267/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 267/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Lina Alamat : Jalan Tambora I Gang Ikan Nomor 39, RT.008/RW.002, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Sandra Paramita Alamat : Jalan Cemara Nomor 20A RT.001/RW.011, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon II Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Januari 2026 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, dan Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, tim pada kantor hukum “Leo & Partner”, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 258/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 267/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 22 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 3 Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 4 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut: 3. PEMOHON I merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-4). 4. PEMOHON II merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-5). 5. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan PARA PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 7. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 5 b) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 8. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut: Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” 9. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin (8), PARA PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa PARA PEMOHON merupakan perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-4), di mana PEMOHON I sebelumnya berprofesi sebagai Staf Keuangan di Perusahaan PT. Mega Mitra Konstruksi (Bukti P-6), dan PEMOHON II (Bukti P-5) berprofesi sebagai Staf Keuangan di Perusahaan PT. Karya Jasa Bangsa (Bukti P-7). b. Bahwa PARA PEMOHON dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, bertindak semata-mata berdasarkan perintah atasan mereka, yaitu Sdr. Budihardjo Hadisurjo sebagai Direktur Perusahaan PARA PEMOHON, dengan itikad baik tanpa memperoleh keuntungan pribadi apapun. c. Bahwa PARA PEMOHON bekerja dalam lingkungan perusahaan yang tidak sehat. Kedua perusahaan tempat PARA PEMOHON bekerja menerapkan praktik yang tidak wajar, yaitu menggunakan rekening pribadi karyawan, termasuk rekening PARA PEMOHON, untuk melakukan transaksi keuangan perusahaan. PARA PEMOHON secara rutin menerima perintah dari Sdr. Budihardjo Hadisurjo selaku atasan mereka, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadinya, dengan menggunakan dana perusahaan dan/atau dana 6 pribadi PARA PEMOHON. Perintah-perintah tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp, baik secara tertulis maupun lisan (Bukti P-9 dan Bukti P-10). d. Bahwa pada awal Juli 2024, Kedua Perusahaan mulai mengalami masalah keuangan dan dengan sengaja Sdr. Budihardjo Hadisurjo menuding PARA PEMOHON telah menggelapkan dana perusahaan, melakukan pemecatan secara sepihak, dan melaporkan PARA PEMOHON atas tindak pidana penggelapan ke Polres Metro Jakarta Barat. Padahal, PARA PEMOHON tidak pernah melakukan penggelapan dana apapun. Selama ini, PARA PEMOHON hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya (Vide Bukti P-9 dan Bukti P-10) dan bahkan PARA PEMOHON sendiri telah dirugikan secara finansial akibat menjalankan perintah atasannya untuk menggunakan uang perusahaan dalam memenuhi kepentingan pribadi atasannya tersebut, yang mana dalam hal ini adalah Sdr. Budihardjo Hadisurjo. e. Bahwa dalam kondisi di bawah tekanan, PARA PEMOHON dibuat seolah-olah mereka telah menggunakan uang perusahaan. Padahal, seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh PARA PEMOHON sudah jelas dilaksanakan atas perintah langsung dari Sdr. Budihardjo Hadisurjo, baik secara lisan maupun melalui pesan tertulis, dan seluruh pelaksanaan perintah tersebut senantiasa dilaporkan kembali kepada Sdr. Budihardjo Hadisurjo selaku Direktur PT. Mega Mitra Konstruksi dan PT. Karya Jasa Bangsa dan tidak pernah dibantah atau dipermasalahkan olehnya (Vide Bukti P-9 dan P-10). Hal ini merupakan implikasi langsung dari posisi PARA PEMOHON yang tidak berada pada kedudukan yang seimbang dan rentan terhadap kehendak pihak yang memiliki kuasa. Ancaman implisit maupun eksplisit berupa konsekuensi profesional menjadikan PARA PEMOHON berada dalam kondisi tertekan secara psikologis. f. Bahwa akibat berlakunya norma a quo, PARA PEMOHON justru diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung risiko hukum pidana atas kebijakan dan praktik internal perusahaan yang berada di luar kewenangan PARA PEMOHON; 7 g. Kemudian, PARA PEMOHON secara tiba-tiba dilaporkan dalam Laporan Polisi di Polres Jakarta Barat dengan LP Nomor: LP/B/1314/X/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, tertanggal 06 Oktober 2025 (Vide Bukti P-8). h. Bahwa seluruh proses hukum yang dihadapi PARA PEMOHON akan menggunakan KUHP baru, sebagaimana ketentuan Pasal 618 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang- Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.” i. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin perlindungan hukum yang adil, dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Penerapan ketentuan Pasal 488 KUHP, dalam praktiknya membuka ruang penyalahgunaan relasi kuasa, di mana pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat menjadikan bawahannya sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pekerjaan. Kondisi tersebut, menempatkan PARA PEMOHON dalam posisi terdesak dan tidak setara, dan berakibat menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, serta ancaman kriminalisasi terhadap PARA PEMOHON yang bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Pada akhirnya telah menghilangkan rasa aman PARA PEMOHON dalam menjalankan hak dan kewajiban hukumnya sebagai warga negara; 10. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. 8 III. ALASAN PERMOHONAN A. Ketentuan Pasal 488 KUHP yang tidak memberikan pengecualian, tidak memberikan perlindungan hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 1. Bahwa ketentuan Pasal 488 KUHP menyatakan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” Ketentuan ini hanya memuat rumusan delik dan ancaman pidana, namun tidak disertai dengan ayat lanjutan yang mengatur pengecualian, khususnya dalam hal perbuatan dilakukan berdasarkan perintah atasan yang sah dan otentik dalam konteks hubungan kerja yang hierarkis; 2. Bahwa menurut teori keadilan dari Aristoteles, keadilan distributif mengharuskan bahwa distribusi hak dan tanggung jawab pidana harus proporsional dengan kontribusi dan peran masing-masing individu. Dalam konteks relasi kerja yang hierarkis, pihak bawahan yang bertindak atas perintah atasan memiliki posisi dan kontribusi yang berbeda dengan atasan yang memberikan perintah. Oleh karena itu, tidak adil jika pihak bawahan dan atasan diperlakukan secara sama dalam hal pertanggungjawaban pidana, karena mereka memiliki peran yang fundamentally berbeda. Ketiadaan pengaturan pengecualian (self- executing exemption) dalam Pasal 488 KUHP mengakibatkan pihak bawahan yang bertindak dengan itikad baik dan mengikuti perintah atasan diperlakukan sama dengan atasan yang memberikan perintah, sehingga melanggar prinsip keadilan distributif Aristoteles; 3. Bahwa meskipun terdapat Pasal 44 KUHP yang menyatakan “Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya,” namun ketentuan tersebut tidak serta-merta menghapus pemidanaan. Pasal 44 KUHP hanya berfungsi sebagai dalil pembelaan (excuse) di tahap 9 pembuktian dalam proses peradilan pidana, bukan sebagai perlindungan preventif (self-executing), sehingga perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan meskipun perbuatan dilakukan atas dasar perintah atasan yang sah; 4. Bahwa dalam konteks relasi kerja yang hierarkis dan asimetris, ketiadaan perlindungan preventif dalam Pasal 488 KUHP menciptakan ketidakseimbangan yang fundamental. Pihak bawahan harus melalui proses penyelidikan dan persidangan untuk membuktikan bahwa mereka bertindak atas perintah atasan dengan itikad baik, sementara dalam tahap penyelidikan bawahan tidak diberikan kesempatan yang setara dengan pelapor untuk menyampaikan keterangan mereka. Kondisi ini mengakibatkan pihak bawahan berada dalam posisi yang sangat lemah dan tidak seimbang (unequal footing) sejak awal proses penyelidikan, sehingga melanggar prinsip equality before the law; 5. Bahwa rumusan Pasal 488 KUHP yang demikian membuka celah penyalahgunaan relasi kuasa, di mana pihak atasan atau pemberi perintah dapat menjadikan ketentuan tersebut sebagai alat pemidanaan terhadap bawahan untuk mengalihkan tanggung jawab atau menekan pihak bawahan agar mengakui perbuatan tertentu dengan janji pencabutan laporan pidana. Pola penyalahgunaan relasi kuasa ini menciptakan ketidakseimbangan yang melanggar equality before the law, sehingga menjadikan pihak subordinat sebagai pihak yang dikorbankan dan dijadikan kambing hitam akibat relasi kuasa yang tidak seimbang; 6. Bahwa Pasal 488 KUHP dirumuskan secara umum dan berlaku terhadap “setiap orang”, tanpa memberikan pembedaan normatif antara: A. pelaku yang bertindak secara mandiri atas kehendaknya sendiri; dan B. pelaku yang bertindak dalam kapasitas sebagai bawahan, semata- mata untuk melaksanakan perintah atasan yang sah dalam hubungan jabatan. 7. Bahwa Akibat dari rumusan tersebut, Pasal 488 KUHP menempatkan bawahan dan atasan dalam posisi normatif yang identik, meskipun secara faktual, struktural, dan fungsional keduanya berada dalam posisi yang sama sekali berbeda; 10 8. Bahwa dalam sistem negara hukum, tanggung jawab pidana mensyaratkan adanya otonomi kehendak dan kebebasan bertindak. Namun dalam relasi kerja yang bersifat hierarkis—terutama dalam birokrasi negara-bawahan secara inheren berada dalam posisi: - terikat pada perintah jabatan; - berada dalam hubungan subordinasi struktural; - menghadapi konsekuensi hukum dan administratif apabila menolak perintah yang sah. 9. Dengan demikian, menyamakan posisi bawahan dengan pelaku yang bertindak secara bebas dan mandiri mengabaikan realitas konstitusional relasi kekuasaan, serta menimbulkan ketidakadilan struktural sehingga mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil. B. Ketentuan Pasal 488 KUHP telah bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan jaminan setiap orang memiliki hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan ini sesuai dengan prinsip due process of law dan equality before the law. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam pelaksanaannya hukum tersebut harus memiliki keadilan yang menjamin sebuah kepastian serta sekaligus memiliki kepastian yang tidak mengesampingkan keadilan; 2. Bahwa hak seseorang untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum serta pengakuan dan kepastian hukum yang adil juga telah diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional, diantaranya sebagai berikut: Universal Declaration of Human Rights Article (7) yang menyatakan” “All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.” International Covenant on Civil and Political Rights Article 2 (1) 11 “Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law” Bahwa keberadaan instrumen hukum internasional menunjukkan sejatinya hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law) merupakan hak yang harus dijamin keberadaannya oleh setiap negara-negara berdaulat di dunia; 3. Bahwa Pasal 488 KUHP tidak menyediakan mekanisme normatif di tingkat rumusan pasal yang dapat memberikan kepastian hukum bagi bawahan yang melaksanakan perintah jabatan yang sah. Akibatnya, bawahan baru dapat mengajukan pembelaan melalui mekanisme pembuktian di tahap proses peradilan, tanpa adanya jaminan sejak awal bahwa perbuatannya tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana; 4. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena: A. warga negara tidak dapat mengetahui secara pasti sejak awal apakah tindakannya merupakan tindak pidana; B. perlindungan hukum baru muncul setelah melalui proses peradilan yang panjang; C. norma pidana kehilangan fungsi utamanya sebagai lex certa. 5. Bahwa akibat langsung dari rumusan Pasal 488 KUHP, bawahan berada dalam situasi dilematis: apabila melaksanakan perintah jabatan yang sah, berpotensi dipidana; apabila menolak perintah tersebut, berpotensi dikenai sanksi administratif atau disiplin. Keadaan ini secara nyata menempatkan warga negara dalam posisi tidak mungkin bertindak benar secara hukum, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil; 6. Bahwa permohonan a quo tidak meminta Mahkamah merumuskan norma pidana baru, melainkan menegaskan batas konstitusional dari Pasal 488 KUHP agar: A. tidak diberlakukan terhadap bawahan yang bertindak semata-mata untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah; B. tidak menimbulkan kriminalisasi struktural; C. tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. 12 7. Bahwa relasi kuasa yang tidak seimbang, khususnya bawahan yang bertindak atas perintah atasan yang sah, secara langsung mencederai prinsip due process of law, equality before the law, serta asas praduga tidak bersalah, yang merupakan inti dari jaminan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. C. Ketentuan Pasal 488 KUHP tanpa pengecualian, telah bertentangan dengan prinsip perlindungan diri dan hak atas rasa aman sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa jaminan konstitusional tersebut menghendaki agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan secara proporsional; 2. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya menjamin perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan diri dari ancaman ketakutan, tekanan, dan dampak sosial yang timbul akibat tindakan negara melalui aparat penegak hukumnya. Dalam perkara a quo, Pasal 488 KUHP telah menempatkan PARA PEMOHON dalam proses hukum pidana tanpa kejelasan status hukum dan tanpa perlindungan prosedural yang memadai, sehingga menimbulkan stigma sosial sebagai pihak yang “bermasalah secara hukum”. Bahwa akibat langsung dari stigma dan ketidakpastian hukum tersebut, PARA PEMOHON mengalami kesulitan serius untuk memperoleh pekerjaan kembali. Status PARA PEMOHON sebagai pihak yang sedang atau pernah diproses secara pidana, meskipun belum pernah diperiksa secara patut dan belum dinyatakan bersalah, telah menimbulkan penolakan dari calon pemberi kerja, hilangnya kepercayaan profesional, serta tertutupnya kesempatan kerja di bidang keahlian PARA PEMOHON. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang berkelanjutan dan rasa tidak aman terhadap masa depan PARA PEMOHON. Bahwa situasi tersebut merupakan bentuk nyata dari “ancaman ketakutan” sebagaimana dimaksud dalam 13 Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena PARA PEMOHON harus menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi yang berat sebagai akibat dari penerapan norma hukum yang tidak menjamin perlindungan diri sejak tahap awal proses pidana. Negara, melalui keberlakuan norma a quo, justru menciptakan ketidakamanan hidup dan ketakutan untuk menjalani aktivitas sosial dan profesional secara wajar, sehingga telah melanggar kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga negara; 3. Bahwa asas nemo tenetur se ipsum accusare merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang melarang negara memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang dapat memberatkan atau menjerat dirinya sendiri. Asas tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Akibatnya, PARA PEMOHON dalam perkara ini berpotensi langsung ditempatkan dalam posisi terancam oleh proses pidana meskipun sejak awal laporan tersebut seharusnya tidak layak diterima; 4. Bahwa keseluruhan kondisi tersebut secara nyata dan fundamental telah melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang merupakan hak konstitusional yang fundamental dan tidak dapat dikurangi demi sistem penegakan hukum apapun. Hak atas perlindungan diri dan rasa aman merupakan prasyarat utama dalam negara hukum yang demokratis, sehingga tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 14 “(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah jabatan yang sah dari atasan yang berwenang.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang No …. Tahun ….. Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP a.n Lina; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP a.n Sandra Paramita; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Gaji (Formulir 1721-A1) atas nama PEMOHON I, diterbitkan oleh PT MKON dan ditandatangani oleh Budihardjo Hardisurjo; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Gaji (Formulir 1721-A1) atas nama PEMOHON II, diterbitkan oleh PT KJB dan ditandatangani oleh Budihardjo Hardisurjo; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/330/XII/RES.1.11/2025/SPKT/Restro JB, tertanggal 15 Desember 2025; 15 9. Bukti P-9 : Tangkapan Layar Pesan WhatsApp; 10. Bukti P-10 : Tangkapan Layar Pesan WhatsApp. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 16 terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 17 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 488 UU 1/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 488 UU 1/2023 “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang sebelumnya berprofesi sebagai staf keuangan pada PT. Mega Mitra Konstruksi (Pemohon I) dan pada PT. Karya Jaya Bangsa (Pemohon II), yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, tugas dan pekerjaan sebagai staf keuangan pada PT. Mega Mitra Konstruksi dan PT. Karya Jaya Bangsa telah dijalankan dengan itikad baik berdasarkan perintah atasan, in casu direktur perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa memperoleh 18 keuntungan pribadi, serta pelaksanaannya selalu dilaporkan kembali kepada direktur tanpa pernah disanggah ataupun dipermasalahkan. b. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, perusahaan kerap kali menerapkan praktik yang tidak wajar, yakni menggunakan rekening pribadi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan transaksi keuangan perusahaan, baik untuk kepentingan perusahaan, maupun untuk kepentingan pribadi, dengan menggunakan dana perusahaan dan/atau dana pribadi, yang juga turut merugikan finansial Pemohon I dan Pemohon II. c. Bahwa pada awal Juli 2024, kedua perusahaan mulai mengalami masalah keuangan, dan direktur perusahaan PT. Mega Mitra Konstruksi dan PT. Karya Jaya Bangsa, yakni Budiharjo Hadisurjo menuduh Pemohon I dan Pemohon II melakukan penggelapan dana perusahaan dan melakukan pemecatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II secara sepihak. d. Bahwa selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ke Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/1314/X/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, bertanggal 06 Oktober 2025. e. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, pelaporan dimaksud menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan yang seimbang dan rentan terhadap kehendak pihak yang berkuasa, serta menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam kondisi tertekan secara psikologis. f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beranggapan seluruh proses hukum yang dihadapi akan menggunakan UU 1/2023, di mana keberlakuan norma Pasal 488 UU 1/2023, justru memposisikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang harus menanggung risiko hukum pidana atas kebijakan dan praktik internal perusahaan yang sesungguhnya berada diluar kewenangan Pemohon I dan Pemohon II. g. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, penerapan norma Pasal 488 UU 1/2023 pada praktiknya membuka ruang penyalahgunaan relasi kuasa, di mana pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat menjadikan bawahannya sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara 19 pidana atas perbuatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pekerjaan. h. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, kondisi tersebut selain menempatkan Pemohon I dan Pemohon II dalam posisi terdesak dan tidak setara, juga menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, dan ancaman kriminalisasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II. Hal demikian pada akhirnya telah menghilangkan rasa aman Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalankan hak dan kewajiban hukumnya sebagai warga negara serta melanggar hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional baik yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang- undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang pernah berprofesi sebagai pegawai pada PT Mega Mitra Konstruksi dan PT. Karya Jaya Bangsa [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-7]. Mahkamah menilai, uraian mengenai adanya fakta-fakta konkret yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, merupakan sebab dan akibat adanya laporan dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ke Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1314/X/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, bertanggal 06 Oktober 2025 [vide Bukti P-8]. Selain itu, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terhadap laporan polisi dimaksud, telah terdapat Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/627/XII/RES.1.11./2025/Restro JB, bertanggal 15 Desember 2025, serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/330/XII/RES.1.11./2025/Restro JB, bertanggal 15 Desember 2025 dari Polres Metro Jakarta Barat, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Di mana dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dimaksud, Kapolres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya memberitahukan bahwa pada hari Senin, 20 tanggal 15 Desember 2025 penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas nama terlapor, in casu Pemohon I dan Pemohon II telah dimulai. Hal demikian menunjukkan bahwa terhadap dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dikenakan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah dimulai dilakukan penyidikan berdasarkan ketentuan dalam KUHP lama, bukan berdasarkan UU 1/2023. Selain itu, sekalipun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 618 UU 1/2023, seluruh proses hukum yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II akan menggunakan KUHP baru, in casu UU 1/2023, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunjukkan bukti lain perihal kelanjutan proses penyidikan pasca diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dimaksud, termasuk kejelasan status Pemohon I dan Pemohon II dalam laporan dugaan tindak pidana tersebut hingga saat ini, terutama karena telah adanya bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sangkaan atau dakwaan melanggar Pasal 488 UU 1/2023, sekalipun berkenaan dengan hal tersebut telah diingatkan oleh Mahkamah melalui penasihatan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan [vide Risalah Sidang pada tanggal 9 Januari 2026, hlm. 13-15]. Berdasarkan uraian serta bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah tidak memiliki cukup bukti serta tidak memiliki keyakinan bahwa permasalahan yang dialami Pemohon I dan Pemohon II memiliki keterkaitan dengan ketentuan norma yang mengatur tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 488 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, sekalipun Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara uraian serta bukti mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 11/PUU-V/2007 sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 22 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman 23 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari