268/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 268/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Evy Susanti, S.H., M.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Ibu Rumah Tangga Alamat : Jalan Rambut Setra Nomor 16 Kota Baru Parahyangan RT/RW 006/011 Cipendeuy, Padalarang Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Syamsul Jahidin., S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.MIL. Pekerjaan : Mahasiswa/Advokat Alamat : Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kel/Desa Karang Baru, RT/RW. 001/223, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 273/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 2 268/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 22 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 3 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...” 3. Bahwa, para Pemohon mengajukan uji materiil (judicial review) terhadap ketentuan norma Pasal: Pasal 19 ayat (2) huruf b berbunyi: Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 19 ayat (3) berbunyi: Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 19 ayat (4) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah Terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Vide Bukti P05-UUD NRI 1945) 4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in casu pengujian konstitusional Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta 4 Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 5 a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 3. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I (vide Bukti P01 -KTP), Pemohon II (vide Bukti P02-KTP), yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang- 6 Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam perkara a quo; 4. Bahwa berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbunyi; Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b berbunyi: Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 19 ayat (3) berbunyi: Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 19 ayat (4) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Vide Bukti P04-UU Nomor 20 Tahun 2023) 5. Bahwa pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Dengan frasa “ Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: (a) prajurit Tentara Nasional Indonesia; Ketentuan dalam norma a quo juga tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan norma yang bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yaitu prinsip kepastian hukum, koherensi, dan sinkronisasi norma, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan dalam struktur ketatanegaraan dan mengaburkan batas antara SIPIL - MILITER dalam sistem pemerintahan yang demokratis. 6. Bahwa pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: dan (b.) Anggota Kepolisian Republik Indonesia ”, dapat membuka ruang celah penafsiran seorang polisi aktif bisa menjabat jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara) di luar instansi kepolisian, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota Polri, hal tersebut tertuang dengan PERPOL 10 tahun 2025 yang di keluarkan oleh kepolisian Republik Indonesia karena dengan dasar norma a quo pasal 19 ayat 2 huruf b, sekalipun bertentangan dengan norma batang tubuhnya Undang-undang nomor 2 tahun 2002, pasal 7 28 ayat 3., oleh karena penafsiran norma yang ambiguitas sehingga oleh keberlakuan norma tersebut para Pemohon Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”. (VIDE BUKTI P05-PERPOL 10 TAHUN 2025). 7. Bahwa, hak konstitusional para Pemohon, khususnya Pemohon II yang merupakan Mahasiswa Doktor Hukum, telah mengalami kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat langsung dari berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Ketentuan a quo jelas bertentangan dengan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perluasan kesempatan kerja bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam berbagai program pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Namun, dalam kenyataannya, para Pemohon, masyarakat sipil dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Non Karier dan Karier justru dihadapkan pada realitas maraknya Kehilangan kesempatan bagi ASN karier dan Non Karier, termasuk juga Masyarakat sipil yang ingin berkontestasi dalam jabatan sipil, termasuk di antaranya banyaknya para lulusan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi bagian dari solusi bangsa dalam menciptakan peradaban hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kondisi yang ditimbulkan oleh berlakunya norma a quo sejatinya tidak hanya melanggar kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam mewujudkan janji-janji konstitusional bagi warganya. Sejalan dengan puisi yang berjudul “Telinga dan Mata” karya Okky Madasari (3 Mei 2025 https://vt.tiktok.com/ZSh4e6qXx/), yang menyuarakan secara kontras tajam terhadap kenyataan di lapangan, sebagaimana dikutip berikut ini: “Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja tapi mataku melihat PHK di mana-mana telingaku mendengar jutaan makan bergizi tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli telingaku mendengar pidato berapi-api tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti.” 8 8. Bahwa, para Pemohon juga mengutip pertanyaan untuk: Janji Wakil Presiden Republik Indonesia “Bapak Gibran Rakabuming Raka”, Wahai Yang Mulia Bapak Wakil Presiden, Apa Kabar Janji Manis 19 Juta Lapangan Pekerjaan ...?? Jika Jabatan Sipil di isi Oleh TNI dan POLRI, ASN dan Rakyat Sipil mau dikemanakan …?? Hal ini tidak terpernah terjadi dan karena tidak terjadi mencerminkan kegagalan negara dalam mewujudkan janji-janji konstitusional bagi warganya. https://www.kompasiana.com/maximiliano007/6869f161ed64152e195c7 562/apa-kabar-janji-manis-19-juta-lapangan-pekerjaan-gibran 9. Bahwa, para Pemohon mengutip Puisi tersebut di atas secara satir namun secara tajam telah menggambarkan ketidaksesuaian dengan kenyataan pahit yang dialami warga sipil, yang dalam hal ini termasuk para Pemohon sebagai bagian dari warga sipil yang terdampak akibat berlakunya norma a quo tersebut PEMOHON I - EVY SUSANTI, S.H., M.H. 10. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga sebagai “Ibu Rumah Tangga”, Karena panggilan hati nurani, saat ini melihat pemberlakuan norma dalam UU ASN yang dapat membuka celah aparat penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia) aktif dapat menduduki jabatan sipil, hal tersebut terjadi ketika Pemohon I melihat banyaknya pemberitaan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan “PERPOL 10 TAHUN 2025”, yang pada pokoknya membuka ruang celah aktif kepolisian aktif menduduki 17 Kementerian atau lembaga sipil. 10.1. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan ibu Rumah Tangga, Pemohon I yang juga berstatus sebagai ibu rumah tangga memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan pendidikan sebagai magister hukum. 10.2. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan ibu Rumah Tangga, Pemohon I mengetahui bahwa Reformasi 98 dahulu adalah untuk memisahkan dan memperjelas status SIPIL-MILITER, yang dengan semangat Reformasi tersebut lah pada saat itu Pemohon 9 I Juga turut serta turun Demonstrasi, Maka dengan norma ketentuan a quo menciptakan kembali Dwifungsi dan mengaburkan Makna Semangat Reformasi 98., Karena norma a quo menciptakan jabatan ASN di isi oleh prajurit Aktif. 10.3. Bahwa, Pemohon I sedih melihat terjadinya pembangkangan dan perlawanan konstitusi yang Mengingat adanya” Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori”: “bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.”, akan tetapi aktualnya dengan adanya norma pasal 19 ayat (2) huruf b Undang-Undang ASN di jadikan landasan untuk mengeluarkan PERPOL 10 Tahun 2025., Hal tersebut ber potensi membuat Indonesia sebagai Negara Hukum akan hancur. Sumber: https://www.kompas.id/artikel/mahfud-md-tegaskan-perpol- 102025-yang-diteken-kapolri-pembangkangan-terhadap-konstitusi 10.4. Bahwa, Pemohon I yang juga memiliki seorang anak yang ingin masuk dalam pemerintahan sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) akan berpotensi tidak dapat menempati jabatan posisi manajerial, karena akan terhalang oleh Polisi Aktif yang menduduki Jabatan Sipil manajerial dan /atau struktural. Akibatnya, hak Pemohon I sebagai warga negara atau Ibu Rumah Tangga, akan berpotensi dirugikan konstitusinya karena anaknya nya tidak dapat berkontestasi untuk menduduki jabatan sipil dalam pemerintahan atau ASN., Kerugian ini bersifat Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi PEMOHON II - SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL. 11. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum 10 tersebut, Pemohon II memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang- undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia; 11.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon II yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya; 11.2. Pemohon II sebagai Advokat & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum melihat celah norma hukum yang menjadi celah bagi Kepolisian aktif dan TNI aktif menempati jabatan sipil tanpa harus pensiun/mengundurkan diri, hal tersebut karena tafsir yang membuka ruang celah dan menutup kesempatan banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) karier yang sudah berjuang dari Akademi. 11.3. Pemohon II yang juga memiliki seorang Istri (dr Ria Merryanti A.P., M.H), Yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertutup kesempatannya di masa depan untuk menempati jabatan Struktural/Managerial, Pemohon II Juga adalah salah satu Pemohon perkara 114/PUU-XXIII/2025 yang sudah di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2025, yang dalam pokok Putusannya “Melarang Polisi Aktif menduduki jabatan sipil”, akan tetapi karena mengingat dalam aktualnya sekalipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan menutup celah bahwa Polisi Aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil dalam perkara 114/PUU-XXII/2025, akan tetapi banyaknya pemberitaan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan “Perpol 10 Tahun 2025” tentang polisi aktif dapat menduduki 17 Jabatan sipil di kementrian”., hal tersebut terjadi karena tafsir ahli yang sebetulnya bukan ahli dalam menafsirkan Undang-Undang ASN Pasal 19 Ayat 2 Huruf b. https://news.detik.com/berita/d-8297328/ahli-sebut-putusan-mk-tak- larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur 11.4. Bahwa, Pemohon II banyak membaca pemberitaan dan informasi terjadinya pembangkangan dan perlawanan konstitusi, dan mengizinkan polri aktif tetap dapat menduduki Jabatan di lembaga 11 Kementerian ASN baik managerial dan Non Managerial, yang Mengingat adanya “Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori”: “bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.”, akan tetapi aktualnya dengan adanya norma pasal 19 ayat (2) huruf b Undang- Undang ASN di jadikan landasan untuk mengeluarkan PERPOL 10 Tahun 2025., Hal tersebut berpotensi membuat Indonesia sebagai Negara Hukum akan hancur. 11.5. Bahwa, Pemohon II melihat banyak pejabat lembaga kementerian keberatan jika instansi kementerian posisi managerial/Struktural/ Jabatan strategis di isi oleh Polisi Aktif, hal tersebut berpotensi menutup celah untuk ASN lain berkarier dan tidak ada urgentsitas harus di isi polisi aktif. Sumber: https://www.tempo.co/hukum/banyak-pejabat-keberatan- lembaganya-diisi-polri-2100201 https://tirto.id/ https://article.wn.com/view/2025/12/18/Ada_Pejabat_Kementerian_L embaga_Keberatan_Jabatan_Strategis_/ 11.6. Bahwa, Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 114/PUU-XXIII/2025 yang di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2025, yang dalam pokok Putusannya “Melarang Polisi Aktif menduduki jabatan sipil”, akan tetapi karena mengingat dalam aktualnya sekalipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan menutup celah bahwa Polisi Aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil dalam perkara 114/PUU-XXIII/2025., akan tetapi faktanya POLRI tetap melakukan pelantikan yang Pemohon II ambil sampel sebagai berikut: - Pelantikan Irjen Hendro Pandowo Jadi Inspektur Jenderal Kemenkum https://nasional.sindonews.com/read/1650233/13/pelantikan-irjen- hendro-pandowo-jadi-inspektur-jenderal-kemenkum-disorot- 1764544349 12 - Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sekretaris Deputi (Sesdep) Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M https://www.bidiknews.net/2025/09/sekretaris-deputi-bgn-ri-lalu- iwan.html 11.7. Bahwa, Pemohon II Juga adalah salah satu Pemohon perkara 238/PUU-XXIII/2025 yang saat ini dalam tahap sidang Pleno, yang dalam pokok permohonannya “Meminta TNI aktif menduduki Jabatan sipil”., yang hal tersebut bertujuan untuk menjaga semangat Reformasi dan supremasi sipil. Akibatnya pemberlakuan norma a quo, hak Pemohon II sebagai advokat dan juga warga negara, Kerugian ini bersifat Potensial yang bisa dipastikan akan dapat terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam konteks bernegara karena “alat Negara” masuk dalam Jabatan sipil dan menciderai Reformasi 98. 12. Bahwa, para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.’’ 13. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia”, 14. Bahwa, dengan adanya Frasa: Jabatan ASN tertentu dapat diisi (a) prajurit Tentara Nasional Indonesia Pasal 19 ayat (2) huruf a menciptakan anomali hukum, dapat memberikan celah bagi tentara aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip Supremasi sipil, profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan 13 dalam negara hukum., dan mengaburkan batas antara warga sipil dan Militer yang secara tidak langsung mengaburkan semangat Reformasi dan menciptakan kembali Dwifungsi TNI., Secara doktrin, Norma ini sudah melampaui kewenangan karena penafsiran makna norma Tentara Nasional Indonesia adalah Alat Negara yang menjaga Kedaulatan dan tidak sesuai serta bertolak belakang dengan pasal 30 ayat 3 UUD NRI 1945, (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 15. Bahwa, dengan adanya Frasa: Jabatan ASN tertentu dapat diisi (b) “Anggota Kepolisian Republik Indonesia” pasal 19 ayat (2) huruf b menciptakan anomali hukum, Mengaburkan makna Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian., yang termaktub di dalam norma undang- undang kepolisian yang di pertegas dalam putusan 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menempati jabatan sipl, oleh karena nya Frasa: Jabatan ASN tertentu dapat diisi “Anggota Kepolisian Republik Indonesia” pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat memberikan celah bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Secara doktrin, penjelasan ini sudah melampaui kewenangan karena penafsiran makna norma kepolisian republik indonesia adalah alat negara dan tidak sesuai serta bertolak belakang dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 19 ayat (2) huruf (b) Dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia”, dapat membuka ruang celah dan memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, undang-undang seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma dalam undang-undang lainya, akan tetapi di sini justru mengurangi membuka tafsir ambigu kekuatan larangan yang ada di norma 14 pasal 28 ayat (3); (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” 16. Bahwa, oleh karena keberlakuan norma Pasal a quo yang tidak mempunyai kepastian, sehingga terjadipula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait aturan hukum tersebut maka hal ini memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara definitif, dan terbukti dengan adanya Perpol 10 Tahun 2025-Polisi Aktif Dapat Menduduki Jabatan Sipil, Pasal 19 ayat (2) Huruf a dan b UU ASN telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945). 17. Norma, ini secara substantif menciptakan “Dwifungsi ABRI (TNI dan POLRI)” karena bertindak sebagai Penjaga Kedaulatan Negara, keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk para Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca reformasi. 18. Bahwa, Pasal 19 ayat (3) berbunyi: “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Menciptakan Penafsiran Ambiguitas Hukum dan anomali hukum, Sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) yang tidak mempertegas “Masing-Masing Instansi”, karena tidak adanya penegasan dapat memberikan celah bagi tentara aktif dan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di lembaga Kementrian ASN baik Managerial ataupun Non Managerial tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip Supremasi sipil, profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum., dan mengaburkan batas antara warga sipil 15 dengan TNI-POLRI yang secara tidak langsung mengaburkan semangat Reformasi dan menciptakan kembali Dwifungsi ABRI. 19. Bahwa, Pasal 19 Ayat (4) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah” karena tidak adanya penegasan dalam Undang- undang ASN yang dimaksd dengan peraturan pemerintah adalah peraturan yang di miliki sebagai turunan dari UU ASN tersebut, akan tetapi hal tersebut banyak di tafsirkan menciptakan ambiguitas karena Peraturan Pemerintah” juga berlaku bagi Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Bahwa, Hal tersebut para Pemohon mengambil Sampel dengan adanya “Pemerintah Buatkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk Perpol 10/2025, yang dimana hal tersebut bertentangan “Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori”: “bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.”, hal tersebut dapat di lihat dalam pemberitaan sebagai berikut: - https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/842842/pemerintah- buatkan-pp-untuk-perpol-102025-kaporli-berterima-kasih - https://www.idntimes.com/news/indonesia/kapolri-terima-kasih-ke- pemerintah-bikin-pp-atasi-polemik-perpol-00-jkxzp-514wy3 - https://news.detik.com/berita/d-8271029/pemerintah-akan-terbitkan-pp- atur-penugasan-polisi-di-jabatan-sipil-rampung-januari-2026 - https://www.suara.com/news/2025/12/22/114715/menko-yusril-jelaskan- alasan-pemerintah-pilih-terbitkan-pp-atur-penugasan-polisi-di-jabatan- sipil 20. Bahwa, para Pemohon ialah warga negara telah mengalami kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat dari berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), 16 yang dimana keberlakuan norma dalam pasal a quo secara langsung dapat ditafsirkan secara liar dan menutup peluang para Pemohon untuk berkompetisi secara adil dalam pengisian jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui proses seleksi terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon: 20.1. Kehilangan hak konstitusional atas Kepastian Hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena jabatan publik yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga negara justru diisi oleh TNI aktif dan anggota Polri aktif tanpa persaingan yang setara. 20.2. Mengalami kerugian nyata (actual loss) berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan, karier, dan jaminan sosial dari jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh Pemohon, mengingat Para Pemohon adalah seorang warga negara. 20.3. Pemohon Mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, karena keberadaan norma pasal a quo memberikan keistimewaan khusus bagi TNI Aktif dan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan publik tanpa melepaskan status keanggotaannya. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya Norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi. 21. Bahwa oleh karena, Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 19, sehingga terjadipula 17 ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti, maka hal ini memberikan celah bagi TNI Aktif dan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara definitif, Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) UU ASN telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. 22. Norma ini secara substantif menciptakan “Dwifungsi ABRI (TNI dan POLRI)” karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk para Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca reformasi. 23. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa para Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) telah berdampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon sesuai dengan petitum permohonan ini. III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON. A. Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), Bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI1945. 18 1. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan a quo selengkapnya berbunyi: a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” b. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan- peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu: 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 4) Adanya peradilan tata usaha negara. Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 19 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan. Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum. 2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut: 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara; 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya; 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka; 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. 20 3. Bahwa, dengan adanya Frasa: Jabatan ASN tertentu dapat diisi (a) prajurit Tentara Nasional Indonesia pasal 19 ayat (2) huruf a Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam adanya frasa “ Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia telah menimbulkan tafsir bahwa anggota TNI yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisiannya dan masuk dalam lembaga kementrian atau lembaga ASN dan menempati jabatan managerial dan/atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut masuk dalam penafsiran. Jelas hal di atas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 45, dimana pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan kepentingan. frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia justru membuat anggota TNI aktif dapat memegang dua peran yang saling tumpang tindih Penjaga Kedaulatan Negara dan Menciderai dan menghianati semangat Reformasi, Norma a quo tersebt bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 4. Bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b Dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam adanya frasa “ Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” telah menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisiannya dan masuk dalam lembaga kementrian atau lembaga ASN dan menempati jabatan managerial dan/atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut masuk dalam penafsiran Perpol 10 Tahun 2025” Jelas hal diatas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 45, di mana pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan kepentingan. 21 frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” justru membuat anggota Polri aktif dapat memegang dua peran yang saling tumpang tindih—penegak hukum sekaligus pejabat di luar kepolisian. 5. Bahwa, secara gramatikal, kata ": b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” bersifat disjungtif, tidak memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak tegas dalam melarang perangkapan jabatan bagi anggota Polri aktif, sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama di Polri dan jabatan lain di luar Polri, terganggunya independensi dan netralitas Polri, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (3) UU Polri dan jika hal tersebut terjadi maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma dalam UU Polri itu sendiri yang justru mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun. 6. Bahwa, Norma di undang-undang ASN Jika di analisis secara sistematik maka ditemukan adanya Pergeseran makna dari Norma undang- undang satu dengan yang lainnya sbb: NO NORMA UU ASN NORMA UU POLRI PERBANDINGAN NORMA 1 Pasal 19 ayat (2) huruf b berbunyi: Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a.prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b.anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28 ayat 3 “(3)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” adanya frasa “ Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” telah menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisiannya dan masuk dalam lembaga kementrian atau lembaga ASN dan menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut masuk dalam penafsiran PERPOL 10 TAHUN 2025” 2 Pasal 19 ayat (3) berbunyi: Pasal 28 ayat 3 “(3)Anggota Kepolisian Negara adanya Pasal 19 ayat (3) dengan frasa “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit 22 Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang- Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”, telah menimbulkan tafsir bahwa kepolisian Republik Indonesia dapat membuat aturan tersendiri untuk menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, sehinga terbitnya PERPOL 10 TAHUN 2025-POLISI Aktif dapat menempati Jabatan sipil di 17 Kementrian/Lembaga ASN. 3 Pasal 19 Ayat (4) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 28 ayat 3 “(3)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” adanya Frasa Pasal 19 ayat (4) denga frasa “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah., telah menimbulkan tafsir bahwa kepolisian Republik Indonesia dapat membuat aturan tersendiri untuk menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, sehinga terbitnya PERPOL 10 TAHUN 2025-POLISI Aktif dapat menempati Jabatan sipil di 17 Kementrian/Lembaga ASN. KARENA ADANYA FRASA DALAM NORMA Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Menimbulkan ketidakpastian dalam Negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 "Republik Indonesia adalah Negara Hukum" 23 Tabel Perbandingan Norma diatas membuka Peluang Benturan Kepentingan dimana Penugasan Polisi Aktif dapat mencakup jabatan strategis sipil tanpa batasan waktu atau fungsi serta Anggota Polri bisa memegang jabatan yang berpotensi politis dan bertentangan dengan netralitas, sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam Penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP. 7. Bahwa, Pasal 19 ayat (3) berbunyi: “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang- Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Norma tersebut menciptakan Penafsiran Ambiguitas Hukum dan anomali hukum, Sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) yang “TIDAK MEMPERTEGAS “Masing-Masing Instansi”, karena tidak adanya penegasan dapat memberikan celah bagi tentara aktif dan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di lembaga Kementrian ASN baik Managerial ataupun Non Managerial tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip Supremasi sipil, profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum., dan mengaburkan batas antara warga sipil dengan TNI-POLRI yang secara tidak langsung mengaburkan semangat Reformasi dan menciptakan kembali Dwifungsi ABRI (TNI dan POLRI). 1. Bahwa, Pasal 19 ayat (4) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah” karena tidak adanya penegasan dalam Undang-undang ASN yang dimaksd dengan peraturan pemerintah adalah peraturan yang di miliki sebagai turunan dari UU ASN tersebut, akan tetapi hal tersebut banyak di tafsirkan menciptakan ambiguitas karena Peraturan Pemerintah” juga berlaku bagi Kepolisian 24 Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan Rumusan tersebut bertentangan secara substansial dengan norma UU lainnya: a. Menciptakan tafsir baru bahwa jabatan yang “masih berkaitan” dengan fungsi TNI dan Kepolisian kepolisian tidak termasuk jabatan di luar institusi TNI da POLRI. b. Membuka celah penyalahgunaan norma, sehingga anggota TNI aktif dan Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil sepanjang diklaim “berkaitan” dengan fungsi TNI dan Kepolisian. c. Mengaburkan batas institusional antara TNI - Polri dan jabatan sipil, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil. d. Menjadikan penjelasan sebagai alat pembenar praktik rangkap jabatan oleh anggota TNI Aktif dan Polri aktif. Padahal, menurut doktrin hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, penjelasan tidak boleh memperluas, mengurangi, atau mengubah makna norma batang tubuh. 2. Bahwa Norma haruslah bersifat limitatif, imperatif, dan tidak membuka ruang tafsir. Menurut Mahkamah, suatu norma undang-undang yang menggunakan frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun” mengandung makna keharusan konstitusional (mandatory requirement), bukan pilihan kebijakan. 8. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi juga berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh suatu undang-undang, sebagaimana penjelasan undang- undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang- undang. Terlebih penjelasan ketentuan dari batang tubuh undang- undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang, oleh karenanya tafsir tersebut harus jelas dan tidak boleh memuat penjelasan yang justru menibmulkan ambigu pada pengimplementasian norma batang tubuh undang-undang. Mengenai fungsi penjelasan undang-undang, dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- III/2005 yang menyatakan: 25 1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan; 2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan. 3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;” Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU a quo menerangkan bahwa: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isisnya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. 9. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, norma pasal lainnya tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah makna norma pasal undang-undang lainnya, melainkan hanya berfungsi menerangkan 26 batasan dan keterkaitan. Apabila undang-undang lainnya mengandung norma baru atau memunculkan makna yang berbeda dari undang- undang lainnya, maka norma tersebut berpotensi inkonstitusional. a. Untuk kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. b. Sementara itu, lembaga dan badan yang dimaksud meliputi Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi Hal yang dimaksud para Pemohon di atas nyata-nyatanya telah terjadi pada praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil, “Pejabat Kepolisian Bintang 3 (tiga) Aktif pada Struktur Organisasi di luar Polri” Seperti sebagai berikut: 1) Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan, Komjen Pol. Prof. Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A. 2) Lemhanas, Komjen Pol. Drs R.Z Panca Putra Simanjuntak, M.SI 3) Sekjen Menkumham, Komjen Pol. Dr Nico Afinta, S.I.K, S.H., M.H, 4) Kepala BNN, Komjen Pol. Dr Marthinus Hukom, S.I.K, M.SI 5) Wakil Kepala BSSN, Komjen Pol. Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M.I.K 6) Irjen Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Komjen Pol. Drs. I Ketut Suardana., M.S.I 7) Irjen Kementrian Perdagangan RI, Komjen Pol. Putu jaya danu putra. 8) Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H. 9) Sekjen DPD RI, Komjen Pol. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. 10) Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Komjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H. 27 Bahwa, sebagian kecil daftar nama yang di uraikan para Pemohon di atas tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana dimaksud. Sekalipun mahkamah konstitusi sudah menegaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal yang mengaburkan makna norma pokok dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Putusan MK Nomor 27/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012). 10. Bahwa frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia”, Norma yang Kabur dan Multitafsir (Vague Norm) tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai Batas dan jenis Jabatan apasaja yang bisa diduki oleh seorang Polri Aktif. Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip lex certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum. Ketentuan pasal a quo jelas telah digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan para pejabat Polri untuk menduduki jabatan sipil hingga menerbitkan Perpol 10 Tahun 2025-Kepolisian aktif dapat menduduki jabatan sipil di 17 Kementrian dan lembaga, Berikut sejumlah Pejabat Kepolisian aktif yang menduduki jabatan di luar Kepolisian atau yang tidak mempunyai sangkut paut dengan institusi Polri: No Nama Jabatan yang diduduki diluar Kepolisian Link Informasi 1 Irjen Pol, Mohammad Iqbal Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI Irjen Mohammad Iqbal Resmi Dilantik Jadi Sekjen DPD RI https://share.google/kfOQ4aCpQhMho bwUm 28 2 Brigadir Jenderal Dover Christian Di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia https://www.tempo.co/hukum/mabes- polri-gelar-sertijab-usai-mutasi-besar- besaran-1219712 3 Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono Sekjen Kementerian Usaha Kecil Menengah https://www.tempo.co/hukum/mabes- polri-gelar-sertijab-usai-mutasi-besar- besaran-1219712 4 Inspektur Jenderal Yudhiawan Wibisono Sekjen di Kmeneterian Kesehatan https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yudhiaw an_Wibisono#:~:text=Yudhiawan%20 Wibisono%20 5 Komisaris Jenderal Polisi Djoko Poerwanto Irjen Kementerian Kehutanan https://nasional.kompas.com/read/202 5/03/13/11332791/kapolda-termiskin- djoko-poerwanto-ditugaskan-ke- kementerian-kehutanan 6 Brigadir jenderal ruslan aspa Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang BP Batam https://share.google/zQ2iKJAWPBXtH zeK5 7 Brigjen. Pol. Raden Slamet Santoso Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia https://share.google/kjADlRPFqIXrdjcb r 8 komisaris besar jamaludin Badan Penyelenggara Haji https://www.tempo.co/hukum/puluhan- pati-pamen-polri-akan-bertugas-di- kementerian-dpd-badan- penyelenggara-haji-bgn-dan-bp- batam-1219161 9 Brigadir Jenderal Dover Christian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. https://share.google/W4tRXdeQ944N Uuab1 10 Inspektur Jenderal Pudji Prasetijano Hadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pudji_Pr asetijanto_Hadi Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK No. 003/PUU- IV/2006: Norma multitafsir bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar kepastian hukum. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008: Pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019: Norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan. 29 ARGUMENTASI LANJUTAN: Seluruh kekacauan hukum ini tidak lahir secara tiba-tiba. Preseden ini bermula sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 /PUU- XXIII/2025. yang secara tegas menegaskan larangan rangkap jabatan, termasuk bagi pejabat yang berasal dari institusi Polri. Putusan tersebut seharusnya menjadi penutup perdebatan, karena sifatnya final dan mengikat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Sejak putusan tersebut diucapkan, muncul Gelombang penafsiran liar dan manipulatif dari berbagai pihak yang berkepentingan. Putusan MK yang seharusnya dilaksanakan secara patuh malah dipelintir, direduksi, bahkan didelegitimasi secara sistematis. Lebih ironis, bukan substansi putusan yang diperdebatkan, melainkan legitimasi hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sampai- sampai muncul narasi sesat bahwa hakim MK yang memutus perkara tersebut dianggap tidak sah menduduki jabatannya. Ini adalah preseden berbahaya, ketika sebuah putusan MK tidak disukai, lalu jalan pintas yang ditempuh adalah menyerang keabsahan hakimnya, maka sesungguhnya yang sedang dilakukan adalah pembunuhan karakter terhadap institusi peradilan konstitusi, Jika logika ini dibiarkan, maka seluruh putusan MK bisa dianulir secara politik, bukan secara hukum. Alih-alih meluruskan kekeliruan penafsiran dan menegakkan putusan MK, Kapolri dan Tim Reformasi Polri justru memilih jalan yang paling keliru: mengakomodasi penafsiran menyimpang tersebut ke dalam norma baru, yang kemudian diwujudkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025. Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukan solusi hukum aturan tersebut ialah manifestasi dari pembangkangan yang dilembagakan. Aturan ini lahir bukan untuk melaksanakan putusan MK, melainkan untuk mengakali dan menetralkannya. Dengan kata lain, Perpol tersebut adalah upaya normatif untuk melawan putusan konstitusional. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan pola yang sangat jelas: 1) Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. melarang rangkap jabatan. 30 2) Putusan tersebut ditolak secara diam-diam melalui penafsiran menyimpang. 3) Legitimasi hakim MK diserang untuk melemahkan daya ikat putusan. 4) Kekacauan penafsiran tersebut kemudian dilegalkan melalui Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Ini bukan kebetulan. Ini adalah rekayasa normatif dengan lahirnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025, Polri telah secara sadar: 1) Menempatkan Perpol di atas Putusan MK; 2) Mengabaikan asas lex superior derogat legi inferiori; 3) Menyalahgunakan asas lex specialis derogat legi generali untuk membenarkan aturan internal; Dan secara sistematis melemahkan supremasi konstitusi. Jika praktik seperti ini dibenarkan, maka Putusan MK tidak lebih dari dokumen opini, bukan hukum yang mengikat, dan jika Polri dapat mengakali putusan MK dengan Perpol, maka tidak ada lagi kepastian hukum di republik ini. Oleh karena itu, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukan sekadar cacat hukum namun simbol perlawanan institusional terhadap konstitusi yang harus dikoreksi secara tegas. Sumber: https://medan.tribunnews.com/news/1778157/respons-polri-usai-mk- tolak-uji-materi-rangkap-jabatan-polisi-tanpa-pensiun-atau-mundur 11. Bahwa, frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia”.” Jika dilihat dari frasa tersebut maka suatu jabatan diluar dari jabatan Kepolisian bisa diduduki oleh Polri aktif, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap pejabat Polri. Tanpa batasan tugas dan kekuasaan yang jelas, seorang Pejabat Polri dapat menyimpangi tugas dan kewenanganya oleh karena Jabatan yang didudukinya. Selanjutnya apabila terdapat anggota Polri aktif yang menduduki jabatan diluar dari jabatan Kepolisian tersebut seperti, menduduki jabatan dilegislatif, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, asas netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini 31 juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengganggu independensi fungsi lembaga legislatif. 12. Bahwa jika pejabat Kepolisan aktif menjabat diluar institusi Kepolisian maka ketika dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia disatu sisi sebagai anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar institusi kepolisian seperti sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang jelas akan mengawasi lembaganya sendiri sehingga akan menjadi pertanyaan yang paling mendasar ialah ia tunduk terhadap Kapolri atau Ketua DPD? Dan bagaimana pula pertanggung jawabannya. 13. Bahwa, jika pejabat Kepolisan aktif menjabat diluar dari Kepolisian maka ketika dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia disatu sisi sebagai anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar institusi kepolisian seperti sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dimaksudkan pemohon adalah konflik kepentingan Pembahasan RUU Polri “Yang ingin memperluas kewenangannya. (Sumber: https://www.idntimes.com/news/indonesia/ruu-polri-dinilai- perluas-wewenang-kontras-soroti-ancaman-ham-00-sbfjr-y6svm1) 14. Bahwa, norma Pasal 19 ayat (2) huruf b frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” jika di bandingkan dengan norma di dalam UU kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Pasal tersebut menyatakan secara tegas apabila Polri menjabat di luar Kepolisian maka harus Beralih status dari Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesa menjadi Pengawai Negeri Sipil. 32 15. Bahwa, jika ada pengisian Jabatan Struktural di Instansi sipil diisi oleh Polri tanpa pengalihan status jabatan maka peraturan Perundang- Undangan mengenai Kepolisian harus di ubah dengan menambahkan Instansi yang diinginkan ada pada daftar kementerian/lembaga lain dalam UU tersebut bukanlah Perpol (Peraturan Polisi Republik Indonesia) 10 Tahun 2025, dan harus diakui bahwa jika terjadi seperti hal diatas tentu berlaku asas Peraturan Khusus mengesampingkan Peraturan umum artinya kembali ke UU Polri tepatnya pasal 28 ayat (3) yaitu “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”. 16. Bahwa Peralihan status pejabat Polri mengacu pada perpindahan anggota Polri dari status aktif sebagai anggota kepolisian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan struktural di instansi pemerintahan atau lembaga lain yang membutuhkan. Proses ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 dan perubahannya, yang mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural. 17. Bahwa Proses Peralihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 Mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural, Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural, yang kemudian diubah oleh PP No. 21 Tahun 2002, yang dimana: 1. Penilaian Kebutuhan Instansi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan pejabat dengan latar belakang kepolisian akan mengajukan permintaan atau melakukan seleksi untuk mengisi jabatan tersebut. 2. Peralihan Status Anggota Polri yang memenuhi syarat dan terpilih akan menjalani proses peralihan status menjadi PNS. Proses ini melibatkan pengunduran diri dari dinas aktif kepolisian dan pengalihan administrasi kepegawaian ke instansi terkait. 33 3. Penempatan Jabatan Setelah peralihan status selesai, anggota Polri yang bersangkutan akan menduduki jabatan struktural di instansi atau lembaga yang membutuhkan. 18. Bahwa, Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan politik praktis. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3), dijelaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun, dan mereka dilarang keras terlibat dalam aktivitas politik. Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai alat negara, Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik. Ketika seorang anggota polisi aktif masuk ke parlemen, netralitas tersebut tidak hanya hilang secara simbolis, tetapi juga fungsional. Seorang pembuat undang-undang tidak seharusnya merangkap sebagai pelaksana undang-undang dalam satu waktu. 19. Bahwa Penempatan anggota TNI Aktif dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai diluar dari jabatan TNI dan Kepolisian atau sebagai Pejabat di legislatif bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini terutama diatur dalam: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (3), yang menyatakan bahwa anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memiliki prinsip serupa dan menunjukkan konsistensi pemisahan fungsi TNI-Polri dari kegiatan politik. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa anggota TNI dan Polri harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Penempatan TNI Aktif dan polisi aktif di luar dari jabatan TNI dan kepolisian termasuk jabatan di legislatif melanggar prinsip netralitas Polri serta prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislate dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya Pasal 28 ayat (3) menyatakan 34 bahwa “anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah Pensiun/mengundurkan diri sebagai polisi aktif”. 20. Penempatan TNI aktif dan anggota Polri aktif dalam jabatan legislatif bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip Trias Politica (pemisahan kekuasaan) dengan alasan bahwa Trias Politica adalah teori pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif: Berdasarkan uraian diatas apabila TNI Aktif dan anggota Polri aktif menjabat sebagai anggota legislatif, maka terjadi percampuran fungsi eksekutif dan legislatif yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena seseorang yang seharusnya melaksanakan hukum malah juga berperan dalam politik. 21. Bahwa selanjutnya ialah jika Polri menduduki Jabatan Struktural maka akan ada ancaman Ancaman terhadap Independensi atas Kehadiran aparat Penengak Hukum di Jabatan atau lembaga tertentu yang dijabatnya sehingga berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas serta bisa terpengaruh oleh loyalitas ganda: kepada Institusi TNI dan institusi kepolisian dan kepada kepentingan publik maupun politik. 22. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (legal certainty), dan prinsip non-arbitrariness (anti-kesewenang-wenangan). Teori negara hukum dari Friedrich Julius Stahl dan Hans Kelsen menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus berdasarkan hukum yang tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 19 ayat (2) huruf b, pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) ini menjadi sangat krusial untuk mencegah pelampauan wewenang, diskresi Polri yang bisa berpotensi menjadi “Dwifungsi Polri” dan Negara dalam Negara” yang dalam bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali. 35 23. Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik (natural law theory). Jika tafsir terhadap pasal ini terlalu positivistik dan literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik, dan HAM, maka tindakan yang diambil atas dasar tidak adanya” Kejelasan Intansi jabatan Kepolisian di lembaga kementrian dan ASN” menjadikan kekuasaan aparat negara sering kali tidak terkendali. 24. Bahwa Norma pasal 19 ayat (2) huruf b frasa “ Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” menggeser norma pasal undang-undang lainnya yang di mana di UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia mewajibkan pengunduran diri/pensiun jika menduduki jabatan di luar kepolisian, namun persoalan muncul ketika Pasal 19 ayat (2) huruf b, pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) di jadikan landasan oleh kepolisian Republik Indonesia dengan menafsirkan menerbitkan Perpol 10 Tahun 2025-Polri Aktif dapat menduduki 17 Kementrian Lembaga, dan hal tersebut memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma. bertentangan dengan azas pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam Peraturan Perundang- undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 36 Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 25. Bahwa ketika seorang anggota TNI Aktif dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjabat di luar struktur TNI dan kepolisian seperti menduduki jabatan sipil atau struktural di lembaga negara lain tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari institusi TNI dan Polri, maka yang bersangkutan berpotensi tetap menerima penghasilan ganda: (1) gaji atau tunjangan sebagai anggota TNI dan Polri, dan (2) gaji serta fasilitas dari jabatan sipil yang didudukinya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dijamin oleh: Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." 26. Bahwa, ASN (Aparatur Sipil Negara) atau masyarakat sipil yang ingin menduduki jabatan struktural di pemerintahan harus melalui serangkaian seleksi dan tidak dapat merangkap jabatan di lembaga lain, terlebih lagi dengan menerima dua sumber penghasilan dari keuangan negara. Sementara itu, seorang anggota TNI dan Polri dapat menjabat posisi sipil tanpa melepaskan statusnya sebagai aparat, sehingga menciptakan perlakuan istimewa (privilege) yang tidak berdasar pada prinsip keadilan dan meritokrasi. 37 Selain itu, rangkap jabatan dengan penghasilan ganda dari keuangan negara juga menimbulkan potensi inefisiensi anggaran negara, tumpang tindih kewenangan, dan konflik kepentingan, yang secara sistemik berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel 27. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” 28. Bahwa Dengan demikian Penempatan anggota TNI dan Polri aktif dalam jabatan struktural diluar TNI dan Kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip Trias Politica, asas netralitas, serta norma hukum positif di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam integritas institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam jangka panjang, toleransi terhadap pelanggaran seperti ini dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya fungsi pengawasan dalam setiap kekuasaan. Oleh karena itu, pembenahan hukum dan penegakan sanksi atas pelanggaran ini harus menjadi prioritas dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia. B. PERSAMAAN PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 223/PUU-XXIII/2025 FRASA 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) 29. Bahwa, berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PUU-XXII/2025”, yang dalam Pertimbangan hukumnya Sangatlah Mencerminkan “Keadilan Sosial” yang didalam pertimbangannya memperjelas kedudukan “Larangan Polri Aktif Rangkap Jabatan Sipil di kementrian ASN, Baik Managerial maupu Non Managerial sepanjang belum mengundurkan diri/pension, dengan begitu para Pemohon 38 mengutip putusan Mahkamah konstitusi, dengan pertimbangan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa secara substansial, UUD NRI Tahun 1945 memiliki semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, terdesentralisasi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dimaksud, perlu dibangun aparatur negara sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 [vide Penjelasan Umum UU 20/2023]. Pembangunan aparatur sipil negara (ASN) diselenggarakan melalui suatu kebijakan dan manajemen ASN yang disebut system merit yaitu mendasarkan pengambilan keputusan terkait rekrutmen, penempatan, promosi, dan pengembangan karir ASN pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun tujuannya untuk menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas, memastikan penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya, meningkatkan kinerja dan produktivitas ASN, memberikan penghargaan yang adil dan sesuai dengan kinerja dan melindungi ASN dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengisi jabatan ASN dan begitu juga sebaliknya dimungkinkan bagi ASN untuk mengisi jabatan yang terdapat pada lingkungan TNI ataupun kepolisian. Adapun tujuannya adalah agar ASN, prajurit TNI, dan anggota kepolisian dapat memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan kariernya berdasarkan system merit [vide Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU 20/2023]. Pengaturan terkait dengan pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian diatur dalam Pasal 19 UU 20/2023, sedangkan pengaturan bagi ASN yang akan mengisi jabatan di lingkungan TNI ataupun Kepolisian diatur dalam Pasal 20 UU 20/2023. 30. Bahwa, berdasarkan dengan pertimbangan mahkamah tersebut sudah sangat jelas, akan tetapi faktualnya banyak Ahli Hukum yang malah menjadikan landasan UU ASN untuk legitimasi Polri aktif menempati Jabatan sipil, hal ini termaktub dalam RDPU di DPR-RI pada 08 Januari yang para pemohon kutip dalam pemberitaan” 39 https://www.liputan6.com/news/read/6253437/rapat-di-dpr-ahli-nilai- putusan-mk-tak-larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur (vide Bukti P23 - https://news.detik.com/berita/d-8297328/ahli-sebut- putusan-mk-tak-larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur) 31. Bahwa, berdasarkan dengan pertimbangan lainnya, mahkamah menjelaskan sudah sangat jelas dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 19 UU 20/2023 telah memberikan ruang untuk pengisian jabatan ASN tertentu pada instansi pusat bagi prajurit TNI dan anggota kepolisian yang secara substansi pelaksanaannya tunduk pada pengaturan masing-masing undangundang in casu UU 34/2004 dan UU 2/2002. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, menggunakan Pasal 19 UU 20/2023 sebagai dasar hukum (undang-undang) untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan Tindakan tanpa dasar hukum yang tepat karena Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 tidak memberikan pengaturan khusus terhadap jabatan ASN tertentu apa saja dan instansi pusat mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI maupun anggota kepolisian. Selain itu, UU 20/2023 justru mengembalikan pengaturan tersebut kepada undang-undang yang terkait dengan TNI maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 merupakan pengaturan terhadap tata cara pengisian jabatan ASN tertentu, bukan terkait dengan instansi pusat apa saja ataupun jabatan ASN tertentu apa saja yang dapat diduduki oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian. Berkenaan dengan hal tersebut, jika mengikuti semangat yang terdapat dalam norma Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 sejatinya, terkait dengan jenis jabatan ASN tertentu merupakan bagian dari materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang tentang TNI dan Kepolisian karena berkelindan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari TNI dan Polri. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap jabatan ASN tertentu pada instansi pusat yang dijabat oleh anggota kepolisian, diperlukan pengaturan tertulis yang jelas dan tidak multitafsir serta dituangkan dalam undang-undang, sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 berkenaan dengan pengaturan jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah dimaksud dibentuk hanya sebagai peraturan pelaksana setelah ada pengaturan dalam undang-undang. Dengan demikian, eksistensi frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 masih 40 tetap relevan untuk dipertahankan, mengingat frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam norma pasal tersebut menjadi dasar pijakan untuk dapat diimplementasikan dan saling berkorelasi dengan norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 beserta Penjelasannya sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, keberadaan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2002 tidak multitafsir dan telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu bagi prajurit TNI dan anggota kepolisian. [3.10.3] Bahwa Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUXXIII/ 2025 justru menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 itu sendiri. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam memahami maksud pembentuk undang-undang dalam menyusun ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUXXIII/ 2025, haruslah dibaca dalam satu tarikan nafas dalam satu kesatuan. 32. Bahwa, Mahkamah yang sudah sangat jelas dalam pertimbangannya memberikan tafsir “Pasal 19 UU 20/2023 sebagai dasar hukum (undang-undang) untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan Tindakan tanpa dasar hukum”., ,Maka setiap produk Hukum yang bertentangan haruslah di batalkan, akan tetapi aktualnya dengan tafsir liar tersebut, banyak pandangan ahli yang tetap menjadikan landasan sehingga sampai saat ini banyakn Perwira polri aktif menempati jabatan sipil yang para Pemohon ambil sebagai sample sebagai berikut: ‐ Pelantikan Irjen Hendro Pandowo Jadi Inspektur Jenderal Kemenkum https://nasional.sindonews.com/read/1650233/13/pelantikan-irjen- hendro-pandowo-jadi-inspektur-jenderal-kemenkum-disorot- 1764544349 ‐ Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sekretaris Deputi (Sesdep) Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M https://www.bidiknews.net/2025/09/sekretaris-deputi-bgn-ri-lalu- iwan.html Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas, bahwa tidak perlu ada tafsir liar, karena tafsir sudah sangat jelas Mahkamah Konstitusi 41 C. PERTENTANGAN PERBANDINGAN FRASA FRASA 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) DISPARITAS DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 183/PUU-XXII/2024- LARANGAN KETUA ORGANISASI ADVOKAT RANGKAP JABATAN PEJABAT PUBLIK 33. Bahwa, berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-XXII/2024 “Larangan ketua organisasi Advokat rangkap Jabatan Pejabat Publik”, yang di kabulkan sebagian oleh Mahkamah konstitusi, dengan pertimbangan sebagai berikut: [3.16] Menimbang bahwa setelah memperbandingkan pemaknaan baru terhadap Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang dimohonkan dalam Permohonan a quo dengan pemaknaan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXX/ 2022, Pemohon pada pokoknya menghendaki agar pemaknaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 ditambahkan frasa “dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan profesi advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat demikian seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Perumusan norma yang membatasi secara jelas jabatan pimpinan organisasi advokat dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat. [3.19] Menimbang bahwa merujuk kutipan pertimbangan hukum kedua putusan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 berfokus pada larangan bagi seseorang untuk menjadi pimpinan organisasi advokat melebihi 2 (dua) periode masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menegaskan bahwa status jabatan wakil menteri ditempatkan sama dengan status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri seperti yang diatur dalam norma Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Apabila pertimbangan hukum dalam kedua putusan Mahkamah tersebut di atas dikaitkan dengan larangan bagi advokat yang termaktub dalam UU 18/2003 serta larangan bagi menteri dan/atau wakil menteri dalam UU 42 39/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019, hal tersebut sesuai dengan larangan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut”. Dengan demikian, advokat yang diangkat/ditunjuk Presiden menjadi menteri atau wakil menteri maka advokat yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas (cuti) sebagai advokat. Artinya, dengan status advokat tidak melaksanakan tugas sebagai advokat, dalam batas penalaran yang wajar, advokat yang menjalankan tugas sebagai pejabat negara dengan sendirinya menjadi kehilangan pijakan hukum untuk menjadi pimpinan suatu organisasi advokat. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang menyatakan “pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, setelah dipertautkan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXVII/ 2019 dan diletakkan dalam semangat norma Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 maka Mahkamah memiliki dasar yang kuat dan mendasar untuk menyatakan pimpinan organisasi advokat harus non-aktif apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara. Hal demikian diperlukan agar pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara dimaksudkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest) apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara, termasuk jika diangkat/ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri. Oleh karena itu, Mahkamah akan memaknai kembali terhadap norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 secara lengkap sebagaimana tertuang dalam amar putusan a quo. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, telah tenyata norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan secara bersyarat dengan asas setiap warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; serta hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sama seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 34. Bahwa, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-XXII/2025-Tentang “Larangan ketua organisasi Advokat rangkap Jabatan Pejabat Publik” mengabulkan permohonan pemohon 43 tentang “ketua organisasi menjadi pejabat negara dan /atau pejabat publik”., penegasan larangan tersebut untuk menegaskan bahwa prinsip-prinsip ketatanegaraan pemisahan Aparat dan sipil, Maka seharusnya hal tersebut haruslah berlaku dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki spirit sebagai alat Negara. (vide Bukti P17 - Putusan 183 PUU2025 - Advokat tidak boleh rangkap jabatan pejabat publik) D. PERTENTANGAN PERBANDINGAN FRASA 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) DISPARITAS DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025- LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN 35. Bahwa, berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 “Larangan Menteri dan Wakil Menteri Rangkap Jabatan”, yang di kabulkan sebagian oleh Mahkamah konstitusi, dengan pertimbangan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, oleh karena larangan rangkap jabatan yang dimaksudkan adalah larangan terhadap rangkap jabatan menteri dan/atau wakil menteri, maka menjadi relevan bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini, Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019 mempertimbangkan sebagai berikut: “Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil Menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogative Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya 44 sebagai alasan perlunya diangkat wakil Menteri di kementerian tertentu”. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019, hlm 96] Berkenaan dengan uraian kutipan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU- XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2025, sekalipun dalam Permohonan Nomor 183/PUU-XXII/2024 yang dipersoalkan adalah Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun oleh karena esensi konstitusionalitas norma yang dipersoalkan memiliki relevansi dengan Permohonan Nomor 80/PUU- XVII/2019 yang telah diputus perihal larangan rangkap jabatan bagi jabatan negara (pejabat negara), termasuk wakil menteri, maka Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-XXII/2024 Paragraf [3.19] dan Paragraf [3.20] yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.19] Menimbang bahwa merujuk kutipan pertimbangan hukum kedua putusan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXX/ 2022 berfokus pada larangan bagi seseorang untuk menjadi pimpinan organisasi advokat melebihi 2 (dua) periode masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menegaskan bahwa status jabatan wakil menteri ditempatkan sama dengan status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri seperti yang diatur dalam norma Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Apabila pertimbangan hukum dalam kedua putusan Mahkamah tersebut di atas dikaitkan dengan larangan bagi advokat yang termaktub dalam UU 18/2003 serta larangan bagi menteri dan/atau wakil menteri dalam UU 39/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, hal tersebut sesuai dengan larangan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut”. Dengan demikian, advokat yang diangkat/ditunjuk Presiden menjadi Menteri atau wakil menteri maka advokat yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas (cuti) sebagai advokat. Artinya, dengan status advokat tidak melaksanakan tugas sebagai advokat, dalam batas penalaran yang wajar, advokat yang menjalankan tugas sebagai pejabat negara dengan sendirinya menjadi kehilangan pijakan hukum untuk menjadi pimpinan suatu organisasi advokat. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang menyatakan “pimpinan 45 organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, setelah dipertautkan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan diletakkan dalam semangat norma Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 maka Mahkamah memiliki dasar yang kuat dan mendasar untuk menyatakan pimpinan organisasi advokat harus non-aktif apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara. Hal demikian diperlukan agar pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara dimaksudkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest) apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara, termasuk jika diangkat/ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri. Oleh karena itu, Mahkamah akan memaknai kembali terhadap norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 secara lengkap sebagaimana tertuang dalam amar putusan a quo. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUUXXII/ 2024, hlm 382-383] Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon a quo yang mempersoalkan larangan rangkap jabatan wakil menteri, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Secara yuridis pertimbangan hukum dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional bersifat final. Sebab, putusan Mahkamah tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri dari identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Termasuk dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan “permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”, namun dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah yang merupakan ratio decidendi telah memuat judicial order yang menempatkan kedudukan wakil menteri sebagai pejabat negara yang sama dengan jabatan menteri. Dalam kaitan ini, pertimbangan hukum dimaksud seharusnya ditindaklanjuti sejak pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Berkenaan dengan hal tersebut, larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara wakil menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian. Dasar pertimbangan itu pulalah yang menjadi alasan kebutuhan pengangkatan wakil menteri pada kementerian tertentu, sehingga dengan sendirinya jabatan wakil menteri tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud norma Pasal 23 UU 39/2008. Hal demikian tidak berarti dengan sama-sama berstatus sebagai 46 pejabat negara, menteri dan wakil menteri tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di kementerian. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, sebagai konsekuensi kedudukan wakil menteri juga sebagai pejabat negara, maka fasilitas wakil menteri harus dipenuhi secara proporsional sesuai dengan jabatannya. [3.13.2] Bahwa berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, in casu jabatan sebagai komisaris pada perusahaan BUMN sebagaimana dalil Pemohon, telah ternyata sejalan dengan norma Pasal 33 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003). Sekalipun norma Pasal 33 UU 19/2003 telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025), tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas (formil dan materiil) UU 1/2025, telah ternyata substansi dimaksud tetap diakomodir atau dipertahankan bahwa anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai, “b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” [vide Pasal 33 huruf b UU 19/2003 dan Pasal 27B huruf b UU 1/2025]. Dalam batas penalaran yang wajar, peraturan perundang-undangan dimaksud salah satunya adalah UU 39/2008. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar Putusan a quo mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris, sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian. Sementara itu, untuk menjalankan jabatan sebagai komisaris pun memerlukan konsentrasi waktu, dalam kaitan ini tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang menentukan syarat seseorang untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan di antaranya “dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya” [vide Pasal 15 PER-3/MBU/03/2023]. Terlebih, pengaturan larangan rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. [3.13.3] Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk menghindari kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam implementasi norma Pasal 23 UU 39/2008 a quo yang telah dimaknai Mahkamah, in casu terhadap frasa “wakil menteri”, Mahkamah memandang perlu memberikan tenggang waktu (grace period) bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan wakil menteri tersebut. Oleh karena itu, sepanjang rangkap jabatan untuk wakil menteri, Mahkamah mempertimbangkan diperlukan masa 47 penyesuaian dimaksud paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan. Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup dan memadai bagi pemerintah untuk melakukan penggantian jabatan yang dirangkap tersebut oleh orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas dalam mengelola perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah tenyata norma Pasal 23 UU 39/2008, bertentangan secara bersyarat dengan prinsip negara hukum dan asas setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena terhadap Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 36. Bahwa, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-XXII/2025-Tentang “Larangan Menteri Dan Wakil Menteri Rangkap Jabatan”, mengabulkan permohonan pemohon tentang “Larangan Menteri Dan Wakil Menteri Rangkap Jabatan”, penegasan larangan tersebut untuk menegaskan bahwa prinsip-prinsip ketatanegaraan pemisahan Aparat dan sipil, “Terlebih, pengaturan larangan rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik”., Maka seharusnya hal tersebut berpandangan sama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki spirit sebagai “Alat Negara”. (vide Bukti P18 - Putusan 128 PUU 2025 - “Larangan Menteri Dan Wakil Menteri Rangkap Jabatan) D. DISPARITAS DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN POLRI AKTIF MENEMPATI JABATAN SIPIL 37. Bahwa, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam pertimbangan mahkamah konsitusi sebagai berikut 48 [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan UU 2/2002, semangatnya harus dilihat dan dibaca secara keseluruhan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 ditetapkan pada hari yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000, namun secara faktual Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dinyatakan berlaku setelah penetapan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Sekuens waktu tersebut dapat dibaca dengan dijadikannya Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum “Mengingat” Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, in casu konsiderans “Mengingat” angka 1. Menurut Mahkamah, penentuan sekuens waktu tersebut menjadi penting dikemukakan untuk menegaskan Tap MPR Nomor VII/MPR/ 2000 berada dalam “semangat” politik hukum yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Polri sebagai alat negara penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Secara tekstual, keselarasan semangat tersebut dapat dibaca dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks keselarasan semangat dimaksud, sekalipun pembentukan UU 2/2002 mempunyai jarak waktu dengan penetapan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000, karena UU 2/2002 disahkan pada tanggal 8 Januari 2002, semua materi dan bagian dari UU 2/2002 seharusnya disusun dalam semangat yang sama pula. Berkenaan dengan hal tersebut, secara formal, UU 2/2002 telah disusun dengan menggunakan dasar, antara lain, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000. Rujukan formalitas tersebut dapat dibaca dari acuan konsiderans “Mengingat” UU 2/2002 yang secara eksplisit menggunakan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 1 UU 2/2002] dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 3 UU 2/2002]. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan, jika diletakkan dalam konteks semangat seperti diuraikan di atas, sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 telah 49 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003), semangat dan politik hukum yang terkandung dalam Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 adalah merupakan refleksi dari semangat dan politik hukum Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, substansi UU 2/2002 harus selalu diletakkan dan dimaknai sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 38. Bahwa, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mengabulkan permohonan para pemohon tentang “POLRI menempati jabatan sipil”., Makas seharusnya hal tersebut haruslah di taati dan juga di laksanakan oleh Lembaga Asn/Kementerian memiliki spirit yang sama untuk Asn (Aparatur Sipil Negara) karier untuk dapat menduduki jabatan di kementrian Lembaga sipil. 39. Bahwa, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Status sebagai alat negara mengandung konsekuensi konstitusional berupa keharusan adanya kejelasan rantai komando, netralitas politik, dan pemisahan dari jabatan sipil. Dengan demikian, anggota Polri yang masih aktif secara konstitusional tidak dapat merangkap atau menduduki jabatan sipil, termasuk jabatan ASN, tanpa terlebih dahulu melepaskan statusnya sebagai alat negara. 40. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat ditempatkan di luar struktur kepolisian. Putusan tersebut bersifat erga omnes dan mengikat seluruh lembaga negara, pembentuk undang- undang, serta aparat pemerintah. Putusan a quo menutup seluruh penafsiran yang memungkinkan penempatan Polri aktif di luar struktur kepolisian melalui norma penjelasan, kebijakan administratif, maupun peraturan teknis. 41. Secara sistematis dan harmonis dengan UUD 1945 dan UU Kepolisian, frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 50 ayat (2) huruf b UU ASN hanya dapat dimaknai sebagai anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Tafsir inilah yang sejalan dengan prinsip negara hukum, kepastian status alat negara, serta desain sistem ASN sebagai jabatan sipil. 42. Bahwa Norma pasal 19 ayat (2) huruf a dan b frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. Tentara Nasional Indonesia dan” (b.) Anggota Kepolisian Republik Indonesia” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 43. Bahwa Norma pasal 19 ayat (3) “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 44. Bahwa norma Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 51 (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 45. Bahwa norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Norma pasal 19 ayat (2) huruf b frasa “ Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia”, Pasal 19 ayat (3)“ Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah” karena bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. 46. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat 52 IV. PETITUM 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. Tentara Nasional Indonesia (b) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ATAU 5. Menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (2) huruf a “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: 53 Pasal 19 ayat (2) huruf b: b. “anggota Tentara Nasional Indonesia” adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif; 6. Menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (2) huruf b “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: Pasal 19 ayat (2) huruf b: b. “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian; 7. Menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: Pasal 19 ayat (3): Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat dan berdasarkan undang-undang Masing-Masing Instansi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 8. Menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian 54 jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: Pasal 19 ayat (4): “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah dan tetap berdasarkan undang-undang Masing-Masing Instansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang- Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-15 dan Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut: 1. Bukti P-01 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk & Profesi Pemohon; 2. Bukti P-02 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk & Profesi Pemohon; 3. Bukti P-03 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-04 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Bukti P-05 : Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melaksanakan Tugas Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Bukti P-06 : https://news.detik.com/berita/d-8297328/ahli-sebut-putusan- mk-tak-larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur 7. Bukti P-07 : Berita Media Indonesia; 55 8. Bukti P-08 : Fotokopi Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia); 9. Bukti P-09 : Berita Detik “Perwira Aktif Jabatan Sipil”; 10. Bukti P-10 : Berita Detik “Irjen Iqbal Resmi DIlantik Jadi Sekjen DPD RI”; 11. Bukti P-11 : Berita lampiran; 12. Bukti P-12 : Berita lampiran; 13. Bukti P-13 : Berita lampiran; 14. Bukti P-14 : Berita Irjen Djoko DItempatkan di Dinas Kehutanan; 15. Bukti P-15 : Berita lampiran; 16. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU- XXII/2024 – Advokat tidak boleh rangkap jabatan; 17. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XXIII/2025 – Wamen Rangkap Jabatan; 18. Bukti P-19 : Profil Raden Slamet Santoso; 19. Bukti P-21 : Fotokopi Dwifungsi_Gaya_Baru_Penempatan_Prajurit; 20. Bukti P-21 : Berita Hakim MK Sedih melihat Kepala BNPB. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 56 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 57 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 (2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memeroleh kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1], seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak yang berkeinginan masuk sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) namun terhalang oleh ketentuan norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil struktural dan/atau manajerial; 4. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat sekaligus mahasiswa doktor ilmu hukum [vide Bukti P-2]. Pemohon II juga memiliki istri yang bekerja sebagai pegawai ASN yang terhalang kesempatannya menempati jabatan struktural/manajerial. Selain itu, Pemohon II juga merupakan Pemohon dalam Perkara 114/PUU-XXII/2025 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2025 dengan amar menyatakan dikabulkan yang pada pokoknya melarang polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil; 5. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 dijadikan celah hukum bagi tentara aktif dan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2025 yang pada pokoknya melarang polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil, namun terdapat fakta diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melaksanakan Tugas Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol 10 Tahun 2025) yang secara substansi tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2025. Hal demikian telah menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional karena menghalangi dalam berkontestasi menempati jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui seleksi terbuka; 59 6. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal a quo secara substantif menciptakan “Dwifungsi ABRI (TNI dan Polri)” dan menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk para Pemohon dan membuka ruang sempit tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca-reformasi; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama ihwal uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh para Pemohon, berkaitan dengan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) tertentu dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam norma Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023. Pemohon I dalam permohonannya mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] adalah ibu rumah tangga memiliki anak yang bercita-cita menjadi pegawai ASN. Pemohon I menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memeroleh kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 beranggapan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagai orang tua yang anaknya berpotensi tidak dapat berkontestasi untuk menduduki jabatan sipil dalam pemerintahan atau ASN. Anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I tersebut dijelaskan disebabkan karena Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 memberikan tafsir bagi prajurit dan polisi aktif untuk dapat menduduki jabatan sipil tertentu tanpa terlebih dahulu pensiun atau mengundurkan diri dari keanggotan TNI atau Polri. Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon I tidak dapat menjelaskan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, baik yang bersifat aktual ataupun setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal ini, Pemohon I tidak menguraikan kerugian seperti apa yang dialaminya berkaitan dengan pengisian jabatan tertentu dalam ASN sebagaimana diatur dalam norma Pasal 19 ayat (2), 60 ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 sehingga menimbulkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon I. Dalam permohonannya, Pemohon I menguraikan kerugian hak konstitusional anak Pemohon I yang berkeinginan untuk masuk sebagai pegawai ASN yang terhalang oleh prajurit atau polisi aktif yang dapat menduduki jabatan sipil. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon I tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma-norma a quo. Selain itu, uraian Pemohon I juga tidak dapat menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. [3.6.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan Pemohon II, dalam permohonan a quo mengakualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, berprofesi sebagai advokat sekaligus mahasiswa program doktor ilmu hukum [vide Bukti P-2]. Selain itu, Pemohon II juga menjelaskan memiliki istri yang merupakan pegawai ASN. Menurut Pemohon II, dengan berlakunya norma Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 membuka celah bagi prajurit dan polri aktif menduduki jabatan sipil dan sekaligus menutup kesempatan bagi ASN karier yang sudah berjuang dari akademi untuk menempati jabatan struktural/manajerial ASN. Sebagai pasangan yang memiliki istri pegawai ASN, Pemohon II menguraikan dirugikan karena adanya potensi istri Pemohon II terhalang kesempatan di masa depan untuk menempati jabatan struktural/manajerial ASN. Bahwa selain mengkualifikasikan sebagai warga negara Indonesia, dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon II juga mengklasifikasikan dirinya pernah menjadi Pemohon yang diberi kedudukan hukum, yaitu Permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan karenanya menganggap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo. Berkenaan dengan perannya dalam Permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, menurut Mahkamah, kedudukan hukum yang diberikan dalam permohonan dimaksud, tidak serta merta dapat dijadikan alasan diberikan kedudukan hukum pada permohonan lain karena masing-masing permohonan memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam hal ini, kedudukan hukum dapat diberikan jika antara lain dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta 61 Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah diuraikan di atas. Sebab berkenaan dengan kedudukan hukum dalam suatu permohonan, syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas harus dipertimbangkan secara khusus sesuai dengan karakteristik permasalahan dalam kaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam hal ini yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam permohonan a quo Pemohon II menguraikan kedudukan hukumnya dalam pengujian UU 20/2023 tentang ASN. Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon II tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, baik yang bersifat aktual maupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon II tidak menguraikan kerugian yang dialaminya berkaitan dengan pengisian jabatan tertentu dalam ASN yang diatur dalam norma Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 sehingga menimbulkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon II. Sebagai seorang advokat maupun mahasiswa hukum, Mahkamah menilai Pemohon II tidak dapat menguraikan hubungan sebab-akibat (causal verband) karena berlakunya Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II. Dalam hal ini, Pemohon II justru menguraikan perihal kerugian hak konstitusional istri Pemohon II yang terhalang kesempatannya untuk menempati jabatan struktural/manajerial ASN. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma-norma a quo. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 62 untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua 63 puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah