265/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 265/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Henoch Thomas, S.H. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Pakin I APT Mitra Bahari TWR 605 RT/RW 002/004, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Uswatun Hasanah, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Pangkalan Jati IV Nomor 12 RT/RW 011/005 kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta Sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Syamsul Jahidin, S.I.Kom, S.H., M.I.Kom., M.H.MIL. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Gili Gede Suradadi Barat Nomor 23, RT/RW 001/223, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SK.PD&Associates/ I/2026 bertanggal 07 Desember 2025 memberi kuasa kepada Poppy Desiyanti, S.H., M.H., Irvan Wahyudi, S.H., Vitha Lutfiani, S.H., M.H., Steven Izaac Risakotta, S.E., 2 S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Kurator dan Pengurus, Auditor Hukum, Mediator, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Poppy Desiyanti Law Office, beralamat di Jalan Klinengan 1 Nomor 3, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak dan atas nama pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 270/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 265/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 22 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 pukul 12.08 WIB, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 3 pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah 4 Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...” 1. Bahwa, para Pemohon mengajukan uji materiil (Judicial Review) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945" B. TIDAK NEBIS IN IDEM No. No. Perkara Batu Uji Permohonan Alasan Permohonan 1. Putusan Nomor 68/PUU- XII/2014 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Pasal 2 ayat (1) melanggar hak beragama dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif 2. Putusan Nomor 24/PUU- XX/2022 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 ayat (1) melanggar hak kebebasan beragama, meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, dan bebas dari perlakuan diskriminatif. 3. Bahwa, perbedaan dalam pengujian norma yang dilakukan para Pemohon saat ini berbeda batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan alasan permohonan para Pemohon dalam norma Pasal 2 ayat (1) melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam negara hukum., dengan perbedaan batu uji dengan permohonan 5 para Pemohon saat ini dengan batu uji dan tolok ukur yang berbeda, maka permohonan para Pemohon saat ini tidaklah Nebis In Idem. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in casu pengujian konstitusional Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945" II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 6 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 7 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; 5. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I (vide Bukti P01 - KTP), Pemohon II (vide Bukti P02 – KTP) Pemohon III (vide Bukti P03 – KTP), yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “UU 1 Tahun 1974”, dalam perkara a quo; 6. Bahwa berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: 8 (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku . Dengan frasa “Menurut”, ketentuan a quo tidak menjelaskan secara jelas dan tegas perkawinan dalam konteks pencatatan perkawinan antara pasangan yang memiliki agama berbeda sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma dan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum para Pemohon, dan Bahwa ketidakjelasan norma a quo telah dimaknai seolah-olah hanya perkawinan antar pasangan seagama yang dapat dicatatkan. Penafsiran demikian berimplikasi langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan antar agama, maka para Pemohon Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam: Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah A. PEMOHON I – HENOCH THOMAS 7. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga berprofesi sebagai wiraswasta/pengamat Kebijakan publik dan juga pembayar pajak, di rampas hak kebebasan nya sebagai warga negara Indonesia yang beragama Kristen, dan berdasarkan identitas kependudukannya tercatat sebagai pemeluk agama kristen. Pemohon I memiliki hubungan serius dengan pasangan yang dicintainya, seorang warga negara Indonesia yang tercatat menganut agama berbeda. Pemohon dan pasangan bersepakat untuk membentuk keluarga yang sah melalui ikatan perkawinan yang direncanakan akan dilangsungka. Akan tetapi 9 Rencana tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, A. Bahwa, Pemohon I menghadapi hambatan hukum yang nyata akibat keberlakuan dan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Bahwa norma dalam Pasal tersebut menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut dalam praktik administratif negara telah diterapkan sebagai pelarangan dan penghalangan absolut dan menciptakan norma ambiguitas terhadap perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. B. Bahwa, Aparatur negara, baik Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), secara konsisten menolak melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, Pemohon I tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang dicintainya melalui mekanisme hukum nasional. C. Bahwa, keadaan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I, - Pertama, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah terlanggar secara langsung. - Kedua, Pemohon kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), karena norma a quo tidak memberikan mekanisme legal alternatif bagi pasangan beda agama. - Ketiga, hak Pemohon untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinannya (Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945) turut tercederai karena negara mewajibkan keberlangsungan perkawinan hanya jika sesuai doktrin agama tertentu, tanpa menyediakan jalur sipil sebagai bentuk netralitas negara dalam urusan private. 10 - Keempat, Pemohon mengalami diskriminasi berdasarkan agama karena pasangan yang berbeda keyakinan diperlakukan berbeda oleh negara dibanding pasangan yang seagama, sehingga melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. D. Bahwa, ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) karena peraturan tersebut bergantung sepenuhnya pada doktrin agama masing-masing, tanpa menyediakan pilihan bagi warga yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Tidak adanya mekanisme perkawinan sipil di Indonesia berbeda dengan banyak negara multireligius, sehingga warga negara seperti Pemohon tidak memperoleh perlindungan hukum minimal atas hak pribadinya. Ketiadaan pilihan hukum tersebut memaksa banyak pasangan melakukan tindakan-tindakan yang secara moral maupun konstitusional tidak seharusnya dibebankan, misalnya: berpindah agama secara administratif tanpa keyakinan tulus; menikah di luar negeri; atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah yang berisiko pada status keperdataan, status anak, hak waris, dan akses layanan administrasi. E. Bahwa pembatasan hak konstitusional Pemohon I tidak memenuhi prinsip uji proporsionalitas (proportionality test) yang menuntut bahwa pembatasan harus: (a) ditetapkan dengan undang-undang; (b) memiliki tujuan sah; (c) proporsional; dan (d) tidak menghilangkan esensi hak. Dalam konteks ini, pembatasan yang mengakibatkan larangan total perkawinan beda agama bukan hanya tidak proporsional, tetapi juga menghapus esensi hak untuk menikah. Negara seharusnya menyediakan mekanisme pencatatan sipil yang netral, bukan mengaitkan administrasi negara dengan doktrin masing-masing agama secara langsung Akibatnya, hak Pemohon I sebagai warga negara pembayar pajak/pengamat Kebijakan publik merasa dirugikan hak konstitusinya karena hak konstitusionalnya terlanggar secara nyata, spesifik, dan aktual. Bahwa norma di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menghalangi Pemohon untuk menikahi seseorang wanita yang dicintainya. 11 B. Pemohon II – USWATUN HASANAH 8. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II – Uswatun Hasanah yang juga berprofesi sebagai Advokat dan juga pembayar pajak, di rampas hak kebebasan nya sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan berdasarkan identitas kependudukannya tercatat sebagai pemeluk agama Islam. Pemohon II memiliki hubungan serius dengan pasangan yang di cintai nya, Sdr. Hizkia Stevano Tambuwun” seorang warga negara Indonesia yang tercatat menganut agama berbeda. Pemohon dan pasangan bersepakat untuk membentuk keluarga yang sah melalui ikatan perkawinan yang direncanakan akan dilangsungka. Akan tetapi Rencana tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, A. Bahwa, Pemohon II menghadapi hambatan hukum yang nyata akibat keberlakuan dan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Bahwa norma dalam Pasal tersebut menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut dalam praktik administratif negara telah diterapkan sebagai pelarangan dan penghalangan absolut dan menciptakan norma ambiguitas terhadap perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. B. Bahwa, Aparatur negara, baik Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), secara konsisten menolak melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, Pemohon I tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang dicintainya melalui mekanisme hukum nasional. C. Bahwa, keadaan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon II, - Pertama, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah terlanggar secara langsung. 12 - Kedua, Pemohon kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), karena norma a quo tidak memberikan mekanisme legal alternatif bagi pasangan beda agama. - Ketiga, hak Pemohon untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinannya (Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945) turut tercederai karena negara mewajibkan keberlangsungan perkawinan hanya jika sesuai doktrin agama tertentu, tanpa menyediakan jalur sipil sebagai bentuk netralitas negara dalam urusan private. - Keempat, Pemohon mengalami diskriminasi berdasarkan agama karena pasangan yang berbeda keyakinan diperlakukan berbeda oleh negara dibanding pasangan yang seagama, sehingga melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. D. Bahwa, ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) karena peraturan tersebut bergantung sepenuhnya pada doktrin agama masing-masing, tanpa menyediakan pilihan bagi warga yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Tidak adanya mekanisme perkawinan sipil di Indonesia berbeda dengan banyak negara multireligius, sehingga warga negara seperti Pemohon tidak memperoleh perlindungan hukum minimal atas hak pribadinya. Ketiadaan pilihan hukum tersebut memaksa banyak pasangan melakukan tindakan-tindakan yang secara moral maupun konstitusional tidak seharusnya dibebankan, misalnya: berpindah agama secara administratif tanpa keyakinan tulus; menikah di luar negeri; atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah yang berisiko pada status keperdataan, status anak, hak waris, dan akses layanan administrasi. E. Bahwa pembatasan hak konstitusional Pemohon I tidak memenuhi prinsip uji proporsionalitas (proportionality test) yang menuntut bahwa pembatasan harus: (a) ditetapkan dengan undang-undang; (b) memiliki tujuan sah; (c) proporsional; dan (d) tidak menghilangkan esensi hak. Dalam konteks ini, pembatasan yang mengakibatkan larangan total perkawinan beda agama bukan hanya tidak proporsional, tetapi juga 13 menghapus esensi hak untuk menikah. Negara seharusnya menyediakan mekanisme pencatatan sipil yang netral, bukan mengaitkan administrasi negara dengan doktrin masing-masing agama secara langsung Akibatnya, hak Pemohon II sebagai warga negara pembayar pajak/Advokat merasa dirugikan hak konstitusinya karena hak konstitusionalnya terlanggar secara nyata, spesifik, dan aktual. Bahwa norma di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menghalangi Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang dicintainya. C. PEMOHON III – SYAMSUL JAHIDIN 9. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon III memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia; 9.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon III yang juga berstatus sebagai mahasiswa Doktor hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya; 9.2. Pemohon III sebagai Advokat melihat Pembatasan pencatatan perkawinan yang terjadi antara pemeluk keyakinan yang berbeda dan hal tersebut menciderai persamaan di dalam hukum, maka secara faktual norma tersebut ber implikasi menghalangi klien dari Pemohon III untuk mendapatkan kepastian hukum dan ber potensi mengurangi klien Pemohon III. 14 Akibatnya, hak Pemohon III sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa Norma tersebut Tidak tepat, Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam persamaan di mata hukum yang sejatinya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” 10. Bahwa, hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksud di atas telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 11. Bahwa, ketentuan “MENURUT” dalam pasal a quo tidak menjelaskan secara jelas dan tegas perkawinan dalam konteks pencatatan perkawinan antara pasangan yang memiliki agama berbeda sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma dan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum. 12. Bahwa, ketidakjelasan norma a quo telah dimaknai seolah-olah hanya perkawinan antar pasangan seagama yang dapat dicatatkan. Penafsiran demikian berimplikasi langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan antar agama. 13. Bahwa, kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual karena ketidakjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menyebabkan para Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang memiliki agama berbeda. 14. Bahwa, kerugian yang dialami para Pemohon semakin nyata dan potensial setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan yang secara tegas melarang pengadilan mengabulkan penetapan pencatatan perkawinan antar agama. 15. Bahwa selain tidak adanya kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan perkawinan, terdapat pula kerugian potensial lanjutan berupa tidak adanya kepastian terhadap hak dan kewajiban suami-istri, hak anak, hak keluarga, 15 hak waris, dan hak-hak lainnya yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. 16. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami Pomohon dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Apabila Mahkamah mengabulkan pengujian permohonan a quo, maka kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. 17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 18. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa para Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945” Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini. III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON A. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) 16 sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945”. 1. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 , 28D ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan 28I ayat (4) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan a quo selengkapnya berbunyi: Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu: 17 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 4) Adanya peradilan tata usaha negara. Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang- undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang- undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan. Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum. 2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut: 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara; 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya; 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 18 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka; 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. 3. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud di atas telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 4. Bahwa, sejak dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substansial. Pada naskah asli UUD 1945, prinsip negara hukum tidak tercantum dalam batang tubuh konstitusi, melainkan dalam Penjelasan UUD yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), bukan kekuasaan semata (Machtsstaat). Artinya, prinsip tersebut masih bersifat penjelasan, belum secara normatif. Kemudian, amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan secara tegas, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berbagai mekanisme negara hukum diperkuat, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, diakuinya jaminan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945, serta penegasan supremasi hukum sebagai prinsip negara hukum. 19 5. Bahwa konsep negara hukum Rechtstaat maupun Rule of Law menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Friedrich Julius Stahl, terdapat empat unsur utama negara hukum, yaitu: (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (d) peradilan administrasi. Sebagaimana ditegaskan pula oleh A.V. Dicey bahwa tiga prinsip negara hukum, yakni: (a) supremasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c) jaminan hak asasi manusia. (Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008) 6. Bahwa menurut Jimly Asshhidiqie terdapat ciri negara hukum, yaitu pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa sesuai dengan prinsip the rule of law, and not of man. (Jimly Asshhidiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme, 2005) 7. Bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan (sosiologis). (Eddy Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021). Ketiga nilai ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan membentuk fondasi dari sistem hukum dalam negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat). Nilai utama menurut Radbruch menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam perspektif negara hukum, negara berkewajiban membentuk hukum yang 20 adil, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hukum membawa manfaat bagi warga negara. 8. Bahwa pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Menurutnya, “kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum masyarakat menjadi tertib.” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 1999). 9. Bahwa menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity) b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah: - Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; - Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan; - Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak; - Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi; - Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena 21 alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; - Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD NRI 1945. 10. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. A. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu: - Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala; - Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; - Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah; - Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak; - Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat; - Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; - Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif. B. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut: 22 - Asas-asas umum peerintahan yang layak; - Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; - Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. (Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, 2004) 11. Bahwa gagasan tentang kepastian hukum juga sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller dalam The Morality of Law yang mengemukakan konsep “the internal morality of law” atau moralitas internal yang berisi delapan prinsip pembentukan hukum. Kegagalan dalam memenuhi salah satu prinsip tersebut menyebabkan hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum. Adapun delapan bentuk kegagalan pembentukan hukum, yaitu: “(a) failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis: (b) a failure to publicize or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe; (c) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change; (d) a failure to make rules understandable; (e) the enactment of contradictory rules; (f) rules that require conduct beyond the powers of the affected party; (g) introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them; and, finally, (h) a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration. (Lon L. Fuller, The Morality of Law, 1969). 12. Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum harus dapat dimengerti (understandable). Hukum yang tidak dapat dimengerti kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller hukum yang tidak dapat dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum. 13. Bahwa dalam Black’s Law Dictionary, kata “understand” artinya “To know; to apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the 23 nature and effect of an act”. Artinya, “understand” dalam konteks hukum bukan sekadar mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh terhadap makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan. 14. Bahwa Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun, tafsir Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama berbeda yang secara langsung merampas hak konstitusional tersebut. Padahal, hak untuk membentuk keluarga merupakan hak fundamental yang melekat secara universal pada seluruh warga negara, termasuk Para Pemohon 15. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Namun, dengan ketidakjelasan ketentuan a qou, negara justru melepaskan tanggung jawabnya dan membiarkan warganya berada dalam ketidakpastian. Hal ini jelas bertentangan dengan mandat konstitusi yang mewajibkan negara aktif melindungi dan memenuhi hak-hak warganya. 16. Bahwa hubungan antara negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan, tetapi juga menuntut agar hukum tersebut memberikan kepastian melalui norma yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia. 17. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” tidak memberikan kejelasan mengenai bagaimana pasal quo berlaku dalam konteks pencatatan perkawinan warga negara 24 yang berbeda agama, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian untuk mendapatkan pengakuan negara melalui pencatatannya. 18. Bahwa ketentuan mengenai perkawinan antar agama sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013, khususnya dalam Pasal 35 huruf a, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan bagi mereka yang perkawinannya dilangsungkan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini secara implisit memberi ruang bagi pasangan yang berbeda agama untuk mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, UU Adminduk membuka mekanisme hukum bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan administratif atas perkawinannya. 19. Bahwa dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut tampak dalam penetapan pengadilan di mana terdapat pengadilan yang megabulkan permohonan penetapan pencatatan perkawinan antar agama dengan alasan bahwa UU Perkawinan tidak melarang perkawinan antar agama, sementara terdapat pula pengadilan yang menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan dengan alasan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan melarang perkawinan antar agama. B. DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN YANG BERTENTANGAN (MENGABULKAN DAN PENOLAKAN) 20. Bahwa perbedaan keputusan pengadilan dalam permohonan pencatatan perkawinan antar agama menegaskan adanya ketidakjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan antar agama, antara lain: A. Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Gin; B. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt.P/2022/ PN.Sby; Sedangkan pengadilan yang menolak, antara lain: C. Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla; D. Penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti; 25 21. Bahwa adanya ketidakkonsistenan penetapan pengadilan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan antar agama sehingga hak warga negara sangat bergantung pada interpretasi hakim. Akibat ketidakjelasan tersebut, negara menafsirkan Pasal 2 ayat (1) secara berbeda beda yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan perlakuan terhadap warga negara yang berada dalam kondisi serupa. Keadaan demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum. C. PERKAWINAN ANTAR AGAMA SEBAGAI REALITAS SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA 22. Bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan yang hidup berdampingan, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemajemukan tersebut bukan hanya realitas sosiologis, tetapi juga merupakan bagian dari identitas konstitusional bangsa Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, mengakui keberadaan nilai- nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan sebagai fondasi kehidupan bersama dalam masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, hukum tidak boleh dipisahkan dari realitas kemajemukan tersebut, melainkan harus hadir sebagai sarana yang mengintegrasikan perbedaan, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi seluruh warga negara secara setara tanpa membedakan latar belakang bahasa, suku, agama, ataupun kepercayaannya. 23. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Indonesia memiliki lebih dari 1.200 suku bangsa, 694 bahasa daerah, 6 agama yang diakui negara, serta 154 aliran kepercayaan. Keragaman ini memperlihatkan bahwa perbedaan merupakan realitas objektif bangsa Indonesia yang Keragaman ini memperlihatkan bahwa perbedaan merupakan realitas objektif bangsa Indonesia yang tidak dapat diabaikan oleh sistem hukum nasional. 22. Bahwa sebagai negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum, dan hukum tersebut harus menjamin 26 keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam konteks negara yang majemuk, hukum menjadi instrumen pemersatu sekaligus pelindung hak asasi manusia, termasuk dalam perkawinan sehingga negara tidak boleh membiarkan ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara, termasuk para Pemohon. 23. Bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia membentuk interaksi sosial lintas agama, budaya, dan suku antar warga negara di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan personal yang kemudian berlanjut pada ikatan perkawinan. Pada titik inilah perkawinan antar agama muncul sebagai sebuah keniscayaan—sebuah konsekuensi logis dan alamiah dari kehidupan bermasyarakat yang majemuk. 24. Bahwa perkawinan antara pasangan dengan agama yang sama sering dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Namun demikian, cinta tidak pernah bisa direncanakan. Tidak semua orang menemukan pasangan dengan agama yang sama. Seringkali interaksi sosial antar warga negara melampaui sekat-sekat agama, suku, maupun budaya. Sementara itu, di kehidupan yang hanya dijalani sekali ini, setiap orang berharap untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan pilihannya. 25. Bahwa berdasarkan data Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat sebanyak 1.655 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama dalam periode 2005 hingga Juli 2023, dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun Jumlah Perkawinan Antargama 2005-2014 601 2015 84 2016 64 2017 76 2018 111 2019 137 2020 147 2021 169 2022 177 s.d. Juli 2023 89 27 Sumber: Jumlah Perkawinan Antar agama (ICRP) 26. Bahwa hasil penelitian Noryamin Aini, Ariane Utomo, dan Peter McDonald (2019) dalam jurnal Interreligious Marriage in Indonesia dengan memanfaatkan sensus lenduduk BPS 2010 terhadap sekitar 47 juta pasangan suami-istri yang tinggal bersama (co-resident married couples). Dari total tersebut, peneliti menemukan sekitar 228.778 pasangan atau 0,5 % tercatat memiliki agama yang berbeda dengan pasangannya. Provinsi-provinsi dengan tingkat tertinggi, antara lain Papua Barat, Papua, Jakarta, dan Kalimantan Barat. Agama Laki-Laki (%) Perempuan (%) Islam 0.15 0.18 Kristen 2.40 2.75 Katolik 3.71 4.05 Hindu 0.90 0.46 Budha 9.67 3.75 Konghucu 13.61 5.87 Agama lainnya 5.64 2.38 Sumber: Presentase Perkawinan Antar agama berdasarkan Agama. 27. Bahwa pasangan beda agama paling sedikit berasal dari pemeluk agama Islam, sementara yang paling tinggi berasal dari agama Konghucu. Perbedaan ini mencerminkan faktor demografis, di mana pemeluk agama mayoritas memiliki kemungkinan lebih besar menemukan pasangan seagama dibanding pemeluk agama minoritas. 28. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperluas ruang interaksi antar warga negara tanpa batas geografis. Kondisi ini memperbesar kemungkinan perjumpaan dan interaksi antar warga negara dari latar belakang agama yang berbeda. 29. Bahwa pada kenyataannya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan kejelasan mengenai perkawinan antar agama sebagai fakta sosial yang hidup di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antar agama. 28 30. Bahwa menutup mata terhadap realitas sosial kemajemukan masyarakat Indonesia akan melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, sementara mengakuinya secara konstitusional justru akan menjadikan hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk 31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menutup mata terhadap fakta sosial berupa keberadaan perkawinan antar agama. 32. Bahwa dengan demikian, keberadaan warga negara yang hidup dalam perkawinan berbeda agama harus dijadikan dasar pertimbangan bagi negara untuk memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan hak asasi warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum. D. AKIBAT HUKUM TIDAK TERCATATNYA PERKAWINAN ANTAR AGAMA 33. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas memberikan ruang hukum bagi pasangan berbeda agama untuk memperoleh legalitas perkawinan, padahal keberadaan pasangan dengan agama berbeda merupakan realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. 34. Bahwa dalam suatu perkawinan yang dicatat dan diakui negara akan timbul hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Namun, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka hak kewajiban tersebut tidak ada dasar hukumnya. 35. Bahwa tidak dicatatnya perkawinan menimbulkan kerugian hukum, terutama bagi perempuan dan anak karena pencatatan perkawinan bukan semata urusan administratif, melainkan menjadi dasar pengakuan negara terhadap status hukum suami, istri, dan anak. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. 29 Tanpa pencatatan, negara tidak mengakui adanya hubungan perkawinan sehingga tidak pula mengakui akibat- akibat hukum yang timbul darinya. Kondisi inilah yang menjadikan perempuan dan anak berada dalam posisi paling dirugikan dan rentan secara hukum, sosial, maupun ekonomi. 36. Bahwa bagi perempuan, tidak dicatatnya perkawinan menyebabkan statusnya sebagai istri tidak diakui secara hukum. Akibatnya, tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menuntut hak nafkah, hak atas perlindungan dalam rumah tangga, atau mengajukan gugatan cerai secara resmi ke pengadilan. Ketika terjadi perpisahan atau suami meninggalkan rumah, perempuan tidak memiliki akses terhadap mekanisme hukum untuk menuntut hak-haknya karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Selain itu, kehilangan hak atas harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan, sebab untuk membuktikan adanya harta bersama harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perkawinan yang dicatatkan. 37. Bahwa kerugian juga dialami anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Secara hukum, anak tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Akibatnya, anak sulit memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah, berpotensi mengalami hambatan administratif dalam mengakses pendidikan, jaminan kesehatan, atau hak-hak sipil lainnya. Anak juga kehilangan hak untuk mendapatkan nafkah, waris, dan perlindungan hukum dari ayahnya, kecuali melalui proses pengakuan atau penetapan di pengadilan. 38. Bahwa dari perspektif konstitusi dan hak asasi manusia, keadaan ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan hak anak untuk memperoleh perlindungan. Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dan Konvensi Hak Anak (Convention on the 30 Rights of the Child) memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan dan anak. Dengan demikian, tidak dicatatnya perkawinan antar agama merupakan bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya. 39. Bahwa tidak dicatatnya perkawinan bukan hanya persoalan administratif, melainkan menciptakan ketidakadilan struktural yang menyebabkan perempuan dan anak kehilangan kepastian hukum, perlindungan negara, serta akses terhadap hak-hak dasar mereka. Negara berkewajiban memastikan setiap perkawinan dapat dicatat untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak. 40. Bahwa akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, membuktikan bahwa ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum pasal a quo secara nyata merugikan hak-hak warga negara dan bertentangan dengan kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, hak membentuk keluarga Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta kewajiban negara melindungi hak asasi manusia Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. E. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 41. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. 42. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung menegaskan para hakim harus berpedoman pada dua hal pokok sebagai berikut: a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. 31 43. Bahwa dalam hal ini, Mahkamah Agung memaknai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan melarang perkawinan antar umat agama yang berbeda sehingga melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar agama. 44. Bahwa dengan adanya SEMA No.2 Tahun 2023, seluruh ruang hukum yang sebelumnya tersedia melalui mekanisme penetapan Pengadilan Negeri telah tertutup. Sebelum terbitnya SEMA ini, masih terdapat cara untuk melakukan pencatatan perkawinan antar agama melalui penetapan pengadilan. Namun, dengan berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023, tidak ada lagi kemungkinan bagi perkawinan antar agama mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan. 45. Bahwa dengan demikian, keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadi alasan kuat dan relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena tafsir dan penerapan norma a quo kini telah menutup hak warga negara untuk mencatatkan perkawinannya. 46. Bahwa akibat SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan antar agama tidak dapat lagi dicatatkan maupun diakui secara hukum di Indonesia. Hal ini menyebabkan kerugian nyata terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 47. Bahwa dengan demikian, keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan dasar kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebab seluruh mekanisme yang sebelumnya masih dapat ditempuh melalui penetapan pengadilan. F. URGENSI TAFSIR KONSTITUTIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 48. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar serta memberikan tafsir konstitusional terhadap norma hukum yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian. 49. Bahwa menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, perkembangan hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu 32 hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum represif memposisikan hukum sebagai alat kekuasaan tanpa legitimasi moral, hukum otonom menekankan netralitas dan proseduralisme hukum, tetapi sering kali terlepas dari realitas keadilan substantif, sedangkan hukum responsif menjadikan hukum peka terhadap kebutuhan sosial masyarakat dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, yaitu “more responsive to social needs” (Nonet & Selznick, Law and Society in Transition, 1978). 50. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the Constitution) dan sebagai penafsir konstitusi (the final interpreter of the Constitution). Artinya, hanya Mahkamah Konsitusi yang memiliki kewenangan bersifat final dan mengikat untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap undang-undang. Mahkamah tidak hanya menilai apakah suatu norma bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga dapat memberikan tafsir konstitusional (constitutional interpretation). 51. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the Constitution) dan sebagai penafsir konstitusi (the final interpreter of the Constitution). Artinya, hanya Mahkamah Konsitusi yang memiliki kewenangan bersifat final dan mengikat untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap undang-undang. Mahkamah tidak hanya menilai apakah suatu norma bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga dapat memberikan tafsir konstitusional (constitutional interpretation). 52. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights) karena konstitusi Indonesia pasca-amandemen telah menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) dan tujuan bernegara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. 53. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma hukum dengan tidak hanya berpegang pada makna tekstual, 33 tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan aktual masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting ketika norma yang berlaku menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. 54. Bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan merupakan living constituion, yakni dokumen hidup yang maknanya berkembang, berubah, dan menyesuaikan dengan kondisi sosial. Dengan demikian, pelaksanaan hukum tidak semata-mata bergantung pada maksud historis pembentuk undang-undang, tetapi juga pada kebutuhan aktual masyarakat. 55. Bahwa praktik penafsiran konsitusionalitas Mahkamah Konstitusi sejatinya telah menjadi bagian dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain: A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, di mana Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan memperluas hubungan perdata anak luar kawin kepada ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penafsiran ini menunjukkan sensitivitas Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi perlindungan hak terhadap anak. B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, di mana Mahkamah menegaskan bahwa “hutan adat” merupakan milik masyarakat hukum adat, bukan bagian dari hutan negara. Penafsiran tersebut memperlihatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang responsif terhadap realitas sosial dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. No. Putusan Norma Semula Putusan MK Tafsir Konstitusional Putusan No. 46/PUU- VIII/2010 (Status Anak Luar Kawin) Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan: anak luar kawin hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. MK menafsirkan anak luar kawin juga punya hubungan perdata dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan/teknologi. MK melindungi Hak anak, menyesuaikan Tafsir hukum dengan realitas sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 34 Putusan No. 35/PUU- X/2012 (Hutan Adat) Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan: hutan adat adalah bagian dari hutan negara. MK menafsirkan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, bukan milik negara. MK mengakui fakta sosial keberadaan masyarakat adat dan menjamin keadilan substantif. Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi 56. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sehingga norma a quo tidak lagi dimaknai sebagai dasar larangan atau penolakan permohonan pencatatan perkawinan antar agama. 57. Bahwa pokok persoalan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bukan terletak pada penentuan sah atau tidaknya perkawinan menurut agama, yang merupakan domain lembaga dan organisasi keagamaan, melainkan pada ketidakpastian peran negara dalam pencatatan perkawinan antar agama. Urgensi penafsiran konstitusional ini semakin nyata setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. 58. Bahwa Pemohon tidak bermaksud meminta Mahkamah Konstitusi untuk mewajibkan pengadilan negeri mengabulkan setiap permohonan penetapan pencatatan perkawinan antaragama, melainkan menegaskan agar pengadilan tidak menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan melarang pencatatan perkawinan antar agama. 59. Bahwa permohonan a quo bertujuan bukan untuk menciptakan norma baru, melainkan untuk mencegah tafsir yang berpotensi inkonstitusional terhadap Pasal 2 ayat (1) agar tidak digunakan sebagai dasar hukum yang membatasi atau meniadakan hak warga negara dalam memperoleh pencatatan perkawinan. G. PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN. 60. Bahwa, pembatasan pencatatan pernikahan yang sejatinya adalah hak asasi setiap insan manusia yang seharusnya di lindungi negara, para Pemohon mengutip kata-kata: “Hanya karena kita menyembah Tuhan dengan satu huruf vokal yang berbeda” Cerita kita sulit diterka Tak lagi sama Arah kiblatnya. 35 Cerita kita sulit dicerna Tak lagi sama Cara berdoa Bahwa, para Pemohon Mengutip hal tersebut karena para Pemohon, kebebasan menentukan pilihan di halangi dan di rampas oleh Negara. 61. Bahwa, para Pemohon memberikan perbandingan negara yang melegalkan perkawinan dengan berbeda keyakinan, Berikut 5 negara yang memperbolehkan menikah beda agama: 1. Inggris 2. Belanda 3. Tunisia 4. Singapura 5. Kanada Sumber: https://jateng.tribunnews.com/2023/07/19/indonesia-larang- pernikahan-beda-agama-berikut-5-negara-yang-bolehkan-nikah-beda- agama?page=2 62. Bahwa Norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945”. 63. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945”. mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik 36 Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat IV. PETITUM 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ATAU 3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: Pasal 2 ayat (1): (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: 37 Pasal 2 ayat (1): (2) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu, tiap – tiap perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda sepanjang telah sah di nyatakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing – masing itu. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Henoch Thomas, S.H.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uswatun Hasanah, S.H.; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul Jahidin, S.I.Kom, S.H., M.I.Kom., M.H., MIL.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakum Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H.; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 38 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 39 [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Jumat, tanggal 9 Januari 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 9 Januari 2026 hlm. 8-19]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dengan batas waktu penyerahan perbaikan adalah pada tanggal 22 Januari 2026 pukul 12.00 WIB. Bahwa Mahkamah telah menerima perbaikan Permohonan melalui e-mail pada tanggal 22 Januari 2026 pukul 12.08 WIB. Selain itu, para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kedua secara langsung kepada Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 15.28 WIB. Oleh karena penyerahan perbaikan permohonan telah melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu seharusnya pada tanggal 22 Januari 2026 pukul 12.00 WIB, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal, yaitu permohonan bertanggal 15 Desember 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2025. [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan, secara formal permohonan a quo telah disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 3-6), kedudukan hukum para Pemohon (hlm. 6-19), dan alasan permohonan (hlm. 19-44). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para Pemohon (hlm.1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan para Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan 40 kepada Mahkamah untuk diputus (hlm. 44-45). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika secara benar, penilaian ihwal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan para Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan para Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, telah ternyata permohonan a quo, dalam perihal sampai dengan petitum, para Pemohon mengajukan permohonan menguji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 namun terdapat fakta norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yang dicantumkan para Pemohon dalam permohonan adalah ayat (2) dari Pasal 2 UU 1/1974 sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide permohonan bertanggal 15 Desember 2025, hlm. 9] Padahal, jika dilihat dan dibaca secara saksama UU 1/1974, norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 41 Bahwa menurut Mahkamah, Pasal yang dicantumkan dalam permohonan para Pemohon adalah bunyi Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, meskipun dalam alasan- alasan permohonan (posita) para Pemohon menyebutkan bunyi norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 secara benar sesuai bunyi norma yang tercantum dalam UU 1/1974 [vide permohonan bertanggal 15 Desember 2025, hlm. 28], menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK para Pemohon memiliki kewajiban untuk menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga para Pemohon seharusnya konsisten dalam mencantumkan norma yang dimohonkan pengujian. Kemudian setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, posita permohonan para Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antar agama sebagai akibat dari berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Sedangkan menurut Mahkamah Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 mengatur mengenai syarat sah sebuah perkawinan bukan mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan, para Pemohon merumuskan petitum bersifat alternatif, yaitu dengan adanya penambahan petitum angka 3 dan angka 4. Dalam petitum angka 3 para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pasal 2 ayat (1): (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat harus berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku Bahwa terhadap rumusan petitum di atas, menurut Mahkamah, rumusan yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan petitum yang tidak lazim karena rumusan dalam petitum angka 3 adalah rumusan yang sama dengan bunyi norma Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Dalam hal ini, petitum angka 4 para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pasal 2 ayat (1): (2) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan antar 42 pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda sepanjang telah sah di nyatakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing itu. Bahwa dengan adanya dua rumusan petitum alternatif pada angka 3 dan angka 4, Mahkamah mengalami kesulitan untuk memahami yang sesungguhnya dimohonkan oleh para Pemohon, apakah para Pemohon menginginkan agar Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 dimaknai sebagaimana rumusan yang tercantum dalam petitum angka 3 atau dimaknai sebagaimana rumusan dalam petitum angka 4. Terlebih, dalam posita, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan mengapa norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 harus diberikan pemaknaan sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 dan angka 4 tersebut. Berdasarkan uraian fakta dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 43 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd Suhartoyo 44 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Saldi Isra ttd Ridwan Mansyur ttd Arsul Sani ttd Anwar Usman ttd Arief Hidayat ttd Enny Nurbaningsih ttd Daniel Yusmic P. Foekh ttd M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd Ria Indriyani