258/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 258/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Christian Adrianus Sihite, S.H. Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar Alamat : Parnapa, RT/RW 000/000, Kel/Desa Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Hasanudin Timika Residence 4 Blok A Nomor 1 RT/RW 020/000 Minibua, Mimika Baru Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : dr. Ria Merryanti A.P., M.H. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Alamat : Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kel/Desa Karang Baru, RT/RW 001/223, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Syamsul Jahidin., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H. Pekerjaan : Mahasiswa/Advokat Alamat : Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kel/Desa Karang Baru, RT/RW 001/223, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon IV 2 Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 263/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 258/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 15 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 3 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai PMK 7 Tahun 2025), yang mengatur: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa, para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar 4 kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.” terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon in casu pengujian konstitusional penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 5 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 6 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 3. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo di atas, maka perlu dijelaskan bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [VIDE BUKTI P-1, BUKTI P-20, BUKTI P-21 BUKTI P-22, Oleh karenanya, PARA PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam mengajukan pengujian materiil (Judicial Review) UU Nomor 2 tahun 2002 terhadap UUD NRI 1945; 4. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I “Christian Adrianus Sihite merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP) , Pemohon II “Marina Ria Aritonang merupakan Advokat dan Pemerhati Kebijakan Publik dari indonesia bagian timur (papua) yang dibuktikan dengan dengan KTA Advokat & Berita Acara sumpah (VIDE BUKTI P-019), Pemohon III “Ria Merryanti” Merupakan Dokter dan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang di buktikan dengan Kartu Pegawai dan SK ASN (VIDE BUKTI P20), Pemohon IV “Syamsul Jahidin” merupakan Mahasiswa, Advokat, Kurator & Pengurus yang di buktikan dengan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan Identitas pendukung lainnya (VIDE BUKTI P21), yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No.2 Tahun 2002 dalam perkara a quo; 5. Bahwa berlakunya Penjelasan Frasa Pasal 28 ayat (3); "Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian." 7 Dengan frasa “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.”, seorang polisi aktif bisa menjabat di luar kepolisian, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota Polri, cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut “memiliki sangkut paut dengan Kepolisian” sehingga oleh keberlakuan norma tersebut para Pemohon kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON I - CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE, S.H. 6. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon I memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegak hukum lainnya agar tidak bertindak melampauhi tugas atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang; 6.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya; 6.2. Sebagai advokat, Pemohon berhak mendapatkan proses hukum yang ditangani aparat yang profesional, fokus, dan tidak terpengaruh kepentingan lain, Jika aparat terlibat dalam jabatan luar, maka integritas penyidikan dan penuntutan terhadap klien bisa terganggu. 6.3. Pemohon sebagai Advokat sering mendampingi klien dalam perkara yang melibatkan tindakan atau keputusan pejabat yang juga kebetulan diisi oleh anggota Polri aktif, Hal ini membuat advokat menghadapi pihak yang memiliki kekuatan ganda baik sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai pejabat sipil sehingga 8 menciptakan ketidakseimbangan (inequality of arms) dalam proses hukum. 6.4. Mengingat bahwa dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Akibatnya, hak Pemohon I sebagai advokat untuk memberikan pembelaan yang efektif terhadap klien akan menjadi terlanggar, kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan proses pembelaan hukum yang menjadi profesi Pemohon. PEMOHON II - MARINA RIA ARITONANG, S.E., S.H., M.H. 1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pengamat Kebijakan Publik, Pemohon IV yang juga berprofesi sebagai Advokat dari Indonesia timur (Papua), berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang- undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon II memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip supremasi sipil, karena perlibatan Polri Aktif dalam jabatan-jabatan sipil strategis berpotensi menciptakan hambatan dan karena Pemohon II yang berdomisili berada di Indonesia timur melihat peran POLRI aktif dapat menduduki Jabatan sipil terlalu luas dapat menyebabkan terjadi pelanggaran, maka Pemohon II melihat hal tersebut dalam Lingkup Sense of Justice (kacamata Keadilan) penegakan hukum, dapat menjadikan Abuse of Power, karena ASN kehilangan kesempatan karena diisi Polri Aktif.  Kerugian Konstitusional PEMOHON II – MARINA RIA ARITONANG, S.E., S.H., M.H. 9 a) Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon II yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya; b) Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon II kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri atau masuk dalam struktur pemerintahan seperti “Ketua KPK, dan Lembaga Kementrian Hukum (menkum) Karena posisi jabatan tersebut sudah di isi oleh Polisi Aktif. c) Mengingat bahwa dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan " (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”. Akibatnya, hak Pemohon II sebagai advokat / Pengamat Kebiajakan Publik Akibatnya, hak Pemohon II sebagai advokat untuk memberikan pembelaan yang efektif terhadap Klien akan menjadi terlanggar, Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan proses pembelaan hukum yang menjadi profesi Pemohon. PEMOHON III - dr. RIA MERRYANTI A.P., M.H 7. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang juga berprofesi sebagai Dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) 5 tahun di RSUD Kabupaten Sekadu – Kalimantan Barat. 7.1. Bahwa, Pemohon III Melihat norma pada pasal 19 ayat (2) huruf b Penjelasan Frasa Pasal 28 ayat (3); "Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian yang berpotensi membuka celah ruang bagi kepolisian aktif dapat menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga sipil baik Struktural dan/atau fungsional dan/atau Manajerial dan/atau Non Manajerial, oleh karena hal tersebut terjadi 10 ketidakseimbangan kerugin konstitusi yang nyata yang di alami PEMOHON III. 7.2. Bahwa, Pemohon III yang berdinas di sekadau – KALBAR harus rela jauh dari keluarga, harus rela jauh dari anak – anaknya karena harus bekerja yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal PEMOHON III., hal tersebut terjadi kerugian konstitutional secara nyata di alami PEMOHON III. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON III tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya Frasa Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Oleh karena itu, PEMOHON III memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil (judicial Review) norma a quo ke Mahkamah Konstitusi. PEMOHON IV - SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL. 8. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon IV yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon IV memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia; 8.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon IV yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip- prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya; 8.2. Pemohon IV sebagai Advokat & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum melihat celah norma hukum yang menjadi celah bagi Kepolisian aktif menempati jabatan sipil tanpa harus pensiun/mengundurkan diri, hal 11 tersebut karena tafsir yang membuka ruang celah dan menutup kesempatan banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) karier yang sudah berjuang dari Akademi. 8.3. Pemohon IV yang juga memiliki seorang Istri (dr RIA MERRYANTI A.P., M.H), Yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertutup kesempatannya di masa depan untuk menempati jabatan Struktural/Managerial, karena mengingat dalam aktualnya sekalipun MAHKAMAH KONSTITUSI telah memutuskan bahwa Polisi Aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil dalam perkara 114/PUU- XXI/2025, akan tetapi banyaknya pemberitaan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan “PERPOL 10 TAHUN 2025” tentang polisi aktif dapat menduduki 17 Jabatan sipil di kementrian”., hal tersebut terjadi karena tafsir Frasa Penjelasan pasal 28 ayat (3) Undang – Undang Kepolisian Republik Indonesia. 8.4. Bahwa, Pemohon IV melihat banyak pejabat lembaga kementerian keberatan jika instansi kementerian posisi managerial/Struktural/ Jabatan strategis diisi oleh Polisi Aktif, hal tersebut berpotensi menutup celah untuk ASN lain berkarier dan tidak ada urgentsitas harus diisi polisi aktif. Sumber: https://www.tempo.co/hukum/banyak-pejabat-keberatan- lembaganya-diisi-polri-2100201 https://tirto.id/ https://article.wn.com/view/2025/12/18/Ada_Pejabat_Kementerian_L embaga_Keberatan_Jabatan_Strategis_/ Akibatnya, hak Pemohon IV sebagai advokat dan juga warga negara, Kerugian ini bersifat Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam konteks bernegara karena “ALAT NEGARA” masuk dalam abatan sipil dan menciderai Reformasi. 9. Bahwa, Para Pemohon ialah warga negara telah mengalami kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat dari berlakunya Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana keberlakuan norma dalam penjelasan pasal a quo secara langsung menutup peluang Pemohon 12 untuk berkompetisi secara adil dalam pengisian jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui proses seleksi terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon: 9.1. Kehilangan hak konstitusional atas Kepastian Hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena jabatan publik yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga negara justru diisi oleh anggota Polri aktif tanpa persaingan yang setara. 9.2. Mengalami kerugian nyata (actual loss) berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan, karier, dan jaminan sosial dari jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh Pemohon, mengingat Pemohon adalah seorang warga negara. 9.3. Pemohon Mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena keberadaan norma dalam penjelasan pasal a quo memberikan keistimewaan khusus bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan publik tanpa melepaskan status keanggotaannya. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi. 10. Tegasnya Pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap norma yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri aktif yang kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung, aktual, dan berkelanjutan terhadap pengaturan konstitusional mengenai kedudukan, fungsi, dan pembatasan kewenangan anggota Polri aktif, khususnya terkait larangan menduduki jabatan di luar institusi Polri. 13 11. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.’’ Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 “(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Dan Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.” 12. Bahwa dengan adanya Frasa “Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) menciptakan anomali hukum, Mengaburkan makna “jabatan di luar kepolisian” serta memberikan celah bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Secara doktrin, penjelasan ini sudah melampaui kewenangan karena mengubah makna norma pokok di Pasal 28 ayat (3) UU No 2 Tahun 2002. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menggeser norma pasal utama yang dimana di pasal utama mewajibkan pengunduran diri/pensiun jika menduduki jabatan di luar kepolisian, namun persoalan muncul ketika Penjelasan dengan “Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma, tetapi di sini penjelasan justru mengurangi kekuatan larangan yang ada di 14 Batang tubuh pasal 28 ayat (3) ; “3 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” 13. Norma Pasal 28 ayat (3) bersifat limitatif, imperatif, dan tidak membuka ruang tafsir. Menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 114/PUU- XXIII/2025, norma undang-undang yang menggunakan frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun” mengandung makna keharusan konstitusional (mandatory requirement), bukan pilihan kebijakan. Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menutup ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan apa pun di luar struktur institusional Polri, tanpa kecuali. Norma ini adalah perintah hukum, bukan sekadar norma administratif. Oleh karena itu, segala bentuk pendudukan jabatan di luar institusi Polri oleh anggota aktif Polri merupakan pelanggaran terhadap norma undang-undang itu sendiri. 14. Bahwa oleh karena, Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga terjadipula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti, maka hal ini memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara definitif, Pasal 28 ayat (3) UU Polri telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. 15. Norma ini secara substantif menciptakan “Dwifungsi POLRI” karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang 15 bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca REFORMASI. 16. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 telah berdampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini. III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON. Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan a quo selengkapnya berbunyi: a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” b. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sam a dalam pemerintahan. Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang- wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan 16 kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu: 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 4) Adanya peradilan tata usaha negara. Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan. Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum. 2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut: 17 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara; 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya; 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka; 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. 3. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Dan Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.” Pasal ini bersifat imperatif, tegas, dan tidak membuka ruang pengecualian. namun oleh karena dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) adanya prasa “Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.” telah menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih 18 dahulu, asalkan jabatan tersebut dianggap mempunyai sangkut paut atau di paut-pautkan dengan kepolisian. Jelas hal diatas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 45, dimana pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan kepentingan. Frasa “Mempunyai sangkut paut” justru membuat anggota Polri aktif dapat memegang dua peran yang saling tumpang tindih—penegak hukum sekaligus pejabat di luar kepolisian. 4. Bahwa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) justru mereduksi norma batang tubuh Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa: “jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan fungsi kepolisian.” Rumusan ini bertentangan secara substansial dengan norma Pasal 28 ayat (3) karena: 4.1 Menciptakan tafsir baru bahwa jabatan yang “masih berkaitan” dengan fungsi kepolisian tidak termasuk jabatan di luar institusi Polri; 4.2 Membuka celah penyalahgunaan norma, sehingga anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil sepanjang diklaim “berkaitan” dengan fungsi kepolisian; 4.3 Mengaburkan batas institusional antara Polri dan jabatan sipil, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil. 4.4 Menjadikan penjelasan sebagai alat pembenar praktik rangkap jabatan oleh anggota Polri aktif. Padahal, menurut doktrin hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, penjelasan tidak boleh memperluas, mengurangi, atau mengubah makna norma batang tubuh. 5. Bahwa Frasa “tidak mempunyai sangkut paut dengan fungsi kepolisian” menimbulkan ketidakpastian hukum karena: 5.1 Tidak ada ukuran objektif mengenai apa yang dimaksud dengan “sangkut paut dengan fungsi kepolisian”; 5.2 Jika di biarkan maka Hampir seluruh jabatan negara dapat diklaim memiliki “sangkut paut” dengan keamanan, ketertiban, atau penegakan hukum; 19 5.3 Mengakibatkan praktik rangkap jabatan terselubung oleh anggota Polri aktif di berbagai jabatan sipil. 5.4 Menyelundupkan pengecualian yang tidak pernah diperintahkan oleh pembentuk undang-undang dalam batang tubuh pasal dibuktikan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menandatangani Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. Regulasi ini membuka ruang bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan pada 17 kementerian dan lembaga sipil tertentu.Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil. 6. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan reformasi Polri yang dimana jika kita telisik bahwa Reformasi Polri menuntut pemisahan tegas antara institusi kepolisian dan jabatan sipil. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) justru: Melegitimasi kembalinya praktik dwifungsi secara terselubung, Menghambat profesionalisme Polri dan tentunya Bertentangan dengan semangat konstitusi serta reformasi sektor keamanan. 7. Norma Pasal 28 ayat (3) bersifat limitatif, imperatif, dan tidak membuka ruang tafsir. Menurut Mahkamah, suatu norma undang-undang yang menggunakan frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun” mengandung makna keharusan konstitusional (mandatory requirement), bukan pilihan kebijakan. Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menutup ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan apa pun di luar struktur institusional Polri, tanpa kecuali. Norma ini adalah perintah hukum, bukan sekadar norma administratif. Oleh karena itu, segala bentuk pendudukan jabatan di luar institusi Polri oleh anggota aktif Polri merupakan pelanggaran terhadap norma undang-undang itu sendiri. 8. Bahwa secara gramatikal, kata "mempunyai sangkut paut" bersifat disjungtif, memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak tegas dalam melarang perangkapan jabatan bagi anggota Polri aktif, sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara 20 tugas utama di Polri dan jabatan lain di luar Polri, terganggunya independensi dan netralitas Polri, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) UU Polri dan jika hal tersebut terjadi maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma pokok dalam batang tubuh pasal yang justru mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun. 9. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi juga berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh suatu undang-undang, sebagaimana penjelasan undang- undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang- undang. Terlebih penjelasan ketentuan dari batang tubuh undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang, oleh karenanya tafsir tersebut harus jelas dan tidak boleh memuat penjelasan yang justru menibmulkan ambigu pada pengimplementasian norma batang tubuh undang-undang. Mengenai fungsi penjelasan undang-undang, dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan No. 005/PUU-III/2005 yang menyatakan: 1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan; 2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan. 3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;” 21 Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU a quo menerangkan bahwa: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isisnya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa Pasal 28 ayat (3): “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Penjelasan: Pasal 28 ayat (3) Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” Jika di analisis secara sistematik maka ditemukan adanya Pergeseran makna dari Norma sbb: Pasal 28 ayat (3) (Norma Tegas) Penjelasan Pasal 28 ayat (3) (Norma longgar) Pasal Pokok membuat syarat secara Mutlak Mundur atau Pensiun Penjelasan membuka alternatif yang menggugurkan kewajiban mundur dan pensiun. Tabel Perbandingan Norma & Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 diatas membuka Peluang Benturan Kepentingan dimana 22 Polri dapat mencakup jabatan strategis sipil tanpa batasan waktu atau fungsi serta Anggota Polri bisa memegang jabatan yang berpotensi politis dan bertentangan dengan netralitas, sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam Penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP. Tegasnya menurut Pemohon, Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh dan karena Penjelasan pasal aquo memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang- undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma, tetapi di sini penjelasan justru mengurangi kekuatan larangan yang ada di Batang tubuh 5. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, penjelasan pasal tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah makna batang tubuh pasal, melainkan hanya berfungsi menjelaskan. Apabila penjelasan pasal mengandung norma baru atau memunculkan makna yang berbeda dari batang tubuhnya, maka penjelasan tersebut berpotensi inkonstitusional. Hal yang dimaksud Pemohon diatas nyata-nyatanya telah terjadi pada praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 secara khusus mengatur mekanisme teknis pengalihan jabatan tersebut. Dalam peraturan ini, terdapat 17 kementerian, lembaga, badan, dan komisi yang dapat diisi oleh anggota Polri. 5.1 Untuk kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 23 5.2 Sementara itu, lembaga dan badan yang dimaksud meliputi Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi Disisi lain “Pejabat Kepolisian Bintang 3 (tiga) Aktif pada Struktur Organisasi di luar POLRI” Seperti sebagai berikut: Bahwa, sebagian kecil daftar nama yang di uraikan pemohon di atas tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana dimaksud. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal yang mengaburkan makna norma pokok dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Putusan MK Nomor 27/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012). 6. Bahwa Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) memuat frasa ”Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian”. Norma yang Kabur dan Multitafsir (Vague Norm) tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai Batas dan jenis Jabatan apasaja yang bisa diduki oleh seorang Polri Aktif. Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip lex certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum. Ketentuan pasal a quo jelas telah digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan para pejabat Polri untuk menduduki jabatan sipil, Berikut sejumlah Pejabat Kepolisian aktif yang menduduki jabatan di 24 luar Kepolisian atau yang tidak mempunyai sangkut paut dengan institusi Polri: No Nama Jabatan yang diduduki diluar Kepolisian Link Informasi 1 Irjen Pol, Mohammad Iqbal Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI Irjen Mohammad Iqbal Resmi Dilantik Jadi Sekjen DPD RI https://share.google/kfOQ4aCpQ hMhobwUm 2 Brigadir Jenderal Dover Christian Di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia https://www.tempo.co/hukum/ma bes-polri-gelar-sertijab-usai- mutasi-besar-besaran-1219712 3 Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono Sekjen Kementerian Usaha Kecil Menengah https://www.tempo.co/hukum/ma bes-polri-gelar-sertijab-usai- mutasi-besar-besaran-1219712 4 Inspektur Jenderal Yudhiawan Wibisono Sekjen di Kmeneterian Kesehatan https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yu dhiawan_Wibisono#:~:text=Yudh iawan%20Wibisono%20 5 Komisaris Jenderal Polisi Djoko Poerwanto Irjen Kementerian Kehutanan https://nasional.kompas.com/rea d/2025/03/13/11332791/kapolda- termiskin-djoko-poerwanto- ditugaskan-ke-kementerian- kehutanan 6 Brigadir jenderal ruslan aspa Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang BP Batam https://share.google/zQ2iKJAWP BXtHzeK5 7 Brigjen. Pol. Raden Slamet Santoso Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia https://share.google/kjADlRPFqI Xrdjcbr 8 komisaris besar jamaludin Badan Penyelenggara Haji https://www.tempo.co/hukum/pul uhan-pati-pamen-polri-akan- bertugas-di-kementerian-dpd- badan-penyelenggara-haji-bgn- dan-bp-batam-1219161 9 Brigadir Jenderal Dover Christian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. https://share.google/W4tRXdeQ 944NUuab1 25 10 Inspektur Jenderal Pudji Prasetijano Hadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pu dji_Prasetijanto_Hadi Dalam putusan Mahkamah Konstitusi : Putusan MK No. 003/PUU- IV/2006: Norma multitafsir bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar kepastian hukum. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008: Pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019: Norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan. ARGUMENTASI LANJUTAN: Seluruh kekacauan hukum ini tidak lahir secara tiba-tiba. Preseden ini bermula sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 /PUU- XXIII/2025. yang secara tegas menegaskan larangan rangkap jabatan, termasuk bagi pejabat yang berasal dari institusi Polri. Putusan tersebut seharusnya menjadi penutup perdebatan, karena sifatnya final dan mengikat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Sejak putusan tersebut diucapkan, muncul gelombang penafsiran liar dan manipulatif dari berbagai pihak yang berkepentingan. Putusan MK yang seharusnya dilaksanakan secara patuh malah dipelintir, direduksi, bahkan didelegitimasi secara sistematis. Lebih ironis, bukan substansi putusan yang diperdebatkan, melainkan legitimasi hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sampai-sampai muncul narasi sesat bahwa hakim MK yang memutus perkara tersebut dianggap tidak sah menduduki jabatannya. Ini adalah preseden berbahaya, Ketika sebuah putusan MK tidak disukai, lalu jalan pintas yang ditempuh adalah menyerang keabsahan hakimnya, maka sesungguhnya yang sedang dilakukan adalah pembunuhan karakter terhadap institusi peradilan konstitusi, Jika logika ini dibiarkan, maka seluruh putusan MK bisa dianulir secara politik, bukan secara hukum. Alih-alih meluruskan kekeliruan penafsiran dan menegakkan putusan MK, Kapolri dan Tim Reformasi Polri justru memilih jalan yang paling 26 keliru: mengakomodasi penafsiran menyimpang tersebut ke dalam norma baru, yang kemudian diwujudkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025. Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukan solusi hukum aturan tersebut ialah manifestasi dari pembangkangan yang dilembagakan. Aturan ini lahir bukan untuk melaksanakan putusan MK, melainkan untuk mengakali dan menetralkannya. Dengan kata lain, Perpol tersebut adalah upaya normatif untuk melawan putusan konstitusional. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan pola yang sangat jelas: 1) Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. melarang rangkap jabatan. 2) Putusan tersebut ditolak secara diam-diam melalui penafsiran menyimpang. 3) Legitimasi hakim MK diserang untuk melemahkan daya ikat putusan. 4) Kekacauan penafsiran tersebut kemudian dilegalkan melalui Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Ini bukan kebetulan. Ini adalah rekayasa normatif dengan lahirnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025, Polri telah secara sadar: 1) Menempatkan Perpol di atas Putusan MK; 2) Mengabaikan asas lex superior derogat legi inferiori; 3) Menyalahgunakan asas lex specialis derogat legi generali untuk membenarkan aturan internal; Dan secara sistematis melemahkan supremasi konstitusi. Jika praktik seperti ini dibenarkan, maka Putusan MK tidak lebih dari dokumen opini, bukan hukum yang mengikat, dan jika Polri dapat mengakali putusan MK dengan Perpol, maka tidak ada lagi kepastian hukum di republik ini. Oleh karena itu, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukan sekadar cacat hukum namun simbol perlawanan institusional terhadap konstitusi yang harus dikoreksi secara tegas. 7. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas 27 kepolisian.” Dan Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.” Jika dilihat dari frasa diatas maka suatu jabatan diluar dari jabatan Kepolisian bisa diduduki oleh Polri aktif, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap pejabat Polri. Tanpa batasan tugas dan kekuasaan yang jelas, seorang Pejabat Polri dapat menyimpangi tugas dan kewenanganya oleh karena Jabatan yang didudukinya. Selanjutnya apabila terdapat anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar dari jabatan Kepolisian tersebut seperti ,menduduki jabatan dilegislatif, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, asas netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengganggu independensi fungsi lembaga legislatif. 8. Bahwa jika pejabat Kepolisan aktif menjabat diluar dari Kepolisian maka ketika dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia disatu sisi sebagai anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar institusi kepolisian seperti sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang jelas akan mengawasi lembaganya sendiri sehingga akan menjadi pertanyaan yang paling mendasar ialah ia tunduk terhadap Kapolri atau Ketua DPD? Dan bagaimana pula pertanggung jawabannya. 9. Bahwa, jika pejabat Kepolisan aktif menjabat diluar dari Kepolisian maka ketika dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia di satu sisi sebagai anggota Kepolisian dan di satu sisi ia menjabat diluar institusi kepolisian 10. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas 28 kepolisian.” Pasal tersebut menyatakan secara tegas apabila Polri menjabat diluar Kepolisian maka harus Beralih status dari Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesa menjadi Pengawai Negeri Sipil. Lalu Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 20 berbunyi : 1. jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN 2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari anggota POLRI. 3. Pengisian jabatan ASN yang berasal dari Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi Pusat sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian. Dari peraturan tersebut, di luar Instansi tidak dimungkinkan mengisi Jabatan struktural dengan Pejabat yang berasal dari Polri tanpa alih status atau tidak menjadi anggota Polri aktif. Artinya Perpol nomor 10 Tahun 2025 jelas melanggar Azas Lex Superior Derogat Legi Inferiori (Aturan tertinggi meniadakan aturan yang lebih rendah). 11. Bahwa, jika ada pengisian Jabatan Struktural di Instansi sipil diisi oleh Polri tanpa pengalihan status jabatan maka peraturan Perundang- Undangan mengenai Kepolisian harus di ubah dengan menambahkan Instansi yang diinginkan ada pada daftar kementerian/lembaga lain dalam UU tersebut, dan harus diakui bahwa jika terjadi seperti hal diatas tentu berlaku asas Peraturan Khusus mengesampingkan Peraturan umum artinya kembali ke UU Polri tepatnya pasal 28 ayat (3) yaitu “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”. 12. Bahwa Peralihan status pejabat Polri mengacu pada perpindahan anggota Polri dari status aktif sebagai anggota kepolisian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan struktural di instansi pemerintahan atau lembaga lain yang membutuhkan. Proses ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 dan perubahannya, yang mengatur 29 pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural. 13. Bahwa Proses Peralihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 Mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural, Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural, yang kemudian diubah oleh PP No. 21 Tahun 2002, yang di mana : 1. Penilaian Kebutuhan Instansi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan pejabat dengan latar belakang kepolisian akan mengajukan permintaan atau melakukan seleksi untuk mengisi jabatan tersebut. 2. Peralihan Status Anggota Polri yang memenuhi syarat dan terpilih akan menjalani proses peralihan status menjadi PNS. Proses ini melibatkan pengunduran diri dari dinas aktif kepolisian dan pengalihan administrasi kepegawaian ke instansi terkait. 3. Penempatan Jabatan Setelah peralihan status selesai, anggota Polri yang bersangkutan akan menduduki jabatan struktural di instansi atau lembaga yang membutuhkan. 14. Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan politik praktis. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3), dijelaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun, dan mereka dilarang keras terlibat dalam aktivitas politik. Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai alat negara, Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik. Ketika seorang anggota polisi aktif masuk ke parlemen, netralitas tersebut tidak hanya hilang secara simbolis, tetapi juga fungsional. Seorang pembuat undang-undang tidak seharusnya merangkap sebagai pelaksana undang-undang dalam satu waktu. 30 15. Bahwa Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai diluar dari jabatan Kepolisian atau sebagai Pejabat di legislatif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini terutama diatur dalam: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (3), yang menyatakan bahwa anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memiliki prinsip serupa dan menunjukkan konsistensi pemisahan fungsi TNI-Polri dari kegiatan politik. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa anggota TNI dan Polri harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Penempatan polisi aktif di luar dari jabatan kepolisian termasuk jabatan di legislatif melanggar prinsip netralitas Polri serta prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislate dengan dasar hukum Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa “anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri” 16. Bahwa selanjutnya ialah jika Polri menduduki Jabatan Struktural maka akan ada ancaman Ancaman terhadap Independensi atas Kehadiran aparat Penengak Hukum di Jabatan atau lembaga tertentu yang dijabatnya sehingga berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas serta bisa terpengaruh oleh loyalitas ganda: kepada institusi kepolisian dan kepada kepentingan publik maupun politik. 17. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (legal certainty), dan prinsip non-arbitrariness (anti-kesewenang-wenangan). Teori negara hukum dari Friedrich Julius Stahl dan Hans Kelsen menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus 31 berdasarkan hukum yang tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan ayat (3) ini menjadi sangat krusial untuk mencegah pelampauan wewenang, diskresi Polri yang bisa berpotensi menjadi Dwifungsi POLRI bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali. 18. Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik (natural law theory). Jika tafsir terhadap pasal ini terlalu positivistik dan literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik, dan HAM, maka tindakan yang diambil atas dasar tidak adanya “Kejelasan Intansi di luar Kepolisian” menjadikan kekuasaan aparat negara sering kali tidak terkendali. 19. Bahwa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menggeser norma pasal utama yang dimana di batang tubuh pasal utama mewajibkan pengunduran diri/pensiun jika menduduki jabatan di luar kepolisian, namun persoalan muncul ketika Penjelasan frasa “jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.” memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma bertentangan dengan azas pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan,: “Dalam Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang 32 Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 20. Bahwa ketika seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjabat di luar struktur kepolisian seperti menduduki jabatan sipil atau struktural di lembaga negara lain tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari institusi Polri, maka yang bersangkutan berpotensi tetap menerima penghasilan ganda: (1) gaji atau tunjangan sebagai anggota Polri, dan (2) gaji serta fasilitas dari jabatan sipil yang didudukinya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dijamin oleh: Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." 21. Bahwa masyarakat sipil yang ingin menduduki jabatan struktural di pemerintahan harus melalui serangkaian seleksi dan tidak dapat merangkap jabatan di lembaga lain, terlebih lagi dengan menerima dua sumber penghasilan dari keuangan negara. Sementara itu, seorang anggota Polri dapat menjabat posisi sipil tanpa melepaskan statusnya sebagai aparat, sehingga menciptakan perlakuan istimewa (privilege) yang tidak berdasar pada prinsip keadilan dan meritokrasi. Selain itu, rangkap jabatan dengan penghasilan ganda dari keuangan negara juga menimbulkan potensi inefisiensi anggaran negara, tumpang tindih kewenangan, dan konflik kepentingan, yang secara 33 sistemik berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel 22. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” 23. Bahwa Dengan demikian Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan struktural diluar Kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip Trias Politica, asas netralitas, serta norma hukum positif di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam integritas institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam jangka panjang, toleransi terhadap pelanggaran seperti ini dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya fungsi pengawasan dalam setiap kekuasaan. Oleh karena itu, pembenahan hukum dan penegakan sanksi atas pelanggaran ini harus menjadi prioritas dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia. 24. Bahwa Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Tegasnya menurut Pemohon, Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak memenuhi prinsip 34 konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana Penjelasan pasal aquo memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma, tetapi di sini penjelasan justru mengurangi kekuatan larangan yang ada di Batang tubuh 25. Bahwa Norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) , karena bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI . 26. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat IV. PETITUM 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ATAU 3. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Tidak dimaknai: Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) : ... 35 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas Pemohon I a.n. Christian Adrianus Sihite; 2. Bukti P-2 : Fotokopi UUD NRI Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 /PUU- XXIII/2025; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoneisa Nomor 10 Tahun 2025; 6. Bukti P-6 : Tangkapan layar artikel/berita berjudul “Kapolri Listyo Sigit Teken Perpol 10/2025: Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil Tanpa Pensiun Dini” dan “Polisi Bisa Menjabat di 17 Instansi, Apakah Melanggar Putusan MK?”. Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/839857/kapolri-listyo-sigit-teken-perpol-102025- polisi-bisa-isi-jabatan-sipil-tanpa-pensiun-dini dan https://www.kompas.com/tren/read/2025/12/15/060000965/ polisi-bisa-menjabat-di-17-instansi-apakah-melanggar- putusan-mk- 7. Bukti P-7 : Fotokopi bagian buku berjudul “Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum”, karya: I Dewa Gede Atmadja, Setara Press, 205, hlm. 124. 8. Bukti P-8 : Fotokopi jurnal berjudul "Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi Di Indonesia)", karya: Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati. 36 9. Bukti P-9 : Tangkapan layar beberapa Perwira Polisi di Jabatan Sipil & Jabatan baru Perwira Polisi; 10. Bukti P-10 : Tangkapan layar artikel/berita berjudul “Irjen Mohammad Iqbal Resmi Dilantik Jadi Sekjen DPD RI”. Sumber: https://share.google/kfOQ4aCpQhMhobwUm 11. Bukti P-11 : Tangkapan layar artikel/berita berjudul “Mabes Polri Gelar Sertijab Usai Mutasi Besar-Besaran”. Sumber: https://www.tempo.co/hukum/mabes-polri-gelar-sertijab- usai-mutasi-besar-besaran-1219712 12. Bukti P-12 : Tangkapan layar artikel/berita berjudul “Mabes Polri Gelar Sertijab Usai Mutasi Besar-Besaran”. Sumber: https://www.tempo.co/hukum/mabes-polri-gelar-sertijab- usai-mutasi-besar-besaran-1219712 13. Bukti P-13 : Tangkapan layar artikel/berita tentang Profil Yudhiawan Wibisono. Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yudhiawan_Wibisono#:~:text =Yudhiawan%20Wibisono%20 14. Bukti P-14 : Tangkapan layar artikel/berita berjudul “Kapolda Termiskin Djoko Poerwanto Ditugaskan ke Kementerian Kehutanan”. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/03/13/11332791/ka polda-termiskin-djoko-poerwanto-ditugaskan-ke- kementerian-kehutanan 15. Bukti P-15 : Tangkapan layar artikel/berita berjudul “Mabes Polri Gelar Sertijab Usai Mutasi Besar-Besaran”. Sumber: https://www.tempo.co/hukum/mabes-polri-gelar-sertijab- usai-mutasi-besar-besaran-1219712 16. Bukti P-16 : Tangkapan layar artikel/berita tentang Profil Raden Slamet Santoso. Sumber: https://share.google/kjADlRPFqIXrdjcbr 17. Bukti P-17 : Tangkapan layar artikel/berita berjudul “Puluhan Pati-Pamen Polri Akan Bertugas di kementerian, DPD, Badan Penyelenggara haji, BGN dan BP Batam”. Sumber: https://www.tempo.co/hukum/puluhan-pati-pamen-polri- 37 akan-bertugas-di-kementerian-dpd-badan-penyelenggara- haji-bgn-dan-bp-batam-1219161 18. Bukti P-18 : Tangkapan layar artikel/berita berjudul “Puluhan Pati-Pamen Polri Akan Bertugas di kementerian, DPD, Badan Penyelenggara haji, BGN dan BP Batam”. Sumber: https://www.tempo.co/hukum/puluhan-pati-pamen-polri- akan-bertugas-di-kementerian-dpd-badan-penyelenggara- haji-bgn-dan-bp-batam-1219161 19. Bukti P-19 : Tangkapan layar artikel/berita berjudul “Puluhan Pati-Pamen Polri Akan Bertugas di kementerian, DPD, Badan Penyelenggara haji, BGN dan BP Batam”. Sumber: https://www.tempo.co/hukum/puluhan-pati-pamen-polri- akan-bertugas-di-kementerian-dpd-badan-penyelenggara- haji-bgn-dan-bp-batam-1219161 20. Bukti P-19 : Fotokopi Identitas Pemohon II a.n.Marina Ria Aritonang; 21. Bukti P-20 : Fotokopi Identitas Pemohon III a.n. dr. Ria Merryanti; 22. Bukti P-21 : Fotokopi Identitas Pemohon IV a.n. Syamsul Jahidin; 23. Bukti P-22 : Fotokopi Bagian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PUU-XXIII/2025; 24. Bukti P-23 : Tangkapan Layar Berita “Ahli Sebut Putusan MK Tak Larang Polri Aktif Isi Jabatan di Luar Struktur”. Sumber: https://news.detik.com/berita/d-8297328/ahli-sebut-putusan- mk-tak-larang--polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur 25. Bukti P-24 : Fotokopi Bagian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-XXII/2024; 26. Bukti P-25 : Fotokopi Bagian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 38 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002), terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili, memeriksa dan memutus permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026. Berdasarkan 39 ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika Permohonan, yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Januari 2026, hlm. 17-37]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan Permohonan sebanyak tiga kali yang diterima Mahkamah melalui e-mail pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026 pada pukul 11.57 WIB, pukul 14.19 WIB, dan pukul 14.34 WIB. Berkenaan dengan hal tersebut, dikarenakan para Permohon mengajukan perbaikan permohonan lebih dari satu kali, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) PMK 7/2025, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 Januari 2026 memutuskan bahwa dokumen perbaikan permohonan yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan permohonan para Pemohon adalah dokumen perbaikan permohonan bertanggal 15 Desember 2025 yang diterima oleh Mahkamah pada pukul 11.57 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK: Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; 40 c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formal tersebut di atas, pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan. Permohonan para Pemohon a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 3-5], kedudukan hukum para Pemohon [vide Permohonan hlm. 5-17], alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 17-39], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 39-40]. Selain menilai keterpenuhan persyaratan formal permohonan berdasarkan pemenuhan sistematika atau format permohonan, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan aspek subtansial dari syarat formal permohonan, yaitu dari kejelasan uraian dalam tiap bagian pada sistematika tersebut. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Di samping itu, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa untuk menilai keterpenuhan hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mencermati rangkaian petitum permohonan para Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ATAU 3. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan 41 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Tidak dimaknai: Penjelasan Pasal 28 Ayat (3): ... 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum angka 2 dan angka 3 permohonan para Pemohon, telah ternyata para Pemohon menggunakan istilah “Frasa Penjelasan Pasal …” terkait dengan objek pengujian. Namun, dalam petitum permohonan tidak disebutkan redaksi (frasa) bagian mana dari Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang hendak diuji konstitusionalitasnya. Selain itu, terhadap petitum angka 3 di atas, para Pemohon bermaksud memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 diberikan pemaknaan, namun setelah Mahkamah mencermati redaksional petitum angka 3, telah ternyata redaksional petitum permohonan tidak lengkap. Dalam petitum angka 3 tersebut tidak terdapat kalimat yang menunjukkan kondisi/syarat konstitusionalitas yang dimohonkan atas Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagai pemaknaan seperti yang dimaksudkan oleh para Pemohon. Uraian petitum permohonan yang demikian menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai materi muatan dari Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang sesungguhnya dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya atau untuk diberikan pemaknaan oleh Mahkamah, yaitu apakah keseluruhan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002, atau hanya bagian/frasa tertentu di dalam Penjelasan tersebut yang dimohonkan pembatalan ataupun pemaknaan. Di samping itu, pada petitum permohonan para Pemohon tersebut juga tidak diuraikan dengan jelas pemaknaan yang dimohonkan atas norma yang dinilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, uraian petitum yang demikian mengakibatkan permohonan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. [3.3.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan permohonan a quo yang menyebabkan ketidakjelasan petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 42 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 43 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 44 PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati