263/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 263/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK NDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Donaldy Christian Langgar Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Bambu Kuning Nomor 1, RT/RW 001/004, Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 262/PUU/ PAN.MK/AP3/07/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 263/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 8 Juli 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: 2 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." 3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Pasal 18 ayat (2) UU No. 37 Tahun 1999, berbunyi: "Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. " 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” serta Pasal 9 ayat 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi". 3 5. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi: "Pemeriksaan pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon”. dan Pasal 2, ayat (1), yang berbunyi: "Obyek perbaikan Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.” Maka, perbaikan itu adalah: "Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional" pada Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas pasal a quo yang dijadikan instrumen hukum terhadap UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili permohonan a quo yang mana perbaikan permohonan Pemohon a quo adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Bukti P-1). II. Kedudukan Hukum Pemohon (atau “Legal Standing”) 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu”: A. Pemohon perorangan adalah warga negara Indonesia (W.N.I.) sebagai Pencari Keadilan. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi timbul karena pemberlakuan suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 syarat, yaitu: 4 A. Pemohon Bahwa Pemohon adalah pihak dari perjanjian dengan kesepakatan antara Pemohon dan Alazzam dengan alamat di Bahrain. Keinginan untuk memberikan kesempatan menjadi bagian dari perusahaan Alazzam sesuai dengan dokumentasi portofolio. Pemohon juga mempunyai ijin masuk ke negara Bahrain yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri di negara tersebut (berkas lampiran). Serta, Pemohon memiliki paspor untuk digunakan sebagai dokumen resmi yang mewujudkan kebebasan bergerak dan bepergian ke luar negeri, yang mana kewajiban untuk memiliki paspor dipenuhi sebagai syarat agar memudahkan untuk dikenal. Visa elektronik itu yang dapat dibarui selama kunjungan diberi kepada Pemohon untuk ijin tinggal selama 30 hari, maka ijin resmi itu tidak mendapat pengesahan dalam pembuktiannya dengan salinan putusan perkara No. 399/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst (Bukti P-2) walaupun salinan tidak diberikan dan biaya telah dilunasi tanpa persidangan daring. Pertimbangan hukum tentang visa elektronik tidak ditunjukkan aslinya menjadi permasalahan hukum yang baru secara formal jika kontak dilakukan di perwakilan negara tersebut di Indonesia. Jadi, Pemohon berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". B. Kerugian konstitusional Bahwa sebagai contoh perluasan alat bukti elektronik sesuai dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 menetapkannya sebagai alat bukti hukum. Dan, Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 berisi bukti elektronik dilegalkan atau sah. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 1999 menyetarakan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. Frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kewajiban untuk membuktikan perjanjian yang berisi kesepakatan harus dibuktikan dengan ketentuan umum dan khusus. Pemberlakuan dengan undang-undang dan ketentuan hukum kebiasaan, sehingga pengesahan diwajibkan. Kebiasaan internasional yang dipraktekkan secara umum diratifikasi untuk 5 memudahkan pembuktian. Ketentuan hukum perjanjian itu dapat berlaku legal atau sah, baik di peradilan dan dalam bermasyarakat. Agar secara formal di peradilan diterima, pasal a quo tidak mengikat penegak hukum dan pihak-pihak secara langsung seperti frasa bukti elektronik sebagai pelengkap. Rekayasa untuk mengubah pola pikir itu menimbulkan ambigu. Pasal a quo dengan frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang ambigu berdampak kerugian hak atas perlindungan yang sama yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. C. Kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual Bahwa secara umum keyakinan awal dalam pemberian dan penerimaan untuk melakukan kesepakatan didasarkan pada kehendak bersama. Kemandirian dalam kesepakatan dikehendaki untuk hadir di negara di mana pemberi atau lembaga berada untuk syarat dalam perjanjian. Seperti kesepakatan pemberian kesempatan kerja dengan perjalanan yang panjang secara mandiri sebelum pemberlakuan UU Pekerja Migran Indonesia Tahun 2017. Dokumen perjalanan termasuk "e-Visa" diperlengkapi. Etika baik dalam menghadirkan seseorang dilengkapi dengan dokumen resmi itu sesuai dengan isi paspor agar individu dalam perjanjian itu dikenal. Pasal a quo yang disetarakan bersifat pasif yang terkandung prasangka dan fanatik menimbulkan keyakinan yang berlebihan. Dalam negara hukum (rechstaat), sesuatu yang telah diketahui secara umum (notoire feiten) tidak memerlukan pembuktian lagi. Penyetaraan pasal a quo yang berunsur prasangka dan fanatik dengan kebiasaan umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dan, anggapan permasalahan hukum tanpa kepastian hukum yang tak menghormati hak bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. D. Hubungan sebab dan akibat Bahwa pasal a quo memudahkan rekayasa karena ambigu. Tanpa disadari, unsur subyektif yang berupa penegak hukum bersifat pasif mendengar dari kedua pihak atau berkeyakinan terhadap aturan norma yang berjenjang menyebabkan prasangka yang berlebihan tentang kedua frasa itu. Hukum sebagai alat rekayasa berperan ketika konflik hukum 6 karena kedua frasa itu untuk digunakan di peradilan. Frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang ambigu bersifat pasif disetarakan. Ketentuan hukum berunsur subyektif dan obyektif, sedangkan kebiasaan internasional berunsur umum. Kebiasaan itu diterima setelah diratifikasi agar legal atau sah. Ketentuan hukum yang tertinggal dari dinamika masyarakat juga disebabkan oleh proses legislasi yang kaku (social lag). Dengan peraturan yang konstitusional secara tertulis menjadikan ketentuan umum diterima sebagai hukum, maka hukum sebagai alat rekayasa. Prasangka dan fanatik bernilai kewaspadaan, sehingga keyakinan yang berlebihan terhadap suatu pilihan mengakibatkan intoleransi yang mirip dengan diskriminasi. E. Pemulihan yang potensial Bahwa secara nyata supremasi didasarkan oleh hukum yang berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga asas "ius curia novit" tidak diberlakukan untuk kepentingan bisnis semata- mata. Pemulihan hak asasi untuk mendapatkan peradilan dengan dasar asas-asas itu dimungkinkan oleh prediksi hukum sebagai alat rekayasa. Maka, sesuai dengan fakta kebiasaan hukum umum tentang menggunakan frasa ketentuan hukum dan kebiasaan intemasional mendorong rekayasa secara hukum melalui ketentuan hukum agar pola pikir berubah. Keberagaman budaya itu berpotensi untuk melecehkan hak asasi yang relatif dari orang lain atau meremehkannya karena hukum umum juga berisi prasangka dengan keyakinan yang berlebihan dengan anggapan permasalahan pada fungsi, jadi pemulihan fungsi hak diperlukan jika terdapat seorang korban benar-benar dilindungi. III. Alasan (Posita) Umum tentang Ketentuan hukum nasional menjadi bagian dari kebiasaan internasional yang bermanfaat. Bahwa Norma hukum yang baku tentang sepakat atau setuju dengan asas konsensualisme yang berdasarkan kesepakatan secara bebas setiap orang sebagai warga negara walaupun berbeda kewarganegaraan mencapai kepastian hukum yang adil yang sama dengan perjalanan yang panjang. Menjalani kesepakatan secara tertulis atau tak tertulis disesuaikan dengan asas- 7 asas hukum formal dalam memberi, berbuat, dan tak berbuat. Dengan keraguan bentuk perjanjian antara warga negara yang memiliki dokumen resmi, kesepakatan yang tak tertulis menyulitkan pembuktian. Ketentuan bersepakat secara bebas dengan pembatasan itu. Bahasa Indonesia disyaratkan sebagai alat komunikasi untuk memperoleh perlindungan dari perwakilan di mana kesepakatan itu dilakukan sesuai dengan janji. Kemampuan bersepakat meliputi kecakapan, yang mana perintah didasarkan oleh asas formal yang mengatur. Perubahan status keperdataan secara umum dapat dilaksanakan perlindungan sesuai dengan asas-asas hukum formal yang mengatur agar penegakan hukum dengan dasar supremasi hukum yang menjaminkan persamaan. Kepastian hukum dengan jaminan yang sama diperoleh di pengadilan yang obyektif atau perwakilan negara di mana warga negara sebagai pencari keadilan berada. Bahwa perlindungan terhadap penyelenggaraan kegiatan warga negara yang saling menghormati dalam pergaulan internasional. Untuk itu, paspor diberikan dalam kegiatan bepergian ke luar negeri yang dilengkapi oleh visa elektronik. Pengenalan di lingkup keimigrasian tentang visa itu sejak Tahun 2011 dan diikuti pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2012. Secara resmi visa itu digunakan pada Tahun 2020. Bahwa kebebasan berekspresi dengan ketentuan setiap pekerja migran berhak untuk mencari, menerima, memberikan informasi serta gagasan dalam bentuk apapun, baik secara lisan, tertulis, cetak, artistik, atau melalui media lain sesuai pilihannya. Media tempat untuk melangsungkan kesepakatan di tempat pemberi sesuatu merupakan titik taut sekunder oleh Penegak Hukum. Dan, titik taut primer adalah unsur asing yang berkaitan dengan tempat kedudukan pihak. Pemberlakuan surut peraturan tentang yang tak prosedural membatasi perlindungan hak pekerja mandiri yang dianggap mampu untuk mengadakan kesepakatan sebelum dan setelah pemberlakuan UU pekerja migran secara umum. Bahwa perjanjian untuk perlindungan pekerja migran antara Indonesia dan Bahrain belum dicapai kesepahaman khusus sejak 2017 sampai dengan saat ini tentang perlindungan pekerja. Kesepakatan yang terhambat dimungkinkan untuk tak melanjutkan perjanjian tetapi perjanjian tutupan (tertutup) masih dipraktekkan dengan ketentuan paspor dipegang yang memberikan sesuatu, kesepakatan tertulis dipegang oleh pemberi sesuatu, tiket diberikan untuk 8 pulang-pergi walaupun demonstrasi kemampuan dilakukan. Ketakseimbangan hak dan kewajiban yang setara dalam perjanjian itu diputuskan sepihak. Upaya hukum diwajibkan di peradilan agar tertib, sebagaimana kedua frasa dalam pasal a quo itu disetarakan untuk memutuskan kasus konkrit. Persamaan hak sebagai pihak dalam perjanjian itu dan Pencari Keadilan dimungkinkan berbeda secara substantif. Memperoleh perubahan hak asasi dengan jaminan yang sama agar hak asasi dihormati ketika bersepakat tanpa melanggar undang-undang dengan pembuktiannya. Bahwa kesepakatan yang sepaham itu dibuat dengan kecakapan, terdapat obyek tertentu, dan legal atau sah. Jadi, asas-asas hukum formal mendasari perjanjian yang tertulis dan tak tertulis. Subyek perjanjian disesuaikan dengan asas nasionalitas pasif dan obyek berada, jaminan dengan pengakuan yang sama ketika aturan wajib dari pembuktian diterapkan dengan unsur materiil agar mengikat setiap orang. Rekayasa sosial untuk mengubah pola pikir masyarakat dilakukan dengan putusan hukum di peradilan. Pembentukan hukum itu memungkinkan evaluasi yang berdampak pemanfaatan hukum secara internal dengan prasangka dan fanatik pada norma teks dengan pola pikir yang bernalar. Bahwa pengesahan sesuai dengan asas hukum formal mewajibkan bukti elektronik disahkan sebagai alat bukti hukum karena pembuktian yang logis diwajibkan dengan unsur kebenaran yang paling kuat dengan asas menunggu. Maka, kebenaran materiil atas alat bukti diterima sebagai alat bukti hukum agar bukti yang diperluas maknanya itu dipergunakan sebagai bukti di pengadilan yang obyektif. Hak untuk membuktikan berkaitan dengan kewajiban subyek hukum, dan hak sebagai Pencari Keadilan dihormati untuk mematuhi pengajuan bukti. Doktrin dualistik itu mempengaruhi pengajuan bukti sesuai dengan beban pembuktian harus seimbang dan kepada yang mampu untuk membuktikan dibebankan pembuktian. Ketentuan hukum dengan norma bukti disesuaikan dengan kebiasaan umum. Asas hukum formal juga mengatur ketentuan hukum tentang bukti dengan perluasan makna agar bukti itu dapat diterima di peradilan. Fakta pasal a quo yang berisi kedua frasa itu tidak mendasarkan ketentuan UU yang spesifik yang merupakan bagian rujukan dari hukum positif yang bersubyek secara jelas dan transparan dengan unsur norma hukum tertulis yang sejenis 9 tentang kebiasaan umum agar pencegahan dilakukan sebagai dampak hambatan pengetahuan. Bahwa frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional bersifat pasif atau stagnan. Jika permasalahan hukum timbul, pengadilan negeri dapat memanggil pihak yang berada di luar negeri. Berdasarkan asas nasionalitas itu, ratifikasi yang dibatasi pada hal tertentu secara khusus tunduk pada kebiasaan internasional sesuai dengan doktrin monisme seperti bukti elektronik untuk pembuktian di peradilan. Visualisasi isi bukti elektronik menyampaikan pesan teks secara elektronik, informasi bukti itu dilihat tanpa kertas. Pencetakan sesuai dengan ketentuan hukum harus memenuhi syarat. Sesuai dengan tujuan asas formal, sarana hukum dalam bermasyarakat, isi visual yang dicetak digunakan dalam kebiasaan imigrasi dan peradilan. Asas formal itu dimungkinkan untuk digunakan secara internal. Bahwa tak mengikat penegak hukum dan setiap orang disebabkan oleh struktur tata bahasa tidak baku sesuai doktrin Tata Bahasa Baku dari ketentuan hukum yang mana dalam ketentuan umum dalam undang-undang itu tidak dimuat definisi sesuai dengan rujukan norma yang sejenis. Norma yang abstrak itu merujuk pada bukti, yang mana bukti dimungkinkan untuk menjadi 2 bukti yang sah. Selain itu, rujukan itu yang sebenamya adalah bukti elektronik sebagai alat bukti hukum ketika pengesahan diwajibkan di peradilan yang mana kedua frasa itu yang bersifat pasif digunakan ketika konflik hukum. Keadaan ini dimungkinkan oleh pemahaman yang rinci ketika kebiasaan internasional belum diratifikasi secara rinci sesuai dengan asas transformasi, yang mana Indonesia menganut doktrin dualistik. Bahwa frasa ketentuan hukum dan kebiasaan intemasional pada Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 1999 bersifat pasif untuk dipergunakan dalam peradilan umum dan khusus. Piagam hak asasi manusia intemasional diakui dan diadopsi oleh negara Indonesia yang termuat dalam Perjanjian pada umumnya yang melibatkan dua kewarganegaraan yang berbeda dengan kesepakatan, maka ratifikasi norma kebebasan berekspresi dilindungi dalam UU Nomor 6 Tahun 2012, Pasal 13 yang melindungi kebebasan memilih media untuk berekspresi bagi pekerja mandiri dengan pembatasan perlindungan. Maka, substansi hukum perdata internasional dalam pembuktian yang konsisten difokuskan pada bukti elektronik yang dapat diperpanjang atau diubah di saat kunjungan. 10 Fakta hukum dengan unsur asing dalam kesepakatan dengan pelaksanaannya yang dilengkapi dengan dokumen resmi. Tetapi, ketentuan hukum yang mekanis dipertahankan secara prosedural. Maka, asas-asas hukum formal dalam penyelesaian konflik hukum dipergunakan. Bahwa keinginan berpenghasilan disepakati pemberian sesuatu dengan kelengkapan dokumen resmi termasuk visa elektronik dan tiket elektronik. Ketentuan visa elektronik telah menjamin secara hukum kegiatan bepergian ke luar negeri. Bukti secara hukum telah dicocokkan dengan paspor ketika berkunjung ke negara tersebut dan pulang dengan tiket elektronik. Maka, makna baku dari frasa bukti elektronik adalah bukti seperti frasa ketentuan hukum tidak baku karena asas mengatur secara prosedural. Hukum pembuktian dengan asas keseimbangan berlaku tak konsisten, yang mana norma umum dengan asas asosiasi menggolongkan bukti ke bukti elektronik tidak dapat ditunjukkan aslinya yang menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Asas hukum formal yang mengatur dapat direkayasa atau diubah oleh frasa ketentuan hukum. Visa atau bukti elektronik sesuai dengan putusan MK itu disesuaikan dengan kebiasaan internasional sebagai bukti ijin masuk ke suatu negara. Ketentuan hukum mencakup kebijakan hukum dari lembaga yudisial yang disesuaikan dengan kebiasaan intemasional. Tetapi, doktrin hukum formal yang mengatur tidak menggolongkan peraturan kebijakan ke dalam peraturan yang mengikat secara hukum. Pemberlakuan secara umum dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum. Unsur prasangka dan fanatik pada frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional memudahkan rekayasa dengan pengetahuan umum, bukti direkayasa dengan akibat hukum sehingga bukti elektronik diketahui. Kedua frasa itu tidak berisi jaminan dengan pengakuan yang sama di dalam peradilan dan bermasyarakat. Ketentuan bukti elektronik dengan kepentingan hak individu yang melekat pada setiap orang dipergunakan untuk mengajukan bukti sebagai obyek yang dipersyaratkan dalam persidangan untuk menyelesaikan konflik hukum. Selain itu, dalam bermasyarakat ketika seseorang bepergian ke luar negeri menggunakan kewajiban yang berisi kebiasaan umum dengan penunjukan visa elektronik. Kedua frasa dalam pasal a quo itu tidak mengikat penegak hukum secara prosedural, penggunaannya dalam bermasyarakat berbeda dengan di peradilan. Untuk membatasi penggunaannya dengan keyakinan yang berlebihan secara internal berdampak inkonsisten. 11 Bahwa Peraturan undang-undang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum karena kemungkinan keyakinan yang berlebihan. Kedua frasa dalam pasal a quo itu disusun dengan struktur gramatikal dan sintaksis, sebagai contoh ketentuan norma bukti. Pengakuan bukti di dalam bermasyarakat untuk mengajukan bukti di persidangan dilakukan untuk mengesahkan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum, alat bukti yang diperiksa ditunda, atau ditangguhkan (Perma Nomor 1 Tahun 1956) karena asas nasionalitas. Ketentuan hukum dan kebiasaan internasional disediakan acara pembuktian jika alat bukti dipenuhi. Ketentuan pengesahan sesuai dengan kebiasaan itu diketahui tentang bukti elektronik secara umum. Frasa ketentuan hukum dengan norma bukti elektronik disesuaikan dengan kebiasaan umum yang terkait dengan perluasan standar PBB yaitu keaslian, integritas, keterbacaan bukti elektronik. Dengan adanya Yurisprudensi Nomor 4/yur/pid/2018, hakim perdata tidak dipengaruhi putusan pidana atau perdata. Maka, rezim hukum formal dengan sumber hukum materiil dan formiil membedakan undang-undang dan hukum. Secara khusus tentang ketentuan norma bukti disesuaikan dengan teks undang-undang. Ungkapan yang tak tertulis dapat dilakukan dalam pembuktian dengan alat bukti sumpah. Fungsi lembaga untuk membentuk hukum juga memisahkan kebenaran materiil dalam undang-undang dari anasir hukum. Maka, bukti elektronik diberlakukan dengan rekayasa pembentukan hukum secara legal atau sah. Ketentuan norma bukti telah sah sejak 1848, dan rujukan norma yang sejenis dan diterima oleh setiap orang yang melekat hak individu. Secara fungsional norma bukti elektronik dibentuk sesuai dengan kebenaran materiil. Kewajiban untuk mengajukan bukti elektronik dengan meterai dan cap pos mempunyai kepastian hukum yang adil setelah digunakan sebagai hak konstitusional. Penyetaraan kedua frasa itu tidak menyamakan hak atas jaminan dengan pengakuan yang sama karena terdapat unsur kewaspadaan itu yang melecehkan atau meremehkan, maka pasal a quo dengan kedua frasa yang ambigu berdampak kerugian hak atas perlindungan yang sama yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dan, anggapan permasalahan hukum tanpa kepastian hukum yang tak menghormati hak bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa Pengadilan tidak beri salinan putusan yang asli sesuai dengan ketentuan hukum, yang mana putusan elektronik diperoleh tanpa persidangan daring 12 dengan pelunasannya di awal. Peraturan UU ITE dalam Pasal 5 memuat frasa bukti elektronik sebagai ketentuan hukum. Sesuai dengan kebiasaan umum tentang ketentuan mengubah dengan rujukan dan anggapan dalam kebiasaan umum, UU ITE itu tidak merujuk dengan tegas alat bukti hukum itu sesuai dengan teksnya. Pembentukan hukum tentang bukti elektronik itu diberlakukan sebagai alat bukti hukum. Kebiasaan umum secara internasional menggunakan visa elektronik yang ditunjukkan sewaktu-waktu. Bukti elektronik itu digunakan secara luas yang dilengkapi dalam dokumen resmi. Kegiatan penyelenggaraan hubungan luar negeri, pekerja mandiri digolongkan mampu untuk bersepakat. Pembatasan dilakukan tanpa rujukan dan anggapan ketika kebiasaan umum dalam ketentuan hukum atau pembentukan norma bukti elektronik dengan anggapan dapat dipaksakan yang berisi norma yuridis itu. Jadi, permasalahan hukum tentang dokumen resmi dikaitkan dengan ketentuan hukum ijin dan syaratnya di perwakilan negara asing karena hukum khusus mengesampingkan hukum umum, asas "lex specialis derogat legi generali". Seperti bukti itu (berkas lampiran) yang sebenamya tidak dapat ditunjukkan aslinya, norma hukum itu berkaitan erat dengan pengesahan bukti itu yang dilewati dalam pembuktiannya. Permasalahan hukum ini berkaitan erat dengan norma hukum yang rinci atau detail dari doktrin hukum formal yang mengesampingkan hukum umum (konflik norma) dengan kemungkinan merugikan hak konstitusional dalam kegiatan secara pragmatis atau empirikal. Penggunaan internal saja dari pembentukan hukum dengan norma umum atau universal akan berdampak pada ketidakpastian hukum yang baku dan tetap. Persamaan hak dengan asas-asas hukum formal mempunyai landasan hukum yang tak bertentangan dengan landasan konstitusional. Bahwa putusan tidak diterima berisi ketentuan hukum yurisprudensi dengan evaluasi dalam pembentukan hukum yang identik. Pengertian umum didahulukan agar asumsi visa itu diterima sebagai kelengkapan dokumen resmi ketika bepergian dari negara asal ke tujuan. Pemeriksaan oleh petugas di tempat pemberangkatan diterima sebagai dokumen resmi. Dan, dokumen itu juga diperiksa di tempat kedatangan di negara tujuan. Serta, tinggal selama pemberlakuan ijin 30 hari dan pulang ke negara asal diketahui tanpa hambatan. Dimensi pelayanan publik memungkinkan evaluasi untuk mencapai target 13 apakah peraturan yang berisi norma hukum telah diterima secara efektif. Pengetahuan hukum yang tak informatif menyulitkan pemahaman tentang ketentuan hukum bukti yang sesuai dengan kebiasaan umum, apalagi ketentuan hukum dapat meluaskan makna sedangkan penghalusan hukum di pengadilan tetap. Hak individu yang melekat pada setiap orang dimungkinkan mengalami eksploitasi. Jika ketentuan itu yang bernorma diberikan definisi secara umum, persamaan hak yang identik mengarah ke kesetaraan mutlak atau persis. Dilema ini menimbulkan anggapan kemampuan itu tidak disertai nota kesepahaman karena berunsur kebiasaan intemasional. Unsur setuju, perintah dan obyek yang berunsur sukarela atau patuh untuk hadir di tempat pemberi sesuatu disesuaikan dengan norma setempat yang berdasarkan kebiasaan intemasional. Reformasi hukum yang diratifikasi oleh Raja, yaitu memberlakukan peraturan hukum Nomor 36/2012 yang ditanda tangan pada tanggal 26 Juli 2012 tentang ketenagakerjaan dengan pemberlakuannya. Di Indonesia juga meratifikasi perjanjian internasional menjadi UU yang berisikan perlindungan warga negara sebagai pekerja domestik di negara itu yang mampu bersepakat di luar negeri di tahun 2012. Evaluasi ratifikasi diadakan di dalam negeri terhadap masyarakat dengan penghasilan yang rendah yang menghadapi permasalahan hukum dalam kegiatan di luar negeri. Putusan hukum dapat disimpulkan tentang peran aktif individu untuk mengesahkan alat bukti di perwakilan negara asing. Maka, permasalahan hukum akan dihadapi ketika bukti elektronik itu tidak mengikat penegak hukum di persidangan. Bahwa pembatasan norma bukti itu dilakukan tanpa rujukan dan anggapan ketika kebiasaan umum dalam ketentuan hukum yang bemorma tak sejenis dipermasalahkan. Anggapan dapat dipaksakan norma yuridis itu, seharusnya ketentuan hukum dan kebiasaan intemasional (umum) disamakan dengan ketentuan hukum umum yang berisi ketentuan umum dengan hukum umum. Seperti Pasal 38 ayat (1) huruf (b) Statuta Mahkamah Internasional melengkapi ketentuan hukum secara umum yang merupakan hukum kebiasaan menjadi bagian dari kebiasaan internasional. Untuk itu, visa sebagai bukti yang diperluas maknanya menjadi bagian dari kebiasaan Intemasional untuk digunakan di peradilan. Maka, ratifikasi dilakukan untuk kepentingan hukum peradilan yang ditandai pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2025 untuk merujuk UU dengan ketentuan hukum yang bernorma subyektif. UU Nomor 37 Tahun 1999, Pasal 1 14 berbunyi: "Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia, yang mana permasalahan dengan perwakilan negara itu berkaitan dengan pemyataan dalam pertimbangan hukum pada putusan hukum itu tidak digolongkan ke dalam hukum positif. Berbeda dengan perjanjian Apostille menerbitkan dokumen negara (akta kelahiran atau ijasah) agar diakui oleh publik di negara-negara yang bergabung. Asas-asas penyelesaian konflik hukum, yaitu asas formal dalam ketentuan hukum umum dengan fungsi kedua frasa itu dipergunakan dalam anggapan setiap orang tahu hukum. Penyelesaian konflik hukum dengan penyetaraan kedua frasa dipastikan dengan harmonisasi peraturan, sehingga peraturan yang berisi hukum belum dipastikan sama dengan kebiasaan intemasional. Doktrin dualistik juga berunsur kaku, ketidakpastian itu memungkinkan mengarah ke masalah administrasi perijinan tanpa penyelesaian di peradilan. Sesuai dengan harmonisasi yang dinamis mengubah tanggung jawab jika terdapat kerugian yang timbul dari kesalahan individu sebagai contoh pekerja yang prosedural dan tak prosedural, serta pekerja mandiri. Permasalahan hukum yang diselesaikan dengan Norma yang sama dengan unsur hukum dan kebiasaan dalam membuktikan. Norma bukti digunakan sebagai contoh bukti itu dengan kemungkinan konflik hukum. Ketentuan hukum materiil dipisahkan dari fom1iil dengan landasan penyelesaian secara domestik. Tekanan agar tak stagnan atau kaku dipraktekkan yang dipersamakan dengan kebiasaan intemasional. Sehingga bukti berisi norma yang sama dengan bukti elektronik agar diterima di peradilan. Landasan hukum dengan kecepatan, sederhana dan biaya ringan ditegakkan dengan asas asosiasi dengan penggabungan norma hukum dan kebiasaan yang tak bertentangan dengan konstitusi. Permasalahan hukum itu timbul oleh unsur stagnan atau kaku secara internal. Dengan ketentuan yang umum menggabungkan unsur hukum dan kebiasaan, pengetahuan umum tentang ketentuan hukum umum secara universal dapat menyelesaikan konflik hukum dengan normanya. Doktrin Roscoe Pound dimodifikasi oleh Doktrin Bapak Mochtar Kusumaatmadja tentang pembangunan dengan sarana perubahan, sarana yang digunakan belum mengarahkan kegiatan dengan hak individu yang melekat pada setiap orang untuk mengajukan bukti karena bimbingan diperlukan. Penyetaraan kedua frasa itu secara fungsional akan menghambat 15 pembaruan ketika ketentuan hukum yang kaku mengalami modernisasi dengan unsur asing. Hak individu secara perorangan memudahkan eksploitasi di peradilan dengan unsur paksaan atau pembatalan. IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perbaikan permohonan dan menjatuhkan putusan Uji Materi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan materi muatan frasa ketentuan hukum dan kebiasaan intemasional pada Pasal 18, ayat (2), Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bertentangan dengan U.U.D. Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai ketentuan hukum umum. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1999) sebagaimana mestinya. 4. Jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Akhirnya, Pemohon sebagai Pencari Keadilan yang berharap perubahan hubungan secara horisontal berdasarkan budaya yang tak tertulis dan tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan kebijaksanaan. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Nomor 399/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst; - Lampiran Fotokopi Visa Elektronik atau bukti elektronik dengan terjemahannya; - Lampiran Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor 338/B/IV/2024/Sek.Sanggar; 16 - Lampiran Fotokopi Formulir Bank BTN terkait Biaya Pendaftaran Gugatan di PN Jakarta Pusat - Lampiran Fotokopi Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5243/PAN/W.10.U1/HK2.4/5/2026 bertanggal 5 Mei 2026 perihal Permohonan Penjelasan; - Lampiran Fotokopi Surat Permohonan Peninjauan Kembali Prodeo Murni Nomor 399/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertanggal 27 Juni 2023; - Lampiran Fotokopi Tiket Penerbangan; - Lampiran Surat Keterangan Domisili atas nama Donaldy Christian Langgar. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 17 Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882, selanjutnya disebut UU 37/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon pada hari Senin, 20 Juli 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki dan memperjelas kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 20 Juli 2026, hlm. 7-16]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan dengan batas waktu penyerahan perbaikan permohonan pada tanggal 3 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB. Ihwal batas waktu dimaksud, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2026 pukul 09.49 WIB. Di samping itu, Pemohon juga menyampaikan perbaikan permohonan kedua melalui e-mail pada tanggal 27 Juli 2026 pukul 10.10 WIB serta kembali menyampaikan perbaikan permohonan ketiga melalui e-mail pada tanggal 28 Juli 2026 pukul 09.07 WIB. Terhadap fakta hukum perbaikan permohonan yang disampaikan 3 (tiga) kali oleh Pemohon, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025 bahwa perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama dalam tenggang waktu yang ditentukan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan dengan menggunakan perbaikan permohonan yang pertama kali diterima 18 Mahkamah, yaitu perbaikan permohonan yang disampaikan pada tanggal 27 Juli 2026, pukul 09.49 WIB. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan dan hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus. Bahkan, sebelum menguraikan ihwal keempat hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal 19 identitas Pemohon. Namun demikian, sekalipun secara formil permohonan telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian keterpenuhan syarat formil permohonan tidak hanya sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian materiil oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 18 ayat (2) UU 37/1999 atau frasa “ketentuan hukum dan kebiasaan internasional” dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU 37/1999 yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (posita), apabila dicermati lebih lanjut, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon justru menguraikan hal-hal di antaranya terkait visualisasi bukti elektronik, salinan putusan asli yang tidak diberikan pengadilan, dan asas penyelesaian konflik hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, ihwal pokok yang seharusnya diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) adalah uraian yang jelas dan memadai berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dengan tidak adanya atau ketidakjelasan uraian terkait hal tersebut menyebabkan Mahkamah tidak dapat menilai ada-tidaknya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Padahal, uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian norma undang-undang untuk dapat dinilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas terhadap norma yang dimohonkan pengujian. Termasuk dalam hal ini, pemaknaan yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana dicantumkan dalam rumusan petitum angka 2 yakni “ketentuan hukum umum” tidak 20 diuraikan pengertian, ruang lingkup, dan permasalahannya secara jelas dan komprehensif dalam posita permohonan a quo. [3.3.5] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 1. …; 2. Menyatakan materi muatan frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional pada Pasal 18, ayat (2), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bertentangan dengan U.U.D. Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai ketentuan hukum umum. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1999) sebagaimana mestinya. 4. …. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum pada angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional pada Pasal 18 ayat (2) UU 37/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, namun Pemohon tidak mencantumkan Nomor dan Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia serta Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan tidak secara lengkap menyebutkan dengan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Di samping itu, dengan rumusan petitum demikian Mahkamah tidak dapat memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Pemohon, karena jika rumusan petitum dimaksud dikabulkan oleh Mahkamah, justru akan merusak konstruksi norma Pasal 18 ayat (2) UU 37/1999. Selain itu, rumusan petitum Pemohon pada angka 3 yang memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1999) sebagaimana mestinya adalah tidak lazim dan merupakan rumusan petitum yang tidak dapat dipahami secara jelas. Oleh karena itu, kedua rumusan petitum demikian adalah rumusan petitum yang tidak lazim dalam permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena uraian alasan-alasan permohonan (posita) tidak secara jelas menguraikan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian serta 21 rumusan petitum yang tidak lazim, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 22 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi 23 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari