuan yang tidak tepat. Lebih luas lagi, UU A Quo tidak menyediakan mekanisme pertanggungjawaban hukum ketika terjadi kasus kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Komponen Cadangan dalam situasi ancaman militer, non militer dan hibrida. Ketika tidak ada mekanisme hukum, impunitas terfasilitasi 115 karena impunitas (denial of law) dekat dan selalu terafiliasi dengan pemilik kekuasaan atau oknum pemilik kekuasaan. Keenam, adanya kemutlakan sanksi pidana bagi warga negara yang menolak tanpa ada kemungkinan sanksi-sanksi lain atau disinsentif lainnya (ultimum remedium) vide Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UU A Quo. Unsur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung (warga sipil) menjadi salah satu penentu keberhasilan UU A Quo dalam implementasinya di lapangan yang seharus tidak diancam dengan pemidanaan sebagai satu- satunya cara untuk mematuhi ketentuan. Namun, negara harus menyediakan alternatif-alternatif sanksi sebagai jaminan kepatuhan dan menjadi budaya hukum bagi warga negara untuk ikut serta bela negara. Hal ini disebabkan karena relasi internal dan eksternal sumber daya yang dimiliki riil oleh warga negara di lapangan berbeda-beda berdasarkan kemampuan ekonomi, sosial dan budaya, moral, keyakinan dan agama warga negara. Ancaman pemidanaan justru menakutkan masyarakat untuk berpartisipasi dengan berbagai cara yang seharusnya diakui, disediakan bahkan difasilitasi oleh Negara. Pidana sebagai mekanisme kepatuhan tunggal justru berpotensi memunculkan jenis, macam dan sarana tipu muslihat penghindaran kewajiban bela negara. Pasal-Pasal tersebut justru potensial mereduksi partisipasi aktif warga negara dengan segala keberagaman, kondisi, status, dan kerentanannya. Prinsip keberatan berdasarkan etika, moral, keyakinan atau agama (conscientious objection) telah diterima sebagai alasan yang sah terhadap pengecualian pemberlakuan hukum atau kebijakan tertentu. Rasionalitas inilah yang membentuk prinsip kesukarelaan dalam perekrutan warga negara dalam bela negara. Praktek dan keyakinan negara-negara selama ini menguatkan penerimaan prinsip tersebut sebagai hukum kebiasaan dibidang hukum HAM internasional. Pengecualian tersebut bukanlah merupakan pengingkaran hukum (denial of law) yang melanggar prinsip kesamaan di muka hukum (equality before the law). Dengan demikian, Negara berkewajiban memberikan alternatif- alternatif pilihan kepada warga negaranya terkait dengan kewajiban bela negara berdasarkan alasan pembenar tersebut. Pilihan harus dibuat dan disediakan berdasarkan kriteria yang jelas, mudah dipahami, non diskriminatif, serta proporsional. Ketersediaan alternatif bentuk, cara dan institusionalisasi bela 116 negara yang dibuat merupakan prasyarat meningkatnya pengharapan hukum warga negara dalam negara demokratis. Kewajiban ini harus disediakan oleh negara berdasarkan alasan moral, keyakinan dan agama dalam bentuk ragam, corak dan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menghadapi ancaman. Penerapan prinsip kesukarelaan haruslah dipandang secara luas, tidak hanya pada saat pendaftaran tapi juga dalam tahap Mobilisasi. Prinsip kesukarelaan harus memberikan ruang bagi warga negara yang sudah mendaftar secara sukarela menjadi Komponen Cadangan untuk mengubah atau merevisi opsi mereka atas dasar moral, agama atau keyakinannya (conscientious objection) termasuk saat Mobilisasi. Prinsip kesukarelaan dilanggar oleh ketentuan Pasal 66 dan Pasal 77 UU A Quo dengan kriteria wajib, interprestasi tipu muslihat dan pengenaan ancaman pidana. Pasal 66 UU A Quo menentukan bahwa: “(a). Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi. (b). Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi”. Pasal 77 menegaskan bahwa: “(1). Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (2). Setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”. Komentar Umum atau fatwa Komite Hak Sipil dan Politik Nomor 22 tentang Kebebasan Berdasarkan Moral, Keyakinan atau Agama paragraf 26 dengan tegas menyatakan bahwa: “Limitation imposed must be established by law and not must be applied in a manner that would vitiate the rights guaranteed in Article 18. The committee observes that paragraph 3 is strictly interpreted: restrictions are not allowed on the grounds not specified there, even if they would be allowed as restrictions to other rights protected in the Covenant, such as national security. Limitations may be applied only for the purposes for which they are prescribed and must be directly related and proportionate to the specific need on which they are predicted. Restrictions may not be imposed for discriminatory purposes or applied in a discriminatory manner. The Committee observes that the concept of moral derives from many social, philosophical and religious traditions; consequently, 117 limitations on the freedom to manifest religion or belief for the purpose of protecting moral must be based on principles not deriving exclusively from single tradition. …State parties report should provide information on the full scope and effects of limitations under Article 18.3, both as a matter of law and of their application in a specific circumstance”. Fatwa tersebut di atas merupakan rujukan atau interprestasi hukum yang memiliki otoritas untuk dilaksanakan dengan itikad baik bagi negara anggota Kovenan Hak Sipil dan Politik terhadap Pasal 18 Kovenan Hak Sipl dan Politik. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran”. Indonesia terikat pada rujukan tersebut di atas karena Indonesia menjadi Negara anggota dengan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Rujukan tersebut relevan digunakan sebagai alasan hukum bahwa Negara memiliki kewajiban melaksanakan kewajiban internasional sesuai dengan standar internasional yang berlaku tersebut. Negara harus menjalankan kewajiban internasional secara efektif dan efisien di wilayahnya dan yurisdiksinya. Prinsip ini sejatinya harus dipahami sebagai sebuah proses dan bukan pada hasilnya. Materi pengaturan UU A Quo cenderung berorientasi pada hasil (common ground) dengan mengabaikan proses yang terdiri dari banyak perbedaan, situasi dan keyakinan yang harus difasilitasi dan diberikan alternatif untuk memudahkan pencapaian hasilnya. HAM dalam Konstitusi dimaknai sebagai (a). keadaan alamiahnya sebagai manusia yang eksistensinya didasari oleh nilai kemanusiaan itu sendiri (hukum alam); dan (b). obyek persetujuan dari sistem moral dan politik Indonesia yang berbeda (hukum sosial) dalam kerangka tatanan sosial hidup bersama di Indonesia. Keadaan alamiah manusia tersebut terbentuk berdasar keyakinan, moralitas dan agama yang harus dijamin oleh hukum sebagai dasar nilai kebebasan, persamaan dan kemerdekaan. HAM dimaknai berdasarkan sudut pandang yang menyatukan ide dasar HAM dalam keadaan-keadaan alamiah manusia (filosofis) dan ide dasar HAM dalam konteks sebagai persetujuan (sosiologis) dan menimbulkan akibat hukum (yuridis), khususnya terhadap 118 implementasi hak sipil berdasarkan pada moral, keyakinan dan agama orang perorang atau kelompok orang dalam setiap usaha bela negara. HAM diterima sebagai sebuah nilai yang membentuk tatanan sosial yang mencerminkan keadapan dari masyarakat sosial tersebut. Elemen keadapan dan persetujuan tersebut melandasi kebenaran dan keharusan hukum dalam HAM sebagai sebuah tatanan nilai manusia dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak berkeyakinan, moralitas dan beragama menjadi nilai- nilai yang disepakati dan membentuk sistem hukum tersendiri, bebas dan merdeka sebagai sebuah kedaulatan hukum. Nilai kebenaran dan keharusan hukum inilah yang melandasi terbentuknya hukum HAM yang memiliki hak dan kewajiban hukum tertentu. Ketidakjelasan batasan dan implikasi reserve component dikaitkan dengan prinsip conscientious objection yang dimiliki oleh orang perorang dan/atau kelompok orang dalam UU A Quo merupakan pengingkaran terhadap jaminan perlindungan HAM dan praktek paling baik yang selama ini berlaku dan telah dipraktekan oleh banyak negara. Jaminan atas keyakinan, moral dan agama setiap warga negara melandasi pilar demokratisasi dan tata pemerintahan yang baik dalam mewujudkan esensi negara kesejahteaan versi Indonesia. Batas minimal tersebut termaktub dalam pembukaan UUDNRI, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Realitas yang terbangun antara hukum bela negara dalam UU A Quo dan HAM menjadi sebuah kebenaran dan keharusan yang harus disertifikasi. Bentuk sertifikasi dalam hukum adalah HAM yang dinegasikan dalam materi muatan UU A Quo terhadap pengakuan atas keyakinan, moral dan agama dalam partisipasi warga negara untuk ikut serta dalam Komponen Cadangan, Komponen Pendukung dan Mobilisasi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung pada saat negara dalam keadaan terancam. Skema pengingkaran keberatan warga negara berdasar etika, moral, keyakinan dan agama dalam UU A Quo menegaskan 6 (enam) eksistensi UU A Quo terhadap potensi pelanggaran HAM di bidang sipil, yaitu: 119 (1). Standar perlindungan HAM telah dikonstruksikan di bawah standar umum yang berlaku dan telah menjadi praktek paling baik oleh negara-negara di dunia; (2). Timpangnya relasi atau sifat hubungan negara dengan warga negara yang memiliki sumber daya, kondisi dan realitas yang berbeda; (3). Kewajiban hukum dalam UU A Quo seharusnya lebih dapat ditegakkan dengan jaminan HAM didalamya, dan demikian juga sebaliknya jaminan HAM seharusnya lebih dapat atur area, cakupan dan orientasinya dalam bela negara sehingga dapat lebih ditegakkan dengan hukum yang berlaku sebagai sebuah pengharapan hukum yang sah; (4). Indikator-indikator obyektif (objectively verified indicators) kurang diatur sehingga dominasi kekuasan menonjol dan menyebabkan kurang akuratnya alasan untuk dapat digunakan untuk menilai partsisipasi aktif warga negara; (5). Rekayasa sosial (social engeneering) dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam bela negara kurang diakomodir karena bersifat kaku sehingga melemahkan akuntabilitas dan legitimasi bela negara terhadap dinamisasi ancaman yang bersifat tidak tunggal, cair dan komprehensif dewasa ini; dan (6). Pembatasan HAM dibatasi secara formal dalam situasi negara terancam namun mengabaikan unsur-unsur pembatasan substansialnya. Saksi 1. Widodo Sunu Nugroho: - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wiromartan, Periode 2013‑2019. - Saksi lahir, besar, dan sampai saat ini tinggal di Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Salah satu desa di antara 15 desa di pesisir selatan Kabupaten Kebumen yang berkonflik mengenai kepemilikan tanah dengan TNI AD dan biasa dikenal atau disebut sebagai kawasan Urut Sewu. - Bahwa sejak dulu, mata pencaharian masyarakat Urut Sewu adalah petani, dan telah mengelola tanah hingga batas paling selatan atau biasa disebut sebagai laut atau segoro. Pada bagian yang paling selatan di era tahun 30‑an hingga 50‑an, digunakan sebagai areal pembuatan garam atau Cirat. Di sebelah utara areal Cirat digunakan sebagai ladang penggembalaan atau 120 disebut sebagai pangonan dan di sebelah utaranya lagi digunakan untuk menanam tanaman palawija. Sehingga sejak dulu memang lahan di Urut Sewu secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga tidak ada lagi tanah tidak bertuan. - Di Desa saksi menganut sistem pembagian tanah yang disebut sebagai galor lara, yaitu membagi tanah secara membujur dari utara ke selatan sampai dengan batas laut. Dan hal ini juga diakomodasi atau diakui secara legal di dalam Dokumen Letter C Peta Desa atau peta persil. Bahkan sebagian tatanan tersebut sudah diakui dalam bentuk sertifikat hak milik. Sehingga Urut Sewu bisa ditemukan sertifikat hak milik yang mempunyai batas sebelah paling selatan adalah laut. Di samping sertifikat hak milik, juga dokumen‑dokumen perjanjian jual-beli tanah yang juga berbatas selatan laut. - Di era tahun 1980‑an terjadi perubahan dalam pertanian di Urut Sewu dengan masuknya komoditas hortikultura dan secara nyata telah berhasil mengangkat perekonomian masyarakat. Masyarakat bergairah untuk bekerja, termasuk para pemuda. Dan kemudian mereka mengusahakan komoditas baru yang namanya hortikultura, misalnya seperti tanaman semangka, melon, cabai, dan lain-lain. Yang kemudian, di era ini, areal yang tadinya sebagai ladang pengembalaan, kemudian kembali menjadi lahan pertanian. Dan juga areal yang tadinya untuk pembuatan garam, juga menjadi lahan pertanian hortikultura. Sehingga saat ini Urut Sewu, tanaman hortikultura sampai ke batas titik pasang tertinggi air laut. Jadi, hampir bersentuhan dengan air laut atau dinamakan di area gebyok. - Bahwa selain itu, ada inovasi baru terkait dengan potensi laut adalah wisata pantai dan pembuatan garam dengan teknologi baru yang juga menjadi harapan baru bagi masyarakat. Namun harapan masyarakat untuk pengembangan areal pesisir itu kini pupus dengan adanya klaim sepihak dari TNI AD. Terlebih setelah dikeluarkannya sertifikat hak pakai secara sepihak oleh TNI AD dan BPN, kenyataan ini sangat mengecewakan bagi saksi dan warga. Karena di satu sisi, saksi mempunyai harapan yang begitu besar terhadap pengembangan pesisir Urut Sewu, di sisi lain, TNI telah melakukan klaim sepihak dan celakanya juga didukung sertifikat-sertifikat oleh BPN. 121 - Klaim sepihak ini tidak hanya tidak transparan, tidak berdasar, dan berubah‑ubah, tetapi juga diwarnai beberapa kali aksi pengerusakan dan kekerasan yang dilakukan oleh personel TNI AD. - TNI AD masuk ke Urut Sewu sejak tahun 1972, waktu itu dengan akad pinjam tempat ketika latihan. Artinya kalau latihannya satu jam, pinjamnya 1 jam. Kalau latihannya 1 hari, pinjamnya 1 hari, setelah itu dikembalikan kepada rakyat. Dan masyarakat sangat bisa menerima dan mendukung karena menilainya sebagai sumbangsih terhadap negara. Tetapi ternyata kenyataannya lain. TNI kemudian mengklaim kawasan yang dibuat untuk latihan tersebut. Dan kami baru menyadari bahwa ada klaim tersebut itu di tahun 2007, yaitu pada saat TNI AD melebarkan klaim. Dari yang semula 500 m menjadi 1.000 m, atau tepat di rencana tapak jalan, Jalan Lintas Selatan, Selatan, yang pada saat itu masih rencana. - Kemudian masyarakat mencabut patok-patok tersebut dan TNI kembali mengakui untuk klaim 500 meter dari bibir ke pantai, sepanjang 22,5 km, yang ternyata TNI telah membuat peta sepihak berangka tahun 1998. - Bahwa banyak peristiwa kekerasan yang terjadi di Urut Sewu, yang paling massif, terjadi tanggal 16 April 2011. Penyerangan yang dilakukan oleh TNI AD di Desa Setrojenar, terhadap warga yang sedang melakukan aksi ziarah di makam. Lima korban anak yang meninggal akibat ledakan bom mortir sisa latihan TNI. Tentara datang menyerang, mengejar, menangkap, menembak warga. 13 orang harus rawat inap karena luka‑luka, 6 orang di antaranya luka akibat tembakan peluru karet. Dan di dalam tubuh seorang petani bersarang peluru karet dan timah. Juga 12 sepeda motor milik warga dirusak dan disita oleh TNI sampai hari ini tidak diketahui rimbanya, dan tidak diketahui bagaimana perkembangan kasusnya. Juga barang seperti handphone, kamera, dan data digital juga dirampas oleh TNI. Pun ini tidak cukup karena kemudian diikuti dengan kriminalisasi 6 orang petani, 4 orang dengan pasal pengerusakan dan 2 orang dengan pasal penganiayaan. - Bahwa informasi mengenai klaim tersebut semakin jelas ketika pada tahun 2012 kami mempelajari dokumen amdal rencana penambangan pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang (PT MNC). Dan dalam lampiran, jelas kami melihat ada terdapat surat dari Kodam IV Diponegoro kepada PT MNC Nomor B/1461/9/2008, tanggal 25 September 2008 tentang Persetujuan 122 Pemanfaatan Tanah TNI AD di Kecamatan Mirit untuk penambangan pasir besi. - Bahwa klaim sepihak TNI AD tersebut menyebutkan luasan 317,48 hektare. Jadi, di sini terlihat bahwa Kodam IV mengklaim, kemudian menyetujui bahwa penambangan pasir besi. Upaya penegasan klaim tersebut juga dilakukan dengan praktik penyerobotan tanah, yaitu dengan membangun pagar kawat berukuran beton di atas tanah rakyat yang dilakukan di sepanjang Urut Sewu dalam kurun waktu 2013 sampai 2019. Pemagaran dilakukan radius 500 meter dari bibir pantai sepanjang 22,5 kilometer. Namun, pelaksanaan pemagaran tersebut juga diwarnai dengan aksi kekerasan, yaitu di Desa Lembupurwo, Desa Wiromartan, dan Brecong. Pemagaran di Desa Wiromartan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2015, pada saat itu saksi masih menjabat sebagai kepala desa. - Bahwa terkait dengan kegiatan pemagaran tersebut, saksi tidak pernah mendapatkan informasi tertulis dari TNI AD maupun pemerintah kabupaten, tidak pernah ada selembar surat pun, sepucuk surat pun yang saksi terima sebagai kepala desa mengenai kegiatan pemagaran tersebut, juga mengenai argumen TNI dalam melakukan klaim tanah tersebut. Sehingga, ketika warga mengadu kepada saksi mengenai adanya kegiatan pemagaran, saksi sikapi dengan bersama-sama menuju lokasi pemagaran. Sampai di sana, saksi dan warga melihat lokasi tanaman masyarakat telah porak poranda akibat penggalian pondasi pagar. Saksi dsan warga juga melihat sekelompok orang berpakaian loreng sedang memasang pondasi pagar. Ada juga sekelompok lain yang berjaga menggunakan senapan laras panjang dan jumlahnya sangat banyak, ada ratusan orang, ratusan tentara, sebagian lagi menggunakan pakaian antihuru-hara lengkap dengan pentungan dan tameng. - Bahwa ketika meraka melihat kedatangan saksi dan warga, mereka membangun barikade. Dan saksi dengan megaphone meminta masyarakat untuk duduk agar tenang. Dan kemudian, saksi meminta Pimpinan TNI yang mengerjakan pagar tersebut untuk dialog, tetapi ajakan saksi untuk dialog dijawab dengan kekerasan. Mereka memukul, menginjak, menendang, dan mengejar saksi dan warga. Bahkan salah satu korban adalah ibu hamil. Salah satu rekan saksi, Kades yang menyaksikan dari kejauhan, juga ikut menjadi 123 sasaran aparat TNI AD, dia dikeroyok dan diinjak, sehingga mengalami luka yang cukup parah. Dan akibat dari peristiwa ini, saksi mengalami pendarahan di kepala, patah tulang kelingking, sehingga harus rawat inap selama 3 hari bersama 2 warga lain yang mengalami pukulan kepala juga dan harus dirawat inap. Selain itu, ada 27 warga lain yang mengalami luka-luka dan harus menjalani rawat jalan. - Bahwa kemudian peristiwa berikutnya adalah pemagaran di Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, tanggal 11 September 2019, ketika pada melakukan aksi protes atas pemagaran secara paksa pihak TNI AD yang kali ini dengan bentuk pagar yang berbeda, bukan pagar kawat bertulang beton, tetapi pagar panel beton yang rapat. Masyarakat merespons aksi tersebut dan kemudian pihak TNI melakukan kekerasan, pemukulan, dan penembakan yang menyebabkan 16 korban luka dan menjalani rawat jalan, dan 1 orang terkena peluru karet di pangkal paha bagian kiri. Pemagaran di Desa Brecong merupakan kegiatan pemagaran yang terakhir meskipun masih ada 2 desa yang lain yang belum dipagar. Karena setelah itu, atas desakan masyarakat juga Bupati Kebumen menyatakan bahwa pemagaran yang dilakukan TNI AD tersebut adalah di atas tanah rakyat, Bupati mengakui hal begitu. Dan bagi saksi dan warga, hal tersebut adalah penegasan bahwa nyata-nyata bahwa TNI AD telah melakukan perampasan tanah rakyat. Namun berita gembira tersebut, yaitu pengakuan pemerintah ternyata hanya sementara. Karena pada hari yang sama, Bupati mengumumkan adanya klaim baru TNI AD yang justru menjadi lebih luas atau bertambah bidangnya. Yang tadinya hanya satu bidang memanjang di pesisir sepanjang 22,5 km, klaim baru tersebut menjadi dua bidang memanjang di sebelah utaranya, yang saat ini saksi dan warga manfaatkan sebagai makam leluhur yang juga memanjang di sepanjang radius 22,5 km. Saat ini makam leluhur kami juga terancam diklaim. - Bahwa dari peristiwa tersebut saksi dan warga merasa dipermainkan, disepelekan, dan tidak dihargai oleh pemerintah. Karena dari dulu hingga sekarang, TNI belum pernah bisa menunjukkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara dari pihak masyarakat dasarnya sangat kuat, baik dari sisi adat maupun secara formal. Beberapa tanah kami sudah bersertifikat dan yang lain adalah tercatat dalam dokumen Letter C Desa. 124 Sementara di TNI, kami belum pernah mendapatkan keterangan yang jelas mengenai dasar-dasar dari klaim tanah mereka. - Bahwa proses terakhir adalah yang paling menyakitkan bagi saksi dan warga terkait dengan klaim tanah tersebut, BPN sudah melakukan ketidakadilan yang nyata terhadap saksi dan warga. Ketika TNI melakukan proses pengajuan sertifikasi hak pakai pada BPN, dengan serta-merta kemudian BPN melakukan pengukuran, pematokan, dan menerbitkan sertifikat hak pakai di bulan Agustus 2020. Padahal saksi dan warga mengetahui bahwa mereka melakukan pengukuran sepihak di bulan Juli, hanya 1 bulan sertifikat itu jadi. - Bahwa saksi dan warga mengetahui betul bahwa BPN dalam melakukan pengukuran, telah menyalahi prosedur karena tidak melibatkan tetangga batas, padahal kita tahu aturan dalam menentukan batas harus kesepakatan dengan tetangga batas. Saksi sebagai pemilik tanah, sebagai pewaris tanah dari bapak saksi, yang bapak saksi dapatkan dari kakek saksi, tidak dilibatkan dalam proses pematokan tersebut dan juga teman-teman yang lain tidak ada yang dilibatkan dalam proses pematokan dan pengukuran. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami bahwa bagaimana kinerja BPN ini? - Bahwa terlihat sekali TNI dapat dengan mudah mempengaruhi kinerja BPN karena pengukuran dilakukan dengan TNI juga. Dan sampai saat ini, proses sertifikasi hak pakai ini masih terus berjalan dan saksi tidak tahu lagi harus meminta keadilan ke mana lagi. 2. Manoe Viegas Carrascalao: - Bahwa saksi memberikan kesaksian tentang kekerasan yang saksi dan keluarga saksi alami tahun 1999 di Dili, Timor Leste, yang saksi fokuskan lebih ke pembantaian yang sudah terjadi di rumah saksi sendiri oleh para Milisi Aitarak, Besi Merah Putih, dan juga TNI yang hadir di situ. - Bahwa para milisi tersebut bukan hal baru buat Timor Leste, itu sudah ada dari zaman Porto sudah dipakai, zaman Indonesia juga dipakai. Tapi saksi akan lebih fokus ke Aitarak karena itu mulainya dari awal 1999, mereka mulainya dari pembentukan grup Garda Paksi, Garda Muda Penegak Integrasi yang dibentuk dari tahun 1995, kemudian diubah menjadi dengan 125 nama Aitarak dengan Bahasa Tetun atau Bahasa Indonesia, artinya piku. Dan pemimpinnya itu adalah Eurico Guterres. - Bahwa Garda Paksi begitu hilang dan muncul milisi‑milisi ini, ini pengetahuan umum untuk kami semua yang ada di Dili bahwa mereka mendapat banyak dukungan yang jelas dari pemerintah daerah, dari ABRI sendiri, dan juga secara tidak langsung dari polisi. Mereka dibentuk khusus, ada banyak dokumen‑dokumen yang sekarang sudah menjadi pengetahuan umum juga, bagaimana caranya mereka mendapat bantuan, entah itu bantuan dana atau makanan dan segala macam yang diperlukan, supaya bisa mengontrol atau melakukan operasi sapu jagat, ya sapu rata, waktu itu kalau mau dibilang seperti itu, terhadap semua orang yang dianggap melawan Pemerintah Indonesia. - Bahwa puncak dari semua itu, lebih ke penyerangan ke rumah saksi. Karena saksi pada saat itu sudah menampung ratusan orang di rumah karena halaman rumah saksi luas dan papa saksi membuka rumahnya untuk bisa menerima pengungsi yang datang dari berbagai kabupaten, seperti Ainaro, Liquiçá, Same, Aileu, Maliana, yang melarikan diri dari teror-teror yang dilakukan oleh para milisi ini. - Bahwa dari semua pengungsi yang melarikan diri ini mengatakan kalau selalu pertama penyerangan atau terornya itu dilakukan oleh milisi, langsung di belakangnya itu ada tentara. Hal tersebut jelas sekali dilihat karena dengan seragam, dengan segala macam atributnya itu tidak mungkin orang lain yang memiliki itu. - Bahwa dari situ, pada tanggal 17 April, dilakukan upacara bendera di depan kantor gubernur yang dihadiri oleh gubernur, bupati, Jenderal Kiki Syahnakri, Tono Suratman dari polisi. Mereka mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Eurico Guterres, Wakil Komandan Aitarak yang sangat jelas mengatakan kalau semua yang pro kemerdekaan harus dibunuh, semua keluarga Carrascalao harus dibunuh, terutama Mansão Carrascalao dan Mario Carrascalao harus dibunuh. Saksi mendengar langsung dari Radio RRI, karena waktu itu disiarkan langsung bahwa semua keluarga Carrascalao harus dibunuh sampai tujuh turunan. - Bahwa Setelah upacara bendera tersebut, mereka pawai keliling Dili sambil sepanjang perjalanan semua orang yang berada di depannya atau sekadar 126 lagi jalan di jalan itu, langsung entah dipukul atau ditembak dan puncaknya itu penyerangan ke rumah. Dari penyerangan ke rumah itu ada sekitar 150 orang di rumah waktu itu. Karena banyak begitu takutnya mereka sudah melarikan diri, bagi yang tidak melarikan diri karena memang sudah merasa tidak bisa ke mana‑mana lagi, mereka sudah tidak punya harapan untuk bisa keluar dan menyelamatkan diri. - Bahwa dari 150 orang, yaitu 45, 12, mayat yang dikembalikan, salah satunya adik bungsu saksi sendiri Manelitu dan saksi juga yang mengambil tubuhnya dari ruang jenazah, dari rumah sakit militer di Lahane, dan di situ saksi berkesempatan juga melihat karena harus ke kamar mayat, dan di situ saksi di kamar mayat penuh dengan mayat-mayat yang kondisinya sudah dimutilasi, dan menumpuk setinggi pinggang saya. Tubuh adik saksi kondisinya tidak beda dengan mayat‑mayat yang lain, kepalanya hampir putus. Jadi hanya ada bagian kulit depan ini yang memegang kepala ke tubuhnya. Punggung belakangnya itu terbelah, jadi terbuka itu kita bisa lihat semuanya, ada luka tembak di perutnya. Jadi dia ditembak, begitu dia jatuh, semua yang masuk harus melompati mayatnya. Kalau ada yang punya parang, mereka langsung membacok, dan terus masuk ke dalam rumah, dan membacok, dan membunuh semua orang yang ada di dalam rumah. - Bahwa mayat-mayat 11 orang yang lain dari rumah, kondisinya juga kurang- lebih sama seperti itu. Karena saksi hanya diizinkan untuk mengambil mayat adik saksi, tapi saksi sempat melihat yang lain semua. Di kamar mayat itu ada 3 ruangan, jadi 3 ruangan itu penuh dengan mayat. Hanya kamar mayat bagian depan ada 12 orang hanya bisa satu, yang 11-nya masih ditinggal. - Bahwa semua hanya karena ada hasutan. Ini kampanye kebencian yang jelas‑jelas dilakukan di depan semua aparat keamanan, aparat pemerintah, dan seolah‑olah tidak ada yang mendengarkan dan mengiyakan sebenarnya. - Bahwa ketika tidak ada yang mengatakan, tidak boleh ada orang yang dibunuh sebegitu bejatnya, tidak boleh ada perempuan yang diperkosa, tidak boleh itu orang‑orang yang mau masuk ke mess itu di dipaksa. Karena banyak juga yang dipaksa, ada yang masuk karena mereka dibayar, mereka butuh uang, butuh makanan untuk menafkahi keluarganya. Jadi, di mana jalan yang lurus itu sudah tidak ada sama sekali. Saksi dan papa saksi masih sempat mencoba untuk meminta ke Danrem Tono Suratman, supaya bisa 127 membantu menghentikan rencana penyerangan tersebut, saksi ditertawai, “Sana, minta senjata sama Fretilin.” Saksi mengatakan, “Kami bukan Fretilin dan kami tidak punya senjata untuk melawan, dan kami ini sipil. Kami ini sipil.” - Bahwa saksi mendatangi polisi, jawabannya mereka juga sama, diam. Jadi, selang waktu antara kami dari rumah Danrem Tono Suratman dan ke polisi untuk meminta bantuan, perlindungan, sekitar setengah jam. Setelah itu, yang saksi dengar, hanya tembakan karena saksi dan papa saksi untuk pulang ke rumah itu harus melewati depan rumah Uskup Ximenes Belo. Dan di situ saksi disuruh masuk oleh Uskup. Begitu saksi masuk, saksi hanya mendengarkan rentetan tembakan yang jelas sekali karena jarak dari rumah saksi ke kediaman Uskup sekitartidak sampai 1 km. Dari situ saksi sudah putus asa dan tidak bisa melakukan apa‑apa lagi. Belum tahu secara pasti berapa orang yang mati, luka parah, dan yang selamat. - Bahwa sampai tiga hari kemudian, setelah saksi sudah berada di polisi dan ada beberapa wartawan asing yang berada di rumah pada waktu itu, mereka akhirnya mengatakan, perkiraannya ada berapa yang meninggal. Dan yang jelas pasti, adik saksi dimati dibunuh. Yang selamat sekitar 45 orang, hampir sebagian besarnya itu perempuan dan anak‑anak, yang paling tua berumur 12 tahun pada saat itu. Jadi bisa dibayangkan anak-anak di bawah umur 10 tahun dan 8 tahun, sampai sekarang masih trauma. Mereka yang selamat dari rumah mungkin tidak berani memberikan muka dan suara untuk berbicara karena masih takut. Mereka yang luka parah banyak yang tidak bisa kembali bekerja, karena tubuhnya, tangan, kaki, semua menjadi sudah tidak bisa digunakan lagi. Apalagi mereka yang mengalami trauma dan syok berat, banyak yang akhirnya menjadi gila. Yang diperkosa, melihat suaminya dibunuh, dan suami dipaksa untuk ikut jadi milisi, sekarang sudah benar- benar hilang ingatan. - Bahwa dari pihak Timor Leste dan pihak Indonesia tidak ada yang mau membuka mata bahwa masih banyak korban‑korban seperti ini yang memerlukan bantuan. Yang sudah mati, ya mati, tapi mereka yang membunuh tidak pernah merasakan kalau yang mereka lakukan salah. Bahwa pembunuhan, penyiksaan, dan Pemerkosaan itu salah. Seolah-olah semua itu disahkan/dilegalkan hanya karena mereka ini mendapat surat izin 128 langsung dari pemerintah waktu itu, dan juga dari tentara dan polisi Indonesia. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU 23/2019 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 27/PUU- XIX/2021 sebagai berikut: I. Ketentuan UU 23/2019 Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 UU 23/2019 yang berketentuan sebagai berikut: • Pasal 4 ayat (2): Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ancaman militer; b. Ancaman nonmiliter; dan/atau c. Ancaman hibrida. • Pasal 4 ayat (3): Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. • Pasal 17: (1) Komponen Pendukung terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional. (2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela dan 129 pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara. • Pasal 18: Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. • Pasal 20 ayat (1) huruf a: Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. … c. … d. … • Pasal 28: (1) Komponen Cadangan terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional. (2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. (3) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara. • Pasal 29: Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. • Pasal 46: Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer. • Pasal 66 ayat (1): Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi. • Pasal 66 ayat (2): Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi. 130 • Pasal 75: Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. • Pasal 77: (1) Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. • Pasal 78: (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi calon Komponen Cadangan selama melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (2) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi Komponen Cadangan selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. • Pasal 79: (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan pemanfaatan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. • Pasal 81: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau menganjurkan orang lain untuk tidak menyerahkan sebagian atau seluruh pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang diperlukan untuk kepentingan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan. • Pasal 82: Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pengelola dan/atau pemilik semula dan/atau tidak melaksanakan pengembalian Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Para Pemohon beranggapan bahwa pasal-pasal a quo UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: • Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum. • Pasal 18 ayat (5): Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. • Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. • Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. • Pasal 28E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. • Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. • Pasal 28H ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. • Pasal 30 ayat (2): Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 132 Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan a quo yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) UU a quo yang mengatur jenis-jenis “Ancaman” yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU a quo disharmoni dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) yang mengidentifikasi ancaman yang terdiri atas ancaman militer dan non militer, sedangkan Pasal 4 ayat (2) UU a quo menambahkan ancaman hibrida yang tidak dikenal dalam identifikasi ancaman pertahanan negara dalam Pasal 7 UU Pertahanan Negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekaburan pengertian ini berdampak pula pada ketentuan Pasal 29 UU a quo, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17-19). Selain itu, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU a quo memiliki rumusan yang akan sangat mudah terjadi penyalahgunaan (abuse of power) dalam pengerahan sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk kepentingan ancaman non militer, misalnya terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk juga dalam pengambilan hak (vide Perbaikan Permohonan hlm. 21 poin 86); 2. Bahwa Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 UU a quo yang mengatur sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai unsur-unsur komponen pendukung dan komponen cadangan menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung yang ditentukan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang hanya bersifat limitatif menyebut TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dan tidak menyebutkan unsur non manusia. Para Pemohon mendalilkan seharusnya yang dimaksud komponen cadangan dan komponen pendukung adalah hanya sebatas sumber daya manusia yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan tidak termasuk sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain yang sehingga dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 133 3. Bahwa Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, pasal 78, dan Pasal 79 UU a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dalam kaitannya dengan prinsip Conscientious Objection (hak menolak warga atas dasar keyakinannya) yang merupakan implementasi dari pasal 18 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 18 Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), termasuk di dalamnya hak untuk menolak bergabung dalam dinas militer dengan alasan conscientious objection berdasarkan The International Convenant on Civil and Political Rights (vide Perbaikan Permohonan hlm. 22-25); 4. Bahwa Pasal 46 UU a quo yang memberlakukan hukum militer bagi komponen cadangan dalam masa aktif, yang mana pengaturan ini membedakan warga negara pada umumnya dan telah bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 28-29); 5. Bahwa Pasal 75 UU a quo yang menentukan pendanaan untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara salah satunya bersumber dari APBD bertentangan dengan prinsip pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 31); dan 6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan provisi agar Majelis Hakim Konstitusi dapat menerbitkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa implementasi UU a quo, khususnya yang terkait dengan rekrutmen komponen cadangan, ditunda pelaksanaannya sepanjang UU a quo masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional para Pemohon, maupun warga negara pada umumnya, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 45). Permohonan Provisi 1. Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi kiranya dapat menerbitkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa implementasi UU a quo, khususnya yang terkait dengan rekrutmen komponen cadangan, ditunda 134 pelaksanaannya sepanjang UU a quo masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi; 2. Para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat menunda pelaksanaan UU a quo, selama masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa permohonan provisi ini penting diajukan oleh para Pemohon, untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional para Pemohon, maupun warga negara pada umumnya, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menerima permohonan provisi para Pemohon; 2. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda sementara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sepanjang masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi. Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca “ancaman militer dalam keadaan darurat perang”; 3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “ancaman militer dalam keadaan darurat perang”; 4. Menyatakan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca “Warga negara dan/atau komponen cadangan sumber daya manusia”; 135 5. Menyatakan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Warga negara dan/atau komponen cadangan sumber daya manusia”; 6. Menyatakan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 7. Menyatakan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 9. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 10. Menyatakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 11. Menyatakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan 12. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan; atau Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 136 II. Keterangan DPR A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 a. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan a quo sebagai badan hukum dan perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara melainkan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga tidak relevan apabila ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai batu uji; b. Terkait dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara melainkan mengatur mengenai menjalankan prinsip otonomi seluas-luasnya oleh pemerintahan daerah, sehingga menjadi tidak relevan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai dasar kerugian konstitusional Para Pemohon. Hal ini dikarenakan Para Pemohon bukan merupakan lembaga/institusi baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah yang menjalankan peran ataupun tugas yang sesuai dengan ketentuan pembagian tugas otonomi daerah. c. Terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, DPR menerangkan bahwa dalam Permohonan a quo, Para Pemohon hanya mencantumkan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tetapi Para Pemohon sama sekali tidak menyatakan dan membuktikan dalam hal apa ketentuan Pasal a quo tidak memberikan persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan. Oleh 137 karena itu, Para Pemohon tidak dapat menggunakan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji dalam permohonan a quo. d. Terkait dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR menerangkan bahwa dengan diberlakukannya norma dalam pasal- pasal a quo tidak mengurangi kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sebaliknya, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, maka dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil maka peran warga negara dalam upaya pembelaan negara tersebut, diatur salah satunya dalam UU a quo. e. Terkait dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, DPR menerangkan bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dilanggar maupun dikurangi dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo. Para Pemohon tetap dapat melaksanakan aktivitasnya dalam rangka pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia serta aktif melakukan advokasi maupun menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dalam proses pembentukan kebijakan melalui berbagai kajian dan kampanye media massa. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk dijadikan batu uji oleh Para Pemohon. f. Terkait dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, DPR menerangkan bahwa ketentuan pasal- pasal a quo justru perwujudan dari upaya negara untuk memenuhi hak setiap orang atas perlindungan diri dan rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan akibat adanya ancaman militer, non militer, dan ancaman hibrida. Selain itu, Para Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas dalam hal apa para pemohon merasa terancam dan dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal a quo. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai batu uji. 138 g. Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara melindungi hak asasi manusia, salah satunya setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, yaitu hak untuk mengambil manfaat dari benda yang dimilikinya, seperti makanan, harta, rumah, kendaraan dan benda manfaat lainnya dan orang lain tidak boleh mengambil benda milik seseorang secara paksa. DPR menerangkan bahwa Para Pemohon tidak dapat menjelaskan bahwa mereka sebagai pemilik dan pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Saran dan Prasaran Nasional yang terverifikasi sebagai komponen pendukung ataupun komponen cadangan. Sehingga hak konstitusional Para Pemohon seperti yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal a quo. Meskipun Para Pemohon selaku pemilik dan pengelola dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Saran dan Prasaran Nasional yang terverifikasi sebagai komponen pendukung ataupun komponen cadangan, hak kepemilikan (rights to property) tersebut telah dilindungi oleh Pasal 23 dan Pasal 55 UU a quo. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak tepat dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan a quo. h. Terkait dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, DPR menjelaskan bahwa Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional, melainkan mengatur mengenai upaya pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Maka, menjadi tidak tepat jika Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai dasar kerugian konstitusional Para Pemohon. i. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo sama sekali tidak membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional, Pemohon I s.d. IV tetap dapat menjalankan kegiatan organisasinya, yaitu berperan aktif dalam mendorong reformasi keamanan, termasuk di dalamnya militer, kepolisian, dan intelijen di Indonesia, dan Pemohon V s.d VII tetap dapat berperan aktif dalam menyuarakan berbagai pandangannya, mengenai pentingnya kelanjutan dan penuntasan reformasi sektor 139 keamanan agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karenanya, Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bertautan dengan ketentuan pasal a quo. 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji a. Terhadap dalil Pemohon I s.d. IV yang menyatakan memiliki kepentingan berdasarkan organizational standing (legal standing) (vide perbaikan permohonan hlm. 6-7), DPR memberikan keterangan bahwa tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, melainkan hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan; dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. b. Bahwa Pemohon I tidak menguraikan adanya keterkaitan antara maksud dan tujuan didirikannya organisasi dan usaha-usaha organisasi dengan kerugian konstitusional akibat dari keberlakuan pasal-pasal a quo. Adanya ketentuan dalam pasal-pasal UU a quo dibentuk justru dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dengan maksud dan tujuan Pemohon I untuk membantu pemerintah dan negara dalam bidang hak asasi manusia sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Anggaran Dasarnya (vide Perbaikan Permohonan hlm. 7), seharusnya Pemohon I memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai urgensi dan tujuan pembentukan UU a quo. c. Bahwa Pemohon II menguraikan berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasarnya, salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemohon II adalah menumbuhkan demokrasi dan keadilan berdasarkan hak asasi 140 manusia serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum (vide Perbaikan Permohonan hlm. 7). Oleh karena itu, saat ini, Pemohon II seharusnya melakukan usaha tersebut agar menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya peran aktif dalam usaha membela negara sebagai perwujudan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. d. Bahwa Pemohon III menguraikan berdasarkan Pasal 2 Anggaran Dasarnya, bahwa yayasan tersebut mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial salah satunya dengan kegiatan pengembangan kehidupan sosial dalam rangka mendukung peningkatan mutu ranah publik, peningkatan keterlibatan kewargaan, serta pemajuan peran serta masyarakat dalam proses transformasi demokratis, baik melalui media online maupun offline (vide Perbaikan Permohonan hlm. 8). DPR berpandangan bahwa sampai saat ini Pemohon III tetap dapat melaksanakan kegiatannya tersebut yang dibarengi dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam upaya memajukan dan melindungi bangsa dan negara. Proses transformasi demokratis yang dimaksud oleh Pemohon III tentunya tidak terlepas dari pengaturan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang- undangan lainnya, sehingga Pemohon III juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (vide Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). e. Bahwa Pemohon IV menguraikan berdasarkan Pasal 9 Anggaran Dasarnya, menyebutkan maksud dan tujuannya Pemohon IV adalah dalam bidang sosial dan kemanusiaan dengan kegiatan mempromosikan nilai hak asasi manusia, membela korban hak asasi manusia, mendidik calon anggota dan anggota pembela hak asasi manusia, dan memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 8) DPR menerangkan bahwa pengaturan pasal-pasal a quo tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia baik dalam UUD NRI Tahun 1945, maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 141 Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Pemohon IV tetap dapat melakukan usaha-usaha tersebut dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan dari Anggaran Dasar tersebut dan tetap dapat melakukan kegiatannya tanpa dibatasi dengan adanya ketentuan pasal-pasal a quo. Upaya pembelaan negara yang diatur dalam UU a quo merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 68 UU HAM. f. Berdasarkan uraian tersebut, DPR menegaskan bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IV sebagai badan hukum tidak memenuhi syarat untuk memiliki organizational standing dalam mengajukan Permohonan a quo dan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagai organisasi masyarakat yang dirugikan dari keberlakuan pasal-pasal a quo. g. Bahwa Pemohon V-Pemohon VII sebagai perorangan WNI yang merasa dirugikan karena telah secara langsung atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya atau terkena dampak atau dirugikan akibat keberadaan pasal-pasal a quo (vide perbaikan permohonan hlm. 9-11), DPR berpandangan bahwa dalam Permohonan a quo tidak menjelaskan adanya kerugian konstitusional yang dialami akibat dari pemberlakuan pasal-pasal a quo sehingga kerugian yang didalilkan Para Pemohon V-Pemohon VII merupakan dampak dari kekhawatiran dan keragu-raguan dalam menafsirkan dari pasal-pasal a quo. Sehingga dengan demikian, Para Pemohon V s.d. VII tetap dapat aktif menyuarakan melalui berbagai pandangannya di tempat para Pemohon beraktivitas. h. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI juga mendalilkan diri sebagai pembayar pajak (tax payer), oleh karenanya DPR mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-XVI/2018 pada paragraf [3.7] sebagai berikut: …menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) tidak serta merta memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) apabila para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak 142 konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) memang menunjukkan kerugian yang nyata. Dalam permohonan a quo, Para Pemohon V dan Pemohon VI dituntut bukan hanya sekedar menyatakan dirinya sebagai pembayar pajak (tax payer), tetapi statusnya sebagai pembayar pajak harus dijelaskan keterkaitannya secara logis dengan kerugian konstitusional Para Pemohon yang diakibatkan dengan berlakunya pasal-pasal a quo. 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Bahwa berkenaan dengan dalil kerugian yang disampaikan oleh Para Pemohon, DPR menerangkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi Para Pemohon yang tidak berdasar dan belum tentu akan terjadi. Selain itu, uraian kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon juga tidak dibangun dengan konstruksi yang singkat, jelas, dan fokus, dimana Para Pemohon justru hanya menjelaskan kerugian hak-hak yang diberikan oleh negara tanpa mengkorelasikan dengan ketentuan pasal a quo. Para Pemohon hanya menafsirkan sendiri dengan pemaknaan yang didasarkan pada asumsi tanpa terlebih dahulu memahami apa yang menjadi maksud dari ketentuan pasal-pasal a quo. Dengan demikian hal tersebut bukanlah kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Oleh karena itu tidak ada kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas maka sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya sehingga Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo. Bahwa dengan demikian, tidak ada 143 hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang a quo yang dimohonkan pengujian. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya MK tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum (no action without legal connection)”. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Pandangan Umum DPR 1. Perang dijabarkan sebagai sebuah konflik berskala besar antar (beberapa) negara atau di dalam suatu negara, yang terkait dengan 144 masalah kedaulatan dan/atau wilayah suatu negara. Menerjemahkan perang di era global, tidaklah semudah mendefinisikan peperangan klasik abad pertengahan, bentuk peperangan sudah sangat kompleks dan jauh lebih mematikan daripada letusan mesiu atau hujaman sangkur. Buku mengenai konsep perang semesta masih banyak terjebak dalam terminologi perang adu kekuatan senjata. (sumber: J. Suryo Prabowo, Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta, (PPSN: 2009), hlm. 57) 2. Dalam peperangan, militer akan menjalankan Operasi Militer untuk Perang (OMP) sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang TNI. Dari masa ke masa bentuk peperangan terus berkembang, dan saat ini telah memasuki masa Perang Generasi Keempat (fourth generation of war). Pada Perang Generasi Keempat, terjadi pergeseran aktor dalam peperangan. Apabila sebelumnya hanya negara yang dapat berperang, kini aktor non negara seperti kelompok teroris, gerakan separatisme, dan gerakan pengacau keamanan pun dapat menjadi subjek di dalam perang sehingga tercipta konsep baru dalam perang yaitu perang asimetris (asymmetric warfare). (sumber: William S. Lind, “Understanding Fourth Generation War,” Military Review, (September-Oktober 2004), hlm. 13) 3. Selain itu, Perang Generasi Keempat juga ditandai dengan pertarungan ideologis, manipulasi, propaganda media, dan kekuatan politik diplomasi suatu negara. Karena itu, di masa sekarang perang lebih didominasi oleh perang yang bersifat nonkonvensional. Dengan kata lain, perang akan memanfaatkan elemen-elemen nonmiliter untuk mencapai kemenangan. (sumber: J. Suryo Prabowo, Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta, hlm. 19-30) 4. Bahwa Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk Ancaman. Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem Pertahanan Negaranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara, wilayah, dan Sumber Daya Nasional lainnya, yang dipersiapkan secara 145 dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman. 5. Bahwa tujuan penyelenggaraan Pertahanan Negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi Pertahanan Negara diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh potensi Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai bagian penting dari komponen Pertahanan Negara sekaligus digunakan bagi kesejahteraan rakyat. 6. Bahwa dalam sejarah pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 1962 tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara (Perppu 1/1962). Perppu 1/1962 diterbitkan sebagai landasan hukum peningkatan kewaspadaan nasional pertahanan dan keamanan negara, termasuk dalam agenda nasional pembebasan Irian Barat. Perppu 1/1962 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara menjadi Undang- Undang. Kemudian, perkembangan situasi sosial politik pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (UU 27/1997) yang menggantikan UU 14/1962. Paska reformasi, pemerintah mencabut UU 27/1997 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (UU 56/1999). UU a quo kemudian menggantikan UU 56/1999 untuk menjawab ancaman aktual pertahanan negara sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan dalam UU 27/1997 maupun UU 56/1999 karena dalam UU a quo sudah mengakomodir kepentingan politik demokratis pasca reformasi yang belum terakomodir dengan baik dalam UU 27/1997 dan UU 56/1999. 146 7. Negara mengatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa komponen pertahanan negara terdiri dari: a. Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). b. Komponen Cadangan. c. Komponen Pendukung. Bahwa dalam rangka menyiapkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang memadai (baik secara kualitas maupun kuantitas), negara perlu memberikan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai pondasi bagi warga negara (soft power). Pembinaan ini berisi nilai-nilai bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan awal bela negara sebagai awal dari langkah pengelolaan sumber daya manusia. 8. Bahwa pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara melalui usaha Bela Negara, penataan Komponen Pendukung, dan pembentukan Komponen Cadangan. 9. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta teknologi transportasi mempercepat arus informasi (information flow), arus finansial global (global financial flow), dan mobilitas manusia (human mobility’s). Berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa ekses yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi ancaman non fisik seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa. Permasalahan regional juga patut dicermati yaitu Indonesia masih memiliki masalah perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, dimana setiap negara memiliki konflik teritorial dengan Indonesia. Misalkan sengketa Ambalat dengan Malaysia, Sengketa Pulau Batek dengan Timor Leste, pembagian celah timor yang belum final, dan 147 permasalahan lainnya yang perlu dicermati oleh negara dengan sangat serius. 10. Bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA) sebagaimana diamanatkan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Mengingat hal tersebut diperlukan sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tujuan tersebut sejalan dengan paradoks si vis pacem para bellum yang berarti “siapa ingin damai, bersiaplah untuk perang”. Hal tersebut selaras dengan pandangan Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo yang menyatakan: Jika kita membaca baik-baik sejarah umat manusia, sukar bagi kita untuk mengambil kesimpulan, apakah keadaan normal itu adalah perdamaian dengan perang sebagai selingan dari keadaan damai itu, ataukah keadaan normal itu adalah perang dengan keadaan damai sebagai selingan dari peperangan. Perang dan damai merupakan suatu kenyataan riil yang tidak dapat dibantah atau dihindari, dan merupakan suatu fakta berganda yang terjadi silih berganti dan berlangsung terus-menerus dalam suatu continuum, sehingga menimbulkan adagium yang bersifat paradox yang berbunyi: Si vis Pacem Para Bellum, yang berarti siapa yang ingin damai, bersiaplah untuk perang. Oleh karena itulah, sambil melanjutkan usaha untuk hidup sejahtera dalam suasana damai, pemimpin suatu bangsa dan negara harus mempersiapkan diri secara terus menerus menghadapi kekerasan yang potensial akan dilancarkan oleh bangsa dan negara lain, karena hampir dapat dipastikan dalam damai ada bibit perang, sedangkan perang cepat atau lambat akan – atau harus – diakhiri dengan perdamaian. Alasan rasional yang dapat disampaikan untuk menjelaskan paradoks si vis pacem para bellum adalah oleh karena dibutuhkan waktu lama dan sumber daya yang besar untuk membentuk, melatih, dan memperlengkapi suatu angkatan perang sampai mencapai tingkat profesionalisme yang selain mampu membela negara juga mampu mengalahkan musuh dalam perang. Salah satu faktor penyebab demikian dilihat dari sejarah adalah ketika tentara Hindia Belanda menyerah di Kalijati pada tahun 1942 kepada tentara kekaisaran Jepang adalah oleh karena sama sekali tidak siap menghadapi pasukan Jepang yang selain sangat berpengalaman juga mempunyai alat utama sistem persenjataan yang jauh lebih layak dan jauh lebih modern. (Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo, 2005, Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta) 148 11. Bahwa selain itu, fakta historis secara khususnya menunjukkan bahwa komponen cadangan terbentuk secara spontan dan bertumpu pada prinsip kesukarelaan warga sipil untuk membela negaranya dalam situasi mendesak. Sejatinya spontanitas tersebut merupakan wujud rasa memiliki yang dalam terhadap negara, sekaligus hasrat kuat agar mereka dapat menentukan masa depannya sendiri di masa mendatang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa komponen cadangan merupakan latihan dasar kemiliteran kepada warga negara yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan. Komponen cadangan tetap berstatus sebagai warga sipil, untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia. C. Keterangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan 1. Pandangan DPR Terhadap Pengujian Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Dan Pasal 29 UU 23/2019 a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 4 ayat (2) UU a quo yang mengatur jenis-jenis “Ancaman” yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU a quo disharmoni dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) dimana ancaman hibrida tidak dikenal dalam identifikasi ancaman pertahanan negara yang diatur dalam Pasal 7 UU Pertahanan Negara. (vide Perbaikan Permohonan Halaman 17 angka 64). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa: 1) Dalam bidang pertahanan, sebuah negara yang sedang berkonflik atau berkonfrontasi tidak hanya dapat melakukan perang konvensional. Pada dewasa ini ancaman perang konvensional kemungkinan sangat kecil karena semakin berkembangnya situasi dan kemajuan teknologi yang ada. Kondisi saat ini mendorong terjadinya penggunaan jenis perang yang baru seperti perang asimetris, perang hibrida dan perang Proxy. 2) Perang asimetris adalah perang antara belligerent atau pihak- pihak berperang yang kekuatan militernya sangat berbeda. Perang Proxy merupakan suatu konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari 149 konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa dilakukan oleh kekuatan non-state actors seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), kelompok masyarakat atau perorangan. Indikasi adanya proxy war di antaranya adalah gerakan separatis, demonstrasi massa dan bentrok antar kelompok dan juga dapat dilihat melalui berbagai bentuk pemberitaan media yang provokatif, peredaran narkoba, penyebaran pornografi serta seks bebas. Perang Proxy atau proxy war merupakan ancaman yang sangat besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Perang hibrida atau kombinasi merupakan perang yang menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris, dan perang proxy untuk mendapat kemenangan atas pihak lawan. 3) Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29 UU a quo merupakan ketentuan penyempurnaan terhadap UU 56/1999 yang sama sekali tidak memberikan definisi ancaman pertahanan negara. Dengan adanya definisi ancaman pertahanan negara, maka tujuan pembentukan komponen cadangan, penguatan komponen pendukung dan penyelenggaraan bela negara menjadi lebih jelas. Ketidakpastian hukum justru berpotensi terjadi pada UU 56/1999, dimana atas nama pelaksanaan undang-undang, pemerintah dapat melakukan kegiatan pembentukan Rakyat Terlatih hanya dengan berkonsultasi dengan DPR dan menetapkannya dalam peraturan pemerintah (Pasal 4 UU 56/1999). 4) Bahwa UU Pertahanan Negara tidak hanya membatasi ancaman hanya dalam bentuk ancaman militer dan ancaman non militer sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 UU Pertahanan Negara yang berketentuan: “Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. 150 Frasa “segala bentuk ancaman” ini dijelaskan lebih lanjut dalam Paragraf ke-4 Penjelasan Umum UU Pertahanan Negara yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: “Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan.” 5) Bahwa UU Pertahanan Negara telah menjelaskan bahwa lingkup “Ancaman” lebih luas dibandingkan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon karena UU Pertahanan Negara tidak hanya mengatur lingkup “Ancaman” sebatas ancaman militer dan ancaman non militer, melainkan juga “ancaman yang bersifat multidimensional” yang dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu DPR berpandangan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan UU Pertahanan Negara hanya mengatur “ancaman militer” dan “ancaman non militer” adalah keliru. Kekeliruan tersebut diakibatkan karena Para Pemohon tidak memahami substansi UU Pertahanan Negara secara menyeluruh, sebab Para Pemohon langsung membandingkan makna “ancaman” yang dimaksud UU a quo dengan UU Pertahanan Negara secara tidak cermat. 6) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Pertahanan Negara tidak serta merta dapat dimaknai hanya membatasi ancaman yang bentuknya terdiri atas ancaman militer dan ancaman non militer, karena Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Pertahanan Negara tidak secara eksplisit membatasi identifikasi 151 dan ruang lingkup frasa “ancaman” melainkan mengatur perihal sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman non militer. 7) Bahwa “ancaman hibrida” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU a quo adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. DPR berpandangan bahwa ketentuan “ancaman hibrida” tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian hukum melainkan melengkapi lingkup “ancaman” dari ketentuan UU Pertahanan Negara yang belum mengatur perihal ancaman yang sifatnya campuran dari ancaman militer dan ancaman non militer. 8) Berdasarkan penjelasan di atas dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (2) UU a quo disharmoni dengan UU Pertahanan Negara adalah keliru, karena UU a quo justru melengkapi pengaturan lingkup ancaman yang belum diatur dalam UU Pertahanan Negara. b. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU a quo yang sekaligus menginventarisasi berbagai bentuk ancaman termasuk di ancaman militer, non-militer, ideologi, dan kejahatan transnasional yang menurut Para Pemohon tidak semua bentuk ancaman tersebut merupakan bagian dari ancaman yang harus direspons dalam sistem pertahanan negara yang menekankan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah. (vide Perbaikan Permohonan Halaman 17 angka 66). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan: 1) Bahwa justru Para Pemohon keliru jika menganggap tidak semua bentuk “ancaman” tidak harus direspons dalam sistem pertahanan negara. Dengan merujuk Paragraf ke-4 Penjelasan Umum UU Pertahanan Negara, pembentuk undang-undang telah menyadari bahwa ada ancaman yang bersifat multidimensional yang bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. 152 2) Bahwa sumber-sumber permasalahan yang bersifat multidimensional tersebut berpotensi membahayakan kedaulatan sebuah negara, karena berdasarkan fakta selama ini, telah banyak terjadi “ancaman” yang bersifat multidimensional yang dapat berdampak terhadap keamanan negara, misalnya isu pencurian ikan oleh kapal nelayan berbendera Tiongkok yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna yang nelayan- nelayan asing tersebut dikawal kapal penjaga pantai Tiongkok (China Coast Guard) memasuki perairan ZEE Indonesia. Pencurian ikan yang awalnya adalah tindakan pidana meningkat eskalasinya menjadi siaga militer dari Indonesia karena pemerintah RI menempatkan sejumlah kapal perang dan pesawat tempur di Pulau Natuna karena insiden yang diawali pencurian ikan tersebut. Dari kejadian di perairan Natuna tersebut menjadi contoh bahwa suatu kejahatan transnasional (illegal fishing) dapat menjadi sumber ancaman yang sifatnya multidimensi yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara. 3) Berdasarkan salah satu fakta tersebut jelas memperlihatkan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai respons pertahanan negara dalam menghadapi setiap ancaman tersebut dengan memperhatikan eskalasi setiap ancaman. c. Para Pemohon menyatakan bahwa mobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung yang diatur pada Pasal 29 UU a quo hanya dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman militer dengan adanya pernyataan keadaan bahaya. (vide Perbaikan Permohonan Halaman 18 angka 69 – 73). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan sebagai berikut: 1) Bahwa Para Pemohon seharusnya memahami terlebih dahulu definisi “Ancaman” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU a quo, yakni “setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa”. Dalam sejarah Indonesia, pernah terjadi 153 pergolakan nasional yang memenuhi kriteria sebagai “Ancaman” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU a quo yakni pemberontakan Partai Komunis Indonesia/PKI (peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan pembunuhan terhadap perwira TNI Angkatan Darat oleh PKI tahun 1965) yang peristiwa tersebut merupakan ancaman hibrida (perpaduan ancaman militer dan ancaman nonmiliter) dan berdampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. Adapun penumpasan terhadap pemberontakan PKI tersebut tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri tetapi juga ada peran elemen nasional lain seperti organisasi- organisasi rakyat dan kepemudaan misalnya Pemuda Pancasila, dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). 2) Bahwa dari sejarah Indonesia membuktikan bahwa upaya pertahanan nasional tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama, tetapi dari berbagai elemen bangsa yang dalam UU a quo disebut dengan komponen pendukung dan komponen cadangan. Dalil Para Pemohon yang menyatakan mobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung hanya terhadap ancaman militer merupakan dalil yang keliru dan bertentangan dengan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, pasal a quo tidak menyebabkan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3) Bahwa selain itu, dengan kondisi globalisasi saat ini yang hampir di segala bidang menggunakan sistem Siber, kejahatan di dunia siber hingga saat ini masih menjadi salah satu ancaman serius bagi Indonesia yang membuktikan bahwa sifat dari “ancaman” dapat bersifat multidimensional. Setiap tahun, selalu terjadi peningkatan kasus serangan siber. Mulai dari peningkatan serangan phising (pengelabuan), serangan malware, spams hingga ransomware yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, BSSN telah melaporkan adanya 290 juta kasus serangan siber. Jumlah tersebut 25% lebih banyak jika dibandingkan tahun sebelumnya ketika kejahatan siber yang menyebabkan kerugian sebesar US$ 34,2 miliar di Indonesia. 154 Sama halnya dengan Bareskrim yang melihat adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Pada 2019, ada sebanyak 4.586 laporan polisi diajukan melalui patroli siber. Jumlah itu bertambah dari yang sebelumnya sekitar 4.360 laporan pada 2018. Oleh karena itu penerapan pertahanan dan keamanan Siber juga merupakan suatu prioritas kewajiban bagi negara beserta dengan seluruh peran serta masyarakat sebagai komponen bangsa untuk saling bersinergi secara terpadu dalam menghadapi “ancaman” yang bersifat multidimensional. (https://www.beritasatu.com/nasional/763011/ancaman- kejahatan-siber-di-indonesia-terus-meningkat). 2. Pandangan DPR Terhadap Pengujian Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 Dan Pasal 82A UU 29/2019 a. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 17 dan Pasal 28 UU a quo yang mengatur sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai unsur-unsur komponen pendukung dan komponen cadangan menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung yang ditentukan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang hanya bersifat limitatif menyebut TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dan tidak menyebutkan unsur non manusia. (vide Perbaikan Permohonan halaman 19 – 20 angka 75 – 81). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan bahwa: 1) Bahwa dalam suatu usaha membangun pertahanan negara tidak mungkin dilakukan tanpa adanya dukungan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Bagaimana mungkin mempertahankan atau menjaga wilayah perairan Indonesia yang begitu luas tanpa menggunakan bahan bakar (sumber daya alam), kapal, pesawat terbang, peralatan komunikasi, alat navigasi maritim (sarana prasarana)? Jika penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional sebagai unsur komponen pendukung tidak diatur dalam UU a quo, justru hal tersebut dapat melemahkan pertahanan nasional Indonesia. 155 2) Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang, yang kemudian diwujudkan melalui UU Pertahanan Negara dan UU a quo. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 UU a quo telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 UU Pertahanan Negara yang mengatur: “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”. 3) Pengelolaan sumber daya nasional dengan hanya mengandalkan sumber daya manusia saja akan mengakibatkan kemunduran pengelolaan pertahanan nasional. Hal ini karena kemajuan teknologi menyebabkan aspek pertahanan nasional tidak cukup dipenuhi dari sumber daya manusia saja melainkan perlu sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon justru akan melemahkan sistem pertahanan nasional dan tidak sejalan cita-cita bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terkandung dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. b. Para Pemohon mendalilkan bahwa pengaturan Pasal 17 dan Pasal 28 UU a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena pemanfaatan komponen pendukung dan komponen cadangan tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana lain bersifat multitafsir dan dapat membuka ruang terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain milik warga negara (right to property) secara sewenang-wenang oleh negara (vide Perbaikan Permohonan Halaman 20 angka 82–84). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan bahwa: 156 1) Dalil Para Pemohon merupakan asumsi Para Pemohon yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Bahwa mobilisasi sumber daya nasional tersebut ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang (vide Pasal 63 UU a quo), sehingga negara tidak mungkin mengambil alih kepemilikan properti warga negaranya sendiri secara sewenang-wenang dengan menggunakan dasar hukum UU a quo. 2) Bahwa penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional dilakukan melalui serangkaian prosedur, meliputi proses verifikasi dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 UU a quo, sehingga penggunaan sumber daya tersebut terukur dan tidak serta merta melanggar hak kepemilikan pribadi atas sumber daya tersebut. 3) Bahwa dalam sejarah, berbagai negara pernah mengalami situasi yang sangat mendesak dapat memerintahkan mobilisasi sumber daya nasional atas dasar hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Beberapa peristiwa sejarah yang dapat dijadikan acuan mobilisasi sumber daya nasional di antaranya: a) Peristiwa Bandung Lautan Api pada masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Warga Kota Bandung diperintahkan untuk melakukan taktik bumi hangus di Kota Bandung agar pasukan sekutu yang memasuki Kota Bandung tidak dapat memanfaatkan properti milik warga Kota Bandung. Peristiwa ini menjadi contoh bahwa terdapat pengerahan sumber daya nasional dimana warga Kota Bandung melakukan pengorbanan yang luar biasa dengan membakar rumah serta harta bendanya (bentuk mobilisasi sumber daya nasional) demi usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. (Sumber: Alhidayath Parinduri, “Sejarah Peristiwa Bandung Lautan Api: Penyebab, Kronologi, dan Tokoh”, dikutip dari https://tirto.id/sejarah- 157 peristiwa-bandung-lautan-api-penyebab-kronologi-tokoh-gajf diakses pada tanggal 24 Agustus 2021) b) Victory Program (Amerika Serikat) Pasca diserangnya pangkalan AS di Pasifik (Pearl Harbour) dan AS terlibat perang dengan Jerman dan Jepang, Pemerintah federal AS pada saat itu meluncurkan Victory Program sebagai usaha membangun kekuatan pertahanan nasional untuk mengalahkan poros axis (Jerman, Jepang, dan Italia). Program ini dilakukan dengan cara mengumpulkan donasi dari warga negara, mengeluarkan surat hutang negara untuk membiayai perang (war bond), mengkonversi industri sipil menjadi industri peralatan militer. (sumber: U.S. Army Center of Military History, “The Victory Program”, dikutip dari https://history.army.mil/books/wwii/csppp/ch11.htm diakses pada tanggal 24 Agustus 2021) c) Manhattan Project (Amerika Serikat) Pada masa perang dunia II, AS membuat proyek pembangunan bom nuklir pertama di dunia dengan cara merekrut ilmuwan terbaik di AS, mengumpulkan seluruh persediaan uranium dari perusahaan tambang swasta, dan membeli lahan tanah milik warga negaranya untuk kepentingan pembuatan bom nuklir pertama di dunia ini. Terlihat dari Victory Program maupun Manhattan Project, AS pada saat itu tidak hanya memobilisasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya di antaranya sumber daya alam dan industrinya (sumber daya buatan) untuk kepentingan perang. (sumber: U.S. Army Center of Military History, “The Decision To Use The Atomic Bomb”, dikutip dari https://history.army.mil/books/70-7_23.htm diakses pada tanggal 24 Agustus 2021) d) Peristiwa Medan Area pada masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa itu, meskipun belum ada peraturan yang mengatur mengenai Komponen Cadangan, rakyat secara sukarela maju 158 ke medan perang dan membantu pasukan utama bertempur menjadi paramiliter. Hal tersebut dapat terlihat dalam Pertempuran Medan Area pada tahun 1945-1957. Pertempuran tersebut merupakan perang gerilya dan perang frontal yang berlangsung selama dua tahun. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dibantu seluruh kemampuan sumber daya yang ada mampu mengalahkan NICA, satuan tentara terlatih dan profesional pada 9 Oktober 1945 yang ditugaskan untuk mengambil alih pemerintahan Jepang. Mobilitas dan perubahan berbagai satuan dilakukan dalam kondisi darurat dan ternyata mampu menjadi satuan-satuan tempur yang dapat diandalkan. Dalam Pertempuran Medan Area, perlawanan Barisan Pemuda merupakan bentuk nyata Komponen Cadangan pertahanan negara sedangkan bentuk Komponen Pendukungnya adalah logistik, kepalangmerahan dan dapur umum yang bahu membahu menjadi kekuatan perlawanan (sumber: Medan Area Mengisi Proklamasi, Jilid I. Medan: Percetakan Waspada dan Badan Musyawarah Pejuang R.I. Medan Area, 1976). 4) Perlindungan terhadap hak kepemilikan warga negara (right to property) telah diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 55 UU a quo yang mana penetapan komponen pendukung dan komponen cadangan tidak menghilangkan: a) hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, dan/atau menggunakan; b) hak pengelola untuk mengelola dan/atau menggunakan; dan/atau c) hak kebendaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. 5) Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dan milik perseorangan yang telah selesai dimobilisasi wajib 159 dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui Demobilisasi dengan disertai kompensasi sesuai kemampuan keuangan negara. 6) Oleh karena itu pandangan Para Pemohon yang menyatakan Pasal a quo membuka ruang terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain milik warga negara (right to property) secara sewenang-wenang oleh negara adalah tidak berdasar. Hal ini karena negara melindungi hak kepemilikan pribadi warga negaranya yang tercermin dalam Pasal 23, Pasal 55, Pasal 72 UU a quo sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Pandangan DPR Terhadap Pengujian Pasal 18, Pasal 66 Ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, Dan Pasal 79 UU 23/2019 Terkait Dengan Prinsip Conscientious Objection. a. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 UU a quo bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berpikir, hati nurani, dan beragama, termasuk di dalamnya hak untuk menolak bergabung dalam dinas militer dengan alasan conscientious objection berdasarkan The International Convenant on Civil and Political Rights. (vide Perbaikan Permohonan Halaman 25 angka 109). Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Berdasarkan General Comment Adopted by The Human Rights Committee Under Article 40, Paragraph 4, of The International Convenant on Civil and Political Rights (ratifikasi UU 12/2005), dinyatakan sebagai berikut: Many individuals have claimed the right to refuse to perform military service (conscientious objection) on the basis that such right derives from their freedoms under article 18. In response to such claims, a growing number of States have in their laws exempted from compulsory military service citizens who genuinely hold religious or other beliefs that forbid the performance of military service and replaced it with alternative national service. The Covenant does not explicitly refer to a right of conscientious objection, but the Committee believes that such a right can be derived from article 18, inasmuch as the obligation to use lethal force may seriously conflict with the 160 freedom of conscience and the right to manifest one’s religion or belief. When this right is recognized by law or practice, there shall be no differentiation among conscientious objectors on the basis of the nature of their particular beliefs; likewise, there shall be no discrimination against conscientious objectors because they have failed to perform military service. The Committee invites States parties to report on the conditions under which persons can be exempted from military service on the basis of their rights under article 18 and on the nature and length of alternative national service. Berdasarkan kutipan tersebut diatas, Article 18 ICCPR tidak memberikan pengaturan secara eksplisit tentang conscientious objection (hak untuk menolak bergabung dalam dinas militer), namun prinsip conscientious objection dimaknai dalam General Comment Adopted by The Human Rights Committee Under Article 40, Paragraph 4, of The International Convenant on Civil and Political Rights, yang dalam hal ini juga telah mengakui bahwa beberapa negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak mewajibkan bagi warga negaranya untuk ikut wajib militer. 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) ICCPR diatur bahwa: Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others. (Kebebasan untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dikenakan pembatasan berdasarkan harus berdasarkan hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan publik, ketertiban, kesehatan, atau moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) ICCPR tersebut menunjukkan bahwa meskipun setiap orang bebas dan dilindungi haknya untuk memanifestasikan agama atau kepercayaannya, namun tetap dapat diberikan pembatasan oleh negara selama pembatasan itu terwujud dalam kerangka hukum (undang- undang). In casu, jika Para Pemohon ketentuan pasal-pasal undang-undang a quo melanggar kebebasan dalam memanifestasikan ajaran agama maka dalil tersebut tidak beralasan karena pembatasan tersebut dibentuk di dalam 161 kerangka undang-undang/by law. Selain itu pengaturan di dalam pasal UU a quo juga tidak memaksa atau mewajibkan bagi setiap warga negara untuk ikut menjadi komponen cadangan dan atau sebagai komponen pendukung secara wajib, tetapi melainkan dengan cara sukarela (Pasal 28 ayat (2) UU a quo. 3) Bahwa pengaturan dalam UU a quo pada prinsipnya telah sesuai dengan prinsip conscientious objection tersebut, karena tidak mewajibkan bagi setiap warga negara untuk ikut menjadi komponen cadangan dan atau sebagai komponen pendukung secara wajib, melainkan dengan cara sukarela. Menurut Pasal 28 ayat (2) UU a quo, pengabdian warga negara dalam Komponen Cadangan merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. Adapun menurut Pasal 17 ayat (2), pengabdian warga negara dalam Komponen Pendukung merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara. b. Para Pemohon mendalilkan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) UU a quo yang mengatur bahwa Warga Negara yang telah ditetapkan sebagai Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan, serta digunakan secara langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, berarti telah menempatkan Warga Negara atau rakyat sebagai kekuatan utama, yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang telah secara limitatif menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. (vide Perbaikan Permohonan Halaman 22 angka 92 dan angka 93). Terhadap dalil tersebut DPR memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU a quo tidak mengatur penggunaan warga negara sebagai komponen cadangan secara langsung, melainkan adanya kewajiban warga negara yang telah 162 menjadi komponen cadangan berdasarkan UU a quo untuk memenuhi panggilan mobilisasi. 2) Terkait dengan ketentuan Pasal 18 UU a quo, Mobilisasi tersebut dilakukan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida (vide Pasal 29 UU a quo). Penggunaan komponen pendukung yang merupakan warga negara secara langsung maupun tidak langsung untuk menghadapi ancaman non militer atau ancaman hibrida dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 UU a quo sebagai berikut: Yang dimaksud dengan penggunaan "secara langsung" adalah penggunaan Sumber Daya Nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Yang dimaksud dengan penggunaan "secara tidak langsung" adalah penggunaan Sumber Daya Nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama melalui proses menjadi Komponen Cadangan. 3) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, keberadaan dan penggunaan komponen cadangan adalah untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama, sehingga penggunaan komponen cadangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Pengaturan tersebut memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap peran, serta hak dan kewajiban warga negara yang telah terdaftar sebagai komponen cadangan dalam perannya sebagai pembela negara ketika terjadi perang. 4) Oleh karena itu, mobilisasi komponen pendukung maupun komponen cadangan tidak diarahkan untuk menggantikan komponen utama pertahanan nasional yakni TNI, sehingga adanya ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. c. Para Pemohon mendalilkan bahwa TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara telah dinegasikan UU a quo, khususnya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) 163 UU a quo yang mencampuradukkan antara kekuatan utama dan kekuatan pendukung, dengan menempatkan POLRI merupakan bagian dari komponen pendukung yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan Halaman 27 angka 120 dan angka 124). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan sebagai berikut: 1) Bahwa sesuai semangat reformasi yang diwujudkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dari yang awalnya berwujud satu Lembaga yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), menjadi masing- masing lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pertahanan menjadi tugas pokok TNI dan keamanan menjadi tugas pokok POLRI. Bahwa POLRI sebagai kekuatan utama dalam “keamanan” berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 19445 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Sedangkan TNI sebagai kekuatan utama dalam “pertahanan” berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). 2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU a quo terdapat ketentuan yang menempatkan anggota POLRI sebagai komponen pendukung karena memang pelaksanaan fungsi pertahanan negara adalah fungsi TNI sebagai kekuatan utama, sedangkan fungsi POLRI adalah kekuatan utama dalam melaksanakan fungsi keamanan di dalam negara. Namun bukan berarti TNI dan POLRI tidak dapat bersinergi dalam melaksanakan fungsinya masing- masing. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Polri dan Pasal 7 ayat (2) angka 10 UU TNI, telah diatur bahwa TNI dan POLRI dapat saling bersinergi melaksanakan fungsinya sebagai amanat Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU a quo merupakan bentuk 164 sinergi antara TNI dan POLRI dalam melaksanakan amanat Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana anggota POLRI dapat berperan serta dalam usaha pertahanan nasional sebagai komponen pendukung. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 20 ayat (1) UU a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena perumusan normanya yang telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, dengan mencampuradukkan kekuatan utama dan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan negara adalah keliru. d. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 46 UU a quo yang menerapkan status subjek hukum militer bagi komponen cadangan dalam masa aktif, yang membedakan mereka warga negara pada umumnya, telah bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. (vide Perbaikan Permohonan halaman 29 angka 138) Terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR berpandangan bahwa: 1) Masa aktif komponen cadangan berimplikasi terhadap warga sipil yang bergabung menjadi anggota komponen cadangan karena statusnya yang pada saat itu sebagai prajurit sukarela (vide Pasal 1 angka 15 UU TNI). Maka itu, subjek tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam “anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang (UU a quo)” berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf c UU Peradilan Militer. 2) Ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf c UU Peradilan Militer juncto Pasal 1 angka 15 UU TNI, berimplikasi pada warga negara yang bergabung secara sukarela dalam komponen cadangan dalam masa aktif statusnya menjadi prajurit sukarela, sehingga harus tunduk pada ketentuan hukum militer karena pada saat warga negara telah menjadi prajurit sukarela maka dimungkinkan untuk memegang senjata untuk berperang, oleh karena itu sudah selayaknya diberlakukan sebagai anggota militer berdasarkan 165 prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Apabila terhadap yang bersangkutan tidak diberlakukan hukum militer (diterapkan hukum sipil), justru menyebabkan disharmoni pengaturan karena yang bersangkutan menyandang status masa aktif sebagai anggota komponen cadangan atau prajurit sukarela yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus tunduk pada ketentuan hukum militer. 3) Berdasarkan pandangan diatas, maka DPR menyimpulkan cukup beralasan secara hukum bahwa ketentuan Pasal 46 UU a quo tidak memiliki pertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Pandangan DPR Terhadap Pengujian Pasal 75 UU 23/2019 Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 75 UU a quo yang menentukan pendanaan untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara salah satunya bersumber dari APBD bertentangan dengan prinsip pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. (vide Perbaikan Permohonan Halaman 32 angka 150). Terhadap dalil tersebut DPR memberikan pandangan berdasarkan Naskah Akademik RUU tentang Pengelolaan Sumberdaya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), bahwa sumber daya manusia yang termasuk dalam Komponen Pendukung terdiri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, garda bangsa, tenaga ahli, dan warga lainnya unsur Warga Negara. Sedangkan yang termasuk sebagai garda bangsa antara lain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda), unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dikoordinir oleh Pemda, Resimen Mahasiswa yang pembinaannya di bawah perguruan tinggi, Alumni Resimen Mahasiswa, serta organisasi kepemudaan (vide naskah akademik hlm. 34). 166 Sumber daya alam dan sumber daya alam buatan ditransformasikan menjadi logistik wilayah dan cadangan material strategis untuk disiapkan menjadi Komponen Pendukung, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Logistik wilayah adalah logistik yang disiapkan di daerah bertumpu pada kekayaan sumber daya alam wilayah dalam rangka mendukung operasi perlawanan wilayah, antara lain terdiri dari bekal makanan, bekal perlengkapan perorangan, bekal Bahan Bakar Minyak dan pelumas, bekal bahan bangunan dan konstruksi, bekal amunisi/bahan peledak, bekal kesehatan dan bekal suku cadang. 2. Cadangan materiil strategis adalah bahan dan/atau hasil pertambangan serta alat peralatan hasil industri untuk pertahanan yang dipersiapkan sebagai persediaan guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara, cadangan materiil strategis terdiri dari mineral logam, batu bara, hasil pengilangan minyak bumi, hasil pengilangan gas alam, hasil petrokimia, dan alat peralatan Industri. Bentuk Komponen Pendukung lainnya adalah sarana prasarana nasional, contohnya jalan raya, pelabuhan, bandara, jaringan rel, bangunan gedung dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana dikelompokkan dalam sarana prasarana matra darat, matra laut dan matra udara (Vide Naskah Akademik hlm. 35). Selain POLRI, warga negara lainnya yang memiliki kecakapan dan keterampilan khusus, jiwa juang, kedisiplinan serta berada dalam satu garis komando adalah Satpol PP dan Linmas yang dimiliki dan dikoordinir oleh Pemda. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Menurut Pasal 255 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP berwenang untuk: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 167 c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada (vide Naskah Akademik hlm. 54). Pembinaan Komponen Pendukung merupakan kegiatan peningkatan kualitas dan/atau kuantitas Komponen Pendukung dalam usaha Pertahanan Negara. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (vide naskah akademik hlm. 88) Bahwa di dalam Naskah akademik juga diuraikan hal-hal sebagai berikut: a. Pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga terkait. b. Pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pendanaan untuk penyelenggaraan pembentukan, pembinaan, pemberhentian dan pengembalian Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. d. Pendanaan untuk penggunaan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. e. Pendanaan untuk penyelenggaraan Mobilisasi dan Demobilisasi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (vide naskah akademik hlm. 98). 168 Bahwa berdasarkan risalah rapat panja pada 6-9 September 2019 (rapat bersifat tertutup) disampaikan bahwa diskusi atau perdebatan dalam dinamika pembahasan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa pendanaan untuk pelaksanaan bela negara oleh aparat sipil di daerah bersumber dari APBD karena dilaksanakan oleh pemerintah daerah. b. APBD juga digunakan dalam pembiayaan komponen pendukung. 5. Pandangan DPR Terhadap Permohonan Provisi Untuk Menunda Sementara Pemberlakuan UU 23/2019 Yang Diajukan Para Pemohon Bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan Para Pemohon, DPR menerangkan bahwa pada awalnya MK tidak mengenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, namun pada perkembangan selanjutnya MK mengenal putusan provisi yang menyangkut pemeriksaan prioritas agar perkara yang diajukan segera diputus. Perkara-perkara yang dikabulkan pemeriksaannya secara cepat adalah pengujian undang-undang terkait pemilu dan Pilkada sebagaimana ditemukan dalam 4 (empat) putusan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019. Bahwa dalam permohonan a quo, Para Pemohon dalam dalil- dalilnya sama sekali tidak menjelaskan adanya masalah hukum ataupun dugaan perbuatan pidana yang dialaminya berkaitan dengan uji materi ini. Selain itu Para Pemohon juga tidak memberikan argumentasi mengenai urgensi dari permohonan provisi mengenai penghentian sementara pemberlakuan UU a quo. In casu, DPR berpandangan bahwa sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Provisi Para Pemohon karena tidak ada alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi. III. Petitum DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 169 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis dan keterangan tertulis tambahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon Bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk menguji: Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, selengkapnya sebagai berikut Pasal 4 ayat (2) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ancaman militer; b. Ancaman nonmiliter; dan/atau 170 c. Ancaman hibrida Pasal 4 ayat (3) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Pasal 17 1) Komponen Pendukung terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam c. Sumber Daya Buatan; d. Sarana dan Prasarana Nasional 2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara. Pasal 18 Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. Pasal 20 ayat (1) huruf a: Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. …… Pasal 28 (1) Komponen Cadangan terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional. 171 (2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. (3) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara. Pasal 29 Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. Pasal 46 Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer. Pasal 66 ayat (1) Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi. Pasal 66 ayat (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi. Pasal 75 Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 77 (1) Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. 172 Pasal 78 (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi calon Komponen Cadangan selama melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (2) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi Komponen Cadangan selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pasal 79 (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan pemanfaatan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pasal 81 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau menganjurkan orang lain untuk tidak menyerahkan sebagian atau seluruh pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang diperlukan untuk kepentingan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 82 Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pengelola dan/atau pemilik semula dan/atau tidak melaksanakan pengembalian Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. 173 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selengkapnya sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal 18 ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-waenang oleh siapa pun. Pasal 30 ayat (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 174 Dengan dalil-dalil Para Pemohon yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa persoalan yang menjadi objek dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang diuji-materiilkan oleh Para Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara karena sifat universalnya, yang tentu bukan hanya urusan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, terutama menyangkut keberlanjutan dari upaya upaya reformasi sektor keamanan di Indonesia, dalam rangka penguatan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara, terutama terkait dengan hak atas rasa aman, menjadi tujuan dari didirikannya lembaga Pemohon I sampai Pemohon IV; 2. Bahwa adanya rumusan pasal a quo secara aktual atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak kontitusional pemohon V sampai dengan pemohon VII, dikarenakan munculnya ketentuan pasal-pasal a quo telah menghambat atau bahkan menggagalkan usaha yang terus menerus dari Para Pemohon, untuk mendorong pembaruan legislasi sektor keamanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai konstitusi maupun hukum internasional hak asasi manusia; 3. Bahwa pengaturan tugas dan fungsi komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri dan tidak harmonis dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 4. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara sebagaimana disebutkan di atas, dalam sistem pertahanan negara yang dianut Indonesia, hanya mengidentifikasi ancaman yang bentuknya terdiri atas ancaman militer dan ancaman nonmiliter, sedangkan ketentuan Undang-Undang a quo justru menambahkan jenis ancaman hibrida, yang tidak dikenal dalam identifikasi ancaman pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 175 2002 tentang Pertahanan Negara, yang telah secara khusus membagi jenis ancaman dan strategi dalam menghadapi setiap ancaman dimaksud; 5. Bahwa munculnya jenis ancaman hibrida sebagaimana diatur dalam Pasal a quo, tentu tidak lepas dari penambahan sejumlah frasa pada definisi ancaman, yang dirumuskan dalam Undang-Undang a quo, yang sesungguhnya lebih menekankan pada aspek ideologi negara, bukan pada kedaulatan negara, sebagai inti dari pertahanan negara permasalahan inilah yang kemudian menjadi pangkal kekaburan dari definisi dan jenis ancaman, yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum akibat lahirnya Undang-Undang a quo; 6. Bahwa kekaburan dalam mengidentifikasi jenis ancaman sebagaimana dirumuskan dalam Pasal a quo, dengan rumusan berbeda dari rumusan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dengan menambahkan jenis ancaman hibrida, menjadi kian terlihat nyata dalam perumusan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang a quo, yang sekaligus menginventarisasi berbagai bentuk ancaman. Termasuk didalamnya militer, nonmiliter, ideologi, dan bahkan kejahatan transnasional yang sesungguhnya tidak semua bentuk ancaman tersebut merupakan bagian dari ancaman yang harus direspon dalam sistem pertahanan negara yang menekankan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah; 7. Bahwa lebih jauh identifikasi ancaman pertahanan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang a quo, yang menggabungkan berbagai jenis ancaman, sebagai bagian dari ancaman terhadap pertahanan negara, telah mengakibatkan kekaburan pengaturan serta pembagian peran, tugas, dan fungsi antarinstitusi negara dan pemerintahan, yang justru berpontensi berdampak pada terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan wewenang setiap institusi; 8. Bahwa batasan mobilisasi terhadap komponen cadangan hanya dapat dilakukan dalam menghadapi situasi ancaman militer, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, termasuk didalamnya pengerahan komponen pendukung, merupakan langkah berbagi peran dan kekuasaan antarinstitusi dan sektor dalam upaya pertahanan negara. Oleh karenanya, sekali lagi 176 munculnya rumusan Pasal 29 Undang-Undang a quo, justru telah menghadirkan situasi ketidakpastian hukum dalam pengaturan mobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung, yang semestinya hanya bisa dimobilisasi untuk menghadapi ancaman militer; 9. Bahwa lebih lanjut mobilisasi komponen cadangan untuk menghadapi situasi ancaman militer pada dasarnya harus dilakukan dalam keadaan darurat perang sebagaimana dinyatakan oleh Presiden dengan mengacu pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan ‘’Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang‘’. Merujuk pada pendapat Jimmly Asshiddiqie [2007], keadaan bahaya atau keadaaan darurat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dimaknai sebagai suatu keadaan luar biasa atau diluar kebiasaan, di luar keadaan normal, ketika norma hukum dan lembaga penyelenggara kekuasaan negara tidak dapat berfungsi sebagaimana adanya menurut ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam keadaan normal; 10. Bahwa timbul perang atau terjadi pendudukan wilayah negara berarti pula ada ancaman terhadap keutuhan kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia, yang berupa ancaman militer, yang menurut Undang-Undang Nomor 23/PRP/1959 dikategorikan sebagai darurat perang. Maka, sejalan dengan argumentasi di atas, untuk menghadapi suatu ancaman militer yang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh Presiden mengacu pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan pengerahan terhadap komponen cadangan; 11. Bahwa identifikasi unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung dan sebagai komponen cadangan pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah secara tegas menyebutkan, ’’usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung’’. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 177 Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyebutkan manusia (warga negara) sebagai kekuatan utama maupun sebagai kekuatan pendukung dalam pertahanan negara; 12. Bahwa penyebutan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai unsur komponen pendukung dan komponen cadangan dalam pasal a quo telah menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal, rumusan norma dalam Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat limitatif. Secara tegas, pembentuk konstituisi telah eksplisit menyatakan ‘’Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung’’. Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak pernah sekali pun menyebutkan unsur nonmanusia (sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional) sebagai bagian dari kekuatan utama maupun kekuatan pendukung pertahanan negara; 13. Bahwa dalam rangka mendukung dan memperkuat pertahanan negara untuk menghadapi dinamika ancaman yang ada, maka seharusnya yang dimaksud komponen cadangan dan komponen pendukung adalah hanya sebatas sumber daya manusia yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan tidak termasuk sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana lain; 14. Bahwa dalam praktek komponen cadangan di dalam negara demokrasi yang diatur di negara lain, aturan tentang komponen cadangan juga hanya terbatas pada sumber daya manusia saja, tidak mengatur tentang sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana lain. Hal itu dipraktikkan oleh beberapa negara lain yang mengatur tentang komponen cadangan seperti di Philipina, Australia, AS, Inggris, dan lainnya; 15. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut tergambar pada ketentuan Pasal 51 s.d Pasal 56 Undang-Undang a quo yang mengatur pendaftaran komponen cadangan oleh warga negara bersifat sukarela, tetapi ketentuan ini berbeda bagi komponen cadangan selain orang (manusia), yakni sumber daya alam, 178 sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana lain, yang tidak mengenal prinsip kesukarelaan. Terlebih aturan penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana lain, sebagai komponen cadangan juga tidak rigid, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya terkait hak properti (right to property), sebagai hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dirampas secara sewenang- wenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 16. Bahwa dengan munculnya unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung dan sebagai komponen cadangan, telah berakibat pada perluasan makna dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih jauh perluasan norma ini justru berpotensi pada pengambilalihan hak- hak warga negara atas sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan dalih digunakan untuk secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida (vide Pasal 18 Undang- Undang a quo), dan dikerahkan melalui mobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida (vide Pasal 29 Undang-Undang a quo); 17. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal a quo tersebut, setiap pemilik dan/atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang ditetapkan statusnya sebagai komponen cadangan, mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan mobilisasi. Bahkan kewajiban tersebut diatur secara lebih keras lagi, dengan adanya ancaman pemidanaan bilamana kewajiban tersebut dilanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang a quo, yang mengatur sanksi pemidanaan; 18. Bahwa dalam hal warga negara yang telah ditetapkan sebagai komponen pendukung dan komponen cadangan, serta digunakan secara langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, berarti telah menempatkan warga negara atau rakyat sebagai kekuatan utama, yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah secara limitatif menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 179 Indonesia, sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung; 19. Bahwa lebih jauh pengaturan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang a quo, selain bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip conscientious objection (hak menolak warga atas dasar keyakinannya), yang merupakan prinsip kardinal dalam pelibatan warga sipil dalam upaya pertahanan, yang telah diakui oleh berbagai negara dan masyarakat internasional serta menjadi bagian dari hukum internasional hak asasi manusia; 20. Bahwa dengan demikian penghormatan terhadap hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama (freedom of thought, conscience, and religion) dapat dikatakan telah menjadi komitmen bersama komunitas internasional agar setiap negara menghormati hak individu warga negaranya untuk menolak dilibatkan dalam kedinasan militer atas dasar keyakinannya, baik melalui wajib militer maupun sukarela, yang disebut sebagai hak untuk conscientious objection; 21. Bahwa TNI dan Polri merupakan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara telah dinegasikan Undang-Undang a quo, khususnya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang mencampuradukan antara kekuatan utama dan kekuatan pendukung, dengan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari komponen pendukung; 22. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang a quo yang menentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Komponen Pendukung tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara jelas menyebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara; 23. Bahwa dalam Pasal 46 Undang-Undang a quo disebutkan terhadap mereka Komponen Cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara a contrario terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer; 180 24. Bahwa pembedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, sesungguhnya bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada kekaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, dan berikutnya sejauh mana status hukum dari mereka yang bergabung sebagai komponen cadangan, sebagai kekuatan utama atau bukan; 25. Bahwa pemberlakuan status subjek hukum militer hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai komponen utama, yang dalam hal ini hanya berlaku bagi anggota TNI, sebagai komponen utama pertahanan negara, sebagaimana ditegaskan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan terhadap Komponen Cadangan, meski dalam status aktif sekalipun, dia tidak dapat dikualifikasikan sebagai komponen utama; 26. Bahwa berdasarkan aturan tersebut, dengan pendekatan futuristik maka sebagai komponen utama, TNI tunduk pada sistem peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Oleh karena itu, komponen cadangan juga seharusnya tunduk pada sistem peradilan umum bukan pada sistem peradilan militer. 27. Bahwa lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dikatakan bahwa anggaran untuk TNI bersifat terpusat melalui APBN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:’’TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.’’ dengan demikian maka anggaran untuk sektor pertahanan (TNI) tidak dimungkinkan untuk memperoleh anggaran dari luar APBN. Oleh karena itu, pengaturan anggaran untuk komponen cadangan yang nantinya dikelola oleh Kementerian Pertahanan yang dapat diperoleh dari APBD dan sumber lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang a quo tidak harmoni dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 181 II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang a quo. 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita Para Pemohon adalah sebagai berikut: a. bahwa Para Pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 182 b. bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman; d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang; e. bahwa terhadap posita Pemohon pada prinsipnya Pemerintah berpandangan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara. Untuk itulah telah hadir Undang-Undang a quo yang memberikan pengaturan mengenai bela negara yang merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan 183 pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional; f. Pengaturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain, dan pemenuhan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat/warga negara dan pihak penguasa (pemerintah), pihak pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum demokrasi yang tersimpul dalam “the Rule of Law”, dengan prinsip-prinsip demokrasi serta dengan hak-hak dasar masyarakat; h. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis” [vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 055/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 14-17/PUU- V/2007]; i. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang a quo, Para Pemohon tidak mengalami kerugian baik harta benda ataupun kerugian yang lainnya. 184 Pengaturan Undang-Undang a quo berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 23 Undang- Undang a quo, maka penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional menjadi komponen pendukung tidak menghilangkan: 1) hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, dan/atau menggunakan; 2) hak pengelola untuk mengelola dan/atau menggunakan; dan/atau 3) hak kebendaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional; sehingga pengaturan komponen pendukung dalam Undang-Undang a quo tidak merugikan hak kepemilikan, hak pengelolaan, dan hak kebendaan dari Para Pemohon. j. Pengaturan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang a quo, komponen cadangan untuk warga negara merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. Sifat sukarela dimaksudkan tidak bersifat paksaan bagi warga negara untuk menjadi komponen cadangan. Pembentukan komponen cadangan melalui tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan. Tidak ada sanksi apapun bagi warga negara yang tidak mendaftar menjadi komponen cadangan. Para Pemohon tidak dirugikan sama sekali, karena Pemohon tidak dipaksa untuk mendaftar menjadi komponen cadangan dan pada saat ini status Para Pemohon bukan sebagai komponen cadangan. Pendaftaran komponen cadangan telah dibuka pada tanggal 17 Mei 2021 dan Para Pemohon tidak melakukan pendaftaran sehingga tidak mengalami kerugian konstitusional. l. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon mendalilkan dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan 185 sebagai badan hukum adalah pihak yang dapat saja mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Bahwa tidak semua organisasi atau badan hukum dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, melainkan hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur adanya hak gugat organisasi lingkungan hidup yang diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 92 ayat (3) yang menyebutkan: (1) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. Berbentuk badan hukum; b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon badan hukum tidak mempunyai legal standing mewakili kepentingan umum atau publik di bidang pertahanan sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional. n. Bahwa Para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) tidak serta merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum apabila Para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causa verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang a quo adalah dalam kaitannya dengan status Para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) memang menunjukkan kerugian yang nyata. Selain itu, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit memberikan limitasi terkait kedudukan hukum pembayar pajak hanya dimungkinkan bagi pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pajak dan kerugian konstitusional pembayar pajak. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor: 135/PUU-XIII/2015) 186 m. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Para Pemohon atas hak dan/atau kewenangan konstitusional pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak berdasar dan/atau keliru, sehingga Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, dan dalil-dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan bukan merupakan kerugian konstitusional namun hanya suatu kekhawatiran saja. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon tidak jelas, sehingga pemerintah memandang Para Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan uji materiil Undang-Undang a quo dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon Sebelum memberikan penjelasan terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, izinkanlah kami menyampaikan urgensi Undang-Undang a quo sebagai berikut: a. Filosofis. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan Negara dikelola dalam satu sistem pertahanan negara yaitu pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, 187 terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatan. Oleh karenanya, sesuai dengan tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia maka negara merupakan institusi yang memiliki kuasa penuh dalam pengelolaan pertahanan. Sumber daya dan sarana prasarana nasional merupakan potensi pertahanan yang harus ditata dan dikelola secara baik untuk penguatan pertahanan negara. Pengaturan sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah upaya penting dan strategis negara dalam menata keteraturan untuk keefektifan sebuah sistem pertahanan negara. Pelibatan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama mengingat bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Undang-Undang a quo bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara melalui usaha Bela Negara, penataan Komponen Pendukung, dan pembentukan Komponen Cadangan. b. Sosiologis Fakta geografis menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau adalah negara kepulauan terbesar dengan wilayah yurisdiksi laut sangat luas serta penduduk yang sangat beragam serta memiliki kekayaan yang melimpah. Ancaman yang dihadapi Indonesia dapat berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida, sehingga kekuatan pertahanan diperlukan untuk 188 menghadapi ancaman tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Guna menghadapi ancaman yang mungkin timbul, sangat diperlukan penyelenggaraan pertahanan negara yang handal serta yang mempunyai daya tangkal yang tinggi. Oleh karenanya diperlukan pembangunan kekuatan dan kemampuan sistem pertahanan negara secara terus menerus dan berkesinambungan. Sementara itu, kemampuan dukungan anggaran masih sangat terbatas, sehingga perlu disusun berbagai kebijakan agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan sumber daya nasional pertahanan negara untuk memperbesar dan memperkuat Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan negara didukung oleh komponen cadangan dan pendukung, pada dasarnya adalah dalam rangka menciptakan dan mewujudkan rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memenuhi hak rasa aman dari ancaman tersebut diperlukan Undang-Undang a quo yang memanfaatkan seluruh potensi Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai bagian penting dari komponen Pertahanan Negara. c. Yuridis Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sesuai ketentuan Pasal 189 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pada Pasal 30 ayat (2) usaha pertahanan negara dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut implementasi dari kekuatan pertahanan yang antara lain mengatur transformasi kekuatan pertahanan menjadi komponen pertahanan melalui peraturan perundang-undangan sehingga postur pertahanan negara terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Daya tangkal dibangun melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara, sehingga terbangun karakter rakyat yang militan atas dasar kecintaan pada NKRI. Pertahanan Negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Implementasi sistem pertahanan rakyat semesta dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang a quo yang mengatur komponen cadangan dan komponen pendukung melalui keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. 190 1. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 Undang-Undang a quo telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), sekaligus Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala Ancaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara spesifik tentang Ancaman. Pengaturan Ancaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pengaturan Ancaman dalam Undang-Undang a quo walaupun tidak persis sama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang hanya menggolongkan ancaman militer dan nonmiliter dapat dipahami karena Undang-Undang dimaksud diundangkan pada tahun 2002. Periode dari tahun 2002 sampai dengan 2019 telah mengalami perkembangan berdasarkan identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai ancaman dan bentuk ancaman saat ini dan masa depan sehingga digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. b. Perumusan norma ancaman dalam Pasal 4 Undang-Undang a quo merupakan open legal policy, yaitu kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembuat undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon. c. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang a quo menurut Pemohon bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena tidak memenuhi unsur prediktabilitas. Namun apabila dicermati Pasal 4 ayat (2) justru telah mengakomodasi prinsip prediktabilitas terhadap perkembangan hakikat ancaman yang sangat dinamis yang berbeda 191 situasi dan kondisinya dengan tahun 2002 pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diundangkan. Ini sejalan dengan pendapat Friedrich Hayek dalam bukunya The Road to Serfdom yang menegaskan bahwa kepastian hukum (certainty) berarti hukum harus dapat diprediksi atau memenuhi unsur prediktibilitas sehingga subyek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut dapat ditafsirkan dan dilaksanakan. Penambahan jenis ancaman hibrida dalam Undang-Undang a quo justru sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang didasarkan prediksi atau perkiraan bentuk ancaman oleh pembuat undang-undang. d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 4 mengatur bahwa: Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam Penjelasan Pasal 4 disebutkan: ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. e. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tidak hanya membatasi ancaman hanya dalam bentuk ancaman militer dan ancaman nonmiliter sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mencantumkan frasa “segala bentuk ancaman”. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah menjelaskan bahwa lingkup “Ancaman” tidak hanya sebatas ancaman militer dan ancaman nonmiliter, melainkan juga “ancaman yang bersifat multidimensional”. Ketentuan “ancaman hibrida” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang- Undang a quo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum melainkan melengkapi lingkup “ancaman” dari ketentuan Undang-Undang Nomor 192 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang belum mengatur perihal ancaman yang sifatnya campuran dari ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Sumber-sumber permasalahan yang bersifat multidimensional berpotensi membahayakan kedaulatan sebuah negara, karena berdasarkan fakta selama ini, telah banyak terjadi “ancaman” yang bersifat multidimensional yang dapat berdampak terhadap keamanan negara. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan mengenai respon pertahanan negara dalam menghadapi setiap ancaman tersebut dengan memperhatikan ekskalasi dari setiap ancaman; f. Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau nonkonvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau nonmiliter, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata. Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang siber (cyber), dan ekonomi nasional. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang takterbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah; g. Dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumusan norma dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang a quo dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, telah menciptakan ketidakpastian hukum karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berdasar. Sesuai Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Putusan MK Nomor 14-17/PUU -V/2007 perihal pengujian Undang- Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil 193 Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan ketidakpastian hukum dalam perumusan norma melainkan lebih pada konteks due process of law. h. Dengan demikian bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 Undang-Undang a quo justru telah menciptakan kepastian hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1), sekaligus Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara” dan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, sehingga kewajiban warga negara termasuk di dalamnya memberikan sumbangsih baik harta dan benda ketika negara dalam kondisi perang. b. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Implementasi rakyat sebagai kekuatan pendukung tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia namun 194 juga dukungan rakyat dapat berbentuk sumber daya lain yang dimilikinya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha khususnya pertahanan serta hal-hal terkait dengan pertahanan negara diatur dengan Undang-Undang sebagaimana amanat dari Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjalankan amanat dari Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun tahun 1945 terkait syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengamanatkan pengaturan komponen cadangan dan komponen pendukung diatur dengan undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang a quo. d. Bahwa penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional dilakukan melalui serangkaian prosedur, meliputi proses verifikasi dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang a quo, sehingga penggunaan sumber daya tersebut terukur dan tidak serta merta melanggar hak kepemilikan pribadi atas sumber daya tersebut. Bahwa dalam sejarah, berbagai negara pernah mengalami situasi yang sangat mendesak dapat memerintahkan mobilisasi sumber daya nasional atas dasar hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta mempertahankan eksistensi negaranya. 195 e. Undang-Undang a quo telah mengakomodir ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena harta benda yang ditetapkan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung dan kemudian dimobilisasi tetap dalam koridor perlindungan pemilik dan tidak diambil alih secara sewenang-wenang. Perlindungan terhadap hak kepemilikan warga negara (right to property) telah diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 55 Undang-Undang a quo. Pasal 23 Undang-Undang a quo menetapkan bahwa penetapan komponen pendukung tidak menghilangkan hak pemilik, hak pengelola, dan/atau hak kebendaan lainnya yang berasal dari unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Selanjutnya Pasal 55 Undang-Undang a quo menetapkan bahwa penetapan komponen cadangan tidak menghilangkan hak pemilik untuk mengalihkan kepemilikan, mengelola atau menggunakan, hak pengelola untuk mengelola atau menggunakan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Pasal 72 Undang- Undang a quo menyatakan bahwa sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dan milik perseorangan yang telah selesai dimobilisasi wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui demobilisasi dengan disertai kompensasi sesuai kemampuan keuangan negara. f. Dengan demikian pemerintah berpendapat bahwa Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang a quo mengenai pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional sebagai komponen cadangan untuk kepentingan mobilisasi tidaklah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 196 3. Dalil pemohon yang menyatakan rumusan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan prinsip Conscientious Objection. a. Pandangan tentang HAM pada dasarnya terbagi menjadi universal dan partikular. Menurut Muladi (Bagir Manan, 1996: 113) paling sedikit dapat diperinci adanya 4 (empat) kelompok pandangan sebagai berikut: 1) Mereka yang berpandangan Universal-absolut yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam the International Bill of Human Rights. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing- masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju dan bagi negara-negara berkembang mereka ini seringkali dipandang eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrument penilai (tool of judgement). 2) Mereka yang berpandangan Universal-relatif. Mereka ini juga memandang persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian (exception) yang didasarkan atas asas- asas hukum international tetap diakui keberadaannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Right yang menegaskan bahwa: "In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others and of meeting the jus requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society". 3) Mereka yang berpandangan Patrikularistik-absolut, yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan 197 penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois, defensive dan pasif tentang HAM. 4) Mereka yang berpandangan Patrikularistik-relatif, yang memandang persoalan HAM disamping masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (embedded) dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak sekedar defensif, tetapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran karakteristik HAM yang dianutnya. b. Pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip ideologi dan dasar nasional, yaitu Pancasila. Pemahaman HAM pada prinsipnya terdapat dua konsep besar, yaitu universalisme dan partikularisme. Konsep HAM di Indonesia bersifat partikularisme karena didasarkan pada ideologi dan dasar negara Pancasila. Refleksi dari implementasi konsep HAM yang bersifat partikularisme dapat dibaca pada Penjelasan Umum Undang-Undang a quo sebagai berikut: Hakikat pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut, penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, yang disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Melalui prinsip dasar tersebut, tujuan penyelenggaraan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dengan mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagaI bagian penting komponen pertahanan negara sekaligus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. c. Pemerintah berpendapat bahwa penjelasan umum Undang-Undang a quo sejalan dengan kelompok yang berpandangan Patrikularistik- relatif, yang memandang persoalan HAM disamping masalah 198 universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa karena berlakunya ketentuan internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (embedded) dalam budaya bangsa Indonesia. d. Consciensious objection adalah hak seseorang untuk menolak berpartisipasi dalam peperangan atau bergabung dalam pasukan militer karena alasan moral atau agama. Dalam pembentukan komponen cadangan menganut prinsip kesukarelaan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang a quo yang menentukan bahwa komponen cadangan merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi seluruh warga negara untuk mendaftarkan dirinya menjadi komponen cadangan. e. Pembentukan komponen cadangan melalui tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan. Tidak ada sanksi apapun bagi warga negara yang tidak mendaftar menjadi komponen cadangan. Calon anggota komponen cadangan yang telah lulus seleksi melaksanakan Latihan dasar kemiliteran dan apabila telah selesai akan diangkat dan ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan. f. Komponen cadangan bukanlah wajib militer karena proses pembentukan komponen cadangan diawali dengan proses pendaftaran yang bersifat sukarela dan memenuhi kriteria dalam seleksi. Komponen cadangan hanya sebatas pelatihan dasar kemiliteran kepada warga negara yang telah lulus seleksi untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan negara. g. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), ditentukan bahwa Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau 199 kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Hal ini berarti conscientious objection tidak berlaku mutlak namun dapat dibatasi dengan ketentuan hukum baik nasional maupun internasional dengan mempertimbangkan prinsip Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Sesuai resolusi dari Komisi HAM maupun Dewan HAM menyatakan bahwa conscientious objection tidak mengikat secara hukum internasional, namun hanya akan mengikat secara moral dan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya apabila prinsip ini diadopsi dalam ketentuan hukum nasional (vide United Nations Human Rights High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2012, Conscientious Objection to Military Service, New York, NY: Geneva). h. Undang-Undang a quo tidak mengabaikan prinsip Conscientious objection (hak menolak warga atas dasar keyakinannya), karena konteks pada Pasal 18, Pasal 66, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 diterapkan pada mereka yang telah secara sukarela mendaftar sebagai Komponen Cadangan. Sifat sukarela tanpa ada paksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) Komponen Cadangan merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. Artinya warga negara yang mendaftar sebagai komponen cadangan secara sukarela dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan memahami konsekuensi hukum sebagai komponen cadangan. Hal ini berbeda dengan wajib militer yang tidak secara sukarela menjadi prajurit Angkatan bersenjata sehingga perlu menggunakan prinsip conscientious objection dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. i. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa ketentuan tentang conscienstious objection juga diterapkan kepada hak kepemilikan warga negara terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan. Hal ini berarti conscientious objection juga tidak berlaku mutlak untuk para pemilik Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan karena hak 200 kepemilikannya dibatasi dengan ketentuan hukum baik nasional maupun internasional dengan mempertimbangkan prinsip Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Selain itu, pemanfaatan terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan hanya sementara, bersifat sukarela dan untuk keperluan mobilisasi yang akan dikembalikan kepada pemilik dan/atau pengelola dengan disertai kompensasi setelah dimobilisasi. k. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa pengaturan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang a quo, tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip conscientious objection (hak menolak warga atas dasar keyakinannya). 4. Dalil Pemohon menyatakan rumusan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menciptakan situasi ketidakpastian hukum. a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan Usaha Pertahanan dan Keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Pemohon rancu dalam memahami pengaturan mengenai kekuatan utama sistem pertahanan rakyat semesta dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama di bidang pertahanan diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 201 Indonesia Tahun 1945. Posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama sudah jelas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga apabila Pemohon menginginkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama di bidang pertahanan maka hal tersebut justru bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. b. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kekuatan Utama maka Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur lebih lanjut dengan undang-undang berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat dari Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Undang-Undang a quo menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung karena Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan sebagai alat pertahanan. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Undang-Undang a quo menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung didasarkan pada statusnya 202 sebagai alat negara yang lingkup fungsi dan pelaksanaan fungsinya berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia selaku Komponen Utama dalam sistem pertahanan negara. Pertimbangan kemampuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kualifikasi dan keterampilan menggunakan persenjataan tidak serta merta menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Utama dalam Sistem Pertahanan Negara. d. Undang-Undang a quo mengatur komponen pendukung termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilibatkan dalam Sistem Pertahanan Negara. Dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang a quo menyebutkan dalam hal Mobilisasi maka Komponen Pendukung ditingkatkan statusnya sebagai Komponen Cadangan yang pada saat mobilisasi digunakan untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama. Komponen Pendukung dalam hal ini anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak semuanya ditingkatkan statusnya sebagai komponen cadangan, hanya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat secara fisik dan psikis untuk ditingkatkan statusnya menjadi komponen cadangan. Undang-Undang a quo dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan Komponen Pendukung yang tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi Komponen Cadangan wajib memberikan dukungan pada saat mobilisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai nonkombatan. e. Perbantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 41 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang a quo yang menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung untuk memperkuat dan memperbesar 203 komponen utama dan komponen cadangan. Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, substansi pengaturan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. f. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung sejalan dengan pengaturan dalam Protokol Tambahan I pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, Pasal 48 Protokol Tambahan dimaksud menyatakan bahwa agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil, Pihak-Pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan antara penduduk sipil (nonkombatan) dan kombatan, antara obyek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer. Hal ini dikenal dengan prinsip Pembedaan (distinction principle) yang bertujuan untuk memberikan pembatasan tindakan yang dilakukan oleh kombatan dan melindungi penduduk sipil dari akibat konflik bersenjata. g. Bahwa menempatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen pendukung adalah dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum karena ada keselarasan antara Undang- Undang a quo dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang merupakan amanat dari Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur tentang prinsip pembedaan antara kombatan dan nonkombatan serta melindungi penduduk sipil dari akibat konflik bersenjata. Dengan demikian, Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 204 5. Bahwa Dalil Pemohon menyatakan bahwa dalam Pasal 46 Undang- Undang a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berseberangan dengan prinsip persamaan di muka hukum adalah tidak berdasar. a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 024/UU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terhadap Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu undang- undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap hak konstitusional dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka due process of law ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (equal protection). Pembedaan antara due process of law dan equal protection penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari dari hak semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat dinilai dalam rangka due process of law. Namun apabila suatu undang-undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang lainnya maka keadilan demikian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap equal protection (vide Erwin Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and policies, 1997, h. 639) Terhadap komponen cadangan diberlakukan hukum militer selama masa aktif sesuai dengan Undang-Undang a quo tidak melanggar prinsip persamaan di muka hukum karena ini tidak terkait dengan masalah due process of law maupun equal protection. Undang-Undang a quo tetap mewajibkan komponen cadangan untuk tunduk kepada sistem peradilan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem Peradilan Militer diakui keberadaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 18 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkaman Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 205 dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam hubungan dengan permohonan a quo, Pasal 46 Undang-Undang a quo tidak terkait due process of law maupun equal protection, sehingga oleh karenanya tidak terdapat persoalan berseberangan dengan prinsip persamaan di muka hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya. b. Dalam Undang-Undang a quo ditentukan bahwa Komponen Cadangan diberlakukan Hukum Militer pada saat masa aktif yaitu pelatihan dan penyegaran, sehingga tidak setiap waktu diberlakukan Hukum Militer. Ketentuan pemberlakuan hukum militer terhadap komponen cadangan selaras dengan ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang.” Warga negara yang ditetapkan sebagai komponen cadangan pada masa aktif termasuk dalam kategori ketentuan huruf b Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. c. Menurut Pemohon Pasal 46 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan hukum yang sama di hadapan hukum, sebab menurut Pemohon Pasal 46 Undang-Undang a quo tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama bagi komponen cadangan. 206 Terhadap permohonan Pemohon ini, Pemerintah berpendapat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan keberadaan komponen cadangan yang tunduk kepada peradilan militer, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip due process of law dalam negara hukum yang demokratis. d. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 46 Undang- Undang a quo tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak berseberangan dengan prinsip persamaan di muka hukum. 6. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pasal 75 Undang-Undang a quo bertentangan dengan prinsip pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. Bahwa Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Namun demikian, hal ini tidak berarti Pasal 75 Undang-Undang 207 a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur melalui Undang- Undang. Untuk itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur secara rinci penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. b. Merujuk pada Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pertahanan menjadi urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya membuka kemungkinan bagi pemerintahan pusat melimpahkan wewenangnya terkait urusan pemerintahan absolut kepada Gubernur. Dengan demikian, walaupun urusan pertahanan menjadi kewenangan penuh dari pemerintah pusat, namun tidak menutup kemungkinan ada hal- hal yang terkait dengan urusan pertahanan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. c. Bahwa Undang-Undang a quo mengatur substansi terkait dengan bela negara, komponen pendukung, komponen cadangan, serta mobilisasi dan demobilisasi. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara, perlu dilaksanakan pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh warga negara. Kegiatan ini akan berjalan optimal apabila didukung oleh Pemerintah Daerah dan pihak lainnya yang antara lain pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, korporasi, dan perkumpulan. 208 d. Bahwa Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) sebagai amanat konstitusi telah dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Salah satu bentuk pengejawantahan Sishankamrata dalam hal rakyat sebagai kekuatan pendukung di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diimplementasikan melalui pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara melalui usaha bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, penguatan komponen utama, serta mobilisasi dan demobilisasi yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang a quo. e. Bahwa Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang a quo mengenai Pembinaan Kesadaran Bela Negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan program atau kegiatan yang bersifat nasional sehingga diperlukan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya antara lain pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, korporasi, dan perkumpulan. f. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang a quo menyebutkan Pembinaan Kesadaran Bela Negara diselenggarakan di lingkup Pembinaan Kesadaran Bela Negara: a. Pendidikan; b. Masyarakat; dan c. Pekerjaan. g. Pembinaan Kesadaran Bela Negara di lingkup pekerjaan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta. Keikutsertaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik 209 Swasta dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai bentuk perwujudan upaya pembelaan negara. h. Bahwa penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapat dan belanja daerah serta sumber pendanaan lain yang sah tidak serta merta digunakan untuk seluruh kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang a quo. Pengelolaan sumber daya nasional pada kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara, pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan komponen pendukung, pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta mobilisasi dan demobilisasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. i. Bahwa Kementerian Pertahanan merupakan leading sector dari pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang a quo sehingga pendanaan atas kegiatan tersebut utamanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun demikian, mengingat pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan salah satu bentuk implementasi Sishankamrata, maka dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari pelibatan dan kerja sama dengan pihak-pihak lain di luar unsur pertahanan antara lain menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya, civitas akademika, pakar pendidikan, kepala daerah dan pihak lainnya, antara lain pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelibatan dan kerja sama dimaksud dapat dimaknai tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatannya saja tetapi dimungkinkan untuk pendanaannya, sehingga perlu adanya legalitas atas potensi sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai contoh, pada kegiatan pembinaan kesadaran bela negara, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan kesadaran bela negara yang memerlukan anggaran didukung oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, maka Pasal 75 Undang-Undang a quo memberikan ruang bagi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 210 pengelolaan sumber daya nasional. Namun, Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang dilaksanakan oleh Kementeriaan/Lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga terkait. j. Pengaturan mengenai pendanaan pengelolaan sumber daya nasional kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yaitu: 1) Pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2) Pendanaan untuk pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai profesi; pengelolaan komponen pendukung; pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan; serta mobilisasi dan demobilisasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 3) Khusus untuk pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan dari unsur warga negara hanya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. k. Bahwa sedangkan, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk pengelolaan sumber daya nasional pada kegiatan yang meliputi pengabdian sesuai dengan profesi, dan pengelolaan komponen pendukung. l. Bahwa substansi pengaturan mengenai sumber pendanaan selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang a quo juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan 211 Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. m. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 75 Undang-Undang a quo tidak bertentangan dengan prinsip pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak melanggar prinsip kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi: Menolak permohonan Para Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan Undang-Undang a quo tetap berlaku. Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan; 3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang a 212 quo, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan masih tetap berlaku. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Presiden I 1. Pemerintah me-resume atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H. M.Hum, sebagai berikut: a. Bagaimana elaborasi Pemerintah terhadap dalil yang dimohonkan oleh para Pemohon yang meminta beberapa pasal dinyatakan inkonstitusional? b. Bagaimana Naskah Akademik, risalah sidang, DIM berkenaan dengan rumusan pasal yang dimohonkan pengujian oleh pemohon? c. Bagaimana komparasi dengan negara-negara lain berkaitan dengan pengaturan mobilisasi dan demobilisasi, komponen cadangan, komponen pendukung?. 2. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H. M.Hum, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Pemerintah memberikan keterangan tambahan berdasarkan norma dan pasal-pasal yang diuji: 1) Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang a quo berbunyi: (2) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ancaman militer; b. Ancaman nonmiliter; danlatau c. Ancaman hibrida. (3) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan keselamatan segenap bangsa. 213 Penjelasan Pemerintah terkait Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3): a) Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) merupakan ruang lingkup yang akan dijabarkan dalam pengaturan Undang- Undang a quo. b) Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dalam pembahasan maupun proses harmonisasi memunculkan 3 (tiga) ancaman yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman Militer dan nonmiliter dalam UndangUndang a quo merupakan substansi dari Pasal 7 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sedangkan ancaman hibrida merupakan substansi tambahan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis. (Naskah Akademik halaman 82 s.d. 84 (Bukti PK-1) dan Risalah rapat tanggal 22 Agustus 2019 halaman 10 (Bukti PK -2)) c) Komponen cadangan dan komponen pendukung digunakan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Sedangkan ancaman nonmiliter dihadapi oleh setiap warga negara yang melaksanakan pengabdian sesuai profesi dalam keikutsertaan usaha bela negara yang diselenggarakan melalui pengabdian sesuai dengan profesi yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang profesi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU a quo. (Risalah rapat tanggal 23-25 Agustus 2019 halaman 40 s.d. 42 (Bukti PK-3) DIM No. 105 s.d. 109 (Bukti PK -4)) d) Pasal 4 ayat (3) substansi pengaturannya hasil dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan Panja untuk menjelaskan 3 (tiga) ancaman yang dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, 214 separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan keselamatan segenap bangsa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang a quo (Risalah tanggal 22 Agustus 2019 halaman 10 (Bukti PK -2). 2) Pasal 17 Undang-Undang a quo berbunyi: (1) Komponen Pendukung terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam c. Sumber Daya Buatan; d. Sarana dan Prasarana Nasional (2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara. 3) Pasal 18 Undang-Undang a quo berbunyi: Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal 17 dan Pasal 18 Undang- Undang a quo sebagai berikut: a) Pasal 17 Undang-Undang a quo diambil dari substansi pengaturan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. b) Komponen Pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 18 untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida dapat digunakan secara langsung jika komponen pendukung ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan pada saat 215 mobilisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang- Undang a quo. (Naskah Akademik halaman 34 s.d. 35, dan halaman 37 (Bukti PK-5), DIM No. 116 s.d 122 (Bukti PK-6) dan Risalah rapat tanggal 6 s.d.8 September 2019 halaman 18 (Bukti PK-7)) c) Komponen Pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 18 untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida dapat digunakan secara tidak langsung hanya untuk memberikan dukungan pada saat mobilisasi yang dikoordinasikan dari kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dan komponen pendukung bersifat nonkombatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU a quo. (DIM No. 123 dan 124 (Bukti PK-8) dan Risalah rapat tanggal 6 – 8 September 2019 halaman 18 (Bukti PK-7) 4) Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo berbunyi: Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. …dst. Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang a quo: a) Undang-Undang a quo menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung karena Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan sebagai alat pertahanan negara (nonkombatan). (Naskah Akademik halaman 34 (Bukti PK- 5), Risalah Rapat tanggal 6 – 8 September 2019 halaman 19 dan 20) (Bukti PK-9). b) Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 216 5) Pasal 28 Undang-Undang a quo berbunyi: (1) Komponen Cadangan terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional. (2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. (3) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara. Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal 28 Undang-Undang a quo sebagai berikut: a) Pasal 28 Undang-Undang a quo dikutip dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat TNI sebagai komponen utama. (Naskah Akademik halaman 55 s.d 56 (Bukti PK- 10), DIM 176 s.d. DIM 183 (Bukti PK-11)) b) Dalam Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer. c) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang a quo mengatur tentang Komponen Cadangan merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela, tanpa ada paksaan untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota Komponen Cadangan. Pendaftaran 217 komponen cadangan telah dibuka pada tanggal 17 Mei 2021 s.d. 7 Juni 2021. (Bukti PK-12 s.d. Bukti PK-17) d) Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang a quo tetap memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak properti yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, karena sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana hanya didata dan dibina dan apabila diperlukan untuk mobilisasi dipergunakan sampai dengan demobilisasi yang akan dikembalikan kepada pemilik/pengelolanya tanpa menghilangkan hak kepemilikan, hak mengelola, dan hak menggunakan (Pasal 55 Undang-Undang a quo). (Risalah rapat tanggal ,6 – 8 September 2019 halaman 27 dan 28 (Bukti PK-18) 6) Pasal 29 Undang-Undang a quo berbunyi: Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal 29 Undang-Undang a quo sebagai berikut: - Komponen cadangan hanya digunakan pada saat darurat militer atau keadaan perang dalam menghadapi berbagai ancaman termasuk menghadapi ancaman hibrida. Dalam masa yang akan datang perang menggabungkan teknik perang konvensional militer dengan perang asimetris dan perang proxy, sehingga ancaman hibrida dapat terjadi pada saat darurat militer atau keadaan perang yang memerlukan mobilisasi komponen cadangan. (Naskah Akademik halaman 82 s.d 84 (Bukti PK-1), DIM No. 184 (Bukti PK- 19), dan Risalah Rapat tanggal 22 Agustus 2019 halaman 10 (Bukti PK-20) 218 7) Pasal 46 Undang-Undang a quo berbunyi: Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal 46 Undang-Undang a quo sebagai berikut: a. Ketentuan pemberlakuan hukum militer terhadap komponen cadangan pada masa aktif selaras dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang.” (Naskah Akademik halaman 70, halaman 91 dan 92 (Bukti PK-20), Risalah Rapat tanggal 9 September 2019 halaman 109 s.d. 114 (Bukti PK-21)) 8) Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo berbunyi: (1) Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi. Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo sebagai berikut: - Kewajiban memenuhi panggilan mobilisasi dan menyerahkan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional oleh pemilik dan/atau 219 pengelola setelah ada pernyataan mobilisasi oleh Presiden karena Negara dalam keadaan darurat militer atau dalam keadaan perang, yang pelaksanaannya dilakukan melalui serangkaian prosedur yang diatur dalam Undang-Undang a quo. (Naskah Akademik halaman 24 (Bukti PK-22), DIM 322 s.d 324 (Bukti PK-23), dan Risalah Rapat tanggal 6 – 8 September 2019 halaman 50 (Bukti PK-24) 9) Pasal 75 Undang-Undang a quo berbunyi: Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal 75 Undang-Undang a quo sebagai berikut: a. Bahwa penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pendanaan lain yang sah tidak digunakan untuk seluruh kegiatan yang diatur dalam UndangUndang a quo. b. Pengelolaan sumber daya nasional pada kegiatan yang meliputi penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan Komponen Pendukung, pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan, serta Mobilisasi dan Demobilisasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. c. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dapat digunakan untuk 220 pengelolaan sumber daya nasional pada kegiatan yang meliputi pengabdian sesuai dengan profesi, dan pengelolaan komponen pendukung. (Naskah Akademik halaman 94 dan 95 (Bukti PK-25), Risalah Rapat tanggal 6 – 8 September 2019 halaman 51 (Bukti PK-26) dan Risalah rapat tanggal 9 September 2019 halaman 153, 170 s.d 172 (Bukti PK-27)) 10) Pasal 77 Undang-Undang a quo berbunyi: (1) Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 78 Undang-Undang a quo berbunyi: (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi calon Komponen Cadangan selama melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (2) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi Komponen Cadangan selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun Pasal 79 Undang-Undang a quo berbunyi: (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan pemanfaatan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. 221 (2) Setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pasal 81 Undang-Undang a quo berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau menganjurkan orang lain untuk tidak menyerahkan sebagian atau seluruh pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang diperlukan untuk kepentingan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 82 Undang-Undang a quo berbunyi: Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pengelola dan/atau pemilik semula dan/atau tidak melaksanakan pengembalian Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang a quo sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan bagi komponen cadangan dan setiap orang yang melakukan perbuatan menolak atau menghalangi memenuhi panggilan mobilisasi, padahal anggota komponen cadangan tersebut telah ditetapkan sebagai Komponen Cadangan. Hal tersebut merupakan konsekuensi hukum terhadap anggota Komponen Cadangan yang menolak tanpa alasan yang sah untuk 222 dimobilisasi pada saat negara membutuhkan keikutsertaannya dalam pertahanan negara. b. Ketentuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 dikutip dari Bab V ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi yang dicabut dengan Undang-Undang a quo. (Naskah Akademik halaman 94 dan 95 (Bukti PK25), DIM No. 350 s.d. 363 (Bukti PK-28), dan Risalah rapat tanggal 9 September 2019 halaman 157 s.d. 169 (Bukti PK-29)) b. Model Komponen Cadangan Di Beberapa Negara Pemerintah memberikan gambaran perekrutan dan penggunaan komponen cadangan di beberapa Negara (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Spanyol, Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Laos) Tujuan pembentukan komponen cadangan di negara-negara tersebut pada hakekatnya hampir sama dengan yang berlaku di Indonesia, yaitu untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan Angkatan Bersenjata regulernya. Berikut negara-negara yang mempunyai komponen cadangan dalam Angkatan Bersenjatanya: 1) Amerika Serikat a) Dasar Hukum - USCODE-2011-Tittle 10 Subtitle E. (Bukti PK-30) b) Pembentukan: (1) Tujuan pembentukan komponen cadangan adalah menyediakan unit terlatih dan berkualifikasi untuk melaksanakan tugas aktif dalam angkatan bersenjata Amerika Serikat. Keberadaan komponen cadangan dalam rangka memperkuat komponen angkatan bersenjata reguler untuk menghadapi konflik bersenjata atau darurat nasional, atau pada saat keamanan nasional 223 memerlukan. (§ 12301 US CODE 2014 Tittle 10 Subtitle E) (2) Kategori Komponen Cadangan. Kategori komponen cadangan di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat terdiri dari: (1) Cadangan siap adalah sumber daya manusia (SDM) utama dari komponen cadangan. (2) Cadangan standby disebut tugas aktif. (3) Cadangan pensiunan adalah mantan prajurit reguler yang diaktifkan kembali menjadi komponen cadangan. Komponen cadangan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat terdiri atas: (1) Garda Nasional Angkatan Darat; (2) Angkatan Darat Cadangan; (3) Angkatan Laut Cadangan; (4) Korps Marinir Cadangan; (5) Garda Nasional Udara; (6) Angkatan Udara Cadangan; (7) Penjaga Pantai Cadangan. (§12304-12307 USCODE 2014 Tittle 10 Subtitle E) c) Hak dan Kewajiban (1) Komponen cadangan menerima hak-hak, khususnya gaji/insentif sebagai berikut: (a) Gaji dan insentif/manfaat yang bervariasi tergantung dari tipe penugasan. (b) Diberikan ketika melaksanakan tugas aktif atau tidak aktif. 224 (c) Diperhitungkan lamanya penugasan serta macam/tipe penugasan. (d) Status tugas dalam rangka tugas negara atau hanya federal/lokal.(§ 12316 USCODE 2014 Tittle 10 Subtitle E) (2) Komponen cadangan memiliki kewajiban untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Reguler Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, termasuk Penjaga Pantai (US Coast Guard) guna melaksanakan tugas negara maupun tugas federal dalam rangka tugas perdamaian dunia menghadapi ancaman/penanggulangan krisis nasional, keamanan nasional, penanganan keadaan darurat, dan penanggulangan bencana alam. (§ 12310 USCODE 2014 Tittle 10 Subtitle E) d) Masa pengabdian Masa pengabdian komponen cadangan adalah minimal 20 tahun dan akan mendapatkan pensiun setelah mengabdi sampai dengan usia 60 tahun. (§ 12646- 12647 USCODE 2014 Tittle 10 Subtitle E) e) Mobilisasi Pada saat ini terdapat empat peraturan perundangundangan dalam rangka mengaktifkan atau mobilisasi komponen cadangan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, sebagai berikut: (1) Diaktifkan selama satu tahun atau lebih untuk tugas aktif federal atau negara bagian. (2) Mobilisasi untuk mendukung komponen reguler atau komando kombatan untuk kegiatan praperencanaan. (3) Mobilisasi untuk membantu menanggulangi bencana alam dan keadaan darurat lainnya selama lebih dari 120 hari. 225 (4) Mobilisasi juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Gubernur setempat dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan dan penanggulangan bencana alam serta keadaan darurat lainnya di masing-masing negara bagian atau federal. (5) Mobilisasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas untuk memperkuat tugas komponen Angkatan Bersenjata Reguler di luar wilayah Amerika Serikat. (Joint mobilization planning-joint publication 4- 05, 2018)(Bukti PK-31) 2) Inggris a) Dasar Hukum - Reserves Forces Act 1996, 1996 Chapter 14 (Bukti PK-32) b) Pembentukan (Part I Section 2) Komponen Cadangan Angkatan Bersenjata Inggris terdiri atas: (1) Pasukan Cadangan terdiri dari para perwira dan anggota; (2) anggota dari Cadangan Armada Laut Kerajaan sesuai Army Act 1955, Air Force Act 1955 atau peraturan sesuai dengan Armed Forces Act 1966; (3) anggota yang menjadi wajib militer atau bergabung kembali dalam pasukan; (4) anggota dari cadangan Angkatan Laut Kerajaan, Cadangan Marinir Kerajaan, Teritorial Angkatan Darat, dan Angkatan Udara Bantuan Kerajaan. 226 c) Hak dan Kewajiban (1) Gaji, penghargaan dan uang saku Pasukan Cadangan (Part I Section 7) (a) Perintah atau peraturan yang berkaitan dengan gaji, penghargaan dan uang saku bagi anggota pasukan cadangan. (b) Perintah atau peraturan tersebut meliputi: i. cara pembayaran gaji, penghargaan, dan uang saku; dan ii. Pembatasan dalam pembayaran. (c) Dalam menentukan anggota cadangan angkatan laut dan cadangan marinir, sesuai Naval Forces Act 1947 harus menerapkan pembatasan terkait penggajian. (2) Uang Pensiun Ketentuannya sebagai berikut: (a) Pembayaran pensiun, uang saku dan penghargaan oleh Sekretaris Negara bagi orang yang menjadi anggota pasukan cadangan; (b) Pembayaran untuk pensiun, uang saku dan penghargaan untuk orang-orang tertentu. (c) Ketentuan pembayaran pensiun, uang saku dan penghargaan berkaitan dengan yang meninggal atau cacat yang disebabkan karena dinasnya sebagai anggota pasukan cadangan. (3) Anggota pasukan cadangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam satu tahun dilatih di Inggris atau tempat lain untuk: 227 (a) Satu atau beberapa periode yang tidak lebih dari 16 hari; (b) Periode lainnya yang ditentukan, tidak lebih dari 26 jam untuk angkatan atau bagian pasukan yang berbeda. (Part III Section 22) (4) Komitmen untuk bergabung dengan angkatan bersenjata secara full time (Section 24-25) (a) Anggota pasukan cadangan dapat membuat komitmen secara tertulis untuk melaksanakan tugasnya selama periode sebagaimana dinyatakan dalam komitmennya. (b) Seseorang yang menjalankan komitmen tugas tambahan, dalam kaitannya dengan tiap periode dari tugas yang dibebankan oleh komitmen: i. Harus menjadi subjek hukum angkatan dari waktu tertentu sampai ia dibebaskan dari tugas tersebut. ii. harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam komitmen dan perintah atau peraturan perundangundangan. (5) Kewajiban anggota pasukan cadangan sesuai perintah pemanggilan (Section 50) (a) Anggota pasukan cadangan wajib memenuhi panggilan (b) Perintah pemanggilan ditujukan kepada: i. anggota pasukan cadangan; atau ii. anggota pasukan cadangan dengan deskripsi yang khusus. 228 (c) Seseorang yang berada dalam angkatan bersenjata dan menerima pemanggilan harus berdinas sampai selesai menjalankan tugasnya. (6) Seseorang yang dibebaskan dari angkatan untuk satu periode dapat dipanggil kembali sesuai ketentuan Undang-Undang ini. d) Mobilisasi Pemanggilan untuk mobilisasi terhadap Pasukan cadangan pada saat negara dalam keadaan bahaya atau kedaruratan atau adanya serangan terhadap negara Inggris atau adanya operasi seperti perang. (Section 54) 3) Australia a) Dasar Hukum: (1) Defense Act 1903 (Bukti PK-33) (2) Defence Reserve Service (Protection) Act 2001. (Bukti PK-34) b) Pembentukan. Dibentuk oleh masing-masing matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Australian Army Reserve dibentuk pada tahun 1901, Royal Australian Naval Reserve dibentuk pada tahun 1863, Citizen Air Force dibentuk pada tahun 1936. Rekruitmen tentara cadangan berasal dari pensiunan Australian Defence Force atau dari masyarakat sipil yang memenuhi syarat yang ditetapkan. (Defence Reserve Service (Protection) Act 2001) c) Hak dan Kewajiban (1) Tentara cadangan menerima hak-hak, khususnya gaji/insentif sebagai berikut: (a) Tentara cadangan mendapatkan pelindungan di tempat kerjanya dari diskriminasi, kerugian atau pemecatan karena alasan-alasan yang terkait 229 dengan dinas Pertahanan mereka. Pelanggaran terhadap pelindungan ini merupakan tindak pidana. (b) Atasan tidak boleh mencegah atau menghalangi tentara cadangan melakukan dinas Pertahanan. (c) Aturan lain tentang hak mendapatkan gaji dan hak cuti. d) Masa pengabdian. Tentara cadangan yang berasal dari pensiunan prajurit reguler minimal 5 tahun, dan yang berasal dari sipil tidak ada batas waktu untuk pengabdian menjadi tantara cadangan sepanjang masih memenuhi persyaratan. e) Mobilisasi Mobilisasi terhadap tentara cadangan dilakukan oleh matra masing-masing, sesuai bidang tugasnya. Mobilisasi dapat dilakukan sewaktu-waktu, untuk tugas Operasi Militer untuk Perang atau Operasi Militer Selain Perang. Tentara cadangan dapat ditugaskan di dalam maupun luar negeri, mulai dari operasi tempur, operasi pemeliharaan perdamaian, sampai operasi kemanusiaan, dan penanggulangan bencana alam. 4) Spanyol a) Dasar Hukum (1) The Royal Decree 1691/2003 tanggal 12 Desember 2003 - the Regulation of Access and Regime of the Volunteer. (Bukti PK-35) (2) Spanish National Reserves Forces Status (as January 2009) (Bukti PK-36) b) Pembentukan: (Article I) Pasukan cadangan di Spanyol direkrut secara sukarela. Dalam rangka melaksanakan hak konstitusional untuk memperkuat kapasitas Angkatan Bersenjata Spanyol. Persyaratan untuk menjadi pasukan cadangan sukarela: 230 (Article V) (1) Warga negara Spanyol. (2) Berusia 18 tahun dan belum mencapai batas usia maksimum 35 tahun untuk prajurit lapangan, dan maksimum 38 tahun untuk perwira. (3) Warga negara yang mempunyai catatan kelakuan baik sesuai dengan peraturan perundangundangan. (4) Tidak mempunyai catatan kriminal. (5) Tidak dirampas hak sipilnya (6) Tidak sedang menjalankan sanksi administrasi publik/sanksi pelayanan publik. (7) Tidak memberlakukan prinsip conscientious objection. (8) Mempunyai keterampilan khusus. c) Hak dan Kewajiban (Article XXVI, Chapter VII) Pada prinsipnya komponen cadangan harus bertugas di unit atau kantor mana pun di Angkatan Bersenjata di dalam negeri. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pasukan cadangan sukarela untuk melaksanakan misi dan tugas tertentu di luar negeri, sesuai dengan persyaratan berdasarkan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Spanyol dan negara lain dalam rangka melaksanakan operasi perdamaian. Pasukan cadangan dapat dikerahkan untuk kepentingan umum, seperti perlindungan sipil, keselamatan dan keamanan warga negara, kepedulian lingkungan dan pelayanan sosial. Pasukan cadangan ini diaktifkan tanpa melalui mobilisasi. Mereka menjadi militer profesional sepenuhnya selama mereka bekerja untuk angkatan bersenjata dan secara individual menempati posisi yang ditugaskan sesuai dengan keahliannya. Mereka menggunakan seragam 231 hanya pada peristiwa khusus terkait dengan kegiatan upacara angkatan bersenjata. Cadangan sukarela mempunyai status militer dan akan menjadi subjek hukum yang berlaku di angkatan bersenjata dan hukum disiplin militer. (Chapter IV Article XVI) 5) Korea Selatan Korea Selatan menerapkan wajib militer bagi rakyat laki- lakinya. Hal tersebut diatur di dalam Konstitusi Republik Korea, Bab 2 ayat 39 yang mengharuskan setiap laki-laki berkewarganegaraan Korea Selatan yang berusia 18 hingga 35 tahun untuk mengikuti wajib militer, baik itu program militer aktif maupun nonaktif. Program aktif antara lain adalah 21 bulan di kesatuan Angkatan Darat atau Marinir, 23 bulan di Angkatan Laut, dan 24 bulan di Angkatan Udara. Sementara itu, program nonaktif adalah bekerja di sektor pelayanan publik antara 24 hingga 36 bulan. Wajib militer tersebut menjadikan hampir seluruh rakyat laki-laki Korea Selatan (terkecuali orang-orang yang tidak mengikuti program wajib militer karena tidak memenuhi persyaratan tertentu atau diberi pengecualian) sebagai Komponen Cadangan bagi Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Kewajiban tersebut antara lain adalah upaya Pemerintah Korea Selatan untuk mempersiapkan negaranya apabila sewaktu-waktu Korea Selatan menghadapi keadaan darurat di bawah ancaman musuh seperti Korea Utara, Jepang, atau Cina. (Naskah Akademik halaman 39-40 (Bukti PK-37)) 6) Malaysia Di Malaysia pelibatan warga Negara dalam bela Negara dikenal dengan nama Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) atau Malaysian National Service. Landasan pembentukan Bela Negara berupa wajib militer di Malaysia pada dasarnya sebagai upaya untuk menciptakan satu kesatuan sebagai warga Negara Malaysia. Hal ini terjadi 232 karena kuatnya politik ras dalam paradigma pembangunan Malaysia yang memberikan fasilitas yang lebih kepada kalangan pribumi/bumiputra. Pelatihan berupa wajib militer di Malaysia dilakukan selama 3 bulan di camp pelatihan fisik dimana diisi oleh anak-anak muda dari berbagai etnis. Total waktu pelatihannya sendiri mencapai 9 bulan dan dapat diperpanjang 2 tahun. Program latihan Khidmat Negara tidak berlaku untuk pengidap sakit jiwa, cacat, orang yang menjalani hukuman, dalam perawatan sakit dan perawatan narkoba. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) adalah pelibatan masyarakat sipil sebagai implementasi strategy of denial yang mencegah pihak penyerang memperoleh kemenangan. (Naskah Akademik halaman 41 (Bukti PK-38)) 7) Singapura Singapura juga merupakan salah satu negara yang memberlakukan wajib militer di negaranya guna membentuk Komponen Cadangan di masa-masa darurat. Meskipun secara geografis Singapura merupakan negara kecil, Singapura memiliki prioritas yang tinggi untuk bidang keamanannya. Dengan populasi 5,1 juta jiwa, Singapura memiliki jumlah komponen utama sekitar 1,3 juta jiwa dan Komponen Cadangan sebanyak 950 ribu jiwa. Berarti, hampir dua pertiga rakyat Singapura adalah komponen utama atau Komponen Cadangan dalam militernya. Keseriusan Singapura dalam bidang pertahanan dikarenakan oleh letak geografisnya di kawasan, di mana Singapura diapit oleh dua negara tetangga yang lebih besar, yaitu Malaysia dan Indonesia. Seiring waktu, upaya Singapura dalam membangun kekuatan militernya dan memperkuat Komponen Cadangannya juga dilakukan untuk memperkuat posisi Singapura dalam dunia perundingan Internasional. (Naskah Akademik halaman 41-42 (Bukti PK-39) 233 8) Filipina a) Dasar Hukum. - Republic Act 7077/ Armed Forces of Philippines Reservist Act of 1991. (Bukti PK-40) The Citizen Armed Forces atau Angkatan Bersenjata Warga Negara, yang selanjutnya disebut Pasukan Cadangan memiliki misi untuk memperkuat Angkatan Bersenjata Filipina pada masa perang, invasi atau pemberontakan, membantu dalam penyelamatan selama bencana; membantu pembangunan sosial ekonomi, dan mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana penting milik pemerintah dan masyarakat yang digunakan untuk melaksanakan misi. (Article III Section 7) b) Pembentukan: (1) Komponen Cadangan terdiri dari 2 bagian: Auxliary Reserve Units yang direkrut dari warga sipil yang bekerja di sektor publik. Kedua, Citizens Armed Forces Geographic Units (CAFGUS) yang direkrut dari penduduk sipil biasa. CAFGUS itu sendiri dibagi-bagi lagi menjadi non-active military reserve dan militia units (kelompok paramiliter) yang ditugaskan untuk melakukan aktivitas counterinsurgency. Khusus untuk Auxliary Reserve Units (yang merupakan salah satu komponen didalam reserve forces), anggota-anggotanya diangkat dari kalangan sipil tetapi yang bekerja disektor publik (pegawai negeri). Unit ini memang dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi tentara regular. Pembentukan Komponen Cadangan di Angkatan Bersenjata Filipina terdiri atas: 234 (a) Lulus kursus dasar dan lanjutan Korps Pelatihan Perwira Cadangan (ROTC) dan yang ditetapkan sebagai Tentara Cadangan atau Perwira Cadangan Armed Forces of Philippines (AFP). (b) Lulus pelatihan dasar militer dan ditetapkan sebagai Tentara Cadangan atau Perwira Cadangan. (c) Mantan prajurit atau pensiunan Perwira AFP dan Angkatan Bersenjata lainnya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Filipina yang diberhentikan dengan hormat atau pensiun dari dinas dan menjadi Warga Negara Filipina atas permohonan yang bersangkutan. (d) Lulusan Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Filipina (NDCP). (2) Pembinaan Komponen Cadangan Angkatan Bersenjata (a) Pola Karir (Article V Section 12) Kategori Citizen Soldier (Komponen Cadangan) berdasarkan usia: i kategori pertama, berusia antara 18 s.d. 35 tahun. ii kategori kedua, berusia antara 36 s.d. 51 tahun. iii kategori ketiga, berusia diatas 51 tahun (b) Kategori Citizen Soldier (Komponen Cadangan) berdasarkan kesiapan operasional: (Article V Section 13) i. Cadangan siap: - komponen cadangan yang masuk ke dalam kategori pertama. 235 - dilatih dan dibina untuk kesiapan mobilisasi. - bersedia dipanggil setiap saat untuk memperkuat angkatan bersenjata reguler pada saat perang/darurat nasional dan pada darurat lokal berupa bencana dan ancaman perdamaian, ketertiban, keamanan, stabilitas di daerah manapun, termasuk memberikan bantuan pekerjaan pertolongan dan penyelamatan serta kegiatan bantuan sipil. - kategori kedua dan ketiga, khususnya Perwira jika memenuhi syarat dan layak menjadi cadangan siap. ii Cadangan Siaga: - Sebagian besar termasuk kategori kedua dan ketiga. - Diatur dan ditugaskan ke unit cadangan tertentu dan dilaksanakan penyegaran setiap tahun. - Dimobilisasi pada saat darurat nasional atau perang. iii Cadangan Pensiunan - Terdiri dari warga yang memenuhi syarat pensiun, kategori umurnya 65 tahun - Jika memenuhi syarat dan layak dapat diperintahkan untuk tugas aktif pada saat darurat lokal atau nasional. 236 - Memiliki kualifikasi khusus dalam Cadangan siap pakai atau Cadangan Siaga di wilayah tempat tinggalnya. (c) Pola Pelatihan (Article IX Section 51) Pelatihan wajib dilaksanakan paling singkat 30 hari dan paling lama 60 hari. Pelatihan sukarela tergantung pada kemampuan AFP untuk memberikan pelatihan. Pasukan Cadangan terdiri atas 5 komponen, yaitu: i. Komponen Cadangan Angkata Darat; ii. Komponen Cadangan Angkatan Udara; iii. Komponen Cadangan Angkatan Laut; iv. Angkatan Bersenjata Filipina – Komponen Cadangan Teknis; dan v. Cadangan Gabungan. c) Kewajiban dan Hak Komponen cadangan berhak atas uang saku dan manfaat pemakaman. (Article IX Section 50) d) Hukum yang berlaku (Article IX Section 58) Komponen cadangan yang melakukan pelatihan penyegaran merupakan subjek hukum militer. Apabila tidak mengikuti latihan penyegaran dihukum sesuai dengan yustisiabel peradilan militer dengan ancaman hukuman paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun. e) Mobilisasi (Article X Section 59) Komponen Cadangan dikerahkan, pada saat menghadapi ancaman keamanan nasional melalui mobilisasi. Di Filipina dikenal 3 macam Mobilisasi yaitu: 237 (1) Mobilisasi penuh harus melalui peraturan bersama antara Kongres dan Presiden. Ketika mobilisasi penuh diperintahkan, semua unit komponen cadangan siap dan standby akan diaktifkan, mereka yang merupakan komponen cadangan dipanggil untuk tugas aktif, dan unit-unit yang diaktikan ditempatkan pada kesiagaan operasional. (2) Mobilisasi sebagian harus melalui peraturan bersama antara Kongres dan presiden. Ketika mobilisasi sebagian diperintahkan, hanya unit dari cadangan siap. (3) Mobilisasi selektif harus berdasarkan kewenangan Presiden. Ketika Mobilisasi selektif komponen cadangan yang terlibat hanya unit terpilih. 9) Laos a) Dasar Hukum - National Assembly No.02/90 8 March 1995 Law on National Defence Obligations. (Bukti PK-41) b) Pembentukan: Pembentukan Komponen Cadangan di Angkatan Bersenjata Laos terdiri atas: (1) Persyaratan Komponen Cadangan terdiri atas; (Article XVI) (a) pernah mengikuti wajib militer; (b) telah mengundurkan diri sebagai prajurit reguler; (c) tidak dalam wajib militer atau prajurit reguler; (d) berusia 18 sampai dengan 50 tahun; (e) dalam keadaan sehat. 238 (2) Pola Pelatihan Komponen Cadangan (Article XVIII) Komponen Cadangan menerima pelatihan militer sebagai berikut: (a) Bagi orang-orang yang telah melalui pelatihan militer akan dilatih kembali setiap tahun; (b) Bagi yang tidak pernah melalui pelatihan militer akan menerima pelatihan sejenis di sekolah, institut pendidikan, kantor-kantor, agensi, pabrik-pabrik. c) Tugas Komponen Cadangan (Article 16) (1) aktif memelihara pertahanan dan keamanan nasional di daerahnya, dan menjadi model dalam penerapan hukum dan peraturan perundangundangan, dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, ikut serta memperbaiki kondisi kehidupan rakyat di lingkungannya; (2) Siap melaksanakan mobilisasi. d) Mobilisasi pada masa kedaruratan (Article 20) Mobilisasi ditetapkan oleh Presiden berlaku secara lokal maupun nasional: (1) Komponen cadangan harus kembali ke barak untuk dipersiapkan melaksanakan semua perintah dalam rangka mendukung Angkatan bersenjata regular. (2) Selain memobilisasi pasukan, mobilisasi juga dilakukan terhadap kendaraan, material dan lainlain yang dapat digunakan oleh Pemerintah. (3) Semua sektor yang dimobilisasi wajib berkontribusi secara aktif. 239 10) Kesimpulan Dari uraian perbandingan Komponen Cadangan di negara-negara (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Spanyol, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laos), maka Pemerintah berpendapat: a) Penggunaan Komponen Cadangan di beberapa negara merupakan hal yang lazim, tujuan pembentukan komponen cadangan tersebut pada hakekatnya sama dengan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang a quo, yaitu untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan Angkatan Bersenjata regulernya. b) Negara-negara yang dicontohkan tersebut diatas membagi Komponen Cadangan sesuai dengan matra (Darat, Laut dan Udara), hal ini juga diterapkan dalam Komponen Cadangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo. c) Beberapa negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Singapura membentuk komponen cadangan yang berasal dari warga negara yang mengikuti wajib wajib militer. d) Komponen Cadangan digunakan pada saat mobilisasi disesuaikan dengan kondisi dan ancaman yang dihadapi oleh masing-masing negara. Penggunaan Komponen Cadangan pada saat mobilisasi juga diterapkan di Indonesia sebagaimana e) diatur dalam Undang-Undang a quo. Terdapat negara yang juga tidak memberlakukan prinsip conscientious objection. f) Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Spanyol dan Filipina menerapkan Hukum Militer bagi Komponen Cadangannya, hal ini juga hal ini juga diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo yaitu terbatas pada masa aktif pada saat latihan penyegaran dan mobilisasi. g) Negara-negara yang dicontohkan tersebut diatas (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Spanyol, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laos) menggunakan Komponen Cadangan tidak saja pada saat mobilisasi untuk kepentingan perang, namun juga digunakan untuk penanggulangan 240 bencana, memelihara ketertiban umum, pemeliharaan perdamaian, keselamatan dan keamanan warga negara, kepedulian lingkungan dan pelayanan sosial. Penggunaan Komponen Cadangan dalam Undang-Undang a quo hanya terbatas pada saat mobilisasi yaitu dalam kondisi darurat militer dan kondisi darurat perang. h) Secara umum di beberapa negara, demobilisasi berlaku secara otomatis bersamaan waktunya dengan berakhirnya penugasan selama mobilisasi. 3. Pemerintah meresume atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancasteki Foekh. S.H. M.H., sebagai berikut: Mengapa Pasal 12 UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya tidak menjadi dasar hukum Undang-Undang a quo, sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi terdapat Pasal 12 UUD 1945, dan Undang-undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya menjadi dasar hukum? 4. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancasteki Foekh. S.H. M.H., Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Undang-Undang a quo tidak mencantumkan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar hukum mengingat dengan alasan: 1) Undang-Undang a quo mengatur mengenai usaha pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara yang dilaksanakan melalui: a) Bela Negara; b) Penataan Komponen Pendukung; c) Pembentukan Komponen Cadangan; d) Penguatan Komponen Utama; dan e) Mobilisasi dan demobilisasi. 2) Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 241 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada lampiran II angka 32 menyebutkan bahwa jika Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk undang-undang, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum. Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.” Dengan demikian Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan untuk membuat undang-undang terkait dengan syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya yang ditetapkan dengan undangundang. Menurut Jimly Asshiddiqie (2007, halaman 212 (Bukti PK-42)) undang-undang yang merupakan penjabaran ketentuan Pasal 12 UUD Tahun 1945 yang masih berlaku sampai sekarang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Di dalam undangundang tersebut diatur berbagai hal berkenaan dengan pemberlakuan dan pengakhiran serta tentang syarat-syarat dan akibat hukum pemberlakuan keadaan bahaya. Dengan demikian, Pasal 12 UUD Tahun 1945 telah dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sehingga UndangUndang a quo berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak perlu mencantumkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum. Pada lampiran II angka 33 menyebutkan bahwa jika materi yang diatur dalam undang-undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal UUD Tahun 1945. Undang-Undang a quo materinya bukan merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal dari UUD Tahun 1945, namun merupakan penjabaran dari Pasal 7, Pasal 8, dan 242 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 3) Pasal 12 UUD 1945 mengatur tentang kewenangan Presiden menyatakan Keadaan Bahaya, syarat-syarat dan akibatnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang yang mengatur keadaan bahaya serta syarat-syarat dan akibatnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dengan jelas menyebutkan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang a quo mengatur terkait dengan mobilisasi dan demobilisasi penggunaan komponen cadangan dan komponen pendukung yang digunakan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak harus mencantumkan Pasal 12 UUD 1945 sebagai salah satu dasar hukumnya. 4) Bahwa ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur mengenai keadaan bahaya atau darurat, yaitu Pasal 12 UUD 1945 tersebut mengatur mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala negara (head of state). Secara umum di banyak negara, hal-hal pokok mengenai keadaan pengecualian biasa diatur dalam undang-undang dasar. Sedangkan rincian pengaturan lebih lanjut dijabarkan dalam undang-undang. Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie (2007, halaman 23 (Bukti PK-43) Hukum Tata Negara Subyektif atau „staatsnoodrecht‟ dalam arti subjektif adalah hak, yaitu hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang, dan bahkan apabila memang diperlukan, menyimpang dari ketentuan undang-undang. Namun demikian karena pengaruh perkembangan positivisme 243 dan ajaran tentang negara hukum formil, barulah setelah itu berkembang istilah „staatsnoodrecht‟ dalam arti objektif. Jadi perbedaannya pengertian hukum tata negara subjektif atau „staatsnoodrecht‟ dalam arti subjektif yang merupakan hak negara untuk bertindak dalam keadaan darurat, sedang yang dimaksud dengan staatsnoodrecht‟ dalam arti objektif adalah hukum yang berlaku dalam masa negara dalam keadaan darurat. (Naskah Akademik halaman 5 dan 6 (Bukti PK-44) b. Undang-Undang a quo tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagai dasar hukum karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dalam Lampiran II angka 28 disebutkan bahwa dasar hukum memuat: 1) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan perundang- undangan; dan 2) Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya tidak memerintahkan pembentukan Undang-Undang a quo, namun Undang-Undang a quo menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sehingga Undang-Undang tersebut dijadikan dasar hukum “mengingat”. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi mencantumkan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar hukum, karena pada waktu pembentukannya belum ada undangundang sebagai guidance tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 244 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 telah dicabut dengan UndangUndang a quo karena substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 yang mengatur mobilisasi dan demobilisasi hanya terhadap anggota rakyat terlatih, anggota perlindungan masyarakat, dan warga negara yang diperlukan karena keahliannya. Keterangan Tambahan Presiden II Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 9 Februari 2022 atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara [Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 serta Pasal 82] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan sebagaimana arahan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. sebagai berikut: 1. Bahwa perlu penjelasan tambahan tentang norma Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang a quo: Pasal 4 (1) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman. (2) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ancaman militer, b. Ancaman nonmiliter, dan/atau c. Ancaman hibrida. (3) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kemsakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya a/am, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangEm nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. 2. Bahwa pengaturan Pasal 4 ayat (3) merupakan bagian dari Bab II Undang- Undang PSDN yang mengatur tujuan, asas, dan ruang lingkup. Ruang lingkup 245 UU PSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dilaksanakan melalui usaha: a. Bela Negara b. Penataan Komponen Pendukung c. Pembentukan Komponen Cadangan d. Penguatan Komponen Utama; e. Mobilisasi dan Demobilisasi. Penempatan ancaman dalam Pasal 4 UU a quo sebagai substansi ancaman bagi keseluruhan substansi dari UU a quo. Ancaman tidak hanya ditujukan pada penggunaan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menghadapi ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3). Ancaman dalam Pasal 4 ayat (3) terkait dengan ancaman berupa terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, kerusakan Iingkungan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dicegah salah satunya melalui upaya Bela Negara. Dalam upaya Bela Negara, salah satu wujudnya adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara (Pasal 7 ayat (1)). Nilai dasar bela negara meliputi: a. cinta tanah air; b. sadar berbangsa dan bernegara; c. setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara; d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan e. kemampuan awal bela negara. Penanaman nilai dasar bela negara diberikan kepada masyarakat pada lingkup: a. Pendidikan; b. Masyarakat; c. Pekerjaan. Dengan menanamkan nilai dasar bela negara, maka ancaman yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dicegah dan dihindari. Sehingga ancaman yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) bukan dihadapi oleh Komponen cadangan dan komponen pendukung namun dengan menanamkan nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bemegara, setia pada Pancasila 246 sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. 3. Berdasarkan Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 22 Agustus 2019 terkait pembahasan UU a quo, fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana disampaikan oleh Dra. Hj. Lena Maryana berpendapat bahwa pertahanan negara bangsa Indonesia harus diperkuat. Hal itu karena lingkungan strategis Indonesia selalu dinamis karena meningkatnya rivalitas di antara negara-negara besar dan ancaman simetrik dari aktor bukan negara seperti terorisme, separatisme, penyelundupan barang dan orang lintas batas negara, serangan siber dan sebagainya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah membaca dan mencermati substansi rancangan Undang- Undang PSDN secara umum kami memandang RUU ini amat balk, dan dapat memperkuat pertahanan negara, utamanya dalam mengoptimalkan pertahanan negara, pertahanan bangsa Indonesia. Namun kami juga meminta Pemerintah dan fraksi-fraksi lain di DPR RI untuk benar-benar menelaah semua substansi RUU ini balk dari aspek maupun dari sektor pertahanan keamanan dan juga dari aspek lainnya. (PK-1 h. 4, 6) 4. Berdasarkan Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 22 Agustus 2019 terkait pembahasan UU a quo, fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana disampaikan oleh Dr. H. M. Hidayat Nurwahid, M.A. dalam pemandangan umum berpendapat sebagai berikut: Seiring dengan apresiasi rancangan Undang-Undang ini, kami perlu membagikan berbagai catatan yang hams diperfiatikan sehingga rancangan Undang-Undang ini dengan benar-benar dapat diimplementasikan secara balk serta menjunjung tinggi prinsip negara hukum, ketentuan-ketentuan demokrasi, serta prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar negara tahun 1945. Beberapa catatan fraksi Partai Keadilan Sejahtera diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang ini hams disusun dengan paradigma dan mind set baru tentang pertahanan seining dengan perkembangan dan tantangan jaman dan teknologi. Kami memandang pertunya masukan ancaman hibrida yang sudah dimasukkan dalam naskah akademik sebagai ancaman ketiga kedalam naskah rancangan Undang-Undang. Termasuk diantaranya adalah adanya ancaman cyber yang cukup berbahaya dalam melumpuhkan kekuatan nasional sebuah negara. Perspektif ini perlu 247 digunakan agar RUU tidak terbagi hanya pembagian ancaman militer dan non militer yang sudah tidak mlevan lagi. Kedua, dimana ancaman dalam negeri, misi mobilisasi dipenjelas dan diperinci termasuk dengan memasukkan berbagai jenis ancaman dari dalam negeri baik dalam bentuk ideologi dan dalam bentuk lainnya yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga telah dijelas ditolak oleh Undang-Undang seperti masa terorisme, komunisme, sparatisme, penyalangunaan narkoba, dan lain-lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar frasa tersebut tidak diukur secara subyektif oleh Pemerintah sehingga memberikan peluang kepada semua warga negara Indonesia atas nama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.(PK-2, h. 10) 5. H. Sukamta, Ph. D. dari Fraksi Partai Keadilan dan Kesejahteraan dalam Panja RUU a quo tanggal 23 s.d. 25 Agustus 2019 menyampaikan sebagai berikut: Pemerintah ini saya kira secara umum sudah lebih komplit tetapi soal separatisme, komunisme, radikalisme dan yang sebagainya itu, alangkah baiknya dan akan menjadi lebih kuat manakala itu masuk didalam batang tubuh Pak, tidak didalam penjelasan. Sebab saya melihat didalam pidato-pidato Kepala Negara dan seterusnya itu seringkali ketinggalan. Dalam kasus 17 Agustus kemarin saja separatisme tidak disebut sama sekali. Pimpinan DPR juga tidak nyebut, Pimpinan MPR tidak menyebut, tapi hari berikutnya sudah dan itu masih sampai hari ini menjadi persoalan. Itu ketika hanya dimasukan dalam penjelasan karena penjelasan itu kan hampir-hampir tidak pemah dibaca orang dan ketika merujuk kepada undang-undang, ini yang dirujuk hanya pasa/nya bukan penjelasannya ya kan, pada urutan-urutan berikutnya. Sehingga saya usul konkritnya supaya dimasukan saja semuanya itu didalam satu definisi didalam batang tubuhnya. Sehingga usul saya, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berbentuk militer, non militer dan atau hybrida yang je/as je/as bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya meliputi separatisme, komunisme, terorisme, atheisme, penyalahgunaan narkoba dan serangan cyber yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa. Jadi semua masukan didalam definisi itu. (PK- 3 h. 79) 248 6. Budi Youyastri dari Fraksi PAN dalam Panja RUU a quo tanggal 23 s.d. 25 Agustus 2019 menyampaikan sebagai berikut: Kalau definisi ancamannya yang disusun Pemerintah, saya sepakat di ketentuan umum. Tapi apa rinciannya halos disebutkan didalam batang tubuh. Pimpinan, ancaman dari ideologi radikalisme tidak masuk ya, terorisme sama separatis itu didalam dunia siber dia di desiminasi me/alui media bare yang orang menyebut sekarang itu media sosial dan media sosial itu dia punya keunggulan dengan menggunakan algoritma bar', membuat orang menjadi, jadi media sosial itu menajdi sarana untuk melakukan modifikasi behavior dari warga negara kita. Konsekuensinya dia meng-attack kepada ideologi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi saya konsen dengan dunia cyber karena mediumnya akan menggunakan media intemet, media cyber itu yang perlu dihadapi kenapa hams pegang oleh Pemerintah dalam ha/ ini Kemenhan. Bukan urusan sosialnya tapi bagian dari pertahanan negaranya. Lalu yang kedua, pandangan saya contoh yang diceritakan Pak Supiadin bahwa bagaimana Amerika menyelesaikan masalah ISIS cukup pakai 5 drone, 10 drone bisa bunuh orang malam-malam. TN/ kita punya kemampuan tidak untuk itu. Punya kemampuan untuk membunuh. Untuk sebaliknya bahwa ketika Amerika mengirim dronenya punya kemampuan tidak melumpuhkan jalur frekuensi yang dikerjakan oleh drone itu. Keahlian kita adalah memanggi/ para jin tadi kan pakai kemampuan supranatural. Pilihannya ada/ah Kemenhan hams menggunakan komponen cadangan dari kampus-kampus yang punya keahlian yang jago hacker diajak. Pilihannya cuma itu, kalau Bapak mengharapkan dari intemalnya TN/ waduh pendidikannya kan lama sekali dan tidak diajarkan untuk jadi hacker TNI itu. Hacker itu kan hams didapat dari sipil yang memang bekimya liar. (PK-4 h. 86) 7. Pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang a quo, pelibatan sumber daya nasional dalam konteks Komponen Cadangan digunakan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang a quo dimulai dengan adanya pernyataan mobilisasi oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang a quo. Komponen Cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar 249 dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. 8. Kesimpulan: a. Pengaturan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang a quo terkait dengan ancaman merupakan wujud ancaman dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang a quo yang meliputi ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan/atau ancaman hibrida yang dihadapi dengan melaksanakan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara melalui usaha bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, penguatan komponen utama serta mobilisasi dan demobilisasi. b. Wujud ancaman dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang a quo diterapkan untuk seluruh usaha dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, sehingga tidak hanya dihadapi oleh komponen cadangan. c. Komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang- Undang a quo disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida sehingga komponen cadangan ini tidak dipersiapkan untuk menghadapi seluruh ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang a quo. d. Ancaman berupa terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, kerusakan lingkungan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dicegah salah satunya melalui upaya Bela Negara yang dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar beta negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bemegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal beta negara. [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-45 sebagai berikut: 1 Bukti PK-1 : - Naskah Akademik; - Risalah Rapat Komisi I DPR; 250 2 Bukti PK-2 : - Risalah rapat Panja Pemerintah dan DPR RI tanggal 22 Agustus 2019; 3 Bukti PK-3 : Risalah rapat Panja Pemerintah dan DPR RI tanggal 23 – 25 Agustus 2019; 4 Bukti PK-4 : - Daftar Inventaris Masalah; - Risalah Rapat Komisi I DPR; 5 Bukti PK-5 : Naskah Akademik; 6 Bukti PK-6 : DIM; 7 Bukti PK-7 : Risalah Rapat Panja Pemerintah dan DPR RI tanggal 6 - 8 September 2019; 8 Bukti PK-8 : DIM; 9 Bukti PK-9 : Risalah Rapat Panja Pemerintah dan DPR RI tanggal 6 - 8 September 2019; 10 Bukti PK-10 : Naskah Akademik; 11 Bukti PK-11 : DIM; 12 Bukti PK-12 : Pendaftaran Komcad; 13 Bukti PK-13 : Pendaftaran Komcad; 14 Bukti PK-14 : Pendaftaran Komcad; 15 Bukti PK-15 : Pendaftaran Komcad; 16 Bukti PK-16 : Pendaftaran Komcad; 17 Bukti PK-17 : Pendaftaran Komcad; 18 Bukti PK-18 : Risalah Rapat Panja Pemerintah dan DPR RI tanggal 6 - 8 September 2019; 19 Bukti PK-19 : DIM; 20 Bukti PK-20 : Naskah Akademik; 251 21 Bukti PK-21 : Risalah Rapat Panja Pemerintah dan DPR RI tanggal 9 September 2019; 22 Bukti PK-22 : Naskah Akademik; 23 Bukti PK-23 : DIM; 24 Bukti PK-24 : Risalah Rapat Panja Pemerintah dan DPR RI tanggal 6 – 8 Sept 2019; 25 Bukti PK-25 : Naskah Akademik; 26 Bukti PK-26 : Risalah Rapat Panja Pemerintah dan DPR RI tanggal 6 - 8 September 2019; 27 Bukti PK-27 : Risalah Rapat Panja Pemerintah dan DPR RI tanggal 9 September 2019; 28 Bukti PK-28 : DIM; 29 Bukti PK-29 : Risalah Rapat Panja Pemerintah dan DPR RI tanggal 9 September 2019; 30 Bukti PK-30 : Title 10-ARMED FORCES; 31 Bukti PK-31 : Joint mobilization planning-joint publication 4-05 tahun 2018; 32 Bukti PK-32 : Reserves Forces Act 1996; 33 Bukti PK-33 : Defence Act 1903; 34 Bukti PK-34 : Defence Reserve Service (Protection); 35 Bukti PK-35 : The Royal Decree tanggal 12 Desember 2003 - the Regulation of Access and Regime of the Volunteer; 36 Bukti PK-36 : Spanish National Reserves Forces Status; 37 Bukti PK-37 : Naskah Akademik; 38 Bukti PK-38 : Naskah Akademik; 39 Bukti PK-39 : Naskah Akademik; 252 40 Bukti PK-40 : Republic Act 7077/ Armed Forces of Philippines Reservist; 41 Bukti PK-41 : LAO PEOPLE’S DEMOCRSTIC REPUBLIC PEACE INDEPENDENCE DEMOCRACY UNITY PROSPERITY; 42 Bukti PK-42 : Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara; 43 Bukti PK-43 : Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara; 44 Bukti PK-44 : Naskah Akademik; 45 Bukti PK-45 : RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Selain itu, Presiden mengajukan 4 (empat) orang ahli yang telah didengar keterangannya di depan persidangan yang masing-masing ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Sebelum menyampaikan keterangan/pendapat, Ahli terlebih dahulu menyampaikan 2 (dua) hal utama, yaitu: 1. Terhadap beberapa pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian secara materiil UU No. 23 / 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) terhadap UUD 1945, Pihak Pemerintah sudah menjawabnya melalui Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden. Karena itu, agar tidak tedapat duplikasi, maka saya tidak akan mengulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah; 2. Secara substansial, beberapa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon relatif banyak di dalamnya menyinggung tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Karena itu, untuk memberikan kejelasan pemahaman tentang Sishankamrata itu, maka saya sampaikan gambaran umum tentang Sishankamrata, khususnya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata) dan Sistem Keamanan Rakyat Semesta (Siskamrata), yang substansinya mendeskripsikan 3 (tiga) hal utama, yaitu: 253 1. korelasi antara Pasal 30 ayat (1) dengan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945; 2. Materi muatan Tap. MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945; 3. Perluasan makna rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menjadi warga Negara, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB) dan Sarana, Prasarana Nasional (Sarpranas) dalam sistem Pertahanan Negara berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN. Ketiga hal utama yang merupakan substansi Sishankamrata tersebut, dapat dideskripsikan secara linear sebagai berikut: Sebagaimana ditentukan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya pertahanan dan keamanan negara tentu berkaitan erat dengan upaya nasional untuk mencapai keempat tujuan negara tersebut. Terlebih lagi upaya pertahanan dan keananan negara berkaitan pula secara langsung dengan tujuan pertama, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mengingat pentingnya upaya pertahanan dan keamanan untuk mecapai tujuan Negara tersebut, UUD 1945 mengatur hal “Pertahanan dan Keamanan Negara” dalam satu bab khusus, yaitu Bab XII, Pasal 30 yang menyebutkan: (1) Tiap - tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara; (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung; 254 (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara; (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum; (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Undang–Undang (Organik) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 di atas, adalah: 1. Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang–Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 3. Undang–Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan 4. Undang–Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Terkait dengan keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 pada Bab X tentang “WARGA NEGARA DAN PENDUDUK” menentukan: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Upaya pembelaan negara itu secara lebih khusus tentunya berhubungan dengan fungsi pertahanan negara yang terkait dengan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, jelas ditentukan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 255 sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Artinya, usaha pertahanan dan keamanan negara harus dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA) yang dapat saja dibedakan ke dalam SISHANRATA (Sistem Pertahanan Rakyat Semesta) dan SISKAMRATA (Sistem Keamanan Rakyat Semesta). Persoalan pertama, dalam konsepsi sishamkamrata itu adalah persoalan pemisahan antara fungsi pertahanan dan keamanan pasca reformasi. Pembedaan kedua konsep itu penting karena sejak reformasi, - melalui Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI - kedua institusi TNI dan POLRI dipisahkan dengan perannya masing – masing. Tidak seperti di era sebelumnya, di mana TNI dan POLRI tergabung dalam organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sekarang, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945, keduanya ditentukan sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan keamanan yang terpisah satu sama lain. TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara, sedangkan POLRI merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Oleh karena itu, tidaklah salah apabila pengertian sishankamrata itu dapat dibedakan antara sishanrata dan siskamrata. Sementara itu, persoalan kedua adalah mengenai siapakah pemegang kekuasaan dan kekuatan pertahanan dan keamanan itu sebenarnya. Dengan dinamakan “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta” apakah hal itu berarti bahwa pemegang kekuasaan dan kekuatan pertahanan dan keamanan itu adalah rakyat? Apakah yang dimaksud dengan sistem pertahanan rakyat semesta dan apa pula sistem keamanan rakyat semesta? Sebenarnya, dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 sudah terang ditentukan bahwa SISHANKAMRATA itu dilaksanakan oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Artinya, dalam SISHANRATA, posisi TNI jelas sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuaan pendukung. Demikian pula dalam SISKAMRATA, posisi POLRI sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan 256 pendukung. Penggunaan kata rakyat dalam SISHANKAMRATA justru hendak menegaskan bahwa pada prinsip dasarnya, semua usaha pertahanan dan keamanan itu adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bahkan bersama rakyat. Prinsip dasar filosofi pertahanan dan keamanan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu memang sudah seharusnya demikian. Namun, dalam bentuk operasionalnya, Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 juga telah membedakan antara pengertian kekuatan utama dan kekuatan pendukung. Dalam hal ini, yang berperan utama untuk menghadapi segala jenis ancaman dan tantangan dalam rangka usaha pertahanan dan keamanan negara adalah TNI di bidang pertahanan dan POLRI di bidang keamanan, sedangkan rakyat hanyalah kekuatan pendukung atau penunjang. Dengan demikian, harus dibedakan antara ‘rakyat’ dalam pengertian filosofi pertahanan dan keamanan seperti yang tercermin dalam istilah “sishankamrata” dengan ‘rakyat’ dalam pengertian operasional seperti yang dimaksud dalam perannya sebagai kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan. Pendek kata, TNI pada dasarnya memang tidak dapat dipisahkan dari seluruh rakyat. Karena itu, dalam Bab II Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dirumuskan Jati Diri TNI adalah sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Tentara Nasional Indonesia berasal dari rakyat warga negara Indonesia. Tentara pejuang, yang berjuang untuk menegakkan NKRI dengan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Tentara nasional adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama apapun. Tentara Nasional Indonesia adalah juga tentara profesional yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Untuk itu, dapat saja dikembangkan pengertian “sishanrata” dan “siskamrata” secara simultan sebagai penjabaran doktrin “sishankamrata” dengan tetap menekankan pentingnya sifat “kerakyatan” dan “kesemestaan” sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kadang-kadang kata rakyat sering dikonotasikan dengan kegiatan 257 politik, dan karena itu sering dihindari. Karena itu, muncul ide untuk mengembangkan pengertian tentang “sishanta” saja atau “sistem pertahanan semesta” sebagaimana tercermin dalam UU tentang TNI. Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dirumuskan bahwa “Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman”. Setelah reformasi, ABRI telah berhasil bertransformasi menjadi TNI dan POLRI sebagai dua institusi yang terpisah. Namun, pemisahan keduanya tidak boleh menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan sistem. Karena itu, ketentuan Pasal 30 ayat (3) sepanjang menyangkut “sishankamrata” harus dipandang sebagai acuan konstitusional yang mendasar untuk memastikan bahwa sistem pertahanan dan sistem keamanan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional, terutama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, desain strategis haluan negara yang bersifat komprehensif dan terpadu mengenai “sishankamrata” ini harus dirumuskan dengan baik agar terus menjadi acuan kebijakan pertahanan dan keamanan negara secara terpadu berdasarkan UUD 1945. Beberapa dokumen rujukan yang dapat dikembangkan sebagai haluan kebijakan negara di bidang pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah: 1) Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 ; 2) Sistem Pertahanan Rakyat Semesta sebagai pegangan bagi usaha pertahanan Negara ; 3) Sistem Keamanan Rakyat Semesta sebagai pegangan bagi usaha keamanan Negara ; 258 4) Sistem Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Jo. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI ; dan 5) Sistem Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; Berdasarkan kajian tentang Sishamkamrata tersebut di atas, maka terhadap beberapa pokok permohonan dari Pemohon pengujian materiil UU PSDN terhadap UUD 1945, dapat diberikan pendapat, antara lain sebagai berikut: Pertama, hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan penempatan POLRI sebagai komponen pendukung dalam menghadapi ancaman non militer. Ini sebagai akibat dari rumusan yang ada dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PSDN yang mencampuradukkan kekuatan utama dan kekuatan pendukung, dengan menempatkan POLRI sebagai bagian dari komponen pendukung. Padahal Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa TIN dan POLRI adalah kekuatan utama dalam Pertahanan dan Keamanan Negara. Menempatkan POLRI sebagai komponen pendukung yang setara dengan warga terlatih, - oleh Pemohon - dinilai keliru dan bertentangan dengan TAP. MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI serta tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dari apa yang disampaikan di atas, tampak nyata bahwa Pemohon rancu di dalam memahami pengaturan tentang kekuatan utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan acuan dalam mendeskripsikan SISHANKAMRATA yang sudah disampaikan di atas. Atas dasar itu, maka: (1) TNI sebagai kekuatan utama di bidang Pertahanan di atur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945, sedangkan POLRI sebagai kekuatan utama di bidang Keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ; (2) Posisi POLRI sebagai kekuatan utama, sudah jelas diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, sehingga apabila Pemohon menginginkan POLRI sebagai kekuatan utama di bidang Pertahanan (yang mutlak 259 menjadi domainnya TNI), maka hal tersebut justru bertentangan dengan UUD 1945 ; (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagai kekuatan utama, maka TNI dan POLRI yang juga dibarengi dengan keikutsertaan warga negara dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, diatur lebih lanjut dengan undang–undang berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (5) UUD 1945. Amanat tersebut telah dilaksanakan dengan terbitnya : - UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ; dan - UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (4) Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa sistem pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung ; (5) UU PSDN menempatkan POLRI sebagai Komponen Pendukung didasarkan pada alasan–alasan: a. Bahwa POLRI bukan sebagai alat pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa POLRI merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; b. Pada saat mobilisasi, POLRI sebagai Komponen Pendukung yang dilibatkan dalam sistem pertahanan Negara, statusnya ditingkatkan sebagai Komponen Cadangan yang ditujukan untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama. Namun tidak semua anggota POLRI ditingkatkan statusnya sebagai Komponen Cadangan. Hanya Anggota POLRI yang memenuhi syarat secara fisik dan psikis yang ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan; 260 c. Pembantuan POLRI kepada TNI sebagai Komponen Utama, didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU NO. 2 / 2002 tentang POLRI; d. Kedudukan POLRI sebagai Komponen Pendukung adalah sejalan dengan Pasal 48 Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949; e. Dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum, karena ada keselarasan antara UU PSDN dengan UU POLRI, UU Pertahanan Negara, dan UU TNI, yang kesemua UU tersebut merupakan amanat Pasal 30 ayat (5) UUD 1945. Demikian pula agar sejalan dengan Hukum Internasional yang mengatur tentang Prinsip Pembedaan (distinction principle) antara Kombatan dan Non Kombatan serta melindungi penduduk sipil dari akibat konflik bersenjata. Kedua, keberatan Pemohon yang berkenaan dengan perluasan rumusan “ancaman” dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo.Pasal 4 ayat (3) UU PSDN dibandingkan dengan rumusan “ancaman” dalam Penjelasan Atas Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Adanya rumusan ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang menggabungkan berbagai jenis ancaman, mengakibatkan kekaburan pengaturan dan pembagian peran, tugas, dan fungsi antar berbagai institusi negara dan pemerintah yang kesemuanya berdampak pada terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan wewenang tiap – tiap institusi tersebut. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa selain tidak ada harmonisasi antara UU PSDN dengan UU Pertahanan Negara, dan UU tentang Keadaan Bahaya, juga UU PSDN bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Terhadap keberatan Pemohon tersebut, dapat diberikan pendapat sebagai berikut: Dalam UU PSDN memang dijumpai rumusan pengertian tentang “Ancaman” dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, yang terdiri atas: Ancaman militer, Ancaman non militer, dan Ancaman hibrida (vide Pasal 4 ayat 2 huruf a, huruf b, dan huruf c UU PSDN). Khusus Ancaman Hibrida, Penjelasan Atas Pasal 4 ayat (2) huruf c UU PSDN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Hibrida adalah Ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara Ancaman Militer dan Ancaman Non–Militer. 261 Ancaman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), dirinci secara enumeratif ke dalam wujud sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU PSDN. Dibandingkan dengan rumusan Ancaman dalam Penjelasan Atas Pasal 4 UU Pertahanan Negara, Pemohon menilai ada perluasan rumusan Ancaman dalam UU PSDN. Perluasan rumusan Ancaman berikut lingkup dan jenis–jenis Ancaman dalam UU PSDN tidak bisa dihindari, karena: (1) UU Pertahanan Negara diundangkan pada Tahun 2002. Pada periode Tahun 2002 sampai dengan diundangkannya UU PSDN Tahun 2019, relatif banyak terjadi perubahan ataupun perkembangan terhadap hakekat ancaman yang sangat dinamis, sehingga terbuka kemungkinan terjadinya penggabungan berbagai bentuk ancaman saat ini dan di masa yang akan datang berupa Ancaman Militer, Ancaman Non Militer, dan Ancaman Hibrida; (2) Rumusan Ancaman dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 berikut lingkup dan jenis – jenis Ancaman yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU PSDN, merupakan open legal policy, yaitu kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang–undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang–undang. Dalam konteks ini, open legal policy terhadap ketentuan Pasal 4 UU Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa: “Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. Demikian pula open legal policy terhadap Penjelasan Umum UU Pertahanan Negara yang antara lain menyebutkan bahwa: “Era Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan Negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan non fisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan idiologi, politik, ekonomi, social budaya, maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. 262 Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada departemen (baca Kementerian) yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggungjawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah” Kemudian hal–hal yang berkenaan dengan pengaturan dan pembagian peran, tugas, dan fungsi antar berbagai institusi Negara dalam menghadapi ancaman, dapat diberikan pendapat sebagai berikut: 1. Bahwa Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi Ancaman Militer sesuai dengan amanat UU Pertahanan Negara, menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Dengan kata lain, TNI sebagai Komponen Utama bertugas untuk menghadapi ancaman militer; 2. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung digunakan untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama di dalam menghadapi Anacaman Militer dan Ancaman Hibrida; 3. Ancaman Non Militer dihadapi oleh setiap warga Negara yang melaksanakan pengabdiannya sesuai dengan profesinya dan dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang profesi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian. Namun yang paling penting adalah pengerahan Komponen Cadangan untuk menghadapi Ancaman, baik Ancaman Militer maupun Ancaman Hibrida, tidak dilakukan secara serta merta, melainkan melalui mobilisasi yang dinyatakan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Ketiga, apakah UU PSDN merupakan Hukum Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) ataukah bukan? Hukum Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) adalah semua produk legislatif berupa peraturan perundang–undangan dalam lingkup Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana. Karenanya, segala produk legislatif yang demikian, seperti misalnya UU Ketenagalistrikan, UU Kehutanan, UU Kepabeanan, UU Keuangan Negara, UU Perpajakan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Lingkungan Hidup, UU Telekomunikasi, UU Perikanan, UU Pertambangan, UU Minerba, UU Penataan Ruang, UU Pengairan, UU Sumber Daya Air, dan lain sebagainya merupakan produk 263 yang dinamakan Administrative Penal Law sepanjang memang ada ketentuan yang mengatur sanksi pidananya. Perbuatan–perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap produk perundang–undangan administrasi tersebut seringkali dinamakan sebagai tindak pidana ketenagalistrikan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana keuangan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, tindak pidana lingkungan hidup, dan seterusnya. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) Pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, Hukum Pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik ataupun kebijakan criminal. Bahkan akhir – akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang – undangan hampir selalu mencantumkan Sub Bab tentang “Ketentuan Pidana” sebagai karakter dari Administrative Penal Law. Hukum Pidana hampir selalu menjadi “guard” pada disiplin ilmu lainnya di berbagai bidang, termasuk disiplin Hukum Administrasi Negara, sehingga terkesan bahwa apapun produk legislatif tanpa adanya ketentuan sanksi pidana, maka regulasi tersebut dianggap sebagai produk yang tidak ada nilainya. Alasan ini memang menunjukkan bahwa Hukum Pidana memiliki keterbatasan– keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan yang berkembang dalam masyarakat. Keterbatasan itu pula lah yang menjadi salah satu sebab dan solusi diperkenalkannya Hukum Pidana pada disiplin ilmu lainnya, antara lain Hukum Administrasi Negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana Administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan Hukum Pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan Hukum Administrasi. Jadi merupakan fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi Hukum Pidana di bidang Hukum Administrasi Negara. Pendefinisian Tindak Pidana Administrasi sebagai pendayagunaan Hukum Pidana untuk menegakkan Hukum Administrasi, membawa konsekuensi bahwa Hukum Pidana hanya dapat diterapkan pada suatu peristiwa tertentu, tergantung apakah peristiwa tersebut tergolong perbuatan melawan hukum dalam Hukum Administrasi ataukah tidak. Pendefinisian di atas juga membawa konsekuensi bahwa Hukum Pidana merupakan Ultimum Remedium atau upaya terakhir dalam 264 penegakkan hukum setelah diberikan peluang penyelesaian hukum lewat cabang hukum lain, misalnya Hukum Administrasi Negara, Perdata, dan lain– lainnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka UU PSDN dapat dikatakan atau masuk dalam katagori Hukum Pidana Administrasi dengan alasan: 1. Bahwa penamaan UU No. 23 / 2019 adalah tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pengelolaan itu sendiri merupakan nomenklatur Hukum Administrasi Negara yang mengandung makna proses, cara, atau perbuatan mengelola ataupun menyelenggarakan sumber daya nasional untuk Pertahanan Negara yang merupakan urusan pemerintahan yang bersifat administratif; 2. Substansi norma yang terkandung di dalamnya adalah norma Hukum administrasi, namun mengandung sanksi pidana yang diatur dalam BAB IX KETENTUAN PIDANA. Pengaturan ketentuan pidana tersebut memenuhi prinsip lex certa (rumusan normanya jelas), lex scripta (normanya dirumuskan secara tertulis), dan lex stricta (rumusan normanya tegas) sebagaimana dijumpai dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 UU PSDN ; 3. Pencantuman BAB IX tentang KETENTUAN PIDANA merupakan karakteristik Hukum Pidana Administrasi. 2. Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberi mandat kepada pemerintah untuk membentuk sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA). Untuk dimensi pertahanan, pemerintah membentuk SISHANRATA yang mengandalkan relasi strategis antara TNI dan rakyat, sementara untuk dimensi keamanan, pemerintah bertumpu kepada kekuatan POLRI. SISHANRATA ini terdiri dua sistem pertahanan yang integral, yaitu pertahanan rakyat dan pertahanan semesta. Pertahanan Rakyat Pertahanan rakyat (people defense) terkait erat dengan terminologi perang rakyat (people war) saat terjadi gerakan perlawanan rakyat untuk membela negara. Sistem pertahanan yang mengandalkan perlawanan laskar/milisi rakyat cenderung muncul di negara-negara yang mengalami 265 perang kemerdekaan (liberation war) seperti Amerika Serikat (1774-1776), Haiti (1791-1804), Indonesia (1945-1949), Vietnam (1946-1954), Aljazair (1954- 1962), dan Banglades (1971). Di negara-negara ini, evolusi angkatan bersenjatanya bermula dari kemunculan laskar-laskar rakyat untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan negara kolonial. Di negara-negara ini, evolusi organisasi militer cenderung tetap menempatkan pelibatan rakyat dalam upaya pertahanan negara sebagai pilar dasar strategi pertahanannya. Di Indonesia, penamaan organisasi militer telah mengalami beberapa perubahan yang secara paradigmatik memiliki konsekuensi politik pertahanan, doktrin dan strategi yang signifikan. Diawali dengan penamaan yang samar ketika berkembang dari laskar menjadi Badan Keamanan Rakyat, lalu penggunaan beberapa terminologi tentara (Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia), hingga penggunakan dua terminologi Angkatan (Angkatan Perang Republik Indonesia, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Evolusi yang terjadi di masa perang kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru ini jika diterjemahkan dalam terminologi baku bahasa Inggris akan menjadi: militia – agency - soldier – military services/branch (army, navy, air force). Di masa reformasi, ada beberapa terminologi militer yang digunakan yang juga memiliki konsekuensi paradigmatik. Di Pasal 30 UUD 1945 (hasil amandemen), muncul terminologi kekuatan (force). Di pasal 7 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diperkenalkan terminologi komponen sistem pertahanan yang tidak memiliki terjemahan militer baku yang universal. Di dokumen “Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan 2024”, dimunculkan terminologi kekuatan pokok minimum (minimum essential force). Dan, terakhir, pada tanggal 5 Oktober 2021, Presiden Jokowi menggunakan terminologi Kekuatan Pertahahan Indonesia, yang mudah dicari padanan terjemahan militer universalnya, yaitu: Indonesia Defense Force. Pembentukan kekuatan pertahanan merupakan inti dari operasionalisasi SISHANRATA. Di sisi Sistem Pertahanan Rakyat, Pasal 30 UUD 1945 menjabarkan bahwa sistem tersebut ditopang oleh dua kekuatan, yaitu TNI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Penyebutan eksplisit organisasi TNI dalam UUD 1945 harus dilihat tidak hanya sebagai upaya reformasi politik untuk memisahkan institusi kepolisian dengan militer 266 yang sebelumnya terintegrasi dalam ABRI, namun juga untuk menegaskan kembali pentingnya evolusi historis organisasi militer Indonesia yang menempatkan perpaduan organisasi terstruktur TNI dengan hak dan kewajiban rakyat untuk melakukan bela negara sebagai pilar dasar SISHANRATA. Evolusi semantik penamaan organisasi militer Indonesia memang bukan sekedar perubahan nama, tapi juga memiliki konsekuensi ke pengembangan sistem pertahanan. Termonologi laskar (militia) dan badan (agency) menunjukkan organisasi militer saat itu masih dalam fase embrionik dari pembentukan militer modern. Terminologi tentara (soldier) cenderung lebih diarahkan kepada pembentukan jati diri profesi para prajurit dan perwira. Terminologi angkatan (services/branch) dipergunakan untuk melihat diferensiasi gelar dan operasi militer di tiga medan tempur (darat, laut, dan udara). Tiga medan tempur ini tidak lagi dipakai ketat dengan munculnya ruang tempur baru seperti angkasa, media (propaganda) dan siber, yang sekarang memunculkan kebutuhan untuk mengembangkan operasi lintas medan (multi domain operations). Penggunaan terminologi kekuatan pertahanan (defence force) membawa dua konsekuesi paradigmatik. Pertama, militer Indonesia dikembangkan untuk digelar dan digunakan dalam strategi defensif. Strategi defensif ini dirumuskan dalam empat pilar utama, yaitu: pertahanan rakyat, pertahanan semesta, pertahanan berlapis, dan pertahanan dalam (pulau besar). Empat pilar ini menjadi andalan Indonesia untuk mampu bertahan melaksanakan perang total dan berlarut yang ditopang oleh operasi gabungan antar matra. Kedua, beberapa permutasi dari empat pilar defensif akan menghasilkan opsi-opsi strategi bertahan. Kombinasi dari pertahanan rakyat dan semesta mengharuskan Indonesia untuk merancang prinsip-prinsip mobilisasi perang untuk mendukung pelaksanaan perang total yang berlarut. Paduan antara pertahanan berlapis dan pertahanan dalam menghasilkan opsi gelar pertahanan non-provokatif yang tidak mengandalkan strategi gelar pangkalan aju (forward presence) namun gelar pangkalan dalam (in-depth defense) terutama di pulau-pulau besar. Pilar pertahanan berlapis idealnya harus ditopang oleh pembentukan tiga zona pertahanan (penyangga, pertahanan, dan perlawanan) yang disertai dengan kemampuan melaksanakan operasi serangan awal (pre-emptive strike) di zona penyangga, operasi serangan balas 267 (second strike) di zona pertahanan, dan operasi perang berlarut (gerilya) di zona perlawanan. Pilar-pilar strategi pertahanan di atas tidak bisa dikembangkan hanya dengan mengandalkan Sistem Pertahanan Rakyat, namun juga harus dipadukan dengan Sistem Pertahanan Semesta. Perpaduan dua sistem ini menjadi SISHANRATA merupakan inti dari strategi pertahanan Indonesia. Pertahanan Semesta Selain pertahanan rakyat, Indonesia juga memiliki sistem pertahanan semesta (total defense). Dalam situasi perang, pertahanan semesta berubah operasional menjadi perang total (total war). Berbeda dengan konsepsi pertahanan rakyat, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 30 UUD 1945, konsepsi pertahanan semesta tidak diatur secara khusus di batang tubuh UUD 1945. Sistem pertahanan semesta mendapatkan bentuk operasionalnya dalam UU Pertahanan Negara, yang mengoperasionalkan sistem pertahanan semesta menjadi komponen pertahanan dan unsur pertahanan. Pasal 7 UU Pertahanan Negara membagi ancaman terhadap negara menjadi dua jenis, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Untuk menghadapi ancaman militer, UU tersebut memandatkan pembentukan tiga komponen pertahanan negara, yaitu komponen utama (TNI), yang dilengkapi dengan komponen cadangan dan komponen pendukung. Sementara, untuk menghadapi ancaman non-militer, disebutkan bahwa lembaga pemerintah lainnya di luar bidang pertahanan menjadi unsur utama, yang bisa meminta pelibatan TNI sebagai unsur dukungan. Dalam UU Pertahanan Negara, pembentukan SISHANTA mengandalkan integrasi strategis antara komponen utama, cadangan, dan pendukung melalui proses mobilisasi yang disertai dengan keharusan pemerintah untuk mengelola sumber daya nasional untuk kebutuhan pertahanan. SISHANTA juga diperkuat dengan kewajiban pemerintah untuk mengembangkan kemandirian industri pertahanan yang diatur secara khusus melalui UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Sedangkan pengaturan lebih rinci tentang integrasi strategis komponen utama, cadangan dan pendukung diatur secara khusus melalui UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. 268 Kekuatan dan Komponen Pertahanan Jika ditinjau dari kebutuhan penguatan kendali demokrasi atas militer, aktivasi SISHANRATA untuk digelar dalam suatu operasi militer membutuhkan prosedur politik pertahanan yang dikendalikan oleh otoritas sipil yang demokratik. Prosedur tersebut diterapkan melalui dua metode utama, yaitu (1) penciptaan jarak strategis antara komponen dan kekuatan; serta (2) prosedur politik berlapis untuk melakukan pengerahan, penggunaan, dan pembinaan. Kedua metode tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa pengerahan komponen utama untuk digunakan oleh Panglima TNI dalam gelar operasi militer hanya bisa dilakukan setelah melalui prosedur politik pertahanan yang dilakukan bersama antara Presiden dan DPR. Sebelum perintah pengerahan diberikan oleh Presiden untuk disetujui oleh DPR, TNI memiliki status komponen utama yang tidak bisa digunakan oleh Panglima TNI dalam operasi militer apapun. Setelah Presiden mengeluarkan perintah pengerahan, barulah Panglima TNI bisa menggunakan TNI sebagai kekuatan utama yang digelar untuk melakukan operasi militer seperti yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Jika perintah pengerahan tidak dikeluarkan oleh Presiden, TNI berstatus komponen utama yang harus dibina secara berkesinambungan. Pembinaan TNI ini menjadi kewenangan Kepala Staf Angkatan yang harus memastikan bahwa TNI mengembangkan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Kombinasi pengaturan tentang kekuatan dan komponen pertahanan yang ada di UU Pertahanan Negara, UU TNI, serta UU PSDN menunjukkan bahwa SISHANRATA memang dirancang untuk memilah penempatan Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Komponen Utama merupakan tentara aktif yang dibina oleh Kepala Staf Angkatan untuk digunakan oleh Panglima TNI setelah mendapatkan perintah politik pengerahan dari Presiden. Sementara Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang disiapkan secara khusus oleh Kementerian Pertahanan tidak bisa digunakan oleh Panglima TNI. Jarak strategis antara Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dengan Kekuatan Pertahanan dibuat lebar dengan cara proses aktivasinya harus melewati beberapa tahapan yang sepenuhnya dikendalikan oleh otoritas 269 sipil. Pertama, pembentukan dan penyiapan Komponen Cadangan serta pendataan Komponen Pendukung dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, bukan oleh Markas Besar TNI. Kedua, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung hanya bisa diaktifkan menjadi Komponen Utama melalui proses mobilisasi nasional yang menjadi kewenangan Presiden, yang selanjutnya harus mengeluarkan perintah pengerarah agar bisa digunakan sebagai kekuatan pertahanan oleh Panglima TNI. Dengan demikian, sebelum ada perintah mobilisasi dan perintah pengerahan dari Presiden, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung tidak dapat digunakan oleh Panglima TNI untuk digelar melakukan suatu operasi militer untuk mengatasi ancaman. Namun, saat perintah mobilisasi dan perintah pengerahan dari Presiden telah sah secara politik, maka tidak ada lagi pembedaan antara Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Perintah Presiden tersebut telah mengintergrasikan ketiga komponen menjadi satu Kekuatan Pertahanan yang sah digunakan oleh Panglima TNI untuk mengatasi semua bentuk ancaman. Dinamika Ancaman Penyiapan dan pembentukan Komponen Cadangan serta pendataan Komponen Pendukung seharus dilakukan untuk mengantisipasi dinamika ancaman terkini. Di tataran global, tengah berkembang doktrin-doktrin pertahanan yang mencoba mengantisipasi perubahan-perubahan dalam peperangan kovensional. Salah satu perkembangan yang terbaru adalah ketika Amerika Serikat, Inggris dan Australia mengumumkan kerjasama AUKUS pada bulan September 2021. Salah satu poin kerjasama trilateral yang banyak mendapatkan pemberitaan adalah mengenai dukungan yang diberikan Amerika Serikat dan Inggris, selaku negara yang memiliki kekuatan nuklir, kepada Australia untuk mengakusisi kapal selam bertenaga nuklir. Namun, poin tersebut hanyalah salah satu dari sekian banyak pembahasan dari ketiga negara. Selain itu, disinggung juga kerjasama lebih jauh di bidang kemampuan siber, artificial intelligence (AI), teknologi kuantum, hingga teknologi bawah laut lainnya. Hal ini menunjukkan ancaman hibrida sebagai titik utama dari kerjasama ketiga negara tersebut dan AUKUS diharapkan mampu menangkap ancaman tersebut. 270 Di bulan yang sama, pemimpin negara dari Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang, atau yang dikenal sebagai ‘The Quad’, juga melakukan pertemuan yang menghasilkan beberapa kesepakatan, termasuk kerjasama dibidang teknologi berkembang seperti 5G, semi-conductor, dan juga keamanan siber. Di kawasan Asia Pasifik, kedua bentuk kerjasama yang disinggung sebelumnya dilihat sebagai respons terhadap menguatnya posisi Tiongkok di kawasan. Sementara, di luar kawasan Asia Pasifik, agresi Rusia ke Ukraina juga acapkali dijadikan contoh utama peperangan hibrida. Rusia tidak hanya mengirimkan pasukan militer ke wilayah Ukraina, namun juga terbukti melakukan usaha-usaha untuk mengganggu stabilitas politik dan keamanan Ukraina melalui operasi misinformasi hingga mendukung secara finansial kelompok-kelompok politik pro-Rusia di Ukraina. Di sisi lain, banyak negara di kawasan yang sudah cukup lama memiliki military reserve sebagai bagian dari kekuatan pertahanannnya. Military reserve sendiri berbeda dengan kebijakan wajib militer (wamil) yang juga kerap diadopsi negara untuk memastikan ketersediaan dukungan personel di masa konflik. Salah satu contohnya adalah Korea Selatan. Dengan adanya ancaman yang konstan dari Korea Utara, Korea Selatan menetapkan kebijakan di mana setiap laki-laki sejak berumur 18 tahun bisa dipilih untuk menjalani tugas-tugas militer. Mereka yang telah selesai melakukan wajib militernya akan ditransfer ke Reserve Forces, sebagai kekuatan cadangan dari Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Reserve Forces Korea Selatan sendiri terbagi menjadi dua matra utama, yaitu Mobilization Reserve Forces dan Homeland Reserve Forces. Di masa perang, Mobilization Reserve akan dikirim ke wilayah perang untuk memberikan dukungan serta membantu terciptanya kestabilan wilayah. Hal ini adalah salah satu contoh praktik penggunaan military reserve dalam menghadapi ancaman konvensional. Namun, saat ini belum ditemukan contoh negara yang telah menggunakan kekuatan cadangannya dalam menghadapi ancaman hibrida. Hal ini disebabkan karakter ancaman hibrida yang bersifat multi domain, sehingga respons negara tidak selalu berkaitan dengan penggelaran pasukan militer ataupun kekuatan cadangan, tetapi juga dengan memperkuat infrastruktur sipil dan kenegaaran lainnya, seperti masyarakat yang melek 271 literasi digital, pemberantasan berita bohong di media sosial, penguatan aparatur diplomasi, hingga pengembangan ketahanan ekonomi. Penutup Perumusan UU PSDN merupakan bagian dari proses reformasi militer yang antara lain ditujukan untuk memperkuat kendali demokratis atas militer. Penguatan kendali demokratis ini dilakukan oleh UU PSDN dengan mempertegas prosedur politik untuk menciptakan jarak strategis antara penggunaan kekuatan pertahanan dengan proses pembentukan komponen- komponen pertahanan. Bersama dengan UU Pertahanan Negara, UU TNI, dan UU Industri Pertahanan, UU PSDN ini berhasil melakukan operasionalisasi SISHANKAMRATA dengan menjabarkan secara rinci proses politik yang harus dilakukan pemerintah untuk memadukan konsepsi pertahanan rakyat dengan pertahanan semesta. 3. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. I. Hakikat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) a. APBN dan APBD hakikatnya menurut Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sama-sama digunakan untuk mewujudkan tujuan bernegara. Dengan demikian, pengalokasian dan penggunaan APBN/APBD sama dan linier digunakan untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." b. Tidak adanya perbedaan tujuan antara APBN dan APBD sebagai instrumen pendanaan untuk mewujudkan tujuan bernegara hakikatnya menunjukkan konsep pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan daerah tidak berdiri sendiri dan tidak terkait karena berada pada satu tujuan bernegara (stategoals) yang sama. Prinsip tersebut hakikatnya merupakan wujud identifikasi kesatuan arah tujuan penganggaran dan pengelolaan keuangan negara agar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, dan bukan satu per satu masyarakat daerah sendiri. 272 c. Integrasi penganggaran antara APBN dan APBD selain integrasi tujuan bernegara, juga harmonisasi subtansinya yang menurut Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mempunyai konsep belanja APBN digunakan untuk pelaksanaan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan konsep pendapatan APBD diperoleh untuk menerima dana perimbangan keuangan pemerintah pusat. d. Harmonisasi antara belanja APBN dan pendapatan APBD hakikatnya mencerminkan integrasi keuangan negara dan keuangan daerah mewujudkan tujuan bernegara, yang tidak hanya didasarkan pada tujuan keuangan daerah itu sendiri. e. Konsep dana perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah itu sendiri tidak hanya mencerminkan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah itu sendiri, tetapi juga mencerminkan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. f. Dalam hal tugas pembantuan sebagai penugasan pemerintah kepada daerah, APBN tetap menjadi sumber pendanaan yang kemudian dialokasikan dalam APBD dalam bentuk dana perimbangan atau pendapata asli daerahnya. g. Penggunaan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, termasuk dalam sumber daya nasional untuk pertahanan negara, sepanjang diatur dan ditetapkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah. h. Pengalokasian dan penggunaan APBD untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara hakikatnya tidak bertentangan dengan konsep urusan wajib dan urusan pilihan daerah karena dalam Undang- undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah selalu ditekankan kemungkinan setiap penugasan dalam urusan pemerintahan akan selalu diikuti dengan pemberian sumber keuangannya. i. Demikian juga dalam hal pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, APBD dapat menjadi sumbsr pendanaan setelah 273 adanya konsekuensi pembagian tugas dan pemberian sumber keuangannya kepada daerah. j. Di sisi lain, penggunaan frasa “pendanaan” dalam Pasal 75 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2019 tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan, berbeda dengan penggunaan frasa “pembiayaan” yang merupakan pembagian yang wajib dengan jumlah pengalokasian yang minimal dicantumkan dalam suatu anggaran. k. Dengan demikian, perumusan Pasal 75 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 sebagai pendanaan sebagai penyediaan sumber daya keuangan secara hukum tetap harus mendasarkan pada aspek kemampuan fiskal, khususnya fiskal daerah dan tentu faktor dana perimbangan, sehingga kekuatiran pendanaan APBD untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara tidak serta merta dan langsung wajib dialokasikan. l. Hal ini berbeda jika Pasal 75 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 menggunakan frasa pembiayaan sebagai kewajiban pengalokasian sumber daya keuangan yang wajib diterapkan dan mencantumkan ketentuan minimal yang harus dialokasikan. II. Hakikat Pendanaan untuk Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara a. Adanya APBD dalam pendanaan untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara secara prinsip tetap dilakukan dengan pengawasan fiskal nasional dan kebijakan dana perimbangan pemerintah pusat, yang dilakukan bersama kementerian terkait. b. Alokasi APBD untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara tidak dapat dilakukan sepanjang pemerintah sendiri menetapkannya sebagai urusan pemerintahan daerah dan menjadi prioritas, sehingga pelaksanaan Pasal 75 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tetap berada pada konsep dan sistem pengelolaan keuangan negara pada umumnya secara harmonis. c. Di sisi lain, kekuatiran atas kemungkinan urusan pertahanan keamanan diambil alih atau didanai oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang- undang pemerintahan daerah akan dapat diatasi dengan kebijakan penganggaran dan pedomannya yang tetap berada pada pemerintah, 274 sehingga pendanaan tersebut tidak melepaskan urusan dan wewenang keuangan pemerintahan daerah pada umumnya. 4. Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., PH.D. Tiga persoalan yang harus dijawab adalah sebagai berikut: I. Apa yang menjadi basis dalam Hukum Internasional terkait Pemberlakuan UU PSDN, khususnya dengan pembentukan Komponen Cadangan? II. Apakah pembentukan Komponen Cadangan bertentangan dengan Pasal 28 UUD Tahun 1945? III. Bagaimana implementasi Conscientious Objection dalam pembentukan Komponen Cadangan? Berikut adalah bahasan saya terkait tiga isu pokok diatas: I. Basis Hukum Internasional terkait Pemberlakuan UU PSDN, Khususnya Pembentukan Komponen Cadangan 1. Dalam Hukum Internasional berbicara tentang penggunaan kekerasan (use of force) yang berujung pada perang antar negara pasca Perang Dunia II hanya diperbolehkan untuk dua alasan. Pertama apabila dimandatkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Piagam PBB. dan kedua dalam rangka hak untuk mempertahanan atau membela diri (the Right to Self Defense) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. 2. Pasal 43 Piagam PBB berbunyi sebagai berikut “Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.” 3. Sementara Pasal 51 Piagam PBB menyebutkan, “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self- defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and 275 responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.” 4. Pasca Perang Dunia II masyarakat internasional telah bersepakat agar penggunaan kekerasan tidak lagi diperbolehkan untuk tujuan perang agresi karena perang agresi telah berdampak buruk dan kesedihan yang tidak dapat diuraikan dengan kata-kata. Hal ini tercermin dalam Preambul Piagam PBB yang menyatakan, “to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind,…” 5. Oleh karenanya hampir semua negara di dunia pasca Perang Dunia II merubah nama Kementerian atau Departemen yang berurusan dengan penggunaan kekerasan dari Kementerian atau Departement Perang (Ministry atau Department of War) menjadi Kementerian atau Departemen Pertahanan (Ministry atau Department of Defense). 6. Inipun yang terjadi di Indonesia, bahkan penamaan Angkatan Perang diubah menjadi Angkatan Bersenjata. 7. Meski dalam Preambul Piagam PBB perang dianggap sebagai suatu yang keji, namun Pasal 51 Piagam PBB tidak menafikan hak dasar dari negara untuk memiliki sistem pertahanan militernya. Hal ini tercermin dalam kalimat pertama Pasal 51 Piagam PBB yang menyebutkan, “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations,..” 8. Pasal 51 Piagam PBB menyiratkan meski negara telah bersepakat untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata untuk perang agresi namun tidak berarti suatu negara tidak akan menyerang dengan kekuatan atau serangan senjata (armed attack) terhadap negara lain. 9. Oleh karenanya setiap negara dapat mendirikan dan membangun sistem pertahanannya, apakah secara individual atau kolektif, sebagai bentuk pelaksanaan hak untuk mempertahankan atau membela diri dari serangan militer negara lain. 10. Dalam Hukum Internasional alasan mendirikan dan membangun kemampun pertahanan militer untuk tujuan membela atau 276 mempertahankan diri merupakan jus ad bellum (just war) atau alasan dibenarkannya suatu perang, disamping bila dimandatkan oleh Dewan Keamanan PBB. 11. Hak untuk mendirikan dan, selanjutnya, membangun sistem pertahanan suatu negara bukan tanpa batas. Secara umum batas yang ditentukan oleh Pasal 51 Piagam PBB terletak pada kalimat, “until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.” 12. Memang batasan ini sangat terbuka (open-ended) dan bebas ditafsirkan dan diterjemahkan oleh masing-masing negara sesuai dengan persepsi ancaman dan kesiapan dalam menanggulangi dan menghadapi adanya serangan senjata dari negara lain. Meski demikian masih ada batasan- batasan dalam hukum internasional yang berlaku bagi negara yang mmbangun sistem pertahanan militernya. 13. Sebagaimana terungkap dalam penelitian disertasi saya di mana salah satunya adalah larangan untuk memiliki senjata nuklir bagi negara- negara yang belum memiliki senjata nuklir setelah tahun 1968. Ini tercermin dalam Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) 1968. 14. Kesiapan dalam menanggulangi adanya serangan senjata dari negara lain tidak hanya terkait dengan alat utama sistem pertahanan, tetapi juga sumber daya manusia dalam menghadapi serangan senjata dari negara lain. 15. Dalam membangun sistem pertahanan negara yang terkait dengan sumber daya manusia, tidak ada ketentuan dalam hukum internasional yang membatasi negara. Pemerintah yang menjalankan berbagai fungsi negara dengan demikian bebas memiliki doktrin, kebijakan dan sistem masing-masing. Doktrin, kebijakan dan sistem ini yang secara ketatanegaraan harus dipertanggung-jawabkan kepada rakyatnya maupun lembaga-lembaga yang mewakili rakyat. 16. Indonesia yang memiliki doktrin pertahanan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan, “Usaha pertahanan dan keamanan 277 negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta…” 17. Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sangat dibutuhkan komponen cadangan karena tidak mungkin rakyat yang bukan anggota tentara mengangkat senjata tanpa diberi latihan militer. 18. Hukum internasional tidak mengatur dan menentukan bagaimana merekrut sumber daya manusia untuk menjadi kombatan saat perang terjadi, kecuali usia untuk seseorang dapat menjadi anggota militer sebagaimana diatur dalam Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict. 19. Perekrutan anggota masyarakat untuk menjadi kombatan dari pengalaman berbagai negara dapat dilakuka melalui tiga cara, yaitu: a. merekrut anggota masyarakat menjadi tentara profesional, b. merekrut anggota masyarakat sebagai komponen cadangan (military reserve), atau c. merekrut anggota masyarakat dengan mewajibkan dalam waktu yang sangat sempit dan berlangsungnya perang menjadi anggota militer (military draft atau conscription). 20. Dalam pelaksanaannya tiga cara ini dapat dilakukan oleh pemerintah secara bersamaan atau hanya dua dari tiga yaitu rekrutmen anggota masyarakat menjadi tentara profesional dan komponen cadangan. 21. Komponen cadangan dimiliki oleh banyak negara yang intinya membuat anggota masyarakat biasa dilatih secara militer meski mempertahankan statusnya sebagai warga sipil (civilians). Tujuan melatih masyarakat sipil menjadi anggota militer dalam situasi damai adalah mempersiapkan masyarakat sipil bila sewaktu-waktu suatu negara diserang dengan kekuatan senjata oleh negara lain. Masyarakat sipil demikian tentu cepat beradaptasi untuk menjadi anggota militer dibandingkan dengan masyarakat sipil yang diseragamkan militer dalam wajib militer. 22. Komponen cadangan harus dibedakan dengan wajib militer. Dalam wajib militer maka anggota masyarakat biasa dilatih dan ditugaskan ke medan perang setelah mereka dilatih saat negara diserang oleh negara lain atau negara mewajibkan warga negaranya yang telah memenuhi syarat karena ancaman yang ada di depan mata atau sangat dekat. 278 23. Dalam komponen cadangan tidak didasarkan pada kewajiban oleh negara, melainkan didasarkan pada kesukarelaan anggota masyarakat. Justru negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi anggota masyarakat yang berstatus sipil namun ingin turut serta sebagai anggota militer dalam situasi perang. 24. Dalam konteks demikian dalam Komponen Cadangan negara mempunyai kewajiban untuk memastikan pelaksanaan hak setiap warga negara untuk membela negaranya. Kewajiban negara ini harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 25. Oleh karenanya di Indoensia, pemerintah dan DPR, telah menyusun dan memberlakukan UU PSDN dimana Komponen Cadangan mendapat pengaturan. 26. Penyusunan UU PSDN ini sesuai dengan amanat Pasal 30 (2) UUD 1945 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan, “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.” 27. Dari pengalaman di banyak negara Komponen Cadangan dibentuk paling tidak karena tiga alasan utama. Pertama, banyak warga negara yang tidak ingin menjadi tentara profesional namun ingin terlibat dalam peperangan bila negaranya diserang dengan senjata oleh negara lain. Kedua, Komponen Cadangan didirikan agar negara tidak terbebani, baik secara anggaran atau yang lainnya, bila negara harus merekrut banyak warga masyarakat menjadi tentara profesional. Ketiga, masyarakat sipil ingin menjadikan dirinya menjadi tangguh seperti tentara profesional dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan pekerjaan. II. Pembentukan Komponen Cadangan Tidak Bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 28. Komponen Cadangan sebagaimana diuraikan diatas, sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yang mendasar (fundamental human rights) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. 279 29. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undang PSDN yang dapat ditafsirkan bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. 30. Justru pembentukan Komponen Cadangan dalam UU PSDN adalah pelaksanaan dari Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “ Tiap- tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” 31. Kata-kata “Tiap-tiap warga negara berhak…” menyiratkan negara harus dapat memberikan bekal dan pengetahuan bagi masyarakat sipil ketika pertahanan dan keamanan negara diganggu oleh negara lain. Pemerintah justru tidak taat asas dalam menjalankan UUD 1945 bila negara tidak mempersiapkan warganya yang ingin melaksanakan haknya untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 32. Hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara tentu harus dibedakan dengan kewajiban warga negara yang termaktub dalam kalimat berikut dari Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “… wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” 33. “Wajib ikut serta” berarti negara memberlakukan wajib militer pada situasi perang dimana setiap warga negara memiliki kewajiban, dan tidak dapat menolak, untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dan menjaga keamanan negara. Bila warga negara menolak mengikuti wajib militer maka akan dikenai sanksi pidana. 34. Selanjutnya bila dalam UU PSDN ditentukan bahwa dalam rangka terjadinya perang maka hak milik warga negara diambil alih maka harus dipahami ini dalam kondisi perang, tidak dalam kondisi damai. 35. Dalam hukum, termasuk hukum nasional maupun hukum internasional, maka harus dibedakan antara masa perang dan masa damai. Apa yang berlaku di masa damai bisa saja tidak berlaku untuk sementara saat perang berlangsung. Tentu ini perlu mendapat pengaturan sehingga tidak melanggar dan justru memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Disinilah pentingnya UU PSDN yang mengatur berbagai hal di masa damai untuk menghadapi situasi perang. 280 III. Implementasi Conscientious Objection dalam pembentukan Komponen Cadangan 36. Prinsip Conscientious Objection termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 37. Pasal 18 ayat (1) ICCPR menentukan, “Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.” 38. Sementara Pasal 18 ayat (2) ICCPR menentukan, “No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice” 39. Dua ketentuan dalam Pasal 18 diatas tidak dapat diterapkan dalam pembentukan Komponen Cadangan atas tiga alasan utama. 40. Pertama, keikutsertaan warga negara dalam Komponen Cadangan tidak didasarkan pada kewajiban yang ditentukan oleh negara, melainkan didasarkan pada kesukarelaan dari warga negara. Oleh karenanya bila ada warga negara yang karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) ICCPR maka yang bersangkutan tidak perlu mendaftar untuk menjadi Komponen Cadangan. Negara tidak akan mengenakan sanksi apapun. 41. Kedua, Komponen Cadangan bukanlah Komponen Induk yang memang merupakan garda paling depan untuk menghadapi serangan senjata dari negara lain. Berpartisipasi dalam Komponen Cadangan belum tentu mendapat penugasan di medan perang layaknya Komponen Induk yang merupakan tentara profesional. 42. Ketiga, kalaulah ada warga negara yang karena alasan Pasal 18 ayat (1) tetap ingin ikut serta sebagai Komponen Cadangan maka hal tersebut masih tetap bisa dilakukan. Hanya saja bila Indonesia dalam situasi berperang warga negara tersebut bisa ditugaskan dalam fungsi perbantuan pertempuran, seperti mengurus masalah logistik, menjadi akuntan, menjadi operator berbagai peralatan teknologi yang berada di belakang medan perang dan lain-lain. 281 43. Terpenting saat mendaftar warga negara demikian harus menyampaikan dan memberitahukan sehingga tidak perlu diikutkan dalam satuan tempur. Dengan demikian ketentuan pidana yang diatur dalam UU PSDN terhadap anggota Komponen Cadangan yang menolak dipanggil saat perang dapat tidak diberlakukan. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden menyerahkan kesimpulan yang masing-masing diterima Mahkamah pada 17 Februari 2022 dan pada 16 Februari 2022 yang pada pokoknya para Pemohon dan Presiden tetap pada pendiriannya; [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 282 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82, Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413, selanjutnya disebut UU 23/2019) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 283 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82, UU 23/2019 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: - Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3): (2) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ancaman militer; b. Ancaman nonmiliter; dan/atau c. Ancaman hibrida. (3) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan keselamatan segenap bangsa. 284 - Pasal 17: (1) Komponen Pendukung terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional. (2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara. - Pasal 18: Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. - Pasal 20 ayat (1) huruf a: (1) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pasal 28: (1) Komponen Cadangan terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional (2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. (3) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara. - Pasal 29: Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. - Pasal 46: Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer. - Pasal 66 ayat ayat (1) dan ayat (2): (1) Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi. 285 (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi. - Pasal 75 Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. - Pasal 77: (1) Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. - Pasal 78: (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerjaa atau hubungan pendidikan bagi calon Komponen Cadangan selama melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (2) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi Komponen Cadangan selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. - Pasal 79: (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan pemanfaatan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud 286 dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. - Pasal 81: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau menganjurkan orang lain untuk tidak menyerahkan sebagian atau seluruh pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang diperlukan untuk kepentingan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan. - Pasal 82: Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pengelola dan/atau pemilik semula dan/atau tidak melaksanakan pengembalian Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat bernama Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Rina Diani Moliza, SH., Nomor 10, tanggal 25 Juni 2002, mengenai Pendirian Perkumpulan Inisiatif Mayarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan, dan Akta Notaris Rahayu Ningsih, SH., M.Kn., Nomor 22, tanggal 14 Mei 2019, mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan [vide Bukti P-3.1]. Dalam Akta Pendirian organisasi Pemohon I dinyatakan tujuan pendirian organisasi IMPARSIAL adalah antara lain mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfir transisi yang demokratis dan memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia [vide Bukti P-3.1]. 287 Adapun pihak yang dapat mewakili Pemohon I dalam persidangan ditentukan dalam Pasal 12 Akta Pendirian IMPARSIAL yaitu “Badan pengurus mewakili perkumpulan ini di dalam dan di luar pengadilan/hukum…” Selanjutnya, dalam Pasal 12 juga disebutkan Badan Pengurus terhadap pihak luaran dapat diwakili oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua tanpa atau dengan disertai Sekretaris atau bendahara atau pejabat lain. Adapun dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan dinyatakan susunan pengurus IMPARSIAL adalah Ketua Al Araf, Wakil Ketua Gufron [vide Bukti P-3.1]. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000407.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan dinyatakan sebagai Ketua Umum IMPARSIAL adalah Gufron, dan Ketua adalah Al Araf [vide Bukti P-3.1]. 4. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum privat bernama Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., MKn., Nomor 23, tanggal 13 Agustus 2014, mengenai Pendirian Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) [vide Bukti P-3.2] Dalam Akta Pendirian organisasi Pemohon II dinyatakan tujuan pendirian organisasi Kontras adalah antara lain menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan penindasan kekerasan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi termasuk yang berbasis gender [vide Bukti P-3.2]. Adapun pihak yang dapat mewakili Pemohon II dalam persidangan ditentukan dalam Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga yaitu “Ketua badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan.” Selanjutnya dalam Pasal 22 Akta pendirian Kontras dinyatakan susunan pengurus Kontras adalah Ketua Galuh Wandita, Sekretaris Daniel Hutagalung, dan Bendahara Mufty Makaarim [vide Bukti P-3.2]. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 0000040.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan, 288 bertanggal 12 Januari 2021 dinyatakan sebagai Ketua adalah Indria Fernida Alpha Sonny, Irwan sebagai Sekretaris, dan Cholil Mahmud sebagai Bendahara [vide Bukti P-3.2]. 5. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum privat berbentuk Yayasan bernama Yayasan Kebajikan Publik Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH., Nomor 02, tanggal 4 Januari 2013, mengenai Yayasan Kebajikan Publik Jakarta dalam bahasa Inggris disebut Jakarta Public Virtue Foundation [vide Bukti P-3.3]. Dalam Akta Pendirian yayasan Pemohon III dinyatakan tujuan pendirian Yayasan Kebajikan Publik Jakarta adalah di bidang sosial dengan menjalankan kegiatan antara lain secara umum bergerak untuk pengembangan kehidupan sosial dalam rangka berpartisipasi mendukung peningkatan mutu ranah publik, peningkatan keterlibatan kewargaan, serta pemajuan peran serta masyarakat dalam proses transformasi demokratis, baik melalui media online maupun offline, demi terwujudnya masyarakat dan budaya partisipatoris di Indonesia [vide Bukti P-3.3]. Adapun pihak yang dapat mewakili Pemohon III dalam persidangan ditentukan dalam Pasal 16 Akta Pendirian Yayasan Kebajikan Publik Jakarta yaitu “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian…” Selanjutnya dalam Pasal 43 Akta pendirian Yayasan Kebajikan Publik Jakarta dinyatakan susunan pengurus Yayasan Kebajikan Publik Jakarta adalah Ketua Usman Hamid, Sekretaris AE Priyono, dan Bendahara Edwin Partogi Pasaribu [vide Bukti P-3.3]. 6. Bahwa Pemohon IV adalah badan hukum privat yang bernama Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Faisal Abu Yusuf, SH., Nomor 3, tanggal 6 Maret 2012, mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia [vide Bukti P-3.4]. Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia dinyatakan tujuan pendirian Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia adalah di bidang sosial dan 289 kemanusiaan yang memiliki kegiatan yakni mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia, membela korban pelanggaran hak asasi manusia, mendidik calon anggota dan anggota sebagai pembela hak asasi manusia, serta memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran HAM secara cuma-cuma [vide Bukti P-3.4]. Adapun pihak yang dapat mewakili Pemohon IV dalam persidangan ditentukan dalam Pasal 20 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia yaitu ‘Ketua Badan Pengurus Nasional berwenang bertindak mewakili atau bertindak atas nama perhimpunan di dalam dan di luar pengadilan”. Selanjutnya, dalam Pasal 36 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia dinyatakan susunan pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia adalah Ketua Angger Jati Wijaya, dan Sekretaris Suryadi Radjab [vide Bukti P-3.4]. Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000147.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia bertanggal 27 Januari 2021 dinyatakan sebagai Ketua adalah Totok Yuliyanto, dan Yulius Ibrani sebagai Sekretaris, serta Regina JBF Astuti sebagai Bendahara [vide Bukti P-3.4]. 7. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga menyatakan dalam permohonannya bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, salah satunya melalui langkah-langkah dan upaya untuk mendorong reformasi keamanan, termasuk di dalamnya militer, kepolisian, dan intelijen di Indonesia [vide Bukti P-3.1, bukti P-3.2, bukti P-3.3, dan bukti P-3.4]. Selain itu, Pemohon I sampai Pemohon IV menyatakan pula bahwa tugas dan peranan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam melaksanakan kegiatan untuk dapat berkonstribusi dalam berbagai kegiatan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, secara khusus berbagai upaya dalam rangka mendorong penuntasan reformasi sektor keamanan di 290 Indonesia yang telah secara terus-menerus dilakukan dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan berbagai tujuan tersebut, serta cita-cita bangsa sebagaimana termaktub di dalam Mukadimah UUD 1945. Dan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan, khususnya yang terkait dengan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, dan reformasi sektor keamanan, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain [vide bukti P-4.1, bukti P-4.2, bukti P-4.3 dan bukti P-4.4]. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon I sampai dengan Pemohon IV [vide Bukti P-3.1, bukti P-3.2, bukti P-3.3, dan bukti P-3.4]; 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dirugikan secara faktual atau setidak-tidaknya potensial atas berlakunya pasal-pasal yang diuji karena telah menggagalkan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV secara terus menerus dalam mendorong penciptaan beragam kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, dalam rangka penguatan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia; b. Bahwa ketidakpastian hukum dalam pengaturan komponen cadangan dan komponen pendukung, serta kontradiksi konstitusional dalam pengaturan pertahanan negara yang ditimbulkan akibat munculnya pasal-pasal yang diuji semakin membuktikan bahwa kehadiran undang-undang a quo secara faktual telah menyebabkan gagalnya upaya-upaya dari Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, sekaligus juga melahirkan potensi dirugikannya hak- hak konstitusional Para Pemohon akibat situasi tersebut; 9. Bahwa selanjutnya, Pemohon V bernama Ikhsan Yosarie adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Peneliti hak asasi manusia dan sektor keamanan pada Yayasan SETARA Institute, sebuah organisasi non- pemerintah di Indonesia, yang didirikan dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, dan Pemohon juga V aktif mengampanyekan dan memperjuangkan kebebasan sipil dan perlindungan hak 291 asasi manusia di Indonesia [vide Bukti P-5]. Adapun Pemohon VI bernama Gustika Fardani Jusuf adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Peneliti Sektor Keamanan, Pertahanan dan Studi Strategis pada Perkumpulan IMPARSIAL yang juga aktif melakukan berbagai upaya pembaruan dan reformasi sektor keamanan di Indonesia serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta aktif menulis berbagai topik terkait dengan reformasi sektor keamanan dan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan pelibatan aktor-aktor keamanan di dalamnya [vide Bukti P-6]. Sedangkan, Pemohon VII bernama Leon Alvinda Putra, merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang memiliki perhatian besar untuk memastikan demokratisasi di Indonesia, salah satunya dengan terus mendorong pembaruan dan reformasi sektor keamanan, sekaligus penguatan dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia [vide Bukti P-7]; 10. Bahwa Pemohon V sampai dengan Pemohon VII yang selama ini juga aktif menyuarakan mengenai pentingnya kelanjutan dan penuntasan reformasi sektor keamanan agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan tidak berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, serta aktif melakukan advokasi dalam proses pembentukan kebijakan legislasi di DPR, baik secara langsung dengan menyampaikan pendapatnya dalam forum resmi di DPR, maupun secara tidak langsung melalui pembuatan berbagai kajian dan kampanye media massa [vide Bukti P-8.1, Bukti P-8.2 dan Bukti P-8.3], pada pokoknya menjelaskan : a. Bahwa rumusan pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon secara aktual atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V sampai dengan Pemohon VII karena telah menghambat atau bahkan menggagalkan usaha Para Pemohon untuk mendorong pembaruan legislasi sektor keamanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai konstitusi maupun hukum internasional hak asasi manusia; b. Bahwa pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kontradiksi konstitusional dalam pengaturan pertahanan negara yang sangat potensial akan merugikan hak-hak 292 konstitusional Pemohon V sampai dengan Pemohon VII sebagai bagian dari warga negara; c. Bahwa Pemohon V sampai dengan Pemohon VII sebagai warga negara yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara dalam bentuk keikutsertaan dalam Komponen Cadangan sebagaimana diatur Pasal 33 UU a quo. Namun, dengan adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh pengaturan UU 23/2019, terutama pada kekaburan frasa berhak dan wajib, yang dalam pelaksanaannya diikuti dengan adanya ancaman perampasan hak dalam bentuk pemidanaan, maka UU 23/2019 secara aktual dan langsung telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V sampai dengan Pemohon VII, khususnya hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, sesuai dengan pilihan bebasnya sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 [vide Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7]; d. Bahwa selain itu Pemohon V sampai dengan Pemohon VII menyatakan dirinya sebagai pembayar pajak [vide Bukti P-5 dan Bukti P-6] yang merasa kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal-pasal yang diuji, karena menciptakan ketidakpastian hukum, serta menghambat pemenuhan hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta hak-hak asasi manusia lainnya; Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menurut Mahkamah berkaitan dengan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah dapat membuktikan dalam akta pendiriannya masing- masing untuk dapat mewakili organisasinya dalam persidangan di depan pengadilan, yakni bukti yang dapat mewakili Pemohon I di depan pengadilan adalah badan pengurus Pemohon I yakni Ketua, untuk Pemohon II yang dapat mewakili di depan pengadilan adalah Ketua Badan Pengurus, untuk Pemohon III yang dapat mewakili di depan pengadilan adalah Ketua, dan untuk Pemohon IV yang dapat mewakili di depan pengadilan adalah Ketua Badan Pengurus Nasional [vide Bukti P-3.1, Bukti P-3.2, Bukti P-3.3, dan Bukti P-3.4]. Bahwa dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang memiliki tugas dan 293 peranan dalam melaksanakan kegiatan untuk dapat berkontribusi di berbagai kegiatan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam rangka mendorong penuntasan reformasi sektor keamanan di Indonesia [vide Bukti P-4.1, Bukti P-4.2, Bukti P-4.3 dan Bukti P-4.4] telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan dengan adanya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut karena Pemohon I sampai dengan Pemohon IV beranggapan bahwa dengan adanya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara langsung maupun tidak langsung, serta secara umum telah merugikan berbagai macam usaha dan kegiatan yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam rangka mendorong perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam memastikan diterapkannya prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia dalam reformasi sektor keamanan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; Begitu pula dengan Pemohon V sampai dengan Pemohon VII sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan berbagai macam profesi yang merasa memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta membela negara dalam bentuk komponen cadangan sebagaimana diatur dalam UU 23/2019, telah dapat menerangkan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional serta hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dan hubungan kausal (causal verband) dengan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Pemohon V sampai dengan Pemohon VII beranggapan dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya terhambat dan gagalnya peran aktif para Pemohon dalam menyuarakan pentingnya kelanjutan dan penuntasan reformasi sektor keamanan agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, serta melakukan advokasi dalam proses pembentukan kebijakan legislasi di DPR, baik secara langsung dengan menyampaikan pendapatnya dalam forum resmi di DPR, maupun secara tidak langsung melalui pembuatan berbagai kajian dan kampanye media. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon V 294 sampai dengan Pemohon VII juga memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk mengeluarkan putusan provisi (sela) yang menyatakan implementasi UU 23/2019 khususnya yang terkait dengan rekrutmen komponen cadangan ditunda pelaksanaannya sepanjang undang-undang a quo masih dalam proses pengujian di Mahkamah. Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensinya untuk menunda pelaksanaan UU 23/2019 terutama yang terkait dengan perekrutan komponen cadangan, karena para Pemohon tidak mengajukan bukti yang kuat berkaitan dengan perekrutan komponen cadangan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perekrutan dimaksud. Selain itu, jika pelaksanaan undang-undang a quo ditunda justru dapat terjadi kekosongan hukum dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, terutama dalam mempersiapkan pengadaan komponen cadangan yang terlatih, apabila suatu waktu dibutuhkan ketika negara dalam keadaan terancam. Oleh karenanya dibutuhkan komponen cadangan yang telah siap sedia, baik dari segi kemampuan dasar militernya maupun kemampuan kesiagaan ketika terjadi ancaman. Terlebih lagi, keterlibatan warga negara sebagai komponen cadangan bersifat sukarela. Dengan demikian, tidak terdapat urgensi untuk menunda pelaksanaan UU 23/2019. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan provisi para Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal-pasal yang diuji, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada 295 pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29 UU 23/2019 telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 23/2019 ambigu dalam perumusannya, yang tidak mengakomodasi prinsip prediktabilitas dalam penyusunannya, sehingga berpotensi multi-tafsir dalam implementasinya. Ambigu dalam perumusannya tersebut terutama terkait dengan identifikasi bentuk-bentuk ancaman, yang terdiri dari militer, nonmiliter, dan hibrida dan dijelaskan lebih lanjut contoh-contohnya pada ayat (3) pasal a quo, yang menggabungkan ketiga bentuk ancaman sekaligus. Dengan adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2019 tersebut, maka mutatis mutandis berdampak pada kekaburan rumusan Pasal 29 UU 23/2019, yang mengatur perihal mobilisasi komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Padahal ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU 3/2002) telah secara eksplisit dan memberikan batasan perihal pengerahan komponen cadangan dan komponen pendukung yang semata-mata hanya dapat dimobilisasi untuk menghadapi ancaman militer; 2. Bahwa menurut para Pemohon, penyebutan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai unsur komponen pendukung dan cadangan dalam pasal 17 dan Pasal 28 UU 23/2019 telah menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Padahal rumusan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 bersifat limitatif, dan secara eksplisit menyatakan “… Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Dengan kata lain, pembentuk UUD tidak pernah sekalipun menyebutkan unsur non-manusia (Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional) sebagai bagian dari kekuatan utama maupun kekuatan pendukung pertahanan negara. Pengaturan mengenai sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung dalam UU a quo tidak diatur secara rigid 296 dan rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip conscientious objection bagi pemilik atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain, terutama ketika akan dimobilisasi dengan alasan pertahanan negara. Dengan demikian, pengaturan komponen cadangan tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain yang multitafsir dapat membuka ruang terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain milik warga negara secara sewenang-wenang oleh negara. Hal itu dapat menimbulkan potensi konflik sumber daya alam dan konflik agraria antara negara dan masyarakat. Lebih jauh lagi perluasan norma ini justru berpotensi pada pengambilalihan hak-hak warga negara atas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan, dengan dalih digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida [vide Pasal 18 UU a quo], dan dikerahkan melalui mobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida [vide Pasal 29 UU a quo]; 3. Bahwa menurut para Pemohon, penyebutan ancaman dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2019 tidak hanya dalam bentuk ancaman militer, namun termasuk pula ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida di mana wujud ketiga jenis ancaman tersebut diatur secara terbuka (menggunakan kata dapat) dan bercampur. Dengan model perumusan pengaturan yang demikian, maka akan sangat mudah terjadi penyalahgunaan (abuse of power) dalam pengerahan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan untuk kepentingan non ancaman militer, misalnya terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk juga dalam pengambilan hak; 4. Bahwa menurut para Pemohon, “pengambilan hak” warga negara atas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan, untuk kepentingan yang tidak seharusnya untuk pertahanan negara semakin mengikat dengan adanya rumusan Pasal 66 ayat (2) UU 23/2019 yang pada intinya mewajibkan “setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi”. Berdasarkan rumusan tersebut, maka setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan, mempunyai kewajiban 297 untuk menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi. Bahkan, kewajiban tersebut diatur dengan ancaman pemidanaan apabila dilanggar, sebagaimana ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 UU 23/2019. Pengaturan Pasal 66 ayat (2), Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 UU 23/2019 merupakan konsekuensi dari pengaturan Pasal 17 dan Pasal 28 UU 23/2019 yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, selain Pasal 17 dan Pasal 28 UU 23/2019 , ketentuan Pasal 66 ayat (2), Pasal 78, Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 UU 23/2019 secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang harus dinyatakan inkonstitusional, sepanjang pasal-pasal a quo tidak dibaca sebagai “warga negara”; 5. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 18 UU 23/2019 pada dasarnya menyatakan setiap Komponen Pendukung, dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan ancaman hibrida. Artinya, Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional [vide Pasal 17 ayat (1) UU 23/2019] dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. Makna "secara langsung" mengacu pada Penjelasan Pasal 18 UU 23/2019 adalah penggunaan Sumber Daya Nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Penjelasan ini juga senada dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang mengatur perihal mobilisasi terhadap komponen cadangan, untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida [vide Pasal 29 UU 23/2019]. Menurut para Pemohon, dalam hal Warga Negara yang telah ditetapkan sebagai Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan, serta digunakan secara langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, berarti telah menempatkan Warga Negara atau rakyat sebagai kekuatan utama yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Menjadikan warga negara secara langsung menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) UU 23/2019 jelas melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 juga bertentangan dengan prinsip conscientious objection (hak menolak warga atas dasar keyakinannya), yang merupakan prinsip kardinal dalam pelibatan warga sipil dalam upaya-upaya pertahanan, yang telah diakui oleh berbagai negara dan masyarakat 298 internasional, serta menjadi bagian dari hukum internasional hak asasi manusia. Selain itu, prinsip kesukarelaan Komponen Cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU 23/2019 hanya berlaku pada saat pendaftaran, namun menjadi bersifat wajib pada saat mobilisasi (Pasal 77 UU 23/2019). Hal ini bertentangan dengan hak untuk conscientious objection yang melindungi hak setiap orang untuk menolak dilibatkan dalam kedinasan militer, baik sebelum maupun sesudah bergabung dengan angkatan bersenjata. Hal ini ditegaskan oleh Komisi HAM PBB dalam Resolusi 1993/84, Resolusi 1995/83, dan Resolusi 1998/77 serta Komite HAM PBB dalam CCPR/C/79/Add.61 (paragraf 15 dan 20); 6. Bahwa menurut para Pemohon, dengan menempatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung yang setara dengan warga terlatih yang dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU 23/2019 salah satunya adalah anggota organisasi kemasyarakatan, merupakan perumusan norma yang sangat keliru, yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 20 ayat (1) UU 23/2019 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena perumusan normanya yang telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, dengan mencampuradukkan kekuatan utama dan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan negara; 7. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 46 UU 23/2019 yang pada pokoknya menyebutkan komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara a contrario terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena terhadap komponen cadangan semestinya tetap diterapkan status subjek hukum sipil, yang sepenuhnya tunduk pada sistem dan mekanisme peradilan sipil (peradilan umum), mengingat kualifikasinya yang berbeda dengan komponen utama, yang hanya mencakup anggota Tentara Nasional Indonesia; 8. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 75 UU 23/2019 yang menentukan pendanaan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara salah satunya bersumber dari APBD bertentangan dengan Prinsip Pembagian 299 Urusan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adanya akomodasi pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya jelas berpotensi menimbulkan masalah serius karena kontribusi bantuan anggaran tersebut sulit untuk dikontrol. Selain itu, hal tersebut akan juga memperumit proses pertanggungjawaban sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan; 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah: a. Dalam provisi: Memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda sementara pelaksanaan UU 23/2019 sepanjang masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi. b. Dalam Pokok Permohonan: 1) Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dan Pasal 29 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “ancaman militer dalam keadaan darurat perang”; 2) Menyatakan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Warga Negara dan/atau komponen cadangan sumber daya manusia”; 3) Menyatakan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4) Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5) Menyatakan Pasal 46 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 300 [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 yang telah disahkan dalam persidangan, dan ahli atas nama Bhatara Ibnu Reza S.H., M.Si., LL.M., Ph.D., Dr. Al Araf, SH., M.D.M., Dr. Aan Eko Widiarto., SH., M.Hum., Dr. Eva Achjani Zulfa.,S.H., M.H., Muhammad Najib Azca, M.A., Ph.D., dan Dr. Heribertus Jaka Triyana, SH., LLM., MA., serta saksi atas nama Widodo Sunu Nugroho dan Manoe Viegas Carrascalao yang didengarkan keterangannya dalam persidangan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Mahkamah pada 17 Februari 2022. [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya, serta mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-45, serta ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan atas nama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc., Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., dan Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu Presiden juga menyerahkan kesimpulan pada 16 Februari 2022; [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 301 [3.13.1] Bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan amanat UUD 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (3): Setia warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30: (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi selanjutnya ditentukan dalam beberapa undang-undang, antara lain dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU 3/2002) yang menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi. (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. 302 Selain itu, dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) juga ditentukan mengenai bela negara, yang menyatakan, “Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahwa pembentukan UU 23/2019 pada pokoknya merupakan amanat dari UU 3/2002 yang menghendaki adanya pengaturan keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara, komponen cadangan dan komponen pendukung yang diatur dengan undang-undang [vide Pasal 8 dan Pasal 9 UU 3/2002 jo. Konsiderans Menimbang huruf c UU 23/2019]. Sebelum diberlakukan UU 23/2019 telah diatur mengenai mobilisasi dan demobilisasi dalam rangka penyelenggaraan perlawanan rakyat semesta dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang memiliki sifat-sifat kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan dengan mendayagunakan sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu dan terarah, adil dan merata yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah [vide Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (UU 27/1997) dan Penjelasan Umumnya]. Selain itu, telah diatur pula keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara yang dilaksanakan melalui keanggotaan rakyat terlatih, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (UU 56/1999). Sejalan dengan perkembangan dan perubahan UUD 1945, kedua undang-undang tersebut dipandang tidak memadai dan komprehensif dalam mengejawantahkan hakikat pertahanan negara yang bersifat semesta, sehingga kedua undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan UU 23/2019 [vide Pasal 85 UU 23/2019]. Bahwa sebagai sebuah negara yang berdaulat, negara memerlukan adanya sistem pertahanan negara yang kokoh. Pertahanan negara yang dimaksud adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lahirnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta merupakan proses perjalanan panjang perjuangan rakyat Indonesia sejak masa kolonial hingga mencapai kemerdekaannya dan dalam proses mengisi kemerdekaan. Untuk mengejawantahkan sistem kesemestaan dimaksud diperlukan kejelasan pengaturan keterlibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta proses persiapan secara dini dan penyelenggaraannya yang 303 dilakukan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut agar tetap dapat ditegakkan dan dijaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman [vide Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 3/2002]. Dalam kaitan dengan pembentukan UU 23/2019 telah dijelaskan lebih lanjut bahwa pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut diselenggarakan dengan mendasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, yang disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim [vide Penjelasan Umum UU 23/2019]. [3.13.2] Bahwa dengan mendasarkan pada amanat UUD 1945 dan penjabaran dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas, telah jelas setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam membela negara serta ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Di samping itu, bela negara sesungguhnya merupakan wujud dari semangat patriotik warga negara dalam rangka melawan berbagai bentuk ancaman dan bukan semata-mata ditujukan untuk memobilisasi warga negara dengan melibatkan rakyat ke dalam suatu peperangan. Bela negara lebih diorientasikan untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme yang bersifat sukarela di tengah potensi ancaman yang bersifat multidimensional saat ini, yang antara lain dapat berupa bagian dari kejahatan terorisme internasional dan nasional, aksi kekerasan berbau SARA, pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara, dan luar angkasa, gerakan separatisme, kejahatan dan gangguan lintas negara, dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, melalui bela negara, diharapkan dalam diri setiap warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi berbagai bentuk ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara pada prinsipnya menerapkan kesemestaan sehingga menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dalam upaya bela negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus 304 melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana sesuai dengan mekansime yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. [3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa setelah mencermati secara saksama dalil para Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 75 dan Pasal 79 UU 23/2019. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 75 UU 23/2019 bertentangan dengan prinsip pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, serta telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum sehingga bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 74 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Udang (PMK 2/2021) yang pada pokoknya menyatakan, Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya. Dengan mendasarkan pada ketentuan a quo, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo terdapat dalam posita atau pokok permohonan para Pemohon, namun tidak terdapat dalam petitum permohononan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 75 UU 23/2019 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam permohonannya, para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 79 UU 23/2019, namun dalam petitumnya terdapat ketidaksesuaian petitum, yakni antara petitum angka 5 dan angka 6 dengan petitum angka 7 dan angka 8, di mana dalam Petitum angka 5 dan angka 6, para Pemohon meminta antara lain Pasal 79 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Warga Negara dan/atau komponen cadangan sumber daya manusia”. Namun, dalam petitum angka 7 dan petitum 305 angka 8 para Pemohon juga meminta, antara lain Pasal 79 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Setelah mencermati secara saksama, pada satu sisi para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 79 UU 23/2019 dan di sisi lain memohon kepada Mahkamah untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, petitum yang demikian adalah petitum yang saling bertentangan yang hanya dapat dibenarkan kalau di antara keduanya dibuat secara pilihan (alternatif) bukan bersifat kumulatif. Oleh karenanya, petitum demikian menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.14.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma UU 23/2019 yang dipersoalkan oleh para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Apakah benar norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 UUD 1945. 2. Apakah benar norma Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 81 dan Pasal 82 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 3. Apakah benar norma Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1), serta Pasal 77 dan Pasal 78 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. 4. Apakah benar norma Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Apakah benar norma Pasal 46 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 UU 23/2019 telah menciptakan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 karena perumusannya ambigu dan tidak mengakomodasi prinsip prediktabilitas, terutama terkait dengan identifikasi bentuk-bentuk ancaman yang terdiri dari militer, nonmiliter, dan hibrida sehingga berpotensi multitafsir dalam implementasinya. Para Pemohon juga 306 mendalikan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 UU 23/2019 tidak sejalan atau disharmonis dengan ketentuan Pasal 7 UU 3/2002. Bahwa terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengutip kembali Pasal 4 UU 23/2019 secara utuh dan juga Pasal 29 UU 23/2019 yang menyatakan: Pasal 4 UU 23/2019: (1) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman. (2) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ancaman militer; b. Ancaman nonmiliter; dan/atau c. Ancaman hibrida. (3) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kemsakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serang€rn nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Pasal 29 Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. Selain kutipan di atas, Mahkamah perlu juga mengutip ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 23/2019 yang telah menentukan definisi ancaman sebagai berikut: Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Setelah mengutip beberapa ketentuan di atas, selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU 23/2019 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena perumusannya ambigu dan tidak mengakomodasi prinsip prediktabilitas. Selain itu, juga menurut para Pemohon ancaman dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2019 tidak sejalan atau disharmonis dengan pengaturan ancaman dalam ketentuan Pasal 7 UU 3/2002. Dalam hal ini, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2002 pada pokoknya menentukan 307 bahwa ancaman militer dalam sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, serta ancaman nonmiliter dalam sistem pertahanan negara menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 4 UU 23/2019 ditentukan pada pokoknya 3 (tiga) jenis ancaman, yakni: (1) ancaman militer yang merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer terhadap integrasi nasional dapat berasal baik dari luar maupun dalam negeri. Misalnya ancaman dari luar negeri adalah mata-mata (spionase), agresi militer, aksi teror dari jaringan internasional pelanggaran wilayah oleh negara lain, sabotase (perusakan milik pemerintah, dan sebagainya). Sedangkan, ancaman dari dalam negeri, berupa antara lain pemberontakan bersenjata, aksi kekerasan yang berbau SARA, konflik horisontal, gerakan separatis (upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru [vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002]; (2) ancaman nonmiliter yang merupakan bentuk ancaman yang tidak menggunakan senjata. Namun, jika dibiarkan, bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Pada hakikatnya, ancaman nonmiliter dinilai berpotensi membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antarbangsa, disadari atau tidak telah menimbulkan dampak negatif yang berpotensi menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara. Ancaman nonmiliter mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan hingga teknologi dan informasi; (3) ancaman hibrida sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 23/2019 adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ketiga jenis ancaman yang ditentukan dalam UU 23/2019 sesungguhnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 4 UU 3/2002 yang menyatakan, “Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 308 keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”, yang kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 3/2002 Paragraf 4 bahwa: Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Dalam kaitan ini, sebagaimana juga didalilkan para Pemohon, Pasal 4 ayat (2) UU 23/2019 menyatakan pada pokoknya ancaman terdiri atas: (a) ancaman militer, (b) ancaman nonmiliter, dan/atau (c) ancaman hibrida. Lebih lanjut, dalam ketentuan ayat (3) dinyatakan pada pokoknya ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan, dalam Penjelasan mengenai ancaman hibrida dijelaskan adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Dalam kaitan inilah, tidak ada ketentuan lainnya atau penjelasan lainnya mengenai wujud ancaman militer, nonmiliter dan hibrida. Kecuali, dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002 dijelaskan ancaman militer dapat berbentuk, antara lain: a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain: 1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain. 4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia. 309 5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian. 6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas. b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial. c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. f. Pemberontakan bersenjata. g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) dirumuskan secara sederhana bahwa ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain (Pasal 1 angka 23). Terlebih lagi, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ancaman nonmilter dalam UU 3/2002, UU 34/2004, dan UU 23/2019. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, perlu ada harmonisasi antar peraturan perundang-undangan hingga ke level yang memberikan kejelasan secara komprehensif pembedaan bentuk-bentuk ancaman dalam ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibriba yang menjadi dasar ditetapkannya keadaan darurat militer dan darurat perang. Bagaimanapun dengan kejelasan demikian akan dapat semakin memberikan kesadaran dan penguatan tanggung jawab kepada warga negara dalam upaya bela negara untuk menghadapi kondisi yang semakin kompleks dan dinamisnya jenis ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan sebagai sebuah negara bangsa. Pengharmonisasian dimaksud dapat menjadi salah satu substansi penting dalam perubahan UU 23/2019 yang saat ini telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2022 angka 22 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II/2021- 2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 310 Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024]. Lebih lanjut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi Pasal 4 ayat (2) UU 23/2019, pada prinsipnya telah mengakomodasi prinsip prediktabilitas terhadap perkembangan berbagai bentuk ancaman yang sangat dinamis yang tentunya memiliki perbedaan situasi dan kondisi dibandingkan dengan pengaturan jenis ancaman pada saat UU 3/2002 diundangkan. Penambahan jenis ancaman hibrida dalam ketentuan Pasal a quo adalah untuk melengkapi lingkup ancaman yang diatur dalam UU 3/2002 yang belum mengatur perihal ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Selain itu, penambahan jenis ancaman dimaksud juga untuk mengantisipasi perkembangan ancaman yang bersifat multidimensional dan strategis sesuai dengan perkembangan global. Bertolak dari pendefinisian ancaman dan jenis-jenis ancaman terhadap negara sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah dengan adanya jenis-jenis ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara yang tidak hanya berupa ancaman militer dan ancaman nonmiliter, termasuk juga ancaman hibrida, hal tersebut merupakan identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis yang berbeda situasi dan kondisinya. Ancaman hibrida merupakan jenis ancaman yang juga harus diwaspadai dalam konteks perkembangan kekinian yang sebelumnya tidak diatur dalam UU 3/2002. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah jika pembentuk undang-undang hanya mengkomodasi pengaturan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pada jenis ancaman militer dan ancaman nonmiliter sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2002, maka jika terjadi ancaman yang tidak terdapat dalam kedua jenis ancaman tersebut, hal demikian akan dapat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam menanggulangi ancaman yang bersifat multidimensional dan campuran antara ancaman militer dan nonmiliter. [3.15.2] Bahwa selanjutnya, para Pemohon juga mendalilkan mobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung yang diatur pada Pasal 29 UU 23/2019 hanya dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman militer dengan adanya pernyataan keadaan bahaya. Dalam kaitan dengan dalil para Pemohon tersebut, penting untuk 311 dicermati secara saksama keterkaitan antara pasal-pasal dalam UU 23/2019. Dalam hal ini, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 UU 23/2019 menyatakan: Pasal 63 (1) Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi. (2) Dalam menyatakan Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 64 (1) Mobilisasi dikenakan terhadap Komponen Cadangan. (2) Komponen Pendukung yang dikenai Mobilisasi harus ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan. Pasal 65 (1) Komponen Pendukung yang tidak ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan wajib memberikan dukungan pada saat Mobilisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonkombatan. Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan bahwa pernyataan mobilisasi yaitu pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara, tidaklah serta merta tetapi harus melewati prosedur yang ketat. Mobilisasi dilakukan dalam hal seluruh atau sebagian wilayah NKRI dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Dalam menyatakan mobilisasi, Presiden harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, Mobilisasi dikenakan terhadap komponen cadangan, dan bagi komponen Pendukung yang dikenai mobilisasi tidaklah serta merta, tetapi statusnya harus ditingkatkan terlebih dahulu menjadi komponen cadangan. Prosedur dalam UU 23/2019 yang menghendaki adanya persetujuan DPR dalam menghadapi ancaman militer telah sejalan pula dengan keberlakuan Pasal 14 UU 3/2002 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002. Karena ancaman militer yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002 adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 UU 23/2019 telah menciptakan ketidakpastian hukum karena perumusannya ambigu dan tidak mengakomodasi prinsip prediktabilitas dalam penyusunannya sehingga 312 berpotensi multitafsir dalam implementasinya serta dianggap tidak sejalan atau disharmonis dengan pengaturan ancaman dalam ketentuan Pasal 7 UU 3/2002 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan penyebutan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai unsur komponen pendukung dan komponen cadangan dalam Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 81, dan Pasal 82 UU 23/2019 telah menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Lebih lanjut, menurut para Pemohon pengaturan mengenai sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana lain sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung tidak diatur secara rigid dan rinci sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip conscientious objection bagi pemilik atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan dengan alasan pertahanan negara. Oleh karena itu, menurut para Pemohon ketentuan pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dengan memperhatikan norma Pasal 1 angka 2 UU 3/2002 yang pada pokoknya menyatakan sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, maka dengan sifat kesemestaannya tersebut pemerintah harus mempersiapkan secara dini seluruh sumber daya nasional dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala macam ancaman. Sumber daya nasional dimaksud adalah bagian dari komponen cadangan yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana serta prasarana nasional yang telah ditentukan dalam Pasal 28 UU 23/2019 bahwa: (1) Komponen Cadangan terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional (2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. 313 (3) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara. Pembentukan komponen cadangan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional merupakan wujud dari pemanfaatan dalam usaha pertahanan negara setelah ditetapkan menjadi komponen cadangan melalui tahapan verifikasi dan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 UU 23/2019 yang menyatakan: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan menjadi Komponen Cadangan setelah melalui tahapan: a. verifikasi; dan b. klasifikasi. Verifikasi yang dimaksud adalah kegiatan pendataan terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah memenuhi syarat sebagai komponen cadangan. Selanjutnya, UU 23/2019 juga telah mengatur mengenai komponen cadangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 dan Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 UU 23/2019 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 23: Penetapan Komponen Pendukung tidak menghilangkan: a. hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, dan/atau menggunakan; b. hak pengelola untuk mengelola danlatau menggunakan; dan/atau c. hak kebendaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarataa Nasional. Pasal 51 Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan menjadi Komponen Cadangan setelah melalui tahapan: a. verifikasi; dan b. klasifikasi. Pasal 52 (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pendataan terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang memenuhi syarat sebagai Komponen Cadangan. (2) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 314 dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan sebagai Komponen pendukung. Pasal 53 Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diklasifikasikan melalui kegiatan pemilahan dan pengelompokan sesuai dengan kematraan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31. Pasal 54 (1) Setelah tahapan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional ditetapkan menjadi Komponen Cadangan. (2) Penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Dalam menetapkan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait. (4) Penetapan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemilik atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. Pasal 55 Penetapan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak menghilangkan: a. hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, dan/atau menggunakan; dan/atau b. hak pengelola untuk mengelola dan/atau menggunakan, terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. Bahwa tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana UU 23/2019, pelaksanaan pembentukan komponen cadangan tersebut juga telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PP 3/2021). Merujuk ketentuan-ketentuan tersebut di atas, menjadi jelas bahwa sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, selain harus dipersiapkan secara dini oleh pemerintah juga harus diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut tidak lain adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala macam bentuk ancaman. Selain itu, penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional 315 telah dilakukan melalui serangkaian tahapan atau prosedur, antara lain proses verifikasi dan klasifikasi, sehingga penggunaan sumber daya tersebut terukur agar tidak melanggar hak asasi manusia dan hak kepemilikan pribadi atas sumber daya tersebut. Dengan cara tersebut negara tidak boleh mengambil alih kepemilikan properti warga negara secara sewenang-wenang. Dengan kata lain, penetapan Komponen Cadangan berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional tidak mengabaikan prinsip kesukarelaan karena sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang dikelola dengan baik oleh warga negara telah melewati serangkaian tahapan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan kesukarelaan dari pemilik, dan tetap memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak properti yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, tidak akan membuka ruang potensi konflik sumber daya alam dan konflik pertanahan antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional sebagai komponen cadangan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip conscientious objection bagi pemilik atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain. Dengan demikian, pembentukan komponen cadangan yang merupakan salah satu wadah keikutsertaan warga negara serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah (Kementerian) harus tetap menerapkan sistem tata kelola pertahanan negara yang demokratis, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta mentaati peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, untuk melakukan mobilisasi sumber daya nasional hanya dapat ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena keadaan darurat militer atau keadaan perang [vide Pasal 63 UU 23/2019]. Dalam hal telah dinyatakan oleh Presiden mengenai mobilisasi maka mobilisasi dikenakan kepada komponen cadangan. Pengunaan komponen cadangan ini adalah dalam rangka untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama [vide Pasal 61 UU 23/2019]. Penting bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa keberadaan warga negara sebagai komponen cadangan dimaksud merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela [vide Pasal 28 ayat 2 UU 23/2019]. 316 Selanjutnya, terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional milik pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dan milik perseorangan yang telah selesai dimobilisasi wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui demobilisasi dengan disertai kompensasi sesuai dengan kemampuan negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU 23/2019 yang menyatakan: (1) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dan milik perseorangan yang telah selesai di-Mobilisasi wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui Demobilisasi. (2) Pemerintah wajib mengembalikan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, milik perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. (3) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pemilik dan/atau pengelola setelah Demobilisasi paling lama 3 (tiga) tahun. Bahwa terkait dengan adanya ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 UU 23/2019 yang dipersoalkan oleh para Pemohon melanggar prinsip conscientious objection karena aturannya yang tidak rigid. Terhadap hal tersebut, sebagaimana telah dikemukakan pada pertimbangan hukum di atas, dalam kaitan dengan ketentuan pidana ini, penting Mahkamah tegaskan bahwa norma hukum pidana tersebut merupakan kategori administrative penal law yakni produk legislatif berupa peraturan perundang‑undangan dalam lingkup administrasi negara yang memuat sanksi pidana. Hal ini mengingat, keberadaan ketentuan kewajiban yang telah diatur dalam norma Pasal 66 UU 23/2019 harus dibarengi dengan ketentuan pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, karena kewajiban pemilik dan/atau pengelola menyerahkan pemanfaatan atas sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional telah disepakati untuk ditetapkan statusnya menjadi komponen cadangan. Oleh karena itu, ancaman sanksi pidana merupakan konsekuensi logis untuk menghindari adanya pengingkaran dan tipu muslihat [vide Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 UU 23/2019]. Dengan adanya pengaturan sanksi pidana yang jelas dalam penegakannya, menurut Mahkamah akan mendorong percepatan pemulihan kembali keadaan dan demobilisasi. Terlebih lagi, proses penetapan menjadi komponen cadangan melewati prosedur yang ketat dengan 317 adanya pernyataan Presiden untuk mobilisasi karena seluruh atau sebagian wilayah NKRI dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang dan pernyataan tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR [vide Pasal 63 UU 23/2019]. Keadaan darurat militer atau darurat perang tersebut dapat terjadi karena negara menghadapi ancaman militer atau ancaman hibrida [vide Pasal 29 UU 23/2019]. Dalam kaitan dengan ancaman, khususnya ancaman hibrida untuk menyatakan mobilisasi, menurut Mahkamah pembentuk undang-undang perlu segera mengatur secara lebih rinci dan komprehensif dalam undang-undang dengan cara mengharmoniskan dan mensinkronkan dengan undang-undang lainnya, antara lain UU 3/2002 dan UU 34/2004. Perubahan yang komprehensif tersebut perlu segera dilakukan mengingat ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU 23/2019 tidak terdapat kejelasan pembedaan antara ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida. Terlebih lagi, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 23/2019 dijelaskan bahwa ancaman hibrida adalah sebagai ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan nonmiliter. Perubahan demikian menjadi penting karena telah ditetapkan sebagai salah satu RUU dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024]. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 81 dan Pasal 82 UU 23/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan menjadikan warga negara secara langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1), serta Pasal 77 dan Pasal 78 UU 23/2019 melanggar ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan juga bertentangan dengan prinsip conscientious objection (hak menolak warga atas dasar keyakinannya), yang merupakan prinsip kardinal dalam pelibatan warga sipil dalam upaya-upaya pertahanan, yang telah diakui oleh berbagai negara dan masyarakat internasional, serta menjadi bagian dari hukum internasional hak asasi manusia. 318 Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.13] mengenai upaya bela negara dan keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara, telah diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD 1945. Dalam kaitan dengan ketentuan dimaksud dan mengingat perjalanan sejarah bangsa Indonesia, maka sebagaimana negara-negara lainnya juga memiliki cara sendiri untuk membangun sistem pertahanan negaranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman [vide Penjelasan Umum UU 23/2019]. Dalam kaitan ini, lebih lanjut Pasal 9 UU 3/2002 menyatakan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. Ketentuan dimaksud menguatkan bahwa upaya bela negara yang dilakukan oleh warga negara pada dasarnya adalah dalam rangka membentuk sikap dan tindak warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara. Dalam hal ini, seluruh warga negara secara sadar sudah seharusnya cinta kepada negara yang diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan kehidupan bersama. Kesadaran bela negara tersebut pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban untuk membela negara yang dapat diwujudkan dalam berbagai hal yang terbaik untuk negara. Persoalannnya adalah apakah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang bergabung sebagai komponen cadangan untuk pertahanan negara tidak memberikan perlindungan bagi warga negara jika ada warga negara yang menolak dengan alasan keyakinan dan hati nurani (conscientious objection) sehingga berpotensi menyebabkan kriminalisasi dan pelanggaran hak-hak asasi warga negara. 319 Berkenaan dengan persoalan pokok di atas, penting dipahami secara saksama ketentuan dalam UU 3/2002, di mana dalam ketentuan Pasal 8 UU a quo menyatakan: (1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. (2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, dibentuklah UU 23/2019 yang mengatur lebih lanjut mengenai keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan negara sebagaimana amanat Pasal 30 UUD 1945. Warga negara pada pokoknya dapat ikut serta dalam usaha penyelenggaraan pertahanan negara sebagai komponen pendukung atau komponen cadangan [vide Pasal 17 dan Pasal 18 UU 23/2019]. Keikutsertaan demikian ditentukan oleh pembentuk UU a quo bersifat sukarela. Dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU 23/2019 dijelaskan bahwa yang dimaksud sukarela adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, partisipasi warga negara dalam membela negara tidak melanggar prinsip conscientious objection (hak untuk menolak untuk bergabung dalam dinas militer), karena negara tidak mewajibkan warga negaranya untuk menjadi komponen cadangan dan/atau komponen pendukung melainkan secara sukarela dalam usaha penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana ditentukan juga dalam Pasal 28 ayat (2) UU 23/2019 yang menyatakan, “Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.” Hal tersebut juga tergambar jelas dalam tata cara perekrutan komponen cadangan yang ditentukan dalam Pasal 33 UU 23/2019 yang menyatakan: (1) Setiap Warga Negara berhak mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan. (2) Setiap Warga Negara yang mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 320 a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun; d. sehat jasmani dan rohani; dan e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, ketentuan tentang perekrutan komponen cadangan juga diatur dalam PP 3/2021 yang merupakan pelaksana UU 23/2019. Dengan telah ditentukannya tata cara perekrutan komponen cadangan sebagaimana termuat dalam PP 3/2021 tersebut maka telah jelas bahwa dalam hal perekrutan warga negara untuk bergabung dalam komponen cadangan tidak terdapat paksaan sama sekali kepada kepada warga negara. Dalam kaitan ini, proses perekrutan harus melalui beberapa tahapan, antara lain mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi administrasi dan kompetensi. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan yang tidak mewajibkan bagi warga negara untuk ikut mendaftar dan bergabung dalam komponen cadangan dapat dikatakan bahwa UU a quo telah sejalan dengan prinsip conscientious objection (hak menolak warga atas dasar keyakinannya). Dengan demikian, kriteria atau persyaratan dalam perekrutan komponen cadangan yang telah ditentukan dalam UU 23/2019 tersebut ditujukan kepada setiap warga negara secara sukarela. Artinya, siapapun Warga Negara Indonesia dapat bergabung menjadi anggota komponen cadangan secara sukarela sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan [vide Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 UU 23/2019]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah sekalipun ada ketentuan yang mengatur proses rekrutmen calon komponen cadangan yang telah dinyatakan lulus administrasi dan kompetensi yang wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran adalah perwujudan bentuk kesiap-siagaan negara apabila komponen cadangan dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Kewajiban mengikuti pelatihan dasar kemiliteran tersebut ditentukan dengan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara yang berasal dari unsur aparatur sipil negara, pekerja/buruh, dan mahasiswa. Apabila calon komponen cadangan tersebut dinyatakan lulus dalam pendidikan dasar kemiliteran diangkat dan ditetapkan menjadi komponen cadangan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen 321 utama setelah adanya penyataan Presiden mengenai mobilisasi [vide Pasal 38, Pasal 66 dan Penjelasan Umum UU 23/2019]. Sementara itu, terkait dengan kekhawatiran para Pemohon dengan adanya ketentuan Pasal 18 UU 23/2019 yang pada pokoknya menyatakan “Komponen pendukung dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida” bertentangan dengan prinsip conscientious objection dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU 23/2019. Menurut Mahkamah, kekhawatiran para Pemohon a quo dapat dipahami, namun hal demikian telah diantisipasi dengan adanya pengaturan sedemikian rupa mengenai keikutsertaan warga negara untuk dapat dimobilisasi sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Termasuk juga UU a quo telah sejalan dengan prinsip conscientious objection. Terlebih lagi, penggunaan sumber daya nasional baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dalam kedudukannya sebagai komponen pendukung untuk digunakan bagi kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan pertahanan negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, tidaklah serta merta, karena komponen pendukung yang dikenai mobilisasi harus ditingkatkan statusnya terlebih dahulu menjadi komponen cadangan [vide Pasal 64 ayat (2) UU 23/2019]. Dalam konteks sistem kesemestaan semua sumber daya nasional dapat didayagunakan untuk upaya pertahanan negara, baik sebagai komponen pendukung maupun sebagai komponen cadangan. Dalam hal ini, untuk komponen pendukung yang tidak ditingkatkan statusnya menjadi komponen cadangan wajib memberikan dukungan pada saat mobilisasi yang mekanismenya dikoordinasikan oleh kementerian/ lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya [vide Pasal 65 ayat (1) UU 23/2019]. Tujuan pengaturan demikian adalah untuk memberikan batasan-batasan yang jelas dan terukur dalam penggunaan komponen pendukung dan komponen cadangan pada saat mobilisasi. Sementara itu, pengaturan ketentuan pidana yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan setiap komponen cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari mobilisasi [Pasal 77 UU 23/2019]. Selanjutnya, Pasal 78 UU 23/2019 berkaitan dengan ketentuan pidana yang ditujukan bagi pemberi kerja/pengusaha atau lembaga pendidikan yang menghambat mobilisasi. Pengaturan sanksi pidana dalam 322 keadaan mobilisasi yang telah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.16]. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan keterlibatan warga negara secara langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) serta Pasal 77 dan Pasal 78 UU 23/2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan dengan prinsip conscientious objection adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 23/2019 yang menempatkan anggota Kepolisian Negara RI (Polri) sebagai Komponen Pendukung yang setara dengan warga terlatih, salah satunya adalah anggota organisasi kemasyarakatan, merupakan perumusan norma yang keliru dan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, karena mencampuradukkan kekuatan utama dan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa seiring dengan perubahan pengaturan Pertahanan dan Keamanan Negara dalam UUD 1945, yang juga telah ditentukan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000, dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 terjadi perubahan rumusan tugas, fungsi, dan peran Polri serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Fungsi dan peran TNI dan Polri dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 adalah: (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Peran dan fungsi TNI dan Polri tersebut selanjutnya dijabarkan dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002), yang menyatakan, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 323 keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” [vide Pasal 2 UU 2/2002], dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) yang menyatakan, “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara” [vide Pasal 5 UU 34/2004]. Adanya ketentuan yang membedakan tugas dan fungsi TNI dan Polri mulai dari UUD 1945 hingga undang- undang merupakan wujud paradigma baru TNI dan Polri, di mana Polri tidak lagi menjadi bagian dari TNI, tetapi telah menjadi bagian dari masyarakat sipil (civil society). Adanya pengaturan yang dengan tegas membedakan fungsi TNI dan Polri berimplikasi pada berbagai peraturan terkait lainnya, salah satunya adalah UU 23/2019. Perubahan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Bertolak pada ketentuan konstitusi tersebut, ditegaskan pula bahwa TNI dan Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah kekuatan utama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Fungsi tersebut harus didasarkan pada paradigma baru Polri yang menempatkannya sebagai bagian dari masyarakat sipil, bukan lagi merupakan bagian yang terintegrasi dengan TNI. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2002 yang menyatakan: (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa- Bangsa. Berdasarkan berbagai ketentuan yang telah diuraikan di atas, Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, dalam komponen pertahanan negara TNI sebagai kekuatan utama adalah Komponen Utama yang berfungsi menangkal terhadap berbagai ancaman militer atau bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan dan 324 keutuhan wilayah NKRI. Sedangkan, Polri sekalipun disebut juga dalam UUD 1945 sebagai kekuatan utama keamanan dan ketertiban masyarakat, namun dalam sistem pertahanan negara bukan merupakan Komponen Utama tetapi Komponen Pendukung. Hal ini telah sejalan dengan paradigma baru Polri yang merupakan bagian dari masyarakat sipil. Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU 23/2019 dan Penjelasannya menyatakan bahwa anggota Polri merupakan bagian dari Komponen Pendukung yang dimaksudkan untuk memperkuat dan memperbesar Komponen Utama sehingga kedudukannya dalam sistem pertahanan negara sama dengan warga negara terlatih yang contohnya antara lain adalah: a. purnawirawan TNI dan Polri; b. anggota resimen mahasiswa; c. anggota satuan polisi pamong praja; d. anggota polisi khusus; e. anggota satuan pengamanan; f. anggota pelindungan masyarakat; dan g. anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih [vide Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf b UU 23/2019]. Dengan demikian, menempatkan Polri dalam komponen pertahanan negara sebagai Komponen Pendukung yang disetarakan dengan warga terlatih tidak bertentangan dengan amanat Pasal 30 UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 23/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.19] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 46 UU 23/2019 bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena terhadap komponen cadangan semestinya tetap diterapkan status subjek hukum sipil, yang sepenuhnya tunduk pada sistem dan mekanisme peradilan sipil (peradilan umum), mengingat kualifikasinya yang berbeda dengan komponen utama yaitu anggota TNI. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu mengutip kembali Pasal 46 UU 23/2019 yang menyatakan, “Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer”. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal a quo dinyatakan, “Yang dimaksud dengan "diberlakukan hukum militer" adalah Komponen Cadangan selama masa aktif tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi militer”. Dengan mendasarkan pada Pasal 44 ayat (1) UU 23/2019 yang dirujuk oleh Pasal 46 UU a quo, terdapat 2 (dua) kriteria Komponen Cadangan yang tunduk pada ketentuan 325 yang berlaku bagi militer, yaitu: (1) Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran; (2) Komponen Cadangan pada saat mobilisasi. Dalam kaitan dengan mengikuti pelatihan penyegaran yang dimaksud ditentukan oleh UU a quo sebagai salah satu bentuk kewajiban Komponen Cadangan [vide Pasal 41 UU 23/2019]. Dengan demikian, warga negara yang telah memenuhi seluruh persyaratan Komponen Cadangan tersebut dipersamakan dengan prajurit yang mengabdi secara sukarela dalam usaha pertahanan negara. Dalam hal Komponen Cadangan mengikuti pelatihan penyegaran, hal tersebut ditentukan sebagai masa aktif Komponen Cadangan sehingga terhadap mereka diberlakukan hukum militer. Demikian juga halnya jika Komponen Cadangan dimobilisasi karena seluruh atau sebagian wilayah Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Pasal 63 UU 23/2019 maka terhadap Komponen Cadangan tersebut juga berlaku hukum militer. Dengan mendasarkan lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 46 UU 23/2019 antara lain dijelaskan bahwa hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subjek hukumnya anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah mengutip norma Pasal 1 angka 15 UU 34/2004 yang menentukan bahwa “Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan”. Jika norma a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU 31/1997) telah ditentukan bahwa “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: 1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pangadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dalam konteks inilah, norma Pasal 46 UU 23/2019 merupakan unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU 31/1997. Artinya, pengadilan militer 326 tidak hanya ditujukan kepada Komponen Utama, yaitu TNI yang melakukan tindak pidana, melainkan juga bagi Komponen Cadangan baik pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat dimobilisasi. Jika dicermati secara saksama, dalam ketentuan UU 23/2019 telah ternyata terdapat 2 (dua) istilah pelatihan kemiliteran yang diwajibkan bagi Komponen Cadangan, yakni: (1) pelatihan dasar kemiliteran yang merupakan bagian dari tahapan pembentukan Komponen Cadangan yang diwajibkan bagi calon Komponen Cadangan yang telah lulus seleksi administratif dan kompetensi. Di mana pelatihan dasar tersebut dilaksanakan selama 3 bulan [vide Pasal 32 huruf c dan Pasal 35 ayat (1) UU 23/2019]. Jika calon Komponen Cadangan lolos dalam mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, dapat diangkat dan ditetapkan menjadi Komponen Cadangan [vide Pasal 38 ayat (1) UU 23/2019]. Artinya, tenggang waktu selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran tersebut didesain sebagai bagian dari proses seleksi calon Komponen Cadangan. Oleh karena itu, bagi mereka tidak diberlakukan hukum militer. Sementara itu, mengikuti pelatihan penyegaran merupakan kewajiban yang dibebankan kepada Komponen Cadangan yang telah diangkat, ditetapkan dan diambil sumpah/janjinya dan kepada mereka diberikan hak antara lain berupa uang saku selama menjalani pelatihan, rawatan kesehatan dan pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian [vide Pasal 42 UU 23/2019]. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 3/2021, Komponen Cadangan yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah/janji diberikan pangkat yang mengacu pada penggolongan pangkat TNI. Pangkat Komponen Cadangan dimaksud hanya digunakan pada masa aktif Komponen Cadangan [vide Pasal 58 PP 3/2021]. Lebih lanjut, UU 23/2019 menentukan status Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran tersebut ditentukan sebagai masa aktif pengabdian yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Pelatihan penyegaran dimaksud merupakan latihan untuk memelihara dan meningkatkan serta menjaga kemampuan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan pertahanan negara. Adapun masa mengikuti pelatihan penyegaran paling singkat 12 (dua belas) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari serta dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Terdapat kemungkinan 3 (tiga) lokasi pelaksanaan pelatihan, yaitu di lembaga pendidikan di 327 lingkungan TNI, di daerah latihan militer dan/atau di kesatuan TNI setingkat batalyon [vide Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (2) PP 3/2021]. Dalam status masa aktif inilah diberlakukan bagi Komponen Cadangan hukum militer, yakni semua perundang-undangan nasional yang subjek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer [vide Penjelasan Pasal 64 UU 34/2004]. Hukum militer tersebut dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Hingga saat ini, hukum militer yang masih diberlakukan adalah UU 31/1997. Berkenaan dengan UU a quo, menurut Mahkamah perlu dilakukan perubahan yang komprehensif sehingga dapat mengakomodasi berbagai bentuk perubahan dan kebutuhan hukum sesuai dengan semangat reformasi nasional dan reformasi TNI, tanpa mengabaikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Pentingnya segera dilakukan perubahan inipun sejalan dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menghendaki adanya UU peradilan militer yang sesuai dengan semangat reformasi keamanan. Terlebih lagi, usulan perubahan UU 31/1997 pernah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2010–2014. Oleh karena itu, Mahkamah mengingatkan pembentuk undang-undang untuk segera merealisasikan reformasi undang-undang peradilan militer. Dengan demikian, sambil menunggu perubahan UU 31/1997 yang disusun secara komprehensif dan sesuai dengan semangat reformasi, menurut Mahkamah pemberlakuan UU 31/1997 bagi Komponen Cadangan dalam masa aktif baik pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau mobilisasi, masih dapat dibenarkan karena status Komponen Cadangan dimaksud adalah subjek yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan ketentuan UU 23/2019. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 46 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 328 [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 75 dan Pasal 79 UU 23/2019 adalah kabur. Sementara itu, berkaitan dengan norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 81, serta Pasal 82 UU 23/2019 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan kedudukan di muka hukum dan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 75 dan norma Pasal 79 UU 23/2019 adalah kabur; [4.5] Pokok permohonan para Pemohon selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 329 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 75 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, 330 ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar