266/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 266/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Yeyen Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Alamat : Hamadi Pantai, RT/RW 002/005, Kelurahan/Desa Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/PUU/SK-H&R/XII/2025, bertanggal 17 Desember 2025, memberi kuasa kepada Hendry Syahrial, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., A. M. Adzkiya’ Amiruddin, S.H., dan Joko Supriyanto, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada kantor pengacara Hendry Syahrial, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Masjid Al-Abror Nomor 93 RT 001 RW 001, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 271/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 22 Desember 2025 dengan Permohonan Nomor 266/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026, pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai UU MK) disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013)”; 4. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU P3) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 (untuk selanjutnya disebut sebagai PMK No. 7/2025) menyebutkan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK No. 7/2025 menyebutkan: “(1). Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perpu.” 7. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No.10/2016 merupakan Undang-Undang, maka tepatlah peraturan ini merupakan obyek permohonan PUU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU No.10/2016 yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 4 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU P3, dan Pasal 2 ayat (1) PMK No. 7/2025. 9. Mengingat permohonan uji materil ini adalah untuk menguji Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10/2016 terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon. 1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik dan privat; atau d. Lembaga Negara.” 2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7/2025, disebutkan bahwa: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila: 1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal 5 standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 4. Oleh karena itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: 4.1. Kualifikasi Sebagai Pemohon a. Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia asli yang lahir dan besar di Indonesia yang berdomisili di Kota Jayapura-Provinsi Papua sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki (Vide Bukti P-1), dengan mempunyai KTP sudah pasti Pemohon mempunyai hak sebagai Pemilih Gubernur dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Pemohon telah memilih Gubernur dalam wilayah domisilinya. Kemudian Pemohon merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Periode 2024-2029 dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4599 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan 2024-2029, Pemohon di urutan kolom nomor 33 atas nama Yeyen dari Partai Politik Gerindra Daerah Pemilihan Papua 3 (Vide Bukti P-2). b. Bahwa Pemohon dalam melakukan PUU ini tidak mengatasnamakan Lembaga DPRD Provinsi Papua ataupun Partai Politik. Pemohon menempatkan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilukada. Pemohon mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua periode 2024-2029 dan terpilih serta sudah dilantik sehingga sekarang Pemohon merupakan Anggota DPRD Provinsi Papua. Sebagai Anggota DPRD Provinsi yang memperjuangkan hak dan/atau kewenangan lembaga juga merupakan cerminan kesadaran diri anggota (DPRD Provinsi) yang mempunyai pemikiran kritis untuk mencapai fungsi lembaga yang lebih baik. Pemohon yang merupakan representasi suara rakyat khususnya di 6 daerah Provinsi Papua karena proses menjadi Anggota DPRD Provinsi dipilih oleh rakyat sebagai perwakilan rakyat, sehingga sudah sepantasnya Pemohon turut menjaga hak-hak rakyat yang mempercayakan kepadanya termasuk menjaga demokrasi dalam pemerintahan daerah. c. Bahwa atas dasar uraian yang telah Pemohon sebutkan, maka Pemohon mempunyai kualifikasi baik sebagai WNI yang saat ini bekerja sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua, pemilih Gubernur, maupun sebagai Anggota DPRD Provinsi yang merupakan representasi suara rakyat, Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur tentang penggantian Kepala Daerah (Gubernur) yang berhenti tetap sesuai dengan permohonan a quo demi mewujudkan pelaksanaan pemerintah daerah yang demokratis. 4.2. Kerugian Konstitusional Pemohon a. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945 yakni: Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Bahwa Pemohon sebagai Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak untuk memperjuangkan hak dan/atau kewenangan yang melekat kepadanya sebagai representasi dari suara rakyat untuk menjaga demokrasi dalam hal mengusulkan dan/atau memilih pengganti Gubernur yang telah berhenti tetap sesuai dengan bunyi Pasal 173 ayat (1) UU No. 10/2016, Pemohon memperjuangkan hal tersebut untuk memberikan pengganti Kepala Daerah (Gubernur) kepada masyarakat khususnya daerah provinsi yang memenuhi kualifikasi serta kompeten dalam memimpin suatu daerah demi membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang baik. b. Bahwa keberlakuan Pasal 173 UU No. 10/2016 merugikan hak konstitusional Pemohon dikarenakan Pemohon sebagai Anggota DPRD Papua tidak diberikan hak dan/atau kewenangan untuk turut menentukan 7 pengisian jabatan Gubernur apabila Gubernur Provinsi Papua yang telah berhenti tetap karena meninggal, permintaan sendiri atau diberhentikan. Pengisian jabatan Gubernur melalui mekanisme penggantian otomatis oleh Wakil Gubernur telah meniadakan prinsip pemilihan Kepala Daerah secara demokratis, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 173 ayat (2) UU No. 10/2016, DPRD Provinsi hanya diposisikan untuk menyampaikan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur. Dengan ketentuan tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena hanya menempatkan Pemohon yang merupakan Anggota DPRD Provinsi sebagai pihak yang mengajukan atau menyampaikan usulan secara administratif, karena dengan model seperti ini Pemohon selaku Anggota DPRD Provinsi tidak memiliki hak dan/atau kewenangan untuk melakukan proses pemilihan Penggantian Gubernur yang tidak menyelesaikan masa jabatannya. Keberlakuan Pasal 173 ayat (2) UU No. 10/2016 juga tidak dapat dimaknai sebagai pemilihan yang demokratis. Sehingga menghilangkan peran Pemohon sebagai Anggota DPRD Provinsi yang merepresentasikan kedaulatan rakyat di daerah khususnya Papua. c. Bahwa keberlakuan Pasal 173 ayat (1) UU No. 10/2016 telah mencederai asas demokrasi dalam hal memilih pengganti Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah berhenti sebagai Kepala Daerah, terkhusus pada frasa “...maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota” karena penggantian secara serta merta oleh Wakil Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah yang telah berhenti tidak selaras dengan makna yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis.” d. Bahwa jika diperbolehkan menelisik kebelakang Pemohon lebih sepakat dengan rumusan Pasal 173 dan Pasal 174 Undang-Undang No.1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, norma tersebut memberikan ruang 8 kepada DPRD Provinsi untuk melakukan pemilihan pengganti Gubernur, dimana hal tersebut lebih mencerminkan demokrasi dan sesuai dengan konstitusi dibandingkan dengan Pasal 173 UU No.10/2016. Pemohon dalam hal ini sebagai Anggota DPRD Provinsi juga secara pribadi bertanggung jawab terhadap lembaganya yang ingin mengembalikan marwah lembaga DPRD Provinsi agar kembali memiliki hak menentukan dan memilih pengganti Gubernur yang telah berhenti tetap demi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta tidak mengabaikan efisiensi pelaksanaan Pemerintahan. e. Bahwa keberlakuan Pasal 173 ayat (2) UU No. 10/2016 yang menyebutkan “DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur” frasa tersebut dinilai telah merugikan Pemohon sebagai Anggota DPRD Provinsi untuk menjaga demokrasi dalam memilih pengganti Gubernur yang telah berhenti tetap, dimana DPRD Provinsi hanya sebagai administrator yang mengusulkan pengangkatan tanpa adanya hak menguji dan/atau menentukan kelayakan serta memilih pengganti Gubernur demi mewujudkan terlaksananya Pemerintahan yang demokratis untuk kesejahteraan rakyat. f. Bahwa menurut Pemohon Pasal 173 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) UU No. 10/2016 merupakan aturan teknis Pasal 173 ayat (1), sehingga apabila Pasal 173 (1) dinyatakan inkonstitusional dan merugikan Pemohon, maka Pasal teknisnya juga merugikan pemohon dan inkonstitusional. g. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, sesuai dengan rumusan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Berdasarkan bunyi norma konstitusi tersebut, Pemohon memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon Pengganti Kepala 9 Daerah yang telah berhenti tetap, sehingga keberlakuan Pasal 173 UU No.10/2016 telah menutup kesempatannya untuk mencalonkan diri, yang berpotensi menurut penalaran yang wajar akan mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon. Sehingga kerugian Pemohon tersebut terdapat kemungkinan tidak akan terjadi apabila Permohonan a quo dikabulkan. h. Bahwa dari kerugian konstitusional yang telah pemohon uraikan hal ini memang belum terjadi atau belum ada kerugian aktual yang telah Pemohon rasakan, namun dengan berlakunya objek permohonan a quo mempunyai potensi kerugian bagi Pemohon menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena jika permasalahan in casu terjadi maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia tidak memiliki kesempatan yang sama dalam Pemerintahan dan sebagai Anggota DPRD Provinsi tidak dilibatkan dalam menentukan dan memilih pengganti Gubernur yang telah berhenti tetap dan tidak dapat memperjuangkan haknya sebagai representasi suara rakyat. Kemudian selain daripada itu terdapat hubungan sebab akibat keberlakuan Pasal 173 UU No.10/2016 terhadap hak dan peran Pemohon sebagai Anggota DPRD Provinsi. Sehingga apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian hak Pemohon berpotensi tidak akan terjadi. 5. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo secara langsung berkaitan dengan mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang berhenti di tengah masa jabatan, yang pada praktiknya berdampak terhadap kualitas representasi demokratis dalam pemerintahan daerah. Sebagai pemilih Gubernur sekaligus Anggota DPRD Provinsi Papua, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar mekanisme penggantian Kepala Daerah dilakukan melalui prosedur yang mencerminkan kedaulatan rakyat di daerah dan menjamin akuntabilitas pemerintahan daerah. Pemberlakuan norma yang meniadakan peran pemilihan oleh DPRD berpotensi mereduksi hak Pemohon sebagai pemilih serta mengaburkan fungsi representatif DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat potensial bagi Pemohon. Kerugian potensial tersebut berubah menjadi 10 kerugian faktual apabila Gubernur Papua berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. 6. Bahwa tentang kualifikasi mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai Anggota DPRD memiliki legitimasi untuk melakukan Permohonan Pengujian Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi beberapa kali mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Anggota DPRD yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142-146/PUU-VII/2009. Oleh sebab itu, Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Anggota DPRD, memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini. 7. Oleh karena itu, atas uraian yang disampaikan Pemohon menganggap mempunyai kualifikasi dan adanya kerugian konstitusional atau yang setidak- tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya keterkaitan hubungan sebab akibat (causal verband) apabila diberlakukannya norma-norma dalam UU yang dimohonkan tersebut serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. III. Alasan Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No.10/2016 Terhadap UUD NRI 1945. 1. Dalam Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik karya Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo hal 78-79 (Vide Bukti P-5) menyatakan “demokrasi konstitusional ini menggambarkan suatu gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang- wenang pada warga negaranya. Demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi. Almon Leroy Way Jr. mengatakan bahwa, demokrasi konstitusional memiliki dua substansi esensial, yaitu a constitutional and a democratic ingredient (bahan konstitusional dan demokratis). Lebih jauh Almon L. Way menjelaskan, unsur konstitusional demokrasi adalah konstitusional modern disebut “konstitusionalisme,” atau “pemerintahan konstitusional”. “uraian sederhana dijelaskan oleh Miriam Budiardjo, ia berpandangan demokrasi konstitusional adalah pemerintah yang 11 terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang pada warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah berdasarkan konstitusi (constitutional government). Pandangan demikian sejalan dengan tujuan dibentuknya konstitusi sebagai langkah konkrit melakukan pembatasan kekuasaan. Jamak dipahami bahwa kekuasaan yang tanpa pembatasan akan cenderung diselewengkan dan disalahgunakan.” 2. Kemudian Dalam Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik karya Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo hal 84 diterangkan “dari berbagai penelusuran menurut Saldi Isra bahwa, secara substantif alasan perubahan tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 sehingga tidak pernah menampilkan pemerintahan yang demokratis. Kelemahan itulah yang menjadi raison d’etre untuk melakukan reformasi konstitusi. Misalnya, kajian Kelompok Kerja Reformasi Hukum dan Perundang-undangan yang dibentuk Presiden BJ. Habibie diantaranya menyatakan bahwa struktur ketatanegaraan dalam UUD 1945 sangat executive-heavy dan tidak cukup mengatur mekanisme checks and balances. Sejalan dengan hasil itu, Mahfud MD menilai diantara kelemahan UUD 1945 adalah absennya mekanisme checks and balances. Kondisi tersebut menjadi celah (loop holes) yang memudahkan seorang pemimpin menjadi otoriter. Agar kelemahan tersebut tidak terulang lagi, dalam reformasi konstitusi (1999-2002), MPR berupaya melakukan desain ulang hubungan antar-lembaga negara. Desain baru yang dihasilkan tidak ada lagi Lembaga negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat secara tunggal, UUD 1945 hasil perubahan secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, (lihat Pasal 1 ayat (2)).” 3. Bahwa Indonesia sebagai negara yang mengagungkan demokrasi, senantiasa berusaha mengambil langkah yang diperlukan demi terciptanya kehidupan yang demokratis di segala bidang. Pasca tumbangnya rezim orde baru menjadi batu pijakan untuk mengarah pada terciptanya demokratisasi di Indonesia. Yang pertama dilakukan adalah melaksanakan pemilu yang demokratis, sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilih dan dipilih mereka secara bebas. Ini sesuai dengan Pasal 27 dan 28 UUD NRI 1945 tentang kedudukan yang sama setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta 12 kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. 4. Bahwa perlu Pemohon jelaskan terlebih dahulu, antara rezim pemilu presiden dan wakil presiden dengan rezim pemilu Kepala Daerah meskipun secara prinsip pemilihannya terdapat kesamaan yaitu dipilih langsung oleh rakyat, namun mempunyai beberapa perbedaan, salah satu perbedaannya sudah jelas dalam konstitusi dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dalam norma tersebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan secara tegas pemilihan dilakukan satu paket dengan menyebutkan keduanya, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis” hanya menyebutkan pemilihan Kepala Daerah untuk masing- masing wilayahnya, sehingga telah jelas posisi wakil dalam Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat berbeda di mata konstitusi, kecuali di dalam konstitusi Wakil Kepala Daerah disebutkan secara tegas. 5. Bahwa selain perbedaan daripada itu adalah dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak mengenal calon independen, sedangkan dalam Pemilihan Kepala Daerah memberikan peluang terhadap calon independen. Hal ini menurut Pemohon terdapat kekeliruan perspektif apabila dianggap sama seluruh mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Kepala Daerah, karena terdapat perbedaan-perbedaan aturan yang bersifat teknis. 6. Bahwa perbedaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Kepala Daerah juga terdapat pada tugas dan fungsi dari posisi wakil itu sendiri, dimana posisi Wakil Presiden mempunyai tugas yang mempunyai kehendak mandiri seperti membantu Presiden dalam menjalankan Pemerintahan, memimpin rapat pemerintahan, serta menjadi penghubung antar negara, disamping tugas dan wewenangnya bergantung pada penugasan oleh Presiden, namun Wakil Presiden memiliki peran mandiri sebagai “wakil” dan pengganti yang potensial. Hal tersebut berbeda dengan posisi Wakil Kepala 13 Daerah yang hanya dapat menjalankan tugasnya apabila diberikan perintah oleh Kepala Daerah, sehingga terdapat perbedaan yang sangat jelas mengenai kapasitas pentingnya mempunyai Wakil Presiden dalam Pemerintahan yang dapat menggantikan Presiden jika Presiden berhalangan tetap, sedangkan Wakil Kepala Daerah tidak diatur didalam konstitusi seperti Wakil Presiden yang secara eksplisit diatur didalam konstitusi sehingga tugasnya wakil kepala daerah untuk membantu Kepala Daerah sebagai pelaksana tugas. 7. Bahwa kemudian dalam hal pelantikan apabila calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan maka Wakil Presiden yang terpilih dilantik menjadi Presiden sesuai dengan Pasal 161 ayat (3) UU No. 42/2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan dalam hal calon Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Wakil Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Gubernur meskipun tidak secara berpasangan sesuai dengan Pasal 163 ayat (4) UU No.10/2016, dan dalam hal calon Bupati dan Calon Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon wakil Bupati dan Calon wakil Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Bupati dan Wakil Walikota meskipun tidak secara berpasangan sesuai dengan Pasal 164 ayat (4) UU No. 10/2016. Dari simulasi yang telah Pemohon jelaskan tersebut terlihat jelas perbedaan peran antara Wakil Presiden dengan Wakil Kepala Daerah, secara filosofis kenapa posisi Presiden yang kosong diisi secara langsung oleh Wakil Presiden dikarenakan untuk jalannya suatu negara membutuhkan Presiden secara definitif, sedangkan untuk Pemerintah Daerah apabila terdapat kekosongan kekuasaan maka masih ada Pemerintah Pusat yang dapat menggantikan perannya, sampai dengan Kepala Daerah definitif dipilih dan dilantik, sehingga tidak ada urgensi Wakil Kepala Daerah menggantikan secara otomatis posisi Kepala Daerah apabila Kepala Daerahnya yang telah berhenti tetap. 8. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Menurut Pemohon tidak dapat diterapkan 14 serta merta sebagai alternatif pemecah masalah yang sama dengan Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 173 UU No.10/2016, karena sesuai dengan perbedaan-perbedaan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Kepala Daerah yang telah Pemohon jelaskan sebelumnya, tidak ada urgensi pengisian kekosongan kekuasaan yang ada di daerah yang akan berdampak terhadap masyarakat, Sehingga Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dikatakan sebagai nafas dari rumusan Pasal 173 UU No. 10/2016. 9. Bahwa Pemohon berpendapat konstitusi merupakan norma yang abstrak, sehingga apabila norma dalam konstitusi menyebutkan secara spesifik ataupun konkrit untuk sesuatu, maka hal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap suatu aturan lainnya. Untuk itu analogi konstitusi tidak boleh digunakan untuk memperluas norma yang secara tegas telah dibatasi oleh UUD NRI 1945. 10. Bahwa norma dalam Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945 bersifat normatif-limitatif dan hanya berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai jabatan konstitusional yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945, sedangkan Wakil Kepala Daerah tidak dikenal dalam norma UUD NRI 1945 sehingga tidak dapat dianalogikan memiliki kewenangan konstitusional yang sama, oleh karena itu Penggantian Kepala Daerah yang telah berhenti tetap secara otomatis oleh Wakil Kepala Daerah justru mengabaikan prinsip dipilih secara demokratis yang tidak sesuai dengan rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, jika analogi ini dibenarkan maka pembentuk Undang-Undang dapat menciptakan norma konstitusional yang baru tanpa melakukan perubahan pada UUD NRI 1945 yang jelas bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi. 11. Bahwa terkait proses penggantian Kepala Daerah maka akan muncul permasalahan mengenai periodisasi masa jabatan, maka Pemohon berpendapat mengenai periodisasi masa jabatan Kepala Daerah telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 bahwa makna dua kali masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah 15 tetap merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, yaitu setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, seseorang yang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan. Makna dua kali dalam jabatan yang sama demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023. Bahkan, dalam putusan a quo Mahkamah tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani baik ketika menjabat secara definitif maupun ketika menjadi penjabat sementara. 12. Bahwa permasalahan perhitungan masa jabatan menjadi polemik karena terdapat perbedaan nomenklatur dalam penggantian kepala daerah seperti pelaksana tugas, pelaksana harian, hingga Penjabat yang berdampak pada perbedaan kewenangan dan tanggung jawab dalam setiap nomenklatur. Terkait permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memiliki pandangan tata cara penghitungan masa jabatan dimulai bagi Wakil Kepala Daerah yang menggantikan kepala daerah didasarkan pada waktu konkret seorang Wakil Kepala Daerah menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah tanpa membedakan menjabat secara sementara ataupun definitif sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang berbunyi: “Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ”masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.” 13. Bahwa ketegasan sikap MK yang tidak membedakan pejabat definitif dengan pejabat sementara dalam Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, sayangnya masih menimbulkan masalah pada praktik hukum penghitungan masa jabatan. Hal ini dikarenakan Lembaga penyelenggara pemilihan umum, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum 16 (Bawaslu) tetap menggunakan tanggal pelantikan, baik sebagai pejabat definitif atau pejabat sementara sebagai acuan penghitungan masa jabatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir kali diperbaharui dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 sebagai berikut: “e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.” Penegasan atas penghitungan masa jabatan Kepala Daerah pengganti dimulai sejak pelantikan yang diatur oleh KPU diafirmasi dalam Poin 2.2.2. Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan yang menyatakan bahwa perhitungan sejak pelantikan mengacu pada Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 14. Bahwa dengan demikian, Pemohon menjelaskan mengenai pertentangan dengan UUD NRI 1945 terkait pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10/2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut: A. Pertentangan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10/2016 Terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 1) Bahwa ihwal Pemilihan Kepala Daerah diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis”. Klausula dalam Pasal tersebut menunjukan bahwa konstitusi mengamanatkan pengisian jabatan hanya ditujukan pada satu objek jabatan secara khusus yaitu Kepala Daerah yang dicerminkan dengan penyebutan langsung mengenai jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota. 2) Bahwa Frasa dipilih “secara demokratis” merupakan norma konstitusional yang memaksa dan mengandung makna bahwa jabatan kepala daerah harus diperoleh melalui proses yang mencerminkan asas kedaulatan 17 rakyat. Dan juga menegaskan bahwa jabatan kepala daerah tidak boleh diperoleh melalui pewarisan jabatan administratif, tetapi melalui mekanisme yang mencerminkan prinsip demokrasi langsung atau sebagai alternatif menggunakan demokrasi perwakilan. 3) Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis”. Prinsip ini adalah syarat mutlak bagi legitimasi kekuasaan Kepala Daerah, yang harus bersumber dari kedaulatan rakyat, bukan naik jabatan menggantikan secara otomatis. 4) Bahwa dalam Pasal 173 ayat (1) UU No. 10/2016 menyebutkan: “(1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan; maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” Frasa “...maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Kepala Daerah harus dipilih secara demokratis yang dilaksanakan berdasarkan kedaulatan rakyat. 5) Bahwa dalam Pasal 173 ayat (2) UU No. 10/2016 menyebutkan “DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.” pada ayat ini DPRD dianggap tidak memiliki perannya secara demokratis, karena hanya diberi hak dan kewenangan untuk “menyampaikan usulan pengesahan wakil gubernur menjadi gubernur”. Dalam frasa ini, DPRD hanya dapat melakukan tindakan administratif dalam menentukan pengganti Kepala Daerah yang berhenti, hal demikian jelas tidak sejalan dengan perintah tegas dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dalam hal “....dipilih secara demokratis”, sehingga patut dinyatakan 18 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan frasa “...maka Penggantian Gubernur, Walikota, dan Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung.” 6) Bahwa mekanisme penggantian otomatis ini secara fundamental merusak makna “secara demokratis” pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dan asas kedaulatan rakyat. Jabatan yang diisi adalah jabatan definitif Kepala Daerah, yang memiliki otoritas penuh, mengelola APBD dan memimpin eksekutif daerah untuk sisa masa jabatan. Otoritas definitif ini tidak dapat diisi hanya dengan tindakan administratif (pengesahan) karena legitimasi politiknya wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 7) Bahwa pengangkatan Wakil Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah bukanlah sekedar tindakan administratif untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sementara, melainkan pengisian jabatan definitif untuk sisa masa jabatan. Kepala Daerah pengganti menerima otoritas politik penuh dan memiliki legitimasi setara dengan Kepala Daerah yang terpilih melalui proses Pilkada. Otoritas politik yang definitif harus bersumber dari proses yang demokratis. 8) Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Ketentuan konstitusional tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit dan formalistik, melainkan harus dipahami sebagai suatu proses politik yang mengandung penentuan kehendak rakyat, partisipasi yang bermakna, serta legitimasi yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi yang substantif. 9) Bahwa norma Pasal 173 UU No. 10/2016 pada praktiknya telah mereduksi makna konstitusional frasa “dipilih secara demokratis”, karena mekanisme yang diatur didalamnya tidak menyediakan ruang bagi adanya proses penentuan kehendak rakyat secara nyata. Norma a quo tidak menghadirkan mekanisme pengambilan keputusan politik yang mencerminkan persetujuan atau penolakan terhadap calon pengganti 19 Kepala Daerah, sehingga proses penggantian Kepala Daerah yang berhalangan tetap telah kehilangan esensi demokratisnya. 10) Bahwa lebih lanjut, Pasal 173 UU No. 10/2016 tidak menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai forum deliberasi politik yang berfungsi untuk melakukan penilaian, pembahasan, dan pemilihan atas pengisian jabatan Kepala Daerah. Dengan ditiadakannya forum deliberasi tersebut, proses yang seharusnya bersifat demokratis berubah menjadi prosedur administratif semata, yang tidak mencerminkan prinsip musyawarah, pertimbangan rasional, dan akuntabilitas politik. 11) Bahwa akibat dari konstruksi norma tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menjalankan fungsi representatif rakyat secara substantif. DPRD direduksi perannya menjadi sekadar penyampai atau pelaksana mekanisme administratif, tanpa kewenangan untuk menyatakan kehendak rakyat melalui pengambilan keputusan politik. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan yang menjadi roh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 12) Bahwa Pasal 173 ayat (1) UU No. 10/2016 merupakan jantung dari Pasal 173 UU No. 10/2016, sehingga apabila jantungnya bertentangan, maka ayat-ayat selanjutnya tentunya terdapat pertentangan, karena terdapat kaitannya satu sama lain. 13) Bahwa proses "pengesahan pengangkatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), pada hakikatnya, mengkonversi legitimasi administratif menjadi legitimasi politik definitif, tanpa melalui prosedur pemilihan atau kontestasi, sehingga secara fundamental melanggar kedaulatan rakyat. Untuk itu ayat-ayat tersebut telah jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 14) Bahwa Konstitusi hanya memberikan mekanisme penggantian otomatis (inheren) kepada Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan Presiden (Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945). Perbedaan ini disebabkan oleh (i) Jabatan Presiden/Wapres adalah sistem paket yang diatur ketat oleh Konstitusi; (ii) Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di daerah tidak memiliki landasan konstitusional yang mewajibkan sistem paket 20 penggantian otomatis. Konstitusi hanya menyebut Kepala Daerah harus "dipilih secara demokratis.” 15) Bahwa penghapusan legitimasi politik terjadi ketika Kepala Daerah yang dipilih rakyat tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, legitimasi politik dari hasil Pilkada yang tersisa pada Wakil Kepala Daerah harus diuji ulang atau diperkuat. Proses "pengesahan pengangkatan" dalam Pasal 173 UU No. 10/2016 gagal memberikan legitimasi politik baru yang kuat dan hanya berfungsi sebagai administrasi pelantikan. 16) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XIX/2021 halaman 33-34 butir (3.14.2) (Vide Bukti P-6) (terkait Penjabat Kepala Daerah) yang pada intinya telah menegaskan pentingnya melibatkan unsur demokratis (DPRD) dalam pengisian jabatan Kepala Daerah, meskipun hanya bersifat sementara. Jika pengisian Kepala Daerah yang bersifat sementara saja harus melibatkan DPRD, maka pengisian jabatan definitif haruslah menuntut kadar demokratis yang lebih tinggi, yaitu melalui pemilihan oleh DPRD (sebagai perwakilan rakyat). 17) Bahwa Pemilihan oleh DPRD (sebagai representasi rakyat daerah) merupakan jalan tengah yang konstitusional karena: a. Memperkuat legitimasi politik Wakil Kepala Daerah untuk mengisi jabatan definitif. b. Menjaga prinsip "dipilih secara demokratis" sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. c. Mengisi kekosongan jabatan tanpa harus mengulangi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang membutuhkan biaya besar dan waktu lama. 18) Oleh karena itu, agar konstitusional, Pasal 173 UU No.10/2016 haruslah dimaknai bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah tetap harus melewati mekanisme pemilihan atau persetujuan politis yang kuat (seperti pemilihan oleh DPRD) untuk memenuhi frasa "dipilih secara demokratis" sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 21 B. Penggantian Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Berhenti Sebelum Masa Jabatannya Berakhir Harus Dipilih Secara Demokratis 1) Bahwa salah satu ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). 2) Bahwa negara yang demokratis dalam keberlangsungannya sebagai suatu negara yang menghormati hak-hak dan kewajiban warga negaranya serta yang memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam bidang politik, maka akan melakukan perubahan yang nyata ke arah yang lebih baik di segala bidang yaitu lewat salah satunya adalah suksesi demokrasi dan penempatan perwakilan-perwakilan rakyat untuk duduk di dalam pemerintahan baik di eksekutif sebagai jabatan politik maupun di lembaga legislatif yang dihasilkan melalui Pemilu (Pemilihan Umum). 3) Bahwa peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada pemilu tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat pemilihan umum. 4) Bahwa makna daripada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan mengantarkan suatu bangsa kepada kepemimpinan serta pemerintahan yang baru, dengan harapan bahwa pemerintahan yang baru tersebut akan memberikan perbaikan kehidupan di segala bidang. Dengan demikian maka perubahan arah kebijakan bangsa dan negara tersebut, tidak terlepas daripada peranan partai-partai politik yang mengisi pesta demokrasi rakyat tersebut. Untuk itu partai politik, sangat memegang peranan penting di dalam parlemen atau lembaga legislatif yang nantinya secara bersama-sama dengan lembaga eksekutif akan menentukan arah dan tujuan suatu negara. 5) Mengingat pentingnya Partai Politik dalam hal memilih pemimpin dalam kehidupan bernegara, hal tersebut juga sama pentingnya dengan partai politik di daerah, dimana perwakilannya ada pada DPRD, sehingga dalam memilih pemimpin daerah atau Kepala Daerah sangat diperlukan 22 rekomendasi dari partai-partai politik pengusung untuk menjaga konstelasi sinergi pelaksanaan pemerintahan daerah. 6) Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Ketentuan tersebut hanya mengharuskan yang dipilih secara demokratis adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), sedangkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak diharuskan dipilih satu paket dengan Kepala Daerah. 7) Bahwa dalam praktik pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD/perwakilan legislatif tidak dapat dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusi, dalam hal ini terjadi di beberapa kota di negara-negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana berikut: Demokrasi Pemilihan kepala daerah di San Diego, California Amerika Serikat: Artikel 1. Pada 10 Desember 1985, Roger Hedgecock mengundurkan diri sebagai Wali Kota San Diego setelah gagal dalam upayanya untuk membatalkan vonis kejahatan berat atas satu dakwaan konspirasi dan 12 dakwaan sumpah palsu. Wakil Wali Kota Ed Struiksma kemudian mengambil alih jabatan sebagai wali kota sementara hingga pemilihan khusus dapat diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. (Vide Bukti P-9) Artikel 2. Juru bicara Sekretaris Negara Bagian California, Sam Mahood, mengatakan kepada Aaron Navarro, associate penyiaran CBS News, bahwa kantor mereka akan melakukan pembahasan mengenai rincian pemilihan khusus setelah menerima pengunduran diri resmi Hill, dan Newsom-lah yang akan menetapkan jadwalnya. Aturan umum pemilihan khusus mengharuskan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Selasa paling cepat 126 hari dan paling lambat 140 hari setelah gubernur mengeluarkan proklamasi penyelenggaraan pemilihan. (Vide Bukti P-10) 23 8) Bahwa dalam kedua artikel berita diatas pada masa 1986 dan 2019 jelas Pemilihan Khusus (special election) yang dilaksanakan oleh ketentuan pada penggantian kekosongan kepala daerah menggunakan mekanisme yang demokratis, dalam hal ini aturan tersebut diakomodir oleh yang disebut san diego municipal code chapter 2: government yang dikutip sebagai berikut: Pasal 7: Pemilihan, Pendanaan Kampanye, dan Lobi Bagian 9: Prosedur Pengisian Kekosongan Jabatan Pilihan melalui Pemilihan Khusus ("Prosedur Pengisian Kekosongan Jabatan Pilihan melalui Pemilihan Khusus" diberi nomor baru dari Bagian 24 dan diberi judul baru pada 26 Juli 1999 oleh O-18664 N.S.) §27.0902 Pemilihan Khusus Harus Diadakan Jika terjadi kekosongan pada jabatan Wali Kota, Jaksa Kota, atau kursi Dewan Kota karena alasan apa pun selain pemilihan recall atau pemberhentian yang berhasil, dan kekosongan tersebut akan diisi melalui pemilihan, maka Dewan Kota harus segera memanggil pemilihan khusus yang diadakan dalam waktu sembilan puluh (90) hari kalender sejak kekosongan terjadi, kecuali jika sudah ada pemilihan kota, provinsi, atau kabupaten yang dijadwalkan dalam 180 hari kalender sejak kekosongan. Jika memang ada pemilihan kota, provinsi, atau kabupaten yang dijadwalkan dalam 180 hari kalender, maka Dewan Kota dapat menggabungkan pemilihan khusus tersebut dengan pemilihan yang sudah dijadwalkan. (Diubah pada 10 September 2001 oleh O-18979 N.S.) (Diubah pada 30 Januari 2015 oleh O-20454 N.S.; berlaku 1 Maret 2015) (Diubah pada 20 November 2018 oleh O-21009 N.S.; berlaku 20 Desember 2018) (Vide Bukti P-11) 9) Bahwa mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah melalui pemilihan khusus tersebut diatur secara jelas dalam peraturan daerah setempat (municipal code), yang menegaskan bahwa legitimasi politik kepala daerah pengganti harus diperoleh melalui proses pemilihan, bukan melalui pengangkatan administratif semata. Praktik tersebut menunjukkan bahwa 24 demokrasi lokal tetap dijaga melalui mekanisme yang melibatkan kehendak rakyat, baik secara langsung maupun melalui institusi perwakilan yang sah. 10) Bahwa praktik pembanding tersebut menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan oleh lembaga perwakilan rakyat atau pemilihan khusus tidaklah bertentangan dengan prinsip demokrasi, melainkan justru bertujuan untuk menjaga legitimasi politik pejabat publik yang akan menjalankan kewenangan pemerintahan secara definitif. 11) Bahwa uraian mengenai praktik pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di negara lain tidak dimaksudkan sebagai dasar normatif yang mengikat atau untuk mempersamakan secara langsung sistem ketatanegaraan Indonesia dengan negara lain, melainkan sebagai praktik pembanding (comparative practice) guna menunjukkan bahwa mekanisme pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan atau melalui pemilihan khusus bukanlah mekanisme yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. 12) Bahwa dalam praktik pemerintahan lokal di berbagai negara demokrasi, termasuk di San Diego, California, Amerika Serikat, ketika Wali Kota yang dipilih secara langsung berhenti atau berhalangan tetap, jabatan kepala daerah tidak serta-merta diisi secara definitif oleh Wakil Kepala Daerah, melainkan Wakil Kepala Daerah hanya menjalankan tugas sebagai pejabat sementara (acting mayor) sampai dengan dilaksanakannya pemilihan khusus (special election) untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong. Dalam mekanisme tersebut, wakil kepala daerah dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan, namun tidak memperoleh kedudukan sebagai Kepala Daerah definitif secara otomatis. 13) Bahwa oleh karena itu, frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai hanya satu model pemilihan, sepanjang mekanisme tersebut melibatkan kehendak rakyat secara nyata, baik melalui pemilihan langsung maupun melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks Indonesia, mekanisme pemilihan kepala daerah pengganti oleh DPRD 25 sebagai representasi rakyat daerah merupakan salah satu opsi konstitusional yang terbuka dan tidak bertentangan dengan Konstitusi. 14) Bahwa dengan demikian, praktik pembanding tersebut menegaskan bahwa mekanisme penggantian kepala daerah yang berhenti di tengah masa jabatan melalui pemilihan oleh DPRD selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan tidak bertentangan dengan makna konstitusional “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta memberikan legitimasi politik yang sah terhadap kepala daerah pengganti yang akan menjalankan kewenangan pemerintahan secara definitif. 15) Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, khususnya frasa “dipilih secara demokratis” telah memunculkan dua opsi pemilihan, apakah Pilkada harus dipilih secara langsung oleh rakyat, ataukah dipilih melalui DPRD. Apabila dicermati risalah persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, para pembentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar sepakat bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan dengan demokratis. Selain itu, juga terdapat keinginan dari pembentuk Undang-Undang Dasar untuk memberikan kesempatan kepada pembuat Undang-Undang mengatur pemilihan Kepala Daerah lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi keragaman daerah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip demokratis. 16) Latar belakang pemikiran rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 saat itu adalah sistem pemilihan yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan (pemilihan oleh DPRD) atau melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar ada fleksibilitas bagi masyarakat dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah. Hal ini terkait erat dengan penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih condong untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung (demokrasi perwakilan) dan ada pula daerah cenderung lebih menyukai sistem pemilihan langsung (demokrasi langsung) dalam memilih Gubernur, Bupati dan Walikota. Baik sistem pemilihan secara langsung 26 (demokrasi langsung) maupun sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dalam artian karena ayat (7) pada Pasal 18 itu susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undanglah yang menentukan apakah pemilihan Kepala Daerah itu dilakukan langsung oleh rakyat atau dilakukan oleh DPRD, yang penting prinsip dasarnya dalam demokratis. Dengan memutuskan “dipilih secara demokratis” maka secara otomatis mengakui bahwa yang masuk kategori demokratis adalah dipilih secara langsung oleh rakyat, atau dipilih melalui DPRD (demokrasi perwakilan). 17) Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo berpandangan bahwa demokrasi pada frasa yang ada didalam pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 harus diakomodir melalui UU, namun dalam pasal 173 UU No. 10/2016 yang menghilangkan kewenangan demokrasi dalam hal ini demokrasi perwakilan melalui DPRD, hal ini sejalan dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 pada halaman 86 angka 4 (Vide Bukti P-7). yang menyatakan: “Sementara itu, terkait dengan dasar konstitusional pemilihan umum kepala daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, saya menekankan pentingnya untuk mencermati kembali kata “demokratis” dalam pasal a quo. Melalui pemahaman terhadap kata “demokratis” maka sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk menggunakan satu model tertentu dalam pemilihan kepala daerah, karena yang terpenting kepala daerah yang terpilih adalah representasi suara rakyat di daerah. Apapun modelnya, baik melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, maupun melalui cara lain yang diatur dalam undang-undang merupakan model yang demokratis. Secara doktriner, model demokrasi a quo yang diterapkan di Indonesia dewasa ini - oleh banyak ahli - menyebutnya sebagai demokrasi asimetris (asymmetric democracy), bahkan lebih spesifik lagi disebut juga sebagai Pilkada Asimetris. Artinya, sekali lagi, dalam konteks pemilihan kepala daerah, selain menerapkan 27 demokrasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat di masing-masing daerah, juga diberlakukan model tanpa pemilihan seperti yang berlaku di Provinsi Yogyakarta, dimana Sri Sultan Hamengkubuwono dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat secara otomatis menjadi Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Paku Alam secara otomatis menjadi Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian halnya pada jabatan walikota dalam lingkup DKI Jakarta. Para walikota dimaksud tidak dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan ditentukan melalui pengangkatan oleh Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sendiri dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah. Sementara itu, di Provinsi Aceh lain lagi, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih langsung oleh rakyat Aceh, namun partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah mengakomodir juga calon yang diajukan oleh partai politik lokal di Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk peraturan daerah (qanun) di Aceh. Berkenaan dengan penerapan model demokrasi/Pilkada asimetris tersebut, sejauh ini dapat dipahami bahwa hal demikian juga merupakan pengejawantahan dan refleksi dari kata “demokratis” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945”. 18) Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam dissenting opinion didalam putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang menyatakan “... Melalui pemahaman terhadap kata “demokratis” maka sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk menggunakan satu model tertentu dalam pemilihan kepala daerah, karena yang terpenting kepala daerah yang terpilih adalah representasi suara rakyat di daerah. Apapun modelnya, baik melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, maupun melalui cara lain yang diatur dalam undang-undang merupakan model yang demokratis ...” menegaskan bahwa “dipilih secara demokratis” memiliki lebih dari satu model dan salah satunya adalah melalui secara tidak langsung oleh DPRD. 28 19) Bahwa Pemohon tidak sedang dalam posisi memperdebatkan apakah mekanisme pemilihan kepala daerah harus dipilih secara langsung, ataukah dipilih melalui DPRD. Pemohon telah membaca dan berpedoman Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025 halaman 52 butir (3.13.1) (Vide Bukti-P-8) yang berbunyi “Mahkamah secara eksplisit dan terang benderang telah menyatakan bahwa tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pemilihan kepala daerah (pilkada). Dengan tidak adanya perbedaan rezim dimaksud, secara konstitusional, Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus diberlakukan sama dalam penyelenggaraan pemilu anggota legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, dan pilkada. Tidak hanya itu, norma Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 harus dipahami dan sekaligus dimaknai sesuai dengan konstruksi pemilu sebagaimana dimaktubkan oleh Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, termasuk tunduk pada asas-asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.” Dengan adanya putusan tersebut, keran pintu perdebatan apakah pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung atau melalui DPRD sudah ditutup. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah harus dilakukan secara langsung seperti Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun dalam hal ini Pemohon hanya mempermasalahkan penggantian Kepala Daerah yang berhenti pada masa jabatannya yang dirasa inkonstitusional karena tidak menjunjung asas demokrasi sesuai makna Pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun 1945. 20) Bahwa yang menjadi sorotan Pemohon yaitu proses penggantian Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berhenti di mana Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara otomatis tanpa adanya pemilihan. Hal tersebut bertentangan dengan frasa “dipilih secara demokratis” dikarenakan mekanisme pengisian Kepala Daerah tidak dilakukan secara demokratis, baik itu pemilihan langsung maupun dipilih oleh DPRD. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tidak spesifik mengatur saat proses pemilihan awal, artinya proses pengisian jabatan Kepala Daerah dalam kondisi apapun harus dipilih secara demokratis. 29 21) Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan apakah pihak yang menduduki kursi Kepala Daerah itu adalah Wakil Kepala Daerah atau siapapun, termasuk Pemohon sendiri. Yang terpenting yaitu proses pengisiannya dilakukan secara demokratis. Pemohon melihat bahwa pada saat Pilkada, Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat untuk menjadi Wakil Kepala Daerah, bukan sebagai Kepala Daerah. Oleh karena itu, mandat dari rakyat kepada Wakil Kepala Daerah tidak bisa dialihkan secara serta merta menjadi Kepala Daerah tanpa melalui mekanisme yang demokratis. Bisa jadi, rakyat memilih dia memang dalam kapasitasnya sebagai Wakil Kepala Daerah, bukan sebagai Kepala Daerah. Hal tersebut sangat mungkin terjadi dengan berbagai macam faktor sosiologis, sosio- kultur yang ada di masyarakat. 22) Bahwa yang menjadi isu strategis pengangkatan Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah yang berhenti secara otomatis dapat berpotensi terjadi perebutan kekuasaan yang tidak sehat antara Wakil Kepala Daerah terhadap Kepala Daerahnya, karena hal ini menjadi celah bagi Wakil Kepala Daerah yang berambisi menggantikan jabatan Kepala Daerah dengan cara penjebakan ataupun cara yang tidak sportif lainnya untuk memberhentikan Kepala Daerah yang sedang menjabat. Oleh karena itu dengan diubahnya frasa “... maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” menjadi “... maka Penggantian Gubernur, Walikota, dan Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung” akan menjadi upaya persuasif membuat kontestasi politik yang sehat dan akan berdampak baik pada kebijakan-kebijakan kepada masyarakat. 23) Bahwa Pemohon juga tidak membatasi mekanisme pencalonan yang diusulkan dan/atau dipilih oleh DPRD, karena hal tersebut merupakan teknis yang akan diatur dalam aturan pelaksana, namun dalam hal ini DPRD bisa mencalonkan minimal 2 (dua) calon yang nanti akan dipilih, dan tidak menutup kemungkinan Wakil Kepala Daerah juga dicalonkan, termasuk Pemohon itu sendiri. 30 24) Bahwa penegasan mengenai pencalonan paling sedikit dua calon dalam mekanisme pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD merupakan konsekuensi konstitusional dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Pemilihan dengan hanya satu calon pada hakikatnya meniadakan makna pilihan (choice) sebagai esensi demokrasi, karena proses pemilihan mensyaratkan adanya alternatif yang rasional bagi pengambil keputusan. Oleh karena itu, keberadaan paling sedikit dua calon menjadi prasyarat minimum agar mekanisme pemilihan oleh DPRD tetap mencerminkan prinsip demokratis, menjamin adanya kompetisi yang adil, serta mencegah proses pengisian jabatan publik yang bersifat simbolik atau formalitas semata. Ketentuan mengenai jumlah minimal calon tersebut juga sejalan dengan prinsip checks and balances dalam pemerintahan daerah, karena memungkinkan DPRD menjalankan fungsi representatifnya secara substansial, bukan sekadar mengesahkan satu nama tertentu. Dengan demikian, penetapan jumlah calon paling sedikit dua orang tidak dimaksudkan sebagai pembatasan hak pencalonan, melainkan sebagai jaminan konstitusional agar mekanisme penggantian Kepala Daerah tetap berlangsung secara demokratis, terbuka, dan akuntabel, sementara pengaturan teknis lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan sepenuhnya dapat diserahkan kepada pembentuk Undang- Undang atau peraturan pelaksana. 25) Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Ketentuan tersebut merupakan prinsip konstitusional yang tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai pemerintahan daerah secara keseluruhan, karena pemilihan Kepala Daerah merupakan instrumen untuk membentuk legitimasi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel. 26) Bahwa esensi pengaturan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tidak semata- mata terletak pada bentuk atau model pemilihan, melainkan pada terpenuhinya prinsip demokrasi dalam proses pengisian jabatan kepala daerah. Dengan demikian, setiap mekanisme yang berakibat pada pengisian jabatan Kepala Daerah secara definitif, termasuk mekanisme 31 penggantian Kepala Daerah, harus tunduk pada prinsip pemilihan yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 27) Bahwa Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa daerah harus memiliki kewenangan yang nyata dalam menentukan arah dan kepemimpinan pemerintahan daerahnya sendiri sebagai perwujudan otonomi daerah yang substantif. 28) Bahwa mekanisme penggantian Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU No. 10/2016, yang menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya dalam fungsi pengusulan administratif dan menyerahkan pengesahan kepada Pemerintah Pusat, telah melemahkan prinsip otonomi daerah. Dalam mekanisme tersebut, DPRD tidak menjalankan fungsi representatif rakyat daerah secara substantif sebagai penyalur kehendak rakyat dalam proses pengisian jabatan Kepala Daerah. 29) Bahwa penggantian Kepala Daerah yang tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD menjadikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kehilangan dimensi demokratisnya, karena tidak terdapat proses penilaian, deliberasi, dan pengambilan keputusan politik oleh wakil rakyat daerah. Kondisi demikian bertentangan dengan asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 dan prinsip pemilihan yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 30) Bahwa oleh karena itu, agar mekanisme penggantian Kepala Daerah sejalan dengan prinsip demokrasi dan otonomi daerah sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945, Pasal 173 UU No. 10/2016 harus dimaknai sebagai pengisian jabatan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 31) Bahwa proses penggantian Kepala Daerah yang berhenti harus dilakukan secara demokratis. Dikarenakan proses penggantian Kepala Daerah tersebut tidak masuk dalam siklus Pilkada, maka tidak bisa dilakukan 32 pemilihan langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, opsi yang tersedia untuk mengganti Kepala Daerah tersebut agar tidak melanggar frasa “dipilih secara demokratis” yaitu dengan dipilih oleh DPRD sebagai representasi rakyat (demokrasi perwakilan). 32) Bahwa DPRD selaku lembaga perwakilan, memiliki kewenangan untuk memilih pengganti Kepala Daerah yang berhenti di tengah jalan. DPRD juga tidak terikat untuk menentukan siapapun pengganti Kepala Daerah, Jikapun Wakil Kepala Daerah diangkat menjadi Kepala Daerah, maka harus ada proses demokrasi, antara dipilih langsung oleh rakyat, atau melalui lembaga perwakilan rakyat. Dikarenakan Pilkada dilakukan secara serentak, maka dalam batas nalar yang wajar, frasa demokratis diimplementasikan dengan cara dipilih oleh DPRD. Hal tersebut juga selaras dengan upaya efisiensi anggaran negara tanpa mengesampingkan asas demokrasi. C. Penggantian Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah Tidak Sama dengan Penggantian Presiden oleh Wakil Presiden 1) Bahwa Pemohon menilai mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang berbasis paket pasangan calon tidak diatur dalam UUD NRI 1945. Hal tersebut berbeda dengan Pemilihan Presiden yang secara tegas mensyaratkan pencalonan secara berpasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, kebijakan pencalonan kepala daerah melalui paket pasangan calon merupakan bentuk politik hukum pembentukan undang-undang. 2) Bahwa Pemohon menilai pengaturan pencalonan Kepala Daerah melalui paket pasangan calon telah melampaui batasan open legal policy karena mengandung pelanggaran terhadap prinsip rasionalitas. Permasalahan rasionalitas dalam perkara ini berkaitan dengan pemenuhan ketentuan UUD NRI 1945 serta persoalan waktu penghitungan masa jabatan Kepala Daerah pengganti dari Wakil Kepala Daerah yang berujung pada ketidaksinkronan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan teknis yang dibentuk oleh lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. 33 3) Bahwa pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah tidak diatur sama sekali dalam naskah asli UUD NRI 1945. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah baru dimuat dalam amandemen kedua UUD NRI 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen mencerminkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dari semangat demokratisasi tata kelola pemerintahan yang menghendaki keterlibatan rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah, setelah sebelumnya Kepala Daerah dipilih oleh Presiden pada masa Orde Baru berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 4) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menilai Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum, yang sekaligus mengubah pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XI/2013 yang sebelumnya membedakan Pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan umum berdasarkan perbedaan letak pengaturannya dalam UUD NRI 1945. Meskipun sebelumnya Mahkamah Konstitusi sempat memisahkan Pemilihan Kepala Daerah dari rezim pemilihan umum karena pengaturannya berada dalam bab yang berbeda dalam UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan pergeseran pendapat dengan mendasarkan pada praktik berhukum Pemilihan Kepala Daerah yang memiliki kemiripan dengan pemilihan umum, baik dari aspek penyelenggara, peserta, maupun prinsip-prinsip pelaksanaannya. 5) Bahwa alasan kesamaan praktik tersebut diperkuat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai original intent para perumus amandemen UUD NRI 1945 yang tidak memisahkan rezim pemilihan apa pun dalam perumusan bentuk-bentuk pemilihan umum serentak. 6) Bahwa penghapusan pembedaan antara rezim Pemilihan Kepala Daerah dan rezim pemilihan umum menjadi landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan 34 tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dengan tidak adanya perbedaan rezim pemilihan, secara konstitusional Pasal 22E UUD NRI 1945 harus diperlakukan sama dalam penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah, dan bahwa norma Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 harus dimaknai sesuai dengan konstruksi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, termasuk tunduk pada asas-asas pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Asas “langsung” merupakan salah satu asas pemilihan umum yang diatur secara tegas dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yang bermakna bahwa pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Dengan penegasan asas tersebut, Pemilihan Kepala Daerah yang sebelumnya merupakan klausula terbuka melalui frasa “secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 telah mengalami penegasan makna menjadi pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. 7) Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah menegaskan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah melalui Putusan Nomor 110/PUU- XXIII/2025, pengaturan Pemilihan Kepala Daerah masih menyisakan celah hukum yang menimbulkan ketidakjelasan makna konstitusional terkait dengan eksistensi jabatan Wakil Kepala Daerah. 8) Bahwa eksistensi jabatan Wakil Kepala Daerah sama sekali tidak ditemukan pembahasannya dalam Risalah Sidang Pembahasan Amandemen UUD NRI 1945, baik dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah maupun bab lainnya. Ketiadaan pengaturan jabatan Wakil Kepala Daerah dalam UUD NRI 1945 menyebabkan praktik pemilihannya memiliki mekanisme yang dinamis pada setiap rezim, bergantung pada politik hukum pembentuk undang-undang (open legal policy). 9) Bahwa jabatan Wakil Kepala Daerah telah dikenal sejak pengaturan awal pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Dalam Undang-Undang tersebut, pengaturan jabatan 35 Wakil Kepala Daerah secara eksplisit hanya ditujukan bagi Daerah Istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6). (Vide Bukti P-12) 10) Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada awal kemunculannya, jabatan Wakil Kepala Daerah bukan merupakan jabatan pokok yang wajib ada dalam struktur pemerintahan daerah, melainkan merupakan bentuk afirmasi terhadap kearifan lokal yang berlaku di Daerah Istimewa. Pengaturan mengenai kekhususan jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut terus berlanjut dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. (Vide Bukti P-13) 11) Bahwa eksistensi jabatan Wakil Kepala Daerah bagi seluruh jenis daerah pertama kali diakui secara umum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengakui keberadaan jabatan Wakil Kepala Daerah, tetapi juga mengatur mekanisme pemilihannya yang tidak dilakukan secara paket berpasangan dengan Kepala Daerah, melainkan dilakukan secara terpisah. Mekanisme pemilihan tersebut dilakukan melalui pengusulan oleh DPRD dan penetapan oleh Presiden untuk Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri untuk Daerah Tingkat II, serta Kepala Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat III. (Vide Bukti P-14) 12) Bahwa berbeda dengan jabatan Wakil Kepala Daerah, jabatan Wakil Presiden diakui secara tegas dalam UUD NRI 1945 dan dipilih dalam satu paket pasangan calon dengan Presiden sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945. Pengaturan tersebut tidak hanya menegaskan eksistensi jabatan Wakil Presiden secara konstitusional, tetapi juga mengunci sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket pasangan calon. Landasan konstitusional jabatan Wakil Presiden bukan merupakan produk amandemen, melainkan telah diatur sejak naskah asli UUD NRI 1945 melalui Pasal 6 sampai dengan Pasal 8. 36 13) Bahwa sebelum amandemen Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945, sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pengaturan pencalonan secara terpisah tersebut terus diberlakukan hingga tahun 1999 sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 14) Bahwa pasca amandemen UUD NRI 1945, seluruh pengaturan dalam hukum positif secara konsisten menerapkan sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket pasangan calon tanpa terdapat satu pun undang-undang yang memisahkan sistem pencalonan keduanya. Konsistensi tersebut menegaskan bahwa sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berbasis paket pasangan calon merupakan amanat konstitusional UUD NRI 1945, berbeda dengan sistem pencalonan Wakil Kepala Daerah yang tidak diatur secara konsisten dan tidak disebutkan sama sekali dalam amandemen UUD NRI 1945 maupun proses pembentukannya. 15) Bahwa bahkan nomenklatur “Wakil Kepala Daerah” tidak pernah disebutkan sebagai judul dalam undang-undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah, yang menunjukkan bahwa original intent pembentuk undang-undang berfokus pada pengaturan Pemilihan Kepala Daerah semata. 16) Penggantian Kepala Daerah yang berasal dari Wakil Kepala Daerah tidak dapat dipersamakan dengan mekanisme penggantian Presiden oleh Wakil Presiden, karena keduanya memiliki dasar konstitusional dan desain kelembagaan yang berbeda secara prinsipil. Jabatan Wakil Presiden secara tegas diatur dan dilekatkan secara konstitusional dalam UUD NRI 1945 serta dipilih dalam satu paket pasangan calon dengan Presiden, sehingga legitimasi penggantian Presiden oleh Wakil Presiden merupakan konsekuensi langsung dari mandat konstitusional rakyat. Sebaliknya, 37 jabatan Wakil Kepala Daerah tidak memiliki pengaturan konstitusional yang eksplisit, tidak dibangun secara konsisten dalam sistem pencalonan yang ditetapkan UUD NRI 1945, serta lahir dari kebijakan pembentuk undang-undang yang bersifat dinamis. 17) Bahwa Pemilihan Kepala Daerah pada hakikatnya merupakan isu ketatanegaraan yang berada pada irisan antara dua ranah sekaligus, yakni ranah kepemiluan dan ranah pemerintahan daerah. Dalam ranah kepemiluan, Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi demokratis. Namun, dalam ranah pemerintahan daerah, Pilkada merupakan instrumen untuk membentuk kepemimpinan daerah dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Kedua ranah tersebut memiliki tujuan normatif dan instrumen regulasi yang berbeda, sehingga meskipun berada dalam satu rezim pemilihan umum, pengaturan Pilkada tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip pemerintahan daerah dan demokrasi lokal. 18) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum. Namun demikian, kesatuan rezim tersebut tidak serta-merta menuntut keseragaman mekanisme dalam seluruh aspek pengaturannya. Pemilihan umum di tingkat nasional, khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, diselenggarakan dalam kerangka Pasal 22E dan Pasal 8 UUD NRI 1945 yang berorientasi pada pembentukan dan keberlanjutan pemerintahan pusat, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dalam kerangka Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menekankan otonomi daerah dan pendalaman demokrasi lokal. Oleh karena itu, meskipun sama-sama berada dalam rezim pemilihan umum, mekanisme pengisian jabatan dan pola legitimasi dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak harus disamakan secara mutlak dengan mekanisme pemilihan dan suksesi jabatan di tingkat nasional. 19) Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah menegaskan Pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari rezim pemilihan umum, kesatuan 38 rezim tersebut tidak berarti bahwa seluruh aturan main, desain kelembagaan dan mekanisme pengisian jabatan publik dalam Pemilihan Kepala Daerah harus disamakan secara mutlak dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut tercermin, antara lain, dari adanya calon perseorangan (independen) dalam Pemilihan Kepala Daerah yang secara eksplisit diakui dan difasilitasi oleh undang-undang, sementara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dikenal mekanisme pencalonan perseorangan, melainkan hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa meskipun berada dalam satu rezim pemilihan umum, aturan main kepemiluan antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah tidak sepenuhnya identik, melainkan disesuaikan dengan karakter demokrasi lokal dan kebutuhan pemerintahan daerah. 20) Bahwa perbedaan aturan main tersebut semestinya juga diberlakukan dalam mekanisme penggantian Kepala Daerah yang berhenti di tengah masa jabatan. Meskipun UUD NRI 1945 secara tegas mengatur mekanisme penggantian Presiden yang mangkat atau berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, konstitusi tidak mengatur secara eksplisit mekanisme penggantian Kepala Daerah. Ketiadaan pengaturan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah merupakan ranah pengaturan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, sehingga dalam batas penalaran yang wajar, penggantian Kepala Daerah yang berhenti di tengah masa jabatan dilakukan melalui mekanisme yang mencerminkan demokrasi lokal dan kedaulatan rakyat di daerah, yaitu melalui pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 21) Bahwa Pasal 8 UUD NRI 1945 mengatur mekanisme penggantian Presiden oleh Wakil Presiden dalam rangka menjamin keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan negara, sehingga bersifat otomatis dan imperatif tanpa memerlukan mekanisme legitimasi ulang. Desain konstitusional tersebut lahir dari kebutuhan menjaga kesinambungan kekuasaan eksekutif nasional. Sebaliknya, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dirancang sebagai dasar konstitusional desentralisasi dan demokrasi lokal yang membuka ruang bagi variasi mekanisme pengisian jabatan publik di 39 daerah. Tidak terdapat perintah konstitusional yang mengharuskan mekanisme penggantian Kepala Daerah meniru secara mutatis mutandis mekanisme penggantian Presiden, sehingga penyamaan kedua mekanisme tersebut merupakan penyederhanaan konstitusional yang tidak sejalan dengan filosofi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 22) Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah tidak memperoleh mandat konstitusional yang berdiri sendiri sebagai pengganti Kepala Daerah, melainkan memperoleh legitimasi elektoral sebagai pasangan dari Kepala Daerah. Ketika Kepala Daerah berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, mandat langsung yang diberikan oleh rakyat mengalami diskontinuitas secara faktual, sehingga pengisian jabatan Kepala Daerah seharusnya mempertimbangkan mekanisme legitimasi ulang. Norma yang secara otomatis mengangkat Wakil Kepala Daerah sebagai Kepala Daerah tanpa proses pemilihan apa pun telah menjadikan Wakil Kepala Daerah sebagai pewaris kekuasaan, bukan sebagai pejabat publik yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme yang demokratis. 23) Bahwa dalam konteks demokrasi lokal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki legitimasi demokratis berdasarkan pemilihan umum. Oleh karena itu, pelibatan DPRD dalam pengisian jabatan Kepala Daerah yang berhenti di tengah masa jabatan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang tetap berada dalam koridor prinsip demokrasi. Secara historis, mekanisme pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD pernah menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan diakui sebagai bentuk demokrasi yang sah. Peralihan menuju Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi demokratis, bukan untuk meniadakan sepenuhnya peran DPRD dalam seluruh aspek pengisian jabatan Kepala Daerah. 24) Bahwa perkembangan pengaturan Pemilihan Kepala Daerah hingga berlakunya UU No. 10/2016 menunjukkan adanya kecenderungan pembentuk undang-undang untuk memperkuat mekanisme penggantian otomatis Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah sekaligus 40 mempersempit peran DPRD. Perubahan tersebut tidak disertai dengan argumentasi konstitusional yang memadai, khususnya terkait filosofi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dan prinsip demokrasi lokal, sehingga telah menutup ruang kebijakan hukum yang seharusnya tersedia dalam pengaturan pemerintahan daerah. 25) Bahwa dengan menutup secara mutlak mekanisme pemilihan oleh DPRD dan hanya membuka jalan penggantian otomatis oleh Wakil Kepala Daerah, Pasal 173 UU No. 10/2016 telah mereduksi prinsip kedaulatan rakyat, mengabaikan peran lembaga perwakilan daerah, serta menyamakan secara tidak tepat mekanisme pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), dan prinsip negara hukum demokratis dalam UUD NRI 1945, sepanjang tidak dimaknai Penggantian Gubernur, Walikota, dan Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung. D. Terjadinya Inkonsistensi Pengaturan Pengganti Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap 1) Bahwa pemaknaan frasa "demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pemilihan langsung. Namun, dalam aspek penggantian Kepala Daerah yang berhalangan tetap, terjadi inkonsistensi pengaturan dalam berbagai undang-undang sebelum adanya perubahan pengaturan terakhir kali, antara lain: a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penggantian Kepala Daerah yang berhalangan tetap secara otomatis oleh Wakil Kepala Daerah hingga akhir masa jabatan. Pasal 26 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 berbunyi: “Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.” (Vide Bukti P-15) 41 Ketentuan penggantian Kepala Daerah juga terdapat dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pemda) yang mengatur pengisian Jabatan Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sebagai berikut: “… (1) Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemilihan kepala daerah (2) Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.” (Vide Bukti P-16) b. UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur bahwa Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan tetap hanya bersifat sementara sebagai pelaksana tugas harian. Pengisian jabatan definitif dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 87 menegaskan bahwa pengisian jabatan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan pemilihan yang berlaku, yang berarti Wakil Kepala Daerah tidak serta-merta mengisi jabatan tersebut. Jika dikaitkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam pengisian Jabatan Kepala Daerah berhalangan tetap hanya bersifat sementara saja sebagai 42 pelaksana tugas harian dengan bentuk bunyi ketentuan sebagai berikut: “Pasal 50 berbunyi: (1) Dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhalangan tetap, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak serta merta menggantikan gubernur, bupati, dan walikota. (2) Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menjalankan tugas sehari-hari gubernur, bupati, dan walikota sebagai pelaksana tugas harian sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota.” Pengisian jabatan Kepala Daerah yang berhalangan tetap menurut undang-undang tersebut dilakukan dengan pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 sebagai berikut: “Pasal 51 ayat (2): Apabila sisa masa jabatan gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dilakukan pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi.” “Pasal 52 ayat (2): Apabila sisa masa jabatan bupati/walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dilakukan pemilihan bupati/walikota melalui DPRD kabupaten/kota” (Vide Bukti P-17) d. UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang memiliki pengaturan mekanisme pemilihan Kepala Daerah pengganti memiliki prosedur yang sama dengan undang-undang sebelumnya. Namun, terdapat perubahan nomenklatur penjelasan kedudukan Jabatan Wakil Kepala Daerah sebagai pejabat sementara Kepala Daerah sampai dengan Kepala Daerah tetap dipilih sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) yang berbunyi: “Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemerintahan daerah.” (Vide Bukti P-18) Ketentuan ini tidak memberikan kewenangan secara langsung kepada Wakil Kepala Daerah sebagai pelaksana harian seperti undang- 43 undang sebelumnya, melainkan mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pasal 88 UU Pemda mengatur bahwa Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai terpilihnya Kepala Daerah pengganti, Pasal 88 berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya gubernur atau sampai dengan diangkatnya penjabat gubernur. (2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil walikota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya bupati/wali kota atau sampai diangkatnya penjabat bupati/wali kota. 2) Bahwa secara historis sebagaimana diuraikan dalam angka 1 (satu) diatas, konstruksi hukum dalam regulasi pemerintahan daerah tidak pernah mendesain kedudukan Wakil Kepala Daerah sebagai suksesor langsung atau pengganti otomatis bagi Kepala Daerah yang berhalangan tetap. Merujuk pada semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, mandat yang diberikan kepada Wakil Kepala Daerah hanyalah sebatas menjalankan tugas rutin sehari- hari eksekutif hingga ditetapkannya Penjabat Kepala Daerah yang sah. 3) Bahwa penegasan mekanisme pemilihan melalui DPRD dalam rezim hukum tersebut merupakan manifestasi nyata dari perlindungan prinsip demokratis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Hal ini membuktikan bahwa setiap pengisian jabatan politik di daerah haruslah melalui proses elektoral yang memiliki legitimasi kuat, guna menjaga kedaulatan rakyat dan marwah institusi daerah, bukan sekadar melalui peralihan jabatan yang bersifat administratif-mekanis. 4) Bahwa sangat disayangkan, tatanan demokrasi yang menempatkan DPRD sebagai pemegang mandat pemilihan tersebut mengalami degradasi melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016. Norma ini secara drastis mengubah paradigma suksesi penggantian 44 kepemimpinan Kepala Daerah dari sistem pemilihan demokratis menjadi mekanisme pengangkatan otomatis. 5) Bahwa ketentuan Pasal 173 a quo pada hakikatnya memberikan "Golden Ticket" kekuasaan kepada Wakil Kepala Daerah, yang dalam praktiknya memicu disharmoni akut dan ketegangan politik di internal pemerintahan daerah. Adanya kepastian hukum mengenai pengangkatan otomatis ini menciptakan situasi di mana Kepala Daerah merasa terancam secara politis, mengingat munculnya insentif bagi Wakil Kepala Daerah untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif, termasuk potensi upaya "penjebakan hukum" demi mengakselerasi peralihan jabatan. Akibatnya, filosofi kepemimpinan "satu paket" yang seharusnya mengedepankan sinergitas, justru berubah menjadi arena persaingan yang tidak sehat dan membahayakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. E. Tidak Adanya Keterlibatan, Legitimasi Demokratis Dan Fungsi Representasi DPRD Dalam Mekanisme Pergantian Kepala Daerah Oleh Wakil Kepala Daerah 1) Bahwa mekanisme pengangkatan otomatis dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 telah mereduksi peran DPRD menjadi sekadar "tukang stempel" administratif. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemilihan secara demokratis yang menghendaki adanya partisipasi dan kontestasi. 2) Bahwa terdapat anomali hukum yang nyata yaitu DPRD hanya dilibatkan secara aktif dalam pengusulan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah (yang bersifat administratif dan berasal dari ASN) berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2023. Namun, untuk pengisian jabatan Kepala Daerah definitif, peran DPRD justru dihilangkan. 3) Bahwa pemilihan melalui DPRD memastikan prinsip demokrasi tetap terjaga bagi masa jabatan pengganti, sebagaimana mandat Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang menyatakan pengisian Penjabat Kepala Daerah harus dilakukan secara demokratis berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 4) Bahwa terkait dengan pengisian penjabat Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk 45 menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip- prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. 5) Bahwa penegasan pelaksanaan prinsip demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 pada mekanisme pengisian penjabat Kepala Daerah dalam Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 tersebut menepis kekhawatiran hilangnya keterlibatan masyarakat untuk memilih Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Menindaklanjuti Putusan MK, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota yang mengatur keterlibatan DPRD dalam mengusulkan nama-nama yang menjadi Calon Penjabat Kepala Daerah sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) untuk Pj. Gubernur dan Pasal 9 ayat (1) untuk Pj. Bupati/Walikota yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4 ayat (1) berbunyi: (1) Pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh: a. Menteri; dan b. DPRD melalui Ketua DPRD provinsi.” “Pasal 9 ayat (1) berbunyi: (1) Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh: a. Menteri; b. gubernur; dan c. DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota.” 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, DPRD bahkan terlibat dalam penentuan pemilihan Penjabat Kepala Daerah yang 46 notabene-nya penjabat sementara yang bersifat administratif dan dipilih dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P-19). Situasi tersebut bertolak belakang dengan peran DPRD yang hanya menjadi ‘tukang stempel’ pengesahan bagi pergantian Kepala Daerah dari Jabatan Wakil Kepala Daerah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis terhadap Jabatan Kepala Daerah. 7) Bahwa Pasal 173 UU 10/2016 tidak hanya melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 semata, pengaturan pengisian Jabatan Kepala Daerah Pengganti oleh Wakil Kepala Daerah tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena memberi keistimewaan kepada Wakil Kepala Daerah untuk dapat mengisi jabatan Wakil Kepala Daerah tanpa melalui proses yang demokratis dibandingkan dengan metode pengisian jabatan Kepala Daerah lainnya, termasuk Penjabat Kepala Daerah pada peralihan ke Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 yang dinilai tidak demokratis. 8) Bahwa untuk memastikan legitimasi demokratis dan peran representasi DPRD, Pasal 173 ayat (1) UU No. 10/2016 yang mengatur pengisian jabatan Kepala Daerah Pengganti oleh Wakil Kepala Daerah secara otomatis tanpa proses pemilihan di DPRD bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan pasal tersebut harus dimaknai dengan pengisian Jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dilakukan dengan pemilihan oleh DPRD. Pengubahan nomenklatur pasal tersebut berpengaruh pada pemaknaan pasal-pasal lain setelahnya karena terdapat pasal yang harus disesuaikan penyebutannya dan pasal yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan semangat pemilihan secara demokratis lewat pemberian “Golden Ticket” bagi Pemerintah Pusat untuk mengesahkan pengangkatan Kepala Daerah pengganti, baik Presiden untuk Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk Bupati/Walikota. F. Terjadinya Disharmonisasi Relasi Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah Dan “Kanibalisme Jabatan” 47 1) Bahwa sistem otomatisasi memberikan "Golden Ticket" kepada Wakil Kepala Daerah, yang memicu ketegangan relasi dan rasa tidak aman bagi Kepala Daerah. Hal ini merusak filosofi sistem paket pencalonan yang seharusnya harmonis. 2) Bahwa terdapat fakta empiris mengenai konfrontasi yang dilakukan Wakil Kepala Daerah kepada Kepala Daerah akibat ambisi suksesi penggantian Kepala Daerah, fakta empiris ini dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut: a. Kasus Bupati Aceh Tengah Periode 2017-2022, Wakil Bupati merasa tidak dihargai dan mengancam membunuh Bupatinya. (Vide Bukti P- 20) b. Kasus Bupati Jember Periode 2025-2030, Wakil Bupati melaporkan Bupati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Jawa Timur, dan Menteri Dalam Negeri pada September 2025 karena merasa diabaikan dalam tata kelola Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah APBD. (Vide Bukti P-21) c. Kasus Bupati Sidoarjo Periode 2025-2030, Wakil Bupati hendak melaporkan Bupati ke Kemendagri karena mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai tidak sesuai aturan. (Vide Bukti P-22) d. Kasus Walikota Tegal Periode 2019-2024, Wakil Walikota berkonflik dengan Walikota sampai terjadinya saling lapor kepolisian. (Vide Bukti P-23) 3) Bahwa berdasarkan contoh kasus di atas membuktikan terjadinya konfrontasi yang bertendensi persepsi “penjebakan kasus hukum” yang dimiliki oleh Kepala Daerah kepada wakilnya sebagai pihak yang paling diuntungkan jika Kepala Daerah terkena kasus hukum dan berakibat pada pemberhentiannya dari jabatan. Kondisi tersebut membuat pengaturan pengangkatan Wakil Kepala Daerah sebagai Kepala Daerah secara otomatis perlu dipikirkan ulang eksistensinya karena telah melanggar moralitas dan rasionalitas suatu kebijakan secara nyata karena menjadi satu-satunya mekanisme pemilihan kepala daerah yang tidak melewati prosedur pemilihan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 48 4) Bahwa selain terjadinya “penjebakan kasus hukum” terdapat fakta empiris lain mengenai perpecahan antara Kepala Daerah dengan Wakilnya yang terjadi setelah terpilihnya pasangan tersebut dalam pemilihan umum Kepala Daerah. Dalam Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) berjudul Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review, telah meneliti berbagai kasus perpecahan antara Kepala Daerah dengan Wakilnya terjadi karena salah satunya adanya kepentingan politik jangka pendek. (Vide Bukti P-24) 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta empiris yang kami sampaikan diatas, maka sistem penggantian otomatis oleh Wakil Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah yang berhalangan tetap menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya “Golden Tickets” yang mana hal ini mendorong terjadinya “kanibalisme jabatan” sehingga mengganggu stabilitas politik daerah dan akan mempengaruhi berjalannya pemerintahan daerah. G. Uraian Pertentangan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No.10/2016 Terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. 1) Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...”. Prinsip ini mengandung makna hak bagi setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan publik atau kesamaan kedudukan dalam pemerintahan. 2) Bahwa Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10/2016 secara nyata menciptakan diskriminasi politik dengan memberikan hak eksklusif dan otomatis kepada satu individu (dalam hal ini Wakil Kepala Daerah) untuk mengisi jabatan definitif Kepala Daerah yang kosong, tanpa membuka ruang bagi warga negara Indonesia yang juga memenuhi syarat untuk memimpin. 3) Bahwa dengan hanya membutuhkan “pengesahan pengangkatan” untuk Wakil Kepala Daerah, Undang-Undang tersebut menutup kesempatan bagi warga negara yang lain untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dan dipilih untuk menggantikan Kepala Daerah yang telah berhenti pada sisa 49 masa jabatan, sehingga melanggar prinsip kesetaraan didalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. 4) Bahwa pemberian hak otomatis ini menutup peluang bagi warga negara yang lain yang memiliki kapasitas, yang seharusnya berhak berpartisipasi dalam kontestasi politik untuk mengisi jabatan definitif tersebut. 5) Bahwa Pasal 173 UU No. 10/2016 secara substantif mendegradasi hak politik warga negara untuk dapat dipilih, karena jabatan yang kosong diisi tanpa proses demokratis sedikit pun. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan didalam hukum dan pemerintahan. 6) Bahwa oleh karena itu, Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU No. 10/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena menciptakan perlakuan tidak adil dalam mengakses jabatan publik. 15. Bahwa Pasal 173 UU No. 10/2016 merupakan open legal policy yang bersifat melemahkan fungsi DPRD karena secara nyata meniadakan hak pilih lembaga perwakilan dan menciptakan ketidakpastian hukum yang absolut dalam penggantian Kepala Daerah yang telah berhalangan tetap. 16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon. Seluruh posita dan argumentasi yang disampaikan berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 9/2015), sehingga pengabulan Permohonan a quo pada hakikatnya justru senafas dan sejalan dengan sistem hukum yang berlaku. 17. Bahwa ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d1 UU No. 9/2015, yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Norma ini secara eksplisit menempatkan DPRD sebagai subjek yang berwenang melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kondisi terjadinya kekosongan jabatan. (Vide Bukti P-25) 50 18. Bahwa ketentuan yang serupa juga diatur secara tegas dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d1 UU No. 9/2015, yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Dengan demikian, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, undang-undang secara konsisten mengatur mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang berhenti melalui pemilihan oleh DPRD. 19. Bahwa pengaturan tersebut secara nyata dan tegas senafas dengan Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menegaskan bahwa penggantian Kepala Daerah yang berhenti di tengah masa jabatan tidak serta- merta harus dilakukan dengan mekanisme otomatis, melainkan melalui pemilihan oleh DPRD sebagai representasi kedaulatan rakyat di daerah. Oleh karena itu, alasan-alasan Permohonan Pemohon telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya. 20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 173 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. III. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan memutus permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 51 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “... maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “... maka Penggantian Gubernur, Walikota, dan Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung”; 3. Menyatakan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengangkatan Gubernur Pengganti berdasarkan hasil pemilihan oleh DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur”; 4. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 52 5. Menyatakan Pasal 173 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan Bupati/Walikota Pengganti berdasarkan hasil pemilihan oleh DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota.”; 6. Menyatakan Pasal 173 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 53 8. Menyatakan Pasal 173 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 9. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Yeyen; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4- 4599 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2024- 2029; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Satu Naskah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Halaman 1, Halaman 51 dan 52 terkait Pasal 173 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan Halaman 70 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Buku dengan judul “Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik” dalam BAB 9 halaman 1, halaman 79, 80, dan 84; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 pada halaman 1, halaman 33 dan 34 butir (3.14.2); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada halaman 1, dan halaman 86 angka 4; 54 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU- XXIII/2025 halaman 1 dan halaman 52 butir (3.13.1); 9. Bukti P-9 : Fotokopi Artikel berjudul “1986 San Diego Mayoral Special election” diakses pada tanggal 19 Januari 2026; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Artikel yang berjudul “Katie Hill, California Congresswoman, Resign Amid Allegations of Affairs With Staff” diakses pada tanggal 19 Januari 2026; 11. Bukti P-11 : Fotokopi San Diego Municipal Code Chapter 2: government; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita regional kompas.com berjudul “Curhat Wabup Firdaus Merasa Tak Dihargai Hingga Ancam Bunuh Bupati Aceh Tengah” diakses pada tanggal 19 Januari 2026; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Kompas.com berjudul “Wabup Jember Laporkan Bupati ke KPK, Salah Satunya Masalah Transparansi” diakses pada tanggal 18 Januari 2026; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Detik Jaktim.com yang berjudul “Awal Mula Tersulutnya Bara Konflik Bupati Vs Wabup Sidoarjo” diakses pada tanggal 18 Januari 2026; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Detiknews.com yang berjudul “Penyebab Konflik Walkot-Wawali Tegal Terkuak, Terkait Info Penggunaan Narkoba”; 55 24. Bukti P-24 : Fotokopi Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) yang berjudul “Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review”; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Pasal 101 ayat (1) huruf d1. dan Pasal 154 ayat (1) huruf d1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 56 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 57 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016: “Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan; maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” Pasal 173 ayat (2) UU 10/2016: “DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.” Pasal 173 ayat (3) UU 10/2016: “Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung 58 sejak Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan Gubernur sebagai Gubernur berdasarkan: a. surat kematian; b. surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur; atau c. keputusan pemberhentian.” Pasal 173 ayat (4) UU 10/2016: “DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota.” Pasal 173 ayat (5) UU 10/2016: “Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati/Walikota berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota.” Pasal 173 ayat (6) UU 10/2016: “Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten/Kota mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota.” Pasal 173 ayat (7) UU 10/2016: “Dalam hal Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota berdasarkan: a. surat kematian; b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati/Walikota; atau c. keputusan pemberhentian.” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dan telah menggunakan hak pilihnya pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Selain itu, Pemohon saat ini merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Periode 2024-2029, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 59 Nomor 100.2.1.4-4599 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan 2024-2029, Pemohon di urutan kolom nomor 33 atas nama Yeyen dari Partai Politik Gerindra Daerah Pemilihan Papua 3 [vide Bukti P-2]; 4. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, tidak mengatasnamakan lembaga DPRD Provinsi Papua ataupun Partai politik. Pemohon menempatkan diirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilukada. Lebih lanjut, Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional dengan keberlakuan norma Pasal 173 UU 10/2016 karena, pengisian jabatan gubernur melalui penggantian otomatis oleh wakil gubernur telah meniadakan prinsip pemilihan kepala daerah secara demokratis serta menempatkan posisi Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Papua pada posisi yang tidak diberikan hak dan/atau kewenangan untuk turut menentukan pengisian jabatan Gubernur apabila Gubernur Provinsi Papua berhalangan secara tetap yang disebabkan oleh meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Hal demikian, hanya menempatkan posisi Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Papua sebagai pihak yang mengajukan atau menyampaikan usulan secara administratif. Padahal kualifikasi Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Papua merupakan representasi kedaulatan rakyat di daerah, khususnya Papua; 5. Bahwa keberlakukan Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 telah menciderai asas demokrasi dalam hal pergantian kepala daerah yang berhalangan tetap. Hal ini disebabkan pergantian kepala daerah dimaksud secara serta merta dilakukan pergantian oleh wakil kepala daerah sehingga tidak selaras dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis. Selanjutnya, keberlakuan Pasal 173 ayat (2) UU 10/2016 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi karena hanya menempatkan DPRD Provinsi sebagai administrator yang mengusulkan kelayakan serta memilih pengganti gubernur demi mewujudkan terlaksananya pemerintahan yang demokratis untuk kesejahteraan rakyat; 60 6. Bahwa menurut Pemohon Pasal 173 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016 merupakan aturan teknis dari Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016, sehingga apabila Pasal 173 ayat (1) merugikan Pemohon maka, ayat lainnya juga merugikan Pemohon. Selain itu, Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberlakukan Pasal 173 UU 10/2016 karena Pemohon memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon pengganti kepala daerah yang telah berhalangan tetap; 7. Bahwa menurut Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia tidak memiliki kesempatan yang sama dalam Pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, kemudian Pemohon sebagai Anggota DPRD Provinsi tidak dilibatkan dalam menentukan dan memilih pengganti gubernur yang telah berhenti tetap dan tidak dapat memperjuangkan haknya sebagai representasi suara rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan terjadi. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] tersebut di atas, di samping Pemohon menyatakan dalam permohonan a quo mengatasnamakan sebagai perseorangan warga Negara Indonesia, menurut Mahkamah, ternyata Pemohon pada pokoknya mempertautkan kerugian hak konstitusionalnya dengan 2 (dua) jenis kualifikasi yaitu kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan kualifikasi sebagai anggota DPRD Provinsi Papua. Dalam konteks ini, Mahkamah menilai, terhadap kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Pemohon hanya menyebutkan pada pokoknya dalam permohonan a quo, Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilukada, namun tidak secara jelas dan rinci menguraikan kerugian sesungguhnya yang dialami oleh Pemohon dalam kaitannya sebagai kualifikasinya tersebut yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih, yang dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih, sejak awal Pemohon telah mengetahui bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah 61 pasangan calon dalam Pilkada di mana kedudukan wakil gubernur menggantikan gubernur dalam hal berhenti, karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan [vide Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016], dan Pemohon dalam mengkualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah menyalurkan haknya tanpa ada halangan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon secara spesifik dan aktual ataupun setidak-tidaknya berpotensi akan terjadi dengan berlakunya norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Selanjutnya, dalam kualifikasi Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Papua dari partai politik Gerindra, menurut Mahkamah Pemohon sewajarnya dapat menyampaikan aspirasi terkait dengan kepentingan hukumnya dalam pengujian Pasal a quo, secara institusional berjenjang melalui DPRD Provinsi maupun melalui partai politik, yang dalam kaitan ini, berperan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu undang-undang. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik, aktual atau setidak-tidaknya potensial akan terjadi karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 62 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur 63 Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa