261/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 261/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Elydya Kristina Simanullang; Alamat : Desa Pulo Godang, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Doris Manggalang Raja Sagala, S.H.; Alamat : Jalan Tambasa VI, No. 1, RT/RW 004/006, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Jonswaris Sinaga, S.H.; Alamat : Jalan Borong JMBU STP IV, RT/RW 003/001, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Robinar V.K. Panggabean, S.H., M.H.; Alamat : Jl. Kayu Batu, RT/RW 005/003, Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon IV; 2 5. Nama : Amudin Laia, S.H.; Alamat : Perum. Dewi Karmila Sari A3,No. 07, RT/RW 004/003, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Roy Sitompul, S.H.; Alamat : Dukuh Manggala, Jalan Manggala Jaya, No. 43, RT/RW 003/005, Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon VI; 7. Nama : Christian Adrianus Sihite, S.H.; Alamat : Desa Bojong Kamal, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon VII; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Februari 2026 Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon VI memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H. dan Eprina Manurung, S.H., S.PAK., yaitu advokat yang masing-masing berdomisili di Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaprang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Cawang III, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2026 Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon VI memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Tomry Hasudungan Gurning, S.H., yaitu advokat yang berdomisili di Graha Sigar Penjalin, Dusun Lendang Berora, Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan DPR; Mendengar dan membaca keterangan Presiden/Pemerintah; 3 Memeriksa bukti-bukti Presiden/Pemerintah; Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan para Pemohon dan Presiden/Pemerintah; Membaca kesimpulan para Pemohon; Membaca kesimpulan Presiden/Pemerintah. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 266/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Desember 2025 dengan Nomor 261/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 Desember 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 10 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a) menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 4. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai PMK 7 Tahun 2025), yang mengatur: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. 5 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh para Pemohon. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, hal tersebut merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak dasar setiap Warga Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Judicial Review yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran The Guardian of Constitution (pengawal konstitusi) dan The Sole Interpreter of The Constitution (penafsir tunggal konstitusi) [Vide Putra, Anggar. "Rule of Islamic Law dan Mekanisme Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi." Bulletin of Community Engagement 4.3 (2024): 24- 34] . 2. Bahwa pada tanggal 26 April 2007 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66). 3. Bahwa dalam permohonan a quo, pengujian materiil dilakukan terhadap:  Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana, yang mengatur: Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.  Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, yang mengatur: 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.  Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana, yang mengatur: Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :  Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum  Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.  Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 6. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan, “Yang dimaksud dengan 7 “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 7. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7 Tahun 2025, yang mengatur: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 8. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 9. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang merupakan korban langsung bencana alam yang terjadi di Desa Pulo Godang, Kecamatan 8 Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara pada akhir November 2025. Dalam peristiwa bencana alam tersebut, Pemohon I telah mengalami kerugian yang sangat serius dan mendalam karena bencana tersebut telah merenggut nyawa ayah, ibu, dan salah satu adik kandung Pemohon I, sehingga Pemohon I kehilangan anggota keluarga inti sekaligus kehilangan penopang kehidupan keluarga. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon I memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur didalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 10. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan juga mengemban profesi sebagai Advokat serta Penegak Hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengatur: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 11. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia dan Advokat Penegak Hukum, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki hak konstitusional untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur: 9 Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 12. Bahwa Pemohon I/Elydya Kristina Simanullang adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang merupakan korban langsung bencana alam yang terjadi di Desa Pulo Godang, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara pada akhir Bulan Desember 2025 dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/(Bukti P-2.A). 13. Bahwa Pemohon II/Doris Manggalang Raja Sagala, S.H. adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak Hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lisensi Advokat (Bukti P-3). 14. Bahwa Pemohon III/Jonswaris Sinaga, S.H. adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak Hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lisensi Advokat (Bukti P-4). 15. Bahwa Pemohon IV/Robinar V.K. Panggabean, S.H., M.H. adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak Hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lisensi Advokat (Bukti P-5). 16. Bahwa Pemohon V/Amudin Laia, S.H. adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak Hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lisensi Advokat (Bukti P-6). 17. Bahwa Pemohon VI/Roy Sitompul, S.H. adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak Hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lisensi Advokat (Bukti P-7). 18. Bahwa Pemohon VII/Christian Adrianus Sihite, S.H. adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak Hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lisensi Advokat (Bukti P-7.A). 10 Bahwa untuk memenuhi kualifikasi para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka perlu diuraikan Kerugian Konstitusional para Pemohon, sebagai berikut: 1. Bahwa seperti yang telah kita ketahui bersama, pada akhir November 2025 bencana banjir bandang dan/atau tanah longsor telah menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 2. Bahwa data terbaru dashboard penanganan bencana darurat banjir dan/ atau longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diakses para Pemohon pada tanggal 14 Januari 2026, diperoleh data sebagai berikut:  Korban meninggal dunia akibat bencana tersebut telah mencapai 1189 (seribu seratus delapan puluh sembilan) jiwa.  Korban yang dinyatakan hilang berjumlah 141 (seratus empat puluh satu).  Jumlah pengungsi telah mencapai 195.500 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) orang.  Total daerah terdampak berjumlah 53 (lima puluh tiga) kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.  Jumlah rumah rusak sebanyak 175.050 (seratus tujuh puluh lima ribu lima puluh) rumah rusak.  Jumlah fasilitas kesehatan rusak sebanyak 215 (dua ratus lima belas).  Jumlah fasilitas Pendidikan rusak sebanyak 3.188 (tiga ribu seratus delapan puluh delapan).  Jumlah rumah ibadah rusak sebanyak 803 (delapan ratus tiga).  Jumlah jembatan rusak sebanyak 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam).  Jumlah jalan rusak sebanyak 2.056 (dua ribu lima enam). 11 3. Bahwa adapun kabupaten dan kota di Aceh, yang terdampak bencana banjir dan/atau tanah longsor yaitu: No. Nama Kabupaten/Kota 1. Kabupaten Bener Meriah 2. Kabupaten Aceh Besar 3. Kabupaten Pidie 4. Kabupaten Pidie Jaya 5. Kabupaten Bireuen 6. Kota Lhokseumawe 7. Kabupaten Aceh Timur 8. Kota Langsa 9. Kabupaten Gayo Lues 10. Kabupaten Aceh Barat 11. Kota Subulussalam 12. Kabupaten Aceh Singkil 13. Kabupaten Aceh Utara 12 14. Kabupaten Aceh Selatan 15. Kabupaten Aceh Timur 16. Kabupaten Aceh Tenggara 17. Kabupaten Aceh Tamiang 18. Kabupaten Aceh Tengah Dengan rincian sebagai berikut: 4. Bahwa adapun kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan/atau tanah longsor yaitu: No. Nama Kabupaten/Kota 1. Kota Medan 2. Kota Tebing Tinggi 3. Kota Binjai 4. Kota Padang Sidimpuan 5. Kota Sibolga 6. Kabupaten Deliserdang 7. Kabupaten Serdang Berdagai 8. Kabupaten Langkat 9. Kabupaten Humbang Hasudutan (tempat tinggal Pemohon I) 10. Kabupaten Nias 13 11. Kabupaten Tapanuli Utara (kampung halaman Pemohon VI) 12. Kabupaten Asahan 13. Kabupaten Tapanuli Selatan 14. Kabupaten Tapanuli Tengah 15. Kabupaten Mandailing Natal 16. Kabupaten Padang Lawas Dengan rincian sebagai berikut: 5. Bahwa adapun kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan/atau tanah longsor yaitu : No. Nama Kabupaten/Kota 1. Kota Pariaman 2. Kota Payakumbuh 3. Kota Bukittinggi 4. Kota Padang Panjang 5. Kota Solok 6. Kota Padang 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Solok Selatan 9. Kabupaten Kepulauan Mentawai 14 10. Kabupaten Pasaman 11. Kabupaten Limapuluh Kota 12. Kabupaten Agam 13. Kabupaten Padang Pariaman 14. Kabupaten Tanah Datar 15. Kabupaten Solok 16. Kabupaten Pesisir Selatan Dengan rincian sebagai berikut: 6. Bahwa dengan meninggalnya 1189 (seribu seratus delapan puluh sembilan) korban akibat bencana banjir dan/atau longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Pemerintah masih belum juga menetapkan bencana dimaksud sebagai bencana nasional. Padahal usulan agar banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar dinyatakan sebagai bencana nasional hampir disampaikan semua fraksi di DPR, bahkan termasuk oleh anggota Fraksi Gerindra, melalui Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso. Kenapa Banjir Longsor Sumatra Tak Kunjung Jadi Bencana Nasional? 15 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251209125108-20-1304533 /kenapa-banjir-longsor-sumatra-tak-kunjung-jadi-bencana-nasional (Bukti P-8). 7. Bahwa tidak hanya sampai disitu, sebagaimana dikutip dari laman website Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar sebagai mitra kerja utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Hal itu mengingat perkembangan data terbaru yang menunjukkan skala bencana sudah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah. Menurut Ansory, tragedi di tiga provinsi ini tidak lagi dapat dipandang sebagai musibah regional, melainkan sebagai darurat kemanusiaan berskala nasional yang memerlukan mobilisasi penuh dari pemerintah pusat. Komisi VIII: Pemerintah Harus Segera Tetapkan Banjir Bandang Sumatra sebagai Bencana Nasional https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-VIII-Pemerintah-Harus - Segera-Tetapkan-Banjir-Bandang-Sumatra-sebagai-Bencana-Nasional-6 1600 (Bukti P-9). 8. Bahwa selain itu beberapa kepala daerah yang mengaku tak lagi memiliki kemampuan untuk mengatasi dampak bencana di daerahnya yaitu: Bupati Aceh Utara Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil menyampaikan ketidakmampuan dia dalam mengatasi banjir dan longsor. Ketidakmampuan itu tertera dalam surat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dikirim ke Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada 2 Desember 2025. Di surat itu, dia menyebut tingkat kerusakan yang terjadi di wilayah itu imbas banjir dan longsor lebih parah dari bencana tsunami yang menimpa Aceh tahun 2004 silam. Ismail mengatakan, banjir dan longsor memporak-porandakan 27 Kecamatan dan 852 desa. "Kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan memohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu 16 penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara," tulis Ismail A Jalil dalam suratnya. Bupati Aceh Tengah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga juga kewalahan menangani dampak banjir dan longsor di wilayahnya. Ia menyampaikan pernyataan yang menggambarkan pemda butuh bantuan pusat untuk menanganinya. Akses jalan menuju Aceh Tengah sudah lumpuh dan tak bisa lagi dilalui kecuali jalur udara. Sejumlah titik jalan juga tertutup longsor dan jembatan terputus. "Enggak ada lagi, memang harus udara. Kalau jalan darat kita, oh ini kan longsor. Longsor jembatan terputus. Satu-satunya jalan yang tepat adalah cuma udara". Haili menyampaikan bahwa bantuan melalui jalur udara sangat terbatas, sementara kebutuhan Aceh Tengah masih sangat besar. Bupati Pidie Jaya Bupati Pidie Jaya, Sibral Malaysi, menurut berbagai laporan juga menyatakan tak sanggup menangani dampak banjir di wilayah itu. Sikap tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani pada 25 November. Dalam surat itu, dia mengatakan bencana yang melanda Pidie Jaya menyebabkan kerusakan parah. Daftar Bupati di Aceh yang Menyerah Hadapi Banjir https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251206082037-20-1303467 /daftar-bupati-di-aceh-yang-menyerah-hadapi-banjir (Bukti P-10). 9. Bahwa alih-alih menjadikan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi bencana nasional, pemerintah hanya menyebut bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai Prioritas Nasional. Bukan Bencana Nasional, Apa Maksud Status Prioritas Nasional untuk Bencana Sumatera? https://www.kompas.com/sumaterabarat/read/2025/12/04/104500488/buk an-bencana-nasional-apa-maksud-status-prioritas-nasional-untuk? page=all#:~:text=Bukan%20Bencana%20Nasional%2C%20Apa%20Maks ud%20Status%20Prioritas%20Nasional%20untuk%20Bencana%20Sumat 17 era?,Kompas.com%2C%204&text=KOMPAS.com%20%2D%20Pemerinta h%20menetapkan%20bencana,yang%20ditetapkan%20untuk%20bencan a%20Sumatera?&text=An%20error%20occurred.,is%20disabled%20in%2 0your%20browser (Bukti P-11). 10. Bahwa menurut para Pemohon dalam penanggulangan bencana tidak dikenal istilah PRIORITAS NASIONAL, Pasal 7 UU Penanggulangan Bencana hanya mengatur penetapan status bencana nasional dan daerah. Istilah pemerintah menggunakan kalimat prioritas nasional menurut para Pemohon lebih kepada sebagai sebuah proyek pembangunan yang tidak berfokus kepada korban bencana secara langsung, apa lagi sampai saat ini terdapat 1189 (seribu seratus delapan puluh sembilan) korban yang dinyatakan meninggal dunia dan mungkin akan terus bertambah. 11. Bahwa jika mengacu pada bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di Palu Donggala pada Oktober 2018, yang telah menewaskan 2.045 (dua ribu empat puluh lima) korban meninggal dunia, bencana tersebut tidak juga ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah, sehingga menjadi pertanyaan mendasar bagi para Pemohon, Peraturan Presiden mana yang digunakan oleh pemerintah sehingga dengan meninggalnya 2.045 (dua ribu empat puluh lima) korban tidak memenuhi indikator bencana nasional. 12. Bahwa penetapan status bencana nasional dan daerah diatur dalam UU Penanggulangan Bencana yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yang mengatur: Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah; 13. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana mengatur sejumlah indikator sebuah bencana untuk ditetapkan berstatus nasional dan daerah, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah, dan dampak sosial dan ekonomi. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; 18 c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. 14. Bahwa terhadap indikator penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana akan diatur dengan peraturan presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan PERATURAN PRESIDEN. 15. Bahwa selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan status keadaan darurat bencana nasional dan daerah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengatur: Untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. 16. Bahwa menindaklanjuti Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, selanjutnya para Pemohon telah mencoba mencari dan mempelajari Peraturan Presiden yang pada pokoknya mengatur tentang indikator apa saja yang digunakan dalam menetapkan status bencana nasional seperti berapa banyak korban jiwa yang meninggal dunia agar dapat ditetapkan sebagai bencana nasional, berapa besar kerugian harta benda agar dapat ditetapkan sebagai bencana nasional, berapa besar kerusakan prasarana dan sarana agar dapat ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun pada faktanya terkait indikator dimaksud tidak pernah diatur oleh Peraturan Presiden. 17. Bahwa menurut para Pemohon terdapat kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana, dimana dengan tidak adanya Peraturan Presiden yang mengatur indikator yang jelas dan terperinci dalam mengklasifikasikan suatu bencana menjadi bencana nasional atau daerah, maka hal tersebut telah memberikan ketidakpastian hukum bagi warga negara indonesia sehingga merupakan penalaran yang wajar apabila para Pemohon meminta norma hukum yang mengatur indikator penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah segera diterbitkan pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah 19 serta aturan turunannya. 18. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, baik para Pemohon maupun seluruh Masyarakat Indonesia berhak untuk mengetahui dan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terkait indikator dan Peraturan Presiden mana yang digunakan oleh pemerintah untuk menyatakan suatu bencana sebagai bencana nasional ataupun bencana daerah, apa lagi jika hal tersebut menyangkut nyawa Warga Negara Indonesia. 19. Bahwa pengaturan secara detail dan terperinci terkait indikator penetapan status bencana nasional dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana harus diatur oleh pemerintah karena nyawa manusia tidak bisa dibeli dengan uang, berbeda halnya dengan infrastruktur yang dapat diperbaiki atau dibangun ulang oleh pemerintah, disisi lain dengan diaturnya secara detail dan terperinci terkait indikator penetapan status bencana nasional dan daerah maka dapat mempercepat penanganan pemerintah dalam menanggulangi bencana. 20. Bahwa berdasarkan informasi yang para Pemohon terima, salah satu penyebab Peraturan Presiden terkait indikator penetapan status bencana nasional dan daerah sampai saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah adalah karena tidak mudah menentukan angka/jumlah suatu bencana dapat dikatagorikan termasuk dalam bencana nasional atau daerah secara konkrit apabila terhadap indikator sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana harus bersifat kumulatif indikator atau harus memenuhi semua indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. 21. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya indikator penetapan status bencana nasional dan daerah diatur secara alternatif indikator, dengan logika jumlah korban jiwa dengan jumlah kerusakan infrastruktur maupun sarana prasana saat bencana sangat erat hubunganya, kerusakan bangunan dan infrastruktur secara langsung menyebabkan korban jiwa, 20 semakin banyak korban jiwa maka secara otomatis akan semakin besar kerusakan yang diakibatkan suatu bencana, semakin banyak korban jiwa maka secara otomatis akan semakin banyak kerugian harta benda, sementara korban jiwa (kematian dan cidera) memperburuk kerusakan sosial & psikologis akibat trauma, kehilangan, dan dislokasi, menciptakan dampak berantai yang melumpuhkan korban dan masyarakat terdampak, serta menciptakan krisis kesehatan dan ekonomi berkepanjangan. 22. Bahwa menurut para Pemohon, apabila indikator penetapan status bencana nasional dan daerah diatur secara alternatif indikator maka pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Presiden secara detail terhadap masing-masing indikator yang menurut para Pemohon sebenarnya cukup menggunakan 2 (dua) indikator saja yaitu jumlah korban jiwa dan jumlah kerusakan prasarana dan sarana, karena terhadap 2 (dua) indikator tersebut pasti mempunyai efek domino kepada indikator lainnya. 23. Bahwa menurut para Pemohon, salah satu alasan hukum pentingnya pengaturan secara detail dan terperinci terkait indikator penetapan status bencana nasional dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, juga bertujuan agar mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) terkait apakah suatu bencana dapat dinyatakan bencana nasional atau bencana daerah. 24. Bahwa menindaklanjuti Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, menurut para Pemohon seharusnya indikator penetapan status bencana nasional dan daerah selanjutnya harus diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, atau apabila diatur dalam bentuk Peraturan Presiden maka indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana bersifat alternatif indikator. 25. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana mewajibkan pemerintah untuk membuat dan menerbitkan Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana paling lambat 6 (enam) bulan sejak UU Penanggulangan Bencana diundangkan, namun pada faktanya Peraturan pemerintah dimaksud telah diterbitkan oleh pemerintah lewat waktu dari apa yang ditegaskan dalam Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana, sehingga dalam tahap ini yang terjadi adalah Pemerintah tidak memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana 21 diperintahkan Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana: Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. 26. Bahwa Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Bukti P-11.A) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Bukti P-11.B) yang akan di uraikan para Pemohon selanjutnya. 27. Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025, mengatur kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 28. Bahwa menurut para Pemohon terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat aktual dan atau potensial dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana, yang diuraikan sebagai berikut: a. Kerugian Konstitusional Pemohon I/Elydya Kristina Simanullang Bahwa Pemohon I adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang merupakan korban langsung bencana alam yang terjadi di Desa Pulo Godang, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara pada akhir November 2025. Dalam peristiwa bencana alam tersebut, Pemohon I telah mengalami kerugian yang sangat serius dan mendalam karena bencana tersebut telah merenggut nyawa ayah (LAVINDER SIMANULLANG), ibu (JUNIATI SILABAN), dan salah satu adik kandung Pemohon I atas nama (ROY SINAMUNULLANG) yang belum ditemukan sampai saat ini, sehingga Pemohon I kehilangan anggota keluarga inti sekaligus kehilangan penopang kehidupan keluarga. Update Bencana dari Humbahas, 9 Meninggal, 1 Hilang, dan 12 Luka- luka 22 https://waspada.co.id/update-bencana-dari-humbahas-9meninggal-1- hilang-dan-12-luka-luka/ (Bukti P-11.C. Note terdapat nama keluarga Pemohon I yang meninggal dan hilang akibat bencana). Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU UU Penanggulangan Bencana telah menimbulkan ketidakpastian hukum Pemohon dan secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon I tidak hanya disebabkan oleh bencana alam itu sendiri, tetapi diperparah dengan tidak adanya Peraturan Presiden sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I mengenai standar, indikator, dan tolak ukur yang objektif dalam penentuan status bencana nasional dan daerah. Akibatnya dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana menjadi tidak jelas, norma a quo hanya menyatakan adanya tanggung jawab negara, namun tidak menetapkan ukuran yang jelas mengenai kapan, bagaimana, dan sejauh mana tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan secara efektif. Bahwa akibat tidak adanya kepastian hukum terkait indikator tersebut, penetapan status dan tingkatan bencana, serta pengaktifan wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dilakukan secara diskresioner dan tidak terukur, sehingga negara tidak hadir secara cepat, terkoordinasi, dan optimal dalam melindungi keselamatan Pemohon I dan keluarganya pada saat kondisi darurat. Kondisi inilah yang menyebabkan Pemohon I kehilangan perlindungan maksimal dari negara pada saat yang paling krusial, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap timbulnya kerugian konstitusional yang nyata dan mendalam bagi Pemohon I. Bahwa akibat peristiwa bencana alam dimaksud, Pemohon I tidak hanya mengalami penderitaan secara emosional dan psikologis, tetapi juga mengalami kerugian konstitusional yang bersifat nyata dan aktual, berupa hilangnya rasa aman, hilangnya tempat tinggal yang layak, 23 serta terganggunya keberlangsungan kehidupan dan masa depan Pemohon I. Kerugian tersebut diperparah oleh tidak optimalnya kehadiran negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dibuktikan dengan trauma berat yang dialami Adik dari Pemohon I (WFS) apabila mendengar suara petir dan hujan, jelas Adik dari Pemohon I (WFS) tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam pemulihan psikologinya serta belum adanya pemulihan atau pembangunan rumah tempat tinggal Pemohon I sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Bukti P-11.A). Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: a. perbaikan lingkungan daerah bencana; b. perbaikan prasarana dan sarana umum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. pemulihan sosial psikologis; e. pelayanan kesehatan; f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; h. pemulihan keamanan dan ketertiban; i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan j. pemulihan fungsi pelayanan publik. Pemerintah seharusnya menjamin perlindungan, keselamatan, dan pemulihan bagi setiap warga negara yang menjadi korban bencana sebagaimana yang diamanatkan dalam setiap Peraturan perundang- undangan. Bahwa lebih ironisnya, hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I tidak mampu membayarkan biaya pendidikannya sendiri sebagai mahasiswa (Bukti P-11.D), demikian pula biaya pendidikan adik Pemohon I (WFS) yang masih berstatus pelajar, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari berupa makan dan kelangsungan hidup pun Pemohon I mengalami kesulitan serius. 24 Kondisi tersebut terjadi karena Pemohon I kehilangan seluruh penopang ekonomi keluarga akibat bencana alam, sementara negara tidak hadir secara nyata dan terukur dalam memberikan perlindungan dan pemulihan sebagaimana semestinya. Bahwa keadaan tersebut bukan semata-mata persoalan ekonomi pribadi Pemohon I, melainkan merupakan akibat langsung dari tidak berfungsinya tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, yang tidak memberikan kepastian hukum mengenai indikator objektif terkait penanggulangan bencana nasional dan daerah, yang berkibat tidak jelasnya pelaksanaan pemulihan sosial, jaminan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Bahwa karena tidak adanya indikator yang jelas dan mengikat dalam norma a quo, negara tidak memiliki kewajiban hukum yang terukur untuk memastikan keberlanjutan pendidikan korban bencana dan keluarganya, sehingga Pemohon I dan Adiknya (WFS) terpaksa menanggung sendiri beban ekonomi dan psikososial yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon I atas kepastian Hukum terkait pendidikan, kesejahteraan, dan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 menjadi terlanggar dan tidak terlaksana. Dengan demikian kerugian yang dialami Pemohon I bukanlah kerugian yang bersifat hipotetis atau abstrak, melainkan kerugian yang konkret, spesifik, dan langsung dialami oleh Pemohon I sebagai akibat dari peristiwa bencana alam tersebut, serta masih berpotensi terus berlanjut selama norma hukum yang mengatur penanggulangan bencana tidak memberikan kepastian, standar objektif, dan mekanisme pertanggungjawaban negara yang efektif. b. Kerugian Konstitusional Pemohon II/Doris Manggalang Raja Sagala, S.H. Bahwa Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak 25 Hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengatur : Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagai Advokat dan penegak hukum, Pemohon II mempunyai tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Bahwa Pemohon II memiliki kepentingan dalam memastikan setiap hukum yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ikut serta mencegah terjadinya kekosongan hukum. Selanjutnya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap terlaksananya prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon II memiliki kepentingan hukum dan peminatan tinggi terhadap pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk ikut aktif memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Bahwa Pemohon II pernah terdampak musibah banjir yang terjadi pada 15 Februari 2025 di Makassar, akibat banjir tersebut mengakibatkan 2.196 warga harus mengungsi. Banjir yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2025 tersebut merendam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Manggala, yang menyebabkan jumlah pengungsi di Kecamatan Manggala mencapai 1.451 orang dari 407 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 18 titik pengungsian. 26 Selanjutnya di Kecamatan Biringkanaya, yang menyebabkan jumlah pengungsi sebanyak 572 dari 158 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 8 titik pengungsian. Kemudian di Kecamatan Panakkukang yang menyebabkan 90 warga dari 29 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 2 titik pengungsian. Terakhir di Kecamatan Tamalanrea yang menyebabkan 83 warga dari 18 kepala keluarga (KK) harus mengungsi ke masjid. 5 Hari Banjir Makassar Belum Surut, 2.196 Warga Masih Mengungsi https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7779294/5-hari-banjir- makassar-belum-surut-2-196-warga-masihmengungsi#google_vi gnette (Bukti P-12). Bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang beralamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagaimana (Bukti P-3) yang saat banjir terjadi sedang berada di Makassar juga merasakan dampaknya. Bahwa Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia yang bersuku Batak yang mempunyai orang tua yang salah satunya berasal dari Desa Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bahwa sebelum bencana banjir bandang dan/atau tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi, Pemohon II berencana untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 di Desa Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Namun rencana tersebut menjadi batal karena akses transportasi darat dari Bandara Udara Kualanamu menuju Desa Tiga Dolok harus melalui Tebing Tinggi (Bukti P-12.A), sedangkan Tebing Tinggi termasuk dalam daerah terdampak banjir dan longsor tersebut yang menyebabkan akses jalan rusak. 1 Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi-Medan Masih Rusak Usai Diterjang Banjir https://news.detik.com/berita/d-8249178/1-ruas-jalan-tol-tebing-tinggi- medan-masih-rusak-usai-diterjang-banjir (Bukti P-12.B). Bahwa Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia dan berstatus sebagai Advokat yang bersuku Batak yang mempunyai kampung 27 halaman di Sumatera Utara. Selaku Advokat Pemohon II selalu dimintai penjelasan oleh saudara-saudara Pemohon II yang berdomisili di Sumatera Utara baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung, mengenai penetapan status bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir bulan November 2025. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah bencana tersebut telah atau seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional atau bencana daerah, serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak korban dan kewajiban negara. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pemohon II tidak dapat memberikan penjelasan hukum yang pasti, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena kelalaian atau ketidakmampuan profesional Pemohon II sebagai Advokat, melainkan semata-mata karena Peraturan Presiden sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana yang memuat tolak ukur, indikator objektif, dan standar hukum yang jelas mengenai penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah tidak pernah diterbitkan pemerintah. Bahwa ketiadaan tolak ukur objektif dalam norma a quo telah secara nyata dan langsung merugikan Pemohon II sebagai Advokat, karena Pemohon II kehilangan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi profesinya sebagai pemberi nasihat hukum (legal opinion) kepada masyarakat dan korban bencana. Kondisi ini telah menempatkan Pemohon II dalam posisi dilematis dan dirugikan secara profesional, karena Pemohon II tidak dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak pada saat bencana terjadi. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang langsung dan tidak terputus antara berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana dengan kerugian konstitusional Pemohon II. Ketidakjelasan norma tersebut menyebabkan negara tidak memiliki standar hukum yang dapat diakses, dipahami, dan dijadikan rujukan oleh Advokat maupun masyarakat, sehingga Pemohon II secara langsung kehilangan dasar hukum untuk memberikan nasihat hukum yang pasti dan berwibawa. 28 Bahwa apabila norma a quo memuat indikator objektif dan terukur sebagaimana prinsip negara hukum, maka Pemohon II sebagai Advokat dapat secara rasional dan profesional menjelaskan kepada masyarakat kapan suatu bencana memenuhi syarat sebagai bencana nasional atau daerah, serta konsekuensi hukumnya. Namun karena Peraturan Presiden tersebut tidak pernah diterbitkan, Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang nyata. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II akibat berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana bersifat aktual dan nyata, serta setidak-tidaknya bersifat potensial yang secara rasional dan logis dapat dipastikan akan terjadi. c. Kerugian Konstitusional Pemohon III/Jonswaris Sinaga, S.H. Bahwa Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak Hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengatur : Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagai Advokat dan penegak hukum, Pemohon III mempunyai tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Bahwa Pemohon III memiliki kepentingan dalam memastikan setiap hukum yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ikut serta mencegah terjadinya kekosongan hukum. Selanjutnya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap terlaksananya prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon III memiliki kepentingan hukum dan peminatan tinggi terhadap pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon III memiliki hak konstitusional untuk ikut aktif memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 29 masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Bahwa Pemohon III sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan juga berdomisili di Kota Makassar (Bukti P-4) secara tidak langsung pernah terdampak musibah banjir yang mengganggu mobilitas Pemohon III sebagai Advokat untuk bersidang dan menjalankan profesinya sebagai Advokat, yang mana banjir yang terjadi pada 15 Februari 2025 tersebut mengakibatkan 2.196 warga harus mengungsi. 5 Hari Banjir Makassar Belum Surut, 2.196 Warga Masih Mengungsi https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7779294/5-hari-banjir- makassar-belum-surut-2-196-warga-masihmengungsi#google_v ignette (Bukti P-12). Bahwa Pemohon III sebagai Warga Negara Indonesia yang beralamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagaimana (Bukti P-4) yang saat banjir terjadi sedang berada di Makassar juga merasakan dampaknya. Bahwa Pemohon III merupakan Warga Negara Indonesia yang bersuku Batak yang lahir di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-4) dan mempunyai orang tua yang berasal dari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara. Bahwa sebelum bencana banjir bandang dan/atau tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi, Pemohon III berencana untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara. Namun rencana tersebut menjadi batal karena akses transportasi darat dari Bandara Udara Kualanamu menuju Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara harus melalui Tebing Tinggi (Bukti P-12.C), sedangkan Tebing Tinggi 30 termasuk dalam daerah terdampak banjir dan longsor tersebut yang menyebabkan akses jalan rusak. 1 Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi-Medan Masih Rusak Usai Diterjang Banjir https://news.detik.com/berita/d-8249178/1-ruas-jalan-tol-tebing-tinggi- medan-masih-rusak-usai-diterjang-banjir (Bukti P-12.B). Bahwa Pemohon III merupakan Warga Negara Indonesia dan berstatus sebagai Advokat yang bersuku Batak yang mempunyai kampung halaman Sumatera Utara. Selaku Advokat Pemohon III selalu dimintai penjelasan oleh saudara-saudara Pemohon III yang berdomisili di Sumatera Utara baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung, mengenai penetapan status bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir bulan November 2025. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah bencana tersebut telah atau seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional atau bencana daerah, serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak korban dan kewajiban negara. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pemohon III tidak dapat memberikan penjelasan hukum yang pasti, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena kelalaian atau ketidakmampuan profesional Pemohon III sebagai Advokat, melainkan semata-mata karena Peraturan Presiden sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana yang memuat tolak ukur, indikator objektif, dan standar hukum yang jelas mengenai penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah tidak pernah diterbitkan pemerintah. Bahwa ketiadaan tolak ukur objektif dalam norma a quo telah secara nyata dan langsung merugikan Pemohon III sebagai Advokat, karena Pemohon III kehilangan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi profesinya sebagai pemberi nasihat hukum (legal opinion) kepada masyarakat dan korban bencana. Kondisi ini telah menempatkan Pemohon III dalam posisi dilematis dan dirugikan secara profesional, karena Pemohon III tidak dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak pada saat bencana terjadi. 31 Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang langsung dan tidak terputus antara berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana dengan kerugian konstitusional Pemohon III. Ketidakjelasan norma tersebut menyebabkan negara tidak memiliki standar hukum yang dapat diakses, dipahami, dan dijadikan rujukan oleh Advokat maupun masyarakat, sehingga Pemohon III secara langsung kehilangan dasar hukum untuk memberikan nasihat hukum yang pasti dan berwibawa. Bahwa apabila norma a quo memuat indikator objektif dan terukur sebagaimana prinsip negara hukum, maka Pemohon III sebagai Advokat dapat secara rasional dan profesional menjelaskan kepada masyarakat kapan suatu bencana memenuhi syarat sebagai bencana nasional atau daerah, serta konsekuensi hukumnya. Namun karena Peraturan Presiden tersebut tidak pernah diterbitkan, Pemohon III mengalami kerugian konstitusional yang nyata. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon III akibat berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana bersifat aktual dan nyata, serta setidak-tidaknya bersifat potensial yang secara rasional dan logis dapat dipastikan akan terjadi. d. Kerugian Konstitusional Pemohon IV/Robinar V.K. Panggabean, S.H., M.H. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak Hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengatur: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagai Advokat dan penegak hukum, Pemohon IV mempunyai tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Bahwa Pemohon IV memiliki kepentingan dalam memastikan setiap hukum yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ikut serta mencegah terjadinya kekosongan hukum. 32 Selanjutnya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap terlaksananya prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon IV memiliki kepentingan hukum dan peminatan tinggi terhadap pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon IV memiliki hak konstitusional untuk ikut aktif memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Bahwa Pemohon IV sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan juga berdomisili di Kota Jayapura Utara (Bukti P-5) secara tidak langsung pernah terdampak musibah banjir yang mengganggu mobilitas Pemohon IV sebagai Advokat untuk melaksanakan pekerjaannya. Banjir yang melanda Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Kamis tanggal 20 Juli 2023 tersebut, terjadi di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, dan Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara yang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi basah, seperti tanah longsor. Arus Deras Banjir Landa Kota Jayapura https://www.bnpb.go.id/berita/arus-deras-banjir-landa-kotajayap ura (Bukti P-13). Bahwa Pemohon IV merupakan Warga Negara Indonesia yang bersuku Batak yang berkampung halaman di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa sebelum bencana banjir bandang dan/atau tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi, Pemohon IV berencana untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 di 33 Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Namun rencana tersebut menjadi batal karena akses transportasi darat dari Bandara Udara Kualanamu menuju Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara harus melalui Tebing Tinggi (Bukti P-13.A), sedangkan Tebing Tinggi termasuk dalam daerah terdampak banjir dan longsor tersebut yang menyebabkan akses jalan rusak. 1 Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi-Medan Masih Rusak Usai Diterjang Banjir https://news.detik.com/berita/d-8249178/1-ruas-jalan-tol-tebing-tinggi- medan-masih-rusak-usai-diterjang-banjir (Bukti P-12.B). Bahwa Pemohon IV merupakan Warga Negara Indonesia dan berstatus sebagai Advokat yang bersuku Batak yang mempunyai kampung halaman Sumatera Utara. Selaku Advokat Pemohon IV selalu dimintai penjelasan oleh saudara-saudara Pemohon IV yang berdomisili di Sumatera Utara baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung, mengenai penetapan status bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir bulan November 2025. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah bencana tersebut telah atau seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional atau bencana daerah, serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak korban dan kewajiban negara. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pemohon IV tidak dapat memberikan penjelasan hukum yang pasti, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena kelalaian atau ketidakmampuan profesional Pemohon IV sebagai Advokat, melainkan semata-mata karena Peraturan Presiden sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana yang memuat tolak ukur, indikator objektif, dan standar hukum yang jelas mengenai penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah tidak pernah diterbitkan pemerintah. Bahwa ketiadaan tolak ukur objektif dalam norma a quo telah secara nyata dan langsung merugikan Pemohon IV sebagai Advokat, karena Pemohon IV kehilangan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi 34 profesinya sebagai pemberi nasihat hukum (legal opinion) kepada masyarakat dan korban bencana. Kondisi ini telah menempatkan Pemohon IV dalam posisi dilematis dan dirugikan secara profesional, karena Pemohon IV tidak dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak pada saat bencana terjadi. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang langsung dan tidak terputus antara berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana dengan kerugian konstitusional Pemohon IV. Ketidakjelasan norma tersebut menyebabkan negara tidak memiliki standar hukum yang dapat diakses, dipahami, dan dijadikan rujukan oleh Advokat maupun masyarakat, sehingga Pemohon IV secara langsung kehilangan dasar hukum untuk memberikan nasihat hukum yang pasti dan berwibawa. Bahwa apabila norma a quo memuat indikator objektif dan terukur sebagaimana prinsip negara hukum, maka Pemohon IV sebagai Advokat dapat secara rasional dan profesional menjelaskan kepada masyarakat kapan suatu bencana memenuhi syarat sebagai bencana nasional atau daerah, serta konsekuensi hukumnya. Namun karena Peraturan Presiden tersebut tidak pernah diterbitkan, Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional yang nyata. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon IV akibat berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana bersifat aktual dan nyata, serta setidak-tidaknya bersifat potensial yang secara rasional dan logis dapat dipastikan akan terjadi. e. Kerugian Konstitusional Pemohon V/Amudin Laia, S.H. Bahwa Pemohon V adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak Hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengatur: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagai Advokat dan penegak hukum, Pemohon V mempunyai tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam 35 mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Bahwa Pemohon V memiliki kepentingan dalam memastikan setiap hukum yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ikut serta mencegah terjadinya kekosongan hukum. Selanjutnya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap terlaksananya prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon V memiliki kepentingan hukum dan peminatan tinggi terhadap pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon V memiliki hak konstitusional untuk ikut aktif memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Bahwa Pemohon V pernah terdampak musibah banjir yang terjadi pada 15 Februari 2025 di Makassar, akibat banjir tersebut mengakibatkan 2.196 warga harus mengungsi. Banjir yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2025 tersebut merendam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Manggala, yang menyebabkan jumlah pengungsi di Kecamatan Manggala mencapai 1.451 orang dari 407 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 18 titik pengungsian. Selanjutnya di Kecamatan Biringkanaya, yang menyebabkan jumlah pengungsi sebanyak 572 dari 158 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 8 titik pengungsian. Kemudian di Kecamatan Panakkukang yang menyebabkan 90 warga dari 29 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 2 titik pengungsian. Terakhir di Kecamatan Tamalanrea yang menyebabkan 83 warga dari 18 kepala keluarga (KK) harus mengungsi ke masjid. 5 Hari Banjir Makassar Belum Surut, 2.196 Warga Masih Mengungsi 36 https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7779294/5-hari-banjir- makassar-belum-surut-2-196-warga-masihmengungsi#google_v ignette (Bukti P-12). Bahwa Pemohon V sebagai Warga Negara Indonesia yang beralamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagaimana (Bukti P-6) yang saat banjir terjadi sedang berada di Makassar juga merasakan dampaknya. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/(Bukti P-6) milik Pemohon V, Pemohon V lahir di Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pemohon V sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai kampung halaman di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara berencana merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 di kampung halaman Pemohon V, namun rencana tersebut terhambat karena Nias Selatan termasuk dalam daerah terdampak banjir dan longsor tersebut. Banjir dan Longsor Landa Nias Selatan https://www.tempo.co/politik/banjir-dan-longsor-landa-nias-selatan- 2097962 (Bukti P-13.B) Bahwa Pemohon V merupakan Warga Negara Indonesia dan berstatus sebagai Advokat yang bersuku Nias yang mempunyai kampung halaman Sumatera Utara. Selaku Advokat Pemohon V selalu dimintai penjelasan oleh saudara-saudara Pemohon V yang berdomisili di Sumatera Utara baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung, mengenai penetapan status bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir bulan November 2025. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah bencana tersebut telah atau seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional atau bencana daerah, serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak korban dan kewajiban negara. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pemohon V tidak dapat memberikan penjelasan hukum yang pasti, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena kelalaian atau ketidakmampuan profesional Pemohon V sebagai Advokat, melainkan semata-mata karena Peraturan Presiden sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana yang memuat tolak 37 ukur, indikator objektif, dan standar hukum yang jelas mengenai penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah tidak pernah diterbitkan pemerintah. Bahwa ketiadaan tolak ukur objektif dalam norma a quo telah secara nyata dan langsung merugikan Pemohon V sebagai Advokat, karena Pemohon V kehilangan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi profesinya sebagai pemberi nasihat hukum (legal opinion) kepada masyarakat dan korban bencana. Kondisi ini telah menempatkan Pemohon V dalam posisi dilematis dan dirugikan secara profesional, karena Pemohon V tidak dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak pada saat bencana terjadi. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang langsung dan tidak terputus antara berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana dengan kerugian konstitusional Pemohon V. Ketidakjelasan norma tersebut menyebabkan negara tidak memiliki standar hukum yang dapat diakses, dipahami, dan dijadikan rujukan oleh Advokat maupun masyarakat, sehingga Pemohon V secara langsung kehilangan dasar hukum untuk memberikan nasihat hukum yang pasti dan berwibawa. Bahwa apabila norma a quo memuat indikator objektif dan terukur sebagaimana prinsip negara hukum, maka Pemohon V sebagai Advokat dapat secara rasional dan profesional menjelaskan kepada masyarakat kapan suatu bencana memenuhi syarat sebagai bencana nasional atau daerah, serta konsekuensi hukumnya. Namun karena Peraturan Presiden tersebut tidak pernah diterbitkan, Pemohon V mengalami kerugian konstitusional yang nyata. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon V akibat berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana bersifat aktual dan nyata, serta setidak-tidaknya bersifat potensial yang secara rasional dan logis dapat dipastikan akan terjadi. f. Kerugian Konstitusional Pemohon VI/Roy Sitompul, S.H. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak 38 Hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengatur: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagai Advokat dan penegak hukum, Pemohon VI mempunyai tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Bahwa Pemohon VI memiliki kepentingan dalam memastikan setiap hukum yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ikut serta mencegah terjadinya kekosongan hukum. Selanjutnya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap terlaksananya prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon VI memiliki kepentingan hukum dan peminatan tinggi terhadap pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon VI memiliki hak konstitusional untuk ikut aktif memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Bahwa Pemohon VI sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan juga berdomisili di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Vide Bukti P-7) secara tidak langsung pernah terdampak musibah banjir yang mengganggu mobilitas Pemohon VI sebagai Advokat, yang mana banjir yang terjadi pada Februari 2025 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan merendam 14 Kecamatan dan berdampak terhadap 100 ribu warga. Banjir juga memicu kemacetan parah di beberapa titik. 39 Awalnya banjir di Maros merendam 10 Kecamatan. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 11 Febuari 2025, banjir meluas ke 14 Kecamatan dan mulai meningkat pada dini hari. Kecamatan terendam banjir Diantaranya Kecamatan Turikale, Maros Baru, Lau, Marusu, Moncongloe, Simbang Bantimurung, Camba, Tanralili Tompobulu, Mandai, Bontoa, Cenrana dan Mallawa. Maros Sulsel Dikepung Banjir, 100 Ribu Warga Terdampak https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250212111632-20-1 197349/maros-sulsel-dikepung-banjir-100ribu-warga-terdampak (Bukti P-14). Bahwa sesuai dengan identitas Pemohon VI, adalah Warga Negara Indonesia bersuku batak, dimana kampung halaman Pemohon VI berada di wilayah Desa Paragan, Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli Utara yang dalam permohonan a quo menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak banjir longsor. Bahwa dampak yang ditimbulkan dari bencana alam banjir dan longsor tersebut serta dikaitkan dengan ketidakjelasan hukum dalam penetapan status bencana telah menimbulkan kerusakan alam, fasilitas umum serta korban jiwa yang signifikan sehingga hal tersebut berdampak secara tidak langsung pada Pemohon VI yakni keluarga Pemohon VI kehilangan harta benda serta Pemohon VI terkendala untuk menuju kampung halaman diakibatkan akses jalan menuju kampung Pemohon VI terputus total. Bahwa Pemohon VI merupakan Warga Negara Indonesia dan berstatus sebagai Advokat yang bersuku Batak yang mempunyai kampung halaman di Sumatera Utara. Selaku Advokat Pemohon VI selalu dimintai penjelasan oleh saudara-saudara Pemohon VI yang berdomisili di Sumatera Utara baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung, mengenai penetapan status bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir bulan November 2025. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah bencana tersebut telah atau seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional atau bencana daerah, serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak korban dan kewajiban negara. 40 Bahwa dalam kondisi tersebut, Pemohon VI tidak dapat memberikan penjelasan hukum yang pasti, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena kelalaian atau ketidakmampuan profesional Pemohon VI sebagai Advokat, melainkan semata-mata karena Peraturan Presiden sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana yang memuat tolak ukur, indikator objektif, dan standar hukum yang jelas mengenai penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah tidak pernah diterbitkan pemerintah. Bahwa ketiadaan tolak ukur objektif dalam norma a quo telah secara nyata dan langsung merugikan Pemohon VI sebagai Advokat, karena Pemohon VI kehilangan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi profesinya sebagai pemberi nasihat hukum (legal opinion) kepada masyarakat dan korban bencana. Kondisi ini telah menempatkan Pemohon VI dalam posisi dilematis dan dirugikan secara profesional, karena Pemohon VI tidak dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak pada saat bencana terjadi. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang langsung dan tidak terputus antara berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana dengan kerugian konstitusional Pemohon VI. Ketidakjelasan norma tersebut menyebabkan negara tidak memiliki standar hukum yang dapat diakses, dipahami, dan dijadikan rujukan oleh Advokat maupun masyarakat, sehingga Pemohon VI secara langsung kehilangan dasar hukum untuk memberikan nasihat hukum yang pasti dan berwibawa. Bahwa apabila norma a quo memuat indikator objektif dan terukur sebagaimana prinsip negara hukum, maka Pemohon VI sebagai Advokat dapat secara rasional dan profesional menjelaskan kepada masyarakat kapan suatu bencana memenuhi syarat sebagai bencana nasional atau daerah, serta konsekuensi hukumnya. Namun karena Peraturan Presiden tersebut tidak pernah diterbitkan, Pemohon VI mengalami kerugian konstitusional yang nyata. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon VI akibat berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana 41 bersifat aktual dan nyata, serta setidak-tidaknya bersifat potensial yang secara rasional dan logis dapat dipastikan akan terjadi. g. Kerugian Konstitusional Pemohon VII/Christian Adrianus Sihite, S.H. Bahwa Pemohon VII adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sekaligus putra daerah yang lahir dan tumbuh besar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dimana keluarga besar Pemohon VII masih menetap hingga saat ini di wilayah salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang mengalami bencana Alam di akhir bulan November 2025 yang lalu. Humbang Hasundutan Dilanda Banjir Bandang dan Longsor, Lima Orang Meninggal dan Empat Hilang https://www.bnpb.go.id/berita/humbang-hasundutan-dilanda-banjir- bandang-dan-longsor-lima-orang-meninggal-dan-empat-hilang (Bukti P-14.A). Bahwa akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di kampung halaman Pemohon VII, keluarga dan masyarakat setempat secara wajar meminta penjelasan dan kepastian hukum kepada Pemohon VII selaku Advokat mengenai status bencana yang terjadi, termasuk apakah bencana tersebut telah atau seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional atau bencana daerah, serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak korban dan kewajiban negara. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pemohon VII tidak dapat memberikan penjelasan hukum yang pasti, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena kelalaian atau ketidakmampuan profesional Pemohon VII sebagai Advokat, melainkan semata-mata karena Peraturan Presiden sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana yang memuat tolak ukur, indikator objektif, dan standar hukum yang jelas mengenai penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah tidak pernah diterbitkan pemerintah. 42 Bahwa ketiadaan tolak ukur objektif dalam norma a quo telah secara nyata dan langsung merugikan Pemohon VII sebagai Advokat, karena Pemohon VII kehilangan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi profesinya sebagai pemberi nasihat hukum (legal opinion) kepada masyarakat dan korban bencana. Kondisi ini telah menempatkan Pemohon VII dalam posisi dilematis dan dirugikan secara profesional, karena Pemohon VII tidak dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak pada saat bencana terjadi. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang langsung dan tidak terputus antara berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana dengan kerugian konstitusional Pemohon VII. Ketidakjelasan norma tersebut menyebabkan negara tidak memiliki standar hukum yang dapat diakses, dipahami, dan dijadikan rujukan oleh Advokat maupun masyarakat, sehingga Pemohon VII secara langsung kehilangan dasar hukum untuk memberikan nasihat hukum yang pasti dan berwibawa. Bahwa apabila norma a quo memuat indikator objektif dan terukur sebagaimana prinsip negara hukum, maka Pemohon VII sebagai Advokat dapat secara rasional dan profesional menjelaskan kepada masyarakat kapan suatu bencana memenuhi syarat sebagai bencana nasional atau daerah, serta konsekuensi hukumnya. Namun karena Peraturan Presiden tersebut tidak pernah diterbitkan, Pemohon VII mengalami kerugian konstitusional yang nyata. Disamping sebagai Advokat Pemohon VII juga sebagai warga negara yang kerugian Pemohon VII bersifat potensial karena sebagai putra daerah, Pemohon VII memiliki rencana hidup yang wajar dan konstitusional untuk kembali ke kampung halaman, membangun kehidupan keluarga, serta menetap dan berkontribusi bagi pembangunan daerah asal setelah Pemohon VII menikah di kemudian hari. Namun demikian, ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana telah menimbulkan rasa tidak aman dan kekhawatiran yang berkelanjutan bagi Pemohon VII untuk tinggal dan membangun masa depan di kampung halamannya sendiri. 43 Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon VII akibat berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana bersifat aktual dan nyata, serta setidak-tidaknya bersifat potensial yang secara rasional dan logis dapat dipastikan akan terjadi. 29. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana secara nalar logis sangat berpotensi merugikan para Pemohon jika tidak mengatur secara tegas dan terperinci indikator apa saja yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan suatu bencana, apakah termasuk dalam bencana nasional atau bencana daerah. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon yang sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 30. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, yang saat ini berdomisili di Jakarta, Pemohon II, Pemohon V dan Pemohon VII, sangat berpotensi terdampak kebanjiran akibat turunnya permukaan tanah di Jakarta rata- rata 17 cm setiap tahunnya dan naiknya permukaan air laut karena perubahan iklim yang mana jika hal tersebut terjadi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana sangat berpotensi merugikan Pemohon II, Pemohon V dan Pemohon VII. Jakarta terancam tenggelam, ini penyebabnya https://www.antaranews.com/berita/4542206/jakarta-terancam-tengge lam-ini-penyebabnya (Bukti P-15). 31. Bahwa dengan tidak diaturnya indikator penetapan status bencana nasional dan daerah secara detail dan terperinci sebagaimana perintah Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, maka hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, berapa banyak korban jiwa yang meninggal dunia agar suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional, berapa besar kerugian harta benda agar suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional, berapa besar kerusakan prasarana dan sarana agar suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal tersebut telah sangat bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 32. Bahwa ada kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan a quo, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak akan 44 terjadi. 33. Bahwa kerugian hak/kepentingan konstitusional para Pemohon di atas, berdasarkan penalaran yang wajar akan dan telah terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana. 34. Bahwa dengan demikian, kerugian hak/kepentingan konstitusional para Pemohon yang bersifat aktual dan potensial tersebut memiliki hubungan kausalitas (causalitas verband) dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana. Kerugian hak dan/atau kepentingan konstitusional para Pemohon tidak akan lagi terjadi dengan dikabulkannya Permohonan a quo. Ipso jure, para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo. III. Alasan Permohonan Pemohon A. Tentang Perbedaan Status Bencana Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Bahwa adapun beberapa aturan yang membedakan status bencana daerah atau bencana nasional yaitu: Status Bencana Kabupaten/Kota Bahwa apabila suatu bencana ditetapkan sebagai bencana tingkat kabupaten/kota maka: a. Menjadi tanggungjawab kepala BPBD kabupaten/kota untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana (Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). b. BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana. (Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Status Bencana Provinsi Bahwa apabila suatu bencana ditetapkan sebagai bencana tingkat Provinsi maka: 45 a. Menjadi tanggungjawab kepala BPBD Provinsi untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana (Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). b. BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana. (Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Status Bencana Nasional Bahwa apabila suatu bencana ditetapkan sebagai bencana tingkat nasional maka, BNPB mengambil alih atau memperkuat koordinasi, pendanaan utamanya berasal dari APBN melalui dana siap pakai, mobilisasi sumber daya, seperti TNI/Polri, kementerian/lembaga, serta logistik nasional dapat dilakukan secara lebih cepat dan luas, dan presiden dapat membentuk satuan tugas khusus untuk meningkatkan efektivitas respons. B. Tentang Kekosongan Hukum Peraturan Presiden Sebagai Pelaksana Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUUD Nri Tahun 1945 dan Asas Kepastian Hukum Bahwa secara fundamental, Indonesia sebagai negara hukum tentunya meletakkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam melaksanakan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalam menjalankan roda kehidupan, maka negara hukum haruslah mencapai ketiga cita-cita hukum. Gustav Radbruch mengemukakan terkait cita-cita hukum haruslah berjalan berdampingan. Cita-cita tersebut yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, logis, dan tidak multitafsir, sehingga setiap warga negara maupun para Pemohon dapat memprediksi konsekuensi hukum dari suatu peristiwa, yang dalam hal ini adalah konsekuensi hukum akibat suatu bencana. Dalam implementasinya, hukum positif yang termuat pada peraturan perundang-undangan acapkali berjalan tidak sesuai dengan 46 dinamika perkembangan masyarakat yang amat masif. Berkembangnya teknologi, perkembangan nilai-nilai sosial, serta rumitnya hubungan ekonomi dan budaya yang tak jarang menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Dengan keadaan yang sedemikian rupa tersebutlah yang pada akhirnya menimbulkan fenomena kekosongan hukum atau rechtsvacuum. Kekosongan hukum tersebut menempatkan hakim dalam memutuskan sebuah perkara menjadi amat sentral dan strategis. Hakim tidak lagi dipandang hanya sebagai la bouche de la loi atau corong undang-undang yang berarti dengan keadaan tersebut tugasnya tidak hanya menerapkan undang-undang secara mekanistis. Bilamana hakim hanya menerapkan undang-undang secara mekanistis, maka tentu akan banyak putusan yang tidak menjawab tantangan zaman saat ini. Sehingga paradigma la bouche de la loi sudah lama ditinggalkan. Di Indonesia, hakim mengemban amanat konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ius curia novit dan aturan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim menolak mengadili dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas, menuntut hakim agar bersikap aktif dan kreatif. Dengan demikian, hakim tidak boleh tinggal diam saat menghadapi kekosongan hukum, melainkan harus berperan sebagai pembentuk hukum dalam lingkup kecil melalui putusan yang dibuatnya. Proses yang dilaksanakan oleh hakim dalam mengisi sebuah kekosongan hukum tersebut dinamai sebagai penemuan hukum atau rechtsvinding. Penemuan hukum merupakan kebutuhan mendasar sekaligus solusi nyata atas persoalan kekosongan norma. Proses ini adalah bentuk kerja intelektual seorang hakim untuk menghasilkan putusan yang adil, dengan bertumpu pada sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktiknya, metode penemuan hukum beragam. Jika hakim menghadapi norma yang kabur atau multitafsir, ia dapat menggunakan metode interpretasi, seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, atau teleologis-sosiologis, guna menemukan maksud sebenarnya dari suatu ketentuan atau aturan. Namun, jika norma sama sekali tidak tersedia, hakim harus melangkah lebih jauh melalui konstruksi hukum, misalnya dengan 47 argumentasi analogi (argumentum per analogiam) atau penyempitan hukum (rechtsverfijning). Dari proses inilah hukum menjadi hidup dan terus beradaptasi. Putusan-putusan yang lahir dari penemuan hukum kemudian dapat berkembang menjadi yurisprudensi, yang diakui sebagai salah satu sumber hukum formal sekaligus pedoman bagi hakim lain dalam menangani perkara sejenis. Bahwa permohonan a quo tidak hanya merupakan permohonan uji materiil terhadap suatu undang-undang, tetapi juga sebagai wujud konkrit dari pelaksanaan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sehingga diharapkan mampu memperkuat peran peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan (the last bastion of justice). Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana secara tegas memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana melalui Peraturan Presiden . Norma tersebut secara implisit menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kewenangan konstitusional untuk menetapkan kebijakan operasional dalam bentuk Peraturan Presiden guna menjamin pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana secara efektif, terukur, dan memberikan kepastian hukum. Bahwa hingga saat ini, perintah norma Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana tidak dilaksanakan melalui pembentukan Peraturan Presiden yang secara khusus dan komprehensif mengatur indikator, tolak ukur objektif, serta mekanisme penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Ketiadaan peraturan pelaksana tersebut telah menimbulkan suatu kondisi kekosongan hukum (rechtvacuum), karena norma undang-undang yang seharusnya mengatur aspek fundamental penanggulangan bencana tidak memiliki instrumen operasional untuk dapat dilaksanakan. Bahwa kekosongan hukum tersebut menyebabkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana tidak dapat dilaksanakan secara pasti dan kehilangan daya ikat normatifnya, sehingga membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda dan praktik yang tidak seragam antar penyelenggara negara. Dalam keadaan demikian, penetapan status dan 48 tingkatan bencana sepenuhnya bergantung pada diskresi pemerintah, tanpa adanya standar hukum yang jelas, objektif, terbuka, dan dapat diuji. Bahwa kekosongan hukum akibat ketiadaan Peraturan Presiden tersebut telah secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara dan para Pemohon, karena masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti kapan suatu peristiwa bencana memenuhi syarat sebagai bencana nasional atau daerah, serta apa konsekuensi hukum yang melekat terhadap pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekosongan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Bahwa ketidakpastian hukum yang bersumber dari kekosongan hukum tersebut bertentangan secara langsung dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Norma undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan peraturan pelaksana pada hakikatnya merupakan norma yang gagal memenuhi jaminan konstitusional atas kepastian hukum. Bahwa asas kepastian hukum sebagai asas fundamental negara hukum (rechtsstaat) menghendaki agar setiap norma hukum tidak hanya dirumuskan secara formal, tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan efektif. Dalam konteks Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, ketiadaan Peraturan Presiden telah menciptakan kekosongan hukum yang sistemik, sehingga norma tersebut kehilangan makna normatif dan tidak dapat berfungsi sebagai pedoman yang pasti bagi penyelenggara negara maupun masyarakat. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah secara konsisten menegaskan bahwa kekosongan hukum akibat tidak dibentuknya peraturan pelaksana atas perintah undang-undang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena membuka ruang kesewenang-wenangan dan meniadakan akuntabilitas negara. Oleh karena itu, pembiaran terhadap kekosongan hukum berupa ketiadaan Peraturan Presiden sebagai 49 pelaksana Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana merupakan bentuk pengabaian kewajiban konstitusional negara. Bahwa selama kekosongan hukum tersebut dibiarkan dan Peraturan Presiden sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak dibentuk, maka ketidakpastian hukum akan terus berlangsung, hak-hak warga negara khususnya korban bencana akan terus terabaikan, dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dapat dimintakan secara jelas, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, kekosongan hukum tersebut secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta asas kepastian hukum. C. Tentang Kekosongan Hukum Peraturan Presiden sebagai Pelaksana Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Asas Kepastian Hukum Bahwa merupakan hak para Pemohon dan setiap Warga Negara Indonesia untuk mengetahui alasan pemerintah tidak menetapkan bencana darurat banjir dan/atau longsor di aceh, sumatera utara, dan sumatera barat sebagai bencana nasional, padahal tidak terdapat satu Peraturan Presiden pun yang mengatur secara detail dan terperinci terkait indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional yang mengacu pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Bahwa dengan tidak terdapatnya Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Penanggulangan Bencana yang mengatur secara detail dan terperinci terkait indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional yang mengacu pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan maka hal tersebut sangat berpotensi untuk dipolitisasi oleh pemerintah, padahal taruhannya adalah nyawa setiap Warga Negara Indonesia . Bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mengetahui kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan mereka. Keterbukaan informasi mendorong akuntabilitas dan transparansi, mencegah 50 penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan publik. Keterbukaan informasi juga meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dengan melibatkan rakyat dan menghasilkan masukan berharga. Keterbukaan informasi publik adalah kunci membangun pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Bahwa perlu para Pemohon sampaikan, sampai dengan saat permohonan a quo diajukan, belum ditemukan Peraturan Presiden yang benar-benar mengatur pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana secara detail dan terperinci terkait indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional yang mengacu pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Bahwa dengan tidak adanya Peraturan Presiden yang benar-benar mengatur pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana secara detail dan terperinci terkait indikator yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional maka hal tersebut telah sangat merugikan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Asas Kepastian Hukum Dalam suatu peraturan hukum, tercakup asas-asas hukum yang menjadi dasar dari pembentukan peraturannya. Dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat dimaksudkan sebagai jantung dari suatu peraturan hukum, sehingga agar dapat memahami suatu peraturan hukum maka diperlukan adanya asas hukum. Dengan tinjauan lain, Karl Larenz dalam bukunya Methodenlehre der Rechtswissenschaft menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah terhadap suatu pembentukan hukum. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat diartikan sebagai perantara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis dalam masyarakat. Dalam pembentukan suatu aturan hukum, asas yang utama agar dapat terciptanya suatu kejelasan terhadap peraturan hukum adalah asas 51 kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini pada awalnya dikenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “einführung in die rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu: a. Keadilan (Gerechtigkeit); b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan c. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Dalam pembahasan mengenai asas kepastian hukum, keberadaan asas ini dipahami sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum yang disebabkan karena terdapat kekuatan yang nyata bagi hukum tersebut. Keberadaan asas kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Selanjutnya mengenai kepastian hukum, Lord Lloyd menyatakan bahwa “…law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty of or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system.” Dari pandangan ini dapat dimengerti bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan pada akhirnya timbul ketidakpastian (uncertainty) yang akhirnya menimbulkan kekacauan sebagai akibat dari ketidaktegasan sistem hukum. Dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum bersifat mengatur dan menjelaskan semata (eksplanasi), dimana tujuan darinya semata 52 memberikan ikhtisar dan tidak normatif. Oleh sebab itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, dengan demikian kepastian hukum merupakan ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Bahwa kekosongan hukum Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Penanggulangan Bencana terkait indikator yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional yang telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, telah diakui juga secara tegas dalam Laporan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI (Badan Keahlian DPR RI) sebagaimana dikutip dari laman website Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2022 (Bukti P-15.A) Berdasarkan Laporan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI (Badan Keahlian DPR RI) (Bukti P-15.A) terhadap UU Penanggulangan Bencana, diperoleh fakta sebagai berikut: a. RUU perubahan atas UU Penanggulangan Bencana masuk dalam Prolegnas long list 2020-2024 nomor 184, dengan pengusul DPR/DPD (Vide Hal. 1 Bukti P-15.A). b. Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana telah dihentikan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 31 Mei 2022 karena tidak adanya kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah (Vide Hal. 1 Bukti P- 53 15.A). c. Tidak adanya peraturan pelaksana (Peraturan Presiden) terkait indikator penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana. (Vide Hal. 13 (Bukti P-15.A). D. Tentang Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana, mengatur: Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi : a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Bahwa menurut para Pemohon aturan yang jelas mengenai penetapan status bencana nasional yang berfokus pada jumlah korban jiwa yang meninggal dunia sangat perlu diatur secara tegas untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bagi korban, koordinasi penanganan yang efektif, distribusi bantuan yang tepat sasaran, pencegahan penyalahgunaan bantuan, yang mana tujuannya adalah meminimalkan korban jiwa lebih banyak, serta respon cepat dalam memberikan pertolongan medis dan psikologis segera, memenuhi aspek kemanusiaan dasar korban, dan membantu keluarga yang ditinggalkan mengatasi trauma dan duka, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan sosial dan kesiapan masyarakat menghadapi bencana. Alasan pengaturan tegas diperlukan:  Kepastian dan Keadilan Hukum: Memberikan landasan hukum yang jelas terkait hak-hak korban (warisan, hibah) dan penanganan masalah kebendaan pasca-bencana, mencegah sengketa.  Penetapan Status Bencana Nasional: Korban jiwa (bersama kerugian harta benda, cakupan wilayah) menjadi salah satu indikator penting untuk penetapan bencana nasional, yang 54 memungkinkan mobilisasi sumber daya lebih besar dari pusat ketika daerah terdampak tidak mampu menangani sendiri.  Koordinasi dan Distribusi Bantuan: Mengatur peran lembaga internasional, koordinasi antar lembaga, serta alur masuknya bantuan (barang dan personel) agar tepat waktu, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan.  Mencegah Masalah Pidana: Mencegah dan mengatur larangan tindak pidana yang sering terjadi saat darurat misalnya penjarahan.  Dasar Kebijakan yang Terukur : Memastikan penetapan status bencana didasarkan pada kajian mendalam dan data terukur termasuk jumlah korban jiwa, bukan sekadar reaktif, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran.  Perlindungan dan Hak Korban: Memastikan korban mendapatkan haknya, baik perlindungan, dukungan moril, maupun pemenuhan kebutuhan dasar, tanpa diskriminasi, untuk memulihkan semangat dan kehidupan mereka.  Implementasi Tegas: Adanya aturan yang konkret sebagai turunan pelaksana UU Penanggulangan Bencana untuk menyentuh langsung masyarakat.  Memberikan Landasan Hukum Bagi Bantuan Internasional Aturan tegas bencana nasional sangat penting untuk menerima bantuan internasional tanpa harus menunggu kebijakan pemerintah guna memastikan koordinasi terpusat (satu pintu) melalui BNPB, mencegah bantuan tak terkendali atau disalahgunakan, menjamin efektivitas penyaluran dana dan logistik sesuai kebutuhan, mempercepat respons, serta menjaga kedaulatan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya darurat. Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana mengatur mengenai kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk penetapan kebijakan, perencanaan, serta penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Namun demikian, norma a quo tidak disertai dengan batasan, indikator, maupun tolak ukur objektif yang jelas dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. 55 Bahwa ketiadaan batasan dan tolak ukur indikator dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana telah menyebabkan kewenangan Pemerintah dijalankan secara tidak terukur, tidak seragam, dan sepenuhnya bergantung pada diskresi, tanpa standar hukum yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat, korban bencana, maupun aparat penegak hukum. Kondisi ini membuka ruang penafsiran yang luas dan berpotensi melahirkan praktik yang berbeda-beda dalam situasi bencana yang sejenis. Bahwa dalam perspektif negara hukum, setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang wajib dibatasi secara jelas melalui norma yang tegas dan indikator yang objektif agar dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Pasal 7 ayat (2) UU UU Penanggulangan Bencana yang memberikan kewenangan luas tanpa disertai tolak ukur yang pasti telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, khususnya korban bencana, karena mereka tidak dapat mengetahui secara pasti kapan dan dalam kondisi apa negara wajib hadir secara penuh melalui penetapan status dan tingkatan bencana. Bahwa ketidakpastian hukum yang timbul akibat ketiadaan batasan dan tolak ukur indikator tersebut bertentangan secara langsung dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Norma undang-undang yang multitafsir dan tidak memberikan kepastian mengenai pelaksanaan kewenangan negara pada hakikatnya telah mengingkari jaminan konstitusional tersebut. Bahwa tanpa adanya batasan dan tolak ukur indikator dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana, warga negara ditempatkan pada posisi yang rentan, karena hak-hak mereka sebagai korban bencana menjadi bergantung pada kebijakan yang tidak dapat diprediksi dan tidak memiliki kepastian hukum. Keadaan ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum (rechtszekerheid) dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar negara hukum Indonesia. Bahwa oleh karena itu, Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai atau tidak disertai dengan batasan dan tolak ukur indikator 56 yang jelas, objektif, dan dapat diuji dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Bahwa dalam penanganan bencana banjir bandang, longsor, dan bencana alam lain yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, Presiden Republik Indonesia menyatakan menolak tawaran bantuan dari negara sahabat yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan, termasuk tawaran bantuan dari luar negeri, dengan alasan bahwa Indonesia mampu menangani penanggulangan bencana sendiri. Pernyataan tersebut antara lain disampaikan Presiden saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada pertengahan Desember 2025, bahwa banyak pimpinan kepala negara menawarkan bantuan dan ditolak karena “Indonesia mampu mengatasi ini sendiri. Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu https://pojokbanua.com/tolak-bantuan-asing-untuk-sumatra-prabowo- tegas kan-indonesia-mampu/?utm_source=chatgpt.com (Bukti P-15.B). Bahwa sikap penolakan bantuan asing tersebut termasuk tawaran bantuan dalam bentuk pesawat dan sumber daya lain menjadi bukti empiris bahwa dalam situasi tanggap darurat bencana, Indonesia tidak membuka pintu bantuan luar negeri meskipun warga negara dan korban bencana mengalami kebutuhan mendesak atas logistik, peralatan, tenaga medis, dan transportasi yang idealnya dipenuhi dengan kerja sama internasional. Pernyataan senada bahwa pemerintah belum membuka pintu bagi negara asing untuk bantuan juga muncul dari Menteri Luar Negeri. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan secara praktis bahwa standar operasional dalam penetapan status dan tingkat bencana, yang sangat penting untuk menentukan kewenangan negara dalam membuka akses kerjasama bantuan internasional, tidak memiliki tolak ukur objektif yang jelas di dalam sistem hukum nasional. Hal ini menjadi problematik karena keputusan penolakan atau penerimaan bantuan internasional seharusnya terkait langsung dengan status dan tingkatan bencana (nasional/daerah) yang menjadi dasar tindakan negara dalam penanggulangan bencana. Bahwa ketidakpastian ini berakar pada norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana yang tidak memuat indikator objektif dan 57 standar batas minimal penetapan status bencana, sehingga menempatkan Presiden dan eksekutif pada posisi memiliki diskresi luas tanpa batas yang jelas. Hal ini menyebabkan keputusan strategis seperti penolakan bantuan asing dibenarkan tanpa parameter hukum yang dapat diuji, diuji ulang, atau diawasi secara konstitusional, sehingga membuka ruang abuse of discretion dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada pemenuhan hak konstitusional korban bencana. Bahwa ketidakmampuan norma a quo dalam menyediakan indikator objektif menyebabkan warga negara termasuk korban bencana dan masyarakat luas tidak memperoleh kepastian tentang kapan suatu peristiwa bencana layak dinyatakan sebagai bencana nasional, kapan negara seharusnya membuka pintu kerja sama bantuan luar negeri, dan apa standar minimum yang harus dipenuhi. Ketidakpastian ini secara nyata melanggar hak atas kepastian hukum, perlindungan, dan rasa aman yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa penolakan terhadap tawaran bantuan asing dengan alasan kemampuan sendiri meskipun dalam kondisi darurat menunjukkan bahwa negara mengambil kebijakan tanpa dasar tolak ukur hukum yang jelas dan obyektif, sehingga pelaksanaan kewenangan penanggulangan bencana dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau persepsi subyektif pemerintah, bukan ranah hukum obyektif yang harus mengatur seluruh tindakan negara dalam keadaan darurat. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, ketidakpastian hukum yang timbul akibat norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana bukan sekadar masalah teknis administratif, tetapi berdampak langsung pada hak asasi manusia warga negara, terutama hak untuk menerima perlindungan negara dalam situasi bencana yang ekstrem. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana sangat merugikan para Pemohon karena tidak mengatur secara tegas indikator jumlah korban jiwa yang meninggal dunia untuk secara otomatis dinyatakan sebagai bencana nasional tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Bahwa beberapa alasan mengapa menyelamatkan nyawa warga negara lebih penting karena nyawa manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak 58 dapat digantikan atau dibeli dengan uang. Kehilangan nyawa manusia bersifat permanen dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat yang terkena dampak. Bahwa bencana yang menimbulkan banyak korban jiwa secara otomatis juga pasti menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur yang signifikan, karena keduanya merupakan dampak langsung dari kekuatan bencana yang merusak bangunan, jalan, jembatan, dan fasilitas publik, meskipun tingkat kerusakannya bervariasi tergantung jenis dan kekuatan bencana serta kualitas konstruksi area yang terkena. BNPB sering melaporkan data korban jiwa bersamaan dengan data kerusakan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Bahwa para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana tidak memberikan hak untuk mendapatkan kepastian hukum harus berapa banyak korban jiwa yang meninggal agar suatu bencana dapat dikatakan bencana nasional, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan informasi yang para Pemohon terima, salah satu penyebab Peraturan Presiden terkait indikator penetapan status bencana nasional dan daerah sampai saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah adalah karena tidak mudah menentukan angka/jumlah suatu bencana dapat dikatagorikan termasuk dalam bencana nasional atau daerah secara konkrit apabila terhadap indikator sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana harus bersifat kumulatif indikator atau harus memenuhi semua indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya indikator penetapan status bencana nasional dan daerah diatur secara alternatif indikator, dengan logika jumlah korban jiwa dengan jumlah kerusakan saat bencana sangat erat hubunganya, kerusakan bangunan dan infrastruktur secara langsung menyebabkan korban jiwa, semakin banyak korban jiwa maka secara 59 otomatis akan semakin besar kerusakan yang diakibatkan suatu bencana, semakin banyak korban jiwa maka secara otomatis akan semakin banyak kerugian harta benda, sementara korban jiwa (kematian dan cedera) memperburuk kerusakan sosial & psikologis akibat trauma, kehilangan, dan dislokasi, menciptakan dampak berantai yang melumpuhkan korban dan komunitas, serta menciptakan krisis kesehatan dan ekonomi berkepanjangan. Bahwa menurut para Pemohon, apabila indikator penetapan status bencana nasional dan daerah diatur secara alternatif indikator maka pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Presiden secara detail terhadap masing-masing indikator yang menurut para Pemohon sebenarnya cukup menggunakan 2 (dua) indikator saja yaitu jumlah korban jiwa dan jumlah kerusakan prasarana dan sarana, karena terhadap 2 (dua) indikator tersebut pasti mempunyai efek domino kepada indikator lainnya. Misalnya dengan menentukan apabila dalam suatu bencana telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak minimal 1000 jiwa, maka dengan secara otomatis bencana dimaksud harus dinyatakan sebagai bencana nasional karena dengan banyaknya korban jiwa, secara otomatis pasti terdapat banyak juga infrastruktur dan sarana prasana yang rusak atau terdampak serta efek domino lainnya. Bahwa menindaklanjuti Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, menurut para Pemohon seharusnya indikator penetapan status bencana nasional dan daerah selanjutnya harus diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, atau apabila diatur dalam bentuk Peraturan Presiden maka indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana bersifat alternatif indikator. Bahwa menurut para Pemohon aturan yang jelas mengenai penetapan status bencana nasional yang berfokus pada jumlah korban jiwa yang meninggal dunia harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang- undangan sehingga tidak lagi harus menunggu kebijakan dan atau keputusan pemerintah, hal ini sangat diperlukan guna respon cepat dalam pemulihan dan penyelamatan bencana nasional mencakup Tanggap Darurat (penyelamatan jiwa, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air, kesehatan) dan Pasca-Bencana yang terdiri dari 60 Rehabilitasi (pemulihan layanan publik, infrastruktur dasar) serta Rekonstruksi (pembangunan permanen kembali sarana prasarana dengan prinsip lebih baik dari sebelumnya, pemulihan sosial-ekonomi dan budaya) untuk mengembalikan kehidupan normal masyarakat. E. Tentang Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, mengatur : Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden. Bahwa perlu para Pemohon sampaikan, sampai dengan saat permohonan a quo diajukan, belum ditemukan aturan hukum yang benar-benar mengatur pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana secara detail dan terperinci terkait indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional yang mengacu pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Bahwa menurut para Pemohon seharusnya indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional yang mengacu pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, jika tidak diatur dalam undang-undang maka seharusnya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah bukan dalam bentuk Peraturan Presiden. Perbedaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presidan Jenis Aturan UUD NRI 1945 Dasar Hukum Muatan Materi Hierarki Peraturan Pemerintah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang- undang Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur: Pasal 12 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 mengatur: Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Penjelasan : Secara hierarki berada di bawah Undang- Undang/Perat uran Pemerintah Pengganti Undang- Undang dan di atas Peraturan Presiden 61 sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang- Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Peraturan Presiden Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur: Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Pasal 13 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 mengatur: Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Penjelasan : Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Secara hierarki berada di bawah Peraturan Pemerintah Bahwa adapun alasan hukum indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional yang 62 mengacu pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan seharusnya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut :  Bahwa apabila indikator dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku lembaga pemerintah non kementerian yang membantu Presiden dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional dapat segera mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-16). Pasal 62 : 1) Rancangan Peraturan Pemerintah disiapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/ atau pimpinan lembaga lain terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian. Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana. Namun, norma a quo tidak secara tegas menentukan bahwa pengaturan tersebut harus dilakukan melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana mandat Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, melainkan membuka ruang pengaturan melalui Peraturan Presiden. Bahwa penyerahan pengaturan yang bersifat fundamental dan menentukan aktivasi kewenangan luar biasa negara kepada Peraturan Presiden merupakan bentuk pendelegasian kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, sehingga membuka ruang terjadinya abuse of discretion (penyalahgunaan diskresi). Dalam konteks ini, 63 Presiden berada pada posisi sebagai pembentuk kebijakan, pelaksana kebijakan, sekaligus pihak yang berkepentingan secara politik atas akibat dari penetapan status dan tingkatan bencana. Bahwa doktrin abuse of discretion menegaskan bahwa diskresi administratif menjadi melampaui batas kewenangan apabila: (i) tidak dibatasi oleh norma yang jelas dan objektif; (ii) digunakan untuk tujuan selain yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang; atau (iii) dipengaruhi oleh pertimbangan non-hukum, termasuk kepentingan politik. Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana yang memungkinkan pengaturan melalui Peraturan Presiden tanpa batasan indikator objektif secara nyata memenuhi ketiga kondisi tersebut. Bahwa pengaturan melalui Peraturan Presiden terhadap penetapan status dan tingkatan bencana berpotensi digunakan untuk menunda, mempercepat, atau bahkan menghindari penetapan status bencana tertentu demi kepentingan politik, pencitraan, stabilitas kekuasaan, atau pertimbangan elektoral. Kondisi ini menjadikan keputusan penetapan status bencana tidak lagi berbasis pada indikator objektif dan kebutuhan kemanusiaan, melainkan pada kalkulasi politik kekuasaan. Bahwa Peraturan Pemerintah sebagai instrumen pelaksana undang- undang memiliki fungsi konstitusional untuk membatasi diskresi eksekutif dan menjamin objektivitas pelaksanaan undang-undang. Dengan menempatkan pengaturan penetapan status dan tingkatan bencana dalam Peraturan Pemerintah, ruang abuse of discretion dapat ditekan karena norma pelaksana bersifat lebih stabil, terikat langsung pada undang-undang, dan dapat diuji secara lebih ketat. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pemberian kewenangan yang terlalu luas tanpa batasan yang jelas merupakan bentuk pelanggaran prinsip negara hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana yang tidak secara tegas memerintahkan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena membuka ruang abuse of discretion oleh Presiden. 64 Bahwa selama pengaturan penetapan status dan tingkatan bencana tetap diletakkan pada Peraturan Presiden, maka potensi konflik kepentingan, subjektivitas politik, dan penyalahgunaan diskresi akan terus melekat, sehingga merugikan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya korban bencana. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaturan lebih lanjut wajib ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Bahwa selama pengaturan penetapan status dan tingkatan bencana tidak ditempatkan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana akan terus berada dalam bayang-bayang konflik kepentingan, subjektivitas politik, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaturan lebih lanjut harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.  Bahwa seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia dengan wilayahnya yang cukup luas sangat rawan terjadi bencana alam. Hal ini disebabkan karena : Faktor Geologis - Pertemuan Lempeng Tektonik Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, menyebabkan pergerakan lempeng yang memicu gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. - Cincin ApiPasifik (Ring of Fire) Indonesia dilalui oleh busur gunung berapi aktif ini, menjadikannya salah satu wilayah dengan gunung berapi terbanyak di dunia yang sering meletus. - Sabuk Alpide (Alpide Belt) 65 Jalur gempa aktif kedua setelah Cincin Api ini juga melewati Sumatera dan Jawa, menambah potensi gempa bumi di wilayah tersebut. Faktor Iklim Wilayah Tropis & Khatulistiwa membuat Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, rentan terhadap badai, siklon tropis, banjir, dan tanah longsor. Faktor Non-Geologis Kerusakan Lingkungan, Deforestasi dan kerusakan ekosistem meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Bahwa apabila indikator dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah maka Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dapat membuat dan menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur penanggulangan dari masing-masing jenis bencana yaitu Bencana Alam, Bencana Nonalam dan Bencana Sosial, contohnya: a. Peraturan Presiden Tentang Penanggulangan Bencana Alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah langsor (Vide Pasal 1 angka 2 UU Penanggulangan Bencana). b. Peraturan Presiden Tentang Penanggulangan Bencana Nonalam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Vide Pasal 1 angka 3 UU Penanggulangan Bencana). c. Peraturan Presiden Tentang Penanggulangan Bencana Sosial seperti bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror (Vide Pasal 1 angka 2 UU Penanggulangan Bencana). Bahwa sebagai perbandingan, Jepang sebagai negara yang termasuk dalam rawan bencana karena lokasinya berada di Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) yang merupakan pertemuan lempeng tektonik aktif, secara hukum telah mempunyai aturan hukum tersendiri terkait 66 dengan Penanggulangan Bencana Tsunami yaitu Act on the Promotion of Tsunami Countermeasures, Act No. 77 of June 24, 2011 (Bukti P- 17) dan aturan hukum terkait dengan Penanggulangan Gempa Bumi yaitu Basic Act on Reconstruction in Response to the Great East Japan Earthquake, Act No. 76 of June 24, 2011(Bukti P-18). Bahwa disisi lain menurut para Pemohon, terdapat ketidakseriusan pemerintah dalam penanggulangan bencana, hal ini terlihat dari: a. Pasal 1 angka 2 UU Penanggulangan Bencana tidak mengatur kebakaran hutan/lahan sebagai salah satu bencana. b. Pasal 1 angka 3 UU Penanggulangan Bencana mengatur bahwa epidemi dan wabah termasuk ke dalam bencana nonalam. Namun dalam Penjelasan Umum, epidemi dan wabah termasuk ke dalam bencana alam. c. Pasal 1 angka 4 UU Penanggulangan Bencana, teror termasuk salah satu bencana sosial. Namun dalam Penjelasan Umum, bencana sosial terdiri dari kerusuhan sosial dan konflik sosial. d. Pasal 1 angka 1 UU Penanggulangan Bencana, bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kata “dan” tersebut menimbulkan persepsi bahwa status bencana hanya dapat ditetapkan jika keempat unsur akibat bencana tersebut terpenuhi. Sedangkan dalam praktiknya, tidak semua bencana memenuhi keempat unsur tersebut. Hal ini berpengaruh perbedaan persepsi dalam penetapan status bencana. e. Belum adanya pengaturan perlindungan bagi relawan kebencanaan dalam UU Penanggulangan Bencana, sehingga relawan yang ikut menjadi korban di lokasi bencana menjadi tidak terlindungi mengakibatkan banyaknya relawan yang tidak mendapatkan perlindungan baik dari sisi jaminan kesehatan, keamanan, dan keamanan sosial. f. Masih terdapat daerah yang belum memiliki BPBD dan daerah yang belum memiliki BPBD selama ini masih melaksanakan urusan kebencanaan dengan menggabungkan pada dinas terkait. Namun, hal tersebut justru menyebabkan BNPB mengalami kesulitan 67 koordinasi untuk penanganan tanggap darurat bencana. Supian Suri Targetkan BPBD DepokTerbentuk 2027 Mendatang, Bencana Masih Ditangani Damkar https://depok.tribunnews.com/margondaupdate/47300/supian-suri- targetkan-bpbd-depok-terbentuk-2027-mendatangbencana-masih- ditangani-damkar (Bukti P-19). Bahwa semangat nasional agar penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia harus berlandaskan hukum dan berfokus pada percepatan penanggulangan juga telah digaungkan oleh Ketua Komisi I DPR yang mengusulkan adanya Menteri Bencana dan Dirjen Longsor serta banjir. Ketua Komisi I DPR Usul Adanya Menteri Bencana: Ada Dirjen Longsor dan Banjir https://nasional.kompas.com/read/2025/12/09/20063941/ketua-kom isi-i- dpr-usul-adanya-menteri-bencana-ada-dirjen-longsor-dan-banjir (Bukti P- 20). Bahwa menurut para Pemohon dengan tidak dibentuknya Peraturan Pemerintah terkait indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional yang mengacu pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, maka hal tersebut telah sangat merugikan para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. F. Tentang Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Bahwa pada tanggal 26 April 2007 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66). Bahwa selain tidak terdapat Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana secara detail dan terperinci terkait indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional yang mengacu pada: a. jumlah korban 68 b. kerugian harta benda c. kerusakan prasarana dan sarana d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Pada faktanya Peraturan Pemerintah sebagai amanat Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana, dibuat tanpa mematuhi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana. Bahwa Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana mewajibkan pemerintah untuk membuat dan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana paling lambat 6 (enam) bulan sejak UU Penanggulangan Bencana diundangkan, namun pada faktanya Peraturan pemerintah dimaksud telah diterbitkan oleh pemerintah lewat waktu dari apa yang ditegaskan dalam Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana, sehingga dalam tahap ini yang terjadi adalah Pemerintah-pun ikut serta melanggar UU Penanggulangan Bencana. Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana: Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. Bahwa hanya terdapat 2 Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU Penanggulangan Bencana, yaitu: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Bukti P-11.A) Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diundangkan pada tanggal 28 Februari 2008, sedangkan UU Penanggulangan Bencana diundangkan pada tanggal 26 April 2007, jika dihubungkan dengan Pasal 84 UU Penanggulangan bencana yang mewajibkan Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana sudah harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak UU Penanggulangan Bencana diundangkan, maka Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diterbitkan dengan melanggar Pasal 84 UU 69 Penanggulangan Bencana atau dengan kata lain lewat dari 6 (enam) bulan. Bahwa oleh karena Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana tidak pernah diterbitkan pemerintah dan guna mencegah kekosongan hukum lebih jauh maka para Pemohon mendalilkan agar jangka waktu dalam Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana diubah agar Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tetap berlaku tanpa melanggar Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Bukti P- 11.B). Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana diundangkan di pada tanggal 28 Februari 2008, sedangkan UU Penanggulangan Bencana diundangkan pada tanggal 26 April 2007, jika dihubungkan dengan Pasal 84 UU Penanggulangan bencana yang mewajibkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana sudah harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak UU Penanggulangan Bencana diundangkan, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana diterbitkan dengan melanggar Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana atau dengan kata lain telah lewat dari 6 (enam) bulan. Bahwa oleh karena Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana tidak pernah diterbitkan pemerintah dan guna mencegah kekosongan hukum lebih jauh maka para Pemohon meminta agar jangka waktu dalam Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana diubah agar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana tetap berlaku tanpa melanggar Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana. 70 Atau dengan kata lain peraturan pelaksana utama yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana baru lahir dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tanggal 28 Februari 2008 (Bukti P-11.A), atau lebih dari 10 (sepuluh) bulan sejak UU Penanggulangan Bencana diundangkan, dan telah melampaui tenggat waktu konstitusional yang ditentukan oleh Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana itu sendiri. Bahwa keterlambatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan telah menciptakan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam kurun waktu yang signifikan, pada saat negara justru sangat membutuhkan instrumen hukum operasional untuk melindungi warga negara dari risiko dan dampak bencana. Kekosongan Hukum dan Ketidakpastian bagi Warga Negara Bahwa akibat tidak dipenuhinya perintah Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana, maka selama tenggat waktu tersebut:  Tidak tersedia pedoman hukum yang jelas dan mengikat mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana;  Tidak terdapat kepastian mengenai kewenangan, prosedur, dan tanggung jawab negara dalam penetapan status dan tingkatan bencana;  Hak-hak warga negara, khususnya korban bencana, berada dalam posisi tidak terlindungi secara optimal, karena norma undang-undang tidak dapat dilaksanakan secara operasional. Bahwa keadaan tersebut menyebabkan warga negara berada dalam ketidakpastian hukum, tidak mengetahui secara pasti standar perlindungan apa yang menjadi haknya dan kapan negara wajib hadir secara penuh dalam situasi bencana. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa pembiaran terhadap tidak dipatuhinya tenggat waktu pembentukan peraturan pelaksana sebagaimana diperintahkan Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana secara nyata telah mengingkari jaminan kepastian hukum tersebut. 71 Undang-undang yang:  tidak dilengkapi peraturan pelaksana tepat waktu,  tidak dapat dijalankan secara efektif,  dan membiarkan kekosongan hukum dalam situasi darurat, pada hakikatnya telah gagal memberikan perlindungan hukum yang adil bagi warga negara, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perspektif Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang yang Tidak Operasional Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten menyatakan bahwa norma undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan atau keterlambatan peraturan pelaksana merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Bahwa perintah pembentukan peraturan pelaksana yang disertai tenggat waktu adalah bagian dari jaminan konstitusional, bukan sekadar kewajiban administratif pembentuk peraturan. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana telah menjadikan undang-undang tersebut tidak operasional secara konstitusional, sehingga merugikan hak warga negara atas kepastian hukum. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo berkenan untuk memutus: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator antara lain: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan 72 e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan”. 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "aturan pelaksana Undang-Undang ini akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah". 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 73 Atau 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 2. Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang memuat indikator, tolak ukur objektif, mekanisme yang transparan, serta dapat diuji secara hukum, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan ini diucapkan; 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaturan mengenai indikator, tolak ukur, dan mekanisme penetapan status serta tingkatan bencana nasional dan daerah wajib diatur dalam Peraturan Pemerintah. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-2.A : KTP atas nama Elydya Kristina Simanullang selaku Pemohon I; 4. Bukti P-3 : KTP dan lisensi Advokat atas nama Doris Manggalang Raja Sagala selaku Pemohon II; 5. Bukti P-4 : KTP dan lisensi Advokat atas nama Jonswaris Sinaga selaku Pemohon III; 6. Bukti P-5 : KTP dan lisensi Advokat atas nama Robinar V.K. Panggabean selaku Pemohon IV; 7. Bukti P-6 : KTP dan lisensi Advokat atas nama Amudin Laia selaku Pemohon V; 8. Bukti P-7 : KTP dan lisensi Advokat atas nama Roy Sitompul selaku Pemohon VI; 74 9. Bukti P-7.A : KTP dan lisensi Advokat atas nama Christian Adrianus Sihite selaku Pemohon VII; 10. Bukti P-8 : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 09 Desember 2025, Judul artikel: Kenapa Banjir Longsor Sumatra Tak Kunjung Jadi Bencana Nasional?, Situs web: cnnindonesia.com, Tanggal akses: 15 Desember 2025, URL: https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20251209125108-20- 1304533/kenapabanjir-longsor-sumatra-tak-kunjung-jadi- bencana-nasional.; 11. Bukti P-9 : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 02 Desember 2025, Judul artikel: Komisi VIII: Pemerintah Harus Segera Tetapkan Banjir Bandang Sumatra sebagai Bencana Nasional, Situs web: dpr.go.id, Tanggal akses: 02 Desember 2025, URL: https://www. dpr.go.id/kegiatandpr/berita/Komisi-VIII-Pemerinta h-Harus- Segera-Tetapkan-Banjir-Bandang-Sumatr a-sebagai-Benca na- Nasional-6 1600.; 12. Bukti P-10 : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 06 Desember 2025, Judul artikel: Daftar Bupati di Aceh yang Menyerah Hadapi Banjir, Situs web: cnnindonesia.com, Tanggal akses: 11 Desember 2025, URL: https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20251206082037-20-1303467/daftar-bupati-di-aceh-yang- menyerah-hadapi-banjir.; 13. Bukti P-11 : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 04 Desember 2025, Judul artikel: Bukan Bencana Nasional, Apa Maksud Status Prioritas Nasional untuk Bencana Sumatera? Situs web: Kompas.com, Tanggal akses: 14 Desember 2025, URL: https://www.kompas.com/ sumaterabarat/read/2025/12/04/104500488/bukan-bencana- nasional-apa-maksud-status-prioritas-nasional- untuk?page=all#:~:text=Bukan%20Benca na%20Nasional%2C%20Apa%20Maksud%20Status %20Prioritas%20Nasional%20untuk%20Bencana%20Sumater a?,Kompas.com%2C%204&text=KOMPAS.com%20%2D%20P emerintah%20menetapkan%20bencana,yang%20ditetapkan% 75 20untuk%20bencana%20Sumatera?&text=An%20error%20occ urred.,is%20disabled%20in%20your%20browser.; 14. Bukti P-11.A : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Nomor 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 15. Bukti P-11.B : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 16. Bukti P-11.C : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 04 Desember 2025, Judul artikel: Update Bencana dari Humbahas, 9 Meninggal, 1 Hilang, dan 12 Luka-luka, Tanggal akses: 17 Januari 2026, URL: https://waspada.co.id/update-bencana-dari-humbahas- 9meninggal-1-hilang-dan-12-luka-luka/; 17. Bukti P-11.D : Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Elydya Kristina Simanullang selaku Pemohon I; 18. Bukti P-12 : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 15 Februari 2025, Judul artikel: 5 Hari Banjir Makassar Belum Surut, 2.196 Warga Masih Mengungsi, Situs web: detik.com, Tanggal akses: 11 Desember 2025, URL: https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-777929 4/5-hari-banjir-makassar-belum-surut-2-196-warga- masihmengungsi#google_vignette.; 19. Bukti P-12.A : Rute perjalanan transportasi darat (google maps) Pemohon II dari Bandara Udara Kualanamu menuju Desa Tiga Dolok harus melalui Tebing Tinggi; 20. Bukti P-12.B : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 08 Desember 2025, Judul artikel: 1 Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi-Medan Masih Rusak Usai Diterjang Banjir, Tanggal akses: 15 Januari 2025, https://news.detik.com/berita/d-8249178/1-ruas-jalan-tol- tebingtinggi-m edan-masih-rusak-usai diterjang-banjir; 21. Bukti P-12.C : Rute perjalanan transportasi darat (google maps) Pemohon III dari Bandara Udara Kualanamu menuju Pematangsiantar harus melalui Tebing Tinggi; 22. Bukti P-13 : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 21 Juli 2023, Judul artikel: Arus Deras Banjir Landa Kota Jayapura, Situs web: https://www.bnpb.go.id/, Tanggal akses: 14 Desember 2025, URL: https: //www.bnpb.go.id/.; 76 23. Bukti P-13.A : Rute perjalanan transportasi darat (google maps) Pemohon IV dari Bandara Udara Kualanamu menuju Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, harus melalui Tebing Tinggi; 24. Bukti P-13.B : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 11 Desember 2025, Judul artikel: Banjir dan Longsor Landa Nias Selatan Situs web: tempo.co, Tanggal akses: 18 Januari 2026, URL: https://www .tempo.co/politik/banjir-dan-longsor-landa-nias-selatan- 2097962; 25. Bukti P-14 : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 12 Februari 2025, Judul artikel: Maros Sulsel Dikepung Banjir, 100 Ribu Warga Terdampak Situs web: cnnindonesia.com, Tanggal akses: 11 Desember 2025, URL: https://www.cnnindonesia.com/nasional /20250212111632-20-1197349/maros-sulsel-dike pung-banjir- 100-ribu-warga-terdampak.; 26. Bukti P-14.A : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 27 November 2025, Judul artikel: Humbang Hasundutan Dilanda Banjir Bandang dan Longsor, Lima Orang Meninggal dan Empat Hilang Tanggal akses: 1 Januari 2026, URL: https://www. bnpb.go.id/berita/humbanghasundutan-dilanda-banjir-bandang- dan-longsor-lima-orang-mening gal-dan-empat-hilang; 27. Bukti P-15 : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 21 Desember 2024, Judul artikel: Jakarta terancam tenggelam, ini penyebabnya Situs web: www.antaranews.com, Tanggal akses: 11 Desember 2025, URL: https:// www.antaranews.com/berita/4542206/jakarta-terancam- tenggelam-ini-penyebabnya.; 28. Bukti P-15.A : Laporan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI (Badan Keahlian DPR RI); 29. Bukti P-15.B : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 15 Desember 2025, Judul artikel: Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu, URL:https://pojokbanua.com/tolak-bantuan-asing-untuk- sumatra-prabowo-tegaskan-in donesia-mampu/; 77 30. Bukti P-16 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 31. Bukti P-17 : Act on the Promotion of Tsunami Countermeasures, Act No. 77 of June 24, 2011; 32. Bukti P-18 : Basic Act on Reconstruction in Response to the Great East Japan Earthquake, Act No. 76 of June 24, 2011; 33. Bukti P-19 : Media Berita Online, Tanggal publikasi:02 November 2025, Judul artikel: Supian Suri Targetkan BPBD Depok Terbentuk 2027 Mendatang, Bencana Masih Ditangani Damkar Situs web: Tribunnews.com, Tanggal akses: 14 Desember 2025, URL: https:// depok.tribunnews.com/margondaupdate/47300/supian- suri-targetkan-bpbd-depok-terbentuk-2027-mendatang bencana-masih-ditangani-damkar.; 34. Bukti P-20 : Media Berita Online, Tanggal publikasi: 09 Desember 2025, Judul artikel: Ketua Komisi I DPR Usul Adanya Menteri Bencana: Ada Dirjen Longsor dan Banjir Situs web: kompas.com, Tanggal akses: 13 Desember 2025, URL: https://nasional.kompas.com/read/2025/12/09/20063941/ketua- komisi-i-dpr-usul-ad any a-menteri-bencana-ada-dirjen-longsor- dan-banjir.; Selain itu para Pemohon mengajukan 2 (dua) ahli, yaitu Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H. dan Dr. H.M. Rezky Pahlawan MP, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 20 April 2026 serta 2 (dua) saksi yaitu Erik Sunando Sirait dan Elydya Kristina Simanullang, yang didengarkan keahlian dan/atau kesaksiannya pada persidangan tanggal 22 April 2026, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: Keterangan Ahli 1. Ahli Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T., M.H. Argumentasi Presiden justru menunjukkan adanya pelimpahan norma esensial kepada diskresi eksekutif tanpa parameter hukum yang cukup jelas, sehingga bertentangan dengan asas negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan 78 hak konstitusional warga negara. Keterangan Presiden menolak adanya kekosongan hukum dengan alasan telah ada PP dan Perpres turunan serta tindakan faktual pemerintah di lapangan, namun tidak menjawab pokok persoalan: Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2007 tidak menetapkan ukuran normatif objektif mengenai kapan status bencana nasional harus ditetapkan, sementara Pasal 84 memerintahkan adanya peraturan pelaksanaan paling lambat enam bulan sejak undang-undang diundangkan, yang hingga kini belum dipenuhi. Secara teori hukum tata negara, persoalan utama perkara ini bukan semata ada atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam menangani bencana, melainkan apakah norma undang-undang memberikan batas kewenangan yang jelas kepada Presiden dalam menetapkan status bencana nasional. Dalam negara hukum, norma yang menyangkut pembatasan atau perlindungan hak warga negara harus memenuhi asas lex certa, lex scripta, dan lex stricta. Penetapan status bencana nasional bukan hanya soal teknis administrasi, melainkan pintu masuk penggunaan kekuasaan luar biasa negara: pengerahan anggaran, mobilisasi aparatur, pembatasan aktivitas, bahkan intervensi terhadap hak-hak warga. Karena itu, ukuran minimal seperti jumlah korban, luas wilayah terdampak, kerusakan infrastruktur vital, dan kapasitas daerah yang lumpuh, seharusnya dirumuskan secara normatif. Tanpa itu, kewenangan Presiden menjadi terlalu terbuka dan rawan subjektivitas. Pemerintah dalam keterangannya mendalilkan bahwa diskresi Presiden diperlukan demi efektivitas penyelamatan warga. Dalil ini secara prinsip benar dalam konteks tindakan cepat, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan absennya norma dasar. Diskresi dalam negara hukum bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan ruang gerak yang tetap tunduk pada hukum. Justru diskresi memerlukan parameter agar dapat diuji secara objektif. Tanpa parameter, diskresi berubah menjadi discretionary absolutism yang bertentangan dengan prinsip checks and balances. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan telah menegaskan bahwa delegasi kepada peraturan pelaksana tidak boleh menyangkut hal-hal yang bersifat esensial yang menentukan nasib hak warga negara. Dalam perkara ini, indikator status bencana nasional adalah norma esensial, bukan sekadar hal teknis. 79 Pemerintah juga berargumentasi bahwa penanggulangan bencana tetap berjalan efektif meskipun belum ada Peraturan Presiden sebagaimana diperintahkan Pasal 7 ayat (3). Justru argumen ini memperkuat dalil Pemohon bahwa pemerintah selama ini berjalan berdasarkan praktik kebijakan, bukan berdasarkan kepastian norma yang diperintahkan undang-undang. Efektivitas tindakan administratif tidak menghapus kewajiban konstitusional untuk memenuhi perintah pembentukan peraturan pelaksanaan. Dalam teori negara hukum, pelaksanaan faktual tidak dapat menggantikan kewajiban normatif. Negara tidak boleh membiarkan keadaan “practical governance” menutup kekurangan “normative governance”. Jika praktik faktual dianggap cukup, maka Pasal 84 kehilangan makna mengikatnya, dan pemerintah dapat setiap saat mengabaikan perintah undang-undang tanpa konsekuensi konstitusional. Dari perspektif perlindungan hak konstitusional warga negara, ketidakjelasan parameter status bencana nasional berakibat langsung pada perlindungan keselamatan jiwa, hak atas rasa aman, hak atas bantuan negara, dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H UUD 1945. Warga negara yang menjadi korban bencana berhak mengetahui kapan negara wajib hadir secara penuh, bukan sekadar menunggu penilaian politik pemerintah pusat. Norma yang kabur menyebabkan warga dalam situasi yang sama bisa diperlakukan berbeda hanya karena pertimbangan non-yuridis. Hal ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan prinsip non-arbitrariness. Terkait Pasal 84, keterlambatan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan selama bertahun-tahun bukan sekadar soal administratif, tetapi bentuk pengabaian terhadap perintah undang-undang. Dalam teori hierarki norma Hans Kelsen, norma yang lebih rendah wajib dibentuk untuk mengoperasionalkan norma yang lebih tinggi. Ketika norma pelaksana yang diperintahkan undang-undang tidak dibentuk dalam jangka waktu yang ditentukan, maka telah terjadi constitutional omission atau legislative/executive omission. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menegaskan inkonstitusionalitas bersyarat atas norma yang membuka ruang pengabaian seperti ini. Ahli berpendapat bahwa: 1. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2007 inkonstitusional bersyarat 80 sepanjang tidak dimaknai bahwa indikator objektif penetapan status bencana nasional harus diatur secara jelas dan terukur dalam Peraturan Presiden; 2. Pasal 84 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa keterlambatan pembentukan peraturan pelaksanaan yang melampaui batas waktu undang-undang merupakan pelanggaran terhadap asas negara hukum dan wajib diperintahkan pemenuhannya; 3. Mahkamah perlu menegaskan bahwa diskresi Presiden dalam penetapan status bencana bukanlah kekuasaan bebas, melainkan kewenangan yang harus tunduk pada parameter hukum objektif, transparan, dan dapat diuji. Dengan demikian, dalil Pemerintah yang mendasarkan pembenaran pada fleksibilitas dan praktik kebijakan tidak cukup untuk menutup cacat normatif dalam UU a quo. Dalam negara hukum, keselamatan rakyat memang hukum tertinggi, tetapi jalan menuju keselamatan itu pun tetap harus melalui hukum yang jelas, adil, dan pasti. Keterangan DPR justru memperkuat dalil Pemohon: pembentuk undang- undang sejak awal menyadari bahwa indikator penetapan status bencana membutuhkan perincian lebih lanjut melalui Peraturan Presiden, tetapi sampai hari ini perintah itu tidak dilaksanakan. Ini berarti terdapat kelalaian normatif yang berdampak langsung pada kepastian hukum warga negara dalam situasi bencana. DPR dalam keterangannya mengakui bahwa Pasal 7 ayat (3) secara eksplisit mendelegasikan perincian indikator kepada Peraturan Presiden, namun kemudian berusaha menutupi kekosongan tersebut dengan menyatakan bahwa PP 21/2008 dan pedoman BNPB sudah cukup. Padahal, dalam sistem peraturan perundang-undangan, norma delegasi harus dilaksanakan sesuai bentuk dan jenis peraturan yang diperintahkan undang- undang. Ketika undang-undang memerintahkan Peraturan Presiden, maka PP dan pedoman lembaga tidak dapat menggantikannya. Pertama, secara teori pembentukan peraturan perundang-undangan, DPR benar bahwa delegasi teknis kepada peraturan pelaksana adalah hal lazim. Namun justru karena hal itu lazim, maka pelaksanaannya wajib. Pasal 7 ayat (3) bukan norma opsional, melainkan norma perintah. Frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” adalah perintah delegasi yang mengikat. Dalam asas legalitas formal, pejabat negara tidak boleh memilih untuk tidak melaksanakan 81 norma delegasi lalu menggantinya dengan pedoman administratif. Pedoman BNPB bukan peraturan perundang-undangan dalam hierarki Pasal 7 UU PPP. Ia tidak memiliki daya ikat umum setara Perpres, tidak dibentuk melalui prosedur harmonisasi yang setara, dan tidak memiliki legitimasi normatif sebagai pelaksana langsung undang-undang. Karena itu, dalil DPR bahwa pedoman BNPB menutup kekosongan hukum adalah tidak tepat secara teori hukum tata negara. Kedua, DPR berargumen bahwa Pasal 7 ayat (2) telah cukup jelas karena memuat lima indikator: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana, cakupan wilayah, dan dampak sosial ekonomi. Tetapi masalah yang dipersoalkan Pemohon bukan keberadaan indikator, melainkan ketiadaan ukuran objektif atas indikator tersebut. Menyebut “jumlah korban” tanpa menjelaskan berapa jumlah minimal yang relevan, sama saja dengan norma terbuka yang menyerahkan seluruh penilaian kepada eksekutif. Menyebut “kerugian harta benda” tanpa ambang batas, “cakupan wilayah” tanpa klasifikasi, dan “dampak sosial ekonomi” tanpa parameter, membuat norma tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Dalam negara hukum, indikator tanpa ukuran bukan kepastian hukum, melainkan kerangka umum yang membuka ruang subjektivitas. Ketiga, DPR menyatakan bahwa PP 21/2008 telah mengatur pengkajian cepat dan tepat, sehingga tidak ada kekosongan hukum. Pendapat ini keliru secara sistematik. PP 21/2008 mengatur mekanisme operasional penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat, tetapi tidak menggantikan mandat Pasal 7 ayat (3) untuk menetapkan standar penentuan status dan tingkatan bencana secara nasional dan daerah. Ada perbedaan mendasar antara: 1. norma tentang tata cara penanganan setelah status ditetapkan; dan 2. norma tentang syarat objektif kapan status itu ditetapkan. PP 21/2008 lebih banyak mengatur aspek respons, koordinasi, dan akses kemudahan setelah keadaan darurat diakui. Sedangkan Perpres Pasal 7 ayat (3) seharusnya menjadi instrumen yang menetapkan ambang batas dan ukuran kapan negara wajib menaikkan status bencana. DPR mencampuradukkan norma prosedural pasca-status dengan norma dasar penetapan status. Ini kekeliruan logika hukum. 82 Keempat, DPR berdalil bahwa penggunaan Peraturan Presiden justru memberi fleksibilitas dan mencegah rigiditas. Sebagai ahli, saya berpendapat fleksibilitas memang penting dalam penanganan bencana, tetapi fleksibilitas hanya sah jika dibangun di atas kerangka hukum yang jelas. Fleksibilitas tanpa parameter bukanlah kebijakan adaptif, melainkan ruang arbitrariness. Negara hukum modern tidak menolak diskresi, tetapi mengharuskan diskresi dibatasi oleh parameter yang dapat diuji. Mahkamah Konstitusi berulang kali menegaskan bahwa norma yang menyangkut perlindungan hak warga negara harus memenuhi asas kepastian hukum yang adil. Dalam konteks bencana, hak yang dipertaruhkan bukan hal kecil: keselamatan jiwa, akses bantuan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan. Karena itu, negara wajib menyediakan ukuran yang jelas kapan kewajiban perlindungan penuh itu aktif. Kelima, DPR mengutip risalah pembahasan UU 24/2007 untuk menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sengaja menyerahkan rincian kepada Presiden. Justru risalah itu menunjukkan bahwa sejak awal pembentuk undang-undang sadar bahwa lima indikator di Pasal 7 ayat (2) belum cukup operasional dan perlu dirinci lebih lanjut. Kesadaran legislator ini adalah bukti bahwa tanpa Perpres, norma Pasal 7 ayat (2) memang belum lengkap secara implementatif. Maka kegagalan Presiden menerbitkan Perpres selama hampir dua dekade merupakan bentuk constitutional omission yang tidak boleh dibenarkan dengan alasan praktik administrasi. DPR tidak dapat menggunakan kehendak awal pembentuk undang-undang untuk membela keadaan yang justru bertentangan dengan kehendak itu sendiri. Keenam, mengenai Pasal 84, DPR menyatakan seluruh mandat PP sudah dilaksanakan sehingga tidak ada masalah. Argumentasi ini tidak menjawab pokok permohonan. Masalahnya bukan hanya apakah PP telah terbit, tetapi apakah perintah waktu enam bulan dalam Pasal 84 dipatuhi secara penuh, termasuk terhadap kebutuhan norma pelaksana Pasal 7 ayat (3). Fakta bahwa hingga kini Perpres belum ada menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip timely compliance dalam pelaksanaan undang-undang. Norma tenggat waktu dalam undang-undang bukan hiasan; ia adalah instrumen disiplin konstitusional bagi pemerintah. Jika pelanggaran tenggat dibiarkan tanpa 83 koreksi, maka asas kepastian hukum dan supremasi undang-undang menjadi kehilangan makna. Ahli berpendapat: 1. Keterangan DPR tidak membantah adanya kekosongan norma operasional pada Pasal 7 ayat (3), tetapi justru mengonfirmasi bahwa norma tersebut memang membutuhkan Perpres; 2. PP 21/2008 dan pedoman BNPB tidak dapat menggantikan Perpres yang diperintahkan UU; 3. Ketiadaan Perpres selama hampir 19 tahun merupakan bentuk kelalaian konstitusional yang menimbulkan ketidakpastian hukum; 4. Mahkamah perlu menyatakan Pasal 7 ayat (3) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa Perpres wajib dibentuk dalam jangka waktu tertentu dengan indikator yang objektif, transparan, dan dapat diuji; 5. Pasal 84 harus dimaknai sebagai norma yang mengikat pemerintah untuk taat waktu dalam memenuhi perintah pembentukan aturan pelaksana. Negara hukum tidak cukup hanya bertindak; negara hukum harus bertindak berdasarkan norma yang jelas. Dalam bencana, rakyat tidak boleh bergantung pada belas kasihan diskresi, tetapi harus dilindungi oleh kepastian hukum yang hidup dan bekerja saat mereka paling membutuhkan negara. Dengan demikian Pokok persoalan dalam perkara ini, menurut pandangan saya, bukanlah apakah Presiden berwenang menetapkan status bencana nasional. Kewenangan itu jelas ada dan memang diperlukan dalam negara modern, terlebih dalam situasi bencana yang menuntut kecepatan tindakan. Yang menjadi persoalan konstitusional justru adalah: apakah kewenangan tersebut telah dibatasi dan dipandu oleh norma hukum yang cukup jelas, sehingga memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara. Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap tindakan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum. Dalam konteks bencana, hukum tidak boleh datang terlambat. Negara memang harus cepat bertindak, tetapi kecepatan itu harus dipandu oleh norma yang jelas, agar perlindungan warga negara tidak bergantung pada tafsir bebas pejabat, melainkan dijamin oleh hukum. Kepastian hukum dalam situasi bencana bukan persoalan formal administratif, tetapi berkaitan langsung dengan hak hidup, hak atas rasa aman, 84 hak atas perlindungan negara, dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H UUD 1945. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memang telah menyebutkan lima indikator dasar dalam penetapan status dan tingkatan bencana, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah terdampak, dan dampak sosial ekonomi. Namun, dalam pandangan saya, penyebutan indikator saja belum cukup untuk memenuhi asas kepastian hukum. Sebab, indikator tanpa ukuran operasional hanya menghasilkan ruang tafsir, bukan kepastian hukum. Misalnya, undang-undang menyebut jumlah korban. Tetapi undang-undang tidak menjelaskan: jumlah korban yang bagaimana, apakah meninggal, luka berat, hilang, atau pengungsi. Demikian pula kerugian harta benda: tidak dijelaskan kerugian seperti apa yang signifikan secara nasional. Cakupan wilayah pun tidak diberi parameter: apakah satu kabupaten, lintas kabupaten, atau lintas provinsi. Dampak sosial ekonomi juga tidak diberi ukuran mengenai seberapa jauh gangguan terhadap kehidupan masyarakat dianggap memenuhi syarat eskalasi status bencana. Dalam konteks negara hukum, norma yang demikian masih bersifat umum dan abstrak, sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut agar dapat dijalankan secara konsisten, transparan, dan dapat diuji. Hal ini sesungguhnya telah disadari oleh pembentuk undang-undang sendiri. Buktinya, Pasal 7 ayat (3) secara tegas memerintahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan Peraturan Presiden. Artinya, pembentuk undang-undang sejak awal memahami bahwa Pasal 7 ayat (2) belum cukup operasional. Menurut saya, titik masalah konstitusional dalam perkara ini justru terletak pada Pasal 7 ayat (3) yang hingga kini belum dilaksanakan secara penuh. Frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam norma tersebut adalah perintah delegasi yang bersifat imperatif, bukan pilihan. Ketika undang-undang memerintahkan adanya peraturan pelaksana, maka pemerintah berkewajiban membentuknya. Kewajiban ini bukan sekadar administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah untuk menjamin agar undang- undang dapat bekerja secara efektif. 85 Sampai saat ini, Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur indikator rinci, parameter objektif, tata cara evaluasi, dan mekanisme penetapan status bencana sebagaimana diperintahkan Pasal 7 ayat (3), belum pernah dibentuk. Dalam pandangan saya, keadaan ini menimbulkan ketidaklengkapan norma atau incomplete norm. Ketika norma dasar belum dilengkapi dengan norma operasional yang diperintahkan undang-undang, maka ruang diskresi pejabat menjadi terlalu luas, dan kepastian hukum warga negara menjadi lemah. Terhadap dalil bahwa PP Nomor 21 Tahun 2008 dan pedoman BNPB telah cukup, saya berpendapat bahwa hal itu belum menjawab pokok persoalan. PP Nomor 21 Tahun 2008 lebih banyak mengatur tata cara penyelenggaraan penanggulangan bencana, mekanisme tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. PP tersebut mengatur apa yang dilakukan setelah status bencana ditetapkan. Namun persoalan yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah: kapan status itu harus ditetapkan, berdasarkan ukuran apa, dan melalui parameter objektif seperti apa. Pedoman BNPB juga tidak dapat menggantikan Peraturan Presiden, karena secara hierarki ia bukan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan undang-undang. Dalam sistem hukum kita, ketika undang-undang memerintahkan Peraturan Presiden, maka kewajiban itu tidak dapat digantikan oleh pedoman administratif. Jika keadaan seperti ini dibenarkan, maka perintah undang-undang kehilangan sifat mengikatnya. Agar jelas, saya ingin menjelaskan apa yang saya maksud dengan parameter objektif. Yang saya maksud bukan angka tunggal yang kaku. Saya tidak berpendapat bahwa Mahkamah harus menentukan berapa jumlah korban jiwa agar suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal itu merupakan domain kebijakan teknis pemerintah berdasarkan kajian ilmiah kebencanaan. Namun hukum harus memastikan bahwa pemerintah wajib menetapkan ukuran yang jelas, rasional, dan terbuka. Contoh parameter objektif yang dapat diatur dalam Peraturan Presiden antara lain: Pertama, parameter korban manusia, yaitu jumlah korban meninggal dunia, jumlah luka berat, jumlah orang hilang, jumlah pengungsi, serta kelompok rentan yang terdampak seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. 86 Kedua, cakupan wilayah terdampak, apakah hanya satu kecamatan, satu kabupaten, lintas kabupaten, lintas provinsi, atau mengganggu kawasan strategis nasional. Ketiga, tingkat kerusakan sarana vital, seperti rumah sakit, jalan nasional, jembatan, listrik, air bersih, pelabuhan, bandara, jaringan komunikasi, dan distribusi logistik. Keempat, dampak sosial ekonomi, misalnya lumpuhnya distribusi pangan, berhentinya layanan pendidikan, terganggunya aktivitas pasar, atau dampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Kelima, kapasitas pemerintah daerah, yaitu apakah BPBD, rumah sakit, logistik, dan kemampuan komando daerah masih mampu menangani keadaan atau telah melampaui kemampuan. Keenam, faktor eskalasi waktu, yakni apakah situasi memburuk cepat, ancaman susulan tinggi, dan apakah keterlambatan respons berpotensi memperbesar korban jiwa. Sebagai ilustrasi: dapat saja terjadi gempa di satu kabupaten dengan jumlah korban yang tidak terlalu besar, tetapi rumah sakit lumpuh, jalan terputus, listrik mati, distribusi pangan terganggu, dan pemerintah daerah tidak mampu lagi menangani keadaan. Dalam situasi demikian, secara objektif keadaan tersebut dapat memenuhi syarat untuk dinaikkan menjadi bencana nasional. Sebaliknya, bencana dengan korban lebih besar di daerah yang kapasitasnya masih kuat belum tentu harus langsung dinaikkan statusnya. Inilah pentingnya ukuran objektif yang komprehensif. Karena itu, menurut saya, jalan keluar yang paling tepat bukan membatalkan kewenangan Presiden, melainkan menegaskan konstitusionalitas bersyarat Pasal 7 ayat (3). Mahkamah dapat menegaskan bahwa Pasal 7 ayat (3) tetap konstitusional sepanjang dimaknai bahwa Presiden wajib membentuk Peraturan Presiden dalam jangka waktu tertentu yang memuat indikator rinci, parameter objektif, tata cara evaluasi, mekanisme transparansi, dan prosedur penetapan status bencana. Dengan demikian:  kewenangan Presiden tetap terjaga;  fleksibilitas penanganan bencana tetap ada;  tetapi rakyat memperoleh kepastian hukum. 87 Terhadap Pasal 84, menurut saya norma tersebut juga harus dimaknai sebagai kewajiban konstitusional pemerintah untuk taat waktu dalam memenuhi perintah pembentukan peraturan pelaksana. Norma tenggat waktu dalam undang-undang bukan hiasan, melainkan instrumen disiplin hukum bagi pemerintah. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan: dalam situasi bencana, rakyat tidak hanya membutuhkan negara yang cepat bertindak. Rakyat membutuhkan negara yang hadir berdasarkan hukum yang jelas. Dalam negara hukum, keselamatan rakyat memang hukum tertinggi, tetapi jalan menuju keselamatan itu pun harus dipandu oleh norma yang pasti, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Ahli Dr. H.M. Rezky Pahlawan MP, S.H., M.H. Analisis Pasal 7 Ayat (2) UU Penanggulangan Bencana dalam Kaitannya dengan Jenis Bencana dan Praktik Penetapan Status Bencana Nasional. Dalam kerangka negara hukum, konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap orang memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Mirza Nasution and Geofani Milthree Saragih, Hukum Tata Negara Indonesia (Suatu Pengantar Dasar) (Jakarta: Kencana, 2024)]. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa setiap norma yang berkaitan dengan perlindungan publik, termasuk dalam konteks penanggulangan bencana, harus dirumuskan secara jelas, dapat dipahami oleh masyarakat, serta dapat diuji secara objektif. Dalam konteks Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana, hal ini berarti bahwa indikator penetapan status bencana tidak cukup hanya disebutkan secara umum, tetapi harus memiliki ukuran yang terstandarisasi agar dapat menjamin perlindungan yang setara bagi seluruh korban bencana. Dari perspektif hukum administrasi negara, penetapan status dan tingkatan bencana merupakan bentuk keputusan pemerintahan yang mengandung ruang kebijakan (discretion) [H. R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)]. Namun demikian, ruang kebijakan tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus berada dalam koridor asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, kecermatan, dan 88 larangan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, ketiadaan ukuran yang jelas dalam Pasal 7 ayat (2) berpotensi memperluas ruang diskresi secara tidak terkontrol, sehingga keputusan penetapan status bencana menjadi sulit diuji dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan. Lebih lanjut, dalam rezim hukum administrasi, diskresi pada dasarnya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, apabila ketiadaan standar indikator dijadikan alasan untuk memberikan fleksibilitas dalam penetapan status bencana, maka fleksibilitas tersebut seharusnya diarahkan untuk membangun ukuran yang objektif dan terukur, bukan justru mempertahankan kondisi tanpa standar. Dengan kata lain, diskresi tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas ketiadaan parameter hukum yang jelas. Dalam perspektif tata kelola risiko bencana, kebutuhan akan indikator yang objektif dan dapat diuji juga merupakan prinsip yang diakui secara internasional. Kerangka global seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction menekankan penggunaan ukuran yang bersifat komparatif dan terstandarisasi, seperti jumlah korban per 100.000 penduduk, kerugian ekonomi dalam persentase terhadap produk domestik bruto (PDB), serta tingkat kerusakan infrastruktur dan gangguan layanan dasar [R. Maini et al., “The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and Its Indicators—Where Does Health Fit In?,” International Journal of Disaster Risk Science 8, no. 2 (2017): 150–55, Scopus]. Pendekatan berbasis rasio tersebut memungkinkan adanya perbandingan yang lebih adil antar wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Praktik di berbagai negara juga menunjukkan kecenderungan yang sama, di mana penetapan status bencana atau pemberian bantuan didasarkan pada ukuran per kapita atau rasio tertentu. Misalnya, dalam sistem bantuan federal di Amerika Serikat, Federal Emergency Management Agency (FEMA) menggunakan indikator kerugian per kapita sebagai salah satu dasar penilaian [N. P. Malmin and D. Eisenman, “Disability Prevalence and Community-Level Allocation of Hurricane Harvey Federal Disaster Recovery Assistance in Texas,” Journal of Disability Policy Studies 35, no. 1 (2024): 33–42]. Demikian pula dalam Uni Eropa, mekanisme European Union Solidarity Fund menggunakan ambang batas kerugian ekonomi yang dihitung sebagai 89 persentase terhadap kapasitas ekonomi suatu negara [G. Messina, “From Disasters to the Pandemic. A Study on the EU Solidarity Fund,” in Adv. 21st Century Human Settl., Part F631 (Springer, 2023), 303–12]. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penggunaan indikator berbasis rasio merupakan praktik yang lazim untuk menjamin objektivitas dan keadilan dalam penanganan bencana. Dalam kaitannya dengan perkara a quo, ketiadaan standar kuantitatif dan mekanisme pengujian yang transparan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana membuka ruang bagi keputusan yang tidak terprediksi dan sulit untuk diuji, baik secara hukum maupun secara administratif. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum serta asas-asas pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, dan kecermatan, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap tindakan pemerintahan, termasuk dalam penetapan status bencana nasional. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) memegang peran strategis dalam menentukan kerangka normatif penetapan status dan tingkatan bencana di Indonesia. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan dasar bagi pemerintah untuk menetapkan suatu peristiwa sebagai bencana nasional atau daerah berdasarkan sejumlah indikator, yang secara konseptual dimaksudkan untuk menjamin respons yang tepat, terukur, dan proporsional. Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya mampu menghadirkan kepastian hukum yang memadai. Hal ini disebabkan oleh sifat indikator yang masih bersifat umum dan tidak dilengkapi dengan parameter operasional yang jelas, seperti ambang batas (threshold), metode pengukuran, serta sumber data yang terstandar. Dalam konteks jenis bencana sebagaimana diatur dalam UU PB yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial ketiadaan ukuran yang objektif dalam Pasal 7 ayat (2) berimplikasi langsung pada variasi penafsiran dan implementasi oleh pemerintah. Praktik penetapan status bencana nasional, termasuk dalam kasus penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam melalui Keputusan Presiden, menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan sering kali bersifat kebijakan (policy-driven) dan 90 belum sepenuhnya berbasis indikator hukum yang dapat diuji secara objektif [Azenia Tamara Davina, Sigid Suseno, and Mustofa Haffas, “Penerapan Hukum Penyebaran Hoax Mengenai Covid-19 Melalui Facebook Berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana,” MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 1 (2021)]. Kondisi ini menimbulkan ruang diskresi yang sangat luas, yang pada satu sisi diperlukan dalam keadaan darurat, tetapi pada sisi lain berpotensi mengaburkan batas antara kewenangan hukum dan pertimbangan politik. Pertama, Pasal 7 ayat (2) UU PB menggunakan formula “memuat indikator yang meliputi” lima komponen, sedangkan ayat (3) menegaskan “ketentuan lebih lanjut” diatur dalam Peraturan Presiden. Dengan struktur seperti ini, Pasal 7 ayat (2) dapat dipahami sebagai kerangka indikator (framework), bukan standar operasional (operational standard). Kerangka indikator memerlukan “terjemahan teknis” berupa definisi operasional, metode penghitungan, sumber data, ambang batas (threshold), dan mekanisme evaluasi agar dapat menjadi dasar keputusan yang objektif dan dapat diuji. Kedua, ketika indikator yang sama dipakai untuk tiga jenis bencana yaitu alam, non alam, dan sosial, problem normatif yang lazim muncul adalah ketidakselarasan indikator fisik dengan karakter bencana biologis/epidemiologis. Pada bencana alam (misalnya gempa, tsunami, banjir bandang), indikator “kerusakan prasarana dan sarana” serta “cakupan luas wilayah” lazim menjadi variabel utama di samping jumlah korban. Namun pada bencana non alam berupa pandemi, “kerusakan prasarana dan sarana” dalam arti fisik sering kali bukan dampak langsung sementara dampak utamanya berada pada mortalitas/morbiditas, disrupsi layanan kesehatan, dan efek domino sosial-ekonomi. Jika UU PB tidak membedakan indikator per jenis bencana, maka sistem hukum memerlukan mekanisme untuk memetakan (mapping) indikator fisik menjadi proksi (proxy) yang relevan bagi bencana nonfisik, tanpa kehilangan kepastian dan akuntabilitas. Ketiga, Keputusan Presiden tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional adalah contoh paling kuat bahwa indikator Pasal 7 ayat (2) dioperasionalkan secara lentur. Keppres 12 Tahun 2020 menimbang bahwa COVID-19 meningkatkan jumlah korban dan kerugian harta benda, meluaskan cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi sosial ekonomi yang luas sehingga perlu ditetapkan sebagai bencana nasional; Keppres tersebut 91 juga merujuk pernyataan pandemi global oleh World Health Organization [Henny Juliani, “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020,” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 2 (June 2020): 329–48]. Dengan kata lain, penetapan status bencana nasional dilakukan melalui penalaran bahwa indikator-indikator Pasal 7 ayat (2) dapat “dipenuhi” melalui karakteristik nonalam (kesehatan masyarakat dan dampak ekonomi) meskipun indikator fisik tidak selalu tampil sebagai kerusakan infrastruktur yang kasat mata. Keempat, praktik di lapangan menunjukkan adanya faktor pertimbangan yang tidak secara eksplisit muncul dalam lima indikator, misalnya “apakah pemerintahan daerah lumpuh atau masih berjalan” ketika pemerintah memutuskan tidak menetapkan bencana tertentu sebagai bencana nasional. Pernyataan publik mengenai alasan tidak menetapkan gempa tsunami Palu sebagai bencana nasional, misalnya, menekankan aspek keberfungsian pemerintahan daerah sebagai pembeda dengan kondisi Aceh 2004. Dari perspektif administrasi pemerintahan, faktor “keberfungsian pemerintahan dan layanan dasar” dapat dipahami sebagai bagian dari dampak sosial-ekonomi atau gangguan perangkat layanan publik; tetapi jika faktor tersebut dipakai, semestinya ia dinormakan sebagai variabel yang terukur agar keputusan dapat diuji secara objektif. Kelima, dinamika “status bencana nasional” versus “prioritas nasional” memperlihatkan kebutuhan standardisasi yang makin kuat. Pemerintah melalui keterangan resmi di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia menyampaikan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap optimal meskipun status bencana nasional belum ditetapkan, serta menyebut instruksi Presiden agar situasi diperlakukan sebagai “prioritas nasional”. Dalam sudut pandang negara hukum, hadirnya istilah kebijakan di luar nomenklatur UU PB bukan otomatis salah sebagai kebijakan administratif; namun ia merupakan sinyal adanya “celah operasional” pada rezim status/tingkatan yang seharusnya ditutup oleh peraturan pelaksana, agar klasifikasi formal dan konsekuensi hukumnya tidak bergantung pada istilah ad hoc. 92 Keenam, yang paling relevan bagi isu “kekosongan standar” adalah pengakuan dari otoritas kebencanaan sendiri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam publikasi resminya pernah menyatakan bahwa ketentuan penetapan status dan tingkatan bencana yang diperintahkan oleh UU PB membutuhkan Peraturan Presiden, namun hingga saat itu belum ditetapkan karena belum ada kesepakatan berbagai pihak, bahkan rancangan regulasinya disebut telah dibahas lintas sektor sejak 2009. Pernyataan seperti ini adalah bukti bahwa masalahnya tidak semata perdebatan akademik, melainkan persoalan teknis-kebijakan yang berdampak langsung pada konsistensi penetapan status. Ketujuh, pada titik ini pernyataan DPR bahwa indikator bersifat limitatif dan wajib komprehensif harus diuji terhadap kenyataan bahwa “terukur” mensyaratkan sesuatu yang dapat dihitung dan diverifikasi, bukan sekadar disebutkan. Jika daftar indikator wajib dipertimbangkan komprehensif, maka pemerintah perlu menunjukkan bagaimana bobot, ambang, serta metode agregasi bekerja. Tanpa itu, “komprehensif” berisiko berubah menjadi diskresi yang sulit diaudit, karena publik tidak dapat menilai apakah suatu bencana “gagal mencapai” indikator tertentu atau justru indikator diinterpretasi ulang tanpa standar. Kedelapan, dari perspektif hukum administrasi, ruang kebijakan memang dimungkinkan; tetapi ruang kebijakan harus tetap tunduk pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik [Mellisa Anggraini, “Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara,” COOPETITION: Jurnal Ilmiah Manajemen 15, no. 3 (2024)]. UU Administrasi Pemerintahan merinci AUPB (antara lain kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan) dan mengatur diskresi sebagai tindakan yang, salah satunya, bertujuan mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum; diskresi juga mensyaratkan alasan objektif dan iktikad baik. Ini berarti: apabila rezim kebencanaan dihadapkan pada standar yang belum operasional, jalan keluarnya bukan mempertahankan ketidakjelasan, melainkan menyusun standar objektif yang membatasi diskresi sekaligus memperkuat akuntabilitas. Pasal 7 ayat (2) UU PB menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas dalam penanganan bencana dan tuntutan kepastian 93 hukum dalam penetapan status bencana nasional [NAF Aula, “Aspek Hukum Dalam Pemulihan Pasca Bencana: Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemerintah,” LSHP RESEARCH: Law Sciences, Humanities and …, no. Query date: 2026- 04-14 11:00:33 (2025)]. Ketiadaan indikator yang terukur dan operasional menyebabkan norma tersebut belum mampu berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif untuk menjamin konsistensi dan akuntabilitas dalam praktik. Akibatnya, penetapan status bencana cenderung bergantung pada interpretasi kebijakan yang tidak selalu seragam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan prinsip-prinsip dasar negara hukum, khususnya asas legalitas dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma melalui pengaturan turunan yang lebih konkret agar indikator dalam Pasal 7 ayat (2) dapat benar-benar berfungsi sebagai dasar keputusan yang objektif, transparan, dan dapat diuji. Kebutuhan Pengaturan Indikator sebagai Turunan Pasal 7 Ayat (2) dalam Peraturan Presiden Dalam kerangka negara hukum, konstitusi menegaskan bahwa Indonesia menjamin setiap orang memperoleh pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap norma yang berkaitan dengan perlindungan publik, termasuk dalam penanggulangan bencana, dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat diuji secara objektif. Dalam konteks Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, hal ini berarti bahwa indikator penetapan status dan tingkatan bencana tidak cukup hanya bersifat deklaratif, tetapi harus dilengkapi dengan ukuran operasional yang dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Secara normatif, Pasal 7 ayat (2) memuat lima indikator utama, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh jenis bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial, tanpa adanya pembedaan karakteristik antar jenis bencana. Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan yang seragam tersebut menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada realitas yang berbeda-beda, sebagaimana terlihat dalam penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden, yang tidak sepenuhnya memenuhi indikator yang 94 bersifat fisik seperti kerusakan prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa norma yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perbedaan karakteristik jenis bencana. Lebih lanjut, dalam praktik penetapan status bencana nasional, termasuk pada peristiwa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan dampak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta pengungsian dalam jumlah besar, terlihat adanya ketidakkonsistenan dalam penggunaan indikator yang ada. Meskipun skala dampak menunjukkan karakteristik bencana besar, penetapan status tidak selalu mengikuti parameter yang dapat ditelusuri secara jelas dalam norma. Bahkan, muncul penggunaan istilah kebijakan di luar nomenklatur undang- undang, seperti “prioritas nasional”, yang menunjukkan adanya kebutuhan operasional yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Dari perspektif hukum administrasi negara, penetapan status bencana merupakan bentuk keputusan pemerintahan yang mengandung ruang diskresi [Ali Marwan Hsb and Valentina Shanty, “Diskresi Sebagai Dasar Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Law Jurnal 1, no. 2 (March 2021): 1–12]. Namun demikian, diskresi tersebut harus tetap berada dalam koridor asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, dan akuntabilitas. Dalam hal ini, ketiadaan ukuran yang jelas dalam Pasal 7 ayat (2) berpotensi memperluas ruang diskresi secara tidak terkontrol, sehingga keputusan menjadi sulit diuji dan berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan antar peristiwa bencana. Padahal, dalam rezim hukum administrasi, diskresi justru dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus memberikan kepastian, bukan mempertahankan ketidakjelasan norma. Dalam perspektif tata kelola risiko bencana secara global, kebutuhan akan indikator yang objektif dan dapat diuji juga merupakan prinsip yang telah mapan. Kerangka internasional seperti Sendai Framework menekankan penggunaan ukuran yang bersifat komparatif dan terstandarisasi, seperti jumlah korban per 100.000 penduduk, kerugian ekonomi dalam persentase terhadap kapasitas ekonomi, serta tingkat kerusakan infrastruktur dan gangguan layanan dasar. Pendekatan berbasis rasio tersebut memungkinkan 95 perbandingan yang lebih adil antar wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Praktik serupa juga terlihat dalam berbagai sistem kebijakan di negara lain, yang menggunakan indikator per kapita atau persentase terhadap kapasitas ekonomi sebagai dasar penilaian dampak bencana. Dalam konteks hukum nasional, kebutuhan akan indikator yang lebih konkret sebenarnya telah diakui dalam Pasal 7 ayat (3) yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden. Namun demikian, hingga saat ini, pengaturan yang secara spesifik merinci indikator tersebut belum tersedia secara memadai, sehingga indikator dalam Pasal 7 ayat (2) tetap bersifat abstrak dan sulit dioperasionalkan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya akuntabilitas dalam penetapan status bencana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan indikator yang lebih konkret dan operasional dalam Peraturan Presiden, yang tidak hanya menjabarkan lima indikator yang ada, tetapi juga menetapkan standar kuantitatif dan kualitatif yang jelas. Dalam hal ini, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah indikator berbasis rasio, misalnya dengan membandingkan jumlah penduduk atau keluarga terdampak terhadap total populasi wilayah, sehingga penilaian tidak semata-mata bergantung pada angka absolut. Pendekatan ini juga dapat dikombinasikan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, termasuk perbedaan antar kawasan, agar indikator yang digunakan lebih proporsional dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam menetapkan status dan skala bencana, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Namun, norma tersebut masih bersifat umum dan belum menguraikan secara rinci indikator yang dapat digunakan sebagai parameter objektif dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pengaturan turunan yang lebih konkret, khususnya dalam bentuk Peraturan Presiden, guna menjabarkan indikator-indikator tersebut secara operasional [Abas, “Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.”]. Keberadaan Peraturan Presiden sebagai instrumen hukum pelaksana menjadi penting untuk 96 memastikan bahwa penetapan status bencana tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kebijakan semata, tetapi juga berlandaskan pada ukuran yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian, pengaturan indikator yang lebih konkret juga diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam menghadapi berbagai jenis bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial. Tanpa adanya parameter yang rinci seperti jumlah korban, luas wilayah terdampak, besaran kerugian, serta kapasitas daerah dalam menangani bencana penentuan status bencana berpotensi mengalami disparitas antar kasus. Oleh karena itu, Peraturan Presiden diharapkan mampu merumuskan indikator yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, sehingga dapat mengakomodasi kompleksitas karakteristik setiap jenis bencana sekaligus memperkuat prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pertama, mandat Pasal 7 ayat (3) UU PB bersifat tegas: ketentuan lebih lanjut tentang penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan Peraturan Presiden. Di sinilah letak kebutuhan mendasar untuk menjadikan lima indikator pada Pasal 7 ayat (2) sebagai standar operasional yang (a) terukur, (b) dapat diverifikasi, (c) konsisten lintas wilayah, dan (d) adaptif lintas jenis bencana. Kedua, Peraturan Presiden yang dimaksud idealnya memuat paling sedikit: definisi operasional masing-masing indikator; metodologi pengumpulan data (siapa mengukur, kapan, dengan instrumen apa); sumber data resmi; ambang batas (threshold) untuk tiap tingkatan (kabupaten/kota provinsi– nasional); tata cara “pengkajian cepat dan tepat” sebagai basis bukti; serta tata cara peninjauan ulang status. Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah diturunkan melalui berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, seperti PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 23 Tahun 2008, Perpres RI No. 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, Perpres No. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, serta Perpres tentang BNPB, namun keseluruhan regulasi tersebut belum memberikan pengaturan yang jelas dan terukur mengenai indikator pasti dalam penetapan status bencana nasional maupun daerah, khususnya terhadap lima indikator sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Akibatnya, penentuan status bencana cenderung bersifat diskresioner 97 dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketiga, alasan urgensinya bersifat konsekuensial: begitu status keadaan darurat bencana ditetapkan, ada “kemudahan akses” bagi BNPB/BPBD di berbagai bidang (pengerahan SDM, logistik, perizinan, pengadaan barang/jasa, dan komando). Dengan konsekuensi kewenangan yang begitu besar, standar penetapan status harus sepadan: jelas, terukur, dan dapat diaudit. Keempat, standar yang “lebih konkret” tidak harus berarti mematok angka absolut yang kaku untuk semua daerah, sebab Indonesia memiliki variasi kepadatan penduduk, nilai aset, serta struktur ekonomi yang sangat berbeda antar wilayah. Karena itu, pendekatan yang lebih selaras dengan prinsip keadilan prosedural adalah memasukkan ukuran berbasis rasio, bukan hanya kuantitas absolut. Pendekatan rasio adalah praktik yang jamak dalam tata kelola risiko bencana global, misalnya indikator Sendai Framework yang menggunakan kematian dan orang terdampak “per 100.000 penduduk” serta kerugian ekonomi langsung “dalam relasi terhadap PDB”. Kelima, ukuran rasio juga relevan untuk konteks kepulauan Indonesia. Data kependudukan menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk sangat timpang antar pulau: penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (sekitar 56,10% atau 151,6 juta jiwa), diikuti Pulau Sumatera (21,68% atau 58,6 juta jiwa), Pulau Sulawesi (7,36% atau 19,9 juta jiwa), Pulau Kalimantan (6,15% atau 16,6 juta jiwa), dan wilayah Maluku–Papua (3,17% atau 8,6 juta jiwa) berdasarkan SP2020 [https://demakkab.bps.go.id/id/news/2021/01/21/67/hasil- sensus-penduduk-2020.html]. Artinya, “tiga kabupaten terdampak” di pulau padat penduduk berpotensi menimbulkan kerugian layanan publik dan ekonomi yang berbeda dibanding “tiga kabupaten terdampak” di pulau dengan kepadatan rendah sehingga standar absolut berisiko bias. Keenam, untuk “membedakan per pulau” secara konstitusional- administratif, Peraturan Presiden sebaiknya tidak menciptakan standar berbeda tanpa formula (yang rentan dianggap sewenang-wenang), melainkan menetapkan: (i) baseline nasional berbasis rasio (misalnya terdampak per 100.000 penduduk provinsi; kematian per 100.000; kerugian langsung sebagai 98 persentase PDRB/APBD), lalu (ii) faktor penyesuaian yang transparan berdasarkan variabel objektif (misalnya kepadatan penduduk, indeks urbanisasi, atau eksposur aset infrastruktur). Model ini mempertahankan kesetaraan kerangka hukum, sekaligus mengakomodasi realitas geografis- ekonomi. Legitimasinya dapat ditopang oleh prinsip risk-informed policy yang menjadi tujuan monitoring Sendai Framework, yakni menggunakan indikator untuk membimbing keputusan kebijakan dan alokasi sumber daya. Ketujuh, standar rasio juga memudahkan audit publik karena denominasi (jumlah penduduk provinsi) tersedia dari sumber resmi Badan Pusat Statistik, sementara kerugian ekonomi dapat ditautkan pada PDRB/APBD. Hal ini memperkuat asas keterbukaan dan kecermatan dalam AUPB, serta mengurangi ketergantungan pada “istilah kebijakan” yang tidak memiliki konsekuensi hukum yang terdefinisi. Kedelapan, untuk menunjukkan bahwa ukuran rasio bukan gagasan abstrak, dapat dirujuk praktik bantuan kebencanaan di yurisdiksi lain: Federal Emergency Management Agency menerbitkan indikator dampak per kapita (statewide/countywide) sebagai bagian dari perangkat penilaian dan ambang Program Public Assistance [F. X. McCarthy, “FEMA’s Disaster Declaration Process: A Primer,” in Fed. Support for Domest. Disaster Assist.: Deployable Assets and Responders (Nova Science Publishers, Inc., 2014), 91–121]. Meskipun konteks hukumnya berbeda, logika administratifnya sama: keputusan bantuan/dukungan pusat menjadi lebih akuntabel bila disertai indikator per kapita yang jelas. Kesembilan, khusus untuk bencana nonalam seperti COVID-19, Peraturan Presiden perlu menegaskan bagaimana “kerugian harta benda”, “kerusakan prasarana/sarana”, dan “cakupan wilayah” dipahami dalam konteks nonfisik. Keppres 12/2020 menunjukkan bahwa pemerintah menghubungkan COVID-19 dengan kerugian harta benda, perluasan cakupan wilayah, dan dampak sosial ekonomi; agar konsisten dengan Pasal 7 ayat (2), Perpres dapat menetapkan proksi seperti: beban layanan kesehatan (keterisian tempat tidur/ICU), disrupsi layanan dasar, kerugian ekonomi langsung dalam persentase PDB/PDRB, serta indikator mortalitas/terdampak per 100.000. Ini bukan menambah indikator baru, melainkan mengoperasionalkan indikator yang sudah ada agar cocok untuk multi-hazard. 99 Kesepuluh, kerangka Perpres yang demikian juga akan menempatkan diskresi pada posisi yang tepat: diskresi tetap ada untuk konteks darurat, tetapi dibatasi oleh parameter objektif dan dapat diuji. Ini sejalan dengan UU Administrasi Pemerintahan yang menegaskan diskresi dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum, namun harus berbasis alasan objektif serta sesuai AUPB. Dengan tersedianya Perpres yang operasional, “kekosongan standar” yang selama ini diakui belum terselesaikan akan berkurang, dan perdebatan status tidak lagi bergantung terutama pada narasi politik atau istilah nonnomenklatur. Kebutuhan akan pengaturan indikator yang lebih konkret sebagai turunan dari Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana merupakan suatu keniscayaan dalam rangka memperkuat sistem hukum penanggulangan bencana di Indonesia. Peraturan Presiden sebagai regulasi pelaksana memiliki peran strategis untuk menjembatani norma yang bersifat umum dengan kebutuhan implementasi yang lebih teknis dan operasional. Tanpa adanya pengaturan yang rinci, potensi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penetapan status bencana akan terus berlanjut, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas respons pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Presiden yang memuat indikator yang jelas, terukur, dan adaptif menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan penetapan status bencana dilakukan secara objektif, transparan, dan selaras dengan prinsip negara hukum. Indikator Konkrit Sebagai Turunan dari Pasal 7 Ayat (2) UU Penanggulangan Bencana Berbasis Standar Objektif, Terukur, dan Dapat Diuji Dalam kerangka negara hukum (rule of law), konstitusi menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus menjamin adanya kepastian hukum (legal certainty), perlindungan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dalam situasi bencana, harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat diuji (objective and testable standards). Dalam konteks Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengaturan mengenai indikator penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan 100 daerah menjadi krusial, karena status tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi menentukan akses terhadap sumber daya negara, legitimasi tindakan darurat, serta perlindungan hak korban secara langsung. Pasal 7 ayat (2) menetapkan lima indikator, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi. Namun demikian, norma ini tidak dilengkapi dengan standar operasional yang jelas, sehingga menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Pada indikator pertama, yaitu jumlah korban, ketiadaan ambang batas (threshold) menyebabkan tidak adanya ukuran pasti kapan suatu bencana dapat dikategorikan sebagai bencana nasional. Dalam praktik, kondisi ini menimbulkan variasi dalam penetapan status, termasuk dalam perbandingan antara berbagai peristiwa bencana besar dan penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Secara metodologis, indikator terkait Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu jumlah korban jiwa ini seharusnya dapat dioperasionalkan melalui pendekatan berbasis rasio (ratio-based measurement), misalnya melalui mortality rate dan affected rate, dengan formula: [United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015– 2030, Geneva: United Nations, 2015.] a. Mortality rate = (jumlah korban meninggal / jumlah penduduk wilayah) × 100.000 b. Affected rate = (jumlah penduduk terdampak / jumlah penduduk wilayah) × 100.000 atau dalam persen Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, yang menggunakan ukuran per 100.000 penduduk untuk memastikan perbandingan yang objektif antar wilayah. Selanjutnya, indikator Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu kerugian harta benda juga menghadapi permasalahan serupa. Tanpa adanya ukuran yang berbasis kapasitas ekonomi, angka kerugian absolut tidak mencerminkan dampak yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah menggunakan direct loss ratio, dengan formula: Direct loss ratio = (total kerugian ekonomi langsung / PDRB wilayah) × 100% 101 Pendekatan ini dikenal sebagai loss relative to GDP/PDRB, yang juga digunakan dalam praktik global, termasuk dalam mekanisme EU Solidarity Fund [Shuang Tao et al., “The Role of Environmental Justice Reform in Corporate Green Transformation: Evidence from the Establishment of China’s Environmental Courts,” Frontiers in Environmental Science 11 (April 2023)]. Dampak ekonomi dapat dinilai secara proporsional terhadap kapasitas ekonomi masing-masing wilayah. Pada indikator Pasal 7 ayat (2) huruf c yaitu kerusakan prasarana dan sarana bahwa persoalan tidak hanya terletak pada jumlah kerusakan, tetapi juga pada jenis infrastruktur yang terdampak. Dalam konteks ini, diperlukan pengukuran berbasis proporsi, seperti:[ United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015– 2030, Geneva: United Nations, 2015.] a. Housing damage rate = (jumlah rumah rusak berat / total rumah) × 100% b. Critical infrastructure impact = (jumlah fasilitas vital terdampak / total fasilitas vital) × 100% Pendekatan ini menekankan pada critical infrastructure disruption, yaitu sejauh mana layanan dasar seperti kesehatan, transportasi, dan pendidikan terganggu. Hal ini juga selaras dengan target global dalam Sendai Framework yang menitikberatkan pada perlindungan infrastruktur kritis dan layanan dasar. Indikator Pasal 7 ayat (2) huruf d yaitu cakupan luas wilayah terdampak juga memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual. Luas wilayah secara absolut tidak selalu mencerminkan tingkat keparahan bencana, sehingga perlu dikombinasikan dengan indikator rasio, seperti persentase wilayah terdampak terhadap total wilayah atau proporsi populasi terdampak. Tanpa pendekatan ini, wilayah dengan kepadatan rendah dapat terlihat lebih parah secara administratif, meskipun dampaknya terhadap masyarakat relatif lebih kecil dibandingkan wilayah dengan kepadatan tinggi. Selanjutnya, indikator Pasal 7 ayat (2) huruf e yaitu dampak sosial ekonomi merupakan indikator yang paling kompleks, karena mencakup berbagai aspek seperti terganggunya aktivitas ekonomi, layanan publik, serta stabilitas sosial. Dalam praktik administrasi pemerintahan, indikator ini sering kali mencakup pertimbangan tambahan seperti government capacity atau kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana. Namun, karena 102 tidak dirumuskan secara eksplisit dalam norma, penggunaannya menjadi tidak transparan dan sulit diuji. Hal ini berkontribusi terhadap munculnya variasi dalam praktik penetapan status bencana, termasuk penggunaan istilah kebijakan di luar kerangka undang-undang. Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini menunjukkan bahwa ruang diskresi (administrative discretion) menjadi sangat luas. Padahal, diskresi menurut hukum administrasi modern harus memenuhi prinsip legality, reasonableness, dan accountability, serta digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dan meningkatkan kepastian hukum (to fill legal gaps and ensure legal certainty). Dengan tidak adanya ukuran yang jelas, keputusan pemerintah menjadi sulit diuji (non-justiciable in practice), sehingga berpotensi bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan (transparency), dan kecermatan (due care). Dalam konteks tersebut, kebutuhan akan pengaturan indikator yang lebih konkret melalui Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (3) menjadi sangat penting. Peraturan pelaksana tersebut seharusnya memuat parameter yang terukur, termasuk ambang batas (thresholds), metode penghitungan (measurement methodology), sumber data (data source integrity), serta mekanisme evaluasi (review mechanism). Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah model “ratio-based indicators” yang dikombinasikan dengan “regional adjustment factor” atau koefisien wilayah. Dalam konteks geografis Indonesia, dimungkinkan adanya pendekatan berbasis “island coefficient” untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik wilayah, seperti antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Formula yang dapat digunakan antara lain: [United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Technical Guidance for Monitoring and Reporting on Progress in Achieving the Global Targets of the Sendai Framework, Geneva: United Nations, 2017.] a. Adjusted affected ratio = affected rate × island coefficient b. Adjusted loss ratio = loss ratio × island coefficient Koefisien ini didasarkan pada variabel objektif seperti kepadatan penduduk (population density), tingkat urbanisasi (urbanization level), dan nilai 103 aset ekonomi (economic exposure), sehingga tetap memenuhi prinsip objektivitas dan non-diskriminasi. Maka, persoalan utama dalam Pasal 7 ayat (2) bukan terletak pada keberadaan indikator, melainkan pada ketiadaan standar kuantitatif dan metodologi pengukuran yang jelas. Tanpa adanya indikator yang berbasis objective, measurable, and testable standards, norma tersebut tidak dapat berfungsi sebagai batas yang efektif terhadap penggunaan kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan melalui pengaturan turunan yang konkret menjadi kebutuhan mendasar untuk memastikan bahwa penetapan status bencana dilakukan secara objektif, konsisten, transparan, dan selaras dengan prinsip negara hukum (constitutional rule of law). Kesimpulan 1. Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana belum memberikan kepastian hukum yang memadai karena indikator yang diatur masih bersifat umum dan tidak dilengkapi dengan ukuran yang objektif serta dapat diuji. Ketiadaan standar operasional menyebabkan norma tersebut tidak mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik antara bencana alam, non-alam, dan sosial secara proporsional. Dalam praktiknya, hal ini berimplikasi pada ketidakkonsistenan dalam penetapan status bencana nasional, di mana keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan kebijakan daripada parameter hukum yang terukur. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi yang berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 2. Pengaturan indikator yang lebih konkret melalui Peraturan Presiden merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mengisi kekosongan norma dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana. Peraturan pelaksana diperlukan untuk merumuskan indikator yang jelas, terukur, dan operasional, termasuk penetapan ambang batas, metode penghitungan, serta mekanisme evaluasi yang untuk dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pengaturan tersebut, penetapan status bencana diharapkan dapat dilakukan secara lebih objektif, konsisten, dan transparan, serta mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik wilayah dan jenis bencana. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Presiden tidak 104 hanya berfungsi sebagai pelengkap norma, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia. 3. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai karena indikator yang diatur masih bersifat umum dan tidak dilengkapi dengan standar yang objektif, terukur, dan dapat diuji, sehingga dalam praktiknya menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penetapan status bencana, termasuk dalam perbedaan perlakuan antar jenis bencana dan antar wilayah. Ketiadaan pengaturan turunan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (3) semakin memperlebar ruang diskresi yang tidak terkontrol dan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui peraturan pelaksana yang memuat indikator berbasis rasio (ratio-based indicators), ambang batas (threshold), serta mekanisme pengukuran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penetapan status bencana dapat dilakukan secara objektif, konsisten, dan selaras dengan prinsip constitutional rule of law. Keterangan Saksi 1. Saksi Erik Sunando Sirait Saksi adalah salah satu korban terdampak bencana Alam Sumatera terkhusus di Lorong IV Kelurahan Huta na bolon Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Peristiwa bencana tersebut terjadi pada tanggal 25 November 2025. Sekitar pukul 08.00 pagi, air mulai masuk ke wilayah pemukiman yang awalnya kami mengira itu hanya banjir biasa. Namun, sekitar pukul 09.00 pagi, keadaan berubah menjadi sangat mengerikan. Banjir bandang datang dengan sangat dahsyat, membawa:  batu-batu besar  gelondongan kayu,  serta lumpur tebal yang menghantam tanpa ampun. Dalam hitungan menit, rumah-rumah warga hancur, termasuk rumah saya sendiri, tidak ada waktu untuk menyelamatkan harta benda, bahkan untuk berpikir pun tidak sempat, saya bersama beberapa warga yang masih sempat 105 menyelamatkan diri berlari menuju menara gereja di dusun kami. Dari tempat itu, kami hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana: bangunan diratakan, rumah-rumah terseret,dan sawah/Ladang tertimbun material lumpur sehingga masyarakat kehilangan mata pencaharian serta yang paling menyayat hati ialah beberapa warga ikut terseret arus tanpa bisa diselamatkan. Peristiwa itu bukan hanya bencana, tetapi tragedi kemanusiaan, tercatat sekitar 20 orang meninggal dunia, dan 6 orang hingga saat ini masih belum ditemukan di Kelurahan Huta na bolon. Jeritan, tangisan, dan doa menjadi satu. kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Mereka bukan sekadar angka, Mereka adalah keluarga kami, tetangga kami, bagian dari hidup kami. Namun penderitaan kami tidak berhenti di situ, selanjutnya setelah bencana, kami hanya bisa: menunggu, berharap, dan berdoa agar negara hadir membantu kami, Kami berpikir negara akan datang dan kami berharap kami akan ditolong, akantetapi kami justru menunggu 1 hari, 3 hari, 5 hari, 9 hari, dan bantuan baru datang 10 hari setelah kejadian. Sepuluh hari kami tidur tanpa rumah, makan seadanya, hidup dalam trauma dan ketakutan menunggu tanpa kepastian, Jadi hari pertama sampai hari ke 10 masyarakat tinggal di rumah-rumah yang masih aman, satu rumah ditempati puluhan orang sehingga untuk berbaring saja tidak ada tempat, jadi anak-anak yang diutamakan, para orangtua tidur dalam posisi duduk selama 10 hari sampai ada tenda-tenda darurat. sehingga timbul pertanyaan di benak saya apakah kami ini warga negara Republik Indonesia atau bukan? Kami lebih dari 100 kepala keluarga yang terdampak di Kelurahan Huta na bolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, namun bantuan yang datang sangat lambat dan tidak merata bahkan ada yang tidak menerima sama sekali dan kami merasa tidak dipedulikan. Hal ini menimbulkan kebingungan dan rasa ketidakadilan di antara kami. Oleh karena kebingungan dan rasa ketidakadilan yang kami rasa, kami bahkan berusaha mencari kejelasan. Pada tanggal 6 April 2026, bersama pengurus gereja dan beberapa warga datang ke kantor Bupati untuk menanyakan bagaimana penanganan bencana ini, dan kapan kami mendapatkan kepastian bantuan. Namun jawaban yang kami terima justru sangat mengecewakan di mana dalih Pemerintah daerah tidak dapat menggunakan APBD secara 106 maksimal karena tidak ada kejelasan apakah bencana ini merupakan bencana nasional atau bencana daerah. Saat itu kami merasa seperti dipingpong oleh negara, kami tidak tahu harus berharap kepada siapa? apakah kepada pemerintah daerah, atau pemerintah pusat, sementara kami adalah korban yang nyata, yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Pemerintah tidak menyiapkan Huntara (Hunian Sementara di Kelurahan Hutanabolon, Padahal tenda pengungsian harus dikosongkan, jadi masyarakat banyak yang mendirikan pondok-pondok darurat di daerah yang relatif aman. Pemerintah juga menjanjikan akan merehabilitasi sawah, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tandanya, Jadi masyarakat hidup asli dari uluran tangan orang-orang baik. Selanjutnya kami telah berulang kali didata mulai dari Dinas Sosial kemudian didata oleh BPBD dan oleh Badan Pusat Statistik namun sampai hari ini tidak semua korban menerima bantuan bahkan saya dan beberapa warga belum mendapatkan hak kami. Padahal kami mengetahui adanya bantuan seperti:  Pembagunan hunian tetap sejumlah 400 Bangunan  santunan kematian Rp15.000.000/ orang,  dana tunggu hunian Rp 600.000/KK  jaminan hidup Rp15.000 /orang selama 90 hari,  bantuan Peningkatan ekonomi sebesar Rp 5.000.000/KK  penggantian barang Hanyut sebesar Rp 3.000.000/KK Namun bantuan tersebut tidak kami rasakan secara adil dan merata bahkan beberapa seperti Pembangunan hunian tetap belum ada sampai saat ini justru oleh karena hal tersebut kami merasa dipermainkan oleh sistem dimana kami didata berkali-kali tapi tidak kunjung mendapatkan kepastian. Semenjak peristiwa bencna tersebut terhitung 148 hari, hampir lima bulan kami hidup dalam ketidakpastian. Bukan hanya kehilangan rumah, tetapi kehilangan arah, karena kami tidak tahu kapan negara benar-benar hadir untuk kami. Selama 148 hari itu, kami bangun setiap pagi dengan harapan akan ditolong, dan setiap malam tidur dengan kekecewaan karena bantuan yang kami tunggu belum juga pasti. Bagi kami, 148 hari itu bukan sekadar waktu, itu adalah penderitaan yang terus berulang. Kami tidak mengerti hukum. Kami pula tidak mengerti pasal. Tapi kami tahu satu hal ketika tidak ada aturan yang jelas maka yang menderita adalah rakyat kecil 107 seperti kami. Dari semua yang kami alami, satu hal yang paling jelas adalah tidak adanya kejelasan indikator dan tolok ukur dalam penetapan status bencana yang mengakibatkan pemerintah tidak memiliki dasar yang pasti untuk bertindak, terjadi kebingungan antara pemerintah pusat dan daerah dan bantuan menjadi terlambat serta tidak merata. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menyalahkan tetapi untuk memohon. Jangan biarkan kejadian seperti ini terulang lagi. Jangan biarkan korban bencana menunggu terlalu lama untuk ditolong dan jangan biarkan kami kehilangan segalanya, lalu dibiarkan tanpa kepastian. Bagi kami, status bencana bukan sekadar istilah hukum tetapi penentu apakah kami akan ditolong atau dilupakan. Saya mohon melalui putusan Yang Mulia berikan kami keadilan, berikan kami kepastian, dan pastikan negara hadir serta tepat waktu. 2. Saksi Elydya Kristina Manullang Saksi adalah salah satu korban terdampak bencana Alam Sumatera terkhusus di Desa Pulo Godang, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai saksi tetapi sebagai seorang anak yang dalam satu malam kehilangan hampir seluruh keluarganya, kehilangan rumahnya, dan kehilangan rasa aman dalam hidupnya. Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, 25 November 2025, sekitar pukul 22.00 WIB, Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa berada di rumah bersama keluarga. Namun tanpa peringatan yang cukup, banjir bandang datang dengan kekuatan yang tidak bisa kami bayangkan, Air datang membawa batu- batu besar, lumpur pekat, serta kayu-kayu yang menghantam rumah kami tanpa ampun. Dalam hitungan menit, hidup saya hancur dimana banjir itu merenggut nyawa ayah saya, merenggut ibu saya,dan merenggut adik saya. Hal yang paling menyakitkan ialah sampai hari ini adik saya belum ditemukan artinya Tidak ada jasad, Tidak ada makam dan tidak ada tempat bagi saya untuk menangis dan berziarah. setiap hari saya hidup dengan satu pertanyaan: di mana adik saya sekarang? Sejak malam itu hidup saya tidak pernah sama lagi. Kami tidak hanya kehilangan keluarga, kami juga kehilangan rumah tempat tinggal dan semua 108 yang kami miliki. Sekarang kami hanya tinggal berdua. Saya dan satu adik saya yang masih hidup dengan kondisi sangat memprihatinkan, di mana Adik saya yang masih duduk di bangku sekolah sekarang harus tinggal menumpang di rumah orang lain. Ia tidak lagi memiliki rumah untuk pulang, Ia tidak lagi memiliki tempat yang bisa disebut “rumah” dan yang lebih menyakitkan adik saya mengalami trauma yang sangat dalam setiap kali melihat hujan turun, petir berbunyi, ia selalu ketakutan bahkan terkadang ia menangis seakan-akan ia seperti kembali ke malam saat banjir itu datang. Kami berdua bukan hanya kehilangan orang tua tetapi juga kehilangan rasa aman dalam hidup, di sisi lain saya harus menanggung biaya hidup kami, memikirkan pendidikan saya, dan juga pendidikan adik saya. Di usia saya sekarang seharusnya masih menjadi seorang anak yang dibiayai oleh kedua orang tua kami namun sekarang saya dipaksa menjadi penopang keluarga. Saya banyak mendengar tentang bantuan baik berupa santunan, bantuan rumah bahkan bantuan pemulihan, namun kenyataannya yang saya terima hanya santunan sebesar Rp.10.000.000 dari Bupati, Itu pun untuk kehilangan ayah, ibu, dan adik saya, terkait dengan bantuan yang lainnya sampai hari ini tidak pernah kami terima; rumah kami belum dibangun, tidak ada kepastian tempat tinggal, dan kami masih berjuang sendiri. Bagi sebagian orang, santunan mungkin dianggap sebagai bentuk kehadiran negara tetapi bagi kami korban bencana kehadiran negara tidak cukup hanya diukur dari sejumlah uang. Karena yang kami butuhkan bukan hanya uang melainkan kami membutuhkan kecepatan pertolongan, kepastian penanganan, pemulihan tempat tinggal, dan jaminan bahwa hidup kami tidak dibiarkan hancur begitu saja. Tempat yang dulunya adalah rumah kami, tempat kami tumbuh, tempat kami hidup dan sekarang hanya tersisa batu-batu besar, lumpur yang mengeras, dan kehancuran yang tidak pernah hilang dari ingatan saya. Setiap kali saya melihat tempat itu, saya tidak hanya melihat tanah, saya melihat kenangan yang hilang dan keluarga yang tidak akan pernah kembali. Dari semua yang saya alami satu hal yang paling saya rasakan adalah ketidakjelasan. Saya tidak tahu apakah bencana ini nasional atau daerah, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kami benar-benar akan dibantu. Yang lebih saya takutkan bukan hanya kehilangan saya hari ini, tetapi kemungkinan tragedi 109 yang sama akan kembali terjadi kepada keluarga lain di masa yang akan datang jika aturan mengenai status bencana, kewenangan pusat dan daerah, indikator penanganan, dan kecepatan pemulihan tetap tidak jelas, maka korban-korban baru akan terus lahir. Saya berdiri di sini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memohon agar jangan biarkan ada anak lain yang kehilangan seluruh keluarganya, lalu harus hidup sendiri dalam ketidakpastian seperti saya. Jangan biarkan korban bencana harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan. Dan jangan biarkan hukum menjadi tidak jelas sementara kami yang merasakan akibatnya. Saya tidak mengerti pasal, tetapi saya mengerti kehilangan, saya hanya ingin satu hal agar negara hadir, tepat waktu dan dengan kepastian yang jelas. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan 7 April 2026. Selain itu DPR menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 12 Februari dan 7 April 2026, serta keterangan tambahan tanpa tanggal, yang masing- masing diterima Mahkamah pada tanggal 26 Februari, 4 Mei 2026, 11 Mei 2026, dan 19 Agustus 2026, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. Keterangan DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian materiil UU 24/2007 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. B. Pandangan Umum 1. Bahwa penanganan bencana muncul dari keyakinan bahwa hidup manusia pada hakikatnya adalah berharga. Menempatkan kehidupan sebagai hak dasar setiap individu berarti segala upaya perlu dilakukan 110 untuk mencegah atau mengurangi penderitaan manusia, baik yang disebabkan oleh konflik maupun bencana. Sejalan dengan hak tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah- langkah nyata dalam mencegah dan menangani penderitaan tersebut. Kedaulatan negara dalam menjamin keselamatan dan keamanan warga diwujudkan melalui pemenuhan hak masyarakat serta kewajiban menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan dalam penanganan bencana. 2. Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat rawan dengan bencana. Hal ini disebabkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Indonesia yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks ini maka Negara perlu mengupayakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta menyeluruh yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi. 3. UU 24/2007 merupakan payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditempatkan dalam serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda. Penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur sebagai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. 4. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah masing-masing diberikan pengaturan berbeda yang meliputi pencegahan, pengurangan risiko bencana, sampai dengan pemulihan kondisi dari dampak bencana. Perbedaan wewenang dan tanggung jawab keduanya terletak pada jangkauan kebijakan, yang mana 111 Pemerintah Daerah secara spesifik dirumuskan untuk menanggulangi bencana di wilayah/daerahnya sendiri, sedangkan Pemerintah (Pusat) selain berwenang untuk menetapkan status tingkatan bencana, lebih bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan berskala nasional yang harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional (vide Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 UU 24/2007). C. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan 1. Secara historis, UU 24/2007 dibentuk sebagai respons dari bencana alam yang kerap terjadi di beberapa wilayah Indonesia selama periode 1997 sampai dengan 2004 di antaranya berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, dan kejadian luar biasa lainnya. Bencana gempa bumi dan tsunami di Nangroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 serta gempa bumi di Pulau Nias, Simeuleu pada tanggal 28 Maret 2005 merupakan bencana alam terbesar yang menimbulkan dampak korban jiwa terbanyak, kerusakan fisik yang masif, dan dampak psikologis yang lama. Penanganan bencana gempa bumi dan tsunami Aceh 2004 tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Bencana Nasional Dan Hari Berkabung Nasional (Keppres 112/2004) yang menetapkan gempa bumi dan tsunami Aceh sebagai bencana nasional. Keppres ini menjadi dasar hukum percepatan mobilisasi bantuan secara nasional maupun internasional, evakuasi koordinasi tanggap darurat di bawah kendali pemerintah pusat, dan dibentuknya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh – Nias. Keppres ini menjadi satu-satunya landasan hukum penanganan darurat bencana saat itu. Meski telah dibentuk Keppres 112/2004, penanganan kedua bencana tersebut belum memiliki kesiapan yang memadai baik dari sisi regulasi maupun teknis sehingga memerlukan pelibatan dan bantuan dari banyak pihak baik nasional maupun internasional. 112 2. Penanganan kedua bencana ini menjadi momentum penting untuk membangun proses penanganan bencana yang lebih baik. Pembentuk undang-undang saat itu meyakini diperlukan suatu perubahan penanggulangan bencana di Indonesia dari fokus reaktif menjadi pendekatan preventif dan mitigasi. Adanya suatu regulasi yang menjadi payung hukum penanggulangan bencana menjadi urgensi untuk segera dibentuk dalam memberikan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk mengelola sumber daya guna meningkatkan kualitas penanganan bencana, yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan pembangunan kembali. 3. Bahwa UU 24/2007 merupakan RUU usulan inisiatif DPR RI melalui Komisi VIII sebagai respons DPR RI terhadap momentum penanganan sejumlah bencana yang telah terjadi dalam kurun waktu tersebut. UU a quo sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam menangani bencana secara komprehensif sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam upaya penanggulangan bencana di berbagai wilayah yang rawan bencana di Indonesia. 4. UU 24/2007 secara garis besar mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, hingga penetapan ketentuan pidana. Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, diterbitkan tiga Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP 23/2008). Selain itu juga UU a quo mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan penanganan bencana di wilayah yang terkena bencana. 113 Untuk melaksanakan amanat tersebut telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 8/2008) yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 1/2019) dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BPBD 3/2008). 5. Materi muatan UU a quo terdapat pengaturan mengenai status dan tingkatan bencana yang dalam penetapannya dibutuhkan suatu kualifikasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal inilah yang menjadi dasar dari penetapan status dan tingkatan bencana serta penanganannya. Adapun hal tersebut merupakan rumusan usulan Pemerintah sebagaimana dikutip dari Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana tertanggal 20 Januari 2007 sebagai berikut: Ketua Rapat: Bapak/ibu sekalian sudah lewat waktu maka skors saya cabut (skors dicabut pukul 14.15 WIB) Bapak/ibu sekalian saya mohon perhatian satu hal dengan kita rampungkan pembahasan tadi, maka sesungguhnya kita bisa melangkah ke pembahasan pada peran masyarakat tetapi di dalam DIM mulai hal 27 28, 29 itu pemerintah mengusulkan adanya pasal baru tentang masalah skala prioritas, skala bencana bukan skala prioritas, skala bencana jadi artinya adalah bahwa ini adalah usulan Pemerintah pertanyaan adalah apakah ini kita sepakati untuk dibahas untuk dimasukkan ya atau tidak itu pertanyaannya atau pemerintah merasa saya kira perlu dijelaskan dulu dari pemerintah, kenapa muncul hal-hal seperti ini apakah ini masih tetap dipertahankan untuk diajukan atau bagaimana saya kira pemerintah dulu, kita berikan kesempatan hal 27, 28, 29. Pemerintah/Tim Penyelaras (Adi Sarwoko): Terima kasih bapak Pimpinan jadi mengenai skala bencana ini memang kita mengusulkan seperti pada hal 28 ini pak, ini barangkali sangat erat kaitannya dengan yang kita bahas tadi kita ada skala dan apa tadi kalimatnya yang pakai local kemudian regional dan nasional, 114 barangkali nanti in; diambil sama pelaksana kemudian ini dikaitkan dengan kewenangan jadi nanti kalau misalnya local, skala nasional siapa yang harus bertanggung jawab ya di sana, ini malah kami usulkan karena ini kalau tidak dibahas sekarang akan masuk juga bagian dari yang akan dikerjakan oleh teman- teman itu untuk bisa diambil, apakah itu akan sekaligus dibicarakan di dalam hasil dari teman-teman membuat suatu kesimpulan yang tadi ataukah sekarang saja nanti hasilnya bisa dipakai untuk teman-teman menyusun itu sekaligus ini saya tawarkan justru pak, terima kasih. Ketua Rapat: Jadi artinya pemerintah tetap mengusulkan bahwa perlu adanya penentuan skala bencana didalam tambahan pasal tadi, saya minat pendapa dari temen-teman bu Tyas, va Kyai Anggota F.PG (Drs. KH. Ahmad Darodji): Pak Ketua saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah masih perlu dipertegas lagi jadi substansinya saja inginnya pasal itu isinya mengenai begini atau begitu saya kira tadi kan katanya siapa yang berwenang kenapa itu dimasukkan kan sebetulnya kalau kita sudah mengatakan skala atau status bencana berarti sudah !menetap pada kewenangan ada perintah Pusat ada perintah Propinsi dan perintah Kabupaten tapi kalau memang ada hal yang lain yang bukan itu yang dimaksud mungkin perlu diberi penjelasan yang lebih terinci begitu Ketua Rapat: Saya kira ada pendapat yang lain, ya dok Anggota F.PD (Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, SPOG) : Ditinjau dari besaran kita mempunyai klasifikasi ditinjau dari said loka tempat juga perlu kita buat klasifikasi oleh karena itu klasifikasinya kita dengarkan tetapi mungkin klasifikasi ini dari sudut pandang geografis ada dar sudut pandang besarnya juga ada jadi 2 kriteria nanti ini diusulkan terima kasih Ketua Rapat: Kalau begitu memang sekarang itu memang perlu, ini saya kira supaya memberikan sangu Tim Penyalaras ini saya kira perlu membicarakan satu putaran, sebagai satu problem begini artinya tadi tinjau dari segi besaran dan said seperti yang dikatakan dokter ada satu hal tapi kemudian ada satu kasus lapindo, itu kan tadinya yang teknis kemudian nah ini saya kira isu yang perlu mendapatkan perhatian tapi selebihnya saya minta pendapat teman-teman supaya teman-teman Tim Penyelaras bisa mendapatkan bahan yang lebih lengkap, saya silahkan Anggota F.PG (Josef A. Nae Soi): Terima kasih Pimpinan saya sependapat dengan pembicara terdahulu bahwa klasifikasi ini ditentukan oleh lokasinya, kemudian jumlah korban terkena bencana tapi jangan lupa juga aspek ekonomi 115 yang terkena bencana juga mungkin dia tempatnya kecil jumlah juga sedikit tapi efeknya terhadap ekonomi nasional itu mempengaruhi saya ambil contoh misalnya ada beberapa kasus mengenai industri misalnya ada pabrik yang terbakar misalnya minyak dia hanya lokasinya disatu tempat kecamatan jumlah korban sedikit tapi mempengaruhi ekonomi secara nasional, jadi itu dipikirkan juga konsidern bagaimana saya kira kita serahkan kepada Tim Penyelaras terima kasih. Ketua Rapat: Terima kasih Jadi itu sudut pandang yang tambahan untuk memperluas silahkan yang lain, ya bu Aisyah silahkan, Kyai silahkan Anggota F.PG (RS. KH. Afimau Uarodjt): Jadi saya kira betul tadi yaitu pertama mengenai geografi mungkin Propinsi. kemudian Kabupaten mungkin Pemerintah Pusat besaran kerugian jadi atau skup besaran kerugian saya kira itu menjadi bakat kemudian mungkin usul bu Tyas tadi yaitu gabungan tadi, gabungan antara tadinya dia non alam kemudian menjadi alam saya kira ini kalau non alam menjadi alam itu saya kira juga karena nanti besaran kerugian, kemudian letak biaya ini mungkin saja pemerintah dapat yang lain hingga Propinsi kemudian besaran mungkin jadi saya kira tiga itu saya kira menurut saya terima kasih. Ketua Rapat: Terima kasih ada yang lain, ya Pak Anwar Anggota F.BPD (KH. Anwar Shaleh): Kalau disini dibatas jumlah korban, manusia penderitaannya kerugian saya ingin menambahkan satu kata saja barangkali tidak hanya jumlah korbannya tapi juga dampaknya para penduduk itu dampaknya pada penduduk bisa saja jumlah korbannya sedikit atau jumlah atau besaran bencananya tidak besar tetapi kemudian dia berdampak luas baik dalam bentuk materi ekonomi dll, sehingga saya melihat pada dampak pada kehidupan manusianya jadi itu juga jadi ukuran, walaupun sekali lagi lokasi kejadiannya atau substansi kejadiannya atau besaran kejadiannya itu akhirnya seperti lapindo itu juga sebenarnya kecil saja tapi kemudian berdampak luas dan luasnya ini kemudian tidak juga sebelumnya sehingga dapat dikatakan itu mungkin sebagai bencana nasional terima kasih pak. Ketua Rapat: Terima kasih ada vang lain kalau tidak saya kira teman-teman, bu. Ketua Pansus (Hj. Aisyah Hamid Baidluwi): Makasih Ketua, saya kira rumusan yang 28 itu sudah bisa menampung tapi mungkin barangkali yang diusulkan pak Yosef tadi masuk ditambahkan jadi pemerintahan, komunitas dan ekonomi karena ekonomi disini tidak disinggung sama sekali padahal itu juga merupakan suatu hal bisa mempengaruhi pemulihan daerah bencana itu, saya kira saya bisa menyetuju ini terima kasih. 116 Ketua Rapat: Cukup terima kasih, jadi saya kira teman-teman Penyelaras sudah bisa mengakomodasi ini juga untuk menyempurnakan, ya ibunda Anggota F.PG (Hj. Tyas Indyah Iskandar, SH. MKn) : Ini yang hal 28 pak skala bencana sebagaimana dimaksud ini kan hanya jumlah korban manusia, penderitaan manusia kemudian kerugian harta benda terus menurut saya ada juga yang dimasukkan luas wilayah atau area itu ya sudah ya sori. Ketua Rapat: Terima kasih tidak apa, lapindo juga sudah diperhatikan, terima kasih jadi dilengkapi oleh bu Tyas tadi diulangi digaris bawahi sehingga teman- teman mendapatkan bahan yang cukup, selanjutnya kalau tidak salah kita harus melangkah ke bab lebih lanjut, yaitu masuk bab IV Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat bagian pertama ini hak dsb kemudian barangkali kalau kita mau belajar dari apa yang sudah kita bahas tadi yaitu bahwa semangat bahwa rakyat juga mendapatkan pengetahuan informasi dst barangkali maksud saya begini adalah masalah yang pra itu mendapatkan porsi saya belum point perpoin tapi masalah pra ini supaya mendapatkan Porsi sebagai ketika kita membahas masalah hak dan kewajiban dari masyarakat saya tidak apakah kita akan membahas pasal demi pasal atau kita akan memberikan umum menurut saya kerana Dim-nya sudah ada itu kita bahas pasal-perpasal dulu atau bukan pasal-perpasal atau Dim-perdim ya setuju begitu yang baca siapa? Setuju dibaca ketua. Berdasarkan kutipan risalah di atas, dapat dipahami bahwa penentuan skala dan tingkatan bencana perlu memenuhi beberapa indikator. Indikator dimaksud yang menjadi unsur yang harus dipertimbangkan Pemerintah untuk menetapkan status dan tingkatan bencana sebagai bencana nasional ataupun bencana daerah. Indikator tersebut tidak hanya terbatas pada jumlah korban namun juga bagaimana bencana tersebut berdampak pada kerugian dan derajat manusia serta pengaruhnya terhadap pembangunan nasional. Perincian mengenai indikator penetapan status dan tingkatan bencana juga direncanakan untuk diatur dalam peraturan pelaksana yang akan disusun oleh Pemerintah sebagaimana dikutip dari Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana tertanggal 21 Januari 2007 sebagai berikut: Ketua Rapat: Terima kasih selanjutnya penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat I huruf C memuat indikator yang meliputi jumlah korban kerugian harta 117 benda dan kerusakan prasarana dan sarana bagaimana ada komentar atau F.BPD (KH. Anwar Shaleh): Penetapan status dan tingkat bencana nasional atau Daerah barang kal bukan dan sebab inikan salah satu alternatif jadinya jadi bencana nasional atau Daerah itu ditetapkan berdasarkan indikator Ketua Rapat: Jadi dannya diganti atau sebab itu dua hal bisa menetapkan disana, menetapkan design dan barang kali yang menetapkan akan berbeda alternatif setuju jadi dan atau ini belum setuju, F.PD (Dr. H. Hakim Sorumuda Pohan): Sekedar masukan saja Pak, kita tentu ingin menetapkan fariabel- fariabel yang berpengaruh terhadap penentuan besar kecilnya jumlah korban kemudian kalaupun jumlah korban manusianya tidak terlalu besar tetapi kerusakan terhadap alamnya sangat mengesankan barang kali dapat kita jadikan salah satu fariabel-fariabel. Yang kedua kafritnya walaupun tidak dahsyat tetapi mencakup wilayah yang sangat luas bisa kita tentukan apakah wilayah Kabupaten ukurannya atau wilayah lintas Provinsi mungkin itu salah satu fariabel lagi kafriz luas wilayah, yudines jadi besarnya dahsyatnya walaupun dia Hanya mencapai Hanya satu Kota tetapi kedahsyatanya sedemikian rupa bisa kita jadikan fariabel itu sekedar masukan saja terima kasih Ketua Rapat: Jadi tadi sesungguhnya bukan soal yang lain bukan atau tadi yang atau sudah disepakati di daerah bencana nasional dan ini diganti dengan atau kemudian ini Dokter mau menambah satu cakupan wilayah inikan ada Tiga hal luas wilayah yang kena disepakati. Pemerintah/Sekjen Depsos: Terima kasih Pak Ketua kalau kita membalik dokumen yang kita sepakati Adalah istilah panja Adalah menetapkan status dan tingkatan bencana nasional dan di Daerah itu yang disepakati Pak kemudian ide baru ini Adalah usulan tambahan dari Tim penyelaras apakah 1ni perlu kita pertimbangkan untuk kita diskusikan atau kita Kembali apa yang Sudah disepakati oleh Panja Ketua Rapat: Pasal penetapan status dan tingkat. Pemerintah/Sekjen Depsos: Itu usulan tambahan penetapan usulan status tambahan status penetapan tingkat bencana nasional Provinsi Kabupaten antara lain itu usulan tambahan menurut catatan dari apa yang ada yang kita baca di dalam bahan yang ketiga jadi seperti itu Pak pertanyaan lebih lanjut menjadi sulit manakala indikatornya jumlah korban kita harus menerjemahkan lagi jumlah korban yang hilang, yang meninggal, yang luka berat dan seterusnya ini memang sesuatu kalau saya mengatakan serahkan saja pada Pemerintah tetapi memang itu menjadi 118 kewenangan Pemerintah untuk status itu nanti selanjutnya ditetapkan oleh kriterianya ditetapkan oleh peraturan Presiden dan seterusnya- seterusnya kalau saya begitu makasih. Ketua Rapat: Isu teknis konkritnya adalah ini ada usul tambah perluasan cakupan itu kita bisa sepakat itu teknisnya kalau yang kemarin itu hanya Tiga tapi setelah itu kita bahas sekarang ini makin nambah 1 kriteria lagi tentang kecakupannya itu ya Pak Hadi. F.PAN (R Abdul Hadi Djamal): Disamping tadi cakupan luasan wilayah barang kali juga mengenai dampaknya, jadi dampak tentang perekonomian misalnya ada 1 suatu area yang terkena itu menyebabkan perekonomian secara nasional itu lumpuh meskipun itu tidak terlalu luas itu dampaknya nasional terhadap perekonomian nasional akan tetapi kalau misalnya yang rusak itu Hanya di suatu seluas apapun tapi itu Hanya misalnya didesa ini-desa ini Hanya perekonomian di lingkup desa itu mungkin itu tidak bukan suatu bencana nasional bisa dilogarisir didalam itu sender. Secara nasional masih ada jalur yang masih bisa menghidupkan perekonomian kita makasih. Ketua Rapat: Jadi kalau begini bagaimana, jadi ini memang kelihatannya kriterianya akan menjadi tambah jadi ditambah menjadi ditambah D yaitu cakupan wilayah cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan kemudian dampak pada kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan dampak sosial ekonomi. F.PAN (Ir. Abdul Hadi Djamal): Makasih Pimpinan Assalamu alaikum Wr. Wb. cuman kalau kita rubah lagi kita ada inkosistensi kita Sudah menyepakati di Panja tanggal 20 January 2007 ada kehawatiran saya kalau kita merubah lagi ini hampir nanti Semua yang Sudah disepakati bisa berubah lagi setiap ada masukan dari Tim Penyelaras dasarnya Tim penyelaras apa untuk merubah ini, ini kita udah ditunggu saya cuma mengasih Gambaran aja kepada Ketua tata ruang itu Sudah selesai ketua jadi ini yang ditunggu- tunggu oleh Presiden kalau orang makassar Presiden itu Sudah 3 undang-undang yang ditunggu kalau menurut hemat saya ini dimasukan saja kepada penjelasan tambahan ini penjelasan saja karena nanti kalau setiap ini ada Tim penyelaras, kalau Tim penyelaras itu memberi masukan terhadap yang belum disetujui kalau Sudah disetujui buat apalagi penyelaras ini nah kalau January 2007 olek karena itu ketua saya juga ingin mengikuti Tim penyelaras kalau sudah disetujui kalaupun ada masukan jangan merubah yang sudah diputuskan paling banter masuk di penjelasan makasih Ketua. Ketua Rapat: Saya ingin melukanjadi artinya begini ini bukan anunya Tim penyelaras jadi dari Halaman 4 sampai dengan 14 tadi itu menurut Tim Penyelaras dan menurut ingatan kita ini adalah secara esensial kita bicarakan dan Sudah juga Sudah disepakat dibahas disana tetapi 119 design tugasnya sesungguhnya yang diminta Tim penyelaras cuma mengetok tetapi ini sekali lagi begitu ini dibongkar mesti berubah; lagi kira-kira begitu ini pertanyaan saya Adalah bagaimana kita mau diskusi DIM debat lagi atau kita setia Pemerintah /Dirjen Banjamsos: Kami sepakat dengan Pak Hadi Djamal tadi pasal 8 kan sebetulnya memberikan peluang untuk pengembangan indikator jadi dengan kepres sebetulnya A, B, C, D ini sebetulnya A,B,C, itu kalau kita boleh katakana itu parameter utama yang tidak harus tidak mau minimal tetapi nanti pengembangan wilayah dapka segala macam itu bisa dikembangkan dalam karena pasal 8 kan dikatakan untuk lebih lanjut diatur oleh Presiden membuat para meter yang lebih rigid jadi panduan bagi para pelaksana upaya ini kita bisa terlaksana.. Ketua Rapat: Terima kasih iadi begitu silahkan Pak Kyai. F.PG (Drs. KH. Ahmad Darodji): Saya ingatkan pada rapat kita yang terahir pacuan rapat kita itu boleh dikatakan membahas substansi Sudah selesai tetapi kan masih beradanya tersera-serah deh karena itu kita minta pada Tim penyelaras untuk menyusunya demi kemudahan kita jadi hari ini kita menerima laporan dari Tim penyelaras 1tu sehingga betul pak ketua betul apa yang ada design Hanya belum diketok saja adapun kita berkali-kali menerima saran perbaikan dari Tim penyelaras Sudah kita lakukan kok kita memberikan kesempatan kepada Tim penyelaras apa bila tidak laras diselaraskan dan kita terima itu Sudah berkali-kali saya tidak bisa 1 pasal atau 2 pasal berkali kali saran seharusnya kita terima itulah yang menjadi keputusan kita. Saya tidak pernah berasumsi bahwa kita ini sempurna hari esok mungkin ada yang menyempurnakan kenapa tidak mask kita ini ditunggu Undang. undangnya jangan sampai judicial review kalau memang ini penyempurnaan kenapa tidak kalau cakupan itu penyempurnaan kita sepakati kenapa tidak kalau udah kita sepakati kenapa tidak apasih sulitnya kecuali kalau itu merubah kemudian membongkar sama sekali nah itu tentu yang kita tidak setuju kita Sudah ditunggu orang tapi untuk menyempurnakan nanti ketinggalan orang bertanya loh itu kok engga masuk jadi kita pengalaman judicial review bukan satu dua orang kita kan ingin tidak itu jadi kalau hari ini ada saran cakupan masuk pertimbangan kita bagus kenapa tidak, masuk kenapa tidak cuman begitu aja jadi kita jangan berfikir kita ini sempurna apa yang kemarin kita lakukan rupanya hari ini ada yang menyempurnakan kita kenapa tidak. Jadi kalau kita pleno dari panja ini yang memutuskan itu kita menerima saran-saran atau tidak tapikan tapi sebelum ada penyempurnaan didog kenapa tidak terima kasih. Ketua Rapat: Mana yang harus saya ketok, yang diketok 3 ini setelah yang disempurnakan itu pertanyaannya ditambah itu yang satu minta didalam penjelasan atau nanti saja di dalam penyempurnaan tapi yang lain upaya lengkap design yaitu cakupan wilayah dan dampaknya pada kehidupan sosial ekonomi. 120 F.PDIP (Ben Vincent Djeharu): Pak saya ingin tanya bencana banjir DKI kemarin itu bencana nasional bukan, banjir DKI kemarin termasuk bencana nasional bukan saya ingin tanya saya Hanya kalau ini di rinci seperti ini kerugian harta benda menurut data bapenas kerugian harta benda 8,6 triliun kalau dirinci seperti ini, kalau dilihat dari Sisi sistematik otomatis itu menjadi bencana nasional rumusannya oleh karena itu saya masih lebih sependapat yang pertama itu kemudian ini penjelasan. Kan penjelasan juga bagian dari undang-undang tidak terpisahkan sehingga kita bisa laju terima kasih Ketua Rapat: Setuju yang manantara sih masuk didalam penjelasan ok, begitu terima kasih kemudian selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Presiden setuju. (Rapat Setuju) Dari kutipan risalah di atas dapat diketahui bahwa terdapat pengaturan mengenai klasifikasi/indikator/variabel yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menetapkan status dan tingkatan bencana. Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 memberikan kepastian atas jumlah korban; kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, sebagai dasar indikator yang harus dikaji dan ditentukan terlebih dahulu sebagai dasar menentukan status dan tingkatan bencana. Pembentuk undang-undang juga memahami bahwa dimungkinkan terdapat perubahan yaitu penambahan dari indikator yang dimaksud dikemudian hari dan terhadap hal ini UU a quo harus memberi ruang pengaturan lebih lanjut melalui instrumen regulasi yang dapat dibentuk secara cepat namun efektif dalam memberikan dasar hukum penanganan bencana. Pada akhirnya, pembentuk undang- undang menyepakati bahwa perlu pengaturan lebih lanjut yang lebih rigid mengenai indikator dimaksud oleh Pemerintah, serta ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana perlu diatur dengan peraturan presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007. 6. Bahwa mengenai pengaturan indikator penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007, DPR RI berpandangan sebagai berikut: 121 a. Dalam menetapkan suatu wilayah dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana atau tidak karena suatu ancaman/kejadian, diperlukan adanya indikator-indikator yang tepat digunakan sebagai kriteria. Merujuk dari pengertian bencana dalam Pasal 1 angka 1 UU 24/2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hal ini memberikan pengertian bahwa satu peristiwa atau serangkaian peristiwa dapat dinyatakan bencana jika telah memenuhi unsur mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya situasi dimaksud dapat dinyatakan keadaan darurat bencana bila memerlukan tindakan segera dan memadai untuk menanganinya. b. Penentu pokok yang harus terpenuhi dalam menetapkan suatu wilayah masuk dalam status keadaan darurat bencana adalah adanya unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Gangguan kehidupan merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian, sedangkan gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan sarana dan prasarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis. c. Apabila satu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kualitatif telah memenuhi unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memerlukan tindakan segera dan memadai maka situasi ini dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Adapun jika hanya salah satu unsur yang terpenuhi tentunya belum dapat dikatakan sebagai suatu keadaan darurat bencana. d. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 yang mengatur penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi: (a) jumlah korban; (b) kerugian harta benda; (c) kerusakan prasarana dan 122 sarana; (d) cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan (e) dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Frasa “memuat indikator yang meliputi” dalam ketentuan Pasal a quo telah memberikan pemaknaan bahwa dalam penetapan suatu bencana nasional maupun bencana daerah dilakukan berdasarkan indikator yang telah dibatasi yaitu sekurang-kurangnya harus mencakup jumlah korban; kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Identifikasi atas kelima indikator tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan status dan tingkat bencana oleh Pemerintah. e. Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 19 UU 24/2007 mendefinisikan status keadaan darurat bencana sebagai suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Frasa “atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas” ini bukan sekadar prosedur administratif biasa, melainkan mencerminkan suatu mekanisme yang sangat penting, dimana penetapan status bencana adalah keputusan yang didahului oleh pengkajian mendalam terhadap indikator yang telah ditetapkan secara objektif. Pasal 48 huruf b UU 24/2007 selanjutnya mengatur bahwa penentuan status keadaan darurat bencana sebagai bagian integral dari penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Untuk memandu penetapan ini, Pasal 49 ayat (1) UU 24/2007 mengamanatkan bahwa “pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a” harus dilakukan. Pasal 49 ayat (2) UU 24/2007 kemudian menjabarkan bahwa pengkajian cepat dan tepat tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi: (a) cakupan lokasi bencana; (b) jumlah korban; (c) kerusakan prasarana dan sarana; (d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan (e) kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Berdasarkan penormaan tersebut, ketika terjadi suatu peristiwa atau ancaman bencana, BNPB/BPBD sebagai badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana 123 diamanatkan melakukan pengkajian cepat terhadap indikator- indikator dimaksud. Hasil pengkajian ini menjadi dasar pertimbangan penentuan atau penetapan status keadaan darurat bencana dan tingkatannya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten), yang selanjutnya menjadi dasar diberlakukannya kemudahan-kemudahan akses dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Kemudahan akses tersebut diatur dalam Pasal 50 UU 24/2007 yang mencakup: pengerahan sumber daya manusia; pengerahan peralatan; pengerahan logistik; imigrasi, cukai, dan karantina; perizinan; pengadaan barang dan jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan instansi/lembaga. Hal ini dimaknai bahwa penetapan status bencana sesuai dengan skalanya merupakan proses yang penting karena berimplikasi pada sistem penanganan yang dikomandoi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; sumber dana penanggulangan bencana, dalam hal ini apakah bersumber dari APBD kabupaten/kota/provinsi atau APBN; serta pengerahan sumber daya yang ada di masing-masing tingkat wilayah. f. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya yang dilaksanakan oleh BNPB/BPBD dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat telah diatur lebih lanjut dalam PP 21/2008. Ketentuan Pasal 22 PP 21/2008 menetapkan bahwa pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan melalui identifikasi a) cakupan lokasi bencana; b) jumlah korban bencana; c) kerusakan prasarana dan sarana, termasuk kerugian materiil dan nonmateriil; d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan e) kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Selanjutnya pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana menentukan status keadaan darurat bencana, yaitu dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 124 ayat (1) PP 21/2008. Adapun tingkatan status keadaan darurat bencana dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu keadaan darurat bencana kabupaten/kota, keadaan darurat bencana provinsi, dan keadaan darurat bencana nasional (Pasal 23 ayat (2) PP 21/2008). g. Tiap status keadaan darurat bencana dan tingkatan keadaan darurat bencana tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang diterbitkan BNPB pada tahun 2016. Dalam menetapkan status keadaan darurat bencana, pengkajian dilakukan dengan menggunakan indikator berupa informasi mengenai ancaman bencana dan informasi mengenai ancaman terhadap kehidupan dan penghidupan berdasarkan hasil pantauan lapangan. Adapun tingkatan status keadaan darurat bencana dapat dinilai berdasarkan indikator yang menggambarkan kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana, yaitu ketersediaan sumber daya yang dapat dimobilisasi, kemampuan pemerintah daerah untuk mengaktivasi sistem komando, dan kemampuan dalam melakukan penanganan awal keadaan darurat. h. Keseluruhan pengaturan tersebut merupakan dasar hukum dan acuan dalam penetapan status dan tingkat bencana sebagai dasar dari penanganan bencana yang dilakukan kemudian. Adanya dasar hukum melalui UU 24/2007, PP 21/2008, dan Pedoman yang ditetapkan oleh BNPB telah memberikan suatu kepastian hukum yang komprehensif terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU a quo. i. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, pembentuk undang- undang telah meletakkan penetapan status bencana merupakan keputusan penting yang wajib diambil berdasarkan data faktual dan analisis teknis yang komprehensif karena memiliki implikasi berbeda terhadap kewenangan komando dan implementasi penanganannya. Penetapan status bencana nasional atau daerah merupakan keputusan kebijakan (policy decision) yang harus berdasar pada indikator yang rasional, terukur, serta diidentifikasi secara komprehensif dan kontekstual, tidak hanya jumlah korban 125 tetapi juga kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, cakupan wilayah, dampak sosial ekonomi, serta yang tidak kalah penting adalah kemampuan Pemerintah maupun Pemerintah daerah dalam menangani bencana tersebut. Kelima indikator yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 secara komprehensif wajib diidentifikasi secara keseluruhan sebagai dasar penentuan status dan tingkat darurat bencana. j. Bahwa terhadap petitum Para Pemohon yang ingin mengganti frasa “meliputi” menjadi “antara lain”, serta penghilangan kata “daerah” sehingga Pasal 7 ayat (2) UU a quo menjadi berbunyi: “Penetapan status dan tingkat bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator antara lain : a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan” DPR berpandangan bahwa petitum Para Pemohon justru memberikan perubahan makna yang jauh menyimpang dari asas, prinsip, dan tujuan pembentukan UU 24/2007 sebagai suatu dasar hukum yang mampu memberikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat nasional. Adanya penggantian frasa “meliputi” dengan frasa “antara lain” memberikan perubahan makna yang signifikan dalam proses penetapan status dan tingkat bencana. Penetapan status dan tingkat bencana (nasional) hanya berdasarkan indikator yang dirasa relevan untuk digunakan. Hal ini justru menghilangkan kepastian hukum atas dasar pertimbangan penetapan status dan tingkat bencana karena dasar pertimbangan menjadi diskresi bagi pemegang kewenangan dalam hal ini Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sesuai kehendaknya, dan bukan berdasarkan kajian atas seluruh indikator secara komprehensif. Penghilangan frasa “daerah” lebih lagi menimbulkan implikasi yang sangat berbahaya pada saat indikator yang digunakan sebagai dasar penetapan status dan tingkat bencana 126 nasional hanya bersifat pilihan dari kelima indikator yang telah ditetapkan serta implikasi kekosongan hukum untuk bagaimana selanjutnya menentukan status dan tingkat bencana daerah yang telah diatur dalam UU 24/2007. Petitum Para Pemohon berpotensi memberikan pemaknaan yang luas dalam pelaksanaan penetapan status dan tingkat bencana dan memberikan ketiadaan parameter yang rigid, terukur, dan obyektif dalam penetapan status dan tingkat bencana khususnya pada skala nasional. Hal ini tentu menjadi bertentangan dengan amanat kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang juga menjadi batu uji Para Pemohon dalam menguji Pasal a quo. 7. Terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana yang memuat kelima indikator sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU a quo dalam peraturan presiden, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 merupakan konstruksi norma yang sah dan lazim dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai aspek-aspek teknis dan operasional kepada peraturan yang lebih rendah hierarkinya guna memberikan fleksibilitas dalam implementasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi faktual di lapangan. b. Bahwa pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari undang-undang kepada peraturan yang lebih rendah diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan modern, mengingat undang-undang sebagai produk legislatif harus bersifat umum, abstrak, dan tidak terlalu teknis agar dapat berlaku dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus sering direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi faktual yang bersifat dinamis. Peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden sama-sama merupakan peraturan pelaksana, namun berbeda dari delegasi kewenangan, materi muatan, dan mekanisme penyusunannya. Sebagaimana diamanatkan Pasal 5 127 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kewenangan pembentukan peraturan pemerintah adalah delegasi dari undang-undang yang berfungsi sebagai pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan norma undang- undang. Namun demikian, prinsip yang terkandung di dalamnya berlaku juga bagi peraturan presiden sebagai instrumen untuk menjalankan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU PPP) yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan presiden berisi antara lain “materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang” atau “materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah”. c. Bahwa kewenangan Presiden untuk membentuk peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana undang-undang memiliki dasar konstitusional yang kuat, yakni Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, yang bermakna bahwa Presiden memiliki kewenangan menyelenggarakan fungsi pemerintahan termasuk membuat kebijakan dan peraturan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. d. Bencana dapat memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan dimungkinkan adanya tindakan penanganan luar biasa (extraordinary measures) dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan Presiden ini merupakan manifestasi dari fungsi konstitusional Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang secara eksplisit menempatkan Presiden pada posisi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan rakyat, keberlangsungan fungsi pemerintahan, dan 128 terlindunginya wilayah negara dari gangguan, ancaman, maupun keadaan luar biasa yang bersifat mendadak, berada dalam lingkup kewenangan prerogatif yang diberikan langsung oleh konstitusi. e. Dalam konteks kebencanaan, kewenangan tersebut menjadi sangat signifikan mengingat bahwa keadaan bencana, terutama bencana alam berskala besar, bukan hanya menimbulkan kerugian fisik dan korban jiwa, melainkan juga berpotensi melumpuhkan struktur sosial, ekonomi, pemerintahan daerah, bahkan stabilitas nasional. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Presiden menetapkan peraturan untuk menjalankan UU 24/2007 sesuai dengan pendelegasian yang diamanatkan. Peraturan Presiden dalam Pasal a quo ditempatkan sebagai instrumen hukum pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden dalam menjamin keselamatan rakyat dan keberlangsungan fungsi pemerintahan. f. Dalam hal penyusunan rancangan peraturan presiden merujuk pada Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres 87/2014) yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a. Berdasarkan Pasal dimaksud, dapat dipahami bahwa penyusunan rancangan peraturan presiden sekalipun memerlukan adanya panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi selayaknya penyusunan rancangan undang-undang yang diatur dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Perpres 87/2014. Penggunaan frasa “dapat” menunjukkan bahwa pembentukan panitia antardepartemen untuk rancangan peraturan presiden bukanlah kewajiban mutlak, melainkan tergantung kebutuhan materi dan jangkauan peraturan presiden tersebut. Berbeda 129 dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Perpres 87/2014 yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Presiden dan kementerian/lembaga dalam menyusun peraturan presiden dibanding peraturan pemerintah, khususnya ketika materi muatan bersifat teknis, sektoral, atau tidak memerlukan koordinasi lintas kementerian secara intensif. Namun demikian fleksibilitas ini bukan berarti membuka peluang kesewenang-wenangan pemerintah, karena bahkan ketika dalam keadaan mendesak Presiden perlu segera menyusun rancangan peraturan presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Pasal 66 ayat (1) Perpres 87/2014 menegaskan bahwa pembahasan rancangan peraturan presiden tersebut perlu melibatkan menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi penyalahgunaan diskresi (abuse of discretion) oleh Presiden dalam menyusun rancangan peraturan presiden karena melibatkan berbagai pihak, dalam konteks ini termasuk BNPB sebagai lembaga nonkementerian yang relevan, sehingga dalil Para Pemohon atas adanya ruang abuse of discretion adalah tidak berdasar. g. Lebih lanjut, pembedaan antara peraturan pemerintah dan peraturan presiden bukanlah pembedaan yang fundamental dalam hal kekuatan hukum mengikat, karena keduanya sama-sama merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dan memiliki kekuatan hukum yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan pemerintah berada pada tingkat keempat dan peraturan presiden pada tingkat kelima dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPP. h. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, baik peraturan pemerintah maupun peraturan presiden sama-sama sering 130 digunakan sebagai peraturan pelaksana undang-undang, dan pilihan antara keduanya merupakan kebijakan pembentuk undang- undang yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan materi muatan yang ditentukan dalam UU PPP. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan pilihan menggunakan peraturan presiden alih-alih peraturan pemerintah tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan norma Pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. i. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya bahwa PP 21/2008 mengatur secara terperinci mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat, termasuk mekanisme pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya. Hasil kajian cepat tersebut menjadi dasar bagi penentuan status keadaan darurat bencana oleh Presiden, gubernur, atau bupati/walikota sesuai tingkatan bencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 PP 21/2008. Di samping itu, BNPB telah menyusun Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang berisi parameter operasional mengenai tingkatan status (siaga darurat, tanggap darurat, transisi) dan pembagian status kabupaten/kota, provinsi, dan nasional berdasarkan hasil kaji cepat dan kapasitas sumber daya, sehingga penilaian indikator tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, menurut DPR RI, hal ini tidak menimbulkan kekosongan hukum karena substansi yang seharusnya diatur dalam peraturan presiden sudah terwadahi dalam norma dan regulasi yang ada melalui PP 21/2008. 8. Terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas atas keberlakuan Pasal 84 UU 24/2007, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 84 UU a quo mengamanatkan jangka waktu penerbitan peraturan pemerintah dan merupakan bagian dari Bab Ketentuan Penutup. Adapun materi muatan UU 24/2007 yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah telah diatur 131 secara khusus pada pasal-pasal substantif dalam undang-undang dan tidak tepat jika diatur dalam Pasal 84 UU a quo sebagaimana yang diinginkan oleh Para Pemohon. Dalam UU a quo terdapat 6 (enam) pasal yang secara eksplisit memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal Materi yang Diamanatkan Pasal 30 ayat (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah Pasal 50 ayat (2) Kemudahan akses bagi BNPB dan BPBD meliputi pengerahan SDM, peralatan, logistik, imigrasi, cukai, karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan uang/barang, penyelamatan, dan komando Pasal 58 ayat (2) Rehabilitasi pascabencana meliputi perbaikan lingkungan, prasarana/sarana, bantuan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi, dan pemulihan fungsi pemerintahan Pasal 59 ayat (2) Rekonstruksi pascabencana meliputi pembangunan kembali prasarana/sarana, sarana sosial masyarakat, pembangkitan kehidupan sosial budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan publik Pasal 63 Mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 Pasal 69 ayat (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan santunan duka cita, kecacatan, dan pinjaman lunak untuk usaha produktif b. Bahwa mandat pendelegasian tersebut telah dilaksanakan PP 21/2008 yang dalam konsideransnya secara eksplisit menyatakan bahwa PP tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) UU 24/2007, serta PP 22/2008 yang dalam konsideransnya menyebut Pasal 63 dan Pasal 69 ayat (4) UU 24/2007 sebagai dasar pembentukan, yang mengatur secara terperinci mengenai sumber, mekanisme pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana serta tata cara pemberian santunan dan pinjaman lunak bagi korban bencana. c. Adapun pasal yang tidak disebut secara eksplisit dalam konsiderans kedua PP tersebut adalah Pasal 30 ayat (3) UU 24/2007 yang mengamanatkan pengaturan mengenai pelaksanaan 132 kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah. Namun demikian, materi yang diamanatkan Pasal 30 ayat (3) UU 24/2007 tersebut secara substansial telah terakomodasi dalam PP 21/2008, khususnya pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 yang mengatur mengenai kemudahan akses di bidang imigrasi, cukai, dan karantina. Pasal 32 PP 21/2008 mengatur bahwa bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistik diberikan kemudahan akses berupa kemudahan proses dan pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina. Pasal 33 PP 21/2008 secara khusus mengatur bahwa personil asing yang membantu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kemudahan akses di bidang keimigrasian berupa proses dan pelayanan visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar, dengan syarat personil asing tersebut harus berdasarkan penugasan dan rekomendasi dari pemerintah negara asal, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang menugaskannya. Dengan demikian, seluruh pasal dalam UU 24/2007 yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah telah dilaksanakan, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 84 UU 24/2007. d. Terkait petitum Para Pemohon yang menghendaki agar Pasal 84 UU a quo diubah menjadi norma delegasi baru yang memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah tentang indikator penetapan status bencana, DPR berpandangan bahwa usul tersebut tidak sesuai dengan prinsip teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 84 UU 24/2007 terletak dalam Bab XIII mengenai Ketentuan Penutup. Berdasarkan Angka 137 Lampiran II UU PPP, Ketentuan Penutup pada umumnya hanya memuat ketentuan mengenai: (a) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang- undangan; (b) nama singkat Peraturan Perundang-undangan; (c) 133 status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan (d) saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, perintah pembentukan peraturan pelaksana dan tenggat waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU 24/2007 telah sesuai dengan karakteristik materi yang lazim dimuat dalam Ketentuan Penutup, sedangkan rincian delegasi materiil secara substansial telah ditempatkan pada pasal-pasal substantif sebagaimana diuraikan di atas. e. Lebih lanjut, berdasarkan Angka 200 Lampiran II UU PPP, pendelegasian kewenangan untuk mengatur dengan peraturan yang lebih rendah harus menyebutkan secara tegas: (a) ruang lingkup materi yang diatur; dan (b) jenis Peraturan Perundang- undangan. Petitum Para Pemohon yang meminta agar Pasal 84 UU 24/2007 memuat norma delegasi pembentukan peraturan pemerintah tentang indikator penetapan status bencana tanpa menyebutkan secara spesifik ruang lingkup materi muatan yang akan diatur justru berpotensi menjadikan delegasi tersebut sebagai “delegasi blangko” yang dilarang dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Delegasi blangko adalah bentuk pendelegasian yang tidak memiliki batasan ruang lingkup yang jelas, sehingga memberi kewenangan yang terlalu luas kepada pembentuk peraturan pelaksana untuk mengatur materi apa saja yang dikehendaki tanpa pedoman normatif dari undang-undang yang mendelegasikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Angka 210 Lampiran II UU PPP, pendelegasian kewenangan mengatur yang tidak menyebutkan secara jelas ruang lingkup materi dan jenis peraturan perundang-undangan yang didelegasikan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan. f. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, DPR RI berpandangan bahwa tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas terhadap Pasal 84 UU 24/2007 dan petitum Para Pemohon untuk mengubah ketentuan tersebut tidak berdasar serta tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. 134 II. Kesimpulan DPR RI Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan keseluruhan konstruksi norma dalam UU 24/2007, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah telah dirumuskan secara sistematis, terukur, dan konstitusional. Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 secara limitatif menetapkan indikator yang “memuat” jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi sebagai parameter objektif dalam penentuan status dan tingkat bencana. Penggunaan frasa “memuat indikator yang meliputi” menunjukkan bahwa kelima indikator tersebut merupakan unsur yang wajib dipertimbangkan secara komprehensif dan tidak bersifat opsional. Dengan demikian, norma tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menyediakan parameter yang jelas, rasional, dan terukur dalam pengambilan keputusan penetapan status bencana. 2. Mekanisme penetapan status keadaan darurat bencana telah dirancang sebagai suatu proses berbasis data faktual melalui pengkajian cepat dan tepat oleh BNPB/BPBD berdasarkan indikator yang termuat dalam Pasal 17 ayat (2) UU 24/2007 sebagai prasyarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 UU 24/2007. Kajian berbasis data faktual tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan status dan tingkat bencana. Penetapan tersebut bukan tindakan administratif biasa, melainkan keputusan kebijakan pemerintahan (policy decision) yang berdimensi konstitusional karena berimplikasi langsung pada sistem komando, pengerahan sumber daya, penggunaan anggaran (APBN/APBD), serta pemberlakuan kemudahan akses sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU 24/2007. 3. Terkait pendelegasian pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden dalam Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007, konstruksi tersebut merupakan bentuk delegasi yang sah dan lazim dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara konstitusional, kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan presiden bersumber dari Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, 135 sedangkan secara yuridis formal diakui dalam Pasal 13 UU PPP. Delegasi kepada peraturan presiden dimaksudkan untuk mengatur aspek teknis dan operasional yang memerlukan fleksibilitas, kecepatan, dan responsif dalam kondisi darurat, tanpa mengurangi legitimasi atau kekuatan mengikatnya sebagai peraturan perundang-undangan. Pilihan untuk menentukan instrumen peraturan pelaksana dari sebuah undang-undang merupakan kebijakan legislasi (legislative policy) yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan materi muatan dalam UU PPP. 4. Saat ini tidak terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2007. Ketentuan teknis mengenai pengkajian cepat, mekanisme penetapan status, dan penyelenggaraan tanggap darurat telah diatur dalam PP 21/2008 serta diperinci dalam pedoman operasional yang diterbitkan BNPB. Seluruh pasal dalam UU 24/2007 yang mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah juga telah dilaksanakan melalui PP 21/2008 dan PP 22/2008 sehingga tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas dalam keberlakuan Pasal 84 UU 24/2007. 5. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka DPR RI berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 84 UU 24/2007 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Keterangan Tambahan DPR RI Terhadap pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan dengan agenda Mendengar Keterangan DPR RI pada hari Selasa, 7 April 2026, khususnya terhadap pertanyaan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh terkait dasar “Mengingat” dalam UU Penanggulangan Bencana yang tidak mencantumkan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, DPR RI memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: 1. DPR RI perlu menjelaskan bahwa pada saat penyusunan Rancangan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut RUU Penanggulangan Bencana), DPR RI memandang Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu mandat konstitusional yang relevan bersama Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5, Pasal 33, dan Pasal 34 (vide Naskah Akademik hlm. 31). DPR RI juga telah mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 136 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (selanjutnya disebut Perpu 23/1959) sebagai peraturan untuk melaksanakan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perpu 23/1959 menyebutkan bahwa bencana alam yang dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat perlengkapan biasa adalah salah satu kondisi yang dapat menjadi alasan penetapan suatu keadaan bahaya yang dinyatakan oleh Presiden. Dengan demikian, DPR RI sebagai pengusul RUU Penanggulangan Bencana saat itu menganggap terdapat irisan konstitusional antara bencana dengan kewenangan penetapan keadaan bahaya oleh Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 (vide Naskah Akademik hlm. 33-34). Atas dasar pertimbangan tersebut, RUU Penanggulangan Bencana yang disusun oleh DPR RI memuat konsiderans “Mengingat” yang mencantumkan Pasal 12 bersama dengan sejumlah pasal lainnya, yaitu Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 (vide RUU Penanggulangan Bencana yang diusulkan DPR RI). 2. Bahwa dalam tahap pembahasan RUU Penanggulangan Bencana, melalui DIM Pemerintah Nomor 7, Pemerintah mengusulkan agar Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 tidak dicantumkan dalam konsiderans “Mengingat”. Pemerintah mengemukakan bahwa Pasal yang dicantumkan dalam konsiderans “Mengingat” hanya yang berhubungan langsung dengan hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Pemerintah mengusulkan rumusan alternatif sebagai berikut: (vide DIM Pemerintah terhadap RUU Penanggulangan Bencana hlm. 4) “Mengingat Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa Perpu 23/1959 sebagai mandat dari Pasal 12 UUD NRI Tahun 1959 merupakan rezim hukum yang berorientasi pada keamanan dan ketertiban negara yang diwujudkan melalui pengaturan keadaan darurat, baik dalam bentuk darurat sipil maupun darurat militer, sebagai instrumen hukum untuk menghadapi situasi ancaman terhadap stabilitas nasional. Ketentuan Pasal 1 Perpu 23/1959 pada pokoknya mengatur bahwa Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang berwenang menetapkan seluruh atau sebagian 137 wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya berdasarkan tiga kondisi utama, yaitu: (i) adanya ancaman terhadap keamanan atau ketertiban hukum, termasuk yang bersumber dari pemberontakan, kerusuhan, maupun bencana alam yang tidak dapat diatasi dengan mekanisme biasa; (ii) timbulnya perang, bahaya perang, atau ancaman pelanggaran wilayah negara; serta (iii) keadaan yang membahayakan kelangsungan hidup negara. Selain itu, Presiden juga berwenang untuk mengakhiri keadaan bahaya tersebut. 4. Merujuk pada ketentuan tersebut, bencana alam secara eksplisit diakui sebagai salah satu faktor pemicu penetapan keadaan bahaya, namun relevansinya dalam rezim ini lebih ditekankan apabila bencana tersebut berkembang menjadi situasi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum dan tidak dapat diatasi dengan mekanisme biasa. Konstruksi Perpu 23/1959 pada dasarnya menempatkan bencana alam dalam kerangka keamanan negara (security approach), bukan sebagai isu kemanusiaan semata. Hal ini sejalan dengan keseluruhan desain pengaturannya yang menitikberatkan pada kewenangan luar biasa negara, baik melalui hak dan wewenang Penguasa Darurat Sipil (vide Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 Perpu 23/1959) maupun Penguasa Darurat Militer, dalam rangka menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. 5. Sebaliknya, konstruksi hukum dalam RUU Penanggulangan Bencana dibangun dengan berorientasi pada mitigasi, perlindungan, serta pemulihan hak-hak masyarakat terdampak (vide Naskah Akademik hlm. 90). RUU ini menekankan pentingnya pendekatan manajemen risiko yang komprehensif dan berkelanjutan sejak tahap prabencana sehingga penanggulangannya justru tidak menunggu hingga situasi berkembang menjadi keadaan yang membahayakan (vide Naskah Akademik hlm. 26–30). Paradigma yang digunakan dalam RUU ini adalah perwujudan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan melayani rakyat. 6. Konstruksi hukum demikian terlihat dalam pengaturan upaya penanggulangan bencana dalam UU Penanggulangan Bencana yang dimulai dari pra-bencana, perencanaan tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan penanganan pascabencana. Penanggulangan masalah bencana alam dititikberatkan pada pengurangan risiko terjadinya bencana yang dimulai dari mengenal dan memantau gejala, mencegah gejala agar tidak menjadi ancaman, memprediksi kemungkinan kejadian, menurunkan kerentanan, termasuk meningkatkan 138 kemampuan, dan meningkatkan kesiapan untuk merespons kemungkinan bencana, serta membuat sistem peningkatan dini yang efektif. Konstruksi hukum demikian diberikan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat secara integral dan komprehensif, di mana upaya penanggulangan bencana tidak hanya pada saat tanggap darurat, yaitu pada saat kejadiannya berlangsung. Penanggulangan bencana harus pula meliputi upaya-upaya prabencana, yaitu pencegahan timbulnya banyak korban, baik dalam bentuk fisik materiil maupun nonmateriil. Selain itu, upaya penanggulangan bencana juga dapat berupa langkah-langkah rehabilitasi terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh bencana. 7. Dalam konteks tersebut, pencantuman Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 dalam konsiderans “Mengingat” berpotensi menimbulkan konstruksi berpikir yang mengaitkan bencana secara inheren dengan keadaan bahaya. Padahal, paradigma yang dibangun dalam RUU Penanggulangan Bencana justru menempatkan bencana sebagai peristiwa yang harus dikelola secara sistematis agar tidak berkembang menjadi kondisi darurat yang mengancam keamanan dan ketertiban negara. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi paradigma dan arah pengaturan, Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 menjadi relevan untuk tidak dicantumkan dalam konsiderans “Mengingat” RUU Penanggulangan Bencana. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden/Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan 26 Februari 2026, serta menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 25 Februari 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2026, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. Penjelasan Pemerintah Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) A. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 139 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 7/2025), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak danlatau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum pub/ik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan je/as dalam permohonannya tentang hak danlatau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; danlatau b. materi muatan dalam ayat, pasal, danlatau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusionaf' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 1. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; dan 140 3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. B. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I11/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: 1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. hak danlatau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang merupakan korban langsung bencana alam yang terjadi di Desa Pulo Godang, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara pada akhir November 2025. Dalam peristiwa bencana alam tersebut, Pemohon I telah mengalami kerugian yang sangat serius dan mendalam karena bencana tersebut telah 141 merenggut nyawa ayah, ibu, dan salah satu adik kandung Pemohon I, sehingga Pemohon I kehilangan anggota keluarga inti sekaligus kehilangan penopang kehidupan keluarga. b. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU 24/2007 telah menimbulkan ketidakpastian hukum Pemohon dan secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon I tidak hanya disebabkan oleh bencana alam itu sendiri, tetapi diperparah dengan tidak adanya Peraturan Presiden sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2007, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I mengenai standar, indikator, dan tolak ukur yang objektif dalam penentuan status bencana nasional dan daerah. Akibatnya dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana menjadi tidak jelas, norma a quo hanya menyatakan adanya tanggung jawab negara, namun tidak menetapkan ukuran yang jelas mengenai kapan, bagaimana, dan sejauh mana tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan secara efektif. d. Bahwa Pemohon II, Pemohon Ill, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan juga mengemban profesi sebagai Advokat serta Penegak Hukum. e. Bahwa apabila norma a quo memuat indikator objektif dan terukur sebagaimana prinsip negara hukum, maka Pemohon II, Pemohon 111, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII sebagai Advokat dapat secara rasional dan profesional menjelaskan kepada masyarakat kapan suatu bencana memenuhi syarat sebagai bencana nasional atau daerah, serta konsekuensi hukumnya. Namun karena Peraturan Presiden tersebut tidak pernah diterbitkan, Pemohon II, Pemohon 111, Pemohon IV, 142 Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII mengalami kerugian konstitusional yang nyata. f. Bahwa alih-alih menjadikan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi bencana nasional, pemerintah hanya menyebut bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai Prioritas Nasional. g. Bahwa menurut Para Pemohon dalam penanggulangan bencana tidak dikenal istilah Prioritas Nasional, Pasal 7 UU 24/2007 hanya mengatur penetapan status bencana nasional dan daerah. lstilah pemerintah menggunakan kalimat prioritas nasional menurut Para Pemohon lebih kepada sebagai sebuah proyek pembangunan yang tidak berfokus kepada korban bencana secara langsung, apa lagi sampai saat ini terdapat 1189 (seribu seratus delapan puluh sembilan) korban yang dinyatakan meninggal dunia dan mungkin akan terus bertambah. h. Bahwa menindaklanjuti Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2007, selanjutnya Para Pemohon telah mencoba mencari dan mempelajari Peraturan Presiden yang pada pokoknya mengatur tentang indikator apa saja yang digunakan dalam menetapkan status bencana nasional seperti berapa banyak korban jiwa yang meninggal dunia agar dapat ditetapkan sebagai bencana nasional, berapa besar kerugian harta benda agar dapat ditetapkan sebagai bencana nasional, berapa besar kerusakan prasarana dan sarana agar dapat ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun pada faktanya terkait indikator dimaksud tidak pernah diatur oleh Peraturan Presiden. i. Bahwa menurut Para Pemohon terdapat kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam pelaksanaan UU 24/2007, dimana dengan tidak adanya Peraturan Presiden yang mengatur indikator yang jelas dan terperinci dalam mengklasifikasikan suatu bencana menjadi bencana nasional atau daerah, maka hal tersebut telah memberikan ketidakpastian hukum bagi warga negara indonesia sehingga merupakan penalaran yang wajar apabila Para Pemohon 143 meminta norma hukum yang mengatur indikator penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah segera diterbitkan pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah serta aturan turunannya. 2. Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon tidak berhasil menunjukan adanya kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dapat ditelusuri secara nyata maupun diyakini akan terwujud akibat adanya kaidah yang diujikan. b. Bahwa tidak termuat kaitan kausal antara dugaan kerugian konstitusional Para Pemohon dengan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan pengujian. c. Bahwa meskipun Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai perorangan warga negara Indonesia, namun Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-111/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. 144 ll. Keterangan Pemerintah Terhadap Pokok Permohonan Pemohon A. Bahwa menurut Para Pemohon, perintah norma Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 tidak dilaksanakan melalui pembentukan Peraturan Presiden yang secara khusus dan komprehensif mengatur indikator, tolak ukur objektif, serta mekanisme penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Ketiadaan peraturan pelaksana tersebut telah menimbulkan suatu kondisi kekosongan hukum (rechtvacuum), karena norma undang-undang yang seharusnya mengatur aspek fundamental penanggulangan bencana tidak memiliki instrumen operasional untuk dapat dilaksanakan dan membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda dan praktik yang tidak seragam antar penyelenggara negara. Dalam keadaan demikian, penetapan status dan tingkatan bencana sepenuhnya bergantung pada diskresi pemerintah, tanpa adanya standar hukum yang jelas, objektif, terbuka, dan dapat diuji; Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan UU 24/2007, Undang- Undang tersebut telah dilengkapi dengan tiga (3) Peraturan Pemerintah yaitu (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana; dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga lnternasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Serta pengaturan kelembagaan ditingkat nasional telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sadan Nasional Penanggulangan Bencana, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2. Bahwa dengan adanya 3 (tiga) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden tersebut, sudah mengatur antara lain mengenai tanggung jawab dan wewenang, kelembagaan, hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha dan lembaga internasional, penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan 145 pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana. Sehingga tujuan paling mendasar dari penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana baik karena faktor alam maupun faktor non alam dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa belum terbitnya Peraturan Presiden sebagai amanat Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 tidak mempengaruhi penanggulangan bencana secara signifikan, oleh karena respon dalam penanggulangan bencana yakni menyelamatkan nyawa manusia lebih utama. lndikator penetapan status bencana dan tingkatan bencana dalam UU 24/2007 sudah sesuai, yaitu: (1) Untuk status: ada kejadian bencana alam/non alam yang mengancam warga, ada korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, dan ada dampak sosial ekonomi; dan (2) Untuk tingkatan: luas cakupan terrdampak, kapasitas sumber daya yang tersedia dan dimiliki tidak cukup memadai dalam melakukan respon penanggulangan bencana, lembaga pemerintah dan lain-lain kapasitas setempat lumpuh dan tidak bisa melakukan tindakan penanggulangan bencana, masih berpotensi terjadi bencana susulan dan prediksi serta asumsi waktu untuk pemulihan sangat panjang/lama. 4. Bahwa pemberian diskresi kepada pemerintah merupakan sebuah kemestian, seiring dengan munculnya konsepsi negara kesejahteraan (welfare state), dan sejalan dengan kelemahan atau keterbatasan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan dinamisnya kegiatan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik di tengah masyarakat yang berkembang pesat. Kekuasaan diskresi pemerintah adalah solusi untuk terjaminnya keberlanjutan (kontinuitas) jalannya pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena dasar tindakan pemerintah tidak digariskan secara spesifik oleh Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan (asas legalitas). 5. Bahwa secara praktis kewenangan diskresioner administrasi negara melahirkan peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna yang artinya: 146 Perlama, tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan dan mengisi kekurangan- kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Kedua, tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan. Ketiga, tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar dan adil dalam peraturan perundang-undangan. Keempat, tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. Kelima, tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. 6. Bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, delegasi kepada Peraturan Presiden adalah sah sepanjang materi yang diatur bersifat teknis dan berada dalam lingkup kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (3) justru memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang telah merancang sistem penetapan status bencana secara bertingkat dan terstruktur, bukan membiarkannya tanpa dasar hukum. 7. Bahwa argumentasi Para Pemohon yang menyatakan bahwa tanpa adanya pengaturan kuantitatif dalam Peraturan Presiden, penetapan status bencana sepenuhnya bergantung pada diskresi pemerintah tanpa standar yang dapat diuji, adalah argumentasi yang berlebihan. Standar normatif telah ditetapkan dalam undang-undang, dan setiap tindakan pemerintahan tetap tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi negara apabila diduga terjadi penyalahgunaan kewenangan. 8. Bahwa Para Pemohon menyatakan adanya kekosongan hukum akibat ketiadaan peraturan pelaksana adalah tidak beralasan menurut hukum, 147 oleh karena belum terbitnya Peraturan Presiden sebagai amanat Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 tidak mempengaruhi penanggulangan bencana secara signifikan. Penanggulangan bencana telah dilaksanakan secara konsisten serta indikator penetapan status bencana dan tingkatan bencana dalam UU 24/2007 sudah sesuai. Selain itu, dengan diskresi pemerintah maka penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan peraturan kebijaksanaan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna, serta lebih fleksibel sesuai dengan kondisi faktual. B. Bahwa menurut Para Pemohon, dengan tidak terdapatnya Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU 24/2007 yang mengatur secara detail dan terperinci terkait indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional yang mengacu pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan maka hal tersebut sangat berpotensi untuk dipolitisasi oleh pemerintah, padahal taruhannya adalah nyawa setiap Warga Negara Indonesia; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa penetapan status bencana bukan hanya keputusan administratif, tetapi merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi konstitusional, karena menyangkut perlindungan hak warga negara atas rasa aman dan keselamatan hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, penetapan status bencana menjadi dasar masuknya campur tangan negara secara luas, termasuk pengerahan sumber daya nasional, keterlibatan TNl/Polri, alokasi dana siap pakai, hingga pembukaan akses bantuan internasional apabila diperlukan. 2. Bahwa dalam PP 21/2008 mempertegas kriteria bencana didasarkan pada tingkat kesulitan daerah dalam menangani bencana secara mandiri. Ketika kapasitas daerah tidak memadai, pemerintah pusat mengambil alih penanganan sebagai bentuk manifestasi fungsi negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan ini merupakan bagian dari executive power Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. 148 3. Bahwa penetapan bencana tidak sekedar persoalan teknis administratif, melainkan juga mencerminkan pelaksanaan kewajiban negara (state obligation) dalam melindungi hak konstitusional rakyat, terutama hak atas perlindungan diri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas jaminan sosial pada saat terjadi bencana. 4. Sistem hukum bencana Indonesia menganut prinsip subsidiarity, yakni penanganan dilakukan terlebih dahulu oleh daerah, kemudian ditingkatkan menjadi nasional apabila daerah tidak lagi mampu menangani. Selain itu, penetapan status bencana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi (dampak fiskal dan stabilitas investasi), administratif, pertimbangan stabilitas pemerintahan, dan dinamika hubungan pusat- daerah. 5. Bahwa pengaturan mengenai penetapan status bencana dalam sistem hukum tata negara Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui UU 24/2007 dan PP 21/2008. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan status bencana berdasarkan indikator intensitas bencana, cakupan wilayah terdampak, jumlah korban, dan kemampuan daerah dalam pemulihan. Kerangka hukum ini memperlihatkan bahwa negara telah menyediakan landasan normatif yang memadai untuk menangani bencana. 6. Bahwa diskresi Presiden dalam penetapan status dan tingkat bencana tidak berdiri tanpa batas. Diskresi tersebut: • terikat pada indikator normatif dalam Pasal 7 ayat (2); • terikat pada tujuan UU Penanggulangan Bencana, yaitu perlindungan keselamatan jiwa dan pemulihan kehidupan masyarakat; • tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik; • serta dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi dan pengawasan politik. Dengan demikian, tidak benar apabila dikatakan bahwa penetapan status bencana sepenuhnya berada dalam ruang subjektivitas tanpa parameter hukum. 149 7. Bahwa Para Pemohon menyatakan penetapan status bencana sangat berpotensi untuk dipolitisasi oleh pemerintah akibat tidak terdapatnya Peraturan Presiden adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena penanggulangan bencana tidak hanya mempertimbangkan faktor politis. Namun dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi (dampak fiskal dan stabilitas investasi), administratif, pertimbangan stabilitas pemerintahan, dan dinamika hubungan pusat-daerah. Selain itu, penetapan status bencana sudah jelas diatur dalam UU 24/2007 dan PP 21/2008. C. Bahwa menurut Para Pemohon, ketidakpastian ini berakar pada norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2007 yang tidak memuat indikator objektif dan standar batas minimal penetapan status bencana, sehingga menempatkan Presiden dan eksekutif pada posisi memiliki diskresi luas tanpa batas yang jelas. Hal ini menyebabkan keputusan strategis seperti penolakan bantuan asing dibenarkan tanpa parameter hukum yang dapat diuji, diuji ulang, atau diawasi secara konstitusional, sehingga membuka ruang abuse of discretion dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada pemenuhan hak konstitusional korban bencana; Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana telah secara tegas menetapkan indikator yang wajib dipertimbangkan dalam penetapan status dan tingkat bencana. lndikator tersebut bersifat kumulatif dan komprehensif, sehingga penilaian tidak didasarkan pada satu faktor tunggal, melainkan pada keseluruhan kondisi objektif yang terjadi. Dengan demikian, Presiden tidak berada dalam ruang tanpa batas, melainkan dalam ruang yang dibingkai oleh norma undang- undang. 2. Bahwa belum terbitnya Peraturan Presiden sebagai amanat Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 tidak mempengaruhi penanggulangan bencana secara signifikan, oleh karena respon dalam penanggulangan bencana yakni menyelamatkan nyawa manusia lebih utama. lndikator penetapan status bencana dan tingkatan bencana dalam UU 24/2007 sudah sesuai. Serta telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksananya. 150 3. Bahwa UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menguasai seluruh kekayaan dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara hukum menganut paham negara kesejahteraan atau dikenal dengan istilah welfare state atau welvaarlsstaat. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewenangan diskresi atau freies ermessen. Atas dasar itulah, pemerintah tidak boleh bertindak secara pasif atau menunggu adanya peraturan perundang- undangan, hal mana menyangkut kesejahteraan masyarakat. Diskresi muncul sebagai penyelesaian atas kelemahan dari asas legalitas yang menuntut bahwa semua tindakan pejabat pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelumnya. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014) memberikan batasan pada diskresi yaitu hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan tersebut harus bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Diskresi pejabat pemerintahan ini meliputi: a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; b. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; c. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas: dan d. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. 5. Bahwa secara khusus UU 30/2014 memberikan persyaratan yang harus dipenuhi Pejabat Pemerintah dalam menggunakan diskresi yaitu sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan 151 alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan Konflik Kepentingan dan dilakukan dengan iktikad baik. Pengertian "alasan-alasan objektif' adalah alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB. Sedangkan yang dimaksud dengan ”iktikad baik” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB. 6. Bahwa hakikat kekuasaan diskresi digunakan untuk menanggapi perubahan situasi dan kondisi masyarakat dan lingkungannya yang tidak dapat diprediksi oleh keberlakuan peraturan perundang- undangan, di sisi lain untuk menjaga kontinuitas pemerintahan, olehnya organ pemerintah harus melakukan tindakan. Justifikasi bagi kekuasaan diskresi adalah pembedaan antara kondisi normal dan abnormal terkait pemberlakuan hukum. Dalam kondisi yang normal maka asas legalitas berlaku, namun dalam kondisi abnormal asas legalitas diabaikan. Situasi masyarakat tidaklah konstan dan perubahan situasi masyarakat tidak selalu dapat diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Dengan demikian diskresi bertujuan untuk mengantisipasi kondisi yang abnormal tersebut. 7. Bahwa Para Pemohon menyatakan adanya ketidakpastian dan membuka ruang abuse of discretion dalam pengambilan keputusan akibat tidak terdapatnya Peraturan Presiden adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksana yaitu 3 (tiga) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden. Serta UU 30/2014 telah memberikan persyaratan yang harus dipenuhi Pejabat Pemerintah dalam menggunakan diskresi yaitu sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB. D. Bahwa menurut Para Pemohon, selama pengaturan penetapan status dan tingkatan bencana tetap diletakkan pada Peraturan Presiden, maka potensi konflik kepentingan, subjektivitas politik, dan penyalahgunaan diskresi akan terus melekat, sehingga merugikan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya korban bencana. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (3) UU 152 24/2007 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaturan lebih lanjut wajib ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah; Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa kewenangan presiden dalam menetapkan status dan tingkatan bencana pada hakikatnya adalah tindakan konstitusional yang bersumber dari pengaturan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, serta dipertegas melalui kontruksi hukum yang diatur dalam UU 24/2007, dimana Presiden diberikan ruang untuk mengambil keputusan strategis pada saat tingkat kerusakan, jumlah korban, dan cakupan dampak bencana melebihi kapasitas pemerintah daerah, serta ketika koordinasi lintas kementerian dan lembaga membutuhkan komando tunggal yang bersifat nasional. Dengan demikian, penetapan status bencana bukan sekadar tindakan administratif, melainkan keputusan pemerintahan yang berdimensi konstitusional dan mencerminkan kewenangan negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara pada situasi luar biasa. 2. Bahwa kewenangan Presiden untuk menetapkan status dan tingkatan bencana tidak dapat dipisahkan dari doktrin “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-Vll/2009, yang menjelaskan bahwa suatu tindakan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai kondisi kegentingan apabila tiga unsur terpenuhi, yaitu adanya keadaan mendesak yang memerlukan penyelesaian segera, adanya kekosongan hukum atau ketidaksesuaian prosedur hukum biasa dengan kebutuhan penyelamatan rakyat, dan adanya kondisi objektif bahwa penundaan tindakan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. 3. Bahwa kewenangan Presiden juga terkait dengan prinsip konstitusional yaitu negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam 153 Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, penetapan status atau tingkatan bencana bukan hanya tindakan administratif atau teknokratis, tetapi merupakan pelaksanaan langsung dari mandat konstitusional mengenai perlindungan rakyat, yang memberi Presiden legitimasi penuh untuk menggunakan kewenangan luar biasa (extraordinary power) dalam menghadapi situasi kebencanaan yang mengancam keberlanjutan kehidupan bernegara. 4. Bahwa kewenangan Presiden ini bersifat executive emergency power dalam kerangka pemerintahan demokratis konstitusional, yaitu kekuasaan eksekutif yang hanya digunakan pada keadaan darurat dan tetap berada di bawah prinsip pengawasan publik, akuntabilitas, serta pembatasan hukum. Namun, kekuasaan tersebut tetap memiliki ruang diskresi luas karena dinamika bencana sering kali menuntut keputusan yang cepat dan tidak dapat selalu menunggu prosedur birokratis formal. Dengan demikian, Presiden tidak hanya berperan sebagai pemegang kekuasaan administratif tertinggi, tetapi juga sebagai aktor konstitusional yang bertanggung jawab mengambil keputusan strategis ketika keselamatan rakyat berada dalam risiko tinggi. 5. Bahwa Peraturan Presiden lebih fleksibel dibandingkan Peraturan Pemerintah. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden dapat diterbitkan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang maupun melaksanakan kekuasaan pemerintahan (mandiri/teknis), sehingga lebih cepat merespons kebutuhan kebijakan yang mendesak, sementara Peraturan Pemerintah bersifat lebih kaku karena hanya untuk melaksanakan Undang-Undang. 6. Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana kepada Peraturan Presiden. Delegasi tersebut berkaitan dengan aspek teknis dan mekanisme operasional dalam penilaian kondisi kebencanaan, yang secara substansial berada dalam ruang lingkup kebijakan pemerintahan (beleid) dan bukan merupakan materi yang harus diatur pada tingkat undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah. 7. Bahwa Para Pemohon menyatakan Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 adalah 154 tidak beralasan menurut hukum, oleh karena dalam penanggulangan bencana, kebutuhan mendesak (tanggap darurat) fokus pada penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan pokok segera, sehingga pengaturan penetapan status dan tingkatan bencana dengan Peraturan Presiden lebih tepat untuk merespons kebutuhan kebijakan yang mendesak. E. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 84 UU 24/2007 mewajibkan pemerintah untuk membuat dan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU 24/2007 paling lambat 6 (enam) bulan sejak UU 24/2007 diundangkan, namun pada faktanya Peraturan pemerintah dimaksud telah diterbitkan oleh pemerintah lewat waktu dari apa yang ditegaskan dalam Pasal 84 UU 24/2007, sehingga dalam tahap ini yang terjadi adalah Pemerintah-pun ikut serta melanggar UU 24/2007; Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan penerbitan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU 24/2007, sebagai berikut: a. Kompleksitas birokrasi dan koordinasi yaitu penanggulangan bencana melibatkan banyak instansi pusat dan daerah. Menyatukan visi dan tata cara teknis antar instansi membutuhkan waktu lama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. b. Perubahan Situasi Lapangan yaitu dinamika bencana yang cepat berubah sering kali membuat rancangan peraturan menjadi tidak relevan saat akan disahkan, sehingga diperlukan revisi berulang. c. Proses Harmonisasi Hukum yaitu sebelum disahkan, Peraturan Pemerintah harus melalui harmonisasi dengan berbagai Undang- Undang lain untuk memastikan tidak bertentangan, yang seringkali memakan waktu. d. Fokus pada Penanganan Darurat yaitu seringkali pemerintah lebih fokus pada penanganan teknis di lapangan (tanggap darurat) dibandingkan penyelesaian administrasi peraturan, meskipun regulasi sangat penting untuk dasar hukum penggunaan anggaran. 2. Bahwa UU 24/2007 sudah mengatur antara lain mengenai tanggung jawab dan wewenang, kelembagaan, hak dan kewajiban masyarakat, 155 peran lembaga usaha dan lembaga internasional, penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana. Sehingga tujuan paling mendasar dari penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana baik karena faktor alam maupun faktor non alam dapat dilaksanakan secara konsisten meskipun peraturan pelaksanaan belum diterbitkan. 3. Bahwa Para Pemohon menyatakan Pemerintah melanggar UU 24/2007 karena Peraturan Pemerintah diterbitkan lewat waktu adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena Pemerintah telah menerbitkan : (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga lnternasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana; dan (4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tindakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat 1. Bahwa dengan tidak adanya Peraturan Presiden sebagai amanat Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 tidak mempengaruhi penanggulangan bencana secara signifikan. Penanggulangan bencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat tetap dapat dilaksanakan dengan maksimal. 2. Bahwa bencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat telah berdampak sangat luas pada aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mempercepat pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat perlu dibentuk Satuan Tugas. 156 3. Satuan Tugas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Dan Provinsi Sumatera Barat. Satuan Tugas terdiri dari Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Tim Pelaksana diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. (Vide Bukti PK-1) 4. Satuan Tugas mempunyai tugas : a. Mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan umum termasuk rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; b. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; dan c. Menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. 5. Bahwa upaya Pemerintah dalam penanggulangan bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, antara lain : a. Pengerahan Personil di Lokasi Terdampak Bencana dari berbagai instansi pusat, total 90.109 personil. (Vide Bukti-PK 2) b. Pengerahan Alutista di Lokasi Terdampak Bencana, total 97 unit. (Vide Bukti PK-2) c. Pemulihan Sarana dan Prasarana Pasca Bencana. (Vide Bukti PK- 2) d. Perbaikan Akses (konektivitas) Darat Pasca Bencana. (Vide Bukti PK-2) e. Pembangunan Hunian Sementara, Hunian Tetap dan Penyaluran Dana Tunggu Hunian. (Vide Bukti PK-3) 157 f. Pembersihan Lumpur Di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. (Vide Bukti PK-4) g. Laporan Harian Kegiatan Kementerian/Lembaga. (Vide Bukti PK-5) 6. Bahwa untuk mendukung penanganan darurat bencana diperlukan koordinasi multipihak melalui pendekatan klaster penanggulangan bencana yang aktif pada tahap prabencana, keadaan darurat bencana, dan pasca bencana telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana. 7. Dalam keputusan tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) kluster penanggulangan bencana yang terdiri atas: a. Klaster pencarian dan pertolongan; b. Klaster pengungsian dan perlindungan; c. Klaster logistik; d. Klaster kesehatan; e. Klaster pendidikan; dan f. Klaster pemulihan. Kementerian Sosial merupakan koordinator klaster Pengungsian dan Perlindungan, anggota klaster logistik, anggota klaster kesehatan, dan anggota klaster pemulihan 8. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penanggulangan bencana tetap dilaksanakan dengan optimal dan maksimal meskipun tanpa adanya penetapan status dan tingkatan bencana. III. Petitum Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 158 4. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden/Pemerintah telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-5 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; 2. Bukti PK-2 : Paparan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; 3. Bukti PK-3 : Data Pembangunan Hunian Sementara, Hunian Tetap, dan Penyaluran Dana Tunggu Harian; 4. Bukti PK-4 : Data Pembersihan Lumpur di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara; 5. Bukti PK-5 : Laporan Harian Kegiatan Kementerian/Lembaga; Selain itu Presiden/Pemerintah mengajukan 2 (dua) ahli, yaitu Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. yang didengarkan keahliannya pada persidangan tanggal 11 Mei 2026 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Keterangan Ahli Ahli Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. Sebagai suatu fondasi Negara “In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat”, Undang-Undang Dasar sebagai “Constitutie is de hoogste wet” menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara sebagai hukum dasar yang memiliki derajat filosofis yuridis dalam suatu sistem penyelenggaraan bernegara. Di dalam Pembukaan UUD 1945, prinsip negara hukum jelas tercantum dalam salah satu kalimat pada alinea keempat yang menyatakan “... maka disusunlah 159 Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ...”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan hukum, dalam hal ini adalah UUD sebagai aturan hukum tertinggi. Prinsip negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...” yang kita sebut sebagai tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut merupakan pokok pikiran ruh dan jiwa sendi-sendi negara yang menjadi pijakan dalam menetapkan arah kebijakan nasional yang dituangkan dalam undang-undang yang dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden selaku pelaksana mandat seluruh rakyat indonesia berdasarkan konstitusi mengemban kewajiban konstitusional menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan kepada warga negara khususnya dalam hal penanggulangan bencana. Perlindungan tersebut sebagai perwujudan kewajiban konstitusional pemerintah berupa perlindungan keselamatan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar dalam kondisi penanganan dan pemulihan bencana. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai penanggulangan bencana tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai instrumen kebijakan teknis, melainkan harus dipahami sebagai bagian fundamental dari tanggung jawab konstitusional negara dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan terhadap jaminan dan perlindungan warga negaranya. Hal demikian sejalan dengan pandangan doktrin J.H.A. Logemann, sebagaimana dalam bukunya “Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht”, mengatakan De staat is machts organitatie van ambtenan. het ambt atau jabatan adalah kring van vaste werkzaamheden, lingkungan kerja tetap yang diadakan dalam kaitan negara. Tiap jabatan atau het ambt adalah functie, werklering, bevoegdheid (fungsi dan wewenang). Di dalam prinsip negara hukum maka setiap organ negara in casu Presiden yang menjalankan fungsi-fungsinya dibidang kekuasaan pemerintahan wajib tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena sebagai organ negara cabang kekuasaan eksekutif merupakan bagian dari pengawasan subjectum litis atas segala kewenangan yang melekat di dalam 160 menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan “Niemand kan geen bevoegdheden staatsorganen uitoefenen zonder verant wording schuldig te zijn of zonder dat of die uit oefening controle bestaan” Demikianlah pandangan yang tepat sebagai pedoman prinsip rambu-rambu sistem penyelenggaraan negara yang mengedepankan pengawasan dan pertanggung jawaban organ negara. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memuat tujuan mendasar pembentukan UU a quo untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang- undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi publik, mendorong semangat gotong royong dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berdasarkan atas dasar asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum serta asas kebersamaan. Penanggulangan Bencana nasional dan bencana daerah pada hakekatnya merupakan keadaan negara dalam menghadapi situasi emergency yang membutuhkan tindakan cepat, tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas dan non diskriminatif. Hal demikian dapat dipahami dengan mempertimbangkan kondisi faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang berada pada kawasan ring of fire dengan tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi. Seringnya terjadi gempa bumi, tsunami, banjir besar, tanah longsor, dan letusan gunung berapi menyebabkan kebutuhan akan mekanisme konstitusional penanganan keadaan darurat menjadi sebuah keharusan. Dalam konteks hukum tata negara, bencana berskala sangat besar dapat memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan menuntut adanya tindakan luar biasa (extraordinary measures) dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dalam doktrin hukum tata negara “state of emergency” adalah kondisi ketika negara diberi kewenangan untuk melakukan tindakan extra ordinary sebagaimana Teori klasik, seperti yang di kemukakan oleh Carl Schmitt, menempatkan eksekutif (sovereign) sebagai pihak yang berwenang menentukan keadaan darurat. Carl Schmitt menyatakan bahwa dalam keadaan darurat “All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success”. Pernyataan tersebut menegaskan 161 bahwa setiap tindakan yang dipandang perlu untuk mencapai hasil nyata dianggap dapat dibenarkan (presumptio iustea causa). Dengan demikian, Schmitt mengilustrasikan bahwa dalam konteks krisis, pertimbangan efektivitas dan keberhasilan konkret sering kali menjadi dasar pembenar utama, bahkan ketika tindakan tersebut berpotensi menyimpang dari norma hukum maupun standar moral yang berlaku pada kondisi biasa. Secara umum, dapat disimpulkan pengertian keadaan darurat bagi suatu negara setidaknya memiliki 3 (tiga) unsur penting yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu: pertama, adanya ancaman yang membahayakan (dangerous threat); kedua, adanya kebutuhan yang mengharuskan (reasonable neccesity), dan ketiga, adanya keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia. Sistem hukum di Indonesia dalam menata kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berdimensi state of emergency sebagaimana dimaksud dengan menempatkan Kewenangan Presiden dalam penanggulangan bencana adalah emergency executive power yang sah secara hukum selama tetap berada di dalam bingkai pembatasan konstitusional. Yang mana secara kontekstual tindakan Presiden adalah tindakan hukum administratif yang melekat kewenangan diskresi luas dalam menilai dan mempertimbangkan hal-hal skala prioritas penanganan bencana, melainkan juga merupakan bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi untuk melindungi rakyat. Dengan adanya berbagai regulasi peraturan pelaksana penanggulangan bencana yang telah ditetapkan melalui PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Perpres No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diganti dengan Perpres No. 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan kepastian hukum yang adil dalam penanganan bencana baik yang bersifat nasional dan bencana daerah dengan 5 (indikator) yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; 162 c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Lima indikator penanganan bencana baik nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam UU a quo, meletakan kewajiban konstitusional pemerintah dalam hal ini presiden untuk memberikan penanganan penanggulangan bencana dengan nondiskriminatif dengan semata-mata memastikan negara hadir dan menghormati hak konstitusional warga negara yang terdampak kerugian dan proses pemulihan yang berkelanjutan. Gustav Radburch dalam karyanya yang berjudul : ein fuhrung in die rechtswissenschaft mengatakan bahwa : ”… zu ende denken eines gedachten …” artinya konstruksi hukum dapat terjadi dengan suatu usaha untuk mencari dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pembentuk undang-undang melalui karyanya. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan telah meletakan landasan instrumen hukum diskresi dalam menetapkan Keputusan Presiden sebagaimana pernah ditetapkan pada bencana nasional di Flores, Aceh dan semasa Covid 19 melalui Kepres No. 66 Tahun 1992 tentang Penetapan Bencana Alam di Flores sebagai Bencana Nasional, Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Bencana Nasional Dan Hari Berkabung Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 sebagai bencana nasional serta instrumen peraturan pelaksana pendukung disamping kebutuhan kewenangan diskresi yang merupakan kewenangan eksekutif guna menjamin dan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan hukum, keadaan yang mendesak dan tindakan hukum yang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Rangkaian bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada tahun 2025 menunjukkan adanya kondisi darurat yang mengganggu stabilitas pemerintahan daerah dan memerlukan intervensi negara dengan skala prioritas nasional sebagai tindakan diskresi dalam penanganan penanggulangan bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab melalui lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, seperti: Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan 163 Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), (BASARNAS), Palang Merah Indonesia dan Kementerian Sektoral lainnya serta pemerintah daerah setempat telah secara optimal dalam penanganan langkah yang terukur dan sistematis sesuai arahan Presiden untuk melaksanakan proses sejak evakuasi hingga proses pemulihan. Sehingga Ahli berpendapat Ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan Pasal 84 UU a quo tidak terdapat kekosongan hukum dan pertentangan dengan UUD 1945 dengan merujuk pada pandangan Lon L. Fuller yang mengemukakan teori kegagalan suatu peraturan perundang-undangan dalam bukunya yang berjudul The Morality of Law. Fuller menyebutkan bahwa terdapat 8 (delapan) penyebab suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan gagal (teori ini dikenal sebagai Eight Ways to Fail to Make a Law) yakni sebagai berikut. “…The first and most obvious lies in a failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis. The other routes are: (2) a failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe; (3) the abuse of retroactive legislation, which not only can not it self guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change; (4) a failure to make rules understandable; (5) the enactment of contradictory rules or (6) rules that require conduct beyond the powers of the affected party; (7) introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them; and, finally, (8) a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration.” terjemahan kedelapan kegagalan tersebut yakni sebagai berikut: “Ada delapan kegagalan menurut Louin Lieur, antara lain gagal sama sekali membuat aturan (absolute uncertainty), gagal mengumumkan (mensosialisasikan) aturan hukum, penyalahgunaan aturan hukum retroaktif, gagal membentuk aturan yang komprehensif, membuat aturan yang saling bertentangan, membuat aturan yang meletakan syarat yang sulit dipenuhi, terlalu sering mengubah aturan hukum, ketidaksinambungan antara isi aturan dan pelaksanaan hukum dalam praktek.” Pandangan Lon L. Fuller mengenai penyebab suatu peraturan perundang- undangan dapat dikatakan gagal tidak tergambarkan dalam UU a quo khususnya Pasal 7 ayat (2), (3) dan Pasal 84 yang dimohonkan oleh para Pemohon serta dikaitkan juga dengan interelasi yuridis dalam UU a quo pada ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai berikut:  Pasal 66 yang menyatakan bahwa: Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan penanggulangan bencana daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana 164 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Pasal 67 UU a quo menyatakan bahwa: Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait. Selanjutnya pada ketentuan.  Pasal 68 menyatakan bahwa: Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan Kesimpulan tertulis bertanggal 18 Mei 2026 yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 19 Mei 2026, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. A. Tentang Syarat Diskresi dalam Pasal 24 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bahwa berdasarkan fakta persidangan, DPR dan Presiden mengakui bahwa Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana tidak pernah diterbitkan. Pihak DPR dan Presiden berdalih bahwa walaupun tidak diterbitkannya Perpres tersebut, pemerintah dapat menggunakan "diskresi" dalam menentukan status bencana nasional maupun daerah. Bahwa Pasal 24 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan f. dilakukan dengan iktikad baik. Bahwa terhadap dalil Pemerintah yang menyatakan bahwa penetapan status bencana adalah wujud "Diskresi" walaupun belum adanya Peraturan Presiden (Perpres) pelaksana, terhadap dalil demikian para Pemohon menolak dengan tegas. Diskresi bukanlah cek kosong (blanko sanksi) bagi penguasa untuk 165 bertindak tanpa batas, melainkan wewenang yang diikat secara kumulatif oleh syarat-syarat sah di dalam Pasal 24 UU Nomor 30 Tahun 2014. Berikut adalah pembuktian secara spesifik dan tajam bahwa tindakan Pemerintah tidak memenuhi satu pun syarat sahnya diskresi: 1. Analisis Tajam Syarat Diskresi: "Harus Sesuai dengan Tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)"  Bunyi Norma: Diskresi harus bertujuan untuk: (a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; (b) mengisi kekosongan hukum; (c) memberikan kepastian hukum; dan (d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu demi kemanfaatan umum.  Uraian Tajam: Tindakan Pemerintah yang mendiamkan dan tidak menerbitkan Perpres pelaksana Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana justru bertolak belakang secara diametral dengan seluruh tujuan diskresi. Ketiadaan Perpres tidak melancarkan pemerintahan, melainkan memicu stagnasi dan kelumpuhan penanganan bencana di daerah karena tidak ada panduan indikator yang jelas. Tindakan ini juga menghancurkan asas kepastian hukum karena mengubah penetapan status bencana yang harusnya berbasis legal-standard menjadi berbasis political-taste (selera politik). Diskresi yang diklaim Pemerintah bukan demi kemanfaatan umum, melainkan demi kenyamanan birokrasi untuk menghindar dari kewajiban hukum. 2. Analisis Tajam Syarat Diskresi: "Harus Tidak Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan"  Bunyi Norma: Penggunaan Diskresi tidak boleh menabrak atau bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.  Uraian Tajam: Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana secara tegas menggunakan frasa wajib: "diatur dengan peraturan presiden". Ini adalah perintah legislatif yang bersifat imperatif dan merupakan bound authority (wewenang terikat).  Ketika Undang-Undang memerintahkan pembentukan Perpres, maka tidak diterbitkannya Perpres tersebut selama bertahun-tahun adalah bentuk Pengabaian Kewajiban Hukum secara Melawan Hukum (Unlawful Omission). Pemerintah tidak bisa mengklaim tindakan tebang 166 pilih penetapan status bencana sebagai "diskresi", karena tindakan tanpa Perpres tersebut nyata-nyata lahir dari pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana itu sendiri. Berdasarkan asas ex injuria jus non oritur, hukum dan hak (termasuk hak diskresi) tidak dapat lahir dari sebuah tindakan yang melanggar hukum. 3. Analisis Tajam Syarat Diskresi: "Harus Sesuai dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik)"  Bunyi Norma: Diskresi wajib tunduk pada rukun-rukun AUPB, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan akuntabilitas.  Uraian Tajam: Klaim diskresi Pemerintah secara nyata menabrak tiga pilar utama AUPB: a. Melanggar Asas Kepastian Hukum: Menyerahkan nasib jutaan korban bencana pada penetapan status yang tidak memiliki indikator baku dalam peraturan tertulis mencederai hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). b. Melanggar Asas Kecermatan (Principle of Carefulness): Urusan bencana adalah urusan nyawa manusia. Membiarkan parameter bencana berada dalam ruang gelap tanpa regulasi turunan membuktikan Pemerintah bertindak ceroboh, lalai, dan tidak cermat. c. Melanggar Asas Akuntabilitas: Diskresi tanpa kompas Perpres tidak dapat diuji validitasnya, tidak dapat dikontrol, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara objektif. Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan (willekeur). 4. Analisis Tajam Syarat Diskresi: "Harus Berdasarkan Alasan-Alasan yang Objektif"  Bunyi Norma: Diskresi harus didasarkan pada data faktual, empiris, rasional, dan bebas dari penilaian sepihak yang tak terukur.  Uraian Tajam: Tanpa adanya Perpres yang memuat indikator kuantitatif dan kualitatif (misalnya: batasan jumlah korban jiwa, luas wilayah yang lumpuh, jumlah kerugian materiil), maka keputusan Pemerintah untuk menyatakan atau tidak menyatakan suatu peristiwa sebagai "Bencana Nasional" menjadi murni subjektif. Bagaimana Pemerintah bisa membuktikan alasannya objektif jika alat ukurnya saja tidak pernah dibuat? Keputusan penentuan status bencana 167 menjadi liar dan sarat akan kalkulasi citra politik. Hal ini membuktikan syarat "alasan objektif" dalam Pasal 24 huruf d gagal total dipenuhi oleh Pemerintah. 5. Analisis Tajam Syarat Diskresi: "Harus Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan"  Bunyi Norma: Pejabat tidak boleh menggunakan diskresi yang menguntungkan posisi atau kepentingan pragmatis instansinya dengan merugikan kepentingan publik.  Uraian Tajam: Konflik kepentingan dalam perkara a quo sangat nyata dan sistemik. Ketika suatu bencana dideklarasikan sebagai "Bencana Nasional", maka secara hukum seluruh beban fiskal, logistik, dan tanggung jawab pemulihan beralih sepenuhnya ke pundak APBN (Pemerintah Pusat). Dengan sengaja tidak diterbitkannya Perpres indikator bencana, Pemerintah Pusat memiliki konflik kepentingan untuk menolak status "Bencana Nasional" demi menyelamatkan postur anggaran keuangan mereka, dan menggeser beban tersebut ke Pemerintah Daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas. Ini adalah benturan kepentingan yang nyata, Pemerintah mengorbankan keselamatan jiwa warga negara demi mengamankan efisiensi anggaran sektoralnya sendiri. 6. Analisis Tajam Syarat Diskresi: "Harus di dasarkan Iktikad Baik" dan Pembuktian "Kekosongan Hukum Berdasarkan Indikator Cacat Yuridisnya"  Transformasi Parameter: Sesuai dengan prinsip pembuktian material, syarat "iktikad baik" dalam penggunaan diskresi oleh Pemerintah gugur sepenuhnya, karena fakta persidangan membuktikan bahwa Pemerintah berlindung di balik status Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) yang manipulatif.  Uraian Tajam & Indikatornya: Pemerintah berdalih diskresi digunakan untuk mengisi kekosongan hukum karena Perpres belum ada. Namun, rechtsvacuum ini adalah kekosongan hukum yang cacat yuridis, dengan indikator-indikator transparan sebagai berikut: a. Indikator Self-Created Vacuum (Kekosongan yang Sengaja Diciptakan) 168 Kekosongan hukum ini ada bukan karena hukum tidak menjangkau atau belum mengatur, melainkan karena Pemerintah sengaja membiarkan perintah Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana tidak dilaksanakan selama hampir dua dekade. Berdasarkan asas Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (tidak ada orang yang boleh diuntungkan oleh kelalaiannya sendiri), Pemerintah tidak boleh menggunakan kekosongan hukum yang diciptakannya sendiri sebagai legitimasi untuk menggunakan diskresi tanpa batas. b. Indikator Monopoli Standar Tanpa Batas (Absence of Substituted Standards) Jika benar Pemerintah bermaksud mengisi kekosongan hukum demi menyelamatkan publik, Pemerintah seharusnya menerbitkan standar operasional darurat sementara yang konsisten dan terukur. Faktanya, kekosongan ini dipelihara agar Pemerintah tetap memonopoli kebenaran absolut dalam menentukan status bencana tanpa bisa digugat atau diuji. c. Indikator Kelumpuhan Hak Konstitusional Sistemik (Constitutional Impairment) Kekosongan hukum yang dipelihara ini berakibat langsung pada hilangnya hak warga negara atas rasa aman, perlindungan dari bencana, dan kepastian hukum yang adil. Kekosongan hukum ini menuntut korban jiwa yang nyata di lapangan tanpa ada kejelasan kompensasi dan rehabilitasi dari negara. Oleh karena penggunaan dalil "Diskresi" oleh Pemerintah terbukti gagal total memenuhi seluruh syarat kumulatif di dalam Pasal 24 huruf a, b, c, d, e, dan f UU Nomor 30 Tahun 2014, maka tindakan menetapkan status bencana tanpa parameter Perpres adalah tindakan yang Cacat Yuridis, Tidak Sah, dan Merupakan Bentuk Penyalahgunaan Wewenang (Detournement de Pouvoir/ Willekeur) yang nyata-nyata melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. B. Tentang Pengakuan Pemerintah seharusnya Indikator Penetapan Status Bencana Bersifat Alternatif karena Masing-Masing Bencana Mempunyai Karakteristik yang Berbeda-Beda 169 Bahwa untuk menguji secara materiil inkonsistensi logika hukum Pemerintah dan DPR terkait Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana, para Pemohon menyajikan analisis kedaruratan berbasis karakteristik jenis bencana serta fakta empiris bernegara (constitutional precedent) sebagai berikut: 1. Karakteristik Tiga Jenis Bencana Berdasarkan Undang-Undang Bahwa UU Penanggulangan Bencana secara expressio verbis membagi rezim bencana ke dalam 3 (tiga) jenis yang memiliki sifat, asal-usul, dan dampak yang berbeda total secara garis hukum:  Bencana Alam (Pasal 1 angka 2) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.  Bencana Nonalam (Pasal 1 angka 3) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.  Bencana Sosial (Pasal 1 angka 4) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Bahwa pengelompokan ini dipertegas juga dalam Angka Romawi I Penjelasan Atas UU Penanggulangan Bencana yang merinci potensi penyebab bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:  Bencana alam: gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.  Bencana nonalam: kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.  Bencana sosial: kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. 170 2. Logika Reductio Ad Absurdum Jika Indikator Pasal 7 ayat (2) Bersifat Kumulatif Bahwa mengingat terdapat tiga golongan bencana yang watak pembawaannya berbeda, para Pemohon menegaskan bahwa indikator penetapan status bencana dalam Pasal 7 ayat (2) (huruf a sampai huruf e) harus dan wajib diberlakukan sebagai pilihan alternatif, bukan kumulatif. Jika norma Pasal 7 ayat (2) dipaksakan bersifat kumulatif, artinya untuk menetapkan status Bencana Nasional wajib memenuhi seluruh unsur secara serentak (jumlah korban dan kerugian harta benda DAN kerusakan prasarana/sarana dan cakupan wilayah dan dampak sosial ekonomi), maka akan lahir sebuah jalan buntu hukum (reductio ad absurdum). Karakteristik setiap jenis bencana sangat spesifik dan asimetris, tidak mungkin satu peristiwa bencana nonalam atau bencana sosial langsung melahirkan dampak fisik kebendaan yang sama dengan bencana alam geologis. 3. Preseden Empiris Keppres COVID-19: Pengakuan De Jure Sifat Alternatif oleh Presiden Bahwa pemenuhan secara pilihan alternatif (cukup salah satu poin) ini nyatanya telah diakui, dipraktikkan, dan menjadi preseden hukum tata negara yang sah melalui tindakan Presiden saat menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Melalui Keppres a quo, Presiden membuktikan di hadapan hukum tata negara bahwa:  Kasus COVID-19 sebagai Bencana Nonalam (Wabah/Epidemi), tidak menghancurkan harta benda ataupun merobohkan prasarana fisik/infrastruktur secara langsung. Tidak ada jembatan yang putus, tidak ada gedung pemerintahan yang hancur, dan tidak ada fasilitas publik yang runtuh akibat virus tersebut. Faktanya, poin kerusakan fisik prasarana dan sarana (Poin Huruf c Pasal 7 ayat (2)) adalah NIHIL.  Namun demi hukum, Presiden tetap menetapkan status COVID-19 sebagai Bencana Nasional semata-mata karena terpenuhinya satu poin indikator utama yang paling sakral, yaitu ancaman terhadap eksistensi 171 nyawa manusia berupa lonjakan jumlah korban jiwa dan transmisi massal (Poin Huruf a Pasal 7 ayat (2)). Fakta hukum ini mengonfirmasi secara mutlak bahwa ketika keselamatan publik dan hak hidup warga negara terancam, poin-poin kebendaan/ infrastruktur otomatis dikesampingkan. Negara tidak perlu dan tidak boleh menunggu seluruh poin huruf a sampai e terpenuhi secara kumulatif untuk hadir menyelamatkan rakyatnya. 4. Meruntuhkan Argumen "Diskresi" Melalui Pembuktian Kekosongan Hukum yang Cacat Yuridis beserta Indikatornya Bahwa dengan adanya pengakuan praktis (de facto dan de jure) dari Presiden dalam kasus Keppres COVID-19 tersebut, maka hancurlah seluruh pondasi argumen Pemerintah dan DPR di persidangan yang berlindung di balik tameng "diskresi" karena belum diterbitkannya Perpres pelaksana. Jika Presiden dalam sejarahnya telah membuktikan bahwa indikator tersebut wajib dibaca secara alternatif demi menyelamatkan nyawa, maka tindakan Pemerintah yang sengaja membiarkan penanganan bencana- bencana lainnya berada dalam ketidakpastian tanpa aturan baku adalah sebuah ugal-ugalan regulasi. Tindakan membiarkan situasi ini bukan lagi sebuah diskresi yang sah, melainkan penegasan adanya Kekosongan Hukum yang Cacat Yuridis dan Manipulatif (Unlawful Rechtsvacuum), dengan indikator-indikator sebagai berikut:  Indikator I: Symptom of Discrimination in Emergency (Indikator Diskriminasi Kedaruratan) Pemerintah terbukti mampu menerapkan standar "alternatif" yang responsif ketika menghadapi COVID-19, namun sengaja memelihara kekosongan hukum tertulis (Perpres) untuk bencana-bencana lainnya di daerah (seperti bencana di Sumatera dan daerah lain). Ini menunjukkan kekosongan hukum digunakan secara tebang pilih sebagai instrumen politik untuk memilah mana bencana yang "layak" dibantu APBN Pusat dan mana bencana daerah yang diabaikan.  Indikator II: Evasion of Statutory Mandate (Indikator Pengelakan Mandat Undang-Undang) 172 Kekosongan hukum ini dipelihara bukan karena kelalaian teknis, melainkan sebagai strategi dinas untuk menghindari ikatan parameter objektif. Dengan tidak adanya Perpres, Pemerintah memegang kendali penuh secara subjektif untuk menolak memberikan status "Bencana Nasional" pada peristiwa bencana alam atau sosial daerah, meskipun korban jiwanya sudah sangat masif.  Indikator III: Constitutional Impairment of the Right to Life (Indikator Pelumpuhan Hak Hidup Konstitusional) Kekosongan hukum yang dipelihara ini secara kasat mata mengakibatkan lumpuhnya jaminan hak perlindungan bagi PARA PEMOHON. Rakyat di daerah dipaksa tunduk pada ketidakpastian, mereka harus menghadapi ancaman kematian akibat Bencana Alam atau Bencana Sosial tanpa ada kepastian kapan negara akan menetapkannya sebagai darurat nasional, hanya karena Pemerintah menganggap indikator tersebut masih "debatable" secara kumulatif akibat ketiadaan Perpres.  Kesimpulan Bagian IV Berdasarkan preseden Keppres Nomor 12 Tahun 2020 serta pembuktian indikator kekosongan hukum yang cacat yuridis di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa indikator status bencana wajib bersifat pilihan alternatif. Oleh karena itu, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana harus dimaknai sebagai pilihan alternatif (artinya, cukup salah satu poin indikator terpenuhi). Sehingga, jika salah satu poin indikator (terutama poin korban jiwa) telah terpenuhi, negara wajib demi hukum hadir menetapkan status bencana guna melindungi hak konstitusional warga negara sesuai Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. C. Tentang Pasal 7 ayat (3) Harus diatur dengan Peraturan Pemerintah Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, mengatur : Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden. para Pemohon menegaskan bahwa pendelegasian materi muatan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) dalam Pasal 7 ayat (3) a quo adalah sebuah 173 cacat konstitusionalitas yang nyata (constitutional mismatch). Karakteristik materi muatan dalam menentukan indikator bencana menyangkut hak hidup rakyat banyak dan alokasi fiskal negara. Oleh karena itu, demi hukum, delegasi tersebut wajib dialihkan ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) berdasarkan argumentasi hukum tata negara sebagai berikut: 1. Penegakan Prinsip Checks and Balances (Saling Kontrol) Melalui Instrumen Peraturan Pemerintah (PP)  Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 12 UU P3, Peraturan Pemerintah (PP) dibentuk oleh Presiden untuk "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya". Dalam praktik legislasi, pembuatan PP secara ketat diikat oleh mekanisme formal Kolektif- Kolegial dan Lintas Sektoral.  Penetapan indikator status bencana nasional dan daerah melibatkan kepentingan multitafsir yang wajib diselaraskan. Dengan meletakkan mandat Pasal 7 ayat (3) ke dalam bentuk PP, maka secara otomatis akan tercipta Mekanisme Saling Kontrol (Checks and Balances) secara Institusional yang melibatkan: a. Kementerian Keuangan: Selaku otoritas fiskal yang mengontrol kemampuan dan ketersediaan APBN jika suatu bencana dinyatakan berskala "Nasional". b. Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah: Selaku pihak yang mengontrol batas batasan administratif dan kesiapan logistik di tingkat lokal. c. BNPB dan Kementerian Sosial: Selaku eksekutor teknis penanggulangan bencana.  Melalui wadah PP, kementerian-kementerian ini saling mengontrol dan menguji indikator tersebut secara ilmiah dan objektif (legal-scientific standards). Produk hukum yang lahir dari PP adalah hasil dari checks and balances horisontal yang matang, bukan keputusan sepihak.  Sebaliknya, jika Pasal 7 ayat (3) tetap mempertahankan instrumen Peraturan Presiden (Perpres), maka asas checks and balances tersebut runtuh total. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 13 UU P3, Perpres adalah manifestasi dari Kekuasaan Eksekutif Monokratis (Monocratic Executive Power) yang murni melekat pada hak prerogatif 174 Presiden selaku kepala pemerintahan. Dalam Perpres, komando bersifat top-down tanpa adanya kewajiban hukum untuk melalui penyelarasan fiskal dan sektoral yang setara. Akibatnya, pemenuhan hak konstitusional publik atas penanganan bencana diletakkan di bawah kendali tunggal eksekutif (executive unilateralism) yang nihil kontrol. 2. Menutup Celah Kesewenang-wenangan (Willekeur) dan Penyalahgunaan Wewenang (Detournement de Pouvoir) Bahwa fakta persidangan telah membuktikan secara empiris bahwa pelimpahan wewenang Pasal 7 ayat (3) kepada Perpres telah disalahgunakan menjadi "Delegasi Blanko" (Blanket Delegation) oleh Pemerintah. Karena pembentukan Perpres sepenuhnya berada dalam ruang gelap kekuasaan eksekutif tanpa pengawasan institusi lain, Pemerintah dengan mudah dapat sengaja membiarkan dan menunda- nunda pembentukan Perpres tersebut selama hampir dua dekade. Kelalaian regulasi yang disengaja (unlawful omission) ini dipelihara oleh Pemerintah sebagai strategi dinas untuk melahirkan Kesewenang- wenangan (Willekeur). Dengan tidak adanya Perpres yang memuat indikator baku, Pemerintah memonopoli kebenaran absolut untuk menentukan status bencana secara subjektif. Pemerintah bebas melakukan cherry-picking (tebang pilih), jika ada bencana besar di daerah, Pemerintah bisa sepihak menolak status Bencana Nasional hanya demi menyelamatkan postur anggaran keuangan pusat (APBN) dan menggeser beban tersebut ke Pemerintah Daerah. Kondisi ugal-ugalan hukum ini hanya dapat dihentikan jika Mahkamah Konstitusi mengunci wewenang bebas tersebut menjadi Wewenang Terikat (Bound Authority) dengan cara mengubah frasa "Peraturan Presiden" dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi "Peraturan Pemerintah". Dengan diatur dalam PP, regulasi tersebut bersifat tertulis, kaku, mengikat institusi penguasa itu sendiri (self-binding regulation), dan tidak dapat diubah-ubah secara sepihak oleh Presiden di tengah jalan demi kepentingan politik anggaran sesaat. 3. Pelanggaran Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan (Pasal 5 huruf c UU P3) 175  Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana nyata-nyata mendegradasi (downgrade) sebuah materi muatan vital. Indikator dan parameter penetapan status bencana berimplikasi langsung pada peralihan tanggung jawab hukum negara, pemberian ganti rugi, santunan, serta menyangkut perlindungan hak hidup warga negara (Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).  Berdasarkan Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan (Pasal 5 huruf c UU P3), materi muatan yang memiliki dampak sistemik dan finansial luar biasa terhadap publik tidak boleh diletakkan dalam Perpres yang posisinya berada di hierarki bawah. Mengingat fungsinya adalah melaksanakan perintah undang-undang secara murni (execute the statutory mandate), maka menempatkannya ke dalam Perpres adalah penyelundupan hukum yang mencederai derajat kepastian hukum yang adil. Pengaturan Pasal 7 ayat (3) secara konstitusional mutlak harus berbentuk Peraturan Pemerintah. Berdasarkan argumen di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana harus dimaknai ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana WAJIB diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini demi memulihkan pilar checks and balances, menghentikan monopoli regulasi, dan melenyapkan segala bentuk kesewenang-wenangan (willekeur) penguasa dalam menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. D. Tentang Jangka Waktu Penerbitan Peraturan Pelaksana dalam Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana: Anomali Regulasi yang seolah-Olah Menutup Diri dari adanya Peraturan Pemerintah lainnya Bahwa Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana mengatur: Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang- undang ini. Setelah para Pemohon mendalami dan mengkaji secara cermat keterangan DPR dan Presiden di persidangan, serta mengaitkannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan, PARA PEMOHON 176 menemukan adanya cacat logika hukum yang fatal dan destruktif dalam perumusan Pasal 84 a quo. Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana harus dimaknai "Aturan pelaksana Undang-Undang ini diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah" (menghapus restriksi jangka waktu 6 bulan). Adapun argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut: 1. Logika Sesat Pasal 84, Menutup Diri dari Dinamika Hukum dan Menghalangi Lahirnya PP Baru  Bahwa sifat dasar dari sebuah Undang-Undang sebagai payung hukum induk (framework legislation) adalah harus bersifat terbuka, dinamis, dan visioner (regeling) agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan sosiologis, dan dinamika ketatanegaraan.  Jika klausul Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana dipaksakan mempertahankan frasa pembatasan jangka waktu mutlak "paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini", maka secara hukum lahirlah sebuah anomali aturan yang absurd dan ugal-ugalan. Pembatasan ini seolah-olah mengunci mati wewenang delegasi legislatif, sehingga setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, Presiden seolah-olah tidak boleh lagi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk mengeksekusi perintah UU Penanggulangan Bencana.  Aturan macam apa ini? Bagaimana mungkin sebuah pasal dalam ketentuan penutup undang-undang bertindak sebagai "diktator" yang mematikan fungsi atribusi dan delegasi kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang? Konstruksi Pasal 84 yang demikian nyata-nyata menutup diri (self-blocking) dari kemungkinan lahirnya PP lain di masa depan. Akibatnya, ketika di kemudian hari disadari perlunya instrumen setingkat PP untuk mengatur indikator status bencana (sebagaimana didalilkan dalam Pasal 7 ayat (3)), Pemerintah berlindung di balik tameng: "Kami tidak bisa membuat PP lagi karena terbentur batas waktu Pasal 84 yang sudah kedaluwarsa" dan secara ugal-ugalan melimpahkannya ke Peraturan Presiden (Perpres). 2. Pelanggaran terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Pasal 5 dan Pasal 6 UU P3) 177 Bahwa restriksi jangka waktu dalam Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana nyata-nyata menabrak pilar utama dalam UU P3, antara lain: a. Melanggar Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Pasal 5 huruf e UU P3) Suatu peraturan tidak boleh memuat klausul yang justru mematikan daya guna dirinya sendiri di masa depan. Membatasi umur delegasi pembuatan PP hanya dalam waktu 6 bulan menghancurkan kegunaan UU Penanggulangan Bencana sebagai instrumen perlindungan rakyat jangka panjang. b. Melanggar Asas Kepastian Hukum (Pasal 6 ayat (1) huruf i UU P3) Alih-alih melahirkan kepastian, Pasal 84 melahirkan ketidakpastian yang sistemik karena mengambangkan status hukum peraturan pelaksana yang dibuat lewat waktu, serta menutup ruang koreksi regulasi. 3. Fakta Empiris Pelanggaran Kumulatif, Seluruh PP Pelaksana De Facto Cacat Prosedural akibat Pasal 84 Bahwa fakta persidangan membuktikan, akibat rumusan Pasal 84 yang tidak realistis dan cacat konseptual tersebut, Pemerintah sendiri terbukti nyata-nyata melanggar UU Penanggulangan Bencana dalam menerbitkan 3 (tiga) PP pelaksana utama, yaitu: a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Bukti P-11.A); b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (BUKTI P-11.B); c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Bahwa UU Penanggulangan Bencana diundangkan pada tanggal 26 April 2007, sehingga berdasarkan Pasal 84, tenggat waktu konstitusional pembuatan PP jatuh pada tanggal 26 Oktober 2007. Namun faktanya, ketiga PP pelaksana tersebut baru diundangkan pada tanggal 28 Februari 2008 (lebih dari 10 bulan setelah UU diundangkan). Keterlambatan ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan berimplikasi serius, secara hukum, ketiga PP pelaksana yang menjadi 178 tumpuan utama penanggulangan bencana di Indonesia saat ini lahir dari sebuah pelanggaran imperatif undang-undang. Demi hukum, guna menyelamatkan legalitas dan keberlakuan PP Nomor 21/2008, PP Nomor 22/2008, dan PP Nomor 23/2008 agar tetap sah tanpa dibayangi cacat tenggat waktu, maka klausul pembatasan jangka waktu dalam Pasal 84 tersebut wajib dihapus dan dideklarasikan oleh Mahkamah Konstitusi. 4. Solusi Konstitusional, Menghapus Tenggat Waktu untuk Membuka Jalan Alih-Delegasi Pasal 7 ayat (3) ke dalam PP Bahwa jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon agar Pasal 84 dimaknai secara terbuka, yaitu: "aturan pelaksana Undang-Undang ini akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah" (tanpa batas waktu), maka akan terjadi pemulihan tatanan hukum (restorasi regulasi) yang luar biasa:  Pengaturan mengenai indikator dan parameter penetapan status bencana dalam Pasal 7 ayat (3) yang diperjuangkan oleh para Pemohon agar diatur dalam bentuk PP (bukan Perpres) dapat dilaksanakan seketika tanpa melanggar batas waktu apa pun.  Pemerintah tidak lagi memiliki alasan atau dalih teknis untuk menolak pembentukan PP Indikator Bencana karena kendala "tenggat waktu 6 bulan telah lewat". Hal ini sejalan dengan perspektif Mahkamah Konstitusi bahwa undang- undang tidak boleh dibiarkan menjadi "Undang-Undang yang Tidak Operasional" akibat ketiadaan peraturan pelaksana. Perintah pembentukan peraturan pelaksana adalah bagian dari jaminan konstitusional atas perlindungan warga negara, bukan sekadar urusan administrasi birokrasi. Bahwa pembatasan jangka waktu 6 (enam) bulan dalam Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana adalah wujud aturan yang ugal-ugalan karena menutup ruang bagi lahirnya regulasi pelaksana baru yang sangat dibutuhkan rakyat di kemudian hari. E. Tentang Istilah "Prioritas Nasional" sebagai Manifestasi Kebingungan Yuridis dan Pelanggaran Tekstual terhadap Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanggulangan Bencana Bahwa fakta persidangan secara gamblang menunjukkan kebingungan di tubuh Pemerintah akibat kekosongan hukum (rechtsvacuum) Peraturan Presiden 179 pelaksana Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana. Demi menutupi ketidakmampuan regulasinya dalam menentukan batas yang jelas antara bencana nasional dan daerah, Pemerintah melakukan akrobat istilah dengan menciptakan ruang abu-abu baru bernama "Prioritas Nasional". Istilah ini tidak hanya asing, tetapi secara nyata menabrak batas konstitusional dan materi muatan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Penanggulangan Bencana, dengan argumentasi hukum sebagai berikut: 1. Pasal 7 ayat (2) Mengunci Indikator Secara Terikat, Bukan Untuk Mengakomodasi "Prioritas Nasional" Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana secara limitatif telah menetapkan parameter baku dalam menentukan kedaruratan, yang meliputi indikator: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah, serta dampak sosial ekonomi. Berdasarkan asas penafsiran hukum expressio unius est exclusio alterius (ketika satu hal disebutkan secara jelas, maka hal lain berarti dikecualikan), indikator-indikator di dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut hanya dan semata- mata diciptakan legislator untuk mengukur dua status hukum, apakah suatu peristiwa masuk kategori Bencana Nasional atau Bencana Daerah. Tidak ada satu pun frasa, kata, bahkan titik-koma dalam Pasal 7 ayat (2) yang memberikan ruang bagi lahirnya status "Prioritas Nasional". Ketika terjadi bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang menelan korban hingga 1.189 (seribu seratus delapan puluh sembilan) jiwa meninggal dunia, indikator "jumlah korban" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a seharusnya otomatis mengaktifkan status Bencana Nasional. Menurunkan derajat bencana tersebut menjadi "Prioritas Nasional" adalah bentuk pengabaian sengaja terhadap indikator objektif yang diperintahkan oleh undang-undang. 2. Pasal 7 ayat (3) Membatasi Mandat Delegasi, Tindakan Pemerintah Adalah Ultra Vires (Melampaui Wewenang) Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden. 180 Secara tekstual, mandat delegasi yang diberikan oleh Pasal 7 ayat (3) sangat restriktif dan kaku, yaitu hanya untuk mengatur mekanisme penetapan status dan tingkatan bencana yang telah disebut pada ayat (2) (yakni nasional dan daerah). Pasal 7 ayat (3) tidak pernah memberikan blanket authority (wewenang kosong) kepada Presiden untuk menciptakan nomenklatur di luar undang- undang. Oleh karena itu, ketika Pemerintah membiarkan Perpres tersebut kosong selama hampir dua dekade , lalu tiba-tiba menggunakan istilah "Prioritas Nasional" dalam penanganan bencana di Sumatera, Pemerintah telah melakukan tindakan Ultra Vires (melampaui batas wewenang delegasi undang-undang). Kebingungan ini semakin absurd karena Pemerintah tidak mampu menunjukkan Peraturan Presiden mana yang digunakan sebagai dasar hukum penentuan indikator tersebut. 3. Paradoks "Prioritas Nasional" Sebagai Pengelakan Tanggung Jawab Fiskal APBN Bahwa dalam penanggulangan bencana tidak dikenal istilah "Prioritas Nasional". Penggunaan kalimat tersebut oleh Pemerintah lebih condong pada nomenklatur proyek pembangunan fisik atau program kerja birokrasi sektoral, yang berorientasi pada penyerapan anggaran jangka panjang, bukan pada penyelamatan dan pemenuhan hak korban bencana secara langsung. Pemerintah mengalami kelumpuhan logika hukum, di satu sisi menolak menaikkan status menjadi Bencana Nasional, namun di sisi lain skala kedaruratan di Sumatera memicu Presiden hingga para Menteri turun langsung ke lapangan. Jika benar itu hanya bencana tingkat daerah, keterlibatan aktif kabinet pusat adalah anomali. Paradoks ini membuktikan bahwa Pemerintah memanfaatkan ketiadaan Perpres Pasal 7 ayat (3) untuk menciptakan istilah "Prioritas Nasional" sebagai tameng fiskal agar beban anggaran tidak sepenuhnya beralih ke APBN, membiarkan Pemerintah Daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas terseok-seok menangani ribuan korban jiwa. 4. Anomali Standar Ganda yang Menghancurkan Asas Kepastian Hukum 181 Bahwa kebingungan parameter yang lahir dari pelanggaran Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) ini mencerminkan standar ganda yang mengerikan. Sebagai perbandingan historis (constitutional precedent), bencana alam gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala pada Oktober 2018 yang lalu nyata-nyata telah menewaskan 2.045 (dua ribu empat puluh lima) korban jiwa. Namun, bencana sedahsyat itu pun tidak pernah ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah. Kondisi ini memicu pertanyaan fundamental yang meruntuhkan argumen Pemerintah, Jika hilangnya 2.045 nyawa di Palu-Donggala serta 1.189 nyawa di Sumatera belum juga mampu memenuhi indikator bencana nasional, lalu indikator dalam ruang gelap mana yang digunakan Pemerintah? Ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa akibat tidak dilaksanakannya perintah Pasal 7 ayat (3), parameter kebencanaan di Indonesia telah bergeser dari legal-standard (berbasis hukum objektif Pasal 7 ayat 2) menjadi political-taste (selera politik dan anggaran penguasa). Oleh karena itu, penataan kembali norma ini melalui putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mutlak demi melindungi hak hidup seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo berkenan untuk memutus: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator antara lain: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan”. 182 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "aturan pelaksana Undang-Undang ini akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah". 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 2. Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 84 183 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang memuat indikator, tolak ukur objektif, mekanisme yang transparan, serta dapat diuji secara hukum, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan ini diucapkan; 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaturan mengenai indikator, tolak ukur, dan mekanisme penetapan status serta tingkatan bencana nasional dan daerah wajib diatur dalam Peraturan Pemerintah. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden/Pemerintah menyampaikan Kesimpulan tertulis bertanggal 25 Mei 2026 yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal yang sama, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Pemerintah tetap berpendirian bahwa Para Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas, spesifik, dan aktual adanya kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang langsung antara kerugian yang didalilkan dengan norma yang dimohonkan pengujian. Kerugian yang dikemukakan Para Pemohon pada pokoknya lebih berkaitan dengan peristiwa bencana alam maupun tidak diterbitkannya peraturan pelaksana, sehingga bukan merupakan akibat langsung dari keberlakuan norma a quo. Meskipun Para Pemohon memiliki status sebagai warga negara Indonesia, korban bencana, maupun advokat, kedudukan tersebut tidak serta- merta melahirkan kualitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo, karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan secara nyata, konkret, personal, dan spesifik 184 sebagaimana dipersyaratkan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalil kerugian yang diajukan Para Pemohon juga lebih bersifat asumtif dan abstrak, sehingga tidak memenuhi kriteria kerugian konstitusional yang aktual maupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. II. Proses Persidangan Di Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Bapak Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 26 Februari 2026. 2. Bahwa dalam persidangan tanggal 26 Februari 2026 terdapat pertanyaan kepada Pemerintah dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Yang Mulia Hakim Guntur Hamzah dan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Terhadap pertanyaan- pertanyaan tersebut, Pemerintah menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut: a. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 185 1) Bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pokoknya mengacu pada ketentuan umum pelaksanaan mengenai tata cara, indikator, mekanisme, dan pedoman penetapan status serta tingkatan bencana, dan bukan dimaksudkan sebagai dasar penerbitan Peraturan Presiden setiap kali terjadi peristiwa bencana tertentu. Hal tersebut karena secara sistematis Pasal 7 ayat (2) terlebih dahulu telah menetapkan indikator normatif dasar berupa jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi, sedangkan Pasal 7 ayat (3) memberikan ruang delegasi untuk pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis dan operasional atas penerapan indikator tersebut sesuai karakteristik masing-masing bencana yang dinamis dan tidak seragam. 2) Bahwa terkait hubungan Pasal 7 ayat (3) dengan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah memandang bahwa kedua ketentuan tersebut berada dalam ranah pengaturan pelaksanaan Undang-Undang, namun memiliki fungsi yang berbeda. Pasal 84 berkaitan dengan kewajiban pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang secara umum, yang dalam praktiknya telah diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta pengaturan kelembagaan melalui Peraturan Presiden mengenai BNPB. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (3) tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban pembentukan Peraturan Presiden baru pada setiap kejadian bencana, melainkan sebagai norma delegatif untuk pengaturan umum mengenai tata kelola penetapan status bencana. 3) Bahwa dalam praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan bencana terhadap suatu kejadian 186 konkret pada hakikatnya dilakukan melalui keputusan pejabat yang berwenang sesuai tingkatan bencana, dan bukan melalui penerbitan Peraturan Presiden pada setiap peristiwa bencana. Hal ini terlihat dari sistem penetapan status keadaan darurat yang bersifat berjenjang, dimana bupati/wali kota menetapkan bencana tingkat kabupaten/kota, gubernur menetapkan bencana tingkat provinsi, dan Presiden menetapkan bencana tingkat nasional berdasarkan hasil kaji cepat, kapasitas penanganan daerah, luas dampak, kebutuhan pengerahan sumber daya, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Oleh sebab itu, penetapan status bencana merupakan tindakan administratif yang bersifat konkret, kasuistis, dan operasional, bukan pembentukan norma umum yang harus diterbitkan ulang setiap kali terjadi bencana. 4) Bahwa konstruksi demikian juga sejalan dengan karakter penanggulangan bencana sebagai keadaan yang menuntut tindakan pemerintahan yang cepat, tepat, dan responsif dalam situasi emergency. Dalam keterangan Ahli Presiden dijelaskan bahwa penanggulangan bencana pada hakikatnya berada dalam dimensi state of emergency, sehingga Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menjalankan emergency executive power yang tetap berada dalam koridor Undang-Undang dan pembatasan konstitusional. Oleh karena itu, apabila setiap penetapan status bencana harus terlebih dahulu menunggu pembentukan Peraturan Presiden baru untuk tiap kejadian, maka hal tersebut justru berpotensi mengurangi efektivitas respons negara terhadap keadaan darurat yang secara hukum menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan pengambilan keputusan secara segera demi perlindungan masyarakat terdampak. b. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa benar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tidak hanya mengenal pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, tetapi juga memuat kebutuhan pengaturan pada 187 tingkat Peraturan Presiden, peraturan kelembagaan, serta pengaturan pada tingkat daerah sesuai desain penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bersifat berjenjang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, ketentuan Pasal 84 pada pokoknya berkaitan dengan kewajiban pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, yang dalam implementasinya telah diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Di samping itu, aspek kelembagaan nasional juga telah diatur melalui Peraturan Presiden mengenai BNPB. Dengan demikian, tidak seluruh bentuk pengaturan lanjutan seperti Perpres maupun Perda secara otomatis merupakan objek langsung yang dimaksud dalam Pasal 84, karena masing-masing memiliki fungsi pengaturan yang berbeda dalam keseluruhan sistem penanggulangan bencana. 2) Bahwa substansi Pasal 7 ayat (3) pada dasarnya telah memperoleh elaborasi operasional dalam praktik pengaturan penanggulangan bencana, khususnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, meskipun Pasal 7 ayat (3) sendiri tetap memiliki karakter sebagai norma delegasi pengaturan lebih lanjut yang bersifat khusus. Pasal 7 ayat (2) telah menetapkan indikator dasar berupa jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi. Indikator-indikator tersebut kemudian dioperasionalkan dalam PP 21/2008 melalui mekanisme pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat, penilaian kemampuan sumber daya, gangguan terhadap pelayanan publik dan pemerintahan, kebutuhan koordinasi, serta mekanisme penetapan secara berjenjang. Dengan demikian, secara substansial, materi Pasal 7 188 ayat (3) tidak berada dalam keadaan kosong atau terpisah sama sekali dari sistem pengaturan yang telah ada. 3) Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia mengenai apakah Pasal 7 ayat (3) bersifat einmalig atau berlaku terus-menerus, Pemerintah memandang bahwa norma tersebut harus dipahami sebagai norma delegasi yang bersifat umum dan berkelanjutan (continuing norm), bukan norma yang mengharuskan penerbitan Peraturan Presiden baru pada setiap kejadian bencana. Hal ini karena Pasal 7 ayat (3) berbicara mengenai pengaturan lebih lanjut atas indikator dan tata kelola penetapan status bencana secara normatif, sedangkan penetapan terhadap suatu bencana konkret merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai tingkatan bencana. Oleh sebab itu, apabila Peraturan Presiden dimaksud dibentuk, sifatnya adalah sebagai pedoman umum mengenai indikator, mekanisme, atau tata cara penetapan status bencana, bukan sebagai instrumen yang harus diterbitkan berulang pada setiap kejadian bencana. 4) Bahwa terhadap persoalan yang dipermasalahkan Para Pemohon mengenai ketidakjelasan pedoman penanggulangan bencana, Pemerintah menegaskan bahwa secara normatif maupun operasional pedoman tersebut pada dasarnya telah tersedia dan terutama terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. PP 21/2008 telah mengatur secara komprehensif keseluruhan siklus penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, saat keadaan darurat, hingga pascabencana. Pada tahap keadaan darurat misalnya, PP 21/2008 mengatur pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan sarana dan prasarana vital. Dengan demikian, pedoman penanggulangan bencana tidak semata-mata bergantung pada keberadaan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3). 189 5) Bahwa secara praktik, pedoman operasional tersebut juga tampak dalam mekanisme penetapan status keadaan darurat yang dibangun melalui sistem kaji cepat, rapat koordinasi, aktivasi posko, sistem komando, mobilisasi sumber daya, serta penetapan berjenjang sesuai tingkat kapasitas daerah dan kebutuhan intervensi nasional. Oleh karena itu, sistem hukum positif Indonesia sesungguhnya telah menyediakan pedoman normatif maupun pedoman operasional yang cukup untuk memastikan penanggulangan bencana dapat berjalan secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel, sehingga dalil mengenai tidak adanya pedoman penanggulangan bencana tidak tepat secara hukum maupun faktual. c. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa 3 (tiga) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden yang telah disampaikan Pemerintah pada pokoknya merupakan perangkat pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang saling berkaitan dan berada dalam satu sistem penanggulangan bencana, namun masing-masing memiliki objek dan fungsi pengaturan yang berbeda. Ketiga Peraturan Pemerintah dimaksud terdiri atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, sedangkan Peraturan Presiden mengatur aspek kelembagaan nasional melalui pengaturan mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan demikian, 3 PP dan 1 Perpres tersebut merupakan bagian dari konstruksi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, namun tidak identik satu sama lain karena masing-masing mengatur dimensi yang berbeda dari tata kelola penanggulangan bencana. 190 2) Bahwa dalam konteks Pasal 7 ayat (3), keberadaan 3 PP dan 1 Perpres tersebut juga menunjukkan bahwa sistem hukum penanggulangan bencana tidak berada dalam keadaan tanpa dasar hukum ataupun kekosongan pengaturan. Meskipun Peraturan Presiden yang secara spesifik mendelegasikan Pasal 7 ayat (3) belum dibentuk secara tersendiri, substansi operasional mengenai penetapan status keadaan darurat, mekanisme pengkajian cepat, pengerahan sumber daya, sistem komando, serta kewenangan penetapan secara berjenjang telah dielaborasi dalam PP Nomor 21 Tahun 2008 dan praktik penyelenggaraan pemerintahan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, fungsi pengaturan yang dimaksud Pasal 7 ayat (3) pada praktiknya telah memperoleh elaborasi normatif dan operasional dalam sistem pengaturan yang berlaku. 3) Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, praktik penetapan status bencana dalam sistem hukum Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme yang bersifat berjenjang, dengan membedakan antara bencana tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional berdasarkan skala dampak, kapasitas daerah, kebutuhan mobilisasi sumber daya, serta kebutuhan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor. Dalam konstruksi tersebut, penetapan bencana nasional bukan merupakan pilihan yang dilakukan secara otomatis terhadap setiap bencana berskala besar, melainkan dilakukan berdasarkan evaluasi objektif mengenai apakah suatu bencana telah melampaui kemampuan pemerintah daerah dan memerlukan intervensi nasional secara menyeluruh. Sebaliknya, apabila suatu bencana secara faktual masih dapat ditangani melalui mekanisme daerah dengan dukungan Pemerintah Pusat, maka penetapannya dapat tetap berada pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 4) Bahwa Pemerintah memahami perhatian Yang Mulia terkait penggunaan kata “dan” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang secara gramatikal menunjukkan sifat kumulatif indikator penetapan status dan tingkatan bencana. 191 Namun demikian, sifat kumulatif tersebut tidak dimaksudkan sebagai kumulatif matematis yang mensyaratkan seluruh indikator harus selalu terpenuhi secara identik, seragam, atau dalam ambang kuantitatif tertentu sebelum suatu status bencana dapat ditetapkan. Sebaliknya, indikator dalam Pasal 7 ayat (2) harus dipahami sebagai indikator yang dipertimbangkan secara menyeluruh, terpadu, dan holistik dalam satu proses penilaian faktual terhadap kondisi bencana. 5) Bahwa alasan digunakannya pendekatan kumulatif tersebut adalah karena karakter bencana pada dasarnya tidak bersifat seragam dan tidak selalu menampilkan konfigurasi dampak yang sama. Terdapat bencana yang memiliki korban jiwa sangat besar namun cakupan wilayah terbatas, terdapat pula bencana yang dampak sosial ekonominya sangat luas meskipun kerusakan fisiknya tidak dominan, atau bencana yang menyebabkan gangguan serius terhadap fungsi pemerintahan dan pelayanan publik walaupun tidak seluruh indikator muncul dalam intensitas yang sama. Oleh karena itu, Undang-Undang menggunakan pendekatan kumulatif agar seluruh indikator tetap menjadi dasar pertimbangan Pemerintah, namun penerapannya dilakukan melalui penilaian kontekstual dan tidak mekanistis. 6) Bahwa pendekatan tersebut selanjutnya memperoleh elaborasi operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 melalui mekanisme pengkajian cepat yang menilai kondisi faktual di lapangan, meliputi lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, indikator dalam Pasal 7 ayat (2) tidak berdiri sendiri sebagai rumusan abstrak, melainkan telah dioperasionalkan ke dalam parameter yang lebih konkret dan aplikatif dalam sistem hukum penanggulangan bencana. d. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Guntur Hamzah, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 192 1) Bahwa Pemerintah pada prinsipnya sependapat dengan konstruksi yang dibangun Yang Mulia, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 berfungsi sebagai pedoman umum penyelenggaraan penanggulangan bencana, sedangkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan ruang bagi pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa dalam praktik hukum administrasi negara, tindakan penetapan status bencana terhadap suatu kejadian konkret pada hakikatnya tidak selalu diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden tersendiri, melainkan melalui mekanisme keputusan administratif berdasarkan hasil penilaian faktual, pengkajian cepat, koordinasi lintas sektor, serta kewenangan pejabat yang berwenang sesuai tingkatan bencana. Dengan demikian, hubungan antara PP 21/2008 dan Pasal 7 ayat (3) harus dipahami sebagai hubungan antara pedoman normatif umum dan mekanisme implementasi operasional, bukan hubungan yang mengharuskan setiap tindakan penetapan status diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden baru. 2) Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia mengenai mengapa dalam peristiwa bencana yang menjadi perhatian publik Pemerintah tidak menetapkannya sebagai bencana nasional meskipun secara normatif PP 21/2008 dipandang memungkinkan, Pemerintah memandang bahwa penetapan status bencana nasional tidak semata-mata ditentukan oleh kemungkinan normatif bahwa suatu bencana “dapat” memenuhi indikator tertentu, melainkan dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap kondisi faktual bencana, skala dampak, kapasitas pemerintah daerah, kebutuhan pengerahan sumber daya nasional, keberlangsungan fungsi pemerintahan, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Oleh karena itu, keberadaan dasar hukum dalam PP 21/2008 tidak dengan sendirinya mewajibkan seluruh bencana besar ditetapkan sebagai bencana nasional. Sistem hukum penanggulangan bencana Indonesia justru dibangun dengan 193 pendekatan berjenjang dan subsidiaritas, dimana penanganan terlebih dahulu ditempatkan pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dan paling mampu, dan baru ditingkatkan ke tingkat nasional apabila kapasitas tingkat sebelumnya tidak lagi memadai. 3) Bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, suatu bencana dapat tetap ditetapkan sebagai bencana tingkat daerah meskipun memperoleh dukungan sumber daya nasional secara penuh, sepanjang secara faktual struktur pemerintahan daerah masih berfungsi, kapasitas penanganan daerah belum sepenuhnya lumpuh, dan dukungan Pemerintah Pusat masih dapat dilakukan melalui mekanisme koordinasi, bantuan nasional, pengerahan sumber daya, ataupun instrumen kebijakan lainnya tanpa harus mengambil alih keseluruhan kendali penanganan dalam bentuk status bencana nasional. Dengan demikian, tidak ditetapkannya suatu peristiwa sebagai bencana nasional tidak berarti Pemerintah tidak menggunakan PP 21/2008 sebagai rujukan, melainkan menunjukkan bahwa PP 21/2008 diterapkan melalui penilaian yang kontekstual, rasional, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. 4) Bahwa Pemerintah menegaskan bahwa proses penentuan status bencana dalam praktiknya bukan merupakan keputusan yang diambil secara abstrak ataupun sepihak, melainkan didasarkan pada serangkaian langkah koordinatif dan mekanisme operasional sebagaimana dikenal dalam sistem penanggulangan bencana nasional. PP 21/2008 telah mengatur tahapan pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat, aktivasi komando penanganan, pengerahan sumber daya, serta koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari siklus respons darurat. Dalam praktiknya, penetapan status dilakukan setelah mempertimbangkan hasil kaji cepat mengenai jumlah korban, kerusakan, gangguan terhadap pelayanan umum dan pemerintahan, kemampuan sumber daya, cakupan dampak, serta kebutuhan penanganan yang berkembang di lapangan. 5) Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia mengenai apakah terdapat pertimbangan lain di luar PP 21/2008 dalam menentukan 194 status bencana, Pemerintah menegaskan bahwa PP 21/2008 tetap menjadi salah satu dasar hukum utama dalam pengambilan langkah penanggulangan bencana, namun penerapannya tidak dilakukan secara mekanistis hanya berdasarkan pembacaan tekstual terhadap indikator formal. Penilaian Pemerintah juga mempertimbangkan karakter bencana yang bersifat dinamis, kebutuhan respons cepat, efektivitas tata kelola penanganan, serta tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi masyarakat terdampak. Dalam perspektif ini, penanggulangan bencana merupakan bagian dari kondisi state of emergency yang menuntut tindakan pemerintahan yang cepat, proporsional, dan adaptif, sehingga ruang penilaian Pemerintah tetap berada dalam koridor Undang-Undang, peraturan pelaksana, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 6) Bahwa oleh karena itu, persoalan pokok dalam penentuan status bencana bukanlah semata-mata apakah PP 21/2008 “memungkinkan” suatu penetapan, melainkan apakah berdasarkan keseluruhan indikator, hasil pengkajian, kapasitas penanganan, serta kebutuhan perlindungan masyarakat, penetapan status tertentu merupakan instrumen yang paling tepat, proporsional, dan efektif untuk menjamin keberhasilan penanggulangan bencana pada saat itu. Dengan demikian, penggunaan PP 21/2008 oleh Pemerintah harus dipahami sebagai penerapan norma yang bersifat substantif dan kontekstual, bukan sebagai formula otomatis yang menghasilkan satu bentuk status yang sama bagi seluruh jenis dan skala bencana. e. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa pada prinsipnya, perbedaan antara bencana yang pada masa lalu ditetapkan sebagai bencana nasional, seperti Flores, Aceh, dan COVID-19, dengan peristiwa bencana yang terjadi di Sumatera, tidak terletak semata-mata pada besar kecilnya jumlah korban atau tingginya perhatian publik terhadap peristiwa tersebut, 195 melainkan pada hasil penilaian menyeluruh terhadap skala dampak, karakter bencana, kemampuan penanganan daerah, kebutuhan mobilisasi sumber daya nasional, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Dalam sistem hukum penanggulangan bencana Indonesia, penetapan bencana nasional merupakan instrumen yang digunakan apabila suatu peristiwa telah mencapai tingkat dampak atau kebutuhan penanganan yang memerlukan intervensi nasional secara menyeluruh, bukan semata-mata karena suatu bencana berskala besar atau menimbulkan korban yang tinggi. 2) Bahwa praktik penetapan status bencana dalam hukum positif Indonesia dibangun berdasarkan sistem berjenjang dan prinsip subsidiaritas, yaitu bahwa penanganan pada dasarnya dilakukan terlebih dahulu oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dan paling mampu, dan baru ditingkatkan ke tingkat nasional apabila kapasitas pada tingkat sebelumnya tidak lagi memadai. Oleh sebab itu, suatu bencana dapat tetap memperoleh dukungan sumber daya nasional, bantuan lintas kementerian/lembaga, dukungan logistik, personel, maupun koordinasi pusat, tanpa harus secara otomatis ditetapkan sebagai bencana nasional, sepanjang secara faktual struktur pemerintahan daerah, sistem komando, serta kapasitas dasar penanganan masih dapat berfungsi dengan dukungan Pemerintah Pusat. 3) Bahwa Pemerintah perlu menegaskan bahwa 5 (lima) indikator dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi, tidak dimaksudkan sebagai indikator yang diterapkan secara mekanistis atau melalui pendekatan angka semata. Kelima indikator tersebut merupakan indikator dasar normatif yang harus dibaca secara terpadu dalam suatu proses penilaian faktual terhadap karakter, tingkat keparahan, luas dampak, serta kebutuhan penanganan suatu bencana. Oleh karena itu, persoalan penetapan status bencana nasional tidak ditentukan hanya oleh 196 terpenuhi atau tidak terpenuhinya satu indikator tertentu secara terpisah, melainkan oleh evaluasi menyeluruh atas keseluruhan indikator dalam konteks situasi konkret yang dihadapi. 4) Bahwa dalam praktiknya, indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kemudian dielaborasi lebih lanjut melalui mekanisme pengkajian cepat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, yang menilai kondisi faktual di lapangan meliputi korban, kerusakan, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, kemampuan sumber daya, luas dampak, serta kebutuhan respons. Dengan demikian, penentuan status bencana nasional bukan semata-mata pertanyaan apakah terdapat banyak korban atau kerusakan, melainkan juga apakah dampak yang ditimbulkan telah melampaui kapasitas penanganan daerah dan memerlukan pengambilalihan atau koordinasi nasional secara menyeluruh. 5) Bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan kemampuan fiskal Pemerintah dalam konteks penetapan status bencana bukanlah bahwa status bencana nasional ditentukan semata-mata oleh ada atau tidak adanya kemampuan anggaran negara, mebuat delainkan berkaitan dengan kapasitas pembiayaan, mobilisasi sumber daya, dan kemampuan kelembagaan dalam mendukung operasi penanganan bencana pada tingkat pemerintahan tertentu. Dalam sistem penanggulangan bencana yang bersifat berjenjang, salah satu aspek yang dinilai adalah apakah pemerintah daerah masih memiliki kapasitas pendanaan, logistik, personel, serta instrumen administratif yang memadai untuk menangani bencana dengan dukungan Pemerintah Pusat, ataukah kondisi tersebut telah melampaui kemampuan fiskal dan operasional daerah sehingga membutuhkan intervensi nasional yang lebih luas. 6) Bahwa oleh karena itu, kemampuan fiskal harus dipahami sebagai bagian dari penilaian mengenai “capacity to respond”, yaitu kemampuan nyata suatu tingkat pemerintahan untuk membiayai, mengorganisasikan, dan mempertahankan operasi penanggulangan bencana secara efektif. Pertimbangan tersebut 197 berkaitan dengan kemampuan penggunaan dana siap pakai, belanja tidak terduga, pengerahan logistik, dukungan layanan dasar, pemulihan sarana vital, dan keberlangsungan fungsi pemerintahan dalam situasi bencana. Dalam konteks ini, aspek fiskal tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari evaluasi yang lebih luas mengenai apakah suatu bencana masih dapat ditangani pada tingkat daerah atau telah memerlukan mobilisasi nasional secara menyeluruh. 7) Bahwa sistem hukum penanggulangan bencana Indonesia tidak menggunakan pendekatan otomatis bahwa setiap bencana besar harus selalu ditetapkan sebagai bencana nasional, melainkan menggunakan pendekatan evaluatif, berjenjang, dan kontekstual, agar Pemerintah dapat memastikan bahwa instrumen hukum yang dipilih benar-benar proporsional dengan kebutuhan perlindungan masyarakat dan efektivitas penanganan bencana yang dihadapi. Dalam perspektif tersebut, fleksibilitas penilaian Pemerintah bukan merupakan bentuk ketidakpastian hukum, melainkan konsekuensi dari karakter bencana yang bersifat dinamis dan kebutuhan tindakan pemerintahan yang cepat, adaptif, serta tetap berada dalam koridor hukum dan tanggung jawab konstitusional negara. 3. Bahwa dalam persidangan tanggal 11 Mei 2026 Pemerintah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu Muhammad Rullyandi dan 1 (satu) keterangan Ahli secara tertulis yaitu Dody Ruswandi. Bahwa secara prinsip Keterangan Presiden pada pokoknya sama atau sependapat dengan Keterangan Ahli yaitu: Keterangan Ahli Presiden Muhammad Rullyandi pada pokoknya, sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan dalam UU Penanggulangan Bencana telah menempatkan Presiden sebagai pemegang kewenangan pemerintahan yang memiliki ruang diskresi administratif dalam menentukan status dan skala penanganan bencana, sehingga tindakan Presiden bukan sekadar keputusan administratif biasa, melainkan bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana amanat 198 Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks tersebut, penentuan status bencana nasional atau daerah tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan formal administratif, tetapi harus dilihat sebagai bentuk respons negara terhadap situasi darurat yang memerlukan kecepatan, efektivitas, dan prioritas kebijakan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. b. Bahwa penilaian mengenai apakah suatu bencana dikategorikan sebagai bencana nasional atau bencana daerah merupakan domain kebijakan pemerintah (executive policy domain) yang secara hukum melekat pada kewenangan Presiden dan pemerintah, karena penentuan tersebut membutuhkan pertimbangan objektif maupun subjektif yang terukur berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah korban, dampak sosial-ekonomi, kapasitas daerah, dan kebutuhan intervensi nasional. Oleh karena itu, kewenangan tersebut tidak dapat direduksi menjadi sekadar ukuran normatif yang kaku, sebab dinamika penanggulangan bencana menuntut fleksibilitas kebijakan dan diskresi pemerintahan untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat sasaran. c. Bahwa keberadaan berbagai peraturan pelaksana seperti PP Nomor 21 Tahun 2008, PP Nomor 22 Tahun 2008, PP Nomor 23 Tahun 2008, serta Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang BNPB menunjukkan bahwa pengaturan penanggulangan bencana dalam UU a quo telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan sistematis. Selain itu, keberadaan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan semakin mempertegas bahwa penggunaan diskresi oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana telah memiliki batasan, parameter, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas, sehingga dalil adanya kekosongan hukum dalam penentuan status bencana menjadi tidak beralasan secara konstitusional. d. Bahwa lima indikator penanganan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana pada hakikatnya merupakan instrumen konstitusional untuk memastikan negara hadir secara nondiskriminatif dalam melindungi warga negara yang terdampak bencana. Dengan demikian, tindakan Presiden dalam 199 menetapkan kebijakan penanggulangan bencana harus dipahami sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas rasa aman, hak hidup, dan hak memperoleh perlindungan dari ancaman bencana. Dalam praktik ketatanegaraan, penggunaan diskresi tersebut telah diterapkan dalam berbagai peristiwa seperti bencana di Flores, Aceh, maupun pandemi Covid-19 melalui instrumen Keputusan Presiden. e. Bahwa fakta terjadinya rangkaian bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada tahun 2025 menunjukkan adanya keadaan darurat yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah dan kapasitas penanganan lokal, sehingga membutuhkan intervensi negara dalam skala prioritas nasional. Dalam kondisi demikian, tindakan pemerintah melalui BNPB, BPBD, BASARNAS, PMI, kementerian terkait, dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terukur dan sistematis sejak tahap evakuasi hingga pemulihan merupakan manifestasi nyata pelaksanaan kewajiban negara dalam penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah pusat melalui kebijakan diskresi Presiden justru menjadi instrumen penting untuk menjamin efektivitas koordinasi dan percepatan pemulihan masyarakat terdampak. f. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana tidak dapat dinilai bertentangan dengan UUD 1945 maupun mengandung kekosongan hukum, sebab norma- norma tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum, efektivitas, dan keberlakuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller dalam teori kegagalan hukum pada karya The Morality of Law. Pandangan Fuller mengenai kegagalan suatu peraturan, seperti ketidakjelasan norma, kontradiksi, atau ketidakmungkinan penerapan, tidak tercermin dalam UU a quo karena norma penanggulangan bencana justru telah memberikan pedoman kewenangan, mekanisme pelaksanaan, dan arah kebijakan yang dapat dijalankan secara efektif oleh pemerintah dalam menghadapi situasi darurat kebencanaan. Keterangan Ahli Presiden Dody Ruswandi pada pokoknya, sebagai berikut: 200 a. Bahwa penetapan status keadaan darurat bencana merupakan instrumen hukum dan administratif yang memiliki fungsi sentral untuk membuka kemudahan akses terhadap sumber daya strategis negara yang tidak dapat diaktifkan melalui mekanisme pemerintahan normal, sehingga tanpa adanya status darurat, mobilisasi personel, logistik, anggaran, maupun dukungan lintas sektor berpotensi mengalami hambatan birokratis yang dapat memperlambat penyelamatan jiwa dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Dalam konteks tersebut, status darurat memungkinkan pengerahan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, relawan nasional, tenaga ahli lintas kementerian, pengadaan barang/jasa secara dipercepat, serta penyederhanaan prosedur imigrasi dan kepabeanan bagi bantuan internasional. b. Bahwa status keadaan darurat bencana memiliki konstruksi bertingkat yang meliputi fase siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi ke pemulihan, yang masing-masing memuat karakter kebijakan, orientasi operasi, dan kebutuhan sumber daya yang berbeda, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan hasil kaji cepat serta karakteristik jenis bencana yang terjadi. Pada fase siaga darurat, negara berfokus pada deteksi ancaman, aktivasi sistem peringatan dini, dan koordinasi awal lintas sektor; pada fase tanggap darurat, orientasi bergeser pada operasi penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan kelompok rentan; sedangkan pada fase transisi ke pemulihan, fokus diarahkan pada pemulihan layanan dasar dan rehabilitasi awal. Dengan demikian, eskalasi status berfungsi menjaga proporsionalitas kebijakan sesuai tingkat ancaman dan kebutuhan lapangan. c. Bahwa manajemen penanganan darurat bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dibangun melalui suatu alur operasi yang bersifat sistematis, terintegrasi, dan berbasis komando, dimulai dari kaji cepat, penetapan status, aktivasi posko, penyusunan rencana operasi, hingga pelaksanaan penanganan darurat, sehingga setiap tahapan memiliki hubungan kausal yang 201 menentukan efektivitas keseluruhan respons kebencanaan. Dalam kerangka tersebut, kaji cepat berfungsi menghasilkan informasi awal situasional, penetapan status menjadi dasar legitimasi tindakan darurat, aktivasi posko menjadi pusat kendali koordinasi, dan rencana operasi memastikan tindakan lapangan dilakukan secara terstruktur. Oleh karena itu, kegagalan pada satu tahapan akan menimbulkan efek domino terhadap kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas respons nasional. d. Bahwa kewenangan penetapan status keadaan darurat bencana dibangun berdasarkan prinsip diferensiasi kapasitas dan skala dampak, sehingga setiap tingkat pemerintahan memiliki dasar pertimbangan, instrumen, serta mekanisme penetapan yang berbeda sesuai lingkup ancaman yang dihadapi. Pada tingkat kabupaten/kota, Bupati atau Wali Kota menetapkan status berdasarkan dampak lokal, kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan laporan lapangan; pada tingkat provinsi, Gubernur menetapkan status apabila dampak telah melintasi wilayah kabupaten/kota atau kapasitas daerah mulai terbatas; sedangkan pada tingkat nasional, Presiden Republik Indonesia menetapkan status apabila bencana telah melampaui kapasitas provinsi, mengancam infrastruktur vital, atau berdampak terhadap stabilitas nasional. Diferensiasi tersebut menunjukkan bahwa penetapan status bukan sekadar tindakan administratif, melainkan mekanisme distribusi kewenangan yang disesuaikan dengan kapasitas penanganan pada setiap level pemerintahan. e. Bahwa kaji cepat bencana merupakan fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan penanganan darurat karena berfungsi sebagai operational intelligence yang menyediakan basis data faktual mengenai jumlah korban dan pengungsi, tingkat kerusakan infrastruktur, dampak ekonomi, serta luas cakupan wilayah terdampak dan potensi eskalasinya. Akurasi dan kecepatan kaji cepat menjadi determinan utama dalam menentukan ketepatan penetapan status, skala pengerahan sumber daya, serta bentuk intervensi yang diperlukan. Bahkan, perkembangan teknologi seperti penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV), drone, dan platform Geographic Information 202 System (GIS) real-time menunjukkan adanya transformasi metode asesmen bencana menuju model yang lebih presisi, cepat, dan berbasis data, sehingga kualitas respons nasional semakin bergantung pada kualitas informasi awal yang diperoleh. f. Bahwa sistem komando penanganan darurat bencana mengedepankan prinsip “satu kesatuan upaya dalam satu komando” sebagai landasan untuk mengintegrasikan seluruh unsur respons dalam satu struktur hierarkis yang jelas, terkoordinasi, dan akuntabel, sehingga potensi tumpang tindih kewenangan, konflik koordinasi, atau fragmentasi tindakan dapat diminimalisasi dalam situasi krisis. Prinsip ini diperkuat melalui model kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sebagai satu ekosistem respons terpadu. Dengan demikian, penanganan bencana tidak diposisikan sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah, melainkan sebagai kerja kolektif multi-aktor yang memerlukan integrasi komando, sumber daya, keahlian, dan dukungan sosial secara simultan 4. Para Pemohon 261/PUU-XXIII/2025 menghadirkan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan tanggal 22 April 2026. Adapun poin keterangan ahli dan saksi, serta tanggapan Pemerintah adalah sebagai berikut: Terhadap Keterangan yang disampaikan Ahli Pemohon Perkara Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto yang pada pokoknya: a. Bahwa diskresi Presiden dalam penetapan status bencana nasional memang diperlukan untuk menjamin kecepatan dan efektivitas tindakan negara, namun diskresi tersebut tidak boleh dipahami sebagai kewenangan absolut tanpa batas, karena dalam negara hukum setiap penggunaan kewenangan tetap harus tunduk pada parameter hukum yang jelas dan dapat diuji. b. Bahwa ketiadaan parameter dalam penggunaan diskresi berpotensi melahirkan discretionary absolutism, yaitu kondisi ketika Presiden dapat menentukan status bencana nasional semata-mata berdasarkan 203 kehendak subjektif tanpa ukuran yang objektif, sehingga bertentangan dengan prinsip checks and balances dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. c. Bahwa dalil pemerintah yang menyatakan diskresi diperlukan demi efektivitas penyelamatan warga negara pada dasarnya dapat dibenarkan, tetapi efektivitas administratif tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan kebutuhan akan norma dasar, sebab hukum justru hadir untuk memastikan tindakan cepat tetap berjalan dalam koridor konstitusional. d. Bahwa indikator atau parameter penetapan status bencana nasional merupakan norma yang bersifat esensial karena berhubungan langsung dengan hak warga negara, penggunaan anggaran negara, pembatasan kebebasan tertentu, serta kewenangan luar biasa pemerintah, sehingga tidak dapat seluruhnya didelegasikan kepada praktik kebijakan atau penilaian subjektif Presiden. e. Bahwa argumentasi pemerintah yang menyatakan penanggulangan bencana tetap berjalan efektif meskipun belum ada Peraturan Presiden sebagaimana diperintahkan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 84 UU Nomor 24 Tahun 2007 justru memperkuat dalil Pemohon, karena menunjukkan bahwa pemerintah selama ini lebih mengandalkan praktik administratif daripada memenuhi kewajiban normatif yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. f. Bahwa dalam konsep negara hukum, keberhasilan praktik faktual tidak dapat menggantikan kewajiban normatif, sebab apabila pemerintah dibenarkan mengabaikan pembentukan peraturan pelaksana hanya karena roda pemerintahan tetap berjalan, maka perintah undang- undang kehilangan daya ikatnya dan berpotensi menciptakan preseden buruk berupa pengabaian kewajiban konstitusional tanpa konsekuensi hukum. Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan pendapat Ahli Pemohon yang pada pokoknya mengaitkan penggunaan diskresi Presiden dalam penetapan status bencana nasional dengan potensi discretionary 204 absolutism. Premis tersebut tidak tepat karena berangkat dari asumsi seolah-olah sistem hukum penanggulangan bencana tidak menyediakan ukuran normatif yang membatasi tindakan Pemerintah. Padahal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 secara tegas telah menetapkan parameter dasar melalui Pasal 7 ayat (2), yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi. Indikator tersebut bukan norma simbolik, melainkan dasar legal yang wajib menjadi rujukan dalam proses penilaian status bencana. Selanjutnya, parameter tersebut dielaborasi lebih lanjut melalui PP Nomor 21 Tahun 2008 melalui mekanisme pengkajian cepat, evaluasi kondisi faktual lapangan, kemampuan sumber daya, gangguan pelayanan umum dan pemerintahan, serta penentuan status secara berjenjang. Dengan konstruksi demikian, kewenangan Presiden bukanlah kewenangan bebas tanpa ukuran, melainkan kewenangan administratif yang bergerak dalam koridor indikator normatif, prosedur operasional, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum. b. Bahwa dalil Ahli Pemohon menjadi tidak relevan terhadap perkara a quo karena Pemerintah tidak pernah mendalilkan bahwa tindakan cepat dapat menggantikan norma hukum. Sebaliknya, posisi Pemerintah justru menunjukkan bahwa tindakan cepat dalam penanggulangan bencana dimungkinkan karena telah tersedia konstruksi normatif yang cukup dalam sistem hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menetapkan indikator dan pembagian kewenangan, PP Nomor 21 Tahun 2008 mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana secara operasional, PP Nomor 22 Tahun 2008 mengatur pendanaan dan pengelolaan bantuan, PP Nomor 23 Tahun 2008 mengatur peran serta lembaga internasional, sedangkan pengaturan kelembagaan nasional diatur melalui Peraturan Presiden mengenai BNPB. Oleh sebab itu, argumentasi Pemerintah mengenai kebutuhan respons cepat bukanlah pembenaran untuk mengesampingkan hukum, melainkan penegasan bahwa norma hukum yang tersedia memang dirancang untuk memungkinkan negara bertindak cepat, tepat, dan efektif tanpa kehilangan dasar legalitasnya. 205 c. Bahwa dalil Ahli Pemohon yang menyatakan parameter penetapan status bencana nasional telah diserahkan kepada praktik kebijakan atau penilaian subjektif Presiden juga tidak tepat secara konseptual maupun normatif. Dalam perkara a quo, Pemerintah sama sekali tidak mendalilkan bahwa Presiden bebas menetapkan status bencana berdasarkan preferensi kebijakan semata. Sebaliknya, Pemerintah menegaskan bahwa penetapan status bencana merupakan hasil dari proses penilaian yang bersifat bertahap, berbasis data, dan dilakukan melalui sistem yang terstruktur. Mekanisme penanggulangan bencana menunjukkan bahwa penetapan status didahului oleh kaji cepat, dilanjutkan dengan koordinasi, evaluasi kapasitas daerah, kebutuhan mobilisasi sumber daya, serta pertimbangan mengenai luas dampak dan keberlangsungan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, ruang diskresi yang dimiliki Presiden merupakan ruang penilaian administratif yang diperlukan untuk menghadapi karakter bencana yang dinamis dan tidak seragam, bukan ruang kewenangan subjektif tanpa batas. Hal ini juga sejalan dengan keterangan Ahli Presiden yang menempatkan penanggulangan bencana sebagai bagian dari kondisi state of emergency, dimana Presiden menjalankan emergency executive power yang sah secara hukum selama tetap berada dalam bingkai pembatasan konstitusional. Terhadap Keterangan yang disampaikan Ahli Pemohon Rezky Pahlawan yang pada pokoknya: a. Bahwa kebutuhan akan pengaturan indikator yang lebih konkret melalui Peraturan Presiden merupakan konsekuensi langsung dari amanat Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007, karena tanpa parameter yang terukur, penetapan status bencana berpotensi dilakukan secara subjektif, tidak konsisten, dan bergantung pada pertimbangan yang berbeda-beda antar daerah maupun antar pejabat yang berwenang. b. Bahwa Peraturan Presiden tersebut seharusnya memuat unsur-unsur teknis yang jelas, seperti ambang batas kerugian, jumlah korban, luas wilayah terdampak, metode penghitungan, validitas sumber data, serta mekanisme evaluasi berkala, sehingga penetapan status bencana 206 memiliki dasar yang dapat diuji, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. c. Bahwa penggunaan model ratio-based indicators yang dikombinasikan dengan regional adjustment factor penting untuk mengakomodasi perbedaan kapasitas, kondisi geografis, kepadatan penduduk, serta tingkat kerentanan masing-masing wilayah, karena dampak bencana dengan skala yang sama dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda antara daerah perkotaan, pedesaan, kepulauan, maupun wilayah terpencil. d. Bahwa keberadaan Peraturan Presiden tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelengkap norma, melainkan sebagai instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas penanggulangan bencana, karena dengan indikator yang jelas pemerintah dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan pendapat Ahli Pemohon yang menyatakan bahwa tanpa Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penetapan status bencana berpotensi dilakukan secara subjektif dan tidak konsisten. Hal tersebut karena sistem hukum penanggulangan bencana telah memiliki parameter normatif yang jelas melalui Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berupa jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi, yang kemudian dielaborasi secara operasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui mekanisme pengkajian cepat, evaluasi kondisi faktual, kemampuan sumber daya, dan penetapan berjenjang. Dengan demikian, kewenangan Pemerintah tidak berjalan tanpa ukuran, melainkan dibatasi oleh indikator hukum, 207 mekanisme operasional, dan penilaian faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. b. Bahwa substansi yang disampaikan Ahli Pemohon mengenai pentingnya memperhatikan perbedaan kapasitas daerah, kondisi geografis, dan tingkat kerentanan wilayah pada dasarnya telah tercermin dalam sistem hukum penanggulangan bencana Indonesia. Sistem yang berlaku menggunakan pendekatan berjenjang dan prinsip subsidiaritas sebagaimana dibangun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dielaborasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana penetapan status bencana tidak hanya melihat besaran dampak, tetapi juga kemampuan daerah, kebutuhan mobilisasi sumber daya, serta kebutuhan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor. Oleh karena itu, sensitivitas terhadap kondisi regional sesungguhnya telah menjadi bagian inheren dari mekanisme penilaian yang berlaku, tanpa harus dikunci dalam satu model rasio atau formula statistik tertentu. Terhadap Kesaksian yang disampaikan Saksi Pemohon Erik Sunando Sirait yang pada pokoknya: a. Bahwa lambat dan tidak meratanya penyaluran bantuan menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem respons darurat pemerintah daerah, karena pada situasi bencana kebutuhan dasar masyarakat seharusnya dipenuhi secara cepat, merata, dan berbasis data korban yang akurat agar tidak ada warga yang terabaikan. b. Bahwa adanya warga yang sama sekali tidak menerima bantuan mencerminkan buruknya mekanisme pendataan dan distribusi, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat serta memperkuat anggapan bahwa pemerintah tidak hadir secara efektif dalam melindungi warga terdampak. c. Bahwa inisiatif Erik bersama pengurus gereja dan warga untuk mendatangi kantor bupati menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam kondisi kebingungan dan ketidakpastian, sehingga mereka harus mencari sendiri informasi mengenai penanganan bencana dan 208 kepastian bantuan yang semestinya secara proaktif disampaikan oleh pemerintah daerah. d. Bahwa jawaban pemerintah daerah yang menyatakan belum dapat menggunakan APBD secara maksimal karena tidak jelas status bencana, menunjukkan adanya ketergantungan berlebihan pada penetapan klasifikasi bencana tanpa mengutamakan kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak langsung. e. Bahwa ketidakjelasan mengenai apakah suatu peristiwa dikategorikan sebagai bencana nasional atau bencana daerah seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menunda penanganan, karena pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban konstitusional dan administratif untuk melindungi keselamatan serta memenuhi kebutuhan dasar warganya. f. Bahwa kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengaturan yang lebih tegas mengenai mekanisme penggunaan APBD dalam situasi bencana, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki alasan untuk menunda tindakan akibat ketidakjelasan status bencana dan masyarakat tetap memperoleh bantuan secara cepat dan pasti. Terhadap Kesaksian Saksi Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah menyampaikan empati, keprihatinan, dan penghormatan atas yang dialami Saksi Pemohon serta masyarakat terdampak bencana. Pemerintah memahami bahwa dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan merata. Namun demikian, pengalaman faktual yang disampaikan Saksi tidak serta-merta menunjukkan ketiadaan sistem hukum atau absennya kehadiran negara dalam penanggulangan bencana. Sistem hukum positif Indonesia telah mengatur kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar, penyelamatan, evakuasi, serta penanganan keadaan darurat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. b. Bahwa Pemerintah pada prinsipnya sependapat bahwa perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak tidak boleh tertunda hanya karena adanya persoalan 209 administratif mengenai klasifikasi status bencana. Justru sistem hukum penanggulangan bencana Indonesia dibangun berdasarkan prinsip penanganan berjenjang dan subsidiaritas, dimana pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan respons darurat sesuai kapasitasnya, termasuk melalui instrumen pendanaan dan sumber daya yang tersedia, sementara Pemerintah Pusat memberikan dukungan, koordinasi, serta mobilisasi sumber daya apabila dibutuhkan. Dalam konteks tersebut, penetapan status bencana nasional atau daerah bukan dimaksudkan untuk menjadi prasyarat tunggal bagi hadirnya tindakan negara, melainkan sebagai instrumen tata kelola untuk menentukan skala koordinasi, pengerahan sumber daya, dan mekanisme penanganan yang paling tepat. Terhadap Kesaksian yang disampaikan Saksi Pemohon Elydya Kristina Simanullang yang pada pokoknya: a. Bahwa kehilangan ayah, ibu, dan adik dalam satu peristiwa bencana menunjukkan dampak yang sangat besar dan multidimensi bagi korban, tidak hanya berupa kehilangan anggota keluarga, tetapi juga hilangnya dukungan emosional, ekonomi, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. b. Bahwa bantuan santunan sebesar Rp10 juta yang diterima dari bupati memang dapat dipandang sebagai bentuk awal kehadiran pemerintah, namun nilai tersebut tidak sebanding dengan besarnya kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kehilangan hampir seluruh anggota keluarganya. c. Bahwa pernyataan Elydya menunjukkan bahwa kebutuhan korban bencana tidak dapat direduksi hanya pada bantuan uang tunai, karena korban juga membutuhkan penanganan yang cepat, pendampingan psikologis, kepastian tempat tinggal, dan jaminan keberlanjutan hidup setelah bencana terjadi. d. Bahwa kecepatan pertolongan merupakan aspek yang sangat penting dalam situasi bencana, sebab keterlambatan penanganan dapat memperbesar jumlah korban jiwa, memperparah trauma, serta menimbulkan perasaan bahwa negara tidak hadir pada saat masyarakat paling membutuhkan perlindungan. 210 e. Bahwa pemulihan pascabencana seharusnya tidak berhenti pada pemberian santunan, melainkan harus mencakup rehabilitasi rumah, pemulihan kondisi sosial dan ekonomi korban, serta pendampingan berkelanjutan agar korban dapat kembali menjalani kehidupannya secara layak. f. Bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban bencana tidak dibiarkan menghadapi penderitaan sendirian, sehingga kehadiran negara harus diwujudkan melalui kebijakan yang menyeluruh, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat. Terhadap Kesaksian Saksi Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah menyampaikan rasa empati, belasungkawa, dan penghormatan yang mendalam atas kehilangan yang dialami Saksi Pemohon akibat peristiwa bencana yang merenggut ayah, ibu, dan adik kandung Saksi Pemohon. b. Bahwa Pemerintah pada prinsipnya sependapat bahwa kebutuhan korban bencana tidak dapat direduksi hanya pada bantuan uang tunai, melainkan mencakup kebutuhan akan perlindungan, pemulihan, pendampingan, tempat tinggal, dan keberlanjutan kehidupan setelah bencana. Akan tetapi, kebutuhan-kebutuhan tersebut sesungguhnya telah menjadi bagian dari desain normatif sistem penanggulangan bencana Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur tidak hanya fase tanggap darurat, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan masyarakat terdampak, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terhadap UUD 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak. 211 III. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 212 Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) (UU 24/2007) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang 213 yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VII sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII mengajukan pengujian materiil pasal-pasal dalam UU 24/2007 sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; 214 d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan Pasal 7 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 84 Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia berstatus pelajar/mahasiswa. Adapun Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Dalam kaitannya dengan peristiwa bencana, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menjelaskan bahwa: a) Pemohon I menjadi korban bencana alam yang menimpa Desa Pulo Godang, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pada akhir November 2025. b) Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V berdomisili di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan mengalami bencana banjir pada 15 Februari 2025. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V juga terhalang untuk mengunjungi rumah orang tuanya di Provinsi Sumatera Utara akibat banjir yang terjadi pada November 2025. c) Pemohon IV berdomisili di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan mengalami bencana banjir pada 20 Juli 2023. Pemohon IV juga terhalang untuk mengunjungi rumah orang tuanya di Provinsi Sumatera Utara akibat banjir yang terjadi pada November 2025. d) Pemohon VI berdomisili di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan mengalami dampak bencana banjir yang terjadi pada 15 Februari 2025. e) Pemohon VII mempunyai keluarga besar yang berdomisili di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, yang mengalami dampak bencana banjir yang terjadi pada November 2025. 215 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU 24/2007, karena menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 mengatur 5 (lima) indikator bencana yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat ditetapkan status bencana nasional atau bencana daerah, padahal indikator tersebut seharusnya bersifat alternatif. Terkait dengan indikator dimaksud menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VII seharusnya diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah, bukan diatur dalam bentuk peraturan presiden sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007. Selain itu, menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VII Pasal 84 UU 24/2007 juga bertentangan dengan kepastian hukum karena mengatur bahwa PP pelaksana UU 24/2007 seharusnya diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah UU 24/2007 diundangkan, namun kenyataannya PP bersangkutan diterbitkan melewati waktu 6 (enam) bulan setelah UU 24/2007 diundangkan. Ketidaktepatan dan/atau ketidakjelasan demikian, pada pokoknya, menurut para Pemohon mengakibatkan Pemerintah tidak menetapkan status bencana Sumatera Utara sebagai bencana nasional, sehingga mengakibatkan terlambatnya bantuan bagi para korban bencana. 5. Bahwa selain itu, Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2007 tidak memberikan kepastian hukum mengenai indikator objektif terkait penanggulangan bencana nasional dan daerah sehingga mengakibatkan tidak jelasnya pelaksanaan pemulihan sosial, jaminan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, termasuk Pemohon I. 6. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VII sebagai advokat merasa ketidakjelasan norma-norma yang dimohonkan pengujian demikian merugikan hak konstitusionalnya karena membuat Pemohon II sampai dengan Pemohon VII tidak dapat memberikan penjelasan ketika ditanya masyarakat perihal penanganan bencana. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai Pemohon I telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus pelajar/mahasiswa yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara dan 216 Pemohon II sampai dengan Pemohon VII juga telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia berprofesi advokat [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-7 dan Bukti P-11] dan telah menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional dimaksud menurut anggapan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU 24/2007. Dalam hal ini, Pemohon I telah membuktikan dirinya terdampak bencana banjir yang terjadi di Sumatera Utara pada bulan November 2025, bahkan secara langsung menjadi korban sehingga kehilangan anggota keluarga dan tempat tinggalnya. Adapun Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, yang menjelaskan dirinya sebagai warga negara Indonesia berprofesi advokat, menurut Mahkamah dari sisi statusnya sebagai advokat dalam batas penalaran yang wajar tidak mempunyai kaitan langsung dengan peristiwa bencana yang terjadi di Sumatera Utara maupun wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi bencana dan penanganan bencana yang dikonstruksikan oleh norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU 24/2007 menurut Mahkamah tidak menghalangi Pemohon II sampai dengan Pemohon VII dalam melaksanakan profesinya sebagai advokat. Bencana dan penanganan bencana a quo menurut Mahkamah bukan menghalangi atau merugikan pelaksanaan profesi advokat, melainkan menghalangi aktivitas individu atau orang yang menyandang profesi tersebut. Berkaitan dengan hal demikian, Mahkamah menilai tidak ada kerugian hak konstitusional secara nyata atau aktual maupun potensi bagi profesi advokat yang disebabkan oleh berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU 24/2007. Namun demikian, Pemohon II sampai dengan Pemohon VII sebagai perseorangan warga negara Indonesia sangat mungkin terdampak kerugian secara nyata maupun secara potensial. Melalui keterangan dan alat bukti yang diajukan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Mahkamah mendapat keterangan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VII dalam statusnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia masih memiliki keluarga yang berdomisili di daerah bencana dan masih beraktivitas di daerah yang terkena bencana dimaksud. Walaupun pada saat bencana terjadi Pemohon II sampai dengan Pemohon VII tidak sedang berada di lokasi bencana, dan karenanya tidak terkena secara langsung dampak pelaksanaan/penerapan norma Pasal 7 ayat (2) 217 dan ayat (3) serta Pasal 84 UU 24/2007, namun hal demikian tidak dapat menegasikan adanya potensi anggapan kerugian yang dapat dialami Pemohon II sampai dengan Pemohon VII seandainya berada di daerah bencana, in casu di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Terlebih, Pemohon II sampai dengan Pemohon VII juga pernah mengalami sendiri bencana di daerah domisili masing- masing, walaupun dengan skala yang lebih kecil. Terlepas dari perbedaan skala bencana yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, Mahkamah menilai semua bencana dan penanganan bencana yang terjadi di wilayah Indonesia, secara hukum mendasarkan pada UU 24/2007, khususnya norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU 24/2007 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I bersifat aktual sebagaimana dialaminya secara langsung dan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II sampai dengan Pemohon VII bersifat potensial. Oleh karenanya, uraian anggapan kerugian hak konstitusional secara faktual yang dialami Pemohon I dan anggapan kerugian hak konstitusional potensial Pemohon II sampai dengan Pemohon VII dimaksud menurut Mahkamah memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU 24/2007, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 218 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 84 UU 24/2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 yang mengatur 5 (lima) indikator kumulatif sebagai syarat penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah telah merugikan para Pemohon karena tidak mengatur dengan tegas jumlah korban jiwa yang meninggal dunia untuk secara otomatis dinyatakan sebagai bencana nasional tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu menurut para Pemohon bencana yang menimbulkan banyak korban jiwa secara otomatis pasti menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur yang signifikan karena keduanya merupakan dampak langsung dari kekuatan bencana yang merusak bangunan, jalan, jembatan, dan fasilitas publik. 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 yang mengatur penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden, telah merugikan para Pemohon karena sampai saat permohonan diajukan tidak ada peraturan presiden yang diterbitkan sebagai pelaksanaan perintah Pasal 7 ayat (3) juncto Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007. Selama Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 tidak dilaksanakan oleh Presiden maka akan tetap terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan hak-hak warga negara khususnya korban bencana terabaikan. Selain itu, menurut para Pemohon akan lebih tepat apabila peraturan presiden sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 diubah menjadi peraturan pemerintah. 3. Bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 84 UU 24/2007 yang mengatur jangka waktu 6 (enam) bulan sebagai waktu paling lambat bagi penerbitan peraturan pemerintah pelaksana undang-undang a quo, telah merugikan para Pemohon karena tidak dijalankan oleh Pemerintah yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Berkenaan dengan hal demikian, para Pemohon memohon agar Pasal 84 UU 24/2007 dimaknai “aturan pelaksana Undang- Undang ini akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah” tanpa perlu 219 diatur batasan waktunya. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan sebagai berikut: 1. Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator antara lain: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan”. 2. Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Atau, 1. Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Atau, 1. Pasal 84 UU 24/2007 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "aturan pelaksana Undang-Undang ini akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah". Atau 1. Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 84 UU 24/2007 yang memuat indikator, tolak ukur objektif, mekanisme yang transparan, serta dapat diuji secara hukum, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan ini diucapkan; 220 2. Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaturan mengenai indikator, tolak ukur, dan mekanisme penetapan status serta tingkatan bencana nasional dan daerah wajib diatur dalam Peraturan Pemerintah. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, serta mengajukan 2 (dua) ahli, yaitu Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H. dan Dr. H.M. Rezky Pahlawan MP, S.H., M.H., serta 2 (dua) saksi yaitu Erik Sunando Sirait dan Elydya Kristina Simanullang (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 April 2026 dan keterangan tertulis bertanggal 12 Februari 2026 dan 7 April 2026, serta keterangan tambahan tanpa tanggal, yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 26 Februari, 4 Mei 2026, 11 Mei 2026, dan 19 Agustus 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden/Pemerintah telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 25 Februari 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2026 dan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2026 serta telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-5, serta mengajukan 1 (satu) ahli, yaitu Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, alat bukti surat/tulisan serta keterangan ahli dan/atau saksi yang diajukan para Pemohon dan Presiden, menurut Mahkamah dalam permohonan a quo terdapat tiga hal pokok yang harus dipertimbangkan yaitu: 1. Apakah kepastian hukum yang adil dalam memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi setiap orang telah terlanggar dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 karena norma a quo tidak menentukan 5 (lima) 221 indikator penetapan status dan tingkatan bencana sebagai syarat alternatif sebagaimana petitum para Pemohon; 2. Apakah norma Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 yang menentukan pengaturan lebih lanjut penetapan status dan tingkat bencana dengan peraturan presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional) apabila tidak diatur dengan pemerintah pemerintah sebagaimana petitum para Pemohon; 3. Apakah dengan tidak terlaksana tenggang waktu penerbitan peraturan pelaksana yang diamanatkan norma Pasal 84 UU 24/2007 telah menyebabkan norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional) apabila tidak diubah maknanya tanpa tenggang waktu dan dalam bentuk peraturan pemerintah, sebagaimana petitum para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ketiga hal tersebut di atas, penting bagi Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa terkait dengan latar belakang permohonan a quo, yakni bencana banjir dahsyat yang terjadi akhir tahun 2025 di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh secara masif dan bersamaan, serta yang terjadi di beberapa wilayah lainnya di Indonesia secara sporadis, menurut Mahkamah perlu kehati-hatian dan kecermatan untuk menilai apakah bencana demikian dapat dikategorikan murni sebagai bencana alam ataukah bencana alam yang dipicu oleh perilaku manusia. Apabila bencana demikian dipicu oleh perilaku manusia maka terminologi atau istilah yang dipergunakan untuk menyebutnya perlu diluruskan, yaitu bencana nonalam atau mungkin bencana sosial, dan bukan bencana alam. Pelurusan istilah demikian menurut Mahkamah penting karena implikasi atau respons hukum atas ketiga istilah tersebut seharusnya berbeda, terutama terkait dengan pertanggungjawaban hukum pihak yang memicu terjadinya bencana dimaksud. Apabila dikaitkan dengan konteks ilmu pengetahuan umum, pada awalnya dibedakan antara bencana alam dan bencana nonalam. Bencana alam diartikan sebagai bencana yang murni disebabkan oleh peristiwa alamiah yang faktor utama penyebabnya bukan manusia. Sementara faktor utama penyebab bencana nonalam adalah perilaku manusia, atau setidaknya perilaku manusia menjadi pemicu terjadinya bencana. Dalam perkembangannya terdapat 3 (tiga) kategori bencana, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial [vide 222 Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4; Penjelasan Umum, dan Penjelasan Pasal 5 UU 24/2007]. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 2 UU 24/2007 mendefinisikan bencana alam sebagai “... bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor”. Adapun, Pasal 1 angka 3 UU 24/2007 mendefinisikan bencana nonalam sebagai “... bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit”. Sementara, bencana sosial didefinisikan oleh Pasal 1 angka 4 UU 24/2007 sebagai “... bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror”. Berkenaan dengan hal tersebut, UU 24/2007 telah menegaskan bahwa penanggulangan atas setiap kategori bencana merupakan tanggung jawab negara yang dalam hal ini menjadi tugas pemerintah baik pusat maupun daerah [vide Pasal 5 UU 24/2007]. Namun demikian, perlu penegasan terhadap setiap kategori bencana yang terjadi akan dimasukkan dalam kategori bencana yang mana. Kejelasan kategori demikian, yang secara mendasar menunjukkan apa atau siapa penyebab terjadinya bencana, sangat penting untuk dijadikan landasan bagi pemerintah terutama di tahap penanganan pascabencana serta penting bagi upaya pencegahan atas potensi bencana di masa mendatang. Apalagi bencana yang dipilah dalam tiga kategori tersebut di atas sejatinya tidak benar-benar terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, melainkan selalu ada kemungkinan terjadi berbarengan atau setidaknya satu kategori bencana menjadi penyebab terjadinya bencana kategori yang lain. Bencana alam, yang secara murni disebabkan oleh kekuatan alam dan/atau perubahan kondisi alam, tentunya tidak dapat serta merta dimintakan pertanggungjawabannya kepada siapapun. Namun demikian, untuk bencana nonalam dan bencana sosial dapat diketahui pihak yang menimbulkan atau setidaknya memicu terjadinya bencana dimaksud untuk kemudian dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. [3.12.2] Bahwa dalam konteks bencana banjir seperti yang terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat serta beberapa daerah lain yang didalilkan para Pemohon dalam permohonan a quo, walaupun air 223 baik yang terhimpun dalam bentuk hujan maupun aliran sungai adalah unsur dari alam (bukan buatan manusia) namun tidak dapat begitu saja dikategorikan sebagai bencana alam. Harus dilakukan penelusuran atau penyelidikan lebih jauh apakah bencana banjir demikian terjadi murni karena perilaku alam dalam bentuk iklim/cuaca, ataukah terdapat peran perilaku manusia sehingga menyebabkan perubahan kondisi alam yang pada akhirnya memicu bencana, sekaligus menurunkan bahkan menghilangkan kemampuan alamiah lingkungan semisal hutan untuk meredam dampak perubahan iklim/cuaca dimaksud. Kondisi-kondisi yang mendahului dan menyertai kejadian bencana demikian, seperti yang terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, dalam batas penalaran yang wajar menunjukkan bencana tersebut bukan sekadar karena perubahan cuaca atau kenaikan intensitas hujan, melainkan terdapat perilaku manusia yang mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan lingkungan, in casu hutan untuk mencegah dan meredam dampak perubahan cuaca dan kenaikan intensitas hujan. Kondisi demikian menempatkan bencana banjir a quo bukan murni sebagai bencana alam, melainkan bencana alam yang dampaknya diperparah oleh perilaku manusia yang merusak lingkungan. Dengan demikian, walaupun menurut UU 24/2007 bencana banjir berkategori bencana alam, namun pihak-pihak yang memperparah dampak bencana dan/atau menghilangkan kemampuan alamiah lingkungan untuk meredam dampak bencana alam tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, baik secara pidana maupun perdata. Perbuatan atau perilaku merusak keseimbangan lingkungan alam demikian, yang pada awalnya memberikan keuntungan finansial kepada pelaku, ternyata di kemudian hari menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi pihak lain, terutama berupa korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana pendukung kehidupan, dan kerugian finansial. Lebih jauh lagi perilaku merusak lingkungan (hutan) demikian pada akhirnya memaksa negara untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukan penanggulangan termasuk pemulihan, yang hingga saat ini masih terus berlangsung, dan karenanya terhadap perilaku merusak demikian harus ada sanksi hukum yang tegas dan sepadan dengan kerusakan/kerugian yang ditimbulkannya. [3.13] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan 5 (lima) indikator kumulatif sebagai syarat penetapan 224 status dan tingkat bencana nasional dan daerah yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 yang menurut para Pemohon tidak memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas dalam penetapan status bencana untuk ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon selengkapmya menyatakan, Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Norma yang secara substansi memiliki keterkaitan erat dengan norma Pasal 7 ayat (2) tersebut adalah Pasal 7 ayat (1) huruf c yang menyatakan, Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. ... c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah; Berdasarkan rangkaian ketentuan di atas, perihal penentuan status bencana apakah yang akan ditetapkan sebagai bencana nasional ataukah bencana daerah, mengatur bahwa kewenangan demikian sebagai wewenang pemerintah, yakni Pemerintah Pusat [vide Pasal 7 ayat (1) huruf c juncto Pasal 1 angka 23 UU 24/2007], in casu Presiden Republik Indonesia. Adapun terkait dengan penetapan status bencana pemerintah harus mendasarkan pada 5 (lima) indikator yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007, yaitu jumlah korban; kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Rumusan norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 tersebut, apabila dicermati secara saksama, memunculkan dua kemungkinan makna. Pertama, penetapan status bencana nasional maupun bencana daerah keduanya harus memenuhi syarat adanya 5 (lima) indikator dampak yakni berupa korban; kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; luasan wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi. Artinya, apabila salah satu dari 5 (lima) indikator tersebut tidak terpenuhi maka 225 bencana yang terjadi tidak dapat ditetapkan sebagai bencana nasional maupun bencana daerah. Artinya, apabila suatu peristiwa tidak memenuhi lima indikator dampak tersebut maka peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat disebut sebagai bencana. Adapun definisi bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 24/2007 adalah, “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Pemaknaan yang seperti ini memerlukan adanya suatu peraturan pelaksana yang mengatur secara terperinci (yaitu dengan menyebut besaran angka tertentu) dari masing-masing indikator yang menunjukkan di kisaran angka berapa suatu peristiwa dapat ditetapkan statusnya sebagai bencana, yang selanjutnya ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional ataukah sebagai bencana daerah. Makna pertama ini berkaitan dengan permohonan para Pemohon di mana para Pemohon memohonkan agar indikator jumlah korban dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf a UU a quo ditegaskan nominal jumlahnya sehingga terdapat kepastian kriteria kapan suatu bencana akan ditetapkan sebagai bencana nasional. Kedua, 5 (lima) indikator dalam Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 tersebut diterapkan sebagai skala spektrum (kontinuum) yang rentang pemenuhannya gradual dari kiri ke kanan. Artinya, ketika suatu peristiwa bencana memenuhi banyak/beragam indikator secara signifikan maka bencana tersebut potensial untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Sementara itu, apabila indikator yang terpenuhi hanya sedikit maka bencana dimaksud potensial ditetapkan sebagai bencana daerah. Dengan kata lain, semakin kompleks atau banyak indikator yang terpenuhi dalam suatu peristiwa bencana maka bencana tersebut akan berkecenderungan ditetapkan sebagai bencana nasional. Sebaliknya, semakin sedikit indikator yang terpenuhi oleh suatu peristiwa bencana maka bencana dimaksud berkecenderungan ditetapkan sebagai bencana daerah. Apabila Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 dipahami dengan makna kedua ini, tetap diperlukan peraturan pelaksana yang menetapkan semacam besaran nilai atau bobot masing-masing indikator agar kelima indikator tersebut berada pada posisi setara. Artinya, tidak ada indikator yang secara kuantitas maupun kualitas lebih/kurang berbobot dibanding indikator lainnya. 226 [3.13.2] Bahwa hal lain yang juga penting untuk diperjelas Mahkamah melalui putusan a quo adalah penggunaan istilah “nasional” dan “daerah” yang dipergunakan dalam UU 24/2007 untuk menyebut “status dan tingkat bencana”. Istilah “nasional” dan “daerah” lazimnya dipergunakan untuk menunjuk luasan wilayah pemerintahan, di mana istilah “nasional” menunjukkan wilayah seluruh Indonesia, sementara istilah “daerah” merujuk pada wilayah seluas provinsi atau kabupaten/kota. Kelaziman demikian tidak salah, namun dalam konteks UU 24/2007 pemaknaan berdasarkan kelaziman demikian sedikit menyesatkan karena dapat memunculkan anggapan bahwa status bencana nasional berarti peristiwa bencana tersebut terjadi merata di (hampir) seluruh wilayah Indonesia, sementara status bencana daerah berarti peristiwa bencana hanya terjadi di wilayah pemerintahan daerah tertentu yang luasannya relatif kecil dibanding wilayah Indonesia secara keseluruhan. Berkaitan dengan pemahaman kewilayahan, Mahkamah perlu menegaskan makna status bencana nasional dan status bencana daerah dalam UU 24/2007 adalah tidak sebagaimana uraian di atas. Dari sisi logika kewilayahan, pengandaian bahwa ada semacam wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan ada wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah pengandaian yang tidak tepat. Faktanya, secara geografis semua wilayah di Indonesia adalah wilayah pemerintahan pusat, dan sekaligus terbagi menjadi wilayah-wilayah lebih kecil yang menjadi wilayah pemerintahan daerah melalui konsep desentralisasi. Kondisi faktual demikian merupakan pelaksanaan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Status ganda pada wilayah, yaitu merupakan wilayah pusat sekaligus wilayah daerah, atau wilayah daerah sekaligus wilayah pusat, seharusnya berimplikasi pada pemberian perlindungan yang lebih kuat bagi setiap warga masyarakat atau penduduk yang tinggal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, sebagaimana konsep negara kesatuan apabila pemerintahan kabupaten/kota tidak sanggup memberikan layanan publik, termasuk saat terjadi bencana, maka secara berjenjang pemerintahan provinsi menggantikan peran pemerintahan 227 kabupaten/kota. Demikian seterusnya, pemerintah pusat akan menggantikan peran pemerintah provinsi apabila pemerintahan provinsi tidak sanggup atau tidak mampu menangani bencana yang terjadi agar tidak sampai terjadi kekosongan pelayanan/bantuan. Ringkasnya, menurut Mahkamah, status bencana nasional lebih tepat apabila dimaknai sebagai bencana yang tanggung jawab utama penanganannya di tangan pemerintah pusat (pemerintah nasional), sementara status bencana daerah lebih tepat dimaknai sebagai bencana yang tanggung jawab utama penanganannya di tangan pemerintah daerah. [3.13.3] Bahwa pembedaan dan penggunaan istilah status “bencana nasional” dan “bencana daerah”, memang sudah seharusnya mempertimbangkan luasan wilayah terdampak bencana, dengan titik fokus pada pemerintahan level mana yang harus mengambil peran utama dalam penanganan bencana tersebut. Artinya, suatu bencana dapat saja terjadi di wilayah yang relatif kecil, misalnya di wilayah daerah kabupaten/kota tertentu, namun karena akumulasi dampaknya sangat besar maka status bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional. Dengan penetapan status bencana nasional, maka secara hukum pemerintah pusat berkewajiban memberikan bantuan dan menerapkan protokol kebencanaan yang lebih kuat secara konsep, sumber daya manusia, maupun pembiayaan. Bahkan, dengan penetapan status bencana nasional tersebut pemerintah pusat dapat mengambil alih tanggung jawab penanganan bencana apabila pemerintah daerah berada dalam kondisi tidak aktif akibat bencana tersebut. Pengambilalihan tanggung jawab demikian mengikuti logika penjenjangan tingkatan pemerintahan dalam wilayah NKRI, yaitu diawali dengan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, yang dapat diambil alih pemerintah provinsi, dan seterusnya diambil alih pemerintah pusat. [3.13.4] Bahwa selanjutnya, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana dari UU 24/2007, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP 23/2008), dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 8/2008), sebagaimana diterangkan oleh DPR dan Presiden/Pemerintah, Mahkamah tidak 228 menemukan pengaturan dan/atau penjelasan apakah 5 (lima) indikator dalam Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 harus terpenuhi secara kumulatif untuk menetapkan suatu peristiwa menjadi bencana, serta tidak ditemukan pula pengaturan mengenai bagaimana cara menentukan status bencana tersebut. Peraturan pelaksana tersebut, expressis verbis tidak mengarah kepada makna tertentu apakah penentuan bencana didasarkan pada pemenuhan kumulatif atas 5 (lima) indikator ataukah pemenuhannya cukup sebagian. Bahkan, sejauh penelusuran Mahkamah terhadap amanat norma Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 untuk mengatur lebih lanjut status dan tingkatan bencana dalam kaitannya dengan 5 (lima) indikator tersebut hingga saat ini belum dilakukan oleh pemerintah. Namun dengan merujuk pada berbagai keterangan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, Mahkamah meyakini penafsiran keberlakuan 5 (lima) indikator kebencanaan tersebut mengarah pada makna yang pertama, yaitu suatu peristiwa dikategorikan secara hukum sebagai suatu bencana apabila memenuhi 5 (lima) indikator sekaligus sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007. Persoalan berikutnya adalah apa kriteria suatu bencana agar dapat ditetapkan sebagai bencana nasional, dan sebaliknya, apa pula kriteria suatu bencana agar dapat ditetapkan sebagai bencana daerah. [3.13.5] Bahwa penentuan status bencana tersebut sangat penting untuk ditegaskan karena konsekuensi dari status kebencanaan bermuara pada tanggung jawab dan pembiayaan penanganan bencana, terutama pada fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Fase tanggap darurat meliputi kegiatan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; pelindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital [vide Pasal 48 UU 24/2007]. Adapun fase pascabencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi [vide Pasal 57 UU 24/2007]. Berkenaan dengan tanggung jawab penanganan bencana dan pembiayaan, UU 24/2007 tidak mengatur secara tegas. Namun dengan membaca secara sistematis, terutama mengenai tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat disimpulkan bahwa dalam hal suatu bencana ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional, maka tanggung jawab penanganan diambil oleh pemerintah 229 pusat dan porsi pembiayaan utama menjadi beban APBN. Atau setidaknya, sebagaimana telah diuraikan pula pada bagian pertimbangan hukum sebelumnya, penetapan status bencana nasional akan menjadi semacam pintu masuk secara hukum bagi instansi/lembaga pemerintahan di tingkat pusat untuk membantu penanganan bencana di daerah. Sebaliknya, apabila suatu bencana statusnya ditetapkan sebagai bencana daerah, maka penanganan bencana tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pembiayaan utama penanganan tersebut menggunakan dana APBD. Penafsiran atas status kebencanaan dan kaitannya dengan bantuan penanganan bencana demikian, yang tidak ditegaskan dalam UU 24/2007, ternyata telah menjadi penafsiran yang digunakan Pemerintah sebagaimana secara sistematis dapat dipahami dari rumusan norma-norma dalam PP 21/2008 dan PP 22/2008. [3.13.6] Bahwa berkenaan dengan ketidakjelasan kriteria penetapan status bencana apakah merupakan bencana nasional ataukah bencana daerah, penting bagi Mahkamah memberikan rambu-rambu yang mengacu pada salah satu logika dasar dalam desentralisasi pemerintahan yang dianut Indonesia, yaitu apabila suatu permasalahan atau konflik kepemerintahan bersifat antardaerah maka penyelesaiannya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah yang lebih tinggi yang meliputi dua daerah berkonflik. Konsep demikian yang menurut Mahkamah harus diterapkan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kriteria dalam penetapan status bencana, yaitu dengan menilai atau melihat apakah penanganan dampak bencana tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah ataukah sudah melampaui atau di luar kemampuan pemerintah daerah kabupaten/kota, in casu provinsi. Dengan kata lain apabila indikator yang ditetapkan UU 24/2007 sudah terpenuhi semua dan pemerintah daerah sanggup menangani dampak bencana maka penanganan bencana tersebut ada dalam status bencana daerah. Apabila indikator kebencanaan yang diatur dalam UU 24/2007 telah terpenuhi semua namun derajat dampak bencana tersebut melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasinya, atau pemerintah daerah dalam batas penalaran yang wajar tidak sanggup dan/atau tidak mempunyai kemampuan untuk menangani bencana tersebut, maka status bencana harus segera ditetapkan menjadi bencana nasional dan tanggung jawab utama dalam penanganannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini menurut Mahkamah merupakan bentuk 230 pengejawantahan salah satu prinsip dan tujuan UU 24/2007 itu sendiri, yakni menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, sehingga bencana yang terjadi dapat secara cepat dan tepat ditanggulangi [vide Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 4 huruf c UU 24/2007]. [3.13.7] Bahwa berkenaan dengan indikator yang dipergunakan sebagai ukuran penetapan status bencana, dalam pengujian undang-undang a quo Mahkamah dihadapkan pada kewajiban menilai konstitusionalitas indikator tersebut. Penilaian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 yang memuat indikator kebencanaan demikian harus dilakukan dengan cermat agar jangan sampai suatu peristiwa sehari-hari dapat dengan mudah memenuhi status bencana nasional karena demikian longgarnya kriteria atau indikator kebencanaan yang diterapkan; serta di sisi lain jangan sampai juga suatu peristiwa luar biasa justru tidak ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional karena terlalu ketatnya kriteria atau indikator kebencanaan. Namun, tentu saja titik berat penilaian Mahkamah adalah pada perlindungan hak konstitusionalitas warga negara Indonesia yang terdampak dan/atau berpotensi terdampak oleh pengaturan indikator tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini para Pemohon mendalilkan norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 tidak sesuai dengan maksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam konteks kebencanaan, memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil merupakan tujuan dibuatnya aturan/ketentuan terhadap penanganan bencana. Pengaturan/ketentuan demikian harus memudahkan masyarakat untuk memprediksi/memperkirakan tindakan apa yang akan diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah manakala terjadi bencana, khususnya dalam hal penentuan apakah suatu peristiwa merupakan bencana nasional ataukah bencana daerah. Prediksi bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah pasti akan melakukan tindakan pertolongan, setidaknya akan memberikan semangat dan ketenangan secara psikis bagi masyarakat yang sedang menjadi korban bencana, sebagaimana hak tersebut dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Menurut Mahkamah hak atas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dimaksud harus 231 diwujudkan, dalam konteks permohonan a quo, salah satunya, dalam bentuk indikator penetapan status bencana yang jelas dan dapat diterapkan dengan mudah. [3.13.8] Bahwa lima indikator penentuan bencana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 menurut Mahkamah merupakan salah satu perwujudan dari semangat perlindungan hukum atas hak hidup warga negara, di mana suatu peristiwa yang bersifat luar biasa (extra ordinary) dapat ditetapkan sebagai bencana, dan berdasarkan penetapan tersebut negara (melalui pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah) melakukan tindakan penanganan untuk menanggulangi bencana dan dampak bencana secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Lima indikator penentu status bencana dalam norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 adalah sebagai berikut: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Namun, setelah mencermati 5 (lima) indikator tersebut, Mahkamah menemukan bahwa kelima indikator tersebut ternyata secara konseptual saling berkelindan, di mana salah satu indikator sedikit-banyak memengaruhi/dipengaruhi indikator lainnya. Misalnya, indikator “dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan” beririsan, bahkan tumpang tindih dengan tiga indikator lainnya, yaitu “jumlah korban”, “kerugian harta benda”, dan “kerusakan sarana dan prasarana”. Dengan kata lain, apabila indikator jumlah korban, kerugian harta benda, dan kerusakan prasarana dan sarana menunjukkan level yang tinggi maka indikator dampak sosial ekonomi sudah pasti juga tinggi tanpa perlu dihitung secara terpisah/tersendiri. Selain itu, pemenuhan indikator-indikator tersebut harus dikembalikan kepada tujuannya yang hakiki, yaitu perumusan indikator sebagai dasar penetapan status bencana, apakah bersifat nasional atau daerah, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah sebelumnya. Penetapan status bencana nasional atau daerah dimaksud lebih bertujuan untuk “membuka pintu” dan/atau memberikan ruang bagi keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan bencana. Bahwa konsep penanganan bencana adalah rangkaian kegiatan yang dibagi dalam tiga fase, yaitu fase prabencana; fase tanggap darurat; dan fase pascabencana [vide Pasal 33 UU 24/2007]. Dari tiga fase tersebut, fase yang paling 232 krusial atau menentukan adalah fase tanggap darurat, di mana harus dilaksanakan tindakan pertolongan kepada korban bencana dengan cepat, tepat, efektif, efisien, dan terpadu, karena menyangkut keselamatan jiwa manusia. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh para Pemohon sesungguhnya terbatas pada inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007, oleh karenanya Mahkamah akan membatasi penilaian pada relevansi antara 5 (lima) indikator yang terdapat dalam norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 dengan syarat untuk menentukan status suatu bencana apakah bencana nasional atau bencana daerah. Bahwa jika dicermati lebih lanjut, norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 adalah norma yang berkenaan dengan ketentuan yang menindaklanjuti tentang penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 24/2007. Dalam hal ini, Pasal 7 UU 24/2007 merupakan norma yang menjadi bagian Bab III tentang Tanggung Jawab dan Wewenang. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam norma pasal-pasal pada Bab III tersebut mengatur antara lain pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana [vide Pasal 5 UU 24/2007], kewenangan menetapkan suatu bencana sebagai tingkat nasional atau daerah [vide Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 24/2007], serta indikator yang harus terpenuhi untuk menetapkan status bencana adalah tingkat nasional atau daerah [vide Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007]. Oleh karena itu, jika hal yang dipersoalkan para Pemohon berkaitan dengan ketatnya indikator untuk menetapkan suatu bencana adalah bencana nasional atau bencana daerah, sehingga secara faktual hal tersebut berdampak pada adanya penanganan dan penanggulangan bencana yang kurang komperehensif, dalam kaitan ini para Pemohon memohon agar indikator yang terdapat dalam norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 diberlakukan secara tidak terlalu ketat, yaitu dengan memberlakukan indikator secara alternatif. Berkenaan dengan persoalan tersebut, menurut Mahkamah, terlepas dari persoalan konstitusionalitas yang didalilkan oleh para Pemohon, secara faktual penanggulangan bencana di Indonesia acapkali menimbulkan persoalan yang krusial jika harus menunggu ditetapkan status bencana apakah statusnya bersifat nasional ataukah daerah, karena kepastian status bencana berdampak signifikan terhadap proses penanganan dan penanggulangan suatu bencana yang 233 memerlukan bantuan, penanganan, dan penanggulangan secara tepat dan cepat, khususnya terhadap korban baik nyawa, manusia, harta benda serta yang lain-lain segera dapat diatasi. Hal demikian diperlukan mengingat, dengan adanya kepastian status bencana bersifat nasional atau daerah secara cepat dan tepat, maka korban nyawa dan harta benda dimaksud tidak semakin bertambah dan segera dapat diatasi. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkaitan dengan indikator yang terdapat dalam norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007, yaitu untuk menetapkan status dan tingkatan bencana nasional atau daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 24/2007 harus memenuhi kriteria: a. jumlah korban; b.kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, di mana kriteria tersebut harus terpenuhi dan diberlakukan secara kumulatif, maka menurut Makamah ketentuan kumulatif tersebut menjadikan penerapan norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 sulit untuk dapat terpenuhi oleh kondisi bencana yang secara faktual terjadi pada suatu daerah. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah guna menjamin kepastian hukum yang adil dalam perspektif memberikan perlindungan kepada hak konstitusional warga negara, khususnya para korban bencana alam, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan secara bersyarat berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 dengan memberlakukan kriteria yang menjadi indikator sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 tersebut menjadi tidak bersifat kumulatif secara sepenuhnya, namun bersifat kumulatif secara terbatas. Artinya, jika telah terpenuhi 3 (tiga) dari 5 (lima) indikator maka telah terpenuhi indikator sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) indikator yang harus dipenuhi. Pendirian Mahkamah untuk menentukan 3 (tiga) dari 5 (lima) indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa selain karena menjadikan lima indikator secara kumulatif berpotensi menghambat dan memperlambat penentuan dini dan segera penanganan bencana sehingga pelaksanaan tanggap darurat tidak tertangani secara optimal. Selain itu, pilihan terhadap 3 (tiga) indikator dimaksud guna mendorong pemerintah pusat meningkatkan tanggung jawab dan lebih responsif terhadap penanggulangan bencana di daerah. Dengan demikian, jika suatu 234 bencana tidak memenuhi indikator bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo, maka dengan sendirinya bencana tersebut merupakan bencana daerah. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 adalah dalil yang berdasar sehingga norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator: i) jumlah korban; ii) kerugian harta benda; iii) kerusakan prasarana dan sarana; iv) cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan/atau v) dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Dalam hal menetapkan status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya 3 (tiga) indikator dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi.” Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka dalil para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 yang menentukan “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden”, seharusnya peraturan pelaksana tersebut menurut para Pemohon diatur dengan peraturan pemerintah agar tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut para Pemohon mendalilkan hingga saat ini perintah Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 tidak dilaksanakan melalui pembentukan peraturan presiden yang secara khusus mengatur indikator, tolak ukur objektif, serta mekanisme penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Hal demikian menimbulkan kondisi kekosongan hukum (rechtvacuum) yang menyebabkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2007 tidak dapat dilaksanakan secara pasti, sehingga membuka penafsiran yang berbeda-beda dan praktik yang tidak seragam antarpenyelenggara negara. Para Pemohon juga mendalilkan selama pengaturan penetapan status dan tingkatan bencana tetap diletakkan pada Peraturan Presiden, maka potensi konflik kepentingan, subjektivitas politik, dan penyalahgunaan diskresi akan terus melekat, 235 sehingga merugikan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya korban bencana. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.14.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah perlu menerangkan mengenai konsep peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang keduanya merupakan bentuk produk hukum yang dikenal dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari sisi konstitusionalitas, peraturan pemerintah diatur dan nomenklaturnya disebutkan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Sedangkan peraturan presiden walaupun nomenklaturnya tidak disebutkan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 namun landasan pembentukannya didasarkan pada kewenangan presiden dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua norma konstitusi tersebut, yaitu Pasal 4 dan Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945 berada pada Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara. Penempatan dan rumusan masing-masing pasal menunjukkan bahwa baik peraturan pemerintah maupun peraturan presiden merupakan ranah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menerbitkannya. UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan pengaturan yang lebih detail mengenai materi muatan yang harus diatur oleh presiden melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Petunjuk mengenai perbedaan antara peraturan pemerintah dengan peraturan presiden dapat ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 15/2019), khususnya Pasal 1 angka 5 dan angka 6 UU 15/2019, serta Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 31 UU 12/2011 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: 236 Pasal 1 angka 5 UU 15/2019 Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pasal 1 angka 6 UU 15/2019 Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 12 UU 12/2011 Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pasal 13 UU 12/2011 Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Pasal 31 UU 12/2011 Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden. Pengaturan dalam UU 12/2011 dan UU 15/2019 tersebut menunjukkan bahwa secara teknis pembentukan, sebenarnya Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden merupakan kewenangan Presiden untuk membentuknya yang perbedaan keduanya “hanya” terletak pada hierarki peraturan perundang- undangan di mana peraturan pemerintah berada/diletakkan satu tingkat lebih tinggi dibandingkan peraturan presiden. Namun, terlepas dari pengaturan yang ada di dalam UU 12/2011 dan UU 15/2019, karena dalam perkara a quo Mahkamah tidak menggunakan undang- undang, in casu norma-norma dalam UU 12/2011 dan UU 15/2019 sebagai dasar pengujian untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007, Mahkamah menilai baik peraturan pemerintah maupun peraturan presiden 237 keduanya memiliki dasar konstitusionalitas untuk dipilih sebagai peraturan pelaksana undang-undang. Adapun pilihan demikian menurut Mahkamah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. [3.14.2] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan apabila pengaturan penetapan status dan tingkatan bencana tetap diserahkan pada peraturan presiden hal demikian akan berpotensi melanggengkan konflik kepentingan, subjektivitas politik, dan penyalahgunaan diskresi. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih jauh karena para Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa kaitan antara peraturan presiden sebagai bentuk produk hukum dengan konflik kepentingan, subjektivitas politik, dan penyalahgunaan diskresi. Merujuk pada pengaturan dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan selama ini, sebagaimana telah pula dipertimbangkan di atas, Mahkamah menilai pembentukan kedua produk hukum tersebut dilakukan melalui proses pelibatan kementerian/lembaga yang pada dasarnya sama mekanismenya, namun dari sisi waktu secara teknis pembentukan peraturan presiden justru lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan peraturan pemerintah. Dengan demikian, tindakan pembentuk Undang-Undang yang memilih peraturan presiden sebagai produk hukum untuk mengatur lebih lanjut mekanisme penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat (3) juncto Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang pada pokoknya memohon agar frasa “Peraturan Presiden” dalam Pasal 7 ayat (3) UU 24/2007 diganti dengan frasa “Peraturan Pemerintah” adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa persoalan berikut yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 84 UU 24/2007. Terkait dengan norma Pasal 84 UU a quo Mahkamah harus menjawab permasalahan yang pada pokoknya adalah apakah pembentukan peraturan pelaksana, in casu Peraturan Pemerintah, yang melewati tenggang waktu sebagaimana diamanatkan Pasal 84 UU 24/2007 secara serta merta membuat Pasal 84 UU 24/2007 menjadi inkonstitusional. 238 Berkenaan dengan hal demikian, norma Pasal 84 UU 24/2007 selengkapnya menyatakan, “Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang- undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini”. Dalam hal ini, UU 24/2007 diundangkan pada tanggal 26 April 2007, dan para Pemohon mendalilkan penerbitan peraturan pemerintah pelaksana UU 24/2007 melebihi tenggat 6 (enam) bulan sejak UU 24/2007 diundangkan. Setelah Mahkamah mencermati peraturan pemerintah yang diterbitkan presiden/pemerintah, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa baik PP 21/2008, PP 22/2008, maupun PP 23/2008 ketiganya diterbitkan/diundangkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Februari 2008. Artinya, apabila menghitung waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan UU 24/2007 maka PP dimaksud secara yuridis sudah harus terbit sebelum tanggal 26 Oktober 2007, sementara faktanya PP tersebut terbit pada tanggal 28 Februari 2008. Walaupun menemukan fakta hukum demikian, dengan mendasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah harus menahan diri untuk tidak menilai konstitusionalitas norma Pasal 84 UU 24/2007 “hanya” berdasarkan fakta hukum bahwa peraturan pelaksana yang diamanatkan norma Pasal 84 UU 24/2007 terlambat diterbitkan. Tegasnya, menurut Mahkamah pengujian undang-undang terhadap UUD adalah menilai apakah suatu norma undang-undang bersesuaian atau tidak dengan UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian dan bukan pengujian mengenai implementasi atau penerapan norma UU dimaksud. Suatu norma undang-undang yang tidak dilaksanakan, atau pelaksanaannya salah, belum tentu norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebaliknya tanpa perlu menilai apakah telah dilaksanakan atau belum, suatu norma undang-undang dapat saja dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, ihwal yang dipersoalkan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 84 UU 24/2007 bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma namun persoalan implementasi norma yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 84 UU 24/2007 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 239 [3.16] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, seperti yang didalilkan para Pemohon. Namun, oleh karena putusan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, maka dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkenaan dengan pengujian norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 84 UU 24/2007, norma-norma tersebut telah ternyata memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo sepanjang norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 84 UU 24/2007 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 240 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator: i) jumlah korban; ii) kerugian harta benda; iii) kerusakan prasarana dan sarana; iv) cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan/atau v) dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Dalam hal menetapkan status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada pemenuhan sekurang- kurangnya 3 (tiga) indikator dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi.”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 16.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai 241 Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo