266/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 266/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: PT Minera Power Generation, yang diwakili oleh: Nama : Debbrata Kumar Ghosh Jabatan : Direktur Alamat : Jalan Bek Murad, Tamansari Executive Residence RT 009, RW 001, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Juli 2026 memberikan kuasa Eliadi Hulu S.H., M.H., Saiful Salim, S.H., Muhammad Dany Daifullah, S.H., Vrancesco Jefta Hansen, S.H., Tridita Husna, S.H., dan Claudio Reginald Albert, S.H., masing- masing Advokat dan Konsultan Hukum di Eliadi Hulu & Partners Law Firm (El Law Firm), beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 1, Level 3, Unit 304, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 265/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 266/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 10 Juli 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the 3 protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam materi muatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang menyatakan: Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah sepanjang frasa “dua atau lebih kreditor” yang terdapat dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang berbunyi: Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 7/2025) menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang- undang dan Perppu”; 8. Bahwa objek pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP; 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian a quo merupakan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan bersama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang harus memenuhi kualifikasi dan syarat sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK 7/2025 berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut. Pasal 4 ayat (2) a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. 5 c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, maka perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa badan hukum privat merupakan subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang- undang sepanjang dapat menunjukkan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 serta adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya norma yang diuji; b. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo adalah PT MINERA POWER GENERATION, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh status badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, yang dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: 1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 07 tertanggal 24 November 2015; 2) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor AHU- 2469484.AH.01.01.-TAHUN 2015 tertanggal 01 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MINERA POWER GENERATION; 3) Akta Perubahan Terakhir Perseroan Nomor 29 Tanggal 18 Juni 2021; 4) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor AHU- 0035452.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 21 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT MINERA POWER GENERATION; Dalam Permohonan a quo, Pemohon diwakili oleh DEBBRATA KUMAR GHOSH, Warga Negara Inggris, Pemegang Passport Nomor 6 536584575, dalam kedudukannya sebagai Direktur. Oleh karenanya DEBBRATA KUMAR GHOSH tidak bertindak untuk kepentingan hukumnya, melainkan untuk kepentingan hukum Perseroan, yakni PT MINERA POWER GENERATION selaku Pemohon yang hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. c. Bahwa sebagai badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, Pemohon merupakan subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, kepentingan hukum, aset, kegiatan usaha, serta perlindungan hukum yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan; d. Bahwa keberadaan Pemohon sebagai badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, maka keberadaan Pemohon tidak hanya dimaknai sebagai entitas hukum yang menjalankan kegiatan usaha, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki dan menikmati hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil, perlindungan terhadap harta benda, perlindungan terhadap hak milik, serta perlindungan dari tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum; e. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan badan hukum privat yang sah menurut hukum Indonesia, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan karenanya berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. Bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, terlebih dahulu telah nyata bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat yang berhak mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma sebagaimana dijamin oleh Konstitusi. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, yakni adanya hak konstitusional 7 Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu Pemohon jelaskan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Adapun relevansi pasal-pasal di atas terhadap hak Pemohon adalah sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan perlindungan konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945; b. Bahwa Pemohon oleh UUD NRI 1945 diberikan hak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, oleh karenanya Pemohon berhak memperoleh jaminan bahwa setiap pembatasan maupun pengurangan hak-haknya dilakukan berdasarkan norma hukum yang memberikan kepastian hukum yang adil, rasional, dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan hukum; c. Bahwa Pemohon oleh UUD NRI 1945 diberikan hak atas perlindungan terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, oleh karenanya Pemohon berhak memperoleh perlindungan konstitusional 8 terhadap aset, kekayaan, kegiatan usaha, serta seluruh kepentingan hukum yang berada dalam penguasaan Pemohon; d. Bahwa Pemohon oleh UUD NRI 1945 diberikan hak untuk memiliki dan mempertahankan hak milik yang tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, oleh karenanya setiap tindakan hukum yang berpotensi menghilangkan penguasaan Pemohon atas harta kekayaannya harus dilakukan secara adil, berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta melalui mekanisme yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak Pemohon sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang; e. Bahwa selain itu, Pemohon juga memperoleh perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya setiap norma hukum yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak-hak Pemohon harus selaras dengan prinsip negara hukum, termasuk prinsip due process of law, keadilan substantif, larangan penyalahgunaan hak (abuse of rights), serta larangan penyelundupan hukum (fraus legis); f. Bahwa dengan demikian, hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas perlindungan harta benda, hak atas kepemilikan, dan hak untuk memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip negara hukum merupakan hak-hak konstitusional yang secara langsung diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada Pemohon; g. Bahwa oleh karena hak-hak konstitusional tersebut dijamin secara langsung oleh UUD NRI 1945, maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, yaitu adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 7/2025, yakni hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau Perppu dan kerugian konstitusional 9 tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak keperdataan debitor. Sejak putusan pailit diucapkan, seluruh harta kekayaan debitor ditempatkan dalam sita umum, kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta tersebut beralih kepada Kurator, serta debitor kehilangan keleluasaan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam UU 37/2004. b. Bahwa oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang mensyaratkan adanya "dua atau lebih Kreditor" merupakan syarat fundamental (constitutional threshold) yang menentukan dapat atau tidaknya negara menggunakan instrumen kepailitan maupun PKPU terhadap seorang debitor. Syarat tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum agar pembatasan terhadap hak-hak keperdataan debitor hanya dilakukan apabila benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. c. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan lembaga pengalihan piutang (cessie) sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata maupun kedudukan pihak penerima pengalihan piutang sebagai kreditor dalam hubungan hukum keperdataan. Permasalahan konstitusional yang dimohonkan pengujiannya terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai apakah akibat hukum pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata dapat digunakan untuk memenuhi syarat adanya “dua atau lebih Kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 apabila para kreditor mendasarkan tagihannya pada piutang yang sama. d. Bahwa keadaan tersebut nyata dialami oleh Pemohon dalam perkara PKPU yang diajukan oleh PT RWOOD RESOURCES INDONESIA terhadap Pemohon. PT RWOOD RESOURCES INDONESIA memperoleh status sebagai kreditor melalui pengalihan piutang 10 (cessie) dari PT LIMAS TUNGGAL. Status cessionaris tersebut kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Pemohon sekaligus diperhitungkan sebagai salah satu kreditor dalam memenuhi syarat adanya “dua atau lebih kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 dan PT LIMAS TUNGGAL sebagai cedent menjadi Kreditur lain yang disebut dalam berkas permohonan. Berdasarkan keadaan tersebut, Pengadilan Niaga memeriksa dan mengabulkan permohonan PKPU yang kemudian berujung pada putusan pailit terhadap Pemohon beserta seluruh akibat hukumnya; e. Bahwa akibat ketidakpastian hukum tersebut, Pemohon kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, seluruh harta Pemohon ditempatkan dalam sita umum, kegiatan usaha Pemohon terhenti, serta hak-hak ekonomi dan hak atas harta benda Pemohon mengalami pembatasan. Kerugian tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan mempunyai hubungan sebab akibat langsung dengan berlakunya frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang tidak memberikan batas mengenai penggunaan akibat hukum pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata untuk memenuhi syarat pengajuan permohonan pailit maupun PKPU. f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 karena hak konstitusional Pemohon telah dirugikan secara nyata, spesifik, aktual. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu Pemohon jelaskan hal-hal sebagai berikut; a. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 mensyaratkan adanya “dua atau lebih Kreditor” sebagai prasyarat diajukannya permohonan pailit 11 maupun PKPU. Namun demikian, norma tersebut maupun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak memberikan batas mengenai apakah akibat hukum pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata dapat digunakan untuk memenuhi syarat adanya “dua atau lebih Kreditor" apabila tagihan para kreditor berasal dari piutang yang sama. b. Bahwa ketiadaan batas pengaturan tersebut telah menyebabkan pengalihan piutang yang dilakukan oleh PT LIMAS TUNGGAL kepada PT RWOOD RESOURCES INDONESIA dipergunakan dalam permohonan PKPU terhadap Pemohon sebagai dasar untuk memperhitungkan terpenuhinya syarat adanya “dua atau lebih Kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. c. Bahwa berdasarkan konstruksi tersebut, PT RWOOD RESOURCES INDONESIA yang memperoleh hak tagih melalui pengalihan piutang dan PT LIMAS TUNGGAL yang mengalihkan piutang atas piutang yang sama sama-sama diperhitungkan sebagai kreditor dalam memenuhi syarat adanya “dua atau lebih Kreditor”, sehingga permohonan PKPU terhadap Pemohon dapat diajukan, diperiksa, dan selanjutnya dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. d. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bukan semata-mata disebabkan oleh keberadaan lembaga pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, melainkan karena frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 tidak memberikan batas mengenai penggunaan akibat hukum pengalihan piutang tersebut dalam memenuhi syarat pengajuan permohonan pailit maupun PKPU. Akibatnya, norma a quo diterapkan terhadap Pemohon dengan memperhitungkan pihak yang mengalihkan piutang dan pihak yang memperoleh piutang melalui pengalihan atas piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda. e. Bahwa oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang nyata, langsung, dan spesifik antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Tanpa adanya 12 pemaknaan terhadap frasa tersebut yang memungkinkan akibat hukum pengalihan piutang digunakan untuk memenuhi syarat adanya “dua atau lebih Kreditor”, permohonan PKPU terhadap Pemohon tidak akan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, sehingga kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak akan terjadi. Maka dengan demikian, syarat adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya telah dipenuhi oleh Pemohon. 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025, yaitu adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, status cessionaris sebagai kreditor tidak lagi dapat dipergunakan sebagai kreditor pemohon maupun sebagai kreditor lain untuk memenuhi syarat adanya “dua atau lebih kreditor” pada tahap pengajuan permohonan kepailitan atau PKPU. Dengan demikian, penggunaan status cessionaris sebagai dasar untuk memenuhi syarat pluralitas kreditor yang menjadi sumber kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi dimungkinkan, sehingga kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025. III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. FILOSOFI LAHIRNYA SYARAT “DUA KREDITOR ATAU LEBIH” DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT DAN PKPU 1. Bahwa hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan rezim hukum yang dibentuk untuk 13 menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang melibatkan lebih dari satu kepentingan kreditor terhadap harta kekayaan debitor. Oleh karena itu, hukum kepailitan dan PKPU sejak semula tidak dirancang sebagai instrumen penagihan piutang oleh seorang kreditor terhadap seorang debitor, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang bersifat kolektif (collective debt resolution) guna melindungi kepentingan seluruh kreditor secara proporsional. Bahwa sifat kolektif tersebut tercermin dalam mekanisme yang diatur dalam UU 37/2004. Dalam kepailitan, kolektivitas diwujudkan melalui sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor yang kemudian dibereskan untuk kepentingan seluruh kreditor sesuai dengan prinsip pari passu pro rata parte. Adapun dalam PKPU, kolektivitas diwujudkan melalui proses restrukturisasi dan perundingan perdamaian yang melibatkan debitor bersama para kreditor guna memperoleh penyelesaian utang yang dapat diterima secara bersama-sama. Dengan demikian, baik kepailitan maupun PKPU sama-sama dibangun di atas asumsi adanya lebih dari satu kepentingan kreditor yang harus diselesaikan secara kolektif. 2. Bahwa filosofi tersebut tercermin secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang mensyaratkan adanya “dua atau lebih kreditor”. Persyaratan tersebut bukan merupakan syarat administratif semata, melainkan merupakan constitutional threshold, yaitu ambang batas hukum yang ditentukan oleh pembentuk undang- undang sebelum negara diperbolehkan melakukan tindakan luar biasa berupa sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Dengan demikian, keberadaan dua atau lebih kreditor merupakan syarat substantif yang berfungsi membatasi penggunaan instrumen kepailitan agar tidak disalahgunakan. 3. Bahwa secara historis, syarat pluralitas kreditor atau syarat dua kreditor atau lebih merupakan manifestasi dari asas concursus creditorum, yaitu asas yang menghendaki adanya pertemuan (concursus) beberapa kreditor yang memiliki kepentingan hukum secara bersamaan terhadap harta kekayaan debitor. Asas tersebut menjadi dasar filosofis lahirnya hukum kepailitan di berbagai negara 14 dan merupakan pembeda utama antara mekanisme kepailitan dengan gugatan perdata biasa. Tanpa adanya pertemuan beberapa kepentingan kreditor yang nyata, maka sengketa yang terjadi pada hakikatnya hanyalah sengketa utang-piutang individual yang penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui mekanisme perdata biasa, bukan melalui kepailitan. 4. Bahwa apabila syarat pluralitas kreditor hanya dimaknai sebagai pemenuhan jumlah secara formal, maka tujuan pembentukan Pasal 2 ayat (1) 37/2004 menjadi kehilangan makna. Dalam keadaan demikian, syarat yang semula dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan terhadap debitor justru berubah menjadi formalitas yang dapat direkayasa untuk membenarkan permohonan kepailitan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap frasa “dua atau lebih Kreditor” harus selalu dilakukan sesuai dengan tujuan pembentukannya (teleological interpretation), yaitu sebagai syarat yang membatasi penggunaan mekanisme PKPU dan kepailitan hanya terhadap keadaan yang benar-benar memenuhi karakter penyelesaian utang secara kolektif. Penafsiran yang hanya bertumpu pada jumlah formal kreditor berpotensi memperluas ruang lingkup penggunaan mekanisme PKPU dan kepailitan melebihi tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. 5. Bahwa oleh karena itu, frasa “dua atau lebih kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 secara sistematis tidak dapat dimaknai hanya sebagai keberadaan dua subjek hukum yang secara administratif tercatat sebagai kreditor akibat perolehan status kreditor dari mekanisme cessie, melainkan harus dimaknai sebagai keberadaan dua atau lebih kreditor yang statusnya sebagai kreditor berasal dari hak tagih yang berbeda. 6. Bahwa dalam perspektif negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, setiap pembatasan terhadap hak milik dan hak menguasai harta benda hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada alasan yang sah, rasional, dan proporsional. Oleh karena itu, syarat dua kreditor atau lebih harus dipahami sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap debitor agar tindakan 15 luar biasa berupa sita umum atas seluruh harta kekayaannya hanya dapat dilakukan apabila benar-benar terdapat kepentingan kolektif beberapa kreditor yang bersumber dari piuta, bukan semata-mata akibat konstruksi formal yang diciptakan melalui rekayasa hubungan hukum. 7. Bahwa apabila frasa “dua atau lebih kreditor” dimaknai hanya berdasarkan jumlah formal tanpa membedakan antara kreditor yang lahir dari hubungan hukum yang mandiri dengan kreditor yang hanya memperoleh hak tagih melalui pengalihan atas piutang yang sama, maka syarat pluralitas kreditor kehilangan fungsi konstitusionalnya sebagai mekanisme pembatas kekuasaan negara. Penafsiran demikian membuka ruang bagi terbentuknya pluralitas kreditor semu (artificial plurality of creditors) yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum kepailitan serta mereduksi asas concursus creditorum menjadi sekadar formalitas administratif. 8. Bahwa berdasarkan tujuan pembentukan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, menurut Pemohon, frasa “dua atau lebih Kreditor” harus dimaknai sebagai keberadaan dua atau lebih kreditor yang mewakili dua atau lebih hak tagih yang berbeda terhadap debitor atau tidak berasal dari sumber utang yang sama, sehingga hak tagih yang bersumber dari piutang yang sama tidak dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut melalui penghitungan dua status kreditor yang berbeda. 9. Bahwa oleh karena itu, persoalan konstitusional dalam permohonan a quo bukanlah mengenai sah atau tidaknya lembaga pengalihan piutang maupun mengenai kedudukan cessionaris sebagai kreditor menurut hukum perdata. Persoalan konstitusional yang dipersoalkan Pemohon adalah penggunaan akibat hukum cessie untuk memperhitungkan cedent dan cessionaris atas satu piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda dalam memenuhi syarat “dua atau lebih Kreditor” dalam pengajuan permohonan pailit maupun PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Pemaknaan demikian menyebabkan satu hak tagih diperlakukan seolah-olah telah melahirkan dua kreditor yang berbeda, sehingga 16 menyimpang dari tujuan pembentukan persyaratan tersebut sebagai dasar penggunaan mekanisme PKPU dan kepailitan. B. RUANG LINGKUP PENGATURAN PASAL 613 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA 1. Bahwa Pasal 613 KUHPerdata mengatur mengenai pengalihan piutang atas nama (vordering op naam) melalui mekanisme yang dalam doktrin hukum perdata dikenal sebagai cessie. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdata yang memberikan kepastian mengenai perpindahan hak tagih dari kreditor semula (cedent) kepada pihak penerima pengalihan (cessionaris). 2. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh pengalihan piutang melalui cessie adalah beralihnya hak untuk menagih piutang dari cedent kepada cessionaris, tanpa mengubah keberadaan utang maupun substansi hubungan hukum yang menjadi dasar lahirnya piutang tersebut. Dengan demikian, pengalihan tersebut hanya mengubah pihak yang berhak menagih dan menerima pembayaran dari debitor, sedangkan objek piutang yang dialihkan tetap merupakan piutang yang sama. 3. Sebagai konsekuensi dari pengalihan tersebut cessionaris memperoleh kedudukan sebagai kreditor terhadap debitor sesuai dengan hak yang dialihkan kepadanya. Oleh karena itu, Pemohon tidak mempersoalkan keabsahan lembaga cessie maupun kedudukan cessionaris sebagai kreditor menurut hukum perdata. Sepanjang pengalihan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata, cessionaris tetap merupakan pihak yang sah untuk menagih dan menerima pembayaran atas piutang yang telah dialihkan kepadanya. 4. Bahwa ruang lingkup pengaturan Pasal 613 KUHPerdata berhenti pada penentuan kepada siapa hak tagih tersebut beralih serta sejak kapan pengalihan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap debitor. Norma tersebut tidak mengatur syarat-syarat pengajuan permohonan PKPU maupun kepailitan, tidak mengatur tata cara penentuan jumlah kreditor dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, serta tidak mengatur apakah cedent dan cessionaris atas piutang yang 17 sama dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi frasa “dua atau lebih Kreditor”. 5. Bahwa oleh karena Pasal 613 KUHPerdata tidak mengatur persoalan tersebut, maka akibat hukum yang lahir dari cessie tidak dapat secara otomatis dipindahkan ke dalam rezim kepailitan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya frasa “dua atau lebih Kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Penentuan mengenai siapa yang dapat diperhitungkan sebagai kreditor dalam memenuhi persyaratan tersebut tetap harus dikembalikan kepada tujuan pembentukan norma yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. 6. Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara akibat hukum yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata dengan fungsi frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Pasal 613 mengatur siapa yang berhak menagih piutang, sedangkan Pasal 2 ayat (1) mengatur syarat kapan mekanisme PKPU dan kepailitan dapat digunakan terhadap seorang debitor. Oleh karena itu, kedua norma tersebut memiliki objek pengaturan, tujuan, dan akibat hukum yang berbeda. 7. Bahwa berdasarkan perbedaan ruang lingkup pengaturan tersebut, pengakuan terhadap cessionaris sebagai kreditor menurut Pasal 613 KUHPerdata tidak dengan sendirinya menjawab persoalan apakah cedent dan cessionaris atas piutang yang sama dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda dalam memenuhi persyaratan frasa “dua atau lebih Kreditor”. Persoalan tersebut bukan lagi berada dalam ruang lingkup Pasal 613 KUHPerdata, melainkan telah memasuki ruang lingkup penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang menjadi objek pengujian dalam permohonan a quo. 8. Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo tidak dimaksudkan untuk membatasi keberlakuan lembaga cessie, tidak pula untuk mengurangi kedudukan cessionaris sebagai kreditor menurut hukum perdata. Permohonan ini semata-mata mempersoalkan pemaknaan terhadap frasa dua atau lebih Kreditor ketika akibat hukum pengalihan piutang digunakan untuk memperhitungkan cedent dan 18 cessionaris atas piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda dalam memenuhi persyaratan pada saat pengajuan pailit maupun PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. C. KETIADAAN BATAS PEMAKNAAN FRASA "DUA ATAU LEBIH KREDITOR" MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 37/2024 hanya mensyaratkan adanya “dua atau lebih Kreditor” sebagai prasyarat pengajuan permohonan PKPU maupun kepailitan. Akan tetapi, norma tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai parameter untuk menentukan kapan dua subjek hukum dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda dalam memenuhi persyaratan tersebut. 2. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2024 hanya memberikan penjelasan mengenai jenis kreditor yang termasuk dalam pengertian kreditor, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Penjelasan tersebut tidak mengatur metode penghitungan jumlah kreditor, serta mengatur apakah cedent dan cessionaris atas satu piutang yang sama dapat atau tidak dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda. 3. Bahwa oleh karena Norma Pasal 2 ayat (1) maupun Penjelasannya tidak memberikan parameter tersebut, frasa “dua atau lebih Kreditor” membuka ruang bagi berbagai penafsiran mengenai siapa yang dapat diperhitungkan sebagai kreditor dalam memenuhi persyaratan pengajuan PKPU maupun kepailitan. 4. Bahwa salah satu bentuk penafsiran yang muncul dalam praktik adalah memperhitungkan cedent dan cessionaris atas satu piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda dalam memenuhi frasa “dua atau lebih Kreditor”, meskipun Pasal 613 KUHPerdata sendiri hanya mengatur perpindahan hak tagih dan tidak mengatur syarat pluralitas kreditor dalam hukum kepailitan. 5. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional dalam permohonan a quo tidak terletak pada tindakan atau putusan 19 pengadilan dalam perkara konkret semata, melainkan pada ketidakpastian dalam pemaknaan frasa “dua atau lebih Kreditor” yang memungkinkan timbulnya penafsiran berbeda mengenai cara memperhitungkan jumlah kreditor dalam memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. 6. Bahwa oleh karena undang-undang tidak memberikan parameter mengenai cara memperhitungkan jumlah kreditor dalam konteks pengalihan piutang, frasa 'dua atau lebih Kreditor' membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kondisi demikian, diperlukan pemaknaan konstitusional oleh Mahkamah agar fungsi Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 sebagai syarat pembatas penggunaan PKPU dan kepailitan tetap terjaga. 7. Bahwa ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan frasa “dua atau lebih Kreditor” kehilangan batas pemaknaan yang pasti, sehingga membuka ruang bagi pemaknaan yang memperkenankan satu piutang yang sama dipergunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan cedent dan cessionaris sebagai dua kreditor yang berbeda. Keadaan demikian mengaburkan fungsi Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 sebagai norma pembatas (threshold requirement) yang seharusnya memberikan kepastian mengenai kapan mekanisme PKPU dan kepailitan dapat digunakan. 8. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 hanya memberikan batasan mengenai kategori kreditor yang dapat termasuk dalam pengertian “Kreditor”. Adapun persoalan mengenai tata cara memperhitungkan jumlah kreditor dalam memenuhi frasa “dua atau lebih Kreditor” tidak memperoleh pengaturan, baik dalam norma maupun dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1). Oleh karena itu, kebutuhan akan pemaknaan konstitusional dalam permohonan a quo terletak pada frasa “dua atau lebih Kreditor" sebagaimana diatur dalam norma Pasal 2 ayat (1), bukan pada pengertian mengenai jenis kreditor yang telah dijelaskan dalam Penjelasan pasal tersebut. 9. Bahwa dengan demikian, yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi adalah pemaknaan konstitusional terhadap frasa “dua atau lebih Kreditor” agar frasa tersebut dipahami sebagai 20 persyaratan yang tidak memperkenankan cedent dan cessionaris atas satu piutang yang sama diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda dalam memenuhi syarat pengajuan PKPU maupun permohonan pernyataan pailit. D. PEMAKNAAN FRASA “DUA ATAU LEBIH KREDITOR” YANG MEMPERHITUNGKAN CEDENT DAN CESSIONARIS YANG MEMPEROLEH KEDUDUKAN SEBAGAI KREDITOR DARI PIUTANG YANG SAMA SEBAGAI DUA KREDITOR YANG BERBEDA UNTUK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PAILIT ATAU PKPU BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UU NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsepsi negara hukum (rule of law), sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam pemikiran hukum kontemporer, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yang memberikan legitimasi formal terhadap tindakan hukum, melainkan juga harus menjamin keadilan substantif, perlindungan hak-hak warga negara, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan norma hukum. Dalam perspektif ini, hukum tidak boleh berhenti pada aspek legalitas formal semata, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan (justice), kemanfaatan (utility), dan kepastian hukum (legal certainty) sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch dalam teori tiga nilai dasar hukum. 2. Bahwa lebih lanjut, dalam teori negara hukum yang berkembang dalam tradisi rechtsstaat maupun rule of law, terdapat prinsip bahwa setiap tindakan negara maupun penggunaan norma hukum harus tunduk pada pembatasan yang rasional dan dapat diuji secara objektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller mengenai “inner morality of law” yang menekankan bahwa hukum harus memenuhi standar rasionalitas, konsistensi, dan dapat dipahami agar tidak menjadi alat kesewenang-wenangan. 3. Bahwa salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum adalah due process of law, yaitu prinsip yang menghendaki 21 agar setiap tindakan atau mekanisme hukum yang dapat menimbulkan akibat merugikan terhadap hak seseorang harus didasarkan pada prosedur yang adil, rasional, proporsional, dan memungkinkan dilakukannya pengujian terhadap kebenaran substansial dari fakta yang dijadikan dasar tindakan tersebut. Dalam doktrin hukum, due process of law tidak hanya mencakup aspek prosedural (procedural due process), tetapi juga aspek substansial (substantive due process), yang mengharuskan agar isi dari norma hukum itu sendiri tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membuka ruang bagi tindakan yang sewenang-wenang. 4. Bahwa hakikat due process of law bukan hanya memberikan kesempatan kepada seseorang untuk hadir di muka persidangan (right to be heard), melainkan juga mengharuskan adanya prosedur hukum yang memadai (adequate procedural safeguards) sebelum negara menjatuhkan suatu tindakan yang secara serius membatasi hak konstitusional seseorang. Dalam teori procedural due process yang berkembang dalam putusan Mathews v. Eldridge, suatu prosedur hanya dapat dianggap adil apabila mekanisme tersebut mampu meminimalkan risiko terjadinya kesalahan (risk of erroneous deprivation) melalui kewajiban pengujian terhadap fakta-fakta yang menjadi dasar pengambilan keputusan. 5. Bahwa dalam konteks hukum kepailitan, prinsip due process of law menjadi sangat penting mengingat kepailitan merupakan instrumen hukum yang memiliki daya paksa luar biasa (extraordinary legal remedy). Sejak putusan pailit diucapkan, seluruh harta kekayaan debitur berada dalam sita umum, debitur kehilangan kewenangan untuk mengurus dan menguasai kekayaannya sendiri, serta mengalami pembatasan yang serius terhadap hak-hak keperdataannya. Dalam perspektif teori hak milik (property rights theory), sebagaimana dikemukakan oleh John Locke bahwa hak atas harta benda merupakan hak fundamental yang hanya dapat dibatasi melalui mekanisme hukum yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. 22 6. Bahwa putusan pailit merupakan bentuk pembatasan hak konstitusional yang sangat serius (severe deprivation of rights) karena sejak putusan tersebut diucapkan, debitur kehilangan kewenangan untuk menguasai seluruh kekayaannya, kehilangan kebebasan mengelola usahanya, mengalami pembatasan terhadap hak kontraktualnya, serta menghadapi kemungkinan likuidasi seluruh aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip due process of law, semakin berat akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu putusan, semakin tinggi pula standar pembuktian dan pengujian yang wajib dilakukan oleh pengadilan sebelum pembatasan hak tersebut dijatuhkan. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Huruf A sampai dengan Huruf C, frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 merupakan syarat fundamental yang menentukan dapat atau tidaknya mekanisme kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang digunakan terhadap seorang debitor. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap frasa tersebut tidak hanya menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat formil pengajuan permohonan pailit atau PKPU, tetapi juga menentukan batas penggunaan kewenangan negara melalui lembaga peradilan dalam melakukan intervensi terhadap harta kekayaan debitor. 8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Huruf B, Pasal 613 KUHPerdata hanya mengatur mengenai pengalihan hak tagih melalui mekanisme cessie beserta akibat hukumnya dalam hubungan hukum perdata, yaitu beralihnya hak tagih dari cedent kepada cessionaris. Norma tersebut tidak mengatur syarat pengajuan permohonan pailit atau PKPU maupun tata cara memperhitungkan jumlah kreditor dalam memenuhi frasa “dua atau lebih Kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. 9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Huruf C, ketiadaan batas normatif dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 mengenai cara memperhitungkan jumlah kreditor membuka ruang lahirnya pemaknaan yang memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama 23 sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat pengajuan pailit atau PKPU, padahal pemaknaan demikian tidak memperoleh dasar yang tegas dalam UU 37/2004. 10. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa setiap penggunaan kewenangan negara yang berpotensi membatasi hak-hak warga negara maupun badan hukum harus dilaksanakan berdasarkan norma yang jelas, pasti, dan memberikan batas yang objektif terhadap ruang lingkup penerapannya. Dengan demikian, syarat yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang atau suatu badan hukum dikenakan mekanisme pailit atau PKPU harus dirumuskan secara tegas agar tidak membuka ruang bagi perluasan makna yang melampaui kehendak undang-undang. 11. Bahwa mekanisme pailit dan PKPU bukan merupakan instrumen hukum biasa, melainkan instrumen hukum yang membawa akibat hukum yang sangat serius terhadap penguasaan, pengurusan, serta pemberesan harta kekayaan debitor. Oleh karena itu, syarat “dua atau lebih Kreditor” sebagai pintu masuk penggunaan mekanisme tersebut harus dimaknai secara ketat (strict interpretation), sehingga tidak dapat diperluas melalui penafsiran yang menyebabkan seseorang atau suatu badan hukum dapat diajukan pailit atau PKPU berdasarkan syarat yang tidak ditentukan secara jelas oleh undang- undang. 12. Bahwa pemaknaan frasa “dua atau lebih Kreditor” yang memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat pengajuan pailit atau PKPU telah menggeser fungsi frasa tersebut dari syarat pembatas menjadi sekadar persyaratan administratif yang dapat dipenuhi melalui konstruksi formal mengenai jumlah kreditor. Akibatnya, syarat yang semula dimaksudkan untuk memastikan adanya penyelesaian utang yang benar-benar bersifat kolektif kehilangan fungsi normatifnya sebagai pembatas penggunaan mekanisme kepailitan. 24 13. Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 karena ruang lingkup penggunaan mekanisme pailit dan PKPU tidak lagi ditentukan oleh batas yang jelas dalam undang-undang, melainkan oleh pemaknaan yang memperluas cakupan frasa “dua atau lebih Kreditor” tanpa dasar normatif yang tegas. Dalam negara hukum, syarat yang menjadi dasar penggunaan kewenangan negara tidak boleh bergantung pada penafsiran yang tidak memiliki parameter yang jelas, karena keadaan demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlakuan yang berbeda terhadap subjek hukum yang berada dalam keadaan yang sama. 14. Bahwa lebih jauh lagi, pemaknaan tersebut mengakibatkan satu piutang yang sama dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat pluralitas kreditor, meskipun secara substantif hanya terdapat satu hubungan hukum yang menjadi dasar lahirnya hak tagih tersebut. Akibatnya, frasa “dua atau lebih Kreditor” kehilangan makna substantifnya sebagai syarat adanya pluralitas kepentingan dalam penyelesaian utang dan berubah menjadi syarat yang semata-mata bergantung pada konstruksi formal mengenai status para pihak. 15. Bahwa dalam negara hukum, norma yang menjadi dasar penggunaan kewenangan negara harus mampu memberikan kepastian mengenai batas penerapannya, sehingga setiap subjek hukum dapat memperkirakan secara wajar akibat hukum yang akan timbul dari suatu keadaan hukum. Sebaliknya, pemaknaan frasa “dua atau lebih Kreditor” yang memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda justru menimbulkan ketidakpastian mengenai parameter pemenuhan syarat pengajuan pailit atau PKPU, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, untuk menjamin tegaknya prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa “dua atau lebih Kreditor” 25 dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 sehingga tidak dimaknai memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat pengajuan pailit atau PKPU. E. PEMAKNAAN FRASA “DUA ATAU LEBIH KREDITOR” YANG MEMPERHITUNGKAN CEDENT DAN CESSIONARIS YANG MEMPEROLEH KEDUDUKAN SEBAGAI KREDITOR DARI PIUTANG YANG SAMA SEBAGAI DUA KREDITOR YANG BERBEDA UNTUK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PAILIT ATAU PKPU MENGHILANGKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 1. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya…” Norma konstitusi tersebut menempatkan perlindungan harta benda sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Perlindungan ini tidak hanya bersifat negatif (larangan perampasan), tetapi juga bersifat positif, yakni kewajiban negara untuk membentuk kerangka hukum yang efektif guna menjamin keamanan dan keberlangsungan nilai ekonomi harta benda warga negara; Kepastian hukum yang adil menghendaki agar setiap norma hukum memberikan parameter yang jelas sehingga setiap subjek hukum dapat mengetahui sejak awal hak, kewajiban, serta akibat hukum yang timbul dari suatu keadaan hukum. 2. Bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum dibangun di atas tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kepastian hukum yang dilepaskan dari keadilan pada akhirnya hanya akan melahirkan legalisme formal yang menjadikan hukum sebagai alat pembenar ketidakadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 harus dipahami sebagai kepastian hukum yang tetap setia kepada tujuan keadilan substantif. 26 3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Huruf A sampai dengan Huruf D, frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 tidak memberikan parameter mengenai apakah cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat pengajuan pailit atau PKPU. Keadaan tersebut membuka ruang bagi lahirnya pemaknaan yang berbeda terhadap syarat fundamental penggunaan mekanisme kepailitan. 4. Bahwa akibat dari ketiadaan parameter tersebut, subjek hukum tidak dapat memperkirakan secara wajar (reasonable foreseeability) apakah syarat “dua atau lebih Kreditor” telah terpenuhi berdasarkan norma undang-undang atau berdasarkan penafsiran yang berkembang dalam praktik. Padahal kepastian hukum yang adil menuntut agar akibat hukum suatu norma dapat diprediksi oleh setiap subjek hukum sebelum kewenangan negara dijalankan terhadap dirinya. 5. Bahwa pemaknaan frasa “dua atau lebih Kreditor” yang memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda dalam pengajuan permohonan ke Pengadilan Niaga menyebabkan seseorang atau suatu badan hukum dapat diajukan pailit atau PKPU berdasarkan parameter yang tidak secara tegas ditentukan oleh UU 37/2004. Keadaan demikian menghilangkan kepastian mengenai batas kapan syarat pengajuan pailit atau PKPU dianggap telah terpenuhi. 6. Bahwa lebih lanjut, pemaknaan tersebut juga menghilangkan kepastian mengenai fungsi frasa “dua atau lebih Kreditor” sebagai syarat pembatas penggunaan mekanisme kepailitan. Norma yang semula dimaksudkan sebagai pembatas berubah menjadi norma yang dapat dipenuhi melalui konstruksi formal mengenai jumlah kreditor, tanpa memperhatikan bahwa kedudukan para kreditor tersebut bersumber dari piutang yang sama. 27 7. Bahwa ketidakjelasan parameter tersebut juga menimbulkan perlakuan hukum yang tidak setara (equal treatment before the law). Debitor yang memiliki keadaan hukum yang sama berpotensi memperoleh putusan yang berbeda hanya karena adanya perbedaan cara memperhitungkan jumlah kreditor dalam praktik, bukan karena perbedaan yang ditentukan oleh norma undang-undang. 8. Bahwa keadaan demikian bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena kepastian hukum tidak hanya menuntut adanya norma, tetapi juga menuntut agar norma tersebut memberikan ukuran yang objektif, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Sebaliknya, pemaknaan yang tidak memiliki batas normatif membuka ruang bagi ketidakpastian mengenai kapan mekanisme pailit atau PKPU dapat digunakan terhadap seorang debitor. 9. Bahwa pemaknaan itu telah mengakibatkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat pengajuan PKPU, sehingga Pemohon kehilangan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil. Kerugian tersebut bukan semata-mata bersumber dari penerapan hukum dalam perkara konkret, melainkan dari tidak adanya batas normatif dalam frasa “dua atau lebih Kreditor” yang memungkinkan lahirnya pemaknaan demikian. 10. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut nyata dialami oleh Pemohon. PT LIMAS TUNGGAL selaku cedent mengalihkan piutangnya kepada PT RWOOD RESOURCES INDONESIA selaku cessionaris. Selanjutnya, status PT RWOOD RESOURCES INDONESIA sebagai cessionaris dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Pemohon dan diperlakukan sebagai kreditor yang memenuhi syarat pluralitas kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, meskipun norma tersebut tidak pernah memberikan batas yang jelas mengenai boleh atau tidaknya penggunaan status tersebut. 28 11. Bahwa oleh karena itu, guna menjamin hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa “dua atau lebih Kreditor” sehingga tidak dimaknai memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat pengajuan pailit atau PKPU. F. PEMAKNAAN FRASA “DUA ATAU LEBIH KREDITOR” YANG MEMPERHITUNGKAN CEDENT DAN CESSIONARIS YANG MEMPEROLEH KEDUDUKAN SEBAGAI KREDITOR DARI PIUTANG YANG SAMA SEBAGAI DUA KREDITOR YANG BERBEDA UNTUK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PAILIT ATAU PKPU MENGANCAM HAK ATAS PERLINDUNGAN HARTA BENDA SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 28G AYAT (1) DAN PASAL 28H AYAT (4) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, sedangkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi serta menjamin bahwa hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Norma konstitusi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar menempatkan hak milik sebagai salah satu hak fundamental yang memperoleh perlindungan langsung dari konstitusi dan bukan semata-mata sebagai hak keperdataan yang lahir dari hubungan privat antar subjek hukum. 2. Bahwa dalam teori constitutional property rights, hak milik dipandang sebagai salah satu instrumen yang menjamin kebebasan individu maupun badan hukum untuk mengembangkan dirinya, menjalankan aktivitas ekonomi, mempertahankan keberlangsungan usahanya, dan menikmati hasil dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak milik bukan semata-mata perlindungan terhadap benda dalam arti fisik, melainkan juga 29 perlindungan terhadap seluruh nilai ekonomi, manfaat usaha, peluang bisnis, dan ekspektasi ekonomi yang secara sah melekat pada harta kekayaan tersebut. 3. Bahwa perlindungan konstitusional terhadap hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya melindungi eksistensi benda sebagai objek hukum, tetapi juga melindungi seluruh atribut hak milik (incidents of ownership), yang meliputi hak untuk menguasai (right to possess), menggunakan (right to use), menikmati manfaat ekonomi (right to enjoy), mengembangkan nilai ekonominya (right to develop), mengalihkan (right to dispose), serta mempertahankan penguasaan atas harta benda tersebut dari campur tangan yang tidak sah. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang menghilangkan kewenangan pemilik untuk menjalankan atribut-atribut tersebut pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak milik konstitusional. 4. Bahwa dalam konteks badan hukum seperti Pemohon, hak milik tidak hanya mencakup aset tetap, rekening bank, piutang, saham, maupun benda bergerak dan tidak bergerak lainnya, tetapi juga mencakup hak untuk mengelola perusahaan sebagai suatu kesatuan usaha (economic enterprise), hak untuk menentukan arah kebijakan perusahaan, hak untuk mengembangkan investasi yang telah ditanamkan, serta hak untuk mempertahankan nilai ekonomis perusahaan sebagai suatu going concern yang hidup dan berkelanjutan. 5. Bahwa oleh karena itu, ketika suatu badan hukum dinyatakan pailit, kerugian yang timbul tidak hanya berupa hilangnya penguasaan atas aset perusahaan, melainkan juga hilangnya kemampuan perusahaan untuk mengelola usahanya sendiri, hilangnya kebebasan untuk mengambil keputusan bisnis, hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan di masa mendatang, serta hilangnya nilai ekonomis perusahaan sebagai suatu entitas usaha yang sedang berjalan. Dengan kata lain, kepailitan menyentuh inti dari hak milik konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 30 6. Bahwa sejak putusan pailit diucapkan, Pemohon tidak hanya kehilangan penguasaan fisik atas harta bendanya, tetapi juga kehilangan seluruh kewenangan hukum untuk mengelola perusahaan, menjalankan kegiatan usaha, melakukan transaksi bisnis, menentukan kebijakan korporasi, mengembangkan investasi, serta menikmati manfaat ekonomi dari aset-aset yang dimilikinya. Seluruh kewenangan tersebut beralih kepada kurator berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, kepailitan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak milik yang menyentuh inti (core) dari hak kepemilikan konstitusional. 7. Bahwa dalam teori property function, perlindungan terhadap hak milik tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan pemilik, tetapi juga untuk menjaga stabilitas hubungan ekonomi dan keberlanjutan kegiatan usaha. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang menghilangkan atau membatasi hak milik harus benar- benar didasarkan pada alasan yang kuat, rasional, dan proporsional karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik, melainkan juga oleh pekerja, mitra usaha, investor, kreditur lainnya, serta pihak- pihak yang bergantung pada keberlangsungan usaha tersebut. 8. Bahwa hak milik sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya memberikan perlindungan terhadap keberadaan harta benda pada saat ini (existing property), tetapi juga melindungi nilai ekonomi yang melekat pada harta tersebut, termasuk kemampuan pemilik untuk mempertahankan keberlangsungan usaha (going concern value), memperoleh manfaat ekonomi di masa depan, serta menjaga kepercayaan investor, kreditur, pekerja, dan mitra usaha terhadap kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu, ketika suatu badan hukum dipailitkan berdasarkan syarat pluralitas kreditur yang dapat direkayasa secara formal, kerugian konstitusional yang dialami tidak hanya berupa hilangnya penguasaan atas aset, tetapi juga hilangnya seluruh nilai ekonomi yang secara sah melekat pada perusahaan tersebut. 31 9. Bahwa dalam teori investment-backed expectations yang berkembang dalam perlindungan hak milik, setiap pemilik harta benda maupun pelaku usaha berhak membentuk ekspektasi yang sah bahwa aset dan investasinya tidak akan kehilangan nilai atau penguasaannya kecuali berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan melalui mekanisme yang memberikan perlindungan yang memadai. Ketika suatu badan hukum menjalankan kegiatan usahanya, melakukan investasi, memperoleh kontrak, dan mengembangkan aset perusahaan, maka seluruh tindakan tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa hak atas penguasaan aset tersebut akan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. 10. Bahwa oleh karena itu, setiap norma yang memungkinkan hilangnya penguasaan atas seluruh aset perusahaan harus memenuhi standar perlindungan konstitusional yang sangat ketat, mengingat akibat hukum yang ditimbulkannya bersifat luar biasa dan dapat mengakhiri keberlangsungan usaha suatu badan hukum secara permanen. 11. Bahwa dalam perspektif hukum tata negara, syarat adanya dua atau lebih kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 bukan sekadar syarat administratif, melainkan merupakan ambang konstitusional (constitutional threshold) yang harus dipenuhi sebelum negara diperbolehkan melakukan intervensi yang sangat serius terhadap hak milik seseorang melalui mekanisme sita umum atas seluruh harta kekayaannya. Oleh karena itu, syarat tersebut harus dimaknai secara ketat dan tidak boleh dipenuhi melalui konstruksi hukum formal yang mengaburkan substansi keberadaan beberapa kreditur yang memiliki piutang berbeda. 12. Bahwa mekanisme pailit maupun PKPU sebagaimana diatur dalam UU 37/2004 merupakan instrumen hukum yang secara langsung mempengaruhi penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan debitor. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta pailit, yang selanjutnya beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan UU 37/2004. 32 13. Bahwa oleh karena mekanisme tersebut membawa konsekuensi yang sangat serius terhadap harta benda debitor, maka syarat “dua atau lebih Kreditor” sebagai pintu masuk penggunaan mekanisme pailit maupun PKPU harus dimaknai secara jelas dan tidak dapat diperluas melalui penafsiran yang tidak memperoleh dasar normatif yang tegas. 14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Huruf A sampai dengan Huruf E, pemaknaan frasa “dua atau lebih Kreditor” yang memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat pengajuan pailit atau PKPU tidak memperoleh dasar yang jelas dalam UU 37/2004 maupun KUHPerdata. Pemaknaan tersebut lahir dari perluasan makna terhadap frasa “dua atau lebih Kreditor”, sehingga memperluas pula keadaan-keadaan yang memungkinkan mekanisme pailit maupun PKPU diterapkan terhadap seorang debitor. 15. Bahwa perluasan tersebut secara langsung meningkatkan risiko hilangnya penguasaan debitor atas harta bendanya tanpa didasarkan pada parameter normatif yang jelas sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945. Dengan kata lain, hak atas perlindungan harta benda menjadi bergantung pada pemaknaan terhadap suatu norma yang tidak memberikan batas yang pasti mengenai cara memperhitungkan jumlah kreditor. 16. Bahwa dalam perkara yang dialami Pemohon, pemaknaan tersebut telah digunakan untuk memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda, sehingga syarat pengajuan PKPU dinyatakan terpenuhi. Akibat langsung dari pemaknaan tersebut adalah terbukanya mekanisme hukum yang berpotensi menghilangkan penguasaan Pemohon atas harta kekayaannya melalui proses kepailitan, padahal pemenuhan syarat tersebut sendiri didasarkan pada pemaknaan yang tidak memiliki batas normatif yang jelas. 33 17. Bahwa perlindungan terhadap harta benda sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak hanya mencakup larangan perampasan harta benda secara sewenang-wenang, tetapi juga menghendaki agar setiap mekanisme hukum yang berpotensi mengurangi atau mengalihkan penguasaan atas harta benda didasarkan pada norma yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, pemaknaan frasa “dua atau lebih Kreditor” yang memperluas syarat penggunaan mekanisme pailit maupun PKPU tanpa dasar normatif yang tegas bertentangan dengan jaminan perlindungan konstitusional terhadap harta benda. 18. Bahwa dengan demikian, pemaknaan frasa “dua atau lebih Kreditor” yang memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat pengajuan pailit atau PKPU telah mengancam hak Pemohon atas perlindungan harta benda sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 19. Bahwa oleh karena itu, guna memberikan perlindungan konstitusional terhadap harta benda setiap orang, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 sehingga tidak dimaknai memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat pengajuan pailit atau PKPU. G. APABILA MAHKAMAH BERPENDAPAT BAHWA FRASA “DUA ATAU LEBIH KREDITOR” MEMPERHITUNGKAN CEDENT DAN CESSIONARIS SEBAGAI KREDITOR DARI PIUTANG YANG SAMA SEBAGAI DUA KREDITOR YANG BERBEDA UNTUK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PAILIT MAUPUN PKPU, MAKA PEMAKNAAN TERSEBUT HARUS DIBATASI SECARA KONSTITUSIONAL UNTUK MENJAMIN DUE PROCESS OF LAW DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL 1. Bahwa seluruh dalil Pemohon pada Huruf A sampai dengan Huruf F didasarkan pada pendirian bahwa cedent dan cessionaris yang 34 memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama tidak dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda dalam memenuhi syarat pluralitas kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Namun demikian, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa status cessionaris tetap dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat pluralitas kreditor, maka penggunaannya harus dibatasi melalui pemaknaan konstitusional agar tetap selaras dengan prinsip due process of law, kepastian hukum, serta karakter pemeriksaan perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam UU 37/2004. 2. Bahwa Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 menegaskan bahwa permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (summierlijk bewezen). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang merancang perkara kepailitan sebagai mekanisme pemeriksaan yang bersifat cepat dengan ruang lingkup pembuktian yang terbatas, sehingga tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa keperdataan yang memerlukan pemeriksaan secara mendalam. 3. Bahwa karakter pembuktian sederhana tersebut merupakan konsekuensi dari fungsi kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif (collective debt enforcement mechanism), bukan sebagai forum untuk mengadili seluruh sengketa keperdataan yang mungkin timbul di antara para pihak. Oleh karena itu, perkara kepailitan hanya layak digunakan apabila fakta-fakta yang menjadi dasar permohonan memang dapat dibuktikan secara sederhana tanpa memerlukan pemeriksaan yang kompleks. 4. Bahwa dalam praktik, penggunaan cessie untuk memenuhi syarat pluralitas kreditor tidak selalu hanya menimbulkan persoalan mengenai keberadaan akta pengalihan piutang. Dalam banyak keadaan, timbul pula sengketa mengenai keabsahan pengalihan piutang, hubungan hukum antara cedent dan cessionaris, tujuan dilakukannya pengalihan piutang, maupun ada atau tidaknya indikasi bahwa pengalihan tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi 35 syarat pluralitas kreditor dalam pengajuan permohonan pailit atau PKPU. 5. Bahwa pemeriksaan terhadap persoalan-persoalan tersebut pada hakikatnya memerlukan pembuktian mengenai substansi hubungan hukum para pihak, yang tidak jarang melibatkan penilaian terhadap dokumen transaksi, pelaksanaan perjanjian, hubungan afiliasi para pihak, aliran pembayaran, maupun fakta-fakta lain yang hanya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan perdata secara penuh. Persoalan demikian telah melampaui karakter pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004. 6. Bahwa apabila dalam keadaan demikian status cessionaris tetap diperhitungkan sebagai salah satu kreditor untuk memenuhi syarat pluralitas kreditor, sementara keabsahan pengalihan piutangnya sendiri masih memerlukan pembuktian yang kompleks, maka debitor kehilangan kesempatan memperoleh pemeriksaan yang utuh terhadap sengketa tersebut. Keadaan demikian berpotensi mengurangi hak debitor atas due process of law karena mekanisme kepailitan bukan forum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa keperdataan yang bersifat kompleks. 7. Bahwa oleh karena itu, apabila Mahkamah Konstitusi tetap memperkenankan pemaknaan frasa “dua atau lebih Kreditor” yang memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda, maka pemaknaan tersebut harus dibatasi secara konstitusional, yaitu hanya terhadap pengalihan piutang yang keabsahannya tidak dipersengketakan dan dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan karakter pemeriksaan perkara kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, apabila keabsahan pengalihan piutang hanya dapat dipastikan melalui pemeriksaan yang melampaui standar pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004, maka pengalihan piutang tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memenuhi syarat pluralitas kreditor dalam pemeriksaan permohonan pailit maupun PKPU. 36 8. Bahwa sebaliknya, apabila keabsahan pengalihan piutang masih menjadi objek sengketa atau hanya dapat dipastikan melalui pembuktian yang kompleks, maka pengalihan piutang tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memenuhi syarat pluralitas kreditor dalam permohonan pailit maupun PKPU sebelum sengketa mengenai keabsahannya memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme peradilan yang memang dirancang untuk memeriksa sengketa keperdataan secara penuh. 9. Bahwa pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi keberlakuan lembaga cessie ataupun menghilangkan kedudukan cessionaris sebagai kreditor menurut KUHPerdata. Pembatasan tersebut justru dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004, sehingga penggunaan cessie dalam memenuhi syarat pluralitas kreditor tidak mengorbankan prinsip pembuktian sederhana, due process of law, dan kepastian hukum yang menjadi landasan pemeriksaan perkara kepailitan dan PKPU. 10. Bahwa dengan demikian, apabila Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan petitum utama Pemohon, maka Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 sepanjang dimaknai bahwa cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama tetap dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda hanya apabila keabsahan pengalihan piutangnya tidak dipersengketakan dan dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan karakter pembuktian dalam perkara kepailitan dan PKPU. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 37 Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bahwa pihak yang mengalihkan piutang dan pihak yang menerima pengalihan piutang atas piutang yang sama tidak dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat adanya dua atau lebih Kreditor dalam pengajuan permohonan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Atau Menyatakan frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bahwa pihak yang mengalihkan piutang dan pihak yang menerima pengalihan piutang atas piutang yang sama hanya dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat adanya “dua atau lebih Kreditor” dalam pengajuan permohonan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU apabila keabsahan pengalihan piutang tersebut tidak dipersengketakan dan dapat dibuktikan secara sederhana”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 38 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT Minera Power Generation Nomor 07 tertanggal 24 November 2015; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor AHU-2469484.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 01 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Minera Power Generation; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT Minera Power Generation Nomor 29 bertanggal 18 Juni 2021; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor AHU-0035452.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 21 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Minera Power Generation; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Passport Nomor 310255748 atas nama Debbrata Kumar Ghosh; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 128/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 128/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan PKPU Nomor 309 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 39 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 40 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan uraian syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. 2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat berbentuk perseoran terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, yaitu PT Minera Power Generation, yang diwakili oleh Debbrata Kumar Ghosh, Warga Negara Inggris, dalam kedudukannya sebagai 41 Direktur, yang bertindak untuk kepentingan hukum perseoran [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5]; 3. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan konstitusional karena Indonesia adalah negara hukum, kepastian dan perlakuan sama di muka hukum, hak atas perlindungan hasta benda yang berada di bawah kekuasannya, serta hak untuk memiliki dan mempertahankan hak milik yang tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 mensyaratkan "dua atau lebih Kreditor" merupakan syarat fundamental (constitutional threshold) yang menentukan dapat atau tidaknya negara menggunakan instrumen kepailitan maupun PKPU terhadap seorang debitor. Syarat tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum agar pembatasan terhadap hak-hak keperdataan debitor hanya dilakukan apabila benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Permasalahan konstitusional yang dimohonkan pengujiannya terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai apakah akibat hukum pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata dapat digunakan untuk memenuhi syarat adanya “dua atau lebih Kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 apabila para kreditor mendasarkan tagihannya pada piutang yang sama; 5. Bahwa Pemohon menyatakan berkenaan dengan persoalan yang dialami Pemohon, PT Rwood Resources Indonesia memperoleh status sebagai kreditor melalui pengalihan piutang (cessie) dari PT Limas Tunggal. Status cessionaris tersebut kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Pemohon sekaligus diperhitungkan sebagai salah satu kreditor dalam memenuhi syarat adanya “dua atau lebih kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 dan PT Limas Tunggal sebagai cedent menjadi Kreditur lain yang disebut dalam berkas permohonan. Berdasarkan keadaan tersebut, Pengadilan Niaga memeriksa dan mengabulkan permohonan PKPU yang kemudian berujung pada putusan pailit terhadap Pemohon beserta seluruh akibat hukum. 42 Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasi sebagai badan hukum privat, yang dalam hal ini diwakili oleh Debbrata Kumar Ghosh sebagai direktur PT Minera Power Generation, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, yang menurut Pemohon hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian karena ketiadaan pengaturan mengenai akibat hukum pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang dapat digunakan untuk syarat adanya “dua atau lebih Kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 apabila para kreditor mendasarkan tagihannya pada piutang yang sama. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya frasa “dua atau lebih kreditor” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian, serta anggapan kerugian dimaksud bersifat spesifik dan aktual karena Pemohon telah dijatuhi putusan pailit berdasarkan Putusan 128/Pdt.Sus- PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst [vide Bukti P-10] sehingga apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inskonstitusionalitas frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil- 43 dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, syarat pluralitas kreditor atau syarat dua kreditor atau lebih sebagaiman termuat dalam pasal a quo, merupakan manifestasi dari asas concursus creditorum, yaitu asas yang menghendaki adanya pertemuan (concursus) beberapa kreditor yang memiliki kepentingan hukum secara bersamaan terhadap harta kekayaan debitor. Asas tersebut menjadi dasar filosofis lahirnya hukum kepailitan di berbagai negara dan merupakan pembeda utama antara mekanisme kepailitan dengan gugatan perdata biasa. Tanpa adanya pertemuan beberapa kepentingan kreditor yang nyata, maka sengketa yang terjadi pada hakikatnya hanyalah sengketa utang-piutang individual yang penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui mekanisme perdata biasa, bukan melalui kepailitan. Oleh karena itu, frasa “dua atau lebih kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 secara sistematis tidak dapat dimaknai hanya sebagai keberadaan dua subjek hukum yang secara administratif tercatat sebagai kreditor akibat perolehan status kreditor dari mekanisme cessie, melainkan harus dimaknai sebagai keberadaan dua atau lebih kreditor yang statusnya sebagai kreditor berasal dari hak tagih yang berbeda; 2. Bahwa menurut Pemohon, persoalan konstitusional yang dipersoalkan Pemohon adalah penggunaan akibat hukum cessie untuk memperhitungkan cedent dan cessionaris atas satu piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda dalam memenuhi syarat “dua atau lebih Kreditor” dalam pengajuan permohonan pailit maupun PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Pemaknaan demikian menyebabkan satu hak tagih diperlakukan seolah-olah telah melahirkan dua kreditor yang berbeda, sehingga menyimpang dari tujuan pembentukan persyaratan tersebut sebagai dasar penggunaan mekanisme PKPU dan kepailitan; 3. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan Pasal 613 KUHPerdata, pasal tersebut mengatur mengenai pengalihan piutang atas nama (vordering op naam) melalui mekanisme yang dalam doktrin hukum perdata dikenal sebagai cessie. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdata yang memberikan kepastian mengenai perpindahan hak tagih dari kreditor semula (cedent) kepada pihak penerima pengalihan (cessionaris); 44 4. Bahwa menurut Pemohon, akibat hukum yang ditimbulkan oleh pengalihan piutang melalui cessie adalah beralihnya hak untuk menagih piutang dari cedent kepada cessionaris, tanpa mengubah keberadaan utang maupun substansi hubungan hukum yang menjadi dasar lahirnya piutang tersebut. Dengan demikian, pengalihan tersebut hanya mengubah pihak yang berhak menagih dan menerima pembayaran dari debitor, sedangkan objek piutang yang dialihkan tetap merupakan piutang yang sama. Sebagai konsekuensi dari pengalihan tersebut, cessionaris memperoleh kedudukan sebagai kreditor terhadap debitor sesuai dengan hak yang dialihkan kepadanya. Oleh karena itu, Pemohon tidak mempersoalkan keabsahan lembaga cessie maupun kedudukan cessionaris sebagai kreditor menurut hukum perdata. Sepanjang pengalihan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata, cessionaris tetap merupakan pihak yang sah untuk menagih dan menerima pembayaran atas piutang yang telah dialihkan kepadanya; 5. Bahwa menurut Pemohon, ruang lingkup pengaturan Pasal 613 KUHPerdata berhenti pada penentuan kepada siapa hak tagih tersebut beralih serta sejak kapan pengalihan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap debitor. Norma tersebut tidak mengatur syarat-syarat pengajuan permohonan PKPU maupun kepailitan, tidak mengatur tata cara penentuan jumlah kreditor dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, serta tidak mengatur apakah cedent dan cessionaris atas piutang yang sama dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi frasa “dua atau lebih Kreditor”. Oleh karena Pasal 613 KUHPerdata tidak mengatur persoalan tersebut, maka akibat hukum yang lahir dari cessie tidak dapat secara otomatis dipindahkan ke dalam rezim kepailitan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya frasa “dua atau lebih Kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Penentuan mengenai siapa yang dapat diperhitungkan sebagai kreditor dalam memenuhi persyaratan tersebut tetap harus dikembalikan kepada tujuan pembentukan norma yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; 6. Bahwa menurut Pemohon, dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara akibat hukum yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata dengan fungsi frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Pasal 613 mengatur siapa yang berhak menagih piutang, sedangkan Pasal 2 ayat (1) mengatur syarat kapan mekanisme PKPU dan kepailitan dapat digunakan 45 terhadap seorang debitor. Oleh karena itu, kedua norma tersebut memiliki objek pengaturan, tujuan, dan akibat hukum yang berbeda; 7. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) UU 37/2024 hanya mensyaratkan adanya “dua atau lebih Kreditor” sebagai prasyarat pengajuan permohonan PKPU maupun kepailitan. Akan tetapi, norma tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai parameter untuk menentukan kapan dua subjek hukum dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda dalam memenuhi persyaratan tersebut. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2024 hanya memberikan penjelasan mengenai jenis kreditor yang termasuk dalam pengertian kreditor, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Penjelasan tersebut tidak mengatur metode penghitungan jumlah kreditor, serta mengatur apakah cedent dan cessionaris atas satu piutang yang sama dapat atau tidak dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda; 8. Bahwa menurut Pemohon, pemaknaan frasa “dua atau lebih Kreditor” yang memperhitungkan cedent dan cessionaris yang memperoleh kedudukan sebagai kreditor dari piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat pengajuan pailit atau PKPU telah menggeser fungsi frasa tersebut dari syarat pembatas menjadi sekadar persyaratan administratif yang dapat dipenuhi melalui konstruksi formal mengenai jumlah kreditor. Akibatnya, syarat yang semula dimaksudkan untuk memastikan adanya penyelesaian utang yang benar-benar bersifat kolektif kehilangan fungsi normatifnya sebagai pembatas penggunaan mekanisme kepailitan; 9. Bahwa menurut Pemohon, apabila keabsahan pengalihan piutang masih menjadi objek sengketa atau hanya dapat dipastikan melalui pembuktian yang kompleks, maka pengalihan piutang tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memenuhi syarat pluralitas kreditor dalam permohonan pailit maupun PKPU sebelum sengketa mengenai keabsahannya memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme peradilan yang memang dirancang untuk memeriksa sengketa keperdataan secara penuh. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, dalam petitum permohonan Pemohon, pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk: Menyatakan frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 46 hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bahwa pihak yang mengalihkan piutang dan pihak yang menerima pengalihan piutang atas piutang yang sama tidak dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat adanya dua atau lebih Kreditor dalam pengajuan permohonan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”; Atau Menyatakan frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bahwa pihak yang mengalihkan piutang dan pihak yang menerima pengalihan piutang atas piutang yang sama hanya dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat adanya “dua atau lebih Kreditor” dalam pengajuan permohonan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila keabsahan pengalihan piutang tersebut tidak dipersengketakan dan dapat dibuktikan secara sederhana”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, sehingga tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak- pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 diajukan pengujian kembali. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat 47 dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut. Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada Kamis, 17 Oktober 2013, yakni menguji Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan amar permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan permohonan yang pada pokoknya adalah UU 37/2004 belum mengakomodir perlindungan terhadap kreditor, debitor, dan stakeholders; tidak berdasarkan kepada filosofi yang melindungi kepentingan debitor solven; tidak membedakan kepailitan bagi perusahaan dan individual meskipun tujuan keduanya berbeda, serta belum memperkenankan discharge untuk kepailitan individual. Sedangkan, dalam permohonan a quo, pada pokoknya menyatakan norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 memperhitungkan cedent dan cessionaris atas satu piutang yang sama sebagai dua kreditor yang berbeda dalam memenuhi syarat “dua atau lebih Kreditor” dalam pengajuan permohonan pailit maupun PKPU. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah ternyata permohonan a quo memiliki alasan permohonan yang berbeda, serta memuat petitum yang berbeda dari permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI/2013. Oleh karena syarat-syarat dimaksud bersifat alternatif maka tanpa 48 mempertimbangkan ada atau tidaknya perbedaan dasar pengujian, menurut Mahkamah secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 karena Pemohon mengajukan permohonan pengujian frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 dengan menggunakan alasan permohonan yang berbeda, yang belum pernah dipergunakan dalam permohonan sebelumnya. Dengan demikian, permohonan a quo dapat dimohonkan pengujian kembali, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, persoalan utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah frasa “dua atau lebih kreditor” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 menimbulkan ketidakpastian hukum karena memungkinkan kreditor yang mengalihkan piutang atau kreditor semula (cedent) dan/atau kreditor penerima pengalihan atau kreditor baru (cessionaris) atas satu piutang yang sama diperhitungkan sebagai dua kreditor untuk memenuhi syarat permohonan pailit maupun PKPU, apabila tidak dinyatakan sebagaimana hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah seperti yang termaktub dalam dua rumusan petitum Pemohon yang bersifat alternatif. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan pengertian cessie merupakan mekanisme pengalihan piutang yang diakui dalam hukum perdata, yang menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya hak tagih dari kreditor semula kepada penerima pengalihan, yang mana pengaturan cessie termuat dalam Pasal 613 KUHPerdata yang berbunyi lengkap sebagai berikut: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu. 49 Berdasarkan norma Pasal 613 KUHPerdata tersebut, unsur-unsur cessie dapat diuraikan sebagai berikut: (i) objek cessie adalah piutang atas nama dan barang yang tidak berwujud; (ii) adanya pengalihan hak, dari kreditor semula (cedent) kepada penerima pengalihan (cessionaris); (iii) pengalihan piutang harus dilakukan berdasarkan akta autentik atau akta di bawah tangan; (iv) pemberlakuan secara yuridis cessie terhadap debitor berupa pengalihan yang diberitahukan kepada debitor, disetujui, dan diakui oleh debitor. Oleh karena itu, dalam hal menilai keabsahan suatu cessie, perlu dipastikan apakah cessie dilakukan secara sah antara cedent dan cessionaris dan apakah cessie tersebut telah mempunyai akibat hukum terhadap debitor melalui pemberitahuan, persetujuan tertulis, dan pengakuan debitor. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari pengalihan yang dilakukan secara sah, cessionaris memperoleh kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak menagih dan menerima pembayaran dari debitor atas piutang yang dialihkan kepadanya. Dalam hal ini, apabila keabsahan pengalihan piutang masih dipersengketakan maka secara a contrario penyelesaiannya memerlukan pembuktian yang kompleks, sehingga cessionaries belum dapat dipastikan kedudukan hukumnya sebagai kreditor yang secara sah dan nyata memiliki hak tagih terhadap debitor untuk diperhitungkan dalam memenuhi syarat pluralitas kreditor untuk dapat mengajukan permohonan pailit maupun PKPU. Bahwa lebih lanjut ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 menyatakan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Bahwa berkenaan dengan esensi norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 dimaksud, jika dicermati secara saksama, pernyataan pailit oleh pengadilan dapat dijatuhkan apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu, (i) debitor memiliki dua atau lebih kreditor; (ii) debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; (iii) permohonan pailit yang diajukan debitor sendiri atau oleh satu atau lebih kreditor. Oleh karena itu, berkenaan dengan substansi yang terdapat dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 tersebut tidak secara tegas membedakan antara kreditor yang nyata (asal) maupun kreditor yang berasal dari pengalihan piutang. Dengan demikian, dalam kaitan ini, berkenaan dengan kreditor yang berasal dari pengalihan piutang tidak pula membedakan piutang yang berasal 50 dari satu piutang kemudian dialihkan menjadi lebih dari satu piutang dan lebih dari satu kreditor, ataukah yang hanya dialihkan tetap satu piutang saja, serta yang masih bergabung antara kreditor asal dengan kreditor baru, karena piutang yang dialihkan tidak dilakukan secara keseluruhan. [3.11.2] Bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon pada hakikatnya adalah apakah penerima pengalihan piutang (cessionaris) yang berasal dari satu piutang yang sama dan dialihkan sebagian atau seluruhnya menjadi lebih dari satu piutang setelah terjadinya cessie, dapat secara bersamaan diperhitungkan sebagai “dua atau lebih kreditor” sebagaimana syarat yang dimaksudkan dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, sehingga dapat dijatuhkan pailit dan PKPU terhadap debitor. Di samping itu, menurut Pemohon, jika pun hal tersebut bisa dilakukan, namun tetap harus dibuktikan bahwa pengalihan piutang dimaksud tidak sedang terjadi sengketa dengan pembuktian secara sederhana. Berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut dapat dijelaskan, bahwa pengalihan piutang melalui cessie pada hakikatnya merupakan peralihan hak tagih turunan, bukan menciptakan hak tagih baru. Oleh karena itu, dalam hal pengalihan piutang secara menyeluruh, kedudukan kreditor semula berpindah kepada penerima pengalihan piutang dan pemberi pengalihan piutang berhenti menjadi kreditor atas piutang yang dialihkan. Namun demikian, apabila hanya sebagian piutang yang dialihkan maka cedent masih memiliki sisa hak tagih dan masih pula memiliki status sebagai kreditor. Dalam kaitan ini, pengalihan piutang untuk sebagian atau seluruhnya pada dasarnya memang tidak dilarang, karena syarat utama dan pengalihan piutang memiliki akibat hukum adalah sepanjang diberitahu, disetujui, dan diakui oleh debitor, termasuk dalam hal ini, pengalihan satu piutang untuk dialihkan menjadi lebih dari satu pengalihan piutang yang berakibat munculnya kreditor-kreditor baru sebagai cessionaris, bahkan bergabung dengan kreditor asal jika pengalihan piutang tidak dilakukan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam pengalihan piutang secara yuridis tidak dapat dihindarkan adanya akibat hukum kreditor akan bertambah, bisa kreditor-kreditor baru secara keseluruhan ataukah bergabungnya kreditor asal bersama-sama dengan kreditor baru secara pluralitas. [3.11.3] Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan permohonan Pemohon yang memohon pihak yang mengalihkan piutang dan pihak yang menerima pengalihan piutang atas piutang yang sama tidak dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor 51 yang berbeda untuk memenuhi syarat adanya dua atau lebih kreditor dalam pengajuan permohonan pailit maupun PKPU, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 secara substansial mengatur ihwal syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan pailit sebagaimana telah diuraikan di atas adalah apabila memenuhi unsur- unsur, yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor, debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta permohonan pailit yang diajukan debitor sendiri atau oleh satu atau lebih kreditor. Oleh karena itu, jika dicermati secara saksama parameter yang terdapat dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 tidak secara eksplisit membedakan syarat satu atau lebih kreditor untuk dapat mengajukan permohonan pailit adalah kreditor utama/asal atau kreditor yang mengalihkan sebagian atau seluruh piutangnya atau juga kreditor baru penerima pengalihan piutang ataukah kolaborasi keduanya. Dengan demikian, menurut Mahkamah jika norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 dimaknai sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu pihak yang mengalihkan piutang dan pihak yang menerima pengalihan piutang atas piutang yang sama tidak dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda, hal tersebut justru berpotensi mempersempit jangkauan norma yang terdapat dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, sebab norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 adalah norma yang mengatur secara umum mengenai syarat dapat dijatuhkannya putusan pailit, bukan mengatur berkenaan dengan jenis kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit. Berkenaan dengan konteks tersebut di atas, sekalipun kekhawatiran Pemohon bahwa norma tersebut berpotensi dapat dijadikan modus rekayasa untuk memunculkan kreditor yang hanya sekedar dijadikan instrumen untuk memenuhi syarat formil dua atau lebih kreditor, namun setelah dicermati secara saksama, hal tersebut pada hakikatnya bukan disebabkan karena adanya ketidakpastian atau ketidakjelasan dari norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Akan tetapi, hal tersebut lebih berkaitan dengan ranah penilaian hakim yang mengadili permohonan pailit maupun permohonan PKPU, sebab penilaian rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan permohonan pailit dan PKPU oleh hakim terhadap permohonan pailit maupun PKPU, seharusnya tidak semata-mata mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formil. Namun, seharusnya mencermati dan mempertimbangkan juga hal- hal yang bersifat substantif, yaitu dalam konteks syarat adanya dua atau lebih 52 kreditor yang dimaksudkan dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 adalah kreditor yang benar-benar memiliki kualitas hubungan hukum sebagai kreditor yang kepentingannya dirugikan dengan piutang yang tidak/belum dibayar oleh debitor ataukah hanya kreditor yang diposisikan sebagai kreditor yang tidak memiliki kepentingan hukum secara konkret dengan adanya piutang yang tidak/belum dibayar oleh debitor, sehingga kreditor dimaksud “sebagai modus” untuk diposisikan sebagai dua atau lebih kreditor yang dapat menjadi pemohon dalam mengajukan permohonan pailit maupun PKPU. Dengan kata lain, hakim tidak boleh berhenti pada keberadaan akta cessie secara formil semata, namun hakim wajib menilai secara cermat berkenaan dengan substansi pengalihan piutang antara kreditor asal kepada beberapa kreditor penerima pengalihan piutang yang memunculkan kreditor-kreditor baru baik seluruhnya atau sebagian termasuk bergabung dengan kreditor asal. Oleh karena itu, pengalihan piutang yang terjadi dibuat untuk dimaksudkan benar-benar didasarkan pada kepentingan hukum yang konkret bukan semata-mata “sebagai modus” untuk memenuhi syarat adanya dua atau lebih kreditor sehingga menjadikan debitor dinyatakan pailit. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, persoalan yang dipermasalahkan bukan berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, namun berkenaan dengan implementasi norma yaitu berhubungan dengan diperlukannya kecermatan dan ketelitian hakim dalam menilai ihwal kualitas dua atau lebih kreditor yang benar-benar bukan berasal dari kreditor yang sengaja dijadikan “modus” untuk merekayasa debitor agar dinyatakan pailit. Terlebih, dalam banyak perkara berkaitan dengan cessie atau pengalihan piutang, debitor memiliki posisi yang lemah dibandingkan kreditor, sehingga berpotensi pemberitahuan pengalihan piutang yang diterima diakui dan disetujui dilakukan dalam kondisi “keterpaksaan”. [3.11.4] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan permohonan Pemohon dalam petitum alternatif yang memohon agar pihak yang mengalihkan piutang dan pihak yang menerima pengalihan piutang atas piutang yang sama hanya dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda untuk memenuhi syarat adanya “dua atau lebih Kreditor” dalam pengajuan permohonan pailit maupun PKPU apabila keabsahan pengalihan piutang tersebut tidak dipersengketakan dan dapat dibuktikan secara sederhana, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 53 Berkenaan dengan petitum alternatif Pemohon tersebut, menurut Mahkamah kreditor yang mengalihkan piutang dan yang menerima piutang atas piutang yang sama, pada hakikatnya secara pluralitas juga tidak terhalang untuk diposisikan sebagai kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit maupun PKPU, sepanjang pengalihan piutang telah memenuhi akibat hukum, yaitu telah diberitahukan, disetujui, dan diakui oleh debitor. Oleh karena itu, jika pengalihan piutang yang terjadi masih menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka hal tersebut dengan sendirinya tidak/belum dapat dijadikan alasan untuk dinyatakan sebagai pengalihan piutang yang memiliki akibat hukum, sehingga belum dapat dijadikan terpenuhinya syarat dua atau lebih kreditor dalam mengajukan permohonan pailit maupun PKPU, sebagaimana dimaksudkan dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Namun sebaliknya, jika yang dimaksudkan Pemohon bahwa pengalihan piutang antara kreditor lama kepada kreditor baru dari piutang yang sama dan kemudian bersama-sama atau berkolaborasi menjadi dua atau lebih kreditor adalah pengalihan piutang yang tidak terjadi sengketa sepanjang dilakukan adanya pembuktian sederhana terlebih dahulu, maka menurut Mahkamah hal tersebut tidak selaras dengan semangat permohonan pailit maupun PKPU yang tata cara pemeriksaannya dengan menggunakan hukum acara yang bersifat khusus dan cepat (speedy trial). Oleh karena itu, apabila petitum alternatif yang dimohonkan Pemohon tersebut diakomodir, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, sekali lagi menurut Mahkamah permasalahan yang muncul bukan disebabkan oleh adanya ketidakjelasan norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang tidak memuat parameter sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam petitum, namun hal tersebut berkenaan dengan ranah hakim pengadilan niaga untuk secara cermat menilai berkaitan dengan kualitas kreditor yang mengalihkan piutang (cedent) maupun yang menerima pengalihan piutang (cessionaris) saat mengajukan permohonan pailit maupun PKPU, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang dianggap oleh Pemohon tidak memberikan pengaturan parameter untuk menentukan kapan dua subjek hukum dapat diperhitungkan sebagai dua kreditor yang berbeda dan apabila keabsahan pengalihan piutang masih menjadi objek sengketa atau hanya dapat dipastikan melalui pembuktian yang sederhana, 54 maka pengalihan piutang tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memenuhi syarat pluralitas kreditor dalam permohonan pailit maupun PKPU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata frasa “dua atau lebih Kreditor” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak untuk memiliki dan mempertahankan hak milik yang tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 55 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih 56 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Aqmarina Rasika