262/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 262/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Sahdan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Teraluba RT 015/RW 006 Desa Teraluba Kec. Ambalawi Kab. Bima Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Abdul Majid Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Bintang Raya BTN BHP Blok F3/NO 18 Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi Kab, Lombok Barat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Moh. Abied Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Lepadi, RT 002/ RW 001 Desa Lepadi, Kec. Pajo, Kab. Dompu Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon III 4. Nama : Rizcy Pratama Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Dorebara Utara RT 007-RW 004 Desa Dorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon IV Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 267/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 262/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 18 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026, pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 3 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undangundang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2025, berunyi: Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa permohonan pengujian yang dilakukan oleh para Pemohon adalah permohonan pengujian materil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2025, bahwa obyek pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti Dan Abolisi yang berbunyi: Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. terhadap 4 Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 14 ayat (2); 6. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan dijamin dalamPasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang menegaskan prinsip kesamaan di depan hukum (equality before the law) bagi semua warga negara, tanpa membedakan status, serta kewajiban untuk taat pada hukum dan pemerintahan. Ini berarti setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, serta harus mematuhi peraturan yang berlaku tanpa terkecuali. 7. Bahwa Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum. Negara hukum inheren dengan negara yang memberikan Jaminan terhadap semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua warga negara dan kewajiban mereka untuk mematuhi hukum dan pemerintahan Disamping itu, secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in casu pengujian konstitusional Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik 5 Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti Dan Abolisi terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Keberadaan hak konstitusional warga negara itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembatasan terhadap kekuasaan negara yang bermuara pada satu titik, yaitu bagaimana mewujudkan hal yang dijamin oleh konstitusi itu didalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari. Sebagaimana dikatakan Thomas Paine, sesuatu yang disebutkan dalam konstitusi tetapi tidak tampak dalam praktik sama artinya dengan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, suatu hak diakui dan dijamin oleh konstitusi ini baru dapat dikatakan benar-benar ada apabila ia benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari. Salah satu ukuran obyektif yang dapat digunakan untuk menilai terjelma-tidaknya pengakuan dan jaminan terhadap hak konstitusional itu di dalam praktik adalah ada-tidaknya mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional dimaksud, yaitu berupa jalan atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara untuk mempertahankan hak konstitusional apabila terjadi pelanggaran. Sementara itu, konteks pelanggaran terhadap hak konstitusional senantiasa berkenaan dengan pelanggaran oleh negara, maka upaya hukum untuk mempertahankan hak konstitusional dimaksud adalah upaya hukum terhadap pelanggaran yang terjadi karena perbuatan negara. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dimaksud sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan negara dilakukan melalui mekanisme peradilan in casu Mahkamah Konstitusi, pentingnya keberadaan mahkamah konstitusi dalam memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkandung didalam konstitusi benar-benar terlaksana dan tidak disimpangi dalam praktik kehidupan bernegara; [I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi: Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Penerbit Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hm. 151]; 6 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 4. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP) yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi dalam perkara a quo dalam perkara a quo; 7 5. Bahwa Pemohon juga merupakan warga negara yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima yang konsen memperjuangkan nilai-nilai konstitusionalisme yang terdapat dalam UUD NRI 1945 dalam kegiatan akademik sehari-hari baik diruang kelas maupun menghadiri seminar-seminar terkait isu-isu konstitusionalisme, negara hukum dan demokrasis. Sehingga para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma yang terdapat dalam konstitusi sejalan dengan konstitusi, sehingga norma itu mudah dijelaskan ke publik, bahwa negara tetap berjalan sesuai pada rel konstitusi itu sendiri. 6. Bahwa UUD NRI 1945 menjamin hak seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945) melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme dan hal inilah yang dilakukan Pemohon selama ini sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima mendiskusikan diruang-ruang kelas dan mimbar akademik serta mengikuti seminar-seminat berkenaan hukum, demokrasi dan konstitusi. 7. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP) yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti Dan Abolisi dalam perkara a quo. 8. Bahwa berlakunya Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang berbunyi; “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang- orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman..” 9. Bahwa frasa “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana”, Frasa tersebut multitarfsir serta mengandung ketidakpastian hukum 8 sehingga oleh karenanya keberlakuan norma tersebut para Pemohon Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta persamaan terhadap hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Bahwa para Pemohon memandang norma Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti Dan Abolisi yang menyatakan: Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.." 11. Terhadap frasa “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana” frasa norma a quo menimbulkan ancaman bagi independensi kekuasaan kahakiman karena Kewenagan Presiden memberi amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Konstitusi (vide: UUD 1945 adalah Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, ternyata dalam pemberlakuannya Presiden dengan sangat mudah dan serampangan memperluas lingkup dari ketentuan yang telah diatur oleh norma konstitusi Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 a quo; 12. Bahwa sebenarnya lingkup Kewenangan Presiden memberi memberi amnesti dan abolisi, khususnya pada frasa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”. Kemudian diatur lebih lanjut dalam norma a quo, ditegaskan dalam amnesti dan abolisi Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang berbunyi; “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang- orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman”. Khususnya pada frasa “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi 9 amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana”. Maka terkait keberlakuan frasa tersebut maka para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat dari berlakunya norma a quo. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon:  Kehilangan hak konstitusional atas Kepastian Hukum Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Mengalami kerugian nyata (actual loss) berupa terjadinya hal yang menunjukkan adanya jarak apa yang kami peroleh di ruang kelas yang diajarkan dan realitas yang terjadi lapangan;  Mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena keberadaan norma dalam pasal a quo memberikan kekuasaan yang besar pada presiden. Sejatinya kekuasaan Presidn untuk memberikan amnesti dan abolisi harus menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya 13. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi. 14. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 15. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya norma a 10 quo. Khususnya dengan adanya Frasa “Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana” menciptakan anomali hukum, Mengaburkan makna frasa “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana” serta memberikan celah bagi Presiden untuk melakukan pelemahan terhadap indepensi Lembaga negara khususnya Lembaga yang berfungsi sebagai penyeimbang cabang kekuasaan negara seperti eksekutif dan legislatif. Pelemahan independensi tersebut terutama menyasar Lembaga yudisial; Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum sebagai bagian penting pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. 16. Bahwa oleh karena, Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang menyatakan: Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Norma tersebut tidak memenuhi prinsip konstitusionalisme dan negara hukum sebagai baian penting pembatasan kekuasaan dalam negara hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga terjadi pula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti, maka hal ini memberikan celah bagi kekuasaan Presiden untuk bertindak menurut keputusan sendiri, tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum itu sendiri (“This power to act according todiscretion for the public good, without the prescription of the law and sometimeseven against it, is that which is called prerogative”). hal demikian telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); dan Mengabaikan hak atas serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (vide Pasal 27 (UUD NRI Tahun 1945). 11 Sehingga pada akhirnya akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa para Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi telah berdampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik (khusus), aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa seluruh kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden harus berdasarkan kepada kehendak konstitusi dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Hal ini berarti, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam sistem demikian, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Negara pada dasarnya adalah organisasi kekuasaan dan kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk disalahgunkaan, maka kekuasaan negara itu harus dibatasi oleh dan melalui konstitusi. Merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, konsep negara hukum (rule of law) merupakan pemikiran yang dihadapkan (contrast) dengan konsep rule of man. Dalam modern constitutional state, salah satu ciri negara hukum (the rule of law atau rechtsstaat) ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. (Saldi Isra Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Perlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia Jakarta: Rajawali Pers, 12 2013 hlm. 73). Ajaran atau doktrin konstitusionalisme sebagai ajaran yang gagasan utamanya adalah kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan publik atau kekuasaan negara melalui penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan berdasar atas ketentuan konstitusi pula pelaksanaan kekuasaan itu ditentukan legitimasinya. Dalam alur penalaran ini pula gagasan yang mengkonstruksikan konstitusi (tertulis) sebagai hukum fundamental yang menjadi titik tolak pemikiran tentang pengujian konstitusionalitas undang-undang. Menurut Bede Harris bahwa doktrin atau ajaran konstitusionalisme merupakan “jantungnya hukum tata negara” tidaklah berlebihan karena konstitusionalisme adalah ajaran yang menekankan prinsip bahwa kekuasaan negara harus didefinisikan dan ditentukan batas-batasnya oleh hukum, sehingga sebagaimana halnya orang, pemerintahpun harus tunduk pada hukum (I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, Dan Perbandingan Dengan Negara Lain, Penerbit Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2018, hm.19). 3. Bahwa kewenangan Presiden haruslah diletakkan dalam doktrin klasik separation of powers, kekuasaan negara yang diberikan kepada lembaga- lembaga yang terpisah satu dengan lainnya dalam rangka menghindarkan terjadinya campur tangan yang satu terhadap yang lain, maka mekanisme checks and balances pasca perubahan UUD 1945 dianggap satu bagian tidak terpisah dari doktrin separation of powers atau pembagian kekuasaan negara. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat mutlak tanpa pengawasan. Trocker menyatakan bahwa: "... a growth of power corresponds a growth of control upon its exercise. This correlation is in inherent in what is often called the system of checks and balances" (terjemahan bebas: Pertumbuhan kekuasaan berkorelasi dengan pertumbuhan kontrol atas pelaksanaannya. Korelasi ini melekat dalam apa yang sering disebut sebagai sistem checks and balances (pengawasan dan keseimbangan)). 4. Bahwa Dengan dasar pikiran perubahan untuk menciptakan suatu kekuasaan pengawasan dan penyeimbang (checks and balances), salah satunya dengan Menyadari sepenuhya untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam 13 konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tidak hanya itu, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usa ha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”. 5. Bahwa menurut I Dewa Gede Palguna, ajaran atau teori Negara Hukum menekankan pada prinsip supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum. Dalam konteks kehidupan bernegara, prinsip itu diartikan bahwa kekuasaan Negara harus didefinisikan dan ditentukan batas-batasnya oleh hukum sehingga bukan hanya orang tetapi juga pemerintah pun harus tunduk pada hukum. (I Dewa Gede Palguna, 2013); Paham Negara Hukum ini menjadikan semua tindakan Lembaga penyelenggara Negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-XIII/2015 halaman 191 mengatakan tentang prinsip negara hukum, yakni: “Bahwa sejarah lahirnya pemikiran perihal hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil adalah sejarah perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Tujuannya ialah untuk mencegah lahir dan berkembangnya kekuasaan yang berkembang, pemikiran itu pun diserap ke dalam tiga substansi yang menjadi prinsip dasar negara hukum, yaitu (1) bahwa dalam negara hukum pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum; (2) bahwa dalam negara hukum berlaku legalitas formal; dan (3) bahwa dalam negara hukum, hukumlah yang memerintah, bukan orang”. 6. Bahwa sebagai hukum tertinggi Konstitusi menjadi acuan dalam membuat aturan-aturan di bawahnya dan menjamin hak asasi manusia serta pembatasan kewenangan negara terhadap warganya. Paham berkonstitusi merupakan paham konstitusionalisme yang mengatur hubungan pemerintahan dengan warga negara. Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri 14 merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada dibawah undang- undang dasar dapat diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. 7. Bahwa Undang-Undang Dasar kedudukannya bukanlah seperti undang- undang biasa. Konstitusi atau UUD tidak ditetapkan oleh Lembaga legislative biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Jika norma hukum yang terdapat dalam suatu undang-undang bertentangan dengan norma dasar yang terkandung didalam undang-undang dasar, maka ketentuan UUD itulah yang berlaku, sedangkan undang-undang harus memberikan jalan untuk dilaksanakan ketentuan hukum yang lebih tinggi itu (it prevails and the oridinary law must give away). 8. Bahwa sebagai hukum tertinggi Konstitusi menjadi acuan dalam membuat aturan-aturan di bawahnya dan menjamin hak asasi manusia serta pembatasan kewenangan negara terhadap warganya. Paham berkonstitusi merupakan paham konstitusionalisme yang mengatur hubungan pemerintahan dengan warga negara. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa: “Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara” (Jimly Asshiddiqie, 2011: 24). 9. Bahwa hubungan pemerintah dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah yang lain harus diatur dan dibatasi kewenangannya agar tidak menyebabkan kesewenangwenangan. Kesewenang-wenangan terjadi akibat adanya legitimasi kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Oleh karena itu maka legitimasi kekuasaan ini harus dibatasi dengan aturan-aturan yang jelas dan tidak multi tafsir. Seperti yang dikatakan oleh Ahli Sejarah Inggris Lord Acton bahwa “Power tends to 15 corrupt, absolute power corrupted absolutely” (kewenangan cenderung menyimpang, kewenangan yang absolut sudah dipastikan menyimpang). 10. Bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954, yang merupakan periode di mana Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer (tepatnya pada masa Demokrasi Liberal, 1950-1959. Pengaturan dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesi dan Abolisi berbeda dengan pengaturan UUD NRI Tahun 1945, yaitu terkait mekanisme pemberian amnesti dari presiden. Dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesi dan Abolisi dimaksud, Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi setelah mendapat nasihat tertulis dan Mahkamah Agung yang diminta terlebih dahulu oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sedangkan menurut UUD 1945 Pasal 14 ayat (2), pemberian amnesti Presiden harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengacu pada kondisi yang mengalami perubahan tersebut, amnesti dan abolisi seharusnya memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang yang sesuai dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945. 11. Bahwa terkait dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. UUD NRI Tahun 1945 hanya memberi panduan pertimbangan dari Lembaga lain kepada Presiden dalam memberikan abolisi dan amnesti. Sedangkan tata cara serta jangka waktu maupun penyelesaian permohonan abolisi dan amnesti belum ada pengaturan yang dapat menjadi dasar. Oleh karena itu, abolisi dan amnesti memerlukan pengaturan lebih lanjut. 12. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar” Hal ini berarti, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam sistem demikian, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 13. Bahwa dengan adanya Pemberian Amnesti, Abolisi, oleh Presiden kendatipun adalah hak prerogatif konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 16 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang bertujuan memberi pengampunan atau pemulihan hak, namun praktiknya menimbulkan permasalahan dimana Presiden dengan mudahnya dan secara serampangan memperluas sendiri makna norma a quo Pemberian amnesti, abolisi, sangat jelas bertentangan dengan Supermasi Hukum (Supremacy of Law) baik secara normatif dan empirik bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, bukan dengan kekuasaan.Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan bahwa pemberian rehabilitasi oleh Presiden dapat menjadi tindakan yang "serampangan" jika tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat, terutama dalam kasus yang proses hukumnya belum tuntas perdebatan tentang intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, terutama jika digunakan untuk kepentingan politik praktis, bukan hanya keadilan, karena bisa mencederai independensi hakim dan kepastian hukum; Pengaturan secara terperinci kekuasaan Presiden dalam UUD NRI Tahun penting untuk membatasi agar Presiden tidak berbuat melampaui wewenang atau bertindak sewenang-wenang. 14. Bahwa Presiden menggunakan kewenangannya dengan memberikan, grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi kewenangan besar ini sangat mudah disalahgunakan oleh Presiden. Sehingga Kontroversi seputar kewenangan Presiden dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi tidak terhindarkan dan akan selalu menjadi diskursus penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Sejatinya kewenangan tersebut dijalankan secara transparan, proporsional, dan didukung mekanisme pengawasan yang kuat, keberadaannya dapat menjadi penyeimbang, bukan pengganggu independensi peradilan. 15. Bahwa kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi, amnesti dan rehabilitasi kembali menjadi perbincangan publik setiap kali muncul keputusan yang dianggap menimbulkan implikasi besar terhadap proses peradilan. Dua kewenangan ini, meski jarang digunakan, memiliki dampak signifikan karena dapat menghapus atau memulihkan status seseorang yang sebelumnya telah diputus bersalah oleh pengadilan. Pertanyaannya: sejauh mana kewenangan tersebut masih sejalan dengan prinsip independensi peradilan? 17 16. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden diberi beberapa bentuk hak prerogatif, termasuk Grasi, Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi. Abolisi merupakan penghentian proses peradilan terhadap seseorang, sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan martabat, nama baik, atau hak seseorang yang sebelumnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kedua kewenangan ini tidak berdiri sendiri; Presiden harus mempertimbangkan pendapat dari DPR untuk mengeluarkan keputusan tersebut. 17. Pengaturan model “check and balance” ini secara normatif dimaksudkan agar Presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Namun dalam praktiknya, setiap pemberian Amnesti dan Abolisi, sesungguhnya tetap membuka ruang perdebatan public in casu termasuk Para Pemohon mempersoalkan mengenai batas intervensi eksekutif ke ranah yudisial terkait dengan pasal a quo yang dimohonkan uji Materill. 18. Bahwa Independensi Peradilan dan Kekhawatiran Intervensi –Independensi peradilan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Ketika Presiden memberikan abolisi atau rehabilitasi, sebagian pihak berpendapat bahwa tindakan itu berpotensi mencederai kewenangan hakim karena keputusan pengadilan bisa dianggap tidak final. 19. Bahwa Independensi dan imparsialitas merupakan konsep yang mengalir dari doktrin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 20. Bahwa Kritik umumnya muncul dalam dua bentuk: pertama, kemungkinan politisasi. Ada kekhawatiran bahwa keputusan Presiden dapat dipengaruhi kepentingan politik atau tekanan publik, bukan semata-mata pertimbangan keadilan. Kedua, mengurangi efek jera atau kepastian hukum. Jika putusan pengadilan dapat dibatalkan atau dipulihkan oleh keputusan politik, hal ini dianggap dapat mengurangi kepastian hukum dan mengganggu fungsi lembaga peradilan. Namun, ada juga perspektif yang melihat kewenangan tersebut sebagai bagian dari mekanisme korektif dalam sistem hukum, terutama untuk kasus-kasus luar biasa, seperti salah penerapan hukum, kriminalisasi, atau situasi politik tertentu yang mengancam stabilitas nasional. Kedua, keterlibatan DPR sebagai pemberi pertimbangan menjadi jaminan bahwa keputusan Presiden bukan tindakan tunggal. Ketiga, instrumen 18 tersebut diperlukan dalam konteks politik dan sosial tertentu, misalnya untuk meredakan konflik atau mengakhiri kriminalisasi yang dianggap tidak adil. Dalam beberapa kasus sejarah Indonesia, kewenangan Presiden terbukti mampu memulihkan ketidakadilan sistemik yang sulit ditembus melalui proses peradilan formal. 21. Mencari Titik Temu: Batasan dan Transparansi – Perdebatan mengenai kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi dan rehabilitasi terutama muncul dari ketegangan antara dua prinsip utama: hak prerogatif eksekutif dan independensi peradilan. Untuk menjembatani dua kepentingan tersebut, diperlukan pengaturan batasan dan mekanisme transparansi yang lebih kuat. Tanpa itu, potensi penyalahgunaan kewenangan atau ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dapat meningkat. Untuk mengurangi konflik antara eksekutif dan yudikatif, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: pertama, menetapkan batasan normatif dan substantif yang jelas. Saat ini, aturan mengenai abolisi dan rehabilitasi memang sudah tercantum dalam UU, namun kriterianya dinilai masih terlalu umum. Karena itu, perlu kriteria substantif yang lebih terukur untuk menentukan kapan kewenangan tersebut dapat digunakan. Dengan adanya batasan tersebut, Keputusan Presiden dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Kedua, memperkuat mekanisme konsultasi dengan DPR. Secara hukum, Presiden wajib meminta pertimbangan DPR sebelum mengeluarkan amnesti, abolisi, atau rehabilitasi. Namun dalam praktik, proses konsultasi ini sering dinilai kurang transparan dan hanya menjadi formalitas. Sebaiknya kontrol legislatif diarahkan agar lebih bermakna dan tidak sekadar simbolis. Ketiga, menyediakan penjelasan publik secara terbuka dan transparan. Transparansi tidak hanya berhenti pada proses pengambilan keputusan, tetapi juga pada komunikasi hasil keputusan kepada publik. Keterbukaan ini penting agar publik tidak menilai keputusan tersebut sebagai tindakan politis atau penyalahgunaan kekuasaan. Keempat, pengawasan oleh civil society dan akademisi. Agar kewenangan Presiden tetap berada dalam jalur konstitusi, diperlukan partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan abolisi dan rehabilitasi. Pengawasan berbasis masyarakat ini dapat menjadi penyeimbang penting bagi kewenangan eksekutif. Kelima, membuka peluang evaluasi yudisial terbatas. Meskipun Keputusan Presiden dalam ranah 19 prerogatif umumnya tidak dapat diganggu gugat oleh pengadilan, beberapa negara membuka ruang bagi uji terbatas terhadap aspek prosedural, bukan substansi keputusan. Model seperti ini memastikan bahwa keputusan yang dikeluarkan tidak melanggar hukum administratif, tanpa mengurangi hak konstitusional Presiden. 22. Bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan intervensi penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Intervensi tersebut dilakukan terhadap Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Ketiga orang tersebut adalah terdakwa dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP yang pada 20 November 2025 lalu divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama. Intervensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo berupa pemberian rehabilitasi. Artinya, penjatuhan pidana terhadap ketiga terdakwa tersebut tidak lagi dapat dilakukan dan seluruh hak terdakwa dipulihkan. Pemberian ini adalah ketiga kalinya Presiden Prabowo melakukan intervensi terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto, bahkan sebelum kasus keduanya dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 23. Bahwa pemberian Amnesti, Abolisi, Dan Rehabiltasi oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap perkara yang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); Diantaranya, Kasus Thomas Trikasih Lembong, Hasto Kristianto terakhir, terkahir pemberian rehabilitasi kasus ASPD irektur Utama PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Sebab, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru membacakan putusan terhadap ketiga terdakwa tersebut pada 20 November 2025. Berdasarkan Pasal 234 ayat (1) KUHAP, putusan pengadilan negeri baru berkekuatan hukum tetap jika terdakwa maupun penuntut umum tidak mengajukan banding dalam waktu 7 hari setelah pembacaan putusan. Maka, hingga 27 November 2025 terdakwa maupun penuntut umum masih memiliki peluang untuk mengambil langkah upaya hukum berupa banding. Sedangkan, pemberian rehabilitasi diberikan pada 25 November 2025 atau 5 hari setelah putusan dibacakan. Intervensi ini jelas mengaburkan hak-hak tersebut dan mencederai prinsip independensi peradilan. 20 24. Bahwa tindakan Presiden memberikan Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, Dan Abolisi tersebut berpotensi menghilangkan fungsi korektif Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi mekanisme pengujian yuridis atas putusan pengadilan tingkat pertama. 25. Bahwa pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, Dan Abolisi oleh Presiden tidak sekadar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to the very meaning) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan. 26. Bahwa Badan peradilan dibangun sebagai lembaga yudikatif yang independen, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Praktik pemberian Grasi, Amnesti, Rehabilitasi, dan Abolisi yang dilakukan tanpa standar transparansi dan akuntabilitas justru mengaburkan batas tersebut. Jika praktik ini dibiarkan berlanjut, relevansi institusi peradilan banding dan kasasi akan kian terkikis. Dalam institusi peradilan seharusnya Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung diposisikan sebagai ruang koreksi yuridis untuk menguji ketepatan pertimbangan hukum pengadilan yang berada di bawahnya. Jika aktor-aktor yang berkepentingan lebih memilih menunggu “ampunan politik” daripada menempuh jalur hukum, fungsi korektif yudikatif akan menjadi tidak berarti. Bahkan, esensi dari pertimbangan “putusan lepas” yang menjadi bentuk pengujian perkara paling independen, bisa kehilangan bobotnya. Padahal, jalur hukum berupa banding hingga peninjauan kembali jelas akan lebih transparan dan akuntabel dibanding penggunaan hak prerogatif presiden yang tak jelas standarnya. 27. Pola yang berkembang saat ini dapat memantik pergeseran arena pembelaan hukum dari ruang sidang ke ruang lobi kekuasaan. Ke depannya, pihak terdakwa cukup membangun narasi belas kasih kepada Presiden, membingkai “peradilan” oleh media, dan memasarkan kisah sedih setiap kali putusan pengadilan tidak menguntungkan klien mereka. Publik akhirnya digiring untuk ikut menekan eksekutif, bukan untuk mengevaluasi argumentasi hukum dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal inilah 21 yang menjadikan pergeseran dari perang hukum menjadi perang narasi. Argumen, bukti, dan logika hukum seharusnya disampaikan di hadapan majelis hakim, sebab hal itu adalah konsekuensi dari negara hukum. 28. Bahwa terkait dengan pemberian abolisi dan amnesti sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, yang dimohonkan uji materil, hak ini tidak disertai ketentuan yang jelas terkait tata cara pemberian dan apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan abolisi dan amnesti. Dengan kata lain, Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menggunakan hak-hak tersebut tanpa ada garis batasan yang jelas. 29. Bahwa pengaturan mengenai amnesti dan abolisi belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Dalam penyelenggaraan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi hanya didasarkan pada UUD NRI 1945 walaupun amnesti dan abolisi pernah diatur dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Meskipun UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 bersifat einmaligh atau sekali selesai namun dalam praktiknya undang-undang ini masih sering dijadikan acuan bagi Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi. Ketentuan dalam undang- undang tersebut yang sering diacu adalah yang berkaitan dengan akibat hukum pemberian amnesti maupun abolisi sedangkan terkait tata cara pengajuan permohonan dan penyelesaian selain tidak diatur dalam UU tersebut, tentu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan berbeda dengan politik hukum dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu penyelenggaraan amnesti dan abolisi seharunya perlu diatur dalam undang- undang. 30. Bahwa mengenai pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Jika dihubungkan dengan dengan sistem peradilan di Indonesia, putusan hakim memegang peran penting sebagai gerbang keadilan dan ketertiban. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi penopang peran ini adalah asas res judicata pro veritate habetur. Res judicata pro veritate habetur memiliki arti putusan hakim dianggap benar. Res judicata pro veritate habetur dapat juga diartikan putusan hakim itu, harus dianggap benar dan tidak bisa dipersalahkan, karena putusan hakim sama dengan undang-undang. Artinya, putusan hakim dianggap benar, sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi. 22 31. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar haruslah dijalankan dengan semangat Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan” badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. 32. Bahwa norma dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti Dan Abolisi, bertentangan dengan negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 negara indonesia adalah negara hukum, yang yang memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; serta memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 33. Bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H menegaskan terkait, “Persamaan dalam Hukum” (Equality before the Law), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmatife actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju. 34. Bahwa norma dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang berbunyi: Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang- orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi 23 amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga antara penuntut umum ataupun terdakwa (dalam perkara pidana) dan para pihak (Penggugat danTergugat dalam perkara perdata) mendambakan terciptanya kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan. 35. Bahwa norma dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti Dan Abolisi yang berbunyi: Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang- orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan (tidak diskriminatif) dalam bingkai Negara Hukum Indonesia. 36. Presiden mempunyai kekuasaan penyelengaraan pemerintahan bersifat umum dan kekuasaan pemerintahan yang besifat khusus. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, sedangkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional berada di tangan Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif, antara lain kekuasaan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pelaksanaan kekuasaan presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif tersebut harus sejalan dengan pembangunan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga pada akhirnya akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 24 Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam 14 UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi, terdapat dalam Pasal 14, berbunyi: (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 37. Bahwa Dengan demikian ketentuan yang tidak jelas terkait tata cara pemberian dan apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan abolisi dan amnesti. Dimana Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menggunakan hak-hak tersebut tanpa ada garis batasan yang jelas. merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip Negara hukum dan konstitusionalisme. Praktik yang demkian ini tidak hanya melanggar undang- undang, tetapi juga mengancam integritas institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam jangka panjang, toleransi terhadap pelanggaran seperti ini dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya fungsi pengawasan dalam setiap kekuasaan. Oleh karena itu, pembenahan hukum dan penegakan sanksi atas pelanggaran ini harus menjadi prioritas dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia. 38. Bahwa Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 39. Tegasnya menurut para Pemohon, Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi tersebut tidak memenuhi prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dimana 25 Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti Dan Abolisi aquo memberikan ruang bagi Presiden tanpa batas yang jelas. 40. Bahwa Norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti Dan Abolisi.” , karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 41. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi yang berbunyi: Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. D. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sepanjang frasa “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan 26 abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).”; 3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Print out berita, “PSHK: Abolisi dan Amnesti Tom Lembong- Hasto Kristiyanto Preseden Buruk Penegak Hukum Kasus Korupsi”; 5. Bukti P-5 : Print out berita “Daftar Abolisi Sejak Presiden Sukarno Hingga Prabowo”. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 27 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 1 Undang- Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 730, selanjutnya disebut UU 11/1954) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 15 Desember 2025 melalui daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 267/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2025. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), para Pemohon mengajukan permohonan disertai Daftar Alat Bukti (DAB) yang berisikan daftar alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan alat bukti dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam DAB tanpa dibubuhi meterai; 2. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 8 Januari 2026, pukul 09.30 WIB, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan para Pemohon; 3. Bahwa setelah sidang pendahuluan, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 21 Januari 2026 melalui daring (online), yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026 pada pukul 11.14 WIB tanpa disertai dengan tanda tangan para Pemohon. 28 [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah, dipersyaratkan adanya alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)]. Demikian juga dalam hal permohonan diajukan secara daring (online), Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menentukan harus disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) ekslempar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa pengajuan alat bukti yang dibubuhi materai untuk mendukung permohonan termasuk penyampaian berkas alat bukti yang dibubuhi meterai bagi permohonan yang diajukan secara daring merupakan bagian dari keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025 yang menyatakan bahwa, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, dan/atau Pasal 12, amar putusan, “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.” Begitu pula, berkenaan dengan perbaikan permohonan, Pasal 37 ayat (2) PMK 7/2025 menyatakan, “Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (offline) atau cara lain maupun secara daring (online) atau media elektronik lainnya”. Namun, pada saat mengajukan perbaikan permohonan secara daring, para Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan di atas, para Pemohon dalam mengajukan alat bukti secara daring tidak disertai penyampaian berkas alat bukti yang telah dibubuhi meterai dan perbaikan permohonan tidak ditandatangani oleh para Pemohon, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.4.2] Bahwa selain itu, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana 29 ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf b PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal keempat hal tersebut, para Pemohon juga telah menguraikan perihal identitas para Pemohon sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025. Setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, para Pemohon dalam petitum nomor 2 memohon agar Mahkamah menyatakan sepanjang frasa “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)”. Secara faktual, petitum permohonan nomor 2 telah ternyata tidak diikuti dengan penyebutan pasal dan/atau ayat dari frasa undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana lazimnya, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025 menyatakan bahwa permohonan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Artinya, sekalipun telah memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, berkenaan dengan permohonan a quo, oleh karena petitum permohonan para Pemohon disusun tanpa menyebutkan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Sebab, petitum yang benar harus mencantumkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian serta nomor dan tahun undang-undang atau Perppu yang dilengkapi dengan lembaran negara dan tambahan lembaran negara sebagai objek permohonan pengujian, sehingga 30 Mahkamah dapat memahami apa esensi sesungguhnya hal-hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, permohonan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Andaipun permohonan para Pemohon memenuhi syarat formil, quod non, karena petitum permohonan tidak menyebutkan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak terdapat relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk pengajuan permohonan; [4.3] Seandainyapun permohonan para Pemohon memenuhi syarat formil untuk pengajuan permohonan, quod non, permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.4] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 31 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga puluh, Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur 32 ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah