26/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 26/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Azwarmi Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Arya Putra Kp. Bulak RT 03/09 Nomor 60, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2020, memberi kuasa kepada Ir. Tonin Tachta Singarimbun S.H., Ananta Rangkugo S.H., Hendri Badiri Siahaan S.H., Julianta Sembiring S.H., Nikson Aron Siahaan S.H., Suta Widhya S.H., dan Agustian Effendi S.H, kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada ANDITA’S LAW FIRM yang beralamat di Gedung 88@Kasablanka Tower A Lantai 18, Jalan Kasablanka Kav-88 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 23 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 25 Maret 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 Mei 2020 dengan Nomor 26/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa amandemen UUD 1945 dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat menjadi dasar hukum Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi 3 berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; I. Pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” khususnya frasa harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang; II. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” khususnya frasa tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Penjelasan Pasal 183 : Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang; III. Pasal 184 ayat (1) huruf a, b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli;” B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; (yang dibuktikan adanya NIK 1107090606750001) b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 4 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; bahwa, sebagai perorangan Warga Negara Indonesia maka PEMOHON selaku rakyat Indonesia telah diberikan hak konstitusi berupa kedaulatan sebagaimana dalam UUD 1945 perubahan ke-3 sehingga dengan demikian apakah kedaulatan tersebut masih berada pada PEMOHON atau masih berada pada Pemerintah dan/atau Legislatif sebagaimana ke-2 Lembaga tersebut adalah bagian dari Trias Politica yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan oleh pasal 1 ayat 1 UUD 1945 “asli” dan disebutkan pula pada pembukaan antara lain “ Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” bahwa, hanya melalui Mahkamah dapat dinyatakan adanya hak dan/atau kewenangan konstitutional PEMOHON dan oleh karena itu akan menjadi penting disampaikan konstitusi apa saja pendapat PEMOHON dengan harapan MAHKAMAH sepatutnya sependapat dengan PEMOHON walaupun kedudukan yang berbeda bagaikan langit dan bumi sehingga pengertian sependapat ini menjadi penting disampaikan terlebih dahulu; bahwa, berdasarkan UUD 1945 maka PEMOHON dapat menyatakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana berikut ini: a. mendapatkan suatu “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pendapat PEMOHON dalam setiap norma berkaitan dengan KEKUASAAN KEHAKIMAN maka dirinya harus mendapatkan suatu vonis/ putusan dengan tujuan “menegakkan hukum dan keadilan” bukan suatu 5 rekayasa atau persekongkolan oleh Pemerintah atau Negara terhadap rakyatnya tanpa perlu suatu KKN serta kepentingan diluar maksud penegakan hukum dan keadilan; b. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pendapat PEMOHON dalam menjalankan kehidupannya didalam hukum maka dirinya tidak boleh direndahkan oleh Pemerintah dengan norma yang ada dan jika terjadi hal tersebut maka hak konstitusinya yang diberikan terhadap kedudukan hukum telah dilanggar oleh normat tersebut dan bukan suatu pelanggaran pelaksanaan norma; c. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pendapat PEMOHON mengenai hak konstitusi yang tidak boleh diabaikan mengenai pengakuan, jaminan, perlidungan dan kepastian hukum yang adil menjadi penting di alam demokrasi ini sehingga setiap norma yang telah dibuat sebelum alam demokrasi berdasarkan UUD 1945 perubahan menganut kepentingan rezim dan untuk itu perlu dipatahkan sekarang agar tidak dilanjutkan oleh rezim yang berkuasa; d. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pendapat PEMOHON pelaksanaan hak asasi dilakukan secara simbol dengan adanya Komnas HAM, Pengadilan HAM, Menteri HAM dan Jaksa HAM sementara HAM yang dimaksud adalah kekerasan Pemerintah kepada sekelompok masyarakyat dan belum mencapai hak perorangan sebagaimana PEMOHON yang telah disiksa oleh Polisi/ Penyidik dengan pukulan, mata ditutup dan tangan diikat dengan demikian hak konstitusional untuk tidak disiksa dan bagaimana mengungkapkan terjadi penyiksaan melalui Kekuasaan Kehakiman maka perlu dirasa perlu diuji normanya; e. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 6 bersifat diskriminatif itu. Pendapat PEMOHON dalam statusnya sebagai mantan TNI sepatutnya mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dengan masyarakat sipil dalam hal kejahatan dihubungkan dengan pasal 1 ayat 1 UU drt Nomor 12 Tahun 1951 dan ternyata dalam rezim sekarang tidak mendapatkannya karena mantan TNI menjadi terpidana sementara warga sipil yang terbukti oleh Penyidik Polisi dilepas dengan status DPO saja sehingga dengan demikian makna diskriminatif tidak hanya sebatas Ras, Suku dan Agama saja; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. bahwa, norma yang akan dilakukan pengujian adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah dibuat sebelum adanya perubahan ke-2 dan ke-3 dan belum pernah dinyatakan oleh Pemerintah dan DPR mengenai norma tersebut diberlakukan kembali berdasarkan konstitusi yang menjadi batu uji sehingga jelas PEMOHON telah dirugikan sejak perubahan ke-2 dan ke-3; bahwa, pernah dikeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1961 oleh Pemerintah dan DPR terhadap pemberlakuan UU maka dengan tidak pernahnya norma yang telah berumur 39 tahun tersebut dilakukan judicial review oleh DPR maka sebagai warga negara dapat melakukannya melalui Mahkamah agar kerugian dapat dihilangkan dari kerugian untuk mendapatkan putusan/vonis yang berdasarkan penegakkan hukum dan keadilan, sama kedudukannya dengan Pemerintah dalam suatu proses penyidikan, penuntutan dalam tindak pidana, mendapatkan kepastian dan jaminan terhadap vonis/putusan yang berdasarkan hukum dan bukan bedasarkan kepentingan rezim/kelompok, terhadap penyiksaan yang dialaminya mendapat perlindungan dari kekuasaan kehakiman, dan tidak divonis atau dijadikan tersangka karena mantan TNI sementara warga sipil dibebaskan oleh penyidik dengan hanya meletakkan status DPO; bahwa, terhadap HAKIM yang telah diberikan Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman maka berdasarkan norma yang diajukan PUU tidak dapat berdiri sendiri lagi karena norma Pasal 182 ayat 4 , Pasal 183 , Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dari Nomor 8 Tahun 1981 7 tentang KUHAP telah mengikat PEMOHON sehingga menjadi penting untuk melepaskan dari kerugian hak/kewenangan konstitusionalnya; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; bahwa, isi norma yang diajukan PUU cukup jelas dan hanya saja dengan belum ditimbang dengan UUD 1945 terhadap kandungannya secara bersyarat maka dapat terjadi kerugian dalam hal berikut ini : ▪ dakwaan tidak lagi mejadi penting dalam menjatuhkan vonis walaupun tidak terbukti dalam persidangan; ▪ penjatuhan vonis hanya berdasarkan penuntutan JPU; ▪ karena terdakwa telah ditahan sejak penyidikan maka HAKIM telah sepakat dengan penuntutan terjadi pidana; ▪ dikesampingkan pledoi dan pengakuan terdakwa karena telah terjadi penahanan dan penuntutan JPU; ▪ tidak pernah melepaskan terdakwa walaupun telah mengalami penyiksaan, tidak didampingi PH dalam penyidikan dan persidangan. bahwa, norma yang diajukan pengujian sangat menentukan HAKIM untuk dapat melepaskan PEMOHON dari pidana dan oleh karena belum pernah dilakukan PUU maka kerugian telah terjadi dalam norma a-quo; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. bahwa, konstitusi sangat jelas menyatakan tentang HAKIM dalam menjatuhkan putusan vonis guna menegakkan hukum dan keadilan dengan menempatkan PEMOHON bersamaan kedudukannya dengan JPU/Penyidik sehingga ada pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap apa-apa yang terungkap dalam persidangan yang tidak dapat terbuktinya dakwaan maka seharusnya dilepaskan secara adil walaupun telah dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta menjadikan fakta penyiksaan yang terungkap dalam persidangan dan 8 tidak diberikan hak mendapat PH serta perlakuan diskriminatif dalam perkara pidana dalam menetapkan tersangka sehingga HAKIM dalam vonisnya berdasarkan norma Pasal 182 ayat 4 , Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; bahwa, norma tersebut belum mengandung konstitusi dapat dinyatakan oleh PEMOHON karena belum pernah diajukan PUU dan pembuatan norma pada tahun 1981 sebelum diadakan perubahan ke-2 dan ke-3; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. bahwa, dengan dilakukan PUU maka HAKIM tidak dapat lagi secara sewenang-wenang menggunakan kekuasaanya dalam menjatuhkan vonis karena norma telah memberikan jaminan kepada terdakwa karena terdakwa telah dilindungi oleh konstitusional; bahwa, menyatakan dakwaan tidak terbukti atau dakwaan batal berdasarkan eksepsi setelah norma dinyatakan tidak konstitusional maka suatu hari kelak dalam pengadilan JPU akan dikalahkan dalam perkara pidana yang dibangun oleh Pemerinah atau kelompok yang menggunakan Pemerintah untuk kepentingannya. Berdasarkan uraian di atas maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 182 ayat 4 , Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah terjadi/ada dialami pada diri PEMOHON. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Bahwa, Indonesia mengalami perubahan yang bisa dibilang berlangsung cepat khususnya dalam hal perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum berusaha mencapai perkembangan yang berlangsung cepat tersebut, namun ternyata dalam pelaksanaanya masyarakat belum siap terhadap hukum yang telah dibuat. Padahal hukum mempunyai tugas menjaga ketertiban, keamanan, dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya zaman peraturan perundang-undangan yang telah 9 dibuat terkadang perlu adanya pembetulan dan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan sarana penting untuk menjaga hubungan yang antara warga masyarakat dengan Pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama secara dinamis, tetapi tertib dan teratur; Bahwa, norma Pasal 182 ayat 4 , Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang dihubungkan dengan UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun menjadi tidak memberikan perlindungan konstitusi secara maksimal sebagai akibat Penyidik, Penuntut dan Hakim hanya menggunakan kepentingannya dalam menerapkan norma tersebut sebagaimana PEMOHON dalam Perkara nomor: 1136/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., dituntut 2 tahun divonis oleh Hakim 1 tahun yang tidak mengakui menguasai, membawa senjata mayer dan peluru cal.22mm sebanyak 5 butir dibandingkan dengan vonis terpidana terkait berikut ini: 1) Perkara Nomor: 1113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., Terdakwa I H Kumiawan Alias Iwan dan Terdakwa II Tajudin Alias Udin oleh JPU dituntut 2 tahun divonis oleh Hakim 1 tahun dengan “secara bersama-sama mempunyai persediaan senjata api dan amunisi” yang berbeda sebagaimana berikut ini: Terpidana H. Kurniawan als Iwan ▪ 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek revolver jenis Taurus pabrikan/ impor yang didalam magazinenya berisi 6 (enam) butir peluru caliber 38 mm; ▪ 1 (satu) box peluru caliber 38 mm yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru; ▪ 1 (satu ) box peluru caliber 38 yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir peluru; Terpidana Tajudin als Udin ▪ 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22 mm rakitan; ▪ 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang caliber 22 mm rakitan; 2) Perkara Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., Terdakwa Asmaizulfi Als. Vivi dituntut 2 tahun divonis oleh Hakim 1 tahun tidak memiliki senjata dan peluru karena “Turut serta melakukan perbuatan - tanpa hak menyimpan, menguasai 10 dan menyerahkan sesuatu senjata api” 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek revolver jenis Taurus kepada H. Kurniawan als Iwan 3) Perkara Nomor: 1137/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., Terdakwa IRFANSYAH Alias IFAN dituntut 2 tahun divonis oleh Hakim 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan melakukan tindak pidana: “Secara Bersama-sama Tanpa hak menerima, menyimpan dan menguasai amunisi” berupa: ▪ 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 22 mm; ▪ 7 (tujuh) butir peluru tajam kaliber 32 mm; ▪ 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 9 mm; 4) Perkara Nomor 1122/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., Terdakwa ADNIL, S.H dituntut 2 tahun divonis oleh Hakim 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan melakukan tindak pidana tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak. 5) Perkara Nomor 959/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst Terdakwa Drs. Habil Marati dituntut 2 tahun 6 bulan divonis oleh Hakim 1 (satu) tahun melakukan tindak pidana “Membantu melakukan tanpa hak - menyerahkan, menerima, menguasai, menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi”; Bahwa, Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kelembagaan yang tepat, kesesuaian isi materi, efektifitas peraturan perundang-undangan, kejelasan dalam perumusan, kemanfaatan untuk mengatur masyarakat, kepastian hukum, dan keterbukaan (transparan) dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal-hal diatas merupakan dasar bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan setelah dibandingkan dengan tuntutan dan vonis di atas maka norma Pasal 182 ayat 4 , Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dapat menjadi norma karet dan tidak adanya kepastian putusan/ vonis yang sangat tergantung kepada kepentingan Pemerintah sehingga dengan demikian dapat dinyatakan norma yang dibuat bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana asas yang dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 15 Tahun 2019. Bahwa, sebagaimana telah dapat dinyatakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya 11 norma Pasal 182 ayat 4 , Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah terjadi/ ada dialami PEMOHON maka dengan tidak merendahkan norma dibuat pada waktu itu (demokrasi yang berbeda dalam Pemilihan Presiden) sesuai dengan kepentingan Pemerintah/ Presiden maka dapat dikatakan secara asal norma tanpa memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat sehingga setelah alam demokrasi pemilihan Presiden secara langsung dengan pencalonan oleh partai politik maka sepatutnya pula norma harus dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga pembentukan tersebut bertujuan untuk keadilan masyarakat berdasarkan hak dan kewenangan konstitusional. Bahwa, melalui pemeriksaan PUU akan dapat terungkap yang berlaku di pengadilan oleh Kekuasaan Kehakiman khususnya yang terjadi terhadap vonis PEMOHON adalah pelanggaran oleh HAKIM atau NORMA yang tidak memberikan hak/ kewenangan konstitusional terhadap PEMOHON sebagaimana menjadi alasan kepada yang MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI sebagaimana berikut ini: Batu Uji ke-1 : Pasal 24 ayat (1) berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Bahwa, konstitusi menyatakan Kekuaaan Kehakiman ……. menegakkan hukum dan keadilan diberikan kepada PEMOHON dalam pelanggaran pidana Pasal 1 ayat (1) UU drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata APi dalam perkara Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., sehingga menjadi argumen kebenaran secara terbatas atau tidak ada batas dari norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b). Bahwa, menjatuhkan vonis penjara adalah Kekuasaan Kehakiman dan dengan demikian menjadi tidak relevan menjadi argumen PEMOHON mengenai vonis tersebut sepanjang tidak memenuhi ketentuan norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) karena menjadi ketentuan dalam hukum /norma lain mengajukan upaya hukum biasa atau luar biasa terhadap isi vonis dan terhadap perbuatan Hakim melaporkan ke Badan Pengawas dan/atau Komisi Yudisial. 12 Bahwa, dengan diyakini oleh PEMOHON vonis selama 1 tahun dalam perkara pidana Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., dapat terjadi karena pelanggaran konstitusional dan bukan pelanggaran oleh Kekuasaann Kehakiman. Bahwa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) setelah dipantulkan/di- cerminkan dengan Pasal 24 ayat (1) maka akan diperoleh yang berikut ini I. Pasal 182 ayat 4 berbunyi “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” maka frasa surat dakwaan adalah akar pelanggaran konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan karena tidak ada penjelasan dan batasan mengenai surat dakwaan tersebut yang hanya secara limitatif syarat pembuatannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang telah berakibat tafsir yang berbeda sebagaimana berikut ini. Pasal 143 ayat (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: f. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; g. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Pasal 156 ayat (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. 13 Bahwa, dalam perkara Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., telah diajukan keberatan Pasal 156 ayat (1) jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan dinyatakan dalam putusan sela ditolak sehingga berakibat hukum Surat Dakwaan menjadi benar sehingga segala sesuatu didalamnya tidak lagi menjadi salah walaupun dalam pembuktian tidak benar tidak sesuai lagi sebagaimana yang dialami oleh PEMOHON berikut ini: 1) Peluru kal. 22mm dalam dakwaan berjumlah 3 butir, fakta persidangan : 5 butir versi Terdakwa, sejumlah 5-7 butir keterangan H. Helmi Kurniawan da nada 2 butir pada Irfansyah. Berdasarkan dakwaan sejumlah 3 butir dan oleh Hakim menyatakan dalam putusannya sejumlah 5 butir peluru maka dengan demikian frasa surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang menjadi tidak terbukti karena adanya kesalahan membuat surat dakwaan khususnya jumlah peluru dan oleh karena dalam putusan sela dinyatakan surat dakwaan telah sempurna dengan menolak eksepsi PEMOHON sehingga surat dakwaan menjadi sempurna dengan demikian melalui Mahkamah untuk menyatakan norma tidak mempertimbangkan konstitusional Pasal 24 ayat (1). 2) Senjata Mayer kal. 22mm dalam dakwaan tidak disebutkan buatannya dan ternyata dalam persidangan ada Ahli menyatakan Buatan Jerman sementara diumumkan dalam video Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H, Terdakwa, Saksi Mahkota dan Saksi Ad-Charge merupakan rakitan dengan demikian telah terjadi perkembangan dapam pembuktian sehingga dengan mengabaiakan buata Jerman dan atau Rakitan sebagai akibat Hakim dalam msuyawarah hanya berdasarkan surat dakwaan sementara dalam norma sangat mudah dimengerti makna kata “dan” dalam frasa surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang maka dengan tidak dipertimbangkannya oleh pembuat norma mengenai Konstitusi Pasal 24 ayat (1) sebagaimana hak Konstitusional diberikan kepada PEMOHON sejak tanggal 9 November 2001 oleh Ketua MPR Prof. Dr. HM Amien Rais dibandingkan dengan norma dibuat pada tanggal 31 Desember 1981 oleh Presiden Suharto. Dengan demikian mejadi jelas norma belum mempertimbangkan hak konstitusional sebagaimana dimohonkan kepada Mahkamah. 3) Dalam Surat Dakwaan dinyatakan TERDAKWA in casu PEMOHON menerima, menguasai, menyimpan sejumlah 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis 14 MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm dan dalam vonis menguasai, membawa sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan demikian semakin jelas tidak relevansinya antara norma dengan konstitusional sehingga dengan demikian perlu dilakukan pengujian cerminan atau pantulan Pasal 24 ayat (1) benar telah termaktub didalam norma Pasal 156 ayat (1). Menegakkan hukum dan keadilan adalah perlindungan konstitusional dan kepentingan dari PEMOHON dalam norma dan dengan tidak jelasnya norma tersebut maka menjadi tidak terlindungi kepentingan konstitusional PEMOHON. II. Pasal 183 berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” khususnya frasa tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Penjelasan Pasal 183: Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Bahwa, mengenai frasa keyakinan sepatutnya mengacu kepada “menegakkan hukum dan keadilan” dan dengan demikian setelah di telesuri pembuatan norma dibandingkan lahirnya konstitusi maka telah mejadi jelas dan dimohonkan Yang Mulia Majelis Hakim MK juga sepakat dengan PEMOHON bahwa norma setelah diuji maka belum membeikan perlindungan konstitusional. Bahwa, tidak disebutkan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan UU Kehakiman mengenai ukuran keyakinan terhadap konstitusional sehingga seringkali terjadi perbedaan dalam membuat atau menjatuhkan putusan sehingga dengan demikian melalui PUU a-quo akan dapat diperbaiki norma a-quo sehingga pencari penegakan hukum dan keadilan dapat memperolehnya secara otomatis tanpa perlu melalui suatu Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sehingga untuk mendapatkannya tanpa perlu melakukan pelanggaran hukum. Bahwa, menjatuhkan pidana merupakan kompetensi dari HAKIM hanya saja sepatutnya berdasarkan NORMA yang dibuat setelah adanya perlidungan 15 konstitusional didalamnya sehingga tiada ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan sebagaimana keyakinan tersebut akan dimaknai individu dengan melepaskan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Bahwa, mengenai alat bukti sangat jelas disebutkan dalam normal Pasal 184 ayat (1) dengan demikian dalam kerugian konstitusional PEMOHON adalah apa alat bukti yang dimiliki oleh HAKIM sehingga divonis 1 tahun sementara norma mewajibkan penegakan hukum dan keadilan secara bersama terjadi. Bahwa, telah ada norma KUHAP pada Pasal 189 ayat (4) berbunyi “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain” dan ternyata oleh HAKIM dikesampingkan walaupun disebutkan oleh TERDAKWA dalam pemeriksaan terdakwa dan membantah keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU bahwa ia tidak pernah menerima, menguasai, menyimpan sejumlah 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm karena meletakkan di laci rumah H. Kurniawan demikian juga tidak pernah menggadikan kecuali SOFT GUN dan tidak relevannya 7 peluru dan masih berfungsinya Mayer rakitan yang dikatakan buatan Jerman maka sepatutnya jika pembuatan norma berdasarkan KONSTITUSI maka pasal 189 ayat 4 dapat melepaskannya dari vonis 1 tahun menguasai, membawa sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa, dengan belum diujinya norma memenuhi konstitusional maka HAKIM dapat sewenang-wenang menyatakan sah atau tidak sah alat bukti walaupun sebenarnya telah ada ketentuan hukum atau parameter hukum dalam pembuktian pidana yang dikenal dengan bewijsvoering yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (unlawful legal evidence) maka bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh hakim (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016). Selanjutnya, alat bukti yang dihadirkan di persidangan juga harus kualitatif (relevan) dengan kasusnya. Sebanyak apapun bukti yang dihadirkan jika tidak ada relevansinya maka alat bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian (nol), dengan demikian setelah dapat dinyatakan oleh TERDAKWA 16 tidak pernah menyimpan, menguasai, membawa senjata Mayer 22mm dan ke-5 peluru tanjam cal. 22mm yang menjadi barang bukti maka sepatutnya TERDAKWA in casu PEMOHON dibebaskan demi hukum III. Pasal 184 ayat (1) huruf a, b. berbunyi “Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; Bahwa, menghadirkan saksi dan ahli dalam suatu persidangan pidana merupakan suatu hak konstitusional dalam mendapatkan penegakkan hukum dan keadilan sebagaimana sering sekali menjadi pengertian keliru terhadap seorang terdakwa dalam mendapatkan penegakkan hukum dan keadilan hanya melalui praperadilan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan sehingga dalam perkara pidana pokok keberadaan keterangan saksi dan ahli tidak menjadi pertimbangan sebagaimana yang telah terjadi terhadap PEMOHON sehingga dengan demikian diajukan ke Mahkamah agar suatu hari kelaku tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya dalam upaya hukum biasa atau luar biasa mengenai keterangan Saksi dan Ahli harus dipergunakan demi konstitusional. Bahwa, frasa keterangan saksi dan ahli tidak pernah membedakan sumbernya apakah berdasarkan BAP atau tanpa BAP dan hanya saja HAKIM dengan sendirinya hanya mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berdasarkan BAP tentunya dengan pemikirannya surat dakwaan berasal dari BAP sehingga saksi dan ahli yang tidak menjadi dasar pembuatan BAP tidak dipertimbangkannya sehingga dengan demikian frasa a) Keterangan Saksi dan frasa b) Keterangan Ahli tidak konstitusional setelah diuji berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Bahwa, secara jelas disebutkan oleh konstitusi “menegakkan hukum dan keadilan” merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan demikian keberadaan saksi dan ahli dihadirkan oleh TERDAKWA in casu PEMOHON akan berbeda maknanya dibandingkan dengan yang dihadirkan oleh PENUNTUT UMUM juncot PENYIDIK yang akan bertolak belakang dan berlawanan sehingga menjadi kepentingan konstitusional memberikan kepastian bahwa nilai penegakkan hukum dan keadilan dari saksi dan ahli yang dipergunakan oleh Hakim dan bukan berdasarkan kehendaknya sendiri dalam menyatakan keyakinan memilih keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan penuntut umum untuk menjatuhkan 17 putusan karena yang menjadi keyakinan jika ada minimal 2 alat bukti yang sah yang mana kehadiran saksi dan ahli adalah sah walaupun tidak dihadirkan dalam penyidikan/ penuntutan (tidak di BAP) sehingga melalui permohonan ini dapat dihadirkan ke-3 HAKIM perkara pidana Pomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst., terdiri dari Ketua Majelis DUTA BASKARA, S.H., M.H dan Hakim Anggota : TUTY HARYATI SH dan SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum. guna menyatakan kehadapan Mahkamah dalam menegakkan hukum dan keadilan yang dipertimbangkan adalah saksi dan ahli yang mana sebagaimana jelas fakta persidangan oleh saksi dan ahli yang dihadirkan oleh PEMOHON in casu TERDAKWA adalah berikut ini: 1) Tiadanya saksi yang melihat pemberian 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm dari H. Kurniawan kepada Azuarmi als Armi dengan demikian tidak dapat dikesampingkan kebenaran Azuarmi hanya meletakkan apa-apa yang diberikan oleh H. Kurniawan di laci. 2) Tidak dihadirkannya YUDA sebagai saksi atau Saksi Mahkota dalam persidangan maka kebenaran yang digadaikan oleh Azuarmi adalah Soft Gun tidak dapat dikesampingkan demikian juga kebenaran Mayer cal. 22mm diambil oleh Polisi dari YUDA dapat juga dikesampingkan. 3) Dengan tidak adanya 2 dua orang saksi dalam menyatakan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm dari H. Kurniawan kepada Azuarmi als Armi sehingga dengan tidak terpenuhinya norma sebagaimana hak konstitusional maka oleh HAKIM dapat mengabaikan ketentuan pasal Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP berikut ini: (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Fakta Jelas dakwaan menyebutkan 3 peluru dan dalam persidangan disebutkan oleh H. Kurniawan als Iwan ada 5 sampai 7 peluru cat cal. 22m dan dalam surat tuntutan / barang bukti disebutkan 5 peluru cal 22mm sehingga dengan tidak dikandungnya konstitusional maka mengabaikan Pasal 185 ayat (1) adalah pembuktian sempurna belum diterapkannya konstitusional dalam norma tersebut 18 (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Fakta JPU tidak ada saksi antara Azuarmi dengan YUDA demikian juga tidak ada saksi antara Azuarmi dengan H. Kurniawan als Armi 4) Dalam persidangan telah terbantahkan keterangan Ahli Kompol Airf Sumirat ST dari PUSLABOR POLRI yang dihadirkan oleh Penuntut Umum mengenai Mayer buatan Jerman dan Mayer dalam keadaan laik tembak sehingga dengan tidak ada kepastian mengenai Mayer secara fisik dihubungkan lagi dengan pengakuan TERDAKWA tidak pernah menggadaikannya Mayer kepada YUDA dan meninggalkannya dilaci rumah H. Kurniawan als Iwan dan dihubungkan lagi barang bukti berupa 1 Mayer dan ke-5 peluru tersebut tidak pernah TERDAKWA menerima, menguasai, menyimpan. 5) Dalam persidangan pidana maka keterangan saksi dan keterangan ahli dari PENUNTUT UMUM yang dipertimbangkan oleh HAKIM dalam menjatuhkan putusan sementara yang dihadirkan oleh TERDAKWA in casu PEMOHON adalah Ahli Hukum Pidana dan Mantan Penyidik Polri Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Drs. H.R. Agussalam SH MH. dan Saksi Ad-Charge Marsekal Muda TNI AU (Purn) Amano Arifin, Hertanto, Ny. Miswardi Sukowati, Muhamad Yacob Kudori dan Eka Saifudin dikesampingkan dalam pertimbangannya sehingga benar telah terjadi pelanggaran konstitusional dengan tidak menegakkan hukum dan keadilan. 6) Tidak ada ahli pidana yang dihadirkan oleh PENYIDIK atau PENUNTUT UMUM sehingga setelah diteliti maka Penyidik, Penuntut Umum dan HAKIM yang memutus perkara tidak cukup pemahamannya mengenai Pasal 1 ayat (1) UU drt Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-(1) dengan demikian PENGAKUAN TERDAKWA dalam persidangan menyatakan : diberikan senjata api Mayer rakitan cal. 22mm yang melintang pelurunya jika ditembakan demikian juga ke-5 peluru adalah cat yang dipungut oleh H. Kurniawan dari lapangan tembak BRIMOB di Gedung Halang Bogor sehingga meninggalkannya/ meletakkan di laci kamar gudang di rumah H. Kurniawan” dan divonis dengan menguasai, menyimpan sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 19 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka menjadi penting Keterangan Ahli sehingga oleh TERDAKWA dihadirkan dalam persidangan dan ternyata keterangannya tidak dipertimbangkan. 7) Ahli Hukum Pidana dan Mantan Penyidik Polri Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Drs. H.R. Agussalam S.H.,M.H. menyatakan dakwaan menjadi batal/ surat tuntutan tidak dapat diterima akibat hukum TERSANGKA tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam pemeriksaan BAP tanggal 21 , tanggal 23 bulan Mei 2019 karena telah ada normanya Pasal 114 KUHAP jo. Pasal 56 KUHAP. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana berikut ini: ▪ Yurisprudesi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 “yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima” ▪ Yurisprudesi Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 “pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat huku ▪ Yurisprudesi Putusan MA Nomor 936K/Pid.Sus/2012 dengan Kaidah hukumnya:“Proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, padahal terdakwa diancam pidana di atas lima tahun”. Permohonan kasasi terdakwa Arief Haryanto dikabulkan majelis, dan akhirnya membebaskan terdakwa. ▪ Yurisprudesi Putusan MA Nomor 545 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 3 Mei 2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa 20 yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula” ▪ Yurisprudesi Putusan MA Nomor 2588/Pid.Sus/2010 menyatakan Terdakwa Frengki dan Yusliadi dibebaskan sejak tingkat pertama sampai kasasi. Mahkamah Agung mengkritik praktik yang kerap digunakan kepolisian untuk menyiasati hak tersangka atas bantuan hukum. Hak tersangka atas bantuan hukum dinyatakan tidak terpenuhi jika penasihat hukum hanya diminta menandatangani BAP. Kaidah hukumnya: “Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa. Selama pemeriksaan dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada penasihat hukum yang mendampinginya. Penasihat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik. Penasihat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan penyidik” 8) Diterangkan juga oleh AHLI Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Drs. H.R. Agussalam S.H.,M.H. terhadap peristiwa penangkapan/ott dan penyitaan maka yang menanda tangani berita acara adalah petugas yang melakukannya dan bukan orang lain sebagaimana jelas hukumnya dalam Yurisprudesi Putusan MA No 545 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 3 Mei 2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”. Berdasarkan batu uji Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” maka norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada frasa Pasal 182 ayat (4), Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) tidak mencerminkan hak dan menjamin konstitusional PEMOHON sehingga harus dibatalkan jika tidak diberikan pembatasannya/ syarat 21 Batu Uji ke-2 : Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bahwa, hak dan jaminan konstitusional PEMOHON dalam Norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada frasa Pasal 182 ayat (4), Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dalam perkara Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst. ternyata tidak terwakili setelah dijatuhkan vonis selama 1 tahun dalam pelanggaran pidana melakukan tindak pidana secara tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa, seandainya ketentuan konstitusional telah dikaitkan dalam norma dimaksud maka PEMOHON in casu TERDAKWA perkara 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., meyakini dirinya akan lepas demi hukum karena tidak pernah menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Bahwa, tidak dapat terwakilinya hak dan jaminan konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 akibat pada waktu pembuatan norma tanggal 31 Desember 1981 oleh Presiden Suharto belum terbitnya perubahan ke-3 UUD 1945 tanggal 9 November 2001 oleh Ketua MPR Prof. Dr. HM Amien Rais. Bahwa, konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berlaku dengan sendirinya kepada TERDAKWA incasu PEMOHON selaku warga negara dan terhadap HAKIM, JPU dan PENYIDIK adalah Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian norma Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) yang belum dapat dinikmati PEMOHON karena belum menyatakan syarat kedudukan saksi dan ahli yang dihadirkannya dalam perkara 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., dapat membebaskannya dari surat dakwaan/surat tuntutan JPU karena HAKIM merendahkan kedudukannya sebagaimana tidak dihadirkan oleh JPU sehingga berakibat hukum dalam norma Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183. 22 Bahwa, dengan tidak samanya kedudukan hukum dari ahli dan saksi yang dihadirkan oleh TERDAKWA dibandingkan dengan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan terbuka Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., maka 2 alat bukti dari TERDAKWA dikesampingkan dan dipergunakan saksi dan ahli JPU karena berhubungan dengan surat dakwaan sebagaimana saksi dan ahli yang dihadirkan tidak menjadi saksi BAP. Bahwa, dalam persidangan terbuka telah dinyatakan oleh TERDAKWA mengenai BAP ditolak/ dibantah dan mengenai barang bukti senjata api Mayer Cal. 22mm dan ke-5 peluru cal. 22mm yang dihadirkan dalam persidangan tidak pernah ada padanya sehingga sepatutnya demi konstitusional pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dia harus dilepaskan demi hukum sebagaimana BAP Verbal yang dimintakan juga ditolak oleh Majelis Hakim dan JPU dengan alih-alih yang akan dipergunakan adalah fakta persidangan. Bahwa, menjadi kepentingan MAHKAMAH meminta Majelis Hakim perkara nomor1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST terdiri dari Ketua Majelis DUTA BASKARA, S.H., M.H dan Hakim Anggota : TUTY HARYATI SH dan SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum. atau setidak-tidaknya berita acara persidangan dan hasil musyawarah guna membuktikan ketentuan dari konstitusional Pasal 27 ayat (1) belum dikandung dalam Pasal 182 ayat (4), Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b). Batu Uji ke-3 Pasal 28D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Bahwa, seandainya konsitusi tersebut telah terkandung dalam Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) sehingga TERDAKWA akan lepas dari vonis 1 tahun quod non karena tidak pernah secara tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP setelah lebih dahulu didakwa dengan menerima, menguasai, membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm. Bahwa, saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) KUHAP tidak mendapatkan perlakuan yang sama 23 terhadap keterangaanya sebagai alat bukti karena telah dikesampingkan walaupun tidak ada penyanggahan. Bahwa, telah menjadi fakta hukum mengenai konstitusional adalah perubahan ke-2 UDD 1945 sehingga pada waktu pembuatan norma Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) belum pernah dikandungkan dengan demikian menjadi kerugian konstitusional pada PEMOHON dapat terjadi dan oleh karena itu menjadi kepentingan MAHKAMAH untuk meletakkan syarat agar norma tersebut melindungi kepentingan rakyat dari kekejian pelanggaran konstitusional. Bahwa, sangat jelas TERDAKWA in casu PEMOHON menyatakan membatalkan BAP dan menjadi konsekuensi hukum dilakukan BAP Verbal demikian juga mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa Mayer cal 22mm telah dibuktikan melalui keterangan saksi dan terdakwa demikian juga ke-5 peluru tidak sesuai dengan dakwaan sejumlah 3 peluru dengan demikian akibat tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka menyatakan TERDAKWA di vonis selama 1 tahun karena secara tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP walaupun dalam dakwaan dinyatakan menerima, menguasai, membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm. Bahwa, dengan tidak terkandungnya hak konstitusional PEMOHON didalam norma maka tidak terbuktinya dakwaan menerima, menguasai, membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm tidak menjadi penting lagi karena HAKIM dibebaskan oleh norma tersebut dengan demikian perlu diuji norma tersebut agar tidak terjadi pelanggaran konstitusional dikemudian hari Batu Uji ke-4 Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 24 (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa, telah menjadi fakta hukum mengenai konstitusional adalah perubahan ke-2 UDD 1945 sehingga pada waktu pembuatan norma Pasal 182 ayat (4), Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) belum pernah dikandungkan dengan demikian menjadi kerugian konstitusional pada PEMOHON dapat terjadi dan oleh karena itu menjadi kepentingan MAHKAMAH untuk meletakkan syarat agar norma tersebut melindungi kepentingan rakyat dari kekejian pelanggaran konstitusional. Bahwa, penyiksaan dengan mata ditutup, ditutup kepala sampai leher dengan plastik sehingga tidak dapat bernafas sebaganyak 2 kali, diancam akan dibunuh dan dipukul oleh 3 orang penyidik adalah pelanggaran konstitusional sehingga dengan tidak dipertimbangkan apa-apa yang menjadi fakta persidangan dan tidak dihadirkannya pula polisi yang melakukan perbuatan penyiksaan tersebut dalam persidangan oleh HAKIM dan JPU maka pelanggaran konstitusional dalam norma Pasal 182 ayat (4), Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) menjadi nyata secara materil. Dimasa mendatang tidak terjadi lagi konspirasi yang dibangun dari PENYIDIKAN, PENUNTUTAN dan PENGADILAN in casu KEKUASAAN KEHAKIMAN maka permohonan ini dipandang perlu berlaku pada seluruh tingkat pengadilan yaitu Judec Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Judec Jurie Pengadilan Kasasi dan Pengadilan Peninjaunan Kembali sehingga HAKIM menjatuhkan pidana dengan ketentuan konstitusional adalah Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh TERDAKWA dan/atau PENASIHAT HUKUM dan jika tidak terpenuhi maka sekurang-kurangnya tiga alat bukti yang sah berasal dari yang diajukan oleh PENUNTUT UMUM sehingga ia memperoleh keyakinan dari fakta persidangan mengenai hukum, materil dan formilnya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi berdasarkan penyidikan yang sah dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya melalui suatu Musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan yang diakui oleh TERDAKWA dan/atau PENASIHAT HUKUM dalam EKSEPSI dan segala sesuatu yang dihadirkan oleh TERDAKWA dan/atau PENASIHAT HUKUM yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang yang berdasarkan 25 kepada Alat bukti yang sah mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; dengan penjelasan. a. *saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum menjadi pertimbangan hukum sepanjang saksi JPU/BAP saling bertentangan satu dengan yang lainnya. *saksi yang dihadirkan oleh Tersangka dan/atau Penasihat Hukum dalam penyidikan bertujuan untuk melepaskan dari penetapan tersangka. saksi yang dipertimbangkan adalah yang menerangkan hal berbeda antara para saksi. b. *mengenai hukumnya dan perbuatannya perlu dihadirkan AHLI dan segala sesuatu yang mengikat adalah apa yang disebutkan ahli dalam persidangan. *keterangan ahli menjadi sah dalam pengadilan (pra peradilan dan atau pengadilan pidana dan atau yang ditentukan oleh UU). *penetapan tersangka atau melepaskan tersangka dengan menggunakan keterangan AHLI tidak sah secara hukum. Berdasarkan uraian diatas adanya harapan membuahi ke-3 norma Pasal 182 ayat (4), Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dengan Konstitusional Pasal 24 ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) maka suatu hari kelak pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas sehingga dengan demikian sepatutnya dinyatakan norma Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) tidak konstitusional sepanjang belum memenuhi syarat tertentu. D. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN (PETITUM) 1) Mengabulkan permohonan seluruhnya. 2) Menyatakan Pasal 182 Ayat (4), Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 26 3) Menyatakan Pasal 182 Ayat (4), Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) huruf (a), huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 Surat Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada 27 tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 13 Mei 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 6/PMK/2005). [3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 Mei 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 11 Juni 2020 dan Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum. [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama 28 alasan-alasan mengajukan permohonan Pemohon setelah dilakukan perbaikan dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dianggap merugikan Pemohon sebagai warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Terlebih lagi, permohonan Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal-pasal a quo dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai kaitan antara kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Padahal, Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 13 Mei 2020 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum serta memperjelas argumentasi dalam pokok permohonan terkait dengan mengapa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas. [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 13 Mei 2020] Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal- pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah juga menjadi sulit untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan Pemohon adalah kabur; [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan 29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juni , tahun dua ribu dua puluh, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani 30 Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani