26/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 26/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Syaefurrochman. A, SH., M.Si Pekerjaan : Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Bojong Gede Indah HB/8 RT. 01 RW. 019, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si., Mochamad Adhi Tiawarman, S.H., Moh. Agung Wiyono, S.H., M.H., dan Ichsanty, S.H., Para Advokat dan Peneliti Hukum Pada M.Z. Al-Faqih & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekajati, Buah Batu, Kota Bandung bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 24 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 29 Januari 2024 dengan Nomor 26/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 1 Maret 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (“MK”) merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa MK menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH, yang pernah menjabat sebagai ketua MK, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat (Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta, 2004, halaman iv) [Bukti P-3). 3. Bahwa MK menurut Maruarar Siahaan yang pernah menjabat sebagai hakim MK adalah otoritas akhir yang menafsirkan konstitusi melalui putusan MK yang bersifat mengikat atas pengujian Undang-Undang yang diajukan kepada MK (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, halaman 13) [Bukti P-4). 4. Bahwa merujuk dan berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.” 5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) [Bukti P-5] MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945. 6. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti P-6], MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan. 4 8. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 MK dinyatakan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 9. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Berdasarkan norma a quo, MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon. 10. Pemohon dalam permohonan ini memohon kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252). 11. Adapun bunyi pasal tersebut adalah: Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002: “Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.” Batu Uji Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Berdasarkan hal-hal a quo, MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dan Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, Pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK 5 adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan MK selanjutnya, MK berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-7]. Saat ini Pemohon bekerja sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat (“KPID Provinsi Jawa Barat”) masa jabatan 2020-2023. Pemohon ditetapkan sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur 6 Provinsi Jawa Barat NOMOR: 821.2/Kep.798-Diskominfo/2020 Tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2020-2023 [Bukti P-8]. 4. Bahwa masa jabatan Pemohon sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat telah berakhir, saat ini Pemohon dalam masa perpanjangan masa jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat NOMOR: 821.2/Kep.623-Diskominfo/2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2020-2023 [Bukti P-9] sampai dengan adanya pengangkatan anggota KPID Provinsi Jawa Barat. 5. Bahwa Pemohon pada saat menjadi anggota KPID Provinsi Jawa Barat dan pada saat di masa depan terpilih dan diangkat menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (“KPI Pusat”), Pemohon berhak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (“Komnas HAM”), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (“KPPU”), dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). 6. Bahwa Pemohon pada saat menjadi anggota KPID Provinsi Jawa Barat dan pada saat di masa depan terpilih dan diangkat menjadi anggota KPI Pusat, Pemohon berhak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (“KPAI”), Ombudsman, Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”), Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (“Bawaslu RI”). 7. Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apapun. 7 8. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan di dalam poin 7 telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002. Bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon untuk selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 9. Bahwa norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 10. Bahwa norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 11. Bahwa KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) UU 32/2002. 12. bahwa Pemohon sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat yang secara mutatis mutandis adalah anggota KPI selama ini tidak pernah mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK. 13. Bahwa Pemohon sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat yang secara mutatis mutandis adalah anggota KPI selama ini tidak pernah mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan KPAI, Ombudsman, LPS, LPSK, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Bawaslu RI. 14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 32/2002 Pemohon telah memenuhi syarat dan berkesempatan untuk mengikuti seleksi kembali menjadi anggota KPID Provinsi Jawa Barat dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi menjadi anggota KPI Pusat. 8 15. Bahwa Pemohon memiliki pengalaman di bidang penyiaran in casu pernah menjabat sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat maka Pemohon dalam seleksi a quo berpotensi terpilih dan diangkat menjadi anggota KPID Provinsi Jawa Barat kembali dan/atau berpotensi terpilih dan diangkat menjadi anggota KPI Pusat. 16. Bahwa pada saat Pemohon menjadi anggota KPID Jawa Barat kembali dan/atau terpilih dan diangkat menjadi anggota KPI Pusat, Pemohon tidak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK. 17. Bahwa pada saat Pemohon menjadi anggota KPID Jawa Barat kembali dan/atau terpilih dan diangkat menjadi anggota KPI Pusat, Pemohon tidak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan KPAI, Ombudsman, LPS, LPSK, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Bawaslu RI. 18. Bahwa hal ini terjadi karena adanya ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 yang normanya mengatur bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 19. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 telah nyata dan jelas mengandung perlakuan yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon. Hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 9 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 20. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 juga telah nyata dan jelas mendiskriminasi Pemohon karena telah membedakan masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang dibentuk Undang- Undang. Hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berikut norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu 21. Bahwa Pemohon sebagai anggota KPID Jawa Barat yang secara mutatis mutandis adalah anggota KPI tidak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 22. Bahwa berdasarkan uraian a quo, jika pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusi), maka hak konstitusional Pemohon akan pulih dan Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional a quo sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Pemohon (causal verband) dengan norma pada Pasal yang diujikan, dengan dikabulkannya permohonan a quo oleh MK, maka Pemohon akan mendapat legal remedy. 23. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidak-tidaknya berpotensi terjadi dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. III. Pokok Permohonan (Posita/Fundamentum Petendi) A. LEMBAGA NEGARA BANTU/KOMISI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa hadirnya lembaga negara bantu/komisi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagai respon dari perkembangan gagasan negara hukum. Gagasan negara hukum klasik telah digantikan dengan gagasan negara hukum modern. 2. Bahwa Dr. Mr. Drs, Ernst Utrecht, ahli hukum Administrasi Negara yang pernah menjadi dosen di Universitas Padjadjaran dan pernah menjadi anggota Konstituante menyatakan konsep trias politica Montesquieu yang hanya dapat diterapkan dalam konsep negara hukum klasik, yang dikemukakan oleh Kant, Fichte dan lain-lain, harus dikoreksi seiring semakin diterimanya konsep negara hukum modern. Dalam konsep negara hukum klasik tugas negara hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial dan ekonomi. Sedangkan dalam konsep negara hukum modern, pemerintah terlibat aktif dalam pergaulan sosial untuk memelihara kesejahteraan sosial bagi semua orang. (E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan dan Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1990, halaman 7-8). 3. Bahwa menurut Dr. Mr. Drs, Ernst Utrecht konsep negara hukum klasik dinilai oleh para pemikir negara sudah tidak mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Di akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 di Eropa Barat berkembang gagasan negara kesejahteraan (welfare state) sebagai antitesis negara hukum klasik. Negara kesejahteraan ini menjadi ciri negara hukum modern. Dalam negara hukum modern, pemerintah dalam suatu negara mengutamakan kepentingan seluruh rakyat dan menjaga keamanan rakyat dalam pengertian yang seluas-luasnya. Di dalam negara hukum modern tidak lagi dikenal adanya pemisahan antara negara dengan rakyat, karena pemerintah hakikatnya bekerja untuk kesejahteraan rakyat (E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan dan Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1990, halaman 7-8). 4. Bahwa Dr. Mr. Drs, Ernst Utrecht juga menjelaskan di dalam negara hukum modern, pemerintah dipaksa untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial 11 demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini berimplikasi semakin luasnya peran pemerintah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemerintah diberi tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pembagian tanah, dan lain- lain. Kegiatan-kegiatan ini sebelumnya di dalam negara hukum klasik diselenggarakan oleh pihak swasta. Adanya tuntutan ini berimplikasi pada semakin luasnya lapangan pekerjaan pemerintah. Pemerintah kemudian disebut oleh Lemaire sebagai bestuurszorg, penyelenggara pemerintahan umum. (E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan dan Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1990, halaman 8). 5. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH menyatakan untuk merespon tuntutan ini di hampir seluruh dunia, negara-negara menata ulang dan melakukan perubahan besar-besaran terhadap format kelembagaan lembaga negaranya. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, halaman 330-333) [Bukti P-10]. 6. Bahwa setelah terjadinya reformasi di Indonesia, bermunculan lembaga- lembaga negara bantu yang dibentuk negara. Miranda Risang Ayu, SH., LL.M, Ph.D, ahli hukum dari Universitas Padjadjaran menyebutkan faktor-faktor munculnya lembaga negara bantu/komisi negara di Indonesia sebagai berikut; a. Terjadinya delegitimasi lembaga-lembaga negara yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadi korupsi sistemik yang mengakar dan sulit untuk diberantas. b. Tingginya beban kerja lembaga yang telah ada sehingga diperlukan lembaga baru sebagai pelengkap. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru. c. Sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat. Perubahan sistem ketatanegaraan RI memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi kelembagaan. Beberapa Lembaga Non Struktural dibentuk untuk mengakomodir hal ini, termasuk penegakan supremasi hukum, perbaikan citra pengadilan. d. Perkembangan kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan yang kompleks, sehingga 12 tidak dimungkinkan lagi dikelola secara regular dalam organisasi yang bersangkutan. e. Dalam rangka menerapkan tata kelola kepemerintahanan yang baik (good governance) timbul pemikiran bahwa dengan dibentuknya lembaga- lembaga tambahan yang bersifat non struktural akan lebih membuka peluang dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip good governance. (Miranda Risang Ayu, SH., LL.M., Ph.D, “Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Konstitusi, PSKN-FH Universitas Padjadjaran, Jakarta, 2009, halaman 59-60). [Bukti P-11]. 7. Bahwa setelah reformasi, bermunculan lembaga negara bantu/komisi negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang. Lembaga negara bantu/komisi negara a quo adalah sebagai berikut; KPK, KPAI, KPPU, Ombudsman, Komnas HAM, LPS, LPSK, Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu RI, OJK, dan KPI. 8. Berdasarkan pendapat Dr. Mr. Drs, Ernst Utrecht, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dan Miranda Risang Ayu, SH., LL.M., Ph.D, dapat disimpulkan bahwa munculnya lembaga negara bantu/komisi negara dalam sistem ketatanegaraan adalah sebagai respon terhadap perkembangan dinamika ketatanegaraan dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam kerangka negara hukum modern. B. KPI ADALAH LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY BODIES) YANG MEMILIKI CONSTITUTIONAL IMPORTANCE. 1. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H.R Taufik Sri Soemantri M, SH, Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran, yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Konstitusi, dalam perkembangan ketatanegaraan hadirnya lembaga negara bantu atau yang disebut sebagai State Auxiliary Bodies mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan negara dan tujuan nasional. (Prof. Dr. H.R Taufik Sri Soemantri M., SH,, “Lembaga Negara dan state Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945”, makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum yang diselenggarakan BPHN Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 26-29 Juni 2007 di Surabaya, halaman 94) [Bukti P-12]. 13 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPI Mengatur Hal-Hal Mengenai Penyiaran 2. Bahwa KPI dibentuk oleh UU 32/2002 dan memiliki kewenangan mengatur hal hal mengenai penyiaran. Hal ini nyata termaktub di dalam norma Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 32/2002. Normanya berbunyi sebagai berikut; Pasal 6 ayat (4) UU 32/2002 (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 32/2002 (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI. (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi 3. Bahwa KPI sebagai lembaga negara bantu/komisi negara merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU 32/2002. Kelembagaan dan Kewenangan KPI 4. Bahwa Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D menyatakan keberadaan KPI dalam sistem ketatanegaraan adalah untuk melaksanakan kewenangan negara untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28F UUD 1945. Pendapat Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/SKLN-IV/2006. [Bukti P-13]. Pendapat Prof. Denny Indrayana, SH, L.LM., Ph.D sesuai dengan hukum internasional sebagaimana terdapat di dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 19 International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR). 5. Bahwa Dr. H. A Effendy Choirie, M.Ag., MH yang pernah menjadi anggota Panitia Khusus RUU Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa hadirnya KPI untuk mengelola sumber daya 14 alam yang terbatas, yang menjadi ranah publik, bernama frekuensi radio, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyiaran. Pendapat Dr. H. A Effendi Choirie, M.Ag., MH termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/SKLN-IV/2006. 6. Bahwa MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 4 Agustus 2015, pada halaman 288, MK dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang tetapi memiliki constitutional importance. KPI sebagai lembaga yang memiliki constitutional importance kedudukannya sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum MK sebagai berikut: “…..Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah Undang-Undang tetapi memiliki constitutional importance, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Penyiaran Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan lain sebagainya…..” [Bukti P-14]. 7. Bahwa MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, pada halaman 21 dan 22, MK dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. KPI kedudukannya dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena KPI merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance). KPI sebagai lembaga yang memiliki constitutional importance kedudukannya sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk 15 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara independen yang memiliki constitutional importance. Sumber Hukum /Dasar Hukum: 1. Putusan MK Nomor 25/PUU- XII/2014; dan 2. Putusan MK Nomor 72/PUU- XXI/2023 berdasarkan UU 39/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan UU 21/2011. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum MK sebagai berikut: “……Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terdapat beberapa lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. Artinya, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance), seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya…..” [Bukti P-15]. KPI Lembaga Negara Independen yang Memiliki Constitutional Importance 8. Bahwa merujuk pada pendapat yang dikemukakan Prof. Dr. H.R Taufik Sri Soemantri M., SH., Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D dan Dr. H. A Effendy Choirie, M.Ag., MH serta merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XXI/2023 dapat disimpulkan bahwa KPI adalah lembaga negara independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. KPI dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance). 16 C. KEDUDUKAN KPI SETARA DENGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU/KOMISI NEGARA LAINNYA YANG MEMILIKI CONSTITUTIONAL IMPORTANCE, YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERINTAH UNDANG- UNDANG. 1. Bahwa MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 4 Agustus 2015, pada halaman 288, MK dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang tetapi memiliki constitutional importance. KPI sebagai lembaga yang memiliki constitutional importance kedudukannya setara dengan KPK, yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, KPPU yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999. 2. Bahwa MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, pada halaman 21 dan 22, MK dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. KPI kedudukannya dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena KPI merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance). KPI sebagai lembaga yang memiliki constitutional importance kedudukannya setara dengan KPK, yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, KPPU yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan OJK yang dibentuk berdasarkan UU 21/2011. 17 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kedudukannya adalah setara. Sumber Hukum /Dasar Hukum: 1. Putusan MK Nomor 25/PUU- XII/2014; dan 2. Putusan MK Nomor 72/PUU- XXI/2023 Kedudukan Hukum Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara yang Memiliki Constitutional Importance 3. Bahwa pimpinan Komnas HAM, KPPU, dan OJK berdasarkan UU 39/1999, UU 5/1999 dan UU 21/2011 memiliki masa jabatan 5 tahun. Hal ini yang membedakan dengan pimpinan KPI. Ketua, wakil ketua dan anggota KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) memiliki masa jabatan 3 tahun. Dalam kenyataan hukum, antara KPI dengan semua lembaga negara tersebut tidak ada perbedaan. Semuanya adalah lembaga negara yang memiliki constitutional importance, yang kedudukan hukumnya setara. 4. Bahwa pimpinan KPK sebelumnya oleh Undang-Undang telah diperlakukan tidak adil dan mengalami perlakuan yang bersifat diskriminatif. Masa jabatan pimpinan KPK oleh Undang-Undang diberikan hanya 4 (empat) tahun. Hal ini berbeda dengan masa jabatan pimpinan Komnas HAM, KPPU, dan OJK. Namun setelah MK menguji norma Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK, MK telah menghilangkan perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap pimpinan KPK. 5. Bahwa MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 pada halaman 114, bahwa masa jabatan pimpinan KPK hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Menurut MK ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan 18 dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya. Berikut pertimbangan MK a quo; …Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga constitutional importance yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya….. [Bukti P-16]. 6. Bahwa perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang pernah dialami pimpinan KPK, saat ini dialami pimpinan KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah). KPI sebagai lembaga negara bantu/komisi negara yang memiliki constitutional importance, masa jabatan pimpinannya masih dibedakan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance in casu KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK. MK sudah seharusnya menghilangkan perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang saat ini dialami pimpinan KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) sebagaimana MK pernah menghilangkan perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap pimpinan KPK. 7. Bahwa walaupun pengaturan mengenai masa jabatan merupakan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-Undang, akan tetapi MK dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 pada halaman 116, telah menegaskan bahwa prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk 19 undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Berikut pertimbangan MK a quo; …..Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945…… 8. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, MK telah memiliki pendirian bahwa adanya perbedaan masa jabatan pimpinan/anggota lembaga negara bantu/komisi negara yang memiliki constitusional importance dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan MK a quo pada halaman 116-117 sebagai berikut; ….. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle)… …. Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni 5 (lima) tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan….. 9. Bahwa pertimbangan hukum MK yang termuat dalam Putusan MK a quo, nyata dan jelas berisi kaidah hukum yang melarang adanya perlakuan tidak adil dan 20 melarang adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara yang memiliki constitutional importance. 10. Bahwa Putusan MK a quo adalah sumber hukum formal dan dasar hukum untuk menghilangkan perlakuan yang tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dialami ketua, wakil ketua dan anggota KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah), termasuk yang dialami Pemohon. 11. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 yang mengatur masa jabatan pimpinan KPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya telah nyata dan jelas mengandung perlakuan yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon. Norma a quo telah membedakan masa jabatan pimpinan KPI dengan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance. Hal ini nyata dan jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut norma Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum. 12. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 yang mengatur masa jabatan pimpinan KPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya juga telah nyata dan jelas mendiskriminasi Pemohon karena telah membedakan masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance. Hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berikut norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 21 (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu Masa Jabatan Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara yang memiliki Constitutional Importance No Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara Masa Jabatan Pimpinan 1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 5 tahun 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 5 tahun 3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 5 tahun 4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 5 tahun 5. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 3 tahun 13. Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apapun. D. KEDUDUKAN KPI SETARA DENGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU/KOMISI NEGARA LAINNYA YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG 1. Bahwa KPI dibentuk oleh UU 32/2002 Hal ini nyata termaktub di dalam norma Pasal 6 ayat (4) UU 32/2002. Normanya berbunyi sebagai berikut; Pasal 6 ayat (4) UU 32/2002 (4). Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran 2. Bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 3. Bahwa kedudukan KPI setara dengan KPAI, Ombudsman, LPS, LPSK, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Bawaslu RI, karena KPI dan semua lembaga negara a quo dibentuk oleh Undang-Undang dan sumber kewenangannya 22 berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu Undang-Undang. Hal ini merujuk pada teori tentang norma sumber legitimasi yang dikemukakan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam karyanya yang berjudul Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 43) [Bukti P-17]. Masa Jabatan Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara No. Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara Masa Jabatan Pimpinan Dasar Hukum 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 75 ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Ombudsman 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 3. Lembaga Penjamin Simpanan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya Pasal 66 ayat (3) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin 23 Simpanan Menjadi Undang- Undang 4. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 5. Komisi Aparatur Sipil Negara 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama Pasal 92 ayat (13) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 7. Komisi Penyiaran Indonesia 3 (tiga) tahun dan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 4. Bahwa pimpinan KPAI, Ombudsman, LPS, LPSK, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Bawaslu RI oleh Undang-Undang telah diberikan masa jabatan 5 (lima) tahun. Hal ini yang membedakan dengan pimpinan KPI yang hanya diberikan masa jabatan 3 (tiga) tahun oleh Undang-Undang. 5. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 yang mengatur masa jabatan pimpinan KPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya telah nyata dan jelas norma a quo 24 mengandung perlakuan yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon. Hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut norma Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum. 6. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 yang mengatur masa jabatan pimpinan KPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya juga telah nyata dan jelas norma a quo telah mendiskriminasi Pemohon karena telah membedakan masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) dengan masa jabatan pimpinan Komisi Negara lainnya yang dibentuk Undang-Undang. Hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berikut norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu 7. Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apapun. IV. Petitum Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 25 2. Menyatakan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bukti P-3 : Fotokopi buku yang berjudul Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya yang diterbitkan Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta, 2004. 4. Bukti P-4 : Fotokopi buku karya Maruarar Siahaan yang berjudul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diterbitkan Konstitusi Press, Jakarta, 2005. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 6 Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 7 Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaefurrochman. A, SH., M.Si. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.798-Diskominfo/2020 tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2020-2023. 26 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.623-Diskominfo/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2020-2023. 10. Bukti P-10 : Fotokopi buku karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara yang diterbitkan RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009. 11. Bukti P-11 : Fotokopi karya Miranda Risang Ayu, SH., LL.M., Ph.D yang berjudul “Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia” yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi, PSKN-FH Universitas Padjadjaran, Jakarta, 2009. 12. Bukti P-12 : Fotokopi makalah karya Prof. Dr. H.R Taufik Sri Soemantri M., SH, yang berjudul “Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945”, makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum yang diselenggarakan BPHN Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 26-29 Juni 2007 di Surabaya. 13. Bukti P-13 : Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/SKLN-IV/2006. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XII/2014. 15. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XXI/2023. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 112/PUU-XX/2022. 17. Bukti P-17 : Fotokopi buku karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH yang berjudul Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi yang diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta, 2010. 18. Bukti P-18 : Berita yang berjudul “Dorongan Akademisi Agar MK Kabulkan Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan”. Sumber: https://www.detik.com/jabar/berita/d- 7163931/dorongan-akademisi-agar-mk-kabulkan-gugatan- perpanjangan-masa-jabatan-kpi Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 19. Bukti P-19 : Berita yang berjudul “ISKI Dorong MK Kabulkan Perpanjangan Masa Jabatan KPI”. 27 Sumber: https://rmol.id/politik/read/2024/01/27/606962/iski- dorong-mk-kabulkan-perpanjangan-masa-jabatan-kpi Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 20. Bukti P-20 : Berita yang berjudul “Pakar Hukum: Jangan Biarkan Diskriminasi Masa Jabatan Komisioner KPI Terus Berlangsung”. Sumber: https://www.suarakarya.id/politik/26011684752/pakar-hukum- jangan-biarkan-diskriminasi-masa-jabatan-komisioner-kpi- terus-berlangsung? Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 21 Bukti P-21 : Berita yang berjudul “Profesor Hukum Unhas: Masa Jabatan KPI Timbulkan Perbedaan Perlakuan, Segera Perpanjang!”. Sumber: https://www.antvklik.com/headline/606830-profesor- hukum-unhas-masa-jabatan-kpi-timbulkan-perbedaan- perlakuan-segera-perpanjang Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 22 Bukti P-22 : Berita yang berjudul “Guru Besar Unpad: Perpanjang Masa Jabatan KPI Demi Efektivitas Kerja!”. Sumber: https://www.antvklik.com/headline/606837-guru- besar-unpad-perpanjang-masa-jabatan-kpi-demi-efektivitas- kerja Diakses: pada tanggal 29 Februari 2024. 23 Bukti P-23 : Berita yang berjudul “Praktisi Radio Desak MK Perpanjang Masa Jabatan KPI Sesuai RPJMN”. Sumber: https://www.sukabumiupdate.com/nasional/134862/praktisi- radio-desak-mk-perpanjang-masa-jabatan-kpi-sesuai-rpjmn Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 24 Bukti P-24 : Berita yang berjudul “ARSSLI Jabar Dukung Perpanjangan Masa Jabatan KPI”. Sumber: https://rmol.id/politik/read/2024/01/31/607488/arssli- jabar-dukung-perpanjangan-masa-jabatan-kpi Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 25 Bukti P-25 : Berita yang berjudul “Ketua KPID Gorontalo Desak MK Perpanjang Masa Jabatan KPI Jadi 5 Tahun”. Sumber: https://www.detik.com/sulsel/berita/d- 7177122/ketua-kpid-gorontalo-desak-mk-perpanjang-masa- jabatan-kpi-jadi-5-tahun 28 Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 26 Bukti P-26 : Berita yang berjudul “KPID Papua Dorong MK Perpanjang Masa Jabatan KPI”. Sumber: https://www.antvklik.com/headline/607156-kpid- papua-dorong-mk-perpanjang-masa-jabatan-kpi Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 27 Bukti P-27 : Berita yang berjudul “KPID Kaltim Bersuara Nyaring, Desak MK Perpanjang Masa Jabatan KPI Jadi 5 Tahun”. Sumber: https://www.pasificpos.com/kpid-kaltim-bersuara- nyaring-desak-mk-perpanjang-masa-jabatan-kpi-jadi-5-tahun/ Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 28 Bukti P-28 : Berita yang berjudul “KPID Bengkulu Soroti Masa Jabatan KPI 3 Tahun, Desak MK Perpanjang Jadi 5 Tahun”. Sumber: https://bengkulu.tribunnews.com/2024/02/09/kpid- bengkulu-soroti-masa-jabatan-kpi-3-tahun-desak-mk- perpanjang-jadi-5-tahun#google_vignette Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 29 Bukti P-29 : Berita yang berjudul “Ketua KPID Sumsel Dorong MK Kabulkan Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan KPI Jadi 5 Tahun”. Sumber: https://www.antvklik.com/headline/607227-ketua- kpid-sumsel-dorong-mk-kabulkan-gugatan-perpanjangan- masa-jabatan-kpi-jadi-5-tahun Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 30 Bukti P-30 : Berita yang berjudul “KPID Berbagai Daerah Ramai- Ramai Desak MK Kabulkan Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan KPI”. Sumber: https://www.antvklik.com/headline/607290-kpid- berbagai-daerah-ramai-ramai-desak-mk-kabulkan-gugatan- perpanjangan-masa-jabatan-kpi Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 31 Bukti P-31 : Berita yang berjudul “Ramai-ramai Dukung Perpanjangan Masa Jabatan KPI”. Sumber: https://www.krjogja.com/nasional/1244050815/ramai-ramai- dukung-perpanjangan-masa-jabatan-kpi Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 29 32 Bukti P-32 : Berita yang berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan, KPID DIY Dorong MK Kabulkan Gugatan”. Sumber: https://www.krjogja.com/yogyakarta/1244138150/perpanjanga n-masa-jabatan-kpid-diy-dorong-mk-kabulkan-gugatan Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 33 Bukti P-33 : Berita yang berjudul “KPI Daerah Ramai Ramai Desak MK Kabulkan Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan KPI”. Sumber: https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/550061/kpi- daerah-ramai-ramai-desak-mk-kabulkan-gugatan- perpanjangan-masa-jabatan-kpi Diakses pada tanggal 29 Februari 2024. 34. Bukti P-34 : Berita yang berjudul "Forum TV Lokal NTB Desak MK Ubah Masa Jabatan KPI Jadi 5 Tahun". 35. Bukti P-35 : Berita yang berjudul "Jabatan KPI Harus Juga Lima Tahun Sama Dengan Jabatan Lembaga Negara lndependen Yang Lain". 36. Bukti P-36 : Berita yang berjudul "Sidang MK, Gubes Universitas Brawijaya Kritik Masa Jabatan KPI 3 Tahun Adalah Pemborosan". [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 30 Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU 32/2002) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 31 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materil Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 yang menyatakan: “Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. 2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): a. Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut KPID Jawa Barat) masa jabatan 2020-2023 [vide Bukti P-7 dan Bukti P-8], dan saat ini Pemohon dalam masa perpanjangan masa 32 jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.623-Diskominfo/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2020-2023 [vide Bukti P-9] sampai dengan adanya pengangkatan anggota KPID Provinsi Jawa Barat. b. Bahwa Pemohon merasa memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu c. Bahwa Pemohon merasa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 telah nyata dan jelas mendiskriminasi Pemohon karena telah membedakan masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang dibentuk undang-undang. Hal tersebut jelas merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin UUD 1945; d. Bahwa Pemohon merasa berhak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 33 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal a quo terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon yang bekerja sebagai Anggota KPID Jawa Barat Periode 2020-2023 dan saat ini sedang diperpanjang masa jabatannya sampai dengan adanya pengangkatan anggota KPID Jawa Barat yang baru, telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (causal verband) anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai anggota KPID Jawa Barat, dengan berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002, karena masa jabatan Pemohon sebagai anggota KPID Jawa Barat yang menurut Pemohon seharusnya sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yakni KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK, yakni selama lima tahun karena sama-sama memiliki constitutional importance. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 telah nyata dan jelas mengandung perlakuan yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon. Norma a quo telah membedakan masa jabatan pimpinan KPI dengan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance. Hal ini nyata dan jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. 34 Oleh karena itu, Pemohon merasa berhak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apa pun. 2. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dan memiliki constitutional importance. Oleh karena itu, KPI sebagai lembaga yang memiliki constitutional importance kedudukannya setara dengan KPK yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999 dan KPPU yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.” [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Maret 2024; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Begitu pula dengan permohonan sebagai Pihak Terkait masing-masing bertanggal 7 Februari 2024 yang diajukan oleh KPID Bengkulu dan bertanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh KPID Bali, Mahkamah berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Maret 2024 telah memutuskan oleh karena perkara a quo tidak dibawa ke pleno, maka tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan sebagai Pihak Terkait. 35 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan adanya perbedaan masa jabatan anggota KPI dengan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Terhadap dalil Pemohon a quo, sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial [vide konsiderans Menimbang huruf d UU 32/2002]. Lebih lanjut, dalam rangka menciptakan sistem penyiaran nasional dan juga penyelenggaraan penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 serta untuk mewujudkan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang di mana kondisi informasi menjadi tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional [vide Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU 32/2002]. [3.10.2] Bahwa tujuan penyiaran adalah untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia, yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab [vide Pasal 2 dan Pasal 3 UU 32/2002]. Berkenaan dengan hal itu, penyiaran di Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional di mana negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan cara membentuk Komisi Penyiaran 36 Indonesia yakni lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat Pusat, dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi, yang masing-masing tingkatan tersebut dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (untuk KPI Pusat) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (untuk KPI Daerah) [vide Pasal 6 dan Pasal 7 UU 32/2002]. [3.10.3] Bahwa keberadaan kelembagaan KPI merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, di mana dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Selain itu, KPI juga mempunyai tugas dan kewajiban yakni a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran [vide Pasal 8 dan Pasal 9 UU 32/2002]. [3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan Pemohon berkenaan dengan masa jabatan Pemohon (anggota KPI Daerah) yang menurut Pemohon seharusnya sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun seperti pimpinan KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 37 [3.11.1] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023 telah menegaskan bahwa mengenai pembentukan lembaga, badan, atau organ oleh negara atau pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian dunia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap lembaga, badan atau organ baik yang telah termaktub dalam UUD 1945 maupun yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada dasarnya kedudukan dan keberadaannya adalah penting (importance) sepanjang berfungsi dengan baik dan efektif. Dalam kaitan ini, terdapat lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945 diposisikan sebagai organ negara utama (main state organ), yang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam arti luas demi tercapainya tujuan negara. Di samping organ negara utama, terdapat pula lembaga negara yang pembentukannya melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang selain menjalankan fungsi pemerintahan tertentu, juga menjalankan fungsi perbantuan atau menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama (auxiliary state organ). Dalam praktik, istilah yang digunakan untuk penyebutan auxiliary organ dapat berupa komisi atau badan. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah menegaskan dalam Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2018, yang menyatakan antara lain: Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektifitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terdapat beberapa lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. Artinya, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance), seperti KPK yang dibentuk 38 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KPI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPPU yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, OJK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015]. Bahkan, terkait dengan KPK, Mahkamah dalam beberapa putusannya dengan tegas menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang termasuk dalam constitutional importance [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023]. [3.11.2] Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 UU 32/2002 KPI dinyatakan sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah. Dengan anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang, di mana Ketua dan wakilnya dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Adapun dalam menjalankan tugasnya KPI selain dibantu oleh sebuah Sekretariat, juga dibantu oleh tenaga ahli, dan pendanaannya masing-masing yakni untuk KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [vide Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (3) UU 39 32/2002]. Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut [vide Pasal 10 UU 32/2002]: a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; e. sehat jasmani dan rohani; f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; g. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran; h. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilik-an media massa; i. bukan anggota legislatif dan yudikatif; j. bukan pejabat pemerintah; dan k. nonpartisan. [3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, KPI mempunyai peran menjaga kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran yang dijamin oleh negara sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, terkait dengan permohonan Pemohon untuk menyamakan masa jabatan anggota KPI dengan masa jabatan anggota lembaga negara lain yang memiliki masa jabatan selama lima tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak tepat dan tidak dapat dikomparasikan begitu saja. Karena walaupun sebuah lembaga negara bersifat independen, baik yang merupakan main state organ yang disebut dalam UUD 1945 atau yang merupakan auxiliary state organ yang dibentuk dengan undang-undang dan berstatus constitutional importance, masing-masing lembaga negara tersebut memiliki desain kelembagaan serta fungsi yang berbeda-beda sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing lembaga negara. Perbedaan desain dan fungsi inilah yang antara lain menyebabkan pembentuk undang-undang menetapkan masa jabatan yang berbeda-beda sebagai sebuah kebijakan hukum yang bersifat terbuka (open legal policy). [3.11.4] Bahwa terkait dengan desain dan fungsi masing-masing lembaga negara baik yang merupakan main state organ ataupun auxilary state organ dihubungkan dengan masa jabatan pada posisi kepempinanan masing-masing lembaga negara, Mahkamah mendapati kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang mengatur pimpinan lembaga negara maupun pejabat negara dari rumpun kekuasaan eksekutif 40 tidak hanya berbeda dalam konteks lamanya mengemban masa jabatan, tetapi juga dalam konteks proses pengangkatannya, jumlah orang serta sifat kepemimpinan masing-masing lembaga negara, yakni dapat berupa kepemimpinan tunggal atau kolektif kolegial. Sepanjang menyangkut masa jabatan kepemimpinan lembaga negara terdapat pengaturan yang berbeda, meski terkait proses pengangkatan individu yang akan mengisi jabatan kepemimpinan tersebut terdapat kesamaan proses, khususnya proses seleksi dan pelibatan DPR. Sebab, pelibatan DPR dalam proses seleksi hanya merupakan salah satu ciri atau karakter bahwa KPI merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam hal ini terdapat undang-undang tentang lembaga negara yang secara expressive verbis menetapkan masa jabatan dalam hitungan tahun dengan jangka waktu 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Terdapat pula undang-undang tentang lembaga/institusi yang dapat dikategorikan constitutional importance, antara lain Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara (BIN), yang tidak menyebut lama masa jabatan pimpinannya, in casu Jaksa Agung dan Kepala BIN, akan menduduki atau memangku jabatannya, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Sedangkan terkait masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk pimpinan lembaga/institusi yang dapat dikategorikan constitutional importance yang pengangkatannya melalui proses seleksi dan melibatkan DPR, selain ditetapkan bagi Ketua dan para Anggota Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia, juga ditetapkan bagi Ketua dan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, meskipun khusus masa jabatan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia adalah 5 (lima) tahun menurut Undang-Undang yang sama. Jika diperluas lagi perujukan tentang masa jabatan yang berbeda dari sejumlah lembaga/institusi, terlepas dapat dikategorikan constitutional importance atau tidak, terdapat unsur kesamaan dengan Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses pengangkatan yang melibatkan DPR. Untuk masa jabatan 4 tahun di antaranya adalah: (i) Anggota Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (ii) Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; (iii) Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) 41 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo PP Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. [3.11.5] Bahwa perbedaan masa jabatan untuk lembaga negara yang merupakan main state organ sebagai lembaga negara yang dibentuk konstitusi (constitution- based establishment) ataupun karena merupakan lembaga negara yang penting menurut konstitusi (constitutional importance) juga bisa dilihat di beberapa negara lainnya, meskipun berada pada rumpun kekuasaan yang sama dan/atau proses pengangkatannya sama. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, masa jabatan anggota DPR AS (the US House of Representatives) dengan anggota Senat AS (the US Senate) berbeda. Berdasarkan Konstitusi Amerika 1789 (rev. 1992), Pasal 1 Seksi 2 mengatur mengenai masa jabatan DPR AS sebagai berikut: The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors of the most numerous Branch of the State Legislature. Sedangkan, Pasal 1 Seksi 3 mengenai masa jabatan Senat AS sebagai berikut: The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, chosen by the Legislature thereof, for six Years; and each Senator shall have one Vote. Dengan demikian, di Amerika, anggota DPR menjabat selama 2 tahun, sedangkan anggota Senat menjabat selama 6 tahun. Contoh negara lain yang juga bisa menjadi rujukan adalah Australia. Berdasarkan pengaturan dalam Konstitusi Australia 1901 (rev. 1985), masa jabatan anggota Parlemen (the House of Representatives) tidak lebih dari 3 tahun, sebagaimana diatur pada angka 28 Konstitusi Australia sebagai berikut: Every House of Representatives shall continue for three years from the first meeting of the House, and no longer, but may be sooner dissolved by the Governor-General. Sedangkan, masa periode jabatan anggota Senat adalah 6 tahun sebagaimana aturan angka 7 Konstitusi Australia sebagai berikut: 42 The senators shall be chosen for a term of six years, and the names of the senators chosen for each State shall be certified by the Governor to the Governor-General. Selanjutnya, terkait dengan masa jabatan pada komisi dan/atau lembaga di negara lain ternyata masa jabatannya juga tidak selalu seragam. Sebagai contoh di Amerika Serikat, terdapat Commission on Civil Rights yang mana masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Civil Rights Act 1957 yang terakhir telah diubah pada tahun 1994 adalah 6 (enam) tahun; sedangkan pada Election Assistance Commission berdasarkan Help America Vote Act 2002, masa jabatannya adalah maksimal selama 4 (empat) tahun; dan pada Commission on International Religious Freedom berdasarkan International Religious Freedom Act 1998, masa jabatannya adalah maksimal 2 (dua) tahun. Sementara itu, terkait dengan masa jabatan pada komisi dan/atau lembaga di Australia, yakni Human Rights Commission, masa jabatannya adalah hingga 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur pada Human Rights Commission Act Number 125, 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Act Number 73, 2023. Dari perbandingan tersebut Mahkamah melihat bahwa di negara-negara yang juga menjamin hak konstitusional warga negaranya dan sekaligus menghormati hak asasi manusia (HAM), terlepas dari proses pengangkatan pejabatnya, perbedaan pengaturan masa jabatan merupakan kewenangan lembaga pembentuk konstitusi dan/atau peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Dengan demikian, ketidakseragaman mengenai masa jabatan pada komisi atau lembaga negara tidak bisa dimaknai mengakibatkan adanya atau timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan. [3.11.6] Bahwa bilamana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai pengubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari Pemohon sebagai Anggota KPI Daerah atas perlakuan yang tidak sama maka sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPI. Artinya, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka terdapat hak orang lain yang berminat untuk mengajukan diri tersebut akan menjadi tertunda. Apalagi UU 32/2002 memberikan kesempatan kepada seseorang yang sedang menjabat untuk bisa menjabat sekali lagi dalam masa jabatan yang sama dengan melalui proses seleksi yang sama. Dengan demikian, masa jabatan anggota KPI yang telah ditentukan dalam UU 32/2002 bukanlah ketentuan yang tidak 43 memberikan rasa keadilan kepada Pemohon, namun pengaturan mengenai masa jabatan tersebut adalah justru mengandung ketentuan yang secara tersirat memberi jaminan dan kepastian hukum atas hak-hak bagi orang yang terpilih sebagai pimpinan KIP, yakni hak atas kejelasan masa jabatan, yaitu selama 3 (tiga) tahun dan hak dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan. [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan isu perlakuan yang tidak adil kepada Pemohon karena adanya perbedaan masa jabatan anggota KPI yang tidak 5 (lima) tahun dan meminta kepada Mahkamah agar masa jabatan anggota KPI disetarakan dengan masa jabatan anggota lembaga negara lain sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam permohonannya. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017 di antaranya menyatakan bahwa: Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan, “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya “ (Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, 44 property, birth or other status). Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU- II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Berkenaan dengan kutipan pertimbangan hukum di atas, adanya perbedaan masa jabatan keanggotaan KPI dan lembaga negara lain yang dinyatakan oleh Pemohon, sekali lagi Mahkamah menegaskan bahwa KPI, KPK, Komnas HAM, KPPU dan lain sebagainya merupakan lembaga yang secara kelembagaan penting dibentuk karena tujuan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut tidak dapat dilakukan oleh lembaga negara yang telah ada. Namun, untuk menentukan berapa lama masa jabatan anggota dari lembaga yang dibentuk, Mahkamah berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan atau organ yang bersangkutan dalam peraturan pembentukannya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota KPI. Sebab, perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan “agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik”, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Oleh karena itu, adanya perbedaan masa jabatan pimpinan suatu lembaga/institusi tidak termasuk kategori diskriminasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 yang juga telah ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bersifat tidak adil atau diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 tidak bersifat tidak adil atau 45 diskriminatif yang dijamin dalam UUD 1945, bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ---------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) orang yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, sebagai berikut: 46 [6.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta dengan mempertimbangkan asas ex aequo et bono sehingga dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 26/PUU-XXII/2024, berkenaan dengan Permohonan Pengujian norma Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 32/2002) terhadap UUD 1945, kami Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastakih Foekh memiki pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait perkara a quo. Menurut kami, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon (gegrond wordt verklaard). Adapun argumentasi hukum untuk mengabulkan permohonan a quo sebagai berikut. 1. Pemohon meminta ketentuan norma Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 32/2002) yang menyatakan “Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. 2. ketentuan norma Pasal a quo telah mengakibatkan Pemohon sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat 2020-2023 mengalami kerugian konstitusional karena telah diperlakukan tidak adil dan norma a quo bersifat diskriminatif, sebab adanya perbedaan masa jabatan yang diberikan kepada anggota KPI Pusat dan KPI Daerah yang tidak sama dengan yang diberikan kepada anggota komisi dan lembaga negara lainnya seperti anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang semuanya memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Padahal, Komisi Penyiaran Indonesia, komisi dan lembaga- 47 lembaga independen tersebut sama-sama merupakan lembaga yang bersifat constitutional importance. 3. Bahwa untuk menjawab persoalan a quo, maka penting terlebih dahulu kiranya untuk memahami secara sekilas berkenaan dengan kelembagaan negara di Indonesia, sebagai berikut. a. Secara hierarkis, lembaga negara (staatsorganen) dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu lembaga negara utama (main state organ), dan lembaga negara bantu (auxiliary state organ) yang mempunyai fungsi pendukung atau penunjang kompleksitas tugas dan fungsi lembaga negara utama. b. Lembaga negara utama (main state organs) adalah lembaga negara yang lahir dan diatur secara expressis verbis dalam UUD 1945 meliputi (a) Presiden dan Wakil Presiden; (b) Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR); (c) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); (d) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); (e) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (f) Mahkamah Agung (MA); (g) Mahkamah Konstitusi (MK) dan (h) Komisi Yudisial. Oleh karena lahir dari UUD 1945, maka lembaga-lembaga a quo sering disebut juga sebagai constitutional state organ. c. Lembaga negara bantu (auxiliary state organ) merupakan lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945, undang-undang, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya atau dapat juga dikatakan bukan lembaga negara yang kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD 1945. Ihwal ini pernah ditegaskan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 28 Juli 2004 sebagai berikut: Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang dimaksudkan dalam UUD yang keberadaanya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden. 48 Lembaga negara bantu (auxiliary state organ) dikenal juga sebagai non- departement bodies, public agencies, commissions, board atau authorities. Lembaga dimaksud pada umumnya berfungsi sebagai a quasi- governmental world of appointed bodies dan bersifat non departmental agencies, single purpose authorities, dan mixed public-private institutions dengan sifatnya yang semi pemerintahan (quasi), dan diberi fungsi tunggal (single function) atau fungsi campuran (mix function) seperti di satu sisi sebagai pengatur, tetapi juga dapat menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif. Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp dalam tulisannya Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, lembaga dimaksud disebut sebagai lembaga kekuasaan keempat (the fourth branch of the government). Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration wihich has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the 'headless fourth branch' of the governement). It take the form of what are generally known as Independent Regulatory Commissions.1 Menurut kami, lembaga negara bantu (auxiliary state organ) a quo dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni lembaga negara yang penting secara konstitusional (constitutional importance) dan lembaga negara yang penting secara institusional (institutional importance), dengan penjelasan sebagai berikut. a. lembaga negara ‘constitutional importance’ adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan/atau undang- undang yang dinilai penting secara konstitusional karena memiliki tugas dan fungsi yang secara langsung menjamin tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan demokrasi. Lembaga-lembaga yang masuk dalam kategori a quo memiliki derajat konstitusional yang sama dengan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, meskipun keberadaannya hanya diatur dengan atau dalam undang-undang. Lembaga-lembaga dimaksud misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 30/2003), Komnas HAM (UU 39/1999), 1 Yves Meny dan Andrew Knapp, Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3 edition, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 281. 49 LPSK (UU 13/2006), PPATK (UU 8/2010), Ombudsman (UU 37/2008), OJK (UU 21/2011), dan lembaga lainnya sepanjang dibentuk dan sumber kewenangannya berasal dari undang-undang. b. lembaga negara ‘institutional importance’ adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Pada kategori ini, lembaga-lembaga dimaksud memiliki kelembagaan/institusi yang dipandang penting dalam mewujudkan tujuan negara dan tujuan nasional. Lembaga-lembaga yang masuk dalam kategori institutional importance misalnya Dewan Pendidikan (PP 17/2010), Lemhanas (Perpres 96/2016), dan lembaga lainnya sepanjang lembaga tersebut dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun demikian, terdapat juga lembaga negara institutional importance yang keberadaanya diatur dalam undang-undang akan tetapi proses seleksi pimpinannya tidak melalui persetujuan (fit and proper test) atau pertimbangan DPR, misalnya Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 4. Bahwa untuk menentukan apakah suatu lembaga dikategorikan sebagai lembaga yang bersifat constitutional importance, menurut kami setidaknya terdapat 4 (empat) kriteria yang harus dicari (quod erat inveniendum) dan dipenuhi secara kumulatif yakni: (1) Lembaga yang tergolong ke dalam lembaga negara utama (main state organ); (2) Menjadi pilar dalam rangka menjamin tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan demokrasi sepanjang keberadaan lembaga tersebut juga diatur dalam undang-undang; (3) Lembaga independen dalam pengertian menjalankan fungsi yang independen dan tidak menjalankan fungsi eksekutif an sinch; dan (4) Dari segi rekrutmen pimpinannya adalah melalui persetujuan (fit and proper test) atau pertimbangan DPR. Sehingga, sepanjang suatu lembaga memiliki empat syarat tersebut maka lembaga dimaksud dikategorikan sebagai lembaga yang bersifat constitutional importance. Sebaliknya, suatu lembaga yang tidak memenuhi empat syarat tersebut maka lembaga dimaksud dikategorikan sebagai lembaga yang bersifat institutional importance. 50 5. Jika dikaitkan dengan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), maka dapat diketahui bahwa memang benar Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang- undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran [vide Pasal 1 angka 13 UU 32/2002]. Secara kelembagaan, kedudukan KPI adalah sederajat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh karena KPI dan semua lembaga negara a quo sumber kewenangannya berasal dari Undang- Undang. 6. Dilihat dari fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU 32/2002 a quo, nampak bahwa KPI diberikan mandat untuk memastikan agar penyiaran dapat diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Terlebih, pembentuk undang-undang telah menyadari secara penuh bahwa spektrum frekuensi radio meskipun milik publik namun juga merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, UU 32/2002 mengamanatkan bahwa penggunaan ferekuensi radio dimaksud harus didasarkan demi kepentingan publik (bonum commune). Pemanfaatan untuk kepentingan publik mengandung arti bahwa publik berhak menerima isi siaran yang sehat dan lembaga penyiaran in casu KPI harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Ihwal ini muncul dari kesadaran bersama bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab 51 dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, serta mempromosikan demokratisasi di seluruh tanah air. Apalagi, siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku publik. Terlebih lagi, kondisi faktual sekarang ini menunjukan bahwa kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran adalah sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras, seimbang antara kebebasan dan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (supremasi konstitusi). Semangat dan kemauan yang baik untuk rakyat dan masyarakat Indonesia dapat termanifestasi dalam UU 32/2002 yang salah satunya memunculkan KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah. Dengan demikian, nampak terang benderang bahwa KPI menjadi salah satu pilar dalam rangka menjamin tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan negara berkedaulatan rakyat (demokrasi). 7. Berkenaan dengan pengisian jabatan anggota KPI, Pasal 10 UU 32/2002 a quo telah memberikan pengaturan bahwa anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Selanjutnya, anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dengan pengaturan demikian, anggota KPI Pusat dipilih melalui mekanisme fit and proper test oleh DPR sedangkan KPI Daerah dipilih melalui mekanisme fit and proper test oleh DPRD Provinsi. Artinya, jika dihubungkan dengan keempat syarat suatu lembaga dikategorikan sebagai lembaga yang bersifat constitutional importance sebagaimana kami uraikan pada poin 4 diatas, maka secara terang benderang bahwa KPI memenuhi semua syarat untuk dapat disebut sebagai lembaga yang bersifat constitutional importance. 52 8. Terlebih, pendapat kami diatas didukung oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah secara tegas menetapkan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen yang masuk dalam kategori constitutional importance sebagaimana termaktub dalam dua putusan yakni Putusan Nomor 5/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2014 dan Putusan Nomor 72/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023, sebagai berikut. Putusan 5/PUU-XII/2014, hlm. 288 “...... Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah undang-undang tetapi memiliki constitutional importance, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU 32/2003, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan lain sebagainya.” (cetak tebal untuk penegasan) Putusan 72/PUU-XXI/2023, hlm. 22. “….. lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance), seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi 22 Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya….” (cetak tebal untuk penegasan) Berdasarkan dua putusan di atas, nampaknya Mahkamah secara konsisten menyatakan KPI sebagai lembaga yang bersifat constitutional importance. Dalam batas penalaran yang wajar, sesuatu yang sama harus diperlakukan 53 sama dan sesuatu yang berbeda harus diberlakukan berbeda, bukan sebaliknya memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, atau memperlakukan secara sama terhadap hal yang memang berbeda. Ihwal ini, Mahkamah demi memberikan keadilan kepada KPI, seharusnya dapat memberi pemaknaan kembali terhadap masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah sama seperti masa jabatan anggota/pimpinan lembaga-lembaga constitutional importance lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang oleh Undang-Undang telah diberikan masa jabatan yang 5 (lima) tahun, sebagaimana Mahkamah memberikan masa jabatan 5 (lima) tahun kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [vide Putusan MK 112/PUU-XX/2022]. Namun yang menjadi faktanya (quod ad facta), Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah justru hanya 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 9. Kendatipun Mahkamah hendak memandang bahwa pengaturan mengenai masa jabatan anggota/pimpinan KPI Pusat dan KPI Daerah merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang (open legal policy), menurut kami, prinsip kebijakan hukum terbuka dimaksud harus dikesampingkan apabila secara nyata-nyata bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih, apabila suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif tersebut kemudian dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka open legal policy pembentuk undang-undang berhenti (exhausted), selanjutnya memberi kesempatan kepada Mahkamah 54 untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstitusionalitas norma dalam undangundang yang muaranya dapat berupa norma yang diuji tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitutional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023]. Sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) seharusnya tidak dapat begitu saja diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Apalagi dalam beberapa putusan, Mahkamah pernah mengabulkan uji materi masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022], mengabulkan uji materi batas usia pensiun panitera Mahkamah Konstitusi [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022], dan mengabulkan batas usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023]. Terlebih lagi, dalam perkara a quo sangat terang benderang adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) dan diskriminasi yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle). 10. Menurut kami, pengaturan masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen lainnya yang tergolong lembaga constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance lainnya yakni 5 (lima) tahun, sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan. 11. Dalam hubungan tersebut, pengaturan masa jabatan lembaga-lembaga negara di Indonesia seyogyanya tidak hanya dibedakan dalam rumpun lembaga negara utama (main state organ) dan lembaga negara bantu (auxiliary state organ), namun juga dibedakan dari segi lembaga negara yang penting secara konstitusi (constitutional importance) dan lembaga negara yang penting secara institusional (institutional importance). Dengan menggunakan 55 dua rumpun atau kelompok lembaga negara dimaksud, maka seluruh lembaga negara yang ada dapat diketahui jenis kelembagaan dan masa jabatan masing-masing lembaga negara, serta memberikan kepastian hukum yang adil. Dalam kaitan ini, lembaga negara bantu (auxiliary state organ) dan jenis kelembagaannya termasuk constitutional importance, maka pengaturan masa jabatannya minimal sama atau tidak boleh kurang dari masa jabatan pemegang kekuasaan eksekutif (presiden) dan kekuasaan legislatif (DPR) namun boleh lebih. Sementara itu, terhadap lembaga negara bantu (auxiliary state organ) dan jenis kelembagaannya termasuk institutional importance maka masa jabatan pimpinan/anggotanya merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembentukan lembaga yang penting secara institusional bagi pemerintah dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi seleksi 2 (dua) kali oleh pejabat yang sama in casu DPR (kekuasaan legislatif) dan/atau Presiden (kekuasaan eksekutif) dalam proses pemilihan anggota/pimpinan KPI Pusat atau DPRD Provinsi terhadap KPI Daerah pada satu siklus masa jabatan yang berpotensi deskiminatif, maka penting untuk menata kembali masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah yang seyogianya paling rendah sama dengan masa jabatan pemegang kekuasaan eksekutif (presiden) dan kekuasaan legislatif (DPR) dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ihwal ini penting ditegaskan untuk memastikan bahwa prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power) harus berjalan paralel dengan prinsip taat asas bagi setiap lembaga negara in casu dalam penentuan tolok ukur masa jabatan KPI Pusat dan KPI Daerah. Tolok ukur demikian, penting bukan hanya karena terkait untuk mendorong masa jabatan KPI selama 5 (lima) tahun an sich, melainkan juga demi penataan kembali kelembagaan di Indonesia, khususnya terhadap lembaga negara bantu (auxiliary state organ) yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance). 12. Berdasarkan seluruh analisis hukum di atas –sekali lagi- Mahkamah seharusnya dapat memberikan tafsir ulang terhadap ketentuan norma Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah dari 56 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya menjadi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dengan demikian, menurut sense of justice kami, permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya (gegrond wordt verklaard). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani 57 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar