259/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 259/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Aried Asri VIE 16/3, RT/RW 009/008, Meruya Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Elias Petege Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Alamat : Gabaikunu RT/RW 001/001, Gabaikunu, Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 30 Juni 2026 dan 13 Juli 2026 memberikan kuasa Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, dan Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, kesemuanya Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------ para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juli 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Juli 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 258/PUU/PAN.MK/AP3/07/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 259/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 2 Juli 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 20 Juli 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 3 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”; 7. Bahwa model petitum dalam permohonan ini merupakan petitum yang lazim karena mengikuti amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan bahwa: “.... Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan tidak dilakukan perubahan/penggantian terhadap Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi….” 8. Bahwa Permohonan A Quo Tidak Nebis In Idem a. Bahwa ketentuan mengenai larangan pengajuan kembali permohonan pengujian undang-undang 1) (nebis in idem) diatur dalam Pasal 60 UU 4 Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), menyatakan: 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Lebih lanjut dalam Pasal 78 PMK 2/2021, menyatakan bahwa: 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. b. Bahwa PARA PEMOHON menyadari Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu telah diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah permohonan, antara lain dalam Perkara Nomor 14/PUU- XI/2013, Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 135/PUU- XXII/2024, Perkara Nomor 120/PUU-XXIII/2025, dan Perkara Nomor 124/PUU-XXIII/2025. Walaupun demikian, permohonan a quo memuat alasan yang secara substansial berbeda dari seluruh permohonan yang telah diputus sebelumnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini; c. Bahwa walaupun dasar pengujian permohonan a quo menggunakan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pernah menjadi dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelumnya, yakni Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan Nomor 120/PUU- XXIII/2025, namun permohonan a quo menggunakan alasan yang secara substansial berbeda dari seluruh permohonan tersebut; d. Bahwa alasan konstitusional yang digunakan dalam permohonan- permohonan sebelumnya berbeda secara fundamental dari permohonan a quo. Permohonan dalam Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 pada intinya menggunakan alasan penguatan sistem presidensial dan original intent Pasal 22E UUD 1945 guna memerintahkan keserentakan antara Pilpres 5 dan Pileg dalam satu hari pemungutan suara. Permohonan dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan irasionalitas desain pemilu lima kotak dan kegagalannya memperkuat sistem presidensial, di mana Mahkamah menolak permohonan namun menawarkan enam model keserentakan yang konstitusional. Permohonan dalam Perkara Nomor 135/PUU- XXII/2024 menggunakan alasan kegagalan pembentuk undang-undang menindaklanjuti Putusan 55/2019 selama lebih dari lima tahun serta dampak pemilu lima kotak terhadap beban fisik penyelenggara dan kualitas kedaulatan rakyat, yang dikabulkan Mahkamah dengan menetapkan model pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah berjeda 2-2,5 tahun. Permohonan dalam Perkara Nomor 120/PUU- XXIII/2025 menggunakan alasan bahwa pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah sebagaimana dimaknai Putusan 135/2024 seharusnya diperluas menjadi pemisahan antara pemilu eksekutif dan pemilu legislatif sebagaimana diterapkan di Korea Selatan, namun Mahkamah menolak permohonan tersebut sebagai tidak beralasan menurut hukum. Adapun permohonan dalam Perkara Nomor 124/PUU-XXIII/2025 dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Mahkamah karena norma pasca Putusan 135/2024 yang dipersoalkan belum dinormakan oleh pembentuk undang-undang sehingga kerugian konstitusional PARA PEMOHON belum dapat dinilai. Sementara alasan permohonan a quo adalah kelalaian konstitusional pembentuk undang-undang yang secara aktif membiarkan norma “serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu tetap berlaku dalam teks aslinya tanpa penyesuaian pasca Putusan 135/PUU-XXII/2024, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata, langsung, dan aktual bagi PEMOHON selaku warga negara yang berhak atas kepastian hukum dan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; e. Bahwa untuk memperkuat dalil bahwa permohonan a quo tidak bersifat nebis in idem sekaligus untuk membuktikan urgensi konstitusional permohonan ini, PARA PEMOHON merujuk pada fakta bahwa seluruh permohonan pengujian sebelumnya bertolak dari premis bahwa frasa 6 “serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu merupakan persoalan desain kelembagaan penyelenggaraan pemilu semata, yakni kapan dan bagaimana pemilu dilaksanakan secara serentak. Permohonan a quo berbeda secara fundamental karena mempersoalkan kelalaian konstitusional pembentuk undang-undang, yakni kegagalan DPR dan Pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 ke dalam perubahan normatif UU Pemilu, padahal putusan tersebut telah diucapkan sejak 26 Juni 2025 dan bersifat final serta mengikat. Akibat kelalaian tersebut, norma “serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu masih tertulis dalam teks aslinya yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sehingga menciptakan dualisme normatif yang merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimensi kelalaian konstitusional pembentuk undang-undang ini sama sekali belum pernah menjadi isu dalam satu pun permohonan yang telah diputus sebelumnya permohonan-permohonan terdahulu seluruhnya mempermasalahkan konstitusionalitas pilihan model keserentakan, bukan akibat hukum dari tidak ditindaklanjutinya suatu putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap. Argumentasi a quo merupakan alasan baru yang bersifat substantif dan belum pernah diajukan dalam permohonan-permohonan yang telah diputus sebelumnya; f. Bahwa perlu dicermati pula bahwa pasca Putusan MK Nomor 135/PUU- XXII/2024 yang diucapkan pada 26 Juni 2025, norma keserentakan dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu telah memperoleh pemaknaan konstitusional baru yang bersifat conditionally constitutional, namun pembentuk undang-undang hingga kini belum menindaklanjuti tafsir konstitusional tersebut ke dalam perubahan normatif. Keadaan inilah yang melahirkan dimensi konstitusional baru atas pasal-pasal a quo yang belum pernah dipertimbangkan dalam satu pun permohonan sebelumnya, yakni persoalan timbulnya kerugian konstitusional aktual PARA PEMOHON sebagai akibat langsung dari sikap diam pembentuk undang- undang dalam tidak merevisi norma “serentak” pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Perlu ditegaskan bahwa Mahkamah sendiri dalam 7 pertimbangan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara eksplisit menyebut reaksi pembentuk undang-undang selama lebih dari 5 (lima) tahun pasca Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 sebagai salah satu justifikasi utama untuk mengabulkan permohonan. Dengan demikian, preseden Mahkamah sendiri mengakui bahwa kelalaian pembentuk undang-undang merupakan dimensi konstitusional tersendiri yang dapat menjadi dasar permohonan baru. Dalam konteks a quo, kelalaian serupa kini terulang: Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah berusia lebih dari satu tahun namun UU Pemilu tidak kunjung direvisi, sehingga norma “serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat tetap menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata bagi PARA PEMOHON. Oleh karenanya, alasan permohonan a quo bukan sekadar berbeda secara formal, melainkan mengungkap dimensi konstitusional baru yang belum pernah dipertimbangkan Mahkamah; g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah membandingkan alasan dalam permohonan-permohonan sebelumnya dengan permohonan a quo, maka alasan permohonan a quo menegaskan adanya perbedaan alasan konstitusional yang substantif dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dan oleh karenanya permohonan a quo dapat diajukan kembali ke hadapan Mahkamah Konstitusi. 9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PEMOHON. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 8 a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing) sebagai berikut: a. Bahwa, PEMOHON I merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4). PEMOHON I merupakan seorang advokat yang dalam menjalankan profesinya tunduk pada Kode Etik dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Advokat. Adapun status keaktifan PEMOHON sebagai advokat dibuktikan dengan Bukti P-5 (Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku/Surat Keterangan Aktif sebagai Advokat); b. Bahwa, PEMOHON II merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6), serta aktif sebagai yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1649 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi Periode 2023 - 2028 (Bukti P-7). 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan PARA PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga PARA PEMOHON dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya, PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusionalnya yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo; 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU- V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: 9 a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a. Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu menyatakan “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”. b. Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu menyatakan “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”. c. Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada menyatakan “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut: a. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. b. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 10 7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), PARA PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa PEMOHON I adalah warga negara Indonesia, dalam kedudukannya bukan hanya merupakan seorang voter yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), melainkan juga merupakan seorang advokat yang memiliki perhatian (concern) khusus terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi juga dalam bidang kepemiluan; b) Bahwa, kapasitas PEMOHON I sebagai advokat yang concern terhadap isu kepemiluan tersebut bukanlah hal baru, sebagaimana PEMOHON I pernah pula mengajukan permohonan pengujian atas nama norma UU Pemilu yang objeknya serupa dengan permohonan a quo, yakni pengujian atas Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dan dalam permohonan tersebut Mahkamah telah menyatakan PEMOHON I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai PEMOHON, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 120/PUU-XXIII/2025; c) Bahwa PEMOHON I mencatat Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, terlepas dari tujuannya untuk memperbaiki desain keserentakan pemilu, menghadirkan konsekuensi berupa dua agenda pemilihan besar (pemilu nasional dan pemilu daerah) dalam satu siklus lima tahunan dengan jeda waktu yang signifikan di antara keduanya. Dalam paragraf [3.16.5] Putusan a quo, PEMOHON I mengindikasikan akan adanya persoalan kejenuhan pemilih yang timbul dari kompleksitas penyelenggaraan pemilu sebelumnya, namun belum terdapat kepastian maupun fakta empirik yang menunjukkan bahwa desain baru ini secara efektif mengatasi persoalan tersebut, dan bukan justru menggeser maupun memperpanjangnya dalam bentuk yang berbeda. Bahwa persoalan ini menjadi bagian dari kegelisahan PEMOHON I yang mendasari permohonan a quo, yang secara spesifik ditujukan pada persoalan berbeda, yaitu ketiadaan kepastian hukum akibat kelalaian pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024; d) Bahwa dasar dan kepentingan hukum PEMOHON II dalam mengajukan permohonan pengujian a quo adalah untuk memperkuat kapasitas 11 kelembagaan dan instrumen-instrumen pemilu yang jujur dan adil, melembagakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai pemilu yang berintegritas, serta mendorong inovasi-inovasi pemilu kabupaten yang ideal; e) Bahwa PEMOHON II telah mengabdikan dirinya serta berkontribusi dalam rangka melakukan pengawasan dan menjadi mitra strategis dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu sejak tahun 2023 sebagai Ketua KPU Kabupaten Dogiyai. Selain itu, PEMOHON II juga berkontribusi dalam rangka edukasi dan diseminasi mengenai pemilu kepada masyarakat salah satunya melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemilu kabupaten; f) Bahwa PEMOHON II berencana untuk masih terus mengabdikan diri dan berkontribusi di dunia kepemiluan dengan cara terus berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu untuk pemilu-pemilu mendatang; g) Bahwa, PEMOHON II memiliki karakter yang lebih spesifik dan langsung dibandingkan sekedar kedudukannya sebagai voter terdaftar, mengingat kapasitasnya selaku Ketua KPU Kabupaten Dogiyai menempatkannya sebagai unsur penyelenggara pemilu yang secara struktural dan fungsional bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan teknis tahapan Pemilu dan Pilkada. Bahwa sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 101/PUU-XXII/2024, penilaian atas ada tidaknya kedudukan hukum seorang pemohon perseorangan tidak semata-mata bertumpu pada anggapan kerugian yang bersifat umum sebagaimana dialami setiap warga negara, melainkan turut mempertimbangkan kapasitas dan keterlibatan pemohon yang bersangkutan dengan objek yang dimohonkan pengujiannya sejalan dengan asas point d’interet poin d’action dalam hukum acara (Bisariyadi, Hak Konstitusional: 2023). Dalam hal ini, kedudukan PEMOHON II sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten menjadikan kerugian yang dialaminya bukan lagi sebatas ketidakpastiannya sebagai voter, melainkan ketidakpastian yang bersifat operasional dan struktural dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya menyusun serta melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada 2029 berdasarkan norma acuan yang hingga permohonan a quo diajukan masih mengandung dualisme antara norma asli dalam pasal pengujian a quo dengan pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XXII/2024; 12 h) Bahwa ketidakpastian mengenai norma yang harus diikuti dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2029, apakah tetap berpedoman pada norma asli pasal pengujian a quo, ataukah pemaknaan baru sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU- XXII/2024 turut merugikan hak konstitusional PEMOHON II untuk menyusun skema dan mekanisme penyelenggaran pemilu secara terencana dan berkepastian hukum. Bahwa selama ketidakjelasan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa diakhiri melalui revisi normatif oleh pembentuk undang-undang, keadaan tersebut secara nyata telah merugikan PEMOHON II, karena hal tersebut bertentangan dengan aktivisme yang telah dijalankan PEMOHON II sejak tahun 2023 dalam upaya mewujudkan sebuah sistem kepemiluan yang adil, demokratis, dan proporsional; i) Bahwa syarat kerugian konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tidak mensyaratkan kerugian yang telah terjadi secara konkret, melainkan cukup bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam perkara a quo, potensi kerugian tersebut bukan bersifat spekulatif, melainkan didukung oleh fakta hukum bahwa hingga permohonan ini diajukan, DPR dan Pemerintah belum juga menjadikan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sebagai agenda prioritas. Sebagaimana diberitakan secara luas, pimpinan DPR secara terbuka menyatakan bahwa pembahasan RUU Pemilu belum menjadi prioritas utama karena DPR dan Pemerintah tengah memfokuskan perhatian pada penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemulihan ekonomi, sehingga pembahasan substansial atas norma keserentakan pemilu pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terus tertunda tanpa kepastian waktu. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pembahasan UU Pemilu dan UU Pilkada semestinya dilakukan secara bersamaan agar tidak menimbulkan fragmentasi pengaturan, inkonsistensi prinsip, dan disharmoni norma yang berkepanjangan pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, sementara kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa 13 kerugian potensial yang didalilkan PARA PEMOHON bukan merupakan sesuatu yang belum ada wujudnya sama sekali, melainkan konsekuensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari kelambanan pembentuk undang-undang yang telah berlangsung dan diakui secara terbuka oleh pembentuk undang-undang itu sendiri; j) Bahwa kerugian konstitusional PARA PEMOHON bersumber dari fakta bahwa Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu mensyaratkan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sementara norma acuan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu telah dinyatakan Mahkamah harus dimaknai berbeda melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, namun hingga permohonan a quo diajukan belum dinormakan dalam bentuk perubahan undang-undang oleh DPR dan Pemerintah; k) Bahwa apabila kelalaian ini terus berlangsung hingga mendekati dimulainya tahapan Pemilu dan Pilkada 2029, PARA PEMOHON dalam kapasitasnya selaku pemilih maupun penyelenggara akan dihadapkan pada ketidakpastian hukum yang nyata mengenai dasar hukum penyelenggaraan pemilu yang akan digunakan KPU, apakah berdasarkan norma UU Pemilu yang secara tekstual belum diubah, ataukah berdasarkan tafsir Mahkamah dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang belum berbentuk norma undang-undang. Ketidakpastian ini secara langsung merugikan hak PARA PEMOHON untuk mengetahui secara pasti kapan, berapa kali, dan berdasarkan aturan main yang mana ia akan menggunakan hak pilihnya, sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; l) Bahwa, kelalaian pembentuk undang-undang dalam menyediakan norma pengganti dalam jangka waktu yang wajar turut berdampak pada kesiapan teknis penyelenggara pemilu, mengingat penyusunan Peraturan KPU turunan, pemutakhiran data pemilih, dan sosialisasi kepada pemilih memerlukan kepastian norma acuan sejak dini. Semakin lama kekosongan ini dibiarkan, semakin sempit waktu yang tersedia bagi penyelenggara untuk mempersiapkan pemilu secara matang, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang 14 langsung dialami PARA PEMOHON sebagai pemilih maupun penyelenggara termasuk potensi kesalahan administratif yang mempengaruhi keabsahan penggunaan hak pilihnya. 8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami PEMOHON, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PEMOHON Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Tidak dilakukan Perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." 2. Bahwa prinsip "jujur dan adil" (jurdil) sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bukan sekadar prinsip prosedural, melainkan merupakan jaminan konstitusional atas kepastian hukum bagi seluruh penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam setiap siklus pemilihan umum. Prinsip jurdil menghendaki adanya satu acuan normatif yang tunggal, terang, dan dapat diprediksi (legal certainty) sebagai fondasi pelaksanaan pemilu. Tanpa kepastian normatif demikian, tidak mungkin terwujud keadilan elektoral (electoral justice) yang sesungguhnya; 3. Bahwa pasca diucapkannya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada tanggal 26 Juni 2025, norma keserentakan pemilu dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat). Mahkamah telah menetapkan pemaknaan konstitusional baru bahwa pemilu harus dipisahkan menjadi dua gelombang: Pemilu Nasional (DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden) dan Pemilu Daerah (DPRD, Kepala Daerah) yang berjeda paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; 15 4. Bahwa meskipun demikian, lebih dari satu tahun pascaputusan diucapkan, BELUM terdapat perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 5. Bahwa yang lebih krusial dari sekadar ketiga pasal yang telah diuji tersebut, adalah fakta bahwa frasa "serentak" dengan makna lama (lima jenis pemilihan dalam satu hari) MASIH TERSEBAR DI PASAL LAIN dalam UU 7/2017 dan UU 8/2015 yang belum tersentuh oleh putusan Mahkamah. Kondisi demikian menciptakan disharmoni normatif yang bersifat sistemik di dalam kedua undang-undang tersebut, antara lain: a. Pasal 1 ayat (1) UU 7/2017 yang mendefinisikan "Pemilihan Umum" sebagai pemilu yang memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD secara bersamaan, tanpa membedakan antara "Pemilu Nasional" dan "Pemilu Daerah" sebagaimana dikehendaki Putusan MK 135/2024. Selama definisi dasar ini tidak diubah, seluruh norma operasional UU 7/2017 kehilangan basis konseptual untuk model dua gelombang; b. Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017 yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu mencakup pencalonan Presiden/Wakil Presiden sekaligus anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu siklus tahapan yang sama, padahal pasca-Putusan MK 135/2024 kedua kelompok ini harus memiliki siklus tahapan yang terpisah; c. Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 yang mewajibkan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara, yang didesain untuk satu siklus pemilu tunggal. Pasca-Putusan MK 135/2024, Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah masing-masing membutuhkan siklus persiapan 20 bulan yang terpisah, sehingga tanpa revisi norma ini KPU tidak memiliki payung hukum untuk membuat dua jadwal persiapan yang berbeda; d. Pasal 267 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pilpres dan kampanye Pileg DPR, DPD, dan DPRD. Norma ini menjadi tidak konstitusional apabila dibaca bersamaan dengan amar Putusan MK 16 135/2024, karena kampanye Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah seharusnya dilaksanakan dalam siklus yang terpisah; e. Pasal 341 ayat (1) dan Pasal 344 ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur perlengkapan pemungutan suara berupa 5 (lima) jenis surat suara dalam satu TPS sekaligus beserta ketentuan pencetakan dan cadangannya. Dengan model dua gelombang, spesifikasi pengadaan surat suara harus diubah: Pemilu Nasional hanya membutuhkan 3 jenis surat suara (DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden) dan Pemilu Daerah hanya membutuhkan 3 jenis surat suara (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Daerah); f. Pasal 398 sampai dengan Pasal 406 UU 7/2017 tentang mekanisme rekapitulasi suara yang mengatur penghitungan berjenjang dari TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, hingga KPU Pusat untuk 5 (lima) jenis pemilihan secara bersamaan. Pasca-Putusan MK 135/2024, terdapat dua siklus rekapitulasi berbeda yang masing- masing berlaku untuk Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, sehingga seluruh ketentuan rekapitulasi dan sertifikasi hasil harus diatur ulang secara terpisah per siklus; g. Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang telah dinyatakan inkonstitusiinal bersyarat, Pasal 5, Pasal 201, dan Pasal 202 UU 8/2015 yang mengatur tahapan dan kompensasi jabatan berdasarkan asumsi keserentakan pilkada dengan pemilu nasional, yang seluruhnya belum disesuaikan dengan amar Putusan MK 135/2024 mengenai pemisahan Pemilu Daerah dari Pemilu Nasional; 6. Bahwa keadaan disharmoni normatif yang bersifat sistemik dan menyeluruh sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa permasalahan konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 tidak dapat dipandang sebagai persoalan tiga pasal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan cermin dari inkonstitusionalitas sistemik yang timbul akibat sikap diam pembentuk undang-undang dalam tidak menindaklanjuti Putusan MK 135/2024 secara menyeluruh ke dalam perubahan normatif; 7. Bahwa dalam perspektif ilmu hukum pemilu (electoral law), kepastian norma tertulis merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pemilu yang 17 jujur dan adil. Sebagaimana ditegaskan oleh Hasyim Asy'ari, regulasi pemilu yang bersumber dari UU, Putusan MK, dan peraturan pelaksana (PKPU) harus berada dalam hubungan yang harmonis dan tidak saling bertentangan. Kondisi di mana teks UU masih memuat norma "serentak" dengan makna lama serta proses dan mekanisme pemilu nasional dan daerah belum dirumuskan, sementara Putusan MK telah menetapkan pemaknaan konstitusional yang berbeda, menciptakan dualisme sumber norma yang membuka ruang ketidakseragaman penerapan di lapangan; 8. Bahwa risiko ketidakseragaman penerapan tersebut bukan persoalan yang bersifat hipotetis. Berdasarkan pengalaman tindak lanjut Putusan MK dalam bidang pemilu, sebagaimana dikaji oleh Sihombing dan Hadita, perbedaan penafsiran antara penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan daerah atas norma yang belum direvisi secara tekstual telah terbukti menimbulkan sengketa hukum yang melemahkan legitimasi pemilu. Tidak menutup kemungkinan penyelenggara pemilu di tingkat daerah (KPUD, PPK) masih merujuk pada teks asli UU yang belum disesuaikan, sementara penyelenggara di tingkat pusat merujuk pada tafsir konstitusional terbaru. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip jurdil yang menghendaki perlakuan yang seragam bagi seluruh penyelenggara, peserta, dan pemilih di seluruh wilayah Indonesia; 9. Bahwa prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga menghendaki adanya equal playing field bagi seluruh peserta pemilu. Dualisme normatif yang ada sekarang berpotensi menguntungkan atau merugikan peserta tertentu secara asimetris tergantung dari penafsiran norma mana yang digunakan oleh penyelenggara setempat — sebuah kondisi yang secara fundamental merusak asas keadilan elektoral yang menjadi jiwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sepanjang Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 beserta pasal-pasal terkait lainnya belum disesuaikan teksnya secara sistematis dengan amar Putusan MK 135/2024, norma-norma tersebut tetap bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. 18 B. Tidak dilakukan Perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." 2. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengandung jaminan konstitusional yang bersifat fundamental, yaitu warga negara di setiap daerah berhak memilih kepala daerahnya melalui mekanisme yang demokratis, yang di dalamnya terkandung syarat kepastian hukum atas kapan, bagaimana, dan dalam kerangka norma apa pemilihan kepala daerah tersebut diselenggarakan. Jaminan "dipilih secara demokratis" tidak dapat direduksi menjadi sekadar ada atau tidaknya pemilihan, ia mensyaratkan adanya norma yang terang dan pasti sebagai fondasi demokratis dari proses pemilihan itu sendiri; 3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang menyatakan "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK 135/2024, dengan pemaknaan bahwa Pilkada (kini disebut Pemilu Daerah) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan hasil Pemilu Nasional. Namun hingga permohonan ini diajukan, undang-undang tersebut masih belum direvisi; 4. Bahwa Pilkada selama ini diatur dalam rezim hukum tersendiri melalui UU 8/2015. Pasca-Putusan MK 135/2024, Pilkada tidak lagi diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari Pemilu, melainkan menjadi bagian dari desain besar Pemilu Daerah yang terintegrasi dalam satu siklus konstitusional pasca-Pemilu Nasional. Namun pengintegrasian normatif ini hanya ada dalam amar Putusan MK 135/2024, BUKAN dalam teks UU 8/2015 yang masih berlaku dengan kerangka hukum lama. Kondisi ini menciptakan kekosongan normatif operasional yang secara langsung mengancam kepastian penyelenggaraan Pilkada menjelang Pemilu 2029; 5. Bahwa selain Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, terdapat ketentuan-ketentuan lain dalam UU 8/2015 yang juga belum disesuaikan dengan Putusan MK 19 135/2024 dan secara langsung berimplikasi pada jaminan hak warga negara untuk memilih kepala daerahnya secara demokratis, antara lain: a. Pasal 5 UU 8/2015 yang mengatur tahapan Pemilihan melalui dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, tanpa mengaitkan jadwal dimulainya tahapan Pemilu Daerah dengan waktu pelantikan hasil Pemilu Nasional sebagaimana dikehendaki oleh Putusan MK 135/2024. Tanpa keterkaitan normatif ini, tidak ada kepastian kapan persiapan Pilkada/Pemilu Daerah harus dimulai, yang berarti tidak ada kepastian kapan warga negara dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah; b. Pasal 201 UU 8/2015 yang mengatur jadwal pemungutan suara serentak berdasarkan tahun berakhirnya masa jabatan kepala daerah, yang seluruh pengaturannya didasarkan pada asumsi bahwa Pilkada adalah entitas mandiri yang tidak terhubung dengan siklus Pemilu Nasional. Ketentuan ini secara struktural bertentangan dengan model Pemilu Daerah pasca-Putusan MK 135/2024 yang mengharuskan adanya jeda terukur dari Pemilu Nasional; c. Pasal 202 ayat (4) UU 8/2015 yang mengatur kompensasi bagi kepala daerah yang masa jabatannya diperpendek akibat pelaksanaan Pilkada serentak — ketentuan yang kini menjadi tidak relevan tanpa kepastian norma baru mengenai model Pemilu Daerah yang berlaku untuk Pemilu 2029; 6. Bahwa ketidakpastian normatif tersebut di atas secara langsung menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi PEMOHON dan seluruh warga negara atas hak mereka untuk memilih kepala daerahnya "secara demokratis" sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Tanpa kepastian norma tertulis mengenai kapan dan dalam kerangka hukum apa Pemilu Daerah/Pilkada 2029 akan diselenggarakan, hak pilih warga negara di daerah menjadi tergantung pada norma yang tidak tertulis dan tidak pasti, yang secara inheren bertentangan dengan prinsip demokratis yang disyaratkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 7. Bahwa dalam doktrin peradilan konstitusi komparatif, situasi di mana hak konstitusional warga negara bergantung pada norma yang sedang dalam kondisi limbo antara teks lama yang inkonstitusional dan pemaknaan baru 20 yang belum dinormakan, dikenal sebagai kondisi normative vacuum yang wajib diatasi oleh pengadilan konstitusi melalui kewenangan yang dimilikinya. Sebagaimana dikaji oleh Sihombing dan Hadita dalam perbandingan praktik Mahkamah Konstitusi di Slovenia, Ceko, Rumania, dan Amerika Serikat, pengadilan konstitusi tidak boleh membiarkan kondisi vacuum normatif berlanjut ketika hal tersebut secara langsung mencederai hak-hak fundamental warga negara; 8. Bahwa hak warga negara di daerah untuk memilih kepala daerahnya secara demokratis bukan hak yang dapat ditangguhkan sambil menunggu pembentuk undang-undang berkenan melakukan revisi. Ia adalah hak konstitusional yang bersifat langsung dan operasional, yang mensyaratkan tersedianya norma tertulis yang jelas sebagai prasyarat pelaksanaannya. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tanpa kepastian norma tertulis yang memadai, karena pembentuk undang- undang tidak juga merevisi UU 8/2015 pasca-Putusan MK 135/2024 bukan merupakan "pemilihan secara demokratis" dalam makna konstitusional Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 9. Bahwa Putusan MK 135/2024 sendiri secara eksplisit menyerahkan pengaturan masa transisi jabatan kepala daerah kepada pembentuk undang-undang melalui mekanisme constitutional engineering. Namun lebih dari satu tahun sejak putusan diucapkan, DPR dan Pemerintah tidak menjalankan amanat tersebut. Kondisi ini mengakibatkan salah satu elemen paling fundamental dari hak demokratis warga negara di daerah, kepastian norma atas pemilihan kepala daerahnya, menjadi tergantung pada inisiatif yang tidak kunjung hadir dari lembaga yang berwenang; 10. Bahwa Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 memiliki keterkaitan struktural yang langsung dengan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 dalam konteks Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Ketiga pasal tersebut merupakan satu kesatuan kerangka normatif yang mengatur keserentakan penyelenggaraan pemilu, dan ketiganya sama-sama menciptakan ketidakpastian mengenai posisi dan waktu penyelenggaraan Pemilu Daerah/Pilkada pasca-Putusan MK 135/2024. Selama ketiga pasal tersebut beserta seluruh pasal terkait dalam kedua undang-undang tidak direvisi secara sistematis, hak warga negara untuk memilih kepala 21 daerahnya secara demokratis sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak akan memiliki dasar normatif yang kokoh; 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, dalam konteks keseluruhan sistem norma yang belum direvisi pasca-Putusan MK 135/2024, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menjamin hak warga negara di daerah untuk memilih kepala daerahnya secara demokratis, karena kondisi disharmoni normatif yang ada mengakibatkan tidak tersedianya norma tertulis yang pasti sebagai fondasi demokratis dari pemilihan kepala daerah yang akan datang. C. Tidak dilakukan Perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." 2. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan salah satu hak konstitusional yang paling fundamental dalam sistem negara hukum Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Sugianto, Arista, dan Amin (2026), hak-hak konstitusional yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945 tidak bersifat deklaratif semata, melainkan menuntut adanya mekanisme penegakan yang efektif dan dapat diakses oleh warga negara dan tanpa kepastian norma tertulis, jaminan konstitusional tersebut berpotensi menjadi ketentuan yang kehilangan daya paksa (non-self executing provisions). 3. Bahwa kepastian hukum dalam perspektif konstitusional tidak hanya bermakna adanya norma hukum yang berlaku, tetapi juga mensyaratkan bahwa norma tersebut bersifat jelas, dapat diprediksi, tidak mengandung dualisme pemaknaan, dan mampu menjadi rujukan tunggal bagi semua pihak yang terikat olehnya. Ukuran kepastian hukum yang demikian secara tegas menjadi jiwa dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 26 Juni 2025 telah menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang ke depan tidak dimaknai 22 sebagai pemungutan suara serentak untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden yang diikuti dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan pemungutan suara serentak untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan kepala daerah. Pemaknaan bersyarat serupa diberikan pula terhadap Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015. 5. Bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut, sebagaimana seluruh putusan Mahkamah Konstitusi, bersifat final and binding sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dengan sifat demikian, tafsir konstitusional yang ditetapkan oleh Mahkamah melalui putusan tersebut merupakan sumber norma yang memiliki kekuatan mengikat setara dengan undang-undang terhadap seluruh pihak, yaitu: penyelenggara negara, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun warga negara selaku pemilih. 6. Bahwa meskipun demikian, pemaknaan bersyarat (inkonstitusiinal bersyarat) yang ditetapkan oleh Mahkamah tidak secara otomatis mengubah teks undang-undang. Hingga permohonan ini diajukan, lebih dari satu tahun sejak putusan diucapkan, teks asli Pasal 167 ayat (3) yang berbunyi "pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional" dan Pasal 347 ayat (1) yang berbunyi "pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak" masih tertulis utuh dalam UU 7/2017 tanpa ada perubahan redaksional apapun. Demikian pula Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang berbunyi "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" masih berlaku dalam kerangka hukum yang belum disesuaikan. 7. Bahwa keadaan sebagaimana diuraikan di atas menciptakan dualisme normatif yang nyata: di satu sisi, tafsir konstitusional yang bersifat final dan mengikat mewajibkan pemilu diselenggarakan dalam dua gelombang terpisah (Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah); di sisi lain, teks undang- undang yang masih berlaku mengatur seolah-olah penyelenggaraan tetap 23 dilaksanakan dalam satu hari serentak untuk lima jenis pemilihan sekaligus. Dua sumber norma yang saling bertentangan ini, keduanya memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tidak dapat diberlakukan secara bersamaan tanpa menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian yang fundamental. 8. Bahwa dalam kerangka hukum pidana maupun hukum administrasi, inkonsistensi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan teks undang- undang yang belum direvisi telah terbukti secara empiris menimbulkan dualisme penerapan oleh para penegak dan pelaksana hukum. Sebagaimana dikaji oleh Wulandari, Putri, Sulistyani, dan Chandra (2021), meskipun putusan MK bersifat final and binding, fakta menunjukkan bahwa tidak semua putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang secara formil, dan kondisi tersebut menimbulkan berbagai perbedaan dalam penerapan hukum yang pada akhirnya melanggar kepastian hukum dan hak-hak warga negara. Kerangka analitis yang sama berlaku mutatis mutandis dalam konteks norma penyelenggaraan pemilu yang sedang dipersoalkan dalam permohonan a quo. 9. Bahwa ketidakpastian hukum akibat dualisme normatif ini bukan persoalan yang bersifat spekulatif atau hipotetis, melainkan berdampak konkret dan langsung pada penyusunan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029. Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 mengatur bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara, sebuah ketentuan yang didesain untuk satu siklus tahapan tunggal, bukan dua siklus yang terpisah sebagaimana diperintahkan oleh Putusan MK 135/2024. Tanpa revisi normatif, Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki payung hukum tertulis yang cukup untuk menyusun dua jadwal tahapan yang terpisah, sehingga ketidakpastian hukum atas pelaksanaan Pemilu 2029 menjadi nyata dan aktual. 10. Bahwa dalam doktrin peradilan konstitusi komparatif, situasi di mana hak konstitusional warga negara bergantung pada norma yang berada dalam kondisi limbo, antara teks lama yang inkonstitusional dan pemaknaan baru yang belum dinormakan, dikenal sebagai kondisi normative vacuum yang wajib diatasi oleh pengadilan konstitusi. Kondisi ini secara langsung 24 menjadi bagian dari persoalan yang dipermasalahkan dalam permohonan a quo. 11. Bahwa kelalaian DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 ke dalam revisi normatif UU 7/2017 dan UU 8/2015 merupakan sumber mandiri dari kerugian konstitusional PEMOHON atas hak kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kerugian dimaksud bukan hanya derivat dari ketidak konstitusional pasal-pasal yang telah diputus, melainkan timbul secara spesifik dari sikap diam pembentuk undang-undang yang membiarkan kondisi dualisme normatif tersebut berlanjut melampaui satu tahun sejak putusan diucapkan. 12. Bahwa preseden Mahkamah sendiri mengakui bahwa kelalaian pembentuk undang-undang merupakan dimensi konstitusional tersendiri yang dapat menjustifikasi pengajuan permohonan baru. Dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah secara eksplisit menyebut kelalaian pembentuk undang-undang yang tidak menindaklanjuti Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 selama lebih dari lima tahun sebagai salah satu justifikasi utama untuk mengabulkan permohonan. Dengan demikian, Mahkamah sendiri telah mengakui bahwa kegagalan legislatif untuk merespons putusan konstitusional yang telah berkekuatan hukum tetap menciptakan persoalan konstitusional baru yang mandiri, dan itulah persis dimensi yang kini terulang dalam konteks permohonan a quo. 13. Bahwa sifat putusan MK yang final and binding sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh Pasal 47 UU MK mengandung konsekuensi logis bahwa norma konstitusional baru yang lahir dari putusan tersebut harus dapat diimplementasikan secara efektif. Sebagaimana ditegaskan oleh Sugianto, Arista, dan Amin (2026), efektivitas putusan MK sangat bergantung pada kepatuhan seluruh lembaga negara terhadap putusannya, dan penguatan independensi serta kepatuhan tersebut merupakan kunci agar perlindungan hak konstitusional warga negara dapat terwujud secara berkelanjutan. Ketika pembentuk undang-undang mengabaikan kewajiban tersebut, maka terjadilah kekosongan perlindungan konstitusional yang secara langsung melanggar hak PEMOHON atas kepastian hukum yang adil. 25 14. Bahwa selain dimensi kepastian hukum, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, jaminan perlakuan yang sama berarti bahwa seluruh penyelenggara pemilu di tingkat pusat maupun daerah, seluruh peserta pemilu, dan seluruh pemilih di seluruh wilayah Indonesia berhak mendapatkan kepastian norma yang seragam sebagai dasar pelaksanaan hak-hak elektoral mereka. 15. Bahwa dualisme normatif yang ada sekarang, di mana teks undang- undang masih memuat norma "serentak" dengan makna lama sementara tafsir konstitusional Mahkamah mewajibkan model dua gelombang yang terpisah, membuka potensi nyata perbedaan penerapan antara penyelenggara di tingkat pusat dan penyelenggara di tingkat daerah. Tidak menutup kemungkinan bahwa KPU Daerah, PPK, dan KPPS di berbagai wilayah masih merujuk pada teks asli undang-undang yang belum disesuaikan, sementara penyelenggara di tingkat pusat merujuk pada tafsir konstitusional terbaru. Kondisi demikian secara inheren melanggar asas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 16. Bahwa selain itu, ketiadaan norma tertulis yang pasti juga berpotensi menciptakan equal playing field yang tidak seimbang bagi para peserta pemilu, di mana perbedaan penafsiran atas norma yang belum direvisi dapat menguntungkan atau merugikan pihak tertentu secara asimetris, sebuah kondisi yang secara fundamental bertentangan dengan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sepanjang Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 beserta seluruh pasal terkait lainnya dalam kedua undang-undang tersebut belum disesuaikan secara sistematis dengan amar Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, maka norma-norma tersebut dalam kondisi keberlakuannya yang sekarang bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 18. Bahwa untuk memulihkan jaminan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut, Mahkamah perlu menyatakan bahwa kondisi dualisme normatif yang 26 timbul akibat tidak ditindaklanjutinya Putusan MK 135/2024 merupakan bentuk inkonstitusionalitas tersendiri, dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera melakukan penyesuaian norma secara menyeluruh sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, dengan demikian memastikan bahwa hak konstitusional PEMOHON dan seluruh warga negara atas kepastian hukum yang adil dapat terwujud secara nyata, bukan sekadar normatif. D. Dampak Pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 1. Bahwa perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 26 Juni 2025 (Putusan MK 135/2024). Putusan ini secara langsung menyangkut konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yakni norma-norma yang sama dengan yang dimohonkan PEMOHON dalam perkara a quo; 2. Bahwa dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan: a. Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) sepanjang ke depan tidak dimaknai: "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional"; b. Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai dengan makna yang substansially sama, yaitu pemilu nasional terlebih dahulu, diikuti pemilu daerah dalam jangka waktu 27 paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelahnya; dan c. Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai: "Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden". 3. Bahwa ratio decidendi Putusan MK 135/2024 yang paling mendasar tertuang dalam Paragraf [3.17], di mana Mahkamah menegaskan bahwa keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden (Pemilu Nasional) dari penyelenggaraan pemilu anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan kepala daerah (Pemilu Daerah). Mahkamah sekaligus menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum berformat Pemilu Lima Kotak ditambah Pilkada dalam satu tahun yang sama telah terbukti menimbulkan impitan beban kerja penyelenggara, melemahkan kualitas kedaulatan rakyat, serta melemahkan pelembagaan partai politik; 4. Bahwa dalam pertimbangan Paragraf [3.16.1] sampai dengan [3.16.5], Mahkamah secara empiris mengidentifikasi lima masalah konstitusional dari format Pemilu Lima Kotak, yaitu: (1) tumpukan beban kerja penyelenggara yang membahayakan keselamatan jiwa; (2) kekosongan tugas inti penyelenggara pemilu yang bersifat tetap selama hampir 3 (tiga) tahun tidak efisien dan tidak efektif; (3) pelemahan pelembagaan dan kaderisasi partai politik; (4) minimnya waktu bagi rakyat untuk menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu; dan (5) tingginya persentase suara tidak sah yang secara faktual melemahkan kualitas kedaulatan rakyat; 5. Bahwa melalui Putusan MK 135/2024, Mahkamah juga memerintahkan agar penyelenggaraan Pemilu 2029 menggunakan model Pemilu Nasional yang 28 terpisah dari Pemilu Daerah, dengan jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah pelantikan hasil Pemilu Nasional. Mahkamah sekaligus menyerahkan pengaturan masa transisi jabatan kepada pembentuk undang-undang melalui mekanisme rekayasa konstitusional (constitutional engineering). 6. Bahwa kendati Putusan MK 135/2024 telah memberikan pemaknaan bersyarat atas Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, masih terdapat sejumlah pasal lain dalam kedua undang- undang tersebut yang memuat frasa "serentak" dengan makna yang belum disesuaikan dengan tafsir konstitusional Mahkamah serta mekanisme dan tahapan dari pengimplementasian pemilu yang belum disesuaikan dengan tafsir konstitusional Mahkamah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena terdapat disharmoni antara norma-norma yang masih berlaku dengan putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 7. Bahwa pasal-pasal dalam UU 7/2017 dan UU 8/2015 yang memerlukan revisi pemaknaan ulang secara sistematis antara lain meliputi, sebagai berikut: Tabel 2. Pasal dalam UU 7/2017 dan UU 8/2015 yang harus direvisi Pasca Putusan MK 135/2024 NO PASAL UU 7/2017 & UU 8/2015 BUNYI NORMA YANG BERMASALAH ALASAN HARUS DIUBAH PASCA PUTUSAN MK 135/2024 1 Pasal 1 ayat (1) UU 7/2017 "...untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung..." Definisi Pemilu dalam Pasal 1ayat (1) tidak membedakan antara 'Pemilu Nasional' dan 'Pemilu Daerah'. Pasca MK 135/2024, pemilu harus dibagi dua rezim yang terpisah waktu. Tanpa perubahan definisi ini, seluruh UU 7/2017 tidak punya basis konseptual untuk model dua-tahap 2 Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 [TELAH DINYATAKAN MK INKONSTITUSION AL BERSYARAT] "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional." Sesuai amar MK 135/2024 pemilu harus dimaknai mengandung dua gelombang yaitu Pemilu Nasional (DPR, DPD, dan Presiden/Wapres) serentak, dan Pemilu Daerah (DPRD dan Kepala Daerah) 29 serentak namun dipisahkan waktunya 2-2,5 tahun. 3 Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017 "Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: ... (f) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota..." Tahapan pencalonan yang mencakup semua jenis sekaligus harus dipisah menjadi dua siklus tahapan yang berbeda yaitu siklus Pemilu Nasional dan siklus Pemilu Daerah. 4 Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 "Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara." Ketentuan ini berlaku seragam untuk semua jenis pemilu. Pasca MK 135, Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah masing-masing butuh siklus 20 bulan persiapan yang terpisah. Tanpa revisi, KPU tidak punya payung hukum untuk membuat dua jadwal persiapan terpisah 5 Pasal 267 ayat (2) UU 7/2017 "Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD." Pasca MK 135 yaitu kampanye Pemilu Nasional (Presiden, DPR, dan DPD) dan kampanye DPRD dan Kepala Daerah harus dipisah dan disesuaikan kembali. 6 Pasal 341 ayat (1) UU 7/2017 Perlengkapan pemungutan suara meliputi: surat suara DPR, DPD, Presiden/Wapres, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota (5 jenis sekaligus di satu TPS) Pasca MK 135, Pemilu Nasional hanya butuh 3 jenis surat suara (DPR, DPD, Presiden/Wapres). Pemilu Daerah hanya butuh 3 jenis (DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, Kepala Daerah). 7 Pasal 344 ayat (2) UU 7/2017 "Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah 2% dari jumlah Pemilih tetap..." (untuk 5 jenis surat suara) Dengan model dua-tahap, spesifikasi pengadaan surat suara harus diubah yaitu masing-masing Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah punya ketentuan percetakan dan cadangan sendiri. 30 8 Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 [TELAH DINYATAKAN MK INKONSTITUSION AL BERSYARAT] "Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak." Sesuai amar MK 135/2024 frasa 'serentak' tidak lagi bermakna semua jenis pemilu dalam satu hari. Harus dimaknai dua gelombang serentak yang terpisah. UU harus merumuskan ulang dengan jelas definisi dua gelombang ini agar ada kepastian hukum bagi penyelenggara dan pemilih. 9 Pasal 398-406 UU 7/2017 (Rekapitulasi Suara) Ketentuan rekapitulasi berlaku untuk semua 5 jenis pemilu secara bersamaan, berjenjang dari TPS kemudian ke PPK kemudian KPU Kab/Kota kemudian Prov, dan akhirnya ke Pusat Pasca MK 135, terdapat dua siklus rekapitulasi berbeda yang masing-masing untuk Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Seluruh ketentuan rekapitulasi dan sertifikasi hasil harus dibuat terpisah per siklus. 10 Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 [TELAH DINYATAKAN MK INKONSTITUSION AL BERSYARAT] "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pilkada (Pemilu Daerah) tidak lagi serentak dengan Pemilu Nasional yaitu berjarak 2-2,5 tahun. UU Pilkada harus direvisi untuk mencerminkan posisi Pemilu Daerah sebagai siklus terpisah yang mengikuti Pemilu Nasional. 11 Pasal 5 UU 8/2015 (Tahapan Pilkada) "Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan." Perlu ada ketentuan yang mengaitkan jadwal tahapan Pilkada/Pemilu Daerah dengan jadwal pelantikan hasil Pemilu Nasional. Pasal 5 harus direvisi agar siklus persiapan Pemilu Daerah dimulai sejak waktu yang terukur dari pelantikan Presiden/DPR/DPD Adapun perbedaan tahapan dan mekanisme Pasca Putusan MK 135/2024 dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 1. Perbandingan Model Pemilu dan Pilkada Serentak dan Tidak Serentak ASPEK PERBA NDING AN PILKADA TIDAK SERENTAK (UU 32/2004) PEMILU TERPISAH (UU 10/2008 PILKADA SERENTAK (UU 1/2015, UU 8/2015 PEMILU SERENTAK 5 KOTAK (UU 7/2017) MODEL PASCA PUTUSAN MK 135/2024 31 & UU 42/2008) dan UU 10/2016) Dasar Hukum UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 10/2008 (Pileg) dan UU 42/2008 (Pilpres) UU 1/2015, UU 8/2015, dan UU 10/2016 tentang Pilkada UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang mengintegrasik an Pileg, Pilpres, dan DPRD - Jenis Pemilu yang Diatur Pilkada Gubernur, Bupati, Walikota (terpisah dari Pileg & Pilpres) Pileg (DPR, DPD, DPRD) terpisah dari Pilpres Pilkada serentak nasional yaitu Gubernur, Bupati, Walikota serentak se- NKRI Pileg DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, dan Pilpres dalam 1 hari (Lima Kotak) PEMILU NASIONAL: yaitu DPR, DPD, Presiden/Wapr es (serentak). PEMILU DAERAH yaitu: DPRD, Kepala Daerah (serentak, tapi TERPISAH dari Pemilu Nasional) Waktu Penyel enggar aan Mengikuti masa berakhir jabatan masing-masing daerah (berbeda-beda tiap daerah) Pileg dilaksanakan April sedangkan Pilpres dilaksanakan Juli (jeda ±3 bulan dalam tahun yang sama) Serentak 1 hari di seluruh NKRI per 5 tahun 1 hari yang sama dengan 5 jenis surat suara sekaligus Pemilu Nasional dilaksanakan 2029 dan jeda 2 tahun - 2 tahun 6 bulan dengan Pemilu Daerah (Pasal 167 ayat (3) tafsir MK 135/2024) Dasar Pasal Kesere ntakan Tidak ada pasal serentak (Pasal 56 hanya mengatur mekanisme pemilihan langsung) Dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 menyatakan Pilpres dilaksanakan SETELAH Pileg (terpisah) Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 pemilihan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah NKRI Pasal 167(3) dan Pasal 347(1) UU 7/2017 yang berisikan pemungutan suara serentak. Pasal 267 ayat (2) menyatakan kampanye serentak antara Pilpres dan Pileg harus dimaknai ulang 32 Jumlah Surat Suara di TPS 1 surat suara (hanya Pilkada setempat) Pileg terdapat 3 surat suara (DPR, DPD, DPRD). Pilpres (terpisah) terdapat 1 surat suara 1 surat suara (hanya pasangan calon kepala daerah) 5 surat suara sekaligus: DPR, DPD, Presiden/Wapre s, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota (Pasal 341 UU 7/2017) Pemilu Nasional terdapat 3 surat suara (DPR, DPD, Presiden/Wapr es) dan Pemilu Daerah (terpisah terdapat 3 surat suara (DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, Kepala Daerah) Durasi Kampa nye Diatur KPUD, tidak serentak Kampanye Pileg dan Pilpres terpisah Kampanye kepala daerah saja Kampanye Pasal 267(2) UU 7/2017 dilaksanakan SERENTAK antara kampanye Pilpres dan Pileg DPR/DPD/DPR D Kampanye Pemilu Nasional dan Daerah terpisah. Penyel enggar a (KPUD/ KPPS) KPUD bertanggung jawab ke DPRD (Pasal 57 ayat (1) UU 32/2004) KPU pusat mandiri menjadikan beban terbagi antara pileg dan pilpres KPU mandiri menjadikan beban kerja pilkada saja KPPS mengelola 5 jenis surat suara, 5 formulir berita acara, 5 sertifikat penghitungan dalam 1 hari (Pasal 398 UU 7/2017) KPPS Pemilu Nasional mengelola 3 jenis surat suara & KPPS Pemilu Daerah mengelola 3 jenis surat suara Masa Jabata n Penyel enggar a vs Tugas Inti Tugas tersebar sepanjang periode Ada 2 gelombang tugas besar dalam satu siklus Satu gelombang besar tapi hanya Pilkada Masa jabatan KPU/Bawaslu 5 tahun (Pasal 22E(5) UUD 1945), tapi tugas inti hanya ±2 tahun dari 5 tahun Terdapat jeda 8. Bahwa ketidakharmonisan sistematis di berbagai pasal UU 7/2017 dan UU 8/2015 dengan pemaknaan bersyarat yang telah ditetapkan Mahkamah dalam Putusan MK 135/2024 menunjukkan bahwa persoalan 33 konstitusionalitas yang dihadapi bukan sekadar persoalan tekstual pada pasal-pasal yang telah dimohonkan pengujian dalam perkara sebelumnya, melainkan merupakan persoalan sistemik yang memerlukan pembenaahan menyeluruh melalui proses legislasi; 9. Bahwa kekosongan hukum operasional tersebut, apabila dibiarkan hingga mendekati tahapan Pemilu 2029, berpotensi mengakibatkan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri tidak dapat dilaksanakan secara efektif, sebuah konsekuensi yang nyata-nyata bertentangan dengan kedudukan putusan MK yang final dan mengikat sebagaimana dijamin Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. 10. Bahwa tanpa perevisian secara sistematis atas seluruh ketentuan yang maka norma-norma tersebut akan terus bertentangan dengan tafsir konstitusional yang telah ditetapkan Mahkamah, yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional PEMOHON dan seluruh warga negara atas kepastian hukum yang adil. 11. Bahwa PEMOHON memohon agar Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang menyelesaikan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada paling lambat dalam jangka waktu tertentu dan sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 mensyaratkan tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara. Apabila revisi undang-undang baru dilakukan mendekati atau bahkan setelah tahapan dimulai, maka penyelenggara pemilu akan bekerja tanpa kepastian hukum yang memadai; b. Bahwa pengalaman pembentukan UU Cipta Kerja yang dinyatakan cacat formil dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah membuktikan bahwa proses legislasi yang dikerjakan dalam tekanan waktu cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), yaitu hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan atas pendapatnya. Pemberian batas waktu yang tegas dan cukup oleh Mahkamah akan mencegah pembentuk undang-undang mengulangi kesalahan serupa dalam merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada; c. Bahwa perubahan model dari pemilu lima kotak menjadi dua gelombang terpisah merupakan perubahan struktural yang memerlukan sosialisasi memadai kepada penyelenggara di daerah, partai politik, dan pemilih, 34 sebagaimana menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 135/2024 mengenai tingginya suara tidak sah akibat kompleksitas pemilu lima kotak; d. Bahwa Mahkamah dalam Putusan 135/2024 telah mengkritik kelalaian pembentuk undang-undang yang membiarkan Putusan 55/2019 tidak ditindaklanjuti selama lebih dari lima tahun. Tanpa adanya batas waktu yang tegas dan terukur dalam putusan a quo, terdapat risiko nyata kelalaian yang sama akan berulang menjelang Pemilu 2029. 12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat pertentangan yang jelas antara fakta hukum kelalaian pembentuk undang-undang menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), prinsip pemilu yang jujur dan adil (Pasal 22E ayat (1)), serta hak atas pemilihan kepala daerah secara demokratis (Pasal 18 ayat (4)) sebagaimana dijamin UUD NRI 1945. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan kelalaian tersebut sebagai bentuk inkonstitusionalitas tersendiri dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera melakukan penyesuaian norma sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. E. Konsekuensi jika UU Pemilu dan UU Pilkada tidak segera direvisi dalam jangka waktu sesuai dengan Petitum dalam permohonan a quo. 1. Bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini kembali lalai dan tidak menindaklanjuti, maka dalam hal ini PARA PEMOHON memberikan opsi interpretasi konstitusional mengenai dampak atau konsekuensi hukum apabila undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat tidak ditindaklanjuti dalam tenggat waktu pelaksanaannya. a. Undang-Undang tersebut “mati” secara mutlak dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam beberapa preseden, apabila tenggat waktu yang diberikan Mahkamah terlampaui tanpa adanya revisi, maka sifat "bersyarat" dari inkonstitusionalitas tersebut gugur, sehingga demi hukum norma a quo menjadi inkonstitusional secara permanen dan tidak memiliki daya laku lagi. Akibatnya, terkait substansi tersebut sepenuhnya hanya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak lagi pada substansi Undang-Undang karena sudah dimatikan; b. Berlakunya kembali undang-undang atau norma yang lama. Opsi ini kerap digunakan Mahkamah dalam rangka mencegah kekosongan hukum 35 (normative vacuum), di mana pemadaman suatu norma baru yang dinyatakan inkonstitusional akan menghidupkan kembali (revival) norma lama yang pernah berlaku sebelum undang-undang tersebut diubah, namun norma lama tersebut berlaku secara mutatis mutandis dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, agar norma lama tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi; c. Norma dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan pemaknaan dan perintah yang termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, meskipun norma dalam undang-undang tidak diubah secara formal oleh DPR dan Pemerintah, penyelenggara pemilu wajib menerapkan secara langsung desain yang diputus oleh Mahkamah dalam putusannya. 2. Bahwa khusus dalam konteks hukum kepemiluan (electoral law) untuk Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2029 mendatang, konsekuensi hukum dari kelalaian pembentuk undang-undang tidak boleh dibiarkan menciptakan kebuntuan hukum (deadlock) yang dapat menggagalkan agenda ketatanegaraan nasional. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pembentuk undang-undang tidak kunjung merampungkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, maka konsekuensi logis demi kepastian hukum yang adil dan keberlangsungan demokrasi adalah mengembalikan pengaturan teknis operasionalnya secara atribusi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU (PKPU), dengan wajib berpedoman sepenuhnya pada imbangan desain gelombang Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang telah ditetapkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 135/PUU- XXII/2024; 3. Bahwa berdasarkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan sifat putusan MK yang final and binding, PARA PEMOHON secara sadar tidak memintakan atau mendikte bentuk konsekuensi kaku tersebut di dalam Petitum. PARA PEMOHON menyerahkan sepenuhnya orkestrasi hukum dan constitutional engineering ini kepada kebijaksanaan konstitusional Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan dan memformulasikan konsekuensi hukum tersebut di dalam Pertimbangan Hukum Putusan a quo; 36 4. Bahwa terhadap bentuk konsekuensi hanya ditentukan dalam pertimbangan dan bukan amar putusan, Mahkamah juga sudah pernah melakukannya seperti dalam putusan 168/PUU-XXI/2023, dimana Mahkamah memerintahkan dibentuk Undang-Undang baru untuk mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pada putusan itu, Mahkamah dalam pertimbangan maupun amar tidak menyebutkan konsekuensi jika tidak dilaksanakan. Barulah pada pertimbangan dalam putusan 167/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menyebutkan konsekuensinya. Namun di sisi lain, ada juga putusan yang mana Mahkamah menyebutkan secara tegas konsekuensi jika tidak dilaksanakan, seperti putusan 91/PUU- XVIII/2020. Oleh karena itu, sebagaimana sudah disebutkan di atas, PARA PEMOHON mengembalikan sepenuhnya terkait konsekuensi ini kepada Mahkamah; 5. Bahwa, langkah ini penting agar Mahkamah dapat memberikan panduan yang tegas bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dalam menyusun tahapan Pemilu 2029. Dengan diserahkannya perumusan konsekuensi ini ke dalam pertimbangan hukum Mahkamah, maka apabila pembentuk undang-undang membiarkan batas waktu revisi terlampaui, KPU memiliki landasan hukum yang kokoh dan tidak ragu untuk langsung mengeksekusi tahapan pemilu dua gelombang (Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah) demi tegaknya jaminan kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan 347 ayat (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- 37 Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 5678) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dilakukan revisi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan a quo diucapkan dengan berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”; ATAU Menyatakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 5678) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dilakukan revisi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan a quo diucapkan dengan berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”; ATAU Menyatakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 38 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 5678) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dilakukan revisi dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) bulan sebelum dilaksanakannya Pemilu Tahun 2029 dengan berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zico Leonard Djagardo; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Advokat atas nama Zico Leonard Djagardo; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elias Petege; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1649 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 8 (Delapan) Kabupaten/Kota di 4 (Empat) Provinsi Periode 2023-2028 bertanggal 17 November 2023. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 39 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 40 terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 41 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan uraian perihal syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak 42 pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia merupakan advokat [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5], yang memiliki perhatian khusus terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi dan bidang kepemiluan. Sedangkan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah Periode 2023 – 2028 [vide Bukti P-6 dan Bukti P-7]; 4. Bahwa Pemohon I menyatakan terdapat ketidakpastian hukum akibat kelalaian pembentuk undang-undang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Terlebih, bagi Pemohon II, ketidakpastian hukum tersebut bersifat operasional dan struktural dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya menyusun serta melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada 2029 berdasarkan norma acuan yang hingga permohonan a quo diajukan masih mengandung dualisme antara norma asli sebelum dimaknai Mahkamah dengan makna baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024; 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kerugian konstitusional yang dialami bersumber dari fakta Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 mensyaratkan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sementara norma acuan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 telah dinyatakan Mahkamah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, namun hingga permohonan a quo diajukan belum dinormakan dalam bentuk perubahan undang-undang oleh DPR dan Pemerintah. Ketidakpastian ini secara langsung merugikan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengetahui secara pasti kapan, berapa kali, dan berdasarkan aturan mana Pemohon I dan Pemohon II akan menggunakan hak pilihnya, sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 43 Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk mendapatkan kepastian hukum perihal pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ihwal ini, Pemohon I dan Pemohon II menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 namun hingga saat ini pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan terhadap materi undang-undang dimaksud pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan ihwal adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan a quo dikabulkan Mahkamah maka anggapan potensi kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 44 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025, norma keserentakan pemilu dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Dalam hal ini, Mahkamah menyatakan pemaknaan konstitusional baru, yaitu penyelenggaraan pemilu harus dipisahkan menjadi dua gelombang. Pertama, Pemilu Nasional, yaitu pemilu untuk memilih DPR, anggota DPD, dan pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden. Kedua, Pemilu Daerah, yaitu pemilu untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah yang masa jeda paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan pemilu nasional. Meskipun demikian, setelah melewati waktu satu tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 diucapkan pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas undang-undang yang terdampak oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 a quo; 2. Bahwa menurut para Pemohon, kata "serentak" dengan makna lama (lima jenis pemilihan dalam satu hari) masih tersebar di pasal lain dalam UU 7/2017 dan UU 8/2015 yang belum tersentuh oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Kondisi demikian menciptakan disharmoni normatif yang bersifat sistemik di dalam kedua undang-undang tersebut. Keadaan disharmoni normatif yang bersifat sistemik dan menyeluruh itu membuktikan permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 tidak dapat dipandang sebagai persoalan tiga pasal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan cermin dari inkonstitusionalitas sistemik yang timbul akibat sikap diam pembentuk undang-undang dalam tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara menyeluruh ke dalam perubahan normatif. Dualisme normatif dimaksud potensial menguntungkan atau merugikan peserta pemilu yang secara asimetris 45 tergantung dari penafsiran isi norma yang digunakan penyelenggara setempat akan menjadi sebuah kondisi yang secara fundamental merusak asas keadilan elektoral yang menjadi jiwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut para Pemohon, pilkada yang diatur rezim hukum tersendiri, in casu melalui UU 8/2015, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, pilkada tidak lagi diperlakukan sebagai entitas terpisah dari pemilu, melainkan menjadi bagian dari desain besar pemilu yang terintegrasi dalam satu siklus konstitusional pasca-pemilu nasional. Namun, pengintegrasian normatif tersebut hanya ada dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, bukan dalam teks UU 8/2015 yang masih berlaku kerangka hukum lama. Kondisi ini menciptakan kekosongan normatif operasional yang mengancam asas kepastian hukum penyelenggaraan pilkada. Tanpa kepastian norma ihwal waktu dan kerangka hukum pemilu daerah/pilkada, hak pilih warga negara di daerah tergantung pada norma yang tidak tertulis dan tidak pasti, yang secara inheren bertentangan dengan prinsip demokratis yang disyaratkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, dalam konteks ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 memiliki keterkaitan struktural secara langsung dengan norma Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015. Ketiga norma tersebut merupakan satu kesatuan kerangka normatif yang mengatur keserentakan penyelenggaraan pemilu, dan ketiganya sama- sama menciptakan ketidakpastian mengenai posisi dan waktu penyelenggaraan terhadap pemilu daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024. Selama ketiga norma tersebut dan seluruh norma terdampak dalam kedua undang-undang tidak direvisi secara sistematis, hak warga negara untuk memilih kepala daerah secara demokratis sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak akan memiliki dasar normatif yang kokoh; 5. Bahwa menurut para Pemohon, selama norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 beserta seluruh pasal terdampak lainnya dalam kedua undang-undang dimaksud belum disesuaikan secara sistematis dengan substansi/isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, norma-norma tersebut dalam kondisi keberlakuannya yang sekarang akan bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan 46 perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, dalam petitum permohonan, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dilakukan revisi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan a quo diucapkan dengan berpedoman pada putusan- putusan Mahkamah Konstitusi”; Atau UU 7/2017 dan UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dilakukan revisi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan a quo diucapkan dengan berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”; Atau UU 7/2017 dan UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dilakukan revisi dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) bulan sebelum dilaksanakannya Pemilu Tahun 2029 dengan berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo telah jelas, tidak terdapat urgensi dan relevansi meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. 47 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan a quo beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, persoalan utama yang dipersoalkan para Pemohon adalah apakah norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dinyatakan sebagaimana hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah seperti yang termaktub dalam rumusan petitum para Pemohon. Berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan amar putusan antara lain sebagai berikut: 1. ... 2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional; 3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”; 48 4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden; ... Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, secara konstitusional substansi norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 telah berubah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Secara konstitusional pula, sesuai dengan karakter sifat final putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, putusan Mahkamah termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (binding) sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Berkenaan dengan sifat final dan mengikat tersebut, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, selesai diucapkan pukul 14.42 WIB, secara konstitusional putusan a quo mengikat semua penyelenggara negara sejak tanggal 26 Juni 2025, pukul 14.42 WIB dimaksud. Bahkan penegasan waktu dimaksud, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara terang-benderang menegaskan penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD yang terpisah dari penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan sejak Pemilihan Umum 2029. Artinya, dengan penegasan tersebut, tidak terdapat alasan atau pilihan selain menuntaskan semua kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan umum terutama kerangka hukum berupa undang-undang sebelum dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029. 49 Dengan menggunakan logika tersebut di atas, dengan belum dilakukan atau belum selesainya proses perubahan undang-undang yang merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan putusan- putusan lain yang berkenaan dengan substansi penyelenggaraan pemilihan umum, tidak berarti Mahkamah harus merumuskan pemaknaan baru terhadap norma yang telah dimaknai tersebut. Dalam hal ini, penegasan ihwal penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD yang terpisah dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD dilaksanakan sejak Pemilihan Umum 2029 sudah cukup untuk menentukan batas waktu dilakukannya perubahan terhadap sejumlah undang-undang yang berkenaan dengan pemilihan umum. Artinya, Mahkamah tidak perlu menentukan batas/tenggat waktu baru seperti yang dimohonkan para Pemohon karena pemaknaan atas norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 harus mengikuti makna dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat dua pengaturan yang memiliki kedudukan setara, melainkan hanya terdapat satu norma yang berlaku, yaitu norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai belum berubahnya teks ketiga pasal tersebut menciptakan dua norma yang sama-sama berlaku dan saling bertentangan adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis serta kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 50 [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua 51 puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Aqmarina Rasika