264/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 264/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hermawanto Pekerjaan : Advokat Alamat : Taman Royal 3 Akasia 2 Blok AS 14 Nomor 7, Kelurahan Tanah Tinggi, Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Mei 2026 memberi kuasa kepada Joddy Mulyasetya Putra, S.H., M.H., Bachtiar Putra Arvianto, S.H., M.Kn., Chaerul Abdul Rahman, S.H., Billy Mulia Agustinus, S.H., Agus Komsi, S.H., Bsc., Ahmad Zul Haji Harahap, S.H., dan Fahmi Nur Huda, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia, beralamat di Rumah IKADIN, Graha Slipi Lantai 41 Suite L, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24, RT.1/RW.4, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 263/PUU/ PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 264/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 9 Juli 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. 2. Bahwa kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”). 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menentukan bahwa pengujian undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 7/2025”) menempatkan pengujian materiil norma undang-undang sebagai perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa objek permohonan a quo adalah Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 3 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, sedangkan batu ujinya adalah UUD NRI 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Pemohon dalam pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, termasuk perorangan warga negara Indonesia. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 secara tetap mensyaratkan: (i) adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945; (ii) hak tersebut dianggap dirugikan oleh norma yang diuji; (iii) kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi; (iv) terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dan norma yang diuji; dan (v) terdapat kemungkinan kerugian tidak lagi terjadi apabila permohonan dikabulkan. 9. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah terdaftar sebagai calon jemaah haji reguler berdasarkan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang pada tanggal 29 September 2016 dengan Nomor Porsi 2800233551. 10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan estimasi keberangkatan terakhir pada Maret 2026, Pemohon diperkirakan berangkat pada tahun 2033. Dengan demikian, Pemohon menghadapi masa tunggu kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa kerugian Pemohon bukan sekadar kekhawatiran abstrak, melainkan keadaan aktual dalam sistem antrean haji reguler. 11. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan adalah: (i) hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; (ii) hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; dan (iii) hak untuk memperoleh jaminan negara dalam beribadat menurut agamanya sebagaimana Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. 4 12. Bahwa kerugian Pemohon bersifat spesifik karena Pemohon berada dalam antrean haji reguler. Pasal 64 ayat (2) secara imperatif memisahkan 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia untuk haji khusus. Akibatnya, kapasitas yang setiap tahun tersedia untuk melayani antrean reguler, termasuk antrean Pemohon, menjadi lebih kecil daripada keseluruhan kuota haji Indonesia. 13. Bahwa hubungan sebab-akibat tersebut dapat dilihat secara konkret pada penyelenggaraan haji tahun 2025. Dari total 221.000 kuota haji Indonesia, sebanyak 203.320 dialokasikan untuk haji reguler dan 17.680 dialokasikan untuk haji khusus. Dengan demikian, 17.680 tempat yang merupakan 8% dari kuota nasional tidak digunakan untuk melayani antrean reguler tempat Pemohon terdaftar. 14. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa seluruh masa tunggu 17 tahun semata-mata disebabkan oleh kuota haji khusus. Pemohon menyadari adanya faktor keterbatasan kuota dari Pemerintah Arab Saudi dan besarnya jumlah pendaftar. Namun, secara matematis dan normatif, pengurangan kapasitas reguler sebanyak 8% setiap tahun memperkecil kesempatan Pemohon untuk dilayani berdasarkan urutan porsi. Penambahan 17.680 tempat pada kapasitas reguler 203.320 setara dengan peningkatan kapasitas pelayanan reguler sekitar 8,70%. 15. Bahwa untuk membuktikan hubungan kausal dalam kedudukan hukum, Pemohon tidak harus menunjukkan tanggal pasti keberangkatan yang akan maju apabila permohonan dikabulkan. Data individual seluruh antrean, distribusi provinsi, pembatalan, prioritas lanjut usia, dan faktor teknis lain berada dalam penguasaan penyelenggara. Yang relevan adalah bahwa norma a quo secara langsung dan berulang mengurangi jumlah tempat yang tersedia bagi kelompok antrean Pemohon. 16. Bahwa apabila permohonan dikabulkan dengan pemaknaan yang mencegah kuota haji khusus mengurangi kuota haji reguler, kapasitas antrean reguler akan terlindungi dan peluang Pemohon untuk memperoleh pelayanan berdasarkan urutan porsi tidak lagi dikurangi oleh klasifikasi berbasis kemampuan membayar. Dengan demikian, terdapat kemungkinan nyata kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi atau setidak-tidaknya berkurang. 5 17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia serta memenuhi seluruh syarat kerugian konstitusional sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 4 PMK 7/2025. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Norma yang Diuji dan Isu Konstitusional 18. bahwa Norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 64 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 (selanjutnya disebut Pasal 64 ayat (2) UU Haji), yang berbunyi: “Kuota haji khusus ditetapkan 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia.” 19. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 mengubah Pasal 64 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019. Rumusan Pasal 64 ayat (2) yang berlaku saat ini adalah: “Kuota haji khusus ditetapkan 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia.” Rumusan tersebut tidak lagi memuat kata “sebesar” sebagaimana rumusan sebelumnya. 20. Bahwa Penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kuota haji Indonesia” adalah kuota haji aktual yang dihasilkan dari keputusan Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia. Penjelasan ini memastikan bahwa angka 8% dihitung dari kuota nasional aktual, bukan merupakan kuota yang berdiri sendiri di luar kuota nasional. 21. Bahwa secara sistematis, Pasal 64 ayat (1) memberi kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan kuota haji khusus; ayat (2) menetapkan besarannya 8%; ayat (3) membagi kuota tersebut untuk jemaah haji khusus dan petugas haji khusus; ayat (4) memerintahkan pengisian berdasarkan urutan pendaftaran nasional; dan ayat (5) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut. 22. Bahwa isu konstitusional dalam permohonan a quo dirumuskan secara tunggal dan tegas: apakah pengalokasian secara tetap 8% dari kuota nasional aktual kepada jalur haji khusus, yang secara faktual hanya dapat diakses melalui kemampuan membayar biaya layanan khusus yang lebih 6 mahal, merupakan pembedaan yang objektif, rasional, dan proporsional; atau justru melanggar hak atas perlakuan yang sama, larangan perlakuan diskriminatif, dan jaminan negara dalam pelaksanaan ibadah haji. B. Makna Konstitusional Batu Uji 23. Bahwa Pemohon menggunakan tiga batu uji yang berkaitan langsung dengan objek permohonan, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang rumusannya sebagai berikut : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945). “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945)” . “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945)” 24. Bahwa prinsip perlakuan yang sama tidak meniadakan seluruh kemungkinan pembedaan. Pembentuk undang-undang dapat membentuk klasifikasi apabila terdapat tujuan yang sah, dasar pembedaan yang objektif dan relevan, serta hubungan yang proporsional antara cara yang dipilih dan tujuan yang hendak dicapai. Sebaliknya, pembedaan menjadi inkonstitusional ketika warga yang berada dalam keadaan relevan yang sama diperlakukan berbeda tanpa pembenaran objektif yang memadai. 25. Bahwa jaminan Pasal 29 ayat (2) tidak dapat dimaknai sebagai hak absolut untuk berangkat haji pada waktu yang dikehendaki, sebab kuota bersifat terbatas dan negara berwenang mengaturnya. Namun, ketika pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan melalui sistem kuota, pendaftaran, dan penyelenggaraan yang dikuasai negara, jaminan konstitusional tersebut mewajibkan negara mengatur akses secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. C. Kuota Haji Khusus Merupakan Bagian dari Kuota Nasional Aktual dan Mengurangi Kapasitas Reguler 26. Bahwa penggunaan frasa “8% ... dari kuota haji Indonesia” secara gramatikal menunjukkan hubungan bagian terhadap keseluruhan. Makna tersebut dipertegas oleh Penjelasan Pasal 64 ayat (2), yaitu kuota aktual hasil 7 keputusan Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia. Karena keseluruhannya bersifat tetap pada setiap musim haji, pengalokasian bagian kepada haji khusus secara langsung mengurangi bagian yang dapat digunakan bagi haji reguler. 27. Bahwa praktik pembagian kuota dalam tiga musim haji terakhir sebelum berlakunya perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 memperlihatkan akibat konkret sebagai berikut: Tahun Kuota Indonesia Kuota Reguler Kuota Khusus Keterangan 2023 221.000 203.320 17.680 Pembagian kuota pokok; kuota khusus = 8% dari total. 2024 241.000 213.320 27.680 Kuota pokok 221.000 dibagi 203.320 reguler dan 17.680 khusus; tambahan 20.000 kemudian dibagi 10.000 reguler dan 10.000 khusus. 2025 221.000 203.320 17.680 Kuota khusus = 8% dari total kuota Indonesia. Sumber data: Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 dan publikasi resmi Kementerian Agama RI tentang kuota haji tahun 2023, 2024, dan 2025. Data 2024 mencakup tambahan kuota 20.000 jemaah. 28. Bahwa data tersebut membuktikan kuota haji khusus bukan kuota tambahan yang berdiri di luar kuota nasional. Pada tahun 2025, misalnya, pengalokasian 17.680 tempat untuk haji khusus menyebabkan kuota reguler berjumlah 203.320 dari total 221.000. Tanpa pengalokasian bagian tersebut, kapasitas yang secara matematis dapat tersedia bagi antrean reguler bertambah 17.680 tempat. 29. Bahwa akibat norma a quo bukan semata-mata perbedaan fasilitas. Norma a quo membentuk dua pintu masuk terhadap sumber daya publik yang sama dan terbatas: antrean reguler dengan kapasitas sekitar 92%, serta antrean khusus dengan kapasitas 8%. Pemisahan tersebut menentukan waktu kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, bukan sekadar kenyamanan setelah jemaah memperoleh giliran. D. Pembedaan Berdasarkan Kemampuan Membayar Tidak Memiliki Pembenaran Objektif untuk Akses Lebih Cepat atas Kuota Nasional 30. Bahwa jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus berada dalam keadaan yang relevan sama: keduanya warga negara Indonesia beragama Islam, 8 hendak menjalankan ibadah haji yang sama, dan menggunakan kuota nasional yang berasal dari keputusan antar-pemerintah. Perbedaan paket layanan dan biaya, baru relevan terhadap kualitas pelayanan, bukan terhadap hak memperoleh bagian tersendiri dari kuota publik. 31. Bahwa akses ke jalur haji khusus pada hakikatnya mensyaratkan kemampuan membayar biaya layanan khusus yang lebih tinggi. Karena itu, norma a quo menjadikan kemampuan ekonomi sebagai pintu untuk masuk ke antrean yang terpisah dari antrean reguler, dan dalam praktik mempunyai masa tunggu yang lebih singkat. 32. Bahwa kemampuan ekonomi bukan kriteria yang mempunyai hubungan rasional dengan kebutuhan untuk didahulukan dalam akses terhadap kuota nasional, yang merupakan sumber daya negara. Norma a quo tidak mengutamakan orang yang paling lama menunggu, lanjut usia, penyandang disabilitas, atau orang yang menghadapi hambatan khusus. Keistimewaan akses lahir dari pilihan paket layanan yang hanya dapat dijangkau oleh kelompok dengan daya bayar lebih tinggi. 33. Bahwa negara dapat membenarkan perbedaan kualitas akomodasi, konsumsi, transportasi, atau pembimbingan karena layanan tersebut dibayar secara berbeda. Akan tetapi, perbedaan layanan tidak serta-merta membenarkan pengurangan kuota reguler untuk menyediakan antrean tersendiri yang lebih cepat. Dengan kata lain, “layanan lebih baik” tidak identik dengan “hak lebih dahulu atas kuota publik”. 34. Bahwa tujuan menyediakan variasi layanan dapat dicapai melalui cara yang tidak mengurangi kapasitas reguler, antara lain melalui peningkatan layanan secara sukarela bagi jemaah yang telah memperoleh nomor porsi reguler, penggunaan kuota tambahan, atau penyelenggaraan haji nonkuota sesuai hukum. Alternatif-alternatif tersebut menunjukkan bahwa pengurangan kuota reguler bukan satu-satunya cara. 35. Bahwa perlu menjadi perhatian, permohonan ini tidak mempertentangkan martabat jemaah reguler dengan jemaah khusus dan tidak menilai niat ibadah siapa pun. Yang diuji adalah pilihan pembentuk undang-undang dalam membagi sumber daya publik yang terbatas dengan dasar yang pada akibatnya berkorelasi langsung dengan kemampuan membayar. 9 E. Pertentangan Norma A quo Pasal 64 ayat (2) UU Haji dengan Masing- Masing Batu Uji 1. PERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 36. Bahwa Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks kuota haji, kepastian hukum yang adil mensyaratkan aturan distribusi yang menggunakan kriteria objektif dan relevan terhadap tujuan penyelenggaraan. 37. Bahwa norma a quo memperlakukan dua kelompok yang sama-sama menggunakan kuota nasional secara berbeda dalam hal kesempatan waktu keberangkatan. Perbedaan tersebut tidak didasarkan pada urutan pendaftaran yang sama, melainkan pada pemisahan antrean yang salah satunya hanya dapat dimasuki dengan biaya layanan khusus. Pembedaan ini tidak mempunyai hubungan yang memadai dengan tujuan pemerataan akses terhadap ibadah haji. 38. Bahwa akibatnya, Pemohon yang telah mendaftar sejak 2016 tidak dinilai dalam satu sistem urutan dengan seluruh pengguna kuota nasional. Sebagian kuota lebih dahulu dipisahkan untuk kelompok yang masuk melalui skema pembiayaan khusus. Keadaan ini mengurangi fairness dari sistem urutan porsi dan melanggar hak Pemohon atas perlakuan yang sama serta kepastian hukum yang adil. 2. PERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT (2) UUD NRI 1945 39. Bahwa Pasal 28I ayat (2) menjamin setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Diskriminasi tidak hanya dapat muncul dari rumusan yang secara eksplisit menyebut status tertentu, tetapi juga dari akibat norma yang memberikan keuntungan atau beban berbeda tanpa justifikasi objektif dan proporsional. 40. Bahwa norma a quo secara formal menyebut jenis penyelenggaraan, tetapi akibat faktualnya membedakan akses berdasarkan daya bayar. Kelompok yang mampu membiayai layanan khusus memperoleh jalur kuota terpisah, sedangkan Pemohon dan jemaah reguler lainnya menanggung berkurangnya kapasitas antrean umum. 41. Bahwa pembedaan tersebut tidak bersifat korektif terhadap ketimpangan dan tidak diarahkan kepada kelompok yang menghadapi hambatan. Sebaliknya, norma memberi keuntungan struktural kepada kelompok yang telah memiliki 10 kemampuan ekonomi lebih besar. Oleh karena itu, akibat diskriminatif norma a quo tidak memiliki pembenaran konstitusional yang memadai. 3. PERTENTANGAN DENGAN PASAL 29 AYAT (2) UUD NRI 1945 42. Bahwa Pasal 29 ayat (2) mewajibkan negara menjamin penduduk untuk beribadat menurut agamanya. Dalam penyelenggaraan haji, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi mengelola pendaftaran, urutan porsi, pembagian kuota, pembiayaan, pelayanan, dan hubungan dengan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, cara negara mendistribusikan kuota merupakan bagian dari pemenuhan jaminan konstitusional tersebut. 43. Bahwa keterbatasan kuota membenarkan adanya antrean, tetapi tidak membenarkan antrean publik dipecah berdasarkan kemampuan membayar tanpa alasan yang terkait dengan kebutuhan ibadah. Jaminan beribadah tidak menjanjikan keberangkatan seketika, namun menjamin agar negara tidak menciptakan hambatan atau prioritas yang diskriminatif dalam sistem yang dikuasainya. 44. Bahwa dengan mengambil 8% dari kuota nasional aktual untuk jalur khusus, norma a quo mengurangi kesempatan jemaah reguler termasuk Pemohon untuk menjalankan ibadah haji berdasarkan urutan pendaftaran. Oleh karena itu, negara belum menjalankan jaminan Pasal 29 ayat (2) secara setara dan adil. F. Norma A quo Tidak Memenuhi Prinsip Proporsionalitas 45. Bahwa sekalipun tujuan menyediakan variasi pelayanan haji dapat dianggap sebagai tujuan yang sah, cara berupa pemisahan 8% kuota nasional harus tetap dinilai dari segi kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan manfaat serta kerugiannya. 46. Bahwa dari segi kesesuaian, pemisahan kuota tidak menambah jumlah keseluruhan jemaah yang dapat berangkat. Norma hanya memindahkan sebagian kapasitas dari antrean reguler ke antrean khusus. Oleh karena itu, norma tidak menyelesaikan keterbatasan kuota, melainkan mendistribusikan kelangkaan secara berbeda. 47. Bahwa dari segi kebutuhan, variasi layanan dapat diberikan setelah jemaah memperoleh giliran berdasarkan satu sistem antrean, atau dapat menggunakan kuota tambahan dan skema nonkuota. Karena tersedia cara lain yang tidak mengurangi kapasitas reguler. 11 48. Bahwa dari segi keseimbangan, manfaat berupa layanan khusus bagi sebagian kecil jemaah harus dibandingkan dengan beban yang ditanggung seluruh antrean reguler berupa berkurangnya kapasitas tahunan. Beban tersebut berulang setiap musim haji dan dialami oleh jutaan pendaftar, sedangkan keuntungan utamanya adalah percepatan akses bagi kelompok yang mampu membayar lebih tinggi. 49. Bahwa dengan demikian, pembedaan yang dibentuk Pasal 64 ayat (2) UU haji – objek permohonan, tidak proporsional dan telah melampaui ruang kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Kebijakan hukum terbuka tidak dapat digunakan untuk membenarkan pembedaan yang melanggar hak konstitusional. G. Bentuk Putusan yang Dimohonkan Untuk Menghindari Kekosongan dan Ketidakpastian Hukum Baru 50. Bahwa Pemohon menyadari Putusan Mahkamah yang menyatakan objek permohonan a quo Pasal 64 ayat (2) UU Haji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berpotensi menimbulkan persoalan kekosongan atau ketidakpastian hukum baru, karena Pasal 64 ayat (1) tetap memberi kewenangan kepada Menteri menetapkan kuota haji khusus tanpa batas angka, sedangkan ayat (3) secara langsung merujuk kepada ayat (2). Putusan tersebut juga dapat menimbulkan risiko besaran kuota khusus ditetapkan lebih dari 8% serta membuat rujukan norma lain kehilangan pijakan, termasuk berbagai rumusan pasal yang tercantum frase “kuota haji khusus”. 51. Bahwa untuk menghindari risiko tersebut, Pemohon memperbaiki petitum dari semula hanya untuk Pasal 64 ayat (2) UU haji, menjadi bertambah termasuk semua frase “kuota haji khusus” pada UU haji, seperti tercantum pada Pasal 8 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 66, dan Pasal 73 ayat (6). 52. Bahwa perubahan petitum tersebut masih sejalan dengan ketentuan Pasal 38 PMK No. 7/2025, yang merumuskan : (1) Perbaikan permohonan dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) berdasarkan nasihat atau saran dalam Pemeriksaan Pendahuluan (2) Dalam hal perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penambahan norma yang dimohonkan pengujian, dapat dilakukan 12 sepanjang berkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan awal. 53. Bahwa Pemohon memastikan perubahan tersebut berdasarkan nasihat Majelis Hakim dalam Sidang Pendahuluan I, dan penambahan norma yang dimohonkan sangat berkaitan dengan substansi norma dalam permohonan awal yakni “Kuota Haji Khusus” pada Pasal 64 ayat (2) UU Haji, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 PMK No. 7/2025 tersebut, serta untuk menghindari kekosongan norma atau ketidakpastian hukum baru apabila objek permohonan Pasal 64 ayat (2) UU haji dikabulkan oleh Mahkamah. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Frase “kuota haji khusus” pada Pasal 8 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 66, dan Pasal 73 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132), 13 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermawanto, NIK 3671012106780011; 2. Bukti P-2 : Printout Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama Hermawanto yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang pada tanggal 29 September 2016, dengan Nomor Porsi 2800233551; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Advokat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) atas nama Dr. Hermawanto, S.H., M.H., dengan NIA 4498.11.07.07; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atas nama Hermawanto, S.H., pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Agustus 2007; 5. Bukti P-5 : Printout artikel pada laman resmi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berjudul “5 Perbedaan Haji Furoda dan Haji Plus yang Perlu Dipahami”; 6. Bukti P-6 : Printout artikel DetikHikmah berjudul “Ketua Asosiasi Pertanyakan Kenapa Haji Khusus Dibatasi Maksimal yang Lain Tidak?”; 7. Bukti P-7 : Printout artikel NU Online berjudul “Komnas Haji Desak Penghapusan Ibadah Haji Khusus”; 8. Bukti P-8 : Printout brosur promosi program Haji Khusus dari AlBahjah Tour & Travel; 9. Bukti P-9 : Printout brosur promosi program Haji Khusus Tahun 2026 dari PT Asia Utama Wisata; 10. Bukti P-10 : Printout brosur promosi program Haji Tahun 2026 dengan Visa Mujamalah/Furoda; 11. Bukti P-11 : Printout artikel pada laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia berjudul “Menag Minta Siapkan Layanan Prima untuk Jemaah Haji Sejak di Embarkasi”; 12. Bukti P-12 : Printout artikel Detik Hikmah berjudul “3 Kisah Perjuangan Jemaah Haji, Nabung Puluhan Tahun demi ke Tanah Suci”; 14 13. Bukti P-13 : Printout artikel Tempo berjudul “Cerita Tukang Sampah Berangkat Haji dari Nabung Seribu Sehari”; 14. Bukti P-14 : Printout artikel NU Online berjudul “Kisah Jamaah Berangkat Haji di Usia Senja: Menabung Sejak 2001, Menunggu Antrean 12 Tahun”; 15. Bukti P-15 : Printout Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 16. Bukti P-16 : Printout Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat; 17. Bukti P-17 : Printout Salinan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 18. Bukti P-18 : Printout laman Data dan Informasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengenai pelunasan jemaah haji reguler dan haji khusus Tahun 1447 H/2026 М; 19. Bukti P-19 : Printout hasil estimasi keberangkatan haji atas nama Hermawanto dengan Nomor Porsi 2800233551 pada laman Data dan Informasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “kuota haji khusus” dalam norma Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132, selanjutnya disebut UU PIHU)] dan norma Pasal 64 ayat (2) serta frasa “kuota haji khusus” dalam norma Pasal 8 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 73 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132, selanjutnya disebut UU PIHU) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan Pemohon pada tanggal 20 Juli 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus 16 memperjelas objek permohonan, sistematika permohonan, substansi kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) khusus pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 20 Juli 2026, hlm. 6-13]. Terhadap nasihat Mahkamah, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga paling lama tanggal 3 Agustus 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2026 dan pada hari yang sama Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun dengan sistematika atau format 17 permohonan. Dalam hal ini, permohonan Pemohon a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian antara posita dan petitum. Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama ihwal permohonan a quo, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada bagian uraian alasan-alasan permohonan (posita), terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara memadai pertentangan setiap norma pasal dalam UU PIHU yang dimohonkan pengujian dalam setiap norma pasal 18 yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan a quo, meskipun telah mencantumkan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, secara faktual Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian, in casu uraian pertentangan antara norma Pasal 64 ayat (2) UU PIHU dengan dasar pengujian yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan uraian tersebut menyebabkan Mahkamah tidak dapat menilai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan ini, Mahkamah perlu menegaskan, uraian yang memadai ihwal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial dalam menilai ada- tidaknya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, pada uraian alasan-alasan permohonan ihwal pengujian frasa “kuota haji khusus” dalam norma Pasal 8 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 66, serta Pasal 73 ayat (6) UU PIHU, Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan norma-norma a quo dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, permohonan a quo hanya menguraikan bahwa dalam persidangan pendahuluan Mahkamah memberikan nasihat untuk memperbaiki permohonan agar terdapat keselarasan dengan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Pasal 64 ayat (2) UU PIHU. Terlebih, Pemohon tidak memberikan argumentasi yang memadai mengapa frasa “kuota haji khusus” dalam norma pasal-pasal a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga harus dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana dimohonkan dalam Petitum Angka 3. Terlebih lagi, apabila dibaca secara keseluruhan UU PIHU, frasa “kuota haji khusus” berkaitan dengan frasa “haji khusus” yang tidak hanya terdapat dalam norma Pasal 8 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 66, serta Pasal 73 ayat (6). Oleh karena itu, adanya ketidaksesuaian antara dalil permohonan pada bagian posita dengan hal-hal yang dimohonkan dalam petitum, telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai hal yang sebenarnya diinginkan atau dimohonkan oleh Pemohon. 19 Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, serta adanya pertentangan antara uraian dalam posita dan petitum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 20 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 21 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah