263/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 263/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Lembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT, yang diwakili oleh: 1. Nama : Aqrobin AM Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 37 Kalianda, Lampung Selatan 2. Nama : Johan Alamsyah, S.E. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Perum Permata Biru Blok CC-2 Nomor 3, Sukarame Baru, Sukarame, Bandar Lampung 3. Nama : Fitri Nur Asiah Kusuma Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Taman Sari Dusun III RT 06 Hajimena, Natar, Lampung Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 268/PUU/PAN.MK/ 2 AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2025 dengan Permohonan Nomor 263/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Bukti P-8), yang menyatakan sebagai berikut: Ayat 3: “Anggota Forkopimda Provinsi Dan Forkopimda Kabupaten/Kota Terdiri Atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia Di Daerah.” 8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU Peraturan Daerah yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf 4 a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). 9. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. 10. Bahwa dalam pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (ne bis in idem). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Berkenaan dengan ne bis in idem Pasal 60 UU MK terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. In casu permohonan a quo memiliki objek pengujian yang baru pertama kali diajukan serta kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal yang berkaitan sebelumnya, sehingga permohonan a quo tidak ne bis in idem dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 5 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 6 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undangundang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e. dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 3. Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: 3.1 Kualifikasi sebagai Para Pemohon  Bahwa para Pemohon berkualifikasi sebagai badan hukum privat berupa organisasi non-pemerintah yang dibuktikan dengan akta pendirian dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006024.AH.01.07. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan hukum Perkumpulaan Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat tertanggal 29 Mei 2019. [Bukti P-3]. 7  Bahwa para Pemohon adalah organisasi independen, nirlaba, non- partisan, yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, non diskriminasi, yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berperan sebagai mitra pemerintah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 AD/ART.  Bahwa visi atau tujuan dari para Pemohon adalah kepedulian pada sosial kemasyarakatan, Pendidikan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Hak Asasi Manusia, Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Pembangunan, serta terwujudnya masyarakat yang demokratis dan sejahtera, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 AD/ART para Pemohon.  Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, para Pemohon dalam Pasal 4 AD/ART nya memiliki misi, yakni: 1) Melaksanakan Penyuluhan Terhadap Pendiidkan, Pelatihan, Lingkungan Hidup dan Sosial, Ekonomi Pembangunan, Kegiatan Anti Korupsi; 2) Melakukan Riset, Investigasi, dan Edukasi terhadap kegiatan yang berdampak pada lingkungan; 3) Melakukan Advokasi dan kampanye perlindungan lingkungan berbasis data dan hukum; 4) Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya alam; 5) Melakukan Publikasi dan Komunikasi lingkungan melalui media, diskusi dan forum publik; [Bukti P-5].  Bahwa keberadaan organisasi para Pemohon sudah banyak sekali melakukan upaya mulai dari pendampingan, dan pengkajian untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, keadilan, serta melindungi hak-hak Masyarakat untuk mencapai visi kelembagaannya.  Bahwa Para Pemohon berdasarkan Pasal 32 ayat 3 tentang Peraturan Organisasi “Secara umum Ketua, Sekertaris dan Bendahara berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat”.  Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh: Ketua LSM, yakni Ketua Sdr. Aqrobin Am, Sekertaris yakni Sdr. Johan Alamsyah dan Bendahara yakni Sdr. Fitri Nur Asiah Kusuma, berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006024.AH.01.07. Tahun 2019 tentang 8 Pengesahan Pendirian Badan hukum Perkumpulaan Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat tertanggal 29 Mei 2019. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 3.2 Kerugian Konstitusional Pemohon  Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, utamanya hak warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, serta mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang berdasarkan pada keadilan.  Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, (Bukti P-7).  Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusionl yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan a quo selengkapnya berbunyi: a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.  Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut: 9 - Pertama, Hak Konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. dirugikan oleh berlakunya Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 karena para Pemohon dalam hal ini mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat yang kedudukannya telah secara resmi diakui oleh negara berdasarkan yang kemudian juga merupakan warga negara Indonesia, yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan dapat diperlakukan sama dimata hukum, namun karena di berlakukannya Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 para Pemohon dibatasi haknya untuk melakukan tindakan apabila terdapat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan aturan aturan undang-undang, tindakan yang salah satunya dilakukan guna membela kepentingan masyarakat, namun karena adanya lembaga pengawasan yang masuk dalam ruang pemerintahan yang menjadikan laporan atau pengusulan ataupun koreksi yang dilakukan Para Pemohon tidak ditindaklanjuti. - Kedua, Hak Konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. dirugikan oleh berlakunya Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 karena para Pemohon dalam hal ini mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat yang memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, dan pengawas kebijakan publik, serta penyalur aspirasi masyarakat, namun telah dibatasi hak nya untuk turut serta dalam penegakan hukum dalam jalannya pemerintahan serta turut serta dalam mengontrol kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya pihak lembaga yudikatif (kejaksaan) dan kepolisian yang masuk dalam ruang forum koordinasi pimpinan daerah yang telah membatasi ruang gerak para pemohon untuk melaksanakan hak kolektif tersebut dalam mengawasi dan memberi sanksi kepada 10 Pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi atau segala sesuatu kebijakan pemerintah yang dapat merugikan masyarakat. Keberadaan lembaga negara yakni kejaksaan dan kepolisian yang masuk di dalam ruang forkopimda telah memberikan peluang situasi dan kondisi pencampuran kepentingan atau conflict of interest. - Ketiga Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dirugikan oleh berlakunya Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 karena dalam menjalankan tanggung jawabnya dimana Para Pemohon yang telah memiliki peran serta tanggung jawab untuk mewujudkan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat, dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah namun telah dibatasi haknya oleh pihak lembaga kejaksaan maupun pada tingkat kepolisian yang mana ketika para Pemohon melakukan observasi dilapangan, keberadaan para Pemohon diabaikan dan dianggap sebagai musuh dan seringkali di anggap ikut campur tangan, hal tersebut sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya laporan laporan dari para Pemohon namun laporan tersebut hingga saat ini tidak menemukan titik terang ataupun tidak adanya transparansi dalam menindaklanjuti laporan-laporan yang telah dibuat.  Bahwa keberadaan Forkopimda justru berpotensi mengurangi independensi pemerintah daerah karena melibatkan unsur Polri, dan Kejaksaan yang secara struktural berada di bawah komando pusat. Hal ini dapat dipandang tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah, Dengan dilibatkanya pihak Polri dan kejaksaan dalam forkopimda tersebut telah membatasi ruang dalam pengawasan para pemohon terhadap kebijakan pemerintah sebab keputusan daerah bisa terpengaruh oleh kepentingan institusi vertikal yang bukan bagian dari pemerintahan daerah, Akibatnya keberadaan kejaksaan dan POLRI dalam Forkopimda dapat dianggap mengaburkan batas kewenangan antara pusat dan daerah. 11  Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, para pemohon yang tergabung dalam satu wadah suatu organisasi independen dari pemrintah yakni Lembaga Swadaya Masyarakat, yang dibentuk secara sukarela dengan tujuan berpastisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para pemohon memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegak hukum lainnya agar tidak bertindak melampaui tugas atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang;  Sebagai lembaga yang juga diberikan kewenanangan mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik agar sesuai dengan kepentingan masyarakat para pemohon memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;  Bahwa para Pemohon juga sering berinteraksi dengan pemerintah daerah dan sering menemukan praktik Forkopimda yang menghambat transparansi pelaksanaan kebijakan, seperti sering terjadinya pengeloalaan anggaran oleh pemerintah daerah yang tidak dibahas bersama dengan legislatif, sehingga peran Forkopimda dalam hal ini juga tidak berjalan dengan maksimal dan baik.  Bahwa para Pemohon juga sering melakukan pemantauan terhadap kinerja, kebijakan, dan pengimplementasian program pemerintah di daerah. Dengan sering ditemukannya praktik KKN oleh Pemerintah daerah atau pelaksana di dalam kebijakan pemerintah daerah, yang kemudian para Pemohon menindaklanjuti temuan tersebut dengan pihak lembaga Penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan, namun penegak hukum seolah tutup mata. Sehingga para Pemohon berpendapat, Jika aparat penegak hukum yang dilibatkan didalam forum kerja sama daerah maka akan timbul penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. Hubungan keharmonisan yang terbentuk didalam ruang kerja seperti forkopimda antara lembaga pemerintahan dengan lembaga penegak hukum akan dapat menimbulkan conlik of interest dalam melakukan proses hukum.  Bahwa oleh berlakunya Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014, dengan norma yang kabur yakni tidak adanya penjelasan sebatas mana peran pihak 12 kepolisian dan kejaksaan didalam forkopimda mengakibatkan penyelahgunaan kewenangan yang dilakukan lembaga penegak hukum tersebut.  Bahwa karena tujuan utama para Pemohon yang terbentuk dalam suatu lembaga swadaya masyarakat adalah untuk Memberikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, juga sebagai Penyalur aspirasi masyarakat, sehingga para Pemohon senantiasa merasa memiliki tanggung jawab moral, para Pemohon juga secara aktif terlibat terkait isu-isu hukum yang berkaitan dengan konstitusi negara, termasuk mengenai peran lembaga negara, dengan demikian Para Pemohon memiliki kepentingan yang kuat untuk menjaga integritas nilai-nilai konstitusional negara.  Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya penjelasan Pasal 26 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.  Bahwa norma ini juga secara sebstantif telah bersebrangan dengan prinsip dalam sistem pemerintahan Indonesia yakni dalam konsep pemisahan kekuasaan negara. Peran Lembaga Yudikatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana seharusnya lembaga yudikatif bersifat independen dan terbebas dari intervensi pemerintah. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan. Namun didalam pengimplemnetasiannya, Kejaksaan yang juga secara tegas terletak dalam ranah eksekutif telah menciptakan ambiguitas terkait posisi Kejaksaan, karena di satu sisi Kejaksaan berada di bawah eksekutif namun di sisi lain terhubung dengan tugas yudikatif sehingga akan menimbulkan berbagai konflik kepentingan.  Bahwa hal tersebut juga menunjukkan adanya kompleksitas hubungan kejaksaan dengan eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga pemerintahan, dimana dalam pelaksanaannya Kejaksaan juga sering kali menimbulkan beberapa 13 permasalahan yang melibatkan interaksi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika peran kejaksaan di dalam forkopimda diperlukan adanya upaya lebih lanjut untuk reposisi untuk memperbaiki sistem peradilan yang adil dan efektif agar dapat berfungsi dengan baik.  Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat dan terhadap kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada dibawah Lembaga Eksekutif di dalam forkopimda juga akan menimbulkan keberpihakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Ketidaksesuaian memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia akan menciptakan problematika bagi lembaga kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian Negara, dimana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.  Bahwa Kepolisian dan Kejaksaan merupakan alat penegak hukum yang sifatnya independen terhadap penegakan hukum, ketika masuk didalam susunan dalam FORKOPIMDA, akan ada hubungan perasaan enak atau tidak enak apalagi ketika menyangkut temuan permasalahan hukum, dan faktanyapun dilapangan dibeberapa daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan bahkan turut menganggarkan dalam APBDnya untuk pembangunan gedung-gedung dan pemberian fasilitas- fasilitas kantor baik di Kejakasaan maupun di Kepolisian. Yang sesungguhnya Kejaksaan maupun Kepolisian sebagai Lembaga vertikal yang memiliki anggaran tersendiri.  Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 26 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 serta penjelasan Pasal tersebut telah berdampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Keterlibatan Para Pemohon ini menjadi bukti kepedulian Para Pemohon terhadap sistem pemerintahan di Indonesia dan hak 14 konstitusional warga negara. Pemohon berkeyakinan kuat bahwa hak- hak konstitusional warga negara dapat diperjuangkan melalui jalan permohonan konstitusional di Mahkamah Konstitusi dalam rangka melawan indikasi-indikasi hadirnya conflict of interest atau konflik kepentingan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. III. ALASAN PERMOHONAN A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (Tidak Ne bis in idem) 1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” 2. Bahwa pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum pernah diujikan sebelumnya. B. KAITAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL (causal verband)  Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal a quo telah merubah prinsip terhadap pembagian peranan dan fungsi pembagian kekuasaan di dalam pemerintahan Indonesia, sehingga tujuan negara untuk menciptakan checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) didalam pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal, yang disebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terpusat pada satu pihak.  Bahwa Norma Pasal 26 ayat (3) UU nomor 23 Tahun 2014 bersifat kabur (vague norm), tidak menjelaskan kewenangan, fungsi, mekanisme kerja, dan pertanggungjawaban Forkopimda. Kekaburan norma berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, inervensi 15 Kepolisian, dan Kejaksaan dalam urusan pemerintahan sipil daerah. Potensi ini mengancam ruang gerak dan peran Pemohon dalam melakukan kontrol sosial.  Bahwa Kerugian Pemohon terjadi akibat langsung dari berlakunya Pasal 26 UU ayat (3) UU nomor 23 Tahun 2014. Tanpa adanya norma tersebut, tidak akan terbentuk forum Forkopimda yang mempertemukan kekuasaan eksekutif, legislatif, Polri, dan kejaksaan dalam satu forum yang bersifat politis, sehingga tidak menimbulkan penyempitan ruang demokrasi dan pengawasan masyarakat.  Bahwa Forkopimda kerap menjadi ruang tertutup yang menentukan arah kebijakan strategis daerah tanpa mekanisme partisipasi publik. Akibatnya, hak atas informasi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi terhambat.  Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal a quo, hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi aktif dan perlakuan yang sama terhadap jalannya pemerintahan sebagaimana dijamin melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, begitu pula hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin melalui Pasal 28Cayat (2) UUD 1945, dan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak dapat terwujud.  Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon di atas bersifat aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran dapat dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 26 ayat (3) UU No 23 tahun 2014. Dan diyakini apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak lagi terjadi.  Bahwa dengan demikian para pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk 16 mengajukan permohonan pengujian UU No 23 tahun 2014 terhadap UUD NRI 1945. C. KEBERADAAN SERTA PERAN KEJAKSAAN, POLRI DIDALAM FORKOPIMDA BERDAMPAK NEGATIF PADA CHECK AND BALANCES DALAM TATANAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.  Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai keberadaan lembaga kejaksaan. Namun salah satu fungsi kejaksaan adalah menjalankan quasi yudikatif, dan didalam forkopimda peran kejaksaan justru berada di ranah eksekutif juga merupakan bagian dari Yudikatif.  Bahwa dinamika yang disebabkan adanya relasi antara Lembaga eksekutif dan yudikatif kerap mengalami dinamika, terutama dalam konteks politik hukum. Interaksi keduanya tidak selalu berjalan mulus, karena dipengaruhi oleh situasi politik. Sesuai prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945), Yudikatif wajib menjaga jarak aman dari intervensi politik agar putusan yang dihasilkan objektif.  Hubungan yang harmonis antara yudikatif dan eksekutif mendorong terciptanya pemerintahan yang adil dan transparan. Namun, gesekan atau konflik bisa menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. D. FAKTA SOSIOLOGIS DAN PERISTIWA FAKTUAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DIDALAM FORUM FORKOPIMDA.  Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya mengenai keberadaan yang lembaga pengawasan Kejaksaan, Polri yang juga masuk didalam forum kerja sama daerah atau turut serta didalamnya akan berdampak pada sistem pengawasan yang lemah, yang disebakan oleh struktur organisasi pemerintahan yang tidak jelas dan Penyimpangan dalam Struktur Organisasi.  Sistem pengawasan yang lemah dalam birokrasi dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang kesalahan dalam pengelolaan sumber daya, korupsi, penurunan kualitas pelayanan publik, dan ketidakadilan. Penyebab utama dari lemahnya sistem pengawasan meliputi kurangnya mekanisme pengawasan yang jelas, seperti melibatkan lembaga 17 lembaga Kejaksaan, Polri dalam forum kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagai lemabaga eksekutif.  Bahwa para Pemohon berpendapat jika dibutuhkan adanya Pengawasan didalam forum kerja sama daerah haruslah dibentuk atau melibatkan pengawasan internal, dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga atau unit yang ada di dalam struktur pemerintahan itu sendiri, Tujuan dari pengawasan internal adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan proses administratif berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, Pengawasan internal seperti melibatkan audit dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya.  Bahwa jikapun diperlukannya untuk melibatkan lembaga pengawasan dalam jalannya pemerintahan daerah, lembaga tersebut harus berada di dalam pengawasan eksternal, lembaga yang seharusnya tidak masuk di dalam bagian atau barisan forum kerja tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap pemerintah, di mana Pengawasan eksternal yang bertujuan untuk memberikan pengawasan tambahan terhadap kinerja pemerintah, dapat mendukung transparansi, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi dapat berjalan secara maksimal.  Misalnya terhadap contoh kasus yang dihadapi para Pemohon, ketika melakukan laporan pengaduan kepada kejaksaan terkait Kerugian Negara antara lain: a. Perkembangan dan Informasi Laporan Pengaduan pada tanggal 14 Januarai 2025 dengan Nomor B-253/L.8.5/FS/01/2025. Yang kemudian diteruskan dengan Laporan kepada Kejakasaan RI. b. Pengaduan kepada Kejaksaan Agung RI terkait Kerugian Negara BMBK Provinsi Lampung sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2023, pada tanggal 22 Januari 2025 dengan Nomor R- 262/F.2/F.d.1/01/2025. c. Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Kerugian Negara Akibat Penyimpangan dan Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung Anggaran 18 Tahun 2024, pada tanggal 29 Oktober dengan Nomor: B- 6864/L.8.5/Fs/10/2025. d. Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Kerugian Negara Akibat Peyimpangan dan Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Anggaran Tahun 2024, pada tanggal 29 Oktober 2025, dengan Nomor: B- 6866/L.85/Fs/10/2025. e. Print out Pengumuman Pengamanan Pembangunan Strategis Kegiatan Pembangunan GOR INDOOR Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. (untuk membuktikan lembaga pengawasan yang juga masuk didalam kerjasama daerah/pemerintah daerah). (Bukti P-9). f. Lampiran Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/395/B.I/HK/2015 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Lampung. (Bukti P-10) g. Lampiran Surat Keputusan Pihak-Pihak dalam FORKOPIMDA: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.44/2025 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (https://kesbangpol.kaltimprov.go.id/storage/informasidatas/FMMdq GExjVao5oHXAspGuj3dP0Eesjyl7YZ2ayc2.pdf) (Bukti P-10) Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh para Pemohon kemudian dilaporkan kepada lembaga pengawasan, namun hingga detik ini tidak ada tindakan lanjut serta penanganan secara transparansi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan proyek pemerintah. Hal tersebut membuktikan hubungan kerja serta kedekatan sebagaiman diatur dalam forkopimda yang terbentuk antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan akan menyebabkan sulitnya laporan atau aduan masyarakat dapat diproses atau ditindaklanjuti. E. BERLAKUNYA KETENTUAN DALAM PASAL 26 ayat (3) UU TENTANG PERATURAN DAERAH MELANGGAR BATASAN PASAL TENTANG POLRI dan KEJAKSAAN).  Tugas Pokok Kejaksaan RI 19 Kejaksaan RI memiliki tugas pokok yang bersifat mendasar dalam pelaksanaan kekuasaan negara, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Tugas pokok ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penuntutan hingga pengawasan pelaksanaan hukum. 1. Melaksanakan Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Kejaksaan bertanggung jawab atas proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan. Kegiatan ini mencakup penyampaian dakwaan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. 2. Menyelenggarakan Tugas Lain Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Selain penuntutan, Kejaksaan dapat melaksanakan tugas tambahan yang diatur dalam undang-undang, termasuk memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah dan bertindak atas nama negara dalam perkara perdata atau tata usaha negara. 3. Mengawasi Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Hukum Kejaksaan juga berfungsi sebagai pengawas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku, menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dalam pelaksanaan tugas pemerintah.  Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berikut adalah tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): 1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum secara adil dan profesional. 3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. 4. Mencegah dan menangani tindak kejahatan Berdasarkan atas apa yang telah dijelaskan di atas mengenai tugas dan fungsi Kejaksaan dan Kepolisian dalam sistem ketatanegaraan sudah sepatutnya keberadaan Pihak Institusi tersebut terpisah dan tidak ada dalam satu forum dalam susunan kerja sama daerah agar tidak menimbulkan 20 konflik kepentingan didalamanya, serta intitusi dalam melakukan pengawasan dapat berjalan secara maksimal tanpa pengaruh dari pihak manapun. PETITUM Berdasar fakta, atas uraian dan alasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksan perkara a quo memutus secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Institusi Kejaksaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dikeluarkan Keberadaannya dari dalam FORKOPIMDA atau dikeluarkan dari Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 4. Menyatakan Institusi POLRI baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dikeluarkan Keberadaannya dari dalam FORKOPIMDA atau dikeluarkan dari Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 5. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum = Bukti P-4; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Organisasi = Bukti P-3; 3. Bukti P-3 : Fotokopi SK Kemkumham RI mengenai pengesahan pendirian LSM Pro Rakyat = Bukti P-1; 21 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda lapor Keberadaan mengenai LSM Pro Rakyat = Bukti P-2; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LSM Pro Rakyat = Bukti P-3; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan organisasi LSM Pro Rakyat; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 = Bukti P-5 dan Putusan MK RI Nomor 34/PUU-XI/2013; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah = Bukti P-6; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Bukti Lampiran laporan-laporan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Ikhtisar Putusan No. 005/PUU-IV/2006; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 22 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2014), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan Pemohon (posita) dan petitum permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Januari 2026, hlm. 4-14]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026, pukul 09.42 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 23 Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, permohonan Pemohon pada bagian posita tidak menguraikan secara jelas adanya pertentangan antara Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 dengan UUD NRI Tahun 1945 [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 10 s.d. hlm. 15]. Pemohon lebih menguraikan mengenai kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan argumentasi mengenai keberadaan kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berdampak negatif terhadap prinsip checks and balances dalam kebijakan pemerintah daerah, serta anggapan bahwa keterlibatan lembaga penegak 24 hukum dalam forum tersebut menyebabkan lemahnya sistem pengawasan dan potensi konflik kepentingan. Namun, uraian posita tersebut tidak dikonstruksikan sebagai argumentasi konstitusional yang menunjukkan secara jelas bahwa norma Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga hanya mengemukakan fakta-fakta di lapangan berupa contoh kasus konkret yakni mengenai laporan pengaduan yang disampaikan kepada lembaga pengawasan yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti secara transparan, yang menurut Mahkamah hal tersebut merupakan persoalan implementasi hukum dan efektivitas penegakan hukum, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang. Terlebih lagi, Pemohon hanya menguraikan tugas pokok kejaksaan dan tugas serta fungsi Polri tanpa disertai analisis konstitusional atau argumentasi yang menjelaskan mengapa pengaturan Forkopimda dalam Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, posita yang demikian menurut Mahkamah merupakan deskripsi normatif yang berdiri sendiri dan tidak menegaskan persoalan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Bahwa begitu pula pada bagian petitum permohonan Pemohon angka 2, Pemohon memohon agar Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, pada petitum angka 3 dan angka 4, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan agar institusi kejaksaan dan Polri, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dikeluarkan dari Forkopimda atau dikeluarkan dari ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 15]. Petitum yang demikian menurut Mahkamah adalah petitum yang tidak lazim dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa sebenarnya yang menjadi kehendak atau permohonan Pemohon. Di satu sisi, Pemohon seolah-olah menghendaki pembatalan norma secara keseluruhan, akan tetapi di sisi lain Pemohon juga menghendaki perubahan atau pengurangan muatan norma dengan tetap mempertahankan keberlakuan Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014, namun memohon agar institusi kejaksaan dan Polri, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dikeluarkan dari Forkopimda atau dikeluarkan dari ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014. Dalam kaitan ini, petitum yang demikian menurut Mahkamah bukan hanya kontradiktif, tetapi juga kabur karena tidak memberikan petitum alternatif sehingga tidak dapat dipastikan apakah Pemohon menghendaki penghapusan norma, 25 pembatasan norma, atau rekonstruksi norma. Oleh karena itu, dengan ketiadaan pilihan (alternatif) dalam petitum permohonan Pemohon, menurut Mahkamah petitum tersebut tidak memenuhi kejelasan dan kepastian hukum, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c UU MK serta Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7/2025. Dengan demikian, menurut Mahkamah petitum Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan tidak adanya kesesuaian antara bagian yang menjelaskan alasan permohonan dan petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) karena tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 26 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga puluh, bulan Januari , tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 27 ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar