269/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 269/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: PT Dtech Inovasi Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Ir. Fajar Budi Laksono, S.Si., M.Eng Jabatan : Direktur PT Dtech Inovasi Indonesia Alamat : Jalan Nusantara Nomor 18 Canden, Kel. Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 November 2025, memberi kuasa kepada Doni Pratama Siregar, S.H., M.H., Muhamad Alif Ferdiansyah, S.H., dan Danang Irianto, S.H., kesemuanya adalah legal officer PT Dtech Inovasi Indonesia, beralamat di Jalan Nusantara No. 18 Canden Kelurahan Kutowinangon Lor, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 275/PUU/PAN.MK/ AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 2 (e-BRPK) dengan Nomor 269/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 24 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3. Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;…. 5. Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 3 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi “dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau yang selanjutnya disebut PMK 7/2025, menyebutkan ayat (1) objek permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil; (5) permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7. Bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian materiil atas frasa “pengungkapan” Pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi “Pasal 2 ayat (2) desain industri dianggap baru apabila pada tanggal peneriman, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya” dan pasal penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “yang dimaksud dengan pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran” serta Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “pengungkapan sebelum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum: a. tanggal penerimaan; atau b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4045) terhadap UUD NRI tahun 1945. Sehingga oleh karena hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan a quo. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau; d. lembaga negara”. Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: ”yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945”. 2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 menyebutkan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum public atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara 4. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 5 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Selanjutnya di dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 tahun 2025, berbunyi “hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 6. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat (Perseroan Terbatas) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 Tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Widiyanti, S.H Notaris di Kota Semarang serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0028777.AH.01.01. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Dtech Inovasi Indonesia sebagaimana 6 telah dilakukan perubahan akta melalui Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dtech Inovasi Indonesia Nomor 1 tanggal 04 Januari 2021 dibuat dihadapan notaris DIHARINI, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor serta keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0001764 Tahun 2021; 7. Bahwa Pasal 12 akta Pendirian Perseroan Terbatas berbunyi “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalakankan segala Tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan…. 8. Bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 12 tersebut, Direksi yang diwakili oleh Fajar Budi Laksono memberikan kuasa kepada kuasa pemohon untuk mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi atas nama Perusahaan/pemohon; 9. Bahwa Pemohon adalah Perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang produksi serta pengembangan berbagai variasi desain motor. Dalam menjalankan usahanya Pemohon secara mandiri melakukan kreasi, perancangan, dan mengembangkan banyak desain industri. Desain yang sudah dirancang kemudian akan dilakukan permohonan pendaftaran sebagai kekayaan intelektual dalam bidang desain industri kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). 10. Bahwa berlakunya frasa “pengungkapan” pada Pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Desain Industri yang bunyinya“(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya” (3) pengungkapan sebelum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum: a. tanggal penerimaan; b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia” telah merugikan hak konstitusional pemohon. 11. Hak konstitusional pemohon yang dirugikan atas berlakunya Pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri yaitu hak yang dijamin di dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi “(1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 7 pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 12. Bahwa pemohon seharusnya mendapatkan perlindungan atas desain industri yang pemohon kreasikan, rancang, kembangkan, dan produksi. Pemohon juga berhak untuk mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun Masyarakat, bangsa, dan negara. Namun karena berlakunya frasa “pengungkapan” pada Pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri, Pemohon kehilangan hak yang telah dijamin di dalam Pasal 28C UUD NRI tahun 1945. 13. Bahwa berlakunya frasa “pengungkapan” pada Pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri menyebabkan desain industri yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ditolak. Penolakan tersebut terjadi pada tanggal 01 Agustus 2025, 17 September 2025, dan berlanjut sampai pada desain industri pemohon yang ditolak berdasarkan pemeriksaan substantif pada tanggal 09 Januari 2025. Alasan penolakan desain industri tersebut didasarkan pada Pasal 2 UU Desain Industri dan argumentasinya adalah desain industri yang pemohon mohonkan pendaftarannya memiliki data pembanding dengan suatu produk yang sama dan memiliki desain serupa di marketplace (shopee, Tokopedia, tiktokshop, Lazada). 14. Bahwa setelah pemohon melakukan pengecekan secara langsung, data pembanding yang terdapat pada surat penolakan ternyata adalah publikasi yang dilakukan oleh pemohon di marketplace milik pemohon sendiri. Namun, publikasi yang pemohon lakukan justru menghilangkan unsur kebaruan atas desain industri yang pemohon kreasikan. 15. Berikut ini adalah beberapa desain industri milik Pemohon yang murni di kreasikan oleh Pemohon namun pendaftarannya ditolak karena adanya publikasi mandiri yang dilakukan oleh Pemohon: 8 TABEL 1 DESAIN INDUSTRI MILIK PEMOHON YANG DITOLAK KARENA PUBLIKASI OLEH PEMOHON A QUO No. Nomor Permohonan Judul Permohonan Alasan Ditolak 1. A00202400811 TAMENG KNALPOT SERI F Desain tersebut ditolak karena data pembanding pada marketplace milik Pemohon telah melakukan penjualan sebelum tanggal penerimaan desain. 2. A00202406044 CAP RESERVOIR BIG SMOKE Desain tersebut ditolak karena data pembanding pada marketplace milik Pemohon telah melakukan penjualan sebelum tanggal penerimaan desain. 3. A00202406096 BRAKET STABILIZER D26 Desain tersebut ditolak karena data pembanding pada marketplace milik Pemohon telah melakukan penjualan sebelum tanggal penerimaan desain. 4. A00202406133 COVER MASTER REM 3D YAMAHA BAUT LURUS Desain tersebut ditolak karena data pembanding pada marketplace milik Pemohon telah melakukan penjualan sebelum tanggal penerimaan desain. 5. A00202400812 TAMENG KNALPOT SERI E Desain tersebut ditolak karena data pembanding pada marketplace milik Pemohon telah melakukan penjualan sebelum tanggal penerimaan desain. 6. A00202400816 TAMENG KNALPOT SERI A Desain tersebut ditolak karena data pembanding pada marketplace milik Pemohon telah melakukan penjualan sebelum tanggal penerimaan desain. 16. Bahwa publikasi pada seluruh desain industri yang ada pada tabel 1 dilakukan oleh pemohon melalui marketplace Shopee milik pemohon. Hal ini dilakukan semata-mata sebagai bagian dari strategi pemasaran dan pengenalan produk kepada konsumen serta tidak ada itikad buruk dalam melakukan publikasi tersebut. 9 17. Bahwa apabila pemohon menindaklanjuti surat penolakan dari DJKI terkait penolakan tersebut dan mengajukan keberatan dan/atau melakukan pengajuan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas penolakan desain industri milik pemohon, pemohon merasa hal tersebut justru akan sia-sia dikarenakan rumusan yang ada di dalam Pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) sudah jelas bahwa desain milik pemohon tidak akan diberi perlindungan karena sudah dipublikasikan/diungkapkan terlebih dahulu sebelum tanggal penerimaan. 18. Bahwa dengan berlakunya frasa “pengungkapan” pada Pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, khususnya hak untuk memperoleh manfaat dari iilmu pengetahuan dan teknologi serta hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. 19. Bahwa Pemohon merasa frasa “pengungkapan” pada Pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri yang menentukan bahwa suatu desain dianggap tidak baru apabila telah diungkapkan sebelumnya tidak memenuhi rasa keadilan bagi pemohon. “Pengungkapan sebelum” seharusnya membedakan pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain dan pengungkapan yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini lebih adil dalam melihat “kebaruan” karena desain industri yang pemohon publikasikan tetap merupakan milik pemohon dan pemohon berhak untuk memperoleh manfaat nilai ekonomi atas suatu karya yang dihasilkan. 20. Bahwa kerugian yang dialami oleh pemohon atas berlakunya frasa “pengungkapan” pada pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) adalah kerugian yang nyata atau actual loss berupa ditolaknya permohonan desain industri yang dikreasikan dan dimohonkan pendaftarannya oleh pemohon walaupun pemohon adalah yang mengkreasikan atau pengkreasi asli/original dari desain industri tersebut. 21. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka pemohon tidak pernah mengalami kerugian dan kedepan tidak akan mengalami kerugian yang sama dalam konteks desain industri yang ditolak karena publikasi yang dilakukan oleh pemohon sebagai bagian dari strategi 10 pemasaran atau permohonan desain industri milik pemohon tidak akan ditolak di kemudian hari karena desain industri tersebut telah pemohon publikasikan melalui marketplace milik pemohon. Di kemudian hari, desain industri yang pemohon kreasikan akan memiliki sertifikat desain industri dan memperoleh perlindungan dari negara atas desain industri yang pemohon kreasikan. 22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon meyakini bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo. III. POSITA (ALASAN PERMOHONAN) A. Frasa “Pengungkapan” Di Dalam Pasal 2 Ayat (2), Penjelasan Pasal 2 Ayat (2), Dan Pasal 2 Ayat (3) Bertentangan Dengan Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945. 1. Bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo adalah frasa “pengungkapan” di dalam Pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri. Pasal tersebut berbunyi “Pasal 2 ayat (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya; Penjelasan pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran; Pasal 2 ayat (3) pengungkapan sebelum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum: a. tanggal penerimaan; b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. 2. Bahwa mengenai pasal penjelasan, Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 005/PUU-III/2005 menyatakan: a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur di dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, 11 tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan; b. …. 3. Bahwa oleh karena pasal penjelasan adalah tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan, maka pemohon merasa bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (2) tetap dimasukkan di dalam pokok permohonan yang diuji yang merupakan satu kesatuan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3). 4. Bahwa berlakunya pasal yang dimohonkan a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28C ayat (1) berbunyi (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, bangsa, dan negaranya. 5. Bahwa hak yang dijamin di dalam Pasal 28C UUD NRI tahun 1945, khususnya pada bagian hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, bangsa, dan negaranya tidak didapatkan oleh pemohon karena berlakunya Pasal yang diuji. 6. Pemohon selaku Perseroan yang aktif melakukan permohonan pendaftaran desain industri tidak mendapatkan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang pemohon kembangkan akibat berlakunya frasa “pengungkapan” di dalam Pasal yang diuji. 7. Bahwa pemohon telah melakukan permohonan pendaftaran desain industri dengan rincian sebagai berikut: No Nomor permohonan Tanggal penerimaan Surat Penolakan 1 A00202400811 27 Februari 2024 Ditolak pada tanggal 09 Januari 2025 berdasarkan Pasal 2 karena “pengungkapan” yang 12 dilakukan oleh pemohon desain. 2 A00202406044 31 Oktober 2024 Ditolak pada tanggal 17 September 2025 berdasarkan Pasal 2 karena “pengungkapan” yang dilakukan oleh pemohon desain. 3 A00202406096 04 November 2024 Ditolak pada tanggal 01 Agustus 2025 berdasarkan Pasal 2 karena “pengungkapan” yang dilakukan oleh pemohon desain. 4 A00202406133 05 November 2024 Ditolak pada tanggal 01 Agustus 2025 berdasarkan Pasal 2 karena “pengungkapan” yang dilakukan oleh pemohon desain. 5 A00202400812 27 Februari 2024 Ditolak pada tanggal 09 Januari 2025 berdasarkan Pasal 2 karena “pengungkapan” yang dilakukan oleh pemohon desain. 6 A00202400816 27 Februari 2024 Ditolak pada tanggal 09 Januari 2025 berdasarkan Pasal 2 karena “pengungkapan” yang dilakukan oleh pemohon desain. 8. Bahwa permohonan pendaftaran desain industri sebagaimana dimaksud pada tabel diatas ditolak karena “pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon melalui marketplace milik pemohon”. 9. Bahwa berlakunya frasa “pengungkapan” di dalam pasal yang diuji mengakibatkan pemohon tidak dapat memperoleh hak-hak pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana desain industri yang pemohon kreasikan adalah desain industri yang menggunakan ilmu pengetahuan di bidang desain dan teknologi di bidang desain dan prototype. 10. Bahwa frasa “pengungkapan” di dalam pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri seharusnya membedakan antara pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dan pengungkapan yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemohon desain yang membuat karya 13 orisinil mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28C UUD NRI tahun 1945. 11. Bahwa oleh karena hal tersebut, pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri seharusnya tidak menghilangkan unsur kebaruan atas suatu desain industri karena desain industri tersebut adalah desain orisinil yang dikreasikan oleh pemohon desain. 12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terciptanya keteraturan di dalam dunia industri kreatif. Maka pemohon merasa perlu untuk membatasi maksimal waktu publikasi yang dilakukan oleh pemohon desain sebelum desain tersebut tercatat dan diterima oleh DJKI. Batas maksimal tersebut bertujuan supaya tidak ada desain industri yang sebetulnya sudah lama diproduksi lalu tiba-tiba dimohonkan perlindungannya oleh pemohon desain padahal desain tersebut sudah diketahui dan menjadi konsumsi publik. Jangka waktu toleransi pada masa publikasi sebelum diterimanya permohonan desain industri ini sebetulnya sejalan dengan Pasal 3 UU Desain industri yang bunyinya “suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan….” 13. Bahwa pada rumusan Pasal 3 UU Desain Industri, suatu desain industri yang diumumkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak dianggap telah diumumkan apabila telah memenuhi kriteria a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui resmi; atau b. telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan Pendidikan, penelitian, atau pengembangan. 14. Bahwa jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 UU Desain Industri menjadi referensi pemohon untuk mendalilkan diperlukannya jangka waktu maksimal suatu desain industri yang sudah dipublikasikan akan kehilangan kebaruan karena pemohon desain industri tidak kunjung melakukan permohonan pendaftaran desain industri. Regulasi sebagaimana hal tersebut menekankan aspek keadilan hukum namun tetap sejalan dengan asas kepastian hukum. Kepastian hukum harus tetap dilakukan supaya tercipta keteraturan khususnya dalam bidang desain industri. 14 15. Bahwa oleh karena hal tersebut, maka pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain tidak menghilangkan unsur kebaruan apabila suatu desain industri sudah dipublikasikan oleh pemohon dan memohonkan pendaftarannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pertama kali diketahui dipublikasikan. Regulasi tersebut selain memenuhi kepentingan desainer, juga tidak mengesampingkan kepentingan industri dunia kreatif secara luas. Hal ini untuk menjamin hak pemohon desain untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana hak tersebut dijamin di dalam Pasal 28C UUD NRI tahun 1945. B. Pengungkapan di Marketplace dan/atau Media Lain sebagai Strategi Pemasaran Adalah Hal Yang Wajar Dalam Bisnis yang Berorientasi Pada Penjualan Produk 16. Bahwa di dalam dunia industri, khususnya industri manufaktur yang berorientasi pada penjualan produk, pengungkapan adalah salah satu hal yang wajar dilakukan untuk melihat respon konsumen atas suatu produk yang dihasilkan. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk mengenalkan produk, melakukan cek ombak, dan/atau membangun branding dari suatu produk yang diciptakan. Hal ini semata-mata sebagai strategi promosi supaya produk yang dikreasikan dapat laku terjual dan dapat dilakukan produksi massal. 17. Bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri bertujuan untuk menentukan langkah yang akan dilakukan setelah melihat respon konsumen. Apabila respon konsumen positif, maka suatu produk akan diproduksi secara massal dan akan berlaku sebaliknya. 18. Bahwa pengungkapan sebagai strategi pemasaran menjadi hal yang krusial bagi pemilik usaha untuk melakukan produksi secara massal atas suatu produk/barang. Apabila suatu desain industri yang didaftarkan dan telah diproduksi secara massal tidak disukai oleh konsumen, maka hal tersebut dapat merugikan pelaku usaha, baik itu 15 dirugikan atas biaya yang timbul karena biaya pendaftaran desain industri, dan biaya yang timbul karena produk tersebut telah terlanjur diproduksi secara massal tetapi produknya sepi peminat. 19. Bahwa menurut Sumarwan Pemasaran adalah suatu proses bagaimana mengidentifikasi kebutuhan konsumen kemudian memproduksi barang atau jasa tersebut, sehingga terjadi transaksi atau penukaran produsen dengan konsumen. 20. Bahwa Jonathan Groucutt mengemukakan mengenai konsep pemasaran pada tahun 2000-an. Groucutt berpendapat bahwa “Noughties” telah menunjukkan langkah maju yang signifikan dalam hal internet dan teknologi digital, dengan e-commerce, dan inovasi di garis depan pemasaran kontemporer. Berkembangnya internet dan e-commerce pada rentang tahun tersebut menyebabkan konsep pemasaran juga mengalami pergeseran implementasi. e-commerce dan internet yang semakin berkembang memaksa produsen untuk melakukan pemasaran/promosi melalui internet e-commerce. 21. Bahwa konsep pemasaran yang dikemukakan oleh Jonathan Groucutt pada tahun 2000an semakin related pada zaman sekarang seiring dengan berkembang pesatnya informasi dan teknologi. Produsen mau tidak mau harus melakukan konsep pemasaran melalui internet/e- commerce untuk dapat memengaruhi atau setidaknya mengetahui respon konsumen atas barang/produk yang akan dijual kepada konsumen. 22. Bahwa selain itu, dalam tulisan yang dikemukakan oleh Jalilvand, Esfahani, dan Samiei pada tahun 2011, dikemukakan bahwa pemasar/produsen harus mengenali konsumen yang semakin bergerak online dan eksposur ke jagat digital memengaruhi Keputusan konsumen melalui situs web yang ditujukan untuk menjual atau mendiskusikan produk dan layanan. Suatu bisnis harus mengejar keterlibatan efektif dalam jaringan pembeli berbasis internet dan memberikan informasi produk dan layanan yang relevan serta komprehensif. 23. Bahwa dari teori yang dikemukakan oleh Jonathan Groucutt dan Jalilvand, maka suatu produk yang akan dijual seharusnya dipromosikan terlebih dahulu melalui internet atau media lain dalam bentuk publikasi 16 untuk memengaruhi konsumen atau setidaknya melihat respon konsumen atas suatu produk yang ditawarkan. 24. Bahwa lebih lanjut, menurut Kottler & Keller, produsen harus melakukan survey pasar untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Atas dasar data tersebut, maka kemudian produsen dapat menetapkan jumlah produksi yang dibutuhkan sesuai dengan respon konsumen pada saat melakukan survey pasar. 25. Bahwa dalam konteks konsep inti pemasaran, Kottler berpendapat bahwa pemasaran harus terdiri dari: a. Needs, wants, and demands; b. Target markets, positioning, and segmentation; c. Offering and brands; d. Value and satisfaction; e. Marketing channels; f. Supply chain; g. Competition; h. Marketing environment; i. Marketing planning. 26. Bahwa dalam konteks pemasaran inti yang dikemukakan oleh Kottler, maka informasi tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen menjadi bagian inti dalam konteks produksi dan melakukan penjualan produk. Maka oleh karena itu, suatu produk harus melalui strategi promosi dengan cara memperlihatkan/mempublikasikan suatu produk yang akan dijual kepada konsumen untuk melihat respon konsumen dan mengambil Keputusan tentang jumlah produksi atas suatu produk. 27. Namun, teori-teori pemasaran sebagaimana yang telah pemohon uraikan di atas tidak dapat terlaksana dengan baik apabila produsen ingin melakukan pendaftaran desain industri atas suatu produk yang dihasilkan. Hal ini karena apabila suatu produk yang akan dijual melewati mekanisme teori pemasaran sebagaimana yang disebutkan diatas, produk tersebut justru kehilangan unsur kebaruan karena pengungkapan suatu produk kepada publik. Padahal pengungkapan 17 yang dilakukan semata-mata adalah untuk melihat respon konsumen sebelum produknya diproduksi secara massal. 28. Bahwa disitulah letak permasalahan frasa “pengungkapan” yang ada di dalam undang-undang yang diuji a quo. Pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon sebagai bagian dari strategi pemasaran justru kehilangan kebaruan dan tidak mendapatkan perlindungan karena pemohon mengikuti teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli pemasaran di dunia dan di Indonesia. 29. Bahwa apabila pemohon desain diberikan waktu untuk melakukan publikasi terlebih dahulu sebelum tanggal penerimaan untuk “tes ombak, maka frasa pengungkapan ini akan memenuhi rasa keadilan bagi pemohon desain. Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sudah cukup bagi pemohon desain untuk melakukan riset pasar dan menentukan skala produksi yang akan dilakukan. Toleransi jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut menjadi core bagi pelaku usaha/pemohon desain untuk menentukan langkah-langkah bisnis yang tepat kedepannya. Namun sayangnya, kesempatan tersebut tidak pernah ada karena frasa pengungkapan di dalam Pasal 2 UU Desain Industri tidak memberikan kesempatan tersebut. 30. Bahwa oleh karena hal itu, pemohon merasa frasa “pengungkapan” di dalam pasal 2 undang-undang yang diuji a quo tidak adaptif terhadap perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Perkembangan informasi dan teknologi saat ini mengharuskan pemohon desain industri harus melakukan “cek ombak/tes pasar” untuk melihat respon konsumen. Hal tersebut sangat baik dalam konteks pemasaran, tetapi jadi bermasalah karena frasa “pengungkapan” yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. 31. Bahwa apabila frasa “pengungkapan” ini dimaknai sebagai; “pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan” maka norma ini tidak lagi menghalangi pelaku usaha untuk melakukan strategi promosi demi melihat respon konsumen dan mendapatkan perlindungan atas suatu desain industri berupa produk yang dihasilkan. 18 32. Bahwa untuk menjadi pertimbangan Mahkamah, desain industri milik pemohon dengan nomor permohonan A00202400816 berjudul TAMENG KNALPOT SERI A yang diterima pada tanggal 27 Februari 2024 ditolak permohonan pendaftarannya oleh DJKI. Alasan penolakan dari desain industri tersebut karena desain tersebut sudah dipublikasikan pada tanggal 01 Desember 2023, yaitu hanya berjarak 2 (dua) bulan sejak pemohon melakukan promosi dan pemohon melakukan pendaftaran desain industri. 33. Bahwa selain desain industri tersebut, terdapat juga desain industri dengan nomor permohonan A00202400812 yang berjudul Tameng Knalpot Seri E dan diterima permohonannya pada tanggal 27 Febaruri 2024. Namun desain industri tersebut ditolak pendaftarannya dengan alasan sudah pernah diungkapkan pada tanggal 15 Februari 2024 di marketplace milik pemohon. 34. Bahwa untuk memudahkan membaca data pada 2 (dua) permohonan tersebut, pemohon akan menguraikan di dalam tabel dibawah ini: Nomor Permohonan Tanggal Pengajuan Tanggal Pengungkapan oleh Pemohon Selisih antara tanggal pengajuan dan pengungkapan A00202400816 27 Februari 2024 01 Desember 2023 88 hari A00202400812 27 Febaruri 2024 15 februari 2024 12 hari 35. Bahwa permohonan pemohon ditolak karena telah diungkapkan kurang dari 6 (enam) bulan sejak pemohon melakukan promosi atas produk tersebut. Lebih lanjut, permohonan dengan nomor agenda A00202400812 ditolak hanya karena pemohon terlebih dahulu ingin menerapkan strategi promosi dan hanya berjarak 12 (dua belas) hari sebelum pemohon melakukan permohonan pendaftaran. 36. Bahwa hal tersebut sangat merugikan pemohon untuk mendapatkan hak sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28C UUD NRI tahun 1945, terkhusus pada bagian hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemohon yang menerapkan strategi 19 pemasaran sebagaimana dikemukakan oleh para ahli pemasaran justru tidak mendapatkan perlindungan dari negara akibat produk desain industri tersebut telah pemohon publikasikan sebelumnya. 37. Bahwa apabila frasa “pengungkapan” dimaknai; pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan; maka pemohon akan mendapatkan perlindungan desain industri berupa sertifikat desain industri. 38. Bahwa pemohon tidak dapat membayangkan bagaimana Nasib pelaku usaha yang telah melakukan permohonan desain industri dan produknya telah diproduksi secara massal tetapi tidak disenangi oleh konsumen. Hal ini membuat pemohon mengalami kerugian. Kerugian yang pertama yaitu biaya yang timbul atas permohonan desain industri, dan kerugian yang kedua adalah produk yang telah diproduksi secara massal ternyata tidak diminati oleh konsumen. Pelaku usaha mencoba mengikuti norma yang tidak adaptif (frasa pengungkapan) dan akhirnya terjebak karena tidak melakukan strategi promosi/pemasaran terlebih dahulu sebelum diproduksi massal karena khawatir desain yang ia kembangkan sendiri kehilangan kebaruan. 39. Maka untuk menyelesaikan problematika bagi pelaku usaha dalam konteks pemasaran, frasa “pengungkapan” harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan. C. Frasa Pengungkapan Tidak Sesuai Dengan Teori-Teori dalam Rezim Desain Industri dan Doktrin dalam Desain Industri 40. Bahwa merujuk pada teori Hak Alami (Naturan Rights Theory) yang dikemukakan oleh Jhon Locke, setiap manusia memiliki hak alamiah atas hasil kerja dan jerih payah yang sudah dilakukan. Keseluruhan jerih payah dan hasil kerja yang sudah dilakukan oleh manusia dapat dikategorikan dan diidentifikasi sebagai suatu kekayaan (property) yang melekat pada setiap individu. 20 41. Bahwa pemikiran dari teori hak alami dapat diinterpretasikan bahwa setiap manusia berhak memperoleh sesuatu dari apa yang dihasilkan dari hasil kerja dan jerih payah yang sudah ia lakukan. Dalam konteks desain industri, maka pendesain berhak mendapatkan perlindungan atas desain industri yang sudah dikreasikan walaupun desain yang dimohonkan pendaftarannya telah ia publikasikan melalui media cetak/elektronik, marketplace dan media lain yang memungkinkan. 42. Bahwa dalam teori lain yang bersinggungan dengan kekayaan intelektual, William Nordhaus menegaskan bahwa rezim HKI pada dasarnya dirancang sebagai instrumen negara untuk menciptakan insentif ekonomi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi pada kegiatan riset dan pengembangan. Nordhaus menyatakan bahwa perlindungan HKI berfungsi mengatasi kegagalan pasar (market failure) yang timbul karena sifat pengetahuan yang mudah ditiru, sehingga tanpa perlindungan, pelaku kreatif tidak memiliki insentif yang cukup untuk berinovasi. Inti teori tersebut adalah bahwa pelaku kreatif hanya akan terdorong menghasilkan karya baru apabila terdapat jaminan bahwa hasil ciptaannya dilindungi dan ia dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya tersebut dalam jangka waktu tertentu. Perlindungan itu bukan semata-mata hadiah, melainkan mekanisme untuk menciptakan optimal social incentive yang pada akhirnya memunculkan kemanfaatan publik melalui peningkatan inovasi. 43. Bahwa oleh karena itu, setiap norma HKI harus dirancang secara proporsional dan tidak boleh bersifat over-restrictive. Frasa “pengungkapan” yang terdapat pada Pasal dalam Undang-Undang yang diuji a quo sayangnya menggeneralisir “pengungkapan”. Seharusnya pendesain tetap mendapatkan perlindungan atas desain industri yang dikreasikan untuk menumbuhkan semangat inovasi karena adanya kepastian perlindungan dari negara atas kreasi yang baru ia ciptakan. 44. Bahwa frasa “pengungkapan” yang digeneralisir mengakibatkan tidak adanya rasa keadilan hukum bagi pendesain atas desain yang ia kreasikan. Selain itu, pendesain juga membutuhkan kepastian perlindungan dari negara supaya desain industri tersebut dapat diberi 21 perlindungan untuk mencegah adanya perilaku pemalsuan/ pembajakan dari pihak lain yang merugikan pendesain. 45. Bahwa suatu desain industri yang sudah memiliki sertifikat desain industri atau perlindungan dan pengakuan dari negara masih saja bisa dibajak/dipalsukan oleh orang lain. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2024, terdapat 17 kasus pelanggaran desain industri yang terjadi pada rentang waktu tahun 2019-2024. Data tersebut menunjukkan bahwa suatu desain industri yang terdaftar pun masih dibajak/dipalsukan oleh pihak lain. Apalagi desain produk yang yang tidak dapat diberikan perlindungan hanya karena terhalang frasa “pengungkapan”. 46. Bahwa dalam konteks pendesain yang telah mengungkapkan desain industri yang ia kreasikan dan tidak mendapatkan perlindungan, maka pemalsuan/pembajakan akan dengan mudah terjadi karena pendesain yang melakukan desain yang orisinil tidak mendapatkan perlindungan dari negara berupa terbitnya sertifikat desain industri. 47. Bahwa akibat dari pemalsuan/pembajakan tersebut, pendesain yang tidak mendapatkan perlindungan desain industri karena telah terlanjur mengungkapkan desain yang ia kreasikan tidak akan mendapatkan keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jhon Rawls. Jhon Rawls dalam teorinya yang ia sebut sebagai fairness menyatakan bahwa hukum harus menguntungkan kelompok yang tidak beruntung. Maka dalam konteks perlindungan desain, pendesain yang mengkreasikan pertama kali suatu desain industri harus mendapatkan perlindungan atas Upaya pembajakan/pemalsuan desain industri walaupun pendesain telah mengungkapkan desain industri miliknya di media elektronik/media cetak, dan media lain yang memungkinkan. 48. Bahwa oleh karena desain industri yang pemohon desain dan kreasikan tidak berhak mendapatkan perlindungan hanya karena “pengungkapan” yang diiringi dengan itikad baik, maka frasa “pengungkapan” ini bertentangan dengan Pasal 28C UUD NRI tahun 1945 karena pemohon desain tidak mendapatkan hak untuk memeroleh manfaat dari ilmu dan teknologi yang ia kembangkan serta 22 tidak dapat memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, bangsa dan negara. 49. Bahwa selain pada teori keadilan tersebut, frasa “pengungkapan” tidak sejalan dengan teori perlindungan hak kekayaan intelektual. Teori perlindungan hak kekayaan intelektual meliputi teori penghargaan, teori perbaikan, dan teori insentif. 50. Bahwa teori penghargaan adalah pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas Upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan/ mendesain karya-karya intelektual. 51. Bahwa selain teori penghargaan, teori perbaikan menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan untuk melakukan suatu kreasi. 52. Selain itu, dalam teori insentif dinyatakan bahwa pengembangan kreativitas dilakukan dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain. 53. Bahwa teori-teori tentang hak kekayaan intelektual menegaskan suatu temuan/ciptaan/desain yang dihasilkan oleh penemu/pencipta/ pendesain harus mendapatkan penghargaan, perlindungan, dan insentif atas suatu karya yang sudah dikreasikan. Teori-teori tersebut juga sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 54. Bahwa berlakunya frasa pengungkapan pada Pasal 2 UU Desain Industri menyebabkan pendesain tidak mendapatkan penghargaan, perbaikan, dan insentif atas suatu karya yang dikreasikan sebagaimana yang dimaksud di dalam teori perlindungan hak kekayaan intelektual. Frasa pengungkapan gagal mengakomodir teori tersebut karena pengungkapan yang termaktub di dalam Pasal 2 UU Desain Industri menggeneralisasi pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain 23 dengan pengungkapan yang dilakukan oleh pihak lain. Lebih jauh, frasa pengungkapan justru bertentangan dengan Pasal 28C UUD NRI tahun 1945 karena frasa pengungkapan menyebabkan pendesain tidak dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 55. Bahwa selain pada teori-teori yang berhubungan dengan rezim desain industri, frasa pengungkapan pada Pasal 2 UU Desain Industri juga tidak sesuai dengan doktrin orisinalitas desain industri. Orisinalitas termuat dalam Article 25 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Article 25 TRIPS berbunyi “(1) members shall provide for the protection of independently created industrial design that are New or Original. 56. Bahwa di dalam TRIPS, terdapat frasa independently. Independently diartikan bahwa suatu desain industri yang dibuat secara independen. Di dalam KBBI, independen diartikan sebagai a berdiri sendiri; berjiwa bebas. Sedangkan independensi menurut KBBI dimaknai sebagai kemandirian. 57. Bahwa dalam hal permohonan yang telah diajukan oleh pemohon untuk permohonan pendaftaran desain industri ke DJKI, permohonan tersebut dikreasikan oleh pemohon (Dtech Inovasi Indonesia) memenuhi aspek independently dan dimohonkan pendaftarannya ke DJKI. Namun, desain industri tersebut ditolak karena adanya pengungkapan yang telah dilakukan oleh pemohon di marketplace milik pemohon. Permohonan desain industri yang dimohonkan oleh pemohon seharusnya memenuhi frasa Independently yang diatur di dalam TRIPS, sehingga pengungkapan seharusnya gugur menjadi alasan penolakan karena adanya frasa independently yang diatur di dalam TRIPS. 58. Bahwa selain frasa independently, TRIPS juga mengatur mengenai konsep new or original. Dalam konteks ini, pemohon akan fokus pada apa yang disebut dengan Original/Orisinalitas. Orisinalitas dalam desain industri diartikan bahwa suatu desain yang orisinil adalah desain yang langsung berasal/bersumber dari pihak yang 24 membuat/mengkreasikan suatu desain. Maka dalam konteks ini, apabila suatu desain diungkapkan terlebih dahulu, tetapi publikasi tersebut berasal dari pendesain sebagai indikasi bahwa desain tersebut orisinil, maka seharusnya desain tersebut tetap mendapatkan perlindungan. 59. Bahwa oleh karena uraian-uraian dari doktrin, teori, dan TRIPS sebagaimana dimaksdu diatas, maka frasa pengungkapan harus dibedakan antara pengungkapan yang dilakukan pertama kali oleh pihak lain dan pengungkapan yang dilakukan pertama kali oleh Pemohon desain. Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi pemohon desain yang sudah terlanjur mempublikasikan desain industri yang dikreasikan melalui internet/e-commerce. 60. Bahwa selain pembedaan tersebut, pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain seharusnya dapat ditoleransi apabila antara tanggal pengungkapan tidak lebih dari 6 (enam) bulan dari tanggal penerimaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam dunia industri kreatif dan diiringi dengan memberikan keadilan hukum bagi pendesain/pemohon desain industri. D. Frasa “Pengungkapan” Tidak Sejalan Dengan Prinsip Stelsel Konstitutif Yang Dianut Dalam Rezim Desain Industri di Indonesia 61. Bahwa Indonesia menerapkan prinsip stelsel konstitutif dalam rezim desain industri. Stelsel konstitutif diartikan sebagai keharusan pendaftaran atas desain industri untuk mendapatkan perlindungan desain. Suatu desain industri baru dapat diberikan perlindungan apabila desain industri tersebut dimohonkan pendaftarannya melalui prosedur pendaftaran yang telah diterapkan oleh negara. Apabila tidak dimohonkan pendaftaran, maka suatu desain industri tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. 62. Bahwa stelsel konstitutif memiliki makna bahwa Indonesia menerapkan prinsip first to file system. First to file system adalah system yang menyatakan bahwa siapa pihak yang pertama kali mendaftarkan akan dianggap sebagai pemegang hak desain industri. 25 63. Bahwa dalam konteks permohonan desain industri oleh pemohon sebagaimana yang telah tercantum di dalam daftar alat bukti, desain industri tersebut dimohonkan pertama kali oleh pemohon dan setelah itu tidak ada lagi permohonan serupa/mirip dengan desain industri yang pemohon mohonkan pendaftarannya. 64. Bahwa apabila mengacu pada prinsip first to file sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 12 UU Desain Industri yang bunyinya “Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali terbukti sebaliknya”. 65. Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi prinsip first to file system, namun berlakunya frasa “pengungkapan” justru menghalangi pemohon yang telah menerapkan stelsel konstitutif dalam permohonan pendaftaran desain industri. 66. Bahwa desain industri tersebut yaitu desain dengan nomor agenda A00202400816, A00202400812 dan lain-lain sebagaimana yang telah terlampir pada daftar alat bukti. 67. Bahwa frasa “pengungkapan” telah menjadi penghalang bagi pelaku usaha kreatif untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan mencegah adanya pembajakan/pemalsuan desain industri yang ia kreasikan. Pendesain seharusnya mendapatkan kepastian untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan keadilan karena merupakan pihak yang tidak diuntungkan dalam konteks ini. 68. Bahwa dari data Pemohon saja, banyak ditemukan pemalsuan/pembajakan yang dilakukan oleh pihak lain melalui marketplace. Pemalsuan tersebut berupa penjualan produk yang memiliki sertifikat desain industri oleh pihak lain pada marketplace. Pihak lain melakukan perbuatan menjual dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri sebagaimana hal tersebut dilarang di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri. Dilansir dari data internal milik pemohon, total sudah terdapat 3.000 (tiga ribu) lebih kasus pemalsuan berupa menjual dan/atau mengedarkan barang milik pemohon oleh pihak lain tanpa izin di marketplace, khususnya shopee. 69. Bahwa Pemohon telah aktif melakukan pelaporan pelanggaran produk palsu di shopee sejak tahun 2024 melalui shopee IP Brand Portal 26 (https://brandipp.shopee.com/) dan telah mendapati sebanyak 3.000 (tiga ribu) lebih link penjualan yang berisi konten produk milik pemohon dijual tanpa seizin pemohon. Bahwa untuk meyakinkan Mahkamah, berikut pemohon lampirkan beberapa produk milik pemohon yang dipalsukan di shopee: No. ID KASUS Nomor Sertifikat Judul Desain Total Laporan 1. 1844672 1827941 1820651 1810097 1800346 1796521 1777356 1749335 1684358 1579248 1527747 1505253 1491372 1485578 1471440 IDD000072344 Cover Radiator Pattern A 15 2. 1878052 1777454 IDD000072329 Cover Radiator Pattern B 2 3. 1927314 IDD000075646 Radiator Cap 33 27 1923813 1910572 1903123 1894824 1885082 1877209 1872344 1867477 1859530 1847251 1844771 1839838 1830796 1827953 1818580 1812028 1800275 1793713 1785510 1777576 1773160 1771348 1768820 1765947 28 1761827 1748220 1732265 1731583 1684360 1649934 1614942 1541349 4. 1910848 1864960 1861118 1837702 1825368 1807005 1801879 1795590 1788787 1786007 1784082 1779694 1763096 1758600 1748218 1690008 IDD000073121 Bracket Selang Rem Matic 18 29 1649912 1530861 5. 1910838 1867492 1849907 1816647 1749416 1745077 1690004 1649928 IDD000073165 Gantungan Pada Sepeda Motor 8 70. Bahwa tabel tersebut memberikan fenomena menyakitkan kepada seluruh pelaku usaha kreatif di Indonesia. Tabel tersebut memberikan sinyal bahwa desain industri yang sudah terdaftar sekalipun tidak luput dari pemalsuan/pembajakan/penjiplakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Bahwa apabila hal-hal semacam ini terus dibiarkan, pemohon berkeyakinan bahwa pelaku usaha kreatif kehilangan semangat untuk terus berinovasi untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. 71. Bahwa fakta banyaknya penjiplakan semakin diperparah dengan ketidakadilan frasa pengungkapan di dalam UU Desain Industri yang tidak memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kreatif untuk mendapatkan perlindungan dari negara atas desain industri yang di kreasikan karena terlanjur mengungkapkan desain industri. Apabila desain industri yang sudah terdaftar marak dipalsukan, pemohon tidak membayangkan bagaimana pendesain kehilangan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi karena adanya frasa pengungkapan membuat pendesain yang pertama kali mengkreasikan 30 desain tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan dari negara. Tentu hal semacam itu sangat jauh dari definisi teori keadilan menurut Jhon Locke dan ahli-ahli hukum yang lain. 72. Bahwa apabila frasa “pengungkapan” dimaknai sebagai; pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan, maka akan memberikan keadilan hukum serta sinkronnya rumusan di dalam Pasal 2 dan Pasal 12 UU Desain Industri. 73. Bahwa untuk memastikan sinkronnya aturan tentang stelsel konstitutif/first to file system, maka frasa pengungkapan pun harus di evaluasi untuk memberikan perlindungan dan keuntungan bagi pendesain sebagai pengkreasi orisinil dari desain industri. D. Frasa “Pengungkapan” Sudah Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Zaman dan Unsur Sosiologis di Masyarakat 74. Bahwa landasan sosiologis perlindungan desain industri adalah hukum yang mengatur desain industri yang melindungi individua tau anggota Masyarakat dalam pergaulannya dengan Masyarakat secara umum. Hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsive yang memaksimalkan potensi sosial melalui hukum desain industri yang memperhatikan pemberdayaan Masyarakat dan diterima secara sosial; 75. Bahwa pengaturan desain industri diharapkan mampu menjadi landasan bagi pemberian perlindungan efektif terhadap ancaman berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan desain yang dapat merampas kesempatan pendesain untuk mendapatkan insentif finansial guna menciptakan desain baru. Oleh karena itu, seharusnya UU Desain Industri memberikan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan zaman khususnya dengan semakin berkembangnya informasi dan teknologi; 76. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, para pendesain selalu dihadapkan dan dibatasi oleh expected reactions yang datangnya dari luar, yaitu konsumen. Secara teoritis, dalam suatu hubungan sosial Dimana interaksi resiprositas menjadi intinya, harapan-harapan dari konsumen merupakan hal yang sangat menentukan. Dalam konteks ini 31 terdapat kaitan yang sangat era tantara selera konsumen dengan bentuk, corak, dan kualitas desain yang akan dikembangkan dan diproduksi oleh pendesain. 77. Bahwa hal tersebut masih berkaitan dengan apa yang pemohon sampaikan dalam teori pemasaran. Interaksi antara pendesain dengan konsumen memang dibutuhkan untuk menentukan bentuk, corak, dan kualitas desain yang akan diproduksi secara massal. Oleh karena hal tersebut, berdasarkan pertimbangan dari teori pemasaran dan unsur sosiologis tentang perlindungan desain, suatu desain industri yang dipublikasikan oleh pemohon seharusnya tidak menghilangkan unsur kebaruan karena hal tersebut kaitannya dengan riset konsumen. 78. Bahwa pengaturan perlindungan desain industri yang terdapat pada frasa “pengungkapan” sudah tidak adaptif terhadap perkembangan zaman. Di zaman yang internet sudah berkembang luas, publikasi yang dilakukan oleh pemohon seharusnya tidak menghilangkan unsur kebaruan karen desain yang dikembangkan dan akan diproduksi massal diiringi dengan itikad baik dari pendesain. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia yang mengakses internet mencapai angka 72,78% pada tahun 2024. Angka tersebut bertambah dari data pada tahun sebelumnya yang menurut BPS berada di angka 69,21%. Selain itu, 68,65% penduduk Indonesia pun telah memiliki telepon seluler pada tahun 2024, sehingga informasi yang ada di jagat online semakin mudah untuk tersebar. 79. Bahwa oleh karena data BPS mengenai perkembangan internet tersebut, pendesain dan pelaku usaha kreatif harus memutar otak untuk melakukan strategi pemasaran supaya produk yang di desain dan diproduksi disukai oleh market. Cara promosi tersebut salah satunya adalah dengan melakukan “cek ombak” atau melakukan publikasi kepada pengguna internet. Publikasi tersebut bertujuan untuk melakukan analisis seberapa banyak suatu produk harus diproduksi. Namun, hal yang dilakukan oleh pendesain menyebabkan desain yang dikreasikan oleh Pendesain tidak bisa mendapatkan perlindungan karena frasa “pengungkapan” di dalam Pasal 2 UU Desain tidak adaptif terhadap perkembangan zaman. 32 80. Bahwa apabila pendesain/pemohon desain diberikan toleransi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk melakukan promosi dan publikasi di internet, maka pemohon akan menerapkan strategi promosi yang efektif atas suatu desain produk yang telah dikembangkan. Di zaman yang sudah serba digital, pilihan tersebut bersifat keharusan karena interaksi di dunia maya terbukti efektif sebagai median komunikasi antara produsen dan calon konsumen. Namun sayangnya, norma yang tidak adaptif tersebut membuat produsen tidak dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk strategi pemasaran yang efektif karena ketakutan suatu desain kehilangan unsur kebaruan karena sudah diungkapkan. Pengungkapan yang dilakukan oleh pendesain sebagai bagian dari itikad baik, pendesain justru kehilangan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan hak untuk memajukan dirinya untuk membangun Masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28C UUD NRI tahun 1945. 81. Bahwa oleh karena hal tersebut, frasa “pengungkapan” yang terdapat di dalam Pasal 2 UU Desain Industri harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan. E. Praktik UNREGISTERED DESIGN COMMUNITY di Uni Eropa Untuk Melindungi Pendesain Desain Industri 82. Bahwa pada prinsipnya, negara-negara anggota TRIPS memang sepakat menganut prinsip first to file dalam memberikan perlindungan hukum bagi suatu desain industri. Indonesia selaku negara anggota dan telah melakukan ratifikasi terhadap TRIPS juga melakukan hal yang sama. 83. Bahwa dalam konteks first to file, terdapat beberapa perbedaan implementasi dan penerapan first to file di beberapa negara untuk melindungi karya intelektual berupa desain industri. Dalam hal ini, perbedaan mengenai penerapan first to file untuk perlindungan bagi 33 pendesain misalnya adalah antara penerapan di Indonesia dan penerapan di negara Uni Eropa. 84. Uni Eropa dalam Community Design Regulation mengatur hal-hal substansial mengenai perlindungan desain industri di Uni Eropa. Menariknya, Uni Eropa menerapkan perlindungan Registered Design Community dan Unregistered Design Community. 85. Bahwa article 5 Community Design Regulation berbunyi a. A design shall be considered to be new if identical design has been made available to the public: i. In the case of an unregistered community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public; ii. In the case of a registered community design, before the date of filling of the application for registration of the design for which protection is claimed, or, if priority is claimed, the date of priority. b. Design shall be deemed to be identical if their feature differ only in immaterial details. 86. Bahwa dalam konteks article 5 sebagaimana yang dimaksud di dalam Community Design Regulation di Uni Eropa, suatu desain dianggap baru apabila tidak ada desain yang identic yang telah tersedia untuk umum. Tersedia untuk umum dalam konteks unregistered design adalah sebelum tanggal pada saat desain yang dimohonkan perlindungannya dibuat pertama kali tersedia untuk umum. 87. Bahwa interpretasi dari unregistered design di Uni Eropa adalah suatu desain yang tidak terdaftar dapat mendapatkan perlindungan apabila pada saat desain industri tersebut pertama kali dibuat, belum ada desain yang tersedia/sama yang dapat diakses public. Bahwa pemohon menganalisis bahwa Uni Eropa setidaknya mencoba menggunakan pendekatan hak cipta dalam prinsip perlindungan desain industri dengan tetap mempertahankan prinsip first to file. Suatu desain industri yang sudah dipublikasikan dan belum terdaftar dapat diberi perlindungan apabila pada saat tanggal desain pertama kali dibuat, belum ada desain industri yang tersedia di public. 34 88. Bahwa pendekatan yang digunakan di Uni Eropa dalam melindungi hak pendesain diimplementasikan dengan sangat adil. Pendesain tetap akan mendapatkan haknya bahkan desain industri tersebut tidak didaftarkan oleh pendesain karena itu termasuk pada Unregistered Design Community. 89. Bahwa apabila dibandingkan dengan perlindungan di Indonesia, system perlindungan yang menganut bulat-bulat first to file justru tidak dapat melindungi para pendesain yang telah mengeluarkan jerih payahnya untuk menghasilkan suatu desain. Desain industri yang diungkapkan oleh pendesain dengan tujuan strategi promosi justru tidak dapat diberi perlindungan karena dianggap telah kehilangan kebaruan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 2 UU Desain Industri. Hal ini bertolak belakang dengan praktik yang ada di Uni Eropa bahwa suatu desain yang tidak didaftarkan oleh pendesain tetap bisa mendapatkan perlindungan. 90. Bahwa untuk kepentingan nasional dan perlindungan bagi para pendesain, praktik perlindungan desain di Indonesia seharusnya mulai di evaluasi. UU Desain Industri yang dibuat pada tahun 2000 telah ketinggalan zaman dan beberapa norma yang diatur di UU Desain Industri justru merugikan pendesain. Hal ini tidak heran, karena UU tersebut disahkan pada tahun 2000, artinya sudah 26 tahun lalu. Dengan segala dinamika, khususnya perkembangan informasi dan teknologi, rasanya norma di UU Desain Industri perlu disesuaikan, dalam hal ini adalah pemaknaan frasa pengungkapan secara kontekstual. Frasa pengungkapan di dalam Pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) sangat tidak adaptif terhadap perkembangan informasi dan teknologi. Selain hal itu, frarsa ini juga menghalangi hak warga negara yang telah dijamin di dalam UUD NRI tahun 1945. 91. Bahwa seharusnya frasa pengungkapan dapat sedikit dimaknai secara kontekstual untuk melindungi hak-hak pendesain. Pengungkapan yang dilakukan oleh pendesain seharusnya tidak menjadi alasan desain tersebut telah kehilangan kebaruan sebagaimana apa yang diinterpretasikan dalam Pasal 2 UU Desain Industri a quo. 35 92. Bahwa apabila penafsiran yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 UU Desain Industri a quo tetap dipertahankan, hal ini justru merugikan para pendesain bahkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan frasa “pengungkapan” di dalam Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan; c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Penolakan Desain Industri Tameng Knalpot Seri F; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Penolakan Desain Industri Cap Reservoir Big Smoke; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Penolakan Desain Industri Braket Stabilizer D26; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Penolakan Desain Industri Cover Master Rem 3D Yamaha Baut Lurus; 36 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Penolakan Desain Industri Tameng Knalpot Seri E; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Penolakan Desain Industri Tameng Knalpot Seri A; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Merek ARM Arumi MotoParts Kelas 12 milik PT Dtech Inovasi Indonesia; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Merek ARM Arumi MotoParts Kelas 11 milik PT Dtech Inovasi Indonesia; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Merek ARM Arumi MotoParts Kelas 35 milik PT Dtech Inovasi Indonesia; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Screenshot Bukti Penarikan Dana Akun Shopee Arumi Motoparts Ke Rekening Milik PT Dtech Inovasi Indonesia; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Pendirian PT Dtech Inovasi Indonesia; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Kuasa; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fajar Budi Laksono; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Doni Pratama Siregar; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Alif Ferdiansyah; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Danang Irianto; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2024; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Akta Perubahan PT Dtech Inovasi Indonesia Tahun 2021; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Data Pemalsuan Desain Merek Arumi MotoParts Milik PT Dtech Inovasi Indonesia; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja atas nama Doni Pratama Siregar; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja atas nama Muhamad Alif Ferdiansyah; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja atas nama Danang Irianto. 37 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “pengungkapan” dalam norma Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045, selanjutnya disebut UU 31/2000) terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 38 [3.3.1] Bahwa dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, pukul 16.00 WIB, Mahkamah telah memberikan nasihat, antara lain, agar Pemohon mencermati serta memperbaiki petitum permohonan, yakni terkait petitum alternatif yang menginginkan agar Pasal 2 UU 31/2000 diberikan pemaknaan. Dalam hal ini, Mahkamah memberikan nasihat agar Pemohon memperjelas petitum, apakah yang dimohonkan Pasal 2 UU 31/2000 secara keseluruhan atau hanya pada ayat atau frasa tertentu saja [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Januari 2026, hlm. 14 dan hlm. 18] dan belum terdapatnya uraian yang saling berhubungan antara posita dan petitum [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Januari 2026, hlm. 16]. Pemohon selanjutnya diberikan batas waktu untuk memperbaiki permohonan dan menyerahkan kepada Mahkamah yaitu, paling lambat pada tanggal 26 Januari 2026, pukul 12.00 WIB. Terhadap hal tersebut, Pemohon telah memperbaiki permohonannya dan menyampaikan berkas perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2026, pukul 16.10 WIB. Pemohon telah melakukan perbaikan, antara lain, pada bagian petitum permohonan sebagai berikut [vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 38-39]: a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan frasa “pengungkapan” di dalam Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan; c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. [3.3.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Sub- paragraf [3.3.1] di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama rumusan 39 petitum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan agar frasa “pengungkapan” di dalam Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) UU 31/2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan. Adapun terhadap rumusan petitum yang demikian, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakjelasan, walaupun Pemohon telah memohon agar norma yang dimohonkan pengujian a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun, Pemohon dalam merumuskan petitum sama sekali tidak memohon agar norma yang dimohonkan pengujian a quo dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” serta tidak memohon agar norma a quo “diberikan pemaknaan” (conditionally unconstitutional). Artinya, Pemohon hanya memohon agar norma yang dimohonkan pengujian tersebut hanya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Padahal, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah bersifat final. Adapun sifat final dalam putusan Mahkamah ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” dalam petitum permohonan sangat penting karena berkaitan erat dengan akibat hukum yang diharapkan dari sebuah putusan pengujian norma undang- undang. Tujuan utama Pemohon menguji suatu norma ke Mahkamah adalah memohon untuk membatalkan atau mengubah norma yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang dalam petitum permohonan memohon agar norma tersebut dinyatakan “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”, kemudian dilanjutkan dengan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” agar menegaskan bahwa norma yang dimohonkan pengujian tersebut tidak berlaku lagi. Kedua frasa ini merupakan “jantung” dari permohonan yang memohon agar permohonannya dikabulkan sebagaimana tertuang dalam petitum angka 1 permohonan Pemohon. Adapun terhadap petitum yang memohon agar ayat/frasa/kata tertentu diberikan pemaknaan, maka harus mencantumkan frasa “sepanjang dimaknai/tidak dimaknai”. Ketidaklengkapan dalam mencantumkan frasa-frasa tersebut dalam petitum permohonan, berakibat tidak jelasnya batasan 40 daya berlaku suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian “dibatalkan” keberlakuan atau daya mengikat norma tersebut oleh putusan Mahkamah, mengingat putusan Mahkamah berlaku tidak hanya untuk Pemohon, melainkan berlaku secara umum (erga omnes). Dengan demikian, rumusan petitum Pemohon adalah rumusan petitum yang tidak lengkap dan tidak lazim dalam pengujian undang-undang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena kekurangcermatan dan kekurangtelitian Pemohon dalam merumuskan petitum permohonan a quo, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 41 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman 42 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita