PUU
Tahun 2026
269/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pemohon: Mustadinata Moestafa
Tanggal Putusan: 2026-08-12T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 269/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Mustadinata Moestafa
Pekerjaan
:
Pensiunan
Alamat
:
Perum GDC Sektor Anggrek I Blok C5/1, RT 007/RW
004, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota
Depok, Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/SKK/UJI-UUP2SK/VII/2026 tanggal
11 Juli 2026, memberi kuasa kepada Dr. Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H., S.T., M.M.,
Dr. Rono Prakoso, S.H., M. H., MKn., Dr. A. Somad, S.H., M.H., dan Mustofa, S.H.,
M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HMF Purnama Law Firm
beralamat di Kedai Rumah Hukum, samping L5 Nomor 9 Cluster Galileo Legenda
Wisata Cibubur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, bertindak baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
14 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 14 Juli 2026
2
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 268/PUU/PAN.MK/
AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 269/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 15 Juli
2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 14 Juli 2026
dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan
hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945,
(vide Bukti P-8), kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh Mahkamah
Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang
menjalankan fungsi peradilan menurut kewenangan yang diberikan secara
langsung oleh Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi tersebut
ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang
memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun
1945.
Dengan demikian,
kewenangan
pengujian
konstitusionalitas Undang-Undang merupakan kewenangan yang bersumber
langsung dari konstitusi (constitutional jurisdiction).
3. Bahwa kewenangan konstitusional tersebut selanjutnya dijabarkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan.
4. Pertama, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554) (vide Bukti P-11), yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
Kedua, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tentang Kekuasaan
Kehakiman (vide Bukti P-10), yang kembali menegaskan kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari
pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
5. Bahwa konsistensi pengaturan tersebut juga tercermin dalam Pasal 9 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
(vide Bukti P-12), yang menentukan bahwa apabila suatu Undang-Undang
diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi
merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji
konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
6. Bahwa kewenangan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka 3
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor
7 Tahun 2025, (vide Bukti P13), yang menyatakan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang
selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi
kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, termasuk pengujian Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
7. Bahwa ketentuan tersebut tidak membentuk kewenangan baru bagi
Mahkamah Konstitusi, melainkan mengatur tata cara beracara sekaligus
menegaskan bahwa perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar merupakan bagian dari kewenangan konstitusional
4
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditentukan oleh UUD NRI Tahun
1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa objek Permohonan a quo adalah pengujian materiil terhadap norma
Undang-Undang, yaitu Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun
2026.
Menurut
Pemohon,
norma
tersebut
mengandung
ketidaklengkapan norma (constitutional omission), karena belum mengatur
kewajiban adanya mekanisme perlindungan dan penyesuaian nilai riil
manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua, sehingga menimbulkan
persoalan konstitusional terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional
Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
9. Bahwa oleh karena Permohonan a quo secara substansial mempersoalkan
konstitusionalitas norma Undang-Undang, bukan mengenai pelaksanaan
norma, tindakan administratif, kebijakan pemerintah, ataupun penerapan
Undang-Undang dalam suatu kasus konkret, maka objek Permohonan
berada sepenuhnya dalam ruang lingkup kewenangan pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554),
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tentang Kekuasaan Kehakiman,
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
5
Indonesia Nomor 6801), serta Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 7 Tahun 2025,
Maka Mahkamah Konstitusi Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili, Dan
Memutus Permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1) Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)
(vide Bukti P-11( ) juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (vide Bukti P-13), yang berhak mengajukan permohonan
pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang, yaitu:
(a) perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
(b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
(c) badan hukum publik atau badan hukum privat; dan
(d) lembaga negara.
2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penilaian mengenai kedudukan
hukum (legal standing) Pemohon harus diawali dengan menentukan apakah
Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum (subjectum litis) yang
berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah
Konstitusi sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) huruf
a PMK Nomor 7 Tahun 2025, yakni sebagai perorangan warga negara
Indonesia yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang.
3) Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon merupakan Warga Negara
Indonesia yang mempunyai kapasitas hukum (persona standi in judicio) untuk
6
bertindak sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi. Status kewarganegaraan tersebut dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing Pemohon yang diajukan
sebagai Bukti P-1, sehingga secara yuridis Pemohon telah memenuhi
kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 7 Tahun 2025.
4) Bahwa dengan terpenuhinya kualifikasi tersebut, Pemohon memiliki kualitas
sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, Pemohon memenuhi persyaratan formal sebagai Pemohon
untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 134 angka
4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang menurut Pemohon mengandung
ketidaklengkapan norma (constitutional omission) karena belum mengatur
mekanisme perlindungan dan penyesuaian nilai riil manfaat pensiun sebagai
penghasilan hari tua.
5) Bahwa dengan demikian, ditinjau dari aspek kualifikasi subjek hukum
(subjectum litis), Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang
berhak mengajukan Permohonan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi.
Adapun mengenai ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau hak
konstitusional yang dialami Pemohon sebagai akibat berlakunya norma yang
dimohonkan
pengujian,
maka
pemohon
harus
memenuhi
kriteria
berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 yang merupakan penjabaran dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi.
6) Bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak
mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
Pemohon juga wajib membuktikan adanya kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional yang timbul sebagai akibat berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian. Persyaratan tersebut diatur dalam
7
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (vide Bukti
P-13), yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (vide Bukti P-11). Ketentuan
tersebut menentukan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) apabila
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a) terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c) kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau
sekurang-kurangnya bersifat potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d) terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional yang didalilkan dengan berlakunya undang-undang atau
Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
e) terdapat kemungkinan bahwa apabila Permohonan dikabulkan, kerugian
konstitusional yang didalilkan tersebut tidak lagi terjadi atau setidak-
tidaknya dapat dipulihkan.
7) Bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan
kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
tersebut di atas, berikut Pemohon menguraikan secara berturut-turut
mengenai keberadaan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun
1945, bentuk kerugian konstitusional yang dialami, sifat kerugian tersebut,
hubungan sebab akibat antara kerugian dengan norma yang dimohonkan
pengujian, serta kemungkinan pemulihan kerugian konstitusional apabila
8
Permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan uraian
sebagai berikut:
A. TERDAPAT
HAK
DAN/ATAU
KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL
PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
1) Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)
juncto Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh Pemohon agar memiliki
kedudukan hukum (legal standing) adalah adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Persyaratan tersebut merupakan prasyarat
konstitusional yang bersifat mendasar karena Mahkamah Konstitusi hanya
berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh pihak yang
mendalilkan bahwa hak atau kewenangan konstitusionalnya telah atau
berpotensi dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Oleh sebab itu,
sebelum Mahkamah menilai ada atau tidaknya kerugian konstitusional,
terlebih dahulu harus dipastikan bahwa hak yang didalilkan oleh Pemohon
benar-benar merupakan hak yang bersumber langsung dari UUD NRI Tahun
1945.
2) Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak konstitusional
(constitutional rights) merupakan hak-hak dasar yang memperoleh legitimasi
tertinggi karena dijamin secara langsung oleh konstitusi. Hak konstitusional
berbeda dengan hak yang lahir semata-mata dari undang-undang. Hak yang
diberikan oleh undang-undang dapat diperluas, dibatasi, atau diubah oleh
pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi,
sedangkan hak konstitusional hanya dapat diatur pelaksanaannya tanpa
menghilangkan substansi perlindungan yang dijamin oleh UUD NRI Tahun
1945. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang pada hakikatnya
9
bukanlah sumber lahirnya hak konstitusional, melainkan instrumen hukum
untuk menjamin agar hak-hak konstitusional tersebut dapat diwujudkan
secara efektif dalam kehidupan bernegara.
3) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdasarkan UUD
NRI Tahun 1945 merupakan pemegang hak-hak dasar yang melekat karena
status kewarganegaraannya. Sebagai warga negara, Pemohon berhak
memperoleh
perlindungan
konstitusional
terhadap
setiap
tindakan
pembentuk undang-undang yang berpotensi mengurangi, menghambat,
ataupun menyebabkan tidak efektifnya perlindungan terhadap hak-hak yang
dijamin oleh konstitusi. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan terhadap
norma yang secara nyata membatasi hak warga negara, tetapi juga terhadap
norma yang karena ketidaklengkapan pengaturannya menyebabkan hak
konstitusional tidak dapat dinikmati secara optimal.
4) Bahwa konsekuensi logis dari supremasi konstitusi adalah bahwa setiap
pembentukan undang-undang harus selalu diarahkan untuk mewujudkan
perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan
demikian, pembentuk undang-undang tidak hanya berkewajiban menghindari
pembentukan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga
berkewajiban membentuk norma yang secara substansial memadai untuk
menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional tersebut. Dalam konteks
inilah, ketidaklengkapan pengaturan (constitutional omission) dapat menjadi
persoalan konstitusional apabila mengakibatkan hak konstitusional yang
dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 kehilangan efektivitas perlindungannya.
5) Bahwa hak konstitusional pertama yang menjadi dasar Permohonan a quo
adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Norma konstitusi tersebut tidak hanya menjamin adanya kepastian
hukum dalam arti formal, tetapi juga menghendaki agar setiap pembentukan
undang-undang menghasilkan norma yang jelas, konsisten, tidak saling
bertentangan, tidak menimbulkan kekosongan hukum, serta mampu
memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak warga negara.
Kepastian hukum yang adil tidak akan tercapai apabila pembentuk undang-
undang meninggalkan aspek yang secara konstitusional justru menentukan
efektivitas perlindungan terhadap hak tersebut.
10
6) Bahwa hak konstitusional berikutnya adalah hak atas jaminan sosial
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hak
atas jaminan sosial bukan sekadar hak untuk menjadi peserta suatu program
jaminan sosial ataupun menerima manfaat secara formal, melainkan hak
untuk memperoleh perlindungan sosial yang mampu menjamin harkat,
martabat, dan keberlangsungan kehidupan yang layak. Oleh karena itu,
setiap pengaturan mengenai sistem jaminan sosial harus dimaknai sebagai
instrumen pelaksanaan hak konstitusional, bukan sekadar pengaturan
administratif mengenai kelembagaan ataupun tata kelola penyelenggaraan
program.
7) Bahwa Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas memerintahkan
negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Perintah konstitusi tersebut tidak dapat dimaknai hanya sebagai kewajiban
membentuk lembaga atau menyelenggarakan program jaminan sosial, tetapi
juga mencakup kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa sistem
yang dibentuk benar-benar mampu memberikan perlindungan yang efektif
terhadap hak warga negara. Dengan demikian, sistem jaminan sosial harus
dirancang sedemikian rupa sehingga manfaat yang diberikan tetap mampu
menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai instrumen perlindungan sosial.
8) Bahwa seluruh kewajiban tersebut memperoleh landasan konstitusional yang
lebih mendasar dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Dalam
negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk
pembentuk undang-undang, tunduk pada prinsip supremasi konstitusi. Oleh
karena itu, pembentukan undang-undang wajib memenuhi asas kepastian
hukum, keadilan, rasionalitas, konsistensi, proporsionalitas, dan efektivitas
perlindungan hak konstitusional. Ketika suatu undang-undang mengatur
penyelenggaraan hak konstitusional tetapi tidak mengatur aspek yang secara
esensial diperlukan agar hak tersebut terlindungi secara efektif, maka
keadaan demikian dapat menimbulkan persoalan konstitusional.
9) Bahwa apabila Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan
Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dibaca secara sistematis, harmonis,
dan integral, tampak adanya hubungan yang saling menguatkan. Pasal 1
ayat (3) meletakkan prinsip negara hukum sebagai fondasi penyelenggaraan
11
negara. Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil. Pasal 28H
ayat (3) menetapkan hak atas jaminan sosial sebagai hak konstitusional
setiap warga negara. Pasal 34 ayat (2) memberikan mandat konstitusional
kepada negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial sebagai
instrumen pelaksanaan hak tersebut. Keempat norma konstitusi tersebut
membentuk satu kesatuan sistem perlindungan konstitusional yang tidak
dapat dipisahkan satu sama lain.
10) Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon merupakan peserta dan penerima
manfaat dana pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023
tentang
Pengembangan
dan
Penguatan
Sektor
Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Oleh karena dana pensiun merupakan bagian dari sistem jaminan sosial
nasional, maka hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945 memiliki hubungan yang langsung dengan norma yang mengatur
dana pensiun. Dengan demikian, pembentuk undang-undang berkewajiban
menyusun pengaturan mengenai dana pensiun secara lengkap sehingga
tujuan konstitusional perlindungan jaminan sosial dapat diwujudkan secara
efektif.
11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, telah nyata bahwa Pemohon
memiliki hak-hak konstitusional yang secara langsung diberikan dan dijamin
oleh UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak tersebut sekaligus melahirkan kewajiban
konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk norma
yang memadai, efektif, dan tidak menyisakan ketidaklengkapan yang dapat
mengurangi perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh
karena itu, unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 7
Tahun 2025 telah terpenuhi. Selanjutnya, Pemohon akan menguraikan
bahwa berlakunya Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026, karena ketidaklengkapan pengaturannya,
telah mengakibatkan hak-hak konstitusional tersebut tidak memperoleh
perlindungan secara efektif
12
B. HAK
DAN/ATAU
KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL
PEMOHON
DIRUGIKAN
OLEH
BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG
YANG
DIMOHONKAN PENGUJIAN
1) Bahwa setelah Pemohon membuktikan adanya hak-hak konstitusional yang
secara langsung dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, unsur berikutnya yang harus dipenuhi dalam
pembuktian kedudukan hukum (legal standing) adalah adanya kerugian
terhadap hak-hak konstitusional tersebut sebagai akibat berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Unsur
ini menuntut adanya hubungan normatif antara hak konstitusional Pemohon
dengan norma undang-undang yang diuji, sehingga Mahkamah dapat menilai
bahwa kerugian yang didalilkan benar-benar bersumber dari keberlakuan
norma tersebut, dan bukan semata-mata akibat implementasi norma,
tindakan administratif, ataupun faktor eksternal lainnya.
2) Bahwa dalam Permohonan a quo, objek yang dimohonkan pengujian adalah
Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, sepanjang norma tersebut
tidak mengatur kewajiban adanya mekanisme perlindungan terhadap nilai riil
manfaat pensiun melalui evaluasi dan/atau penyesuaian secara berkala.
Dengan demikian, yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah keberadaan
norma mengenai dana pensiun itu sendiri, melainkan ketidaklengkapan
pengaturannya (constitutional omission) yang menyebabkan perlindungan
terhadap hak-hak konstitusional peserta dan penerima manfaat dana pensiun
tidak terlaksana secara utuh sebagaimana diperintahkan oleh UUD NRI
Tahun 1945.
3) Bahwa secara konstitusional, pembentukan suatu undang-undang tidak
hanya dituntut untuk menghindari lahirnya norma yang secara eksplisit
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga dituntut untuk
membentuk norma yang lengkap, koheren, efektif, dan mampu mewujudkan
perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Konsekuensi
13
tersebut merupakan perwujudan dari prinsip Negara Hukum sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki
agar setiap produk legislasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga
memenuhi tuntutan perlindungan konstitusional secara substantif. Oleh
karena itu, ketika pembentuk undang-undang memilih mengatur sistem dana
pensiun sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional, pembentuk
undang-undang
sekaligus
memikul
kewajiban
konstitusional
untuk
memastikan bahwa pengaturan tersebut mampu menjamin efektivitas
perlindungan hak-hak konstitusional para pesertanya.
4) Bahwa hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945 dan kewajiban negara untuk mengembangkan
sistem jaminan sosial sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 34 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 merupakan dua norma konstitusi yang tidak dapat
dipisahkan. Hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial hanya dapat
diwujudkan apabila negara membangun suatu sistem jaminan sosial yang
secara normatif mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap
tujuan penyelenggaraannya. Dengan demikian, keberadaan sistem dana
pensiun tidak cukup hanya diukur dari adanya lembaga, kepesertaan,
maupun pembayaran manfaat pensiun, tetapi juga harus diukur dari
kemampuan sistem tersebut dalam menjaga agar manfaat pensiun tetap
menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai perlindungan sosial pada
masa pensiun.
5) Bahwa dalam perkara a quo, justru pada titik tersebut terdapat
ketidaklengkapan norma yang menjadi objek pengujian. Undang-undang
memang telah mengatur mengenai penyelenggaraan dana pensiun, namun
tidak mengatur adanya kewajiban hukum untuk melakukan evaluasi maupun
penyesuaian terhadap nilai riil manfaat pensiun, sehingga undang-undang
tidak menyediakan instrumen normatif yang menjamin agar manfaat pensiun
tetap memiliki fungsi perlindungan sosial sebagaimana dimaksud oleh UUD
NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, undang-undang hanya mengatur
keberadaan manfaat pensiun, tetapi belum mengatur keberlanjutan
efektivitas manfaat pensiun sebagai instrumen perlindungan konstitusional.
6) Bahwa penting untuk ditegaskan bahwa Pemohon tidak mendalilkan inflasi,
perubahan kondisi ekonomi, ataupun penurunan daya beli sebagai objek
14
pengujian konstitusional. Fenomena tersebut merupakan realitas ekonomi
yang berada di luar ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akan
tetapi, ketika perubahan kondisi ekonomi tersebut tidak diantisipasi oleh
pembentuk undang-undang melalui suatu mekanisme normatif yang
memberikan perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun, maka
persoalannya bergeser menjadi persoalan konstitusional. Dengan demikian,
yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon bukanlah inflasi,
melainkan ketiadaan norma yang mewajibkan adanya perlindungan hukum
terhadap dampak inflasi terhadap manfaat pensiun.
7) Bahwa akibat ketidaklengkapan norma tersebut, Pemohon sebagai peserta
dan penerima manfaat dana pensiun berada dalam keadaan tidak
memperoleh kepastian hukum mengenai keberlangsungan perlindungan atas
manfaat pensiun yang diterimanya. Hak Pemohon atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menjadi tidak terlindungi secara optimal karena undang-undang tidak
memberikan dasar hukum mengenai mekanisme perlindungan terhadap nilai
riil manfaat pensiun. Demikian pula hak Pemohon atas jaminan sosial
sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 kehilangan
efektivitas perlindungannya karena sistem jaminan sosial yang dibentuk oleh
undang-undang
tidak
dilengkapi
dengan
norma
yang
menjamin
keberlangsungan fungsi manfaat pensiun sebagai perlindungan sosial.
8) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon dalam perkara a quo bukan
merupakan kerugian yang timbul karena adanya kesalahan penyelenggara
dana pensiun, bukan pula akibat kebijakan administratif pemerintah ataupun
tindakan individual pejabat negara. Kerugian tersebut lahir secara langsung
dari desain normatif undang-undang yang tidak mengatur mekanisme
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun. Selama ketidaklengkapan
norma tersebut tetap dipertahankan, maka hak-hak konstitusional Pemohon
akan terus berada dalam kondisi yang tidak memperoleh perlindungan
secara penuh sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
9) Bahwa terhadap kemungkinan adanya dalil bahwa pengaturan mengenai
evaluasi atau penyesuaian manfaat pensiun merupakan wilayah kebijakan
hukum
pembentuk
undang-undang
(open
legal
policy),
Pemohon
berpendapat bahwa Permohonan a quo tidak mempersoalkan pilihan
15
kebijakan mengenai besaran manfaat pensiun, formula penyesuaian,
frekuensi evaluasi, maupun aspek teknis lainnya. Seluruh aspek tersebut
tetap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Permohonan a
quo semata-mata mempersoalkan ketiadaan norma yang mengakibatkan
tidak adanya kewajiban konstitusional dalam sistem dana pensiun untuk
melindungi nilai riil manfaat pensiun. Oleh karena itu, yang dimohonkan
kepada Mahkamah bukanlah pembentukan kebijakan baru, melainkan
penegasan bahwa pembentuk undang-undang wajib memenuhi standar
minimum perlindungan konstitusional yang diperintahkan oleh UUD NRI
Tahun 1945.
10) Bahwa dengan demikian, berlakunya Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155
ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026, sepanjang tidak mengatur mekanisme
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun, telah mengakibatkan hak-
hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945 tidak memperoleh perlindungan secara efektif. Oleh karena itu, unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 telah terpenuhi.
C. KERUGIAN
KONSTITUSIONAL
PEMOHON
BERSIFAT
SPESIFIK
(KHUSUS) DAN AKTUAL, ATAU SEKURANG-KURANGNYA BERSIFAT
POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT
DIPASTIKAN AKAN TERJADI
1) Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 mensyaratkan agar kerugian konstitusional yang didalilkan oleh
Pemohon tidak bersifat abstrak, hipotetis, atau sekadar merupakan
kepentingan umum (public interest), melainkan harus merupakan kerugian
yang secara khusus melekat pada diri Pemohon serta telah terjadi secara
aktual atau sekurang-kurangnya berdasarkan penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi sebagai akibat berlakunya norma undang-undang
yang dimohonkan pengujian. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk
memastikan bahwa permohonan pengujian undang-undang benar-benar
diajukan oleh pihak yang secara langsung terdampak oleh keberlakuan
16
norma, sehingga pengujian konstitusional tetap berada dalam kerangka
penyelesaian sengketa konstitusional yang konkret dan bukan semata-mata
penilaian akademik terhadap kualitas suatu undang-undang.
2) Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon bukanlah warga negara yang
mengajukan permohonan semata-mata atas dasar kepentingan umum
ataupun kepedulian terhadap penyelenggaraan sistem dana pensiun
nasional. Pemohon adalah peserta sekaligus penerima manfaat Program
Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang hak-haknya secara langsung tunduk
pada pengaturan Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2026. Oleh karena itu, keberlakuan norma yang dimohonkan
pengujian mempunyai hubungan langsung dengan status hukum, hak
konstitusional, dan kepentingan hukum Pemohon sebagai penerima manfaat
pensiun.
3) Bahwa sifat spesifik (khusus) dari kerugian konstitusional Pemohon terletak
pada kenyataan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang secara
langsung menerima manfaat pensiun berdasarkan sistem PPMP. Berbeda
dengan masyarakat pada umumnya yang tidak berada dalam hubungan
hukum dengan penyelenggaraan dana pensiun tersebut, Pemohon secara
langsung berada dalam lingkup keberlakuan norma yang dimohonkan
pengujian. Dengan demikian, kerugian yang dialami Pemohon bukan
merupakan kerugian yang bersifat umum (actio popularis), melainkan
kerugian individual yang lahir karena adanya hubungan hukum langsung
antara Pemohon dengan norma yang menjadi objek pengujian.
4) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon juga bersifat aktual. Pemohon saat
ini tahun 2026 menerima manfaat pensiun sebesar Rp9.534.384,00
(sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat
rupiah) setiap bulan, dan berdasarkan kajian yang menjadi bagian dari bukti
permohonan, manfaat tersebut tidak mengalami penyesuaian sejak pertama
kali menerima pensiun tahun 2021 (Vide bukti P-14). Akibatnya, walaupun
jumlah nominal manfaat pensiun tetap, kemampuan ekonominya untuk
memenuhi kebutuhan hidup mengalami penurunan yang nyata seiring
perubahan kondisi ekonomi. Kajian tersebut menunjukkan bahwa yang
17
mengalami penurunan bukanlah nilai nominal manfaat pensiun, melainkan
nilai riil (real purchasing power) dari manfaat pensiun yang diterima
Pemohon.
5) Bahwa sebagai ilustrasi empiris, kajian tersebut menunjukkan bahwa apabila
pada tahun 2021(vide bukti P-14. P-18) manfaat pensiun Pemohon sebesar
Rp9.534.384,00 masih memiliki kemampuan membeli sekitar 1.036 liter
BBM, maka pada tahun 2026 dengan jumlah manfaat pensiun yang tetap
sama, kemampuan membeli hanya sekitar 587 liter BBM, atau mengalami
penurunan daya beli sekitar 43,34%. Demikian pula apabila diukur
menggunakan indikator emas sebagai store of value, manfaat pensiun yang
semula setara dengan sekitar 11,38 gram emas pada tahun 2021, pada tahun
2026 (vide bukti P-15, P-18) hanya setara dengan sekitar 4,05 gram emas,
atau mengalami penurunan kemampuan ekonomi sekitar 64,40%. Data
tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadikan harga BBM maupun emas
sebagai ukuran konstitusional kesejahteraan, melainkan sebagai indikator
objektif yang memperlihatkan terjadinya penurunan nilai riil manfaat pensiun
yang diterima Pemohon.
6) Bahwa sekalipun demikian, Pemohon menegaskan bahwa kerugian
konstitusional dalam perkara a quo bukanlah penurunan daya beli itu sendiri.
Penurunan daya beli hanyalah manifestasi faktual yang memperlihatkan
akibat dari tidak adanya mekanisme perlindungan normatif dalam undang-
undang yang dimohonkan pengujian.
Kerugian konstitusional yang sesungguhnya terletak pada keadaan di mana
Pemohon, sebagai pemegang hak konstitusional atas kepastian hukum yang
adil dan hak atas jaminan sosial, tidak memperoleh perlindungan hukum yang
memadai karena undang-undang a quo tidak mengatur mekanisme evaluasi
dan/atau penyesuaian manfaat pensiun untuk menjaga nilai riil manfaat
tersebut.
7) Bahwa dengan kata lain, apabila undang-undang a quo memuat norma yang
mewajibkan adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap nilai riil manfaat
pensiun, maka setiap perubahan kondisi ekonomi dapat dinilai dan
dipertimbangkan melalui mekanisme hukum yang ditentukan oleh pembentuk
undang-undang. Akan tetapi, karena norma tersebut sama sekali tidak diatur,
Pemohon kehilangan perlindungan hukum sejak awal. Oleh sebab itu,
18
kerugian konstitusional Pemohon bukan timbul karena inflasi sebagai
fenomena
ekonomi,
melainkan
karena
ketidaklengkapan
norma
(constitutional omission) yang menyebabkan tidak tersedianya instrumen
hukum untuk melindungi efektivitas hak konstitusional Pemohon.
8) Bahwa
kerugian
tersebut
juga
bersifat
berkelanjutan
(continuing
constitutional injury). Manfaat pensiun merupakan manfaat yang dibayarkan
secara periodik sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan sebagai
penerima manfaat. Selama norma yang dimohonkan pengujian tetap tidak
mengatur mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun, maka
setiap pembayaran manfaat pensiun akan terus diterima dalam kerangka
hukum yang sama, yaitu tanpa adanya jaminan normatif mengenai
pemeliharaan nilai riil manfaat tersebut. Dengan demikian, kerugian
konstitusional Pemohon bukan merupakan kerugian yang berhenti pada satu
peristiwa tertentu, tetapi terus berlangsung dan berulang selama
ketidaklengkapan norma tersebut tetap dipertahankan.
9) Bahwa bahkan apabila Mahkamah berpendapat bahwa sebagian akibat yang
didalilkan belum sepenuhnya aktual, setidak-tidaknya kerugian tersebut
memenuhi kriteria potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi. Hal tersebut karena manfaat pensiun dibayarkan
dalam jangka panjang, sedangkan perubahan kondisi ekonomi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika perekonomian. Dalam keadaan
tidak adanya mekanisme evaluasi dan perlindungan normatif sebagaimana
dimohonkan Pemohon, maka secara rasional dan objektif dapat dipastikan
bahwa nilai riil manfaat pensiun akan terus mengalami erosi dari waktu ke
waktu, sehingga efektivitas perlindungan hak atas jaminan sosial yang
dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 semakin berkurang.
10) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, kerugian konstitusional yang
dialami Pemohon telah memenuhi seluruh karakteristik sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, yaitu:
(i) bersifat spesifik, karena hanya melekat pada Pemohon sebagai peserta
dan penerima manfaat PPMP yang secara langsung tunduk pada norma
yang diuji;
19
(ii) bersifat aktual, karena Pemohon telah mengalami keadaan di mana
manfaat pensiun yang diterimanya tidak memperoleh perlindungan
normatif terhadap pemeliharaan nilai riilnya yang tercermin pula dari
penurunan kemampuan ekonomi sebagaimana dibuktikan dalam kajian
empiris; dan
(iii) sekurang-kurangnya bersifat potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terus terjadi sepanjang ketidaklengkapan
norma dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 tidak diperbaiki melalui putusan Mahkamah.
D. TERDAPAT HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (CAUSAL VERBAND) ANTARA
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
1) Bahwa salah satu persyaratan kedudukan hukum (legal standing)
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 adalah adanya hubungan sebab akibat
(causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh
Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Persyaratan tersebut menghendaki agar kerugian konstitusional yang dialami
Pemohon tidak lahir karena faktor-faktor yang berdiri sendiri di luar norma
yang diuji, melainkan merupakan konsekuensi yuridis yang memiliki
hubungan langsung, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
konstitusional dengan keberlakuan norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian.
2) Bahwa dalam perkara a quo, hubungan sebab akibat tersebut terbangun
secara jelas karena objek yang dimohonkan pengujian bukan merupakan
tindakan administratif, bukan pula keputusan individual dari Pendiri Dana
Pensiun, Pengurus Dana Pensiun, maupun Otoritas Jasa Keuangan,
melainkan norma dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang menurut Pemohon tidak memberikan
pengaturan yang memadai mengenai mekanisme perlindungan terhadap nilai
riil manfaat pensiun sebagai bagian dari sistem jaminan sosial.
20
3) Bahwa oleh karena objek pengujian dalam permohonan a quo adalah norma
undang-undang, maka hubungan sebab akibat yang harus dibuktikan juga
merupakan hubungan antara keberlakuan norma tersebut dengan kerugian
konstitusional Pemohon. Dengan demikian, fokus pembuktian dalam unsur
ini bukan ditujukan kepada tindakan atau kebijakan para penyelenggara dana
pensiun, melainkan kepada akibat konstitusional yang timbul karena ruang
pengaturan yang dibentuk oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian.
4) Bahwa menurut Pemohon, kerugian konstitusional yang telah diuraikan pada
bagian sebelumnya tidak berdiri sendiri sebagai akibat dari dinamika ekonomi
ataupun perubahan kondisi pasar. Perubahan kondisi ekonomi, termasuk
inflasi (vide bukti P-14, P-15, P-18), pada hakikatnya merupakan keadaan
faktual (factual circumstance) yang dapat terjadi dalam setiap sistem
perekonomian. Akan tetapi, kerugian konstitusional Pemohon muncul ketika
keadaan faktual tersebut tidak direspons oleh suatu kerangka normatif yang
memberikan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional Pemohon
sebagai peserta dan penerima manfaat dana pensiun.
5) Bahwa dengan demikian, hubungan sebab akibat dalam perkara a quo tidak
dibangun atas dalil bahwa inflasi merupakan penyebab langsung kerugian
konstitusional Pemohon. Sebaliknya, hubungan sebab akibat tersebut
dibangun atas dalil bahwa keberlakuan norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian belum mengatur mekanisme hukum yang diperlukan
untuk menjaga efektivitas perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun,
sehingga hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan
hak atas jaminan sosial tidak memperoleh perlindungan yang utuh
sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
6) Bahwa berdasarkan konstruksi tersebut, hubungan sebab akibat dalam
permohonan a quo memiliki rangkaian yang logis dan tidak terputus, yaitu
berlakunya norma undang-undang yang tidak mengatur mekanisme
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun mengakibatkan tidak
tersedianya dasar hukum bagi pembentukan mekanisme evaluasi maupun
penyesuaian manfaat pensiun; keadaan tersebut menyebabkan hak
konstitusional Pemohon sebagai penerima manfaat dana pensiun tidak
memperoleh perlindungan hukum yang memadai; dan pada akhirnya
21
menimbulkan kerugian konstitusional sebagaimana telah diuraikan pada
bagian sebelumnya.
7) Bahwa hubungan sebab akibat tersebut juga bersifat langsung (direct causal
relationship) karena Pemohon merupakan subjek hukum yang secara nyata
berada dalam ruang lingkup pengaturan norma yang dimohonkan pengujian.
Pemohon bukanlah pihak yang hanya memiliki kepentingan tidak langsung
terhadap penyelenggaraan dana pensiun, melainkan merupakan peserta (
Vide bukti P-3) sekaligus penerima manfaat Program Pensiun Manfaat Pasti
(PPMP) yang hak dan kepentingan hukumnya secara langsung dipengaruhi
oleh desain normatif yang dibentuk melalui undang-undang a quo (vide bukti
P-4). Oleh karena itu, setiap ketidaklengkapan pengaturan mengenai
perlindungan manfaat pensiun secara langsung berimplikasi terhadap
kedudukan konstitusional Pemohon.
8) Bahwa hubungan sebab akibat tersebut semakin nyata apabila dikaitkan
dengan keadaan konkret Pemohon. Sebagai penerima manfaat pensiun
sebesar Rp9.534.384,00 per bulan (vide bukti P5) yang dibayarkan secara
berkala (vide bukti P-6), Pemohon mengalami penurunan kemampuan
ekonomi dari manfaat pensiun yang diterimanya. Kajian yang diajukan
sebagai alat bukti memperlihatkan bahwa manfaat pensiun tersebut tetap
secara nominal, namun mengalami penurunan nilai riil yang tercermin dari
menurunnya daya beli terhadap berbagai indikator ekonomi. Data tersebut
tidak dimaksudkan untuk menjadikan perubahan harga sebagai dasar
pengujian konstitusional, melainkan sebagai fakta empiris yang menunjukkan
bahwa ketiadaan mekanisme perlindungan normatif telah menimbulkan
akibat nyata terhadap Pemohon.
9) Bahwa Pemohon menegaskan bahwa keadaan faktual tersebut bukan
merupakan dasar utama permohonan a quo, melainkan merupakan
konsekuensi yang memperlihatkan bagaimana norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian bekerja dalam praktik. Dengan kata lain, kerugian
konstitusional Pemohon bukan disebabkan oleh perubahan harga barang
dan jasa itu sendiri, melainkan oleh tidak tersedianya perlindungan hukum
yang memadai dalam norma undang-undang terhadap keadaan yang secara
objektif dapat memengaruhi efektivitas manfaat pensiun sebagai bagian dari
sistem jaminan sosial.
22
10) Bahwa oleh karena itu, hubungan sebab akibat yang didalilkan Pemohon
bukan merupakan hubungan yang bersifat spekulatif (speculative causation)
ataupun hubungan yang terlalu jauh (remote causation), melainkan
hubungan hukum yang bersifat langsung (proximate legal causation). Apabila
norma yang dimohonkan pengujian sejak semula telah memberikan
pengaturan mengenai mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun, maka menurut penalaran yang wajar Pemohon akan memperoleh
perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap hak konstitusionalnya.
Sebaliknya, karena mekanisme tersebut tidak diatur dalam norma yang diuji,
maka perlindungan konstitusional terhadap Pemohon menjadi tidak utuh.
11) Bahwa penting pula ditegaskan bahwa permohonan a quo tidak dimaksudkan
untuk mempersoalkan pilihan kebijakan (policy choice) mengenai besaran
manfaat pensiun, besaran penyesuaian manfaat, metode indeksasi,
frekuensi evaluasi, maupun formula tertentu yang harus diterapkan oleh
pembentuk undang-undang. Persoalan-persoalan tersebut merupakan
materi yang berada dalam ruang kebijakan hukum (legal policy) pembentuk
undang-undang. Yang menjadi persoalan konstitusional dalam permohonan
ini adalah adanya hubungan sebab akibat antara tidak diaturnya mekanisme
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun dengan hilangnya
perlindungan efektif terhadap hak konstitusional Pemohon sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12) Bahwa oleh karena kerugian konstitusional Pemohon lahir sebagai
konsekuensi langsung dari keberlakuan norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian, dan bukan semata-mata akibat faktor eksternal
maupun pelaksanaan administratif oleh penyelenggara dana pensiun, maka
telah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang nyata, logis,
langsung, dan konstitusional antara kerugian yang dialami Pemohon dengan
berlakunya Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2026. Dengan demikian, unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 telah
terpenuhi.
23
E. TERDAPAT
KEMUNGKINAN
BAHWA
APABILA
PERMOHONAN
DIKABULKAN, KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIDALILKAN
TERSEBUT TIDAK LAGI TERJADI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DAPAT
DIPULIHKAN
1) Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 mensyaratkan adanya kemungkinan bahwa apabila permohonan
pengujian undang-undang dikabulkan, kerugian
konstitusional yang
didalilkan oleh Pemohon tidak lagi terjadi atau setidak-tidaknya dapat
dipulihkan. Persyaratan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari doktrin constitutional injury yang dianut dalam hukum acara Mahkamah
Konstitusi, karena pengujian undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk
menilai kesesuaian suatu norma terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara abstrak, melainkan juga untuk
memastikan bahwa putusan Mahkamah mampu memberikan pemulihan
konstitusional (constitutional remedy) terhadap hak konstitusional warga
negara yang dirugikan akibat berlakunya norma tersebut.
2) Bahwa esensi pemulihan konstitusional (constitutional remedy) dalam
perkara pengujian undang-undang bukanlah pemulihan seluruh akibat faktual
atau ekonomis yang telah terjadi, melainkan pemulihan terhadap
perlindungan konstitusional yang hilang atau berkurang akibat keberlakuan
norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, ukuran pemulihan dalam perkara a
quo tidak terletak pada ada atau tidak adanya perubahan nominal manfaat
pensiun yang diterima Pemohon, melainkan pada ada atau tidak adanya
mekanisme hukum yang secara konstitusional menjamin perlindungan
terhadap hak Pemohon.
3) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian-bagian sebelumnya,
kerugian
konstitusional
yang
dialami
Pemohon
bersumber
pada
ketidaklengkapan norma (constitutional omission) dalam Pasal 134 angka 4
juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang menurut Pemohon
belum mengatur mengenai kewajiban penyediaan mekanisme perlindungan
terhadap
nilai
riil
manfaat
pensiun.
Ketidaklengkapan
tersebut
24
mengakibatkan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil
dan hak atas jaminan sosial tidak memperoleh perlindungan yang utuh
sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
4) Bahwa karena sumber kerugian konstitusional tersebut berada pada tingkat
norma undang-undang, maka secara logis dan yuridis, pemulihan terhadap
kerugian tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah
Konstitusi yang mengoreksi atau menyempurnakan kualitas konstitusional
norma yang diuji. Selama norma tersebut tetap berlaku dalam bentuknya
yang sekarang, keadaan yang menjadi dasar kerugian konstitusional
Pemohon akan terus berlangsung. Sebaliknya, apabila Mahkamah
menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai
mewajibkan adanya mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun, maka penyebab yuridis (legal cause) yang melahirkan kerugian
konstitusional tersebut tidak lagi dipertahankan dalam sistem hukum
nasional.
5) Bahwa dengan demikian, hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi
dengan pemulihan kerugian konstitusional dalam perkara a quo bersifat
langsung (direct constitutional effect). Putusan Mahkamah tidak dimaksudkan
untuk secara serta-merta mengubah besaran manfaat pensiun yang diterima
Pemohon, melainkan untuk menghilangkan keadaan inkonstitusional berupa
tidak tersedianya perlindungan normatif terhadap nilai riil manfaat pensiun.
Dengan dihilangkannya keadaan inkonstitusional tersebut, hak konstitusional
Pemohon kembali memperoleh perlindungan yang efektif sesuai dengan
prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi.
6) Bahwa Pemohon menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi bukan merupakan
pembentuk kebijakan (policy maker) dalam bidang dana pensiun. Oleh
karena itu, Pemohon tidak memohon agar Mahkamah menetapkan besaran
kenaikan manfaat pensiun, menentukan formula indeksasi terhadap inflasi,
menetapkan persentase penyesuaian manfaat pensiun, menentukan
indikator ekonomi tertentu, ataupun menetapkan frekuensi evaluasi manfaat
pensiun. Keseluruhan aspek tersebut tetap berada dalam ruang kebijakan
hukum (open legal policy) pembentuk undang-undang dan pembentuk
25
peraturan pelaksana sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan
(separation of powers).
7) Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon semata-mata adalah agar
Mahkamah memulihkan keselarasan norma undang-undang dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui
putusan yang menyatakan bahwa norma a quo bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai mengandung kewajiban
konstitusional untuk menyediakan mekanisme perlindungan terhadap nilai riil
manfaat pensiun. Dengan demikian, Mahkamah tetap berada dalam batas
kewenangan konstitusionalnya sebagai negative legislator, sedangkan
pembentukan desain, parameter, tata cara, maupun instrumen pelaksanaan
tetap menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dan regulator.
8) Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, maka
akibat hukum yang ditimbulkan bukanlah lahirnya hak baru berupa kenaikan
manfaat
pensiun
secara
otomatis,
melainkan
lahirnya
kewajiban
konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa
sistem hukum dana pensiun memiliki mekanisme yang memadai guna
menjaga efektivitas perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun. Dengan
demikian, putusan Mahkamah akan menghilangkan keadaan di mana
perlindungan hukum selama ini hanya berhenti pada pembayaran manfaat
pensiun dalam nilai nominal, tanpa disertai instrumen hukum yang
memungkinkan manfaat tersebut tetap menjalankan fungsi konstitusionalnya
sebagai bagian dari sistem jaminan sosial.
9) Bahwa keberadaan mekanisme perlindungan tersebut pada akhirnya akan
memungkinkan pembentuk undang-undang maupun regulator menyusun
pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi manfaat pensiun
berdasarkan
parameter
yang
objektif,
rasional,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan, antara lain kondisi ekonomi nasional, tingkat inflasi,
hasil valuasi aktuaria, kemampuan pendanaan Dana Pensiun, hasil investasi,
tingkat kecukupan pendanaan (funding ratio), prinsip kehati-hatian (prudential
principle), serta keberlanjutan pendanaan (funding sustainability). Penentuan
parameter-parameter tersebut sepenuhnya berada dalam ruang kebijakan
hukum pembentuk undang-undang dan regulator, sehingga putusan
26
Mahkamah tidak akan menggeser batas kewenangan konstitusional antar
cabang kekuasaan negara.
10) Bahwa pemulihan yang dimohonkan Pemohon juga bersifat prospektif
(prospective constitutional protection), yaitu memulihkan keberlakuan norma
untuk masa yang akan datang agar hak konstitusional Pemohon tidak terus-
menerus berada dalam keadaan yang tidak memperoleh perlindungan yang
memadai. Oleh karena itu, keberhasilan permohonan a quo tidak diukur dari
sejauh mana akibat ekonomi masa lalu dapat dipulihkan, melainkan dari
sejauh mana putusan Mahkamah mampu mencegah keberlanjutan kerugian
konstitusional akibat ketidaklengkapan norma yang sama.
11) Bahwa lebih lanjut, dikabulkannya permohonan a quo akan memberikan
kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan dana pensiun. Bagi peserta dan penerima manfaat,
tersedia
jaminan
bahwa
sistem
hukum
menyediakan
mekanisme
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun. Bagi Pendiri Dana Pensiun
dan Pengurus Dana Pensiun, tersedia landasan normatif yang jelas
mengenai kewajiban penyelenggaraan sistem dana pensiun yang selaras
dengan amanat konstitusi. Bagi regulator, tersedia dasar hukum yang lebih
kuat dalam menyusun kebijakan dan pengawasan. Meskipun manfaat yang
lebih luas tersebut bukan merupakan dasar utama kedudukan hukum
Pemohon, keadaan tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah
memiliki efektivitas konstitusional yang nyata dalam memperbaiki sistem
hukum nasional.
12) Bahwa oleh karena itu, kemungkinan dipulihkannya kerugian konstitusional
Pemohon bukan merupakan asumsi yang bersifat hipotetis ataupun
spekulatif, melainkan merupakan konsekuensi yuridis yang secara langsung
mengikuti
putusan
Mahkamah
Konstitusi.
Dengan
dihilangkannya
ketidaklengkapan norma yang menjadi sumber kerugian, hak konstitusional
Pemohon atas kepastian hukum yang adil, hak atas jaminan sosial, serta hak
untuk memperoleh perlindungan dalam sistem jaminan sosial nasional
kembali memperoleh perlindungan yang efektif sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27
13) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, terdapat kemungkinan yang
nyata, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional
bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo,
kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak lagi terjadi atau
setidak-tidaknya
dapat
dipulihkan
melalui
dipulihkannya
kualitas
konstitusional norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan
demikian, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 telah terpenuhi.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA).
A. POKOK PERMASALAHAN KONSTITUSIONAL PERMOHONAN A QUO
1) Bahwa sebelum menguraikan alasan-alasan Permohonan secara lebih lanjut,
Pemohon
memandang
perlu
terlebih
dahulu
menegaskan
pokok
permasalahan konstitusional (constitutional issue) dalam Permohonan a quo
agar ruang lingkup pengujian yang dimohonkan kepada Mahkamah
Konstitusi dapat dipahami secara tepat, utuh, dan proporsional. Penegasan
tersebut penting untuk menghindari kekeliruan dalam memahami objek
pengujian, ruang lingkup permohonan, maupun bentuk putusan yang
dimohonkan, sehingga sejak awal menjadi jelas batas antara persoalan
konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan
persoalan implementasi norma, tindakan administratif, maupun pilihan
kebijakan (policy choice) yang berada di luar ruang lingkup pengujian
undang-undang.
2) Bahwa Permohonan a quo merupakan Permohonan Pengujian Materiil
terhadap Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
didasarkan pada dalil adanya ketidaklengkapan norma (constitutional
omission), yaitu tidak diaturnya kewajiban konstitusional untuk menyediakan
mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai
penghasilan hari tua.
28
3) Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah eksistensi Pasal 134
angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) itu sendiri, melainkan ketidaklengkapan
substansi normatif yang terkandung di dalamnya. Menurut Pemohon, norma
a quo telah mengatur penyelenggaraan Dana Pensiun, namun belum
mengatur salah satu unsur normatif yang secara konstitusional diperlukan
agar penyelenggaraan Dana Pensiun benar-benar mampu memberikan
perlindungan yang utuh terhadap hak konstitusional peserta Dana Pensiun,
yaitu mekanisme hukum yang menjamin perlindungan terhadap nilai riil
manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua.
4) Bahwa oleh karena itu, Permohonan a quo tidak berangkat dari anggapan
bahwa seluruh pengaturan mengenai Dana Pensiun dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sebaliknya, Pemohon mengakui bahwa
pembentuk undang-undang telah membangun kerangka hukum mengenai
penyelenggaraan Dana Pensiun. Akan tetapi, menurut Pemohon, kerangka
hukum tersebut belum lengkap secara konstitusional karena belum memuat
norma yang menghubungkan penyelenggaraan Dana Pensiun dengan
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai bagian dari fungsi
konstitusional sistem jaminan sosial.
5) Bahwa dengan demikian, isu konstitusional dalam Permohonan a quo bukan
terletak pada ada atau tidak adanya pengaturan mengenai Dana Pensiun,
melainkan pada apakah pengaturan yang telah dibentuk tersebut telah
memenuhi standar perlindungan konstitusional yang diperintahkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata
lain, yang diuji dalam perkara ini bukan kuantitas pengaturan, melainkan
kecukupan konstitusional (constitutional adequacy) dari norma yang telah
dibentuk oleh pembentuk undang-undang.
6) Bahwa Permohonan a quo pada hakikatnya tidak mempersoalkan besaran
manfaat pensiun yang diterima peserta Dana Pensiun, tidak mempersoalkan
besaran iuran, tidak mempersoalkan hasil investasi Dana Pensiun, tidak
mempersoalkan
kemampuan
pendanaan
Dana
Pensiun,
tidak
mempersoalkan kebijakan aktuaria, serta tidak mempersoalkan kewenangan
Pendiri Dana Pensiun, Pengurus Dana Pensiun, maupun Otoritas Jasa
29
Keuangan dalam menjalankan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
7) Bahwa demikian pula, Permohonan a quo tidak dimaksudkan untuk meminta
Mahkamah Konstitusi menentukan besaran kenaikan manfaat pensiun,
menetapkan formula indeksasi terhadap inflasi, menentukan persentase
penyesuaian manfaat pensiun, menetapkan indikator ekonomi tertentu,
ataupun menentukan tata cara evaluasi manfaat pensiun. Seluruh aspek
tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy)
yang berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) tetap
berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang dan regulator.
8) Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon semata-mata adalah agar
Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan konstitusional (constitutional
meaning) terhadap Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) sehingga
norma tersebut dipahami tidak hanya mengatur penyelenggaraan Dana
Pensiun secara administratif dan kelembagaan, tetapi juga mengandung
kewajiban konstitusional untuk menyediakan mekanisme perlindungan
terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua, melalui
mekanisme evaluasi dan penyesuaian manfaat pensiun secara berkala
dengan tetap memperhatikan kemampuan pendanaan Dana Pensiun, hasil
investasi, keseimbangan aktuaria, tingkat inflasi, prinsip kehati-hatian, serta
keberlanjutan Dana Pensiun.
9) Bahwa oleh karena itu, isu konstitusional yang diajukan dalam Permohonan
a quo bukan mengenai berapa besar manfaat pensiun yang harus diterima
peserta
Dana
Pensiun,
melainkan
mengenai
apakah
norma
penyelenggaraan Dana Pensiun dapat dinyatakan telah memenuhi prinsip
negara hukum, hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas jaminan sosial,
serta kewajiban negara mengembangkan sistem jaminan sosial apabila
norma tersebut belum menyediakan mekanisme hukum yang melindungi nilai
riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua.
10) Bahwa menurut Pemohon, perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun
sebagai penghasilan hari tua merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari tujuan penyelenggaraan Dana Pensiun. Hak atas manfaat pensiun tidak
dapat dipahami hanya sebagai hak untuk menerima sejumlah uang dalam
nilai nominal tertentu, melainkan juga sebagai hak untuk memperoleh
30
perlindungan sosial yang efektif ketika seseorang memasuki masa pensiun.
Oleh karena itu, keberadaan manfaat pensiun secara nominal tanpa adanya
mekanisme hukum yang menjaga efektivitas nilai riilnya berpotensi
mengurangi fungsi konstitusional Dana Pensiun sebagai instrumen
perlindungan hari tua.
11) Bahwa dalam perspektif Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
jaminan
sosial
merupakan
hak
konstitusional yang bertujuan memungkinkan setiap orang mengembangkan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian,
perlindungan konstitusional tidak cukup diwujudkan melalui penyediaan
manfaat pensiun secara formal, tetapi juga harus diwujudkan melalui sistem
hukum yang mampu menjaga agar manfaat tersebut tetap efektif dalam
memenuhi tujuan penyelenggaraan jaminan sosial.
12) Bahwa demikian pula, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945
memerintahkan
negara
untuk
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut
Pemohon, frasa “mengembangkan sistem jaminan sosial” tidak hanya
mengandung kewajiban membentuk lembaga, menyusun tata kelola, dan
mengatur aspek kelembagaan Dana Pensiun, tetapi juga mengandung
kewajiban konstitusional untuk membangun sistem hukum yang adaptif,
memadai, dan mampu menjaga efektivitas perlindungan terhadap peserta
sesuai perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan perlindungan
hari tua.
13) Bahwa berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
setiap penyelenggaraan hak konstitusional warga negara harus didukung
oleh norma hukum yang memberikan kepastian, kejelasan, dan perlindungan
yang efektif. Oleh karena itu, apabila undang-undang telah mengatur
penyelenggaraan Dana Pensiun tetapi belum mengatur mekanisme
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun, maka timbul persoalan
konstitusional mengenai apakah norma tersebut telah memberikan
perlindungan hukum yang utuh sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi.
14) Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon tidak meminta Mahkamah
Konstitusi untuk membentuk norma baru (positive legislation), melainkan
31
memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap
norma yang telah ada sehingga norma tersebut selaras dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian,
Permohonan ini tetap menghormati batas kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagai penguji konstitusionalitas norma serta tetap menghormati ruang
kebijakan pembentuk undang-undang dalam menentukan bentuk, parameter,
mekanisme, dan tata cara pengaturan lebih lanjut.
15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, pokok permasalahan
konstitusional dalam Permohonan a quo adalah apakah Pasal 134 angka 4
juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 telah memenuhi standar
perlindungan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila norma
tersebut belum mengatur kewajiban konstitusional untuk menyediakan
mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai
penghasilan hari tua.
16) Bahwa berdasarkan pokok permasalahan konstitusional tersebut, seluruh
uraian dalam Permohonan ini selanjutnya akan membuktikan bahwa
ketidaklengkapan norma (constitutional omission) dalam Pasal 134 angka 4
juncto Pasal 155 ayat (1) mengakibatkan penyelenggaraan Dana Pensiun
belum memberikan perlindungan konstitusional secara utuh terhadap nilai riil
manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua. Oleh karena itu, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan
konstitusional terhadap norma a quo agar selaras dengan prinsip negara
hukum, hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas jaminan sosial, dan
kewajiban negara mengembangkan sistem jaminan sosial sebagaimana
dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
17) Bahwa setelah menguraikan pokok permasalahan konstitusional tersebut,
Pemohon selanjutnya akan menguraikan secara sistematis dasar-dasar
filosofis,
yuridis,
dan
konstitusional
yang
menunjukkan
bahwa
ketidaklengkapan norma dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1)
32
merupakan bentuk constitutional omission yang mengakibatkan belum
terpenuhinya perlindungan konstitusional terhadap nilai riil manfaat pensiun
sebagai penghasilan hari tua, sehingga diperlukan pemaknaan konstitusional
oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan keselarasan norma
tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
B. BAHWA NEGARA BERKEWAJIBAN MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL
ATAS JAMINAN SOSIAL
1) Bahwa setelah menguraikan pokok permasalahan konstitusional dalam
Permohonan a quo, Pemohon selanjutnya akan menguraikan secara lebih
rinci dasar-dasar konstitusional yang menjadi landasan Permohonan ini agar
isu konstitusional yang diajukan menjadi semakin jelas, sistematis, dan
komprehensif. Uraian tersebut diperlukan untuk menunjukkan bahwa dalil
Pemohon tidak semata-mata bertumpu pada kepentingan individual sebagai
peserta dan penerima manfaat Dana Pensiun, melainkan berakar pada
prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kewajiban negara dalam
menjamin, melindungi, memenuhi, dan mengembangkan hak konstitusional
warga negara atas jaminan sosial. Dengan elaborasi sebagai berikut :
a) Prinsip Negara Hukum sebagai Dasar Kewajiban Konstitusional
Negara
2) Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa:
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Ketentuan
tersebut
merupakan
norma
dasar
(grundnorm)
dalam
penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan
hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan seluruh fungsi
negara. Sebagai negara hukum, seluruh tindakan, kebijakan, maupun
pembentukan
peraturan
perundang-undangan
harus
dilaksanakan
berdasarkan konstitusi dan diarahkan untuk menjamin penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.
3) Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
tidak hanya mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan
harus berdasarkan hukum (government under law), tetapi juga mengandung
33
kewajiban konstitusional bagi negara untuk membentuk sistem hukum yang
memberikan perlindungan secara efektif terhadap hak-hak konstitusional
warga negara. Dengan demikian, hukum dalam negara hukum tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen pengaturan (instrument of regulation), tetapi
juga sebagai instrumen perlindungan (instrument of protection) yang
menjamin agar hak-hak konstitusional tidak hanya diakui secara formal,
melainkan juga dapat dinikmati secara nyata.
4) Bahwa konsekuensi logis dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap
pembentukan undang-undang harus memenuhi dua fungsi sekaligus, yaitu
memberikan kepastian hukum (legal certainty) dan sekaligus memberikan
perlindungan hukum (legal protection) terhadap hak-hak konstitusional warga
negara. Oleh karena itu, apabila suatu undang-undang telah mengatur suatu
bidang tertentu namun belum mengatur unsur normatif yang secara
konstitusional diperlukan untuk melindungi hak warga negara, maka keadaan
tersebut
berpotensi
menimbulkan
persoalan
konstitusional
berupa
ketidaklengkapan norma (constitutional omission), karena hukum belum
sepenuhnya
menjalankan
fungsi
perlindungannya
sebagaimana
diperintahkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
5) Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
juga harus dibaca secara sistematis dengan alinea keempat Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menegaskan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, konsep
negara hukum yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bukan hanya rule of law dalam arti formal, melainkan
negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (welfare state), di mana
negara berkewajiban secara aktif mewujudkan perlindungan terhadap hak-
hak sosial dan ekonomi warga negara melalui pembentukan sistem hukum
yang memadai.
b) Hak atas Kepastian Hukum yang Adil sebagai Jaminan Perlindungan
Konstitusional
34
6) Bahwa selain menegaskan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, konstitusi juga memberikan jaminan secara langsung
terhadap hak setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum yang adil.
Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
7) Ketentuan tersebut merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang
menegaskan bahwa pembentukan maupun penyelenggaraan hukum harus
mampu memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum secara adil terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Oleh
karena itu, kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat
(1) bukan sekadar berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan perundang-
undangan secara formal, melainkan juga menyangkut kualitas materi muatan
norma yang dibentuk agar mampu memberikan perlindungan hukum yang
efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
8) Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil tidak dapat dimaknai secara
sempit sebagai sekadar adanya pengaturan normatif mengenai suatu bidang
tertentu. Kepastian hukum dalam negara hukum yang demokratis harus
dipahami sebagai kepastian hukum yang adil (fair legal certainty), yaitu
kepastian hukum yang tidak hanya memberikan kejelasan mengenai
keberadaan norma, tetapi juga menjamin bahwa norma tersebut mampu
mewujudkan tujuan perlindungan konstitusional yang diperintahkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan
demikian, suatu undang-undang tidak cukup hanya mengatur eksistensi
suatu lembaga, hubungan hukum, maupun prosedur administratif, tetapi juga
harus mengandung substansi normatif yang memadai agar hak konstitusional
yang dijamin oleh konstitusi benar-benar dapat dinikmati secara nyata oleh
warga negara.
9) Bahwa frasa “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil” dalam Pasal 28D ayat (1) merupakan satu kesatuan norma yang tidak
dapat dipisahkan. Pengakuan terhadap suatu hak konstitusional harus diikuti
dengan adanya jaminan hukum yang memadai; jaminan hukum tersebut
35
harus diwujudkan melalui perlindungan hukum yang efektif; sedangkan
perlindungan hukum hanya dapat terlaksana apabila terdapat norma hukum
yang lengkap, jelas, dan mampu mengantisipasi kondisi yang secara rasional
dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hak tersebut. Oleh karena itu,
kepastian hukum yang adil tidak hanya menuntut adanya norma hukum,
tetapi juga menghendaki adanya kelengkapan normatif (normative
completeness) agar hak konstitusional memperoleh perlindungan secara
nyata dan berkesinambungan.
10) Bahwa konsekuensi logis dari jaminan konstitusional tersebut adalah
pembentuk undang-undang berkewajiban menyusun norma hukum secara
utuh dan memadai sesuai dengan karakter hak konstitusional yang hendak
dilindungi. Dalam konteks hak atas jaminan sosial, perlindungan hukum tidak
cukup diwujudkan melalui pembentukan lembaga Dana Pensiun, pengaturan
tata kelola, pendanaan, maupun mekanisme pembayaran manfaat pensiun
semata. Pembentuk undang-undang juga wajib memastikan bahwa
keseluruhan sistem hukum yang dibentuk memiliki kelengkapan norma yang
memungkinkan tujuan perlindungan konstitusional tersebut benar-benar
tercapai. Dengan kata lain, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kecukupan substansi
norma dalam menjawab kebutuhan perlindungan yang secara konstitusional
diperintahkan.
11) Bahwa apabila suatu undang-undang telah mengatur suatu bidang hukum
tertentu, namun belum memuat norma yang secara konstitusional diperlukan
untuk menjamin terlindunginya hak konstitusional warga negara secara
efektif, maka keadaan tersebut berpotensi menghilangkan atau setidak-
tidaknya mengurangi perlindungan hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam
keadaan demikian, persoalan yang timbul bukan lagi semata-mata
menyangkut pilihan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-
undang, melainkan telah memasuki ranah konstitusional karena menyangkut
terpenuhi atau tidaknya kewajiban negara dalam memberikan jaminan dan
perlindungan hukum yang adil terhadap hak konstitusional warga negara.
12) Bahwa dalam doktrin pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keadaan ketika suatu
36
undang-undang telah mengatur suatu materi tertentu namun tidak mengatur
unsur normatif yang secara konstitusional diperlukan untuk menjamin
efektivitas perlindungan hak konstitusional dikenal sebagai ketidaklengkapan
norma (constitutional omission). Karakteristik utama dari constitutional
omission bukan terletak pada ketiadaan pengaturan secara keseluruhan,
melainkan pada tidak dimuatnya norma tertentu yang secara konstitusional
diperlukan sehingga tujuan perlindungan hak yang diperintahkan oleh
konstitusi tidak dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu,
ketidaklengkapan norma merupakan persoalan konstitusional karena
berhubungan langsung dengan kualitas perlindungan hukum yang diwajibkan
oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
13) Bahwa dengan demikian, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipahami sebagai norma konstitusi
yang tidak hanya menjamin adanya hukum, tetapi juga menjamin bahwa
hukum tersebut memiliki substansi yang lengkap, memadai, dan efektif dalam
melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, apabila
norma yang mengatur penyelenggaraan Dana Pensiun belum memuat
kelengkapan normatif yang secara konstitusional diperlukan untuk
memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak atas jaminan sosial,
maka keadaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis
pengaturan Dana Pensiun, melainkan telah menimbulkan persoalan
konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
c) Hak atas Jaminan Sosial sebagai Hak Konstitusional
14) Bahwa salah satu hak konstitusional yang secara tegas dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak atas
jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3), yang
menyatakan:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan
dirinya
secara
utuh
sebagai
manusia
yang
bermartabat.”
37
Norma konstitusi tersebut menunjukkan bahwa hak atas jaminan sosial
merupakan hak dasar setiap warga negara yang memperoleh perlindungan
langsung dari konstitusi. Oleh karena itu, negara berkewajiban membangun
sistem hukum yang mampu menjamin agar hak tersebut dapat diwujudkan
secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan perlindungan
martabat manusia.
15) Bahwa frasa “memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat” MENUNJUKKAN bahwa jaminan sosial tidak
cukup dipahami sebagai pemberian manfaat secara administratif atau
pembayaran sejumlah uang dalam nominal tertentu.
JAMINAN SOSIAL HARUS MAMPU menjalankan fungsi perlindungan sosial
(social
protection
function)
sehingga
warga
negara
tetap
dapat
mempertahankan kehidupan yang layak dan bermartabat ketika menghadapi
berbagai risiko sosial, termasuk risiko kehilangan penghasilan akibat
memasuki masa pensiun.
d) Kewajiban Negara Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial
16) Bahwa hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat
(3) memperoleh penegasan lebih lanjut melalui Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
Ketentuan
tersebut
merupakan
PERINTAH
KONSTITUSIONAL
(constitutional mandate) kepada negara untuk tidak hanya membentuk
sistem jaminan sosial, tetapi juga terus mengembangkan sistem tersebut
agar mampu memberikan perlindungan yang efektif sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan kebutuhan perlindungan sosial.
17) Bahwa penggunaan frasa “mengembangkan sistem jaminan sosial”
menunjukkan bahwa konstitusi menghendaki sistem jaminan sosial yang
bersifat dinamis, adaptif, dan terus disempurnakan. Oleh karena itu,
pembentuk undang-undang tidak cukup hanya membentuk lembaga Dana
Pensiun dan mengatur tata kelolanya, tetapi juga berkewajiban memastikan
bahwa sistem hukum yang dibangun memiliki kelengkapan normatif yang
memadai agar tujuan perlindungan konstitusional benar-benar tercapai.
38
e) Hubungan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (3),
dan Pasal 34 Ayat (2)
18) Bahwa apabila Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dibaca secara sistematis dan terpadu, maka terbentuk suatu konstruksi
konstitusional yang utuh, yaitu: prinsip negara hukum mewajibkan negara
membentuk norma hukum yang memberikan kepastian hukum yang adil dan
perlindungan efektif terhadap hak atas jaminan sosial melalui pengembangan
sistem jaminan sosial nasional. Dengan demikian, hak atas jaminan sosial
bukan hanya dijamin sebagai hak individual, tetapi sekaligus diikuti oleh
kewajiban konstitusional negara untuk membangun sistem hukum yang
mampu menjamin efektivitas pelaksanaan hak tersebut.
19) Bahwa oleh karena itu, apabila dalam penyelenggaraan Dana Pensiun masih
terdapat ketidaklengkapan norma yang menyebabkan perlindungan terhadap
hak atas jaminan sosial belum terlaksana secara utuh, maka persoalan
tersebut
tidak
lagi
semata-mata
merupakan
persoalan
teknis
penyelenggaraan Dana Pensiun, melainkan telah berkembang menjadi
persoalan konstitusional, karena menyangkut pelaksanaan kewajiban negara
sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
20) Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, menjadi jelas bahwa hak
atas jaminan sosial merupakan hak konstitusional yang secara langsung
memperoleh jaminan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, sedangkan negara sebagai negara hukum berkewajiban
membentuk, menyempurnakan, dan mengembangkan sistem hukum yang
mampu memberikan perlindungan efektif terhadap hak tersebut. Oleh karena
itu, apabila norma undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Dana
Pensiun belum mengandung kelengkapan normatif yang diperlukan untuk
menjamin perlindungan terhadap hak atas jaminan sosial secara utuh, maka
keadaan tersebut merupakan persoalan konstitusional yang menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya melalui mekanisme
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
39
C. PASAL 134 ANGKA 4 JUNCTO PASAL 155 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN (P2SK) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR
4
TAHUN
2026
MENGANDUNG
KETIDAKLENGKAPAN
NORMA
(CONSTITUTIONAL
OMISSION)
KARENA
BELUM
MENGATUR
MEKANISME
PERLINDUNGAN
TERHADAP NILAI RIIL MANFAAT PENSIUN SEBAGAI PENGHASILAN
HARI TUA
C.1. Manfaat Pensiun Ditetapkan sebagai “Penghasilan Hari Tua” dalam
Pasal 134 Angka 4
1. Bahwa Pasal 134 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 mendefinisikan
Manfaat Pensiun sebagai manfaat yang diterima oleh peserta secara
berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua, yang
besarannya dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa
iur. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang
tidak sekadar memberikan definisi teknis mengenai manfaat yang
dibayarkan oleh Dana Pensiun, melainkan secara sadar memberikan
karakter yuridis (legal characterization) bahwa manfaat pensiun
merupakan penghasilan hari tua.
2. Bahwa penggunaan frasa “sebagai penghasilan hari tua” memiliki arti
yang sangat penting dalam konstruksi hukum Dana Pensiun. Pembentuk
undang-undang sesungguhnya dapat saja membatasi pengertian
manfaat pensiun hanya sebagai pembayaran manfaat (benefit payment)
atau sejumlah uang yang menjadi hak peserta setelah memenuhi
persyaratan tertentu. Akan tetapi, pembentuk undang-undang memilih
menggunakan istilah penghasilan hari tua, sehingga manfaat pensiun
tidak diposisikan sekadar sebagai pembayaran finansial, melainkan
sebagai sumber penghasilan yang dimaksudkan untuk menopang
kehidupan peserta setelah berakhirnya hubungan kerja.
3. Bahwa secara sistematis, penggunaan istilah penghasilan hari tua
menunjukkan bahwa fungsi utama manfaat pensiun bukan hanya
memenuhi kewajiban administratif penyelenggara Dana Pensiun untuk
40
membayar sejumlah uang kepada peserta, tetapi juga menjamin
keberlangsungan penghidupan peserta setelah tidak lagi memperoleh
penghasilan dari pekerjaan. Dengan demikian, manfaat pensiun memiliki
fungsi sosial yang melekat, yaitu menjaga kesinambungan penghasilan
pada masa ketika seseorang telah kehilangan kemampuan atau
kesempatan untuk memperoleh penghasilan melalui hubungan kerja.
4. Bahwa dalam perspektif sistem jaminan sosial, penghasilan hari tua
merupakan instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjaga
kesinambungan kesejahteraan peserta pada masa pensiun. Oleh karena
itu, makna penghasilan hari tua tidak dapat dipersempit hanya pada aspek
formal berupa pembayaran sejumlah nominal uang, melainkan harus
dipahami sebagai penghasilan yang tetap mampu menjalankan fungsi
ekonominya dalam memenuhi kebutuhan hidup peserta secara layak.
Dengan kata lain, hakikat suatu penghasilan tidak semata-mata terletak
pada keberadaan pembayaran, tetapi pada kemampuannya untuk
menjalankan fungsi sebagai sumber penghidupan.
5. Bahwa penghasilan secara ekonomi maupun hukum memiliki dua dimensi
yang tidak dapat dipisahkan, yaitu nilai nominal (nominal value) dan nilai
riil (real value). Nilai nominal menunjukkan besarnya angka uang yang
diterima oleh seseorang, sedangkan nilai riil menunjukkan kemampuan
penghasilan tersebut dalam mempertahankan daya beli terhadap barang
dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena
itu, suatu penghasilan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah
nominal yang dibayarkan, tetapi juga harus dinilai berdasarkan
efektivitasnya dalam menjalankan fungsi ekonomi yang menjadi tujuan
pemberiannya.
6. Bahwa konsekuensi logis dari penetapan manfaat pensiun sebagai
penghasilan hari tua adalah bahwa perlindungan hukum terhadap
manfaat tersebut tidak cukup berhenti pada jaminan adanya pembayaran
secara nominal. Perlindungan tersebut harus pula diarahkan agar
manfaat pensiun tetap mampu menjalankan fungsi yang secara normatif
telah diberikan oleh pembentuk undang-undang, yaitu sebagai
penghasilan bagi peserta pada masa hari tua. Apabila suatu penghasilan
kehilangan kemampuan menjalankan fungsi ekonominya, maka secara
41
substantif penghasilan tersebut tidak lagi memberikan perlindungan
sebagaimana dimaksud oleh norma yang membentuknya.
7. Bahwa dengan demikian, frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam
Pasal 134 angka 4 bukan merupakan istilah deskriptif yang sekadar
menjelaskan jenis manfaat pensiun, melainkan merupakan norma yang
mengandung tujuan (normative purpose). Tujuan tersebut adalah
menjadikan manfaat pensiun sebagai instrumen yang memberikan
keberlanjutan penghasilan setelah peserta memasuki masa pensiun. Oleh
sebab itu, frasa tersebut harus dimaknai secara utuh sesuai tujuan
pembentuk undang-undang, yaitu tidak hanya menjamin adanya
pembayaran manfaat pensiun, tetapi juga menjamin agar manfaat
tersebut tetap efektif sebagai penghasilan hari tua.
8. Bahwa apabila Pasal 134 angka 4 dibaca dalam kaitannya dengan Pasal
28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, maka frasa “sebagai penghasilan hari
tua” memperoleh dimensi konstitusional. Hal ini karena manfaat pensiun
merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang dikembangkan negara
untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara pada masa
pensiun. Oleh sebab itu, makna penghasilan hari tua tidak dapat
dilepaskan dari tujuan konstitusional penyelenggaraan jaminan sosial,
yaitu memberikan perlindungan yang efektif bagi peserta agar tetap dapat
mempertahankan kehidupan yang layak setelah berakhirnya masa kerja.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, menurut Pemohon, Pasal
134 angka 4 telah meletakkan dasar normatif yang jelas bahwa Manfaat
Pensiun merupakan penghasilan hari tua. Namun, penetapan status
hukum tersebut sekaligus menimbulkan konsekuensi konstitusional
bahwa penghasilan hari tua harus memperoleh perlindungan hukum yang
memadai agar tetap mampu menjalankan fungsi sosial dan fungsi
konstitusionalnya. Atas dasar itulah, Pemohon selanjutnya akan
menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah menetapkan
manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua, Undang-Undang a quo
belum melengkapinya dengan mekanisme normatif yang menjamin
perlindungan terhadap nilai riil penghasilan tersebut. Ketidaklengkapan
42
inilah yang menurut Pemohon merupakan inti dari constitutional omission
yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi.
C.2. Pasal 155 Ayat (1) Menegaskan Manfaat Pensiun sebagai Hak
Peserta
1. Bahwa apabila Pasal 134 angka 4 memberikan karakter yuridis terhadap
Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua, maka Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 memberikan dimensi normatif yang lebih
tegas dengan menentukan bahwa peserta berhak atas Manfaat Pensiun
Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, atau
Pensiun Ditunda. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk
undang-undang tidak hanya mendefinisikan manfaat pensiun sebagai
suatu bentuk penghasilan pada masa hari tua, tetapi sekaligus
menegaskannya sebagai hak yang secara hukum melekat pada peserta
Dana Pensiun setelah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan peraturan dana pensiun.
2. Bahwa penggunaan istilah “berhak” dalam Pasal 155 ayat (1) mempunyai
arti yuridis yang sangat penting. Dalam teori hukum, hak merupakan
kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, yang memberikan
kewenangan kepada pemegangnya untuk memperoleh suatu manfaat
serta menuntut pemenuhannya dari pihak yang berkewajiban. Dengan
demikian, sejak pembentuk undang-undang menggunakan frasa “peserta
berhak atas Manfaat Pensiun”, manfaat pensiun tidak lagi dapat
dipandang semata-mata sebagai pembayaran yang bersifat administratif,
kebijakan sukarela penyelenggara Dana Pensiun, ataupun sekadar
konsekuensi teknis dari hubungan kerja, melainkan sebagai hak hukum
(legal entitlement) yang memperoleh pengakuan dan perlindungan
langsung dari undang-undang.
3. Bahwa
konsekuensi
dari
pengakuan
tersebut
adalah
bahwa
penyelenggaraan Dana Pensiun tidak cukup hanya memastikan adanya
pembayaran manfaat pensiun kepada peserta. Perlindungan hukum
terhadap suatu hak tidak berhenti pada pengakuan formal mengenai
keberadaan hak tersebut, tetapi juga harus menjamin agar hak dimaksud
43
dapat dinikmati secara nyata dan tetap mampu menjalankan fungsi yang
menjadi tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap
Manfaat Pensiun sebagai hak peserta harus dipahami secara utuh, yaitu
mencakup perlindungan terhadap efektivitas pelaksanaan hak tersebut.
4. Bahwa apabila Pasal 134 angka 4 dan Pasal 155 ayat (1) dibaca secara
sistematis, maka terbentuk suatu konstruksi normatif yang utuh. Pasal
134 angka 4 menetapkan apa hak tersebut, yaitu Manfaat Pensiun
sebagai penghasilan hari tua, sedangkan Pasal 155 ayat (1) menentukan
siapa yang menjadi pemegang hak tersebut, yaitu peserta Dana Pensiun.
Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri,
melainkan saling melengkapi dalam membangun suatu norma bahwa
Manfaat Pensiun merupakan hak peserta yang berfungsi sebagai
penghasilan hari tua.
5. Bahwa menurut Pemohon, justru karena manfaat pensiun telah
ditetapkan sebagai hak, maka perlindungan yang diberikan oleh
pembentuk undang-undang tidak boleh berhenti pada pengakuan
normatif semata. Hak yang hanya diakui keberadaannya, tetapi tidak
dijamin efektivitas pelaksanaannya, berpotensi kehilangan makna
substantif. Dalam negara hukum, pengakuan terhadap suatu hak harus
diikuti dengan pembentukan norma yang memadai agar hak tersebut
dapat dinikmati secara efektif oleh pemegangnya.
6. Bahwa prinsip tersebut sejalan dengan hakikat perlindungan hak
konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak hanya
menuntut adanya kepastian hukum secara formal, tetapi juga
menghendaki agar norma hukum memberikan perlindungan yang nyata
dan efektif terhadap hak yang telah diakui oleh undang-undang. Oleh
sebab itu, pengakuan terhadap Manfaat Pensiun sebagai hak peserta
mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban membentuk
sistem hukum yang mampu menjaga agar hak tersebut tetap memiliki arti
dan manfaat sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang.
7. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan Dana Pensiun, efektivitas suatu
hak tidak dapat dilepaskan dari fungsi hak itu sendiri. Oleh karena manfaat
pensiun telah ditetapkan sebagai penghasilan hari tua, maka efektivitas
44
hak tersebut diukur dari kemampuannya untuk tetap menjalankan fungsi
sebagai sumber penghidupan bagi peserta pada masa pensiun. Dengan
demikian, perlindungan terhadap hak atas manfaat pensiun tidak cukup
dipahami sebagai kewajiban membayar sejumlah nominal tertentu, tetapi
juga harus diarahkan pada terjaminnya fungsi manfaat pensiun sebagai
penghasilan hari tua.
8. Bahwa berdasarkan konstruksi tersebut, Pemohon berpendapat bahwa
Pasal 155 ayat (1) tidak dapat dimaknai secara terpisah dari Pasal 134
angka 4. Kedua ketentuan tersebut membentuk satu kesatuan norma
yang menegaskan bahwa Manfaat Pensiun adalah hak peserta sekaligus
merupakan penghasilan hari tua. Oleh karena itu, apabila undang-undang
telah mengakui keberadaan hak tersebut, maka secara logis dan
sistematis pembentuk undang-undang juga berkewajiban menyediakan
norma yang menjamin agar hak tersebut tetap efektif dalam menjalankan
fungsi yang telah ditetapkannya sendiri.
9. Bahwa justru pada titik inilah menurut Pemohon terdapat persoalan
konstitusional yang menjadi objek Permohonan a quo. Meskipun Pasal
134 angka 4 telah menetapkan Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari
tua dan Pasal 155 ayat (1) telah menegaskannya sebagai hak peserta,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 belum mengatur mekanisme
normatif yang menjamin agar hak tersebut tetap mampu menjalankan
fungsinya sebagai penghasilan hari tua selama masa pembayaran
manfaat pensiun. Ketidaklengkapan pengaturan inilah yang selanjutnya
akan diuraikan oleh Pemohon sebagai bentuk constitutional omission
dalam subbab berikutnya.
C.3. Tidak Terdapat Mekanisme Perlindungan terhadap Nilai Riil Manfaat
Pensiun
1. Bahwa setelah menguraikan bahwa Pasal 134 angka 4 menetapkan
Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua dan Pasal 155 ayat (1)
menegaskan Manfaat Pensiun sebagai hak peserta, maka persoalan
konstitusional yang selanjutnya harus dinilai adalah apakah Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
45
Nomor 4 Tahun 2026 telah menyediakan perangkat normatif yang
memadai untuk menjamin agar hak tersebut tetap mampu menjalankan
fungsi sebagai penghasilan hari tua selama masa pembayaran manfaat
pensiun.
2. Bahwa
Pemohon
tidak
mempersoalkan
keberadaan
pengaturan
mengenai Dana Pensiun dalam Bab XII Undang-Undang a quo.
Sebaliknya, Pemohon mengakui bahwa pembentuk undang-undang telah
mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Dana Pensiun secara
komprehensif, meliputi pendirian Dana Pensiun, bentuk program pensiun,
kepesertaan, pendanaan, pengelolaan kekayaan, investasi, pembayaran
manfaat pensiun, pengawasan, pembinaan, serta kewenangan otoritas
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Dana Pensiun. Dengan
demikian, permasalahan dalam perkara a quo bukan terletak pada tidak
adanya pengaturan mengenai Dana Pensiun, melainkan pada belum
lengkapnya pengaturan terhadap salah satu aspek yang secara
konstitusional justru menentukan efektivitas perlindungan hak peserta.
3. Bahwa berdasarkan penelusuran dan pembacaan secara sistematis
terhadap keseluruhan ketentuan Bab XII Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2026, Pemohon tidak menemukan satu pun norma yang mewajibkan
adanya mekanisme evaluasi secara berkala terhadap nilai riil Manfaat
Pensiun
maupun
mekanisme
yang
memungkinkan
dilakukan
penyesuaian manfaat pensiun apabila efektivitasnya sebagai penghasilan
hari tua mengalami penurunan akibat perkembangan kondisi ekonomi.
Norma yang mengatur mengenai pembayaran manfaat pensiun memang
tersedia, namun tidak terdapat norma yang mengatur bagaimana
efektivitas manfaat tersebut sebagai penghasilan hari tua tetap
dipertahankan sepanjang masa pembayaran.
4. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan mekanisme tersebut merupakan
kesenjangan normatif (normative gap) yang memiliki arti konstitusional.
Hal ini disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menetapkan
tujuan normatif dari Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua
sekaligus mengakuinya sebagai hak peserta, namun tidak membentuk
norma yang menjamin agar tujuan tersebut tetap dapat diwujudkan secara
46
berkelanjutan. Dengan kata lain, undang-undang telah mengatur
keberadaan hak, tetapi belum mengatur mekanisme perlindungan
terhadap efektivitas hak.
5. Bahwa mekanisme perlindungan yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah
kewajiban untuk selalu menaikkan manfaat pensiun ataupun mewajibkan
indeksasi otomatis mengikuti tingkat inflasi tertentu. Pemohon juga tidak
memohon agar Mahkamah menentukan besaran manfaat pensiun
ataupun formula penyesuaiannya. Yang dipersoalkan adalah tidak adanya
kewajiban normatif bagi penyelenggara sistem Dana Pensiun untuk
melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Manfaat
Pensiun dalam mempertahankan fungsi sebagai penghasilan hari tua
berdasarkan parameter yang objektif dan rasional.
6. Bahwa menurut Pemohon, mekanisme evaluasi tersebut justru
merupakan instrumen hukum yang diperlukan untuk memastikan apakah
Manfaat Pensiun masih mampu menjalankan fungsi yang telah ditetapkan
sendiri oleh pembentuk undang-undang. Evaluasi tersebut dapat
mempertimbangkan
berbagai
parameter
yang
relevan,
seperti
perkembangan inflasi, perubahan kondisi makroekonomi, kemampuan
pendanaan Dana Pensiun, hasil pengelolaan investasi, keseimbangan
aktuaria, prinsip kehati-hatian, dan keberlanjutan penyelenggaraan Dana
Pensiun. Dengan demikian, keberadaan mekanisme evaluasi tidak identik
dengan kewajiban menaikkan manfaat pensiun, melainkan merupakan
sarana hukum untuk menilai apakah perlindungan terhadap hak peserta
masih berjalan secara efektif.
7. Bahwa justru karena tidak terdapat norma yang mewajibkan adanya
evaluasi tersebut, perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang a
quo berhenti pada aspek administratif berupa pembayaran manfaat
pensiun, tetapi belum menjangkau aspek substantif berupa perlindungan
terhadap fungsi Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua.
Akibatnya, sistem hukum Dana Pensiun hanya menjamin bahwa
pembayaran dilakukan sesuai nominal yang telah ditetapkan, tanpa
menyediakan mekanisme hukum untuk menilai apakah nominal tersebut
masih mampu menjalankan fungsi perlindungan sosial sebagaimana
dimaksud oleh pembentuk undang-undang.
47
8. Bahwa dalam perspektif hak konstitusional, perlindungan terhadap suatu
hak tidak cukup diukur dari keberadaan norma yang mengakui hak
tersebut, tetapi juga dari adanya instrumen hukum yang memungkinkan
hak tersebut tetap efektif dalam praktik. Hak yang hanya memperoleh
pengakuan formal tanpa dilengkapi mekanisme yang menjamin efektivitas
pelaksanaannya berpotensi kehilangan makna substantif. Oleh karena itu,
pengakuan terhadap Manfaat Pensiun sebagai hak peserta dan
penghasilan hari tua seharusnya diikuti oleh norma yang memberikan
perlindungan terhadap keberlangsungan fungsi hak tersebut.
9. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, persoalan dalam perkara a
quo bukan terletak pada norma yang telah dibentuk oleh pembentuk
undang-undang, melainkan pada unsur normatif yang belum dibentuk.
Ketiadaan mekanisme perlindungan terhadap nilai riil Manfaat Pensiun
merupakan ketidaklengkapan norma (constitutional omission) karena
pembentuk undang-undang telah menetapkan tujuan dan fungsi Manfaat
Pensiun sebagai penghasilan hari tua, tetapi belum menyediakan
perangkat normatif yang diperlukan agar tujuan tersebut dapat
diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.
10. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon, normative gap dalam Bab XII
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 terletak bukan pada tidak adanya
pengaturan mengenai Dana Pensiun, melainkan pada tidak adanya
norma yang mewajibkan mekanisme perlindungan terhadap nilai riil
Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua. Ketidaklengkapan inilah
yang menyebabkan pengakuan terhadap Manfaat Pensiun sebagai hak
peserta
belum
memperoleh
perlindungan
hukum
secara
utuh
sebagaimana dituntut oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H
ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
C.4. Pasal 146 Ayat (2) Menunjukkan Ketidakselarasan Internal
Pengaturan dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
1. Bahwa
untuk
menunjukkan
adanya
ketidaklengkapan
norma
(constitutional omission) dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat
48
(1), Pemohon tidak hanya mendasarkan argumentasinya pada ketiadaan
pengaturan mengenai mekanisme perlindungan terhadap nilai riil Manfaat
Pensiun, tetapi juga melakukan pembacaan secara sistematis terhadap
keseluruhan pengaturan Dana Pensiun dalam Bab XII Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2026. Pembacaan secara sistematis tersebut menunjukkan bahwa
pembentuk undang-undang sesungguhnya telah mengakui pentingnya
mekanisme evaluasi berkala terhadap salah satu unsur dalam sistem
Dana Pensiun, sebagaimana tercermin dalam Pasal 146 ayat (2).
2. Bahwa Pasal 146 ayat (2) pada pokoknya mengatur bahwa Usia Pensiun
Normal
dievaluasi
secara
berkala
dengan
mempertimbangkan
perkembangan kondisi tertentu, termasuk perkembangan kondisi
makroekonomi. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk
undang-undang telah menerima prinsip bahwa sistem Dana Pensiun tidak
bersifat statis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri terhadap
perubahan kondisi yang memengaruhi penyelenggaraannya. Dengan
kata lain, pembentuk undang-undang telah mengakui bahwa dinamika
sosial dan ekonomi merupakan faktor yang secara hukum layak dijadikan
dasar untuk melakukan evaluasi berkala terhadap parameter tertentu
dalam sistem Dana Pensiun.
3. Bahwa menurut Pemohon, pengakuan terhadap mekanisme evaluasi
berkala dalam Pasal 146 ayat (2) memiliki arti yang sangat penting dalam
perkara a quo. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk
undang-undang
sendiri
tidak
memandang
seluruh
aspek
penyelenggaraan Dana Pensiun sebagai sesuatu yang bersifat tetap
(static regulation), melainkan menerima bahwa terdapat aspek-aspek
tertentu yang perlu dievaluasi secara periodik agar sistem Dana Pensiun
tetap relevan dengan perkembangan keadaan.
4. Bahwa apabila prinsip tersebut telah diterima oleh pembentuk undang-
undang terhadap Usia Pensiun Normal, maka secara sistematis timbul
pertanyaan konstitusional mengenai alasan tidak diterapkannya prinsip
yang sama terhadap Manfaat Pensiun yang dalam Pasal 134 angka 4
telah ditetapkan sebagai penghasilan hari tua, dan dalam Pasal 155 ayat
49
(1) ditegaskan sebagai hak peserta. Padahal, apabila dibandingkan
secara fungsional, manfaat pensiun justru merupakan inti dari
perlindungan yang diberikan oleh sistem Dana Pensiun karena manfaat
tersebut merupakan bentuk konkret pemenuhan hak peserta setelah
memasuki masa pensiun.
5. Bahwa perkembangan kondisi makroekonomi, khususnya inflasi dan
perubahan tingkat harga, secara langsung memengaruhi nilai riil Manfaat
Pensiun sebagai penghasilan hari tua. Sebaliknya, perubahan kondisi
makroekonomi tidak selalu secara langsung memengaruhi usia pensiun.
Oleh karena itu, apabila pembentuk undang-undang menganggap
perkembangan kondisi makroekonomi cukup penting untuk dijadikan
dasar evaluasi terhadap usia pensiun, maka secara rasional dan
sistematis perubahan kondisi yang sama justru memiliki hubungan yang
lebih erat dengan kemampuan Manfaat Pensiun dalam menjalankan
fungsi sebagai penghasilan hari tua.
6. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, terdapat ketidakselarasan
internal dalam konstruksi pengaturan Bab XII Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2026. Di satu sisi, pembentuk undang-undang telah membentuk
norma yang memungkinkan evaluasi berkala terhadap salah satu
parameter sistem Dana Pensiun, yaitu Usia Pensiun Normal. Namun di
sisi lain, pembentuk undang-undang tidak membentuk norma yang
memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas Manfaat Pensiun sebagai
penghasilan hari tua, meskipun aspek inilah yang secara langsung
berkaitan dengan perlindungan hak peserta Dana Pensiun.
7. Bahwa Pemohon menegaskan bahwa Pasal 146 ayat (2) bukan
merupakan objek pengujian dalam Permohonan a quo. Ketentuan
tersebut justru digunakan sebagai pembanding internal (internal statutory
comparator) untuk menunjukkan bagaimana pembentuk undang-undang
telah menerapkan prinsip evaluasi berkala pada satu bagian dari sistem
Dana Pensiun, tetapi tidak menerapkan prinsip yang sama terhadap
bagian lain yang secara substansial mempunyai hubungan lebih erat
dengan perlindungan hak konstitusional peserta.
50
8. Bahwa penggunaan Pasal 146 ayat (2) sebagai internal statutory
comparator merupakan metode penafsiran sistematis (systematic
interpretation), yaitu menilai makna dan kelengkapan suatu norma
dengan membaca keseluruhan struktur pengaturan dalam undang-
undang yang sama. Pendekatan demikian penting untuk mengetahui
apakah pembentuk undang-undang telah menerapkan asas pengaturan
secara konsisten atau justru meninggalkan aspek tertentu yang secara
normatif memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Dalam perkara a
quo, pembacaan secara sistematis tersebut menunjukkan bahwa
pembentuk undang-undang telah mengadopsi konsep evaluasi berkala
terhadap parameter tertentu dalam sistem Dana Pensiun, tetapi belum
mengadopsinya terhadap perlindungan nilai riil Manfaat Pensiun sebagai
penghasilan hari tua.
9. Bahwa menurut Pemohon, ketidakselarasan pengaturan tersebut
semakin menegaskan adanya normative gap dalam Bab XII Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pembentuk undang-undang telah
mengakui bahwa dinamika kondisi makroekonomi merupakan variabel
yang relevan dalam penyelenggaraan Dana Pensiun, namun pengakuan
tersebut hanya diwujudkan dalam bentuk evaluasi terhadap Usia Pensiun
Normal, sedangkan terhadap Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari
tua yang secara langsung menjadi objek perlindungan konstitusional
justru tidak dibentuk mekanisme evaluasi yang sepadan.
10. Bahwa oleh karena itu, Pasal 146 ayat (2) tidak dijadikan dasar untuk
meminta pembatalan norma, melainkan menjadi bukti bahwa pembentuk
undang-undang sendiri telah menerima prinsip evaluasi berkala dalam
sistem Dana Pensiun. Justru karena prinsip tersebut telah diakui dalam
undang-undang yang sama, ketiadaan mekanisme evaluasi terhadap nilai
riil Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua menunjukkan adanya
ketidaklengkapan norma (constitutional omission) dalam Pasal 134 angka
4 juncto Pasal 155 ayat (1), sehingga diperlukan pemaknaan
konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi agar pengaturan tersebut
selaras dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3),
51
dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
C.5. Ketidaklengkapan Norma Tersebut Merupakan Constitutional
omission
1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbab sebelumnya, menurut
Pemohon telah terbukti bahwa Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 telah menetapkan Manfaat Pensiun sebagai
penghasilan hari tua sekaligus menegaskannya sebagai hak peserta.
Akan tetapi, pengakuan normatif tersebut tidak disertai dengan
pembentukan norma yang mewajibkan adanya mekanisme perlindungan
terhadap nilai riil Manfaat Pensiun, sehingga tidak terdapat instrumen
hukum yang menjamin agar hak tersebut tetap mampu menjalankan
fungsi yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sendiri.
2. Bahwa menurut Pemohon, keadaan tersebut tidak dapat dipandang
sebagai persoalan implementasi atau pelaksanaan undang-undang
semata, melainkan merupakan persoalan pada tingkat norma (normative
issue). Hal ini disebabkan karena yang tidak tersedia bukanlah
pelaksanaan dari suatu kewajiban hukum, melainkan kewajiban hukum itu
sendiri belum dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Dengan
demikian, permasalahan dalam perkara a quo bukan terletak pada
bagaimana suatu norma dilaksanakan, tetapi pada belum dimuatnya
unsur normatif yang secara konstitusional diperlukan agar perlindungan
terhadap hak peserta Dana Pensiun dapat terlaksana secara efektif.
3. Bahwa dalam teori pengujian undang-undang, keadaan demikian
merupakan bentuk ketidaklengkapan norma (constitutional omission),
yaitu keadaan ketika pembentuk undang-undang telah membentuk suatu
norma dan mengakui keberadaan suatu hak, tetapi belum melengkapinya
dengan unsur normatif yang secara konstitusional diperlukan agar hak
tersebut memperoleh perlindungan yang utuh. Oleh karena itu,
inkonstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah karena isi
norma yang telah dibentuk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (unconstitutional commission),
52
melainkan
karena
pembentuk
undang-undang
belum
mengatur
mekanisme yang secara konstitusional diperlukan untuk menjamin
efektivitas hak yang telah diakuinya sendiri.
4. Bahwa ketidaklengkapan norma tersebut bertentangan dengan Pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu
karakter utama negara hukum adalah adanya perlindungan hukum yang
efektif terhadap hak-hak warga negara melalui pembentukan norma yang
lengkap,
jelas,
dan
mampu
memberikan
kepastian
mengenai
pelaksanaan hak tersebut. Pengakuan terhadap suatu hak tanpa disertai
perangkat normatif yang memadai untuk melindungi efektivitasnya
menyebabkan fungsi negara hukum tidak terlaksana secara utuh, karena
hukum hanya memberikan pengakuan formal tanpa menyediakan
instrumen perlindungan yang diperlukan.
5. Bahwa ketidaklengkapan norma tersebut juga bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Menurut Pemohon,
kepastian hukum yang adil tidak cukup dipahami sebagai adanya norma
yang mengakui suatu hak, tetapi juga menghendaki adanya sistem hukum
yang menjamin agar hak tersebut dapat dinikmati secara nyata dan
berkelanjutan. Dengan tidak diaturnya mekanisme perlindungan terhadap
nilai riil Manfaat Pensiun, pengakuan terhadap hak peserta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) menjadi belum memperoleh
perlindungan hukum yang utuh.
6. Bahwa selanjutnya, ketidaklengkapan norma tersebut juga tidak sejalan
dengan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat. Hak atas jaminan sosial sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak hanya menuntut keberadaan
suatu program jaminan sosial secara formal, tetapi juga menghendaki
agar sistem hukum yang mengaturnya mampu memberikan perlindungan
yang efektif terhadap manfaat yang menjadi tujuan penyelenggaraan
53
jaminan sosial tersebut. Oleh karena itu, apabila Manfaat Pensiun telah
ditetapkan
sebagai
penghasilan
hari
tua,
maka
perlindungan
konstitusional terhadap hak atas jaminan sosial belum terpenuhi secara
utuh apabila undang-undang tidak menyediakan mekanisme yang
memungkinkan manfaat tersebut tetap menjalankan fungsi perlindungan
sosialnya.
7. Bahwa demikian pula terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memerintahkan negara
untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Menurut Pemohon, frasa “mengembangkan sistem jaminan sosial” tidak
dapat dimaknai sebatas membentuk lembaga, menetapkan jenis
program,
atau
mengatur
tata
kelola
penyelenggaraannya.
Pengembangan sistem jaminan sosial juga mencakup pembentukan
norma yang menjamin agar manfaat yang diberikan oleh sistem tersebut
tetap efektif dalam mencapai tujuan konstitusionalnya. Oleh sebab itu,
ketika undang-undang belum mengatur mekanisme perlindungan
terhadap nilai riil Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua, maka
pengembangan sistem jaminan sosial sebagaimana diperintahkan oleh
Pasal 34 ayat (2) belum terlaksana secara utuh.
8. Bahwa berdasarkan hubungan sistematis antara Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Pemohon dapat
disimpulkan bahwa konstitusi tidak hanya menghendaki adanya
pengakuan terhadap hak atas Manfaat Pensiun, tetapi juga menghendaki
agar negara membentuk norma yang memadai untuk menjamin
efektivitas perlindungan hak tersebut. Oleh karena itu, ketika pembentuk
undang-undang telah menetapkan Manfaat Pensiun sebagai penghasilan
hari tua dan sebagai hak peserta, tetapi belum membentuk mekanisme
normatif yang melindungi nilai riil manfaat tersebut, maka telah terjadi
ketidaklengkapan norma (constitutional omission) yang mengakibatkan
perlindungan konstitusional terhadap hak peserta Dana Pensiun belum
terpenuhi secara utuh.
9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk membentuk norma baru mengenai besaran Manfaat
54
Pensiun, menetapkan formula indeksasi, ataupun menentukan kebijakan
fiskal negara. Pemohon hanya memohon agar Mahkamah memberikan
pemaknaan konstitusional (conditionally constitutional) terhadap Pasal
134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2026, sehingga norma tersebut dipahami mengandung kewajiban untuk
menyediakan mekanisme perlindungan terhadap nilai riil Manfaat Pensiun
sebagai penghasilan hari tua, sedangkan bentuk mekanisme, parameter
evaluasi, tata cara pelaksanaan, frekuensi evaluasi, dan penyesuaiannya
tetap menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dan regulator
sebagai bagian dari open legal policy.
10. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, ketidaklengkapan norma
dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) bukan merupakan
persoalan kebijakan hukum yang berada di luar jangkauan pengujian
konstitusional, melainkan merupakan persoalan konstitusional yang
timbul karena pembentuk undang-undang belum melengkapi norma yang
telah dibentuknya dengan unsur yang secara konstitusional diperlukan
untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak atas jaminan
sosial. Atas dasar itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi
menyatakan norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai
mengandung kewajiban untuk menyediakan mekanisme perlindungan
terhadap nilai riil Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua.
D. NORMA YANG DIMOHONKAN DALAM PENGUJIAN
1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-
Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 51 ayat (3) Undang-
Undang tentang Mahkamah Konstitusi, objek pengujian dalam perkara
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 harus ditentukan secara jelas, spesifik, dan tegas.
Penentuan norma yang dimohonkan untuk diuji merupakan bagian yang
esensial karena menjadi batas ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah
Konstitusi serta menjadi dasar bagi Mahkamah dalam menilai ada atau
55
tidaknya pertentangan antara norma undang-undang dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Bahwa dalam Permohonan a quo, norma yang dimohonkan untuk diuji adalah
Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (selanjutnya disebut norma a quo).
3) Bahwa Pemohon dengan sengaja membatasi objek pengujian hanya pada
Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) karena menurut Pemohon kedua
norma tersebut merupakan dasar normatif yang mengatur penyelenggaraan
Dana Pensiun yang menjadi objek pengujian konstitusional dalam perkara a
quo. Oleh karena itu, Permohonan ini tidak ditujukan terhadap keseluruhan
Bab XII Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 maupun terhadap keseluruhan
pengaturan mengenai Dana Pensiun, melainkan secara khusus ditujukan
kepada norma yang menurut Pemohon menjadi dasar pengaturan
penyelenggaraan Dana Pensiun yang masih mengandung ketidaklengkapan
norma.
4) Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah keberlakuan norma a quo
secara keseluruhan dan bukan pula maksud untuk menghapus eksistensi
pengaturan mengenai Dana Pensiun. Sebaliknya, Pemohon mengakui
bahwa norma a quo telah mengatur penyelenggaraan Dana Pensiun sebagai
bagian dari sistem keuangan nasional. Akan tetapi, menurut Pemohon,
norma tersebut belum mengatur secara memadai salah satu unsur yang
secara konstitusional diperlukan, yaitu adanya mekanisme perlindungan
terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua.
5) Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional dalam Permohonan a quo
bukan terletak pada apa yang telah diatur (what is regulated), melainkan pada
apa yang belum diatur (what has not been regulated) dalam norma a quo.
Menurut Pemohon, ketidaklengkapan tersebut mengakibatkan norma yang
mengatur penyelenggaraan Dana Pensiun belum memberikan perlindungan
konstitusional secara utuh terhadap hak atas jaminan sosial sebagaimana
dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
56
6) Bahwa menurut Pemohon, ketidaklengkapan norma tersebut tampak dari
tidak ditemukannya ketentuan yang mewajibkan adanya mekanisme hukum
untuk melakukan evaluasi dan perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai penghasilan hari tua. Padahal, dalam perspektif konstitusi,
penyelenggaraan Dana Pensiun tidak hanya ditujukan untuk menjamin
pembayaran manfaat pensiun secara nominal, tetapi juga harus mampu
memberikan perlindungan yang efektif terhadap fungsi manfaat pensiun
sebagai sumber penghasilan setelah seseorang memasuki masa pensiun.
7) Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak mendalilkan bahwa pembentuk
undang-undang telah mengatur sesuatu yang bertentangan secara langsung
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebaliknya, Pemohon mendalilkan bahwa pembentuk undang-undang belum
memasukkan unsur normatif yang secara konstitusional diperlukan agar
norma a quo mampu memberikan perlindungan yang utuh terhadap hak
konstitusional peserta Dana Pensiun. Menurut Pemohon, keadaan demikian
merupakan bentuk ketidaklengkapan norma (constitutional omission), yaitu
keadaan ketika suatu bidang hukum telah diatur, namun pengaturannya
belum mencakup elemen normatif yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan
konstitusi.
8) Bahwa dengan demikian, objek pengujian dalam perkara a quo bukanlah
kebijakan mengenai besaran manfaat pensiun, besaran iuran, kebijakan
investasi Dana Pensiun, metode aktuaria, formula penyesuaian manfaat
pensiun, maupun kebijakan fiskal lainnya. Seluruh aspek tersebut merupakan
ruang kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tetap berada dalam
kewenangan pembentuk undang-undang dan regulator. Permohonan a quo
hanya mempersoalkan kelengkapan konstitusional norma yang menjadi
dasar penyelenggaraan Dana Pensiun.
9) Bahwa oleh karena yang dipersoalkan adalah ketidaklengkapan norma,
maka bentuk perlindungan konstitusional yang dimohonkan kepada
Mahkamah Konstitusi bukanlah pembentukan norma baru (positive
legislation), melainkan pemberian pemaknaan konstitusional (constitutional
meaning) terhadap norma a quo, sehingga norma tersebut dipahami sebagai
mengandung kewajiban untuk menyediakan mekanisme perlindungan
terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua, sedangkan
57
bentuk mekanisme, parameter, frekuensi evaluasi, metode penyesuaian,
indikator ekonomi, kemampuan pendanaan Dana Pensiun, hasil investasi,
keseimbangan aktuaria, dan prinsip kehati-hatian tetap menjadi kewenangan
pembentuk undang-undang dan regulator.
10) Bahwa pembatasan objek pengujian sebagaimana diuraikan di atas juga
menunjukkan bahwa Permohonan a quo tetap menghormati prinsip
pemisahan kekuasaan (separation of powers) serta tidak bermaksud
menggantikan
fungsi
pembentuk
undang-undang.
Pemohon
hanya
memohon agar Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya sebagai
penjaga konstitusi (the guardian of the Constitution) dengan menilai apakah
norma a quo telah memenuhi standar perlindungan konstitusional
sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, menjadi jelas bahwa norma
yang dimohonkan dalam pengujian adalah Pasal 134 angka 4 juncto Pasal
155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, sepanjang norma tersebut belum
dimaknai sebagai norma yang mewajibkan penyelenggaraan Dana Pensiun
menyediakan mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun
sebagai penghasilan hari tua. Menurut Pemohon, justru ketidaklengkapan
pengaturan inilah yang menimbulkan persoalan konstitusional dan oleh
karenanya
memerlukan
pemaknaan
konstitusional
oleh
Mahkamah
Konstitusi agar norma a quo selaras dengan prinsip negara hukum, hak atas
kepastian hukum yang adil, hak atas jaminan sosial, dan kewajiban negara
mengembangkan sistem jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
E. BENTUK
KETIDAKLENGKAPAN
NORMA
(CONSTITUTIONAL
OMISSION) DALAM PASAL 134 ANGKA 4 JUNCTO PASAL 155 AYAT (1)
1) Bahwa setelah menguraikan norma yang dimohonkan untuk diuji, Pemohon
selanjutnya akan menjelaskan secara lebih spesifik letak ketidaklengkapan
norma (constitutional omission) yang menurut Pemohon terdapat dalam
Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
58
2023
tentang
Pengembangan
dan
Penguatan
Sektor
Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Uraian
ini
dimaksudkan
untuk
menunjukkan
secara
jelas
bahwa
inkonstitusionalitas yang didalilkan oleh Pemohon tidak terletak pada norma
yang telah diatur (regulated norm), melainkan pada unsur normatif yang
belum diatur (unregulated constitutional element), padahal unsur tersebut
menurut Pemohon merupakan bagian yang secara konstitusional diperlukan
agar penyelenggaraan Dana Pensiun memenuhi amanat Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Bahwa menurut Pemohon, pembentuk undang-undang telah mengatur
berbagai aspek penyelenggaraan Dana Pensiun, antara lain mengenai
kelembagaan, kepesertaan, pendanaan, investasi, pengelolaan kekayaan,
pembayaran manfaat pensiun, tata kelola, serta pengawasan. Akan tetapi,
setelah mencermati norma a quo secara sistematis, Pemohon tidak
menemukan adanya pengaturan yang secara normatif mewajibkan
penyelenggaraan Dana Pensiun untuk menjaga nilai riil manfaat pensiun
sebagai penghasilan hari tua. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan
oleh norma a quo masih terbatas pada aspek penyelenggaraan administratif
dan pembayaran manfaat pensiun dalam nilai nominal, tetapi belum
mencakup perlindungan terhadap efektivitas manfaat pensiun sebagai
instrumen jaminan sosial.
3) Bahwa menurut Pemohon, bentuk pertama dari ketidaklengkapan norma
tersebut adalah tidak adanya kewajiban normatif untuk melakukan evaluasi
secara berkala terhadap nilai riil manfaat pensiun. Norma a quo tidak memuat
ketentuan yang mengharuskan adanya penilaian periodik mengenai apakah
manfaat pensiun yang diterima peserta masih mampu menjalankan fungsi
perlindungan sosial sebagai penghasilan hari tua. Padahal, dalam suatu
sistem jaminan sosial, evaluasi berkala merupakan instrumen hukum yang
memungkinkan penyelenggara maupun pembentuk kebijakan mengetahui
apakah tujuan perlindungan konstitusional masih tercapai atau justru telah
mengalami penurunan efektivitas akibat perkembangan kondisi ekonomi.
4) Bahwa yang dimaksud Pemohon dengan evaluasi berkala bukanlah
kewajiban untuk menaikkan manfaat pensiun dalam setiap periode tertentu,
59
melainkan kewajiban normatif untuk melakukan penilaian secara teratur
berdasarkan parameter yang objektif terhadap keberlangsungan fungsi
manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua. Dengan demikian, evaluasi
merupakan
instrumen
akuntabilitas
normatif
yang
menjadi
dasar
pengambilan kebijakan, bukan instrumen yang secara otomatis melahirkan
hak atas kenaikan manfaat pensiun.
5) Bahwa bentuk kedua dari ketidaklengkapan norma adalah tidak adanya
dasar hukum yang memungkinkan dilakukan penyesuaian terhadap manfaat
pensiun apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai riil manfaat pensiun
telah mengalami penurunan yang berdampak terhadap efektivitas
perlindungan hak atas jaminan sosial. Menurut Pemohon, suatu mekanisme
evaluasi akan kehilangan makna apabila undang-undang sama sekali tidak
menyediakan kerangka normatif yang memungkinkan adanya tindak lanjut
terhadap hasil evaluasi tersebut. Oleh karena itu, menurut Pemohon,
keberadaan norma mengenai evaluasi dan keberadaan norma mengenai
kemungkinan penyesuaian merupakan dua unsur normatif yang saling
berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
6) Bahwa yang dimaksud Pemohon dengan dasar hukum untuk penyesuaian
juga tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban mutlak untuk menaikkan
manfaat pensiun ataupun menetapkan persentase penyesuaian tertentu.
Yang dimaksud adalah adanya norma yang membuka ruang secara
konstitusional bagi penyelenggara sistem Dana Pensiun untuk melakukan
penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan sesuai dengan parameter yang
ditentukan oleh pembentuk undang-undang maupun regulator. Dengan
demikian, ruang kebijakan (open legal policy) tetap berada pada pembentuk
undang-undang dan regulator, sedangkan yang dimohonkan oleh Pemohon
hanyalah keberadaan dasar normatif yang menjadi prasyarat konstitusional
bagi mekanisme tersebut.
7) Bahwa bentuk ketiga dari ketidaklengkapan norma adalah tidak adanya
kewajiban normatif untuk menjadikan indikator-indikator yang relevan
sebagai dasar dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan perlindungan
terhadap nilai riil manfaat pensiun. Norma a quo belum memberikan arah
normatif bahwa perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun harus
dilakukan melalui suatu proses evaluasi yang mempertimbangkan faktor-
60
faktor objektif yang memengaruhi keberlangsungan manfaat pensiun sebagai
penghasilan hari tua.
8) Bahwa menurut Pemohon, indikator yang dimaksud tidak harus ditentukan
secara rinci dalam undang-undang, namun undang-undang setidaknya harus
memberikan mandat normatif bahwa evaluasi terhadap perlindungan nilai riil
manfaat pensiun dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang
relevan, antara lain perkembangan tingkat inflasi, kondisi ekonomi nasional,
kemampuan pendanaan Dana Pensiun, hasil pengelolaan investasi,
keseimbangan aktuaria (actuarial balance), keberlanjutan pendanaan
(funding sustainability), serta prinsip kehati-hatian (prudential principle).
Penentuan metodologi, bobot masing-masing indikator, maupun tata cara
penerapannya tetap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang
dan regulator.
9) Bahwa menurut Pemohon, keberadaan indikator-indikator tersebut bukan
dimaksudkan untuk mengubah karakter Dana Pensiun menjadi instrumen
yang menjamin kenaikan manfaat pensiun secara otomatis, melainkan
sebagai dasar objektif agar setiap kebijakan mengenai perlindungan manfaat
pensiun dilakukan secara rasional, terukur, akuntabel, dan tetap menjaga
keberlangsungan Dana Pensiun. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut justru
merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan
hak peserta dan keberlanjutan penyelenggaraan Dana Pensiun.
10) Bahwa ketiga unsur normatif tersebut, yaitu (i) kewajiban melakukan evaluasi
berkala terhadap nilai riil manfaat pensiun, (ii) keberadaan dasar hukum untuk
melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi, dan (iii) kewajiban
mempertimbangkan indikator-indikator objektif dalam proses evaluasi dan
penyesuaian, menurut Pemohon merupakan satu kesatuan mekanisme
perlindungan yang secara konstitusional diperlukan agar manfaat pensiun
tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai penghasilan hari tua. Namun
demikian, ketiga unsur normatif tersebut tidak ditemukan dalam norma a quo,
sehingga menurut Pemohon terdapat ketidaklengkapan norma (constitutional
omission).
11) Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa Pemohon tidak memohon kepada
Mahkamah Konstitusi agar menetapkan besaran manfaat pensiun,
menentukan formula indeksasi, menetapkan persentase inflasi tertentu,
61
ataupun mengatur tata cara teknis evaluasi dan penyesuaian manfaat
pensiun. Seluruh aspek tersebut tetap merupakan ruang kebijakan hukum
terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-
undang dan regulator. Permohonan a quo hanya memohon agar norma Pasal
134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) dimaknai secara konstitusional sebagai
norma yang mewajibkan adanya mekanisme perlindungan terhadap nilai riil
manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua.
12) Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, ketidaklengkapan norma dalam
Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) bukanlah persoalan mengenai
substansi kebijakan yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, melainkan
persoalan mengenai belum dimuatnya unsur normatif minimum yang secara
konstitusional diperlukan agar penyelenggaraan Dana Pensiun mampu
memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak atas jaminan sosial.
Ketidaklengkapan tersebut menyebabkan norma a quo belum sepenuhnya
memenuhi prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, perlindungan
hak atas jaminan sosial, dan kewajiban negara untuk mengembangkan
sistem jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
F. HUBUNGAN KAUSAL ANTARA KETIDAKLENGKAPAN NORMA DAN
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
1) Bahwa salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam Permohonan pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
norma yang dimohonkan untuk diuji dengan kerugian konstitusional yang
dialami oleh Pemohon. Dalam perkara a quo, hubungan kausal tersebut tidak
didasarkan pada keadaan ekonomi semata, melainkan pada hubungan
hukum antara ketidaklengkapan norma dalam Pasal 134 angka 4 juncto
Pasal 155 ayat (1) dengan tidak terpenuhinya perlindungan konstitusional
atas hak Pemohon sebagai peserta Dana Pensiun.
2) Bahwa menurut Pemohon, penting untuk terlebih dahulu dibedakan antara
fakta yang menimbulkan dampak ekonomi dan norma hukum yang menjadi
penyebab kerugian konstitusional. Perubahan tingkat inflasi, kenaikan harga
barang dan jasa, maupun perkembangan kondisi ekonomi nasional
62
merupakan fakta sosial-ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli
masyarakat. Akan tetapi, fakta-fakta tersebut bukanlah objek pengujian
dalam perkara a quo, karena Mahkamah Konstitusi tidak menguji keadaan
ekonomi, melainkan menguji konstitusionalitas norma undang-undang.
3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak mendalilkan bahwa inflasi merupakan
penyebab inkonstitusionalitas ataupun sumber kerugian konstitusional. Inflasi
hanya menjadi keadaan faktual yang memperlihatkan bagaimana nilai riil
manfaat pensiun dapat mengalami penurunan apabila sistem hukum tidak
menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai. Dengan demikian,
inflasi hanya menjelaskan akibat faktual, sedangkan penyebab yuridis yang
dimohonkan untuk diuji tetap terletak pada norma a quo.
4) Bahwa penyebab yuridis (legal cause) dari kerugian konstitusional Pemohon,
menurut Pemohon, adalah ketidaklengkapan norma (constitutional omission)
dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) yang belum mengatur
kewajiban normatif untuk menyediakan mekanisme perlindungan terhadap
nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua. Ketiadaan mekanisme
tersebut menyebabkan sistem hukum tidak memberikan dasar normatif bagi
penyelenggara maupun pembentuk kebijakan untuk melakukan evaluasi
secara berkala terhadap efektivitas manfaat pensiun sebagai bagian dari
pelaksanaan hak atas jaminan sosial.
5) Bahwa karena norma a quo tidak memuat kewajiban melakukan evaluasi
terhadap nilai riil manfaat pensiun, maka tidak terdapat kewajiban hukum
untuk menilai secara berkala apakah manfaat pensiun yang diterima peserta
masih mampu menjalankan fungsi perlindungan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi
yang memengaruhi daya beli, sistem hukum tidak menyediakan instrumen
normatif yang memungkinkan dilakukan penilaian terhadap efektivitas
perlindungan tersebut.
6) Bahwa lebih lanjut, karena norma a quo juga tidak menyediakan dasar
normatif yang memungkinkan dilakukannya penyesuaian berdasarkan hasil
evaluasi tersebut, maka sekalipun secara faktual terjadi penurunan nilai riil
manfaat pensiun, tidak terdapat kerangka hukum dalam undang-undang
yang menghubungkan hasil evaluasi dengan kemungkinan adanya kebijakan
63
perlindungan yang disusun oleh pembentuk undang-undang maupun
regulator. Dengan demikian, ketidaklengkapan norma tersebut berimplikasi
langsung terhadap tidak tersedianya mekanisme perlindungan hukum bagi
peserta Dana Pensiun.
7) Bahwa hubungan kausal dalam perkara a quo dengan demikian dapat
dijelaskan secara bertahap. Pertama, pembentuk undang-undang mengatur
penyelenggaraan Dana Pensiun melalui norma a quo. Kedua, norma tersebut
belum mengatur mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun.
Ketiga, karena mekanisme tersebut tidak diatur, sistem hukum tidak
mewajibkan evaluasi maupun tidak menyediakan dasar normatif bagi
kemungkinan penyesuaian apabila efektivitas perlindungan menurun.
Keempat, akibat ketiadaan perlindungan normatif tersebut, hak Pemohon
atas jaminan sosial tidak memperoleh perlindungan secara utuh
sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Rangkaian hubungan tersebut menunjukkan adanya
hubungan sebab akibat yang bersifat langsung antara norma a quo dan
kerugian konstitusional Pemohon.
8) Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bukan semata-mata
berupa berkurangnya kemampuan daya beli secara ekonomi, melainkan
berupa tidak diperolehnya perlindungan hukum yang secara konstitusional
seharusnya disediakan oleh undang-undang. Dengan kata lain, yang
dirugikan bukan hanya aspek ekonomi Pemohon, tetapi juga hak
konstitusional Pemohon untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif
terhadap hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9) Bahwa menurut Pemohon, hubungan kausal tersebut bersifat langsung
(direct causal relationship) karena sumber kerugian konstitusional tidak
berasal dari tindakan administratif, keputusan pejabat, maupun pelaksanaan
teknis oleh penyelenggara Dana Pensiun, melainkan berasal dari norma
undang-undang yang belum memberikan perlindungan secara lengkap. Oleh
karena itu, penyelesaian terhadap persoalan tersebut hanya dapat dilakukan
melalui pengujian konstitusional terhadap norma undang-undang, bukan
64
melalui mekanisme penyelesaian sengketa administrasi (vide bukti P-7)atau
sengketa keperdataan.
10) Bahwa keberadaan data mengenai penurunan daya beli manfaat pensiun,
perkembangan inflasi, perubahan harga kebutuhan pokok, maupun indikator
ekonomi lainnya dalam Permohonan a quo tidak dimaksudkan sebagai dasar
untuk menyatakan suatu norma inkonstitusional. Data tersebut hanya
digunakan sebagai bukti empiris yang menunjukkan konsekuensi nyata dari
tidak adanya mekanisme perlindungan yang diwajibkan oleh norma a quo.
Oleh karena itu, bukti-bukti empiris tersebut berfungsi sebagai ilustrasi
mengenai akibat yang ditimbulkan oleh ketidaklengkapan norma, bukan
sebagai dasar konstitusionalitas itu sendiri.
11) Bahwa seandainya norma a quo telah memuat kewajiban untuk menyediakan
mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun, maka
pembentuk undang-undang dan regulator akan memiliki dasar hukum yang
jelas untuk melakukan evaluasi, mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut,
serta menyusun kebijakan yang dipandang diperlukan dalam kerangka open
legal policy, dengan tetap memperhatikan kemampuan pendanaan Dana
Pensiun, hasil investasi, keseimbangan aktuaria, tingkat inflasi, prinsip
kehati-hatian, dan keberlanjutan sistem Dana Pensiun. Dengan demikian,
yang hilang dalam perkara a quo bukanlah kebijakan, melainkan landasan
normatif yang memungkinkan kebijakan tersebut dibangun secara
konstitusional.
12) Bahwa karena itu, menurut Pemohon, kerugian konstitusional yang dialami
Pemohon bukan merupakan akibat yang terlalu jauh (remote consequence)
ataupun bersifat hipotetis. Kerugian tersebut merupakan konsekuensi
langsung dari belum adanya perlindungan normatif yang diwajibkan oleh
undang-undang terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari
tua. Hubungan kausal tersebut bersifat nyata, aktual, dan terus berlangsung
selama norma a quo belum dimaknai secara konstitusional.
13) Bahwa oleh karena yang menjadi penyebab kerugian konstitusional adalah
ketidaklengkapan norma dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1),
maka pemulihan terhadap kerugian tersebut juga harus dilakukan melalui
pemulihan pada tingkat norma. Oleh karena itu, Pemohon tidak memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan besaran manfaat pensiun
65
ataupun formula penyesuaiannya, melainkan memohon agar Mahkamah
memberikan pemaknaan konstitusional (constitutional meaning) terhadap
norma
a
quo,
sehingga
penyelenggaraan
Dana
Pensiun
secara
konstitusional wajib mencakup mekanisme perlindungan terhadap nilai riil
manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua. Dengan adanya pemaknaan
konstitusional tersebut, pembentuk undang-undang dan regulator tetap
memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut sesuai prinsip open
legal policy, namun kebijakan tersebut akan berdiri di atas landasan normatif
yang selaras dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat
(3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
G. KETIDAKLENGKAPAN NORMA MENGAKIBATKAN PERLINDUNGAN
HAK KONSTITUSIONAL BELUM EFEKTIF
1) Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menganut
prinsip constitutional welfare state tidak hanya berkewajiban mengakui
keberadaan hak atas jaminan sosial sebagai hak konstitusional warga
negara, tetapi juga wajib memastikan agar hak tersebut memperoleh
perlindungan hukum yang efektif (effective legal protection), memberikan
kepastian hukum yang adil (fair legal certainty), serta mampu diwujudkan
secara nyata dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Bahwa hak atas jaminan sosial, termasuk manfaat pensiun sebagai
penghasilan pada hari tua, pada hakikatnya bukan sekadar hak untuk
menerima sejumlah uang dalam nilai nominal, melainkan hak untuk
memperoleh perlindungan ekonomi yang nyata sehingga penerima manfaat
tetap mampu mempertahankan tingkat kehidupan yang layak ketika telah
memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, perlindungan konstitusional atas
hak tersebut harus dipahami secara substantif, yaitu tidak berhenti pada
keberadaan
pembayaran
manfaat
pensiun,
tetapi
juga
mencakup
keberlangsungan nilai riil manfaat tersebut agar tetap mampu memenuhi
fungsi sosial dan ekonomi yang menjadi tujuan penyelenggaraan dana
pensiun.
66
3) Bahwa Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026
pada dasarnya telah mengatur mengenai penyelenggaraan dana pensiun
dan manfaat pensiun sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
Akan tetapi, setelah dicermati secara sistematis, norma a quo sama sekali
tidak mengandung pengaturan mengenai kewajiban melakukan evaluasi
maupun penyesuaian manfaat pensiun secara berkala guna menjaga nilai riil
manfaat pensiun terhadap inflasi, kenaikan biaya hidup, dan perubahan
kondisi ekonomi nasional.
4) Bahwa
tidak
diaturnya
mekanisme
tersebut
merupakan
bentuk
ketidaklengkapan norma (constitutional omission), karena undang-undang
hanya mengatur eksistensi manfaat pensiun sebagai hak peserta, tetapi tidak
mengatur instrumen hukum yang menjamin agar hak tersebut tetap efektif
memberikan perlindungan sepanjang masa pensiun. Dengan demikian,
norma a quo hanya memberikan perlindungan terhadap nilai nominal manfaat
pensiun (nominal protection), namun mengabaikan perlindungan terhadap
nilai riil manfaat pensiun (real value protection), padahal justru nilai riillah
yang menentukan apakah tujuan konstitusional jaminan sosial benar-benar
tercapai.
5) Bahwa akibat langsung dari ketidaklengkapan norma tersebut adalah
menurunnya efektivitas perlindungan hak atas jaminan sosial. Seorang
pensiunan memang tetap menerima manfaat pensiun setiap bulan sesuai
jumlah nominal yang ditetapkan pada saat memasuki masa pensiun. Namun,
seiring meningkatnya inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, kenaikan biaya
kesehatan, biaya perumahan, biaya energi, serta meningkatnya biaya
kebutuhan hidup lainnya, manfaat pensiun tersebut secara nyata mengalami
penurunan daya beli dari tahun ke tahun. Akibatnya, manfaat pensiun yang
secara formal tetap dibayarkan tidak lagi mampu menjalankan fungsi
perlindungan sosial sebagaimana dimaksud oleh konstitusi.
6) Bahwa keadaan demikian menunjukkan adanya perbedaan antara
perlindungan hukum yang bersifat formal (formal legal protection) dengan
perlindungan hukum yang bersifat efektif (effective legal protection). Secara
formal negara memang telah menyediakan sistem dana pensiun, namun
67
secara substantif negara belum menjamin agar manfaat pensiun tersebut
tetap memiliki kemampuan riil untuk memenuhi kebutuhan hidup
penerimanya. Dengan kata lain, hak konstitusional atas jaminan sosial hanya
terlindungi dalam bentuk administratif, tetapi belum terlindungi dalam
substansi yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial.
7) Bahwa ketidaklengkapan norma tersebut juga mengakibatkan hilangnya
kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepastian hukum dalam
negara hukum modern tidak cukup dimaknai sebagai adanya norma tertulis
semata, melainkan juga mencakup kepastian bahwa hak konstitusional
warga negara akan terus memperoleh perlindungan yang memadai
sepanjang hak tersebut masih dinikmati. Dalam perkara a quo, peserta dana
pensiun tidak memperoleh kepastian apakah manfaat pensiun yang
diterimanya akan tetap memiliki nilai ekonomi yang layak pada lima, sepuluh,
atau dua puluh tahun setelah memasuki masa pensiun, karena norma a quo
sama sekali tidak memberikan mekanisme evaluasi maupun penyesuaian
terhadap perubahan kondisi ekonomi.
8) Bahwa akibat tidak adanya norma tersebut, perlindungan terhadap peserta
dana pensiun sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing-masing
pemberi kerja atau penyelenggara dana pensiun. Sebagian mungkin
memberikan penyesuaian manfaat secara sukarela apabila kondisi keuangan
memungkinkan, sedangkan sebagian lainnya tidak melakukan penyesuaian
sama
sekali.
Keadaan
demikian
menyebabkan
perlindungan
hak
konstitusional warga negara bergantung pada kebijakan individual, bukan
pada jaminan hukum yang bersifat umum, mengikat, dan berlaku sama bagi
seluruh peserta dana pensiun. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip
persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak
konstitusional yang seharusnya dijamin oleh undang-undang.
9) Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon bukan semata-
mata disebabkan oleh inflasi sebagai fenomena ekonomi yang bersifat
alamiah. Inflasi hanyalah faktor eksternal yang selalu dapat diperkirakan
keberadaannya dalam setiap sistem ekonomi. Yang menjadi sumber kerugian
konstitusional adalah tidak adanya norma dalam Pasal 134 angka 4 juncto
Pasal 155 ayat (1) UU P2SK yang mewajibkan adanya mekanisme hukum
68
untuk mengevaluasi dan menyesuaikan manfaat pensiun secara berkala
guna menjaga nilai riil manfaat tersebut. Dengan demikian, terdapat
hubungan
sebab
akibat
(causal
verband)
yang
langsung
antara
ketidaklengkapan norma yang dimohonkan pengujian dengan menurunnya
efektivitas perlindungan hak konstitusional Para Pemohon.
10) Bahwa dalam perspektif constitutional omission, persoalan yang dimohonkan
pengujian dalam perkara a quo bukanlah mengenai besaran manfaat
pensiun, bukan pula mengenai kebijakan fiskal negara ataupun kemampuan
keuangan pemberi kerja, melainkan mengenai tidak adanya norma yang
mewajibkan keberadaan suatu mekanisme hukum untuk menjaga nilai riil
manfaat pensiun sebagai bagian dari perlindungan hak atas jaminan sosial.
Dengan demikian, objek permohonan ini sepenuhnya merupakan persoalan
konstitusionalitas norma undang-undang, bukan persoalan implementasi
administratif.
11) Bahwa oleh karena itu, agar Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 benar-benar selaras dengan Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan
pemaknaan konstitusional bahwa norma a quo harus dimaknai mencakup
kewajiban pembentuk undang-undang untuk mengatur mekanisme evaluasi
dan penyesuaian nilai riil manfaat pensiun secara berkala berdasarkan
indikator yang objektif, rasional, dan terukur, seperti tingkat inflasi, perubahan
biaya hidup, serta perkembangan kondisi ekonomi nasional. Hanya melalui
pemaknaan demikian hak atas jaminan sosial memperoleh perlindungan
yang efektif, kepastian hukum yang adil, serta mampu mewujudkan tujuan
konstitusional negara dalam melindungi kesejahteraan para pensiunan
sebagai penerima manfaat dana pensiun.
H. KERUGIAN KONSTITUSIONAL AKIBAT KETIDAKLENGKAPAN NORMA
1) Bahwa salah satu syarat pokok diterimanya permohonan pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi adalah adanya kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian
69
tersebut harus merupakan kerugian yang bersifat spesifik, aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar pasti akan
terjadi, memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan norma
yang diuji, serta mempunyai kemungkinan untuk dipulihkan apabila
Mahkamah mengabulkan permohonan. Oleh karena itu, dalam perkara a
quo, yang harus dibuktikan bukan semata-mata adanya penurunan daya beli
manfaat pensiun, melainkan bahwa penurunan tersebut merupakan
konsekuensi konstitusional yang lahir akibat ketidaklengkapan norma dalam
Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023
tentang
Pengembangan
dan
Penguatan
Sektor
Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
2) Bahwa Para Pemohon merupakan peserta dan/atau penerima manfaat dana
pensiun yang secara langsung berada dalam lingkup pengaturan norma a
quo. Dengan demikian, Para Pemohon merupakan subjek hukum yang
menerima akibat langsung dari keberlakuan norma tersebut sehingga
mempunyai kepentingan konstitusional yang nyata terhadap kelengkapan
pengaturan mengenai perlindungan manfaat pensiun sebagai penghasilan
pada hari tua.
3) Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya hak untuk memperoleh
pembayaran manfaat pensiun secara nominal, melainkan hak untuk
memperoleh perlindungan hukum yang efektif atas manfaat pensiun sebagai
instrumen jaminan sosial yang menjamin keberlangsungan kehidupan yang
layak pada masa hari tua. Oleh karena itu, apabila undang-undang tidak
menyediakan norma yang menjamin keberlangsungan nilai riil manfaat
pensiun, maka hak konstitusional tersebut tidak memperoleh perlindungan
secara utuh.
4) Bahwa ketidaklengkapan norma dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155
ayat (1) UU P2SK terletak pada tidak diaturnya kewajiban pembentukan
mekanisme evaluasi dan penyesuaian manfaat pensiun secara berkala
berdasarkan indikator objektif, seperti inflasi, kenaikan biaya hidup, maupun
perkembangan kondisi ekonomi nasional. Norma a quo hanya mengatur
keberadaan manfaat pensiun sebagai hak peserta, tetapi tidak mengatur
70
instrumen hukum yang memastikan agar manfaat tersebut tetap memiliki nilai
riil yang mampu menjalankan fungsi perlindungan sosial sebagaimana
diperintahkan oleh konstitusi.
5) Bahwa sebagai akibat langsung dari ketidaklengkapan norma tersebut,
manfaat pensiun yang diterima Para Pemohon secara terus-menerus
mengalami penurunan daya beli. Meskipun jumlah nominal manfaat pensiun
tetap sama, kemampuan ekonomi manfaat tersebut untuk memenuhi
kebutuhan hidup mengalami penyusutan dari waktu ke waktu karena tergerus
oleh inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, kenaikan biaya kesehatan,
biaya energi, biaya perumahan, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.
Dengan demikian, manfaat pensiun yang semula dimaksudkan sebagai
penghasilan
pada
hari
tua
secara
bertahap
kehilangan
fungsi
konstitusionalnya sebagai instrumen perlindungan sosial.
6) Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon bukanlah kerugian yang
bersifat abstrak, hipotetis, ataupun sekadar kekhawatiran mengenai
kemungkinan terjadinya inflasi pada masa mendatang. Kerugian tersebut
merupakan kerugian yang nyata (actual constitutional injury), karena
penurunan nilai riil manfaat pensiun telah dan sedang dialami secara terus-
menerus oleh Para Pemohon selama menikmati manfaat pensiun. Bahkan
apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa adanya kewajiban normatif untuk
melakukan evaluasi dan penyesuaian manfaat pensiun, maka kerugian
tersebut akan semakin besar seiring berjalannya waktu.
7) Bahwa penting untuk ditegaskan bahwa penyebab kerugian konstitusional
Para Pemohon bukanlah inflasi itu sendiri. Inflasi merupakan fenomena
ekonomi yang secara alamiah terjadi dalam setiap sistem perekonomian dan
telah lama dikenal dalam teori maupun praktik ekonomi. Yang menjadi
sumber kerugian konstitusional adalah tidak adanya norma dalam Pasal 134
angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU P2SK yang mengantisipasi
konsekuensi inflasi tersebut melalui mekanisme perlindungan nilai riil
manfaat pensiun. Dengan demikian, kerugian konstitusional Para Pemohon
bersumber pada constitutional omission yang terkandung dalam norma a
quo, bukan pada faktor ekonomi yang berdiri sendiri.
8) Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang langsung dan
logis antara ketidaklengkapan norma dengan kerugian konstitusional Para
71
Pemohon. Apabila undang-undang memuat kewajiban untuk mengatur
mekanisme evaluasi dan penyesuaian manfaat pensiun secara berkala,
maka
manfaat
pensiun
akan
mempunyai
peluang
untuk
tetap
mempertahankan nilai riilnya sesuai indikator yang ditetapkan oleh
pembentuk undang-undang. Sebaliknya, karena kewajiban normatif tersebut
tidak ada, maka tidak terdapat dasar hukum yang mewajibkan adanya
perlindungan terhadap penurunan nilai riil manfaat pensiun. Dengan
demikian, kerugian yang dialami Para Pemohon merupakan akibat langsung
dari kekurangan muatan norma yang dimohonkan pengujian.
9) Bahwa kerugian konstitusional tersebut juga memenuhi unsur keberlanjutan
(continuing constitutional injury). Selama ketidaklengkapan norma tetap
dipertahankan, selama itu pula nilai riil manfaat pensiun Para Pemohon akan
terus
mengalami
penyusutan. Artinya,
pelanggaran
terhadap
hak
konstitusional Para Pemohon bukan merupakan peristiwa yang telah selesai,
melainkan berlangsung secara terus-menerus (continuous deprivation of
constitutional rights) selama norma a quo tidak memperoleh pemaknaan
konstitusional yang memadai.
10) Bahwa kerugian tersebut pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap
menurunnya kualitas perlindungan hak atas jaminan sosial yang dijamin oleh
konstitusi. Manfaat pensiun yang semula dimaksudkan untuk menjamin
kehidupan yang layak pada masa hari tua tidak lagi mampu menjalankan
fungsi tersebut secara optimal. Dengan demikian, Para Pemohon tidak hanya
kehilangan sebagian nilai ekonomi manfaat pensiun, tetapi juga kehilangan
efektivitas perlindungan konstitusional yang seharusnya dijamin oleh negara
melalui pembentukan norma yang lengkap dan memadai.
11) Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon mempunyai kemungkinan
nyata untuk dipulihkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila
Mahkamah menyatakan Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU
P2SK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai mencakup kewajiban pembentuk undang-undang
untuk mengatur mekanisme evaluasi dan penyesuaian nilai riil manfaat
pensiun secara berkala berdasarkan indikator yang objektif, maka akan
tercipta dasar konstitusional bagi pembentukan norma yang mampu
72
memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak Para Pemohon.
Dengan demikian, syarat mengenai kemungkinan dipulihkannya kerugian
konstitusional (redressability) sebagaimana menjadi parameter kedudukan
hukum dalam praktik Mahkamah Konstitusi juga telah terpenuhi.
12) Berdasarkan seluruh uraian tersebut, nyata bahwa Para Pemohon
mengalami
kerugian
konstitusional
yang
bersifat
spesifik,
aktual,
berkelanjutan, mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan
ketidaklengkapan norma dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026, serta mempunyai kemungkinan untuk
dipulihkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ketentuan
a quo telah menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum
yang adil, hak atas jaminan sosial, dan kewajiban negara untuk
mengembangkan sistem jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
I. CAUSAL VERBAND ANTARA CONSTITUTIONAL OMISSION DAN
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
1) Bahwa salah satu syarat fundamental dalam pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional
yang didalilkan oleh Pemohon. Hubungan sebab akibat tersebut harus
bersifat langsung (direct causal relationship), logis, objektif, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara konstitusional, sehingga kerugian yang
dialami Pemohon benar-benar merupakan konsekuensi dari berlakunya
norma yang diuji, bukan disebabkan oleh faktor lain yang berada di luar ruang
lingkup pengaturan undang-undang.
2) Bahwa dalam perkara a quo, hubungan sebab akibat tersebut terletak pada
ketidaklengkapan norma (constitutional omission) dalam Pasal 134 angka 4
juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Norma a quo memang
73
mengatur mengenai penyelenggaraan dana pensiun dan manfaat pensiun
sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, akan tetapi tidak memuat norma
yang mewajibkan adanya mekanisme evaluasi dan penyesuaian nilai riil
manfaat pensiun secara berkala berdasarkan indikator ekonomi yang objektif,
seperti inflasi, kenaikan biaya hidup, maupun perkembangan kondisi ekonomi
nasional.
3) Bahwa justru ketiadaan pengaturan tersebut merupakan penyebab langsung
terjadinya kerugian konstitusional Para Pemohon. Dengan tidak adanya
kewajiban normatif untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian manfaat
pensiun, maka manfaat pensiun tetap dibayarkan dalam nilai nominal yang
sama, meskipun nilai ekonominya terus mengalami penyusutan akibat
perubahan kondisi ekonomi. Akibatnya, manfaat pensiun yang semula
dimaksudkan sebagai penghasilan hari tua secara bertahap kehilangan
kemampuan untuk memenuhi tujuan konstitusionalnya, yaitu memberikan
perlindungan ekonomi yang layak bagi penerima manfaat pada masa
pensiun.
4) Bahwa oleh karena itu, hubungan sebab akibat dalam perkara a quo
bukanlah hubungan antara inflasi dengan kerugian Para Pemohon,
melainkan hubungan antara ketidaklengkapan norma dengan tidak adanya
kewajiban hukum untuk melindungi nilai riil manfaat pensiun. Inflasi hanyalah
realitas ekonomi yang secara objektif selalu mungkin terjadi dalam setiap
sistem perekonomian. Namun, suatu fenomena ekonomi tidak akan dengan
sendirinya menghilangkan hak konstitusional warga negara apabila
pembentuk undang-undang menyediakan norma yang mewajibkan adanya
mekanisme perlindungan terhadap dampak fenomena tersebut. Dengan
demikian, sumber kerugian konstitusional Para Pemohon bukanlah inflasi
sebagai fakta ekonomi, melainkan tidak adanya norma yang mengantisipasi
dan memberikan perlindungan hukum terhadap dampak inflasi tersebut.
5) Bahwa apabila Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU P2SK sejak
semula mengatur kewajiban untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian
manfaat pensiun secara berkala berdasarkan indikator yang objektif, maka
terdapat dasar hukum yang mewajibkan pembentukan mekanisme
perlindungan nilai riil manfaat pensiun. Dalam keadaan demikian, penurunan
daya beli manfaat pensiun dapat dicegah atau setidak-tidaknya diminimalkan
74
melalui instrumen hukum yang dibentuk berdasarkan amanat undang-
undang. Sebaliknya, karena norma tersebut tidak ada, maka tidak terdapat
kewajiban hukum bagi pembentuk kebijakan maupun penyelenggara dana
pensiun untuk menyediakan mekanisme perlindungan dimaksud. Keadaan
inilah yang secara langsung menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para
Pemohon.
6) Bahwa hubungan sebab akibat tersebut juga menunjukkan bahwa kerugian
yang dialami Para Pemohon bukan merupakan akibat dari kesalahan
penyelenggara dana pensiun, bukan pula akibat tindakan administratif
pemerintah, maupun akibat kebijakan individual pemberi kerja. Seluruh pihak
yang melaksanakan ketentuan dana pensiun pada dasarnya terikat pada
ruang lingkup norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Ketika
undang-undang tidak memuat kewajiban normatif mengenai perlindungan
nilai riil manfaat pensiun, maka penyelenggara dana pensiun tidak memiliki
dasar hukum yang mengikat untuk melaksanakan mekanisme tersebut. Oleh
sebab itu, akar persoalan konstitusional dalam perkara ini berada pada
tingkat norma undang-undang (normative deficiency), bukan pada aspek
implementasi.
7) Bahwa ketidaklengkapan norma tersebut telah menciptakan suatu
constitutional gap, yaitu kekosongan pengaturan terhadap aspek yang secara
konstitusional seharusnya memperoleh perlindungan. Di satu sisi, undang-
undang mengakui manfaat pensiun sebagai bagian dari sistem jaminan
sosial. Namun di sisi lain, undang-undang tidak menjamin agar manfaat
tersebut tetap memiliki nilai riil yang mampu menjalankan fungsi perlindungan
sosial sepanjang masa pensiun. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara
tujuan konstitusional yang hendak diwujudkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pengaturan yang diberikan
oleh norma a quo.
8) Bahwa constitutional gap tersebut secara langsung mengakibatkan hak
konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memperoleh perlindungan yang utuh.
Hak atas kepastian hukum menjadi kehilangan efektivitas karena tidak
terdapat kepastian mengenai keberlangsungan nilai riil manfaat pensiun. Hak
75
atas jaminan sosial menjadi tidak efektif karena manfaat pensiun secara riil
terus mengalami penurunan daya beli. Demikian pula kewajiban negara
untuk mengembangkan sistem jaminan sosial belum terlaksana secara
optimal karena sistem tersebut belum dilengkapi dengan norma yang
menjamin keberlangsungan fungsi perlindungan manfaat pensiun.
9) Bahwa hubungan sebab akibat (causal verband) dalam perkara a quo
dengan demikian dapat dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:
pembentuk undang-undang tidak mengatur norma mengenai kewajiban
evaluasi dan penyesuaian nilai riil manfaat pensiun; akibatnya tidak terdapat
kewajiban hukum untuk membentuk mekanisme perlindungan terhadap
penurunan nilai riil manfaat pensiun; manfaat pensiun tetap dibayarkan dalam
jumlah nominal yang tidak berubah; inflasi dan kenaikan biaya hidup secara
bertahap menggerus daya beli manfaat tersebut; manfaat pensiun kehilangan
kemampuan untuk memenuhi tujuan perlindungan sosial; dan pada akhirnya
Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa berkurangnya
efektivitas hak atas jaminan sosial serta hilangnya kepastian hukum yang
adil. Rangkaian sebab akibat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang
bersifat langsung, logis, dan tidak terputus antara ketidaklengkapan norma
dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU P2SK dengan
kerugian konstitusional Para Pemohon.
10) Bahwa karena kerugian konstitusional Para Pemohon bersumber secara
langsung dari ketidaklengkapan norma (constitutional omission) dalam
ketentuan a quo, maka penyelesaiannya juga harus dilakukan pada tingkat
norma. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
konstitusional untuk memberikan pemaknaan konstitusional (conditionally
unconstitutional) terhadap Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU
P2SK, sepanjang tidak dimaknai mencakup kewajiban pembentuk undang-
undang untuk mengatur mekanisme evaluasi dan penyesuaian nilai riil
manfaat pensiun secara berkala berdasarkan indikator yang objektif, rasional,
dan terukur. Dengan pemaknaan tersebut, hubungan sebab akibat yang
selama ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dapat
diputus, sehingga hak atas jaminan sosial, kepastian hukum yang adil, dan
perlindungan terhadap manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua
76
memperoleh jaminan konstitusional yang efektif sesuai amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
J. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBERIKAN MAKNA
KONSTITUSIONAL TERHADAP CONSTITUTIONAL OMISSION
1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-
Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut merupakan instrumen
utama dalam menjaga supremasi konstitusi (the supremacy of the
Constitution), menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, serta
memastikan bahwa setiap norma undang-undang sejalan dengan nilai,
prinsip, dan mandat konstitusi.
2) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang
tidak hanya terbatas pada penilaian apakah suatu norma bertentangan atau
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara tekstual, tetapi juga mencakup kewenangan
untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation)
terhadap suatu norma agar penerapannya tidak menyimpang dari amanat
konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, kewenangan tersebut
diwujudkan melalui berbagai bentuk putusan interpretatif, termasuk putusan
conditionally constitutional maupun conditionally unconstitutional, yang
bertujuan mempertahankan keberlakuan norma sepanjang dimaknai sesuai
dengan konstitusi.
3) Bahwa perkembangan praktik pengujian undang-undang menunjukkan
bahwa Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata berfungsi sebagai negative
legislator dalam arti membatalkan norma yang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam
keadaan tertentu, khususnya ketika suatu norma ternyata belum
mengandung makna konstitusional yang memadai untuk melindungi hak
konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan
interpretatifnya dapat memberikan makna konstitusional yang mengikat agar
norma tersebut tetap dapat diberlakukan secara selaras dengan Undang-
77
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan
demikian bukan merupakan pembentukan undang-undang baru, melainkan
pelaksanaan fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (guardian of the
Constitution) dan penafsir konstitusi (the sole interpreter of the Constitution).
4) Bahwa perkara a quo tidak mempersoalkan keberadaan Pasal 134 angka 4
juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026
sebagai norma yang mengatur penyelenggaraan dana pensiun. Yang
dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah ketidaklengkapan muatan norma
(constitutional omission) karena ketentuan tersebut belum mengatur aspek
yang secara konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perlindungan manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua, yaitu tidak
adanya kewajiban normatif untuk mengatur mekanisme evaluasi dan
penyesuaian nilai riil manfaat pensiun secara berkala berdasarkan indikator
yang objektif.
5) Bahwa ketidaklengkapan norma tersebut mengakibatkan perlindungan hak
atas jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal
34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tidak terlaksana secara efektif, serta menghilangkan kepastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, yang dimohonkan
oleh Para Pemohon bukanlah pembentukan kebijakan baru mengenai
besaran manfaat pensiun, besaran kenaikan manfaat pensiun, maupun
formula ekonomi tertentu, melainkan pemenuhan standar perlindungan
konstitusional yang seharusnya telah tercermin dalam norma undang-
undang.
6) Bahwa penting ditegaskan bahwa Para Pemohon sama sekali tidak meminta
Mahkamah Konstitusi menggantikan fungsi pembentuk undang-undang
dalam menentukan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara, ataupun
merumuskan besaran penyesuaian manfaat pensiun. Penentuan mengenai
indikator ekonomi, metode perhitungan, besaran penyesuaian, sumber
pendanaan, tata cara pelaksanaan, serta aspek teknis lainnya tetap
merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan pembentuk
78
peraturan pelaksana sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan
(separation of powers).
7) Permohonan Para Pemohon hanya memohon agar Mahkamah Konstitusi
menegaskan bahwa Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai mencakup kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang
untuk mengatur mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun.
Dengan demikian, yang dimohonkan adalah penegasan mengenai
keberadaan kewajiban konstitusional (constitutional obligation), bukan
perumusan norma teknis yang menjadi domain pembentuk undang-undang.
8) Bahwa pendekatan demikian sepenuhnya sejalan dengan karakter putusan
conditionally unconstitutional maupun conditionally constitutional yang
selama ini berkembang dalam praktik Mahkamah Konstitusi. Melalui model
putusan tersebut, Mahkamah tidak mengganti fungsi legislasi, melainkan
memberikan makna konstitusional terhadap norma yang diuji sehingga
norma tersebut tetap berlaku sepanjang dimaknai sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Model putusan
demikian
justru
menjaga
keseimbangan
antara
perlindungan
hak
konstitusional warga negara dengan penghormatan terhadap kewenangan
pembentuk undang-undang.
9) Bahwa dalam perkara a quo, pemberian makna konstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting karena tanpa adanya
pemaknaan tersebut, Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) akan terus
diterapkan dalam keadaan tidak lengkap sehingga perlindungan terhadap
nilai riil manfaat pensiun sebagai bagian dari hak atas jaminan sosial tetap
tidak memperoleh jaminan konstitusional yang memadai. Sebaliknya, melalui
pemaknaan konstitusional, norma a quo tetap dapat dipertahankan
keberlakuannya, namun dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
10) Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang, tetapi
juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap
79
norma undang-undang memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak
konstitusional warga negara. Dalam perkara a quo, tanggung jawab tersebut
diwujudkan melalui pemberian makna konstitusional terhadap Pasal 134
angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026,
sehingga norma tersebut dimaknai mencakup kewajiban konstitusional
pembentuk undang-undang untuk mengatur mekanisme perlindungan nilai riil
manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua. Dengan pemaknaan tersebut,
hak atas jaminan sosial, kepastian hukum yang adil, dan kewajiban negara
untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dapat terlindungi secara efektif
tanpa meniadakan kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang
dalam merumuskan pengaturan teknis lebih lanjut.
K. CONDITIONALLY
CONSTITUTIONAL
SEBAGAI
SOLUSI
ATAS
CONSTITUTIONAL OMISSION
1) Bahwa permohonan a quo pada hakikatnya bukan ditujukan untuk meminta
Mahkamah Konstitusi membatalkan keberlakuan Pasal 134 angka 4 juncto
Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 secara keseluruhan.
Sebaliknya, Para Pemohon mengakui bahwa norma tersebut tetap diperlukan
sebagai dasar hukum penyelenggaraan dana pensiun dalam sistem hukum
nasional. Persoalan konstitusional yang dipersoalkan oleh Para Pemohon
terletak pada belum lengkapnya muatan norma (constitutional omission),
sehingga norma tersebut belum memberikan perlindungan konstitusional
yang utuh terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari
tua.
2) Bahwa
ketidaklengkapan
norma
tersebut
menyebabkan
terdapat
kesenjangan antara tujuan yang hendak diwujudkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pengaturan yang
diberikan oleh undang-undang. Di satu sisi, konstitusi menjamin hak atas
jaminan sosial, kepastian hukum yang adil, dan kewajiban negara untuk
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Namun di sisi
lain, norma yang dimohonkan pengujian hanya mengatur keberadaan
manfaat pensiun sebagai hak peserta tanpa mengatur kewajiban
80
konstitusional untuk menjaga nilai riil manfaat tersebut agar tetap mampu
menjalankan fungsi perlindungan sosial sepanjang masa pensiun. Dengan
demikian, persoalan yang dihadapkan kepada Mahkamah Konstitusi
bukanlah keberadaan norma, melainkan ketidaklengkapan muatan norma
yang menyebabkan perlindungan hak konstitusional menjadi tidak efektif.
3) Bahwa dalam keadaan demikian, bentuk pemulihan konstitusional
(constitutional remedy) yang paling tepat bukanlah pembatalan norma,
melainkan pemberian makna konstitusional terhadap norma yang diuji.
Apabila norma tersebut dibatalkan seluruhnya, justru akan menimbulkan
kekosongan hukum dalam pengaturan dana pensiun yang berpotensi
mengganggu kepastian hukum dan penyelenggaraan sistem dana pensiun
secara nasional. Oleh karena itu, remedi konstitusional yang dimohonkan
Para Pemohon adalah agar norma a quo tetap dinyatakan mempunyai
kekuatan hukum mengikat, tetapi hanya sepanjang dimaknai sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4) Bahwa model permohonan demikian dikenal dalam praktik pengujian
undang-undang sebagai pengujian konstitusional bersyarat (conditionally
constitutional), yaitu suatu bentuk pengujian yang mempertahankan
keberlakuan norma dengan memberikan syarat berupa makna konstitusional
yang wajib dipedomani dalam penerapan norma tersebut. Dengan
pendekatan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak menghapus norma yang
telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang, melainkan memastikan agar
norma tersebut dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi dan tidak
menghilangkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.
5) Bahwa dalam perkara a quo, syarat konstitusional yang dimohonkan Para
Pemohon bukanlah penentuan besaran manfaat pensiun, bukan pula
penetapan persentase kenaikan manfaat pensiun, metode indeksasi,
maupun indikator ekonomi tertentu. Seluruh aspek tersebut tetap merupakan
ruang kebijakan hukum (legislative policy) yang berada dalam kewenangan
pembentuk undang-undang. Yang dimohonkan Para Pemohon hanyalah
penegasan bahwa Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU P2SK
harus dimaknai mencakup kewajiban konstitusional pembentuk undang-
undang untuk mengatur mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
81
pensiun, sehingga hak atas jaminan sosial memperoleh perlindungan yang
efektif sesuai amanat konstitusi.
6) Bahwa dengan demikian, permohonan a quo tidak menghendaki Mahkamah
Konstitusi bertindak sebagai positive legislator yang merumuskan norma
teknis pengganti pembentuk undang-undang. Mahkamah tidak diminta
menentukan besaran penyesuaian manfaat pensiun, frekuensi evaluasi,
indikator ekonomi yang harus digunakan, tata cara pelaksanaan, maupun
sumber pembiayaannya. Permohonan ini hanya memohon agar Mahkamah
menegaskan adanya kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh
pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan pengaturan mengenai
perlindungan nilai riil manfaat pensiun. Perumusan materi muatan, desain
kebijakan, instrumen pelaksanaan, dan rincian teknis tetap sepenuhnya
berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang sesuai prinsip
pemisahan kekuasaan.
7) Bahwa
permohonan
bersyarat
demikian
sekaligus
mencerminkan
penghormatan Para Pemohon terhadap prinsip judicial restraint. Para
Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi mengambil alih fungsi
legislasi,
tetapi
hanya
meminta
Mahkamah
menjalankan
fungsi
konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi dengan memastikan bahwa
norma undang-undang tidak kehilangan makna konstitusional akibat adanya
ketidaklengkapan pengaturan. Dalam kerangka tersebut, Mahkamah tetap
menghormati kebebasan pembentuk undang-undang untuk memilih model
pengaturan yang paling tepat, sepanjang pengaturan tersebut memenuhi
kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan yang efektif
terhadap hak atas jaminan sosial.
8) Bahwa remedi konstitusional melalui putusan conditionally constitutional juga
merupakan bentuk penyelesaian yang paling proporsional. Di satu sisi,
keberlakuan sistem dana pensiun sebagaimana diatur dalam UU P2SK tetap
terjaga sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum. Di sisi lain, hak
konstitusional Para Pemohon memperoleh perlindungan karena pembentuk
undang-undang diwajibkan melengkapi pengaturan mengenai mekanisme
perlindungan nilai riil manfaat pensiun. Dengan demikian, putusan tersebut
tidak hanya menyelesaikan sengketa konstitusional yang dihadapi Para
82
Pemohon, tetapi juga memperkuat kualitas perlindungan hak atas jaminan
sosial bagi seluruh peserta dana pensiun di Indonesia.
9) Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo merupakan permohonan
pengujian konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yang secara
substansial bertujuan mengatasi ketidaklengkapan norma (constitutional
omission) dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2026. Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah arah
kebijakan legislasi, melainkan untuk memastikan bahwa norma a quo
dimaknai dan diterapkan sesuai dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat
(3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, sehingga perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun
sebagai penghasilan hari tua memperoleh jaminan konstitusional yang
efektif, adil, dan berkelanjutan.
L. PERMOHONAN A QUO BUKAN MERUPAKAN OPEN LEGAL POLICY
MELAINKAN
PERSOALAN
KETIDAKLENGKAPAN
NORMA
(CONSTITUTIONAL OMISSION)
1) Bahwa salah satu isu hukum yang perlu ditegaskan sejak awal dalam perkara
a quo adalah mengenai karakter permohonan Para Pemohon. Penegasan ini
menjadi penting karena permohonan yang berkaitan dengan pengaturan
dana pensiun kerap dipandang sebagai bagian dari kebijakan hukum
pembentuk undang-undang (open legal policy). Oleh karena itu, perlu
dibedakan secara tegas antara ruang kebebasan pembentuk undang-undang
dalam menentukan pilihan kebijakan dengan kewajiban konstitusional
pembentuk undang-undang untuk membentuk norma yang lengkap,
memadai, dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak
konstitusional warga negara.
2) Bahwa doktrin open legal policy pada hakikatnya memberikan ruang
kebebasan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih model
pengaturan, merumuskan substansi kebijakan, menentukan prioritas
pengaturan, serta menetapkan instrumen hukum yang dianggap paling tepat
sepanjang pilihan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ruang kebijakan
83
tersebut, Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya menghormati kebijakan
legislasi (judicial deference) dan tidak menggantikan pertimbangan politik
hukum pembentuk undang-undang dengan pertimbangan Mahkamah.
3) Namun demikian, ruang kebebasan tersebut bukanlah kewenangan yang
bersifat absolut. Doktrin open legal policy tidak dapat dijadikan alasan untuk
mengabaikan kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang dalam
memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak konstitusional warga
negara. Ketika pembentuk undang-undang tidak mengatur suatu aspek yang
secara konstitusional merupakan unsur esensial bagi terlindunginya suatu
hak konstitusional, maka persoalan tersebut tidak lagi berada dalam wilayah
pilihan kebijakan hukum, melainkan telah memasuki wilayah pengujian
konstitusional karena terdapat ketidaklengkapan norma (constitutional
omission) yang mengakibatkan hak konstitusional kehilangan perlindungan
yang semestinya.
4) Bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon tidak mempersoalkan pilihan
pembentuk undang-undang mengenai bentuk penyelenggaraan dana
pensiun, jenis program pensiun, tata kelola dana pensiun, investasi dana
pensiun, sumber pendanaan, mekanisme pendanaan, maupun desain
kelembagaan dana pensiun. Seluruh aspek tersebut merupakan kebijakan
hukum yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang dan
sama sekali bukan objek permohonan Para Pemohon.
5) Yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah tidak dimuatnya norma yang
mewajibkan adanya mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai penghasilan pada hari tua dalam Pasal 134 angka 4 juncto
Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Ketiadaan pengaturan
tersebut menyebabkan hak atas jaminan sosial, hak atas kepastian hukum
yang adil, serta kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan
sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3),
dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tidak memperoleh perlindungan secara efektif.
6) Bahwa dengan demikian, yang menjadi objek pengujian dalam perkara a quo
bukanlah benar atau salahnya kebijakan legislasi (wisdom of legislation),
84
melainkan ada atau tidak adanya muatan normatif yang secara konstitusional
seharusnya terdapat dalam undang-undang. Perbedaan tersebut sangat
mendasar karena Mahkamah Konstitusi tidak diminta menilai apakah model
perlindungan manfaat pensiun yang dipilih oleh pembentuk undang-undang
merupakan kebijakan terbaik, melainkan diminta menilai apakah konstitusi
menghendaki adanya perlindungan normatif terhadap nilai riil manfaat
pensiun yang ternyata belum diakomodasi dalam norma a quo.
7) Bahwa apabila pembentuk undang-undang telah mengatur mekanisme
perlindungan nilai riil manfaat pensiun, kemudian Para Pemohon
mempersoalkan besaran penyesuaian, formula indeksasi, frekuensi evaluasi,
indikator inflasi, atau metode perhitungan yang dipilih, maka permohonan
demikian dapat dipandang memasuki wilayah open legal policy. Akan tetapi,
keadaan dalam perkara a quo sama sekali berbeda. Persoalannya bukan
mengenai kualitas atau isi dari mekanisme yang telah diatur, melainkan
mengenai tidak adanya mekanisme tersebut dalam norma undang-undang.
Dengan kata lain, yang dipersoalkan bukanlah bagaimana negara melindungi
nilai riil manfaat pensiun, melainkan ketiadaan kewajiban normatif bagi
negara untuk menyediakan perlindungan tersebut.
8) Bahwa oleh sebab itu, ketidaklengkapan norma dalam Pasal 134 angka 4
juncto Pasal 155 ayat (1) UU P2SK telah menimbulkan suatu constitutional
gap, yaitu kesenjangan antara jaminan konstitusional yang diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
pengaturan yang terdapat dalam undang-undang. Selama kesenjangan
tersebut tidak ditutup melalui pemaknaan konstitusional, hak atas jaminan
sosial akan terus mengalami penurunan efektivitas, kepastian hukum akan
tetap terabaikan, dan kerugian konstitusional Para Pemohon akan terus
berlangsung.
9) Bahwa permohonan Para Pemohon juga tidak meminta Mahkamah
Konstitusi menentukan besaran manfaat pensiun, tingkat kenaikan manfaat
pensiun, indikator ekonomi yang wajib digunakan, sumber pembiayaan,
ataupun bentuk instrumen hukum yang harus dipilih oleh pembentuk undang-
undang. Seluruh persoalan tersebut tetap merupakan ranah kebijakan hukum
(legislative policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
Permohonan Para Pemohon hanya memohon agar Mahkamah menyatakan
85
bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menghendaki adanya kewajiban normatif untuk memberikan perlindungan
terhadap nilai riil manfaat pensiun, sedangkan bentuk pengaturan dan
implementasinya tetap diserahkan kepada pembentuk undang-undang
sesuai dengan kewenangannya.
10) Bahwa dengan demikian, permohonan a quo tetap menghormati prinsip
pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan tidak menggeser fungsi
legislasi kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah hanya dimohonkan
menjalankan fungsi pengujian konstitusional untuk memastikan bahwa
undang-undang tidak mengalami kekurangan muatan yang mengakibatkan
tidak terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga
negara. Sementara itu, pembentuk undang-undang tetap memiliki ruang
kebijakan yang luas untuk menentukan bentuk, mekanisme, indikator, tata
cara, sumber pendanaan, serta desain pengaturan yang dipandang paling
tepat dalam melaksanakan kewajiban konstitusional tersebut.
11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, nyata bahwa permohonan a quo
bukan merupakan permohonan yang meminta Mahkamah Konstitusi
mencampuri atau menggantikan open legal policy pembentuk undang-
undang. Permohonan ini merupakan permohonan pengujian konstitusional
terhadap ketidaklengkapan norma (constitutional omission) dalam Pasal 134
angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, karena tidak
diaturnya kewajiban normatif untuk melindungi nilai riil manfaat pensiun telah
menyebabkan berkurangnya efektivitas perlindungan hak atas jaminan
sosial, hilangnya kepastian hukum yang adil, serta timbulnya kerugian
konstitusional bagi Para Pemohon. Oleh karena itu, yang dimohonkan
kepada Mahkamah Konstitusi bukanlah pembentukan kebijakan baru,
melainkan pemulihan keselarasan antara norma undang-undang dengan
amanat Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui
pemberian makna konstitusional terhadap norma yang tidak lengkap
tersebut.
86
M. POKOK
PERSOALAN
KONSTITUSIONAL
(CONSTITUTIONAL
QUESTION)
1) Bahwa setelah mencermati secara menyeluruh norma yang dimohonkan
pengujian, hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan, serta hubungan
sebab akibat antara ketidaklengkapan norma dengan kerugian konstitusional
yang dialami Para Pemohon, maka perkara a quo pada hakikatnya bermuara
pada satu persoalan konstitusional yang fundamental (constitutional
question), yaitu apakah Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2026 tetap dapat dinyatakan sejalan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila norma tersebut tidak
mengatur kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap
nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua.
2) Bahwa persoalan konstitusional tersebut bukan merupakan pertanyaan
mengenai baik atau buruknya suatu kebijakan publik, bukan pula mengenai
pilihan politik hukum pembentuk undang-undang dalam merancang sistem
dana pensiun. Persoalan yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi
adalah apakah suatu undang-undang yang telah mengakui hak atas manfaat
pensiun sebagai bagian dari sistem jaminan sosial dapat dinilai telah
memenuhi amanat Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila
undang-undang tersebut tidak menyediakan perlindungan normatif terhadap
keberlangsungan nilai riil manfaat pensiun.
3) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
hanya menghendaki adanya pengakuan formal terhadap hak atas jaminan
sosial, tetapi juga menghendaki agar hak tersebut memperoleh perlindungan
yang efektif (effective constitutional protection). Hak konstitusional tidak
dapat dipandang telah terpenuhi hanya karena negara membentuk suatu
sistem hukum atau memberikan manfaat secara nominal, apabila dalam
praktiknya manfaat tersebut kehilangan kemampuan untuk mewujudkan
tujuan konstitusional yang hendak dicapai. Oleh karena itu, Mahkamah
Konstitusi perlu menilai apakah ketidaklengkapan norma dalam ketentuan a
87
quo telah menyebabkan perlindungan konstitusional terhadap hak atas
jaminan sosial menjadi tidak efektif.
4) Bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon tidak mempersoalkan
keberadaan
manfaat
pensiun
sebagai
institusi
hukum,
melainkan
mempersoalkan tidak adanya kewajiban normatif untuk menjaga nilai riil
manfaat tersebut. Akibatnya, manfaat pensiun memang tetap dibayarkan
dalam jumlah nominal tertentu, tetapi secara bertahap kehilangan daya beli
akibat inflasi, kenaikan biaya hidup, dan perubahan kondisi ekonomi. Kondisi
demikian menimbulkan pertanyaan konstitusional yang tidak dapat dijawab
hanya dengan pendekatan kebijakan publik, melainkan harus dijawab
berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi mengenai perlindungan hak asasi
manusia, kepastian hukum yang adil, dan tanggung jawab negara dalam
penyelenggaraan jaminan sosial.
5) Bahwa oleh karena itu, pertanyaan konstitusional yang diajukan Para
Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi bukanlah:
“Apakah manfaat pensiun harus dinaikkan?”
dan bukan pula:
“Berapa besar penyesuaian manfaat pensiun yang seharusnya diberikan?”
Kedua pertanyaan tersebut merupakan wilayah kebijakan hukum
(legislative policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-
undang.
Sebaliknya, pertanyaan konstitusional yang sesungguhnya adalah:
“Apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 membenarkan suatu undang-undang yang mengatur hak atas
manfaat pensiun sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, tetapi
tidak mengatur kewajiban normatif untuk melindungi nilai riil manfaat
tersebut sehingga perlindungan terhadap hak atas jaminan sosial
menjadi tidak efektif dan kepastian hukum yang adil tidak terpenuhi?”
6) Bahwa apabila jawaban atas pertanyaan konstitusional tersebut adalah
negatif, maka konsekuensi hukumnya bukanlah pembatalan keseluruhan
sistem dana pensiun sebagaimana diatur dalam UU P2SK, melainkan
perlunya pemberian makna konstitusional terhadap Pasal 134 angka 4 juncto
Pasal 155 ayat (1) agar norma tersebut selaras dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian,
kekurangan muatan norma (constitutional omission) dapat dipulihkan tanpa
menimbulkan kekosongan hukum dan tanpa menghilangkan kewenangan
88
pembentuk undang-undang untuk merumuskan pengaturan teknis lebih
lanjut.
7) Bahwa jawaban Mahkamah Konstitusi terhadap constitutional question
tersebut tidak hanya menentukan perlindungan hak konstitusional Para
Pemohon, tetapi juga akan memberikan arah konstitusional mengenai
bagaimana negara harus memenuhi kewajibannya dalam melindungi
manfaat pensiun sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
Putusan Mahkamah akan menjadi pedoman bagi pembentuk undang-
undang bahwa penyelenggaraan jaminan sosial tidak cukup hanya menjamin
keberadaan manfaat secara nominal, melainkan juga harus menjamin
efektivitas manfaat tersebut dalam mewujudkan kehidupan yang layak pada
masa hari tua sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi.
8) Bahwa oleh sebab itu, pokok persoalan dalam perkara a quo bukan terletak
pada penilaian terhadap kebijakan ekonomi negara ataupun kemampuan
fiskal pemerintah, melainkan pada penilaian mengenai konstitusionalitas
suatu norma yang belum mengandung perlindungan yang secara
konstitusional wajib ada. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi tidak
diminta untuk memilih kebijakan yang paling baik, tetapi diminta untuk
menegaskan batas minimum perlindungan konstitusional (minimum
constitutional protection) yang wajib diwujudkan oleh pembentuk undang-
undang ketika mengatur manfaat pensiun sebagai bagian dari hak atas
jaminan sosial.
9) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memohon agar
Mahkamah Konstitusi menjawab constitutional question dalam perkara a quo
dengan menyatakan bahwa Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 adalah tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat
sepanjang
dimaknai
mencakup
kewajiban
konstitusional
pembentuk undang-undang untuk mengatur mekanisme perlindungan
terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua.
Pemaknaan tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara norma undang-
undang dengan amanat Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal
34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
89
sekaligus menjadi penyelesaian konstitusional yang proporsional terhadap
ketidaklengkapan norma (constitutional omission) yang menjadi objek
permohonan a quo.
N. PENGHASILAN HARI TUA TANPA PERLINDUNGAN NILAI RIIL MANFAAT
PENSIUN
1) Bahwa objek pengujian dalam perkara a quo bukanlah keseluruhan
pengaturan mengenai Dana Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023
tentang
Pengembangan
dan
Penguatan
Sektor
Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026,
melainkan secara spesifik ditujukan terhadap Pasal 134 angka 4 juncto Pasal
155 ayat (1) yang menjadi dasar normatif mengenai manfaat pensiun sebagai
penghasilan pada hari tua. Oleh karena itu, pengujian konstitusional yang
dimohonkan Para Pemohon berfokus pada ada atau tidak adanya
kelengkapan norma dalam kedua ketentuan tersebut untuk memberikan
perlindungan yang efektif terhadap hak konstitusional peserta dana pensiun.
2) Bahwa Pasal 134 angka 4 UU P2SK memberikan definisi mengenai Manfaat
Pensiun, yaitu manfaat yang diterima oleh peserta, baik secara berkala
maupun sekaligus, sebagai penghasilan pada hari tua yang dikaitkan dengan
usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa iur. Melalui rumusan tersebut,
pembentuk undang-undang secara eksplisit menempatkan manfaat pensiun
bukan sekadar sebagai pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai
sumber penghasilan yang dimaksudkan untuk menopang kehidupan peserta
setelah memasuki masa pensiun.
3) Bahwa selanjutnya Pasal 155 ayat (1) UU P2SK mengatur mengenai
kewajiban penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan
ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku. Norma tersebut
menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan
kepastian mengenai keberadaan hak peserta untuk memperoleh manfaat
pensiun serta kewajiban penyelenggara untuk memenuhi hak tersebut sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
4) Bahwa apabila kedua ketentuan tersebut dibaca secara sistematis, tampak
bahwa pembentuk undang-undang telah mengatur dua aspek pokok, yaitu
pertama, pengakuan bahwa manfaat pensiun merupakan penghasilan pada
hari tua, dan kedua, adanya kewajiban untuk membayarkan manfaat pensiun
90
kepada peserta sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun. Akan
tetapi, kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak mengandung norma yang
menjamin agar penghasilan pada hari tua tersebut tetap memiliki nilai riil yang
mampu menjalankan fungsi perlindungan sosial sebagaimana dikehendaki
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Bahwa tidak terdapat satu frasa, ketentuan, maupun norma dalam Pasal 134
angka 4 maupun Pasal 155 ayat (1) yang mewajibkan adanya mekanisme
hukum untuk menjaga nilai riil manfaat pensiun melalui evaluasi,
penyesuaian, atau bentuk perlindungan normatif lainnya terhadap dampak
inflasi, kenaikan biaya hidup, maupun perubahan kondisi ekonomi nasional.
Dengan demikian, norma a quo hanya memberikan jaminan terhadap
keberadaan manfaat pensiun (existence of pension benefit), tetapi belum
memberikan jaminan terhadap keberlangsungan nilai riil manfaat pensiun
(protection of the real value of pension benefit).
6) Bahwa secara konseptual terdapat perbedaan mendasar antara pengakuan
hak atas manfaat pensiun dan perlindungan terhadap efektivitas manfaat
pensiun. Pengakuan hak hanya menjamin bahwa peserta memperoleh
manfaat
sebagaimana
ditentukan
dalam
peraturan
dana
pensiun.
Sebaliknya, perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun menjamin agar
manfaat tersebut tetap mempunyai kemampuan ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan hidup penerimanya sepanjang masa pensiun. Tanpa perlindungan
terhadap nilai riil tersebut, manfaat pensiun yang secara nominal tetap
dibayarkan dapat kehilangan fungsi konstitusionalnya sebagai penghasilan
pada hari tua.
7) Bahwa penggunaan frasa “penghasilan pada hari tua” dalam Pasal 134
angka 4 mengandung konsekuensi konstitusional. Dalam pengertian yang
lazim, suatu penghasilan tidak hanya dipahami sebagai sejumlah nominal
uang, tetapi sebagai sumber daya ekonomi yang memungkinkan seseorang
memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, apabila nilai riil penghasilan
tersebut terus menurun tanpa adanya perlindungan normatif, maka fungsi
penghasilan sebagai penjamin keberlangsungan kehidupan yang layak juga
akan mengalami penurunan. Dengan demikian, pengertian “penghasilan
pada hari tua” tidak dapat dimaknai secara semata-mata nominal, melainkan
91
harus dimaknai secara substantif sesuai dengan tujuan perlindungan hak
atas jaminan sosial.
8) Bahwa justru karena Pasal 134 angka 4 telah memberikan status hukum
manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua, maka menjadi
inkonsisten apabila undang-undang tidak sekaligus menyediakan norma
yang menjamin keberlangsungan nilai riil penghasilan tersebut. Penghasilan
yang secara terus-menerus kehilangan daya beli akibat inflasi dan kenaikan
biaya hidup pada hakikatnya tidak lagi memberikan tingkat perlindungan yang
sama sebagaimana dimaksud ketika hak tersebut pertama kali diberikan.
Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif
terhadap manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua dengan tidak
adanya instrumen hukum yang menjaga agar penghasilan tersebut tetap
efektif menjalankan fungsi konstitusionalnya.
9) Bahwa ketidaklengkapan tersebut bukan merupakan persoalan mengenai
pilihan besaran manfaat pensiun ataupun kebijakan ekonomi negara.
Demikian pula Para Pemohon tidak memohon agar Mahkamah Konstitusi
menentukan formula indeksasi, besaran penyesuaian manfaat pensiun,
frekuensi evaluasi, ataupun indikator ekonomi tertentu. Seluruh aspek
tersebut merupakan wilayah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.
Yang dipersoalkan Para Pemohon semata-mata adalah tidak adanya norma
yang mewajibkan adanya mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai konsekuensi dari pengakuan manfaat pensiun sebagai
penghasilan pada hari tua.
10) Bahwa oleh karena itu, ketidaklengkapan norma dalam Pasal 134 angka 4
juncto Pasal 155 ayat (1) merupakan bentuk constitutional omission, karena
pembentuk undang-undang telah mengakui manfaat pensiun sebagai
penghasilan pada hari tua dan telah mengatur kewajiban pembayaran
manfaat tersebut, tetapi belum mengatur kewajiban konstitusional untuk
melindungi nilai riil penghasilan tersebut agar tetap efektif memenuhi fungsi
perlindungan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal
28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
11) Bahwa dengan demikian, pengujian konstitusional dalam perkara a quo tidak
ditujukan untuk menambah materi muatan undang-undang secara bebas
92
ataupun menggantikan kebijakan legislasi, melainkan untuk memulihkan
keselarasan antara pengakuan manfaat pensiun sebagai penghasilan pada
hari tua dengan kewajiban konstitusional negara untuk memberikan
perlindungan yang efektif terhadap nilai riil penghasilan tersebut. Oleh sebab
itu, Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) tetap dapat dipertahankan
keberlakuannya sepanjang dimaknai mencakup kewajiban konstitusional
pembentuk undang-undang untuk mengatur mekanisme perlindungan
terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua.
O. HAK ATAS JAMINAN SOSIAL TIDAK DAPAT DIMAKNAI SEKADAR
PEMBAYARAN NOMINAL
1) Bahwa Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat, sedangkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan negara untuk
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kedua ketentuan
konstitusi tersebut menunjukkan bahwa hak atas jaminan sosial merupakan
hak konstitusional yang bersifat substantif, yang bertujuan menjamin
keberlangsungan kehidupan yang layak, memberikan perlindungan terhadap
risiko sosial, serta menjaga martabat manusia pada setiap tahap
kehidupannya, termasuk pada masa hari tua.
2) Bahwa secara konstitusional, jaminan sosial bukan sekadar instrumen
administratif berupa pembayaran sejumlah uang kepada peserta atau
penerima manfaat. Esensi dari jaminan sosial terletak pada kemampuan
manfaat yang diberikan untuk menjalankan fungsi perlindungan sosial (social
protection function), yaitu memberikan rasa aman secara ekonomi ketika
seseorang kehilangan atau berkurang kemampuan memperoleh penghasilan
akibat usia lanjut, pensiun, cacat, atau risiko sosial lainnya. Oleh karena itu,
ukuran keberhasilan sistem jaminan sosial tidak hanya ditentukan oleh
apakah pembayaran dilakukan, tetapi juga oleh apakah manfaat yang
dibayarkan masih mampu memenuhi tujuan perlindungan yang dikehendaki
oleh konstitusi.
3) Bahwa dalam konteks manfaat pensiun, Pasal 134 angka 4 UU P2SK secara
tegas menyebut manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua.
93
Penggunaan istilah tersebut mempunyai makna yuridis yang penting, karena
penghasilan pada hakikatnya merupakan sumber daya ekonomi yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Dengan demikian,
penghasilan tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai nominal uang yang
diterima, melainkan harus dinilai berdasarkan kemampuan riilnya dalam
memenuhi kebutuhan hidup yang terus berkembang sesuai perubahan
kondisi ekonomi.
4) Bahwa apabila hak atas jaminan sosial hanya dimaknai sebagai hak untuk
menerima pembayaran dalam jumlah nominal tertentu tanpa memperhatikan
kemampuan riil manfaat tersebut, maka perlindungan konstitusional akan
kehilangan substansinya. Dalam keadaan demikian, negara secara formal
memang memenuhi kewajibannya dengan tetap melakukan pembayaran
manfaat pensiun, namun secara substantif gagal memenuhi tujuan konstitusi
karena manfaat yang diterima secara terus-menerus mengalami penurunan
daya beli akibat inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, kenaikan biaya
kesehatan, biaya energi, biaya perumahan, dan peningkatan biaya
kebutuhan hidup lainnya.
5) Bahwa penurunan nilai riil manfaat pensiun tidak hanya berdampak pada
aspek ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas
perlindungan hak konstitusional Para Pemohon. Manfaat pensiun yang pada
saat awal pensiun mampu memenuhi kebutuhan dasar secara bertahap
kehilangan kemampuan tersebut apabila tidak terdapat mekanisme hukum
yang menjaga nilai riilnya. Akibatnya, hak atas jaminan sosial tetap ada
secara formal, namun tidak lagi memberikan perlindungan yang efektif
sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
6) Bahwa pemaknaan hak atas jaminan sosial yang hanya berorientasi pada
nominal pembayaran juga bertentangan dengan tujuan dibentuknya sistem
dana pensiun. Dana pensiun pada hakikatnya diselenggarakan untuk
menjamin kesinambungan penghasilan setelah seseorang tidak lagi
memperoleh penghasilan aktif dari pekerjaan. Oleh karena itu, apabila
penghasilan tersebut secara terus-menerus kehilangan daya beli, maka
tujuan
utama
penyelenggaraan
dana
pensiun
sebagai
instrumen
94
perlindungan sosial menjadi tidak tercapai, meskipun pembayaran manfaat
secara administratif tetap dilakukan.
7) Bahwa dalam perkara a quo, ketidaklengkapan norma dalam Pasal 134
angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU P2SK menyebabkan hak atas jaminan
sosial hanya memperoleh perlindungan dalam dimensi formal, yaitu adanya
pengakuan terhadap manfaat pensiun dan kewajiban pembayarannya. Akan
tetapi, norma tersebut belum memberikan perlindungan terhadap dimensi
substantif dari hak tersebut, yaitu keberlangsungan nilai riil manfaat pensiun
sebagai penghasilan pada hari tua. Akibatnya, perlindungan yang diberikan
oleh undang-undang menjadi tidak utuh dan tidak sepenuhnya memenuhi
standar perlindungan konstitusional yang diperintahkan oleh Pasal 28H ayat
(3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
8) Bahwa penting ditegaskan bahwa Para Pemohon tidak mendalilkan bahwa
konstitusi mewajibkan negara untuk menjamin tingkat kesejahteraan tertentu
atau menetapkan besaran manfaat pensiun tertentu. Yang didalilkan oleh
Para Pemohon adalah bahwa konstitusi menghendaki adanya perlindungan
hukum yang efektif terhadap hak atas jaminan sosial. Perlindungan tersebut
mensyaratkan adanya norma yang memungkinkan manfaat pensiun tetap
menjalankan fungsi perlindungan sosialnya secara berkelanjutan, meskipun
mekanisme, indikator, metode penyesuaian, maupun bentuk pengaturannya
tetap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.
9) Bahwa oleh karena itu, hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat
direduksi hanya menjadi hak untuk menerima pembayaran nominal manfaat
pensiun. Hak tersebut harus dimaknai sebagai hak untuk memperoleh
manfaat pensiun yang secara riil tetap mampu menjalankan fungsi
konstitusionalnya sebagai penghasilan pada hari tua. Tanpa adanya
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun, pengakuan hak atas jaminan
sosial akan berubah menjadi pengakuan yang bersifat formalistik dan
kehilangan efektivitasnya dalam melindungi martabat manusia serta
menjamin kehidupan yang layak pada masa pensiun.
10) Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat
(1) UU P2SK hanya akan selaras dengan Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat
95
(2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 apabila dimaknai tidak hanya menjamin pembayaran
manfaat pensiun dalam nilai nominal, tetapi juga mengandung kewajiban
konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai penghasilan pada hari tua. Pemaknaan demikian tidak
mengubah kebijakan dasar penyelenggaraan dana pensiun, melainkan
memastikan bahwa hak atas jaminan sosial memperoleh perlindungan yang
efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan tujuan konstitusi.
P. NEGARA HUKUM MENGANDUNG KEWAJIBAN POSITIF (POSITIVE
OBLIGATION) UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN YANG EFEKTIF
TERHADAP HAK ATAS JAMINAN SOSIAL
1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
Dalam perkembangan doktrin hukum tata negara modern, prinsip negara
hukum (rechtstaat atau rule of law) tidak lagi dipahami hanya sebagai konsep
yang membatasi kekuasaan negara (negative obligation), melainkan juga
mengandung kewajiban aktif (positive obligation) bagi negara untuk
membentuk sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan secara
efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
2) Bahwa dalam negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan hak konstitusional
tidak cukup diwujudkan dengan cara negara menahan diri untuk tidak
melanggar hak warga negara. Negara juga mempunyai kewajiban
konstitusional untuk mengambil langkah-langkah hukum, kelembagaan, dan
normatif yang diperlukan agar hak-hak tersebut benar-benar dapat dinikmati
secara nyata. Dengan demikian, negara tidak hanya berkewajiban
menghormati (to respect) hak konstitusional warga negara, tetapi juga
berkewajiban melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak
tersebut melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang
memadai.
3) Bahwa konsep positive obligation memperoleh relevansi yang sangat kuat
dalam bidang jaminan sosial. Berbeda dengan hak-hak sipil tertentu yang
pada umumnya hanya memerlukan pembatasan terhadap tindakan negara,
hak atas jaminan sosial merupakan hak yang pelaksanaannya bergantung
96
pada adanya tindakan aktif negara. Hak tersebut hanya dapat diwujudkan
apabila negara membentuk sistem hukum, menyediakan kelembagaan,
menetapkan standar perlindungan, serta membangun mekanisme normatif
yang menjamin agar manfaat jaminan sosial benar-benar mampu
menjalankan fungsi perlindungan sosial sebagaimana diperintahkan oleh
konstitusi.
4) Bahwa Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas
jaminan sosial, sedangkan Pasal 34 ayat (2) memerintahkan negara untuk
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Penggunaan
frasa “mengembangkan sistem jaminan sosial” menunjukkan bahwa
konstitusi tidak hanya memerintahkan negara untuk membentuk suatu sistem
secara formal, tetapi juga mewajibkan negara untuk terus menyempurnakan
sistem tersebut agar mampu memberikan perlindungan yang efektif sesuai
dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial-ekonomi.
5) Bahwa kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial tersebut
pada hakikatnya merupakan manifestasi dari positive obligation negara. Oleh
karena itu, ketika negara telah memilih untuk mengatur manfaat pensiun
sebagai penghasilan pada hari tua melalui Pasal 134 angka 4 dan mengatur
kewajiban pembayaran manfaat tersebut melalui Pasal 155 ayat (1) UU
P2SK, negara juga mempunyai kewajiban konstitusional untuk memastikan
bahwa pengaturan tersebut cukup memadai guna melindungi fungsi manfaat
pensiun sebagai instrumen jaminan sosial.
6) Bahwa dalam perkara a quo, negara memang telah memenuhi sebagian
kewajiban positifnya dengan membentuk pengaturan mengenai dana
pensiun dan mengakui manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua.
Akan tetapi, kewajiban tersebut belum dilaksanakan secara utuh karena
pembentuk undang-undang tidak melengkapi norma tersebut dengan
kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun. Akibatnya, meskipun manfaat pensiun tetap dibayarkan secara
nominal,
kemampuan
manfaat
tersebut
untuk
menjalankan
fungsi
perlindungan sosial terus mengalami penurunan akibat inflasi, kenaikan biaya
hidup, dan perubahan kondisi ekonomi.
97
7) Bahwa ketidaklengkapan norma tersebut menunjukkan bahwa negara belum
sepenuhnya melaksanakan positive obligation yang diperintahkan oleh
konstitusi. Negara telah menciptakan hak atas manfaat pensiun, tetapi belum
menyediakan perangkat normatif yang diperlukan agar hak tersebut tetap
efektif sepanjang masa pensiun. Dengan demikian, perlindungan yang
diberikan oleh undang-undang berhenti pada tahap pengakuan formal
terhadap hak, tanpa menjamin efektivitas pelaksanaan hak tersebut dalam
kehidupan nyata.
8) Bahwa positive obligation negara juga berkaitan erat dengan prinsip
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepastian
hukum tidak hanya menghendaki adanya norma yang mengakui suatu hak,
tetapi juga menghendaki adanya norma yang memberikan kepastian
mengenai keberlangsungan perlindungan terhadap hak tersebut. Dalam
konteks manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua, kepastian
hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat dasar normatif yang menjamin
bahwa manfaat tersebut tetap mampu menjalankan fungsi perlindungan
sosialnya secara berkelanjutan.
9) Bahwa penting ditegaskan bahwa positive obligation negara tidak berarti
negara wajib menjamin tingkat kesejahteraan tertentu, menetapkan besaran
manfaat pensiun tertentu, ataupun memberikan kenaikan manfaat pensiun
dalam persentase tertentu. Ruang kebijakan mengenai indikator ekonomi,
metode penyesuaian, besaran manfaat, frekuensi evaluasi, serta sumber
pendanaan tetap berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang
sebagai bagian dari legislative policy. Akan tetapi, yang menjadi kewajiban
konstitusional negara adalah menyediakan kerangka normatif yang
memerintahkan adanya mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun, sehingga hak atas jaminan sosial tidak kehilangan efektivitasnya.
10) Bahwa oleh karena itu, yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukanlah
kegagalan negara dalam memilih kebijakan ekonomi tertentu, melainkan
belum dipenuhinya kewajiban positif negara untuk membentuk norma yang
lengkap. Ketika pembentuk undang-undang mengatur manfaat pensiun
sebagai penghasilan pada hari tua tetapi tidak mengatur perlindungan
terhadap nilai riil penghasilan tersebut, maka negara belum sepenuhnya
98
melaksanakan kewajiban konstitusional yang melekat pada prinsip negara
hukum dan negara kesejahteraan.
11) Bahwa dalam perspektif tersebut, constitutional omission dalam Pasal 134
angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU P2SK bukan hanya merupakan
kekurangan teknis dalam perumusan undang-undang, melainkan merupakan
bentuk belum terpenuhinya positive obligation negara untuk memberikan
perlindungan yang efektif terhadap hak atas jaminan sosial. Kekurangan
tersebut
mengakibatkan
hak
konstitusional
Para
Pemohon
hanya
memperoleh
pengakuan
secara
formal,
tetapi
belum
memperoleh
perlindungan secara substantif sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 1 ayat
(3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12) Bahwa dengan demikian, untuk memenuhi positive obligation yang
diperintahkan oleh konstitusi, Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 harus dimaknai secara konstitusional sebagai
norma yang tidak hanya mengakui manfaat pensiun sebagai penghasilan
pada hari tua dan mewajibkan pembayarannya, tetapi juga mengandung
kewajiban konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur
mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun. Hanya dengan
pemaknaan demikian negara dapat dikatakan telah memenuhi kewajiban
positifnya dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak atas
jaminan sosial sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Q. KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL TIDAK BOLEH BERSIFAT PARSIAL
1) Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum. Rumusan norma konstitusi tersebut
menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak berdiri sendiri sebagai kepastian
formal mengenai keberadaan suatu aturan, melainkan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jaminan, perlindungan, dan
keadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi
99
adalah kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan yang nyata
terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
2) Bahwa dalam negara hukum, kepastian hukum tidak dapat dimaknai secara
sempit sebagai sekadar adanya norma yang mengatur suatu hak atau
kewajiban. Kepastian hukum yang demikian hanya menghasilkan kepastian
formal (formal legal certainty). Sebaliknya, kepastian hukum yang
dikehendaki oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah kepastian hukum yang bersifat substantif
(substantive legal certainty), yaitu kepastian bahwa norma hukum benar-
benar mampu memberikan perlindungan terhadap tujuan konstitusional yang
hendak dicapai.
3) Bahwa dalam perkara a quo, Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU
P2SK memang telah memberikan kepastian hukum mengenai pengakuan
manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua serta kewajiban untuk
membayarkan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, kepastian hukum tersebut berhenti pada aspek pengakuan hak dan
pembayaran manfaat secara nominal. Norma a quo belum memberikan
kepastian hukum mengenai keberlangsungan fungsi manfaat pensiun
sebagai penghasilan pada hari tua, karena tidak terdapat pengaturan yang
menjamin perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun.
4) Bahwa akibat ketidaklengkapan norma tersebut, Para Pemohon memang
memperoleh kepastian bahwa manfaat pensiun akan dibayarkan, tetapi tidak
memperoleh kepastian bahwa manfaat tersebut tetap mampu menjalankan
fungsi konstitusionalnya sebagai penghasilan pada hari tua. Dengan
demikian, kepastian hukum yang diberikan oleh norma a quo hanya bersifat
parsial, karena hanya melindungi aspek administratif dari hak atas manfaat
pensiun, sementara aspek substantif yang menentukan efektivitas hak
tersebut justru tidak memperoleh perlindungan.
5) Bahwa kepastian hukum yang bersifat parsial demikian tidak memenuhi
standar kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Suatu hak konstitusional tidak dapat dikatakan memperoleh kepastian hukum
apabila undang-undang hanya menjamin keberadaan hak tersebut, tetapi
tidak menjamin efektivitas pelaksanaannya. Kepastian mengenai adanya
100
pembayaran manfaat pensiun kehilangan makna apabila undang-undang
tidak memberikan kepastian bahwa manfaat tersebut tetap memiliki nilai
ekonomi yang memadai untuk memenuhi tujuan perlindungan sosial.
6) Bahwa konsep keadilan yang melekat dalam Pasal 28D ayat (1) juga
menghendaki agar perlindungan hukum tidak berhenti pada bentuk formal,
tetapi harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi pemegang hak.
Dalam konteks manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua, keadilan
tidak hanya diukur dari terlaksananya kewajiban pembayaran manfaat, tetapi
juga dari kemampuan manfaat tersebut untuk tetap memenuhi kebutuhan
dasar penerima manfaat secara layak. Oleh karena itu, kepastian hukum
yang adil tidak dapat dipisahkan dari efektivitas perlindungan terhadap nilai
riil manfaat pensiun.
7) Bahwa apabila kepastian hukum hanya dipahami sebagai kepastian
mengenai nominal pembayaran, maka negara sesungguhnya hanya
memberikan perlindungan terhadap bentuk luar (form) dari hak atas jaminan
sosial, tetapi tidak terhadap substansi (substance) dari hak tersebut.
Akibatnya, hak atas jaminan sosial tetap diakui secara normatif, namun
secara bertahap kehilangan makna karena manfaat yang diterima terus
mengalami penurunan daya beli. Kondisi demikian bertentangan dengan
prinsip negara hukum yang menghendaki agar hukum tidak hanya
memberikan kepastian, tetapi juga memberikan perlindungan yang efektif
dan berkeadilan.
8) Bahwa ketidaklengkapan norma dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155
ayat
(1)
UU
P2SK
juga
menyebabkan
ketidakpastian
mengenai
keberlangsungan perlindungan hak Para Pemohon pada masa yang akan
datang. Para Pemohon memang mengetahui bahwa manfaat pensiun akan
tetap dibayarkan, tetapi tidak memiliki kepastian hukum apakah manfaat
tersebut masih mampu menjalankan fungsi sebagai penghasilan pada hari
tua setelah terjadi perubahan kondisi ekonomi. Ketidakpastian tersebut lahir
bukan karena tidak adanya pembayaran manfaat pensiun, melainkan karena
tidak adanya norma yang mengatur perlindungan terhadap nilai riil manfaat
tersebut.
9) Bahwa penting ditegaskan bahwa Para Pemohon tidak memohon agar
Mahkamah Konstitusi menentukan besaran manfaat pensiun ataupun
101
menetapkan formula penyesuaian manfaat pensiun. Yang dimohonkan Para
Pemohon adalah agar Mahkamah menyatakan bahwa kepastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki adanya norma yang
memberikan kepastian mengenai perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai penghasilan pada hari tua. Adapun mengenai bentuk
mekanisme,
indikator
ekonomi,
metode
penyesuaian,
dan
rincian
pengaturannya tetap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.
10) Bahwa oleh karena itu, kepastian hukum yang adil dalam perkara a quo tidak
dapat dipenuhi hanya dengan adanya pengakuan manfaat pensiun sebagai
penghasilan pada hari tua dan kewajiban untuk membayarkan manfaat
tersebut. Kepastian hukum yang adil baru terpenuhi apabila undang-undang
juga memberikan kepastian mengenai keberlangsungan fungsi manfaat
pensiun sebagai instrumen jaminan sosial melalui perlindungan terhadap nilai
riil manfaat pensiun. Tanpa adanya perlindungan tersebut, kepastian hukum
yang diberikan oleh Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU P2SK
hanya bersifat parsial dan belum memenuhi standar perlindungan
konstitusional yang diperintahkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11) Bahwa dengan demikian, agar Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1)
UU P2SK selaras dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
norma tersebut harus dimaknai tidak hanya menjamin pembayaran manfaat
pensiun secara nominal, tetapi juga mengandung kewajiban konstitusional
untuk menyediakan perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai
penghasilan pada hari tua. Hanya melalui pemaknaan demikian kepastian
hukum yang dijamin oleh konstitusi menjadi utuh, efektif, dan memberikan
perlindungan yang adil bagi Para Pemohon sebagai peserta dan penerima
manfaat dana pensiun.
R. KEWAJIBAN NEGARA MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL
1) Bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Rumusan konstitusi
102
tersebut mengandung perintah yang bersifat imperatif kepada negara untuk
tidak hanya membentuk suatu sistem jaminan sosial secara formal, tetapi
juga memastikan bahwa sistem tersebut terus berkembang, adaptif, dan
mampu
memberikan
perlindungan
yang
efektif
terhadap
hak-hak
konstitusional warga negara.
2) Bahwa penggunaan frasa “mengembangkan sistem jaminan sosial” memiliki
makna konstitusional yang lebih luas daripada sekadar membentuk atau
menyelenggarakan suatu program jaminan sosial. Kata “mengembangkan”
menunjukkan adanya kewajiban yang bersifat berkelanjutan (continuing
constitutional
obligation),
yaitu
kewajiban
untuk
menyempurnakan,
memperbaiki, dan menyesuaikan sistem jaminan sosial agar tetap mampu
mencapai tujuan konstitusionalnya di tengah perkembangan kondisi sosial,
ekonomi, demografi, dan kebutuhan masyarakat.
3) Bahwa dengan demikian, kewajiban konstitusional negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tidak berhenti pada pembentukan lembaga
dana pensiun, penyusunan peraturan dana pensiun, ataupun penyediaan
mekanisme pembayaran manfaat pensiun. Kewajiban tersebut juga
mencakup pembentukan norma yang mampu menjaga agar manfaat yang
diberikan oleh sistem jaminan sosial tetap efektif menjalankan fungsi
perlindungan sosial yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan jaminan
sosial.
4) Bahwa manfaat pensiun merupakan salah satu bentuk perlindungan dalam
sistem jaminan sosial yang secara tegas oleh Pasal 134 angka 4 UU P2SK
dikualifikasikan sebagai penghasilan pada hari tua. Penetapan status hukum
tersebut menunjukkan bahwa manfaat pensiun bukan sekadar hak
administratif,
melainkan
instrumen
konstitusional
untuk
menjamin
keberlangsungan kehidupan seseorang setelah berakhirnya masa produktif.
Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya menjamin keberadaan manfaat
pensiun, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa manfaat tersebut tetap
mempunyai kemampuan nyata untuk memenuhi fungsi perlindungan
sosialnya.
5) Bahwa perkembangan kondisi ekonomi merupakan realitas yang tidak dapat
dihindari dalam setiap negara. Inflasi, perubahan harga barang dan jasa,
kenaikan biaya kesehatan, peningkatan biaya energi, serta perubahan biaya
103
hidup merupakan dinamika yang secara langsung memengaruhi kemampuan
ekonomi manfaat pensiun. Oleh sebab itu, sistem jaminan sosial yang tidak
memiliki mekanisme normatif untuk merespons perkembangan tersebut akan
mengalami penurunan efektivitas, meskipun secara administratif tetap
berjalan.
6) Bahwa justru karena konstitusi menggunakan frasa “mengembangkan sistem
jaminan sosial”, pembentuk undang-undang tidak dapat berhenti pada
pengaturan yang hanya menjamin pembayaran manfaat pensiun secara
nominal. Sistem jaminan sosial yang terus berkembang menurut amanat
konstitusi harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan fungsi
perlindungan sosialnya terhadap perubahan keadaan. Dengan demikian,
perkembangan sistem jaminan sosial bukan hanya menyangkut aspek
kelembagaan dan tata kelola, tetapi juga menyangkut kualitas perlindungan
yang diberikan kepada penerima manfaat.
7) Bahwa dalam perkara a quo, negara memang telah membentuk sistem
hukum mengenai dana pensiun melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023
tentang
Pengembangan
dan
Penguatan
Sektor
Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Negara juga telah mengatur manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari
tua melalui Pasal 134 angka 4 serta mengatur pembayaran manfaat tersebut
melalui Pasal 155 ayat (1). Akan tetapi, pengaturan tersebut belum dilengkapi
dengan norma yang menjamin perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun. Akibatnya, sistem jaminan sosial yang dibentuk belum sepenuhnya
memenuhi amanat konstitusi untuk terus berkembang dalam memberikan
perlindungan yang efektif kepada peserta dana pensiun.
8) Bahwa tidak diaturnya perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun
mengakibatkan sistem jaminan sosial kehilangan salah satu unsur
pentingnya, yaitu kemampuan untuk mempertahankan fungsi manfaat
pensiun sebagai penghasilan pada hari tua. Dalam keadaan demikian,
manfaat pensiun tetap dibayarkan, namun kemampuan ekonominya terus
menurun seiring perubahan kondisi ekonomi. Akibatnya, sistem jaminan
sosial hanya berjalan secara administratif, tetapi belum berkembang secara
substantif sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
104
9) Bahwa penting ditegaskan bahwa Para Pemohon tidak memohon agar
Mahkamah Konstitusi menentukan bentuk pengembangan sistem jaminan
sosial secara rinci ataupun menetapkan kebijakan ekonomi tertentu.
Penentuan mengenai indikator ekonomi, metode evaluasi, formula
penyesuaian, besaran manfaat, sumber pendanaan, dan mekanisme
pelaksanaannya tetap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.
Akan tetapi, konstitusi menghendaki agar terdapat kewajiban normatif untuk
mengembangkan sistem tersebut sehingga tetap mampu memberikan
perlindungan yang efektif terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai
penghasilan pada hari tua.
10) Bahwa oleh karena itu, ketidaklengkapan norma dalam Pasal 134 angka 4
juncto Pasal 155 ayat (1) UU P2SK menunjukkan bahwa kewajiban negara
untuk mengembangkan sistem jaminan sosial sebagaimana diperintahkan
oleh Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 belum dilaksanakan secara utuh. Negara telah membangun
sistem dana pensiun, namun belum menyediakan perangkat normatif yang
diperlukan agar sistem tersebut mampu menjaga efektivitas manfaat pensiun
dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Kekurangan tersebut
merupakan persoalan konstitusional karena secara langsung mengurangi
tingkat perlindungan terhadap hak atas jaminan sosial yang dijamin oleh
konstitusi.
11) Bahwa dengan demikian, agar kewajiban negara mengembangkan sistem
jaminan sosial benar-benar terlaksana sesuai amanat Pasal 34 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 134
angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 harus dimaknai
secara konstitusional sebagai norma yang tidak hanya mengatur manfaat
pensiun sebagai penghasilan pada hari tua dan kewajiban pembayarannya,
tetapi juga mengandung kewajiban konstitusional bagi pembentuk undang-
undang untuk mengatur mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun. Pemaknaan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari
perintah konstitusi agar negara senantiasa mengembangkan sistem jaminan
105
sosial yang efektif, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan yang
berkelanjutan kepada seluruh warga negara.
S. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMBERIKAN PEMAKNAAN
KONSTITUSIONAL
TERHADAP
KETIDAKLENGKAPAN
NORMA
MELALUI PUTUSAN BERSYARAT
1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
Mahkamah
Konstitusi
diberikan
kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud pelaksanaan
prinsip supremasi konstitusi (constitutional supremacy). Kewenangan
tersebut tidak hanya mencakup penilaian mengenai ada atau tidaknya
pertentangan norma undang-undang dengan konstitusi secara tekstual,
tetapi juga mencakup kewenangan untuk memastikan agar setiap norma
undang-undang memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak
konstitusional warga negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Bahwa dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah
Konstitusi tidak hanya menjatuhkan putusan yang menyatakan suatu norma
konstitusional
atau
inkonstitusional
secara
mutlak,
tetapi
juga
mengembangkan bentuk putusan interpretatif berupa putusan konstitusional
bersyarat (conditionally constitutional) maupun putusan inkonstitusional
bersyarat (conditionally unconstitutional). Melalui bentuk putusan tersebut,
Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap norma yang
diuji agar tetap selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, tanpa harus membatalkan keseluruhan norma yang
dibentuk oleh pembentuk undang-undang.
3) Bahwa kewenangan interpretatif tersebut merupakan konsekuensi dari
kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (guardian of the
Constitution), pelindung hak konstitusional warga negara (protector of
constitutional rights), sekaligus penafsir terakhir konstitusi (the final
interpreter of the Constitution). Oleh karena itu, apabila Mahkamah
menemukan bahwa suatu norma undang-undang belum mengandung makna
konstitusional yang memadai sehingga mengakibatkan perlindungan
terhadap hak konstitusional menjadi tidak efektif, Mahkamah berwenang
106
memberikan pemaknaan konstitusional agar norma tersebut dapat
diterapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
4) Bahwa perkara a quo tidak mempersoalkan eksistensi Pasal 134 angka 4
juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 sebagai dasar hukum
penyelenggaraan manfaat pensiun. Norma tersebut tetap diperlukan sebagai
bagian dari sistem hukum dana pensiun nasional. Persoalan konstitusional
yang diajukan Para Pemohon terletak pada kenyataan bahwa norma tersebut
belum memuat kewajiban konstitusional mengenai perlindungan terhadap
nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua, sehingga
menimbulkan ketidaklengkapan norma (constitutional omission) yang
berdampak pada tidak efektifnya perlindungan hak atas jaminan sosial.
5) Bahwa ketidaklengkapan norma tersebut tidak dapat diselesaikan secara
memadai melalui pembatalan keseluruhan norma. Apabila Pasal 134 angka
4 juncto Pasal 155 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara keseluruhan, justru akan timbul kekosongan hukum
mengenai pengaturan manfaat pensiun yang berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum dan mengganggu penyelenggaraan sistem dana
pensiun. Oleh karena itu, penyelesaian konstitusional yang proporsional
adalah mempertahankan keberlakuan norma tersebut dengan memberikan
pemaknaan konstitusional yang menyempurnakan perlindungan terhadap
hak konstitusional tanpa menghilangkan fungsi norma yang telah ada.
6) Bahwa pemberian pemaknaan konstitusional terhadap norma yang tidak
lengkap tidak dapat dipersamakan dengan tindakan Mahkamah Konstitusi
membentuk norma baru. Mahkamah tidak merumuskan besaran manfaat
pensiun, tidak menentukan persentase penyesuaian manfaat, tidak
menetapkan indikator inflasi yang harus digunakan, tidak menentukan
frekuensi evaluasi, dan tidak menetapkan mekanisme teknis pelaksanaan.
Seluruh aspek tersebut tetap merupakan kewenangan pembentuk undang-
undang sebagai bagian dari kebijakan legislasi (legislative policy). Yang
dilakukan Mahkamah hanyalah menegaskan batas minimum perlindungan
107
konstitusional (minimum constitutional protection) yang wajib tercermin dalam
norma undang-undang.
7) Bahwa dalam perkara a quo, batas minimum perlindungan konstitusional
tersebut adalah adanya kewajiban normatif untuk memberikan perlindungan
terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai konsekuensi dari pengakuan
manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua dalam Pasal 134 angka
4 dan kewajiban pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur dalam
Pasal 155 ayat (1). Tanpa adanya pemaknaan demikian, pengakuan manfaat
pensiun sebagai penghasilan pada hari tua hanya akan bersifat formal,
sedangkan perlindungan konstitusional terhadap fungsi manfaat tersebut
sebagai instrumen jaminan sosial menjadi tidak efektif.
8) Bahwa penting ditegaskan bahwa Para Pemohon tidak meminta Mahkamah
Konstitusi menggantikan fungsi pembentuk undang-undang ataupun
mengambil alih kewenangan legislasi. Permohonan Para Pemohon hanya
memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 134 angka 4 juncto
Pasal 155 ayat (1) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
dimaknai mencakup kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang
untuk mengatur mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun
sebagai penghasilan pada hari tua. Dengan demikian, rincian mengenai
bentuk mekanisme, indikator ekonomi, metode evaluasi, tata cara
pelaksanaan, serta sumber pendanaan tetap sepenuhnya menjadi
kewenangan pembentuk undang-undang.
9) Bahwa pendekatan demikian juga sejalan dengan prinsip judicial restraint,
karena Mahkamah tidak memasuki wilayah kebijakan legislatif yang bersifat
teknis, melainkan hanya memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi
standar minimum yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui putusan bersyarat, Mahkamah tetap
menghormati prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), namun
pada saat yang sama melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk
melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
10) Bahwa oleh karena itu, dalam perkara a quo Mahkamah Konstitusi
mempunyai kewenangan konstitusional untuk memberikan pemaknaan
terhadap Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
108
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2026 melalui putusan bersyarat. Pemaknaan tersebut diperlukan agar
norma a quo tidak hanya mengatur pengakuan manfaat pensiun sebagai
penghasilan pada hari tua dan kewajiban pembayarannya, tetapi juga
dimaknai mengandung kewajiban konstitusional bagi pembentuk undang-
undang untuk mengatur mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun.
Dengan
demikian,
ketidaklengkapan
norma
(constitutional
omission) dapat dipulihkan, hak atas jaminan sosial memperoleh
perlindungan yang efektif, kepastian hukum yang adil dapat diwujudkan, dan
amanat Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat
terlaksana secara utuh.
T. PRAKTIK
MAHKAMAH
KONSTITUSI
DALAM
MENGATASI
KETIDAKLENGKAPAN NORMA (CONSTITUTIONAL OMISSION)
1) Bahwa sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi, praktik pengujian undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 telah mengalami perkembangan yang signifikan. Mahkamah tidak lagi
hanya menempatkan dirinya sebagai lembaga yang menyatakan suatu
norma konstitusional atau inkonstitusional secara mutlak, tetapi juga
mengembangkan berbagai bentuk putusan interpretatif sebagai instrumen
untuk menjaga supremasi konstitusi sekaligus memberikan perlindungan
yang efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
2) Bahwa perkembangan tersebut tercermin dalam lahirnya berbagai putusan
konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional
bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu putusan yang pada pokoknya
mempertahankan keberlakuan suatu norma sepanjang norma tersebut
dimaknai sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau sebaliknya menyatakan norma bertentangan dengan
konstitusi sepanjang tidak dimaknai dengan pengertian tertentu. Model
putusan demikian merupakan bagian dari praktik konstitusional Mahkamah
untuk menjaga agar norma undang-undang tetap dapat berlaku tanpa
mengurangi perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.
3) Bahwa praktik tersebut menunjukkan adanya perkembangan fungsi
Mahkamah Konstitusi dari sekadar melakukan pengujian negatif terhadap
109
keberadaan suatu norma menjadi melakukan pengujian terhadap kecukupan
makna konstitusional yang terkandung dalam norma tersebut. Dengan kata
lain, Mahkamah tidak hanya menilai apakah suatu norma bertentangan
dengan konstitusi karena apa yang diatur, tetapi dalam keadaan tertentu juga
menilai apakah perlindungan konstitusional menjadi tidak efektif karena apa
yang belum diatur atau belum dimuat secara memadai dalam norma undang-
undang.
4) Bahwa pendekatan demikian merupakan konsekuensi logis dari fungsi
Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (guardian of the Constitution). Apabila
Mahkamah hanya berwenang membatalkan norma yang secara eksplisit
bertentangan dengan konstitusi, tetapi tidak dapat memberikan pemaknaan
terhadap norma yang belum lengkap sehingga mengakibatkan hilangnya
perlindungan konstitusional, maka tujuan utama pengujian undang-undang
untuk menjamin efektivitas hak konstitusional tidak akan tercapai.
5) Bahwa praktik Mahkamah Konstitusi selama ini juga menunjukkan adanya
kecenderungan untuk memilih bentuk remedi konstitusional yang paling
proporsional (proportionate constitutional remedy). Dalam perkara-perkara
tertentu, Mahkamah tidak serta-merta membatalkan norma undang-undang
apabila pembatalan tersebut justru akan menimbulkan kekosongan hukum
atau mengganggu penyelenggaraan sistem hukum yang telah berjalan.
Sebaliknya, Mahkamah memilih mempertahankan norma tersebut dengan
memberikan pemaknaan konstitusional agar tujuan perlindungan konstitusi
tetap tercapai tanpa menimbulkan disrupsi terhadap sistem hukum.
6) Bahwa pendekatan tersebut sangat relevan dengan perkara a quo. Para
Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan Pasal 134 angka 4 juncto Pasal
155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2026
sebagai
dasar
hukum
penyelenggaraan manfaat pensiun. Sebaliknya, Para Pemohon mengakui
bahwa kedua ketentuan tersebut tetap diperlukan sebagai bagian dari sistem
hukum dana pensiun nasional. Yang menjadi persoalan konstitusional adalah
belum lengkapnya muatan norma tersebut karena tidak memuat kewajiban
konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai penghasilan pada hari tua.
110
7) Bahwa
ketidaklengkapan
tersebut
merupakan
persoalan
mengenai
kecukupan perlindungan konstitusional yang diberikan oleh norma, bukan
mengenai eksistensi norma itu sendiri. Oleh sebab itu, bentuk penyelesaian
yang paling sesuai dengan praktik Mahkamah Konstitusi adalah melalui
pemberian pemaknaan konstitusional terhadap norma yang diuji, sehingga
norma tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi
diterapkan sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3),
dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
8) Bahwa penting ditegaskan bahwa praktik Mahkamah Konstitusi dalam
memberikan pemaknaan konstitusional terhadap norma tidak dapat dipahami
sebagai tindakan mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang.
Mahkamah tidak menetapkan kebijakan publik, tidak menentukan rincian
teknis pengaturan, dan tidak merumuskan norma operasional yang menjadi
kewenangan pembentuk undang-undang. Mahkamah hanya menetapkan
batas-batas konstitusional yang wajib dipenuhi oleh pembentuk undang-
undang agar norma yang dibentuk selaras dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9) Bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon juga tidak meminta Mahkamah
menentukan besaran manfaat pensiun, formula penyesuaian manfaat
pensiun, indikator inflasi, sumber pembiayaan, ataupun tata cara
pelaksanaannya. Seluruh aspek tersebut tetap merupakan wilayah kebijakan
hukum (legislative policy). Yang dimohonkan Para Pemohon hanyalah agar
Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional bahwa pengakuan
manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) harus dipahami mencakup
kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap nilai riil
manfaat pensiun, sedangkan bentuk pengaturan lebih lanjut tetap diserahkan
kepada pembentuk undang-undang.
10) Bahwa praktik Mahkamah Konstitusi yang mengembangkan putusan
bersyarat sesungguhnya mencerminkan keseimbangan antara dua prinsip
konstitusional yang sama pentingnya, yaitu perlindungan hak konstitusional
warga negara dan penghormatan terhadap kewenangan pembentuk undang-
undang. Melalui pendekatan tersebut, Mahkamah tidak bertindak sebagai
111
positive legislator, tetapi juga tidak membiarkan hak konstitusional kehilangan
perlindungan hanya karena terdapat ketidaklengkapan pengaturan dalam
undang-undang.
11) Bahwa oleh karena itu, perkara a quo berada dalam koridor praktik
konstitusional yang telah berkembang di Mahkamah Konstitusi. Ketika
Mahkamah menemukan bahwa Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1)
UU P2SK telah mengatur manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari
tua, namun belum memuat perlindungan terhadap nilai riil manfaat tersebut,
Mahkamah memiliki dasar konstitusional untuk memberikan pemaknaan
melalui putusan bersyarat. Pemaknaan demikian bukan merupakan
pembentukan norma baru, melainkan penyempurnaan makna konstitusional
suatu norma agar perlindungan terhadap hak atas jaminan sosial, kepastian
hukum yang adil, dan kewajiban negara mengembangkan sistem jaminan
sosial dapat terlaksana secara efektif sesuai amanat Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
U. BAHWA OBJEK PERMOHONAN A QUO MERUPAKAN PENGUJIAN
KONSTITUSIONALITAS NORMA, BUKAN PERSOALAN IMPLEMENTASI
1) Bahwa salah satu aspek yang perlu ditegaskan dalam perkara a quo adalah
mengenai objek pengujian yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi.
Penegasan tersebut menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman
bahwa permohonan Para Pemohon berkaitan dengan pelaksanaan atau
implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Padahal, yang menjadi objek
permohonan ini adalah konstitusionalitas norma, khususnya Pasal 134 angka
4 juncto Pasal 155 ayat (1), yang menurut Para Pemohon mengandung
ketidaklengkapan
norma
(constitutional
omission)
sehingga
belum
memberikan perlindungan konstitusional yang memadai terhadap nilai riil
manfaat pensiun sebagai penghasilan pada hari tua.
2) Bahwa dalam sistem pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi hanya
berwenang menguji norma undang-undang (norm review) dan bukan
mengadili benar atau salahnya tindakan administratif, pelaksanaan
112
kebijakan, ataupun penerapan norma oleh pejabat atau lembaga tertentu.
Oleh karena itu, agar suatu permohonan berada dalam ruang lingkup
kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang harus dipersoalkan adalah norma
undang-undangnya, bukan perilaku pelaksana undang-undang.
3) Bahwa perkara a quo sepenuhnya memenuhi karakter sebagai pengujian
norma. Para Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa penyelenggara
dana pensiun telah melaksanakan Undang-Undang secara keliru. Para
Pemohon juga tidak mendalilkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh
Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah, pemberi kerja, pendiri dana pensiun,
ataupun pengurus dana pensiun. Tidak terdapat pula dalil mengenai adanya
kesalahan administratif dalam pembayaran manfaat pensiun ataupun
pelanggaran terhadap ketentuan operasional penyelenggaraan dana
pensiun.
4) Bahwa Para Pemohon menerima kenyataan bahwa manfaat pensiun
dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku.
Dengan kata lain, apabila Pasal 155 ayat (1) UU P2SK dilaksanakan
sebagaimana bunyinya saat ini, penyelenggara dana pensiun pada
prinsipnya telah memenuhi kewajiban hukumnya. Justru karena norma
tersebut memang hanya mewajibkan pembayaran manfaat pensiun tanpa
mengatur perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun, maka
pelaksanaan yang benar sekalipun tetap menghasilkan berkurangnya daya
beli manfaat pensiun akibat inflasi dan perubahan kondisi ekonomi.
5) Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa sumber persoalan yang
dipersoalkan Para Pemohon bukan terletak pada cara norma dilaksanakan,
melainkan pada isi norma itu sendiri. Sekalipun seluruh penyelenggara dana
pensiun melaksanakan Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) secara
sempurna, hak konstitusional Para Pemohon tetap tidak memperoleh
perlindungan yang efektif karena norma tersebut tidak memuat kewajiban
hukum untuk melindungi nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan pada
hari tua.
6) Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Para Pemohon tidak
bersumber dari suatu tindakan administratif ataupun keputusan individual,
melainkan bersumber langsung dari ketidaklengkapan muatan norma yang
menjadi objek pengujian. Dengan kata lain, hubungan sebab akibat (causal
113
verband) dalam perkara a quo adalah hubungan antara norma yang tidak
lengkap dengan tidak adanya perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun, dan bukan hubungan antara pelaksanaan undang-undang dengan
kerugian yang dialami Para Pemohon.
7) Bahwa karakter permohonan demikian membedakan perkara a quo dari
sengketa mengenai penerapan hukum. Apabila yang dipersoalkan adalah
kesalahan dalam menghitung manfaat pensiun, keterlambatan pembayaran
manfaat pensiun, penolakan pembayaran manfaat pensiun, atau tindakan
administratif penyelenggara dana pensiun yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, maka persoalan tersebut merupakan
persoalan implementasi yang penyelesaiannya berada dalam mekanisme
hukum lain sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan yang berwenang.
8) Sebaliknya, dalam perkara a quo, sekalipun seluruh ketentuan peraturan
dana pensiun dilaksanakan secara benar, persoalan konstitusional tetap
akan terjadi karena undang-undang tidak mewajibkan adanya perlindungan
terhadap nilai riil manfaat pensiun. Dengan demikian, penyelesaian melalui
mekanisme peradilan biasa ataupun melalui tindakan administratif tidak akan
mampu menghilangkan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebab
sumber kerugiannya berada pada tingkat norma undang-undang.
9) Bahwa penting ditegaskan pula bahwa Para Pemohon tidak memohon
kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan pembayaran manfaat
pensiun dalam jumlah tertentu, menghukum penyelenggara dana pensiun
untuk membayar kekurangan manfaat pensiun, ataupun memerintahkan
pemerintah menaikkan manfaat pensiun. Seluruh permohonan Para
Pemohon diarahkan semata-mata kepada norma yang diuji, yaitu agar Pasal
134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) dimaknai secara konstitusional
mencakup
kewajiban
pembentuk
undang-undang
untuk
mengatur
mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai
penghasilan pada hari tua.
10) Bahwa fakta bahwa norma a quo telah dilaksanakan sesuai bunyinya, namun
tetap menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, justru
memperkuat dalil bahwa persoalan utama dalam perkara ini bukanlah
persoalan implementasi, melainkan persoalan konstitusionalitas norma. Hal
tersebut menunjukkan bahwa ketidaklengkapan norma (constitutional
114
omission) dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) telah
menyebabkan hak atas jaminan sosial, hak atas kepastian hukum yang adil,
serta kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tidak memperoleh perlindungan secara efektif.
11) Bahwa oleh karena itu, objek permohonan a quo secara nyata merupakan
pengujian terhadap konstitusionalitas norma undang-undang, bukan
terhadap pelaksanaan norma tersebut. Yang dimohonkan Para Pemohon
kepada Mahkamah Konstitusi bukanlah koreksi atas tindakan penyelenggara
dana pensiun, melainkan pemulihan terhadap kekurangan muatan norma
melalui pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 134 angka 4 juncto Pasal
155 ayat (1), sehingga norma tersebut selaras dengan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mampu
memberikan perlindungan yang efektif terhadap nilai riil manfaat pensiun
sebagai penghasilan pada hari tua.
V. PEMAKNAAN KONSTITUSIONAL YANG DIMOHONKAN TERHADAP
PASAL 134 ANGKA 4 JUNCTO PASAL 155 AYAT (1)
1) Bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai dasar konstitusional, norma
yang dimohonkan dalam pengujian, bentuk ketidaklengkapan norma
(constitutional omission), serta hubungan kausal antara ketidaklengkapan
norma dengan kerugian konstitusional Pemohon, menurut Pemohon telah
nyata bahwa persoalan konstitusional dalam perkara a quo bukan terletak
pada keberadaan norma Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) itu
sendiri, melainkan pada belum dimuatnya unsur normatif yang secara
konstitusional diperlukan agar penyelenggaraan Dana Pensiun mampu
memberikan perlindungan yang efektif terhadap nilai riil manfaat pensiun
sebagai penghasilan hari tua.
2) Bahwa oleh karena persoalan konstitusional tersebut bersumber dari
ketidaklengkapan
norma,
maka
bentuk
pemulihan
konstitusional
(constitutional remedy) yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi juga
harus diarahkan pada pemulihan norma, bukan pada penetapan kebijakan
teknis penyelenggaraan Dana Pensiun. Dengan demikian, Pemohon tidak
memohon agar Mahkamah mengambil alih kewenangan pembentuk undang-
115
undang
maupun
regulator,
melainkan
memohon
agar
Mahkamah
menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk memastikan bahwa norma
undang-undang memberikan perlindungan yang selaras dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah agar Mahkamah
Konstitusi menetapkan besaran manfaat pensiun, menentukan persentase
kenaikan manfaat pensiun, mewajibkan penyesuaian manfaat pensiun setiap
tahun, menetapkan formula indeksasi tertentu, ataupun menentukan
parameter ekonomi yang harus digunakan dalam penyelenggaraan Dana
Pensiun. Seluruh aspek tersebut merupakan persoalan kebijakan legislasi
dan kebijakan regulasi yang berada dalam ruang kebijakan hukum terbuka
(open legal policy), sehingga tetap menjadi kewenangan pembentuk undang-
undang dan regulator sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan.
4) Bahwa Pemohon juga tidak memohon agar Mahkamah Konstitusi
menggantikan fungsi pembentuk undang-undang sebagai positive legislator.
Sebaliknya, Pemohon tetap menghormati kewenangan konstitusional
pembentuk
undang-undang
untuk
menentukan
bentuk
mekanisme
perlindungan, tata cara pelaksanaan, indikator yang digunakan, frekuensi
evaluasi, persyaratan aktuaria, kemampuan pendanaan Dana Pensiun, hasil
investasi, prinsip kehati-hatian, maupun bentuk penyesuaian yang dipandang
paling sesuai dengan karakteristik sistem Dana Pensiun di Indonesia.
5) Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi
adalah
agar
Mahkamah
memberikan
pemaknaan
konstitusional
(constitutional meaning) terhadap Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat
(1) sehingga norma tersebut dimaknai sebagai norma yang mewajibkan
adanya mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai
penghasilan hari tua. Pemaknaan konstitusional tersebut merupakan
konsekuensi dari kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum yang
adil, melindungi hak atas jaminan sosial, dan mengembangkan sistem
jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6) Bahwa yang dimaksud dengan mekanisme perlindungan terhadap nilai riil
manfaat pensiun sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon bukanlah
116
mekanisme yang telah ditentukan substansinya oleh Mahkamah Konstitusi,
melainkan keberadaan suatu kewajiban normatif dalam undang-undang yang
mengharuskan adanya proses perlindungan terhadap efektivitas manfaat
pensiun sebagai penghasilan hari tua. Adapun mengenai bentuk mekanisme,
parameter
evaluasi,
indikator
ekonomi
yang
digunakan,
metode
penghitungan, syarat aktuaria, kemampuan pendanaan Dana Pensiun, hasil
investasi, maupun tata cara pelaksanaannya, sepenuhnya tetap berada
dalam kewenangan pembentuk undang-undang dan regulator.
7) Bahwa dengan demikian, pemaknaan konstitusional yang dimohonkan oleh
Pemohon sama sekali tidak menghilangkan ruang open legal policy,
melainkan justru membentuk kerangka konstitusional (constitutional
framework) yang harus menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang
dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut. Setelah Mahkamah memberikan
pemaknaan konstitusional terhadap norma a quo, pembentuk undang-
undang tetap memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihan kebijakan yang
dianggap paling tepat, sepanjang pilihan tersebut memenuhi kewajiban
konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai penghasilan hari tua.
8) Bahwa menurut Pemohon, pendekatan tersebut juga sejalan dengan fungsi
Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, yaitu menguji kesesuaian
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tanpa mengambil alih kewenangan pembentuk
undang-undang dalam merumuskan substansi kebijakan. Dalam perkara a
quo, Mahkamah tidak dimohonkan untuk merancang sistem Dana Pensiun
yang baru, tetapi hanya dimohonkan untuk menyatakan bahwa norma a quo
belum memenuhi standar perlindungan konstitusional sepanjang belum
dimaknai sebagai norma yang mewajibkan adanya mekanisme perlindungan
terhadap nilai riil manfaat pensiun.
9) Bahwa oleh karena itu, bentuk putusan yang dimohonkan oleh Pemohon
bukanlah putusan yang menciptakan norma teknis baru, melainkan putusan
inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu menyatakan
bahwa Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026
117
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai sebagai norma yang mewajibkan adanya mekanisme perlindungan
terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua.
10) Bahwa dengan adanya pemaknaan konstitusional tersebut, pembentuk
undang-undang dan regulator tetap memiliki kewenangan penuh untuk
merumuskan bentuk pengaturan yang paling sesuai dengan kondisi ekonomi
nasional,
kemampuan
pendanaan
Dana
Pensiun,
hasil
investasi,
keseimbangan aktuaria, prinsip kehati-hatian, serta keberlanjutan sistem
Dana Pensiun. Dengan demikian, putusan Mahkamah tetap menghormati
ruang kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pada saat yang
sama memastikan bahwa ruang kebijakan tersebut dijalankan dalam batas-
batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
11) Bahwa menurut Pemohon, pemaknaan konstitusional tersebut merupakan
bentuk perlindungan konstitusional yang proporsional karena tidak
menghilangkan kewenangan pembentuk undang-undang, tidak memaksakan
model kebijakan tertentu, serta tidak membebani Mahkamah Konstitusi
dengan fungsi pembentukan norma teknis. Sebaliknya, pemaknaan tersebut
justru menegaskan bahwa penyelenggaraan Dana Pensiun harus dibangun
di atas suatu norma yang secara konstitusional menjamin adanya mekanisme
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua,
sehingga hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat
(3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memperoleh perlindungan yang efektif dalam kerangka negara
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan kepastian hukum
yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1).
W. DASAR
YURISPRUDENSI
MAHKAMAH
KONSTITUSI
MENGENAI
CONSTITUTIONAL OMISSION, POSITIVE OBLIGATION, DAN PUTUSAN
BERSYARAT (CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL)
1) Bahwa meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 maupun Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak secara
eksplisit menggunakan istilah constitutional omission, perkembangan praktik
ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah
118
membangun yurisprudensi yang memungkinkan dilakukannya pengujian
terhadap norma undang-undang yang belum memberikan perlindungan
konstitusional secara memadai. Perkembangan tersebut tercermin dari
lahirnya berbagai putusan interpretatif yang mempertahankan keberlakuan
norma, namun sekaligus memberikan makna konstitusional tertentu agar
norma tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2) Bahwa dalam praktik pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak
hanya
melakukan
pengujian terhadap
norma
yang
secara
nyata
bertentangan dengan konstitusi karena apa yang diaturnya (what the law
provides), tetapi juga dalam berbagai perkara memberikan penafsiran
konstitusional ketika perlindungan hak konstitusional belum dapat diwujudkan
secara efektif oleh norma yang berlaku. Melalui pendekatan demikian,
Mahkamah
tidak
semata-mata
bertindak
sebagai
lembaga
yang
membatalkan norma, melainkan sebagai lembaga yang memastikan agar
norma undang-undang memiliki makna yang sejalan dengan konstitusi.
3) Bahwa perkembangan tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (guardian of the
Constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (protector of
constitutional rights). Apabila suatu norma undang-undang telah mengatur
suatu hak secara formal, namun belum memberikan perlindungan yang
memadai terhadap substansi hak tersebut, Mahkamah melalui kewenangan
interpretatifnya dapat memberikan pemaknaan konstitusional agar tujuan
perlindungan hak sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 benar-benar tercapai.
4) Bahwa dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi juga telah mengembangkan
model putusan bersyarat (conditionally constitutional maupun conditionally
unconstitutional). Karakter utama putusan tersebut adalah bahwa Mahkamah
tidak menghapus keseluruhan norma yang diuji, melainkan menyatakan
norma tersebut tetap berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang dimaknai atau sepanjang tidak dimaknai dengan
pengertian tertentu yang sesuai dengan konstitusi. Model putusan demikian
telah menjadi bagian dari praktik yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam
119
menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan
penghormatan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang.
5) Bahwa yurisprudensi Mahkamah juga menunjukkan bahwa dalam keadaan
tertentu Mahkamah memilih remedi konstitusional yang bersifat proporsional.
Ketika pembatalan keseluruhan norma berpotensi menimbulkan kekosongan
hukum, ketidakpastian hukum, atau mengganggu penyelenggaraan sistem
hukum yang telah berjalan, Mahkamah cenderung menggunakan putusan
interpretatif dengan memberikan syarat konstitusional tertentu agar norma
tersebut tetap dapat diberlakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan demikian
merupakan bentuk perlindungan konstitusional yang tetap menghormati
prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers).
6) Bahwa perkembangan tersebut juga memperlihatkan bahwa Mahkamah
Konstitusi tidak memahami perlindungan hak konstitusional hanya sebagai
kewajiban negatif negara (negative obligation), yaitu kewajiban untuk tidak
melanggar hak warga negara. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah telah
menafsirkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara progresif dengan menegaskan adanya
kewajiban negara untuk membentuk pengaturan yang mampu memberikan
perlindungan efektif terhadap hak-hak konstitusional. Dengan demikian,
perlindungan hak konstitusional dalam praktik Mahkamah tidak berhenti pada
pengakuan formal terhadap suatu hak, tetapi juga mencakup kewajiban
negara untuk menghadirkan kerangka hukum yang memungkinkan hak
tersebut dapat dinikmati secara nyata.
7) Bahwa perkara a quo berada dalam kerangka perkembangan yurisprudensi
tersebut. Para Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan Pasal 134 angka
4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 sebagai dasar hukum
penyelenggaraan manfaat pensiun. Yang dipersoalkan adalah bahwa norma
tersebut belum memuat kewajiban konstitusional untuk memberikan
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan pada
hari tua. Dengan demikian, persoalan yang dihadapkan kepada Mahkamah
bukanlah apakah norma tersebut harus dihapus, melainkan apakah norma
120
tersebut telah memiliki makna konstitusional yang memadai untuk melindungi
hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (3), Pasal
34 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
8) Bahwa remedi yang dimohonkan Para Pemohon juga sejalan dengan
karakter putusan bersyarat yang telah berkembang dalam praktik Mahkamah
Konstitusi. Para Pemohon tidak meminta Mahkamah menetapkan besaran
manfaat pensiun, menentukan persentase penyesuaian, menetapkan
indikator inflasi, ataupun merumuskan mekanisme teknis perlindungan
manfaat pensiun. Seluruh aspek tersebut tetap merupakan kewenangan
pembentuk undang-undang sebagai bagian dari legislative policy. Yang
dimohonkan Para Pemohon hanyalah agar Mahkamah memberikan
pemaknaan konstitusional bahwa Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat
(1) harus dipahami mencakup kewajiban konstitusional pembentuk undang-
undang untuk mengatur mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai penghasilan pada hari tua.
9) Bahwa pendekatan demikian bukan merupakan pembentukan norma baru
oleh Mahkamah, melainkan pelaksanaan fungsi konstitusional Mahkamah
untuk menjaga agar norma undang-undang tidak kehilangan makna
konstitusionalnya. Melalui putusan bersyarat, Mahkamah tetap menghormati
kewenangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan bentuk,
metode, indikator, frekuensi evaluasi, sumber pendanaan, dan tata cara
pelaksanaan perlindungan nilai riil manfaat pensiun, namun pada saat yang
sama memastikan bahwa undang-undang memenuhi standar minimum
perlindungan hak konstitusional yang diperintahkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10) Bahwa berdasarkan perkembangan yurisprudensi tersebut, Mahkamah
Konstitusi memiliki landasan konstitusional untuk memberikan pemaknaan
terhadap Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2026 melalui putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang norma tersebut tidak dimaknai mencakup
kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang untuk mengatur
mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai
121
penghasilan pada hari tua. Pemaknaan demikian merupakan bentuk
perlindungan konstitusional yang konsisten dengan perkembangan praktik
Mahkamah Konstitusi, menghormati kewenangan legislasi, serta menjamin
efektivitas hak atas jaminan sosial, kepastian hukum yang adil, dan kewajiban
negara mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
X. PERBANDINGAN PERKARA DALAM PERMOHONAN A QUO BERBEDA
SECARA MENDASAR DENGAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN
SEKTOR
KEUANGAN
YANG
TELAH
DIPUTUS
MAHKAMAH KONSTITUSI
1) Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah
beberapa kali menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Di antaranya
adalah Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 (Vide bukti P16) mengenai
pengujian Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK (vide Bukti AI-
9), serta Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025 (Vide Bukti P-17) mengenai
pengujian Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat
(2) UU P2SK (vide Bukti AI-10).
2) Bahwa meskipun kedua perkara tersebut sama-sama berkaitan dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, namun secara konstitusional tidak
mempunyai identitas perkara yang sama dengan permohonan a quo. Dalam
praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, identitas suatu
perkara tidak ditentukan semata-mata oleh kesamaan undang-undang yang
diuji, melainkan harus dilihat dari norma yang dimohonkan pengujian, hak
konstitusional yang didalilkan dirugikan, batu uji konstitusional, isu
konstitusional yang diajukan, serta bentuk pemulihan konstitusional
(constitutional remedy) yang dimohonkan.
3) Bahwa objek pengujian dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 maupun
Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025 adalah ketentuan Pasal 161 dan Pasal
164 UU P2SK. Sementara itu, permohonan a quo sama sekali tidak menguji
ketentuan tersebut. Objek pengujian dalam perkara ini secara tegas dibatasi
hanya terhadap Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang
122
Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2026.
4) Bahwa selain berbeda dari segi norma yang diuji, pokok persoalan
konstitusional (constitutional question) dalam perkara a quo juga berbeda
secara mendasar. Permohonan ini tidak mempersoalkan keberlakuan norma
mengenai penyelenggaraan dana pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal
134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1), melainkan mempersoalkan
ketidaklengkapan norma (constitutional omission) karena kedua ketentuan
tersebut belum mengatur kewajiban konstitusional untuk memberikan
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan pada
hari tua.
5) Bahwa isu konstitusional mengenai constitutional omission tersebut tidak
menjadi objek pemeriksaan dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025
maupun Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, Mahkamah
Konstitusi sampai saat ini belum pernah memberikan penilaian konstitusional
mengenai apakah Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU P2SK
telah memenuhi kewajiban konstitusional negara dalam melindungi nilai riil
manfaat pensiun sebagai bagian dari hak atas jaminan sosial.
6) Bahwa batu uji konstitusional yang digunakan dalam perkara a quo juga
mempunyai
karakteristik
tersendiri.
Para
Pemohon
mendasarkan
permohonan pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
argumentasi bahwa pengakuan manfaat pensiun sebagai penghasilan pada
hari tua tidak akan memenuhi amanat konstitusi apabila undang-undang tidak
mengatur perlindungan terhadap nilai riil manfaat tersebut. Dengan demikian,
yang dipersoalkan bukanlah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang,
melainkan
belum
terpenuhinya
perlindungan
konstitusional
akibat
ketidaklengkapan norma.
7) Bahwa bentuk pemulihan konstitusional (constitutional remedy) yang
dimohonkan dalam perkara a quo juga berbeda. Para Pemohon tidak
meminta pembatalan keseluruhan Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat
(1), melainkan memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan
bersyarat dengan menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang
123
tidak dimaknai mencakup kewajiban konstitusional pembentuk undang-
undang untuk mengatur mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai penghasilan pada hari tua. Oleh karena itu, remedi yang
dimohonkan merupakan pemaknaan konstitusional terhadap norma yang
tidak lengkap, bukan pembatalan norma secara keseluruhan.
8) Bahwa secara substansial, perkara a quo juga berbeda dari kedua perkara
tersebut karena kerugian konstitusional yang didalilkan Para Pemohon
bersumber langsung dari tidak adanya norma yang memberikan
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun. Kerugian tersebut bukan
merupakan akibat kesalahan pelaksanaan undang-undang, bukan pula
akibat tindakan administratif penyelenggara dana pensiun, melainkan
merupakan konsekuensi langsung dari tidak dimuatnya kewajiban normatif
dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU P2SK.
9) Bahwa oleh karena itu, Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 maupun Perkara
Nomor 164/PUU-XXIII/2025 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan
bahwa persoalan konstitusional yang diajukan dalam permohonan a quo
telah pernah diperiksa ataupun diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun
berasal dari undang-undang yang sama, ketiga perkara tersebut memiliki
objek norma yang berbeda, isu konstitusional yang berbeda, kerugian
konstitusional yang berbeda, batu uji yang berbeda, serta bentuk pemulihan
konstitusional yang berbeda.
10) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, permohonan a quo merupakan
permohonan pengujian undang-undang yang berdiri sendiri (independent
constitutional review), sehingga Mahkamah Konstitusi tetap berwenang dan
berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas
Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2026 berdasarkan dalil-dalil konstitusional yang diajukan oleh Para Pemohon
dalam perkara ini.
Tabel Perbandingan Perkara A quo dengan Perkara Pengujian UU P2SK di
Mahkamah Konstitusi untuk Menunjukkan Tidak Adanya Ne bis in idem
Aspek
Perkara No.
139/PUU-
XXIII/2025
Perkara No.
164/PUU-
XXIII/2025
Perkara A quo
124
Norma diuji
Pasal 161 ayat
(2), Pasal 164
ayat (2)
Pasal 161 ayat
(2),
Pasal
164
ayat (1) huruf d,
Pasal 164 ayat (2)
Pasal 134 angka 4 jo.
Pasal 155 ayat (1)
Isu
konstitusional Berbeda
Berbeda
Constitutional omission
mengenai perlindungan
nilai riil manfaat pensiun
Batu uji
Sesuai
permohonan
masing-
masing
Sesuai
permohonan
masing-masing
Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28H ayat (3),
Pasal 34 ayat (2) , Pasal
1 Ayat 3, UUD 1945
Remedi
Sesuai petitum
masing-
masing
Sesuai
petitum
masing-masing
Putusan
bersyarat
terhadap
ketidaklengkapan
norma
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili,
dan memutus Permohonan a quo berkenan memberikan putusan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai sebagai norma yang mewajibkan
adanya mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai
penghasilan hari tua.
3. Menyatakan bahwa mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai penghasilan hari tua sebagaimana dimaksud dalam amar
angka 2 merupakan kewajiban konstitusional negara dalam penyelenggaraan
sistem Dana Pensiun untuk menjamin perlindungan hak atas jaminan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
125
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Surat Kuasa Khusus (disebut SKK);
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Telkom;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dana Pensiun
Telkom;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Slip pembayaran pensiun bulan berjalan (saat ini
bulan Juli 2026);
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Bukti transfer dari bulan Juni 2026 ke rekening
Prinsipal;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi
Surat/permohonan
kepada
Dapen
Telkom
mengenai penyesuaian manfaat pensiun;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
P2SK;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
11. Bukti P-11
: Fotokopi
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2003
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah
Konstitusi;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2022
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Data inflasi BPS Tahun 2021;
15. Bukti P-15
: Fotokopi Data inflasi BPS Juli Tahun 2026;
126
16. Bukti P-16
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-
XXIII/2025;
17. Bukti P-17
: Fotokopi
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
164/PUU-
XXIII/2025;
18. Bukti P-18
: Fotokopi Buku Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan
Pengendaliannya.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 134 angka 4 juncto Pasal
155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845,
selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.
127
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan
Pemohon,
namun
sebelum
mempertimbangkan
lebih
lanjut
permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan Pemohon pada tanggal 23 Juli 2026, pukul 11.00 WIB. Berdasarkan
ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat
kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon,
yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon,
pokok permohonan Pemohon (posita) dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
(petitum) permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juli 2026, hlm. 6-
13]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2026.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah
akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian
yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945,
berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3)
dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
128
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
[3.3.3]
Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika
permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1)
PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika
permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal
syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi
Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari bagian
sistematika dimaksud.
[3.4]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal
permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut.
Bahwa pada bagian Alasan-Alasan Permohonan (Posita) angka 14
sampai dengan angka 16, halaman 21, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
14) Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon tidak meminta Mahkamah
Konstitusi untuk membentuk norma baru (positive legislation), melainkan
memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional
terhadap norma yang telah ada sehingga norma tersebut selaras dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan
demikian, Permohonan ini tetap menghormati batas kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagai penguji konstitusionalitas norma serta
tetap menghormati ruang kebijakan pembentuk undang-undang dalam
menentukan bentuk, parameter, mekanisme, dan tata cara pengaturan
lebih lanjut.
15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, pokok permasalahan
konstitusional dalam Permohonan a quo adalah apakah Pasal 134 angka
4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 telah
memenuhi standar perlindungan konstitusional sebagaimana dijamin
dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal
34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, apabila norma tersebut belum mengatur kewajiban konstitusional
untuk menyediakan mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai penghasilan hari tua.
129
16) Bahwa berdasarkan pokok permasalahan konstitusional tersebut,
seluruh uraian dalam Permohonan ini selanjutnya akan membuktikan
bahwa ketidaklengkapan norma (constitutional omission) dalam Pasal
134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) mengakibatkan penyelenggaraan
Dana Pensiun belum memberikan perlindungan konstitusional secara
utuh terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua.
Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
memberikan pemaknaan konstitusional terhadap norma a quo agar
selaras dengan prinsip negara hukum, hak atas kepastian hukum yang
adil, hak atas jaminan sosial, dan kewajiban negara mengembangkan
sistem jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berkenaan dengan dalil permohonan tersebut di atas, menurut
Mahkamah,
Pemohon
tidak
konsisten
dalam
mendalilkan
alasan-alasan
permohonan (posita). Dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan tidak
memohon kepada Mahkamah untuk membentuk norma baru (positive legislation),
namun
Pemohon
memohon
agar
Mahkamah
memberikan
pemaknaan
konstitusionalitas terhadap norma yang telah ada sehingga norma tersebut selaras
dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila pemaknaan
konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka hal
tersebut menjadikan Mahkamah akan membentuk rumusan norma baru dalam
norma yang dimohonkan pemaknaan tersebut. Dengan demikian, menurut
Mahkamah Pemohon tidak konsisten dalam menguraikan dalil permohonan a quo.
Namun demikian, seandainya pun benar bahwa Pemohon tidak bermaksud
memohon agar Mahkamah membentuk norma baru, quod non, setelah Mahkamah
mencermati fakta-fakta hukum lain berkenaan dengan permohonan Pemohon, yaitu
berkaitan dengan rumusan petitum permohonan angka 2 dan angka 3, Mahkamah
menemukan hal-hal sebagai berikut:
2. Menyatakan Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2026, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak
dimaknai sebagai norma yang mewajibkan adanya mekanisme
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari
tua.
3. Menyatakan bahwa mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat
pensiun sebagai penghasilan hari tua sebagaimana dimaksud dalam
amar angka 2 merupakan kewajiban konstitusional negara dalam
130
penyelenggaraan sistem Dana Pensiun untuk menjamin perlindungan
hak atas jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat
(3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut
Mahkamah rumusan petitum angka 2 dan angka 3 yang dirumuskan oleh Pemohon
tersebut tidak jelas apa yang diinginkan sebenarnya perihal pemaknaan terhadap
norma Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU 4/2023. Pada petitum angka
2, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan norma Pasal 134
angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU 4/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai sebagai norma yang
mewajibkan adanya mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun
sebagai penghasilan hari tua [vide petitum angka 2]. Menurut Mahkamah,
pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak jelas, apakah
Pemohon memohon agar norma Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) UU
4/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat jika tidak dimaknai “sebagai norma yang mewajibkan adanya
mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan
hari tua” ataukah Pemohon menginginkan agar norma Pasal 134 angka 4 juncto
Pasal 155 ayat (1) UU 4/2023 digantikan dengan pemaknaan tentang manfaat
pensiun dan peserta yang berhak atas manfaat pensiun. Sebab, setelah dicermati
secara saksama norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 mengatur berkaitan dengan
definisi manfaat pensiun, sementara itu norma Pasal 155 ayat (1) UU 4/2023
mengatur berkaitan dengan peserta yang berhak atas manfaat pensiun. Oleh karena
itu, menurut Mahkamah tidaklah tepat melekatkan kewajiban adanya mekanisme
perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua dalam
kedua norma tersebut karena justru akan menimbulkan ketidakjelasan atau
ketidakpastian hukum akan konstruksi norma Pasal 134 angka 4 dan Pasal 155 ayat
(1) UU 4/2023. Di samping itu, merumuskan kedua norma dalam satu petitum untuk
dilakukan dalam satu pemaknaan adalah rumusan petitum yang tidak lazim dan
berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlapping) terhadap pemaknaan norma-
norma tersebut.
Bahwa lebih lanjut, jika dicermati rumusan petitum angka 3, Pemohon
memohon kepada Mahkamah agar menyatakan “mekanisme perlindungan terhadap
131
nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua sebagaimana dimaksud
dalam amar angka 2 merupakan kewajiban konstitusional negara dalam
penyelenggaraan sistem Dana Pensiun untuk menjamin perlindungan hak atas
jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945” [vide petitum angka 3]. Menurut Mahkamah, rumusan
petitum demikian juga merupakan rumusan yang tidak lazim dalam permohonan
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena petitum angka 3
dimaksud memuat rumusan yang tidak mempertentangkan norma pasal yang
dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak menyatakan norma pasal dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh
karena Pemohon tidak konsisten dalam menyusun posita serta rumusan hal-hal
yang dimohonkan dalam petitum tidak jelas dan tidak lazim dalam permohonan
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak
jelas atau kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
132
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir,
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
133
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Achmad Edi Subiyanto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 127 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 23 Juli 2026, pukul 11.00 WIB. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon, yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan Pemohon (posita) dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juli 2026, hlm. 6- 13]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan 128 d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari bagian sistematika dimaksud. [3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa pada bagian Alasan-Alasan Permohonan (Posita) angka 14 sampai dengan angka 16, halaman 21, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: 14) Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma baru (positive legislation), melainkan memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap norma yang telah ada sehingga norma tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Permohonan ini tetap menghormati batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penguji konstitusionalitas norma serta tetap menghormati ruang kebijakan pembentuk undang-undang dalam menentukan bentuk, parameter, mekanisme, dan tata cara pengaturan lebih lanjut. 15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, pokok permasalahan konstitusional dalam Permohonan a quo adalah apakah Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 telah memenuhi standar perlindungan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila norma tersebut belum mengatur kewajiban konstitusional untuk menyediakan mekanisme perlindungan terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua. 129 16) Bahwa berdasarkan pokok permasalahan konstitusional tersebut, seluruh uraian dalam Permohonan ini selanjutnya akan membuktikan bahwa ketidaklengkapan norma (constitutional omission) dalam Pasal 134 angka 4 juncto Pasal 155 ayat (1) mengakibatkan penyelenggaraan Dana Pensiun belum memberikan perlindungan konstitusional secara utuh terhadap nilai riil manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan konstitusional terhadap norma a quo agar selaras dengan prinsip negara hukum, hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas jaminan sosial, dan kewajiban negara mengembangkan sistem jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil permohonan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak konsisten dalam mendalilkan alasan-alasan permohonan (posita). Dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan tidak memohon kepada Mahkamah untuk membentuk norma baru (positive legislation), namun Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusionalitas terhadap norma yang telah ada sehingga norma tersebut selaras dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila pemaknaan konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka hal tersebut menjadikan Mahkamah akan membentuk rumusan norma baru dalam norma yang dimohonkan pemaknaan tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon tidak konsisten dalam menguraikan dalil permohonan a quo. Namun demikian, seandainya pun benar bahwa Pemohon tidak bermaksud memohon agar Mahkamah membentuk norma baru, quod non, setelah Mahkamah mencermati fakta-fakta hukum lain berkenaan dengan permohonan Pemohon, yaitu berkaitan dengan rumusan petitum permohonan angka 2 dan angka 3, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai ber
