26/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 26/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D Alamat : Jalan Merpati II, H3 Nomor 5, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan Pekerjaan : Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Heriyanto, S.H., M.H. Alamat : Jalan Siswa RT 003/ RW 009, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten Pekerjaan : Peneliti Pemilu sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Ramdansyah, S.H. Alamat : Jalan Muncang Blok 2a/K, Lagoa, RT 001/RW 013 Koja, Jakarta Utara Pekerjaan : Wiraswasta sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Februari 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 52/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 26/PUU- XIII/2015 pada tanggal 17 Februari 2015, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 Maret 2015 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon dalam permohonan ini terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Konstitusi (”UU MK”), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” 3. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. pembubaran partai politik; d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 5. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 telah disetujui DPR menjadi Undang-Undang pada tanggal 20 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2015. 6. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, telah menyatakan berwenang menguji Perpu baik sebelum adanya penolakan atau persetujuan DPR maupun setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut sudah menjadi Undang-Undang. Paragraf [3.13] Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah menyatakan, “...Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hokum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hokum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secaramateriil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”; 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Paragraf [3.6] Putusan Nomor 118-119- 125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014 menyatakan, “Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dalam permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas Perpu yang belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu tersebut. Namun demikian oleh karena Perpu a quo telah disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang maja objek permohonannya menjadi hilang. Dengan demikian bila diperlukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN pengujian konstitusionalitas secara tersendiri dapat dilakukan terhadap Undang-Undang tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang”; 9. Bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon menjadikan batu uji permohonan sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. 3. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. 4. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. B. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah; a. Menjelaskan kedudukanya dalam permohonanya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukanya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya, sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia. 2. Bahwa para Pemohon adalah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam Pengujian Perpu Nomor 1 Tahun 2014 perkara Nomor 119/PUU-XII/2014. 3. Bahwa Pemohon I adalah Dosen Hukum Tata Negara pada Universitas Jambi dan pernah menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 4. Bahwa Pemohon II adalah peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan Judul “Menguak Tabir Sengketa Pemilukada” yang diterbitkan Penerbit Leutika Prio Jogjakarta. 5. Bahwa Pemohon II juga pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur sanksi Pidana di dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Amar Putusan Nomor 17/PUU-X/2012 terhadap gugatan Pemohon I tersebut mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 6. Bahwa Pemohon III adalah peneliti independen dan penggiat yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan Judul “Sisi Gelap Pemilu 2009”, yang diterbitkan Penerbit Rumah Demokrasi, Jakarta Tahun 2010. 7. Bahwa Pemohon III juga pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur tentang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat. Amar Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 terhadap gugatam Pemohon III tersebut mengabulkan permohonan Pemohon sebagian sehingga Putusan DKPP tidak dapat ditafsirkan sebagai Putusan yang bersifat Final dan Mengikat. 8. Bahwa Pemohon III adalah mantan Ketua Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. Ketua Panwaslu yang mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang demokratis yang menghasilkan Pasangan Calon Joko Widodo-Basuki T.Purnama. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 9. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menurut Undang-Undang Dasar 1945. 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 29/PUU-VIII-2010 menyatakan hak asasi dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah terbagi atas dua hak yakni: The right to be a candidate (hak untuk mencalonkan diri) dan The right to propose a candidate (hak untuk mengajukan calon). 11. Bahwa para Pemohon di dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diselenggarakan berencana untuk maju sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan. 12. Bahwa para Pemohon pada prinsipnya menyetujui pemilihan kepala daerah secara langsung yang demokratis namun para Pemohon ketika mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menemukan fakta-fakta bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebabkan pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi tidak demokratis dan potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon. Fakta-fakta yang tidak demokratis tersebut antara lain: a. Tidak ada sanksi bagi pelaku politik uang: b. Tidak ada sanksi bagi pelaku yang membeli partai politik untuk mendukung pencalonannya c. Tidak ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur d. Tidak transparannya dalam hal penggunaan dana kampanye dari sumber yang dilarang, menyebabkan para Pemohon rentan kalah bersaing dengan para pemilik modal besar. 13. Bahwa atas ketidakdemokratisan pengaturan tersebut, menyebabkan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dirugikan sebagai berikut: a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk maju untuk berkompetisi sebagai calon gubernur, bupati, dan walikota. Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang tidak demokratis tersebut menyebabkan pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN memiliki uang dan/atau calon yang memiliki jabatan karena mereka bebas untuk melakukan politik uang dan menyalahgunakan jabatan sewenang- wenang untuk memenangkan dirinya tanpa khawatir ada sanksi yang akan menjerat. Sedangkan para Pemohon adalah warga negara yang hanya mengandalkan profesionalisme dan jaringan yang dimiliki serta tidak punya uang dan jabatan untuk mempengaruhi masyarakat. Sehingga dapat diartikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 hanya akan mendorong dan melegitimasi keterpilihan pasangan calon yang memiliki uang dan/atau jabatan. Pasal 73 memang melarang adanya politik uang namun pengenaan sanksi politik uang tidak dapat dilakukan mengingat diskualifikasi pasangan calon dilakukan apabila terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan di lain pihak tidak ada materil sanksi pidana untuk menjatuhkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Maka sanksi administrasi diskualifikasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 juga tidak dapat dilakukan. Hal tersebut sama saja ketentuan tersebut melegitimasi pelanggaran politik uang. Pasal 73 (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pemohon adalah warga negara yang mempunyai hak untuk maju sebagai calon gubernur, bupati, dan walikota diusung oleh partai politik. Ketentuan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 seolah-olah melarang jual beli dukungan partai politik namun pada faktanya sanksi pembatalan dapat dilakukan apabila didahului adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di lain pihak tidak ada materil sanksi pidana yang dapat dijadikan dasar pengadilan untuk mengeluarkan Putusan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN berkekuatan hukum tetap. Kelemahan aturan tersebut menyebabkan suatu mimpi dan keniscayaan bagi para Pemohon untuk dapat diusung oleh partai politik karena partai politik yang ada akan diborong oleh pemilik modal yang mampu membayar. Ketentuan Pasal 47 yang melarang jual beli partai namun tidak dapat ditegakkan sanksinya karena tidak adanya materil sanksi pidana untuk pengadilan memutus. Ketentuan Pasal 47 sebagai berikut: Pasal 47 ayat (3) menyatakan, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Pasal 47 ayat (4) menyatakan, “Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” Pasal 47 ayat (5) menyatakan, “Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan”. 14. Bahwa atas ketidakdemokratisan pengaturan tersebut berakibat pada kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah sebagai berikut: a. Kesempatan bagi Pemohon sangat kecil untuk menduduki kursi gubernur, bupati, dan/atau walikota; b. Ruang bagi Pemohon untuk memperjuangkan kepentingan maju sebagai calon gubernur, bupati, dan/atau walikota akan sangat terbatas karena adanya dominasi politik dari Pemilik Modal dan/atau Pemilik Kekuasaan. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 29/PUU-VIII-2010 menyatakan hak asasi dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah terbagi atas dua hak yakni, The right to be a candidate (hak untuk mencalonkan diri) dan The right to propose a candidate (hak untuk mengajukan calon). Hak-hak tersebut mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memberikan definisi terhadap “The right to be a candidate” sebagai hak bagi warga masyarakat untuk ikut serta dalam pencalonan kepala daerah. Apabila hak ini dibatasi sehingga hanya kalangan tertentu saja yang mempunyai akses untuk ikut pencalonan maka hal demikian akan mengurangi dan menciderai nilai demokrasi tersebut. 15. Bahwa proses pembahasan Undang-Undang di DPR merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang sumber penerimaannya berasal dari pajak yang para Pemohon bayarkan sebagai wajib pajak (tax payer). Atas pembayaran pajak tersebut, Pemohon berhak menuntut jaminan pengaturan penyelenggaran pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang jujur dan adil (free and fair) serta demokratis. Para Pemohon sebagai pembayar pajak dapat menuntut jaminan suatu Undang-Undang tidak mengandung cacat formil dan cacat materil. Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang tidak dapat menjerat kejahatan politik uang, penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan gubernur, dan jual beli dukungan partai politik sama saja membiarkan pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon untuk memfasilitasi pembuatan aturan dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak jujur, tidak adil serta tidak demokratis. 16. Bahwa proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota didanai oleh dari APBN atau APBD yang sumber penerimaannya berasal dari pajak yang para Pemohon bayarkan sebagai wajib pajak (tax payer). Atas pembayaran pajak tersebut, Pemohon berhak menuntut jaminan penyelenggaran pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang jujur dan adil (free and fair) serta demokratis. Para Pemohon atas pajak yang dibayarkan memiliki kesempatan yang sama dan berkeadilan untuk berkompetisi di dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan komplain terhadap setiap aturan Undang-Undang yang menyebabkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota langsung tidak demokratis. 17. Bahwa para Pemohon di dalam Permohonan terdahulu perkara Nomor 119/PUU-XII/2014 sudah mengingatkan kepada pembuat Undang-Undang bahwa terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 mengakibatkan pemilihan kepala daerah langsung yang demokratis justru tidak dapat diselenggarakanyang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN pada akhirnya berpotensi merugikan Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak dipilih dan hak memilih. Maksud Pemohon adalah apabila Perpu ini diterima oleh DPR dan Presiden maka pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terjadi adalah pemilihan yang tidak demokratis sebagaimana uraian Pemohon di atas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang- Undang kelak mewarisi ketidakdemokratisan pengaturan Perpu. Aturan yang tidak demokratis tersebut menyebabkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang tidak Jujur dan Adil. 18. Bahwa dalam proses revisi yang dilakukan DPR dan Pemerintah, tidak ada perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebabkan Pilkada langsung tidak demokratis. DPR dan Pemerintah hanya berfokus pada 13 hal sebagai berikut: 1) Pemilihan secara Paket atau Berpasangan; 2) Uji Publik dihapuskan; 3) Syarat pencalonan 20% perolehan Kursi DPRD dan 25% Akumulasi Perolehan Suara; 4) Syarat Dukungan Calon Perseorangan ditingkatkan; 5) Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 Tahun serta Usia Calon Bupati dan Wakil Bupat 25 tahun, Usia Calon Walikota dan Wakil Walikota 25 Tahun; 6) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; 7) Syarat Pasangan Calon tidak pernah dipidana penjara; 8) Pilkada dilakukan satu putaran (suara terbanyak sebagai pemenang); 9) Penyelesaian Sengketa Hasil oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus Pemilihan; 10) Pilkada serentak 3 Gelombang yakni : 1) Desember 2015; 2) Februari 2017; dan Juni 2018; 11) Penyelenggara Pilkada adalah KPU dan KPUD; 12) Pendanaan Pilkada bersumber dari APBD; dan 13) Kekosongan Kepala Daerah diisi oleh Penjabat Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 19. Bahwa terhadap cacat materil yang menyebabkan Pilkada langsung tidak demokratis berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, Masyarakat Sipil NGO, dan Pemohon sendiri juga memberikan masukan untuk perbaikan yang sedang dilakukan DPR dan Pemerintah terhadap materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Namun sangat disayangkan perbaikan yang diusulkan tidak diakomodir di dalam Undang-Undang perubahan. 20. Bahwa para Pemohon melihat Pemerintah dan DPR telah gagal dalam melakukan perbaikan-perbaikan demokrasi. 21. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, para Pemohon menegaskan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip“perlindungan dari kesewenang- wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 22. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 2014. 23. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak- hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. 24. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Pertama :adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. 25. Bahwa terhadap lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995)”. 26. Bahwa apabila mengacu lima syarat sebagaimana disebutkan di atas serta mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut, Pemohon memiliki legal standing dikarenakan Pemohon sebagai WNI pembayar pajak mengajukan permohonan ini demi kepentingan publik yakni demi kepastian hukum dalam pemilihan kepala daerah. 27. Bahwa berdasarkan uraian yang sudah Pemohon nyatakan di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini. 28. Bahwa dalam hal permohonan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar bisa mengabulkan legal standing Pemohon demi tegaknya asas Pemilu yang bebas, jujur dan adil dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta asas persamaan setiap warga negara dihadapan hukum. C. POSITA Adapun alasan-alasan Pemohon terhadap pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut: A. Cacat Formil Pembentukan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berasal dari Perpu Nomor 1 Tahun 2014 sehingga perlu ditegaskan kembali bahwa formil pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sangat berkaitan erat dengan formil Perpu Nomor 1 Tahun 2014. 2. Bahwa terdapat perbedaan pengujian Perpu di DPR dengan di MK. Pengujian Perpu di DPR (legislative Preview) merupakan pengujian terhadap rasionalitas Politik. Dalam pengujian di DPR biasanya mengabaikan rasionalitas konsitusi (konstitusionalitas) dan substansi Perpu. Sedangkan di dalam Pengujian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian terhadap konstitusionalitas suatu Perpu baik secara formil maupun materil. Jadi suatu Perpu yang disetujui oleh DPR dan Presiden menjadi Undang- Undang belum tentu sudah benar secara konstitusionalitas sehingga Undang- Undang yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang- Undang berpotensi dibatalkan Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa baik Presiden dalam menerbitkan Perpu maupun DPR menyetujui Perpu menjadi Undang-Undang terikat pada syarat konstitusionalitas Perpu sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009. Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010, menetapkan tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yaitu: 1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”. 4. Bahwa di dalam persidangan pengujian Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan pendapat para ahli pada persidangan tanggal 8 Januari 2015 yakni Dr.Irman Putra Sidin, Dr. Supardji Ahmad, dan Dr. M.Andi Asrun sudah terang benderang terbukti bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tidak memenuhi syarat konstitusionalitas sebagaimana dimaksud Putusan MK Nomor 13/PUU- VII/2009, yakni: 1) Tidak adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2) Tidak adanya kekosongan hukum yang harus diatasi; dan 3) Tidak adanya kondisi sontak segera (prompt immediatlly) yang harus diatasi segera. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 5. Bahwa ada 2 permasalahan Persetujuan DPR terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang yakni: 1) secara formil, DPR tidak mempertimbangkan konstitusionalitas lahirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Padahal jelas-jelasnya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 cacat formil dalam kelahirannya; dan 2) secara materil, DPR dan Presiden secara sesadar-sadarnya bahwa Muatan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 cacat materil yang menyebabkan Pilkada Langsung tidak demokratis. Bahkan DPR dan Presiden membuat Keputusan menyetujui terlebih dahulu ketentuan yang cacat materil baru dilakukan Revisi. Hal yang aneh terjadi dalam ketatanegaraan kita, bukannya DPR menolak Perpu dan mengembalikan kepada Pemerintah supaya dibuat Perpu yang benar, malah menyetujui Perpu yang cacat formil dan materil untuk kemudian direvisi. 6. Bahwa Bagaimana bisa DPR dan Presiden menyetujui Perpu yang diketahui dengan sadar cacat formil dan cacat materil. 7. Bahwa tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa, maka UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu. Nomor 1 Tahun 2014 menjadi UU bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. 8. Bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2014 juga mengandung cacat materil dimana menurut kajian Pemohon ada lebih dari 50% ketentuan di dalam Perpu cacat secara materil. Cacat materil tersebut menyebabkan Pilkada Langsung menjadi tidak Demokratis dan telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Cacat Materil ini akan dijabarkan selanjutnya dalam permohonan ini. 9. Bahwa UUD 1945 secara jelas sudah memberikan panduan dalam penerbitan Perpu bahwa harus ada ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, dan kemudian syarat kegentingan memaksa tersebut dijabarkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Jadi DPR dan Presiden juga terikat pada UUD 1945 dan Putusan MK tersebut. Sehingga DPR seharusnya menolak Perpu Nomor 1 Tahun 2014 krn tidak memenuhi syarat formil dan materil, kemudian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN memerintahkan kepada Pemerintah segera mengajukan Perpu baru pada masa persidangan ini untuk disetujui (sebelum 18 Februari 2015). 10. Bahwa DPR dan Presiden dalam menyetujui Perpu menjadi UU telah menggunakan hak subyektifnya secara sewenang-wenang hanya mendasarkan pada kepentingan politik belaka tanpa mempertimbangkan Konstitusionalitas Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Bahwa tindakan DPR dan Presiden yang menyetujui Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang- Undang telah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dikandung di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 11. Bahwa apakah ketika suatu muatan Perpu dianggap mulia namun cacat konstitusional harus tetap disetujui oleh DPR dan Presiden? Apalah artinya Konstitutsi (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 sudah memberikan Panduan dalam menerbitkan dan menyetujui Perpu menjadi Undang-Undang, namun pada akhirnya diabaikan secara sadar oleh DPR dan Presiden? Kalau memang praktik ketatanegaraan kita seperti ini, bukan tidak mungkin atas suatu substansi yang mulia maka Presiden akan sewenang-wenang dalam menerbitkan Perpu dengan mengabaikan ketentuan UUD 1945, mengabaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan mengabaikan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, karena pada akhirnya Perpu tersebut mendapatkan persetujuan dari DPR. 12. Di sinilah DPR terkecoh dalam memberikan persetujuan dengan mengabaikan konstitusionalitas Perpu tersebut. Perdebatan pertama dan utama yang harus dilakukan DPR sebelum memberikan persetujuan terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2014 adalah apakah Perpu tersebut memenuhi syarat “hal ihwal kegentingan memaksa” menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 atau tidak. Inilah yang harus menjadi acuan pertama dan utama baik DPR dan Mahkamah Konstitusi dalam menilai Undang-Undang Penetapan Perpu. 13. Bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa inilah sesungguhnya juga syarat formil yang menjadi syarat mutlak harus dipenuhi dalam menilai apakah suatu perpu bisa diterima menjadi Undang-Undang. Jikalau Perpu tidak memenuhi syarat tersebut, maka semulia apapu materinya, maka demi konstitusi Perpu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN itu pun tidak dapat disetujui menjadi Undang-Undang oleh DPR. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang harus dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diperkuat oleh Pendapat Untuk menguatkan hal Ahli Dr. Andi Irman Putra Sidin yang tercantum di dalam halaman 151-168 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014 sebagaimana tercantum di dalam bukti (vide P-4) B. Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyalin ulang (copy paste) konsideran Perpu Nomor 1 Tahun 2014 1. Bahwa konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak menggambarkan mengapa DPR dan Presiden dalam menyetujui Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang. Justru konsiderans Perpu Nomor 1 Tahun 2014 disalin ulang tanpa menggambarkan alasan dan pertimbangan mengapa Perpu Nomor 1 Tahun 2014 diterima menjadi Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mendapatkan penolakan yang luas dari rakyat; b. Proses pengambilan keputusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 telah menimbulkan persoalan; dan c. Kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. 2. Bahwa konsiderans tersebut tidak menggambarkan penolakan secara nyata dan kemudian secara nyata mengancam lumpuh atau potensi lumpuh roda pemerintahan negara yang kemudian akibat lumpuh atau ancaman kelumpuhan itu ternyata tidak dapat diselesaikan atau diantisipasi karena terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum bagi organ pemerintahan untuk mencegah atau mengatasi kelumpuhan pemerintahan negara. 3. Bahwa terhadap konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sama persis dengan konsideran menimbang Perpu Nomor 1 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Tahun 2014, Yang Mulia Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di dalam halaman 233-235 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-119-125-126-127-129- 130-135/PUU-XII/2014 (vide bukti P-4) sudah menyatakan tidak tepat konsideran menimbang tersebut. Sehingga menurut Konstitusi tidak tepat pula konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 hanya mencantumkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak mencantumkan Undang-Undang terkait lainnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dasar mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 hanya mencantumkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terdapat beberapa lembaga yang disebut di dalamnya antara lain: a. Lembaga penyelenggara Pemilu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menghidupkan kembali kewenangan Penyelenggara Pemilu dalam pemilihan kepala daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang sebelumnya telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sehingga seharusnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 harus mencantumkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu di dasar mengingat. b. Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 kembali memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara menangani sengketa Hasil pemilihan sepanjang belum dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 penting untuk dicantumkan mengingat di dalam Putusan ini Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan untuk sementara tetap ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menjadi dasar bagi DPR dan Presiden ketika memasukkan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Selain Putusan 97/PUU-XI/2013, penting untuk memasukkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya mengingat kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil tidak ada di dalamnya. Secara langsung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah mengubah Undang-Undang pokok yang mengatur Mahkamah Konstitusi sehingga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta perubahannya harus disebutkan di dalam dasar mengingat. c. Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diatur mengenai keberadaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilihan. Tentu saja konsep ini mengecualikan pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama yang sudah dikenal oleh Masyarakat Umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dalam hal sengketa Pemilihan juga sudah mengubah kewenangan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa Pemilihan. D. Cacat Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 1. Tidak ada sanksi pidana bagi Pidana Politik Uang Bahwa Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 sudah memberikan ketentuan larangan Politik Uang sebagai berikut: Pasal 73 (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai Sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa apabila diperhartikan secara seksama sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 UU Nomor 1 Tahun 2015, tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur sanksi pidana bagi pidana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN pemilu politik uang serta revisi yang dilakukan DPR dan Presiden tidak mempebaiki kelemahan pengaturan tersebut. Padahal tindak pidana politik uang merupakan tindak pidana Pemilu yang sering terjadi di dalam pelaksanakaan pemilihan kepala daerah. Dapat dicontohkan pemilihan kepala daerah yang terjadi Politik Uang yang terstruktur sistematis, dan masif berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Dengan tidak adanya sanksi pidana politik uang sama saja membiarkan terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Kondisi tersebut telah mencederai salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Padahal politik uang merupakan salah satu kejahatan pemilu yang dapat merusak dan menciderai sendi-sendi demokrarsi. 2. Tidak dapat ditegakkan sanksi administrasi pembatalan calon yang melakukan politik uang dikarenakan tidak ada sanksi pidananya Bahwa Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 sudah memberikan ketentuan larangan Politik Uang sebagai berikut: Pasal 73 (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa menurut Pasal 73 terhadap calon yang terbukti melakukan politik uang selain dapat dijatuhi sanksi pidana juga dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon. Sebelum dilakukan pembatalan, harus didahului adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan yang berkekutan hukum tetap dikarenakan tidak adanya materil sanksi yang dapat digunakan untuk memutus. Sehingga sanksi administrasi pembatalan pun tidak dapat dilakukan. Dengan tidak adanya sanksi terhadap pasangan calon dan/atau tim kampanye sama saja membiarkan terjadinya pidana politik uang dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kondisi tersebut telah mencederai salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Padahal politik uang merupakan salah satu kejahatan pemilu yang dapat merusak dan menciderai sendi-sendi demokrarsi. 3. Tidak ada sanksi pidana bagi Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan setiap orang yang terlibat di dalam jual beli dukungan Partai Politik Pasal 47 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikotamaka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Bahwa apabila diperhartikan secara seksama sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 UU Nomor 1 Tahun 2015, tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur sanksi pidana jual beli dukungan partai politik. Pasal 47 di dalam proses perbaikan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah hanya mengubah redaksi dari calon menjadi pasangan calon dan tidak ada perbaikan berupa menambah sanksi pidana terhadap Pasal 47. Pasal 47 ayat (5) mensyaratkan adanyan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum membatalkan pasngan calon terpilih yang terbukti melakukan jual beli dukungan partai politik. Namun pada faktanya tidak ada material sanksi pidana yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Sehingga sanksi pembatalan pasangan calon terpilih pun tidak dapat dilakukan.. Dengan tidak adanya sanksi pidana bagi jual beli partai politik sama saja membiarkan terjadinya jual beli partai politik dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kondisi tersebut telah mencederai salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Padahal Jual Beli Partai Politik merupakan salah satu kejahatan Pemilu yang dapat merusak dan menciderai sendi-sendi demokrasi. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dilakukan secara demokratis. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang membiarkan politik uang dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN jual beli dukungan partai politik tanpa ada sanksi yang dapat menjerat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah bertentangan dengan asas demokartis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4). Menurut IDEA salah satu poin utama dan yang paling penting dari pemilu yang demokratis adalah kerangka hukum penyelenggaraan pemilu (sumber: Standar Internasional Pemiliu Demokratis, http://www.idea.int/publications/pub_electoral_main.html/). Kerangka hukum tersebut harus bisa menjamin penyelenggaraan Pemilu yang adil, jujur, dan bebas (Free and Fair Election). Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai sebuah kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan tidak dapat menjamin demokratisasi pemilihan maka aturan tersebut sudah bertentangan dengan asas demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4). 4. Seluruh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK bisa masuk penjara Pasal 110 ayat (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak memperbaiki ketentuan Pasal 110 ayat (3). Bahwa Pasal 110 ayat (3) menggunakan pendekatan pidana pemilu untuk menyelesaikan setiap pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi, pada faktanya tidak seluruh pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan rekapitulasi harus dibawa ke ranah pidana. Pelanggaran, penyimpangan, dan/atau rekapitulasi seharusnya mengedepankan proses perbaikan administrasi. Sebagai contoh: PPK di kecamatan A salah menuliskan hasil rekap dari PPS dimana seharusnya ditulis angka 17 namun ditulis 11. Apabila mengacu pada Pasal 110 ayat (3) ini maka PPK di kecamatan A tersebut harus dilaporkan ke Kepolisian. Padahal kesalahan tersebut dapat diperbaiki melalui proses Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN administrasi dengan memperbaiki angka seharusnya tanpa dilaporkan ke Kepolisian. Pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan penghitungan rekapitulasi sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi di dalam setiap tahapan rekapitulasi.Apabila mengacu pada Pasal 110 ayat (3) maka setiap kesalahan harus dipidana, tentu saja Pasal ini dapat menjerat seluruh penyelenggara Pemilu. 5. Panwascam harus mengawasi penyerahan kotak suara dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi dan dapat dipidana apabila tidak mengawasi. Pasal 194 Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 33 huruf b “Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;” Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak memperbaiki ketentuan Pasal 194 dan Pasal 33 huruf b. Tugas mengawasi penyerahakan kotak suara dari kabupaten/kota ke provinsi sebenarnya cukup dilakukan oleh Panwaslu kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi. Dengan munculnya Pasal 194 juncto Pasal 33 huruf b tersebut maka kotak tersegel juga harus diawasi Panwascam. Panwascam berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dibebani tugas sesuai wilayah kerjanya hanya mengawasi rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan nomenklatur perjalanan dinas yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk pemilu legislatif dan Presiden serta Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan kepala daerah, Panwascam hanya mempunyai perjalanan dinas di wilayah kabupaten/kota setempat. Menjadi suatu pemborosan anggaran dan keuangan daerah apabila Panwascam ikut mengawasi penyerahan kotak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN suara ke KPU provinsi, yang pada faktanya penyerahan kotak suara tersebut cukup dilakukan oleh Panwaslu kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi. Apabila Panwascam tidak mengawasi dikarenakan ketiadaan perjalanan dinas maka Panwascam yang bersangkutan dapat dipidana penjara. 6. Pasal 187 ayat (3) merupakan sanksi Diskriminatif yang menyebabkan Penyalahgunaan Jabatan tidak dapat dikenakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasal 187 ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).” Pasal 69 huruf g Dalam kampanye dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; Pasal 69 huruf h Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Pasal 69 huruf i Dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; Pasal 69 huruf j Dalam kampanye dilarang melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau Pasal 187 ayat (3) tidak diperbaiki di dalam Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang dilakukan oleh DPR dan Presiden. Sanksi Pasal 187 ayat (3) tidak dapat dikenakan bagi pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Akibat dari sanksi pidana yang tidak dapat digunakan di dalam pemilihan gubernur tersebut maka akan terjadi kondisi sebagai berikut: 1) Perusakan dan/atau pengilangan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tidak dapat dijerat sanksi pidana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 2) Penyalahgunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tidak dapat dijerat sanksi Pidana 3) Penyalahgunaan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tidak dapat dapat dijerat sanksi pidana 4) Pelanggaran terhadap pawai arak-arakan yang dilakukan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tidak dapat dijerat sanksi pidana Pasal 187 ayat (3) tersebut berpotensi membuat pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjadi tidak demokratis dikarenakan penyalahgunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan petahana gubernur dan wakil gubernur atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak dapat dijerat sanksi pidana. Dengan tidak adanya sanksi pidana penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sama saja membiarkan penyalahgunaan jabatan terjadi. Kondisi tersebut telah mencederai salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Padahal penyalahgunaan jabatan merupakan salah satu kejahatan pemilu yang dapat merusak dan menciderai sendi-sendi demokrarsi 7. Pasal 187 ayat (6) salah rujukan dengan merujuk pada Pasal 71 Pasal 187 ayat (6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 71 (1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa Kampanye. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN (2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. (3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. (4) Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal 187 ayat (6) yang salah rujukan tidak diperbaiki di dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang dilakukan oleh DPR dan Presiden. Pasal 187 ayat (6) berbicara mengenai sanksi pidana dana kampanye justru Pasal 187 ayat (6) merujuk kepada Pasal 71 yang tidak berbicara mengenai kewajiban di dalam pelaporan dana kampanye. Sanksi pidana Pasal 71 sudah diatur di dalam Pasal 188 yang menyatakan, “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. Pasal 187 ayat (6) seharusnya merujuk pada Pasal 76 ayat (2) yang mewajibkan untuk melaporkan penerimaan dana kampanye dari sumber- sumber yang dilarang sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 ayat (1). Dengan salah rujuknya Pasal 187 ayat (6) maka setiap peserta pemilihan yang tidak melaporkan penerimaan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Pemohon II, Sanksi Pidana yang salah rujuk telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana Pemilu. Dengan tidak adanya sanksi pidana bagi peserta pemilihan yang tidak melaporkan penggunaan dana kampanye sama saja membiarkan terjadinya ketidaktransparanan penggunaan dana kampanye. Tidak tranparannya penggunaan dana kampanye sama saja membiarkan penggunaan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang oleh peserta pemilihan. Kondisi tersebut telah mencederai salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). 8. Panwaslu Kabupaten/Kota Tidak Berwenang Mengawasi Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam revisi yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR tidak memperbaiki kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah mengebiri kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki Bawaslu provinsi yang dapat mengawasi penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Perbandingan Pengaturan Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota yang memperlihatkan Panwaslu Kabupaten/Kota Tidak Berwenang Mengawasi Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut: Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Pasal 28 ayat (1) huruf a Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/ Kota Pasal 30 huruf a Keterangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan diwilayah provinsi yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur; 3. proses penetapan Calon Gubernur; 4. penetapan Calon Gubernur; 5. pelaksanaan Kampanye; 6. pengadaan logistik Pemilihan dan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; 3. proses dan penetapan calon; 4. pelaksanaan Kampanye; 5. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; Di dalam Pasal 30 huruf a tidak ada kewenangan Panwas Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Walikota. Tanpa adanya Pengawasan sama saja membiarkan pelanggaran dan/atau kejahatan terjadi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN pendistribusiannya; 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi; 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan 11. proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur; 7. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 8. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; Pengawasan yang dilakukan Panwas kabupaten/kota meliputi pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dengan melihat langsung dan menilai proses yang sedang diawasi. Sedangkan pengawasan pasif dengan menerima dan menindaklanjuti laporan/temuan yang sering disebut sebagai penanaganan pelanggaran. Bahwa dari ketentuan Pasal 30 huruf a sebagaimana diuraikan di atas sangat terlihat tidak adanya kewenangan Panwas kabupaten/kota dalam mengawasi penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Tanpa adanya pengawasan dari Panwas kabupaten/kota sama saja membiarkan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan pada proses penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota. 9. Tumpang Tindih Pasal 31 dengan Pasal 28 ayat (2). Kesalahan Pengaturan Pasal 31 yang seharusnya mengatur kewenangan Panwaslu kabupaten/kota namun mengatur kewenangan Bawaslu provinsi padahal Kewenangan Bawaslu provinsi sudah diatur Pasal 28 ayat (2) Pasal 28 ayat (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 31 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat: a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan. 28, Bawaslu Provinsi berwenang: a. memberikan rekomendasi kepada KPU dan KPU Provinsi untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf g dan Pasal 30 huruf g; b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan. Bahwa terdapat pengaturan tumpang tindih antara Pasal 28 ayat (2) dengan Pasal 31 yang sama-sama mengatur kewenangan Bawaslu provinsi, namun justru tidak ada pengaturan kewenangan Panwaslu kabupaten/kota. Pasal 31 seharusnya untuk mengatur kewenangan Panwaslu kabupaten/kota. 10. Yang dapat mengajukan sengketa Tata Usaha Negara hanya Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota Pasal 153 Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal 153 tidak direvisi oleh DPR dan Pemerintah. Pasal 153 menutup ruang bagi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang dirugikan hak konstitusionalnya untuk menggugat Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 153 hanya memberikan legal standing kepada Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dirugikan atas Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 153 telah memberikan perlakukan yang tidak sama kepada Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara kepada Pengadilan apabila dirugikan. Hal tersebut sudah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 11. Pasal 180 hanya mengatur sanksi pidana bagi penghilangan hak konstitusional Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Pasal 180 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 180 ayat (2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah). Pemerintah dan DPR pada saat proses revisi, melewatkan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) untuk menambahkan frasa “Wakil Gubernur”, “Wakil Bupati”, dan “Wakil Walikota”. Pasal 180 tidak memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang menghilangkan hak konstitusional calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota. Revisi yang dilakukan DPR dan Presiden tidak memperbaiki sanksi pidana Pasal 180 ini. Sehingga seorang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berptotensi dihilangkan hak konstitusional dan tidak mendapatkan perlakuan setara seperti Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota di mata hukum. Hal tersebut sudah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 12. Pasal 156 ayat (2) masih menyebutkan adanya Putaran berikutnya Pasal 156 (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Salah satu poin kesepakatan perubahan revisi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya satu putaran dan pemenang adalah pasangan calon dengan suara terbanyak. Namun Pasal 156 tidak direvisi sehingga masih terdapat frasa “putaran berikutnya” pada ayat (2). E. Cacat Materil Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 1. Ketentuan Saling Bertentangan antara Pasal 20 huruf h dengan Pasal 58 ayat (7) yang tercantum di dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 20 huruf h Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap; Pasal 58 ayat (7) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir. Berdasarkan Pasal 20 huruf h yang memiliki kewenangan menetapkan DPT adalah PPS namun berdasarkan Pasal 58 ayat (7) yang memiliki kewenangan menetapkan DPT adalah KPU Kabupaten/Kota. Pasal 20 huruf h dan Pasal 58 ayat (7) dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan konflik dan pertentangan antara PPS dengan KPU Kabupaten/Kota terkait kewenangan untuk menetapkan Daftar PemilihTetap. Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap secara konstitusional lebih tepat dilakukan oleh PPS dikarenakan petugas pendaftaran pemilih (disingkat Pantarlih) merupakan petugas yang membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Selain itu PPS melalui Pantarlih lebih mengetahui mana warga masyarakat yang sudah terdaftar dan mana warga masyarakat yang belum terdaftar sehingga hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat untuk terdaftar lebih terjamin dibandingkan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. 2. Ketentuan saling bertentangan antara Pasal 98 ayat (11) dengan Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 Pasal 98 ayat (11) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia Pasal 193 ayat (2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN menandatangani), berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatangani. perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 196 Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 98 ayat (11) membolehkan KPPS untuk tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan suara sedangkan Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 menyatakan KPPS dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan suara. 3. Ketidakkonsistenan, Ketidakpastian hukum, dan Saling bertentangan antar Pasal dalam pengaturan Kampanye Pasal 63 (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. (3) Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari calon. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU. Kampanye pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Kampanye pemilihan yang dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpeluang mengganggu independensi dan kemandirian KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seharunya tidak memasuki ranah privat yang dilakukan Pasangan Calon, tetapi cukup masuk ke ranah hukum publik berupa pengaturan jadwal. Pasal 63 ayat (2) telah bertentangan dengan asas mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 karena KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bukan hanya sebagai penyelenggara pemilu melainkan juga sebagai pelaksana dan pelaku kampanye. Bahwa Pasal 63 ayat (2) menegaskan bahwa yang melaksanakan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 63 ayat (2) ini setidaknya telah bertentangan, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tidak konsisten dengan Pasal-Pasal berikut: Pasal 65 ayat (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik/debat terbuka antarcalon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 65 ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBN. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) tersebut, kampanye yang difasilitasi oleh KPU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Provinsi dan Kabupaten/Kota dan didanai APBN hanya kampanye yang dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antar Pasangan calon; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga; dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik. Menjadi pertanyaan besar adalah: Bagaimana dengan kampanye yang dilaksanakan melalui pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog; dan kegiatan lain? Apabila kita merujuk Pasal 63 ayat (2) maka kampanye pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog’ dan kegiatan lain juga dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Bagaimana dengan pembiayaan kampanye pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog; dan kegiatan lain yang tidak dibiayai oleh APBN? Apabila dibiayai oleh Pasangan Calon, bagaimana mekanisme Pasangan calon memberikan dana kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog; dan kegiatan lain. Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Kampanye boleh menerima dana kampanye dalam bentuk uang dan/atau barang untuk melaksanakan kampanye pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog; dan kegiatan lain; demi kepentingan pasangan calon. Bahwa berdasarkan pengalaman Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu kepala daerah sebelumnya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota hanya cukup memfasilitasi kampanye debat publik. Pada hakikatnya pemilu merupakan kompetisi yang jujur dan adil (free and fair). Ketentuan Pasal 65 ayat (2) menjadi tidak adil bagi pasangan calon yang memiliki kelebihan uang untuk melakukan iklan kampanye dan menyebarkan bahan kampanye dikarenakan kampanye iklan dan penyebaran bahan kampanye difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Bagi pasangan calon yang memiliki kelebihan uang akan disamakan dengan pasangan calon yang cuma modal dengkul. Pasal 69 huruf h Dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Pasal 69 huruf h tidak konsisten dan bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN yang menyatakan: “Kampanye yang dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antar pasangan calon; penyebaran bahan Kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga; dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBN”. Di satu sisi Pasal 69 huruf h melarang penggunaan APBN di dalam kampanye, namun di sisi yang lain Pasal 65 ayat (2) memperbolehkan penggunaan APBN untuk kampanye debat publik/debat terbuka penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga; dan iklan media massa cetak dan elektronik. Dalam Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden sebenarnya penggunaan APBN dalam debat publik/debat terbuka bukanlah sesuatu yang dilarang karena debat publik/debat terbuka di dalam Pemilu Legislatif dan Presiden merupakan satu- satunya yang dilaksanakan oleh KPU. Namun menjadi permasalahan ketika bahan kampanye dan alat peraga calon juga dibiayai oleh APBN. Berapa banyak anggaran negara yang dihabiskan untuk mencetak, mendistribusikan, dan memasang alat peraga calon. Tentu saja hal tersebut merupakan pemborosan keuangan negara. Penggunaan APBN di Pasal 65 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 200 Pasal 65 ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBN. Pasal 200 (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan pada tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Dalam hal kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan dilanjutkan pada tahun 2016, pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (3) Bagi daerah yang sedang melaksanakan tahapan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Pemilihan, tahapan Pemilihan yang sedang berjalan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini. Bahwa berdasarkan Pasal 200 penyelenggaraan pemilihan termasuk di dalamnya fasilitasi Kampanye didanai dari APBD sedangkan di Pasal 65 ayat (2) kampanye difasilitasi APBN. 4. Hilangnya Frasa “ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota” Pasal 69 huruf k Dalam kampanye dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah “ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”. Pasal 69 huruf k Dalam kampanye dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah... Hilangnya frasa “ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota” didalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.Hal ini menunjukan revisi yang dilakukan DPR dan Presiden justru mengacaukan pengaturan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015. Akibat dari hilangnya frasa ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”, maka pelanggaran kampanye di luar jadwal tidak dapat diproses. 5. Tumpang Tindih materi Pasal 42 ayat (6) dengan Pasal 42 ayat (7) Materi Pasal 42 ayat (6) sama dengan materi Pasal 42 ayat (7) Pasal 42 ayat (6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang Pasal 42 ayat (7) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota selain pendaftarannya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik, juga harus disertai surat persetujuan dari Pengurus Partai Politik tingkat Pusat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota. Pasal 42 ayat (6) dengan Pasal 42 ayat (7) memiliki kesamaan materi pengaturan. Ketentuan Pasal 42 ayat (7) di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang Calon Perseorangan namun ketentuan calon perseorangan dihilangkan dalam proses revisi. Pasca revisi justru terjadi tumpang tindih pengaturan. 6. Tumpang Tindih Materi sanksi pidana pidana Pasal 193 ayat (2) sama dengan materi sanksi pidana Pasal 196. Pasal 193 ayat (2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 196 Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bahwa Pemerintah dan DPR hanya merevisi redaksi dengan menambahkah frasa “wakil Gubernur”, “Wakil Bupati”, dan “Wakil Walikota” Ketentuan materi sanksi pidana Pasal 193 ayat (2) sama dengan Pasal 196. Bahwa ketentuan sanksi Pasal 193 ayat (2) yang sama dengan Pasal 196 bertentangan dengan Pasal 98 ayat (11). Pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan ini menunjukkan proses revisi yang dilakukan DPR justru menimbulkan ketidakpastian hukum. 7. Pasal 158 Memberikan Batasan Yang Melanggar HAM bagi Para Pencari Keadilan (Keadilan Bersyarat) Pasal 158 (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. Bahwa di dalam revisi yang dilakukan Pemerintah dan DPR, tidak menghapus ketentuan Pasal 158 melainkan hanya menambakan frasa ‘Wakil Gubernur”, Wakil Bupati”, dan “Wakil Walikota”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan batasan bagi peserta pemilihan yang mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. Batasan ini tentu saja mempersulit bagi para pencari keadilan.Ketika pelanggaran yang terjadi terstruktur, sistematis, dan masif maka perbedaan selisih antara pemenang yang melakukan pelanggaran dengan peserta pemilihan tentu sangat jauh. Kita sebut saja dalam pemilukada Kabupaten Mandaling Natal (Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010) yang terjadi politik uang yang terstruktur, sistematis, masif, terjadi perbedaan selisih sebagai berikut: Nomor Nama Pasangan Calon Perolehan suara 1 H.Zulfarmin Lubis, AK dan Ir.H.Ongku Sutan Nasution 7.309 2 H.Aswin Parinduri dan H.Syarifuddin Lubis 4.530 3 Irwan H Daulay, Spd dan H.Samad Lubis, SE MM 16.044 4 Drs.H Naharuddin Lubis dan Drs. H. Nuraman Ritonga, M.si 10.319 5 Dr.Drs.Arsyad Lubis, MM dan Drs.H.Azwar Indra Nasution, MM 28.080 6 H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution 96.245 7 H.Indra Porkas Lubis, Sag, MA dan H.Firdaus Nasution(Pemohon) 40.173 Selisih antara pemenang dengan nomor urut kedua terbanyak lebih dari 50% (lima puluh per seratus). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 hal yang menyebabkan terjadinya selisih 50% lebih adalah telah terbukti terjadi pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tentu saja pencari keadilan tidak bisa mendapatkan keadilan apabila dibatasi harus ada perbedaan selisih perolehan suara tertentu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158. Sehingga Pasal 158 ini berpotensi merugikan peserta pemilihan yang ingin mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 8. Menghilangkan hak Partai Politik Yang Tidak Mempunyai Kursi di DPRD untuk Mengusung Pasangan Calon Pasal 40 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD. (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya. Maksud Pasal 40 ayat (1) adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menggunakan akumulasi perolehan suara 25% atau 20% kursi DPRD untuk mengusung pasangan calon. Namun ketentuan penggunaan akumulasi perolehan suara sah tersebut menurut Pasal 40 ayat (3) hanya diperuntukkan bagi partai politik yang mendapat kursi di DPRD. Hal tersebut sama saja melanggar hak konstitusional partai politik yang tidak mendapat kursi di DPRD karena perolehan suaranya tidak mencukupi. Pemohon contohkan terhadap gambaran Kursi di DPRD DKI Jakarta, Partai Politik yang memperoleh kursi adalah PDIP, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PPP, Hanura, Golkar, PKB dan Nasdem. Partai Politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD adalah PBB dan PKPI. Apabila menggunakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) maka PBB dan PKPI yang memperoleh suara di dalam Pemilu Legislatif kemarin tidak dapat ikut mengusung pasangan calon Gubernur DKI Jakarta. Padahal ditujukan penggunaan persentase dari akumulasi suara sah di dalam Pemilu Legislatif sebelumnya salah satunya adalah untuk mengakomodir Partai Politik yang tidak mendapat kursi di DPRD. Kalau partai politik yang mendapat kursi di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN DPRD cukup menggunakan ketentuan jumlah kursi dalam mengusung pasangan calon. Hak dipilih menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu termasuk hak untuk mengusung pasangan calon dan hak untuk diusung bagi pasangan calon. Dengan aturan Pasal 40 ayat (3) tersebut telah menghilangkan hak PBB dan PKPI untuk mengusung calon Gubernur DKI Jakarta. 9. Konstruksi verifikasi dalam tahapan pencalonan Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) yang tidak tepat Pasal 49 ayat (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi. Pasal 50 ayat (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima. Pada Faktanya hasil verifikasi dapat berupa: a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diminta melengkapi berkas b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diminta memperbaiki berkas c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengganti Pasangan Calon. Dengan demikian, pengaturan Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) tidak mengakomodir dalam hal adanya salah satu calon atau pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat tersebut tidak bisa dilengkapi atau diperbaiki. Contoh syarat pencalonan yang tidak dapat diperbaiki atau dilengkapi adalah syarat pendidikan. Dalam hal seseorang tidak pernah bersekolah maka syarat ijazah tidak dapat diperbaiki atau dilengkapi sehingga solusinya adalah mengganti calon yang tidak pernah bersekolah. 10. Pasal 70 ayat (2) Tidak tegasnya batas ruang lingkup pejabat negara lainnya yang dilarang untuk berkampanye. Pasal 70 ayat (2) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu kemunduran pengaturan larangan pejabat negara lainnya untuk berkampanye seperti yang sudah tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pejabat negara lainnya yang perlu dilarang berkampanye adalah hakim di lingkungan MK; hakim di lingkungan MA; dan/atau pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lain. 11. Tidak jelasnya batasan tidak memiliki konflik dengan petahana a. Bahwa Pasal 7 huruf r yang mengatur tidak memiliki konflik dengan petahana menimbulkan permasalahan dalam hal adanya calon yang ingin maju namun ada anggota keluarga yang menjadi pejabat petahana. Hal ini berpotensi merugikan hak konstitusional anggota keluarga yang lain apabila tidak diberikan ruang lingkup yang jelas. b. Ketua KPU Husni Kamil Manik pada tanggal 13 Februari 2015 saat pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di hotel Aryaduta sempat menanyakan bagaimana batasan ruang lingkup tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. c. Bahwa jawaban anggota DPR ketika itu hanya menjelaskan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 huruf r yakni “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. d. Bahwa Penjelasan Pasal 7 huruf r masih tidak mampu menjelaskan secara keseluruhan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yakni tidak mampu menjawab ruang lingkup pertanyaan sebagai berikut: 1. Apakah pada satu jenis pemilihan yang sama dengan jabatan petahana atau tidak? Misal: petahana seorang gubernur, maka tidak boleh maju Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Atau termasuk juga misal petahana seorang gubernur, maka tetap tidak boleh maju sebagai calon bupati/walikota pada kab/kota pada provinsi yang sama dengan petahana Gubernur yang sedang berkuasa. 2. Apakah pada lingkup wilayah yang sama dengan petahana yang berkuasa atau tidak? Misal: petahana seorang Gubernur di suatu daerah Provinsi maka tetap tidak boleh maju di daerah Provinsi lainnya. e. Bahwa Pasal 7 huruf r persoalan yang multitafsir dalam hal tidak memberikan ruang lingkup yang tegas. f. Bahwa petahana di suatu daerah dapat menimbulkan konflik kepentingan terhadap suatu daerah lainnya seperti yang terjadi pada saat Pemilihan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Sibolga terjadi pengerahan massa dari Kabupaten Tetangga Tapanuli Tengah. Pengerahan massa tersebut tidak terlepas dari konflik kepentingan yang sudah terjadi bertahun-tahun antara penguasa Kabupaten Tapanuli Tengah dengan penguasa Kota Sibolga. Konflik Agama menjadi salah satu faktor konflik Sibolga dengan Tapanuli Tengah terjadi. g. Bahwa berdasarkan pengalaman pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, harus dibatasi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya didominasi oleh keluarga tertentu. h. Bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga menjadi petahana di suatu daerah maka anggota keluarga yang lain dari keluarga tersebut tidak boleh maju sebagai calon baik pada daeah yang sama atau berbeda untuk menghindari konflik kepentingan petahana. 12. Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak wajib memberitahukan izin cuti kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 70 ayat (5) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Pasal 70 ayat (5) tidak memberikan kewajiban kepada Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang hendak berkampanye untuk memberitahukan izin cuti berkampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 70 ayat (5) hanya mengatur Gubernur, Bupati, dan Walikota wajib memberitahukan cuti izin berkampanye kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pada faktanya ayat (4) yang dirujuk menunjukkan adanya adressat frasa “Wakil Gubernur”, “Wakil Bupati”, dan “Wakil Walikota”.Hal ini bertentangan dengan asas equality before the law sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 13. Definisi pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 138 hasil revisi yang tidak tepat. Pasal 138 Hasil Revisi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. Pasal 138 Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan. Proses revisi yang dilakukan DPR dan Pemerintah justru membuat definisi Pelanggaran administrasi yang tidak tepat Sebuah pelanggaran administrasi dapat saja di dalamnya mengandung pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik. Sebagai contoh pelanggaran penggelembungan suara yang memiliki 3 aspek pelanggaran yakni: a) Pelanggaran administrasi yang harus diperbaiki hasil penghitungan yang sudah digelembungkan; b) Pelanggaran pidana dikenakan kepada pelaku penggelembungan suara; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN c) Pelanggaran kode etik dikenakan terhadap Penyelenggara Pemilu yang terlibat di dalam penggelembungan suara. Apabila konstruksi Pasal 138 menyatakan pelanggaran administrasi diluar pelanggaran pidana dan kode etik maka pelanggaran yang mengandung 3 (tiga) aspek atau 2 (dua) aspek pelanggaran dimana salah satunya pelanggaran administrasi tidak dapat dijerat. Konstruksi Pasal 138 Konstruksi yang seharusnya 14. Pasal 22B huruf d yang merupakan hasil Revisi menyebut Panwaslu Kabupaten/Kota dengan sebutan Bawaslu Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a...; b... ; c...; d. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; e...; f.... Penyebutan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak tepat mengingat Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah Panwaslu Kabupaten/Kota. Penyebutan Bawaslu untuk Pengawas Pemilu yang bersifat permanen, sedangkan seharusnya Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersifat Ad Hoc. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Administrasi Pidana Kode Etik Administrasi Kode Etik Pidana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersifat Ad Hoc. 15. Penyebutan PPLN di Pasal 22D (hasil revisi) yang tidak Tepat Pasal 22D Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, PPLN, dan Pengawas TPS. PPLN merupakan nomenklatur untuk menyebut Panitia Pemilihan Luar Negeri, sedangkan di dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak melibatkan PPLN. 16. Ketentuan yang mengatur Bawaslu Pasal 22A sampai Pasal 22D masuk ke dalam bagian kelima tentang PPS Penempatan ketentuan yang mengatur Bawaslu di dalam bagian kelima yang mengatur PPS tidaklah tepat. Bawaslu tidak menjadi subordinasi dari PPS dan tidak mempunyai hirarki kerja dengan PPS. F. Aborsi terhadap ketentuan yang belum pernah diimplementasikan 1. Bahwa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengaborsi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang belum pernah diimplementasikan, yakni: 1) Pemilihan tidak berpaket menjadi Pemilihan secara Paket atau Berpasangan; 2) Uji Publik dihapuskan; 3) Pilkada dilakukan satu putaran (suara terbanyak sebagai pemenang); 4) Syarat Dukungan Calon Perseorangan ditingkatkan; 5) Penyelesaian Sengketa Hasil oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus Pemilihan; 6) Pilkada serentak 3 Gelombang yakni: 1) Desember 2015; 2) Februari 2017; dan Juni 2018; 7) Kekosongan Kepala Daerah diisi oleh Penjabat Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 2. Bahwa Pemerintah dan DPR memang memiliki hak subjektif untuk mengubah Undang-Undang namun hak subjektif tersebut harus didasari kondisi obyektifitas mengapa suatu Undang-Undang diubah. 3. Bahwa kondisi obyektifitas pentingnya suatu Undang-Undang diubah sepengetahuan Pemohon ketika kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah apabila suatu Undang-Undang: a. mengandung cacat materil; b. bertentangan dengan konstitusi ketika diimplementasikan; atau c. tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Bahwa pada faktanya revisi yang dilakukan Pemerintah dan DPR tidak memperbaiki cacat materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang dibuktikan salah satunya tetap tidak adanya sanksi pidana politik uang yang sangat penting dalam menentukan kualitas Pemilihan langsung. 5. Bahwa Pemohon menemukan fakta terhadap revisi yang dilakukan Pemerintah dan DPR, tidak ada satupun materi revisi yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 6. Bahwa nyata-nyata pada tanggal 20 Januari 2015, DPR telah menyetujui Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 . Persetujuan DPR memiliki arti menyetujui secara politik Undang-Undang tersebut dari sisi formil dan materil. 7. Bahwa Prof.Jimly Asshiddiqie ketika diundang oleh Komisi II DPR pasca disetujui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan pada intinya menjadi hal yang lucu dalam proses ketatanegaraan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang disetujui namun dilakukan perbaikan. (sumber: http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/20/347612/jimly-selain- janggal-perppu-pilkada-juga-tak-konsisten). 8. Bahwa sangat terlihat revisi yang dilakukan DPR bersama Pemerintah hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, setidak-tidaknya ada ketidakpercayaan diri dari kelompok politik di DPR apabila Pemilihan tidak dilaksanakan secara berpaket. G. Alasan Pemohon memohonkan pengujian formil dan Materil di dalam permohonan ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak dapat dipungkiri memiliki cacat formil dari sisi pembentukannya dan cacat materil dari ketentuan yang diatur di dalamnya. 2. Bahwa dalam pengujian formil, cacat materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menunjukkan DPR dan Pemerintah telah melanggar : 1) asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f, yakni : kejelasan tujuan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan kejelasan rumusan; 2) asas materi Muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i yakni asas keadilan; asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 3) asas hukum lain seperti asas kecermatan, asas ketelitian, dan asas kehati-hatian dalam tata pemerintahan yang baik. 3. Bahwa para Pemohon menyadari apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang dalam konteks pengujian formil maka keseluruhan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 batal keseluruhan tanpa mempertimbangkan cacat materil di dalamnya. 4. Bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terkait pengujian formil yang Pemohon ajukan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pengujian materil terhadap permasalahan cacat materil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 5. Bahwa terhadap cacat materil beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Putusan Konstitusional Bersyarat atau Inkonstitusional Bersyarat dengan Frasa Sepanjang Dimaknai. 6. Bahwa Cacat Materil yang menjadi konsentrasi para Pemohon adalah politik uang dan Jual beli dukungan partai politik merupakan kejahatan yang mencederai sendi-sendi demokrasi. 7. Bahwa kejahatan Politik Uang dan Jual Beli dukungan Partai Politik pasti terjadi di mayoritas pengalaman Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan hal ini dapat dilihat dan dibuktikan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPUD). 8. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang tidak mengatur kejahatan politik uang dan jual beli dukungan Partai Politik bertentangan dengan prinsip Demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. OPSI I APABILA PENGUJIAN FORMIL DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Jalan Konstitusional apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengandung cacat formil dan cacat materil yang menyebabkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak demokratis potensial dibatalkan keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 maka akan terjadi kekosongan hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya semata membatalkan Undang- Undang saja namun juga memberikan jalan konstitusional kepada Presiden dan/atau DPR. 4. Bahwa jalan konstitusional yang dapat diambil pasca pembatalan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah Presiden menerbitkan Perpu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jalan Konstitusional Presiden menerbitkan Perpu untuk mengatasi kekosongan hukum 1. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan dalam hal terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu Undang-Undang/Perpu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka harus ada tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan hal demikian sebagai berikut: a. Pasal 10 ayat (1) huruf d menyatakan materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; b. Pasal 10 ayat (2) menyatakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. 2. Bahwa para Pemohon melihat revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memiliki kesamaan materi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kesamaan materi tersebut antara lain: 1) Pemilihan dilaksanakan secara berpaket yakni Pasangan Calon 2) Pemilihan diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota 3) Sengketa hasil ditangani sementara waktu oleh Mahkamah Konstitusi 4) Pendanaan Pilkada bersumber dari APBD; 5) Kekosongan Kepala Daerah diisi oleh Penjabat Kepala Daerah sesuai dari kalangan PNS 6) Tidak ada uji publik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 7) Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 Tahun serta Usia Calon Bupati dan Wakil Bupat 25 tahun, Usia Calon Walikota dan Wakil Walikota 25 Tahun; 8) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; 3. Bahwa perbedaan antara revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya terletak pada meningkatnya (persentase) dukungan partai politik/gabungan partai politik atau perseorangan, pemenang suara terbanyak dan hanya satu puraran, dan keserantakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 4. Bahwa bisa dikatakan tidak ada perubahan signifikan antara pengaturan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga ketentuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dirujuk oleh Presiden dan/atau DPR kelak. 5. Bahwa Pemohon menyadari bahwa kekuasaan untuk memberlakukan kembali norma-norma pilkada langsung sebagaimana dimaksud UU Nomor 12 Tahun 2008 juncto UU Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengisi kekosongan hukum pasca dibatalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berada di tangan pembuat Undang-Undang/Perpu yakni Presiden dan/atau DPR. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut maka tindakan konstitusional pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 oleh Mahkamah Konstitusi adalah dengan Presiden menerbitkan Perpu yang baru untuk mengatasi kondisi kegentingan yang memaksa karena terjadi kekososongan hukum di dalam Pemilihan Kepala Daerah. 7. Bahwa tindakan Presiden menerbitkan Perpu yang baru tersebut karena kekosongan hukum juga sesuai dan konstitusional dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVIII/2009 tertanggal 8 Februari 2010, yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan memaksa dalam menerbitkan Perpu, yaitu: 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memakai waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 8. Bahwa Perpu baru yang kelak diterbitkan Presiden dapat membuat pengecualian pemberlakuan kembali norma-norma pemilihan kepala daerah yang diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2008 juncto UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan sejumlah perbaikan termasuk di dalamnya. Bahkan Perpu yang diterbitkan kelak juga dapat menghidupkan kembali norma-norma Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang pemilihan kepala daerah dengan sejumlah catatan perbaikan walaupun ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang pernah mencabut norma pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengalaman (preseden) ketatanegaraan pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pernah menerbitkan Perpu Nomor 3 Tahun 2000 yang kembali ke UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dengan perbaikan dan melompati UU Nomor 11 Tahun 1998 yang sudah mengubah ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1997. OPSI II APABILA PENGUJIAN MATERIL DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa cacat materil dikandung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah diuraikan sebelumnya dalam permohonan ini. 2. Bahwa terhadap cacat materil, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN a. Membatalkan suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang- undang ataupun undang-undang secara keseluruhan; dan/atau b. Menyatakan Konstitusional bersyarat atau Inkonstitusional bersyarat terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang- undang ataupun undang-undang secara keseluruhan 3. Bahwa terhadap cacat materil, Pemohon mengkaji beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat diterapkan untuk Putusan Konstitusional Bersyarat maupun Inkonstitusional bersyarat seperti a. Konstitusional Bersyarat, seperti: Putusan Nomor 147/PUU-VI/209 bertangal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 147/PUU-VI/209 bertangal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 49/PUU-VII/2010 bertangal 2 September 2010, Putusan Nomor 15/PUU-VI/209 bertangal 10 November 2010, b. Inkonstitusional Bersyarat seperti Nomor 4/PUU-VI/209 bertangal 24 Maret 2009 4. Bahwa Putusan Konstitusional Bersyarat atau Inkonstitusional Bersyarat menjadi pedoman bagi pembentuk Undang-Undang dalam memaknai konstitusionalitas suatu materi ketentuan Undang-Undang. 5. Bahwa Putusan Konstitusional Bersyarat atau Inkonstitusional Bersyarat mengandung adanya penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang- undang secara keseluruhan. 6. Bahwa beberapa norma tersebut merupakan norma yang sangat penting menentukan kualitas demokratisasi dari suatu pemilihan langsung seperti tidak adanya sanksi pidana politik uang dan sanksi pidana Jual Beli dukungan partai politik. 7. Bahwa Politik uang dan Jual beli dukungan Partai Politik merupakan kejahatan yang mencederai sendi-sendi demokrasi, dapat dipastikan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa kedua sanksi tersebut menjadi pemilihan yang tidak demokratis. 8. Bahwa Pemohon berupaya merumuskan permohonan Pemohon terkait Putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat sebagaimana dapat dilihat di bagian petitum permohonan ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 9. Bahwa Putusan Konstitusional Bersyarat atau Inkonstitusional Bersyarat dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam hal berpendapat lain terhadap pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang ini. D. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656)tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional). 3. Menyatakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat: Setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih pasangan calon tertentu, Tidak menggunakan hak pilihnya, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); yang merupakan materil yang digunakan oleh Pengadilan untuk menjatuhkan Putusan yang berkekuatan tetap. 4. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) 5. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: 1) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 2) Setiap orang dengsan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); yang merupakan materil yang digunakan oleh Pengadilan untuk menjatuhkan Putusan yang berkekuatan tetap. 6. Menyatakan Frasa “pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan” di dalam Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) Konstitusional sepanjang diartikan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan yang mengandung dugaan tindak pidana pemilihan. 7. Menyatakan Frasa “KPU Provinsi” di dalam Pasal 33 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Menyatajan Frasa “KPU Provinsi” di dalam Pasal 33 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 9. Menyatakan Frasa “KPU Provinsi” di dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Menyatajan Frasa “KPU Provinsi” di dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 11. Menyatakan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) konstitusional sepanjang diartikan Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). 12. Menyatakan Pasal 187 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional). 13. Menyatakan Pasal 187 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 14. Menyatakan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) konstitusional sepanjang diartikan Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan mencakup sebagai berikut: 1) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; 3) proses dan penetapan calon; 4) pelaksanaan Kampanye; 5) perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 7) mengendalikan pengawasan seluruh prosespenghitungan suara; 8) penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; 11) proses penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 15. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional). 16. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Panwas Kabupaten/Kota berwenang: a. memberikan rekomendasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf g; b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan. 17. Menyatakan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) konstitusional sepanjang diartikan mencakup Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. 18. Menyatakan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) konstitusional sepanjang diartikan mencakup Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 19. Menyatakan Frasa “Putaran Berikutnya” di dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional). 20. Menyatakan Frasa “Putaran Berikutnya” di dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015, LN Nomor 23, TLN Nomor 5656) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Kesimpulan Permohonan Pemohon Perkara Nomor 119/PUU- XII/2014 kepada Mahkamah Konstitusi yang diterima pada tanggal 15 Januari 2015 pukul 10.33 WIB; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-119- 125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014, tertanggal 18 Februari 2015; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, selanjutnya disebut UU 1/2015) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu UU 1/2015 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 1/2015, dengan alasan sebagai berikut: 1. Para Pemohon merupakan warga negara indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menurut Undang-Undang Dasar 1945. 2. Para Pemohon adalah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam Pengujian Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dengan nomor Perkara 119/PUU- XII/2014. 3. Pemohon I adalah Dosen Hukum Tata Negara pada Universitas Jambi. 4. Pemohon II adalah peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu, yang juga mengajukan permohonan nomor 17/PUU-X/2012 mengenai pengujian Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 5. Pemohon III adalah peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu yang pernah mengajukan permohonan nomor 31/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur tentang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat. Pemohon III adalah mantan Ketua Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. 6. Para Pemohon mendalilkan UU 1/2015 menyebabkan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi tidak demokratis dan potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena tidak ada sanksi bagi pelaku politik uang; tidak ada sanksi bagi pelaku yang membeli partai politik untuk mendukung pencalonannya; tidak ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; tidak transparannya penggunaan dana kampanye dari sumber yang dilarang, menyebabkan para Pemohon rentan kalah bersaing dengan para pemilik modal besar. Tidak demokratisnya pengaturan tersebut, menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan; 7. Para Pemohon adalah warga negara yang memiliki hak untuk maju untuk berkompetisi sebagai calon Gubernur, Bupati, dan Walikota, namun dengan ketentuan UU 1/2015 yang menurut para Pemohon tidak demokratis, menyebabkan pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memiliki uang dan/atau calon yang memiliki jabatan karena mereka bebas untuk melakukan politik uang dan menyalahgunakan jabatan sewenang-wenang untuk memenangkan dirinya tanpa khawatir ada sanksi yang akan menjerat. Sehingga bisa diartikan UU 1/2015 hanya akan mendorong dan melegitimasi keterpilihan pasangan calon yang memiliki uang dan/atau jabatan. 8. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU 1/2015 seolah-olah melarang jual beli dukungan partai politik namun pada faktanya sanksi pembatalan dapat dilakukan apabila didahului adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di lain pihak tidak ada sanksi pidana yang dapat dijadikan dasar pengadilan untuk mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kelemahan aturan tersebut menyebabkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN keniscayaan bagi para Pemohon untuk dapat diusung oleh partai politik karena partai politik yang ada akan mengusung pemilik modal yang mampu membayar. 9. Para Pemohon juga mendalilkan memiliki kedudukan hukum karena proses pembahasan Undang-Undang di DPR merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang sumber penerimaannya berasal dari pajak yang para Pemohon bayarkan sebagai wajib pajak (tax payer). Atas pembayaran pajak tersebut, Pemohon berhak menuntut jaminan pengaturan penyelenggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang jujur dan adil (free and fair) serta demokratis. Para Pemohon sebagai pembayar pajak dapat menuntut jaminan suatu Undang-Undang tidak mengandung cacat formil dan cacat materil. 10. Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang a quo. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, terdapat kesamaan pokok permohonan a quo dengan permohonan Nomor 51/PUU-XIII/2015, namun permohonan para Pemohon menguji UU 1/2015 sedangkan permohonan Nomor 51/PUU-XIII/2015 menguji UU 8/2015. Mahkamah mendapati bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo adalah para Pemohon yang sama dengan permohonan Nomor 51/PUU-XIII/2015 sehingga hal demikian menurut Mahkamah dipandang sebagai permohonan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon a quo kabur atau tidak jelas. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 10.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id