264/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 264/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muhammad Mada Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Merpati Bulak Barat RT 004/012 Kp. Sawah, Kedaung Pamulang, Tangerang Selatan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2025, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 269/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 264/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 18 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia kepada Bangsa Indonesia berupa Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Di antaranya 2 mineral logam dan batubara. Dalam UUD-45 disebut dengan ungkapan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Karena sifatnya yang terbatas/tidak terbarukan dan pada waktunya akan habis maka harus dijaga dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum khususnya butir ke 5 dengan jelas mengamanatkan KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. Implimentasi dari butir ke 5 Pacasila termaktup dalam Pembukaan UUD-45 (selanjutnya disebut UUD-45), alinea ke empat menyebutkan bahwa:…. “…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum….dst” Sejalan dengan amanat pembukaan UUD-45 tersebut, maka para pendiri bangsa Republik Indonesia, menetapkan pengaturan lebih lanjut, tentang upaya memakmurkan rakyat, salah satunya melalui pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) UUD- 45. Para penyelenggara negara dan elit politik kemudian menyusun suatu Undang- Undang (UU) termasuk UU Nomor 4 Tahun 2009 yang telah dirubah menjadi UU No 2/2025 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara juga dengan tujuan memberikan perioritas kepada kemakmuran masyarakat sesuai butir “a” berbunyi: “Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan” Bahwa butir “a” pembukaan UU No. 2/2025 tersebut dengan jelas menetapkan tujuan dari penguasaan dan pengelolaan SDA tambang mineral dan batubara adalah semata-mata digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu menjadi tanggung jawab negara untuk mengelola dan menjaga sebaik-baiknya sesuai perintah UUD-45. (alat Bukti 1) 3 Namun dalam UU No. 3/2025 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025 yang merupakan perubahan keempat dari UU No. 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, Pemohon melihat masih ada pasal yang bertentangan dengan amanat UUD-45, itulah faktor yang menggerakkan Pemohon melakukan Uji Materiil (Judicial Review) ini kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Bahwa dengan ini saya selaku Pemohon Prinsipal mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) atas Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 yang diterbitkan dalam Lembaran Negara/LN Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan LN Nomor 6525, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025, (yang diterbitkan dalam LN tahun 2025 No. 29, Tambahan LN No. 7100) merupakan perubahan keempat dari UU No 4/2009 (lembaran negara No. 4959). Atau Perubahan pertama; UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) LN Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LN Nomor 6573. Perubahan kedua: UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja (LN Tahun 2023 No.41, Tambahan LN No. 6856). Tentang Pertambangan Mineral dan Natubara. Selanjutnya yang menjadi objek permohonan adalah pasal 112 ayat 1 Undang- Undang No. 3/2020 sebagaimana telah dirunbah menjadi UU No. 2/2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional. Batu uji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 33 ayat 2 dan 3 (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4 II. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf “a” UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa MK berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang- undang terhadap UUD-1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah terakhir dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 7. Oleh sebab itu permohonan uji materil pasal 112 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara obyek permohonan ini merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. 8. Bahwa batu uji UU tersebut adalah UUD-45 khususnya pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 6 Bahwa objek permohonan ini termasuk dalam kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU 45 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan: Pasal 4 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf “a” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara 2. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 7 d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: Kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa pemohon adalah individu Warga Negara Republik Indonesia, lahir di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saat ini bermukim di Tangerang Selatan Banten sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk (Alat Bukti P-2). Pemohon adalah pensiunan. Sebagian besar karier Pemohon adalah pekerja media, wartawan. Memulai kegiatan jurnalistik pada 1989 di PT Surya Persindo (Holding Company Media Indonesia Group). Menjadi senior editor di sejumlah media ekonomi dan properti, serta pernah membangun dan mengelola media (majalah cetak). Pada masa divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) (2009 s/d 2011) Pemohon menjadi senior advisor pada Merukh Enterprises, merupakan holding company PT Pukuafu Indah, salah satu pemegang saham dari pihak swasta Indonesia pada PT NNT. Mengetahui dan mendalami seputar proses divestasi PT NNT secara intens yang kebetulan berada dan beroperasi di kampung halaman pemohon. Sebagai putra daerah kerap diminta pendapatnya oleh pemilik PT Pukuafu Indah (almarhum Jusuf Merukh) dalam kaitan dengan masalah divestasi dan kaitan dengan daerah Sumbawa NTB. Itulah salah satu pertimbangan emosional yang mengerakkan Pemohon mengajukan permohonan ini. Lebih dari itu Pemohon adalah salah satu warga negara Republik Indonesia yang juga memiliki keluarga besar di Sumbawa merasa dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan, karena negara tidak mendapatkan manfaat optimal terhadap sumber daya alam Indonesia sesuai amanat UUD 45 khususnya pasal 2 dan 3. 8 Penguasaan asset/kekayaan negara khususnya sumber daya alam terbatas tak terbarukan berupa mineral dan batubara secara bebas oleh segelintir orang/perusahaan, melalui penguasaan kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan pengelola sumber daya alam Indonesia sehingga mengabaikan prinsip-prinsip berkeadilan sesuai semangat UUD 45 khususnya pasal 33. Ayat 4 yang berbunyi: “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” IV. ALASAN PEMOHON 1. Bahwa sumber pendapatan negara untuk mensejahterakan warga negara serta menjalankan roda pemerintahan diperoleh melalui Pendapatan Negara dalam bentuk Pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Bagi Hasil dari pengelolaan sumber daya alam, serta sejumlah iuran dan retribusi. Lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk memungut pajak adalah kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Asas pungutan pajak dikutip dari website resmi DJP pendapat sejumlah filsuf dan ahli ekonomi di antaranya, Adam Smith, W.J. Langen, Adolf Wagner. Salah satu yang saya mengutip pendapat filsuf dan ekonom Skotlandia abad ke-18 Adam Smith Dalam The Wealth of Nations (1776), yang dijuluki juga “Bapak Ekonomi Modern” sebagai berikut: a. Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. b. Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. c. Asas Convinience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. 9 d. Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Bahwa landasan konstitusional pengenaan wajib pajak baik kepada badan hukum maupun perseorangan berdasarkan Pasal 23A UUD 1945: Bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini menegaskan sifat wajib pajak bagi warga negara yang memenuhi syarat. Bahwa landasan pungutan pajak juga berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP): UU KUP adalah payung hukum yang mengatur definisi, hak, dan kewajiban umum Wajib Pajak, serta tata cara administrasi perpajakan secara rinci. UU HPP, khususnya, menetapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahwa badan usaha/pengelola SDA pertambangan mineral dan batubara yang menjadi pihak terkait dalam permohonan ini, adalah juga wajib pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 memiliki kewajiban yang sama dengan badan usaha lain yang bukan bergerak di bidang minerba. Namun UUD-45 secara khusus membedakan pengelola sumber daya alam terbatas dan memiliki tambahan kewajiban dibanding badan usaha lain, yang akan saya jelaskan halaman berikut. Pasal 33 UUD 45 khsususnya pasal 2 dan 3 juga menekankan posisi khusus pengelola sumber daya alam yang berbunyi: 1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua ayat dalam UUD 45 tersebut mengamanatkan bahwa negaralah yang menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang 10 banyak serta negaralah yang menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa tujuan dari penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di sini adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Kesejahteraan rakyat menjadi fokus dan kepentingan utama. Bahwa penguasaan itu ditandai dengan porsi bagi hasil (deviden), yang diperoleh melalui penguasaan kepemilikan saham terbesar minimal (51%). Negara haruslah menjadi pemegang saham mayoritas agar mendapatkan deviden mayoritas pula. Mengingatkan UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 71 ayat 2 yang berbunyi: “Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.” Untuk maksud tersebut undang-undang menambah kewajiban Badan Usaha Pengelola SDA berupa penarikan Keuntungan Bersih dan PP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP/royalty). Hal ini tertuang dalam pasal 129 ayat 1 UU Nomor 3/2020 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025 Tentang Pertambangan dan Minerba. Begitu pula Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2025, Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sumberdaya Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7107). Penarikan dana dari Keuntungan Bersih badan usaha untuk negara yang dimaksud komposisinya adalah 10% diberikan masing-masing 4 % kepada pemerintah pusat dan 6 % kepada pemerintah daerah. Bunyi pasal tersebut adalah: (1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4 % (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6 % (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi 11 Ada pun PNBP yang dimaksud menurut PP No. 19/2025 bersumber dari dua pos yakni 1. Iuran tetap wilayah pertambangan sebesar Rp 60.000/hektar/tahun untuk IUPK produksi. 2. Royalti/iuran produks. Pemohon melihat royalti paling tinggi untuk mineral adalah dari unsur logam 19% dan 13,5 % berupa batubara dari nilai harga jual acuan tergantung jenis dan kandungan di dalamnya. Lampiran PP No. 19 Tahun 2025 termuat secara rinci dalam; Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Bahwa dalam PP No. 19 Tahun 2025 memuat jenis-jenis barang tambang yang dikenakan PNBP/royalty, beberapa di antaranya pemohon kutip, berikut ini: 1. Iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp 60.000/ha/tahun untuk ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) produksi mineral logam, batubara dan intan. 2. Iuran Produksi/royalty batubara mulai dari 4 % sampai dengan tertinggi 13,5% dari harga barang yang menjadi acuan per ton tergantung kwalitas kandungan di dalamnya. 3. Iuran Produksi untuk Nikel sebesar 2% sampai dengan 19 % per ton dari harga jual acuan. 4. Iuran produk/royalti tembaga mulai dari 10 % sampai dengan tertinggi 17 %/ton tergantung tingkat kandungannya. 5. Iuran produksi/royalti emas mulai dari 7% sampai dengan 16 %/troy ounce dari harga acuan tergantung kadar/kandungannya. Dengan demikian pungutan negara dari Keuntungan bersih perusahaan tambang dan minerba hanya 10%. Ada pun iuran tetap/royalty bukan bagian dari Keuntungan Bersih karena tidak disebutkan dalam UU No. 2/2025 yang dimaksud. Kalau pun ditambah dengan prosentase tertinggi pungutan PNBP/royalty dari jenis barang yang ditambang seperti diuraikan di atas tetap kurang dari 30 %. Artinya masih jauh dari maksud penguasaan negara 51 %. 12 Sementara yang dimaksud dengan penguasan negara atas bumi air dan kandungan di dalamnya menurut pendapat saya adalah harusnya Keuntungan Bersih lebih besar dibandingkan perusahaan pengelola. Atau seharusnya minimal 51% disetor ke negara dan maksimal 49 % ke pihak pengelola badan usaha swasta dan itu dapat dilakukan melalui dasar UU Perseroan Terbatas (PT). PT Freeport Indonesia adalah contoh ideal dari penguasaan negara melalul penguasaan saham, sehingga pembagian keuntungan bersih perusahaan/deviden sesuai dengan porsi kepemilikan saham negara pada perusahaan tersebut tanpa memotong dan mengurangi pajak, bukan pajak serta iuran yang lain. Majelis yang Mulia: Mengapa saya tidak menggabungkan Keuntungan Bersih dengan pajak- pajak lain termasuk PNBP/royalty sehingga tercapai porsi pendapatan negara sesuai kepemilikan 51 %? Adalah karena dasar penarikannya berbeda antara UU Perpajakan dengan UU Perseroan Terbatas. UU Pajak berlaku bagi semua badan usaha baik yang bergerak di bidang minerba maupun di luar bidang minerba sesuai Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun perusahaan tambang pengelola SDA dibedakan secara khusus oleh UUD 45 pasal 33 ayat 2 dan 3 yang dikutip berikut ini. Untuk itu saya melihat dan mencermati bahwa UU Nomor 3 tahun 2020 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025 khususnya pasal 112 ayat 1 belum mencerminkan pelaksanaan daripada ketentuan UU Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup Orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berikut kutipan pasal 112 ayat 1 UU No 3/2020 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No 2/2025 Tentang Pertambangan dan Minerba: (1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 13 BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional. Pasal tersebut dengan jelas menunjukkan maksud divestasi dari kepemilikan asing kepada pihak Indonesia baik BUMN, BUMD maupun swasta nasional. Pasal tersebut bertentangan dengan UUD-45 pasal 33 ayat 2 dan 3, sebab 51% yang diperintahkan untuk divestasi/menjual kembali sahamnya bukan hanya kepada entitas negara melalui BUMN maupun BUMD, agar kepemilikan negara memenuhi 51%, tetapi juga dijual kepada pihak swasta Nasional sehingga tidak terpenuhi maksud penguasaan oleh negara. Pasal tersebut menunjukkan negara bukanlah pemegang saham mayoritas dan tidak memperoleh deviden (bagi hasil) dengan komposisi bagian lebih besar disebabkan divestasi yang diperintahkan UU No. 3/2020 pasal 112 ayat 1 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 5/2025 tersebut tidak membuat negara melalui BUMN dan BUMD menjadi pemegang saham mayoritas 51% karena juga dibagi kepada swasta nasional. Artinya negara belum mencerminkan penguasa atas sumber daya alam. Kondisi ini telah berlangsung puluhan tahun sehingga kerugian yang ditanggung negara maupun potensi kerugian yang akan diterima negara, menyebabkan tidak maksimal memberikan manfaat kesejahteraan kepada rakyat Indonesia termasuk PIHAK PEMOHON. V. HAK DAN ATAU KERUGIAN KONSTRITUSIONAL PEMOHON Majelis Yang Mulia Saya ambil contoh di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kelanjutan dari PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), di kampung halaman Pemohon, setelah melakukan divestasi/menjual seluruh sahamnya dari kepemilikan asing tahun 2016, saham yang didivestasikan seluruhnya jatuh ke tangan Swasta Nasional. Tidak ada satu persen pun yang beralih ke tangan negara melalui BUMN atau BUMD. Sehingga selama 25 tahun berproduksi negara tidak mendapatkan deviden karena bukan pemegang saham. Di pasar modal perusahaan yang berkode AMMN yang bergerak di bidang mineral logam itu, keuntungan bersih tahun 2024 lalu tercatat tembus Rp 10 14 Triliun (laporan tahunan 2025 belum keluar). Ada pun bagian negara dalam hal ini adalah 10 % yang diberikan kepada pemerintah pusat 4% dan pemerintah daerah 6 %, hal ini sesuai dengan perintah UU Nomor 3 tahun 2020 sebagaimana dirubah menjadi UU 2/2025 pasal 1. (Alat Bukti P-4) Penguasaan dan manfaat yang diterima negara berdasarkan pembagian keuntungan bersih sesuai UU Nomor 40/2007 ayat 2 tentang Perseroan Terbatas (PT), adalah keuntungan bersih setelah dipotong pajak-pajak. Dengan demikian penerimaan negara dari pembangian keuntungan bersih 10% masih jauh dari komposisi kepemilikan negara 51%. Akibatnya terdapat potensi kerugian negara yang telah terjadi dan yang akan terus terjadi sangat besar akibat minimnya keikutsertaan negara sebagai penguasa atas SDA melalui penguasaan saham/kepemilikan. Saya selaku warga negara Indonesia dan juga masyarakat di Pulau Sumbawa merasa dirugikan dan perlakuan tidak adil karena berkurangnya penerimaan negara untuk mensejahterakan warga negara, serta terkonsentrasinya penguasaan asset negara di tangan segelintir orang/perusahaan. Hal ini bertentangan dengan pasal 33 UUD-45 ayat 2, 3 dan 4 Masyarakat di wilayah pertambangan yang berpenduduk 152 ribu jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat pada per Oktober 2025 tingkat kemiskinan mencapai 10,98% atau di atas 20 ribu jiwa. Pengangguran terbuka per 13 November 2025 sebesar 4,13 % tertinggi ke tiga di antara 10 kabupaten dan kota di NTB, stunting hingga Februari 2024 tercatat 7% atau 842 orang (tahun 2024 data yang tersedia di PPID Pembantu pada Dinas pengedalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat) (Alat bukti P-4 halaman 1, 2 dan 3) UKM, maupun BUMD tidak berkembang, efek sosial dan ekonomi pada masyarakat setempat sangat minim. Sehingga keberadaan perusahaan tersebut tidak mengangkat harkat hidup dan penghidupan masyarakat lokal. Sudah pasti tidak tercapainya keadilan sosial dan ekonomi sesuai dengan amanat UUD-45 pasal 33. Hal itulah yang menggerakkan langkah Pemohon untuk Memohon keadilan kepada Mahkamah Konstitusi. pemohon susun permohonan dan pemohon 15 ajukan sendiri, tidak menggunakan penasehat hukum karena pemohon tidak mampu membayar. Saya berterimakasih yang tulus kepada majelis yang Mulia walaupun permohonan pendahuluan saya sangat sumir dan tidak lazim berlaku di MK karena saya orang awam bukan ahli hukum, namun saya merasakan MK melayani dan memperlakukan saya dengan baik dan menghargai hak-hak saya selaku warga negara. Majelis yang Mulia Kemiskinan, pengangguran dan stunting adalah fakta-fakta yang tak terbantahkan di wilayah pertambangan PT AMNT di Sumbawa Barat, karena bersumber dari Lembaga negara yakni Badan Pusat Statistik. Karena itu pengajuan permohonan ini adalah bagian dari memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Jika pelaksanaan usaha pertambangan sesuai dengan landasan Pancasila, UUD-45 dan UU dan peraturan turunannya secara konsekwen maka kemiskinan stunting dan pengangguran setidaknya dapat diatasi. Perjuangan permohonan ini adalah upaya meletakkan fondasi terhadap pelaksanaan ekonomi sesuai amanat UU dan para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila, UUD-45 dan UU Tentang Pertambangan dan Minerba. Apa yang terjadi di wilayah tambang di kabupaten Sumbawa Barat hal tersebut baru dari satu perusahaan, sementara perusahaan pengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara yang tercatat di bursa efek Indonesia 9 perusahaan batubara dengan total laba bersih 2024 sekitar 76 triliun. VI. PETITUM Untuk itu PEMOHON mengajukan petitum pada pasal 112 ayat 1, UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025 atau Perubahan keempat UU Nomor 4 /2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Ayat 1 yang berbunyi: Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional. 16 Saya mohon demi keadilan dan kepastian hukum untuk disisipkan kata: "maupun badan usaha swasta nasional" di antara kalimat; "Dimiliki oleh asing maupun Badan usaha Swasta Nasional wajib melakukan divestasi dan dan mencabut kata "Badan Usaha Swasta nasional" pada kalimat terakhir ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut menjadi sebagai berikut: Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing maupun badan usaha swasta nasional wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Demikian permohonan saya, dengan doa dan harapan semoga Allah SWT membimbing Majelis Yang Mulia dapat menetapkan putusan yang seadil- adilnya. Terimakasih. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi UU 2 Tahun 2025; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Laporan Keuangan AMMN Tbk.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Data BPS Kemiskinan, Pengangguran dan Stunting. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 17 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang, in casu norma Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Kamis, pada tanggal 8 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Januari 2026 hlm. 8-10 dan hlm. 12-14]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026. 18 [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa perihal persyaratan formal suatu permohonan, in casu sistematika permohonan, Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Pendahuluan, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum dan Konstitusional Pemohon, Alasan Pemohon, Hak atau Kerugian Konstitusional Pemohon, dan Petitum, dengan tanpa disertai halaman. Berkenaan dengan hal tersebut, jika dicermati secara saksama, sistematika permohonan a quo telah disusun tidak sebagaimana yang dimaksudkan dalam sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Di samping itu, jika 19 dicermati lebih lanjut, selain sistematika permohonan secara formal disusun tidak sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, berkaitan dengan aspek isi/substansi dari masing-masing sub- sistematika yang diuraikan Pemohon, terdapat hal yang juga tidak dipenuhi oleh Pemohon, karena keterpenuhan syarat permohonan tidak semata-mata dinilai dari sistematika saja, tetapi berkenaan dengan ketepatan dan kejelasan isi/substansi dari masing-masing sub-sistematika dimaksud. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.3] di atas, khususnya berkaitan dengan isi/substansi dari masing- masing syarat formal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut. [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan mengajukan permohonan (posita), setelah dicermati secara saksama, Mahkamah menemukan fakta, bahwa Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi atau alasan-alasan berkenaan dengan pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Padahal adanya uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian adalah hal yang bersifat esensial untuk menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam uraian positanya Pemohon justru lebih banyak menguraikan hal-hal yang tidak memiliki keterkaitan dengan permohonan pengujian norma yang dimohonkan pengujian, seperti di antaranya, “Mengapa saya tidak menggabungkan Keuntungan Bersih dengan pajak- pajak lain termasuk PNBP/royalty sehingga tercapai porsi pendapatan negara sesuai kepemilikan 51%? Adalah karena dasar penarikannya berbeda antara UU Perpajakan dengan UU Perseroan Terbatas. UU Pajak berlaku bagi semua badan usaha baik yang bergerak di bidang minerba maupun di luar bidang minerba sesuai Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun perusahaan tambang pengelola SDA dibedakan secara khusus oleh UUD 45 pasal 33 ayat 2 dan 3 … “ Selain itu, jika dicermati lebih lanjut, adanya uraian alasan-alasan untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020, namun uraian alasan-alasan dimaksud tidak memiliki keterkaitan dengan Petitum 20 permohonan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dicermati pada bagian Petitum Pemohon yang menyatakan: “Saya mohon demi keadilan dan kepastian hukum untuk disisipkan kata: “maupun badan usaha swasta nasional” di antara kalimat; “Dimiliki oleh asing maupun Badan usaha Swasta Nasional wajib melakukan divestasi dan dan mencabut kata “Badan Usaha Swasta nasional” pada kalimat terakhir ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut menjadi sebagai berikut: Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing maupun badan usaha swasta nasional wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).” Berkenaan dengan rumusan petitum Pemohon tersebut, menurut Mahkamah adalah rumusan petitum yang tidak lazim dan sulit untuk dipahami karena tidak dapat diketahui maksud dari rumusan petitum yang diinginkan oleh Pemohon, karena sulit dinilai pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945, baik secara keseluruhan atau pemaknaan secara bersyarat. [3.4.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon disusun tidak sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 dan uraian pada alasan-alasan permohonan juga tidak menguraikan berkaitan dengan adanya pertentangan antara norma Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020 yang dimohonkan pengujian dengan norma UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian, serta adanya ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 21 [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan 22 Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani