PUU
Tahun 2026
267/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemohon: Ahmad Royani, S.Pd.
Tanggal Putusan: 2026-08-12T14:28:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 267/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Ahmad Royani, S.Pd.
Pekerjaan : Guru
Alamat
: Perum Sindangpalay Blok C, Kecamatan Cibeureum,
Kota Sukabumi
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
13 Juli 2026 secara daring (online) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 13 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 266/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor
267/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 13 Juli 2026, yang telah diperbaiki dengan
perbaikan permohonan yang diajukan secara daring (online) melalui e-mail dan
diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, "kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di
2
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD NRI 1945
menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum";
3. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) di dalam UUD NRI
1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD
NRI 1945. Kemudian kewenangan tersebut dipertegas melalui Pasal 10 ayat
(1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU
No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah
diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK),
yang menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji
Undang-Undang terhadap UUD 1945";
4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar;
5. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, "Dalam hal suatu
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
3
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi";
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2
Tahun 2021, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah
Konstitusi No. 7 Tahun 2025, menjelaskan, Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara
konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud
dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);
7. Bahwa Mahkamah konstitusi disebut sebagai the guardian of the constitution,
berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam
suatu undang-undang agar relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai
dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap
konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan
tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan
hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna
bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya
kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-
undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah
bagian
dari
undang-undang
konstitusional
bersyarat
(conditionally
constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan
Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan
sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa secara hukum acara, permohonan a quo disusun, diajukan, dan
diproses dengan merujuk secara mendalam pada Peraturan Mahkamah
Konstitusi (PMK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang, dengan rincian pemenuhan syarat formalitas
sebagai berikut:
Sistematika Permohonan: Permohonan a quo telah disusun secara rinci
dan sistematis memuat Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah,
Kedudukan Hukum (Legal Standing), Alasan-Alasan Permohonan
(Posita), serta Tuntutan (Petitum);
4
Uraian Kerugian Konstitusional: Permohonan telah secara eksplisit
menguraikan keterkaitan kausalitas (causal link) antara hak konstitusional
Pemohon dengan berlakunya norma yang diuji;
Ketentuan Anti Ne Bis In Idem: Permohonan telah menguraikan secara
komprehensif perbedaan dasar pengujian, batu uji, serta alasan-alasan
konstitusional baru (new legal grounds) dibanding perkara-perkara
terdahulu.
9. Oleh karena objek yang dimohonkan pengujian adalah frasa "dapat
diperpanjang" dalam Pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
terhadap UUD 1945, serta telah mematuhi seluruh syarat formalitas, maka
Mahkamah Konstitusi berwenang secara sah, lengkap, dan mutlak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi,
Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Guna memenuhi syarat
kerugian konstitusional, Pemohon menjabarkan 5 (lima) parameter berdasarkan
Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 sebagai berikut:
1. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang Diberikan oleh UUD 1945:
Bahwa
Pemohon
adalah
Warga
Negara
Indonesia
dengan
NIK
3203311406850001 (vide bukti P-1) memiliki hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]
serta hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam pelayanan publik
[Pasal 28H ayat (2) UUD 1945].
2. Hak Konstitusional Tersebut Dianggap Dirugikan oleh Berlakunya Undang-
Undang:
Bahwa Pemohon adalah seorang ASN yang berprofesi sebagai guru dan
merupakan pengendara aktif yang menggunakan kendaraan bermotor untuk
keperluan mobilitas kedinasan sehari-hari maupun penunjang kelancaran
tugas-tugas profesi Pemohon (vide Bukti P-4). Hak atas kebebasan bergerak
dan kepastian hukum Pemohon dirugikan secara langsung oleh berlakunya
Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ. Ketiadaan aturan masa tenggang (grace period)
berkala yang adil dalam undang-undang tersebut membuat kelalaian
5
administratif—berupa keterlambatan memperpanjang SIM walau hanya 1
(satu) hari—mengakibatkan status kompetensi Pemohon hangus seketika
secara absolut dan dipaksa mengulang ujian pemula dari awal.
3. Kerugian Konstitusional Bersifat Spesifik dan Aktual/Potensial:
Bahwa berdasarkan Putusan MK terkait syarat kerugian konstitusional,
Pemohon memiliki kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, dengan uraian
fakta hukum sebagai berikut:
a. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sah, dengan NIK
3203311406850001 (vide Bukti P-1), yang memiliki Surat Izin Mengemudi
(SIM) [SIM A] dengan nomor seri [1326-8506-000149] yang diterbitkan oleh
Satpas Polresta Sukabumi (vide Bukti P-4);
b. Bahwa SIM Pemohon tersebut masa berlakunya jatuh tempo/kedaluwarsa
pada tanggal 2 Juni 2026;
c. Bahwa seminggu sebelum tanggal tersebut, Pemohon disibukkan oleh tugas
negara, yaitu sebagai guru yang sedang menyusun asesmen sumatif bagi
siswa; (vide Bukti P-6)
d. Bahwa Pemohon mengalami kendala pada tanggal tersebut, yaitu sedang
dilaksanakan Asesmen Sumatif Akhir Tahun yang tidak bisa ditinggalkan,
(vide Bukti P-6) yang menyebabkan Pemohon baru dapat melakukan proses
perpanjangan di Satpas pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 yang berarti
hanya terlambat 3 hari dari tanggal jatuh tempo;
e. Bahwa saat Pemohon datang untuk memperpanjang, petugas menolak
permohonan
perpanjangan
tersebut
dengan
dalih
keterlambatan,
mendasarkan pada aturan turunan dari Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ yang
kaku, karena tidak adanya kepastian masa tenggang (grace period) di
tingkat Undang-Undang;
f. Bahwa akibat kekosongan frasa masa tenggang dalam UU a quo, jika
Pemohon ingin memiliki SIM lagi, Pemohon diwajibkan untuk mengikuti
proses penerbitan SIM baru dari awal (termasuk mengulang ujian teori dan
ujian praktik seperti pemula), seolah-olah kompetensi mengemudi yang
telah Pemohon miliki selama ini dianggap hilang sama sekali hanya karena
kelalaian administratif selama 3 hari;
6
g. Bahwa keharusan mengulang ujian dari awal tersebut telah menimbulkan
kerugian faktual berupa hilangnya kepastian hukum yang adil, serta
menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya ekstra yang tidak
proporsional bagi Pemohon. Kerugian ini adalah kerugian yang nyata,
spesifik, dan ada hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini.
4. Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband):
Bahwa kerugian tersebut di atas terjadi bersumber langsung dari rumusan
Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ yang multitafsir dan menyerahkan mekanisme
"perpanjangan" tanpa batasan atau jaminan hak yang adil dalam batang tubuh
undang-undang. Akibatnya, aturan pelaksana di bawahnya (Pasal 4 Perpol No.
5 Tahun 2021) mengunci mati tafsir “…berlaku selama 5 tahun dan dapat
diperpanjang” tersebut menjadi “SIM yang terlewat masa 5 tahun lebih 1 hari,
maka harus mengulang dari awal semua tes teori dan kompetensi untuk
mendapatkan SIM”. Padahal jenis kelalaian yang terjadi adalah kelalaian
administratif, tapi sanksi yang diberikan adalah sanksi tes kompetensi.
Bahwa untuk semakin memperjelas pertimbangan Majelis Hakim Mulia,
Pemohon menegaskan kembali bahwa kerugian hak konstitusional yang
dialami oleh Pemohon bukanlah disebabkan oleh faktor kelalaian pribadi
semata, melainkan lahir secara langsung akibat cacat konstruksi norma
(normative defect) dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ, dengan skema sebab-
akibat sebagai berikut:
a. Sebab (cacat norma UU): Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ menggunakan frasa
"dapat diperpanjang" yang "hening" dan tidak memberikan batas kepastian
hukum mengenai hak masa tenggang (grace period).
b. Akibat di Tingkat Pelaksana (Perpol): Keheningan norma UU di tingkat hulu
ini memberikan "cek kosong" kepada institusi pelaksana untuk menerbitkan
aturan turunan yang sangat kaku, yaitu memberlakukan sanksi telat 1 (satu)
hari dianggap gugur/mati total.
c. Akibat Langsung pada Pemohon (Direct Harm): Ketika Pemohon hadir di
loket Satpas untuk memperpanjang SIM yang terlambat dalam hitungan
hari, Pemohon langsung kehilangan hak perpanjangannya dan jika ingin
7
memiliki SIM baru, harus mengulang seluruh rangkaian ujian penerbitan
SIM baru dari awal.
Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan adanya hubungan
sebab-akibat yang nyata (causal link) antara kekosongan norma dalam Pasal
85 ayat (2) UU LLAJ dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.
5. Adanya Kemungkinan dengan Dikabulkannya Permohonan, Kerugian Tidak
Akan Terjadi Lagi:
Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, yaitu dengan diberikannya
tafsir Inkonstitusional Bersyarat berupa kewajiban penyediaan masa tenggang
berkala berbasis denda administratif yang proporsional, maka kerugian
konstitusional Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia akibat
kesewenang-wenangan aturan "terlambat sehari wajib ujian baru" tidak akan
terjadi lagi.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon sah memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
Pasal yang dimohonkan pengujian:
Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ, "Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang”.
Batu uji konstitusional:
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Kepastian Hukum yang Adil): "Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (Kemudahan Pelayanan Publik dan Keadilan):
"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan”.
A. ARGUMENTASI
SUBSTANTIF
PERTENTANGAN
NORMA
UU
LLAJ
TERHADAP UUD 1945
1. Pelanggaran Asas Proporsionalitas dan Logika Hukum Sanksi [Batu Uji Pasal
28D ayat (1) UUD 1945]
8
Bahwa kelalaian memperpanjang SIM tepat waktu pada hari jatuhnya tempo
adalah murni bentuk kelalaian administratif (dimensi waktu). Namun, sanksi
nyata yang dihadapi Pemohon di lapangan adalah kewajiban menempuh
ujian teori dan praktik dari awal—sebuah instrumen yang digunakan khusus
untuk menguji kompetensi. Menyandarkan kesimpulan hukum bahwa
kemampuan mengemudi seseorang hilang dalam waktu singkat, hanya
karena pergantian tanggal kalender adalah sebuah kecacatan logika hukum
(fallacy) yang melanggar hak atas kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945].
Mengutip sebuah ungkapan seorang bijak “Menyamakan sesuatu yang tidak
sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” (Pers, Hukum,
dan Hak Asasi Manusia: Bagir Manan: hlm. 32) Kelalaian administrasi jika
diberi sanksi tes kompetensi, seperti menyamakan sesuatu yang berbeda,
dan ini adalah sesuatu yang tidak adil.
2. Pelanggaran Asas Kemudahan Pelayanan Publik dan Ketidakadilan
Perlakuan [Batu Uji Pasal 28H ayat (2) UUD 1945]
Bahwa frasa "dapat diperpanjang" dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ nyata-
nyata bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berdasarkan
argumentasi hukum sebagai berikut:
a. Ketiadaan Kerangka "Kemudahan Pelayanan Publik" (Public Service
Facilitation): Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak warga
negara untuk mendapatkan kemudahan guna mencapai keadilan. Dalam
konteks pelayanan administrasi publik, kemudahan tersebut diwujudkan
melalui tersedianya instrumen pemulihan hak (grace period atau masa
tenggang) ketika terjadi keterlambatan administratif yang wajar/tidak
disengaja. Frasa "dapat diperpanjang" dalam pasal a quo tidak memuat
batasan normatif mengenai masa tenggang, sehingga ditafsirkan secara
kaku oleh lembaga pelaksana: begitu masa berlaku lewat 1 (satu) hari,
hak perpanjangan hilang total dan wajib ujian baru dari nol. Hal ini
menutup pintu kemudahan yang dijamin oleh konstitusi.
b. Ketidakproporsionalan Perlakuan Negara Terhadap Warga Negara: Pasal
28H ayat (2) UUD 1945 menuntut perlakuan yang adil dalam pelayanan.
Menyamakan perlakuan antara warga negara yang telah memiliki
kompetensi mengemudi selama bertahun-tahun (hanya terlambat
9
administratif beberapa hari) dengan calon pengemudi baru yang belum
teruji, adalah bentuk penolakan terhadap perlakuan khusus/kemudahan
yang diperintahkan konstitusi. Ketiadaan aturan masa tenggang berbasis
sanksi denda dalam UU LLAJ mencerminkan aturan yang tidak
berorientasi
pada
"kemudahan
warga
negara",
melainkan
mengedepankan pendekatan punitif (penghukuman) yang eksesif.
Oleh karena itu, frasa "dapat diperpanjang" dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ
terbukti bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai “wajib mencakup hak masa tenggang (grace period) bagi
perpanjangan SIM”.
3. Penjelasan Inkonstitusionalitas Akibat Ketiadaan Kerangka Kepastian Norma
(Inconstitutionality by Omission)
Menanggapi pandangan bahwa norma Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ sekilas
tampak jelas secara teks (clear text), Pemohon memohon Majelis Hakim
Mulia mempertimbangkan konstruksi Inkonstitusionalitas Akibat Keheningan
Norma (Inconstitutionality by Omission) dengan argumentasi sebagai berikut:
a. Kekosongan Hukum (Legal Vacuum) yang Menimbulkan Kesewenang-
wenangan: Frasa "dapat diperpanjang" dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ
memang jelas menyatakan bahwa SIM bisa diperpanjang. Namun, norma
a quo sama sekali tidak memberikan parameter normatif mengenai batas
waktu dan mekanisme hukum apabila perpanjangan tersebut mengalami
keterlambatan
administratif
yang
wajar
(grace
period).
Keheningan/kekosongan parameter dalam norma UU ini mengakibatkan
lahirnya tafsir kaku dan sewenang-wenang pada tingkat Peraturan
Pelaksana (Perpol No. 5 Tahun 2021, Pasal 4), yang menyatakan telat 1
(satu) hari dianggap gugur/mati total dan wajib ujian dari nol. Hal ini
memang ada pengecualian, yaitu jika ada keadaan darurat (yang
dijelaskan seperti ada bencana, yang cakupannya luas) dapat
diperpanjang, itupun dengan Keputusan Kakorlantas Polri. Tetapi
pengecualian ini bersifat sangat umum untuk kondisi kahar (force
majeure) dan tidak mencakup keadaan kahar personal (personal force
majeure) yang sangat berpotensi terjadi.
b. Pertentangan Antara Normatif Teks dengan Jaminan Kepastian Hukum
yang Adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]: Suatu norma Undang-Undang
10
tidak cukup hanya sekadar "bisa dibaca" atau "jelas kalimatnya",
melainkan harus menjamin kepastian hukum yang adil (predictability and
fairness). Ketika pembentuk UU tidak mencantumkan klausul masa
tenggang (grace period) dalam frasa "dapat diperpanjang", UU LLAJ telah
gagal memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang berniat
baik memperpanjang SIM-nya tetapi terhalang keterlambatan singkat.
Ketidakjelasan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
karena membiarkan hak kompetensi warga negara yang dijamin hukum
dihilangkan secara serta-merta hanya oleh aturan administratif tingkat
bawah akibat keheningan norma UU di tingkat hulu.
B. REALITAS
FAKTUIL,
DOKTRIN
"KAHAR
PERSONAL",
DAN
KETIDAKADILAN SISTEMIK
1. Doktrin "Kahar Personal" (Personal Force Majeure) dan Tanggung Jawab
Negara
Menanggapi pertanyaan Majelis Hakim Mulia mengenai konsep kahar
personal dan relevansinya dengan kewajiban negara memberikan masa
tenggang perpanjangan SIM, Pemohon menyampaikan argumentasi hukum
sebagai berikut:
a. Definisi dan Karakteristik Kahar Personal (Personal Force Majeure): Yang
dimaksud dengan "Kahar Personal" adalah suatu keadaan darurat,
musibah, atau halangan sah yang menimpa diri pribadi atau keluarga inti
warga negara di luar kendali dan kehendaknya (beyond reasonable
control), yang timbul tepat atau mendekati batas akhir masa berlaku
dokumen administrasi (SIM). Bentuk-bentuk kahar personal meliputi: sakit
keras/rawat inap darurat, musibah duka/kematian keluarga inti, bencana
lokal/kecelakaan, atau tugas negara/ tugas darurat mendesak yang tidak
dapat ditinggalkan.
b. Mengapa Keadaan Kahar Personal Mewajibkan Negara Menyediakan
Masa Tenggang?
1. Penerapan Asas Nemo Tenetur Ad Impossibilia: Asas hukum
universal menegaskan bahwa "hukum tidak boleh memaksakan
seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan"
(nobody is bound to do the impossible). Memaksa warga negara yang
11
sedang terbaring di rumah sakit atau tertimpa musibah duka atau
sedang melaksanakan tugas, untuk hadir di loket Satpas tepat pada
hari jatuh tempo SIM adalah bentuk pemaksaan hukum yang tidak
humanis.
2. Perwujudan Tanggung Jawab Negara dalam Pelayanan Publik [Pasal
28H ayat (2) UUD 1945]: Konstitusi mengamanatkan bahwa negara
wajib memberikan "kemudahan dan perlakuan khusus" untuk
mencapai keadilan. Kehadiran negara (state obligation) dalam
pelayanan publik diwujudkan dengan menyediakan instrumen
perlindungan berupa masa tenggang (grace period). Tanpa adanya
masa tenggang di tingkat UU, negara dianggap menutup mata
terhadap realitas kemanusiaan dan kondisi kahar yang dialami warga
negaranya.
3. Pemisahan Antara "Kelalaian Disengaja" dengan "Kondisi Kahar/
Keterlambatan Administratif": Ketiadaan aturan masa tenggang dalam
Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ mengakibatkan perlakuan hukum yang
sama kaku antara orang yang sengaja mengabaikan hukum dengan
orang yang terlambat karena kondisi kahar personal. Hal ini
menimbulkan ketidakadilan yang nyata (manifest injustice).
Oleh karena itu, keberadaan skema masa tenggang (grace period)
berbasis denda administratif berjenjang adalah kewajiban konstitusional
negara untuk mengakomodasi realitas kahar personal tersebut, demi
menjamin kepastian hukum yang adil dan berkeadilan sosial.
2. Rasionalitas Tindakan Pemohon dan Adanya Pemangkasan Masa Berlaku
SIM
Menanggapi pertimbangan Majelis Hakim mengenai alasan mengapa
perpanjangan tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelum tanggal jatuh tempo,
Pemohon menyampaikan argumentasi rasional dan faktual sebagai berikut:
a. Adanya Kerugian Pemangkasan Masa Berlaku (Loss of Validity Days):
Lima tahun lalu, pemohon memperpanjang SIM A sebelum tanggal
kedaluarsanya habis, saat itu petugas Satpas menyampaikan ketentuan
administrasi
baru,
bahwa
tanggal
kedaluwarsa
SIM
dihitung
menyesuaikan tanggal pencetakan SIM baru. Ketentuan tersebut belum
pernah disosialisasikan secara luas, namun Pemohon terpaksa menerima
12
kondisi tersebut meskipun masa berlaku SIM lama Pemohon pada saat
itu faktual masih tersisa sekitar 2 (dua) minggu. Ini adalah praktik
penerbitan di loket Satpas saat ini, apabila warga negara melakukan
perpanjangan SIM jauh sebelum tanggal kedaluwarsa (misal: 2 minggu
atau 1 bulan sebelumnya), tanggal cetak SIM baru yang diterbitkan akan
mengesampingkan sisa hari berlaku yang masih tersisa dan langsung
menghitung masa berlaku 5 tahun sejak tanggal pencetakan tersebut. Hal
ini secara faktual mengakibatkan pemegang SIM dirugikan, berupa
pemotongan hak masa berlaku beberapa hari hingga beberapa minggu
yang seharusnya sudah dibayar dan menjadi hak sahnya.
b. Pola Perpanjangan Mendekati Hari Kedaluwarsa (Just-in-Time Renewal):
Kerugian pemotongan masa berlaku tersebut secara rasional mendorong
warga negara untuk memperpanjang SIM sesedikit/sedekat mungkin
dengan tanggal jatuh tempo guna mengoptimalkan hak masa berlakunya.
Ketika perpanjangan dilakukan mendekati tanggal jatuh tempo, timbul
risiko tinggi terjadinya Kahar Personal (Personal Force Majeure) seperti
sakit mendadak, musibah keluarga, tugas darurat, tugas negara, hingga
kendala teknis (sistem SIM online down/ antrean Satpas penuh) yang
membuat keterlambatan 1–2 hari terjadi di luar kendali Pemohon.
c. Ketidakseimbangan Asas Keadilan (Asymmetry of Fairness): Adalah tidak
adil apabila di satu sisi warga negara "dipaksa merelakan" kerugian sisa
hari jika memperpanjang lebih awal, namun di sisi lain ketika warga
negara terlambat 1 hari saja karena berusaha mengoptimalkan haknya
atau tertimpa kendala sah, negara langsung menjatuhkan sanksi paling
berat berupa pencabutan hak perpanjangan dan kewajiban tes dari nol.
3. Ketidakadilan Dibandingkan Dokumen Negara Lain (Asimetri Pelayanan
Publik)
Bahwa SIM adalah satu-satunya dokumen pelayanan publik yang
menerapkan sanksi pemutihan hak secara absolut tanpa dispensasi. Sebagai
komparasi, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terlambat
diperpanjang hanya dikenakan denda administratif (uang) berupa denda
pajak tanpa adanya penyitaan total kendaraan atau penghapusan nomor
registrasi. Begitu pula dengan Paspor RI yang habis masa berlakunya,
pemohon cukup melakukan penggantian tanpa perlu diperiksa atau
13
diwawancarai dari awal selayaknya pemohon baru pertama kali menjadi
warga negara. Diskriminasi perlakuan administrasi ini mencederai prinsip
kemudahan perlakuan khusus yang dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
Pemohon memahami jika kedua dokumen negara ini (STNK dan paspor)
tidak sama jenis dan fungsinya dengan SIM, tetapi yang pemohon garis
bawahi bukan jenis dan fungsi dokumennya, tetapi “ketidakadilan sanksi”
yang diberikan ketika terjadi keterlambatan. Kelalaian administratif akan adil
jika diberi sanksi administratif pula.
C. RELEVANSI OBJEK PENGUJIAN DAN EFFECT ERGA OMNES
1. Mengapa Permohonan Bermasalah Pada Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ (Hulu)
dan Bukan Sekadar Aturan Turunan/Perpol (Hilir)
Menanggapi pertanyaan Majelis Hakim Mulia mengenai relevansi pengujian
Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 serta
keterkaitannya dengan aturan turunan (Perpol), Pemohon menyampaikan
argumentasi konstitusional sebagai berikut:
a. Cacat Norma UU Sebagai "Akar Masalah" (Root Cause/Inconstitutionality
at the Source): Pemohon tidak sekadar bermasalah dengan Peraturan
Kepolisian (Perpol) di tingkat teknis, melainkan bermasalah secara
mendasar dengan kekosongan/keheningan norma pada Pasal 85 ayat (2)
UU LLAJ itu sendiri. Frasa "dapat diperpanjang" dalam Pasal 85 ayat (2)
UU LLAJ dirumuskan tanpa memberikan batas kepastian hukum dan tanpa
memberikan arahan normatif (delegated authority) mengenai jaminan hak
masa tenggang (grace period). Keheningan norma Undang-Undang di
tingkat hulu inilah yang memberi ruang dan "cek kosong" bagi aturan
pelaksana di tingkat hilir (Perpol) untuk bertindak sewenang-wenang dan
kaku. Apabila UU LLAJ sejak awal telah menggariskan kewajiban adanya
masa tenggang, maka Perpol tidak akan mungkin menerbitkan aturan yang
merugikan warga negara.
b. Pertentangan Langsung UU LLAJ dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 membebankan kewajiban kepada
Pembentuk Undang-Undang untuk menghadirkan "kemudahan dan
perlakuan khusus" dalam setiap produk hukum undang-undang pelayanan
publik. Ketika Pembentuk UU LLAJ merumuskan Pasal 85 ayat (2) dengan
14
membiarkan frasa "dapat diperpanjang" tanpa klausul kemudahan (grace
period), Pembentuk UU secara nyata telah mengabaikan amanat Pasal 28H
ayat (2) UUD 1945. Pengabaian ini adalah bentuk pertentangan norma
tingkat konstitusi yang murni menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,
bukan Mahkamah Agung.
c. Ketidakselesaian Masalah Apabila Hanya Menguji Aturan Pelaksana di
Mahkamah Agung: Menguji Perpol ke Mahkamah Agung tidak akan
menyelesaikan hakikat permasalahan konstitusional, karena MA tidak
berwenang memperbaiki atau menambahkan frasa grace period ke dalam
UU LLAJ. Tanpa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan
Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ Inkonstitusional Bersyarat (wajib memuat masa
tenggang), kepastian hukum yang adil dan kemudahan pelayanan publik
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
tidak akan pernah terwujud secara permanen.
Oleh karena itu, terbukti secara hukum bahwa objek permohonan a quo sudah
sangat tepat diajukan terhadap Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ di Mahkamah
Konstitusi.
2. Penjelasan Mengenai Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Seluruh Warga
Negara (Erga Omnes Effect)
Menanggapi
pertanyaan
mendasar
mengenai
dampak
pengabulan
permohonan yang diajukan oleh Pemohon perorangan, Pemohon menyajikan
argumentasi konstitusional sebagai berikut:
a. Kerugian Faktual Pemohon Sebagai Sample Case dari Cacat Hukum
Sistemik: Dalam prinsip Pengujian Undang-Undang (Judicial Review),
Pemohon yang mengajukan permohonan a quo bertindak sebagai pintu
masuk (gateway) untuk membuktikan adanya cacat norma dalam UU LLAJ.
Kerugian faktual yang dialami Pemohon (terlambat perpanjangan akibat
kendala teknis/administratif singkat) bukanlah kejadian terisolasi (isolated
incident), melainkan representasi nyata dari kerugian potensial yang
dihadapi oleh puluhan juta pemegang SIM di seluruh Indonesia. Ketiadaan
norma masa tenggang (grace period) dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ
menciptakan kondisi yang tidak adil secara massal: setiap warga negara
yang mengalami musibah, sakit, atau kendala tak terduga tepat pada hari
15
jatuh tempo SIM-nya, secara otomatis diperlakukan sebagai "pengemudi
pemula" yang wajib diuji dari nol.
b. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang Erga Omnes (Mengikat Umum):
Pemohon menegaskan bahwa permohonan ini tidak diajukan untuk
kepentingan atau keuntungan pribadi Pemohon belaka, melainkan untuk
menegakkan nilai kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD
1945] dan kemudahan pelayanan publik [Pasal 28H ayat (2) UUD 1945]
bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat sifat Putusan MK yang erga
omnes (berlaku bagi semua orang), maka pengabulan permohonan ini akan
memberikan kepastian hukum, mencegah kesewenang-wenangan aturan
pelaksana, serta melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negara
Indonesia di masa mendatang.
Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi patut dan berwenang mengabulkan
permohonan ini karena substansi yang diperjuangkan adalah perlindungan
hak konstitusional publik secara luas, yang pembuktian kerugiannya diwakili
oleh fakta kerugian aktual yang dialami Pemohon.
D. PENDEKATAN YURIDIS DAN PERBANDINGAN HUKUM INTERNASIONAL
(COMPARATIVE LEGAL APPROACH)
Bahwa untuk memperkuat argumentasi konstitusionalitas norma a quo,
Pemohon menguraikan analisis berbasis pendekatan yuridis formal dan
perbandingan hukum internasional sebagai berikut:
a. Pendekatan Yuridis (Asas Proporsionalitas dan Pemisahan Sanksi
Administrasi vs. Evaluasi Kompetensi): Secara doktrin hukum administrasi
negara, keterlambatan melakukan perpanjangan dokumen izin (SIM) adalah
sebuah pelanggaran administratif biasa (administrative delay), bukan
hilangnya kualifikasi atau kompetensi teknis seseorang secara mendadak.
Penerapan sanksi yang proporsional mensyaratkan bahwa kelalaian
administratif harus dijatuhi sanksi administratif (berupa denda/retribusi
keterlambatan). Memaksa pemegang SIM yang terlambat untuk mengulang
seluruh rangkaian ujian dari nol adalah bentuk sanksi yang tidak
proporsional (disproportionate sanction), karena mengabaikan hak atas
kepastian hukum dan efisiensi pelayanan publik.
16
b. Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Law) di Berbagai Negara:
Pemohon melakukan komparasi terhadap sistem perpanjangan SIM di
beberapa negara yang menerapkan masa tenggang (grace period) secara
rasional dan adil tanpa mengorbankan keselamatan lalu lintas:
1. Amerika Serikat: Sangat jelas ditulis, bahwa perpanjangan SIM bisa
dilakukan antara 1 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah tanggal
kedaluwarsa.
Secara
umum,
keterlambatan
dibawah
30
hari,
diberlakukan perpanjangan standar tanpa denda, (tapi di beberapa
negara bagian, diberlakukan denda kecil). Jika keterlambatan antara 30
hari sampai 6 bulan, dikenakan denda dan tes penglihatan (tanpa
mengulang tes praktik mengemudi). Keterlambatan antara 6 bulan
sampai 2 tahun, diberlakukan tes teori dan tes penglihatan, tanpa tes
praktik, (di beberapa negara bagian ada yang memberlakukan tes
praktek). Jika keterlambatan lebih dari 2 tahun, baru diberlakukan semua
prosedur untuk mendapat SIM seperti pertama kali, meliputi tes
penglihatan, tes teori, dan tes kemampuan mengemudi. (vide Bukti P-7
hal.1)
2. Australia: (contoh di negara bagian New South Wales dan Victoria) Di
Link berita New South Wales, jelas disebut bahwa jika keterlambatan
kurang dari 6 bulan, maka dapat diperpanjangan dengan tanggal berlaku
yang sama dengan tanggal jika diperpanjang tepat waktu. Jika
keterlambatan 6 bulan sampai 5 tahun, maka dapat diperpanjang dengan
tanggal berlaku sesuai dengan tanggal cetak baru. Jika keterlambatan
lebih dari 5 tahun, maka diberlakukan prosedur pembuatan SIM dari
awal, meliputi tes penglihatan, tes pengetahuan lalu lintas, dan tes praktik
mengemudi. (vide Bukti P-8 hal.2). Di link berita negara bagian Victoria,
jelas disebutkan bahwa keterlambatan kurang dari 6 bulan, hanya
membayar biaya perpanjangan dan tes mata, bahkan tanpa ada denda
(vide Bukti P-8 hal.4). Sedangkan jika keterlambatan lebih dari 5 tahun,
diberlakukan semua prosedur, seperti tes penglihatan, tes pengetahuan
lalu lintas, dan tes kemampuan berkendara. (vide Bukti P-8 hal.5)
3. Malaysia: Memberikan masa tenggang perpanjangan SIM hingga 36
bulan setelah tanggal kedaluwarsa. Pengendara yang terlambat dalam
rentang masa tenggang tersebut cukup membayar denda/biaya
17
perpanjangan tanpa harus mengulang ujian mengemudi dari awal. Jika
keterlambatan lebih dari 36 bulan, maka harus menjalani semua ujian
kompetensi mengemudi. (vide Bukti P-9 hal.1)
4. Singapura (Road Transport Authority/Traffic Police): Disebutkan jika
perpanjangan melebihi 3 tahun dari tanggal kedaluwarsa, maka polisi
boleh menolak perpanjangannya. Artinya waktu 3 tahun ini adalah masa
tenggang. (vide Bukti P-9, hal.2)
5. Jepang: Memberlakukan perpanjangan SIM yang kedaluwarsa secara
berjenjang, Jika kurang dari 6 bulan, maka bisa diperpanjang dengan
mengisi sedikit dokumen dan mungkin akan ada tes ringan. Selain itu
harus dijelaskan alasan keterlambatannya, serta mungkin dikenakan
denda. Jika keterlambatan antara 6 bulan hingga 3 tahun, maka ada tes
mengemudi sederhana, bukan tes mengemudi yang penuh, hanya
menunjukkan
kemampuan
dasar
berkendara.
Terakhir,
jika
keterlambatan lebih dari 3 tahun, maka diharuskan mengikuti semua
prosedur mendapatkan SIM baru, termasuk (kemungkinan besar) ikut
sekolah mengemudi seperti pemula. (vide Bukti P-9 hal.3)
6. Afrika Selatan: Disebutkan jika memperpanjang SIM setelah masa
berlakunya lewat, maka harus mendaftar untuk SIM sementara terlebih
dahulu dengan biaya ekstra (diluar biaya perpanjangan) sambil
menunggu SIM diterbitkan. Tapi pengajuan SIM sementara itu tidak
memerlukan tes mengemudi, hanya tes penglihatan saja. (vide Bukti P-9
hal.4)
Kesimpulan Perbandingan Hukum: Berdasarkan praktik di berbagai negara
hukum (rule of law) di atas, standar internasional menunjukkan bahwa
keterlambatan perpanjangan SIM diatasi melalui instrumen denda
administratif/late fee, bukan dengan merampas kualifikasi kompetensi
pengemudi secara mutlak. Oleh karena itu, pengadopsian masa tenggang
(grace period) pada Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ adalah langkah yuridis yang
sangat rasional, moderat, dan sejalan dengan best practices dunia
internasional.
18
E. SKEMA SOLUSI NORMA MASA TENGGANG BERKALA (GRADUATED
GRACE PERIOD)
1. Kebutuhan Tafsir Inkonstitusional Bersyarat dengan Sistem Masa Tenggang
Berkala
Bahwa Pemohon tidak menolak filosofi evaluasi berkala 5 tahun demi
keselamatan publik. Namun, frasa "dan dapat diperpanjang" dalam Pasal 85
ayat (2) UU LLAJ, nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang
kaku. Guna mencapai keadilan yang proporsional, negara seharusnya
menerapkan sistem masa tenggang berkala (berjenjang) berbasis denda
administratif, bukan sanksi pemutihan kompetensi secara instan.
Sebagai contoh yang rasional, keterlambatan yang bersifat singkat (misal
harian atau bulanan) cukup dikenakan denda administratif yang proporsional
untuk memberikan efek jera dan menjamin penerimaan negara, tanpa
menghilangkan status kompetensi mengemudi. Kewajiban ujian ulang baru
logis diterapkan jika keterlambatan telah melewati batas waktu yang ekstrem
(misalnya lebih dari 1 tahun), di mana asumsi penurunan kompetensi
mengemudi baru masuk akal secara medis dan teknis. Oleh karena itu, frasa
tersebut harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai wajib
menyediakan regulasi masa tenggang berkala tersebut.
2. Penegasan Batas Fungsi Masa Tenggang (Pemisahan Tilang vs Hak
Administrasi)
Pemohon mempertegas batasan fungsi masa tenggang (grace period) yang
dimohonkan:
Pemohon mempertegas bahwa hak masa tenggang (grace period) yang
dimohonkan
sama
sekali
tidak
mengeliminasi
atau
mengurangi
kewenangan kepolisian untuk melakukan penegakan hukum lalu lintas di
jalan raya.
Selama masa tenggang berjalan dan SIM dalam keadaan kedaluwarsa,
pemegang SIM tetap bisa dianggap tidak memiliki SIM yang berlaku di
jalan raya, sehingga tetap sah untuk dikenakan sanksi tilang/denda
pelanggaran lalu lintas oleh pihak Kepolisian sesuai ketentuan hukum yang
berlaku apabila kedapatan mengemudikan kendaraan. Hal seperti ini juga
berlaku di negara negara yang disebut tadi.
19
Masa tenggang (grace period) yang dimohonkan oleh Pemohon murni dan
terbatas pada HAK ADMINISTRASI PERPANJANGAN, yaitu hak agar
pemegang SIM yang terlambat tersebut dapat memperpanjang SIM-nya di
loket Satpas cukup dengan membayar biaya perpanjangan resmi dan
denda administratif keterlambatan, tanpa serta-merta dicabut kualifikasi
kompetensinya dan dipaksa mengikuti semua prosedur pembuatan SIM
baru dari awal, termasuk ujian teori dan praktik.
3. Penjelasan
Konstruksi
Normatif:
Keterlambatan
Berjenjang,
Denda
Berjenjang, dan Keterlambatan Ekstrem
Bahwa untuk memberikan kepastian hukum yang adil (legal certainty) dan
mencegah timbulnya penafsiran liar dalam pelaksanaan grace period (masa
tenggang), Pemohon memperjelas batasan dan kerangka teknis dari
mekanisme perpanjangan SIM sebagai berikut:
a. Skema Keterlambatan Berjenjang dan Denda Administratif Berjenjang:
Mekanisme perpanjangan SIM yang ideal dan proporsional hendaknya
menerapkan skema penjenjangan waktu keterlambatan yang diikuti
dengan denda administratif secara berjenjang (tiered administrative fine):
Tingkat I (Keterlambatan Ringan: 1 s.d. 30 Hari): Diberikan masa
tenggang perpanjangan langsung di loket Satpas/layanan online tanpa
ujian ulang, dengan dikenakan denda administratif ringan (misal: 25%
dari biaya perpanjangan).
Tingkat II (Keterlambatan Sedang: 31 s.d. 90 Hari): Diberikan masa
tenggang perpanjangan, dengan dikenakan denda administratif tingkat
sedang (misal: 50% dari biaya perpanjangan).
Tingkat III (Keterlambatan Lanjut: 91 s.d. 365 Hari / 1 Tahun):
Diberikan masa tenggang perpanjangan, dengan dikenakan denda
administratif maksimal (misal: 75% dari biaya perpanjangan) serta
wajib melewati pendaftaran prapraktik/pemeriksaan kesehatan ulang,
namun tetap tanpa mengulang ujian teori dan praktik dari awal.
b. Batasan Keterlambatan Ekstrem (Extreme Delay): Yang dimaksud dengan
"Keterlambatan Ekstrem" adalah kondisi di mana pemegang SIM terlambat
melakukan perpanjangan melampaui batas toleransi maksimal 1 (satu)
tahun/ 365 hari sejak tanggal jatuh tempo kedaluwarsa. Pemohon
20
menegaskan bahwa terhadap kondisi Keterlambatan Ekstrem (>1 tahun)
ini, tindakan hukum berupa pencabutan hak perpanjangan otomatis dan
kewajiban untuk mengikuti seluruh proses penerbitan SIM baru dari awal
(ujian teori dan praktik) adalah tindakan yang sah, masuk akal, dan
proporsional, karena jeda waktu yang terlalu panjang sangat rasional untuk
dievaluasi ulang kompetensinya.
Dengan konstruksi ini, negara tetap memiliki instrumen penegakan disiplin
(deterrent effect) melalui denda berjenjang dan batas keterlambatan ekstrem,
tanpa harus mengorbankan hak konstitusional warga negara yang hanya
terlambat dalam hitungan hari atau bulan.
F. PENEGASAN TIDAK NE BIS IN IDEM DAN ALASAN OVERRULING
PRECEDENT
1. Perbedaan Permohonan a quo dengan Putusan MK Nomor 42/PUU-XXI/2023
dan Putusan Nomor 183/PUU-XXIV/2026 (Penegasan Tidak Adanya Ne Bis
In Idem)
Bahwa untuk memenuhi asas kepastian hukum serta menindaklanjuti arahan
Majelis Hakim Mulia terkait keberadaan Putusan MK Nomor 42/PUU-XXI/2023
dan
Putusan
Nomor
183/PUU-XXIV/2026,
Pemohon
menguraikan
perbandingan dan perbedaan mendasar guna menegaskan bahwa
permohonan a quo TIDAK NE BIS IN IDEM, dengan pertimbangan hukum
sebagai berikut:
a. Terhadap Putusan MK Nomor 42/PUU-XXI/2023 (Ditolak):
Bahwa perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023 pada pokoknya menitikberatkan
pada permohonan perubahan masa berlaku SIM dari 5 (lima) tahun
menjadi seumur hidup (mengubah jangka waktu masa berlaku).
Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo SANGAT BERBEDA.
Pemohon TIDAK MEMINTA agar masa berlaku SIM diubah menjadi
seumur hidup, melainkan tetap sepakat dengan masa berlaku 5 (lima)
tahun.
Batu uji dan penekanan permohonan a quo murni berfokus pada
"ketiadaan jaminan kepastian hukum dan masa tenggang (grace period)
akibat frasa 'dapat diperpanjang' dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ", yang
21
berujung pada sanksi eksesif berupa pengulangan ujian dari nol saat
keterlambatan administratif terjadi.
Dengan demikian, isu konstitusionalitas yang diusung Pemohon memiliki
dasar argumentasi (posita) dan tuntutan (petitum) yang substansial dan
berbeda secara mendasar dari Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023.
b. Terhadap Putusan MK Nomor 183/PUU-XXIV/2026 (Tidak Dapat Diterima):
Bahwa permohonan Perkara Nomor 183/PUU-XXIV/2026 diputus Tidak
Dapat
Diterima
(N.O.)
oleh
Mahkamah
karena
cacat
formalitas/kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang tidak
mampu membuktikan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik,
aktual, dan faktual.
Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon telah memperbaiki dan
melengkapi uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) secara eksplisit
dengan melampirkan bukti-bukti konkret berupa SIM milik Pemohon
pribadi [1326-8506-000149], bukti keterlambatan, serta kronologi
penolakan perpanjangan secara langsung oleh petugas di Satpas,
sehingga Pemohon secara sah memegang kerugian faktual yang nyata.
Oleh karena permohonan terdahulu gugur pada ranah syarat formalitas
(N.O) dan belum masuk ke dalam pokok penalaran konstitusionalitas
norma secara substantif, maka permohonan a quo secara hukum layak
dan berhak untuk diperiksa serta diputus pokok perkaranya oleh
Mahkamah Konstitusi.
2. Alasan Konstitusional Mengapa Mahkamah Konstitusi Perlu Mengubah/
Mengoreksi Pendirian Hukum Terdahulu (Overruling Precedent)
Bahwa Pemohon menyadari keberadaan yurisprudensi Mahkamah dalam
Putusan Nomor 42/PUU-XXI/2023. Namun, Pemohon memohon Majelis
Hakim Mulia untuk melakukan penyempurnaan/pergeseran pendirian hukum
(overruling precedent) berdasarkan pertimbangan dan batu uji konstitusional
baru yang belum pernah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu, dengan
alasan-alasan sebagai berikut:
a. Penggunaan Batu Uji dan Sudut Pandang Konstitusional yang Berbeda:
22
Pada perkara terdahulu (Putusan 42/2023), pengujian berfokus pada
pasal mengenai jangka waktu masa berlaku SIM (5 tahun) yang diuji
terhadap hak atas kepemilikan dan kepastian hukum secara umum.
Dalam permohonan a quo, Pemohon menggunakan batu uji yang berbeda
dan lebih spesifik, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam konteks
"Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)"
serta Asas Proporsionalitas Sanksi Administrasi.
Pemohon tidak mempermasalahkan angka "5 tahun" masa berlaku SIM,
melainkan menguji ketiadaan kepastian norma grace period (masa
tenggang) pada frasa 'dapat diperpanjang' dalam Pasal 85 ayat (2) UU
LLAJ yang mengakibatkan lahirnya sanksi yang tidak seimbang
(disproportionate punishment) pada aturan pelaksana di tingkat bawah.
b. Adanya Perubahan Objek dan Konstruksi Hukum yang Diuji:
Perkara terdahulu meminta penafsiran ekstrem (menjadikan SIM seumur
hidup) yang dinilai Mahkamah merusak sistem evaluasi kompetensi untuk
keselamatan berlalu lintas. Dengan pertimbangan hukum “Kepemilikan
SIM memerlukan penilaian kompetensi, keterampilan, dan kesehatan
secara berkala yang dievaluasi setiap 5 tahun sekali demi keselamatan
berlalu lintas”.
Sebaliknya, permohonan a quo menawarkan solusi konstitusional yang
moderat dan terukur (Constitutional Harmonization), yaitu meminta
Mahkamah menyatakan frasa "dapat diperpanjang" Inkonstitusional
Bersyarat (Conditionally Unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai wajib
memuat masa tenggang (grace period) berbasis denda administratif.
c. Timbulnya Kerugian Sosiologis dan Praktik Kesewenang-wenangan
(Constitutional Harm) yang Baru Kelihatan di Lapangan:
Dalam
pertimbangan
perkara
terdahulu,
Mahkamah
belum
mempertimbangkan dampak sosiologis di mana ketiadaan norma masa
tenggang di tingkat Undang-Undang telah memberikan "cek kosong"
kepada institusi pelaksana untuk menerapkan aturan telat 1 (satu) hari
wajib ujian dari nol.
Menyamakan kedudukan hukum warga negara yang terlambat 24 jam
karena musibah/kelalaian administratif dengan orang yang tidak pernah
23
memiliki SIM sama sekali adalah bentuk ketidakadilan nyata (manifest
injustice) yang bertentangan dengan asas rasionalitas hukum konstitusi.
IV. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN UNTUK DIPUTUS (PETITUM)
Berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum, argumen, dan fakta di atas, Pemohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan keputusan
sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "dapat diperpanjang" dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan secara bersyarat
(conditionally unconstitutional) dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:
“…dapat diperpanjang, termasuk memberikan hak masa tenggang (grace
period) dengan sanksi denda administratif berjenjang sesuai tingkat
keterlambatan, dan baru diwajibkan mengikuti proses penerbitan baru dari awal
apabila telah melewati batas keterlambatan ekstrem (lebih dari 1 tahun)”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti secara daring (online) melalui e-mail yang diberi tanda Bukti
P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Pegawai atas nama
Pemohon (fotokopi dari alat bukti yang dibubuhi meterai);
2. Bukti P-2
: Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (fotokopi dari alat bukti yang tidak
dibubuhi meterai);
3. Bukti P-3
: Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (fotokopi dari alat bukti yang
tidak dibubuhi meterai);
24
4. Bukti P-4
: Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Pemohon
(fotokopi dari alat bukti yang dibubuhi meterai);
5. Bukti P-5
: Fotokopi Salinan Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan
Penandaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2023 (fotokopi dari alat bukti yang tidak
dibubuhi meterai);
6. Bukti P-6
: Fotokopi Surat Tugas Penyusunan Soal Asesmen (fotokopi
dari alat bukti yang dibubuhi meterai);
7. Bukti P-7
: Fotokopi Berita Luar Negeri Amerika tentang Perpanjangan
SIM (fotokopi dari alat bukti yang dibubuhi meterai);
8. Bukti P-8
: Fotokopi Berita Luar Negeri Australia tentang Perpanjangan
SIM (fotokopi dari alat bukti yang dibubuhi meterai);
9. Bukti P-9
: Fotokopi Kumpulan Berita Luar Negeri tentang Perpanjangan
SIM (fotokopi dari alat bukti yang dibubuhi meterai).
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554) selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
25
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah
permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa "dapat
diperpanjang" dalam norma Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 13 Juli 2026
secara daring (online) dengan disertai daftar alat bukti dan alat bukti yang diberi
tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dalam bentuk softfile dan belum dibubuhi
meterai atau di-nazegelen diterima Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2026
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 266/PUU/PAN.MK/
AP3/07/2026 bertanggal 13 Juli 2026.
[3.3.2]
Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengar pokok-
pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi/isi permohonan
yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2026, Mahkamah telah memberi nasihat
agar Pemohon memperbaiki permohonan sekaligus mengingatkan membubuhi
meterai atau di-nazegelen pada alat bukti yang digunakan untuk mendukung dalil-
dalil Pemohon. Berkenaan dengan nasihat tersebut, Mahkamah memberikan
kesempatan
kepada
Pemohon
untuk
memperbaiki
dan
melengkapi
permohonannya, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung
sejak sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara
Pengujian
Undang-Undang
(selanjutnya
disebut
PMK
7/2025).
Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PMK 7/2025, Mahkamah memberikan
tenggang waktu penyerahan perbaikan permohonan, yakni pada hari Senin, 3
Agustus 2026, pukul 12.00 WIB, yang dapat diajukan secara daring (online) atau
luring (offline) dan perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon atau
kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) PMK 7/2025. Mahkamah
26
juga mengingatkan Pemohon agar melengkapi alat bukti yang diajukan dengan
membubuhi meterai atau di-nazegelen pada alat bukti tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 21 Juli
2026, hlm. 16-18].
[3.3.3]
Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, pengajuan permohonan
pengujian undang-undang di Mahkamah, disyaratkan permohonan ditandatangani
oleh Pemohon atau kuasanya serta adanya alat bukti yang mendukung permohonan
[vide Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) PMK 7/2025]. Demikian juga dalam hal
permohonan diajukan secara daring (online), ketentuan Pasal 12 ayat (2) PMK
7/2025 menentukan bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang
ditandangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. Selain itu, ketentuan Pasal 12 ayat
(3) PMK 7/2025 menentukan bahwa permohonan disertai dengan penyampaian alat
bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut,
pengajuan Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya,
disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai atau di-nazegelen untuk
mendukung permohonan termasuk penyampaian berkas alat bukti yang dibubuhi
meterai atau di-nazegelen bagi permohonan yang diajukan secara daring (online)
tersebut merupakan bagian dari penilaian atas keterpenuhan syarat formil
pengajuan permohonan.
[3.3.4]
Bahwa berkenaan dengan perbaikan permohonan a quo, Pemohon telah
menyerahkan perbaikan permohonan secara daring (online) melalui e-mail dalam
bentuk softfile sekaligus melengkapi alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai
dengan Bukti P-9, diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2026. Namun, hingga
berakhirnya sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa
perbaikan permohonan, telah ternyata Pemohon hanya menyerahkan perbaikan
Permohonan dalam bentuk softfile dan melengkapi alat bukti dalam bentuk softfile,
sehingga perbaikan Permohonan yang diserahkan kepada Mahkamah tanpa tanda
tangan Pemohon serta alat bukti berupa fotokopi dari alat bukti yang sebagian (Bukti
P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-5) tidak dibubuhi meterai atau di-nazegelen, dengan tidak
menyerahkan berkas permohonan dalam bentuk fisik baik perbaikan permohonan
maupun alat bukti Pemohon, sebagaimana pengakuan Pemohon yang dikonfirmasi
Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, sehingga alat bukti tidak dapat
disahkan di persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 3 Agustus 2026, hlm. 7].
27
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat
bahwa oleh karena perbaikan permohonan tidak ditandatangani oleh Pemohon dan
tidak disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai atau di-nazegelen, tidak
terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo tidak
memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun
oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan
pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak memiliki syarat formil untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
28
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
29
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Triyono Edy Budhiarto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum sebagai berikut: a. Terhadap Putusan MK Nomor 42/PUU-XXI/2023 (Ditolak): Bahwa perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023 pada pokoknya menitikberatkan pada permohonan perubahan masa berlaku SIM dari 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup (mengubah jangka waktu masa berlaku). Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo SANGAT BERBEDA. Pemohon TIDAK MEMINTA agar masa berlaku SIM diubah menjadi seumur hidup, melainkan tetap sepakat dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. Batu uji dan penekanan permohonan a quo murni berfokus pada "ketiadaan jaminan kepastian hukum dan masa tenggang (grace period) akibat frasa 'dapat diperpanjang' dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ", yang 21 berujung pada sanksi eksesif berupa pengulangan ujian dari nol saat keterlambatan administratif terjadi. Dengan demikian, isu konstitusionalitas yang diusung Pemohon memiliki dasar argumentasi (posita) dan tuntutan (petitum) yang substansial dan berbeda secara mendasar dari Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023. b. Terhadap Putusan MK Nomor 183/PUU-XXIV/2026 (Tidak Dapat Diterima): Bahwa permohonan Perkara Nomor 183/PUU-XXIV/2026 diputus Tidak Dapat Diterima (N.O.) oleh Mahkamah karena cacat formalitas/kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang tidak mampu membuktikan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan faktual. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon telah memperbaiki dan melengkapi uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) secara eksplisit dengan melampirkan bukti-bukti konkret berupa SIM milik Pemohon pribadi [1326-8506-000149], bukti keterlambatan, serta kronologi penolakan perpanjangan secara langsung oleh petugas di Satpas, sehingga Pemohon secara sah memegang kerugian faktual yang nyata. Oleh karena permohonan terdahulu gugur pada ranah syarat formalitas (N.O) dan belum masuk ke dalam pokok penalaran konstitusionalitas norma secara substantif, maka permohonan a quo secara hukum layak dan berhak untuk diperiksa serta diputus pokok perkaranya oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Alasan Konstitusional Mengapa Mahkamah Konstitusi Perlu Mengubah/ Mengoreksi Pendirian Hukum Terdahulu (Overruling Precedent) Bahwa Pemohon menyadari keberadaan yurisprudensi Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XXI/2023. Namun, Pemohon memohon Majelis Hakim Mulia untuk melakukan penyempurnaan/pergeseran pendirian hukum (overruling precedent) berdasarkan pertimbangan dan batu uji konstitusional baru yang belum pernah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Penggunaan Batu Uji dan Sudut Pandang Konstitusional yang Berbeda: 22 Pada perkara terdahulu (Putusan 42/2023), pengujian berfokus pada pasal mengenai jangka waktu masa berlaku SIM (5 tahun) yang diuji terhadap hak atas kepemilikan dan kepastian hukum secara umum. Dalam permohonan a quo, Pemohon menggunakan batu uji yang berbeda dan lebih spesifik, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam konteks "Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)" serta Asas Proporsionalitas Sanksi Administrasi. Pemohon tidak mempermasalahkan angka "5 tahun" masa berlaku SIM, melainkan menguji ketiadaan kepastian norma grace period (masa tenggang) pada frasa 'dapat diperpanjang' dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ yang mengakibatkan lahirnya sanksi yang tidak seimbang (disproportionate punishment) pada aturan pelaksana di tingkat bawah. b. Adanya Perubahan Objek dan Konstruksi Hukum yang Diuji: Perkara terdahulu meminta penafsiran ekstrem (menjadikan SIM seumur hidup) yang dinilai Mahkamah merusak sistem evaluasi kompetensi untuk keselamatan berlalu lintas. Dengan pertimbangan hukum “Kepemilikan SIM memerlukan penilaian kompetensi, keterampilan, dan kesehatan secara berkala yang dievaluasi setiap 5 tahun sekali demi keselamatan berlalu lintas”. Sebaliknya, permohonan a quo menawarkan solusi konstitusional yang moderat dan terukur (Constitutional Harmonization), yaitu meminta Mahkamah menyatakan frasa "dapat diperpanjang" Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai wajib memuat masa tenggang (grace period) berbasis denda administratif. c. Timbulnya Kerugian Sosiologis dan Praktik Kesewenang-wenangan (Constitutional Harm) yang Baru Kelihatan di Lapangan: Dalam pertimbangan perkara terdahulu, Mahkamah belum mempertimbangkan dampak sosiologis di mana ketiadaan norma masa tenggang di tingkat Undang-Undang telah memberikan "cek kosong" kepada institusi pelaksana untuk menerapkan aturan telat 1 (satu) hari wajib ujian dari nol. Menyamakan kedudukan hukum warga negara yang terlambat 24 jam karena musibah/kelalaian administratif dengan orang yang tidak pernah 23 memiliki SIM sama sekali adalah bentuk ketidakadilan nyata (manifest injustice) yang bertentangan dengan asas rasionalitas hukum konstitusi. IV. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN UNTUK DIPUTUS (PETITUM) Berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum, argumen, dan fakta di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan keputusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa "dapat diperpanjang" dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “…dapat diperpanjang, termasuk memberikan hak masa tenggang (grace period) dengan sanksi denda administratif berjenjang sesuai tingkat keterlambatan, dan baru diwajibkan mengikuti proses penerbitan baru dari awal apabila telah melewati batas keterlambatan ekstrem (lebih dari 1 tahun)” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti secara daring (online) melalui e-mail yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Pegawai atas nama Pemohon (fotokopi dari alat bukti yang dibubuhi meterai); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (fotokopi dari alat bukti yang tidak dibubuhi meterai); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (fotokopi dari alat bukti yang tidak dibubuhi meterai); 24 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Pemohon (fotokopi dari alat bukti yang dibubuhi meterai); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 (fotokopi dari alat bukti yang tidak dibubuhi meterai); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tugas Penyusunan Soal Asesmen (fotokopi dari alat bukti yang dibubuhi meterai); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Luar Negeri Amerika tentang Perpanjangan SIM (fotokopi dari alat bukti yang dibubuhi meterai); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Luar Negeri Australia tentang Perpanjangan SIM (fotokopi dari alat bukti yang dibubuhi meterai); 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kumpulan Berita Luar Negeri tentang Perpanjangan SIM (fotokopi dari alat bukti yang dibubuhi meterai). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repu
