26/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Rianjani Pajar Salusih Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Cluster Pandawa 2, Blok A 3, Bendungan Kidul, RT 32/RW 14, Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Muhammad Amyusril Baramirdin Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Wijoyo Mulyo, Perum Pesona Glagah Mas, Blok B.13 RT 001, Tamanan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Devina Futriyani Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kedungdawas, RT 001/RW 002, Candiareng, Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Bernita Matondang Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kemang Swatama, GG. Toni Nomor 82, RT 005/RW 005, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon IV; 2 Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 dan 27 Januari 2026 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Panji Sekar Ayu Bawono, yang kesemuanya adalah tim pada pada kantor hukum Leo & Partners, berkedudukan di Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman, Kav. 22 – 24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 24/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 26/PUU- XXIV/2026 pada tanggal 14 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 3 militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: 4 “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Pasal 263 dan Pasal 264 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang diuji terhadap Pasal 28 D ayat (1) Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3 sd Bukti P-6) dan berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Terbuka (Bukti P-7 sd Bukti P-10), sehingga memenuhi syarat sebagai pemohon perseorangan warga negara Indonesia. 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu : 5 a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 4. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. b) Pasal 28 E ayat (2) UUD NRI 1945 : “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. c) Pasal 28 E ayat (3). UUD NRI 1945 : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842] sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153] sebagai berikut : 6 263: “Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” 264: “Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti berlebih- lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III” 6. Bahwa PEMOHON I s.d PEMOHON III adalah mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum (vide P-7 s.d P-9) yang sedang menempuh pendidikan tinggi dengan orientasi profesional untuk menjadi sarjana hukum dan penegak hukum di masa yang akan datang, baik sebagai advokat, jaksa, hakim, maupun profesi hukum lainnya. Dalam proses pendidikan tersebut, PEMOHON I s.d PEMOHON III secara inheren dituntut untuk melakukan analisis kritis terhadap norma hukum, menyusun argumentasi, membahas rancangan peraturan perundang-undangan, serta berpartisipasi dalam diskursus akademik yang terbuka dan rasional. 7. Bahwa dalam praktik akademik, PEMOHON I s.d PEMOHON III secara rutin menyusun tugas makalah, opini hukum, legal opinion, serta mempresentasikan analisis terhadap norma yang masih berlaku maupun yang sedang dalam tahap perubahan. Aktivitas tersebut seringkali melibatkan pembahasan draft regulasi, dinamika legislasi, serta evaluasi terhadap rumusan norma pidana yang masih bersifat terbuka dan berkembang. 8. Bahwa keberlakuan frasa “berita yang tidak pasti”, “berlebih-lebihan”, dan “tidak lengkap” dalam Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas objektif antara analisis akademik yang bersifat sementara (tentative), interpretatif, dan terbuka terhadap koreksi, dengan informasi yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Dalam konteks pendidikan hukum, penggunaan hipotesis, argumentasi alternatif, serta kritik tajam terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari metode ilmiah yang sah. Namun, tanpa parameter normatif yang jelas, aktivitas akademik tersebut 7 berpotensi ditafsirkan secara luas sebagai penyebaran informasi yang tidak memenuhi standar tertentu. 9. Bahwa frasa “padahal diketahuinya” dan “sedangkan diketahuinya” juga tidak memberikan kejelasan mengenai standar kesalahan (mens rea) yang harus dibuktikan. Ketidakjelasan ini berdampak pada proses pembelajaran hukum pidana yang sedang dijalani PEMOHON I s.d PEMOHON III, karena norma tersebut tidak membedakan secara tegas antara pengetahuan aktual, kesengajaan sebagai maksud, kesadaran kemungkinan, maupun kelalaian. Sebagai mahasiswa hukum yang sedang membentuk pemahaman tentang asas “geen straf zonder schuld”, PEMOHON I s.d PEMOHON III memiliki kepentingan konstitusional atas sistem hukum pidana yang dirumuskan secara jelas dan konsisten dengan prinsip pertanggungjawaban pidana modern. 10. Bahwa frasa “mengakibatkan kerusuhan” juga tidak memberikan batasan mengenai standar hubungan sebab–akibat yang harus dibuktikan antara pernyataan dan terjadinya peristiwa kolektif. Dalam proses pembelajaran hukum pidana, PEMOHON I s.d PEMOHON III mempelajari teori kausalitas yang menuntut adanya hubungan sebab yang langsung, memadai, dan dapat diprediksi. Ketiadaan parameter tersebut dalam norma a quo berpotensi menciptakan perluasan pertanggungjawaban pidana yang tidak proporsional, sehingga berdampak pada kualitas dan kepastian sistem hukum yang kelak akan mereka jalankan sebagai penegak hukum. 11. Bahwa Bahwa sebagai mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum, PEMOHON I s.d PEMOHON III secara rutin terlibat dalam penyusunan makalah, presentasi kelas, diskusi ilmiah, serta simulasi argumentasi hukum yang menuntut penyampaian analisis kritis terhadap norma pidana dan kebijakan publik. Setelah berlakunya Pasal 263 dan Pasal 264, PEMOHON I s.d PEMOHON III secara nyata menyesuaikan pola penyampaian analisis akademiknya dengan cara: a. Membatasi kedalaman dan ketajaman kritik terhadap kebijakan publik dalam forum kelas; b. Menghindari penyampaian argumentasi alternatif yang masih bersifat tentatif atau berbasis draf regulasi yang belum final; 8 c. Menyederhanakan atau melunakkan konstruksi analisis hukum agar tidak ditafsirkan sebagai informasi yang “tidak pasti”, “tidak lengkap”, atau “berlebih-lebihan”. 12. Bahwa penyesuaian tersebut bukan merupakan dinamika metodologis akademik yang lazim, melainkan lahir dari ketidakjelasan parameter dalam norma pidana a quo yang tidak memberikan batas objektif mengenai standar kesalahan maupun batas kausalitas akibat. Dalam konteks pendidikan hukum yang menuntut kebebasan berpikir kritis dan eksplorasi argumentatif, kondisi tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON I s.d PEMOHON III karena: a. Terjadi pembatasan aktual dalam kebebasan menyampaikan analisis hukum secara terbuka dan komprehensif; b. Muncul ketidakpastian mengenai batas antara analisis akademik yang sah dengan perbuatan yang berpotensi dipidana; c. Tereduksinya ruang pembentukan kompetensi profesional yang mensyaratkan keberanian menguji, mengkritik, dan membedah norma hukum secara mendalam. Bahwa oleh karena itu, keberlakuan frasa “padahal diketahuinya”, “sedangkan diketahuinya”, “berita yang tidak pasti”, “berlebih-lebihan”, “tidak lengkap”, dan “mengakibatkan kerusuhan” secara langsung mengganggu kepastian hukum yang adil serta membatasi kebebasan menyatakan pikiran dalam proses pendidikan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. 13. Bahwa PEMOHON IV adalah mahasiswa hukum sekaligus pengurus Forum Studi Ilmu Hukum (vide P-11) yang secara aktif mengelola diskusi, menyusun materi kajian, membagikan dokumen hukum, serta menjadi narasumber dalam forum akademik dan diskursus publik (vide P-12). Dalam praktiknya, PEMOHON IV tidak hanya menyampaikan pendapat dalam forum internal, tetapi juga sering diundang sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi yang disiarkan melalui platform digital, termasuk media sosial dan kanal daring yang dapat diakses publik secara luas. 14. Bahwa dalam kapasitas sebagai mahasiswa, setiap pernyataan PEMOHON IV yang disampaikan secara terbuka berpotensi tersebar luas dan berada di 9 luar kendali langsungnya, baik melalui pengutipan ulang, pemotongan konteks, maupun penyebaran ulang oleh pihak lain. Kondisi ini memperbesar risiko atribusi terhadap PEMOHON IV apabila kemudian timbul reaksi sosial yang ditafsirkan sebagai “kerusuhan”, meskipun tidak terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara pernyataannya dan peristiwa tersebut. 15. Bahwa pada saat terdapat permintaan dari anggota forum untuk mempublikasikan perkembangan RUU KUHAP (vide P-13), PEMOHON IV membagikan draft yang tersedia dan beredar secara publik pada waktu itu. Namun, karena terdapat lebih dari satu versi draft dengan perbedaan substansi, PEMOHON IV berada dalam situasi dimana setiap penyampaian informasi yang belum final tersebut secara objektif dapat dikualifikasikan sebagai “tidak pasti” atau “tidak lengkap” menurut norma a quo, meskipun informasi tersebut disampaikan dalam konteks akademik dan berdasarkan sumber terbuka. 16. Bahwa dalam pengelolaan forum dan kegiatan diskusi publik, PEMOHON IV secara rutin membagikan draft regulasi, ringkasan pembahasan, serta analisis awal (preliminary analysis) terhadap rancangan undang-undang yang masih berada dalam tahap pembahasan. Namun, karena frasa “berita yang tidak pasti”, “tidak lengkap”, dan “berlebih-lebihan” tidak memiliki parameter objektif, setiap penyampaian informasi yang bersifat sementara atau berkembang dapat secara luas ditafsirkan sebagai perbuatan pidana. 17. Bahwa bukti percakapan forum sebagaimana dilampirkan menunjukkan secara konkret adanya respons spontan anggota yang menyatakan “semua bisa kena”, “kembali di era Orde Baru”, serta kekhawatiran bahwa aktivis atau pembuat meme dapat dipidana (vide P-14). Pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan persepsi rasional atas ketidakjelasan norma a quo dan telah menciptakan suasana diskusi yang defensif dan penuh kehati-hatian. Bahwa kondisi demikian bukan sekadar opini atau kekhawatiran subjektif, melainkan merupakan indikator nyata terjadinya efek pembungkaman (chilling effect) dalam ruang akademik yang dikelola PEMOHON IV. Dengan munculnya persepsi risiko pidana tersebut, PEMOHON IV sebagai pengelola forum terdorong untuk membatasi tema diskusi, memperhalus kritik, serta menahan publikasi materi yang sebelumnya dapat disampaikan secara terbuka. Hal ini menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang aktual dan memiliki 10 hubungan sebab–akibat langsung dengan keberlakuan norma Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 18. Bahwa frasa “padahal diketahuinya” dan “sedangkan diketahuinya” juga tidak memberikan batasan jelas mengenai standar pengetahuan yang harus dibuktikan. Akibatnya, apabila terdapat informasi yang kemudian dianggap keliru atau belum final, PEMOHON IV berisiko ditafsirkan seolah-olah “mengetahui” ketidakpastian tersebut, tanpa kejelasan apakah yang dimaksud adalah pengetahuan aktual atau sekadar dugaan normatif. 19. Bahwa frasa “mengakibatkan kerusuhan” tidak memberikan batasan kausalitas yang tegas mengenai hubungan langsung dan dapat diprediksi antara pernyataan seseorang dan terjadinya peristiwa kolektif. Dalam konteks penyiaran digital yang melibatkan banyak faktor seperti algoritma platform, penyebaran ulang oleh pihak ketiga, serta dinamika sosial yang kompleks atribusi tunggal kepada narasumber atas akibat kolektif tanpa standar kausalitas yang jelas merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban yang tidak proporsional. 20. Bahwa akibat keberlakuan frasa-frasa tersebut, PEMOHON IV secara nyata mengalami pembatasan aktual dalam menjalankan fungsi akademik dan peran publiknya sebagai narasumber digital, antara lain dengan: a. Mengurangi intensitas penyampaian kritik terhadap kebijakan publik; b. Menahan diri untuk tidak membahas draft regulasi yang belum disahkan; c. Menambahkan disclaimer berulang kali sebelum menyampaikan analisis (bukti P-15); d. Menghindari topik-topik yang berpotensi ditafsirkan sensitif dalam siaran digital. 21. Bahwa perubahan perilaku komunikasi tersebut merupakan bentuk self- censorship yang lahir dari ketidakjelasan norma pidana a quo, bukan semata- mata pertimbangan akademik biasa. Dengan demikian, kerugian yang dialami PEMOHON IV bersifat: 11 a. Aktual, karena telah terjadi pembatasan nyata dalam ekspresi dan partisipasi publik melalui forum dan siaran digital; b. Spesifik dan personal, karena risiko hukum secara langsung melekat pada kapasitas Pemohon IV sebagai pengurus forum dan narasumber yang disiarkan ke publik; c. Memiliki hubungan sebab–akibat langsung, karena pembatasan tersebut timbul akibat ketidakjelasan frasa “padahal diketahuinya”, “sedangkan diketahuinya”, “berita yang tidak pasti”, “berlebih-lebihan”, “tidak lengkap”, dan “mengakibatkan kerusuhan”. Bahwa dengan demikian, norma a quo telah membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat, serta hak atas kepastian hukum yang adil bagi PEMOHON IV sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. 22. Bahwa Pasal 263 dan Pasal 264 berlaku langsung dan tidak memerlukan peraturan pelaksana. Norma tersebut berlaku terhadap setiap orang tanpa pengecualian, termasuk PARA PEMOHON yang secara aktif menyampaikan analisis hukum dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Ketidakjelasan parameter kesalahan, standar objektif informasi, serta batas kausalitas dalam norma a quo secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum dalam aktivitas akademik PARA PEMOHON. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab–akibat yang jelas antara keberlakuan norma dan pembatasan aktual yang dialami PARA PEMOHON. 23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, PARA PEMOHON secara nyata memiliki hubungan langsung dengan keberlakuan frasa “padahal diketahuinya”, “sedangkan diketahuinya”, “berita yang tidak pasti”, “berlebih- lebihan”, “tidak lengkap”, dan “mengakibatkan kerusuhan” dalam Pasal 263 dan Pasal 264, karena norma tersebut telah dan berpotensi secara rasional membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir kritis, serta partisipasi akademik dan publik PARA PEMOHON sebagai mahasiswa ilmu hukum dan pengelola forum diskusi yang aktif di ruang digital. Ketidakjelasan standar kesalahan, parameter objektif informasi, serta batas kausalitas dalam norma a quo menimbulkan pembatasan aktual dan resiko pertanggungjawaban yang tidak terukur, sehingga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON atas kepastian hukum yang adil serta 12 kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, terdapat alasan konstitusional yang cukup dan relevan bagi Mahkamah untuk menguji Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna menjamin tegaknya prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional PARA PEMOHON. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Norma Mengandung Ketidakjelasan Unsur Kesalahan (Mens Rea) dan bertentangan dengan prinsip Pertanggungjawaban Pidana Modern. 1. Bahwa Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menggunakan frasa “padahal diketahuinya” dan “sedangkan diketahuinya” sebagai rumusan unsur kesalahan (mens rea) dalam delik penyiaran berita. Secara doktrinal, unsur kesalahan (schuld/mens rea) merupakan syarat esensial pertanggungjawaban pidana, yang harus dirumuskan secara tegas, jelas, dan terukur, karena menyangkut dapat dipidananya orang (strafbaarheid van de persoon), bukan semata-mata dapat dipidananya perbuatan (strafbaarheid van het feit). 2. Bahwa frasa “diketahuinya” dalam kedua pasal tersebut tidak menjelaskan secara normatif: a. Apakah yang dimaksud adalah pengetahuan aktual (actual knowledge); b. Apakah merupakan kesengajaan sebagai maksud (dolus directus); c. Apakah mencakup kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis); d. Apakah mencakup bentuk kesadaran kepastian; e. Ataukah bahkan diperluas hingga kelalaian berat (culpa lata); f. Atau mencakup bentuk pengabaian sadar terhadap kebenaran (reckless disregard). 3. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, kesalahan memiliki unsur: 13 a. Adanya kemampuan bertanggung jawab; b. Adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya (dolus atau culpa); c. Tidak adanya alasan pemaaf. 4. Bahwa unsur hubungan batin tersebut merupakan persoalan psikologis dan normatif yang tidak boleh dirumuskan secara samar, karena kesalahan adalah fondasi legitimasi pemidanaan dalam sistem schuldstrafrecht. Bahwa doktrin mens rea secara hierarkis mengenal tingkat kesalahan yang berbeda- beda, antara lain: a. Bertindak dengan sengaja (intentional/dolus directus) pelaku menghendaki perbuatan dan akibatnya; b. Bertindak dengan sadar (knowledge/dolus dengan kesadaran kepastian) pelaku mengetahui akibat pasti atau sangat mungkin terjadi; c. Bertindak sembrono (reckless/dolus eventualis) pelaku sadar akan resiko besar dan tetap melanjutkan perbuatan; d. Bertindak lalai (negligent/culpa) pelaku gagal memenuhi standar kehati-hatian yang wajar. Bahwa perbedaan hierarkis tersebut dalam teori hukum pidana berdampak langsung pada berat-ringannya pertanggungjawaban dan ancaman pidana. 5. Bahwa dengan hanya menggunakan frasa “diketahuinya” tanpa penjelasan mengenai derajat kesengajaan yang dimaksud, norma a quo: a. Tidak membedakan antara kesengajaan sebagai maksud dan kesadaran kemungkinan; b. Tidak memisahkan antara pengetahuan aktual dan pengabaian ceroboh; c. Tidak memberikan batas tegas antara dolus dan culpa. 6. Bahwa dalam praktik peradilan modern, standar “knowledge” atau “knowingly” ditafsirkan secara presisi. Sebagai perbandingan, dalam hukum federal Amerika Serikat (misalnya 18 USC § 1001), istilah “knowingly and willfully” tidak ditafsirkan secara bebas, melainkan: a. Harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui kepalsuan pernyataan tersebut; b. Tidak cukup hanya menunjukkan kelalaian; c. Tidak cukup hanya menunjukkan kemungkinan akibat; 14 d. Harus ada bukti bahwa pernyataan dibuat secara sukarela dan dengan kesadaran akan kepalsuannya. Dalam perkara United States v. Lange ditegaskan bahwa “knowingly” berarti bertindak dengan pengetahuan atas fakta, bukan karena kesalahan atau kecelakaan. Dalam United States v. Evans, pengabaian ceroboh terhadap kebenaran hanya dapat dianggap memenuhi unsur pengetahuan apabila terdapat bukti adanya kesadaran dan upaya sadar untuk menghindari mengetahui kebenaran (conscious avoidance doctrine). 7. Bahwa dengan demikian, bahkan dalam sistem common law, standar “pengetahuan” tidak ditafsirkan secara elastis tanpa batas. Bahwa berbeda dengan praktik tersebut, norma Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak memberikan: a. Definisi mengenai “diketahuinya”; b. Parameter pembuktian; c. Penjelasan apakah mencakup kesengajaan formal atau material; d. Batas antara kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Bahwa ketiadaan parameter objektif tersebut menjadikan pembuktian unsur kesalahan bergantung sepenuhnya pada tafsir subjektif aparat penegak hukum. Bahwa hal tersebut berpotensi: a. Menggeser beban pembuktian kepada terdakwa; b. Menimbulkan interpretasi luas yang mencakup pengabaian ringan; c. Membuka ruang kriminalisasi berbasis persepsi. 8. Bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas menuntut: a. Lex certa (rumusan harus jelas); b. Lex stricta (tidak boleh ditafsirkan analogis merugikan terdakwa); c. Nullum crimen sine lege certa (tidak ada pidana tanpa rumusan yang pasti). Bahwa unsur kesalahan merupakan elemen inti delik, sehingga ketidakjelasan dalam mens rea sama artinya dengan ketidakjelasan tindak pidana itu sendiri. Bahwa asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf 15 zonder schuld) mensyaratkan pembuktian kesalahan secara tegas dan spesifik, bukan berdasarkan konstruksi interpretatif yang elastis. 9. Bahwa dalam konteks Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketidakjelasan unsur “diketahuinya” menjadi semakin problematik karena dikaitkan dengan akibat “mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat”, yang merupakan akibat kolektif dan kompleks secara kausalitas. Bahwa tanpa pembatasan tingkat kesengajaan yang tegas, seseorang dapat dipidana: a. Meskipun hanya membayangkan kemungkinan; b. Meskipun hanya gagal memverifikasi informasi; c. Meskipun tidak memiliki maksud menimbulkan akibat. Bahwa norma demikian berpotensi menyamakan: a. Kesengajaan sebagai maksud, b. Dengan kesadaran kemungkinan, c. Dengan pengabaian risiko, d. Bahkan dengan kelalaian. Bahwa pencampuran kategori kesalahan tersebut bertentangan dengan sistematika hukum pidana yang membedakan secara tegas antara dolus dan culpa. 10. Bahwa akibatnya, norma a quo tidak memenuhi standar kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa oleh karena itu, frasa “padahal diketahuinya” dalam Pasal 263 dan “sedangkan diketahuinya” dalam Pasal 264 mengandung ketidakjelasan konstitusional karena tidak memberikan batasan yang tegas mengenai standar mens rea yang harus dibuktikan sebelum seseorang dapat dipidana. 11. Bahwa dalam pengujian norma pidana, Mahkamah secara konsisten menilai tiga aspek utama: a. kejelasan rumusan delik; b. kepastian unsur kesalahan; c. keterukuran hubungan kausal akibat. Bahwa frasa “padahal diketahuinya” dan “sedangkan diketahuinya” gagal memenuhi ketiga aspek tersebut karena tidak memberikan parameter normatif 16 mengenai derajat kesengajaan yang harus dibuktikan, sehingga membuka ruang tafsir elastis yang bertentangan dengan asas legalitas. B. NORMA Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana MENGANDUNG MULTITAFSIR YANG BERSIFAT “PASAL KARET” DAN BERTENTANGAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL 12. Bahwa frasa “berita yang tidak pasti”, “berlebih-lebihan”, dan “tidak lengkap” dalam Pasal 264, serta konstruksi serupa dalam Pasal 263, secara substansial memiliki karakter normatif yang identik dengan frasa dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Bahwa Mahkamah dalam putusan a quo secara tegas menyatakan bahwa frasa: a. “berita atau pemberitahuan bohong”, b. “kabar yang tidak pasti”, c. “kabar yang berkelebihan”, mengandung ambiguitas karena tidak memiliki ukuran atau parameter objektif mengenai kebenaran maupun gradasi dampak sosialnya, sehingga berpotensi menjadi “pasal karet” yang menciptakan ketidakpastian hukum. 13. Bahwa secara doktrinal, norma yang kabur (vague norm) dalam hukum pidana bertentangan dengan asas: a. Lex scripta (tertulis secara jelas), b. Lex certa (dirumuskan secara tegas dan tidak multitafsir), c. Lex stricta (tidak boleh diperluas melalui analogi). Bahwa Mahkamah telah menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak memiliki parameter yang jelas berpotensi membungkam partisipasi publik dan mengancam kebebasan demokratis sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dengan diadopsinya kembali frasa-frasa yang secara substansi sama dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka persoalan konstitusional yang telah diputus Mahkamah justru direplikasi dalam rezim hukum pidana yang baru. 17 14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah menyatakan frasa dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang mengandung rumusan “kabar bohong”, “kabar yang tidak pasti”, dan “kabar yang berkelebihan” bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi asas lex certa dan membuka ruang kriminalisasi yang luas. Bahwa dengan diadopsinya kembali frasa yang secara substansi identik dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, pembentuk undang-undang pada hakikatnya menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. 15. Bahwa tindakan legislatif demikian berpotensi mencederai prinsip supremasi konstitusi dan mengabaikan kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Dalam negara hukum, pembentuk undang-undang tidak diperkenankan mereplikasi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tanpa melakukan perbaikan mendasar terhadap cacat konstitusional yang telah diidentifikasi Mahkamah. 16. Bahwa frasa “berita yang tidak pasti” tidak memiliki definisi normatif dalam batang tubuh undang-undang maupun penjelasannya. Bahwa tidak terdapat ambang batas probabilitas yang dapat dijadikan ukuran objektif untuk menentukan kapan suatu berita dianggap “tidak pasti”, apakah: a. ketika probabilitas kebenarannya di bawah 50%, b. ketika belum diverifikasi dua sumber, c. atau ketika masih dalam tahap investigasi awal. 17. Bahwa dalam praktik jurnalistik investigatif, penelitian akademik, maupun diskursus publik, informasi yang bersifat sementara, berkembang, atau dalam tahap verifikasi merupakan bagian inheren dari proses pencarian kebenaran, ketidakpastian epistemik (epistemic uncertainty) merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika ilmu pengetahuan dan demokrasi deliberatif. Bahwa tanpa standar objektif, setiap laporan awal, draf kebijakan, data preliminary, atau pembaruan informasi dapat dikualifikasikan sebagai “berita yang tidak pasti” dan berpotensi dipidana. Kondisi tersebut menimbulkan overbreadth (cakupan berlebihan) yang melampaui tujuan perlindungan ketertiban umum dan justru menciptakan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi. 18 18. Bahwa istilah “berlebih-lebihan” merupakan kategori retoris dan sosiologis, bukan kategori hukum pidana yang rigid. Penilaian terhadap apakah suatu pernyataan “berlebihan” sangat bergantung pada perspektif subjektif, latar belakang sosial, budaya, agama, dan politik dari penafsirnya. 19. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah menyatakan bahwa ketidakjelasan parameter “kabar yang berkelebihan” menciptakan ruang subjektivitas aparat dan membuka peluang kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari partisipasi demokratis. Dengan demikian, frasa “berlebih-lebihan” secara inheren gagal memenuhi asas lex certa karena tidak memberikan panduan perilaku yang jelas kepada warga negara. 20. Bahwa norma a quo tidak memberikan daftar komponen wajib atau kriteria minimal mengenai kapan suatu informasi dianggap “lengkap”. Bahwa dalam praktik akademik dan penelitian ilmiah, penggunaan: a. ringkasan (abstract), b. working paper, c. preliminary findings, d. atau draf kebijakan, merupakan praktik lazim yang secara metodologis sah. Bahwa norma tidak membedakan antara: a. informasi yang sengaja dimanipulasi dengan tujuan menyesatkan, b. dengan informasi yang memang masih berkembang dan belum final. Bahwa ketiadaan pembedaan tersebut menyebabkan ruang diskursus ilmiah dan partisipasi publik berada dalam ancaman ketidakpastian hukum. 21. Bahwa General Comment No. 34 atas Pasal 19 ICCPR menegaskan bahwa setiap pembatasan ekspresi harus memenuhi tiga syarat kumulatif: a. Legality – dirumuskan dengan presisi (lex certa), b. Legitimacy – memiliki tujuan yang sah, c. Necessity and Proportionality benar-benar diperlukan dan proporsional. 22. Bahwa frasa “tidak pasti”, “berlebih-lebihan”, dan “tidak lengkap” secara telak gagal memenuhi uji Legality karena tidak dirumuskan secara presisi dan tidak memberikan pedoman perilaku yang dapat diprediksi, norma yang tidak presisi bertentangan dengan prinsip Siracusa yang mensyaratkan bahwa 19 pembatasan hak harus jelas, tidak ambigu, dan tidak membuka ruang kesewenang-wenangan. Bahwa secara semantik, pernyataan dapat dibedakan menjadi: a. Fact-based statements, yaitu pernyataan faktual yang dapat diverifikasi secara objektif; b. Value judgments, yaitu penilaian nilai yang bersifat subjektif. Bahwa frasa “berlebih-lebihan” dan “tidak lengkap” lebih dekat dengan kategori value judgment daripada fakta objektif. Bahwa mengkriminalisasi value judgment merupakan pelanggaran prinsip hukum pidana, karena tidak terdapat alat ukur standar yang dapat digunakan hakim selain interpretasi subjektif, hukum pidana tidak boleh menggantungkan pertanggungjawaban pidana pada selera interpretatif atau persepsi moral aparat. 23. Bahwa tabe dibawah ini menunjukkan secara konkret bahwa norma a quo tidak menyediakan parameter yuridis yang terukur. Frasa Standar Objektif yang Seharusnya Ada Ketiadaan Standar (Problem Normatif) Potensi Penyalahgunaan “Tidak Pasti” Ambang batas probabilitas (probability threshold); parameter verifikasi faktual; kriteria pembeda antara fakta, opini, dan hipotesis Tidak ada definisi normatif mengenai derajat ketidakpastian; tidak ditentukan apakah yang dimaksud adalah ketidakbenaran faktual, ketidaklengkapan data, atau informasi yang masih berkembang Berpotensi menjerat jurnalisme investigasi, laporan awal (breaking news), serta diskursus akademik yang bersifat tentative “Berlebi h- lebihan” Ukuran kuantitatif/ kualitatif intensitas; standar linguistik objektif; pembeda antara hiperbola, metafora, satire, dan disinformasi Tidak ada parameter mengenai frekuensi, kadar intensitas, atau batas ekspresif yang dianggap “berlebihan” Berpotensi menjerat aktivis, kritik sosial, satire politik, dan ekspresi metaforis 20 Frasa Standar Objektif yang Seharusnya Ada Ketiadaan Standar (Problem Normatif) Potensi Penyalahgunaan “Tidak Lengkap ” Daftar elemen minimum informasi (minimum required elements); standar kelengkapan berbasis jenis informasi; konteks publikasi Tidak ditentukan komponen apa yang wajib ada agar suatu informasi dianggap “lengkap”; tidak dibedakan antara laporan awal dan laporan komprehensif Berpotensi menjerat akademisi, peneliti, serta laporan berbasis data awal atau temuan sementara 1) Asas Kepastian Hukum (Lex Certa & Lex Stricta) Ketiga frasa tersebut tidak memenuhi standar perumusan norma pidana yang tegas dan terukur. Norma pidana mensyaratkan predictability dan foreseeability, sehingga subjek hukum dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang. 2) Vagueness Doctrine Frasa-frasa tersebut mengandung open texture yang terlalu luas sehingga membuka ruang arbitrary enforcement oleh aparat penegak hukum. 3) Chilling Effect terhadap Kebebasan Berekspresi Ketidakjelasan norma berpotensi menciptakan efek gentar (chilling effect), khususnya terhadap: a. Aktivisme sosial, b. Kebebasan akademik. 24. Bahwa John Stuart Mill dalam On Liberty (1859) menegaskan bahwa tidak ada individu atau otoritas yang memiliki monopoli atas kebenaran. Bahwa Mill menyatakan bahwa kebenaran hanya dapat ditemukan melalui persaingan bebas ide (free competition of ideas), karena: a. gagasan yang tidak diuji akan menjadi dogma, b. kebenaran parsial membutuhkan koreksi melalui dialog, c. dan masyarakat demokratis bergantung pada arus ide yang bebas. 25. Bahwa analogi “marketplace of ideas” kemudian menjadi fondasi yurisprudensi kebebasan berekspresi modern, termasuk dalam doktrin 21 Amandemen Pertama di Amerika Serikat. Bahwa membatasi ekspresi hanya pada pernyataan yang dianggap “benar”, “tidak berlebihan”, dan “lengkap” menurut standar yang tidak jelas, justru bertentangan dengan logika demokrasi deliberatif, dalam masyarakat demokratis, diskursus, perdebatan, bahkan kesalahan faktual yang tidak disengaja merupakan bagian dari proses koreksi kolektif menuju kebenaran. 26. Bahwa PARA PEMOHON sebagai mahasiswa hukum dan bagian dari komunitas akademik secara aktif: a. menyebarkan analisis hukum, b. mengkritisi kebijakan publik, c. mempublikasikan kajian normatif dan draft akademik, d. serta terlibat dalam diskursus publik digital. Bahwa dengan berlakunya norma yang multitafsir tersebut, PARA PEMOHON mengalami: a. Ketidakpastian hukum dalam menentukan batas ekspresi yang sah; b. Pembatasan diri (self-censorship) karena khawatir tafsir subjektif aparat; c. Ancaman kriminalisasi atas analisis yang bersifat kritis atau preliminary; d. Hambatan aktual dalam menjalankan fungsi akademik sebagai bagian dari partisipasi publik. C. INKONSISTENSI STRUKTUR PERUMUSAN DELIK DAN KETIDAKPRESISIAN KONSTRUKSI BAHASA PIDANA 27. Bahwa rumusan Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menggunakan kata penghubung “padahal” dan “sedangkan” dalam membangun unsur kesalahan (mens rea), sehingga membentuk konstruksi kalimat yang secara linguistik bersifat retoris dan situasional, bukan normatif dan preskriptif sebagaimana dituntut dalam perumusan delik pidana. Bahwa dalam hukum pidana modern, setiap unsur delik wajib dirumuskan secara sistematis dan terstruktur, dengan pemisahan tegas antara: a. Unsur objektif (actus reus) – perbuatan yang dilarang; 22 b. Unsur subjektif (mens rea) – sikap batin atau kesalahan pelaku. 28. Bahwa penggunaan konjungsi “padahal” dan “sedangkan” dalam perumusan delik menunjukkan konstruksi bahasa yang tidak presisi secara dogmatik, karena tidak secara eksplisit menempatkan unsur kesalahan sebagai elemen normatif yang berdiri sendiri dan harus dibuktikan secara mandiri, struktur tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam pembuktian unsur kesalahan dan membuka ruang interpretasi yang tidak seragam dalam praktik peradilan. 29. Bahwa secara linguistik, kata “padahal” dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai konjungsi pertentangan yang menghubungkan dua klausa yang bersifat situasional atau kontradiktif. Bahwa secara gramatikal, “padahal” tidak berfungsi sebagai penanda kehendak (volitional marker), tidak pula sebagai penanda niat (intent marker), melainkan sebagai penghubung naratif antara dua keadaan. 30. Bahwa demikian pula kata “sedangkan” merupakan konjungsi koordinatif yang menunjukkan pertentangan atau perbandingan antar dua keadaan, bukan indikator normatif dari unsur kesalahan pidana. Bahwa dalam teks perundang-undangan pidana, unsur kesalahan secara tradisional dirumuskan dengan frasa yang bersifat tegas dan preskriptif, seperti: a. “dengan sengaja” (opzettelijk), b. “dengan maksud” (met het oogmerk), c. “dengan mengetahui” (wetende dat), d. atau “karena kealpaan” (door schuld). Bahwa frasa-frasa tersebut secara doktrinal diakui sebagai indikator eksplisit dari mens rea yang wajib dibuktikan secara ketat. 31. Bahwa penggunaan “padahal diketahuinya” atau “sedangkan diketahuinya” menjadikan unsur pengetahuan seolah-olah sebagai keterangan penyerta (accompanying information), bukan sebagai elemen inti delik (element of the crime) yang berdiri sendiri, secara struktur sintaksis, frasa tersebut menempatkan pengetahuan sebagai klausa tambahan, sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa unsur tersebut bukan elemen normatif utama, melainkan asumsi faktual yang mengikuti perbuatan, Bahwa konstruksi demikian tidak sejalan dengan prinsip lex certa dan lex stricta, karena tidak 23 memberikan struktur normatif yang tegas mengenai hubungan antara perbuatan dan kesalahan. 32. Bahwa Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memiliki akar historis dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda. Bahwa dalam teks asli Belanda digunakan kata “terwijl”, yang dalam konteks bahasa Belanda dapat merujuk pada keadaan yang menyertai (circumstantial clause), bukan semata-mata ekspresi retoris. 33. Bahwa penerjemahan “terwijl” menjadi “padahal” dalam konteks hukum Indonesia menciptakan ambiguitas semantik dan normatif, karena “padahal” dalam bahasa Indonesia lebih bernuansa naratif dan konfrontatif daripada normatif. Bahwa pergeseran makna tersebut berimplikasi pada dua kemungkinan problematik: a. Apakah “padahal diketahuinya” mengandung makna bahwa jaksa wajib membuktikan pengetahuan aktual (actual knowledge)? b. Ataukah secara tersirat norma tersebut menimbulkan beban implisit bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak mengetahui (pembalikan beban pembuktian terselubung)? Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam praktik pembuktian dan membuka ruang bagi interpretasi yang tidak konsisten. 34. Bahwa dalam hukum pidana, beban pembuktian unsur kesalahan sepenuhnya berada pada penuntut umum, dan tidak boleh terdapat struktur normatif yang berpotensi menimbulkan ambiguitas mengenai distribusi beban pembuktian tersebut, dengan demikian, struktur “padahal diketahuinya” tidak memenuhi standar lex stricta karena membuka kemungkinan perluasan makna melalui interpretasi analogis. 35. Bahwa ketidakpresisian konstruksi bahasa dalam rumusan delik tidak hanya merupakan persoalan teknis linguistik, melainkan persoalan konstitusional. Bahwa struktur normatif yang tidak tegas mengenai unsur kesalahan: a. berpotensi mengaburkan standar pembuktian, b. membuka ruang penafsiran subjektif aparat penegak hukum, c. dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi warga negara. 24 Bahwa dalam hukum pidana, norma harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat mengetahui secara jelas: a. perbuatan apa yang dilarang, b. sikap batin apa yang dilarang, c. serta bagaimana hubungan kausal antara keduanya. Bahwa penggunaan konjungsi retoris dalam rumusan delik pidana mengurangi presisi normatif dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. 36. Bahwa rumusan “padahal diketahuinya” dan “sedangkan diketahuinya” tidak hanya problematik secara linguistik, melainkan juga berdampak langsung terhadap konfigurasi beban pembuktian dalam proses peradilan pidana, dalam sistem hukum pidana modern berlaku prinsip presumption of innocence dan asas actori incumbit probatio, yang menegaskan bahwa seluruh unsur delik, termasuk unsur kesalahan, wajib dibuktikan oleh penuntut umum secara positif dan meyakinkan. Bahwa struktur kalimat yang menempatkan frasa “padahal diketahuinya” sebagai klausa lanjutan berpotensi menimbulkan pergeseran persepsi bahwa unsur pengetahuan adalah sesuatu yang “diasumsikan” melekat pada pelaku, sehingga terdakwa dipaksa untuk membantah asumsi tersebut. 37. Bahwa apabila dalam praktik pembuktian unsur “diketahuinya” diperlakukan sebagai keadaan yang dianggap ada kecuali dibantah, maka hal tersebut secara implisit menciptakan pembalikan beban pembuktian terselubung (covert reverse burden of proof). Bahwa pembalikan beban pembuktian dalam hukum pidana hanya dapat dibenarkan secara sangat terbatas dan harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, bukan melalui konstruksi bahasa yang ambigu, dengan demikian, ketidakpresisian redaksional tersebut berpotensi menggerus prinsip fundamental bahwa kesalahan harus dibuktikan, bukan diasumsikan. D. KETIDAKJELASAN KAUSALITAS “MENGAKIBATKAN KERUSUHAN” 38. Bahwa frasa “mengakibatkan kerusuhan” dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana diubah tidak memberikan batasan normatif mengenai 25 standar hubungan sebab-akibat antara perbuatan penyiaran informasi dan timbulnya kerusuhan. Bahwa sekalipun Penjelasan Pasal 190 ayat (2) KUHP No 1 Tahun 2023 mendefinisikan “kerusuhan” sebagai suatu kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang, penjelasan tersebut hanya mendefinisikan bentuk akibat (result), tetapi tidak menjelaskan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan dan akibat itu harus dibuktikan. Bahwa norma tidak menjelaskan secara tegas apakah yang dimaksud adalah: a. hubungan sebab langsung (direct causation), b. hubungan sebab yang memadai (adequate causation), c. atau cukup hubungan sebab tidak langsung yang bersifat kontribusi umum (indirect or contributory causation). Bahwa ketiadaan standar kausalitas tersebut menjadikan unsur “mengakibatkan kerusuhan” terbuka untuk ditafsirkan secara sangat luas, sehingga berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kesewenang-wenangan dalam praktik penegakan hukum. 39. Bahwa prinsip necessity mensyaratkan bahwa negara harus memilih cara yang paling ringan pembatasannya (least restrictive means) untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya: Apakah kriminalisasi informasi yang “tidak pasti” dan “tidak lengkap” adalah satu-satunya cara untuk mencegah kerusuhan? Jawabannya: tidak. Negara masih memiliki alternatif yang jauh lebih proporsional, antara lain: a. Penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan langsung (delik penghasutan, provokasi eksplisit). Klarifikasi dan counter-speech oleh pemerintah. Mekanisme koreksi pers dan hak jawab. Regulasi administratif terhadap platform digital. Pendidikan literasi informasi. Kriminalisasi dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun merupakan bentuk pembatasan paling keras (most restrictive measure) dalam sistem hukum. Karena tersedia instrumen lain yang lebih ringan, maka norma a quo gagal memenuhi unsur necessity. 40. Negara masih memiliki alternatif yang jauh lebih proporsional, antara lain: 26 a. Penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan langsung (delik penghasutan, provokasi eksplisit). b. Klarifikasi dan counter-speech oleh pemerintah. Mekanisme koreksi pers dan hak jawab. c. Regulasi administratif terhadap platform digital. d. Pendidikan literasi informasi. 41. Kriminalisasi dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun merupakan bentuk pembatasan paling keras (most restrictive measure) dalam sistem hukum. 42. Karena tersedia instrumen lain yang lebih ringan, maka norma a quo gagal memenuhi unsur necessity. 43. Bahwa dalam hukum pidana dikenal beberapa teori kausalitas yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari suatu akibat. Bahwa teori Conditio Sine Qua Non menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai sebab apabila tanpa perbuatan tersebut akibat tidak akan terjadi. Dalam teori ini, seluruh faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya akibat dapat dipandang sebagai sebab. Bahwa teori tersebut bersifat sangat luas, karena hampir setiap faktor dalam rantai peristiwa dapat dianggap sebagai penyebab. 44. Bahwa berbeda dengan itu, teori Adequat yang dikemukakan oleh Von Kries menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai sebab apabila menurut pengalaman umum (algemene levenservaring), perbuatan tersebut secara layak dan dapat diperkirakan memiliki kecenderungan menimbulkan akibat tersebut. Bahwa teori Adequat memberikan batas normatif yang lebih ketat karena menuntut adanya keterkaitan yang wajar dan dapat diprediksi antara perbuatan dan akibat. Bahwa norma Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak memberikan penegasan teori kausalitas mana yang digunakan. 45. Bahwa dalam ketiadaan batasan tersebut, terdapat risiko bahwa aparat penegak hukum menggunakan pendekatan Conditio Sine Qua Non yang 27 sangat luas, sehingga seseorang dapat dipidana atas kerusuhan yang sebenarnya dipicu oleh banyak faktor lain seperti: a. ketegangan sosial yang telah lama terakumulasi, b. provokasi pihak ketiga, c. atau kegagalan aparat dalam menjaga ketertiban. Bahwa apabila seseorang hanya mengunggah satu informasi, lalu kemudian terjadi kerusuhan yang melibatkan berbagai variabel sosial kompleks, maka atribusi sebab tunggal kepada penyiar awal tanpa pembatasan teori Adequat merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban yang tidak proporsional. 46. Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal konsep Novus Actus Interveniens, yaitu adanya tindakan baru yang memutus rantai sebab-akibat. Bahwa suatu perbuatan awal tidak lagi dapat dipandang sebagai penyebab hukum apabila terdapat faktor antara yang berdiri sendiri dan secara signifikan mengubah arah peristiwa. 47. Bahwa dalam konteks ruang digital modern, penyebaran informasi tidak berlangsung secara linear dan sederhana, melainkan melalui proses yang melibatkan berbagai faktor antara, antara lain: a. algoritma platform media sosial yang mengamplifikasi konten tertentu, b. penyebaran ulang oleh akun lain dengan narasi berbeda, c. manipulasi oleh bot atau jaringan terkoordinasi, d. serta respons aparat keamanan yang mungkin tidak proporsional. Bahwa faktor-faktor tersebut dapat secara signifikan memodifikasi konteks dan dampak informasi awal. Bahwa mengatribusikan secara tunggal terjadinya kerusuhan kepada penyiar pertama tanpa mempertimbangkan adanya intervening causes merupakan penyederhanaan yang tidak sesuai dengan kompleksitas realitas sosial digital. Bahwa norma yang tidak mengakui atau setidaknya tidak mengatur batasan terkait pemutusan rantai kausalitas membuka ruang bagi pertanggungjawaban yang terlalu luas dan tidak adil. 48. Bahwa penelitian dalam bidang sosiologi digital, termasuk studi-studi dari MIT Media Lab mengenai information cascades, menunjukkan bahwa penyebaran informasi di ruang digital bersifat kolektif dan eksponensial. Bahwa fenomena echo chambers menyebabkan individu menerima dan 28 menyebarkan informasi dalam komunitas yang sudah memiliki kecenderungan sikap tertentu, dalam fenomena cascades, suatu informasi dapat menjadi viral bukan semata-mata karena substansinya, melainkan karena efek psikologis dan sosial dari pengulangan serta legitimasi semu, kerusuhan sosial pada umumnya lahir dari akumulasi ketegangan yang telah ada sebelumnya (pre-existing social tension), sehingga informasi yang disebarkan seringkali hanya berfungsi sebagai pemantik (trigger), bukan penyebab tunggal (sole cause). Bahwa norma Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak membedakan antara: a. perbuatan yang secara aktif dan sengaja menggerakkan massa untuk bertindak, b. dengan perbuatan yang sekadar menjadi salah satu faktor kecil dalam jaringan penyebaran informasi yang luas. Bahwa tanpa parameter kontribusi kausal yang terukur, setiap penyiar informasi berpotensi diposisikan sebagai sebab hukum atas akibat kolektif yang kompleks. 49. Bahwa dalam perkembangan yurisprudensi internasional mengenai kebebasan berekspresi, dikenal standar incitement to imminent lawless action, sebagaimana dirumuskan dalam putusan Brandenburg v. Ohio di Amerika Serikat. Bahwa standar tersebut mensyaratkan dua hal utama: a. Ekspresi tersebut ditujukan untuk menimbulkan tindakan melanggar hukum; b. Ekspresi tersebut berkemungkinan besar dan segera (imminent) menimbulkan tindakan tersebut. Bahwa syarat imminence (kedekatan waktu dan situasi) merupakan filter kausalitas yang ketat untuk mencegah kriminalisasi ekspresi yang dampaknya bersifat spekulatif atau tidak langsung. Bahwa norma Pasal 263 dan 264 tidak mengenal syarat imminence tersebut, dengan demikian, seseorang dapat dipidana atas kerusuhan yang: a. terjadi lama setelah informasi disiarkan, b. terjadi di lokasi yang tidak berkaitan langsung, c. atau dipicu oleh dinamika lain yang berkembang secara mandiri. 29 Bahwa ketidakjelasan mengenai kedekatan temporal dan spasial antara perbuatan dan akibat tersebut menjadikan hubungan kausalitas menjadi sangat longgar dan berpotensi melampaui batas kewajaran. 50. Bahwa unsur “mengakibatkan kerusuhan” merupakan unsur akibat (result element) yang menentukan berat-ringannya pertanggungjawaban pidana. Bahwa dalam hukum pidana modern, unsur akibat harus dibuktikan melalui: a. hubungan sebab-akibat yang jelas, b. dapat diprediksi menurut pengalaman umum, c. serta tidak terputus oleh faktor antara yang independen. Bahwa ketiadaan parameter kausalitas dalam norma a quo menyebabkan: a. ketidakjelasan standar pembuktian, b. potensi perluasan pertanggungjawaban secara berlebihan, c. serta risiko penegakan hukum yang tidak konsisten. 51. Bahwa norma pidana yang menyangkut akibat kolektif seperti kerusuhan harus dirumuskan dengan ketelitian tinggi, karena menyangkut atribusi tanggung jawab individual atas peristiwa sosial yang kompleks dan multikausal, sehingga tanpa kejelasan tersebut, norma berisiko melampaui batas kewajaran dan proporsionalitas dalam hukum pidana modern 52. Bahwa tanpa penegasan standar kausalitas yang memadai (adequate causation), norma a quo memungkinkan atribusi tanggung jawab pidana terhadap akibat kolektif yang kompleks dan multikausal, sehingga memperluas pertanggungjawaban pidana melampaui batas kewajaran dan proporsionalitas dalam hukum pidana modern. E. NORMA A QUO TIDAK MEMENUHI UJI PROPORSIONALITAS DALAM PEMBATASAN HAK KONSTITUSIONAL 53. Norma a quo mengandung karakteristik sebagai berikut: a. Tidak membedakan secara tegas antara: b. ekspresi dengan niat jahat (malicious intent), c. dan kesalahan akademik atau epistemik (good faith error). Tidak membedakan antara: a. provokasi langsung yang menggerakkan massa, b. dan diskursus ilmiah atau kritik kebijakan. 30 Tidak mensyaratkan unsur imminence (kedekatan temporal dan situasional). Tidak membatasi pada ekspresi yang secara nyata dan langsung menggerakkan kekerasan. Dengan ketiadaan batasan tersebut, norma tidak dirancang secara sempit (not narrowly tailored), melainkan menjangkau spektrum ekspresi yang sangat luas, termasuk ekspresi yang sah dan dilindungi konstitusi. 54. Bahwa kerugian yang ditimbulkan norma a quo tidak bersifat insidental, melainkan sistemik, karena: a. Menciptakan chilling effect Warga negara cenderung menahan diri berbicara bukan karena bersalah, tetapi karena takut tafsir elastis aparat. b. Menimbulkan self-censorship Individu membatasi diskursus akademik dan kritik publik sebagai bentuk perlindungan diri. c. Menghasilkan ketidakpastian hukum Tidak ada parameter objektif mengenai: 1. batas “tidak pasti”, 2. batas “berlebih-lebihan”, 3. batas “tidak lengkap”, 4. serta standar kausalitas “mengakibatkan kerusuhan”. d. Membuka risiko selective enforcement Norma yang kabur memungkinkan penerapan berbeda terhadap kelompok yang berbeda. Kerugian tersebut menyentuh inti hak konstitusional, bukan sekadar pembatasan teknis. Kebebasan berekspresi merupakan prasyarat demokrasi deliberatif. Ketika ruang deliberasi terancam oleh ketidakpastian pidana, maka struktur demokrasi itu sendiri terdampak. 55. Bahwa Tujuan norma adalah mencegah kerusuhan namun tidak setiap informasi yang tidak lengkap memicu kerusuhan. Tidak setiap ekspresi kritis menggerakkan kekerasan. Tidak setiap kesalahan informasi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Kerusuhan sosial pada umumnya merupakan peristiwa multikausal, yang dipengaruhi: a) ketegangan sosial sebelumnya, b) mobilisasi massa, c) dinamika politik, d) serta faktor keamanan. 31 Norma a quo tidak menunjukkan korelasi empiris yang kuat antara kriminalisasi informasi yang “tidak pasti” dengan efektivitas pencegahan kerusuhan. Dengan demikian, manfaat yang dijanjikan bersifat spekulatif dan tidak terukur secara presisi. 56. Bahwa dalam tahap proportionality in strict sense, Mahkamah harus menilai secara cermat apakah pengorbanan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas kepastian hukum yang adil benar-benar sebanding dengan manfaat perlindungan ketertiban umum yang hendak dicapai oleh norma a quo. Secara normatif, pembatasan yang dibentuk oleh Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak dirancang secara sempit, melainkan memiliki cakupan yang sangat luas karena tidak membedakan secara tegas antara ekspresi dengan niat jahat dan kesalahan akademik yang dilakukan dengan itikad baik, tidak membedakan antara provokasi langsung yang secara aktif menggerakkan kekerasan dan diskursus ilmiah atau kritik kebijakan publik, serta tidak mensyaratkan adanya kedekatan waktu dan situasi (imminence) antara pernyataan dan terjadinya kerusuhan. Di samping itu, standar pembuktian unsur kesalahan dan kausalitas tidak dirumuskan secara presisi, sehingga membuka ruang diskresi yang besar bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan batas antara ekspresi yang sah dan perbuatan yang dapat dipidana. Ketidakjelasan parameter tersebut secara inheren menciptakan risiko penerapan yang tidak konsisten dan berpotensi selektif, serta menimbulkan efek gentar (chilling effect) yang mendorong pembatasan diri (self-censorship) dalam ruang akademik dan diskursus publik. Dengan demikian, kerugian konstitusional yang ditimbulkan bukan bersifat marginal, melainkan menyentuh inti kebebasan berekspresi sebagai prasyarat demokrasi deliberatif. Sementara itu, manfaat yang diklaim oleh negara bersifat preventif dan abstrak, tidak dibatasi pada situasi yang benar-benar mendesak atau imminen, serta tidak didukung oleh perumusan norma yang secara ketat diarahkan hanya pada ekspresi yang secara langsung dan nyata menggerakkan kekerasan. Dalam keadaan demikian, pengorbanan terhadap hak konstitusional jauh lebih besar dibanding manfaat yang hendak dicapai, sehingga pembatasan tersebut tidak seimbang (disproportionate), tidak 32 dirancang secara sempit (not narrowly tailored), dan melampaui kebutuhan yang wajar dalam masyarakat demokratis berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. 57. Bahwa negara berhak membatasi kebebasan berekspresi untuk tujuan yang sah, antara lain menjaga ketertiban umum dan mencegah kerusuhan. Bahwa secara abstrak, tujuan mencegah kerusuhan dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai legitimate aim dalam negara hukum demokratis. Namun, keberadaan tujuan yang sah saja tidak otomatis membenarkan pembatasan. Pembatasan tetap harus memenuhi tiga tahapan berikutnya. 58. Bahwa suatu pembatasan harus memiliki hubungan rasional antara norma dan tujuan yang hendak dicapai. Norma a quo menggunakan frasa: a. “berita yang tidak pasti” b. “berlebih-lebihan” c. “tidak lengkap” d. “padahal diketahuinya” e. “sedangkan diketahuinya” f. Tanpa parameter objektif yang jelas. Masalahnya: Tidak setiap informasi yang “tidak pasti” atau “tidak lengkap” memiliki hubungan rasional dengan terjadinya kerusuhan. Dalam masyarakat demokratis: a. laporan awal (breaking information), b. analisis akademik, c. draft kebijakan yang berbeda versi, d. kritik retoris, e. tidak secara inheren menimbulkan kerusuhan. Dengan demikian, norma tersebut memiliki cakupan yang terlalu luas (overinclusive), karena menjangkau ekspresi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan pencegahan kerusuhan. Akibatnya, hubungan rasional antara larangan dan tujuan menjadi lemah. 59. Bahwa Necessity (Keperluan / Least Restrictive Means) Tahap ini paling penting dan paling bisa diperkuat. Prinsip necessity mensyaratkan bahwa negara harus memilih cara yang paling ringan pembatasannya (least restrictive means) untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya: 33 a. Apakah kriminalisasi informasi yang “tidak pasti” dan “tidak lengkap” adalah satu-satunya cara untuk mencegah kerusuhan? Jawabannya: tidak. Negara masih memiliki alternatif yang jauh lebih proporsional, antara lain: a) Penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan langsung (delik penghasutan, provokasi eksplisit). b) Klarifikasi dan counter-speech oleh pemerintah. c) Mekanisme koreksi pers dan hak jawab. d) Regulasi administratif terhadap platform digital. e) Pendidikan literasi informasi. Kriminalisasi dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan 2 Tahun merupakan bentuk pembatasan paling keras (most restrictive measure) dalam sistem hukum. Karena tersedia instrumen lain yang lebih ringan, maka norma a quo gagal memenuhi unsur necessity. 60. Bahwa Proportionality in Strict Sense (Balancing) Tahap ini menimbang: Apakah kerugian terhadap hak konstitusional lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh negara? Norma a quo: a) Tidak membedakan antara niat jahat dan kesalahan akademik, b) Tidak membedakan antara provokasi langsung dan diskursus ilmiah, c) Tidak mensyaratkan imminence (kedekatan waktu dan situasi), d) Tidak membatasi pada ekspresi yang benar-benar menggerakkan kekerasan. Akibatnya: Hak kebebasan berekspresi yang merupakan fondasi demokrasi menjadi terancam secara sistemik. Kerugian konstitusional yang ditimbulkan: a) chilling effect, b) self-censorship, c) ketidakpastian hukum, d) risiko kriminalisasi selektif, 34 Jauh lebih besar dibanding manfaat pencegahan kerusuhan yang bersifat spekulatif. Dengan demikian, pembatasan yang dilakukan tidak seimbang (disproportionate) dan melampaui kebutuhan yang wajar dalam masyarakat demokratis. 61. Bahwa PARA PEMOHON pada prinsipnya tidak menolak kewenangan negara untuk mengkriminalisasi provokasi langsung yang secara nyata dan segera menggerakkan kekerasan atau kerusuhan dalam masyarakat. Namun demikian, yang dipersoalkan dalam permohonan a quo adalah perluasan kriminalisasi terhadap ekspresi yang tidak memenuhi standar kesengajaan yang tegas serta tidak memiliki hubungan kausalitas yang langsung, memadai, dan dapat diprediksi terhadap terjadinya kerusuhan. Oleh karena itu, permohonan ini bukanlah upaya meniadakan perlindungan ketertiban umum, melainkan untuk memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dirumuskan secara presisi, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. F. DAMPAK AKTUAL DAN POTENSIAL TERHADAP PARA PEMOHON 62. Bahwa keberadaan norma yang multitafsir dan tidak presisi sebagaimana diuji dalam permohonan a quo tidak hanya menimbulkan persoalan teoretik dalam perumusan delik pidana, melainkan telah dan berpotensi secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional terhadap PARA PEMOHON. Bahwa dampak tersebut bersifat aktual (actual injury) sekaligus potensial (potential injury) yang secara rasional dapat diperkirakan akan terjadi (reasonably foreseeable), sehingga memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaknai dalam praktik Mahkamah Konstitusi. 63. Bahwa PARA PEMOHON adalah mahasiswa ilmu hukum yang aktif dalam kegiatan akademik, diskusi publik, forum ilmiah. Bahwa dalam praktik akademik, penyampaian gagasan, kritik normatif, analisis terhadap rancangan undang-undang, serta distribusi draf peraturan merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dan partisipasi publik. Bahwa dengan adanya frasa “berita yang tidak pasti”, “berlebih-lebihan”, “tidak lengkap”, “padahal diketahuinya”, “sedangkan diketahuinya”, serta “mengakibatkan kerusuhan”. PARA PEMOHON berada dalam situasi ketidakpastian hukum ketika: 35 a. membagikan draf RUU yang masih berbeda versi, b. menyampaikan analisis yang belum final, c. mengkritisi kebijakan publik secara tajam, d. atau memaparkan data yang masih dalam tahap verifikasi. Bahwa ketidakjelasan parameter norma tersebut menciptakan ketakutan rasional bahwa aktivitas ilmiah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana berdasarkan tafsir subjektif aparat penegak hukum. Bahwa kondisi ini secara langsung membatasi kebebasan berpikir dan kebebasan akademik PARA PEMOHON, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 (kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 (kebebasan mengeluarkan pendapat). 64. Bahwa PARA PEMOHON aktif dalam forum diskusi hukum, baik dalam kapasitas sebagai peserta maupun narasumber. Bahwa dalam praktik nyata, PARA PEMOHON mengalami situasi di mana rekan-rekan mahasiswa menyampaikan kekhawatiran bahwa “semua bisa kena,” “aktivis bisa dipidana,” serta muncul persepsi bahwa kritik terhadap kebijakan dapat dikriminalisasi. Bahwa persepsi tersebut bukanlah ketakutan irasional, melainkan respons terhadap rumusan norma yang elastis dan tidak memiliki ambang batas objektif. Bahwa akibatnya diskusi menjadi dibatasi secara internal, pemilihan diksi menjadi defensif dan penuh kehati-hatian berlebihan, serta muncul anjuran untuk memberikan “pembatasan” sebelum berbicara. Bahwa fenomena ini merupakan bentuk nyata chilling effect, yaitu pembungkaman yang terjadi bukan karena adanya putusan pidana, tetapi karena ketakutan terhadap kemungkinan kriminalisasi. Bahwa pembatasan yang lahir dari ketidakjelasan norma demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi PARA PEMOHON dalam menjalankan aktivitas akademiknya. 65. Bahwa dalam negara demokratis, mahasiswa hukum memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari civil society yang memberikan kritik, analisis, dan masukan terhadap kebijakan publik. Bahwa penyampaian analisis hukum terhadap KUHP, RUU KUHAP, maupun regulasi lain, merupakan bentuk partisipasi demokratis yang dilindungi konstitusi. Bahwa dengan adanya norma yang mengkriminalisasi informasi yang dianggap “tidak pasti”, “berlebih-lebihan”, atau “tidak lengkap” tanpa parameter objektif, PARA 36 PEMOHON menghadapi risiko bahwa analisis kritis dapat dianggap sebagai informasi yang tidak valid, kritik tajam dapat dianggap berlebihan, atau ringkasan draf dapat dianggap tidak lengkap. Bahwa hal tersebut secara struktural menghambat peran mahasiswa hukum sebagai agen partisipasi publik. Bahwa pembatasan demikian tidak memenuhi prinsip proporsionalitas karena tujuan menjaga ketertiban umum dapat dicapai melalui norma yang lebih presisi, tanpa harus mengorbankan kebebasan berekspresi yang sah. Bahwa oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan tiga batu uji konstitusional, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (kepastian hukum yang adil), Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 (kebebasan menyatakan pikiran), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 (kebebasan mengeluarkan pendapat). 66. Bahwa norma yang kabur membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, frasa-frasa yang tidak memiliki ambang batas objektif berpotensi digunakan secara selektif, diterapkan secara tidak konsisten, atau dijadikan alat tekanan terhadap kelompok kritis. Bahwa PARA PEMOHON sebagai mahasiswa hukum dan aktivis akademik berada dalam posisi rentan karena aktivitasnya secara inheren melibatkan kritik dan analisis kebijakan publik. Bahwa risiko kriminalisasi berbasis tafsir subjektif tersebut merupakan kerugian konstitusional yang nyata dan personal bagi PARA PEMOHON, karena membatasi ruang aktualisasi diri, mengurangi keberanian untuk berbicara di ruang publik, serta menempatkan PARA PEMOHON dalam posisi harus selalu mempertimbangkan potensi jerat pidana sebelum menyampaikan analisis hukum. 67. Bahwa secara spesifik PEMOHON I s.d PEMOHON III sebagai mahasiswa ilmu hukum yang aktif dalam forum studi dan diskusi publik mengalami langsung pembatasan ruang diskursus karena kekhawatiran kriminalisasi atas analisis hukum. PEMOHON IV sebagai mahasiswa hukum dan pengurus forum ilmu hukum yang aktif menjadi narasumber dalam forum publik menghadapi risiko pembatasan ekspresi dalam penyampaian kritik konstitusional, karena ketidakjelasan unsur kesalahan dan kausalitas dalam norma a quo. Bahwa seluruh kerugian tersebut memiliki hubungan sebab- akibat langsung dengan keberlakuan norma yang kabur dan multitafsir. 37 Bahwa oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842] sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153]; 3. Menyatakan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842] sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153]; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut: 38 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Rianjani Pajar Salusih. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Muhammad Amyusril Baramirdin. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Devina Futriyani. 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Bernita Matondang. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Rianjani Pajar Salusih. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Muhammad Amyusril Baramirdin. 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Devina Futriyani. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Atas Nama Bernita Matondang. 11. Bukti P-11 : Fotokopi Tangkapan layar Grup WhatsApp “FODISUT” atau “Forum Studi Ilmu Hukum” yang menunjukkan Pemohon IV sebagai Admin Grup pengurus forum. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Tangkapan layar siaran diskusi digital (Zoom/YouTube) yang menampilkan Pemohon IV sebagai narasumber serta flyer kegiatan yang mencantumkan Pemohon IV sebagai narasumber. 13. Bukti P-13 : Fotokopi Tangkapan layar percakapan forum yang menunjukkan permintaan publikasi draft RUU KUHAP. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tangkapan layar percakapan forum yang menunjukkan pernyataan: “semua bisa kena” “aktivis bisa dipidana” “kembali ke era Orde Baru”. 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tangkapan perubahan pola komunikasi (penggunaan disclaimer sebelum diskusi) Pemohon III dengan nama Whatsapp Addin dan Pemohon IV. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 13 April 2026 serta menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 13 April 39 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut. I. KETERANGAN DPR RI A. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek can lstrafrecht voor Nederlandsch Indie) telah berkembang secara masif dari asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam kodifikasi. Perkembangan ini berkaitan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, termasuk Peraturan Daerah. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan 3 (tiga) hal utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (criminal act), perumusan pertanggungjawaban pidana (crïminal responsibility), dan perumusan sanksi baik berupa penjatuhan pidana (punishment) maupun pemberian tindakan (treatment). Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana yang terjadi perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal maupun horizontal ke dalam suatu kitab undang-undang yang sistematis. 2. Upaya rekodifikasi ini menghasilkan KUHP 2023. Pembentukan RUU KUHP telah melalui langkah panjang yang dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Walaupun telah melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukannya, serta telah melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya, namun KUHP 2023 yang disusun tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaedah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana. 3. Tidaklah mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multietnis untuk membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Jangka waktu yang panjang saat pembentukan KUHP 2023, juga mengakibatkan bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukan KUHP 2023. Selain itu, DPR bersama pemerintah harus tetap terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 40 kementerian, lembaga, organisasi, masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya supaya tetap sesuai dengan kaedah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana. Di sisi lain, materi hukum pidana nasional yang termuat dalam KUHP 2023 juga harus mengatur keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. 4. Selanjutnya, terbitnya KUHP 2023 merupakan era baru hukum pidana di Indonesia, yang mencerminkan bentuk demokratisasi dan modernisasi hukum. Perubahan ini, upaya Indonesia guna memiliki sistem hukum pidana yang berdaulat dan tidak lagi bergantung pada hukum warisan kolonial. 5. Sebelum perubahan, KUHP yang berlaku sejak masa kolonial Belanda menerapkan paradigma monistis, yang berakar hukum pidana kolonial. Paradigma tersebut, didasarkan prinsip konkordansi, yaitu diadopsi langsung dari hukum pidana Belanda dengan penyesuaian terbatas untuk konteks Hukum Indonesia pasca kemerdekaan. 6. KUHP lama lebih berfokus keadilan retributif (pembalasan/punishment) sebagai inti sistem peradilan pidana, di mana penekanan utamanya sanksi hukuman bagi pelaku tanpa memprioritaskan pemulihan korban atau reintegrasi pelaku. Pendekatan ini sering disebut sebagai paradigma kuno, yang mirip dengan sistem Hammurabi (lex talionis), karena cenderung kaku dan berorientasi pada hukuman fisik. 7. KUHP 2023 menandai perubahan paradigma mendasar dari sistem hukum pidana Indonesia, dengan mengalihkan fokus dari keadilan retributif (pembalasan) ke pendekatan yang lebih holistik. Terjadi pergeseran signifikan menuju keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, yang menjadi penekanan utama dalam undang- undang ini. 41 8. Perubahan dimaksud, mencerminkan transformasi dari pemidanaan yang berorientasi pembalasan, menjadi pemidanaan lebih utilitarian, yang menekankan manfaat daripada hukuman semata. Salah satu perubahan paling signifikan, adalah implementasi keadilan restoratif yang memberi perhatian khusus pada kepentingan korban dan upaya pemulihan. KUHP 2023 mengakomodir penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian antara pelaku dan korban, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi, sehingga mengurangi beban sistem. 9. Paradigma baru yang diterapkan didalam KUHP 2023, menghendaki Aparat Penegak Hukum memprioritaskan pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku, sehingga di dalam melakukan pemidanaan, aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus benar-benar melihat bahwa pidana perampasan kemerdekaan (penjara), hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dengan perubahan tersebut, KUHP 2023 diharapkan dapat menjawab tantangan penegakan hukum pidana di Indonesia yang lebih berkeadilan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal. B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN I. Terhadap isu konstitusionalitas frasa “padahal diketahuinya”, “sedangkan diketahuinya”, “berita yang tidak pasti”, “berlebih- lebihan”, “tidak lengkap”, serta unsur akibat “mengakibatkan kerusuhan” dalam Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa rumusan penormaan Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana telah memuat unsur subjektif dan unsur objektif yang menjadi syarat agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan yang dapat dihukum. Unsur-unsur Pasal 263 UU Penyesuaian Pidana yaitu: (1) Setiap Orang; (2) menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan; (3) padahal diketahuinya; (4) bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong; (5) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Pasal 264 memiliki unsur: (1) Setiap Orang; (2) yang menyiarkan berita yang tidak pasti, 42 berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap; (3) diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. 2. Bahwa sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai penyebarluasan berita bohong, maka pembentuk undang-undang telah menyusun perumusan norma dengan perbedaan formulasi unsur-unsur pidana dan akibat perbuatan yang dirumuskan secara materiil dalam UU Penyesuaian Pidana dan KUHP 2023, yaitu “kerusuhan di masyarakat” sebagai syarat pemidanaan. Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana mengubah perumusan norma dengan: a. menghapus Pasal 263 ayat (2) KUHP 2023 yang mengandung unsur kesalahan dari frasa “patut diduga” dan akibat berupa “dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat”. Penghapusan tersebut tidak menghilangkan diaturnya perbuatan berkenaan dengan penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong karena telah terakomodir melalui Pasal 263 ayat (1) KUHP 2023 dan disesuaikan menjadi Pasal 263 UU Penyesuaian Pidana; b. serta menghapus frasa “atau patut diduga” dan kata “dapat” terhadap akibat kerusuhan di masyarakat. c. Adapun yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah suatu kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang (vide Penjelasan Pasal 190 ayat (2) UU 1/2026). 3. Pasal-pasal a quo lebih mudah dibuktikan karena bentuk kesalahan berupa sebagian kesengajaan atau proparte dolus (diketahuinya) sebagian kealpaan. Pasal-Pasal a quo juga merumuskan akibat kerusuhan secara pasti sehingga perubahan yang dilakukan telah mengubah sifat delik formil menjadi delik materiil. Hal tersebut tentu berbeda halnya jika rumusannya hanya berhenti sampai selesai dilakukannya perbuatan. Frasa “pemberitahuan bohong” atau “kabar tidak pasti”, “kabar berkelebihan”, dan “kabar tidak lengkap” saja, maka baru dapat dikualifikasi mengandung ketidakjelasan batas dan dapat menimbulkan ketidakpastian. Tidak akan ada ancaman terhadap kebebasan berpendapat dengan ketentuan bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar. 43 4. Bahwa perubahan Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana dilakukan agar unsur subjektif kesalahan lebih menekankan pada pengetahuan pasti tentang perbuatan berita atau pemberitahuan bohongnya serta mengetahui pasti akibat perbuatannya tersebut (kerusuhan di masyarakat), tidak sekedar pada dugaan. Penggunaan istilah ini menandakan adanya kesadaran pelaku terhadap keadaan faktual yang menjadi unsur tindak pidana. Hal tersebut juga didasari pada alasan pentingnya menghindari pemidanaan pada ruang interpretasi yang lebih luas tanpa batasan tegas unsur kesalahan dan akibatnya sehingga tidak terjadi multitafasir dengan ketentuan pidana yang lebih jelas dan konsisten. 5. Bahwa dalam kaitannya dengan persoalan Para Pemohon mengenai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP Lama terkait penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong, DPR RI perlu menerangkan bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut pada pokoknya menilai bahwa rumusan norma dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP Lama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memiliki batasan yang memadai sehingga membuka ruang penafsiran yang terlalu luas. Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP Lama didasarkan pada ketidakjelasan serta kelenturan yang berlebihan dalam unsur-unsur pasal tersebut. 6. Dalam konteks tersebut, DPR RI sebagai pembentuk undang-undang juga telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dengan merumuskan materi pengaturan mengenai penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong dalam KUHP 2023 melalui Pasal 263 dan Pasal 264, yang kemudian diselaraskan kembali melalui UU Penyesuaian Pidana. Pertimbangan pembentuk undang-undang tersebut sejatinya telah tercermin dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menjadi dasar penting perlunya perumusan ulang norma pidana agar tidak menyerupai “pasal karet” (vide Naskah Akademik RUU Penyesuaian Pidana hlm. 553). 44 7. DPR RI berpandangan bahwa pengaturan mengenai perbuatan dimaksud tetap dimungkinkan untuk dirumuskan dengan formulasi yang berbeda guna menjaga ketertiban umum, sepanjang memenuhi dan memperhatikan parameter konstitusional sebagaimana telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengingat rumusan norma tersebut dirancang sebagai replacement norm terhadap norma lama yang dibatalkan, dengan tujuan menghilangkan sumber inkonstitusionalitas yang sebelumnya dipersoalkan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kandungan substansi dalam Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana diatur karena dinilai masih diperlukan dalam sistem hukum pidana nasional, namun dengan parameter, unsur, yang lebih jelas sebagai syarat pidana. 8. Bahwa dari aspek ketertiban umum, aspek tersebut menekankan bahwa kepentingan yang dilindungi adalah “rasa aman dan tenteram masyarakat secara luas” sehingga kerugian yang dimaksud bukan hanya kerugian materiil perorangan, tetapi gangguan terhadap rasa aman publik. Adapun merujuk secara doktrinal, ketertiban umum dipahami sebagai keadaan sosial di mana kehidupan masyarakat berlangsung tertib dan damai, tanpa gangguan yang meluas terhadap rasa aman kolektif. 9. Bahwa efektivitas Pasal-Pasal a quo guna tercapainya ketertiban hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sangat bergantung pada berbagai aspek dalam seluruh proses dan tahapan pemeriksaan. Tahapan tersebut meliputi dilihatnya seluruh peristiwa hukum secara konret dan utuh serta dengan pembuktian unsur-unsur delik dimaksud, yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang. 10. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan ketiadaan batasan objektif Pasal-Pasal a quo yang menimbulkan ketakutan dan persepsi bahwa kritik dapat berujung kriminalisasi, DPR RI berpandangan kritik sebagai salah satu bentuk kebebasan berpendapat yang penting dalam negara demokrasi dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 45 Manusia, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 11. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak yang dapat dibatasi (derogable right), di mana pembatasan tersebut harus dirumuskan secara cermat dan hati-hati. Prinsip kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab merupakan kebebasan yang tetap memperhatikan kaidah hukum yang berlaku, sehingga kebebasan tersebut harus dilandasi oleh kesadaran bahwa kebebasan yang dimiliki tersebut bukan tanpa batas. 12. DPR RI berpandangan bahwa aktivitas akademik yang dilakukan dengan metodologi ilmiah, itikad baik, dan tujuan keilmuan pada hakikatnya tidak memenuhi unsur-unsur kesengajaan maupun unsur akibat kerusuhan masyarakat sebagaimana disyaratkan norma. Dalam konteks tersebut, norma a quo ditujukan untuk mencegah penyebaran informasi menyesatkan yang diketahui tidak benar dan yang secara nyata menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, bukan untuk membatasi kebebasan akademik. 13. Bahwa Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pembedaan antara kritik, hasutan, dan penghinaan, serta menekankan pentingnya parameter “kepentingan umum” dalam menilai batas kebebasan berpendapat. Putusan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dijamin konstitusi, tetapi ekspresi yang melampaui batas dan merugikan kepentingan hukum orang lain atau ketertiban umum tetap dapat dikenai sanksi pidana. Penegasan tersebut memberikan pedoman konstitusional dalam menafsirkan norma pidana terkait penyebaran berita, sehingga penerapan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana harus dipahami dalam kerangka perlindungan kebebasan berekspresi sekaligus perlindungan ketertiban umum. 14. Berdasarkan uraian normatif pasal-pasal a quo, DPR RI berkesimpulan bahwa konstruksi norma-norma tersebut telah menunjukkan adanya hubungan kausal antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki, serta yang dapat dibuktikan akibatnya. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam norma a quo tersebut telah 46 terukur dan pasti sehingga tidak dapat dinilai mengandung ambiguitas dan ketidakpastian. Dengan demikian, pasal-pasal a quo KUHP Lama telah berkesesuaian dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hukum warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. II. Bahwa terkait pengujian terhadap KUHP 2023 secara umum, DPR RI berpandangan bahwa: Pada dasarnya pengujian terhadap kebijakan hukum pidana (Criminal Policy), dimana hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk Undang- Undang untuk menilai konstitusionalitasnya, sebagaimana ditegaskan dalam:  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016: “… ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 441-442]  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/2024 Jo. 162/2024 “Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya”. Dengan demikian, berdasarkan ratio decidendi tersebut, pengujian materiil terkait kriminalisasi maupun dekriminalisasi serta merumuskan kembali suatu ketentuan pidana merupakan kewenangan pembentuk undang- undang. C. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM DALAM SIDANG PEMBACAAN KETERANGAN DPR 1. Terkait pertanyaan Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., mengenai landasan/dasar DPR tidak mengikuti Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012, yang membatalkan ketentuan norma mengenai lambang negara dalam UU 4/2009 (Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c). Selaras dengan pertanyaan tersebut Yang Mulia Prof. Dr. 47 Saldi Isra, S.H. juga mempertanyakan mengenai perdebatan pembahasan Pasal 237 huruf c KUHP 2023, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa meskipun pengaturan mengenai norma tersebut telah diputus Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pembentuk undang-undang menganggap penting untuk mengatur kembali norma a quo di dalam KUHP 2023. Pengaturan tersebut dilandaskan pada alasan bahwa Lambang Negara bukan sekadar simbol grafis, melainkan simbol kedaulatan dan identitas konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945. Lambang Negara memiliki dimensi kehormatan dan kewibawaan yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara berdaulat dan negara hukum. Dengan mendudukan lambang negara sebagai simbol negara, maka lambang negara memiliki kesakralan yang penggunaannya wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. b. Bahwa perdebatan mengenai pengaturan terkait lambang negara telah dibahas dalam beberapa rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Hal tersebut antara lain tercermin dalam Risalah Pembahasan Tim Perumus KUHP Komisi III DPR RI bersama Pemerintah tanggal 26 Juni 2019, yang memuat pembahasan mengenai ruang lingkup, substansi, dan perumusan ketentuan yang berkaitan dengan lambang negara selengkapnya sebagai berikut: PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Penambahan adalah dalam buku 2 kita melihat ada penambahan didalam Pasal 243, 245, 249 ini adalah sinkronisasi dengan undang-undang bahasa dan ... karena waktu itu ancaman sisanya, kalau menyeret bendera itu ... 5 tahun... bendera... tapi pidana 5 tahun, jadi itu kami turunkan pidananya. KETUA RAPAT: Ada tanggapan? .... PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): 48 .... yang berbeda ...: Suara tidak jelas karena tidak memakai mix ...: Suara tidak jelas karena tidak memakai mix. Kalau misalnya simbol-simbol nasional ... nanti orang menjadi tidak hormat kepada negara... dari knteks itu dulu. Jadi harus hati-hati memahami... ...: Suara tidak jelas karena tidak memakai mix. ...: Suara tidak jelas karena tidak memakai mix. Inikan juga nanti... apapunlah. Karena itu, saya sepakat dengan Pak Ketua ya... unsur-unsur menghina, menodai... begitu. Kecuali ... ya ada ... cara katakanlah ... karena kalau misalnya ... bendera negara ... bendera merah putih ... corporate ... itu justru ...pemandangan alam ... merah putih... terima kasih. ...: (Suara tidak jelas karena tidak memakai mix) sebagaimana diatur dalam ... PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Jadi sebenarnya awal mulanya itu ...barang siapa ... bendera kebangsaan ... diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun ... paling banyak ... nah kemudian ... ternyata apa yang diatur didalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang 24 Tahun 2009 ... itu digabungkan, sehingga ... merusak, merobek, menginjak-injak, ... bendera ... itu diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Ketika kami melakukan ... tapi ketika ... juga dibedakan antara pasal yang ... F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.): ... akan timbul juga ... kalau saya membuat kaos warna merah dan putihnya apa bendera ... begitu... apapunlah begitu, hanya karena dia mengambil merah dan putih begitu. Karena itu, saya sepakat dengan Pak Ketua ya unsur menghina, menodai dan lain sebagainya itu yang harus menjadi tekanan begitu ya. Kecuali ini bisa dirumuskan lebih clear ya ada definisinya antara katakanlah itu tadi maksud untuk merendahkan perbuatan itu ya ... karena kalau misalnya memakai bendera negara untuk reklame atau untuk ... komersial ... bendera merah putih berkibar kan kena ... ya. Corporate advertising itukan justru tidak ... seringkali pemandangan alam ... merah putih berkibar. Terima kasih. 49 F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): Saya ingin menanyakan apa makna ... pemerintah ... ketentuan pasal ... ke KUHP. Apa maksudnya ... kemudian kalau maksudnya untuk mensinkronkan sebagaimana diatur di undang-undang .... lambang ... itu, itukan tidak dikatakan ... bendera itu ukurannya ... bagaimana ... itulah yang tidak boleh memakai bendera ... jadi ... diundang-undang yang lama... disinikan tidak. Definisinya tidak ada, rekonsiliasi tidak ada, sehingga yang dikhawatirkan Pak Arsul dan Pak Ketua itu bisa hadir, tapi kalau kami dapat maksudnya apa mungkin bisa beda lagi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya persilakan PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Jadi sebenarnya awalnya dulunya itu ... barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia ... Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi dari Jaman Belanda sudah ada ini. Dengan denda paling banyak 3000..., kemudian .... ternyata apa yang diatur didalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang 24 Tahun 2009 .... itu digabungkan, sehingga larangan merusak, merobek, menginjak-injak, memakai bendera untuk reklama itu semuanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ketika kami melakukan proses ..., tapi ketika ... di Pasal 24 juga dibedakan antara pasal yang melakukan, merusak, menginjak, membakar dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan, sehingga ...dari Pasal ...KUHP itu memang pidanaya 5 tahun, tapi untuk yang tadi untuk membuat reklame yang rusak benderanya, ... itu pidananya paling lama 1 tahun, jadi kami ... RUU KUHP ini memang kami tidak membuat aturan-aturan baru dan tidak melakukan ... atau ... tapi mengambil dari kata-kata yang ... nah apabila ini akan dihilangkan dan ini harus dicabut sangsi pidananya ... nah inilah yang ... kalau ditanya “kenapa dikenakan sangsi pidana? Kalau saya baca didalam konsiderans, eh penjelasan umum undang-undang tersebut dianggap bahwa ini bukan hanya sekedar... bendera, bahasa ... pemaksaan, bukan hanya sekedar pengakuan atas ... bangsa dan negara, tapi sebagai simbol atau lambang yang dihormati dan dibanggakan oleh warga Negara Indonesia dan itu menjadi kekuatan yang sanggup ... sejarah nusantara yang beradab sebagai bangsa besar dan NKRI. Itu yang dimaksud Pak Azis itu bunyinya begitu.... jadi peneugasan pendapat ya tidak apa- apa .... pidananya. KETUA RAPAT: 50 ...saya kira kalau itu tidak ada masalahnya ... mengkoreksi undang-undang sebelumnya kalau memang kita anggap ... PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Jadi disini sebenarnya mencoba untuk lebih spesifik ya kalau menurut ... itu seperti apa karena kalau di KUHP-kan ... pidananya ..., nah ini kemudian ditingkatkan menjadi 5 tahun dalam undang- undang ..., tapi menodai kemudian di apa namanya... menodai atau menghina caranyaa disebutkan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar ... dengan maksud menodai. ... merendahkan kehormatan ... jadi ... menodai. Ini mungkin perlu kita pikirkan juga ...boleh ... mungkin saya cerita. Mungkin agak berbeda, saya ... dan ternyata orang-orang yang ... orang-orang yang agak konvensional. Mereka iri kok ... ditempat kita diinjak- injak tidak apa-apa ... itu yang dikatakan teman-teman... Jadi memang ada perbedaan pandangan bendera ini apakah sesuatu yang patut menjadi kebanggaan yang kita hormati atau .... ini loh ... lalu kita pikirkan bersama. F-PNASDEM (Drs. T. TAUFIQULHADI, M. Si): Pimpinan, saya ini apa yang dijelaskan ... dan menjelaskan oleh Ibu Tuti tadi, saya beranggapan ini ... norma ... di Pasal 24 saja... ini tidak perlu lagi ... karena menurut saya kalau sudah kita masuk sudah menyusahkan... bukan hanya ... kalau menurut saya. ...: Bagamana sudah cukup? Saya ... menggarisbawahi prof berkenaan dengan ibu sampaikan, prof sampaikan bahwa kita jangan mempunyai standar ganda dalam membuat KUHP ini. Disatu sisi kita melakukan kodefikasi dengan merujuk kepada undang-undang ini... disisi lain kita tidak begitu. Kan dari kemarin kita sudah bahas ada yang saling ... ... ada yang tidak, jadi standar kita ganda, tapi itu oke kita bisa pahami. Kemudian kalau ... sedikit bahwa didalam Undang-Undang 24 Tahun 2009 berkenaan dengan Pasal 667 itu memang untuk meng... tujuannya ... dia harus kita sakralkan ktu..., tapi tolong juga digarisbawahi apakah kita tidak ambivalen begitu Prof? Tadi disampaikan oleh Mulfachri saya mendukung untuk Pasal 23 ini karena nanti ini bisa menjadi rancu dalam pelaksanaan itu. Pandangan saya yang pertama. Yang kedua, saya mencoba ... di Pasal 246 dan 247 biar sekalian kita membahas ... supaya tidak terulang lagi kita membahas hal yang sama. Mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya senada irama dan lain sebagainya. Kalau nada itu dapat improvisasi orkestra atau dangdut apakah itu disebut? ... karena itukan dalam suasana yang berbeda begitu, tapikan didalam ini terkategori ... itu saja. Kalau menurut saya dalam hal ceremonial acara resmi kenegaraan lagu Indonesia Raya dibuat nada yang tidak 51 sebagaimana mesti itu dipidana setuju saya. Justru saya ...terkategorikan orang yang pada ... lagu Indonesia Raya itu ... masih ada aparat yang gerak sana-gerak sini ... itu maksudnya ... jadi diacara kenegaraan resmi tidak tertib. Dia terlambat atau apapun dia lari-larian. Itu yang harus ... dalam konteks kalau nanti disana dalam konteks anak-anak ..., kemudian ada acara perkenalan... Kalau musiknya dibikin ... bahaya ini ...khususnya di desa-desa ini nanti. Jadi saya... loncat maksud saya jangan kita dibuat ... dengan standar yang ganda, sementara kita melakukan ... disisi lain tidak melakukan ... saya pemikiran bangsa seperti teman-teman ... menjebak ... kreatif dalam dunia milenial karena kan gampang masukan dimedsos, masukin di e- elektronik bisa secara otomatis. Itu saja Ketua. F-PKS (M. NASIR DJAMIL, M. Si): Ini memang pasal ... dari frasa ...itu bagaimana ...dihormati oleh rakyatnya, tapi memang dalam prakteknya selama ini ya memang kalau kita lihat ... Lubang Buaya itu dijadikan museum... kemudian... dimana ... nah itu ... merah putih, kemudian tempatnya, langit-langit merah putih ... dampak dari ... kemudian ketika ada rakyat biasa ... bendera merah putih... kenegaraan ... seperti .... Terima kasih Ketua. … PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Terima kasih Bapak-bapak Ini memang kita pembicaraannya agak lama karena kita menganggap ini merupakan satu hal yang seakan-akan ... sudah diuber karena ini dibuat pada Tahun 2009 ketika sedang tinggi- tingginya nasionalisme, tapi kalau kita menganggap bahwa ini agak berkelebihan ini mungkin kita menurut saya perlu dihormati. Jadi mungkin kita berfikir apakah misalnya Pasal 242 itu dipertahankan pidananya tetap 5 tahun, tapi ... hapus, kemudian menghina lambang negara 244 tetap, tapi 245-nya dihapus, nah yang 246 ini memang ... karena seingatnya waktu kita mahasiswa sudah ... lagunya itu ... nah ini apakah kemudian berarti bahwa kita perumus KUHP harus mencabut pasal-pasal yang ada didalam undang-undang. KETUA RAPAT: Saya kira iya landasan terhadap ... ya dicabut. Kan semuanya disini. Coba bayangkan orang ini sudah ...itu dalam apa namanya pembukaan sebuah acara tinju misalnya atau dalam ... KPU kemarin... lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada yang sama ... itu bisa dipidana. Saya kira ya ini kesempatan kita untuk 52 mengkoreksi norma yang memang tidak tepat yang ada di undang- undang lain diluar ketentuan pidana. ... konstitusinya ...saya kira dibuat semurah mungkin... sejauh yang bisa kita lakukan. Saya kira begitu. Jadi kalau pun harus konsekuensinya beberapa pasal yang ada diundang-undang lain dicabut ya apa boleh buat. Inilah kesempatan yang ... apa namanya ketentuan yang berserakan itu ... PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Baik, terima kasih Pimpinan. Kami mohon diberikan waktu juga untuk berkonsultasi ... perlu nanti menteri-menterinya ... jadi kami akan menyampaikan, saya akan menyampaikan kepada pemerintah bagaimana ..., tapi ... tidak ... misalnya Pasal 242 tidak mungkin ... bahwa menggunakan bendera karena seingat saya penggunaan bendera ini juga sebagai alasan ... pidana. Itu nanti seperti apa? Apakah kalau ...242 dipakai, 243 kemungkinan orang yang memakai ... reklame atau yang menyulam ... itu termasuk ... atau tidak. Kalau ... berarti kita ... ...: ...pengertian bendera negara ... mau dia pakai baju ... KETUA RAPAT: ... mau menyampaikan...? F-PKB (Dr. ANWAR RACHMAN, ST., S.H.): Jadi ceritanya didaerah pedalaman Madura disana itu ada Pondok Pesantren. Lagu Indonesia Raya itu liriknya diganti. Jadi apa? Diganti pakai sholawat. Jadi pertama, kita menghormati pada negara dan yang kedua dapat pahala. Jadi kalau hanya lagu Indonesia Raya itu tidak dapat pahala, jadi dalamnya itu isinya itu diganti sholawat sehingga dapat pahala. Contohnya “ Indonesia, ya Rasulullah salamun alaihim ...”, lah ini ... seperti itu. Lah itu ... wah ini bisa ribut. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Jaksa mau menyampaikan sedikit. KEJAKSAAN (SONETA): Mohon izin Pimpinan. Ini sekedar pemikiran saya ... jika mungkin... maka kita tidak ... disana. Kalau pun kita atur disini ... misalnya tidak usah ... saja. Nah ... makanya kita ... itu salah satu ... pikiran kita mengatur disini itu hilang. ... Pak Ketua, kalau kita tafsirkan bendera disini ... bendera ... kalau bukan ... merah putih itu bukan ... bendera yang ... kalau pun mau diatur juga ... disini, diluar itu 53 walaupun merah putih ... tidak apa-apa...definisi ini juga masih kurang ... ...: Diluar itu bukan bendera. Saya kira menarik pandangan... mungkin tindakannya denda saja ... yang 243. Jadi begitu Pak Jaksa bilang... ...: Jadi apakah ... harus ... F-PD (ERMA SURYANI RANIK, S.H., M.Si): Saya kira Pasal ... kita hapus saja karena sudah cukup itu pengertian di Pasal ... karena kalau kita pakai terminologi eh asumsi Pak Jaksa tadi untuk ... denda itukan melalui proses pidana lagi, sementara kitakan maunya mengurangi proses pidana... atau siapa itukan tidak punya uang untuk mengganti benderanya sesuai dengan definisi tidak rusak, tidak robek, tidak kusut, tidak kusam ini, lalu kemudian karena dia tidak mampu ... proses pidana yang justru melemahkan, walaupun kemudian putusannya denda. Nah maksud saya lebih bagus hapus saja pasal 253 itu Ketua. F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.): Jadi pointnya yang disampaikan Pak Jaksa itu ...bagus ... kalau kita masukan disini, tapi masih ada pasal pidana itu di Undang- Undang justru pasal itu yang akan berlaku, padahal pasal itu ya itu dianggap lebih represif ya, lebih over ... ini kalau penanggapan saya benar ya artinya dengan mengatur ini tetapi melenturkan pidananya ya, maka kemudian pasal yang ada di undang-undang bendera itu tidak berlaku ya disesuaikan maksudnya kan begitu. Tetapi ini nanti diketentuan masuk juga ...bahwa pasal-pasal diundang-undang ini menjadi tidak berlaku. Ya kan harus begitu konsekuensinya. Karenakan tidak mungkin juga kita tidak mengatur disini, tetapi diketentuan penutup kemudian kita mengatakan mencabut begitu loh karena kan dalam rangka deklekriminalisasi kan tidak begitu-begitu juga. Nah mana politik hukum kita mau seperti apa saya clear. Kalau kita semangatnya itu ... untuk ...mengendorkan kriminalisasinya atau vinalisasinya ya memang harus diatur justru, tetapi kemudian hukumannya dilenturkan. Itu saja supaya clear. KETUA RAPAT: Saya kira sepakat. Saya kira ini bisa diatur. Apalagi kita tahu ... pancasila... mereka sangat longgar juga penghargaan mereka ... tentang ini ...saya kira yang disampaikan Pak Arsul sama Pak Jaksa tadi itu supaya bisa dijadikan kesepakatan kita nanti redaksionalnya silakan dirumuskan. ...: 54 Kesepakatannya yang mana? PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Kalau boleh kami mohon izin untuk konsultasi juga dengan ... lain supaya kami tidak salah jalan. Kalau usulan dari kami tadi ...bisa ... misalnya atau ... pidananya ... pidana kategori 1, hanya pidana denda atau ... kalau ini nanti kemudian baru kita cabut karena memang kalau ini hilang ... bisa, jadi kita ... saya agak khawatir kalau ... semuanya ... jadi Pasal 242 sampai 247. F-PPP (ARSUL SANI, S.H., M.H.): Izin Ketua. Itu artinya dikonsultasikan dengan pesan semangat dari ruang ini adalah melakukan pelenturan finalisasinya begitu saja. KETUA RAPAT: Oke begitu ya? Terus lompat ke yang berikutnya. PEMERINTAH (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.): Pasal 547 yaitu orang yang secara melawan hukum merusak bangunan. Ini merupakan pasal yang memecah dari pasal sebelumnya. Tadinya ini ... dulu ... dan ... menjadi satu, padahal ini ..., sehingga kalau misalkan itu kami anggap merusakan pintu hotel dengan menghancurkan hotel begitukan? ... yang rusak itu apa, nah hancur. Ini yang kemudian ... itu dari 547. Demikian itu dulu Pak Ketua. KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) Berdasarkan risalah pembahasan RUU KUHP tersebut, terlihat bahwa para pembentuk undang-undang tidak serta merta menghendaki setiap perbuatan yang berkaitan dengan bendera, lambang negara, atau lagu kebangsaan dipidana. Dalam diskusi, sejumlah anggota rapat menyampaikan kekhawatiran bahwa rumusan yang terlalu luas dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap tindakan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menghina negara, seperti penggunaan warna merah putih dalam karya seni, pakaian, reklame, maupun bentuk ekspresi kreatif lainnya. Oleh karena itu, berulang kali ditegaskan bahwa unsur menghina, menodai, atau merendahkan kehormatan simbol negara harus menjadi titik tekan dalam perumusan norma pidana. 55 c. Bahwa dalam risalah pembahasan juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengurangi sifat represif dari ketentuan pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pada akhir pembahasan, Ketua Rapat dan beberapa anggota menyepakati bahwa semangat yang berkembang dalam forum adalah melakukan pelenturan kriminalisasi terhadap perbuatan- perbuatan yang tidak secara nyata ditujukan untuk menghina atau merendahkan simbol negara. Dengan demikian, risalah tersebut menunjukkan bahwa maksud pembentuk undang-undang adalah memberikan perlindungan terhadap simbol-simbol negara tanpa mengorbankan kepastian hukum dan ruang ekspresi masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan pidana mengenai bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan dipahami sebagai ditujukan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghina, menodai, atau merendahkan kehormatan simbol negara, bukan untuk memidana setiap bentuk penggunaan atau pemanfaatannya yang tidak mengandung tujuan tersebut. 2. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. mengenai pemberian perubahan atau putusan perubahan pidana mati oleh Presiden (Eksekutif) dan bukan Mahkamah Agung (Yudikatif) atas pertimbangan Presiden, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa dalam KUHP lama pidana mati dianggap sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 1 KUHP lama. Artinya, pidana mati diposisikan sejajar dengan pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan sebagai bentuk sanksi utama yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Hal ini berbeda dengan pengaturan KUHP 2023 mengubah kedudukan pidana mati dalam sistem pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP 2023 berikut. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; 56 c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa pidana mati tidak lagi termasuk dalam kategori pidana pokok dalam KUHP 2023. Dengan demikian, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam KUHP 2023, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok. Sehingga KUHP 2023 menempatkannya sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Sedangkan, KUHP lama tidak mengatur mekanisme masa percobaan maupun kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana lain melalui ketentuan undang-undang, sebagaimana dikenal dalam KUHP 2023 melalui mekanisme masa percobaan yang membuka kemungkinan komutasi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. b. Bahwa pengaturan demikian tidak terlepas dari tujuan pemidanaan modern, yaitu tidak semata-mata menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga mengedepankan aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan pemulihan sosial. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yakni: 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana melalui penegakan norma hukum yang efektif sehingga tercipta ketertiban, perlindungan, dan pengayoman bagi masyarakat; 2) Memasyarakatkan terpidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan agar yang bersangkutan mampu memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, serta kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik dan produktif; 3) Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan yang terganggu, memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat; dan 57 4) Menumbuhkan rasa penyesalan pada diri terpidana sekaligus membebaskannya dari rasa bersalah melalui proses pertanggungjawaban yang adil dan proporsional. c. Bahwa kewenangan Presiden untuk memberikan keputusan terkait kemungkinan dilakukannya komutasi secara sistematis merupakan konsekuensi logis ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 249 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, grasi merupakan hak terdakwa yang wajib disampaikan oleh Hakim Ketua sesudah putusan pemidanaan diucapkan. d. Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa permohonan pengampunan merupakan hak terpidana, dan Konstitusi menempatkan Presiden sebagai institusi yang berwenang memberikan koreksi atau keringanan terhadap pelaksanaan pidana setelah seluruh proses peradilan selesai. Namun, apabila pelaksanaan norma hanya bertumpu pada mekanisme grasi, masih terdapat persoalan terkait kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena pengajuan grasi merupakan hak terpidana yang pelaksanaannya bergantung pada adanya permohonan kepada Presiden, sementara tidak terdapat batasan waktu yang tegas mengenai kapan permohonan tersebut harus diajukan maupun kemungkinan pengajuan kembali setelah permohonan sebelumnya ditolak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pidana mati, khususnya terkait penentuan awal penghitungan masa evaluasi. e. Bahwa pendapat ini juga disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 9 November 2022, selengkapnya sebagai berikut: F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M): 58 Baik, terima kasih Pimpinan atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Yang saya hormati, Pak Wamen, para guru-guru besar saya, para tim ahli, tim perumus, dan Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan pada hari ini. Tentunya pertama-tama kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan, utamanya oleh para tim perumus, berdasarkan hasil rapat kita yang terakhir 3 Oktober yang lalu dimana Komisi III memberikan kembali waktu bagi tim perumus untuk me-review ulang, bahkan untuk melakukan perubahan-perubahan, dan alhamdulillah telah dilakukan terhadap draft ini sehingga kita memiliki draft update hasil penyempurnaan yang tertanggal, kita anggaplah kita sebut sebagai ‘Draft 9 November 2022’, sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Wamen. Nah, tapi saya melihat masih ada beberapa yang tersisa yang mungkin ketika nanti kita bahas pada tanggal 21 itu juga bisa menjadi pembahasan terlebih dahulu untuk kemudian nanti bisa kita diskusikan pada kesempatan kita di DPR ini. Yang pertama-tama soal living law, Pasal 2. Saya dulu sebelum jadi Anggota DPR sudah sempat menyampaikan juga kepada guru saya dimana saya belajar hukum pidana itu, Prof. Tuti, persoalan kegalauan saya terkait dengan asas legalitas ketika kita menempatkan living law ini. Tapi karena kita juga menghormati keputusan politik yang telah di ambil di periode yang lalu di mana kita ingin menempatkan living law juga di dalam KUHP, maka saya menyarankan agar living law ini kita maknai bukan sebagai delik adat, tetap sebagai sanksi adat sehingga bukan dimaksudkan sebagai delik yang tidak tertulis untuk bisa dijatuhkan kepada seseorang, tapi sanksi adat yang bisa menjadi alternatif putusan yang bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus apabila ada suatu perbuatan tindak pidana yang bisa juga dipidana dengan sanksi adat. Jadi itu yang saya usulkan supaya kita bisa memaknai kembali agar tidak kemudian tersandera dengan persoalan asas legalitas yang mungkin akan menjadi problem kedepannya. Yang kedua, terkait dengan pidana mati. Dalam rapat 3 Oktober yang lalu saya sempat sampaikan masukan agar kata ‘dapat’ di dalam Pasal 100 itu bisa dihilangkan. Namun dalam penjelasan yang saya terima hari ini Pemerintah menjelaskan bahwa kata ‘dapat’ tersebut dipertahankan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 Tahun 2007, ya. Namun kalau saya baca lagi pertimbangan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh sebenarnya bukan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rumusannya harus dengan kata ‘dapat’, melainkan Mahkamah Konstitusi justru memberikan open legal policy bagi kita sebagai 59 pembuat kebijakan bahwa dapat saja kita merumuskan pidana mati dengan menjatuhkan masa percobaan 10 tahun. Oleh karena itu, saya berharap agar nanti di tanggal 21 kita telaah lagi putusan Mahkamah Konstitusi ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih sempurna lagi karena kalau kita baca, termasuk di penjelasan umumnyakan semangatnya clear, kita ingin menjadikan ini sebagai alternatif. Kalau misalnya tidak otomatis, si hakim bisa memilih antara putusan mati tanpa, pidana mati tanpa percobaan dengan pidana mati dengan percobaan, itu akan tidak sesuai dengan semangat yang coba kita rumuskan di dalam RUKHP ini. Yang ketiga, masih terkait dengan pidana mati. Saya melihat ada mungkin disini harus kita perbaiki ini, ini tadi sudah secara informal sudah kita diskusikan, yaitu perhitungan 10 tahun masa percobaan ini, dimana di dalam RUKHP ini di hitung setelah grasi ditolak. Kalau setelah grasi ditolak, itukan grasi bisa diajukan beberapa kali, masa waktunyapun juga tidak jelas. Oleh karena itu, agar ada kepastian hukum, saya berharap bisa dipertimbangkan agar 10 tahun masa percobaan ini dihitung sejak inkrah, sejak putusan berkekuatan hukum tetap agar ada kepastian hukum. ... Berdasarkan pandangan tersebut pengaturan mengenai penghitungan jangka waktu tertentu perlu diletakkan pada titik waktu yang objektif dan pasti sebagai dasar evaluasi pelaksanaan pidana mati. Atas dasar itu, penghitungan masa evaluasi lebih tepat dimulai sejak putusan berkekuatan hukum tetap, karena memberikan kepastian hukum baik bagi terpidana maupun bagi negara dalam melaksanakan putusan pidana. Meskipun demikian, pengaturan tersebut tidak mengurangi kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan atau perubahan pidana. f. Bahwa kewenangan komutasi tetap berada pada Presiden karena komutasi merupakan bentuk kebijakan pengampunan negara (executive clemency), bukan mekanisme untuk menilai kembali benar atau tidaknya putusan pengadilan. Penentuan kesalahan dan pemidanaan merupakan ranah kekuasaan kehakiman, sedangkan pemberian keringanan, pengurangan, atau perubahan pidana atas dasar pertimbangan kemanusiaan, rehabilitasi, maupun kepentingan umum merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagai kepala negara. 60 g. Dengan demikian pemberian kewenangan untuk memutuskan adanya pengurangan atau perubahan bentuk pemidanaan dalam pidana mati sebagaimana ketentuan Pasal 100 KUHP 2023 merupakan kewenangan yang masih selaras dengan kewenangan prerogatif Presiden dalam memberikan grasi. 3. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.mengenai subjek hukum pengaduan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 yang masih terbatas, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan European Court of Human Rights dan Council of Europe, telah mengaku ‘hidup bersama’ atau kohabitasi sebagai salah satu dimensi yang sah terhadap hak asasi manusia termasuk hak privat, hak untuk hidup berkeluarga, hak-hak Perempuan, dan hak anak. Namun dalam konteks ini setiap negara mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap kohabitasi. Beberapa negara seperti negara-negara Skandinavia dan European Union mengakui kohabitasi tercatat dan memberikan perlindungan yang sama dengan perkawinan. Beberapa negara mengakui kohabitasi dengan perlindungan yang berbeda dengan perkawinan. Negara-negara lain tidak mengakuinya. b. Bahwa Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang menjadikan kohabitasi sebagai tindak pidana. Perumusan kohabitasi sebagai suatu tindak pidana tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila, serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, kohabitasi juga dianggap menimbulkan akibat negatif terhadap hak- hak anak dan juga hak-hak Perempuan. Dalam hal perpisahan ataupun salah satu meninggal, para pasangan dan anak tidak mendapatkan warisan sebagaimana didapat dalam hal perkawinan. c. Namun demikian, meskipun menetapkan kohabitasi sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat serta perlindungan hak-hak privat yang melekat pada setiap orang. Pada praktiknya, penanganan terhadap tindakan yang berhubungan 61 dengan kohabitasi seringkali dilakukan secara membabi buta oleh masyarakat kepada pelaku atau tindakan penyelesaian secara main hakim sendiri (eigenrechting). Hal tersebut terjadi karena kohabitasi sebelumnya bukan merupakan suatu tindak pidana, namun di sisi lainnya, kohabitasi sering dipandang sebagai tindakan yang meresahkan di masyarakat. d. Bahwa menimbang pada urgensi untuk menghindarkan perbuatan kohabitasi yang meluas pada masyarakat, namun tetap menjaga batasan privasi setiap warga negara maka pembentuk undang- undang membatasi subjek yang dapat melakukan pengaduan. Hal ini penting mengingat meskipun pelaku tertangkap tangan, namun dalam hukum pidana, selama pelaku belum dijatuhi bersalah melalui putusan hakim maka statusnya masih menjadi legally innocent. Tindakan main hakim tersebut telah melanggar asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana, dan juga tentu saja telah melanggar hak asasi manusia pelaku kohabitasi. e. Bahwa perumusan delik aduan absolut dalam tindak pidana kohabitasi melalui pembatasan subjek hukum pengadu juga dimaksudkan untuk melindungi ruang privasi keluarga dari campur tangan pihak luar, menjaga nilai moral dan norma susila masyarakat, serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau tindakan main hakim sendiri (eigenrechting). Adapun pihak yang berhak mengadu dalam konteks ini adalah dalah suami atau istri bagi yang sudah menikah, serta orang tua atau anak bagi yang belum menikah. Ketentuan ini sekaligus memperluas pihak yang dapat mengajukan laporan dibandingkan aturan lama yang hanya memberi hak kepada suami atau istri. f. Bahwa pembatasan subjek pengadu dalam koteks ini juga dimaksudkan untuk melindungi anak-anak. Berbeda dengan KUHP yang lama itu hanya mengatur perzinaan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga atau ada hubungan pernikahan, tetapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak yang harus dilindungi. Dalam praktik kohabitasi, anak dapat menjadi pihak yang lahir atau hidup dalam situasi di luar ikatan perkawinan yang 62 sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, pembentuk undang- undang, memandang situasi ini berpotensi menimbulkan kerentanan, terutama terkait kepastian status hukum, pengasuhan, dan perlindungan hak-hak keperdataan anak. Dengan demikian apabila kohabitasi dapat menjadi delik umum maka anak merupakan salah satu pihak rentan yang dapat dirugikan. D. KESIMPULAN DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa rumusan norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU Penyesuaian Pidana telah mengatur dengan jelas parameter dari unsur-unsur perbuatan pernyebaran berita bohong sebagai syarat pidana dengan menekankan adanya kesengajaan dan akibat perbuatan berupa kerusuhan di masyarakat. 2. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo yang diajukan pengujian telah memenuhi asas lex certa dan lex stricta dengan tujuan pemidanaan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut. I. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Terhadap Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 (Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026), Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut 1. Penjelasan terhadap Pasal 263 UU 1/2026 Bahwa Pasal 263 telah mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Perbedaan tersebut terletak pada beberapa unsur esensial yakni: UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana Pasal 14 Pasal 263 63 (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi- tingginya tiga tahun. Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Bahwa Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 mengenai penyiaran berita yang patut diduga bahwa berita itu bohong tidak lagi diatur dalam Pasal 263 UU 1/2026 karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, unsur “patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong” tidak menciptakan kepastian hukum karena tidak jelas perbuatan ini dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya. Selanjutnya Pasal 263 memiliki perbedaan yang esensial jika dibandingkan dengan Pasal 14 ayat (1). Pertama, Pasal 263 mempersyaratkan bahwa orang yang menyebarkan berita bohong mengetahui bahwa berita tersebut memang merupakan berita bohong. Artinya, tujuan dari perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ini menyebarkan berita yang sudah diketahuinya bohong atau tidak benar. Sedangkan Pasal 14 ayat (1) tidak mempersyaratkan orang yang menyebarkan berita bohong untuk mengetahui berita itu bohong. Pasal 14 ayat (1) menjadi sulit dibuktikan dan tidak memberikan kepastian hukum karena “sulitnya menentukan ukuran atau parameter akan “kebenaran” sesuatu hal yang disampaikan oleh masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar pembenaran akan sesuatu hal yang disampaikan tersebut.” Artinya, Pasal 14 ayat (1) tidak memberikan parameter yang jelas untuk membedakan berita yang benar dengan berita yang bohong. Dalam hal ini, Pasal 263 memang tidak 64 mendefinisikan apa yang dimaksud dengan berita bohong. Namun, Pasal 263 memberikan ukuran yang lebih pasti, yakni menyerahkan kepada si penyebar berita apakah dia benar-benar mengetahui berita yang disebarnya benar atau bohong. Sehingga, ukuran benar atau tidaknya suatu berita diserahkan kepada si penyebar berita. Jika si penyebar mengetahui bahwa berita tersebut itu bohong dan ia menyebarkannya, artinya terdapat niat jahat dari si penyebar berita untuk menyebarkan suatu kebohongan, sehingga ia dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Namun, jika si penyebar tidak mengetahui jika berita tersebut bohong, maka ia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Kedua, Pasal 263 dirumuskan sebagai tindak pidana materiil. Artinya, seseorang dapat dipidana dengan Pasal 263 jika karena berita bohong yang disebarnya mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa “penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan.” Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 memberikan batasan bahwa “kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.” Penjelasan Pasal 264 yang merujuk pada Penjelasan Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan kerusuhan adalah “suatu kondisi yang menimbulkan Kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang.” Artinya, penjelasan Pasal 190 ayat (2) konsisten dengan kerusuhan yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 115/PUU-XXII/2024 yang membatasi bahwa kerusuhan yang dimaksud Adalah kerusuhan fisik, bukan di ruang digital/siber karena sifatnya yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang dan dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang. Ketiga, kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 merupakan kondisi kumulatif yang harus seluruhnya terpenuhi untuk dapat dipidana. Artinya, untuk dapat dipidana dengan Pasal 263, seseorang harus (1) 65 menyiarkan atau menyebarluaskan berita, (2) mengetahui berita tersebut bohong, dan (3) atas tersebarnya berita bohong tersebut, timbul kerusuhan di masyarakat. Sehingga, jika seseorang telah menyebarkan berita yang diketahuinya bohong, namun tidak terjadi kerusuhan dalam masyarakat yang disebabkan karena berita bohong tersebut, seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Dengan kata lain, perlu dibuktikan juga adanya hubungan kausalitas antara penyebaran berita yang diketahuinya bohong dengan kerusuhan yang terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pasal 263 telah memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dipidana dan semata-mata ditujukan untuk memberikan pembatasan yang rigid dan tegas yang dimaksudkan untuk melindungi hak, khususnya hak kebebasan berpendapat dan hak pelindungan atas dampak dari suatu tindak pidana. 2. Penjelasan terhadap Pasal 263 UU 1/2026 Bahwa Pasal 264 telah mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Perbedaan tersebut terletak pada beberapa unsur esensial yakni: UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana Pasal 15 Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun. Pasal 264 Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih- lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Bahwa Pasal 264 telah mengalami perubahan esensial jika dibandingkan dengan Pasal 15 UU 1/1946. Pertama, konsisten dengan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, Pasal 264 tidak lagi mengatur unsur “patut diduga” karena unsur tersebut tidak memberikan kepastian hukum apaka perbuatan pidana yang diatur dilakukan secara sengaja atau lalai. Unsur 66 ini telah diganti menjadi “diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat.” Serupa dengan Pasal 263, bahwa syarat utama Pasal 264 adalah si penyebar berita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa berita demikian telah mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Sehingga, niat jahat dari Pasal 264 ini adalah menyebarkan kembali berita tidak pasti, berlebihan atau tidak lengkap yang diketahui penyebar berita sudah berakibat kerusuhan di masyarakat. Kedua, sama dengan Pasal 263, unsur kerusuhan dalam Pasal 264 juga merujuk pada penjelasan Pasal 190 ayat (2): dibatasi pada kerusuhan fisik yang mengakibatkan Kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak termasuk kerusuhan di dunia digital/maya. Ketiga, serupa dengan Pasal 263, bahwa hubungan kausalitas antara berita tidak pasti dan kerusuhan yang terjadi juga perlu dibuktikan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian keterangan Pemerintah terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam perkara pengujian materiil KUHP dan UU 1/2026, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal a quo pada hakikatnya telah dirumuskan secara proporsional, memiliki tujuan yang sah dalam menjaga ketertiban umum, melindungi kehormatan institusi negara, menjaga nilai moral dan sosial dalam masyarakat, serta memberikan kepastian hukum melalui perumusan unsur delik yang jelas, pembatasan mekanisme penegakan hukum seperti delik aduan, serta persyaratan unsur kesalahan dan akibat yang bersifat materiil; sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat kabur, menghidupkan kembali pasal karet, atau melanggar hak konstitusional warga negara tidak beralasan menurut hukum, karena baik dari segi konsep pembentukan norma maupun dari segi sistematika pengaturan dalam hukum pidana, ketentuan-ketentuan tersebut dirancang untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan kepentingan ketertiban sosial dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. II. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik 67 Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan Ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara Nomor 26/PUU- XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis para Pemohon bertanggal 18 Juni 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, pada pokoknya sebagai berikut. Memperhatikan jalannya persidangan, terdapat 1 pertanyaan besar: Apakah pasal-pasal a quo sebegitu dibutuhkannya sekalipun melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi dan UUD NRI 1945? Kami sangat setuju dengan pandangan Yang Mulia Ketua Pak Suhartoyo bahwa MK sebagian besar konsisten dengan putusan-putusannya, namun ada satu atau dua kasus yang kemudian MK dapat berubah pendirian apabila ada jaminan perlindungan hak konstitusional. Jika kemudian kita telaah lebih dalam pasal-pasal a quo, sebagaimana ahli Bivitri Susanti sampaikan, seluruh pasal-pasal a quo ini sudah “kejauhan” dari jaminan perlindungan hak konstitusional. Pembentuk undang-undang selalu berkutat bahwa pasal-pasal a quo merupakan cerminan hukum nasional yang sekarang berorientasi pada keadilan restoratif. Ahli yang mereka hadirkan, menyatakan bahwa pasal-pasal bermasalah KUHP baru ini tidak harus dienforce dan memberikan contoh 10 negara yang memiliki pasal penghinaan presiden. Tidakkah pandangan pembentuk Undang-Undang dan ahlinya ini justru bertentangan dengan paradigma tujuan pemidanaan? 68 Secara garis besar, paradigma tujuan pemidanaan terbagi atas Retributif, Utilitarian, dan Restoratif. Secara paradigma Retributif yang diprakarsai Immanuel Kant, hukuman pidana diperlukan untuk mengembalikan Social Order di masyarakat. Jika kita kaji, apakah pasal-pasal a quo akan mengembalikan Social Order di masyarakat? Di Era digital ini, keterbukaan dan kebebasan mengkritik sudah menjadi nafas kehidupan masyarakat modern. Jika kebebasan itu direnggut, apakah akan mengembalikan Social Order? Bukankah justru akan jadi chaos karena masyarakat marah hak berpendapatnya direnggut? Apalagi jika kebebasan ini direnggut karena dilaporkan pidana akibat mengkritik sebuah lembaga negara, tidakkah itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjadi bad publication bagi pemerintah? Apabila ada rakyat dilaporkan pidana karena mengkritik presiden, apakah rakyat akan menjadi respect kepada presiden yang mempidanakan rakyatnya sendiri? Secara paradigma Utilitarian yang digagas Jeremy Bentham, semua hukuman harus ada daya guna. Menjadi pertanyaan besar sebenarnya apa fungsi pasal a quo di tengah banyaknya kejahatan lainnya yang lebih berbahaya di Indonesia. Tidakkah pasal-pasal a quo justru akan membuat aparat penegak hukum kewalahan dan menjadi abai terhadap kejahatan lain yang lebih serius? Kemudian juga, secara terang benderang, ahli Albert Aries mengatakan bahwa pasal a quo tidak harus selalu “digunakan”, kembali kepada political will pejabatnya. Jika begitu, berarti pasal ini tidak ada daya gunanya dong? Atau setidak-tidaknya, sangat kecil daya gunanya. Lantas, kenapa harus diadakan pasal-pasal ini? Secara keadilan restoratif yang digadang-gadang sebagai terobosan negara ini. Betul, bahwa banyak Pasal KUHP baru lainnya yang sangat berorientasi pada keadilan restoratif. Namun, terhadap pasal-pasal a quo, keadilan restoratifnya dimana? Justru pasal-pasal ini membuat-buat masalah yang sebenarnya bukan masalah. Bagaimana memulihkan keadilan restoratif dalam penghinaan lembaga negara, apakah lembaga negara punya perasaan? Yang Mulia Hakim Konstitusi yang terhormat, Ahli Albert Aries mencontohkan 10 negara yang mempunyai pasal penghinaan presiden, 7 di antaranya adalah negara parlementer. Dalam negara parlementer, presiden adalah head of state, bukan head of government. Pada sistem negara ini, presiden menjadi simbol persatuan negara. 69 Dalam sistem ini, presiden tidak memerintah (govern), sehingga ketika martabat presiden diserang, jelas tujuannya adalah untuk melecehkan/merendahkan negara, bukan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak ada satupun negara parlementer yang memiliki pasal penghinaan Perdana Menteri. Oleh karenanya, tidak apple to apple jika disamakan dengan Indonesia yang menggunakan sistem presidensial. Presiden bukan hanya kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan. Jika presiden menciptakan kebijakan yang salah, tentu harus bisa dikritik dan dipermasalahkan. Tindakan tersebut bukanlah penghinaan kepada negara, melainkan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang secara ex officio dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. 1 negara lain yang disebut adalah Kamerun. Sekalipun presidensial, namun Kamerun berada di bawah kediktatoran Paul Biya yang saat ini sudah 44 tahun menjabat Presiden Kamerun dan menjadikannya presiden terlama di dunia. 1 negara lain yang disebut adalah Türkiye (Turki). Sebelum referendum 2017, Türkiye adalah negara parlementer sehingga memiliki pasal penghinaan presiden. Namun pada tahun 2016, terjadi kudeta militer yang gagal. Presiden Erdogan menjadi paranoid dan menguatkan cengkraman kekuasaannya, mengalihkan Türkiye dari parlementer ke presidensial. Sejak itu, terjadi democratic backsliding di Türkiye, dimana Türkiye dikategorikan sebagai negara otoriter dan Erdogan dianggap sebagai strongman. Akibatnya, Uni Eropa terus mengulur keanggotaan Türkiye ke Uni Eropa semata-mata karena syarat keanggotaan Uni Eropa haruslah negara yang demokratis. 1 negara lagi adalah Federasi Rusia yang memiliki sistem semi-presidensial. Di bawah kepemimpinan Presiden Putin, Rusia menginvasi Ukraina dan memenjarakan oposisi yang menentang kebijakannya. Putin adalah diktator penjahat perang menurut International Criminal Court, sebagaimana juga Benyamin Netanyahu. Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, justru ahli yang dihadirkan pembentuk Undang-Undang menunjukkan kenyataan pahit: pasal-pasal a quo tidak cocok di negara kita yang menggunakan sistem presidensial. Kecuali, jika negara kita hendak menuju menjadi negara otoriter. Apakah kesana arah negara ini? 70 Karena itu lah saya mengkutip Cicero di awal kesimpulan ini. Semata-mata untuk menjadi pengingat kita semua, jika hukum yang “gila” dibiarkan, berarti sudah semakin dekat kita pada kehancuran. Kehancuran demokrasi. Ergo (Dengan demikian), maka tepatlah untuk seluruh perkara a quo dikabulkan seluruhnya [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Presiden bertanggal 18 Juni 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Bapak Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Wakil Menteri Hukum Kementerian Hukum pada tanggal 9 Maret 2026. 2. Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Maret 2026 terdapat pertanyaan kepada Pemerintah dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut: a. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani 1) … KUHP ini bahkan boleh dibilang sebelum berlaku sudah beberapa diubah, ya, di dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP. Tetapi kalau saya baca di ketentuan penutup, ya, di Undang-Undang Penyesuaian KUHP, itu tidak secara tegas, ya ... dan kalau UndangUndang Penyesuaian KUHP saya sudah tidak ikutan loh, Bapak, saya sudah berada di sini. Itu tidak secara tegas dikatakan bahwa apa yang ada di dalam KUHP dengan telah diubahnya, ya, bahkan pengubahannya itu tidak hanya sekadar menyangkut tentang pidananya, tapi juga tentang rumusan pidananya, ya, itu menjadi tidak berlaku. Nah, saya ingin mohon ketegasan Pemerintah, ya, DPR juga, pementuk undangundang. Bahwa apa-apa yang ada dalam KUHP yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP, terutama yang terkait dengan rumusan normanya, itu menjadikan yang ada di dalam KUHP itu sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah rumusan yang ada di ... apa ... Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Karena kalau kita baca, itu tidak hanya sekadar menyesuaikan soal pidananya saja, ya, tapi sudah menyangkut juga rumusan norma yang ada, ya, yang berbeda, meskipun 71 berbeda sedikit, ya, antara yang dirumuskan di dalam ... apa ... KUHP Baru itu dan di dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP. 2) Yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, ya. Saya memang ini tidak langsung dengan yang diuji, Pak Wamen, ya, tapi ini terkait dengan penjelasan karena tadi disinggung dalam Keterangan yang lisan Pak Wamen. Lembaga negaranya itu enam. Mengapa BPK dan KY tidak dimasukkan? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan bagian integral dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang dibentuk untuk menyelaraskan dan menyesuaikan berbagai ketentuan pidana setelah berlakunya KUHP, sehingga kedua undang-undang tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan legislasi dalam reformasi hukum pidana nasional. 2) Bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, perubahan terhadap suatu norma melalui undang-undang yang lebih baru tidak melahirkan dua norma yang berlaku secara bersamaan, melainkan menghasilkan satu norma baru yang menggantikan norma sebelumnya pada bagian yang diubah. Oleh karena itu, sepanjang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah mengubah rumusan maupun ancaman pidana dalam suatu ketentuan KUHP, maka yang berlaku adalah rumusan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori dan teknik perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Indonesia. 3) Bahwa dengan demikian, tidak terdapat dualisme norma antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sebab perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang secara yuridis telah menggantikan rumusan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap ketentuan yang telah mengalami perubahan, aparat penegak hukum wajib merujuk pada rumusan sebagaimana telah disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 72 Tahun 2026. 4) Bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membatasi ruang lingkup perlindungan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP hanya kepada enam lembaga negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keenam lembaga tersebut merupakan pemegang kekuasaan negara pada tingkat tertinggi dalam cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi berada pada Presiden dan Wakil Presiden; dalam cabang legislatif berada pada MPR, DPR, dan DPD; sedangkan dalam cabang kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlindungan khusus diberikan kepada lembaga-lembaga yang secara langsung merepresentasikan pelaksanaan kekuasaan negara pada tingkat tertinggi tersebut. 5) Bahwa tidak dimasukkannya Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial bukanlah karena kedua lembaga tersebut tidak memiliki kedudukan konstitusional yang penting, melainkan karena pembentuk undang-undang secara sadar membatasi norma a quo hanya pada lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan negara pada tingkat tertinggi. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga tersebut pada hakikatnya menjalankan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (staatsbegroting), yang secara konseptual merupakan fungsi yang berkaitan erat dengan fungsi pengawasan yang dimiliki cabang legislatif. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menilai tidak terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP kepada BPK maupun lembaga negara lainnya di luar enam lembaga yang telah ditentukan secara limitatif. b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 73 Saldi Isra Nah, yang terakhir, sebetulnya adalah ini konsep jalan tengah dalam perumusan hukum pidana, Prof. Eddy, itu konsep hukum apa sih yang digunakan? Atau teori hukum apa yang digunakan? Selain dari pandangan yang mengatakan, “Penyusunan pidana itu memang harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana hukum itu mau diberlakukan.” Nah, secara konseptual, itu apa teori yang bisa membenarkan itu, Prof. Eddy, terutama dalam hal-hal penyusunan norma-norma pidana? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa pemerintah telah mempertimbangkan beberapa teori hukum. Pembentuk Undang-undang akhirnya memilih “jalan tengah”. Adapun “jalan tengah” ini adalah suatu bentuk teori pengendalian sosial yang kemudian akan disesuaikan dengan kultur, politik, dan masyarakat di mana kita ini berada. 2) Bahwa dalam Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa salah satunya model pidana mati yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu Indonesian way atau solusi khas Indonesia yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. 3) Bahwa mengenai konsep “jalan tengah” dalam pembentukan hukum pidana, Pemerintah berpandangan bahwa KUHP Nasional dibangun di atas pendekatan kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara (staatsbelangen), kepentingan masyarakat (sociale belangen), dan kepentingan individu (individuale belangen). Pendekatan tersebut tercermin dalam berbagai norma KUHP yang berupaya menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum dan kepentingan negara. c. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih Saya melanjutkan ini kaitannya Permohonan Nomor 27. Permohonan Nomor 27 ini memang dia berkaitan dengan Pasal 237. 237 itu kebetulan ada huruf a, huruf b, huruf c. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Wakil. Kebetulan ini memang ada undang-undangnya ini, yaitu Undang-Undang tentang Lambang Negara itu, ya, Undang- 74 Undang Nomor 24/2009. Terkait dengan Undang-Undang 28 … 24/2009, itu sudah ada putusan Mahkamah, Putusan Mahkamah Nomor 4/2022, ya, … 12 … 2012, 20 … 2012 … Nomor 4/2012. Kemudian di dalam putusan Mahkamah, itu pasal yang kebetulan muncul di Pasal 237, itu persis dengan Pasal 69 Undang-Undang 24/2009 sebelum di apa … dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar, persis ini. Hanya memang kemudian dengan sengajanya tidak dimunculkan karena memang dengan sengajanya sudah ada panduannya di dalam Pasal 36 KUHP Baru. Ini yang saya mohon ada kejelasannya, risalah sidangnya, apa yang kemudian melatarbelakangi, norma yang sama yang saya baca, yaitu di dalam Undang-Undang 24 mengatakan, “Dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang- undang ini.” Dan ini persis hanya dengan sengajanya yang hilang di situ. Mohon ini dapat dijelaskan, apa yang sesungguhnya melatarbelakangi yang dikatakan di sini bahwa ini sudah sesuai dengan ... apa namanya ... penjelasan dari Pak Wamen tadi dengan ... apa namanya ... konstitusi, sementara dalam putusan MK, ini adalah konstitusional ... inkonstitusional? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa dalil yang menyamakan secara langsung Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak dapat diterima secara serta- merta, karena meskipun terdapat kemiripan redaksional, kedua norma tersebut berada dalam konstruksi sistem hukum yang berbeda. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 sebagai bagian dari rezim pengaturan administratif mengenai penggunaan Lambang Negara, sedangkan Pasal 237 KUHP merupakan bagian dari kodifikasi hukum pidana nasional yang harus dibaca secara sistematis bersama ketentuan umum dalam Buku Kesatu KUHP, khususnya Pasal 36 KUHP mengenai kesengajaan, Pasal 37 KUHP mengenai kealpaan, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, serta Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menegaskan asas legalitas dan larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitasnya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan 75 kesamaan bunyi norma, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan sistem pertanggungjawaban pidana yang melingkupinya. 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 telah menyatakan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena rumusan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, ratio decidendi putusan tersebut tidak pernah menyatakan bahwa negara kehilangan kewenangan konstitusional untuk mengatur penggunaan Lambang Negara ataupun memberikan sanksi terhadap penyalahgunaannya. Mahkamah hanya mengoreksi bentuk perumusannya agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang terlalu luas (overcriminalization) dan multitafsir. Dengan demikian, yang menjadi persoalan konstitusional bukan keberadaan larangannya, melainkan kepastian hukum dan batasan yang menyertainya. 3) Bahwa berbeda dengan konstruksi norma yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, Pasal 237 KUHP harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 36 KUHP yang menentukan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, kecuali undang- undang menentukan lain. Dengan demikian, unsur kesengajaan (mens rea) tetap menjadi syarat mutlak pemidanaan meskipun kata “dengan sengaja” tidak lagi dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 237 KUHP. Pemerintah dalam persidangan telah menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 36 KUHP justru memberikan perlindungan yang lebih kuat karena unsur kesengajaan tidak hanya dibuktikan pada tahap persidangan, melainkan harus telah teridentifikasi sejak tahap penyidikan. 4) Bahwa keberadaan Pasal 237 KUHP juga harus dipahami dalam kerangka perlindungan terhadap simbol negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Lambang 76 Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai simbol konstitusional negara, Lambang Negara bukan sekadar milik individual atau milik privat warga negara, melainkan simbol resmi yang merepresentasikan identitas nasional, kedaulatan negara, integritas bangsa, dan persatuan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kehormatan dan penggunaan Lambang Negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerancuan identitas, legitimasi palsu, atau penyalahgunaan simbol negara. Hal ini sejalan dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa kriminalisasi dalam Pasal 237 ditujukan untuk mencegah penggunaan Lambang Negara yang dapat mengaburkan otoritas resmi negara dan menimbulkan kesan legitimasi yang tidak sah. 5) Bahwa apabila dicermati secara lebih mendalam, ketentuan Pasal 237 KUHP juga tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Bab II Buku Kedua KUHP yang mengatur Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Martabat Negara, serta Simbol Negara. Oleh karena itu, norma a quo harus dipahami dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan hukum negara (staatsbelangen) yang secara doktrinal merupakan salah satu objek perlindungan hukum pidana selain kepentingan masyarakat (sociale belangen) dan kepentingan individu (individuale belangen). Dalam keterangannya, Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap Lambang Negara merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat dan identitas negara yang secara konstitusional memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan negara hukum Indonesia. 6) Bahwa berdasarkan risalah pembahasan yang dijelaskan oleh Ahli Pemerintah Dr. Albert Aries, ketentuan yang berasal dari Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah masuk sebagai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tetap sejak pembahasan Rancangan KUHP Tahun 2017 sehingga tidak lagi menjadi objek perubahan substansial pada tahap pembahasan berikutnya. Namun demikian, pembentuk undang-undang tidak sekadar memindahkan norma 77 tersebut secara mekanis, melainkan menempatkannya ke dalam sistem hukum pidana nasional yang telah mengalami reformulasi mendasar melalui keberadaan Buku Kesatu KUHP sebagai mekanisme pengendali (control mechanism). Dengan kata lain, keberlakuan Pasal 237 tidak dapat dipisahkan dari seluruh prinsip hukum pidana modern yang terkandung dalam Buku Kesatu KUHP. 7) Bahwa oleh karena itu, argumentasi yang menyatakan bahwa Pasal 237 huruf c KUHP otomatis inkonstitusional hanya karena memiliki kemiripan dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan argumentasi yang menyederhanakan persoalan konstitusional secara berlebihan. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten menegaskan bahwa pengujian konstitusionalitas harus dilakukan terhadap norma dalam keseluruhan konteks sistem hukumnya (systematic interpretation), bukan semata-mata berdasarkan persamaan redaksional. Dalam perkara a quo, konteks normatif Pasal 237 KUHP telah berubah secara fundamental karena tunduk pada asas legalitas, asas kesalahan, asas pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan umum Buku Kesatu KUHP yang tidak terdapat dalam konstruksi norma ketika Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuji pada tahun 2012. d. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh 1) satu isu yang saya kira perlu menjadi atensi soal hukuman mati. Pasal 28I itu kan tegas, ada putusan MK yang membenarkan. Nah, saya belum tahu, mungkin tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil supaya risalahnya itu sejauh mana perdebatan terkait hal ini? Tadi memang sudah disampaikan Pak Wamen, ya, terkait dua aliran itu. Tapi ini kan sebenarnya pada waktu putusan MK yang dulu, itu memang undang-undang terkait hukuman mati itu kan sudah ada di beberapa undang-undang. Nah, pada waktu rumusan terkait hal ini, itu seperti apa? 2) Yang kedua, ini soal 10 tahun itu. Indikator atau metode apa yang digunakan? Karena bisa saja mungkin orang 5 tahun dia sudah berubah, kenapa harus 10 tahun misalnya, ukurannya apa? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 78 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan hasil kompromi antara dua pandangan yang berkembang dalam pembentukan hukum pidana nasional, yaitu kelompok yang mempertahankan pidana mati (retentionist) dan kelompok yang menghendaki penghapusannya (abolitionist). Pemerintah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi secara tegas menjelaskan bahwa kedua pandangan tersebut memiliki dasar argumentasi yang sama kuatnya sehingga pembentuk undang-undang memilih jalan tengah (middle way) melalui pengaturan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok sebagaimana paradigma hukum pidana konvensional. 2) Bahwa dalam Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa model pidana mati yang diadopsi dalam KUHP Nasional merupakan suatu Indonesian way atau solusi khas Indonesia yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang sangat serius dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pidana mati tidak dijatuhkan secara mutlak, melainkan selalu disertai masa percobaan yang memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap terpidana untuk menentukan apakah pidana mati masih layak dilaksanakan atau dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup. 3) Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia mengenai dasar penetapan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, Pemerintah telah memberikan penjelasan secara eksplisit dalam persidangan bahwa angka 10 tahun tersebut bukanlah angka yang ditentukan secara arbitrer oleh pembentuk undang-undang, melainkan merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah dibangun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dalam persidangan, Pemerintah menyatakan secara tegas bahwa “angka 10 itu Mahkamah Konstitusi, bukan Pemerintah dan DPR”, sehingga pilihan masa percobaan 10 tahun merupakan bentuk penghormatan 79 pembentuk undang-undang terhadap perkembangan hukum konstitusi yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 4) Bahwa masa percobaan 10 tahun tersebut tidak dimaksudkan semata-mata sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, melainkan sebagai instrumen evaluasi yang memungkinkan negara melakukan penilaian secara komprehensif terhadap perkembangan perilaku, tingkat penyesalan, dan potensi reintegrasi sosial dari terpidana. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pemerintah bahwa visi pemidanaan dalam KUHP Nasional berorientasi pada reintegrasi sosial (social reintegration), sehingga pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang masih memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan selama masa percobaan tersebut. 5) Bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional pada akhirnya menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum pidana Indonesia, yaitu dari sistem yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang mengintegrasikan aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, keberadaan masa percobaan 10 tahun tidak dapat dipahami sebagai angka yang dipilih secara acak, melainkan sebagai instrumen konstitusional yang lahir dari kompromi antara kepentingan mempertahankan pidana mati dan kepentingan untuk memberikan kesempatan kedua kepada terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku secara nyata e. Pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo 1) … berkaitan dengan 218 itu yang ayat (2), itu kan kepentingan umum atau pembelaan diri, kan. Ini sebenarnya atau dalam konteks makna yang sama ataukah pembelaan diri itu maknanya berbeda? Apakah pembelaan diri yang dimaksud di Pasal 31 dan seterusnya itu, alasan pembenar itu, ataukah itu hanya pengganti daripada kepentingan umum? Supaya ini klir, kan? Karena itu juga ambigu juga di situ. Karena kalau pembelaan diri kan sudah diatur di Pasal 31 sampai sifat melawan hukumnya yang hilang ataukah sifat kesalahannya yang hilang itu sudah ada di alasan pembenar dan pemaaf. Nah, itu selama ini kan menjadi ruang penilaian hakim yang menangani permohonan perkara itu ketika tidak dimasukkan adanya pembelaan diri pun hakim akan menilai kalau kemudian 80 dalam fakta persidangan kemudian memang itu perbuatan dilakukan karena ada sifat melawan hukumnya yang … yang kemudian bisa menjadi pembenar atau sifat kesalahannya yang kemudian bisa menjadi alasan pemaaf, kan hakim dengan sendirinya tidak akan menyatakan Pemohon … eh, terdakwa bisa dipersalahkan dan dipidana. Saya sudah selalu pemohonpemohon terus di sini, padahal terdakwa kan mestinya di dalam perkara pidana itu. 2) Kemudian yang pasal berkaitan dengan perzinaan, Prof. Eddy, 411, ya, memang gradasinya ini agak sampai sejauh mana yang bisa kemudian mempunyai hak untuk mengadu? Kalau misalnya suami, atau istri, atau orang tua itu kalau mereka sudah enggak ada, sudah meninggal misalnya, atau melepaskan haknya untuk tidak mengadu. Kemudian, apakah kemudian ada pihak lain yang kemudian bisa mecover, menggantikan untuk mengadu? Karena memang ketercelaannya di tengah masyarakat tetap melekat perbuatan itu. 3) Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pidana mati yang ini perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup ini bisa diusulkan atau dilakukan oleh presiden atas pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. Nah, dalam perspektif ini, mana yang mestinya bisa mengubah dari … dari pidana mati ke pidana seumur hidup? Padahal itu masih melekat satu kesatuan amar putusan yang merupakan bagian pemidanaan percobaan, Pak Eddy … Pak … Prof. Eddy. Ini konteks melaksanakan putusan, putusan percobaan 10 tahun kemudian bisa berubah menjadi mati. Nah, ini apakah kemudian yang lebih signifikan adalah ruang politiknya ataukah masih yudisialnya? Itu yang harus ... kenapa tidak … mestinya tetap diusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung, masih dalam konteks yudisialnya. Kemudian … nah, kalau itu karena sudah dalam wilayah penilaian pemasyarakatan, ada wilayah eksekutifnya, boleh saja kemudian mendapat persetujuan presiden, jadi dibalik. Jadi, yudisialnya itu adalah yang utama, baru kemudian yang eksekutifnya karena wilayah pembinaan sebagai warga binaan adalah lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imipas, misalnya. Ini ada ruang-ruang kewenangan presiden yang kemudian bisa cawe-cawe di situ. Tapi kok ini menjadi sepertinya terbalik, dalam perspektif tertentu, ya, mungkin dari, dari … termasuk Pemohon atau masyarakat yang lain yang kemudian kok ini sepertinya terbalik, tidak yudisialnya yang utama karena ini masih dalam konteks satu tarikan amar putusan, pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Ketika berubah itu tidak otomatis, tapi mestinya akan ada wilayah yudisial dulu yang bermain di situ. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa frasa “kepentingan umum atau pembelaan diri” dalam Pasal 81 218 ayat (2) KUHP merupakan alasan penghapus pidana khusus yang secara sengaja dirumuskan oleh pembentuk undang-undang untuk membedakan kritik yang sah dalam negara demokratis dengan perbuatan yang benar-benar menyerang kehormatan atau harkat martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Ahli Presiden yang menyatakan bahwa Pasal 218 ayat (2) mengatur “alasan penghapus pidana khusus di luar Buku I KUHP”. 2) Bahwa frasa “kepentingan umum” dimaksudkan untuk menjamin ruang kebebasan berekspresi warga negara, termasuk kritik, protes, demonstrasi, maupun penyampaian ketidaksetujuan terhadap kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah secara tegas tidak termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 KUHP. 3) Bahwa frasa “pembelaan diri” tidak dapat dipersamakan secara otomatis dengan noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHP. Sebaliknya, pembentuk undang-undang secara sengaja merumuskan frasa tersebut sebagai alasan penghapus pidana khusus yang berdiri sendiri untuk memberikan perlindungan lebih luas terhadap warga negara yang bertindak dalam rangka mempertahankan hak, kehormatan, atau kepentingan hukumnya. Keberadaan norma khusus tersebut menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mempersempit ruang kriminalisasi dan memperluas perlindungan hak warga negara. 4) Bahwa pengaturan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut merupakan hasil kompromi kebijakan hukum pidana yang lahir dari perdebatan panjang dalam proses pembentukan KUHP. Pemerintah menjelaskan bahwa terdapat dua aspirasi yang bertolak belakang, yaitu kelompok yang menghendaki perzinaan menjadi delik biasa dan kelompok yang menghendaki negara tidak terlalu jauh masuk ke wilayah privat warga negara. Oleh karena itu dipilih jalan tengah berupa delik aduan absolut. 5) Bahwa hak mengadu dibatasi hanya kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap perbuatan 82 tersebut. Pembatasan tersebut merupakan instrumen untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, sweeping moral, maupun pelaporan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum langsung. 6) Bahwa oleh karena Pasal 411 dirumuskan sebagai delik aduan absolut, maka hak mengadu merupakan hak pribadi yang secara limitatif diberikan oleh undang-undang kepada pihak tertentu. Oleh sebab itu, apabila pihak yang berhak mengadu tidak menggunakan haknya, telah meninggal dunia, atau secara sadar memilih untuk tidak mengajukan pengaduan, maka hak tersebut pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Konstruksi demikian merupakan konsekuensi langsung dari karakter delik aduan absolut yang dipilih oleh pembentuk undang-undang. 7) Bahwa apabila suaminya, istrinya berzina, suaminya meninggal berarti sudah tidak ada lagi. Close the case. Sama halnya ketika terjadi kohabitasi. Kalau anak atau orang tua tidak mengadu, itu namanya diadu absolut, berbeda dengan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik yang dalam pasal penghinaan biasa itu, maka pengaduan itu bisa dikuasakan atau bisa keluarga yang mengadu anak atau orang tua. 8) Bahwa pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional tidak ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang karakteristik utamanya adalah selalu dijatuhkan dengan masa percobaan. Sifat khusus tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan secara serta-merta setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan diberikan ruang evaluasi terhadap perkembangan diri terpidana. 9) Bahwa pemberian masa percobaan dalam pidana mati merupakan konsekuensi dari visi hukum pidana nasional yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Tanpa adanya masa percobaan, pelaksanaan pidana mati secara langsung akan meniadakan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, masa percobaan menjadi instrumen yang memungkinkan negara menilai kembali kelayakan pelaksanaan pidana 83 mati berdasarkan perkembangan perilaku terpidana. 10) Bahwa dalam praktik internasional terdapat empat pendekatan utama terhadap pidana mati, yaitu: (i) negara yang telah menghapus pidana mati secara penuh; (ii) negara yang masih mencantumkan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya tetapi tidak pernah menerapkannya (abolitionist de facto), seperti Belgia; (iii) negara yang mempertahankan pidana mati secara sangat terbatas hanya untuk kejahatan tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan; serta (iv) negara yang secara tegas mempertahankan dan menerapkan pidana mati. 11) Bahwa Indonesia menganut pendekatan yang berbeda dari keempat model tersebut dengan tetap mempertahankan pidana mati, namun menerapkan konsep terme de grace, yaitu pemberian kesempatan melalui masa percobaan sebelum pidana tersebut dapat dilaksanakan. Model ini menunjukkan upaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap kemungkinan rehabilitasi terpidana. 12) Bahwa mekanisme perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui komutasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap perilaku dan perkembangan terpidana selama menjalani masa percobaan. Penilaian tersebut melibatkan berbagai institusi, yaitu lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, penyidik yang menangani perkara terkait, serta Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat). 13) Bahwa pelibatan berbagai aparat penegak hukum dalam proses penilaian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya abuse of power oleh satu institusi tertentu, khususnya lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya mekanisme penilaian yang bersifat kolektif dan lintas lembaga, keputusan mengenai kelayakan pemberian komutasi menjadi lebih objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. 14) Bahwa tata cara penilaian dan pemberian komutasi telah diatur lebih 84 lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur koordinasi antar aparat penegak hukum dalam mengevaluasi terpidana mati. Melalui mekanisme tersebut, terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku dan memenuhi syarat tertentu selama masa percobaan dapat memperoleh perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. 15) Bahwa penetapan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun merupakan bentuk kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara faktual seorang terpidana dapat menunjukkan perilaku baik dalam waktu yang lebih singkat, ketentuan jangka waktu 10 tahun tetap dipertahankan sebagai standar yang telah ditentukan berdasarkan pertimbangan konstitusional. 16) Bahwa kewenangan Presiden dalam mengajukan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dengan persetujuan Mahkamah Agung didasarkan pada fakta bahwa institusi yang melakukan penilaian terhadap terpidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Namun demikian, karena komutasi tersebut berimplikasi pada perubahan terhadap putusan pengadilan, maka diperlukan persetujuan Mahkamah Agung sebagai bentuk pengawasan yudisial dan mekanisme checks and balances. 17) Bahwa keterlibatan Mahkamah Agung dalam mekanisme komutasi merupakan konsekuensi logis dari perubahan jenis pidana yang telah diputus oleh pengadilan. Meskipun Undang-Undang telah memberikan dasar hukum berupa masa percobaan 10 tahun yang memungkinkan perubahan pidana, persetujuan Mahkamah Agung tetap diperlukan untuk menjaga legitimasi dan kepastian hukum atas perubahan tersebut. 18) Bahwa mekanisme komutasi pidana mati memiliki kesamaan karakter dengan berbagai kewenangan konstitusional Presiden lainnya, seperti grasi, amnesti, dan abolisi, yang pada prinsipnya juga dapat mengubah akibat hukum dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, keterlibatan Presiden dalam proses komutasi 85 tidak dapat dipandang sebagai hal yang menyimpang dari sistem hukum yang berlaku. 19) Bahwa apabila Pasal 100 dibaca secara utuh, mekanisme komutasi pidana mati sesungguhnya dirancang sebagai satu rangkaian dengan mekanisme grasi. Dalam konstruksi tersebut, komutasi baru dapat dipertimbangkan apabila permohonan grasi ditolak atau tidak dilaksanakan. 3. Bahwa dalam persidangan tanggal 11 Mei 2026 Pemerintah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Albert Aries, SH, MH. Bahwa secara prinsip Keterangan Presiden pada pokoknya sama atau sependapat dengan Keterangan Ahli yaitu: a. Bahwa Pasal 218 KUHP tidak dapat dipersamakan dengan Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP Lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, karena pembentuk undang-undang telah mengadopsi secara langsung ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU- IV/2006 yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dimungkinkan sepanjang mekanisme penuntutannya dilakukan berdasarkan pengaduan (klacht delict), sehingga norma a quo merupakan konstruksi hukum baru yang telah disesuaikan dengan parameter konstitusional yang ditetapkan Mahkamah. b. Bahwa dalil yang menyatakan Pasal 218 KUHP menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi tidak memiliki dasar yang kuat, sebab Penjelasan Pasal 218 secara tegas membedakan antara kritik terhadap kebijakan, tindakan, atau perbuatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan penghinaan yang menyerang kehormatan atau harkat martabat pribadi, sehingga ruang konstitusional bagi kritik publik tetap dijamin dan tidak menjadi objek kriminalisasi. c. Bahwa karakter Pasal 218 KUHP sebagai delik aduan absolut merupakan jaminan penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana, karena proses penegakan hukum hanya dapat dimulai apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden secara pribadi mengajukan pengaduan, sehingga menutup kemungkinan pihak ketiga, relawan, simpatisan, ataupun kelompok tertentu menggunakan instrumen hukum pidana secara berlebihan atas 86 nama Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa persetujuan yang bersangkutan. d. Bahwa Pasal 218 ayat (2) KUHP telah mengatur alasan penghapus pidana khusus berupa tindakan yang dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi, sehingga sekalipun terdapat pengaduan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden, aparat penegak hukum dan pengadilan tetap wajib menguji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur penghinaan atau justru merupakan kritik yang sah dalam negara demokratis. e. Bahwa pembatasan terhadap ekspresi yang menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan/atau Wakil Presiden sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, karena kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi hak, reputasi, serta kehormatan orang lain maupun menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. f. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 218 KUHP telah dirumuskan secara lebih proporsional dibandingkan pengaturan sebelumnya, antara lain dengan adanya alternatif pidana denda, tidak dimungkinkannya penahanan untuk perkara tertentu berdasarkan ketentuan KUHAP Baru, serta terbukanya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif, sehingga menunjukkan bahwa orientasi norma a quo bukanlah represi terhadap kebebasan sipil melainkan perlindungan kehormatan yang tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas pemidanaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan 87 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak. II. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025, 280/PUU-XXIII/2025, 282/PUU-XXIII/2025, 27/PUU-XXIV/2026 dan 29/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 88 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 263 dan Pasal 264 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153, selanjutnya disebut UU 1/2026) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 89 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah 90 selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 263 UU 1/2026 Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pasal 264 UU 1/2026 Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa pada program studi ilmu hukum; 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III memiliki orientasi untuk berkarier sebagai penegak hukum maupun profesi hukum lainnya. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan akademik, para Pemohon dituntut untuk melakukan analisis kritis terhadap norma hukum, menyusun argumentasi hukum, membahas rancangan peraturan perundang-undangan, serta berpartisipasi dalam diskursus akademik. Namun, keberlakuan Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas antara analisis akademik yang bersifat interpretatif dengan informasi yang dapat dipidana, tidak memberikan parameter yang tegas mengenai bentuk kesalahan maupun teori kausalitas, sehingga berpotensi memperluas pertanggungjawaban pidana secara tidak proporsional. Kondisi tersebut menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan analisis hukum, menciptakan ketidakpastian hukum, serta menghambat pembentukan kompetensi profesional dalam pendidikan hukum, yang pada akhirnya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil 91 dan kebebasan menyatakan pikiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 5. Bahwa Pemohon IV, selaku pengurus forum studi ilmu hukum yang aktif mengelola diskusi, menyusun materi kajian, membagikan dokumen hukum, dan menjadi narasumber dalam forum akademik maupun diskursus publik, beranggapan keberlakuan Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026 telah merugikan hak konstitusionalnya karena menimbulkan pembatasan aktual dalam menjalankan fungsi akademik dan peran publik, antara lain dengan mengurangi intensitas penyampaian kritik terhadap kebijakan publik, menghindari pembahasan rancangan regulasi yang belum disahkan maupun isu-isu yang dianggap sensitif, serta membatasi penyampaian analisis hukum. Kondisi tersebut dinilai membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6] yang memiliki kualifikasi sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka [vide Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10] yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional dimaksud dianggap dirugikan karena berlakunya norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026 yang telah mengakibatkan Pemohon I sampai dengan Pemohon III mengalami kerugian hak konstitusional berupa adanya ketidakjelasan mengenai batas antara analisis akademik yang bersifat interpretatif dengan informasi yang dapat dipidana, tidak adanya parameter yang tegas mengenai bentuk kesalahan maupun teori kausalitas, serta potensi perluasan pertanggungjawaban pidana secara tidak proporsional. Sementara itu, Pemohon IV mengalami kerugian hak konstitusional berupa adanya pembatasan aktual dalam menjalankan fungsi akademik dan peran publik, antara lain dengan mengurangi intensitas penyampaian kritik terhadap kebijakan publik, menghindari pembahasan rancangan regulasi yang belum disahkan maupun isu-isu yang dianggap sensitif, serta membatasi penyampaian analisis hukum. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah dapat menguraikan secara spesifik dan potensial ihwal anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 92 263 dan Pasal 264 UU 1/2026, yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband). Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026 menimbulkan ketidakjelasan mengenai rumusan unsur kesalahan (mens rea) serta bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana modern. Penggunaan frasa “padahal diketahuinya” dan “sedangkan diketahuinya dalam norma a quo tidak memberikan pembedaan maupun batas normatif yang tegas antara kesengajaan sebagai maksud (dolus directus), kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis), pengetahuan aktual, dan pengabaian karena kelalaian (culpa), serta tidak secara eksplisit menempatkan unsur kesalahan sebagai elemen normatif yang berdiri sendiri dan harus dibuktikan secara mandiri. Konstruksi demikian berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam pembuktian unsur kesalahan, membuka ruang penafsiran yang tidak seragam dalam praktik peradilan, menggeser beban pembuktian kepada terdakwa, serta memperluas ruang kriminalisasi, sehingga tidak sejalan dengan prinsip lex certa 93 dan lex stricta serta tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 263 dan penggunaan frasa “berita yang tidak pasti”, “berlebih-lebihan”, dan “tidak lengkap” dalam Pasal 264 UU 1/2026 memiliki substansi yang identik dengan frasa dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946) yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, pengadopsian kembali frasa-frasa tersebut ke dalam Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026 merupakan bentuk pemberlakuan kembali norma yang secara substansial telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. 3. Bahwa menurut para Pemohon, penggunaan frasa “mengakibatkan kerusuhan” dalam norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026, tidak memberikan batasan normatif mengenai standar hubungan sebab akibat antara perbuatan penyiaran informasi dan timbulnya kerusuhan. Meskipun Penjelasan Pasal 190 ayat (2) telah memberikan definisi “kerusuhan” namun penjelasan tersebut hanya mendefinisikan bentuk akibat, tetapi tidak menjelaskan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tersebut harus dibuktikan. Tanpa adanya standar kausalitas yang memadai, norma Pasal a quo, berpotensi memperluas pertanggungjawaban pidana melampaui batas kewajaran dan proporsionalitas. 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026 memiliki cakupan yang sangat luas dengan ketiadaan standar pembuktian unsur kesalahan dan kausalitas yang tidak dirumuskan secara presisi, sehingga membuka ruang diskresi yang besar bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan batas antara kebebasan berekspresi yang sah dengan perbuatan yang dapat dipidana. Ketidakjelasan parameter tersebut secara inheren menciptakan risiko penerapan yang tidak konsisten dan berpotensi selektif, serta menimbulkan efek gentar (chilling effect) yang mendorong pembatasan diri (self-censorship) dalam ruang akademik dan diskursus publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip kebebasan dalam menyatakan pikiran dan sikap serta prinsip kebebasan dalam mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 94 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15. para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 13 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Maret 2026. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pemeriksaan permohonan dilakukan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno secara bersamaan (penggabungan) dengan Permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 280/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 27/PUU-XXIV/2026, dan Permohonan Nomor 29/PUU- XXIV/2026. Bahwa pemeriksaan persidangan dengan cara penggabungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan-permohonan tersebut di atas dengan permohonan a quo, telah ternyata memiliki pokok pengujian norma yang saling berkaitan, yaitu berkenaan dengan pengujian terhadap UU 1/2023. Oleh karena itu, guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah menggabungkan 95 pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno atas permohonan-permohonan dimaksud. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah benar norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026 telah menghilangkan jaminan kepastian hukum yang adil, kebebasan dalam menyatakan pikiran dan sikap serta kebebasan dalam mengeluarkan pendapat sehingga bertentangaan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penggunaan frasa “padahal diketahuinya” dan frasa “mengakibatkan kerusuhan” dalam norma Pasal 263 UU 1/2026 tidak memenuhi asas kepastian hukum karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai unsur niat jahat dan hubungan kausal, sehingga membuka ruang penafsiran dan penerapan yang sewenang-wenang. Dalam kaitan dengan dalil a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 170/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2026, pada Sub- paragraf [3.10.1] yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. “[3.10.1] ... substansi terkait dengan norma Pasal 263 UU 1/2026 semula telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 yang menyatakan, “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”. Namun demikian, apabila dicermati secara saksama di antara kedua norma tersebut terdapat perbedaan mendasar antara Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 dengan norma Pasal 263 UU 1/2026. Norma Pasal 263 UU 1/2026 mempersyaratkan orang yang menyebarkan berita bohong tersebut telah mengetahui berita yang disiarkan atau disebarluaskan merupakan berita bohong. Artinya, tujuan dari perbuatan pidana yang diatur dalam norma Pasal 263 UU 1/2026, yaitu menyebarkan berita atau pemberitahuan sudah diketahui bahwa hal tersebut adalah bohong atau tidak benar. Sementara itu, jika disandingkan dengan norma Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 tidak mempersyaratkan orang yang menyebarkan berita 96 bohong mengetahui bahwa berita itu bohong. Oleh karena itu, dalam penegakan hukumnya tidak terdapat parameter yang jelas sehingga menyulitkan proses pembuktiannya. Terkait dengan ketidakjelasan proses penegakan hukum norma Pasal 14 UU 1/1946 dimaksud telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU- XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024, Sub-paragraf [3.18.2] dan Sub-paragraf [3.18.4], yang menyatakan antara lain sebagai berikut: [3.18.2] … Lebih lanjut, berkaitan dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” a quo, jika dicermati oleh Mahkamah telah mengandung adanya sifat “ambiguitas” yang dikarenakan sulitnya menentukan ukuran atau parameter akan “kebenaran” sesuatu hal yang disampaikan oleh masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar pembenaran akan sesuatu hal yang disampaikan tersebut. Adanya ketidakjelasan ukuran atau parameter demikian dapat menjadi benih atau embrio bahwa seseorang yang menyampaikan sesuatu hal tersebut telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyampaian berita atau pemberitahuan bohong. Terlebih, jika seseorang akan menyampaikan pendapat atau pikiran, penilaian akan “kebenaran” dan “kabar yang berkelebihan” atas hal yang disampaikan sangat tergantung penilaian oleh subjek hukum yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, misalnya dari sudut pandang nilai-nilai agama, budaya dan sosial. Oleh karena itu, apabila ukuran atau parameter dalam mengeluarkan pendapat ataupun pikiran yang hanya memperbolehkan menyampaikan sesuatu yang dianggap “benar” saja (tidak bohong) dan tidak berkelebihan yang tidak jelas ukuran atau parameternya baik hal tersebut dilakukan di tempat umum maupun di ranah pribadi, maka hal demikian justru dapat menimbulkan pembatasan terhadap hak setiap orang untuk berkreativitas dalam berpikir guna menemukan kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi, karena pada hakikatnya keputusan demokratis yang diambil oleh negara membutuhkan pendapat dan informasi dari warga negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong. Artinya, negara memberikan ruang kepada warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya secara bebas dalam memberikan pendapatnya atau menyumbangkan pikirannya kepada negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. … [3.18.4] Bahwa dengan demikian unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar 97 yang berkelebihan” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 menurut Mahkamah merupakan norma yang mengandung pembatasan untuk mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik yang berpotensi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong tanpa sungguh-sungguh mengidentifikasi perbuatan pelaku merupakan bentuk kesengajaan dalam perspektif memberikan masukan atau kritik yang bersifat konstruktif yang seharusnya menjadi tugas negara untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi, bukan justru yang ditekankan adalah penilaian terhadap adanya “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” dan menindak pelakunya untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal a quo menjadi “pasal karet” (mulur mungkret) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “pasal karet” adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolok ukurnya. Terlebih, dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini yang memudahkan masyarakat dalam mengakses jaringan teknologi informasi, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat yang acapkali tanpa diketahui apakah berita yang diperoleh adalah berita bohong atau berita benar dan berita yang berkelebihan, sehingga berita dimaksud tersebar dengan cepat kepada masyarakat luas yang hal demikian dapat berakibat dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena unsur “berita atau pemberitahuan bohong”, dalam norma Pasal 14 UU 1/1946 merupakan norma “pasal karet” yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum karena tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, tanpa memastikan apakah berita bohong yang menimbulkan keonaran tersebut terjadi di masyarakat, maka Mahkamah dalam amar putusan tersebut menyatakan norma Pasal 14 UU 1/1946 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, masih berkenaan dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” dalam norma Pasal 14 UU 1/1946, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025, yang merupakan putusan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 98 (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan kembali mengenai unsur-unsur dimaksud, dengan mempertimbangkan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, sebagaimana pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.13.5], hlm. 300-301, yang menyatakan antara lain sebagai berikut: Selain hal yang dijelaskan di atas, UU 1/1946 menitikberatkan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat tanpa memastikan apakah berita bohong yang menimbulkan keonaran tersebut terjadi di masyarakat dalam ruang fisik atau bukan ruang fisik, sehingga keonaran yang terjadi tidak di ruang fisik juga dapat dikenakan UU 1/1946. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 1/2024 yang hanya meliputi akibat pemberitahuan bohong berupa kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik. Namun demikian, jika dicermati berkenaan dengan pengaturan tindakan menyebarkan berita/pemberitahuan bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.” Telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber. Artinya, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan/kerusuhan yang terjadi di ruang digital/siber. Pembatasan dimaksud sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 sehingga aparat penegak hukum hanya dapat melakukan proses hukum terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan keributan/kerusuhan secara fisik yang terjadi di masyarakat. Hal demikian dimaksudkan agar penerapan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang merupakan delik materiil yang menekankan pada akibat perbuatan atau kerusuhan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta. Sementara itu, berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon, dengan telah dimaknainya norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 sebagai norma primer maka konsekuensi yuridisnya, Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 harus menyesuaikan dengan pemaknaan norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. 99 Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dengan memberikan pemaknaan mengenai “kerusuhan” adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber. Dengan adanya pembatasan ini memberikan kejelasan dalam penerapan norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang merupakan delik materiil yang menekankan pada akibat perbuatan atau kerusuhan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta. Dengan demikian, aparat penegak hukum hanya dapat melakukan proses hukum terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan keributan/kerusuhan secara fisik yang terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan/kerusuhan yang terjadi di ruang digital/siber. Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 263 UU 1/2026 tidak memberikan jaminan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, harta benda, dan hak rasa aman, karena norma a quo menurut Pemohon seolah-olah membiarkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat baru dapat dilakukan penindakan atau proses hukum kepada orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong. Dalam kaitan dengan dalil a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 263 UU 1/2026 merupakan norma yang harus memenuhi seluruh unsur yang menjadi kondisi yang bersifat kumulatif untuk dapat dipidana. Artinya, untuk dapat dijatuhi pidana dengan menggunakan norma Pasal 263 UU 1/2026, seseorang harus: (1) menyiarkan atau menyebarluaskan berita; (2) mengetahui berita tersebut bohong; dan (3) atas tersebarnya berita bohong tersebut, timbul kerusuhan di masyarakat. Artinya, jika seseorang telah menyebarkan berita yang diketahuinya bohong, namun tidak terjadi kerusuhan dalam masyarakat yang disebabkan karena berita bohong tersebut, seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Dalam hal ini, perlu dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara penyebaran berita atau pemberitahuan yang diketahuinya bohong dengan kerusuhan yang terjadi.” Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap penyebaran berita bohong tidak dapat semata-mata didasarkan pada adanya penyebaran informasi yang kemudian dinilai tidak benar, melainkan harus dibangun di atas parameter yang jelas, terukur, dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara kumulatif. Penegasan tersebut sebelumnya telah dinyatakan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024, yang menyatakan bahwa frasa "berita atau pemberitahuan bohong" dalam Pasal 14 UU 1/1946 mengandung ambiguitas sehingga berpotensi menjadi “pasal karet” (mulur mungkret) yang menciptakan ketidakpastian hukum. Mahkamah kemudian kembali menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang diucapkan 100 dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025, dengan memberikan pembatasan bahwa akibat berupa "kerusuhan" hanya dimaknai sebagai kerusuhan yang terjadi di ruang fisik bukan kondisi di ruang digital/siber. Selanjutnya, dalam pengujian konstitusional norma Pasal 263 UU 1/2026 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 170/PUU-XXIV/2026, Mahkamah kembali menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur delik telah terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya tindakan menyebarkan berita, pelaku mengetahui bahwa berita tersebut adalah bohong, serta penyebaran tersebut menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang memiliki hubungan kausal dengan perbuatan pelaku. Dalam perspektif mens rea, norma Pasal 263 UU UU1/2026 secara tegas mengadopsi bentuk kesalahan berupa kesengajaan (dolus), bukan kealpaan (culpa). Hal tersebut tercermin dari rumusan unsur bahwa pelaku mengetahui berita yang disebarkan merupakan berita bohong. Artinya, Pasal a quo, mensyaratkan adanya pengetahuan aktual (actual knowledge) mengenai kebohongan informasi yang disebarkan, sehingga pembuktiannya diarahkan pada pengetahuan pelaku mengenai kebohongan informasi tersebut serta atas kehendaknya untuk tetap menyiarkan atau menyebarluaskan. Dalam konteks ini, terpenuhinya unsur tindak pidana tidak hanya didasarkan pada ukuran normatif bahwa pelaku seharusnya mengetahui, melainkan harus dibuktikan bahwa pelaku benar-benar mengetahui informasi tersebut merupakan berita bohong sebagaimana wujud dari kesengajaan (dolus). Selain itu, norma Pasal 263 UU 1/2026 sebagai delik materiil, harus pula dibuktikan adanya hubungan kausal antara penyebaran berita bohong tersebut dengan timbulnya kerusuhan sebagaimana dipersyaratkan dalam rumusan norma Pasal a quo. Oleh karena itu, pembuktian dalam Pasal 263 UU 1/2026, tidak hanya bertumpu pada pembuktian ada tidaknya unsur niat jahat (mens rea), tetapi juga mensyaratkan ada tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dimaksud sebagai karakter delik materiil. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu tindak pidana dan harus dibuktikan secara kumulatif. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan penggunaan frasa “padahal diketahuinya” dan frasa “mengakibatkan kerusuhan” dalam norma Pasal 263 UU 1/2026 tidak memenuhi asas kepastian hukum karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai unsur niat jahat dan 101 hubungan kausal, sehingga membuka ruang penafsiran dan penerapan yang sewenang-wenang adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan penggunaan frasa “sedangkan diketahuinya”, “berita yang tidak pasti”, “berlebih-lebihan”, “tidak lengkap”, dan “mengakibatkan kerusuhan” dalam norma Pasal 264 UU 1/2026 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 170/PUU-XXIV/2026, Sub-paragraf [3.10.2] yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. “[3.10.2] ... terdapat perbedaan rumusan delik antara norma Pasal 264 UU 1/2026 dengan Pasal 15 UU 1/1946 karena unsur “setidak-tidaknya patut dapat menduga” dalam Pasal 15 UU 1/1946 tidak lagi digunakan untuk rumusan delik dalam Pasal 264 UU 1/2026 karena unsur tersebut tidak memberikan kepastian hukum apakah perbuatan pidana yang diatur dilakukan secara sengaja atau lalai. Unsur tersebut dalam Pasal 264 UU 1/2026 diganti menjadi “diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat.” Rumusan delik dalam Pasal 264 UU 1/2026, telah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.18.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur “kabar yang tidak pasti”, atau “kabar yang berkelebihan” atau “yang tidak lengkap” yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 15 UU 1/1946 pada pokoknya menjelaskan berkenaan dengan Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Dengan memerhatikan dan mencermati kandungan yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946 beserta Penjelasannya, menurut Mahkamah unsur “kabar tidak lengkap atau berkelebihan” adalah sulit ditentukan batasan atau parameternya, karena unsur “kabar tidak lengkap atau berkelebihan” dapat dikatakan sebagai data/informasi yang tidak valid dan tidak reliable atau data yang validitas dan reliabilitasnya rendah, sehingga Pasal 15 UU 1/1946 hampir dapat dipastikan sama dengan pemaknaan unsur “pemberitahuan bohong” sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 1/1946. Di samping itu, berkaitan dengan unsur “kabar yang berkelebihan” sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, oleh karena dengan adanya pengulangan penerapan unsur “pemberitahuan bohong” yang esensinya sebenarnya sama antara unsur “kabar yang berkelebihan” dengan unsur “pemberitahuan bohong” hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (overlapping) 102 dalam pengaturan norma Pasal 15 UU 1/1946 yang dapat menjadikan norma dimaksud mengandung sifat ambigu. Terlebih, Penjelasan pasal a quo tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (lex scripta), jelas (lex certa), dan tegas tanpa ada analogi (lex stricta). Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dalam Pasal 14 UU 1/1946 mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pertimbangan unsur “kabar yang tidak pasti” atau “kabar yang berkelebihan” dalam Pasal 15 UU 1/1946. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena norma Pasal 15 UU 1/1946 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakannya maka Mahkamah menyatakan norma Pasal 15 UU 1/1946 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan berlakunya UU 1/2023 yang diubah dengan UU 1/2026, Pasal 264 UU 1/2026 tidak lagi mengakomodasi unsur “patut diduga” karena unsur tersebut tidak memberikan kepastian hukum apakah perbuatan pidana yang diatur dilakukan secara sengaja atau lalai. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil norma Pasal 264 UU 1/2026 menggunakan unsur “diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat”. Artinya, syarat utama dalam norma Pasal 264 UU 1/2026 adalah orang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap tersebut harus mengetahui terlebih dahulu bahwa berita demikian telah menimbulkan keributan/kerusuhan secara fisik yang terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan/kerusuhan yang terjadi di ruang digital/siber.” Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, rumusan norma Pasal 264 UU 1/2026 yang menggantikan unsur "setidak-tidaknya patut dapat menduga" menjadi frasa "diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat" merupakan implementasi langsung dari pertimbangan hukum Mahkamah dengan menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya pengetahuan aktual (actual knowledge) dari pelaku berkenaan dengan akibat yang ditimbulkan oleh berita yang disiarkannya. Artinya, norma Pasal 264 UU 1/2026 tidak lagi menggunakan bentuk kesalahan karena kealpaan (culpa) sebagai parameter dari terpenuhinya suatu tindak pidana. Sebaliknya, penggunaan frasa "diketahuinya" menunjukkan bahwa norma pasal a quo, mensyaratkan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus) sebagai unsur subjektif, sehingga pembuktiannya harus menunjukkan adanya pengetahuan aktual mengenai sifat tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkapnya berita yang disiarkan, disertai dengan adanya kehendak pelaku untuk tetap menyiarkan berita 103 dimaksud dan mengetahui penyiaran berita tersebut mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Dalam hal ini, menurut Mahkamah pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 264 UU 1/2026 hanya dapat dikenakan apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara kumulatif. Pertama, adanya perbuatan menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap. Kedua, adanya unsur kesalahan berupa pengetahuan pelaku bahwa penyiaran berita yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Ketiga, penyiaran berita tersebut benar-benar mengakibatkan terjadinya kerusuhan di ruang fisik. Keempat, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan timbulnya kerusuhan tersebut dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembuktian dalam Pasal 264 UU 1/2026 tidak hanya bertumpu pada pembuktian perbuatan dan kesalahan pelaku, tetapi juga mensyaratkan pembuktian sebab-akibat sebagai bentuk karakteristik dari delik materiil yang seluruh unsurnya harus terpenuhi secara kumulatif. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam norma pasal a quo, mengakibatkan tindak pidana tidak terbukti dan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan tindak pidana dalam norma Pasal 264 UU 1/2026 tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan penggunaan frasa “sedangkan diketahuinya”, “berita yang tidak pasti”, “berlebih-lebihan”, “tidak lengkap”, dan “mengakibatkan kerusuhan” dalam Pasal 264 UU 1/2026 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.13] berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026 telah ternyata tidak melanggar jaminan kepastian hukum yang adil, kebebasan dalam menyatakan pikiran dan sikap serta kebebasan dalam mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 104 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny 105 Nurbaningsih, Arsul Sani, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa