26/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 26/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muhammad Helmi Kamal Alamat : Jalan H. Ramli, Nomor 59 RT 004, RW 003, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2021 memberi kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., M.H., Dr. Suartini, S.H., M.H., Virza Roy Hizzal Lubis, S.H., M.H., dan Ade Yan Yan Hasbullah, S.H., seluruhnya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Sugiharto, Gunawan & Partner (SGP Law Office), yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 10, Cawang, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Juni 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PUU/PAN.MK/AP3/6/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan 2 Nomor 26/PUU-XIX/2021 pada tanggal 10 Juni 2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945"; 3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 3 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: "Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi". 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa Frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi: “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” 4 Juncto Frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi: “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.” dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD dan mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; 8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini; II. LEGAL STANDING PEMOHON 1. Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang melindungi Hak Konstitusional Warga Negara berdasarkan hukum Peraturan dan ketentuan yang berlaku, di mana setiap warga negara dipandang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, pemerintahan, termasuk dan tidak terbatas pada kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum baik dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun pada saat dilakukan pemeriksaan, baik itu sebagai subjek hukum perseorangan dan atau suatu badan hukum privat yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia; 2. Bahwa meskipun demikian dalam pelaksanaannya terdapat perlakuan berbeda yang dialami oleh Pemohon sebagai warga negara dengan warga negara lainnya yang seharusnya memiliki hak konstitusional yang sama dan mendapatkan perlakukan sama di depan hukum, perbedaan perlakuan tersebut sebagai akibat dari perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat; 5 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, memberikan kewenangan kepada BPK untuk bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”; 4. Bahwa selanjutnya di dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan, mengatur mengenai wewenang BPK RI untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, secara normatif BPK RI hanya memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa sampai dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara; 6. Bahwa tidak adanya tafsir yang jelas dan tegas mengenai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dalam prakteknya menimbulkan kesewenang- wenangan hukum, yang mengakibatkan adanya perlakukan yang berbeda antara Anak perusahaan BUMN yang satu dengan Anak Perusahaan BUMN yang lain, bahkan terhadap perusahaan yang secara jelas dan tegas dalam Anggaran dasar bukan merupakan anak perusahaan BUMN dan bukan mengelola keuangan negara, melainkan mengelola dana pensiun suatu Badan Usaha Milik Negara yang berasal dari iuran Pegawai Badan Usaha Milik Negara justru dikategorikan sebagai keuangan negara, sehingga dalam hal terjadi penyimpangan, dianggap sebagai perbuatan tindak pidana korupsi meskipun bukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dikehendaki oleh undang-undang; 7. Bahwa sesuai dengan Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh 6 penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya diri sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain “(nullus/nemo commodum copere potest de injuria sua propia)”, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara sebagai cerminan dari adanya persamaan di muka hukum diperlukan adanya penafsiran yang nyata dan pasti terhadap kewenangan BPK RI dalam menghitung kerugian negara; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lalu diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perseorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur didalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan hukum privat, atau (d) Lembaga Negara”; 9. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lalu diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 10. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, Mahkamah telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstiusional sebagai berikut: 7 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar 1945; 2) Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3) Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5) Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi. 11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya menegaskan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum public atau privat; atau d. Lembaga Negara. • Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menegaskan, Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Bahwa adapun uraian mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon akan disampaikan dalam Posita Permohonan pada bagian berikutnya; 12. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan; 13. Bahwa sejak bulan Agustus 2013, Pemohon telah ditunjuk sebagai Presiden Direktur (Presdir) Dana Pensiun Pertamina (selanjutnya disebut DP 8 Pertamina) dan “berhenti” terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 dan sekarang sedang menjalani hukuman dari Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/ 2017/PN.Jkt.Pst juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/Pid.TPK/2018/PT DKI juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2018, karena dianggap telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi; 14. Bahwa selama menjabat sebagai Presdir DP Pertamina, Pemohon tidak pernah menyimpang dan melanggar hukum, terutama tidak menyimpang dari UU 11/1992, Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun ketentuan hukum lainnya. Di mana hal ini dapat diketahui dari hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik terhadap DP Pertamina pada periode Pemohon mengurus DP Pertamina, yaitu: a. Pemeriksaan (audit) Akuntan Publik tahun buku 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; b. Pemeriksaan (audit) Akuntan Publik tahun buku 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; 15. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) melakukan “pemeriksaan investigatif” terhadap DP Pertamina, khususnya terkait dengan pembelian saham PT Sugih Energy, Tbk di BEI adalah dengan sebutan SUGI (selanjutnya dalam Permohonan ini disebut saham SUGI); 16. Bahwa pemeriksaan BPK dan tuduhan Korupsi keuangan negara di DP Pertamina yang dialamatkan kepada Pemohon bermula dari adanya audit BPK dan pemahaman bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara dan/atau keuangan negara padahal kekayaan DP Pertamina antara lain dihimpun dari “iuran pemberi kerja” in casu PT Pertamina. Kekayaan DP Pertamina “terpisah” dari kekayaan pendirinya in casu pemberi kerja (i.c PT. Pertamina), pemeriksaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh OJK. Sedangkan mengenai pemeriksaan keuangan internal dilakukan oleh Akuntan Publik bukan oleh BPK RI; 17. Bahwa selanjutnya BPK menganggap berwenang melakukan pemeriksaan terhadap DP Pertamina, karena itu pula akhirnya Pemohon menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara yang ada di DP Pertamina; 9 18. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indononesia (BPK RI) melakukan Pemeriksaan terhadap perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 19. Bahwa tidak adanya tafsir yang tegas dari tugas dan kewenangan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan tindakan sewenang-wenang, karena secara nyata dan pasti tidak ada batasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang seharusnya dimaknai sebagai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD atau Lembaga lain yang mendapatkan penugasan untuk mengelola sumber daya alam dan atau mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan pelayanan umum terhadap masyarakat; 20. Bahwa telah menjadi fakta, Pemohon menjadi terpidana melakukan korupsi oleh Badan Negara, disebabkan norma hukum (objek uji materiil) tersebut di atas tidak jelas dan tidak tegas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh badan negara, dalam hal ini BPK. Sudah seharusnya BPK taat terhadap norma-norma hukum yang berlaku agar tidak melampui kewenangannya melakukan pemeriksaan audit investigative terhadap DP Pertamina. Sehingga karenanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Hal ini tentunya bertentangan dengan norma dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; 21. Bahwa selain itu, akibat adanya multi tafsir tersebut yang dijalankan BPK sehingga melebihi kewenangannya untuk melakukan pemeriksaaan audit investigative terhadap DP Pertamina, berakibat proses hukum tipikor yang dialami Pemohon menjadi suatu kesesatan dalam bernegara hukum. Pemohon telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 22. Bahwa padahal berdasarkan norma-norma yang ada, sudah jelas bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN, maka segala konsekuensi hukum terhadap anak perusahaan BUMN tidak sama dengan BUMN, termasuk 10 bahwa BPK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan audit investigative terhadap DP PERTAMINA sepanjang tidak dimaknai sebagai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD dan mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, jikapun terjadi suatu hal di dalamnya seperti penyelewengan, penggelapan dan lain-lain -quod non-, maka tidak tergolong sebagai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR); 23. Bahwa setelah menjadi terdakwa korupsi dan dihukum pidana, Pemohon dan keluarganya juga menanggung malu serta menjadi rusak harkat dan martabatnya di kalangan masyarakat, termasuk mengalami rasa tidak aman akibat kewenangan berlebihan BPK dalam melakukan audit pemeriksaan investigative di DP Pertamina. Padahal UUD 1945 menegaskan, Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan ini sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; III. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengatur ketentuan sebagai berikut: Pasal 6 Ayat (1) “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” 11 Pasal 10 Ayat (1) “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” 2. Bahwa frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto Frasa “Lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1), sepanjang tidak dimaknai dengan Adanya Penyertaan Modal secara Langsung dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penugasan Pengelolaan Sumber Daya Alam atau Pemberian fasilitas untuk pelayanan kepentingan Umum adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 karena tidak memberikan Kepastian dan Persamaan di muka Hukum padahal Indonesia merupakan negara Hukum; 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut batu uji dalam Permohonan a quo adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) sebagai berikut: Pasal 1 Ayat (3) “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” Pasal 28D ayat (1) Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 4. Bahwa Frasa “Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto Frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dalam prakteknya tidak memperlihatkan kejelasan makna dan 12 batasan sehingga warga negara tidak mendapatkan kepastian atas frasa tersebut. Hal ini tentu tidak mencerminkan prinsip negara hukum di mana sebagai negara yang berdasarkan hukum, seharusnya dapat memberikan keteraturan serta kepastian hukum bagi setiap warga negara, mengingat dalam penerapannya untuk anak perusahaan BUMN atau badan lain yang mengelola dana pensiun dari karyawan BUMN, meskipun tidak ada penyertaan modal dari Pemerintah, tidak mendapat tugas dan fasilitas dari pemerintah, justru dianggap dan diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara; 5. Bahwa BPK RI atas permintaan dari Penyidik, akan melakukan audit investigatif terhadap anak perusahaan BUMN dan badan lain yang mengelola uang dari karyawan BUMN, kemudian hasil dari audit BPK RI menjadi legitimasi bagi Penyidik bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kerugian negara karena telah dilakukan perhitungan oleh BPK RI; 6. Bahwa Pemeriksaan BPK RI terhadap anak perusahaan BUMN dan/atau badan lain yang mengelola uang dari karyawan BUMN seperti dana pensiun pertamina dan menyatakan ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan: “Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 7. Bahwa anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara. Modal anak perusahaan BUMN/BUMD adalah dari BUMN/BUMD, bukan dari kekayaan negara. Hal ini jelas berbeda dengan modal BUMN/BUMD yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN/BUMD secara korporasi. Menempatkan kekayaan negara untuk dikelola secara korporasi menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara. Oleh karena itu, apabila dibentuk sebuah anak 13 perusahaan BUMN/BUMD dan BUMN/BUMD tersebut melakukan penyertaan modal sebagai perusahaan induk, hal itu berarti bahwa modal tersebut bukan berasal dari negara, melainkan dari BUMN/BUMD tersebut yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham. Dalam hal laporan keuangan pun, anak perusahaan BUMN/BUMD melapor ke BUMN/BUMD selaku pemegang sahamnya dan bukan ke negara. Berdasarkan konstruksi tersebut dapat diartikan bahwa apabila BUMN/BUMD sebagai badan hukum membentuk anak perusahaan serta memiliki saham di dalamnya, maka pemilikan saham dalam anak perusahaan tersebut berasal dari kekayaan BUMN/BUMD, bukan dari kekayaan negara. Dapat dikatakan juga bahwa anak perusahaan BUMN/BUMD tidak tunduk pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, melainkan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas; 8. Bahwa anak perusahaan adalah perusahaan yang lebih dari separuh sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain atau sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan lain itu disebut perusahaan induk atau induk perusahaan. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara apabila dibentuk anak perusahaan BUMN dan adanya penyertaan modal dari BUMN sebagai perusahaan induk, itu artinya modal tersebut yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham. BUMN merupakan badan usaha yang pembentukannya tunduk pada Undang-undang (Badan Hukum Publik) tetapi aturannya atau seluruh kegiatan pengelolaannya tunduk dan diatur dalam hukum privat; 9. Bahwa kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan Negara karena kekayaan Negara di dalam BUMN hanya sebatas saham, sehingga jika pada suatu saat BUMN mengalami kerugian, maka bukan merupakan kerugian Negara. Dengan mendasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan maka jelas bahwa BUMN Persero merupakan suatu badan hukum mandiri. Berdasarkan kedudukannya sebagai badan hukum mandiri maka demi hukum modal BUMN yang bersumber dari kekayaan negara semestinya ditafsirkan sebagai 14 kekayaan BUMN, terpisah dari rezim kekayaan negara. Berdasarkan pengertian anak perusahaan BUMN tersebut dapat diartikan bahwa BUMN berbentuk Perseroan Terbatas dan dikendalikan oleh BUMN. Mengenai tanggung jawab BUMN sebagai Perusahaan yang mengendalikan anak perusahaan, sehingga BUMN berperan aktif terhadap perusahaan, bukan hanya sebagai pemegang saham yang pasif, sehingga dengan adanya pengendalian BUMN tersebut dapat dibuktikan tanggung jawab status kepemilikan anak perusahaan BUMN terhadap anak Perusahaan BUMN tidak terbatas, karenanya dapat dikatakan bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah milik negara; 10. Bahwa Negara sudah memasukan modal dan modalnya akan menjadi dalam bentuk saham, maka negara sudah tidak dapat menganggap bahwa modal yang sudah dimasukan dalam sebuah kegiatan usaha tidak lagi menjadi keuangan negara. Jelas bahwa perseroan sebagai Badan Hukum. Salah satu karakteristik Badan Hukum adalah memiliki kekayaannya sendiri. Sehingga jelas bahwa ketika modal yang sudah dimasukan dalam perseroan akan secara utuh menjadi kekayaan atas perseroan itu sendiri. Penyertaan Modal BUMN tersebut harus dimaknai sebagai suatu keikutsertaan dalam suatu badan hukum PT. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi yuridis bahwa segala permodalan dalam suatu PT yang termanifestasi dalam wujud saham rnerupakan milik dari badan hukum PT itu sendiri; 11. Bahwa menurut pendapat hukum Professor Arifin Soeria Atmadja, S.H., dalam bukunya berjudul: “Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum”, halaman 399, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU BUMN, negara pada saat memisahkan kekayaannya dalam rangka pendirian BUMN/Persero yang dananya berasal dari APBN wajib dilakukan dengan Peraturan Pemerintah dan ini masih bertindak dalam ranah lingkungan kuasa hukum publik/keuangan negara (publiekrechtelijke rachtgebeid). Namun, Ketika negara menyampaikan kehendaknya (wilsvorming) mendirikan BUMN/persero di hadapan notaris maka seketika itu pula negara menundukkan dirinya secara sukarela dan diam-diam pada hukum perdata, dan kedudukan yuridis negara adalah sebagai subjek hukum perdata biasa dan kehilangan imunitas publiknya. Negara sebagai pemegang saham sama 15 kedudukan hukumnya dengan anggota masyarakat biasa pemegang saham lainnya (hubungan horizontal); 12. Bahwa terkait status dari anak perusahaan BUMN sebenarnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, halaman 1936 telah memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan persyaratan Calon Wakil Presiden Paslon 01 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: (1) bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan definisi tersebut maka untuk dapat mengetahui apakah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan BUMN atau bukan salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut; (2) bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT- 20). Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN; 13. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, terdapat entitas subjek hukum berbeda antara BUMN dengan Anak Perusahaan BUMN, di mana keduanya dipisahkan dengan ada atau tidaknya Penyertaan Modal Secara Langsung yang dilakukan oleh Pemerintah, penyertaan Badan Usaha Milik Negara pada suatu perseroan tidak serta merta menjadikan perseroan tersebut sebagai Badan Usaha Milik Negara, akan tetapi statusnya tetap sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara; 14. Bahwa selain itu, dalam perkara di atas, Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, dalam Salinan putusan Mahkamah Konstitusi aquo memberikan pendapat perbedaan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN, yaitu: 16 “maka, disinilah letak perbedaan antara BUMN dengan anak perusahaan BUMN, karena yang menentukan badan usaha itu merupakan BUMN adalah sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, sedangkan anak perusahaan BUMN didirikan melalui penyertaan saham milik negara pada BUMN pada BUMN lain sehingga sebagian saham dimiliki oleh BUMN lain yang menjadi anak perusahaan BUMN (penyertaan modal negara secara tak langsung). Dengan tafsir gramatikal dan teleologis dapat dikatakan di sini bahwa BUMN dengan anak perusahaan BUMN merupakan entitas hukum yang berbeda. Namun ada 2 (dua) kriteria secara bersyarat yang dapat memperlakukan anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN yaitu, jika pada suatu saat: 1. Mendapat penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau 2. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.” 15. Bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/ XVII/2019, anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN. Regulasi putusan tersebut juga bermakna BUMN dan anak perusahaan BUMN merupakan entitas hukum yang berbeda dan terpisah dalam tata kelola, regulasi dan resikonya terhadap negara. Ini merupakan implikasi dari diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019; 16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/ XVII/2019 tersebut, permodalan Anak Perusahaan BUMN tidak dari negara melainkan dari pemisahan kekayaan induk perusahaan, yaitu BUMN. Pemisahan kekayaan itu menyebabkan anak perusahaan BUMN tidak memiliki keterkaitan hubungan dengan negara. Sehingga apabila terjadi penyelewengan di dalam anak perusahaan BUMN tidak merugikan keuangan negara. Maka undang-undang yang diberlakukan bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan Undang-Undang Pidana Umum (KUHP); 17. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia juga sudah mengikuti Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam halaman 37 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas nama Terdakwa Karen Agustiawan sebagai Berikut: “Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman adalah kewenangan Judex Facti dan hukuman tambahan tidak dibebankan kepada Terdakwa karena sejatinya kerugian yang diderita oleh PT Pertamina Hulu 17 Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah merupakan kerugian keuangan negara yang rill (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif) dan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVI/2019 tanggal 27 Juni 2019 menyatakan bahwa “Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak Perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN” 18. Bahwa terkait dengan adanya penyertaan modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang diputus Pada Tanggal 25 September 2012 dengan Pertimbangan Hukum Sebagai berikut: [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), Pasal 1 angka 1 dan angka 10 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dengan demikian BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT); 19. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, tidak harus dimaknai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang menegaskan Keuangan Negara yang dikelola oleh BUMN tetap terletak di ranah keuangan negara, karena apabila kita telaah lebih jauh kedua putusan terdahulu belum mengatur secara eksplisit status keuangan yang dikelola oleh BUMN yang melakukan penyertaan modal terhadap Anak Perusahaan BUMN, belum ada 18 pula ketentuan anak perusahaan BUMN sebagaimana yang diperlakukan sama dengan BUMN sehingga termasuk di dalam keuangan Negara; 20. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut, Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sehingga menjadi jelas kriteria dan syarat Anak Perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN; 21. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, di mana di dalam Ketentuan Pasal 2A, mengatur ketentuan sebagai berikut: (1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (2) Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar; (3) Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut; (4) Kekayaan negara yang bertransformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut; (5) Kepemilikan atas saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas dicatat sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan 19 presentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN atau Perseroan Terbatas; (6) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut; (7) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut: a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN; 22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2A PP Nomor 72 Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah sebenarnya mengehendaki adanya pengelolaan terpisah antara keuangan negara dengan BUMN, sebagaimana ketentuan ayat (4) yang menyatakan harta benda yang sudah diserahkan kedalam BUMN menjadi harta benda milik dari BUMN, karena yang dicatat dalam keuangan negara bukan lagi jumlah yang disetorkan, melainkan jumlah kepemilikan sahamnya sehingga mengenai keuntungan dan kerugian BUMN tidak dicatat dalam keuangan negara; 23. Bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan, arah Politik hukum di Indonesia belum dapat memberlakukan prinsip hukum Lex specialis derogat legi generali, karena penegak hukum ketika melihat peluang untuk melakukan penafsiran atas suatu ketentuan terutama ketentuan pidana, secara serta-merta akan menafsirkan untuk memberlakukan hukum pidana dengan hukuman pidana yang seberat-beratnya sebagai sebuah bentuk “prestasi”, sehingga semangat untuk mempidanakan lebih besar ketimbang menegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 24. Bahwa Menurut pendapat Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 hal. 35, memberikan pendapatnya mengenai suatu delik terdapat delik sebagai Tatbestandmassigkeit dan delik sebagai weseschau, secara sederhana tatbestandmassigkeit dapat diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi 20 unsur delik yang dirumuskan, sedangkan wesenschau mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, meskipun demikian dalam prakteknya seringkali para penegak hukum tidak melaksanakan ketentuan tersebut dengan tetap memberikan hukuman meskipun hal tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana; 25. Bahwa hal tersebut dapat terlihat dalam penanganan tindak pidana korupsi beberapa tahun belakang ini, di mana semangat menghukum dengan delik perbuatan tindak pidana korupsi lebih besar, ketimbang memberlakukan undang-undang yang seharusnya mengatur tindakan tersebut, seperti misalnya yang dilanggar adalah peraturan internal perusahaan. Sebagaimana yang terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi PT jiwasraya (BUMN), perkara tindak pidana korupsi PT Danareksa Sekuritas (Anak perusahaan BUMN), Dapen Pertamina (Bukan BUMN dan Bukan Anak Perusahaan BUMN), perkara Dapen PKT (Anak Perusahaan BUMN); 26. Bahwa dari beberapa contoh penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, dan dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang menafsirkan tugas dan wewenangnya secara umum, hal ini akan berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum. Apabila ini dibiarkan secara terus menerus tanpa ada tafsir yang jelas dan pasti atas kewenangan BPK sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di mana BPK seakan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, pada akhirnya semua akan dinyatakan menjadi kerugian negara dan semua akan menjadi tindak pidana korupsi pada akhirnya; 27. Bahwa meskipun terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik dalam tingkat kasasi maupun permohonan peninjauan kembali yang pada akhirnya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas nama Terdakwa Karen Agustiawan (mantan Direktur Utama Pertamina), Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849/K/Pid.Sus/2019 tanggal 2 Desember 2019 21 atas nama Terdakwa Ferederick ST Siahaan (mantan Direktur Keuangan Pertamina), Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, akan tetapi terdakwa harus dirampas kemerdekaannya dan menempuh proses serta tahapan yang panjang untuk mendapatkan keadilan atas suatu hal yang sejak awal dapat dinyatakan secara tegas dan pasti bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi; 28. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 atas Terdakwa Karen Agustiawan, memberikan beberapa pertimbangan terkait Anak Perusahaan BUMN sebagai berikut: - Bahwa Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak Perusahaan BUMN tidak serta merta menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN Sebagaimana tercantum didalam halaman 37 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus sebagai Berikut: “Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman adalah kewenangan Judex Facti dan hukuman tambahan tidak dibebankan kepada Terdakwa karena sejatinya kerugian yang diderita oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah merupakan kerugian keuangan negara yang rill (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif) dan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVI/2019 tanggal 27 Juni 2019 menyatakan bahwa “Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak Perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN” - Bahwa terkait dengan kerugian yang dialami oleh anak perusahaan BUMN tidak serta merta dapat digolongkan ke dalam kerugian keuangan negara Sebagaimana tercantum di dalam pertimbangan hukum pada halaman 38 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus Sebagai Berikut: 22 “Bahwa Keuangan Anak Perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara sebagaiamana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVI/2019 tanggal 27 Juni 2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah Kerugian Keuangan Negara oleh karena PT. Pertamina Hulu Energi sebagai anak Perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN” - Bahwa adanya kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) dalam melakukan kegiatan bisnis merupakan Resiko Bisnis, Sebagaimana tercantum didalam halaman 38 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus, sebagai berikut: Bahwa adalah fakta (Notoire Feiten) bahwa Oil Company penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu explorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang idalami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga Adagium no risk no business berlaku lebih nyata. - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Karen Agustiawan, merupakan Pengejawantahan dari prinsip Business Judgment Rule yang dilakukan semata-mata demi kepentingan perusahaan sehingga tidak dapat dituntut secara pidana, Sebagaimana tercantum di dalam halaman 38 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus, sebagai berikut: “Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga Langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgment Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (Freud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja”. 23 - Bahwa majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai Terdakwa Karen Agustiawan terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. 29. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam website Mahkamah Agung yang mencantumkan hasil penelitian putusan terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan dengan di antaranya mencantumkan sebagai berikut: “Bahwa diperlukan sosialisasi yang meluas dan dengan berbagai macam cara dan bentuk untuk menegaskan kembali arti dan makna uang negara serta kerugian negara secara benar dan dapat diterima secara akademis, bahwa secara ilmiah dan universal kekayaan negara yang dipisahkan adalah bukan lagi sebagai uang Negara dengan segala konsekwensinya yang harus dianut dan ditaati. Juga perlu didorong keberanian para hakim untuk memulai secara professional, untuk memberi putusan-putusan yang mendukung pemahaman atas makna uang Negara/kerugian Negara secara benar. Bahwasannya kekayaan Negara/uang Negara yang dipisahkan adalah bukan uang negara, dengan akibat hukum harus membebaskan seseorang sekalipun, bila nyata-nyata klaim pemidanaan tersebut atas kekayaan Negara yang telah dipisahkan atau dalam sebuah BUMN” (Sumber:https://bldk.mahkamahagung.go.id/ id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/762-interpretasi-tentang-makna-uang- negara-dan-kerugian-negara-dalam-perkara-pidana-korupsi-terkait-bumn); 30. Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A mengenai Rumusan Kamar Pidana, dalam Point ke 4 disebutkan; “Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan Penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara”; 31. Bahwa keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 di dalam kamar pidana, tentu seharus dimaknai dengan adanya ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- 24 Pres/XVI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang telah dikuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Atas Nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah Alias Karen Galaila Agustiawan Alias Karen Agustiawan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3849 K/Pid.Sus/2019 Atas nama Terdakwa Ferederick St Siahaan yang pada Pokoknya Anak Perusahaan BUMN tidak dapat dipersamakan dengan BUMN, sehingga Kerugian Anak perusahaan BUMN bukanlah merupakan Kerugian Negara; 32. Bahwa dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dapat menjadi acuan dalam melakukan penafsiran terhadap ketentuan kerugian Anak Perusahaan BUMN yang bukan merupakan Negara, terkecuali bagi anak perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN sebagaimana ketentuan yang terdapat didalam Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; 33. Bahwa di dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN mengatur ketentuan sebagai berikut: (7) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut: a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN; 34. Bahwa meskipun demikian BPK RI dalam melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang tetap melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN dan atau badan Usaha yang mengelola Keuangan 25 Karyawan BUMN seperti dana pensiun Pertamina, dan menganggap ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut karena ada pelanggaran peraturan internal perusahaan sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dipidana dengan perbuatan tindak pidana korupsi; 35. Bahwa Tindakan Pemeriksaan BPK RI terhadap anak perusahaan BUMN atau badan usaha yang mengelola keuangan karyawan BUMN yang tidak termasuk di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, selain itu pemeriksaan yang dilakukan BPK RI juga, bertentangan dengan Prinsip Perumusan Tindak Pidana yang harus memenuhi prinsip hukum tertulis (Lex Scripta), harus ditafsirkan seperti dibaca (Lex Stricta) dan tidak Multitafsir (Lex Certa) oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 36. Bahwa pemeriksaan dan perhitungan BPK RI seharusnya menjadi peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam suatu perbuatan bukan justru dipakai untuk mengaminkan adanya suatu tindak pidana sehingga atas adanya perhitungan BPK RI tersebut kemudian menjadi perbuatan tindak pidana korupsi, terlebih setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, di mana unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss); 37. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai akibat dari tindakan BPK RI yang melakukan pemeriksaan meskipun bukan merupakan tugas dan wewenanganya, hal ini mengingat pada saat dilakukan pemeriksaan Pemohon bukan merupakan pejabat negara, Bukan pegawai BUMN dan bukan mengelola keuangan negara; 38. Bahwa atas hal tersebut ketentuan frasa “Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga 26 atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak dimaknai sebagai Adanya Penyertaan Modal Secara Langsung yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mendapatkan tugas untuk mengelola sumber daya alam atau kepentingan umam, mendapatkan fasilitas negara dalam mengelola keuangan negara maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar kiranya dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari Pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam atau melaksanakan pelayanan umum atau Mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 27 [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP-el Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi NPWP atas nama Pemohon dan Myrna D. Armaya (istri); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654, selanjutnya disebut UU 15/2006) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 29 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pasal 10 ayat (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. 2. Bahwa Pemohon, Muhammad Helmi Kamal, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang 30 yang dimohonkan pengujian dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon sejak Agustus 2013 ditunjuk sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) kemudian berhenti sejak 12 Januari 2016, dan saat ini sedang menjalani hukuman karena dianggap telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, padahal selama menjabat, hasil pemeriksaan (audit) terhadap DP Pertamina telah mendapatkan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun buku 2014 dan 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik; b. Bahwa pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tuduhan korupsi keuangan negara terhadap DP Pertamina yang dialamatkan kepada Pemohon bermula dari adanya pemeriksaan investigatif terhadap DP Pertamina, khususnya terkait dengan pembelian saham PT Sugih Energy, Tbk (saham SUGI) di BEI dan adanya pemahaman BPK mengenai kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara dan/atau keuangan negara. Padahal kekayaan DP Pertamina antara lain dihimpun dari iuran pemberi kerja, sedangkan kekayaan DP Pertamina terpisah dari kekayaan pendirinya maka dalam pemeriksaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pemeriksaan keuangan internal dilakukan oleh akuntan publik dan bukan BPK; c. Bahwa kewenangan BPK diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006, secara normatif BPK hanya memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa sampai dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain yang mengelola keuangan negara; d. Bahwa dengan tidak adanya tafsir yang jelas dan tegas terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dalam praktik dapat menimbulkan kesewenang-wenangan hukum yang mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda antara anak perusahaan BUMN yang satu dengan anak perusahaan BUMN yang lain. Bahkan terhadap perusahaan yang secara jelas dan tegas dalam Anggaran Dasar bukan merupakan anak perusahaan BUMN dan tidak mengelola keuangan negara, melainkan mengelola dana pensiun suatu BUMN yang berasal dari iuran pegawai BUMN, namun justru dikategorikan sebagai keuangan negara dan menjadi objek pemeriksaan. 31 BPK menemukan adanya penyimpangan dan Pemohon faktanya telah menjadi terpidana korupsi karena disebabkan oleh norma hukum yang tidak jelas atau tidak tegas yang ditafsirkan secara berbeda oleh badan negara (dalam hal ini BPK) yang melebihi kewenangannya untuk melakukan audit investigatif yang berdampak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon; e. Bahwa setelah menjadi terdakwa korupsi dan dihukum pidana, Pemohon dan keluarganya juga menanggung malu serta menjadi rusak harkat dan martabatnya di kalangan masyarakat, termasuk mengalami rasa tidak aman akibat kewenangan berlebihan BPK dalam melakukan audit investigatif di DP Pertamina; Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah cukup jelas dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan pengujian Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016. Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang akan dialami dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan norma dalam Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016, Pemohon mengemukakan argumentasi 32 sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006, dalam praktiknya tidak memperlihatkan kejelasan makna dan batasan sehingga warga negara tidak mendapatkan kepastian atas frasa tersebut. Hal ini tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang seharusnya memberikan jaminan keteraturan serta kepastian hukum bagi setiap warga negara. Hal ini mengingat dalam penerapan ketentuan tersebut untuk anak perusahaan BUMN atau badan lain yang mengelola dana pensiun dari karyawan BUMN, meskipun tidak ada penyertaan modal dari Pemerintah, tidak mendapat tugas dan fasilitas dari pemerintah, tetapi justru dianggap dan diperlakukan sama dengan BUMN; 2. Bahwa menurut Pemohon, BPK atas permintaan dari Penyidik dapat melakukan audit investigatif terhadap anak perusahaan BUMN dan badan lain yang mengelola uang dari Karyawan BUMN. Kemudian hasil dari audit BPK menjadi legitimasi bagi Penyidik menyidik kerugian negara yang telah dilakukan perhitungannya oleh BPK; 3. Bahwa menurut Pemohon, anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara. Modal anak perusahaan BUMN/BUMD adalah dari BUMN/BUMD, bukan dari kekayaan negara. Hal ini jelas berbeda dengan modal BUMN/BUMD yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN/BUMD secara korporasi. Menempatkan kekayaan negara untuk dikelola secara korporasi menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara. Oleh karena itu, apabila dibentuk sebuah anak perusahaan BUMN/BUMD dan BUMN/BUMD tersebut melakukan penyertaan modal sebagai perusahaan induk, hal itu berarti modal tersebut bukan berasal dari negara, melainkan dari BUMN/BUMD tersebut yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan 33 hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham. Dalam hal laporan keuangan pun, anak perusahaan BUMN/BUMD melapor ke BUMN/BUMD selaku pemegang sahamnya dan bukan ke negara; 4. Bahwa menurut Pemohon, kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara karena kekayaan negara di dalam BUMN hanya sebatas saham, sehingga jika pada suatu saat BUMN mengalami kerugian, maka bukan merupakan kerugian negara. BUMN adalah badan hukum mandiri maka demi hukum modal BUMN yang bersumber dari kekayaan negara semestinya ditafsirkan sebagai kekayaan BUMN dan terpisah dari rezim kekayaan negara; 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan, frasa “Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari Pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam atau melaksanakan pelayanan umum atau mendapatkan fasilitas dari Pemerintah untuk mengelola keuangan negara. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 34 [3.10.1] Bahwa sesungguhnya persoalan inti dari permohonan a quo adalah apakah BPK berwenang melakukan audit investigasi terhadap DP Pertamina, yang pada akhirnya berdasarkan hasil audit tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena telah dijadikan sebagai terpidana dalam kasus korupsi; [3.10.2] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan mengenai konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon, oleh karena terhadap permasalahan yang serupa telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis dalam Perkara Nomor 59/PUU- XVI/2018 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang diakui dalam Persidangan oleh Kuasa Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang mengajukan permohonan a quo (Muhammad Helmi Kamal). Di samping itu, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 mengenai pengujian sepanjang frasa “kekayaan pihak lain” dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pengujian sepanjang frasa “Badan Usaha Milik Negara” dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan sepanjang frasa “Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah” dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 11 huruf a Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dimohonkan oleh Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara, dkk. Oleh karenanya, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 35 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa setelah mencermati dasar pengujian yang digunakan oleh Pemohon pada permohonan a quo, dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan sebelumnya adalah Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sementara untuk permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam perkara a quo berbeda dengan dasar pengujian yang digunakan dalam perkara sebelumnya maka terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. [3.10.3] Bahwa berkaitan dengan perkara a quo Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan pengertian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, bertanggal 18 September 2014, khususnya dalam Paragraf [3.23] dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 Mei 2019 dalam Paragraf [3.18] yang menyatakan: [3.18] … [3.18.1] … [3.23] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) UU BPK mengandung materi muatan dua norma: Pertama, norma yang menentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, norma yang menentukan keuangan negara yang menjadi objek pemeriksaan BPK adalah keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; Bahwa kedua norma tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU BPK merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk Undang- Undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menurut Mahkamah, subjek hukum yang dapat menjadi objek pemeriksaan oleh BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan; 36 Pertanyaannya adalah apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan, yang kemudian menjadi modal usaha BUMN dan BUMD tersebut adalah tetap sebagai keuangan negara dan dengan demikian BPK berwenang memeriksanya. Pertanyaan lainnya, apakah dengan demikian secara umum berlaku sistem dan mekanisme Pasal 23 UUD 1945, padahal BUMN atau BUMD tersebut adalah entitas usaha, yang dengan demikian kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut bertransformasi menjadi bukan lagi keuangan negara, yang secara konstitusional BPK tidak lagi berwenang memeriksa pengelolaannya, tapi pemeriksa (internal audit) yang berwenang; Bahwa, menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip good corporate governance, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan; Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU BPK, sesungguhnya memuat norma yang mengenai kewenangan BPK meminta keterangan dan/atau dokumen, yang dengan demikian memuat pula norma yang mewajibkan kepada lembaga yang diperiksa untuk menyerahkannya, menurut Mahkamah, merupakan konsekuensi hukum dari tugasnya yang diatur dalam Pasal 6, yaitu memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 23E UUD 1945; Bahwa Pasal 11 huruf a UU BPK yang di dalamnya memuat norma mengenai kewenangan BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Pendapat BPK merupakan produk dari proses pemeriksaan, sehingga norma tersebut sesungguhnya merupakan hal yang harus ada karena BPK memiliki kewenangan memeriksa. Selain itu, mengenai kewenangan memberi pendapat tersebut ditentukan oleh Undang-Undang karena secara hukum dianggap menjadi keperluan lembaga/organ yang menyelenggarakan fungsi negara dan/atau fungsi pemerintahan; Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis). Badan usaha dapat saja menjalankan usaha bisnisnya untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan asalkan mempedomani prinsip “duty of care” yang di dalamnya termuat unsur kehati-hatian dan itikad baik, sehingga kebijakan badan usaha yang dijalankan oleh pimpinannya tetap berpedoman kepada business judgement rule. Namun berdasarkan Pasal 37 1 angka 13 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 tersebut bahwa yang dapat menjadi objek pemeriksaan BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu sepanjang lembaga yang mengelola keuangan negara diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan dan salah satu jenis pemeriksaannya adalah audit investigatif yang mana hasil pemeriksaannya disebut Pemeriksaan Penghitungan Kekayaan Negara (PPKN). Pemeriksaan oleh BPK jenis ini dilakukan atas permintaan dari Kejaksaan Agung. Oleh karena itu kewenangan PPKN ini adalah kewenangan atribusi BPK dalam proses penegakan hukum. Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Paragraf [3.24] menegaskan pula: “[3.24] Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) pada pokoknya memuat norma mengenai kewenangan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara tersebut, norma pada ayat (3) menentukan kewenangan BPK memantau penyelesaian dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah, BPK, maupun pengadilan. Menilai dan menetapkan jumlah ganti kerugian merupakan kewenangan yang menurut hukum dapat dibenarkan, karena ujung dari suatu penilaian, terlebih lagi terkait dengan kerugian negara, adalah penetapan berapa jumlah kerugiannya. Secara hukum hal tersebut dapat dikonstruksikan sebagai tindak lanjut dari kewenangan konstitusional pemeriksaan yang dimiliki oleh BPK…” Oleh karenanya berkenaan dengan pengertian “keuangan negara” sesungguhnya sudah tidak terdapat lagi persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon. [3.10.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006 apabila dikabulkan oleh Mahkamah hal tersebut justru akan membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara termasuk kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian yang dilakukan oleh bendahara pengelola lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan 38 negara. Oleh karenanya, apabila norma a quo diubah maka akan berakibat tidak utuhnya, bahkan berubahnya konstruksi hukum tugas dan kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk dalam pelaksanaan audit keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalil Pemohon dalam permohonan a quo adalah bentuk kekhawatiran Pemohon atas keterlibatan BPK dalam pemeriksaan terhadap keuangan Dana Pensiun yang pendirinya adalah BUMN sebagaimana kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak berwenang menilai suatu kasus konkret. Kewenangan Mahkamah adalah menguji norma suatu undang-undang terhadap UUD 1945, yang mana Putusan Mahkamah atas pengujian tersebut bersifat final dan mengikat serta berlaku dengan prinsip erga omnes. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, karena ihwal yang dipersoalkan oleh Pemohon sejatinya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan- putusan tersebut bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap semua subjek hukum apapun sepanjang di dalamnya terdapat pengelolaan keuangan negara, baik langsung maupun tidak langsung. Terlebih lagi jika ada dugaan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan (audit). Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena secara substansial tidak terdapat alasan konstitusional baru yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan norma a quo sehingga Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.10.3] di atas. Oleh karenanya, berkenaan dengan pengertian keuangan negara dan ruang lingkup kewenangan BPK dalam memeriksa keuangan negara, tidak ada relevansinya lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma dimaksud. 39 [3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari dalil Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya sehingga sesungguhnya dalil yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah dalil yang dengan sendirinya sudah tercakup dalam persoalan pokok permohonan a quo yang pada hakikatnya merupakan pengertian keuangan negara dan kewenangan BPK untuk memeriksa (audit) pengelolaan keuangan negara yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018 dan ditegaskan kembali dalam putusan a quo. Sedangkan, dalil-dalil lain yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialami maupun yang dijadikan contoh oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016 justru akan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 40 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 41 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita