27/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 27/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rochmadi Sularsono, P.Si. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Ponorogo Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 22 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 54/PAN.MK/2015, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2015 dengan Nomor 27/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah 1. Undang Undang Dasar 1945 (mohon selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 24 ayat (2) menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan UU 24/2003 Pasal 10 ayat (1) huruf a tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, untuk selanjutnya mohon disebut UU MK 24/2003) dan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157), tambahan lembaran Negara RI Nomor 5076) Pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon: 1. UU MK 24/2003 Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Yaitu a. perorangan Warga Negara Indonesia b. kesatuan Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang c. badan hukum publik atau privat atau d. lembaga negara.” 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UU MK Nomor 24/2003 Pasal 51 ayat (1) sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya e. adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bagi Pemohon yang berstatus PNS hak konstitusional yang dirugikan ada pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) yaitu “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak Konstitusional yang dirugikan itu disebabkan sumpah dan janji PNS yang ada pada UU 5/2014 Pasal 66 ayat (2) bagian sumpah/janji PNS terutama frasa kata “menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil” serta penggalan kalimat “mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku” serta sebagai perwujudan implementasi UU 5/2014 tentang ASN Pasal 10 huruf b yang berbunyi “pelayan publik”. 4. Tidak akan mungkin terpenuhi sumpah dan janji itu jika terdapat ketidakpastian hukum. Tidak terpenuhinya sumpah/janji mengusik kemerdekan pikiran dan nurani pemohon selaku pribadi. Sebagai wujud fungsi pelayan publik tentu berusaha agar “tuannya” (publik termasuk tenaga honorer) terlayani dengan baik dalam hal ini hak-hak hukumnya. Atas nama pelayan publik serta demi sumpah/janji sebagai PNS, serta demi hak konstitusional yang merasa belum dipenuhi Pemohon yang berstatus PNS dalam hal ini pada UU 5/2014 Pasal 2 huruf a, Kepastian hukum bagian/pasal/ayat yang diasumsikan merugikan tenaga honorer sebagai bukti pengabdian pemohon sebagai PNS yang merupakan pelayan publik. Pasal dan/atau ayat pada UU 5/2014 tidak mencerminkan asas kepastian hukum akibat ketidakjelasan pengaturan yang ada pada pasal/ayat yang dijadikan bukti dalam uraian uji materi Undang-Undang ini. Tidak tercerminnya asas kepastian hukum menyulitkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 pemohon untuk menunaikan sumpah/janji selaku PNS terutama pada frasa kata “menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil” serta “mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku” 5. Beberapa pasal yang merupakan hak konstitusional para Pemohon Honorer khususnya pada pasal/ayat/bagian yang mengatur mereka yang tercantum pada UUD 1945 adalah: 1. Pasal 28D ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 2. Pasal 28I ayat (2) berbunyi, ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ” Asas Asas Penyelenggaraan Kebijakan dan Penyelenggaraan ASN UU 5/2014 Pasal 2 huruf a Asas Kepastian Hukum 1. Adalah benar bahwa tidak ada hak konstitusionalitas yang bertentangan dengan UUD 1945 yang tertera pada UU 5/2014 Pasal 2 huruf a (Asas Kepastian Hukum) termasuk bagian penjelasnya bilamana pasal/ayat yang ada pada UU 5/2014 tidak saling bertentangan. Permasalahan yang ada pada UU 5/2014 terdapat beberapa pasal/ayat yang bertentangan dengan makna asas kepastian hukum. 2. Pasal dan/atau ayat yang terdapat pertentangan makna pada UU 5/2014 tampak bilamana membandingkan: (1) Pasal 6, Pasal 136 dan Pasal 139 (2) Pasal 20 ayat (3), Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 120 bilamana dibandingkan dengan Pasal 1 angka 15 serta Pasal 19 ayat (1). (3) Pasal 77 ayat (5) dengan Pasal 118 (4) Pasal 129 UU 5/2014 (5) Pasal 131 Pasal dan/atau ayat yang bertentangan akan diuraikan di bawah ini termasuk hak konstitusionalitas pemohon berstatus PNS yang tidak terpenuhi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 (1) UU 5/2014 Pasal 6, Pasal 136 dan Pasal 139 3. UU 5/2014 Pasal 6 berbunyi, “Pegawai ASN terdiri atas a. PNS dan b. PPPK” 4. Pasal 136 tertera “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, UU 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU 43/1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang 8/1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 5. Pasal 139 tertera “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8/1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU 43/1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”. 6. Inti Pasal 6 adalah lahirnya “adik baru” yang bernama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada Pasal 136 dan Pasal 139 di atas pokok terpenting pada uji materi adalah pencabutan UU 43/1999 dan Undang-Undang 8/1974 serta nasib Peraturan Pelaksananya. 7. Pada sisi implementasi dicabutnya kedua Pasal dalam hal ini Pasal 136 dan Pasal 139 merugikan bagi pegawai negeri sipil yang dilantik tahun 2014 yang berdasarkan tenaga honorer K 2 yang lulus tes (penilaiannya dibandingkan dengan sesama honorer yang berarti pula masih memperoleh perlakuan khusus). Pelantikan mereka sebagai PNS harusnya batal karena berlakunya Pasal 139 dan Pasal 136 UU 5/2014. Kerugian pencabutan UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 43/1999 khususnya pada Pasal 2 ayat (3) terutama perkenan pengangkatan Pegawai Honorer serta pada Pasal 16 A terutama perkenan mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil. 8. Peraturan Pelaksanaan UU 5/2014 memang belum ada, artinya belum diganti dengan PP baru. Pengangkatan tenaga honorer sepanjang tahun 2014 ketika UU 5/2014 dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat pada tanggal 15 Januari 2014 menjadikan pengangkatan tenaga honorer setelah UU 5/2014 dinyatakan berlaku tidak memiliki payung hukum yang kokoh, karena adanya frasa kata “tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini” pada UU 5/2014 Pasal 139 serta adanya frasa kata “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” pada UU 5/2014 Pasal 136. 9. UU 5/2014 Pasal 6 hanya mengklasifikasikan pegawai ASN menjadi dua katagori, yaitu PNS dan PPPK. Tanpa mencantumkan tenaga honorer yang lebih dahulu ada sebagai akibat UU 43/1999 Pasal 2 ayat (3) terutama frasa kata “dapat mengangkat pegawai tidak tetap” dan perkenan mengangkat langsung Pegawai Negeri Sipil walau dengan restriksi tertentu (Pasal 16 a UU 43/1999) serta tidak memberi ruang pengaturan bagi tenaga honorer yang ada berupa tanpa pencantuman tenaga honorer pada UU 5/2014 Pasal 6 menjadikan pengangkatan tenaga honorer K2 oleh Pemerintah sebagai pemenuhan amanah yang diatur pada PP 56/2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS pada Pasal 6 A ayat (8) penggalan kalimat berupa “Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun anggaran 2014” berstandar ganda. 10. Standar ganda yang dimaksud adalah tidak memberi ruang disatu sisi namun disisi lain memberinya kesempatan menjadi PNS padahal berstatus honorer (yang telah tidak ada). Bukti lain tentang standar ganda perlakuan pada tenaga honorer pada tenaga honorer K 2 yang tersisa yang sudah diverifikasi dan validasi ulang dan dinyatakan sah dan tenaga honorer non K 2 yang ternyata masih juga dipekerjakan hingga saat ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 11. Standar ganda tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan merugikan pemohon karena tidak dapat memenuhi sumpah/janji selaku PNS terutama pada frasa kata “menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil” serta “mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan menghambat mewujudkan fungsi pelayan publik yang merupakan amanah UU 5/2014 Pasal 10 huruf b. (2) UU 5/2014 Pasal 1 angka (15), Pasal 19 ayat (1) Pasal 20 ayat (3), Pasal 109 ayat (2) serta ayat (3) dan Pasal 120 12. UU 5/2014 Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa batasan Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah 13. UU 5/2014 Pasal 19 ayat (1) tertera Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari: a. Jabatan pimpinan tinggi utama b. Jabatan pimpinan tinggi Madya c. Jabatan pimpinan tinggi Pratama 14. UU 5/2014 Pasal 20 ayat (3) tertera kalimat “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Indonesia”. 15. UU 5/2014 Pasal 109 ayat (2) tertera “Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melaui proses secara terbuka dan kompetitif”. 16. UU 5/2014 Pasal 109 ayat (3) tertera “Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 17. Pertentangan makna berkaitan dengan dengan kedudukan Anggota Kepolisian dan Prajurit TNI berkaitan dengan perkenan menduduki jabatan menurut UU 5/2014. 18. Frasa kata “Pengisian jabatan ASN tertentu” dan frasa kata “dilaksanakan pada instansi Pusat,” pada UU 5/2014 Pasal 20 ayat (3); serta frasa kata “Jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi Pemerintah” pada UU 5/2014 Pasal 109 ayat (2) serta ayat (3) pada frasa kata “jabatan pimpinan tinggi pada lingkungan Instansi Pemerintah tertentu” menunjukkan pertentangan makna 19. Pasal 19 ayat (1) penggolongan pejabat tinggi dalam ASN ada tiga yaitu Pejabat tinggi utama, madya dan pratama. Pada daerah kabupaten/kota tidak mungkin ada jabatan pimpinan tinggi utama, sehingga pemakaian frasa kata “pimpinan tinggi” tanpa pemilahan sebagaimana yang tertera pada UU 5/2014 Pasal 20 menciptakan ketidakpastian makna. Hal yang sama pada frasa kata “Instansi Pemerintah” karena pada UU 5/2014 pada Pasal 1 angka (15) Instansi Pemerintah mengandung makna Instansi pusat dan instansi Daerah. 20. Pertentangan makna yang ada pada uraian di atas menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hak pemohon yang dijamin oleh konstitusi dirugikan karena tidak mungkin sumpah/janji pemohon dalam kapasitas sebagai PNS dapat diwujudkan. (3) Pasal 77 ayat (3) ayat (5) dan ayat (6) dengan Pasal 118 UU 5/2014 21. UU 5/2014 Bagian III Paragraf 8 Penilaian Kinerja terdapat ketentuan sanksi yang mengaturnya. Pada Pasal 77 ayat (1) hingga ayat (3) menunjukkan Penilaian Kinerja ditujukan pada PNS tanpa imbuhan kata/frasa kata apapun. Sangat dimungkinkan yang dinilai memiliki jabatan setara pimpinan tinggi. Hal ini berarti terdapat pertentangan makna dengan ketentuan yang ada pada UU 5/2014 Pasal 118 ayat (1) hingga ayat (4). 22. Pertentangan makna tampak pada UU 5/2014 bilamana membandingkan antara Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6). Pada Pasal 77 ayat (5) tertera “Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan jabatan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan”. 23. Kata “sanksi” pada Pasal 77 ayat (5) dijabarkan pada Pasal 77 ayat (6) yaitu “PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan”. 24. Terutama kata “PNS” dan frasa kata “Penilaian Kinerjanya tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai pemberhentian” akan berbeda bilamana dibandingkan dengan UU 5/2014 yang terdapat pada UU 5/2014 Pasal 118 ayat (2). 25. UU 5/2014 Pasal 118 ayat (2) menyatakan “Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya”. Frasa kata “tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan selama satu tahun” berakibat “perkenan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerja” bertentangan dengan Pasal 77 ayat (5) khususnya kata “sanksi” dan pada Pasal 77 ayat (6). 26. Frasa kata pada Pasal 77 ayat (6) dalam hal ini “tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian”, menjelaskan bahwa akibat tidak mencapai target kinerja pasti diberi sanksi. Sanksi itu berujud sanksi administrasi hingga pemberhentian. Tidak ada sama sekali tertera ragam sanksi berupa pemberian kesempatan selama enam (6) bulan bilamana tidak mencapai target kinerja. 27. Argumentasi berikutnya adalah pemakaian “PNS” pada UU 5/2014 Pasal 77. UU 5/2014 Pasal 1 angka (3) memberi batasan PNS sebagai warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan. 28. UU 5/2014 Pasal 77 ayat (6) bilamana singkatan PNS menggunakan rujukan pasal 1 angka (3) bermakna penilaian kinerja berlaku bagi seluruh PNS yang menduduki jabatan dalam pemerintahan termasuk pula yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 menjabat sebagai Pimpinan Tinggi. Sehingga terdapat pertentangan makna dengan Pasal 118. 29. Bilamana pengaturan pada Pasal 118 bukan ditujukan bagi PNS menjadi tidak ada kepastian hukum pula karena tidak ada keterangan yang menunjukkan pengaturan itu bersifat khusus. 30. Jelaslah berdasar uraian di atas pasal-pasal yang dicontohkan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana yang tertera pada UU 5/2014 Pasal 2 huruf a. Kepastian hukum merupakan hak yang dijamin konstitusi karenanya Pasal 2 huruf a dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pada Pasal 118 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6). 31. Sepanjang Pasal 118 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) maka Pasal 118 ayat (3) dan ayat (4) yang merupakan tindak lanjut Pasal 118 ayat (2) akan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pula. Kedua pasal dalam hal ini Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 118 ayat (2) terdapat ketidakpastian hukum karenamya bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) terutama pada frasa kata “jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dst”. (4) Dengan Pasal 129 UU 5/2014 tentang ASN 32. Upaya administratif pegawai ASN (termasuk juga PNS dan PPPK) hanya menggunakan dua cara yaitu Keberatan dan Banding Administratif yang digunakan terhadap protes pekerja (ASN) pada penjatuhan hukuman disiplin. 33. Pada UU 5/2014 bagian penjelas Pasal 129 ayat (1) sengketa kepegawaian diberi batasan “sengketa yang diajukan pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang Pegawai”. 34. Keberatan dan Banding administratif diberi “pengaturan”. Masih pula terdapat penjelasan pada bagian penjelasnya. Namun banding administrasi tidak diberi penjelasan pada bagian penjelasnya. Bilamana dibandingkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 dengan UU 8/1974 dan UU 43/1999, pada UU 5/2014 tidak mencantumkan penyelesaian sengketa melaui Peradilan Tata Usaha Negara. 35. Di persada ini mungkin hanya pegawai ASN yang bilamana ada perselisihan yang relevan dengan putusan pejabat tata usaha Negara tidak memiliki peradilan sendiri. Peniadaan PTUN pada UU 5/2014 Pasal 129 dengan tanpa argumentasi pembenar yang cukup menunjukkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum bagi pegawai ASN (termasuk pemohon yang PNS) untuk memilih lembaga peradilan yang ada serta memiliki kewenangan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara berkaitan dengan keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. (5) Dengan Pasal 131 UU 5/2014 tentang ASN Fungsional Umum Siapa Anda 36. Pada Pasal 18 ayat (1) tertera Jabatan fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Ketrampilan. 37. Pasal 131 huruf f tertera “Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan Pelaksana”. Huruf f khususnya frasa kata “fungsional umum,” merupakan istilah yang tahu-tahu ada dan berbeda bilamana dibandingkan dengan Pasal 18 ayat (1). 38. Perbedaan antara dua pasal di atas menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum padahal kepastian hukum merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Kesimpulan Uji Materi UU 5/2014 Pasal 2 huruf a Kepastian Hukum 39. Berdasarkan uraian di atas pada nomor (1) hingga (5) tampak terdapat pertentangan makna yang terdapat pada UU 5/2014 yang berakibat tidak terpenuhinya asas kepastian hukum sebagaimana yang tertera pada UU 5/2014 Pasal 2 huruf a Kepastian hukum. 40. Tidak terpenuhinya asas kepastian hukum yang merupakan salah satu norma yang dianut pada UU 5/2014 merugikan hak konstitusionalitas pemohon yang berstatus PNS karena tidak memungkinkan menunaikan sumpah/janjinya khususnya pada frasa kata “senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 pegawai negeri sipil” dan pada frasa kata “setia dan patuh untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 41. Kerugian pemohon berikutnya adalah pada tidak bisa terpenuhinya amanah UU 5/2014 Pasal 10 huruf b yaitu fungsi pelayan publik sebagai akibat tidak terpenuhinya hak normatif tenaga honorer karena penerapan UU 5/2014 Pasal 6, Pasal 136, dan Pasal 139. 42. Sepanjang terdapat pertentangan makna pada Pasal/ayat yang diatur dalam UU 5/2014 sepanjang itu pula tidak memenuhi asas kepastian hukum. Pertentangan makna yang ada pada pasal/ayat dalam UU 5/2014 mengakibatkan asas kepastian hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Uji Materi UU 5/2014 Pasal 66 ayat (2) 43. Tidak terpenuhinya asas kepastian hukum yang merupakan salah satu norma yang dianut pada UU 5/2014 bukanlah satu-satunya “noda” pada UU 5/2014. 44. Pemakaian kata “akan” pada setiap pokok pikiran yang ada pada sumpah dan janji pada UU 5/2014 Pasal 66 ayat (2) tidak tepat pula. Pemakaian kata “akan” mengandung dua makna belum dikerjakan serta belum pasti terjadi karena belum tentu dikerjakan. 45. Suatu aturan menghendaki kepastian yang paling mungkin bisa dicapai padahal pemakaian kata “akan” tidak mencerminkan kepastian hukum. Karenanya pemakaian kata “akan” dalam setiap pokok pikiran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 46. Bahwa frasa kata “akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan … Pegawai Negeri Sipil (saja)” dengan tanpa penyebutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang secara singkat diubah menjadi Aparatur Sipil Negara sebagai ganti kata “PNS” akan lebih sesuai dengan “judul” Undang Undang-nya. Pemakaian frasa kata Pegawai Negeri Sipil yang tertera pada sumpah/janji PNS dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 47. UU 5/2014 Pasal 6 tertera pengklasifikasian pegawai ASN serta judul UU 5/2014 Aparatur Sipil Negara, maka tanpa penyebutan PPPK dan pemakaian kata “akan” dalam sumpah/janji PNS maka UU 5/2014 Pasal 66 ayat (2) dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang sumpah/janji PNS masih tertera kata “akan” serta “tidak mencantumkan PPPK”. 48. Karenanya UU 5/2014 Pasal 66 ayat (2) tidak mencerminkan kepastian hukum seperti yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) terutama pada frasa kata “… jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dst”. Penerapan Pasal 137 UU 5/2014 Dalam Perspektif Hak Bela Negara 49. Pasal 137 UU 5/2014 tentang ASN tegas mencabut bab V Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah pada UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bab V mulai dari Pasal 129 hingga Pasal 135. Pada bab V salah satu Pasal yang penting dalam uji materi ini adalah Pasal 129 ayat (2) yang berbunyi “Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian jumlah”. 50. Pasal 129 ayat (2) terdapat kata dan frasa kata yang menjadi penting pada uji materi yaitu kata “gaji” dan frasa kata “kedudukan hukum”. 51. UU 32/2004 Pasal 134 ayat (1) tertera “Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari Alokasi Dasar dalam Dana Alokasi Umum”. 52. Pada Pasal 134 ayat (3) tertera “Penghitungan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam undang-undang tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” 53. Tanpa mengganti terlebih dahulu ketentuan mengenai pengaturan gaji dan tunjangan khususnya pada ayat (1) utamanya frasa kata “Alokasi Dasar dalam Dana Alokasi Umum” serta ayat (3) Pasal 134 UU 32/2004 dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 tanpa mempertimbangkan ayat (3) yaitu Perhitungan alokasi dasar sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dalam undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU 33/2004). 54. Keterkaitan antara UU 32/2004 dan UU 33/2004. UU 33/2004 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan Alokasi Dasar”. Pada ayat (3) berbunyi, “celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan Fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah”. Serta pada UU 33/2004 Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi, “Alokasi Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah” 55. Sekedar tambahan informasi UU 32/2014 telah dicabut dan digantikan oleh UU 23/2014. Namun frasa kata Alokasi Dasar dalam Dana Alokasi umum tidak ada. Dana Alokasi Umum pada APBD hanya berisi celah fiskal. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan berlaku pada tanggal 2 oktober 2014 Pasal 290 ayat (2) menyatakan, “Dana Alokasi Umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal”. Pada bagian penjelasnya tertera “cukup jelas”. 56. Sebagai pembanding, pada UU 5/2014 tentang ASN Gaji PNS (daerah dan pusat) diatur Pasal 79 ayat (1) “Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS, serta menjamin kesejahteraan PNS”. Bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah maka gaji dibebankan pada APBD seperti yang ada pada Pasal 79 ayat (5). 57. Dari sudut pandang UU 5/2014 masih terdapat kekaburan makna berupa frasa kata dibebankan pada APBD khususnya berkaitan dengan “judul” mata anggaran yang ada pada APBD. Tanpa judul mata anggaran yang benar secara yuridis tidak mungkin akan masuk pada APBD. Berarti pula secara yuridis pembayaran gaji PNS Daerah yang selama ini diterima menjadi salah dasar hukum. 58. Frasa kata “Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak” pada Pasal 79 ayat (1) tidaklah membedakan antara PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat dan gaji PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Sangat berbeda dengan pengertian yang dikandung pada Pasal 79 ayat (5) yang berbunyi, “Pemerintah Daerah wajib membayar gaji PNS Daerah”. 59. Menjadi relevan pertanyaan bagaimana mungkin terlaksana sumpah dan janji khususnya pada pokok pikiran khususnya frasa kata “bahwa saya … mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dst” bilamana tidak ada kepastian hukum (ketidak-jelasan aturan yang ada). 60. Hal yang sama berkaitan dengan kedudukan hukum yang merupakan hak setiap pekerja terlepas berstatus pejabat eselon, fungsional ataupun staf struktural. Bagi Pejabat baik fungsional maupun struktural maka tidak memiliki kedudukan hukum. Setara artinya dengan tidak memiliki kewenangan sebelum ada undang-undang sebagai aturan penggantinya. 61. UU 5/2014 Pasal 55 ayat (3) tertera jelas “Manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adanya pembatalan klausul manajemen kepegawaian daerah termasuk peraturan pelaksanaannya seperti yang tertera pada UU 5/2014 Pasal 137 menjadikan Gaji dan hak hukum Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berpayung hukum sama sekali. 62. Argumentasi berikutnya terdapat pada UU 5/2014 Pasal 55 ayat (3) terutama pada frasa kata “sesuai dengan peraturan perundang- undangan” yang bermakna tidak jelas sama sekali. Argumentasi yang mendasarinya adalah UU 5/2014 Pasal 137 terutama pada frasa kata yang intinya pencabutan Bab V Kepegawaian daerah (mulai Pasal 129 hingga Pasal 135) serta frasa kata “dan peraturan pelaksananya dicabut dan tidak berlaku lagi”. 63. Menjadi benar bahwa UU 5/2014 Pasal 137 menciptakan “akumulasi pelanggaran peraturan perundang-undangan” baik UU 5/2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya semisal UU 32/2004 dan UU 33/2004 yang mengatur gaji dan penggajian serta hak hukum PNS yang bekerja pada instansi daerah. 64. Tidak pastinya hak hukum dan bertentangannya dasar hukum gaji pada PNS daerah mengakibatkan Pemohon (status PNS) harus berjuang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 meluruskannya agar terpenuhinya Hak dan Kewajiban Membela Negara sebagaimana yang diamanahkan pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (3). Uji Materi UU 5/2014 Pasal 2 huruf j Non Diskriminatif dan huruf l keadilan dan kesetaraan dalam perspektif Tenaga Honorer (UU 5/2014 Pasal 6 Pasal, Pasal 136 dan Pasal 139) 65. UU 43/1999 memberikan gambaran bahwa yang disebut Pegawai Negeri selain Pegawai Negeri Sipil tertera pada Pasal 2 ayat (3) yaitu “Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap”. 66. Pada Pasal 16 A ayat (1) tertera “Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah dapat mengangkat langsung Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada Instansi yang menunjang kepentingan Nasional” 67. Bagian Penjelasan Pasal 16 A ayat (1) menyatakan bahwa Pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara sangat selektif bagi mereka yang dipandang telah berjasa dan diperlukan bagi negara 68. UU 43/1999 Pasal 16 A ayat (2) menyatakan “Persyaratan, tata cara, dan pengangkatan langsung menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” 69. Sebagai wujud pemenuhan UU 43/1999 Pasal 16 A ayat (1) dan ayat (2) pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 48/2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 11 November 2005 dan beberapa ketentuan diubah oleh PP 43/2007 yang diterbitkan tanggal 23 Juli 2007 serta PP 56/2012 yang merupakan perubahan kedua PP 48/2005 yang diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2012. 70. Terdapat beberapa hal penting yang relevan berkaitan dengan uji materi UU 5/2014. Namun beberapa hal penting itu tidak diujimaterikan karena sudah kadaluwarsa serta bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. Beberapa hal yang penting itu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 relevan karena merupakan rangkaian proses pengangkatan tenaga honorer serta pengertian dan klasifikasi tenaga honorer. Pada dua kali perubahan terdapat beberapa perubahan yang relatif mendasar antara lain mulai ada pemilahan Tenaga honorer K 1 dan K 2 sebagaimana yang tertera pada PP 43/2007 bagian penjelasan Umum bulir 1 yang intinya pertama,. tenaga honorer yang penghasilan pokok secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada APBN/APBD dan kedua,. penghasilan tenaga honorer yang tidak secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada APBN/APBD maka tidak termasuk dalam pengertian yang dibiayai oleh APBN/APBD misalnya : dana Bantuan Operasional Sekolah, dll. 71. PP 48/2005 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dipioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai : a. Tenaga Guru b. Tenaga Kesehatan pada unit pelayanan kesehatan c. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan d. Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. Pada bagian penjelas yang dimaksud dengan huruf d adalah tenaga teknis yang bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok instansi dan bukan tenaga teknis administratif 72. PP 48/2005 Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatur seleksi dan kewajiban menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/ kepemerintahan yang baik serta pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. 73. Berbeda pada PP 43/2007, pada PP 43/2007 selain pemilahan tenaga honorer sebagaimana yang ada pada bagian penjelas Umum angka 1, PP 48/2005 Pasal 3 huruf b diubah menjadi tenaga kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah serta PP 43/2007 Pasal 4 menjadi Pemeriksaan kelengkapan administrasi saja (tanpa kewajiban menjawab pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik). Selain Verivikasi dan validasi, “Tes” hanya diberlakukan pada K 2 (tidak dibiayai secara tegas pada APBN/APBD) dan dimulai pada saat terbitnya PP 56/2012 sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 A ayat (8). Bagian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 terpenting salah satunya adalah adanya frasa kata “berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun anggaran 2014”. 74. Tidak ada pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri sipil termasuk pula pengaturan bagi apa yang terjadi bagi tenaga honorer K 2 yang tidak lulus tes. Tetapi realitanya tenaga honorer K 2 yang tidak lulus tes masih juga bekerja seperti juga tenaga honorer non katagori. 75. Tanggal 15 Januari 2014 terbit UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU 8/1974 dan UU 43/1999 yang kesemuanya mengatur tentang Pokok Pokok Kepegawaian (lihat UU 5/2014 tentang ASN Pasal 136). 76. Pada Pasal 139 terdapat kalimat yang menjamin semua peraturan perundang–undangan yang merupakan pelaksanaan kedua produk undang- undang itu masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan UU 5/2014 tentang ASN. 77. Realitasnya ketika UU 5/2014 diberlakukan, masih ada tenaga honorer K2 tersisa yang tidak lulus tes dan tenaga honorer K2 yang lulus tes yang belum diangkat sebagai PNS sebagai wujud pemenuhan amanah yang tertera pada PP 56/2012. 78. Tenaga honorer baik katagori 2 maupun non katagori memiliki dasar hukum yang kokoh berkaitan dengan eksitensi-nya dan mereka terus saja bekerja dan dibiarkan seolah kehadiran mereka benar. 79. Ketidakpastian hukum khususnya bagi tenaga honorer yang lulus tes dan diangkat sebagai PNS setelah UU 5/2014 dinyatakan berlaku adalah pada dasar hukum pengangkatannya. Frasa kata penggagalnya adalah pencabutan UU 8/1974 serta perubahannya dalam hal ini UU 43/1999 pada UU 5/2014 Pasal 136. Pada UU 5/2014 Pasal 139 khususnya frasa kata “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini” dalam hal ini PP 56/2012 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karena adanya frasa kata “peraturan pelaksanaan” dan “belum diganti dan tidak bertentangan” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 80. UU 5/2014 Pasal 6 hanya memilah dua jenis Pegawai ASN yaitu PNS serta PPPK tanpa sama sekali menyatakan tenaga honorer yang sebelumnya ada dan terus ada serta masih ada hingga sekarang. 81. Tenaga Honorer bukanlah PPPK. Karena pengaturan UU 5/2014 Pasal 6 huruf (b). Tidak ada pengganti berupa pengaturan khusus bagi tenaga honorer. Tanpa adanya pengaturan yang khusus bagi tenaga honorer setara artinya dengan tidak sahnya tenaga honorer K 2 yang diangkat setelah UU 5/2014 bilamana berasal dari tenaga honorer K 2 yang lulus tes dan tidak menggunakan jalur seleksi bagi CPNS “umum”. 82. Tidaklah adil dan bertentangan dengan nalar sehat memutus pengabdian K 2 hanya dengan berbekal hasil tes yang dilakukan hanya sekali saja. Hasil tes itu tidak dapat digunakan “membunuh” karier tenaga honorer K 2 yang telah lama mengabdi pada negara. Mereka memenuhi kualifikasi UU 43/1999 Pasal 16 ayat (1). Belum lagi UU 5/2014 Pasal 6 yang hanya mencantumkan PPPK saja. 83. Hasil tes yang sudah dilakukan sifatnya hanyalah sebagai urutan sebagai PNS seperti pada K 1. Perbedaan perlakuan antara K 1 dan K 2 menunjukkan ketidak adilan tersendiri karena lama pengabdian dan latar belakang pendidikan yang setara tidaklah bisa mendapatkan perlakuan yang tidak sama. 84. Bagi tenaga honorer K 2 yang tidak lulus tes serta tenaga honorer non katagori yang sampai sekarang masih juga dipekerjakan sebagai tenaga honorer, dalam perpektif pengaturan yang ada pada UU 5/2014 kedua klasifikasi tenaga honorer yang terus mengabdi eksistensinya tidaklah sah. Pasal 6 menunjukkannya. Khususnya pada huruf (b) PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Karenanya bertentangan pula dengan UU 5/2014 Pasal 2 huruf j Non diskriminatif serta huruf l keadilan dan kesetaraan 85. Terpenting bagi instansi pemerintah baik yang ada pada pusat atau daerah tidak diperkenankan menerima PNS dari pelamar umum sepanjang formasi yang ada masih diisi oleh tenaga honorer. Karena tidaklah berdasar bilamana pengisian jabatan yang telah dijabat oleh pegawai non PNS dalam hal ini disebut honorer harus diisi oleh CPNS dari jalur umum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 86. Adanya diskriminasi pada aturan sehingga tidak tercipta keadilan dan kesetaraan serta terdapat ironi bagi tenaga honorer bilamana menerapkan UU 5/2014 Pasal 61 yang berbunyi “Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan”. 87. Frasa kata memenuhi persyaratan tidaklah adil bilamana tidak ada penyetaraan perlakuan berupa perlakuan khusus mengingat pada UU 5/2014 bagian mukadimah pada kata “menimbang” pada huruf a yang intinya “Aparatur negara haruslah memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Tenaga honorer memenuhi kualifikasi itu karena tenaga honorer ada berdasarkan kebutuhan pemerintahan untuk memperlancar tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, telah mengabdi dan atau tenaganya sangat dibutuhkan. 88. Harus ada pengaturan kedudukan hukum tenaga honorer apapun statusnya pada UU 5/2014. Tanpa adanya pengaturan khusus tenaga honorer yang selama ini ada setara artinya dengan pengabaian hak konstitusionalitas tenaga honorer khususnya pada UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) yaitu “setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” khususnya pada frasa kata “perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” serta bertentangan pula dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) yaitu “setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan tergadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 89. Oleh karenanya penerapan UU 5/2014 pada Pasal 6, Pasal 61, Pasal 136 serta Pasal 139 bilamana ditinjau dalam perspektif tenaga honorer merugikan karena menunjukkan tidak terpenuhinya UU 5/2014 Pasal 2 huruf j Non Diskriminatif dan huruf l kedilan dan kesetaraan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Permohonan Para Pemohon Pemohon PNS 90. Adanya pertentangan makna sebagaimana yang terdapat pada: (1) Pasal 6, Pasal 136 dan Pasal 139 (2) Pasal 20 ayat (3), Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 120 bilamana dibandingkan dengan Pasal 1 angka 15 serta Pasal 19 ayat (1). (3) Pasal 77 ayat (5) dengan Pasal 118 (4) Pasal 129 UU 5/2014 (5) Pasal 131 Asas Kepastian hukum merupakan prasyarat yang dijamin pada UU 5/2014 pada Pasal 2 huruf a Kepastian hukum. Namun prasyarat kepastian hukum tidak akan terpenuhi bilamana terdapat pertentangan makna. Oleh karenanya sepanjang terdapat pertentangan makna sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan tidak terpenuhinya prasyarat kepastian hukum. Karena itu Pasal 2 huruf a kepastian hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang terdapat pertentangan makna pada pasal/ayat yang terdapat pada UU 5/2014 karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1). 91. Ketidakmampuan memenuhi sumpah dan janji itu akibat asas kepastian hukum serta amanah konstitusi pada UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” karena merupakan hak dasar yang melekat pada setiap insan maka hak itu tidak boleh berkurang sama sekali. Karenanya Pasal 66 ayat (2) sepanjang menggunakan kata “akan” dan “PNS” harus batal agar manfaat hukum yang bersifat “memenuhi” dan “menjamin” terjamin. Tidak terpenuhinya sumpah/janji yang bukan kesalahan pemohon menjadi tidak terjaminnya kepastian hukum karena bertentangan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) khususnya frasa “kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 92. Pembatalan Pasal 137 UU 5/2014 terutama frasa kata “ … Bab V Kepegawaian Daerah …” karena dalam bagian tersebut menerangkan adanya hak hukum dan gaji PNS daerah merugikan PNS daerah karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 tidak terjaminnya asas kepastian hukum. Salah satu sarana membenarkan materi hukum yang dianggap salah adalah dengan melakukan uji materi. Pada akhirnya uji materi Pasal 137 UU 5/2014 dilakukan sebagai aplikasi hak dan kewajiban membela Negara yang dijamin UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Para Pemohon Tenaga Honorer 93. Tenaga Honorer ingin berbakti secara wajar pada persada ini serta dihargai pula secara wajar dan bisa mengaplikasikan kebisaan yang ada secara optimal dan bermartabat sebagaimana layaknya saudara/saudari yang bekerja entah berpredikat PNS, atau sebagai tenaga honorer. 94. Tenaga honorer apapun katagorinya telah nyata-nyata berbakti dan berjasa pada Negara. Namun UU 5/2014 Pasal 6, Pasal 61, Pasal 136 dan Pasal 139 merugikan mereka. 95. Bagi Tenaga honorer K 2 yang tersisa yang lulus tes dan telah diangkat sebagai PNS di tahun 2014 ketika ketentuan UU 5/2014 diberlakukan menjadi tidak sah karena perlakuan istimewa untuk mengangkat langsung PNS telah dicabut seperti pada UU 43/1999 telah dicabut oleh UU 5/2014 Pasal 136 dan Pasal 139. Jaminan hukum yang adil serta kesetaraan dalam hukum menjadi tidak terpenuhi demikian pula jaminan bebas dari perlakuan diskriminatif. 96. Tanpa pencantuman “tenaga honorer” seperti yang tertera pada UU 5/2014 Pasal 6 menjadikan tenaga honorer tidak terjamin hak normatifnya dalam arti keadilan dan kesetaraan serta bebas dari tindak diskriminatif. 97. Tanpa perlakuan khusus bagi tenaga honorer maka frasa kata “memenuhi persyaratan” pada UU 5/2014 Pasal 61 menjadikan tenaga honorer memperoleh perlakuan yang tidak adil serta tidak ada kesetaraan dan memperoleh perlakuan yang diskriminatif. 98. Adanya perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif tampak pada perlakuan yang tidak sama terutama bagi K 2 yang tidak lulus tes dengan hanya sekali tes telah mematikan hak sebagai PNS. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 99. Tenaga honorer semakin lama mengabdi semakin mereka dirugikan (bayangkan tanggal 4 Januari 2005 dianggap honorer non katagori) Padahal penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN haruslah menjamin bebas dari diskriminatif sebagaimana yang ada pada UU 5/2014 Pasal 2 huruf j serta keadilan dan kesetaraan sebagaimana tertera pada UU 5/2014 Pasal 2 huruf l yang merupakan hak normatif setiap pekerja apapun statusnya. 100. Ciri Negara hukum adalah adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (warga negaranya). Salah satunya adalah bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif serta adanya kepastian hukum yang adil karenanya Pasal 2 huruf j dan huruf l sepanjang pasal/ayat yang ada pada UU 5/2014 tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan dan bersifat diskriminatif dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Petitum Gugatan 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon. 2. Menyatakan bahwa UU 5/2014 Pasal 2 huruf a kepastian hukum sepanjang terdapat pasal-pasal dan/atau ayat-ayat yang bertentangan pada: i. Pasal 6, Pasal 136 dan Pasal 139 ii. Pasal 20 ayat (3), Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 120 bilamana dibandingkan dengan Pasal 1 angka 15 serta Pasal 19 ayat (1). iii. Pasal 77 ayat (5) dengan Pasal 118 ayat (2) iv. Pasal 129 UU 5/2014 v. Pasal 131 Dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. 3. Menyatakan bahwa UU 5/2014 Pasal 66 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang terdapat kata “akan” dan singkatan “PNS” pada sumpah/janji PNS karena bertentangan dengan UUD 1945. 4. Menyatakan bahwa UU 5/2014 Pasal 137 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak tertera gaji dan hak hukum PNS Daerah karena bertentangan dengan UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 5. UU 5/2014 Pasal 6, Pasal 61, Pasal 136, dan Pasal 139 tidak mencerminkan asas nondiskriminatif dan keadilan serta kesetaraan bagi tenaga honorer yang ada hingga saat ini. UU 5/2014 Pasal 6, Pasal 61, Pasal 136 dan Pasal 139 sepanjang merugikan hak normatif tenaga honorer dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. 6. Memerintahkan memuat putusan ini pada Berita Negara sebagaimana mestinya A T A U Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru danDosen. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran berkas pegawai honorer. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas: Pasal 2 huruf a yang menyatakan, “Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. kepastian hukum”; Pasal 6 yang menyatakan, “Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK”; Pasal 61 yang menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan”. Pasal 66 ayat (2) yang menyatakan, “Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara". Pasal 136 yang menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Pasal 137 yang menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Pasal 139 yang menyatakan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU ASN) terhadap Pasal Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan: Pasal 27 ayat (3) : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Pasal 28D ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 huruf a, Pasal 6, Pasal 61, Pasal 66 ayat (2), Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 139 UU ASN. 2. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dengan berlakunya Pasal 2 huruf a, Pasal 6, Pasal 61, Pasal 66 ayat (2), Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 139 UU ASN. 3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang mencantumkan pekerjaan statusnya sebagai PNS; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 2 huruf a, Pasal 6, Pasal 61, Pasal 66 ayat (2), Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 139 UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan pada pokoknya sebagaimana diuraikan di bawah ini: a. Pemohon menganggap bahwa penerapan Pasal 137 UU ASN secara tegas telah mencabut Bab V Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah pada UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adanya pembatalan klausul manajemen kepegawaian daerah termasuk peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 137 UU ASN menjadikan gaji dan hak hukum Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berpayung hukum sama sekali dan menciptakan akumulasi pelanggaran peraturan perundang-undangan baik UU ASN maupun peraturan perundang-undangan lainnya semisal UU 32/2004 dan UU 33/2004 yang mengatur gaji dan penggajian serta hak hukum PNS yang bekerja pada instansi daerah; b. Pasal 66 ayat (2) UU ASN khususnya kata “akan” pada setiap pokok pikiran yang ada pada sumpah/janji pada Pasal 66 ayat (2) UU ASN menurut Pemohon tidak tepat karena mengandung dua makna yaitu belum dikerjakan atau belum pasti terjadi karena belum tentu dikerjakan. Selain itu, frasa kata “akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan … Pegawai Negeri Sipil (saja)” dengan tanpa penyebutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 baik PNS maupun PPPK telah meniadakan kemungkinan pemohon yang berstatus PNS memenuhi sumpah dan janjinya selaku PNS; c. Pasal 61 UU 5/2014 tentang ASN khususnya frasa kata “mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PNS, …”, telah menyebabkan persyaratan usia yang tidak dipenuhi bagi tenaga honorer K2 atau mereka para atlet yang melewati masa “peak”-nya atau mereka yang berkarya di Luar Negeri karena keahliannya yang belum dapat diaplikasikan di negara ini dan mereka hanya belum dapat berbakti pada Persada. Selain itu, menurut Pemohon seharusnya ada perlakuan khusus yang menjadikan adanya pengangkatan langsung sebagai pegawai negeri sipil karena penghargaan atas jasa yang telah mereka torehkan; d. Pasal 2 dan Pasal 6 UU ASN tidak mengakomodir nasib tenaga honorer sehingga menjadikan semua tenaga honorer telah kehilangan perlindungan kepastian hukum yang seharusnya mereka miliki. Selain itu, adanya perlakuan seolah Pelamar PPPK berpengalaman kerja nol tahun pada Pasal 98 ayat (2) UU ASN menjadikan PPPK bukanlah pegawai honorer yang selama ini ada. Penyebabnya adalah tahapan PPPK yang ada, yang diatur pada Pasal 96 ayat (2) UU ASN terutama frasa kata “… perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi …”. Merupakan suatu hal yang mustahil bilamana tenaga honorer itu sama dengan PPPK dengan adanya prasyarat sebagaimana yang dikandung dalam Pasal 96 ayat (2) UU ASN; e. Pasal 131 yang merupakan penyetaraan pada huruf f termuat khususnya frasa kata “… dan fungsional umum …” pada Pasal 18 ayat (1) bagian ketiga Jabatan Fungsional UU ASN hanya mengatur Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Ketrampilan. Klasifikasi Fungsional umum sebetulnya ada yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perbedaan antara dua pasal di atas menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum padahal kepastian hukum merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi; f. Pasal 129 ayat (3) UU ASN tidak memberikan perlindungan dan bantuan hukum sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan sehingga mengakibatkan pegawai ASN mampu untuk membela dirinya sendiri bilamana menghadapi sengketa kepegawaian oleh pejabat yang berwenang. Dengan dihapusnya kewenangan PTUN, upaya membela diri Pegawai Negeri Sipil hanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 menggunakan dua cara yaitu keberatan yang digunakan terhadap protes pekerja (ASN) pada penjatuhan hukuman disiplin. Pada bagian Penjelasan, sengketa kepegawaian diberi batasan “sengketa yang diajukan pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang Pegawai”; g. Pasal 120 ayat (3), Pasal 109 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (3) UU ASN khususnya pada frasa “… dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 ….”, dan Pasal 20 ayat (3) UU ASN tertera kalimat, “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi Pusat, …” serta Pasal 120 ayat (3) menunjukkan adanya inkonsistensi dan pertentangan makna berkaitan dengan kedudukan anggota kepolisian dan prajurit TNI yang ternyata pada semua jabatan tertentu [Pasal 20 ayat (3)] dan/atau semua jabatan tertentu yang merupakan pejabat tinggi (termasuk utama, madya dan pratama) tidak seperti pada Pasal 20 UU ASN yang tegas menyatakan pada instansi Pusat saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Pertentangan makna yang ada pada uraian di atas menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi; h. Pasal 118 dan Pasal 77 ayat (5) UU ASN pada paragraf Kesebelas tentang Disiplin terdapat ketentuan sanksi yang mengaturnya hanya menyebut PNS. Sangat dimungkinkan yang mengalaminya memiliki jabatan setara pimpinan tinggi. Hal ini berarti terdapat pertentangan makna dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 118 ayat (1) hingga ayat (4) UU ASN. Adanya perlakuan diskriminatif dalam UU ASN tampak apabila membandingkan antara Pasal 77 ayat (5) terutama kata “sanksi” dan dijabarkan pada Pasal 77 ayat (6) terutama frasa “… penilaian kinerjanya tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai pemberhentian” UU ASN dengan yang terdapat pada Pasal 118 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU ASN khususnya bilamana berasal dari PNS yang menjabat sebagai Pimpinan Tinggi. Berdasarkan uraian di atas pasal- pasal yang dicontohkan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 huruf a UU ASN. Kepastian hukum merupakan hak yang dijamin konstitusi karenanya Pasal 2 huruf a yang dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terutama pada frasa “… jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dst”. [3.10.2] Bahwa menurut Mahkamah, posita Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal a quo dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian konstitusionalitas pasal- pasal UU ASN sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga hubungan antara posita dan petitum permohonan menjadi tidak jelas. Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Walaupun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon a quo kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon kabur; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan Pukul 11.53 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id